Datasets:

just-108

/

C2

like 0

tae salinan renahermansyah pahala, s.e. dan saran matahari, pd., yang berdasarkan surat kuasa pra khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada atap abdul haris, s.h., dan rizal passolong, s.h.,kuasa hukum para pemohon: bahwa mahkamah telah menerima surat kuasa hukum para pemohon bertanggal november perihal permohonan merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus gold pencabutan permohonan terkait dengan perkara nomor puu xv permohonandalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal november kuasa hukum para pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara guo, dengan alasan pertama, berdasarkan pemeriksaan pendahuluan terungkap fakta bahwa dalam perkara guo berlaku asas era omnes dimana frasa yang akan diuji sudah pernah diuji sebelumnya dan telah diberikan penafsiran oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xi tanggal april kedua, asas putusan yang tidak berlaku surut maka apa yang dialami oleh pemohon sekarang tidak boleh diterapkan undang undang ini karena waktu dan kejadian serta proses pencarian keadilan yang telah ditempuh oleh para pemohon masih menggunakan undang undang lama yang telah diuji oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal april.: merdeka barat jakarta tel email sekretariat@mahkamshkonsttsi gomerdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus goludi isra, suhartono, santo, menahannwar usman anggota anggota, ttd. ttd. maria farida indrawi saudi isra ttd. ttd. suhartono santo ttd. ttd. menahan sitompul dewa gede laguna ttd. wahiduddin adamsrena lapar bupati pati provinsi jawa tengahkabupaten patakanindeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sebagai berikut tabel indeks reformasi birokrasi kabupaten pati tahun basis data target indikator kinerja utama kab. masyarakat ear leo place persentase kinerja dewan yang dipublikasikan persentase pengelolaan arsip pola baru capaian rpm persentase pemenuhan depends depends depends depend depend depend kebutuhan layanan kependudu duka duka duka kan kan duka administrasi kan kependudukan dan catatan catatan catatan catatan catatan sipil sipil heran asahan asahan sipil sipil sipil sipil sipil sipil persentase kajianindex profesionalisme asn struktural struktur struktur struktur struktur struktur struktur ral ral ral jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan fungsional fungsi fungsi fungsi jabatan jabatan al al fungsi nal fungsi fungsi nal level level level level novel level tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern level level level level level level level pemerintah api) proporsi pad terhadap dambemyar |ote7 rasa |masa asas panas asas pase tel lem jas| james| berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun oleh tim evaluation kementerian pan dan rb, yang tertuang dalam surat kementerian pan dan nomor rb. tanggal desember sebagai berikut indeks reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pati adalah atau kategori terinci sebagai berikut tabel indeks reformasi birokrasi hasil evaluasi kementerian pan dan ojo araaamag pemerintah kabupaten patipergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta komunikasi tentang reformasi birokrasi masih belum optimal tingkat pemda dan opd, rencana aksi reformasi birokrasi yang disusun tingkat opd belum menjawab isu isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi tingkat opd, monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi kabupaten pati, terdapat kesenjangan yang signifikan antara simpulan pmp dengan kondisi riil lapangan, agen perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta belum adanya monitoring dan evaluasi atas agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset lingkungan pemkab pati, internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset belum berjalan dengan baik tingkat pemda dan opd, identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta monitoring dan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan belum dilakukan secara optimal, telah dilakukan evaluasi kelembagaan yang mengarah kepada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, namun belum seluruhnya berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan, belum menyusun peta bisnis proses, mulai dari level pemda hingga opd sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja serta peta bisnis proses belum dijabarkan dalam sop. selain itu, monitoring dan evaluasi atas sop masih belum mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sop, j . pengelolaan sistem manajemen sdm belum berjalan dengan baik antara lain assessment pegawai yang belum menyeluruh, dan ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi dan menjadi dasar pemberian reward dan punishment, implementasi dan money atas sistem pengawasan seperti pengendali belum dilakukan secara optimal, tingkat kepatuhan atas penyampaian lokasi sebesar ,38y6, pembangunan zona integritas menuju wbk bbm pada unit kerja layanan belum berjalan secara optimal sehingga belum terdapat unit kerja layanan yang memperoleh predikat wbk bbm, implementasi pelayanan publik opd pelayanan dalam hal standar layanan, inovasi dalam pemberian layanan, pemberian reward punishment terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan dengan baik. hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut: hasil survei internal terhadap responden pegawai pemkab pati atas integritas jabatan menunjukkan indeks (skala terdapat orang pegawai atau responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. selain itu, orang pegawai atau responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. serta orang pegawai. survei internal terhadap responden pegawai pemkab pati atas integritas organisasi tahun menunjukkan indeks dalam skala tabel indeks integritas organisasi budaya organisasi dan sistem anti korupsi integritas kerja terkait pengelolaan sdm integritas kerja dan pelaksanaan anggaran integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma indeks integritas organisasi indeks integritas organisasi atas menggambarkan persepsi para pegawai lingkungan pemkab pati terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. pada tahun indeks integritas organisasi pemkab pati adalah indeks integritas ideal sesuai dengan peraturan menteri para nomor tahun adalah cc. survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan pemerintah kabupaten pati menunjukkan hasil sebagai berikut: tabel indeks hasil survei pelayanan publik mana basa indeks kab kota jroitaamiitanhimn san size piatemal desersi komisi asas ate hasil survei persepsi pelayanan tahun menunjukkan indeks dalam skala indeks persepsi pelayanan pemerintah kabupaten pati tahun lebih rendah dibandingkan dengan rata rata indeks persepsi pelayanan kabupaten kota sebesar dari (sembilan) komponen yang terdapat dalam survei pelayanan publik, komponen kewajaran dan keterjangkauan biaya memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar sementara komponen kenyamanan sarana dan prasarana layanan memperoleh nilai terendah yaitu sebesar hasil survei persepsi korupsi tahun yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks dari skala indeks persepsi korupsi pemerintah kabupaten pati tahun lebih rendah dibandingkan dengan rata rata indeks persepsi korupsi kabupaten kota sebesar dari (enam) komponen yang terdapat dalam survei persepsi anti korupsi, komponen kecurangan, dan pungli dalam layanan memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar sementara komponen masih terdapat calo dalam pemberian layanan memperoleh nilai terendah yaitu sebesarpatpatitpatipatpati telah melakukan penataan peraturan perundang undangan terutama terkait dengan perijinan investasi patipatipatipati. perbaikan tata laksana.. pemerintah kabupaten patiati tahuwakil bupati adalah wakilatau badan.. pemerintah kabupaten pattabel hasil penyelenggaraan sakit nilai komponen yang tahun) dinilai togo pengukuran kinerja pelaporan kinerja io, evaluasi internal capaian kinerja nilai hasil evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), dapat dipahami bahwa kinerja pemerintah kabupaten pati dapat dikatakan semakin meningkat dari tahun tahupatmenuju wbk dan bbm telah diusulkan dpmptsp, disdukcapil dan upt rsud raa secondo.pati tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat.patiberikut tren positif indeks pelayanan publik yang merupakan hasil dari evaluasi pelayanan publik sebagai berikut: tabel hasil survei kepuasan masyarakatbahkan inovasi layanan yang diimplementasikan tersebut telah tercatat sebagai top dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun dalam kip tahun tersebut, pemerintah kabupaten pati mengirimkan sebanyak inovasi pelayanan publik dan yang memperoleh predikat top tingkat nasional sebanyak inovasi, yaitu inovasi sippa sistem informasi pelelangan ikan pati). inovasi pelayanan publik pemerintah kabupaten pati juga meraih predikat pada tingkat provinsi jawa tengah. sim ulp kabupaten pati top pada tahun dan luwak pregnancy tool pada tahun memperoleh predikat sebagai bagian dari (sepuluh) inovasi pelayanan terbaik tingkat provinsi jawa tengah. pemerintah kabupaten patiyo.penyelenggaraan pelayanan publik juga akan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan mal pelayanan publik mpp). dengan adanya mal pelayanan publik, masyarakat semakin merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam mengurusi berbagai jenis layanan atau perizinan baik secara individu maupun sebagai badan usaha. pembangunan mal pelayanan publik mpp) kabupaten pati. berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyusunan hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada pusat penelitian dan pengembangan inovasi daerah badan penelitian dan pengembangan kementerian dalam negeri tahun anggaran pemerintah kabupaten pati ditetapkan sebagai kabupaten sangat nya melalui aspek, termasuk dalamnya mengembangkan membangun sistem pelayanan terintegrasi mal pelayanan publik), sistem informasi pelayanan publik dan pelayanan publik berbasis elektronik (e services), sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sp4prosentase pegawai yang prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai pemerataan dengan standart 80x sow soo jumlah pegawai kompetensi penerapan sistim pola karieryang pemetaan profiljabatan s0g6 sso professional prosentase pegawai yang ditingkatkan pengembangan kompetensinya sesuai professional pns kebutuhan unit kerja peningkatan eat terhadap disiplin dan gow sow sov kesejahteraan kesejahteraan peg. pengawasan jumlah auditor kualitas dan persentase aparat kuantitas pengawas yang aparat memperoleh 90x pengawas peningkatan kompetensi persentase satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan sistem pengawasan intern 100y6 pemerintah meningkatnya penerapan spip prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu 85y0 95y6 akuntabilitas kinerja meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja yang nilai disusun dalam akuntabilitas bentuk kinerja opini laporan keuangan oleh wtp wtp wtp wtp wtp wtp meningkat fungsi bpk meningkatnya fungsi ketepatan waktu informasi keuangan proses daerah berbasis akrual penganggaran tepat tepat tepat tepat tepat tepat dan waktu waktu waktu waktu waktu waktu penetapan perut ahan apbd prioritas yang harus terus dipelihara pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara realisasi meningkatnya pejabat prosentase pejabat yang yang menyerahkan| telah menyerahkan laporan harta| laporan harta| goy sox 90x kekayaan kekayaan penyelenggara negara penyelenggara negara penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya kkn meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk prosentase fo) fo) fo) indikasi terjadinya kkn pengaduan yang ditindaklanjuti peningkatan kapasitas guru meningkatnya memperoleh peningkatan kuantitas kompetensi 90y6 dan kualitas guru saluran internet sejumlah tempat meningkatnya. jumlah lokasi pelayanan dengan akses internet gratis internet gratis berbagai lokasi pelayanan jamkesda meningkatnya tingkat kepuasan men pelayanan masyarakat jamkesda terhadap pelayanan tidak ada data jamkesda pelayanan kesehatan dasar tingkat kepuasan meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan pelayanan yo1 100y6 kesehatan kesehatan cakupan pelayanan anak balita 190g, cakupan pemberian makanan pendamping pada 190y6 bulan makin meningkatkan cakupan balita gizi pelayanan dera yang mendapat 19o9go kesehatan ibu, anak dan balita menurunnya angka kematian anak menurunnya angka balita menurunnya angka kematian ibu penderita dbd yang meningkatnya upaya aa. ngawi 100x6 10096i10096 pencegahan dan penanggulangan penemuan pen sakit menular penderita pseudo nia dan tidak menular balita ditangani |100y6 penerapan sima ae meningkatnya tingkat kepatuhan kualitas pengelolaan dalam pengelolaan| tepat tepat tepat| tepat tepat tepat keuangan keuangan waktu| waktu| waktu|l waktu| waktu waktu prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pelayanan pendidikan ae prosentase guru yang meningkatnya memperoleh kualitas guru peningkatan kompetensi meningkatkan cakupan angka putus akses tdp koa 20x 10x oyo jenjang pendidikan pendidikan dasar prosentase ruang kelas sd smp yang layak memadai cakupan sekolah meningkatnya tersanitasi sarana dan terpenuhinya prasarana gi pendidikan rasio jumlah buku 8oy6 90x guru terpenuhinya jumlah laboratory pnotatottuini tik pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan ae tingkat kepuasan masyarakat terhadap meningkatnya pelayanan izin pelayanan imb mendirikan bangunan izin gangguan sasaran indikator tingkat kepuasan meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan izin pelayanan izin gangguan gangguan izin usaha sasaran indikator tingkat kepuasan meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan izin pelayanan izin jasa 90x jasa usaha usaha pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) sasaran indikator tersedianya sarana dan prasarana meningkatnya terhadap pelayanan kualitas administrasi terpadu pelayanan tan (paten administrasi kecamatan terpadu memadai kecamatan paten) quick wins pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru smp dan sma berbasis line ae meningkatnya tingkat kepuasan kualitas masyarakat pelayanan terhadap administrasi pelayanan penerimaan siswa administrasi baru smp, sma penerimaan siswa berbasis line baru smp, sma zona integritas meningkatnya jumlah unit unit kerja yang kerja yang s.s. (bb integritas menuju integritas menuju wbk bbm wbk bbmselain beberapa ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam road map hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pmp) yang dilakukan oleh tim pmp internal sebagai berikut tabel indeks reformasi birokrasi hasil pmproad map reformasi birokrasi yang selanjutnya disingkat road map adalah road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pati tahun rencana aksi daerah reformasi birokrasi adalah rencana aksi daerah reformasi birokrasi kabupaten pati tahunpati dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi. road map sebagaimana dimaksud pada meliputitujuanpati tidak terlepas dari komitmen bupat.patkerjpat, pemerintah kabupaten pati telah mencanangkan program smart citypatpatpati sejalan dengan visi dan misinya bupati terpilih. gambar arahan utama presiden republik indonesia pembangunan sdm pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi did kerjasama industri dan talenta globe: melanjutkan pembangunan infrastruktur kawasan produksi dengan kawasan dis kawasan wisata, mendongkrak lapa mempercepat nilai tambah pere menyederhanakan segala bentuk regulasi omnibus law, terutama menerbitkan undang: cipta lapangan kerja. kedua, pmb memprioritaskan investasi untuk memangkas prosedur dan biro menyederhanakan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sda manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh orientasi untuk kemakmuran bangsa, birokrasi fokuspati efisiensi dan pemborosaimpulan atas evaluasi capaian reformasi birokrasi isu strategis reformasi birokrasi depan, arahan utama presidenini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.tim evaluasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. gambar tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tujuan pemerintahan yang baik dan bersih indikator impact ease doing business. corruption perceptions index government effectiveness index trust barometer birokrasi yang bersih dan birokrasi yang efektif dan pel baik akuntabel saat layanan publik yang prima indikator indikator indikator nilai sakit indeks spe indeks pel. publik opini bpk indeks profesionalisme asn ikm). napas maen daten yang pengelolaan arsip pola ketepatan pemanfaatan pub asian. baru. ruang sesuai dengan era emban res bisa cap bia proporsi pad terhadap peruntukan ruang rpm apbd (pad apbd) pemenuhan kebutuhan kapabilitas aparat kajian menjadi kebijakan layanan administrasi perintah daerah dan catatan tingkat mayoritas spip sipildar sesuai dengan aslinya kebal bagian hukum "setan (lh sitlsubiati, pembina tingkat nipberikutgambar perbandingan sasaran reformasi birokrasi antar periode sasaran. terdapat (empatbelas)indikator sasaran reformasi birokrasi beserta baseline tahun dan target pada tahun tabel indikator sasaran reformasi birokrasi basis target data target tahun tahun sasaran indikator sasaran indeks 6a, persentase kinerja dewan yang dipublikasikan birokrasi yang tingkat mayoritas spip level level level3 level3 level level bersih dan akuntabel persentase realisasi capaian rpm tingkat kapabilitas aparat pengawasan level level level level level3 level intern pemerintah api) persentase kajian ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah persentase pengelolaan arsip pola baru. birokrasi yang index profesionalisme struktur struktur struktur struct struct struktural kabel: asn al al al ural ural pan proporsi pad terhadap apbd (pad apb) masyarakat pelayanan penebangan ruan publik sesuai dengan yang prima peruntukan ruang depend depend keren keren persentase pemenuhan kependud dudukan dudukan duduk duduk penduduk kebutuhan layanan akan administrasi catatan an an an papuana catatan catatan catatan catatan catatan sipil kependudukan dan sipil pantai papuana tp: tp: catatan sipil sipil sipil sipil sipilprogram analisis baik dan bersih meso lingkungan strategis arahan tentang sasaran prioritas an pembangunan nasional mikro birokrasi yang bersih dan akuntabel pelayanan publik birokrasi yangdaerahpenetapan kebijakan implementasi dan money program serum dan meng pelaksanaan pengawasan, serta ting pembangunan berkelanjutan program level makro, mesomap pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, pengawasan dengan serta pembangunan serta pembangunan rpm berkelanjutan program berkelanjutan prograsasaran program leading kegiatan sector sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel menguatnya inspektorat pembangunan zona integritas dan daerah. integritas perangkat budaya antikorupsi daerah, khususnya pada dalam birokrasi pelayanan yang strategis dan berisiko: induksi antikorupsi kepada kepala dan kepala goa ken sekretariat penyusunan kebijakan tentang daerah pedoman umum pembangunan bagian integritas pegawai asn, sebagai organisasi) dasar terbangunnya budaya integritas pegawai asn. bpp induksi antikorupsi kepada asn kacatipentakampathanmelalui berbagai saluran media cetak, elektronik, dan sosial. terciptanya inspektorat pembinaan, pengawasan, pengawasan yang daerah. dan evaluasi terhadap independen, kinerja aparat pengawasan profesional, dan intern pemerintah api) kinetmbuat panduan hubungan kerja antara pengampu jabatan fungsional risk officer dan aparat pengawas intern pemerintah api) menguatnya bappeda memastikan manajemen kinerja perencanaan berbasis dalam sistem kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan memastikan program akuntabel program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunanbappedaingkatkan kualitas evaluasi penerapan sakitbppbpp dan kinerja pns terintegrasi sekretariat dengan pemerintah pusat. daerah bagian penyusunan peraturan organisasi) bupati terkait pengelolaan informasi dan data penilaian kinerja pns, penyusunan peraturan bupati terkait tata cara survei perilaku kerja secara tertutup.diskominfo penyediaan infrastruktur dan fairness, aplikasi pemanfaatan one transparansi, data system untuk profesionalisme, perumusan kebijakan dan dan pengambilan keputusan nondiskriminatif oo. dalam sistem efektivitas ppid dalam mewujudkan keterbukaan pemerintahan informasi publik mendorong digitalisasi dan transparansi berbagai informasi pemerintah daerah diskominfokepentingan (masyarakat, private protokol dan sector, dan dunia usaha) dalam komunikasi pembuatan dan implementasi pimpinan) kebijakan daerah dinas menetapkan dan arpusda implementasi kebijakan pengelolaan arsiperah dan implementasi bagian catalog pengadaan meningkatkan asn barang dan bersertifikasi dan jabatan jasa)berbagai peraturan daerah untuk melakukan perundang bagian harmonisasi regulasi undang pertamanya sekretariat memastikan struktur kelembagaan daerah organisasi pemerintah pemerintah daerah bagian berbasis kinerja yang berbasis organisasi) menetapkan kebijakan kinerja dan prinsip penyederhanaan eselon dan efisiensi secara bertahap dan selektif sekretariat melakukan monitoring daerah evaluasi terhadap bagian pelaksanaan penataan organisasi) kelembagaan yang telah dilakukan.percepatan pelaksanaan spe proses bisnis dan dan tingkat perangkat daerah. tata kelola berbasis sekretariat teknologi informasi daerah dan komunikasi bagian organisasi)bpplampiranmeningkatnya bpp dan profesionalisme asn sekretariat ll. membangun sistem berbasis sistem merit daerah informasi asn secarak l sebagai proses dan metode analisis dalam setiap proses kebijakan yang dilakukan. mengusulkan pembentukan jabatan fungsional risk officer (menelaah risiko) sinkronisasi kebijakan pola karir berbasis pada manajemen talenta nasional dan berorientasi terhadap keahlian (expertise) dan profesionalisme jabatanfungsional sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi dalam jabatan fungsionalbpp melakukan kajian komprehensif pembentukan daerah talent management. memasukan kurikulum pembuatan dan implementasi serta analisis kebijakan publik dalam semua jenjang kedaulatan asn. melakukan pelatihan mitigasi risiko dalam semua jenjang kedaulatan dan bidang. memperbaiki sistem pengajaran diklat yang berbasis studi kasus dan proyek perubahan. melakukan perubahan kelembagaan diklat. bappeda memperkuat dan mendoronglevel pemerintah daerah. mendorong perguruan tinggi untuk secara aktif terlibat dalam berbagai proses perumusan dan pengembangan evidence based policy pada pemerintah daerah. bpp mengusulkan sertifikasi manajemen risiko bagi jabatan fungsional asn. meningkatnya bpp memperbaiki sistem kepemimpinan pengajaran diklat transformatif untuk yang berbasis studi memperbaiki kinerja kasus dan proyek birokrasi perubahan melakukan perubahan kelembagaan diklat menguatnya sekretariat mendorong penerapan pelayanan daerah kebijakan pelayanan publik yang bagian publik standar pelayanan, responsif dan organisasi), maklumat pelayanan, dan berdaya saing dpmptsp dan skm), diskominfo mendorong sistem pelayanan yangoto oohpeningkatan daerah untuk peningkatan kualitas bagian kualitas pelayanan publik, pelayanan organisasi), publik bappeda dan| mendorong terangkat dpmptsp melakukan percepatanbpp dan membangun profesionalitas asn oontersp |asotangpnranan pvc dpmptsp mengkoordinasikan penyederhanaan prosedur perizinan pada seluruh stakeholder terkait.sentase perangkat daerah dengan| masam antri persentase api dengan indeks| aman naa persentase perangkat daerah dengan matmtuna saman persentase perangkat daerah dengan| ema satammmata birokrasi persentase dengan opini bpk minimal bersih persentase perangkat daerah dengan| miantemamanat akuntabel persentase perangkat daerah dengan storm tam persentase perangkat daerah dengan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa baik persentase perangkat daerah dengan| jetaomemanta persentase perangkat daerah dengan| predikat penilaian spe minimal baik indeks spe tesla paman aspartat persentase perangkat daerah dengan (mt tts persentase perangkat daerah dengan| (ata ten ntan aba persentase perangkat daerah indeks merit| kapal persentase perangkat daerah daerah (ing nusa persentase perangkat daerah dengan (ata ema ratan persentase perangkat daerah dengan (acsteminata bacan persentase perangkat daerah dengan (nu pengaman musa persentase perangkat daerah dengan (rekaman meat pelayanan persentase perangkat daerah dengan| publik yang indeks pelayanan publik baik primapatipatiprogram indikator kegiatan birokrat birokrat pelayan area yang yang nan perubahan bersih kapal publik dan yang akuntan prima bel indeks mana men pengembangan dan penguatan perubahan pemimpi1 nilai nilai untuk nan meningkatkan komitmen dan perubahmelakukan identifikasi dan peraturan pemetaan regulasi lingkup perundangan reformasi (menghilangkan overlapping hukum. peraturan): deregulasi deregulasi aturan yang keji akan indeks menghambat birokrasi: kualitas penguatan sistem regulasi kebijakan nasional lingkup ip:restrukturisasi kelembagaan (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen, membentuk struktur organisasi ang tepat fungsi. penataan indeks spe penerapan tata kelola tatalaksana spe indeks penerapan manajemen pengawasan spe kearsipan penerapan layanan indeks spe pengelolaan mengintegrasikan ruangan pemanfaatan dalam tata indeks kelola pemerintahan, pengelolaan implementasi manajemen kearsipan modern dan handal indeks (dari manual digital), pemerintah daerahsistem menerapkan prinsip prinsip indeks manajemen asn secara manajemen profesional professional, sdm itas asn implementasi manajemen indeks asn berbasis merit merit system, system penetapan ukuran indeks kinerja individu, tata kelola manajemen monitoring dan evaluasi asn kinerja, penguatan nilai melakukan perencanaan akuntabilitas sakit terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector perencanaawasan mayoritas melakukan penguatan spip implementasi spip seluruh bagian organisasi, kapabilitas meningkatkan api kompetensi api: opini bpk. pemenuhan rasio api (pemenuhan jumlah ideal indeks tata aparatur pengawas): kelola pengadaan melakukan pengelolaan dan barang akuntabilitas keuangan jasa sesuai kaedah dan aturan yang play anan indeks melakukan penguatan publik pelayan implementasi lebih akan bidang pelayanan publik standar pelayanan, publik maklumat pelayanan, skm) hasil pengembangan dan pengintegrasian sistem survei informasi pelayanan publik kepuasan dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka masyarat memperoleh informasi pelayanan, katpenciptaank l perbedaan quick win mandatory dan quick win mandiri babpati, terdiri dari spa siamea paman isa samar arah anggota asisten sekretaris daerah dan staf ahli tim pelaksana reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pati, terdiri dari lainpatipatipatipatipatipatharyanto, sh, mm. dan wakil bupati saiful arifin yaitu, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik . ketua pokja kepala bagian atau kepala perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan (delapan) area perubahan anggota sekretaris perangkat daerah, pejabat dhammurantmiawam:patidaerahpaticc.patipatipati, meningkatkan pengetahuan terhadap assessor pmp pemkab patipati:patisesuai dengan kegiatan kegiatan sebagaimana telah diuraikan atas, maka dapat disusun rencana aksi road map kabupaten pati sebagaimana pada tabel tabel rencana aksi road map kabupaten pati kegiatan sub kegiatan output tahun pelaksanaan penanggung jawab lo. lo, balls lal oo. manajemen perubahan. peningkatan keterlibatan pembentukan tim dokumen sekretariat daerah pimpinan dan seluruh reformasi birokrasi. keputusan bagian organisasi) jajaran pegawai dalam pembentukan tim melaksanakan reformasi birokrasi wok tasi penyusunan road dokumen sekretariat daerah map penetapan road bagian organisasi) map pemantauan dan dokumen inspektorat evaluasi pelaksanaan hasil pmp. daerah. reformasi birokrasi. pen ikatan perubahan pola pembentukan agen dokumen sekretariat daerah pikir dan budaya kinerja perubahan keputusan bagian organisasi) pemerintah daerah dan perangkat daerah pembentukan agen dan semua perubahan perangkat daerah pemerintah daerah dan perangkat daerah. pembangunan media integrasi sistem bappeda dan sosialisasi dan dalam manajemen diskominfo komunikasi implementasi implementasi dengan reformasi birokrasi rpm renstra. deregulasi kebijakan peningkatan ekuitas harmonisasi revisi peraturan sekretariat daerah peng peraturan daerah dan daerah dan bagian hukum) perundang undangan pemerintah daerah: peraturan bupati. peraturan bupati harmonis tidak sinkron bersifat menghambat: pembangunan sistem penyelesaian sekretariat daerah pengendalian kebijakan sesuai bagian hukum) penyusunan dengan program peraturan daerah dan legislasi daerah. peraturan bupati. penataan dan penguatan organisasi penataan organisasi. penyusunan desain dokumen sekretariat daerah organisasi berbasis penetapan sook bagian organisasi) kinerja. pd. evaluasi kelembagaan. dokumen hasil sekretariat daerah evaluasi, bagian organisasi) organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran. dokumen sekretariat daerah penyederhanaan bagian organisasi) birokrasi. penataan tatalaksana pembangunan spe pembentuk tim dokumen sekretariat daerah terintegrasi. koordinasi spe keputusan bagian organisasi) pembentukan tim spe. penyusunan arsitektur dokumen diskominfo spe induk spe. pembangunan layanan aplikasi simpeg, diskominfo, bpp kepegawaian, sim pengelolaan dan dinas kearsipan, dan layanan arsip daerah dan arpusda. publik berbasis sim pelayanan elektronik umum. pembangunan sistem aplikasi diskominfo. perencanaan, perencanaan, bappeda, bukan penganggaran dan penganggaran dan dan bagian kinerja berbasis kinerja terintegrasi organisasi. elektronik. sistem. keterbukaan informasi penyusunan dokumen diskominfo. publik. regulasi peraturan daerah keterbukaan dan peraturan informasi publik bupati tentang kip. pengadaan barang indeks tata kelola sekretariat daerah dan jasa secara pengadaan barang bagian pbj) transparan. dan jasa dari lopp penataan sistem manajemen sdm aparatur peningkatan transparansi perencanaan dokumen bpp dan dan akuntabilitas kebutuhan pegawai kebutuhan sekretariat daerah pengelolaan sdm aparatur. sesuai kebutuhan tahun. bagian organisasi) organisasi. penyusunan anja, dokumen sekretariat daerah abk dan eva. anja, abk bagian organisasi) dan eva. napenerimaanpegawai dokumen o | forex transparan, obyektif, pengumuman akuntabel dan bebas penerimaan kkn terbuka, pendaftaran mudah dan cepat persyaratan jelas, tidak diskriminatif, seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas kkn, penyusunan regulasi dokumen bpp pedoman promosi pedoman jabatan dilakukan kebijakan seleksi secara terbuka terbuka promosi jabatan. penyusunan regulasi dokumen bpp dan penetapan kinerja pedoman penilaian sekretariat daerah individu. kinerja individu. bagian organisasi) penyelenggaraan sistem penyusunan dokumen bappeda akuntabilitas kinerja perencanaan kinerja perencanaan yang instansi pemerintah sakit) tahunan. berorientasi hasil (out come). pembangunan aplikasi aplikasi sakit yang diskominfo dan akuntabilitas kinerja. terintegrasi dengan sekretariat daerah sistem perencanaan bagian organisasi) penganggaran dan pelaporan. monitoring dan dokumen sekretariat daerah evaluasi pelaporan bagian organisasi) penyelenggaraan sakit. penguatan pengawasan peningkatan penyusunan dokumen regulasi inspektorat daerah peran fungsi api kebijakan tentang pedoman penanganan penanganan gratifikasi gratifikasi penanganan dokumen inspektorat daerah gratifikasi evaluasi atas penanganan gratifikasi. penyusunan regulasi dokumen semua opd tentang spip peraturan opd tentang spip pengendalian dan dokumen hasil inspektorat daerah evaluasi atas pengendalian dan penerapan spip evaluasi. penanganan dokumen semua opd pengaduan penanganan masyarakat. pengaduan masyarakat. pembangunan whistle aplikasi whistle inspektorat daerah blowing system blowing system pembangunan zona yang inspektorat daerah integritas ditetapkan sebagai wbm dan bbm dalam tahun. peningkatan kualitas pelayanan publik peningkat indeks penyusunan dokumen peraturan sekretariat daerah kepuasan masyarakat kebijakan standar bupati pedoman bagian organisasi) terhadap pelayanan. standar kualitas penyelenggaraan pelayanan pelayan pelayanan publik publik. pembangunan sarana mall pelayanan terpadu. layanan dpmptsp terpadu terintegrasi sistem, survey kepuasan dokumen hasil bappeda dan terhadap pelayanan survei kepuasan sekretariat daerah publik masyarakat dapat bagian organisasi) diakses secara terbuka pembangunan inovasi pelayanan dpmptsp dan unit media publik yang semua opd pengaduan dan responsif. konsultasi pelayanan publikpatipaticc.pati untuk menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program dalam rpm kabupaten patipenyelenggara pemerintahan, baik pemerintah kabupaten pati maupun perangkatbagi pemerintah kabupaten pati dan perangkatjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh penyelenggara pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten pati, tanpa kecuali dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan visi indonesia maju. bupati pati, ttd. haryanto saknarrsesuai dengan aslinya kepal bagian hukum seed let, sitlsubiati, pembina tingkat nip az5. ukuran keberhasilan kegiatan dan upaya reformasi birokrasi reformasi birokrasi .oncom. . xic.i manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi bab organisasi pengelola reformasi birokrasikegiatan strategi lebih didesain implementasi sampai unit kerja roadmap

bei slatelah diaturbahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi keuangan bank indonesia dengan memperhatikan karakteristik ban: mengingat. izin kementaboiddiubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surplus bank indonesia merupakan objek pajak penghasilan. surplus:karakteristik bank indonesia sebagaimana dimaksud pada adalah karakteristik bank indonesia dalam rangkan stabilitas sistem keuangan, terkait: pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing, pengakuan biaya penyisihan aktiva, cc. pengakuan biaya penurunan nilai aktiva secara langsung, dan penyusutan aktiva tetap. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui sebagai penghasilan atau biaya dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajaksaw jdih komentdaco1af eh. tag para pan tum menteri keuangan republik indonesia boa ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biayadilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortis, dengan cara membentuk cadangan penyisihan aktiva. kerugian yang berasal dari penghapusan aktiva yang nyata nyata tidak tertatih dibebankan pada perkiraan cadangan penyisihan aktiva yang telah dibentuk. biaya penyisihan aktiva yang diakui pada tahun pajak berjalan adalah sebesar cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus dibentuk dikurangi dengan saldo cadangan penyisihan aktiva awal tahun dandalam hal cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus dibentuk lebih kecil dibandingkan saldo cadangan penyisihan aktiva awal tahun setelah dikurangiselisihnya merupakan unsur penghasilan pada tahun pajak bersangkutan. dalam hal jumlah cadangan penyisihan aktiv penghapusan aktiva pada tahun pajak bersangkutan. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: biaya penurunan nilai aktiva secara langsungurunan nilai aktiva secara langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih evalukemenpar.go.ia sme menteri keuangan republik indonesia dalam hal terjadi pemulihan nilai atas aktiva yang telah diakui biaya penurunan nilai aktingnya, selisih lebih pemulihan nilai aktiva terhadap nilai bukunya diperhitungkan sebagai penghasilan pada tahun pajak terjadinya pemulihan nilai aktiva tersebut. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:terhadap harta berwujud yang telah disebutkan sesuai dengan kelompok harta, masa sebutkan sampai dengan berakhirnya masa manfaat harta berwujud bersangkutan, terhadap harta berwujud yang telah disebutkan dengan kelompok harta, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang berbeda dengan kelompok harta, masa.erlaku: dan nilai sisa buku per tanggal desember tersebut dianggap sebagai harga perolehan tahun pajak yang disebutkan dengan menggunakan kelompok harta, masa manfaat, dan tarif penyusutan sesuairlm menteri keuangan republik indonesiaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar.tahun pajak yang bersangkutantersebut dan berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah bulan ditetapkannya perubahan atas anggaran tahunanperaturan menteri ini berlaku sejak tahun pajak peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. um ban rep kepala daging kementerian tirto nip anna yan tel

aa: bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing properti dan investasi sektor properti, perlu mengubah ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah: bahwaidak sesuai dengan perkembangan sektor properz1t gro bagi arif bintaro yuwono ls, nip tok star"kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar rp30. (tiga d: . kepala bagian t.u. kementerian biro umum bni p3! aga arif bintaro yukon gran ana nip

menimbang mengingat \_,o*p bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor b?ra tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten buru dengan rahma?a16"usgs) sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahu lhrnbahan ler.ngaran negara republik indonesia nomor i ln ol4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan ler,lewernm a16 kentang organisasil7); memutuskan: peraturan bupati buru tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten buru"..onair danlc serta admintangguagi{tiga) bidang dan (satu) sekretariat; sekretariat sebagaimana dimaksud*d pada terdiri atas (dua}.an keuangan; bidang kesehatan masyarakat membawakan; kerja dan olah raga; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; seksi pembinaan kesehatan kb; bidang pelayanpart; seksi sumberdaya manusia kesehatan; bab tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan kabupaten buru kegiatan. dalam melaksanakan tr luj"sekretaris dinas sekretaris dinas memar mai tugas memberikan pelayanan adr'ninistrasi, kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, terusan umum dan urusan keuangan. tzl uraian tugas dimaksud pada sebagai berikut mengkoordinir pen3susunan perumuscurt.angan; mengkoordinasikan pen1ru$encanaan; men5rusun laporan pelaksana an bengal,rasa melekat (wasiat) dengan cara tempel4r{susunan la.pe.ntuk,zetttg, analisis jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mr.r. m perencanaan dan keuangan; men susun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, rnempetrajari, mangetrola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan pragramlkegiat; bidang pencegahan dan legenda xian penyakit kepalijakan, mengkoordinasikan, men,bina, dan mengendalikan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.5rneinasikan dengan seluruh bidang, sub. bagian, dan seksi dilingkupi"akan dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan atau.rj\gas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun program dan kegiatan surveilans dan imu.:rnurverjatakepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menularmempunyai tugas penyiapan peflrmusan dan pelaksanaankebdob' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rnnelatrui pengkajian perrurur pendataan perkasa bfasalerapan perumusan dan pelaksanaanrrmraup.tn tertulis gur,r,kesalahan agar diperoleh hasil kerja yang optionrnasalahara undangan; melaksanakan monitoring, m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan lebih akan;;kraian has sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyusun rencana bidang pelayanizinanpart bagi uce bolaan program pembiayaan kesehatannerimkepala seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas pendapatbidang mutasi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyiapkan rumusan kerja seksi sesuai dengan standar operasional; men)r5rrapan balik tentang system pencatatan dan pelaporan derapan perumusan daa{brmasian, alat kesehatan dan part. tzpa kemauan, susun bahan pem ins susunan rence na penambahan, perbaikan man t2lrencanr persdm kesehatant2l;tzt&c|a seksi kesehatan keluarga giz;i masyarakat mempunyai tugas penyiapan p rumusan dan pelaksanaan lebih akar operasional, bimbingan teknis, d.' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, ibu, anak, yt.zt ibu, anak dan balita; melaksanakan per,p5rusun mekanisme kerja seksi atas dasar pedoman kerja dinas kesehatan serta mengatur alokasi dana yang terdapat pada seksi; men5rmelaksanakan t\gas lain yang berikan oleh atasan. kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan memaksa,:ri aar.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepall olah raga5rusun rencana kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; melaksanakan rapat, koordinasi, sosialisasi program penyehatan lingkungan, kesehat, kesehatan kerja dan olahraga; melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga; melaksanakan kegiatan preventif melalui kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; melaksanakan kegiatan sanitasi makanan, bahan pangan serta pengamanan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industry; melakukan koordinasi lintas program dan sektoral terkait program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; membuat laporan hasil pelaksanaan program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahragaanyar&pa}" perundang undangan yang berlaku. kepala dinasmerupakan jabatan struktural eselon ii.b. pejabat pimpinan tinggi pratama) (2t: tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten buru,carnea pada tanggal november al7 masuki diundangkan namea pada tanggal november al7 j*"o*uxorit' nomor a^t4 ahmad assegaf a!! =l>c za> ye6 =i> l 1z@ fz@ >6r o3o 2z* >? >>o zzx 6xo n c v6} >6r 9m= 2z+ z6@ fiz pmz z:fr c2g trz !mzn tz ;rt x!: )rzo h,9p r4fr >>a !< z>z iji tr>e *z> 5qz >c6l @fi here pru geq <. fih0 '= =z;=e u=z=> m=d>l tie z:_ > l c1;= v\^kecamatan lorong gu2 perlu menetapkan rencana strategis kecamatan lorong guno22 telatrnatasl. lorong guna kabupaten buru tahun ol7 undang undang nom2$; peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tatatmbang a17 nomor memutuskan menetap peraturan bupati buru tentang rencana strategis kecamatan lorong gulorong guna adalah kecamatan lorong gunaa'hutdulorong guna kabupaten buru tahun oi7rencana strategis kecamatan lorong guna kabupaten buru tahun ol7 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; kecamatan lorong gunakecamatan lorong gunlorong guna tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra kecamatan lorong gunlorong gulorong guna sebagai ana ter hampir dalam dokumen renstra kecamatan lorong guna kabupaten buru tahun afi merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra kecamatan lorong gunalorong guna sebagaimana dimaksud pada menjadi landasan untuk men5lorong guna kabupaten buru tahun ol7 2o22; pengendalian dan evaluasi renstra kecamatan lorong gulmen renstra kecamatan lorong guna bersifat indikatif" apabila dalam pelaksanaan rpm kabupaten buru tahun ol7' a22 mengalami perubahan, maka renstra kecamatan lorong guna kabupaten buru tahun ol7 o22 harris mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan peraturan bans"ranks daerah kabupaten buru, oor ahmad

bupati lamongan provinsi! timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang salinan sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerahpengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efesien dan akuntabel yang meliputi perencanaan dan pengantaran, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan dan ketatausahaan penerimaan, pelaksanaan dan ketatausahaan belanja serta akuntansi dan pertanggungjawaban, perlu adanya sistem dan prosedur perbendaharaan keuanganrbendaharaan keuangan peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang implementasi transaksi non tunai lingkungan pemerintah kabupaten lamongan lembaran daerah kabupaten lamongan tahun nomor menetapkan memutuskan peraturan prosedur bupati tentang perbendaharaan daerah tahun anggaran sistem dan keuangan dalam peraturan bupati ini,ongan. bupati adalah bupati lamongan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah paten lamongan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, ketua tim anggaran pemeran set dae pejabat pengelola kedua ngan daerah yang sela niawao1s an dinasbagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; an dinas bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. sis tern dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah, meliputi: latar belakang; maksud dan tujuan; anggaran kas; pembuatan surat penyediaan dana; pengajuan surat permintaan pembayaran; penerbitan surat perintah membayar; penerbitan surat perintah pencairan dana; dan surat pertanggungjawaban pj) surat keterangan pemberhentian pembayaran (spp) gaji. uraian sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daeradiundangkan lamongan pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten lamongan ttd yuhrohnur efendi bupati lamongan, ttd fadli berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor lampiran peraturan bupati lamongan mor tahun tentang sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah tahun uraian sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah latar belakang bahwabahwa perlu menetapkan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah. ii.dilakukan secara administrative, substansial dan material secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparanperundang undangan. iii. anggaran kas ketentuan umum penyusunan anggaran kas pemeran m1: melakukan verifikasi rancangan anggaran kas skpd bersama kepala skpd;2contoh dokumen anggaran kas daerah sesuai format tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. iv.apabilaverse ; menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per skpd; menyiapkan draft spd; mendistribusikan spd kepada para pengguna anggaran.. pengguna anggaran dalam kegiatan ini, pengguna anggaran mempunyai tugas: memberikan keterangan yang diperlukan oleh kuasa bud; mengarsipkan spd yang diterima langkah2; dokumen kedua dibuat sebagai arsip oleh ppid. contoh dokumen spd, sesuai dengan format format dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.bagaimana dimaksud dalam permendagri nomor tahununtuk diterbitkan spmuntuk diterbitkan spmkebijakannyelenggarakan pengumpulan data serta menyajikan informasi bidang pertambangan dan energi, menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknisyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin bidang pertambangan dan energi, mengoordinasikan penyediaan listrik skala daerahdan pembinaan serta pengawasanlaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan serta pengawasan pertambangan sumber daya mineral, melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas dan air tanahmelakukan penyiapan bahan untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan pembinaan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi air tanah dan mata air, melaksanakan penyiapan bahan untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan, pemanfaatan pertambangan mineral, melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan bidang pertambangan sumber daya mineral, melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga ahli bidang pertambanganj .laksanakan penyiapan bahan kebijakan bidang energi dan ketenagalistrikan, melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan pengelolaan serta pemanfaatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan bahan rekomendasi teknis perijinan bidang energi, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyediaan listrik daerah, melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga ahli bidang kelistrikan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas seksibina marga, pengairan, pertambangan dan energi kota tasikmalaya. kepala dinas adalah kepala dinas bina marga, pengairan, pertambangan dan energbina marga, pengairan, pertambangan dan energmarga, pengairan, pertambangan dan energbidang bina marga, sumber daya air, pertambangan dan energi, penyelenggaraan pembangunan pengusahaan jalan dan jembatan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan dan jembatan penyelenggaraan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan energi dan sumber daya mineral, menyelenggarakpembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatbina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, menyelenggarakan pengelolaan data statistik bidang bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineralna marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineralbina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral beserta penumpangnya, melaksanakan pengelolaan data base pengembangan sistem informasi bina marga, sumber daya airnyusun bahan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan pengelolaan jalan dan jembatan, cc.laksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum bidang pengembangan dan pengawasan pembangunngoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalanil., melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum bidangumber daya air. rincian tugas seksi pembangunan: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pembangunan,

ketetaphashi abdullah, msi, ketua dewan perwakilan rakyat aceh dpra) dengan surat permohonannya tanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november yang kemudian telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal desember dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal november dengan registrasi perkaramelawanbahwa terhadap perkara nomor skinmbentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor skin ixtelah menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal desember akan tetapi kemudian mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan perkara nomor skin ix dengan surat bertanggal desember perihal pencabutan gugat sengketa kewenangan antar lembaga negara pada mk skinterhadaptujuhempat bulan januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan hakim konstitusiatau yang mewakili dan memohon

tj) yang diajukan oleh: nama ahmad yudha wahyuni, tempat tanggal lahir banjarmasin, oktober agama islam pekerjaan walikota banjarmasin nomor ktp alamat jalan awang sejahtera nomor rt rw kelurahan sungai miai, kecamatan banjarmasin utara, kota banjarmasin nama haryanto tempat tanggal lahir rembang purbalingga, februari agama islam pekerjaan wiraswasta nomor ktp alamat jalan kol. sugiana nomor rt rw kelurahan peraturan laut, kecamatan banjarmasin tengah, kota banjarmasin selaku pasangan calon walikota dan calon wakil walikota banjarmasin periode yang terdaftar komisi pemilihan umum kota banjarmasin dengan nomor urut dalam hal ini memberi kuasa kepada suhardi maria sh, edy supriyadi sh, abdul kadir ag. sh, dan santri suwardi yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi yudha wahyuni haryanto yang berkedudukan graha mobilkom, jalan raden saleh nomor lt.banjarmasin, berkedudukan jalan perdagangan nomor banjarmasin, kalimantan selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada chairil syah sh., zen smith sh., hasanuddin sh., dan kutub layang pemudi, sh. selaku advokat pada law office chairil syah partners yang berkedudukan jalan jatibarang raya nomor pasar minggu, jakarta selatan berdasarkan surat suara khusus bertanggal juni selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama muhyiddin tempat tanggal lahir binuang, mei pekerjaan anggota dprd provinsi kalimantan selatan alamat jalan yani komp. benyamin ray kelurahan pemutus dalam, kecamatan banjarmasin selatan, kota banjarmasin nama h.m. irwan akshay, se, tempat tanggal lahir amuntai, februari pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan teluk tiram darat nomor kelurahan talawang, kecamatan banjarmasin barat, kota banjarmasin pemutus luar untuk memilih pasangan mujahidin dan irwan ashari bukti pelanggaran money politic kecamatan banjarmasin barat, dengan rincian: kelurahan kuil selatan tps saksi akhmad mulyani tanggal juni telah menyaksikan tim muhyiddin yaitu yang membagikan ketua sekaligus sebagai ketua kpps tps bukti kelurahan sirih tps saksi ribuan pada tanggal juni jam wita menerima uang dari saudara anang injak sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos nomor urut pasangan mujahidin dan irwan ashari bukti dengan demikian pemohon mohon mahkamah konstitusi membatalkan penghitungan suara daerah yang terbukti adanya money politic untuk memilih pasangan muhyiddin dan h.m irwan ashari kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan tps kelurahan gadang kecamatan banjarmasin tengah tps kelurahan alalak tengah, kecamatan banjarmasin utara, kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat tpspelanggaran pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraannomor urut tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif untuk memilih pasangan muhyiddin dan iwan ashari berupa tanda terima kartu anggota, surat tugas, surat keterangan relawan yang diketahui masyarakat umum yang dijanjikan uang oleh tim sukses pasangan mujahidin dan irwan ashari dengan jaminan memberikan ktp warga yang kemudian dibuat seolah olah relawan pasangan mujahidin dan irwan ashari (vide bukti s.d bukti .), serta surat pernyataan warga yang telah menerima uang dari tim sukses pasangan mujahidin dan irwan ashari (vide bukti s.d bukti .), surat pernyataan warga yang bersedia menjadi saksi pelanggaran pemilukada kota banjarmasin (vide bukti s.d bukti dan data foto copy ktp warga yang menerima uang dari tim sukses pasangan muhyiddin dan irwan ashari yang pemohon miliki (vide bukti s.d bukti .): bahwa pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kota banjarmasin melalui surat tertanggal juni nomor d kbr tpp vi perihal keberatan terhadap proses pemilukada kota banjarmasin, tetapi tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian dari bawaslu kota banjarmasin bukti pelanggaran hukum pemilu berupa money politic (politik uang) untuk memenangkan salah satu pasangan calon secara terang terangan telah sangat merusak nilai dan tatanan demokrasi yang sedang dibangun negara republik indonesia. asas pemilu yaitu jujur dan adil, lugas, dan bersih selayaknya ditegakkan menjadi mencederai dan seolah tak lagi dipedulikan. memohon telah dengan sengaja membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa memperdulikan pengaduan pengaduan yang dilakukan masyarakat, sehingga ada pasangan calon yang melakukan "cara cara dan taktik haram" ini untuk memenangkan pemilukada kota banjarmasin dan tidak ditindak sekalipun baik oleh panas pilkada maupun oleh memohon. jika hal ini dibiarkan terus tanpa ada sanksi maka akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan politik dan demokrasi indonesia karena masyarakat akan beranggapan bahwa money politic atau politik uang adalah hal yang tidak dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. masyarakat juga akan terdidik dengan pembelajaran politik yang tidak baik dan merusak. sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan maka pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi untuk membatalkan hasil pelaksanaan pemilukada dan mendiskualifikasikan pasangan nomor muhyiddin dan h.m irwan ashari, se., mm, karena jelas jelas terbukti melakukan money politic secara merata diseluruh daerah pemilihan kota banjarmasin:yangpasangan calon": bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut atas pemohon dengan niat yang tulus melaporkan pelanggaran pelanggaran tersebut atas baik kepada memohon maupun kepada panas pilkada dengan maksud dan niat yang bersih agar pemilukada kota banjarmasin dapat berjalan sesuai atasnya yaitu lugas, bersih, jujur dan adil namun tidak pernah ada tanggapan apa lagi penyelesaian, akhirnya kepada mahkamah lah pemohon harus memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, dengan ada pelanggaran hukumpasangan muhyiddin dan irwan ashari secara terang terangan, mana hal tersebut sangat merugikan pemohon serta pasangan calon lainnya. money politic sangat jelaszas langsung, umum, bebas, jujur dan adil"ifikasikan pasangan nomor urut mujahidin dan irwan ashari, se,mm serta proses pemungutan suara dilakukan ulang: bahwa politik uang yang dimainkan oleh pasangan calon nomor urut atas nama mujahidin irwan ashari, se,mm adalah sangat terang terangan dan terbuka, hal ini sudah sangat menjadi rahasia umum warga kota banjarmasin, mana mana diberbagai tempat seperti pasar dan terminal kota banjarmasin sering terdengar ungkapan "walikota lima puluh ribu" yang merefleksikan betapa terang serangannya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama mujahidin irwan ashari, se,mm, bahwa berdasarkan uraian dalil dalil pada polita permohonan keberatan pemohon sebagaimana diuraikan atas,iadalah tidak benar secara materiil maupun cacat secara fos kota banjarmasin atau setidak tidaknya tps tps yang terbukti adanya praktik politik uang sebagaimana tersebut,pemilukada kota banjarmasin periode yang dipenuhi dengan pelanggaran money politic (politik uang) oleh tim sukses nomor secara terorganisir, terstruktur, dan masif yang melibatkan anggota kpps, dan rt rt setiap kecamatan kota banjarmasin yang mempunyai kemiripan dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur, sehingga tujuan hukum untuk memenuhi keadilan sebagaimana dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d vihalaman paragraf s d paragrafhadap'oleh karena pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan pemohon dalam polita s.d polita permohonan ini merupakan sesuatu hal yang sangat substansial demi tegaknya hukum dan keadilan dalam pemilukada kota banjarmasin, maka pemohon mohon agar kiranya mahkamah dapat menerapkan pertimbangan hukum yang sama sebagaimana tersebut dalam kutipan putusan atas,, serta pihak pihak terkait lainnyarovisi memerintahkan kepada memohon untuk tidak menindaklanjuti berupa pelantikan pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin periode terpilih hingga menunggu ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap keputusan mengenai hasil pemilukada kota banjarmasin periode sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat plenomemerintahkan memohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps tps se kota banjarmasin: menyatakan demi hukum dan mendiskualifikasikan pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan nomor urut atas nama muhyiddin irwan ashari, se,mm sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah kota banjarmasifotokopi berita acara rapat pleno terbukafotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota banjarmasin tingkat kabupaten kota yang ditandatangani oleh ketua beserta anggota kpu kota banjarmasin dan saksi pasangan calon walikota dan wakil waliukti fotokopi surat tim sukses yudha wahyuni haryanto nomor d kbr tpp vi tanggal juni tentang keberatan terhadap proses pemilukada kota banjarmasin yang ditujukan kepada panas pemilukada kota banjarmasin: bukti fotokopi kliping surat kabar media kalimantan terbit hari kamis, juni atau kumail akhir dalam hal ini memberi kuasa kepada riza ghifari dan solidus fadilah yang semuanya adalah advokat pada kantor riza ghifari partner yang berkedudukan jalan sei. andai komplek andai jaya persada blok nomor banjarmasibanjarmasikamis, tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap komisi pemilihan umum kota banjarmasin kpu kota banjarmasin) atas diterbitkannya surat keputusan memoho, yang berjudul antara serangan fajar dan kekuatan tuhan". calon walikota nomor urut yaitu muhyiddin menyatakan bahwa yang diberi uang hanya relawan, bukan masyarakat umum, bukti fotokopi kliping surat kabar media kalimantan terbit hari kamis, juni yang berjudul penerima duit diawali siap beraksi" berita ini menyatakan adanya sekitar bukti dan saksi terjadinya politik uang pada diawali bukti fotokopi kliping surat kabar media kalimantan terbit hari kamis, juni yang berjudul bawaslu kpu segera dipanggil". berita ini menyatakan lemahnya kinerja bawaslu terkait banyaknya pelanggaran terutama dugaan politik uang: bukti fotokopi kliping surat kabar radar banjarmasin terbit hari kamis, juni yang berjudul minta pemilukada diulang". berita ini menyatakan ada sekitar orang yang siap menjadi saksi terkait sangkaan money politic dari salah satu pasangan calon pada diawali banjarmasin bukti fotokopi kliping surat kabar banjarmasin post terbit hari kamis, juni yang berjudul mengaku temukan politik uang". sebagian masyarakat mengaku mendapat tawaran sejumlah uang untuk memilih calon tertentu, bukti fotokopi kliping surat kabar mata banua terbit hari senin, juni yang berjudul ditindaklanjuti politik uang". banyaknya laporan yang masuk posko pengaduan masyarakat terkait dugaan politik uang sehingga perlu ditindaklanjuti dengan serius, bukti fotokopi kliping surat kabar mata banua terbit hari senin, juni yang berjudul hanya sebatas rekomendasi". wewenang bawaslu hanya sebatas pengawasan dan memberikan rekomendasi setiap pelanggaran kepada kpu, bukti fotokopi kliping surat kabar mata banua terbit hari senin, juni yang berjudul bawaslu kota nihil temukan politik uang". bawaslu kota banjarmasin tidak menemukan pelanggaran mengenai politik uang selama kampanye hingga hari pencoblosan pemilukada, bukti fotokopi kliping surat kabar barito post terbit hari senin, juni yang berjudul hari ini kpu dan bawaslu penuhi panggilan dprd". pemanggilan tersebut erat kaitannya dengan keluhan warga kecamatan perihal banyaknya temuan kecurangan termasuk money politic terhadap pemilih: bukti fotokopi tanda terima kartu anggota, surat tugas, surat keterangan relawan pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin periode mujahidin dan irwan ashari tps iv, kelurahan gadang, kecamatan banjarmasin tengah atas nama: porno, rudi, hendra, masker, minati: rahmad, khotbah: noor jannah, sudi, khairunnisa, salim, alamiah, suriansyah: aminah: fatmawati: sa'at, manisan, raji: sajian: masjid, zainuddin, st. rahmah: rumah, surat, suriya, marawi, rahmad, bani, mat tori, parade: salad, pari, mafia:, amat: tarbiyah, alamiah: rumah, dewi, halli efendi, fauzi: syair, hatiryeh, rahmah, ahmad masker, amat, saleh, sri hayati, heri, jedi, aliyah: amri, muhammad, rusdi: arbani, mudi, rama: live: aminah: mariana, nani, sani, suda, herlina: sudah: sakitan: yakub: samsudin: sakitan, halimah, sahkan, lisa mariana, hadir, karina, adil: saifuddin muhammad, nipah:, syarkawi, mulyadi, radiatus aaliyah asp: rahmad, supianoor, sugandi, hadrah: marina, diri, suwardi, ekawati, hadiah, mariam: mariam, amat mujair, mariah: nuri hj: hotijeh: syarifudin: suparman: nikah: abdul nr: rubiah, mathani, mulai, suriansyah:, noor asia: saat: h.m. nasir sp: manjadi, patwiyeh: irfan, mismatch, yeni, masin: jadi, hamzah: rahman: aisyah: maimun, mat saleh: bahar, humidex, kiriman: menari: jadilah, bahrain: marina, sugianto, kardinal: afifullah: surya, yunani, norma yunita, riyadi noor, madhuri: muslimah: mudah: muhadaroh, andri, suprianoor, nuri hj: musyawarah, sunairah, suwardi, siti madah, fitria, eni yuniarti: masih:, lisa mariana: ilmiah: naskah: hasbullah: bukti fotokopi surat keterangan nomor ket relawan m iv dan surat tugas nomor ket relawan m iv an. farid rahman tps kelurahan teluk dalam, kecamatan banjarmasin tengah: an. pakaian tps kelurahan peraturan laut, kecamatan banjarmasin tengah, an. harian tps kelurahan peraturan laut, kecamatan banjarmasin tengah, an. fatimah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. mulyani tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ranah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. bachtiar tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. agus musimtarbiyah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. sugiantomariana tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. sardinia tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. rahmah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. aluh masuk tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. mandi tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. selamat tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. heldawati tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. yusuf tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. rina tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. wadah noor tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. malan tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. begin tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. musibah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. margin tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. subiatul islamiyah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. hasan tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan an. nasrani tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. masyitah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. berlian tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. hamdani tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. alamiah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. bakaran tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. kaprah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. goals tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. isnawati tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. mahmud tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. karno tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. st. nurdin yanti tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. sari rahayu tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ahmad basuki tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. nor aisyah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ghazali rahman tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. fitri tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. yan fauzi tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. syariah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. syahrul tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. masduki tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. harfiah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. suriansyah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. fatmawati tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ahmad yani tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ina cahyadi tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. anang tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. hendra tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. rahman tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan: an. irianto tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. hadiah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ngatiyem tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. master tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. ribuan tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. mukhlisniah tps kelurahan nelayan selatan, kecamatan banjarmasin selatan, an. luar tps kelurahan baru, kecamatan banjarmasin selatan: an. hj. aina tps kelurahan baru, kecamatan banjarmasin selatan: an. arcmin tps kelurahan tanjung pagar, kecamatan banjarmasin selatan, an. uomini tps kelurahan tanjung pagar, kecamatan banjarmasin selatan: an. muslim tps kelurahan tanjung pagar, kecamatan banjarmasin selatan, an. alamiah tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. parsyah tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. yana tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. yanti tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. abdul karim tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. saleh tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. mahkota tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. abdul rahim tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. rahmah tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. atta tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat an. ida tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. kamila tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. irham noor tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. ahmadi tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. farida tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. endang tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. budaya hamid tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. magdalena tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. sidiyono tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. herlina tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. adriani tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. hasan tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. rufina heldawati tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. partai tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. sri studi tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat: an. syahrini tps kelurahan pelabuhan, kecamatan banjarmasin barat, an. sa'diah tps kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat: an. zaini tps kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat, an. abdul azis tons kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat, an. siti hadiah tps kelurahan kuil selatan, kecamatan banjarmasin barat: an. abdul milyar tps kelurahan kuil selatan, kecamatan banjarmasin barat: an. riduansyah tps kelurahan benua anyar, kecamatan banjarmasin timur, an. uomini tps kelurahan benua anyar, kecamatan banjarmasin timur, an. siti alamat kelurahan sei tengah, kecamatan banjarmasin utara, an. salinan kelurahan sei tengah, kecamatan banjarmasin utara, an. hatnote haryanto tps kel. alalak selatan, kecamatan banjarmasin utara. bukti fotokopi surat pernyataan warga yang telah menerima uang dari tim sukses calon walikota dan wakil walikota periode kota banjarmasin: surat pernyataan an. uomini, surat pernyataan an. arcmin, surat pernyataan an. eduarsyah, surat pernyataan an. ridwan: p i7. surat pernyataan an. nur wahyuni, surat pernyataan an. mariana, surat pernyataan an. makanan, surat pernyataan an. fatmawati: surat pernyataan an. ariani: surat pernyataan an. norwich, surat pernyataan an. arbainah: surat pernyataan an. nurjannah: surat pernyataan an. maria upah:, surat pernyataan an. mukhlis, surat pernyataan an. masakan: surat pernyataan an. hendri susanto: surat pernyataan an. wahyuni: surat pernyataan an. noor hasanah, surat pernyataan an. lis linawati, surat pernyataan an. minat noor rahman, surat pernyataan an. salat, surat pernyataan an. kiki rizky amelia, surat pernyataan an. hj. aina: surat pernyataan an. rustam effendi, surat pernyataan an. abdul hadi, surat pernyataan an. supina, surat pernyataan an. abd. syukur, surat pernyataan an. murni, surat pernyataan a.n syamsul bahri, surat pernyataan a.n surgawi, surat pernyataan a.n hatnote haryanto, surat pernyataan a.n junaidi: surat pernyataan a.n syahrini. bukti fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi saksi pelanggaran pemilukada walikota banjarmasin atas nama: surat pernyataan an. muhammad rafi'i surat pernyataan an. abdul hadi surat pernyataan an. fathurrahman surat pernyataan an. tarmizi surat pernyataan an. supiannor adapun pokok pokok keberilihan kota banjarmasin periode tahun berdasarkan berita acara rapat pleno kpu kota banjarmasin nomor: ba kpu bjm iv tanggal april tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin bukti dan berita acara rapat pleno kpu kota banjarmasin nomor:bukti bahwa proses dan tahapan pelaksanaan pemilukada kota banjarmasintelah dilaksanakan pada tanggal juni mana rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno kpu kota banjarmasin pada tanggal juni bukti pada hari rabu tanggal juni telah diterbitkan suratukturat pernyataan an. husain surat pernyataan an. murni surat pernyataan an. abd. syukur surat pernyataan an. junaidi surat pernyataan an. surgawi surat pernyataan an. junaidi surat pernyataan an. supina surat pernyataan an. daud faisal surat pernyataan an. milyar surat pernyataan an. akhmad mulyani surat pernyataan an. rusmanjaya surat pernyataan an. ribuan surat pernyataan an. ruslan bukti fotokopi data warga yang menerima uang dari tim sukses calon walikota dan wakil walikota periode kota banjarmasin: kartu tanda penduduk warga kelurahan alalak tengah, kecamatan banjarmasin utara atas nama: japan, muslim: tarmizi, muatan: hami: diawali, agar, arah:, abdullah: kisah: hatta: daesang, badai, muti handayani, halimah, muhammad arsyad, hamdani, firiadie, marital kifayah, hj: muti handayani, sofyan noor, muslim, kamariah, ary raffi, firmansyah ag. hatilah, kurang, bastian: muhammad yudha, japan, wahyudi, tamborin, ratna wati, nor asia, agil: murni: noor aina: samsung: kartu tanda penduduk warga yang menerima uang dari tim muhyiddin tps kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat atas nama: akhmad suryani, fatmawati, zainal: siti alpha, kapsul anwar, risma, abdul raja: trisnawati ayu, anton: baharuddin: istri china: herman effendi: musnah, miya, ahriyati, ahmad junaidi, pariah, firmansyah: yulia satiris aaliyah, yasmin nora, ahmad kasasi, norris: barong: malam, andi herlina: hendra lubis: nurani: budi: dari, sarekat: hadiah, abdul samad, firmansyah, juliana: ramli, abdul azis, ilmiah) muhammad nabiah: berlian: siti maryam, moh. hanafi, tarbiyah, sayur, basis, moh. bahagia: sri mulyani, sutardianto, arah, adriani, sah: hasan, mariana, irma, labirin: yunani, hikmah wati: syamsiah, ita wulandari: sheila layani, jamaluddin, kartu tanda penduduk warga yang menerima uang dari tim mujahidin pada hari selasa, tanggal juni pukul wita kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat atas nama: nur wadah: ayah, then: rini, abd. halim, marah, hermansyah: ribuan: junaidi, isnawati, wardi, prasina, rica anggiani, liar, russiatm: risnawati, hatilah, baik, endah, damayanti, asyari, masih, tahu, puluh empat) orangsyahrini, syamsul bahri: sunting yong, supriyadi: ali farhan: supina hadi, jasmani, abdul syukur: mustar, abdul hadis abdul wahab: syaiful bahri: syamsul, junaidi, khairul noor, saud faisal, sofyan, may setiawan, kapsul anwar, mulyadi, adat, prof. dr. hadir murtad, sh, mh: taufik arbani: kauman, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberikan keterangan tertulisdalam eksepsi: permohonan pemohosuara pemilukada kota banjarmasin: bahwa bukti dan bukti bahwa acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dihadiri oleh: drs. indra bangsawan saksi pasangan calon zulfadli ghazali dan abdul garis: andi effendi, spd saksi pasangan calon mujahidin dan h.m irwan ashari: abdul hadi saksi pasangan calon drs. sifat hadi, dan murni, st, sh. drs. miftahul munir, saksi pasangan calon hj. ummah norma dan khairul saleh: widodo widodo, saksi pasangan calon yudha wahyuni dan haryanto, ir. kaharuddin anwar, msi. pasangan calon ir. anang road dan ir. kaharuddin anwar, msi. saksi pemohon ikut menghadiri acara termaksud, namun tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. bukti dan bukti bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dituangkan memohon kebahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, menyebutk, sebagai berikutbahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun dan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka tenggang waktu (tiga) hari untuk pemohon dapat menyampaikan permohonan keberatannya adalah sejak memohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu sejak hari senin tanggal juni dengan demikian batas akhir untuk pemohon dapat mengajukan permohonan keberatannya adalah pada hari kamis tanggal juni bahwa permohonan pemohon dalam perkara ago, diajukan dan atau didaftarkan pemohon mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal juni. permohonan pemohon kabur dan tidak jelas bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karenaundang undang, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wikiii. dalam pokok perkara bahwa jika diperhatikan permohonan pemohon, maka setidak tidaknya pemohon telah mengklasifikasikan peristiwa dan atau fakta, sebagai berikut: memohon melanggar nomor tahun juncto nomor tahun berkenaan dengan penetapan pasangan calon terpilih: pemilukada dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, cc. memohon memperlakukan peserta pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, memohon ikut memasukan atau mereka perolehan suara yang diperoleh secara melawan hukum oleh pasangan calon nomor urut dan atau mengikut janji serta mengiring iming pemilih (money politics) dalam jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut memohon membiarkan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut memohon berperan atas terjadinya praktik money politics . bahwa memohon menolak dalil permohonan pemohon sebagaimana uraian atas, oleh karena: penetapan yang dilakukan memohon berkenaan dengan penetapan pasangan calon terpilih telah diselenggarakan oleh memohon dan sesuai menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta telah berdasarkmengenai hal ini, memohon dapat jelaskan sebagai berikut: bahwa pada saat dilaksanakan rapat pleno terbuka tanggal juni telah dihadiri oleh seluruh pasangan calon bukti bahwa selama pelaksanaan rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari seluruh pihak yang menghadiri rapat tersebut lampiran bukti bahwa hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkanbukti bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon, pasangan terpilih yaitu mujahidin dan h.m. irwan ashari, se, mm. memperoleh suara sebanyak (seratus dua puluh tiga ribu lima puluh delapan) suara, sementara pemohon yakni pasangan calon ahmad yudha wahyuni, se. dan haryanto memperoleh suara sebanyak (delapan puluh enam ribu sembilan ratus duapuluh enam) suara. selisih suara antara pasangan terpilih dan pemohon adalah sebesar (tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua) suara, bahwa penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh memohon pada tanggal juni tidak berkaitan dengan penghitungan atau hasil rekapitulasi suara pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal juni bahwa tidak ada perubahan hasil rekapitulasi suara yang tertuangtertanggal juni bukti dengan keputusan memohon nomor tahunbukti bahwa tidak ada laporan maupun keberatan dari masing masing saksi pasangan calon yang mengikuti rapat pleno sejak pembuatan berita acara maupun pembuatan keputusan penetapan pasangan calon terpilih. bahwa memohon telah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin secara uber, juri, profesional dan akurat" bahwa memohon selaku penyelenggara pemilukada tidak pernah memperlakukan pemohon dan seluruh pasangan calon secara berbeda dan atau memihak: bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon adalah berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara masing masing setiap tps dan kecamatan serta tidak ada dokumen yang menjelaskan adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon, baik seluruh tps, kecamatan maupun pada saat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh memohon pada tanggal juni bahwa tentang dugaan pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota banjarmasin telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur serta dinyatakan oleh pemohon bergeraknya memohon dalam peristiwa termaksud, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena: mengenai dugaan politik uang ( money politics ) yang menurut dalil pemohon melibatkan anggota kpps, dan (dalil pemohon pada point angka dan angka halaman dan halaman sampai dengan pemeriksaan perkara guo memohon tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya peristiwa tersebut, bahwa memohon menolak dengan tegas dalil permohonan keberatan pemohon angka angka angka yang menyatakan dugaan adanya kesalahan dan pelanggaran hukum yang tertuang dalam keputusan. dalil permohonan keberatan pemohon ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci kesalahan memohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara hasil pemilukada tersebut, selanjutnya bahwa pemohon mendalilkan adanya pengumpulan ktp dan pemberian uang, maka sampai dengan pemeriksaan perkara ago memohon tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya peristiwa tersebut. bahwa memohon mempertanyakan dalil pemohon pada poin angka oleh karena jumlah tps kelurahan alalak tengah hanya berjumlah (empat belas) tps, bukan (dua puluh satu) tps. bukti berdasarkan seluruh uraian jawaban atas, memohon memohon pada majelis hakim mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan rapat pleno terbuka kpu kota banjarmasin tertanggal juni nomor kpu bjm vbukti fotokopibukti fotokopi surat mandat nomor mdt tpp v surat mandat dari tim sukses ayah teruskan pasangan yudha wahyuni dan haryanto, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dan jumlah tps pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin tahun bukti fotokopi surat keputusan kpu kota banjarmasin nomor tahunbukti fotokopikota banjarmasin tahun bukti fotokopi keputusan kpupihak terkait muhyiddin dan irwan akshay, se. mm) memberikan keterangan tentang pokok pokok permohonan bertanggal juli danbanjarmasin tahun sebagaimana dalam berita acara rapat pleno kpu kota banjarmasin nomorkeberatan pemohon yaitu terhadap penetapan memohon nomor ba kpu bi(vide bukti yang diterbitkan (sembilan) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga bertentangan dengba kpu bjm iv tanggal april tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin bukti pt bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka kpu kota banjarmasin nomorpihak terkait mendapat nomor urut bukti bahwa pada tanggal juni pemilukada walikota dan walikota banjarmasin tahun diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan berlangsung dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan, bahwa memohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada walikota dan wakil walikota banjarmasin tahun pada tanggal juni sebagaimana surat undangan kpu kota banjarmasin nomor kpu bjm vi bertanggal juni yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota kpu kota banjarmasin, seluruh panitia pemilihan kecamatan ppk) kota banjarmasin, dan seluruh saksi pasangan calon walikota dan walikota banjarmasin, bukti pt dan bukti bahwadan saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut bukti pt bahwa pada tanggal juni memohon menetapkan calon terpilih walikota dan wakil walikota banjarmasin periode sebagaimana, bukti pt bahwasebagaimanabahwa pada tanggal juni ahmad yudha wahyuni, dan haryanto sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin dengan nomor urut dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin mengajukanterdaftar dalam register nomor php.d viii mahkamah konstitusi pada intinya menurut pemohon disebabkan karena terjadi pelanggaran dalam penghitungan suara dan pelanggaran hukum terhadap pemilukada kota banjarmyatau surat keterangan untuk itu", dengan demikian, pihak terkait memenuhi syarat: il.perselisihan hasil penghitungan suaralam hal ini selaku memohon dengan pasangan calon selaku peserta pemilukada dalam hal ini selaku pemohon. perselisihan sebagaimana dimaksud adalah tidak lain dan tidak bukan hanya terhadap perbedaan hasil penghitungan perolehan suara akhir pasangan calon oleh kpu yang menyebabkan berpengaruhnya pasangan calon terpili bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara dalam pemilukada sebagaimana dimaksud atas,purekapitulasi hasil penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan (ppk), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten kota, beserta berkas pernyataan keberatan saksi pasangan calon peserta pemilukada, serta alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa setelah pihak terkait baca dan telaah keseluruhan dari permohonan pemohon, baik secara materil mapun formil, sedikitpun tidak menyentuh pada pokok permasalahan yaitu sengketa perselisihan hasil penghitungan suara pemilubersesuaian dengan peraturan perundang undangan, sehingga menurut pihak terkait, mahkamah patut untuk tidak menerima permohonan pemohon tersebut. il. tentang tenggat waktu pengajuan permohonan oleh pemohon bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun ditentudan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun ditmenurut pihak terkait, pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan keberat(vide bukti pt sebagaimana tertuang dalam permohonannya yang diajukan pada tanggal juni bahwa objek sengketa perselisihan hasilbahwa permohonan oleh pemohon tersebut keliru mengenai objek sengketa yang diperselisihkan dan telah melewati tenggat waktu sebagaimana disebutkan atas dan bersesuaian dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juni maka menurut kami mahkamah yang mulia patut untuk tidak menerima dan menolak permohonan pemohon tersebut, sehingg(vide bukti ptkota banjarmasin tahun sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang undangan, iv. tentang pokok permohonan pemohon bahwa pihak terkait yang dibanggakan oleh pemohon telah melakukan kecurangan politik uang dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin tahun adalah tidak benar,, serta telah mengikuti segala tahapan penyelenggaraan pemilukada kota banjarmasibanjarmasin secara konsisten dan bertanggung jawab: bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada kota banjarmasin telah berjalan dengan aman, lancar dan kondusif (tidak ada demo dan tidak ada kerusuhan), serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan asas pemilihan umumik dan terstruktur adalah mengada ada, tidak mendasar dan tidak benarpanwaslukada kota banjarmasin, polisi, jaksa maupun pengadilan) sehubungan dengan adanya tuduhan telah melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum dalam pemilukada kota banjarmasin tahunkeliru mengenai objek sengketa yang diperselisihkan dan telah melewati tenggat waktu sebagaimana telah diuraikan atas, maka menurut pihak terkait mahkamah patut untuk tidak menerima dan menolak permohonan pemohon tersebut, bahwtersebut atas, maka menurut pihak terkait mahkamah patut untuk menetapkan telah bersesuaian dengan peraturan perundang undangan, berdasarkyatakan pemohon, menyatakan bahwa politik uang yang melibatkan pihak terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar, menolakyang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sah dan mengikat secara hukumahwa berdasarkan uraian tanggapjika mahkamah berpendapat lain, kamipt fotokopi berita acara rapat plenopt fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu bjm vi tanggal juni perihal undangan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun bukti pt fotokopi daftar hadir saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dalam acara rekapitulasi penghitungan suara pemilukada tahunterpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umumertanggal juni menimbang bahwa oleh karena memohon mengajukan eksepsi dan pihak terkait, meskipun tidak mengajukan eksepsi secara tegas, namun mengajukan keberatan yang pada pokoknyakeberatan pihak terkait dimaksud: dalam eksepsi menimbang bahwa alasan eksepsi memohon dan keberatan pihak terkait adalah sebagai berikut: alasan eksepsi memohon permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu tiga hari.tingkat kota banjarmasin bukti dan bukti yang dihadiri pula oleh widodo widodo selaku saksi pasangan calon nomor urut pemohon, bukti hasil penghitungan suara dimaksud telahdengan demikian, berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan keberatan pemohon setelah memohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah hari selasa tanggal juni rabu tanggal juni dan terakhir adalah kamis tanggal juni permohonan pemohon dalam perkara guo, diajukan dan atau didaftarkan mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal juni atas dasar alasan alasan tersebut atas, memohon memohon agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya (satu) hari diputuskan dalam pleno kpu kabupaten kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih", bahwa pemohon beranggapan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu,, tentang pelanggaran dalam penghitungan suara pemilukada kota banjarmasin yang mempengaruhi penentuan pasangan calonterpilih bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu kota banjarmasin sebagaimana telah dituangkan dalam keputusanimana terdapat kesalahan dan pelanggaran hukum itu tertuang dalam keputusan pleno dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut: (vide buktiulyadi ghazali ms.i abdul gaibir. anang road ir. akhirudin anwar, memperoleh sejumlah suara, alasan keberatan pihak terkaitserta saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasiptberdasarkanpterpengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang undangan, berdasarkan alasan pihak terkait dalam huruf objek permohonan pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. demikian pula berdasarkan alasan pihak terkait dalam huruf pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, berdasarkan pertimbangan dalam angka pihak terkait memohon permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan keberatanbertanggal juni (vide bukti.sebagaimana bukti dan bukti pt adalah merupakan berita acara rapat pleno kpu kota banjarmasin tentang penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin bertanggal jubahwa terhadap objek permohonan pemohon berupa, mahkamah berpendapat objek dimaksud tidak diuraikan lebih lanjut dalam permohonan pemohon, baik dalam polita maupun dalam petit permohonan, sehingga harus dikesampingkan:pemohon mengajukan permohonan mahkamah pada tanggal juni sebagaimana disebutkan dalam akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk tanggal juni sehingga pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan, terhadap dalil(vide bukti berupa undangan rapat pleno terbuka kpu kota banjarmasin tertanggal juni nomor kpu bjm vi dan bukti berupa. berdasarkan bukti beruparapat tersebut dihadiri pula oleh saksi yang mendapat mandat dari pemohon berdasarkan surat mandat nomor mdt tpp v yaitu widodo widodo dari tim sukses ayah kerusakan yaitu pasangan yudha wahyuni dan haryanto (vide bukti meskipun saksi tidak turut menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. bantahan dengan substansi yang sama, diajukan pula oleh pihak terkait (vide bukti ptjuni berdasarkan seluruh uraian dalam angka dni sebagaimana telah diketahui oleh saksiota banjarmasin, yakni hari selasa tanggal juni rabu juni dan terakhir hari kamis tanggal juni sedangkan berdasarkan bukti bukti tersebut atas, pemohon mengajukan permohonan pada tanggal jun:ka mahkamah berpendapat: permohonan diajukan melampauwiki budi wasit pasangan calon walikota dan wakil walikota pemilihan kota banjarmasin dengan nomor urut atas nama mujahidin irwan ashari, se.mmoh. sifat hadi, murnij. ummah norma khairul saleh, se.a yudha wahyuni dan haryanto memperoleh sejumlah suara, bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan memohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka atas dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana. dimanaota banjarmasin tahun pelanggaran pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama mujahidin dan irwan ashari, se,mm dan sebaliknya pemohon telah dirugikan. memohon sebagai pihak penyelenggara telah membiarkan pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dalam pemungutan suara tanpa ada sanksi apapun bahkan memohon telah ikut memasukan atau mereka perolehan suara yang peroleh secara melawan hukum pasangan calon nomor urut nama mujahidin dan irwan ashari, se, mm, sehinggaaktivitas berupa mengumpulkan ktp warga oleh tim sukses pasangan nomor mujahidin dan irwan ashari, se,mm, jauh hari sebelum pemungutan suara dengan imbalan rp. dan uang diserahkan hari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilihhundangan daerah kelurahan gadang, banjarmasin tengah, memberikan uang rp. untuk dua orang dengan dalih sebagai tim relawan dengan diberi surat tugas dan surat keterangan dan disuruh memilih calon tertentu daerah kelurahan sei andai dan kelurahan sei jinnah, banjarmasin utara, samping itu daerah tatah belatung, pemutus dalam banjarmasin selatan ditemukan ada sejumlah warga yang mengakui bahwa depan rumahnya terdapat uang dan kartu nama calon tertentu yaitu nomor bahwa selain itu ditemukan tanda terima kartu anggota, surat keterangan dan surat tugas relawan pasangan calon walikota dan wakil walikota banjarmasin periode mujahidin dan h.m irwan ashari, kelurahan gadang kecamatan banjarmasin tengah tps sebanyak (seratus lima puluh) warga bukti dan sejumlah foto copy ktp warga kelurahan alalak tengah, kecamatan banjarmasin utara sebanyak (tiga puluh delapan) bukti foto copy ktp warga tps kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat sebanyak (enam puluh satu) bukti foto copy ktp warga kelurahan sirih, kecamatan banjarmasin barat sebanyak (dua puluh tiga) bukti serta format baku surat keterangan relawan yang memiliki nomor surat sama yaitu nomor: s. ket relawan 2m iv tertanggal aprildan format baku surat tugas nomor: ket' relawan 2m iv tertanggal meisebanyak warga bukti s.d bukti yang nyata nyata bukan relawan pasangan nomor bahwa berdasarkan kesaksian dari lembaga pemantau pemilukada, praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut nama mujahidin dan irwan ashari, se,mmtempat (terstruktur) dan telah dipersiapkan sedemikian rupa (terencana). berdasarkan data sementara yang diperoleh pemohon hingga diajukannya permohonan ini depan mahkamah, terdapat (tiga ratus delapan puluh tiga) warga yang memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut atas nama mujahidin irwan ashari, se,mm karena diberikan uang sebesar rp. s.d rp. vide bukti s.d bukti bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara telah cacat secara formil maupun materil maka penghitungan dan rekapitulasi suara oleh memohon baik secara materiil maupun formil cacat yuridis karena terdapat pelanggaranserta mengiring iming pemilih (money politics) dalam jumlah perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota pemilukada kota banjarmasin dengan nomor urut atas nama mujahidin irwan ashari, se,mm hingga berjumlah suara maka demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum, tentang pelanggaran hukum pemilu dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin tahun bahwa pelanggaran pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraan pemilukada kota banjarmasin tahun tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif yang melibatkan anggota kpps, rw, serta rt rt setempat, bahwa pemohon juga menemukan pelanggaran hukum pemilu yaitu berupa praktik politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut nama mujahidin dan irwan ashari, se,mm yang dilakukan secara terang teranganrta kpps setempat (terstruktur) dan telah dipersiapkan sedemikian rupa (terencana). dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota banjarmasin tahun yang dilakukan oleh tim sukses untuk memilih pasangan mujahidin dan irwan ashari, yaitu sebagai berikut: pelanggaran money politic yang dilakukan oleh tim sukses mujahidin dan irwan ashari kecamatan banjarmasin utara, dengan rincian: kelurahan alalak tengah tps saksi murni menerima uang sebesar dari tim sukses pasangan mujahidin dan irwan ashari pada hari selasa tanggal juni jam bukti kelurahan alalak tengah tps saksi muhammad rafi melihat dan menyaksikan pada hari selasa tanggal juni tim sukses nomor pasangan mujahidin dan irwan ashari sebesar rp. s.d rp. kepada masyarakat alalak tengah ditukar dengan foto copy ktp sebagai jaminan bukti pelanggaran money politic kecamatan banjarmasin tengah, dengan rincian: kelurahan nelayan luar tps saksi junaidi telah data oleh tim sukses pasangan mujahidin dan irwan ashari dengan dijanjikan beri uang sebesar rp. sebanyak orang bukti pelanggaran money politic kecamatan banjarmasin selatan, dengan rincian: kelurahan nelayan timur tps saksi junaidi, pada hari selasa tanggal juni melihat pembagian uang oleh tim sukses mujahidin calon walikota nomor urut kota banjarmasin dengan membagikan uang kepada warga pemilih sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah) bukti kelurahan manual tps saksi abdul syukur menerima uang dan kartu nama pasangan nomor mujahidin dan irwan ashari bukti pelanggaran money politic kecamatan banjarmasin timur, dengan rincian: kelurahan pek raya tps saksi husain menerima uang sebesar rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari tim sukses untuk memilih nomor yang kemudian saksi diperintahkan untuk membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) untuk memilih pasangan mujahidin dan irwan ashari bukti kecamatan pemutus luar tps saksi supiannor menerima uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dari ketua rtyang diajukan oleh: hirenius sondegau, pd., dan yesaya bakau, ip., simaximus zonggonau, sos., dan simon widigipa, ipbartolomeus mirip, pd., dan salo colombo, sosselanjutnya disebut sebagai . .para pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten intan jaya, berkedudukan suara, kabupaten intan jaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal agustus memberi kuasa kepada petrus ell, sh., dan eddy wales, sh., advokat dan asisten pada kantor advokat dan konsultan hukum pieter ell, sh., rekan, yang beralamat lantai gedung putera,natalis tabung, s., pekerjaan pegawai negeri sipil alamat suara kabupaten intan jaya papua: nama aan kobogoyau, s., th., div. pekerjaan swasta alamat suara kabupaten intan jaya papua: pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten intan jayakhusus tanggal agustus memberi kuasa kepada rahman ramli, sh., johannis maturbongs, sh., dan yohanes gelar, sh., kesemuanya adalah advokat pengacara dan asisten pada kantor jupiter foundation, beralamat jalan sosial nomor padang bulangustus pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:saiful anwarrhitungan suara pemilu kepala daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan terkait keputusan kpu kabupaten intan jaya.semula berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerahintan.nomor urut dan nomor urut dalam pemilukada kabupaten intan jaya yang diselenggarakan oleh memohon.intan sehingga pemilukada kabupaten intan jaya tahun tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam dan uud berdasarkan hal tersebutnomor tahun tentang pemerintah daerah (selanjutnya disebut juncto pedohasil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih pemilukada kabupaten intan jaya tahun ditetapkan oleh memohon pada tanggal agustus sehingga pemohon masih memenuhi batas waktu yang ditentukan undang undang.bersama ini disampaikan alasan alasan sebagaimana terurai dibawah ini. keberatan terhadap keputusan kpu kabupaten intan jaya tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilukada bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten intan jaya telah dilaksanakan oleh memohon pada tanggal juli bahwa pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta pemberlakuan hasil rekapitulasi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten intan jaya yang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: pasangan calon dengan nomor urut (satu), direbus sondegau, spd dan yesaya bakau, sip, memperoleh suara sebanyak pasangan calon dengan nomor urut (dua), maximus zonggonau, sos dan simon widigipa, sip memperoleh suara sebanyak pasangan calon dengan nomor urut (tiga) natalis tabung s.s,msi dan yan kobogau, sth.div, memperoleh suara sebanyak pasangan calon dengan nomor urut (empat), bartolomeus mirip, spd dan salo holombau, sos memperoleh suara sebanyak pasangan calon dengan nomor urut (lima), yakub pulau, spd dan yulius yagugau memperoleh suara sebanyak (vide bukti p1) bahwa keberatan pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilukada kabupaten intan jayintan jaya terindikasi dengan jelas dan nyata selama berlangsungnya proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati intan jayi tertanggal junipetit bahwa berdasarkan uraian diintan jay tahun memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten intan jayintan jaya tahun, nomor tahun tanggal agustus bukti fotokopikartu tanda penduduk ktpi3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) telah memanggil paraagustus perihal panggilan sidang, untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal agustus namun para pemohon tidak hadir, dan ketidakhadiran para pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, menimbang bahwa selanjutnya mahkamah memanggil kembali para pemohon untuk hadir dalam persidangan tanggal september namun para pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran para pemohon dalam persidangan yang tidak disertai alasan yang sah menurut hukum meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, mahkamah berpendapat, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum yang adil, permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur, i3 5j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka, i4. para pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah: i4.araanthony tanjung, s.e: tempat tanggal lahir aruba, juni pekerjaan wiraswasta: alamat jalan am. kaharuddin, nama arsyad haya, a.ma, tempat tanggal lahir morotai, januari alamat jalan desa yayasan, kecamatan morotatanggal mei memberikan kuasa kepada arteria dahlan, s.t.,s.h.: risa marissa, s.h.: natalia perisai sitorus, s.h. lara juta putri, s.h.: dan adzan hutan, s.h., semuanya,:aya hanya bersedia menandatangani pada lembaran perolehan suara karena lembaran tersebut sesuai dengan data dari kpps maupun saksi kami tps: data penggunaan surat suara juga ada yang tidak sesuai dengan data pada berita acara kpps: oleh karena berita acara ini secara keseluruhan yang didalamnya ada yang tidak sesuai dengan berita acara kpps maka saya tidak siap menandatangani,tps) yaitu tps desa bho bho, kecamatan morotai timur yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikutdan ternyata dalam perhitungan suara terakomodir sebagai surat sah dari pasangan calon tersebut.tps) yaitu tps desa gora selatan, kecamatan morotai utara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa peraturan yang tetapkan oleh ketua kpps bahwa hak seseorang bidang mewakili oleh seorang: nama ada dalam dpt tetapi orangnya sementara ada luar kampong bisa mewakili oleh keluarga hanya lewat telephone atau sms, isinya tidak jelas dan beraturan. penambahan petit yang tidak jelas tersebut membuat permohonan semakin kabur sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterimapemohon pada poin huruf halaman permohonan yang menyatakan tentang keberatan saksi terkait adanya pemilih tambahan, yang pindah dari tps dan desa lain. dalil tersebut sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan kabur, karena: pemohon tidak menyebutkan kpps mana tentang cara penghitungan suara yang menjadi keberatannya, pemohon tidak menyebutkan perpindahan tps yang dimaksud pemohon tps lain atau dari desa yang dimaksud pemohon desa lain, pemohon tidak menguraikan tps atau desa lain yang mana keberatan itu terjadi, padahal proses penghitungan rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai dan tidak ada keberatan dari saksi pemohon tps, bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon pada poin huruf halaman terkait saksi pasangan calon nomor urut yang menyatakana rope saksi pasangan calon nomor urut serta dalil pemohon pada poin halaman permohonan. dalil permohonan ini semakin tidak jelas dan mengada ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hanya mengutip keterangan dari saksi pasangan calon nomor urut bukan yang disaksikan langsung oleh saksi pemohon nomor urut oleh karenanya dalil ini jelas jelas diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan, yang mana tidak adanya korelasinya perolehan suara pemohon secara langsung: bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon pada poin halaman permohonan yang menyebutkan:tingkat tempat pemungutan suara tps) yaitu tps desa bho hugo, kecamatan morotai timur yang pada pokoknya menyatakannomor urut dan ternyata dalam perhitungan siapapun terakomodir sebagai surat sah dari pasangan calon tersebut : bahwa dalil pemohon pada poin huruf halaman tidak jelas, karena intimidasi tidak diuraikan untuk memilih pasangan calon nomor urut tersebut dilakukan oleh siapa dan kepada siapa, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon. tentang rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten pulau morotai bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon pada poin halaman poin huruf halaman poin huruf huruf halaman sampai dengan poin iii halaman poin halaman dan poin iii. halaman permohonan pemohon, yang menyebutkan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kota kabupaten oleh kpu kabupaten pulau morotai tertanggal mei tidak didasarkan pada dokumen pada dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat kpps dokumen .kwk.dokumen da .kwk.kpu): bahwa dalil pemohon atas tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada ada. pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kpu, memohon tugasnyafaktanya proses rekapitulasi perhitungan suara sesungguhnya sudah dimulai. dan sejak dilakukan rekapitulasi ditingkat tps dan ppk tidak ada keberatan yang disampaikan oleh pemohon: bahwatermasuk dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat ppk, sebagaimana ditentukan oleh peraturan kpu nomor tahun (vide buktitabel tabel yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan formulir model c1 kwk.kpu dan da kwk.kpu, sehingga tidak sah (vide bukti dan bukti bahwa dalil pemohon kabur dan tidak jelas.karena: pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang hilang, pemohon tidak menyebutkan apa kesalahan memohon tentang kesalahan penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon, pemohon tidak menyebutkan kecurangan memohon tentang perolehan suara pemohon ditingkat kecamatan, kotak suara sebelum dibuka dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh aparat keamanan. bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya mana memohon telah melanggar hukum dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam prosesuntuk mengenyampingkannya. bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon pada poin halaman dan poin halaman permohonannya yang menyebutkan bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten pulaubahwa dalil pemohon tersebut tidak benar. bahwa hasil perolehan suara pemilukada kabupaten morotai dihasilkan dari suatu proses pemilu yang sesuai dengan asas asas penyelenggaraan pemilu yang uber, judul, serta merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar benarnya, dalam melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara,sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor.bawaslu paling lama satu hari setelah diputuskan rapat pleno kpu: bahwa memohon menolak dalil dalil pemohon pada poin halaman permohonannya. tidak benar terdapatterbukti memiliki pengaruh besar terhadap hasil perolehan suara akhir, bahwa pemohon tidak menyebutkan jumlah pelanggaran dan tindak kekurangannya berapa, dan dilakukan oleh siapa sehingfaktanya proses rekapitulasi penghitungan suarai: berdasarkan hasil penghitungan,kwk.kpu): bahwa dalil pemohon atas jelas jelas tidak berdasar, karena: pemohon tidak menguraikan formulir model kwk kpu dan lampiran kwk kpu tps mana mana saja yang terdapat perbedaan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon: apabila ada formulir model kwk kpu yang dimiliki oleh pemohon mana hasilnya perhitungannya, pemohon memperoleh suara terbanyak tentu sangat subyektif hanya untuk kepentingan memenangkan pemohon: padahal sesungguhnya proses penghitungan suara ditingkat tps sebagai dasar formulir model c1 kwk kpu sudah selesai dan sudah tidak ada keberatan dari pemohon. bahwa tidak benar dalil dalil pemohon pada poin halaman permohonannya yang menyebutkan, perbuatan mana telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa tidak ada satu aturan perundangan undangan pun yang melarang tempat pelaksanaan rapat pleno kpu diselenggarakan mana, tidak terkecuali aula pangkalan tni angkatan udara pulau morotai sebagaimana dalil pemohon: bahwa pemilihan tempat kantor aula tersebut didasarkan pada pertimbangan yaitu ruang rapat kantor sekretariat kpu kabupaten pulau morotai tidak memenuhi kapasitas peserta dan penempatan kotak suara kpu tidak mencukupi (vide bukti bahwa selain itu pula, memohon sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerahberdasarkan peraturan kpu nomor tahun (vide rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kpu kabupaten pulau morotai telah tidak dihadiri panitia pemilihan kecamatan yang ada kabupaten pulau morotai, sehingga memohon secara sepihak dan melawan hukum: bahwa dalil pemohon atas tidak benar. memohon telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengundang seluruh ketua ppk kecamatan se kabupaten pulau morotai. sehingga ketidakhadiran ketua ppk tersebut dalam pleno kpu, bukanlah kapasitas memohon untuk menjawabnya dan memaksa kehadirannya: rapat pleno sah, karena semua berita acara yang ppk telah ditandatangani oleh seluruh ketua ppk walaupun seluruh ketua ppk tidak hadir dalam rapat pleno kpu kabupaten pulau morotai. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perselisihan rekapitulasi suara ppk morotai selatan dan morotai timur akan tetapi saksi pemohon tidak dapat menunjukkan mana perbedaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut,ulir db kwk.kpu, , menendang staff kesektariat kpu, melempar kotak tisu ketua kpu, membanting alat elektronik focus yang digunakan oleh kpu,: bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten pulau morotai: bahwasaksi pasangan calon termasuk saksi pemohon, danandatangani berita acara pada formulirformulirabupaten. bahwa lebih lanjut, demikian pula pada tingkat penghitungan suara kecamatan formulir model da).formulirhal ini diakui pula oleh pemohon nomor pasangan calon nomor urut sebagaimana dalam permohonannya yang mengakui pelaksanaan pemungutan suara tingkat kpps dan ppk berjalan dengan kondusif dan aman, bahwa dalil dalil pemohon pada poin huruf halaman sampai dengan halaman permohonannya yang menyebutkan adanya pelanggaran pelanggaran secara terang dan kasat mata dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dalil pemohon tersebut tidak jelas, karena tidak ada relevansinya dengan memohon. hal mana pemohon seharusnya melaporkan pelanggaran tersebut panwaslukada kabupaten pulau morotai terkait pelanggaran pasangan calon nomor urut undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemiluraat hi. assad saran, se, hut dibibemamake drs. willie sepatu pinoy, weni paris, drs. lukman sy. bajak dr. saat powo, se, kaa on dana hi. arsyad haya, a.ma bahwa apabila tim pasangan calon nomor urutbahkan seorang kepala desa pun mewakili hak seseorang hanya lewat telephone sms termasuk anggota kpps untuk memilih rusli sibuk dalam hal ini adalahdikarenakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati pulau morotai tahun adalah tidak didasarkan pada dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat kpps dokumen kwk (bahkan hasil penghitungan dimaksud berasal bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten:untuk mengenyampingkannyaif sesuai dengan ketentuan undang undang nomor dan perubahannya undang undang nomor tentang pemerintahan daerah, undang undang nomormemohon jugaamping mengajukan bukti bukti tertulis, memohon pada persidangan tanggal juni mengajukan (tujuh) saksi yang masing masing bernama basri rahaguna, baharuddin patahan, ronny kaneko, feri kodomo, suri rauf, syamsul raimadoya, dan drs. jhon belerang, sibasri rahaguna saksi adalah ketua ppk morotai timur, rekapitulasi dilaksanakan pada hari kamis, tanggal mei pukul sampai dengan pukul wit, pada saat rekapitulasi dihadiri olehtimur yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah dan surat suara yang tidak akuntabilitas, efisiensi,morotaipasarkan pada alasan: terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang sangat signifikan dilakukan secara sengaja yang secara signifikan merugikan perolehan suara pemohon, bahkan secara terang dan kasat mata ter.:secara logika yang sangat sederhana saja terbukti memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, atau setidak tidakterpakai tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan: saksi yang tidak menandatangani berita acnya saksi pasangan calon nomor urut yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, bahwa yang memberikan formulir penandatanganan berita acara kepada masing masing pasangan calonsaksi bertugas untuk mendampingi anggota, menandatangani berita acara: saksi pasangan calon nomor urut menandatangani berita acara baru pada tanggal mei pukul wita dan rekapitulasi selesai hari itu juga pukul wita,baharuddin patahan saksi adalah ketua ppk morotai selatan barat: rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal mei mulai pukul wita sampai pukul wita: saksi yang hadir dari saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut serta panas, pps tidak hadir karena tidak undang oleh saksi, yang membacakan hasil rekapitulasi hasil suara adalah saksi sendiri, seharusnya sesuai prosedur adalah pps: jumlah dpt morotai selatan barat suara, yang menggunakan hak pilih suara, suara sah suara tidak sah suara, dan sisa surat suara yang tidak terpakai suara,saksi tidak memastikan, apakah para saksi tersebut menandatangani berita acara tersebut atau tidak,saksi untuk pasangan calon nomor urut bernama taufik @al, berdasarkan hasil rekapitulasi ppk,:saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, ronny kaneko saksi adalah ketua ppk morotai utara, rekapitulasi morotai utara dimulai tanggal mei didihadiri oleh pps karena tidak diundang: jumlah dpt morotai utara suara, hak pilih suara, suara sah suara, suara tidak sah suara, sisa surat suara tidak terpakai suara:, saksi pasangan calon nomor urut bernama idar mandela, saksi pasangan calon nomor urut bernama norman mandela,saksi adalah ketua ppk morotai jaya: rekapitulasi morotai jaya dilaksanakan pada tanggal mei ,suara, hak pilih suara, suara sah suara, ada mutasi dari dari tps lain suara, suara tidak sah suara, surat suara tidak terpakai suara:yang menandatangani berita acara hasilsaksi adalah ketua ppk morotai selatan,suara, hak pilih suara, suara sah suara, suara tidak sah suara, dan mutasi pemilih suara, saksi yang bertanda tangan hanya saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bahwpasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut sampai nomor urut ternyata pada sampyamsul raimadoya saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat kpu:rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, panas kabupaten dan rekapitulasi dimulai pukul wit, pembacaan rekapitulasi dilaksanakan hanya menit dimulai dari kecamatan morotai selatan: ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calopada saat rekapitulasi dibacakan untuk kecamatan morotai selatan ada keberatan dari pasangan calon nomor urut sebelum rekapitulasi dibacakan, semua meja saksi pasangan calon sudah disiapkan formulir keberatan dan pembacaan rekapitulasi hanya berlangsung menit, bahwa yang menang,: pleno rekapitulasi pertama di untuk dipakai pada saat pleno tanggal mei pukul wit:untuk diberikan lokasi, tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan pleno pangkalan militer. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah didengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait, yang selengkapnyatidak disdi(vide(videtentang pokok permohonan: tanggapan atas permohonan nomor php angka poin sampai dengan dan angka halaman sampai dengan: bahwa dalil keberatan pemohon (vide, angka huruf tidak pada tempatnya karena keberatan tersebut dilakukan pada tingkat kpps yang semestinya dilakukan pada tingkat ppk, dan juga pemohon tidak menjelaskan keberatan itu dilakukan kapan, tentang apa dan kpps mana serta untuk kecamatan mana, oleh karenanya dalil pemohon tersebut tidak berdasar, apalagi jika keberatan itu tidak disampaikan menurut tatacara dan prosedur mengisi form keberatan yang telah disediakan: bahwa adapun mengenai keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon nomor urut. yang dikutip pemohon sebagai dalil juga merupakan dalil keberatan yang sudah dianggap selesai ketika dilakukan rapat rekapitulasi pada tingkat ppk, apalagi saksi dimaksud sesungguhnya tidak berkeberatan (hanya bersedia menandatangani) pada lembaran perolehan suara, bahwa demikian juga halnya dengan dalil pemohon (vide, angka huruf c), dalil tersebut tidak ada kaitan dengan perolehan suara pihak terkait dan isi keberatannya jika dicermati adalah menyangkut proses tahapan pemilukada dan dugaan intimidasi yang berkaitan dengan pasangan calon nomor urut sehingga tidak berhubungan dengan suara pihak terkait, oleh karenanya dalil pemohon guo salah alamat: bahwa sedangkan dalil pemohon (pada angka huruf, vide bukti sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses dan hasil perhitungan suara pada rekapitulasi tingkat kpu kabupaten pulau morotai, tidak ada kaitannya dengan perolehan suara pihak terkait maupun pihak pemohon sendiri, melainkan berkaitan dan berhubungan dengan pasangan nomor urut. oleh karena itu dalil pemohon salah alamat: bahwa berdasarkan hal hal atas, maka dalil dan argumen pemohon (vide, angka surat permohonan) merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta salah alamat, sebab apa yang disampaikannya tersebut tidak ada relevansinya dengan proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, baik pada tingkat ppk maupun kpu kabupaten, apalagi konten keberatan yang disampaikan seluruhnya menyangkut dugaan prilaku politik pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yang nyata nyata tidak ada kaitan hubungannya dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait). bahwa oleh karenanya, dalil pemohon tersebut sangat naif dan salah sasaran. angka dan angka halaman sampai dengan surat permohonan pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak layak dipercaya, karena: bahwa dalil pemohon (vide, angka hanyalah dalil kosong dan sekedar tuduhan tuduhan tanpa bukti sekaligus dalil spekulatif, oleh karenanya menjadi kewajiban pemohon untuk menyampaikan bukti bukti yang benar dan diakui menurut hukum menyangkut hasil perolehan suaranya, bahwa dalil pemohon (vide, angka huruf dan merupakan dalil kosong, dalil spekulatif dan hanya berdasarkan rangka prasangka pemohon, hal ini terbukti jika dicermati tabel tabel perhitungan suara yang disampaikan pemohon dalam surat permohonannya (secara khusus akan kami tanggapi pada poin berikutnya): bahwa tuduhan adanya pelanggaran kecurangan yang terjadi secara masif tidak dapat dibuktikan pemohon dan tidak terungkap pada dalil pemohon, yang terungkap justru dugaan kecurangan (money politic) yang disebutkan pemohon dalam surat permohonannya secara terang terangan dialamatkan kepada pemohon nomor php pasangan calon nomor urut oleh karenanya tidak ada kaitannya dengan pihak terkait maupun dengan penyelenggara memohon) melainkan merupakan domain panas, angka dan halaman sampai dengan surat permohonan pemohon sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan keliru, karena: bahwa dalil pemohon (vide, angka merupakan dalil kosong dan tidak didukung bukti, maka untuk itu tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi. bahwa dalil pemohon (vide, angka sama sekali merupakan dalil yang tidak memberikan suatu fakta fakta yang didukung bukti bukti, merupakan dalil spekulatif dan menyajikan tabel angka angka yang jika dicermati secara teliti merupakan angka asumsi pemohon, dan sayangnya angka asumsi pemohon dalam tabel tersebut juga keliru dan salah secara signifikan, antara lain menyangkut suara sah, yaitu jika merujuk pada tabel pemohon, maka ditemukan jumlah suara sah sebanyak suara (versi pemohon php) suara sah sebanyak suara (versi penyelenggara) suara sah sebanyak suara (versi pemohon php). bahwa adapun mengenai ketua dan anggota ppk yang disebut pemohon menghilangkan diri , sudah barang tentu tidak relevan dan tidak berdasar, sebab sepanjang tugas rekapitulasi ditingkat ppk sudah selesai tuntas dan masing masing saksi pasangan juga hadir termasuk diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan keberatannya, maka secara umum tugas ppk hanya tinggal menyelesaikan administrasinya untuk selanjutnya menyerahkan kotak suara kepada kpu dan selanjutnya menunggu undangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi kpu kabupaten, sehingga tidak beralasan dan menjadi pertanyaan besar bagi mengenai maksud dan keperluan apa pemohon saksi pemohon mencari cari personil ppk, sebab rekapitulasi tingkat itu sudah selesai, analisa atas tabel perolehan suara pemohon angka halaman sampai dengan surat permohonan pemohon (vide, bukti sampai dengan ternyata angka yang keliru dan spekulatif, karena: tabel perolehan suara kecamatan morotai selatantimurselatan baratbahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau morotarhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir pada tingkat kpu kabupaten pulau morotai yang dilakukan oleh memohon yang sangat merugikan pemohon, diperoleh fakta fakta sebagai berikut:sebagaimana diuraikan bawah ini: adanya manipulasi hasil penghitungan suara baik tingkat tingkat tempat pemungutan suara maupun tingkat kecamatan yang dilakukan oleh memohon. bahwa memohon telah melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan caraoleh memohon (vide bukti mana terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dalam hasil rekapitulasi penghitungan serasah versi pemohon suara tabel perolehan suara kecamatan morotai jayserasah versi pemohon suara tabel perolehan suara kecamatan morotai utarerasah versi penyelenggara suara serasah versi pemohon suara serasah versi pemohon suara bahwa jika merujuk pada angka angka yang disampaikan pemohon melalui tabel sebagaimana diuraikan atas, maka sudah barang tentu akan merubah jumlah dpt dan jumlah suara yang terpakai, hal semacam ini sangat tidak dimungkinkan dan sangat tidak logis, angka halaman sampai dengan halaman surat permohonan pemohon (vide, bukti sampai dengan sama sekali tidak benar, penuh dengan angka yang keliru dan spekulatif, karena: tanggapan atas tabel perolehan suara per tps untuk kecamatan morotai selatan versi pemohon: bahwa jika dicermati tabel suara pada tps se kecamatan morotai selatan suara (tabel pada halaman sehingga jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut membengkak menjadisebanyak kabupaten: bahwa jika dicermati tabel suara pada tps se kecamatan morotai timur: suara tabel pada halaman padahal jika dihitung manual berdasarkan tabel pemohon memperoleh suara suara, selain itu jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut membengkak menjadi suara, padahal menurut versi penyelenggara jumlah suara sah kecamatan morotai timur adalahkabupaten, selain itu jumlah tps kecamatan mortir adalah tps (bukan tps seperti disebutkan pemohon): bahwa jika dicermati tabel suara pada tps se kecamatan morotai selatan barat menurut versi pemohon, maka akan terlihat angka yang disampaikan pemohon jelas jelas keliru, jumlah suara sah untuk kecamatan tersebut suara padahal menurut versi penyelenggara jumlah suara sah adalah suara, selain itu tps se kecamatan korsel barat adalah berjumlah tps bukan tps seperti disebutkan pemohon: bahwa jika dicermati tabel suara pada tps se kecamatan morotai jay: bahwa jika dicermati tabel suara pada tps se kecamatan morotai utar. dalam tabel pemohon menyebut suaranya sebanyak suara, namun setelah dihitung manual jumlah berdasarkan tabelnya adalah suara (selisih suara) dalam tabelnya sendiri, bahwa berdasarkan hasil hitungan menurut tabel yang disampaikan pemohon ternyata sangat jauh berbeda dan bervariasi dengan penjumlahan yang dilakukan menurut tabel yang dibuatnya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pemohon sengaja berspekulasi menyangkut angka angka perolehan suara untuk dirinya maupun menyangkut suara sah: huruf iii, dan padpihak terkait merasa tidak terganggu dan tidak terhambat ketika memohon menyampaikan undangan pleno rekapitulasi dengan memilih tempat aula lanud tni morotai sebab persoalan tempat menjadi tidak bermasalah dan tidak membahayakan perolehan suara, oleh karena itu dalil pemohon sangat tidak patut: pemohon hendaknya meninjau secara langsung kondisi sekretariat kpu kab. pulau morotai yang secara kasat mata sangat tidak memungkinkan untuk melangsungkan pleno rekapitulasi yang sudah barang tentu akan dihadiri banyak orang: rekapitulasi dilakukan secara terbuka maksudnya adalah dihadiri oleh penyelenggara, saksi saksi, panas, aparat kepolisian dan ppk. adapun mengenai ketidak hadirkan ppk tentu itu menjadi urusan memohon,mengenai seleksi anggota kpu kabupaten pulau morotai hingga masalah masalah lain berupa kartu tanda pengenal yang disampaikan pemohon menurut hemat kami bukanlah suatu masalah yang substantif berkaitan dengan perhitungan perolehan suara, oleh karena itu dalil tersebut kami anggap sebagai dalil yang naif dan terlalu mengada ada, bahwa mengaitkan masalah hasil perhitungan suara dalam pemilukada dengan pembatalan ktp menurut hemat kami merupakan sesuatu dalil yang lucu, sehingga sebaiknya pemohon mulai menyadari bahwa hal administrasi kependudukan pada suatu daerah indonesia sering dan hingga kini sering menjadi masalah, apalagi terhadap daerah yang baru saja dimekarkan dari kabupaten induknya, sebagaimana kabupaten pulau morotai yang baru saja dimekarkan, bahkan kalau mau jujur dki jakarta pada saat ini masih sangat awam berkaitan dengan masalah pendataan kependudukan: cc. yang membuat kami terkejut kejut adalah tatkala aksi teatrikal kuasa hukum pemohon menyampaikan keterangan depan sidang seakan akan semua anggota kpu kabupaten pulau morotai bermasalah, maka satu hari kemudian baru kami menyadari dan lucu sendiri ketika mengetahui bahwa yang dimaksud masalah besar oleh kuasa hukum pemohon adalah masalah yang berkaitan dengan ktp dan yang lebih lucu lagi ternyata dalil pemohon tersebut mengakui status kependudukan itu ternyata tidak bermasalah:dalil permohonan pemohon dengan isi dan materi seperti ini telah ditanggapi pihak terkait pada saat menanggapi dalil pemohon php ix oleh karena itu mohon agar dalil pihak terkait pada bagian tanggapan atas permohonan pemohon nomor php ix 2011dapat dianggap diulangi lagi pada bagian ini dan merupakan satu kesatuan dengan tanggapan pihak terkait pada bagian ini: bahwa adapun hal lain dan selebihnya dari dalil pemohon tersebut kami anggap tidak terkait secara langsung dengan perhitungan perolehan suara, dan seyogianya masalah semacam itu sudah dianggap selesai baik pada saat seleksi maupun tahapan pemilukada lainnya, oleh karena itu dianggap tidak perlu ditanggapi lebih jauh lagi: huruf sampai dengan halaman sampai dengan surat permohonan pemohon: bahwa dalil pemohon pada huruf sampai dengan tersebut merupakan suatu fakta yang telah disampaikan berulang ulang dan kampiun telah menanggapinya secara patut pula, oleh karena itu pada bagian ini tidak perlu kami tanggapi lagi, bahwa sedangkan dalil pemohon selanjutnya menurut hemat kami merupakan dalil yang perlu pembuktian lebih lanjut dan kembali lagi harus kami sampaikan tentang apa kaitannya dengan perhitungan perolehan suara, huruf angka sampai dengan angka dan seterusnya.di mulai dari halaman sampai dengan tentang dugaan money politik oleh pemohon nomor php: bahwa sebelumnya diucapkan terima kasih kepada pemohon yang telah menyampaikan fakta fakta dugaan money politic oleh pasangan calon nomor urut pemohon hanya saja dugaan tersebut baru bisa diyakini jika pemohon mampu membuktikannya, perlu kami sampaikan bahwa dugaan money politic ini setidaknya dapat membuka cakrawala dan mengetahui dengan persis mana yang emas" mana pula yang emas palsu": bahwa kami merasa tidak perlu ikut campur terlalu jauh menyangkut dugaan money politic tersebut, sebab sama sekali tidak ada hubungan atau kaitannya dengan pihak terkait. selain itu, dugaan money politic tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ada dan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi, bahwa andaikan benar (good non)"seyogianya dugaan tersebut harus telah dilaporkan jauh jauh hari sebelum proses ini sampai mahkamah konstitusi, dan secara tegas pihak terkait ingin menyampaikan apresiasi kepada pemohon sehubungan dengan penyampaian fakta money politik tersebut, bahwa andaikan benar (good non'dari fakta fakta tersebut memang terlihat bahwa praktek money politik tersebut telah dilakukan secara massif dan merata, namun hal itu ternyata tidak mempengaruhi pilihan hati masyarakat yang telah memilih pihak terkait, sehingga percobaan kecurangan tersebut tidak sampai menghancurkan pilihan masyarakat, bahwa adapun dalil pemohon selanjutnya mengenai pandangan pandangan mahkamah yang telah disitir atau diikutinya secara panjang lebar, maka tersebut lebih pas tepat jika ditujukan kepada pemohon php ix dan pemohon tersebutlah yang paling berhak menjawabnya: bahwa mengenai tudingan pemohon yang dialamatkan kepada pihak terkait (vide, huruf iv, hal. jelas merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, selain itu pemohon tidak menjelaskan siapa yang maksudnya dengan tim sukses, dimana peristiwa tersebut terjadi dan apa hubungannya dengan pihak terkait juga tidak jelas: bahwa sedangkan mengenai hal hal yang lain tentu dapat difahami bahwa pihak terkait sama sekali tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan peristiwa money politic yang disebutkan pemohon, oleh karenanya sangat naif jika pada bagian lainnya pemohon masih mencoba coba menarik pihak terkait kedalam fakta dugaan money politic yang nyata nyata disebutkan pemohon bahwa hal itu dilakukan pemohon nomor php ix bahwa oleh karenanya kesimpulan pemohon pada angka dan halaman jelas merupakan kesimpulan yang salah alamat dan sesat, i. bahwa selain dan selebihnya kami menolak dalil dalil pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas tegas dan terang dalam surat tanggapan ini, tanggapan atas petit pemohonermintaan pengesahan jumlah perolehan suara miliknya, sebaliknya justru meminta pembatalan dan permintaan pemilu ulang, sehingga petitumnya tersebut kontradiksi antara yang satu dengan lainnya:olita namun secara tiba tiba meminta diskualifikasi, padahal permintaan diskualifikasi haruslah memenuhi syarat syarat, selain dan selebihnya petit tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung bukti bukti menurut: menolak permohonan pemohon php ix untuk seluruhnya,o1dsuara tingkat kabupaten pulau morotai, sebagaimana tercantum dalam lampiran model kwk.kpu versi memohon dengan rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut pemohon berdasarkan formulir sebagai berikut: perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat akhir versi memohon dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon berdasarkan form db .kwk. kpu) nomor nama pasangan calon bupati perolehan perolehan urut dan wakil bupati suara suara calon versi versi memohon pemohon hi. assad saran, s.e., hut pdt. demands ice, mth suara umar hi. hasan, sip drs sepatu pinoy, msi suara suara mantitasaa te0sen| dan suara weni paris, suara drs. hi. faisal tjan drs. lukman sy. bajak suara suara dan dr. saat powo, msi suara suara anthony tanjung, s.e. hi. arsyad haya, a.ma suara suara (vide bukti bahwa pemohon tidak memperoleh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan dokumen da .kwk kpu), dikarenakan memohon beserta jajarannya telah melakukan pengkondisian terhadap perolehan suara pasangan calon secara secara terstruktur, sistematis dan masif, dalam keadaan mana memohon seketika setelah dilakukannya pleno ppk telah menghilangkan diri sehingga menyulitkan pemohon untuk menyatakan keberatan baik terhadap hasil maupun terhadap jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. bahwa perbedaan hasil suara yang telah ditetapkan oleh memohon dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten diketahui setelah pemohon melakukan penghitungan ulang atas seluruh dokumen dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara: bukti 72a fotokopi model c kwk.kpu tps desa tatakaigora kecamatan morotai utara: bukti fotokopi model c kwk.kpu tps desa koran kecamatan morotai utara: bukti fotokopi model c kwk.kpu tps desa lusuh kecamatan morotai utara:amping mengajukan bukti bukti tertulis, memohon pada persidangan tanggal juni mengajukan (enam) saksi yang masing masing bernama bahari ngongira, sofyan saleh, dalam laliga, hasanuddin seba, taufik perajin dan asri balita, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: saksi dari pihak terkait bahari ngongira saksi adalah saksi kpu dari pasangan calon nomor urut rekapitulasi kpu dilaksanakan mulai pukul wit,: setelah pleno di: pembacaan rekapitulasi disaksi adalah saksi pasangan calon nomor urut pada tingkat kpu, saksi membenarkan keterangan yang dipasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tetapi yang menandatangi hanya saksi saja,rekapitulasi dimulai pukul wit dan saksi datang hanya untuk mereka hasil perhitungan suara tingkat ppk, saksi baru menandatangani berita acara hasil rekapitulasi ppk keesokan harinya karena suara pasangan calon saksi berada bawah pasangan calon nomor urut dan kalah: bahwa karena suara pasangan calon saksi kalah, saksi langsung pulang meninggalkan tempat rekapitulasi suara::dan panas: saksi menulis sendiri namanya dalam berita acara tersebut, hasanuddin seba saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk ppk morotai selatan: rekapitulasi dilaksanakan pada hari kamis, tanggal mei dimulai dari pukul samapai dengan pukul wit,pasangan calo. taufik perajin saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk morotai selatan barat, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal mei dimulai pukul sampai dengan witrekapitulasi morotai selatan dilaksanakan pada tanggal mei mulai pukul sampai dengan wit:dan nomor urut memperoleh suara,pada saat rekapitulasi saksi melihat adanya plant yang ditempel dinding dan menandatangani plant, menimbang bahwa pada tanggal juni kepaniteraan mahkamah telah menerima kesimpulan pemohon, dan memohon pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkappeserta pemilukada kabupaten pulau morotyang ditetapkan oleh memohon berdasarkan ketetapan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotaitahun tanggal meabtu, mei dan ahad, mei adalah hari libur, senin, mei selasa, mei dan terakhir rabu, meitingkat tps, yakni terhadap dokumen dokumen c1 kwk.kpu yang dilakukan pada masing masing kecamatan dalam lingkup kabupaten pulau morotai untuk kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tingkat kecamatan, yakni atas dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk sebagaimana tercantum dalam lampiran model kwk.kpu masing masing kecamatan dalam lingkup kabupaten pulau morotai, yakni kecamatan yang berada kabupaten pulau morotai, dengan uraian perincian sebagai berikut: kecamatan morotai selatanpat hemionus ice, mth dan suara suara drs sepatu pinoy, msi monas dan suara suara weni paris, dan suara suara drs. lukman sy. bajak hamka san sam dan suara suara dr. saat powo, msi serai dan suara suara ht. arsyad haya, a.ma (vide bukti kecamatan morotai timurdan juga tanpa melampaui bukti bukti pendukung, i3. menimbang bahwa terhadap daliltidak dapat diskualifikasi sebagai perselisihan hasil pemilukada tersebut tidak beralasan hukum,dalam pokok permohonan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon pemilukada kabupaten pulau morotai tahun penuh dengan pelanggaran pelanggaran dan kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh memohon yang seharusnya perolehan suara pemohon sebanyak suara dari tps yang berada lima kecamatan se kabupaten pulau morotai bukan suara dengan perincian sebagai berikut: perolehan suara pemohon berdasarkan form kwk.kpu untuk tps, kecamatan morotai jaya (vide bukti bukti sampai dengan bukti one amapasanganebaratutara (vide buktian perolehan suara pemohon berdasarkan form kwk.kpu untuk tps, kecamatan morotai timur (vide bukti bukti sampai dengan one mamarsanganuntuk membuktikan dalilnya selain pemohon mengajukan bukti bukti tersebut atas, pemohon juga mengajukan bukti surat tulisan yang lainnya yaitu, oleh herman rusdi dan kawan kawan dan bukti berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten formulir db .kwk), sedangkan bukti bukti bukti bukti dan bukti berupa perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan lima kecamatan se kabupaten pulau morotai, serta mengajukan saksi saksi steven manis, mendarat chandra, norman mandela, nur azhar, rusdi mandela, rinto mandela, bachtiar mandela, tab tatap dan irwan abdul gani: yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat ppk dan tidak memperoleh formulir da serta hasil rekapitulasi yang dimiliki memohon berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki oleh saksi (keterangan selengkapnya terdapdasar serta cenderung mengada ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat tps tingkat ppk dan sampai tingkat terakhir yaitu tingkat kpu kabupaten tidak ada yang mengajukan keberatan dandengan perincian perolehan suara masing masing pasangan calon dari tingkat tps sampai dengan tingkat kpu kabupaten.no| nama pasangan calon pdt. demi assad saran dan pdt. demands ice umar dan drs. willie sepatu pinoy weni para drs. rusli sibuk dan weni artistnama pasangan calon jumlahjumlah selatan morotai jmi pasangan calon jaya (vide selatan barat ara timur perolehan bukti (vide (vide bukti bukti (vide (vide suara bukti bukti bukti bukti assad saran dan pdt. demands ice pihak terkaitaza 7e23 res as8an morotai jmi pasangan jaya selatan barat utara timur perolehan calon (vide (vide (vide (vide (vide suara bukti bukti bukti bukti buktian suara kecamatan jimi pasangan morotai morotai morotai morotai perolehan calon selatan morotai selatan timur utara suara barat jayaseehadirsyamsul raimodova (saksi pasangan calon nomor urut dan drs. jhon belerang, msi sekretaris kpu) yang pada pokoknya masing masing saksi menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara): basri rahaguna bahwa saksi adalah ketua ppk morotai timur,:nomor perolehan perolehan urut nama pasangan calon bupati suara suara calon dakecamatan morotai selatan baratdrs sepatu pinoy, msi suara suara drs. rusli sibuk, dan weni paris, suara suara drs. hi. faisal tjan dan drs. lukman sy. bajak suara suara hi. decay sibuk, s.h dan dr. saat powo, msi suara suara anthony tanjung, s.e. dan hi. arsyad haya, a.ma suara suara (vide bukti kecamatan morotai jayypasangidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan pleno pangkalan militer: neh tanj notespel memarpel mematpan mntmesamp untuk membuktikan dalilnya pihak terkait selain mengajukan bukti surat tulisan yang,danghitungan kembali formulir model cc kwk.kpu yang diajukan oleh pihak terkait, maka mahkamah telah menemukan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan dokumen dokumen yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah sebagai berikut: versi pemohon versi pasangan versi pihak versi versi versi versi calon memohon terkait kwk plant versi form c1) form plant memohon memohon mohon c1) loe lal assad saran dan pdt. demands ice pihak terkait)dari hasil penghitungan perolehan suara semua pasangan calon tersebut atas, mahkamah telah menemukan fakta bahwa dalil pemohon tidak dibuktikan oleh bukti bukti yang cukup meyakinkan, karena bukti pemohon berupa formulir dari seluruh tps, yang ada lima kecamatan se kabupaten pulau morotai tidak lengkap, apalagi sesuai fakta yang terungkap persidangan, saksi saksi pemohon memberi kesaksian yang meragukan mahkamah dalam hal mencantumkan tanda tangan dalam formulir maupun formulir da. kwk: dengan demikian menurut mahkamah,lakukan pelanggaran politik uang dan intimidasi kepada para pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut desa desa yang tersebar lima kecamatan se kabupaten pulau morotaiberupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi wafat pulosari, dan ikhlas koto, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggan politik uang serta mengintimidasi calon pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut setelah mahkamah mempelajari dan mencermati dengan saksama, dalil pemohon danterjadinya pelanggaran politik uang dan intimidasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut lagi pula iapun ada, good non suara pasangan calon. oleh karena itu,menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum,eddy purwanto penghitungan yang benar menurut pemohon (berdasarkan form da .kwk. kpu) urut nama pasangan calon bupati dan wakil bupati versi versi bauhi. arsyad haya, a.ma suara suara (vide bukti kecamatan morotai utarbahwa perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara versi memohon sebagaimana diuraikan atas dengan hasil penghitungan suara yang benar versi pemohon dikarenakan memohon telah merekayasa dan atau melakukan manipulasi data dan atau setidaktidaknya memohon telah melakukan penghitungan dengan tidak mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah, benar dan mengikat secara hukum yang dilakukan tingkat tempat pemungutankwk.kpu tps yang tersebar kecamatan yang ada kabupaten pulau morotai, yang secara rinci akan pemohon uraikan sebagai berikut: kecamatan morotai selatan(berdasarkan form .kwk. kpu) kelurahan pas. dan tempat calon lon calon calon calon vice rupa urut2 years rupa ruas urus oms1 xps1 xps1 |xps2 xps4 pas xs1 a7| agf| xps pns xps1 ps9 xps1 p 2o (xps10 p 2i xsm1 xps1 (xps2 (xps3 p s xps1 (xps2 p 2s xps1 xps1 p 3o xps1 (xps1 (xps2 xps3 p 3a xps4 p 3s xps1 p 3e xps1 psa p s (xrs1 xps2 p 4o xps1 a24 (1xys2 (xps3 soma paman dasa ranselatan kelurahan pas. dan pas. pas. pas. pas. calon calon calon calon calon meter pemungutan suara tama angan (tps) urut urut urut4 urut5 urut6 xps1 selanjutnya disebut sebagai . oodan telah diperbaiki permohonan pada tanggal juni yang menguraikan sebagai berikut: dasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan undang undang negara tahun (selanjutnya disebut uud sebagaimana dikuatkan dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disingkat mk), menyatakanxps1 xps1 a22 ps2 psa a11 xps1 (xps2 xps1 a58 xps1 xps1 xps10 xps1 (xps1 4d 1ps2 (xps3 xps1 xps1 xps2 a48 xps1 xps1 |. xps1 xps1 a43 (1xps2 a89 (xps3 psa xps1 xps1 a2| loona (xrs1 xps2 xps1 (1xps2 xps3 4a| door| am|on kecamatan morotai timurtimurtimur (berdasarkan form .kwk. kpu) kekerasan pas. pas. pas. pas. pas. pas. pemungutan salon calon calon calon calon calon vide suara bukti ine urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 urut6 desa santoso ps1 ps2 p s ps3 psa ) desa sambil tps tps2 p ag desa sambil baru tps1 a5| p o desa rahmat ps1 desa mira tps2 desa wewemo ps1 a17 p s desa bho bobo tps13 tps tps3 desa liao tps1timur keheranan pas. pas. pas. pas. pas. pas. pemungutan salon calon calon calon calon calon meter suara angan tps urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 urut6 desa santoso ps1 ps2 ps8 ps4 desa sambil tps5 a31 tps xps1 xps1 (xrs1 m3. xps2 xps1 am7| xps2 desa bho bobo 1ps13 xps14 xps3 xps1 ot| (oom sej ams| ajal kecamatan morotai selatan baratbaratbarat (berdasarkan form .kwk. kpu) keheranan pas. pas. pas. pas. pas. pas. pemungutan salon calon calon calon calon calon vide suara bukti tps urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 urut6 xps1 p ro xps1 desa cocomare desa ngel ngel kecil xps1 xps31 pra xps2 a21 desa ngel ngel besar opsi 2a7 psr ips p r8 ys1 pp xps2 p o ps1 xps1 xps1 a58 ps2 xps1 xps2 p se yr s1 xps2 xps1 xps1 ips2 pase paman pama rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut memohon tps yang berada kecamatan morotai selatan barat (berdasarkan form .kwk. kpu) pas. pas. pas. pas. pas. pas. pemungutan calon calon calon calon calon calon meter suara angan urut1 urut2 urut3 urut4 urut5 urut6 ps1 mbi| xps1 aat agro 2m| ys1 ys1 0f| xps1 xps1 xys1 (ps2 ss1 xps1 xs1 bp| ps2 xps1 xps2 a0| desa arung burung xps1 xs1 mad xps2 xps1 desa pos pos rao xps1 (xps2 pama damn damn kecamatan morotai jayjayjaya (berdasarkan form .kwk. kpu) lyyeyakadpdngaa tan pas. pas. pas. pas. pas. calon calon calon calon calon vide pemungutan urut nirsuara urut bukti tps urut3 urut4 urut5 urut6 xps1 xps1 desa titigogoli (xps1 pss xps1 p se xps1 a48 psr 1xps2 a47 xps3 ps9 xps1 a31 poo pesiar xps1 p o2 ps2 p o3 pos xps4 pos dom pam pama mal rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut memohon tps yang ada kecamatan morotai jaya (berdasarkan form .kwk. kpu) kel uraian pas) pas. pas. pas. pas. pas. pemungutan calon calon calon calon calon meter suara urut angan ine urut urut3 urut4 urut5 urut6 xps1 ps1 desa titigogoli xrs1 xps1 xps1 a8| (xps2 ps3 psa tas adit m2381 |ma xps1 (xps2 oat xps1 je|jejelelrsjaer kecamatan morotai utarutarutara (berdasarkan form .kwk. kpu) pas. kelurahan calon| pas. pas. pas. pas. pas. dan tempat calon calon calon calon calon vide pemungutan no urut bukti suara (tps) urut3 urut4 urut5 urut6 (xps1 pos xps2 por (xps3 pos p og (xps1 a7| poo (xps2 xps1 asa xps2 a48 xps1 xps1 a48 xps2 p re xps1 a31 par xps2 p r3 xps1 pig (xrs2 pm2o xps1 a8| xps2 ' xps1 a21 far pama doa jamal rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut memohon tps yang ada kecamatan morotai utara (berdasarkan form .kwk. kpu) kelurahan pas. dan tempat calo pas. pas. pas. pas. pas. were pemungutan calon calon calon calon calon pan suara urut urut can (tps) urut urut urut5 urut6 xps1 ops2 mn| xps3 pranala nasroraer xps1 a71 (xps2 xps1 xps2 |0o xps1 a8l| xps1 o0o| (xps2 xps1 a0| xrs2 xps1 xps2 ps1 a18 tps2 xps1 (am dome oma ama dengan demikian secara terang dan jelas serta telah menjadi bukti yang sempurna mana memohon telah melakukan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara merekayasa dan ataumemohon mana hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah tidak didasarkan pada: dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk dokumen da kwk kpu) yang benar, sah dan mengikat secara hukum, yakni ppk dalam lingkup kabupaten pulau morotai, bahkan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu pulau morotai, rekapitulasi telah dilaksanakan tanpa dihadiri apalagi melibatkan ppk dalam lingkup kabupaten pulau morotai. keadaan mana diperparah lagi mana pleno kpu dilaksanakan secara sengaja instalasi militer tni au.: padahal dokumen dokumen tersebutlah yang merupakan dokumen dokumen rekapitulasi yang sah, benar dan mengikat secara hukum yang seharusnya dijadikan dasar bagi memohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir. ii. bahwa pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau morotai terpilih bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah, benar dan mengikat secara hukum dalam pemilukada kabupaten pulau morotai tahunsecara manipulatif dan melawan hukum telahc1 kwk. kpu). iii. bahwa memohon telah secara sengaja dan melawan hukum melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir dengan tidak menggunakan dokumen yang sah dan benar serta mengikat secara hukum. bahwa telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna mana memohon telah merekayasa atau dan atau memanipulasi atau setidak tidaknya telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan tidak mendasarkan pada. bahkan pada saat melakukan rekapitulasi tahap akhir tingkat kpu kabupaten pulau morotai, memohon secara terang, jelas dan kasat madimanipulasi oleh memohon. catatan atau copy tersebut tidak hanya tidak akurat akan tetapi validasi kebenarannya sangat diragukan bahkan tidak memuat hasil penghitungan suara yang sebenarnya dan cenderung manipulatif dan menyesatkan. iv. bahwa memohon telah beritikad buruk dengan melakukan rapat pleno memohon instalasi militer bahwa tanpa ada indikasi akan adanya kerusuhan dan atau perselisihan, dan semata mata guna melindungi dan memastikan terlaksananya niat dan perbuatan buruk memohon dalam melakukan rekayasa dan atau manipulasi dokumen rekapitulasi, dan bukan dilakukan kantor sekretariat komisi pemilihan umum, perbuatan mana telah bertentangan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku mana secara tegas proses penghitungan suara seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dilakukan tempat terbuka, bahkan adalah saat fakta mana seyogyanya kantor sekretariat komisi pemilihan umum merupakan tempat yang sangat dan paling representatif untuk melakukan pleno rekapitulasi dimaksud. bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tidak dihadiri oleh seluruh ppk se kabupaten pulau morotai lebih lanjut, disamping tidak didasari oleh dokumen hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da .kwk kpu), rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kpu pulau morotai telah tidak dihadiri oleh panitia pemilihan kecamatan yang ada kabupaten pulau morotai, namun demikian memohon tetap melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diperparah lagi mana memohon secara sepihak, dan melawan hukum serta bersikeras untuk memakskehendak untuk menyatakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon sebagai hasil penghitungan yang sah menurut hukum padahal sudah diketahui bahwa pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. dengan memperhatikan fakta fakta sebagaimana tersebut atas, perbuatan rekayasa dan manipulatpulau morotakecamatan yang ada kabupaten pulau morotai, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir sebagai berikut: terkait dengan pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota kpu kabupaten pulau morotai: (a) bahwa berdasarkan keputusan kpu provinsi maluku utara nomor pts kpu prov tahun tentang penetapan anggota tim seleksi calon anggota komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai, anggota tim seleksi yaitu, saudara dra. ida arsyad, saudara maksud hadir, ag: saudara dubai baba, ag: saudara dr. saiful deni, si, dan saudara mahmud samin, ap: (b) bahwa tahap seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara calon anggota kpu kabupaten pulau morotai telah dilaksanakan oleh tim seleksi calon anggota kpu kabupaten pulau morotai, diperoleh (sepuluh) nama bakal calon anggota kpu kabupaten pulau morotai yang akan mengikuti uji kepatutan dan kekayaan oleh kpu provinsi maluku utara: (c) bahwa (sepuluh) nama bakal calon anggota kpu kabupaten pulau morotai yang akan mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan oleh kpu provinsi maluku utara yaitu: aldiano meleset, ag, iskandar dari dari, pd, irwan abas: jabal jagung, sh: junaidi deni, sp: dan menggoda: mahmud sangat: mukti baba, sh, m.hi: drs. horison salawat: sama ruang, sos. (d) bahwa dari (sepuluh) nama nama bakal calon anggota kpu kabupaten pulau morotai yang lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh kpu provinsi maluku utara yaitu, aldiano meleset, ag, iskandar dari dari, pd, junaidi deni, sp: dan menggoda: sama ruang, sos. (e) bahwa saudara florian meleset, ag, mendaftarkan diri sebagai calon anggota kpu kabupaten pulau morotai pada tanggal agustus (f) bahwa terdapat surat keputusan dewan pimpinan pusat partai damai sejahtera nomor dpp pds ix tanggal november tentang pengangkatan pelaksana tugas caretaker) dewan pimpinan cabang dpc) partai damai sejahtera kabupaten pulau morotai provinsi maluku utara, yang pada laporannya menyebutkan saudara florian meleset, ag, dengan jabatan sebagai wakil ketua, (9g) bahwa saudara florian meleset, ag, mengirimkan surat kepada dpp pds jakarta, dengan tembusan caretaker dpc pds kabupaten pulau morotai, perihal pernyataan keberatan pengurus dpc caretaker pds kabupaten pulau morotai, tanggal november yang isinya menyampaikan keberatan penolakan saudara florian meleset, ag, yang namanya dicantumkan sebagai pengurus dpc pds caretaker kabupaten pulau morotai: (h) bahwa dpc pds kabupaten halmahera utara menerbitkan surat nomor dpc pds hu xi perihal rekomendasi perubahan struktur pengurus caretaker dpc pds pulau morotai, kepada dpw pds ternate, tanggal november bahwa dewan pimpinan pusat partai damai sejahtera menerbitkan surat keputusan nomer a sk dpp pds xi tanggal november tentang susunan perubahan pelaksana tugas (caretaker) dewan pimpinan cabang partai damai sejahtera kabupaten pulau morotai provinsi maluku utara, yang pada laporannya tidak terdapat lagi nama saudara florian meleset, ag, dan jabatan wakil ketua: ()) bahwa saudara iskandar dabidabi dan saudari sama ruang adalah penduduk desa yayasan, kecamatan morotai selatan, kabupaten pulau morotai, saudara iskandar dabidabi berdomisili desa yayasan sejak tanggal januari sedangkan saudari sama ruang sejak tanggal november (k) bahwa saudara iskandar dabidabi dan saudari. sama ruang pada saat memasukkan berkas administrasi persyaratan calon anggota memohon melampirkan copy ktp dengan alamat desa yayasan kecamatan morotai selatan, kabupaten pulau morotai: bahwa ktp saudara iskandar dabidabim) bahwa ktp saudari sama ruangn) bahwa pemerintah desa kabupatenmemohon dan sekertaris memohoniskandar dabidabi, dan saudari sama ruang, adalah kesalahan pada petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pulau morotai sehingga ktp yang dimiliki ditarik dan dibatalkan:iskandar dabidabi, dan saudari sama ruang, (p) bahwa nama saudara iskandar dabidabai dan saudari sama ruangbahwa domisili saudara iskandar dabidabi dan saudari sama ruang adalah desa yayasan kecamatan morotai selatan kabupaten pulau morotai, berdasarkan keterangan saudara doni chandra kepala desa yayasan) serta nama saudara iskandar dabidabi dan saudari sama ruang,(r) bahwa saudara mohammad dan menggoda mendaftar sebagai calon anggota kpu kabupaten pulau morotai pada tanggal agustus (s) bahwa didalam berkas persyaratan administrasi calon anggota memohon saudara mohammad dan menggoda melampirkan surat pernyataan pengunduran diri tanggal agustus yang isinya pada pokoknya menyatakan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sekertaris desa aruba, (t) bahwa sebelum terpilih menjadi anggota kpu kabupaten pulau morotai tanggal november mohammad dan menggoda adalah pns dengan jabatan sekertaris desa aruba kecamatan morotai selatan kabupaten pulau morotai: uu) bahwa bupati pulau morotai menerbitkan surat nomor sdm x1 tanggal november perihal menjadi anggota memohon tanpa ijin, kepada saudara mohammad dan menggoda, (v) bahwa bupati pulau morotai menerbitkan surat nomor sdm xi tersebut yang pokoknya adalah saudara mohammad dan menggoda diangkat sebagai pns karena kedudukannya sebagai sekretaris desa aruba dengan alasan apapun tidak bisa dimutasikan instansi dan lembaga apapun, dalam kapasitas sebagai pns kabupaten pulau morotai saudara mohammad dan menggoda tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi anggota memohon, serta memerintahkan saudara mohammad dan menggoda untuk segera melaksanakan tugas sebagai pns sekertaris desa aruba: (w, bahwa saudara mohammad dan menggoda diduga kuat tidak memenuhi syarat: (x) bahwa saudara junaidi deni, s.p, sebelum terpilih dan dilantik menjadi anggota kpu kabupaten pulau morotai tanggal november adalah pns pada badan penyuluhan dan ketahanan pangan kabupaten halmahera utara, bahwa pada pemilu kasa kabupaten halmahera utara tanggal agustus saudara junaidi deni. sp, terdaftar dalam dpt, tps desa kelurahan samsung, kecamatan tobelo kabupaten halmahera utara, dan diduga menggunakan hak pilihnya, (z) bahwa saudara junaidi deni, sp, mengurus ktp desa dalam kabupaten pulau morotai melalui ketua pada tanggal agustus (aa) bahwa saudara junaidi deni, sp, memiliki kartu tanda penduduk ktp) desa dalam kabupaten pulau morotai dengan nik yang terbit sejak tanggal agustus dengan masa berlaku sampai dengan tanggal november (bb) bahwa saudara junaidi deni, namanya tidak terdaftar pada buku register dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pulau morotai: (cc) bahwa ktp dengan nik adalah nik yang sudah terdaftar dengan nama saudara sunarko tobelo yang diterbitkan pada tanggal juli (dddkpu kab. pulau morotai dan sekertaris kpu kabupaten pulau morotaijunaidi deni, sp, adalah kesalahan pada petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pulau morotai, serta nama tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk kabupaten pulau morotai sehingga ktp yang dimiliki ditarik dan dibatalkan: (ee)junaidi deni, sp: (ff) bahwa ketua anggota tim seleksi anggota kpu kabupaten pulau morotai saudara dr. saiful deni, si, adalah saudara kandung dari aji deni, pd, si. anggota kpu provinsi maluku utara) yang juga merupakan saudara kandung dari junaidi deni. dp: (gg) bahwa kpu provinsi maluku utara meluluskan dan menetapkan saudara mohammad dan menggoda dan saudara junaidi deni, sp, sebagai anggota kpu kabupaten pulau morotai yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota memohon. terkait dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten pulau morotai pasangan calon bupati bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pulau morotai tertanggal mei ternyata terdapat perbedaan data hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimiliki memohon, bawaslu dan saksi pasangan calon, halaman diperparah lagi dengan tidak diberikannya ruang dan atau kesempatan kepada saksi dan bawaslu untuk kecocokan dan memperbaiki selisih perbedaan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. perbedaan hasil penghitungan suara tersebut terjadi pada saat proses penghitungan tingkat ppk berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon. bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan memohon telah melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal mei dan guna pelaksanaan rapat pleno tersebut memohon kemudian menerbitkan surat, tertanggal mei bahwa kpu kabupaten pulau morotai menerbitkan surat kpu pm perihal undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal mei surat tersebut ditujukan kepada saksi tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati: ketua panwaslukada kabupaten pulau morotai: dan para ketua ppk. bahwa pada tanggal mei posko ops polsek morotai selatan, dalam rapat koordinasi antara musica kapolres, dandim, bupati diwakili oleh kepala badan kembang pol) dengan florian meleset selaku ketua kpu kabupaten pulau morotai dan iskandar dari dari selaku anggota kpu kabupaten pulau morotai, jhon suluran selaku sekretaris memohon, ade jamaluddin, ibrahim sahupala, jamaluddin selaku bawaslu menyampaikan bahwa sesuai pedoman pelaksanaan'tata tertib, peserta rapat pleno rekapitulasi terdiri dari anggota memohon, anggota bawaslu, saksi pasangan calon masing masing orang dan para ketua ppk se kabupaten pulau morotai, iskandar dari dari menambahkan kecuali untuk ketua ketua ppk tidak memiliki hak bicara. bahwa dengan berdasarkan penjelasan sepihak dan tanpa dasar sekretaris kpu pulau morotai jhon suluran dan anggota kpu pulau morotai iskandar dari dari pada rapat koordinasi tanggal mei awalnya pleno rekapitulasi tingkat kabupaten akan dilaksanakan gedung dprd kabupaten morotai. akan tetapi dengan dalih guna pertimbangan keamanan, memohon memutuskan untuk memindahkan lokasi pleno lanud morotai, padahal hal tersebut semata mana untuk memuluskan perbuatan rekayasa dan manipulatif memohon. bahwa guna lebih mensukseskan motif buruk memohon, surat undangan rapat pleno baru disampaikan kepada panawslu dan saksi tim kampanye pasangan calon tanggal mei (malam) menjelang tanggal mei bahwa pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal mei gedung pertemuan pangkalan auri morotai dibuka langsung oleh ketua kpu kabupaten pulau morotai florian meleset sekitar jam wit, bahwa pleno dihadiri oleh anggota kpu, sekretaris dan staf sekretariat kpu orang, bawaslu orang dan saksi yang mewakili pasangan calon masing masing orang. sedangkan ketua ketua ppk tidak hadir dalam rapat pleno, bahwa ketidakhadiran ketua ketua ppk dipersilakan sejumlah saksi dan ketua bawaslu ade jamaluddin juga meminta klarifikasi dari memohon tentang ketidakhadiran ketua ketua ppk dalam rapat ple ditanyakan pula oleh ketua bawaslu, alasan tidak diberikannya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk kepada bawaslu kecamatan. tapi pertanyaan bawaslu tidak mendapat respons dan tidak lanjut dari memohon: bahwa sebelum pleno dibuka, wahyu saksi dari pemohon maupun saksi pasangan calon nomor memberikan masukan usulan kepada memohon supaya dimasukkan dalam tata tertib mengenai mekanisme penyelesaian jika terjadi selisih perolehan suara pasangan calon. usulan tersebut tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari kpu, bahwa sesudah ketua kpu pulau morotai membuka rapat pleno, saksi pasangan calon nomor urut mukhlis tapi lapisan saksi pemohon kembali menyampaikan usulan supaya dimasukkan klausul tentang teknis penyelesaian jika terjadi perbedaan selisih perolehan suara: bahwa suasana pleno menjadi memanas, karena saksi pasangan calon nomor urut bahari ngongira, saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut tidak menyetujui usulan dari saksi pasangan calon nomor urut mukhlis tapi tapi dan saksi pemohon, begitu juga dengan memohon. alasan memohon dan saksi yang tidak setuju dengan mukhlis dan wahyu sudah ada form keberatan yang sudah disediakan melalui model kwk. kpuahwa ade jamaluddin ketua bawaslu kabupaten pulau morotai mencoba menengahi dan membacakan dan peraturan pemerintah nomor tahun yang mengatur bahwa pasangan calon melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh memohoaksi dapat diterima memohon ketika itu juga mengadakan pembetulan, bahwa upaya yang dilakukan panas untuk memediasi perbedaan pandangan dan sikap dari memohon dan saksi tidak membuahkan hasil, saksi pasangan calon nomor urut yaitu mukhlis tapi tapi dan saksi pemohon wahyu muhammad tetap bertahan supaya perbaikan terkait dengan perbedaan selisih supaya diselesaikan seketika itu sebagaimana bunyi nomor tahun sementara memohon dan bahari ngongira selaku saksi pasangan calon nomor urut syamsul raimadoya saksi pasangan calon nomor urut dan sofyan saleh selaku saksi pasangan calon nomor urut juga bertahan dengulau morotlau morotaipandangan dan sikapnya bahwa yang seperti itu diselesaikan dengan cara mengisi model kwk. kpu: bahwa dari berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk kabupaten pulau morotai yang dibacakan iskandar dari dari dan langsung diketik disahkan tanpa memperdulikan keberatan saksi, diperoleh hasil sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor arsyad saran, s.e., hut dan pdt. demands ice. as dumar hasan sp. ip., m.m dan drs. sepatu pinoy, umrusli sibuk, dan weni paris, rusli wen: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor faisal tjan dan drs. luka sy. bajak filum),decay sibuk, s.h dan dr. saat powo, dekanthony tanjung, s.e., dan hi. arsyad haya, hany yabahwa berdasarkan klarifikasi terhadap sofyan baba selaku anggota ppk morotai utara diketahui bahwa telah terjadi perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk morotai utara: bahwa perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk morotai utara tidak dilakukan kecamatan karena anggota ppk turut serta membawa kotak suara tersegel kantor memohon pada tanggal mei pergerakan kotak suara tersegel dari ppk morotai utara kpu kabupaten pulau morotai mei dikawal oleh sekitar orang anggota kepolisian, bahwa berdasarkan keterangan anggota lemy guyane induk selaku ppk morotai jaya diketahui bahwa terdapat perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk morotai jaya, feri kodomo selaku ketua ppk morotai jaya dan oktan sudah selaku salah satu anggota ppk menginstruksikan untuk menggunakan pensil dalam mengisi berita acara tersebut. dengan alasan atas perintah anggota kpu sama ruang selaku korban morotai jaya. bahwa diakui juga oleh lemy guyane induk ada rencana dilakukan teman temannya ppk untuk mengganti dirinya dari anggota ppk dengan nelson kodomo. itu karena banyak yang menjadi keputusan bersama anggota ppk morotai jaya, dia selalu tidak menyetujuinya. dengan demikian dan oleh karenanya telah menjadi fakta hukum mana rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai adalah hasil penghitungan suara yang salah dan atau tidak benar, tidak sah dan tidak berdasar oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon telah menggunakan dokumen hasil penghitungan suara yang tidak benar dan tidak sah secara hukum. dengan memperhatikan fakta fakta sebagaimana tersebut atas, perbuatan pelanggaraniikada kabupaten pulau morotai tersebut, terdapat pelanggaran pelanggaran berupa money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut drs. rusli sibuk, dan weni paris, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: kecamatan morotai timur desa santoso bahwa desa santoso, saksi murid paula pada hari minggu tanggal mei pukul wit telah menerima uang sebesar rp. oleh masuk kurung selaku tim sukses pasangan calon nomor urut dan meminta agar keluarga saksi mencoblos pasangan calon nomor urut dan pada tanggal mei dan kemudian saksi dan keluarga pada saat hari pencoblosan telah mencoblos pasangan calon nomor urut (vide bukti ii. bahwa desa santoso, saksi zainuddin paula pada hari sabtu, tanggal mei sekitar pukul wit, saksi didatangi oleh beberapa orang yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dan mengancam saksi akan dimutasikan jika saksi pada saat pemungutan suara tidak memilih pasangan calon nomor urut oleh karena saksi takut akan dipindahtugaskan maka saksi memilih pasangan calon nomor urut pada saat hari pemungutan suara, (vide bukti iii. bahwa desa santoso, saksi polita lemas pada hari minggu tanggal mei pukul wit, saksi didatangi oleh dengki hape yang merupakan anggota satpol dan mengancam anak anak saksi akan terpadu saat anak anak saksi, (vide bukti iv. bahwa desa santoso, saksi richard bode pada hari minggu tanggal mei pukul wit saksi didatangi oleh engelhard mayasari dan anton debitur yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dan mengancam anak anak saksi tidak bisa(vide bukti desa rahmat bahwa desa rahmat, saksi taufik demrahmat, saksi robo sangati. bahwa desa rahmat, saksi jalil usman pada hari minggu tanggal mei pukul wit telah menerima uang sebesar rp. dari udinmira viii. bahwa desa mira, saksi hasil bootmira, saksi rudi yalimbahwa desa mira, saksi kadar saleh. bahwa desa mira, saksi nurul kidui. bahwa desa mira, saksi andi fotoli. bahwa desa mira, saksi suri alloto xiv. bahwa desa lito, saksi hamilton ambarkecamatan morotai selatan desa pandangan bahwa desa pandangan, saksi ikhsan abdullah pada hari jumatpandangan, saksi ridwan tanwar pada hari minggu tanggal mei padae iii. bahwa desa dae, saksi allardi goraahyang pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh hardiansa goraahe dan anwar pastorv. bahwa desa dae, saksi haris boke pada hari seninabagai bahwa desa sabagai, saksi marniyati firmanyang pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh agustinus gurusabagai tua, saksi saking papal telah melakukan pencoblosan dua tempat pemungutan suara tps) yang berbeda yaitu desa sabagai dan desa juang yang diperintahkan oleh kepala desa juang yang juga merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dan saksi telah memilih pasangan calon nomor urut dua tps yang berbeda, (vide bukti kecamatan morotai utara desa bido i. bahwa desa bido, saksi tenda babakbido, saksi usman tayang pada hari kamisyao, saksi ronald sepyao iv. bahwa desa yao, saksi cancibahwa desa yao, saksi wenferninceyao, saksi grace olgora selatan vii. bahwa desa gora selatan, terdapat pemilih dibawah umur dan masih duduk bangku sekolah kelas tsanawiyah yang bernama sarira seng telah melakukan pencoblosan tps desa gora selatan untuk pasangan calon nomor urut (vide bukti desa lolo viii. bahwa desa lolo, saksi kas lot pada hari minggu tanggal mei pukul wit telah menerima uang sebesar rp. dari yulian nete selaku tim sukses pasangan calon nomor urut yang juga merupakan pegawai negeri sipillolo, saksi esai saidawakalai bahwa desa tawakalai, saksi nelson hanjaarita xi. bahwa desa carita, saksi hasanuddin pornoogo xii. bahwa desa logo, saksi anggi tabungulau morotaulau morotai yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh mahkamah konstitusidesa kenari ili. bahwa desa kenari, saksi wan sabakoran xiv. bahwa desa koran, saksi christofel agenbere bere xv. bahwa desa tawakalai, saksi altri sukkecamatan morotai selatan barat desa dehegila bahwa desa dehegila, saksi rustam abba dan saksi resmi nagoya pada hari sabtu, tanggal mei pukul wit telah didatangi oleh iwan ayam yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dan mengancam saksi agar mencoblos pasangan calon nomor urut dan jika desa dehegila pasangan calon nomor urut tidak memperoleh suara terbanyak maka akan terjadi kerusuhadesa waringin ii. bahwa desa waringin, saksi ana torsi dan saksi non ansa pada hari sabtu tanggal mei telah didatangi oleh iodin syamsudin yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut dan juga kepala desa waringin serta mengancam saksi agar mencoblos pasangan calon nomor urut dan saksi tidak mencoblos pasangan calon nomor urut akan diusir dari desa waringiwaringin, saksi soni manakala pada hari minggu tanggal mei pukul wit saksi didatangi oleh jenson, anak dari bapa pande manual yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut diperintahkan oleh udin samsudin selaku kepala desa waringin dan mengancam saksi jika pada saat pemungutan suara tidak memilih pasangan calon nomor urut maka saksi akan diusir dari desa waringin,selain itu saksi juga telah menerima beras sebanyak yang diberikan kali dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut urut (vide bukti desa raja iv. bahwa desa raja, saksi ekawati yohanes, saksi potensi kawangung, saksi wati mada dan saksi romance yohanes pada hari sabtu tanggal mei telah menerima uang sebesar rp. dan rp. dari tim sukses pasangan calon nomor urut serta beras sebanyak dari tim sukses pasangan calon nomorbahwa desa raja, saksi meri tet, saksi sarta gahinyawa dan saksi david mater pada hari minggu tanggal mei telah menerima uang sebesar rp. dari tim sukses pasangan calon urut serta beras sebanyak dari tim sukses pasangan calondesa warabala vi. bahwa desa warabala, saksi nori abdullah telah dipulangkan bersama sama dengan teman teman mahasiswa dari ternate untuk mengikuti pemilukada dengan arahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dan kemudian saksi bersama dengan teman teman dinamakan barisan muda rusli weni: (vide bukti vii. bahwa pada hari sabtu tanggal mei pukul wit, saksi sardi dayan telah menerima uang sebesar rp. saksi sadar sofia telah menerima uang sebesar rp. , , saksi sadar sofia telah menerima uang sebesar rp. , , saksi matamata taher telah menerima uang sebesar rp. , , saksi rahasia israel telah menerima uang sebesar rp. dan saksi berniat marapi telah menerima uang sebesar rp. dari edi samsul selaku tim sukses pasangan calon nomor urut yang merupakan anggota dprd pulau morotai dari fraksi pan dengan arahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut (vide bukti kecamatan morotai jaya desa aru bahwa desa aru, saksi user tenangpo ii. bahwa desa dapo, saksi khalid nurbani iii. bahwa desa libani, saksi yansen gamahiltigogoli iv. bahwa desa titigogoli, saksi rumus paneladaendana bahwa desa cendana, saksi masak tetara vi. bahwa desa tiara, saksi timotius tataopi vii. bahwa desa sopi, saksi other dopage viii. bahwa desa page, saksi roberto makrpage, saksi hendrik balaungan memperhatikan fakta fakta sebagaimana tersebut dia atas, perbuatan politik uang (money politic) dan atau:pulau morotaiu morotai tahun tingkat kabupaten kota oleh komisi pemilu kabupaten pulau morotai untuk kemudian mendiskualifikasi pihak terkait dan pasangan calon nomor urutyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif telah secara nyata dan kasat mata telah mengakibatkan pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih sekaligus mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya memohon tidak hanya telah menunjukkan keberpihakan memohon terhadap salah satu pasangan calon bahkan secara terang dan kasat mata telah menetapkan pasangan calon yang sejatinya tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih untuk kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, hal mana sangat merusak jalannya proses demokrasi pada umumnya dan pelaksanaan pemilukada kabupaten pulau morotai tahun pada khususnya sebagaimana tersebut atas:tahundan menjadi pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau morotai tahunpulau morotai tahuntelah jelas dalampulau morotai dalam pemilukada kabupaten pulau morotalau morotaulau morotsebagaimana dituangpulau morotai ditetapkan pada haripulau morotaulau morotanghitungan suara dengan tidak mendasarkan pada dokumen yang sah, benar dan mengikat secara hukum. bahkan penghitungan yang dilakukan memohon penuh dengan perbuatan rekayasa dan sangat manipulatif serta sama sekali tidak mencerminkan aspirasi dan atau pilihan rakyat atau setidak tidaknya tidak mencerminkan proses pemilukada yang jujur, adil dan memberikan kepastian hukum, terlebih lagi terhadap pelanggaran yang terjadipulau morotai beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya pemilukada kabupaten pulau morotayang memeriksa permohonan keberatan guoyatakan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilukada kabupaten pulau morotai adalah: hi. assad saran, s.e., hut dan pdt. demands ice, mth sebesar suara, umar hi. hasan, sip dan drs sepatu pinoy, msi sebesar suara: drs. rusli sibuk, msi dan weni paris, sebesar suara: drs. hi. faisal tjan dan drs. lukman sy. bajak sebesar suara: hi. decay sibuk, s.h dan dr. saat powo, msi sebesar suara, anthony tanjung, s.e.dan hi. arsyad haya, a.ma sebesar suara. memerintahkan kepada memohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut anthony tanjung, s.e.dan hi. arsyad haya, a.ma sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pulau morotai:netapkan pasangan calon nomor urut anthony tanjung, s.e. dan hi. arsyad haya, a.mahi. assad saran, s.e., hut dan pdt. demands ice, mth dan pasangan calon nomor urut drs. rusli sibuk, dan weni paristanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut hi. assad saran, s.e., hut dan pat. demands ice, mth dan pasangan calon nomor urut drs. rusli sibuk, dan weni paris, ag:kode mel. bukti fotokopi. bukti fotokopi. bukti fotokopi artikel pemberitaan malu post, yang berjudul hari ini aksi lagi massa rusli weni ancam boikot aktris pemerintahan. mako lanud demo massa rusli weni iskandar: biarkan proses hukum yang berjalan. basal rela pleno kpu morotai rick, orang luka tembak(tps) yaitu tps desa bho bho, kecamatan morotai timur(tps) yaitu tps desa gora selatan, kecamatan morotai utara. bukti fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat akhir versi memohoamati selatantimurselatan baratjayajuuangndndangotorotorlo kaaman umum dora canilolotuhaimhaimintodokodokuubeubeanndiri c3 kwk) kecamatan morotai selatan. sabtu tanggal mei sehingga (tiga) hari kerja dihitung dari hari rabu antara lain: calon kepala daerah hi. assad saran, s.e., hut calon wakil kepala daerah pdt. demands ice, mth. calon kepala daerah anthony tanjung, s.e. calon wakil kepala daerah hi. arsyad haya, a.ma. calon kepala daerah drs. rusli sibuk, msi calon wakil kepala daerah weni paris, ag. calon kepala daerah umar hi. hasan, sip calon wakil kepala daerah drs sepatu pinoy, msi. calon kepala daerah hi. decay sibuk, s.h. calon wakil kepala daerah dr. saat powo, msi. calon kepala daerah drs. hi. faisal tjan calon wakil kepala daerah drs. lukman sy. bajak. (vide bukti bahwa memohon kemudian menetapkan pemohon dengan nomor urut, sebagai berikut: hi. assad saran, s.e., hut dan pdt. demands ice, mth dengan nomor urut umar hi. hasan, sip dan drs sepatu pinoy, msi dengan nomor uruhomojiomojiu( c3 kwk) kecamatan morotai selatanbarubaruaingingiiriiriaocomacomarekecilusmar pantsmar pantaibesarja c3 kwk) kecamatan morotai selatan barat. kenaubbuhdalamburng burungpulaupulau raoin taminyamuhanan nun ega pee caras posbanbanpoitigogtigogolkecil(endandanadrs. rusli sibuk, dan weni paris, dengan nomor urut drs. hi. faisal tjan dan drs. lukman sy. bajak dengan nomor urut hi. decay sibuk, s.h dan dr. saat powo, msi dengan nomor urut anthony tanjung, s.e. dan hi. arsyad haya, a.ma dengapulau morotai tahun sebagaimana ditetap(vide bukt yang menetapkan pasangan calon nomor urut hi. assad saran, s.e., hut dan pdt. demands ice, mthpulau morotaicalon bupati calon hi. assad saran, s.e., hut dan suara pdt. demands ice, mth umar hi. hasan, sip dan suara drs sepatu pinoy, msi drs. rusli sibuk, dan suara weni paris, drs. hi. faisal tjan dan suara drs. lukman sy. bajak hi. decay sibuk, s.h dan suara dr. saat powo, msi anthony tanjung, s.e. dan suara hi. arsyad haya, a.mawarwardennari( c3 kwk) kecamatan morotai utaraatakkaiapuuhrrgo c3 kwk) kecamatan morotai utara. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama murid paula tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama zainuddin paula tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama polita lemas tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama richard bode tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama taufik demi tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama robo sangat tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jalil usman tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hasil boot tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rudi yalimo tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama kadar saleh tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nurul kidul tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama andi foton tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama suri allo tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hamilton ambar tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama lain yunusallardi goraahe tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama haris book tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama marniyati firman tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama saking papal tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama tenda babak tertanggal mei2011, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama usman tayang tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ronald sepi tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama canci arabika tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama wenfernince arabika tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama grace oli tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rusdi mandela tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama kas lot tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama esai saidi tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nelson hanja tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hasanuddin porno tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama anggi tabung tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama wan saban tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama christofel agen tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama altri suke tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rustam abba dan saksi resmi nagoya tertanggal mei bukti surat pernyataan atas nama ana torsi dan non ansa tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama soni manakala tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ekawati yohanes, potensi kawangung, wati mada dan romance yohanes tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama meri tet, sarta gahinyawa dan david mater tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nori abdullah tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sardi dayan tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama user tenang tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama khalid nur tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yansen gamahilo tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rumus panelada tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama timotius tatal tertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan atas nama other doe tertanggal mei untuk pemenangan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor kep ts kpu pm tentang perubahan kedua mea daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pulau morotai. samping mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon pada persidangan tanggal juni mengajukan (sepuluh) saksi masing masing bernama wahyu muhammad:, steven manis, hendra chandra, norman mandela, nur azhar, wafat pulosari, rusdi mandela, rinto mandela, bachtiar mandela, dan tab tatap yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, dan pada persidangan tanggal juni telah mengajukan (dua) saksi yang bernama ikhlas koto dan irwan abdul gani, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: saksi pemohon wahyu muhammad saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut nomor tingkat kabupaten kpu, bahwa sebelum pleno yaitu pada tanggal mei saksi mendapatkan undangan dua versi atau dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu: undangan kantor dprd kabupaten pulau morotai, undangan lanud angkatan udara morotai: saksi telah konfirmasi kepada sekretaris kpu, untuk rekapitulasi kpu dilakukan pangkalan tni angkatan udara, saksi setelah konfirmasi kepada saksi steven manis mengenai form tingkat ppk, ternyata formulir da tidak mendapatkan untuk daerah morotai selatan barat: sebelum rekapitulasi dibuka, saksi memberikan saran kepada kpu tetapi sarannya abaikan, dan langsung dibuka dengan arogansi membuka kotak suara: pada waktu itu ppk belum hadir dalam rapat pleno sampai selesai rekapitulasi sedangkan yang membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan langsung diambil alih oleh kpu, para saksi tidak mempunyai formulir da nya, karena tidak diberikan untuk seluruh ppk, saksi telah mengisi form keberatan yang isinya bukan persoalan angka angka, tetapi kejadian kejadian khusus yang terjadi dalam forum pleno: panas hadir tetapi hanya membacakan udang undang saja, dan tidak memberikan kesempatan saksi untuk menyelesaikan dan memberikan saran: hasil rekapitulasinya tingkat kabupaten, saksi dan saksi lainnya tidak menandatangani hasil rekapitulasinya begitu juga berita acaranya, setelah selesai rekapitulasi anggota kpu sudah ditunggu airport menuju ternate, setelah sampai ternate baru diberikan oleh sekretaris kpu, selesai, dua hari setelah ple steven manis saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut morotai selatan barat: rekapitulasi morotai selatan barat dilakukan dari tanggal mei sampai dengan tanggal mei keseluruhan tps morotai selatan barat ada tps, dengan jumlah dpt nya adalah suara, suara sahnya suara, untuk jumlah keseluruhnomor suara, dan pasangan calon nomor urut suara, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan morotai selatan barat panas kecamatan hadir, sedangkan pps tidak hadir. sedangkan yang membacakan hasil rekapitulasinya adalah ketua ppk warga), dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, saksi tidak menandatangani hasil pleno rekapitulasi tingkat ppk karena alasannya ada pengurangan suara untuk pas nomor urut yang sebagian dialihkan diberikan untuk pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dan tidak memperoleh formulir da dan saksi sempat mengisi formulir keberatan, morotai selatan barat ada tps yang bermasalah, contoh desa waringin, pasangan calon nomor urut suara, tetapi hasil ppk berubah tinggal suara, yang suara larinya pasangan nomor urut sedangkan suara larinya pasangan calon nomor urut ini juga terjadi tps desa waringin, tps desa cucumber, tps ngel ngel, tps dan tps desa miley, tps desa raja, tps warabala, tps tubuh, tps dan tps desa cio gerbong, tps lou maduro, tps cucumber, tps aruburung, tps lou maduro. mendarat chandra saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut morotai selatan, morotai selatan rekapitulasi dilakukan pada tanggal mei gedung ex mt@ kecamatan morotai selatan, dimulai dari pukul sampai dengan pukul wit, morotai selatan ada tps, dengan dpt nya suara, hak pilih suara, suara sah suara, sisa surat suara suara.nomor suara: semua saksi pasangan calon hadir dari pasangan calon nomor urut sampai dengan pasangan calon nomor urut saksi tidak menandatangani bangko kosong morotai selatan, saksi tidak terima formulir da nya: morotai selatan ada tps, seperti desa dae tps, sabagai tps, mamasa, dehegila sampai dengan tps, mandiri tps, desa rubela tps, tps desa totodoku, tps dan tps desa dalam. desa kalo kalo tps, desa paloray tps, desa yayasan, tps desa pandangan tps, dan desa juang tps: morotai selatan telah terjadi pemindahan suara dari pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut saksi telah mengajukan keberatan terhadap perubahan ini tetapi oleh ppk tidak mengindahkan keberatan. norman mandela saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan morotai utara, rekapitulasi suara kecamatan morotai utara dilakukan pada tanggal mei pukul wit, pada waktu sidang pleno rekapitulasi sampai sekarang ini secara resmi tidak pernah ditutup oleh ppk sehingga saksi mengajukan keberatan, semua saksi pasangan calon hadir semua, juga panas hadir, tps morotai selatan ada tps, dengan dpt nya suara, hak pilihnya suara, dan suara sahnya suara, data yang diambil dari masing masing tpsedangkan versi ppk sesuai dengan datandatangani formulir da nya: rekapitulasi suara kecamatan morotai utara ada perubahan perubahan tps yang sangat signifikan yang dilakukan tingkat ppk saksi mencatat mereka sendiri dari masing masing tps yang diambil data formulir dari tps. nur azhar saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut morotai timur, rekapitulasi dilakukan pada tanggal mei dari pukul sampai pukul wit, dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, panas, dan pps tetapi anggota kpu tidak hadir: morotai timur ada tps, dengan dpt nya suara, suara sah suara,saksi tidak menandatangani berita acara, karena telah mempunyai daftar formulir yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dengan hasil yang berbeda dan modus modus yang dilakukan oleh ppk yaitu ada pemindahan suara dari pasangan calon nomor urut yang dipindahkan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut morotai timur ada tps, saksi dan saksi pasangan calon nomor urut telah mengajukan komplain keberatan kepada ppk. wafat pulosari saksi kedudukannya sebagai kepala desa pos pos rao, kecamatan morotai selatan barat: saksi protes mengenai pembentukan ppk, dan pps, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena untuk kepentingan pasangan calon nomor urut sehingga saksi beserta seluruh kepala desa mengajukan keberatan kpu tetapi tidak ditanggapi sampai pemilukada dilaksanakan: pada tanggal mei dan mei ada money politic yang dilakukan dari tim sukses pasangan calon nomor urut saudara montolutu) dengan membagi bagikan uang sebesar rp. yang dihasilkan ignatius ibrahim yang kemudian saksi laporkan pihak yang lebih berwajib, yaitu ppl tetapi tidak ditindaklanjuti oleh petugas ppl. setelah saksi mencari informasi ternyata panas adalah salah satu pendukung dari pasangan calon nomor urut pada tanggal mei pukul wit, kakak saksi yang bernama beli pulosari membagi bagikan sembako (gula, bawang merah, bawah putih, tembakau, dan telur) untuk dibagi rumah warga dan saksi mendapat juga sembako tersebut, sebagian besar untuk keluarga besar saksi sekitar yang berada lingkup itu semua dapat: saksi akan lapor panas dihalangi oleh kakak saksi sendiri dan setelah dilaporkan tidak ada tindak lanjutnya, tempat saksi ada tps dan yang menang pasangan calon nomor urutabupaten pulau morotainorman mandela yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut saya keberatan dengan berita acara dari kpps tentang cara perhitungan suara dari pemilihan tambahan yang pindah dari tps atau desa lain. (vide bukti bahwa selanjutnya saksi pasangan calon nomor urutr. rope yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut saya atas nama saksi dari kandidat rusli weni berkeberatan untuk menandatangani berita acara ini oleh karena: data yang ada pada dpt tidak sesuai dengan berita acara dari kpps, rusdi mandela saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps desa gora, kecamatan morotai utara, tps ada pelanggaran tps karena ada suara hak seseorang dapat diwakili oleh seseorang dengan kejadian tersebut saksi mengajukan keberatan kepada kpps, yaitu namanya ada dalam dpt, tetapi yang bersangkutan tidak ada dan dapat diwakili oleh keluarga hanya lewat telepon atau sms. dengan kejadian tersebut saksi mengajukan keberatan ketua kpps, tetapi ketua kpps mengatakan peraturan ini dikeluarkan dari kpu langsung, bahwa suara dapat mewakili, saksi menandatangani formulir pemilih tps desa gora, dpt nya hak pilih suara sah suara yang tidak sah sedangkan yang menanginto mandela saksi masih saudara dengan saksi rusdi mandela, saksi sebagai saksi pasangan calon nomor urut tps desa bere bere, kecamatan morotai utara, daftar dpt tps suara, tambah surat suara suara jadi totalnya suara, yang memilih suara, suara tidak sah suara, suara sah suara. sedangkan yang menang adaldan pasangan calon nomor urut suara, masalah tingkat ppk yaitu adanya perbedaan antara hasil dpt tps dengan hasil ppk, ppk mendapat suara (untuk pasangan calon nomor urut padahal tps mendapat dari data formulir saksi mengakui tanda tangannya formulir dengan angka yang sama, tetapi pada waktu tandatangan tps ada cap nya, sedangkan formulir juga ada pak norman mandela: pada waktu tandatangan formulir saksi juga melihat angka angkanya yang sudah isi: saksi melakukan perhitungan suara pada jam karena ada satu anggota dewan yang mengacaukan situasi yang tidak terdaftar dalam dpt harus ikut tusuk, maka saksi telah menandatangani nya dan kemudian saksi menyampaikan keberatan kepada ketua kpps saat perhitungan: bachtiar mandela saksi masih saudara dengan saksi rusdi mandela dan saksi rinto mandela: saksi adalah saksi tps desa bere bere kecamatan morotai utara: pada tanggal mei hasil perhitungan suara tps desa bere bere dimenangkan oleh pasangan nomor urut nomor suara, tetapi tingkat ppk suaranya hilang suara, sehingga masih suara, sedangkan suara yang hilang lari pasangan calon nomor urut saksi tahunya dari saksi pasangan calon nomor urut yang bernama norman mandela yang bertugas ppksaksi mempunyai formulir dan menandatanganinya: semua saksi pasangan calon hadir tps. tab tatap saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps desa gora, kecamatan morotai utara, tps desa gora, dpt nya suara. yang memilih suara, suara sahnya suara, tidak sah suara, dan sisa surat suaranya suarakecamatan morotai utara, pasangan nomor urut sisa suaranya tinggal suara, hilang lebih, saksi beritahu sama saudaranya sendiri yang bernama norman sebagai saksi ppk. ikhlas koto saksi adalah sekretaris tim posko seluruh kabupaten dan tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mendapat laporan dari timnya desa desa mengenai ancaman politik dari pasangan calon nomor urut seperti kalau tidak memilih akan dipukuli, dibunuh, dan ada juga sebagian desa desa tertentu akan diusir, dan tindakan intimidasi seperti misalnya desa santoso, kalau ada pegawai negeri yang tidak memilih pasangan calon nomor urut akan dipindahkan desa yang berjauhan desa tertentu, desa saksi yaitu desa dae pada tanggal mei malam, telah terjadi tindakan money politic yang dilakukan pasangan calon nomor urut yaitu dalam bentuk uang kk), ada yang menerima kk, kk, sampai dengan kk, yang membagi pak marwan sitasi, selaku kapal sekolah sma desa dae, pada tanggal april ada juga yang pembagian beras yang dilakukan pasangan calon nomor urut yang sudah tiga kali dibagi hampir semua desa, ada yang menerima sak, dan ada yang menerima sak beras): sesudah pemilukada, rumah panas sengau telah terjadi pembakaran dan ada juga rumah makan dibakar yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut dan juga ada pemblokiran jalan sama bakar bakar ban dilakukan sebelum pemungutan suara. irwan abdul gani saksi adalah tim sukses penanggungjawab data, pada tanggal mei pemilukada dilangsungkan pulau morotai dan pada jam saksi dapat mengumpulkan semua formulir yang hanya bisa dijangkau dengan motor kendaraan laut dan pada tanggal sore sudah menerima secara keseluruhan dari tps: setelah saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal mei dengan berdasarkan formulir yang akan disiapkan pleno ppk: pada waktu saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal mei untuk kabupaten yang dilakukan dari pagi sampai malam yang menang adalah pasangan calon nomor urut saksi) dengan perolehan suaradengan total suara sah suara, dalam catatan rekapitulasi yang dilakukan saksi, berdasarkan formulir sebelum dilakukan pleno ppk, pasangan calon nomor urut telah menang kecamatan, yaitu morotai selatan barat, kutai timur dan morotai jaya. tetapi setelah dilakukan pleno kpu kabupaten telah terjadi perubahan: saksi pernah dihubungi oleh salah satu tim dari pasangan calon nomor urut dalam hal ini pemohon yaitu meminta kepada saksi agar bisa membantu memberikan formulir tetapi saksi tidak dapat memberikan, saksi tidak pernah memiliki formulir da, tetapi mempunyai saksi ppk dengan mencatat. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni agustus(selanjutnya disingkateraturan mahkamah konstitusi nomor tahun (selanjutnya disebutselain itu, sungguh mengada ngada dalil dalil pemohon pada poin huruf halaman sampai dengan permohonannya yang menyebutkan bahwa: adanya pelanggaran pelanggaran bersifat masif, sistematis,: terkait dengan pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota kpu kabupaten pulau morotai : bahwa dalil pemohon ini telah melanggar kompetensi absolut, yaitu tidak adanya korelasinya dengan kompetensi dalam mengadili sengketa hasil perolehan suara pemilukada, seharusnya permohonan pemohon diajukan pengadilan tata usaha negara: selain itu dengan adanya dalil dalil yang mempermasalahkan mengenai proses seleksi anggota kpu membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (obscura libel)selain itu, petit pemohon pada poin halaman permohonannya menyebutkan bahwa, memerintahkan kepada memohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut anthony tanjung, dan hi. assad haya,bahwa petit pemohon tidak berdasar dan mengada ada. faktanya memohon telah mengabulkan permohonan pemohon dengan menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai nomor pts kpu pmdan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai nomor pts kpu pmahwa dalil dalil, petit pemohon tersebut tidak benar dan berdasar serta cendrung mengada ada. faktanya memohon telah melaksanakan penyelenggaraan pemilukada kabupaten pulau morotai tahun pada tanggal mei sesuai dengan jadwal dan tahapan tahapan penyelenggaraan pemilukada kabupaten pulau morotai tahun bahwa petit dalam permohonan pemohon yang memintatanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut hi. assad saran, se, s.hut dan pdt. demands ice, m.th dan pasangan calon nomor urut drs. rusli sibuk, dan weni paris, ag, petit pemohon tersebuttanpa mengikutkan pasangan nomor urut dan pasangan nomor urut dalam posisinya: bahwa memohon menolak petitpemilukada kabupaten pulau morotai dalam posisinya, bahwa memohon menolak petit pemohon pada poin halaman permohonannya yang menyebutkan bahwa:didalam polita: bahwa pada persidangan pertama tanggal juni pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang ditempelkan selembar kertas bertuliskan tangan berisikan petit asal asalan yang susunan dan

(ang!hj. ferry amelia, s.e., m.m. tempat tanggal lahir bima, maret alamat jalan sulawesi nomor saraf rasanya'e barat, kota bima nama drs. natsir, m.m. tempat tanggal lahir bima, desember alamat perum griya matra indah pasangkayu, mamuju utara, sulawesirudy alfonso, s.h., m.h., misbahuddin gasma, s.h., m.h., satu pali, s.h., saiful islam, samsudin, s.h., robinson, s.h., kristiani musik, s.h., melissa christians, s.h., samsul huda, s.h., m.h., dobel amir, s.h., kn., anu irwan, s.h., totok prasetiyanto, s.h., syarifuddin, s.h., dimas pradana, s.h., dan kamal abdul aziz, sihsan asri, s.m. durasi abidin tempat tanggal lahir bima, juli tanggal lahir bima, desember alamat btyang beralamat sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait: bahwa secara sengaja dalam pelaksanaan pemilukada kota bima, memohon tidak memberikan kartu undangan pemilih sehingga bawaslu kota bima memberikan peringatan kepada memohon agar menyerahkan tanda bukti yang akan ditukarkan dengan kartu pemilih sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah juncto keputusan kpu nomor tahun (bukti bahwa memohon telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan mengeluarkan surat kpu nomorh dan muhamad rum, sh. sebagai peserta pemilukada kota bima mana proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen bakal calon perseorangan pasangan calon nomor urut dilakukan oleh memohon dengan sengaja mensahkan tandatangan tempel atas dukungan masyarakat. terkait dengan pelanggaran tersebut, bawaslu kota bima telah melaporkan ketua kpu kota bima kepada bawaslu ntb sesuai dengan surat bawaslu nomor lp pk.ii iv untuk membuktikan hal ini pemohon mohon kepada majelis hakim mahkamah meminta keterangan dari bawaslu kota bima dalam persidangan, karena perbuatan memohon mensahkan tandatangan tempel ini telah jelas jelas merugikan perolehan suara pemohon dalam pemilukada kota bima, bahwa memohon juga telah yang mana telah dilaporkan oleh bawaslu kota bima kepada bawaslu ntb sesuai surat bawaslu kota bima nomor lp pk.ii iv untuk ditindaklanjuti oleh bawaslu provinsi nusa tenggara barat, bahwa. kejadian tersebut telah dilaporkan oleh bawaslu kota bima kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) sebagaimana sebagaimana pemberitahuankamis,kota bima memohon)dan keputusan memohondan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi kaidah permohonanobjek permohonan pemohon adalahdan keputusan memohonpemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota bimmtanggal mei kamis, tanggal mei dan terakhir jumat, mei i3. karena permohonan tersebut tidak memenuhi kaidah permohonan,bertanggal meiihak terkaisif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu, khususnya antara pemohon dan pihak terkait. adapun pelanggaran pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: bahwa memohon berpihak kepada pihak terkait dengan cara, sebagai berikut:memohon menggelembungkan dpt dengan menetapkan pemilih dalam dpt, padahal sesuai dengan temuan pemohon, seharusnya jumlah pemilih yang layak untuk ditetapkan dalam dpt adalah pemilih, yaitu pemilihtentang status laporan bawaslu kota bima nomor pts panwaslukobi bahwa perbuatan perbuatan memohon sebagaimana pemohon uraikan atas adalah merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang nyata nyata telah menguntungkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut pada pemilukada kota bima pelanggaran pelanggaran kecurangan terstruktur, sistematis dan masih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut gerais abidin dan rahman abidin, se. bahwa proses pelaksanaan pemilukada kota bima berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang secara terstruktur dan sistematis dilakukan oleh pasangan calon nomor urut cast incumbent, yaitu dengan melibatkan jajaran pns, camat camat, lurah hingga melalui rt rt seluruh kota bima, sebagai berikut kota bimakependudukan) sebanyak dan pemilih yang tidak memiliki nik sebanyak pemilih: terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih tps kelurahan kalibaru, kecamatan dakota, memohon secara sengaja tidak memberikan kartu undangan pemilih: memohon melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan mengeluarkan surat kpu nomor:i dan muhamad rum, sh. sebagai peserta pemilukada kota bima: memohon,dan keterangan saksi ali imran, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian duduk perkara: terhadap dalil pemohon atas, memohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon pada angka dan angka atas, penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dalam dpt oleh memohon dihadiri juga tim kampanye masing masing pasangan calon, termasuk tim kampanye pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pemohon: terdapat (seratus lima belas) calon pemilih tps kelurahan kalibaru yang lupa di entri datanya oleh petugas, namun pada akhirnya para calon pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dan yang bersangkutan telah diberi formulir c6 kwk.kpu, untuk efisiensi anggaran, tidak diadakan kartu pemilih. cukup menggunakan formulir model c6e kwk.kpu. adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal maret menjadikan kartu pemilih tidak mutlak adanya. selain itu, hal ini didasarkan padamohon telah melakukan verifikasi terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota bima atas nama ir. hj. rr. sesi wiedhiartini dan muhamad rum, s.h. yang selanjutnya ditetapkan dalamdan pemohon tidak pernah keberatan terhadap penetapan tersebut: memohon tidak, memohon memang tidak segera memberikan salinan keputusan nomor pts kpu kota guo, namun mengenai isi berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon oleh memohon bertanggal maret telah diberitahukan kepada pasangan calon yang memenuhi syarat dan juga diumumkan secara luas melalui media massa selama (tujuh) hari sejak tanggal penetapan tersebut: bahwa untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda sampai dengan dan keterangan saksi idrus mahmud, salam, agus salim, serta rapid rosyidmemohondan angka atas, menurut mahkamah, kalaupun benar terdapat calon pemilih yang tidak memiliki nik, nik ganda, nama ganda, dan penggelembungan dpt, pemohon tetap tidak memiliki bukti yang cukup yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa hal tersebut ditujukan untuk menguntungkan dan atau memenangkan pihak terkait.akibat terjadinya pelanggaran tersebut, karena sangat dimungkinkan para pemilih yang diduga tidak memiliki nik, nik ganda, nama ganda, dan terdaftar dalam dpt yang digelembungkan tersebut, justru memilih pemohon atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali, terhadap dalil pemohon pada angka atas, sebagaimana menjadi fakta persidangan bahwa calon pemilih tps kelurahan dakota pada akhirnya telah mendapatkan hak mereka untuk memilih dan tidak terdapat bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa para calon pemilih tersebut secara sengaja dihalang halangi haknya untuk menentukan pilihannya secara bebas, terhadap dalil pemohon pada angka atas, mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon tidak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa ketiadaan kartu pemilih telah menghalang halangi para calon pemilih untuk datang dan memberikan hak suaranya tps masing masing. selain memohon tetap menjalankan kewenangannya untuk memberikan formulir model c kwk.kpu, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu bertanggal maret dannjadikan siapa pun masyarakat setempat, baik yang terdaftar dalam dpt, dps, disp, disp akhir, dan dp4, maupun tidak, tetap dapat memberikan hak suaranya dengan mendasarkan pada syarat syarat yang telah ditetapkan berdasarkan amar putusan mahkamah dan surat edaran kpu dimaksud. terlebih lagi, pemohon sama sekali tidak memiliki bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa ketiadaan kartu pemilih tersebut telah menghalang halangi sebagian besar calon pemilih kota bima untuk memberikan hak suaranya, khususnya untuk memilih pemohon, terhadap dalil pemohon pada angka atas, pemohon harus membuktikan adanya perolehan suara yang mempengaruhi pemohon untuk dapat menjadi pemenang atau untuk mengikuti pemilukada putaran kedua, yang untuk itu pemohon harus membuktikan bahwa perolehan suara pemohon sebenarnya melebihi dari perolehan suara pasangan calon pemenang pemilukada guo pihak terkait). mahkamah menemukan fakta bahwa selain pasangan calon nomor urut bukanlah pasangan calon pemenang pemilukada, dalil pemohon guo tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa apabila pasangan calon nomor urut tersebut tidak diikutkan dalam proses pemungutan suara, maka sepenuhnya para calon pemilih pasangan calon nomor urut akan mengalihkan dukungannya kepada pemohon, karena dapat saja terjadi justru para calon pemilih tersebut akan mengalihkan hak suaranya kepada pasangan calon lain atau tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali, terhadap dalil pemohon pada angka atas, pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa kalaupun benar memohon melakukan pelanggaran dalam hal peraturan pemasangan alat peraga kampanye, maka hal tersebut secara signifikan mempengaruhi dukungan para calon pemilih kepada pemohon atau setidak tidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya, terhadap dalil pemohon pada angka atas, menurut mahkamah, pemohon tidak mengajukan alat bukti yang meyakinkan bahwa kalaupun benar memohon tidak, maka hal tersebut relevan dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait, bahwa pihak terkait melakukan pelanggaran pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran pns hingga pengurus seluruh kota bima, sebagai berikut: dalam rentang waktu setelah dibukanya pendaftaran pasangan calon walikota wakil walikota kota bima sampai dengan sebelum kampanye, pihak terkaitihak terkait, serta melakukan kampanye luar jadwal dengan melibatkan pns dan menggunakan fasilitas pemerintah: terjadi money politic dan intimidasi yang dilakukan oleh relawan pihak terkait kelurahan rabadompu barat, kecamatan raba: terjadi mobilisasi honorer (kategori seluruh kota bima oleh wakil walikota kota bima pihak terkait) dan meminta para honorer tersebut mendukung dan memilih pihak terkait: lurah kalibaru mengumpulkan seluruh ketua aula kelurahan kalibaru untuk membentuk tim kemenangan burma manis pihak terkait) tingkat lingkungan. ketua lingkungan diminta untuk menegur setiap orang yang diluar tim burma manis setiap lingkungan yang dipimpinnya: pihak terkait, baik secara sendiri sendiri maupun dengan melibatkan pns, melakukan politik uang berupa membagi bagikan uang dan sembako dalam setiap acara kunjungan maupun acara sosialisasi lainnya: pihak terkait membagikan kartu burma manis @ bebas disertai uangyang melibatkan ketua dan setempat yang bertujuan untuk memenangkan pihak terkaitsampai dengan dan keterangan saksi ali imran, sarjana, sultan age, syafruddin, abdul rasyid, syarifuddin, gunjumas, zulkifli, hadi, eric irawan, farhan, mansyur, sri rohayuningsih, abdul kodim, arifin, hamzah, junaidi, agus dwi hermawan, firdaus, suj'an, jardin, arman, ramah, serta taufik, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian duduk perkara: terhadap dalil pemohon atas, pihak terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut: kunjungan kerja yang dilakukan pihak terkait adalah dalam kapasitasnya sebagai walikota dan wakil walikota yang masih aktif. pihak terkait baru dinyatakan cuti kampanye pada tanggal april sampai dengan mei pihak terkait tidak memenangi perolehan suara kecamatan rabadompu barat: pihak terkait tidak lemah memerintahkan pns dan honorer termasuk untuk bertindak dan bekerja memenangkan pihak terkait, pihak terkait tidak melakukan politik uang berupa membagi bagikan uang dan sembako: perihal kartu bebas, pihak terkait pada pokoknya menyatakan bahwa, (a) kartu bebas adalah kartu yang dikeluarkan pihak terkait yang memuat program kerja pihak terkait yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan khususnya mengenai pedoman kampanye pemilukada: (b) program dan juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam setiap kampanye pihak terkait, (c) tidak benar pembagian kartu bebas disertai dengan pembagian uang, bahwa untuk mendukung bantuannya, pihak terkait mengajukan alat bukti tertulis bertanda pt sampai dengan pt dan tidak mengajukan sakspihak terkaitsampai dengan angka atas, meskipun dalil dalil tersebut telah diperkuat dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara, namunterhadap dalil pemohon pada angka atas, mahkamah menemukan fakta bahwa kartu bebas tersebut merupakan salah satu bentuk alat kampanye yang digunakan oleh pihak terkait untuk memperoleh dukungan dari para calon pemilih dan tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa pihak terkait telah menyalahgunakan kewenangannya termasuk penggunaan anggaran pemerintah daerah terkait program program yang terdapat dalam kartu tersebut., i3.ttd ttd ahmad fadli semadi muhammad alim ttd ttd arief hid hamdan zelda ttd ttd maria farida indrawi anwar usman panitera pengganti, ttd wiki budi wasit kelurahan@rais:fifadiemohon menemukan fakta hukum tentang terjadi mobilisasi honorer (kategori seluruh kota bima oleh wakil walikota kota bima pasangan calon nomor urut yakni dengan didahului mengadakan pertemuan untuk membahas tenaga honorer yang masuk kategori k2) kantor walikota bima pada tanggal april dan pada saat pidato, ir. h.m. rum meminta para honorer untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut pada saat pelaksanaan pemilukada, dalam acara yang dihadiri ir. h.m. rum sekda kota bima, drs. mustar kepala bkd, dan jajaran walikota bima. hadapan orang tenaga honorer kota bima ir. h.m. rum sekda kota bima) mengatakan bahwa setiap anggota yang tidak ikut pimpinan instansi masing masing silahkan mundur, bahwa selanjutnya pada tanggal april dari pukul sampai dengan pukul wita bertempat waruga nae convention hall, walikota kota bima kembali mengumpulkan seluruh angggota sekota bima. dalam acara yang hadiri oleh orang tenaga honorer dan drs. mustar landa kepala bkd, ir. h.m. rum sekda, beserta jajaran pegawai walikota bima, setelah selesai berpidato walikota bima gerais calon walikota bima memimpin yel yel lanjutkan, lanjutkan.!!!! yang sambil diikuti oleh seluruh yang hadir dalam acara tersebut: bahwa pasangan incumbent juga melibatkan lurah kalibaru, kecamatan dakota tarif ibrahim, bk, dengan cara menugaskan kembali orang tenaga honorer dan kemudian pada bulan april aula kelurahan kalibaru diadakan rapat koordinasi (tenaga honorer) yang dihadiri oleh lurah kalibaru, mutasi kepala kcd dakota, lalu suasana ip, dalam acara yang dihadiri oleh orang tersebut lurah kalibaru menyatakan agar semua tenaga honorer memilih pada walikota @rais pada pemilukada mana dalam acara tersebut dihadiri pula oleh gunjumas, salah satu tenaga honorer. selain itu lurah kalibaru hadapan camat dakota meminta agar setiap tenaga honorer yang datang mengajak isteri dan keluarganya untuk memilih nomor urut dalam pilkada bima bahwa pada bulan april lurah kalibaru mengumpulkan seluruh ketua (termasuk sdr. gunjumas ketua dan bendahara aula kelurahan kalibaru mana dalam pertemuan yang dihadiri oleh orang tersebut membentuk tim kemenangan burma manis tingkat lingkungan mana setiap ketua lingkungan diminta untuk menegur setiap orang yang luar tim burma manis setiap lingkungan yang dipimpinnya. terbukti kelurahan kalibaru nomor urut memperoleh suara paling banyak unggul jauh dibanding dengan pasangan lainseluruhdurasi,wifiada tanggal april kelurahan lampu, kecamatan rasanya timur dalam sebuah acara kampanye terbuka yang dihadiri oleh favour radja kepala badan penanggulangan bencana kota bima, bahwa pasangan calon nomor urut pada kunjungan kerja pada tanggal april kelurahan menggemari, kecamatan munda, dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh ratna sari dewi satpol kota bima, juri mantan pegawai pencatatan sipil, arif satpol pp, camat bunda, serif kepala pasar, fitri ariani guru sd, ahmad hasan alias koma kabid dinas pemakaman kota bima, fran pns pemkot bima, mahmud yusuf ketua kelurahan menggemari (guru sd) dalam acara kunjungan kerja tersebut menyampaikan visi misi mana sebagian besar mengenakan atribut partai pengusung pasangan calon nomor urut dalam acara tersebut gerais tidak mengenakan pakaian yang biasa dipakai dalam setiap kampanye. hal mana akan dikuatkan oleh farhan dalam persidangan nanti, bahwa mahmud yusuf mengkoordinir massa yang sebagian besar adalah pegawai negeri kota bima untuk menghadiri acara tersebut, bahwa pada tanggal april sejak pukul bertempat seroja kelurahan nae, kecamatan rasanya'e barat,melakukan kampanye luar jadwal. acara tersebut hadiri oleh drs. mujahidin, mm, kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, ir. st. jawab kepala dinas kebersihan dan tata kota, ichwanul muslimin lurah nae dan ir. kuwait pejabat dinas perikanan dan kelautan bima. hal mana merupakan pasangan calon nomor urut telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana rekomendasi bawaslu kota bima nomor rk panwaslukobi pk2 iv tanggal april bukti bahwa pada tanggal april kepala kelurahan jatiwangi kaharuddin sos, menggunakan kop kelurahan jatiwangi untuk mengundang seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat jatiwangi untuk menghadiri kunjungan kerja walikota dan wakil walikota bima pasangan calon nomor urut pada hari minggu april pukul wita lapangan sepak bola jatiwangi. mana dalam acara tersebut dijadikan sebagai ajang kampanye oleh pasangan calon urut nomor bukti pada tanggal april pada acara kunjungan kerja kelurahan rabangodu selatan, pada acara yang hadiri oleh setidaknya orang tersebut dihadiri oleh pegawai negeri sipil antara lain yaitu: drs. mujahidin kepala dinas sosial, nor abdul majid, s.h., m.h. kepala kesbanglinmas, ahmad hasan staff dinas kebersihan dan pertamanan, dr. samsudin ketua bappeda, drs. fahrruroji kepala bpbd kota bima, drs. hadirin: bukti video) bahwa pemohon. hal ini terjadi pada tanggal april kelurahan nae kecamatan rasanya'e barat, walikota dan wakil walikota bima yang merupakankota bima, meminta dukungan dalam pemilukada. kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh kepala kepala skpd kota bima dengan menggunakan mobil dinas. tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dan undang undang nomor32 tahun dan peraturan kpu nomor tahun yang diubah melalui peraturan kpu nomor tahun bahwa pemohon menemukan fakta, pasangan calon nomor urut pada tanggal april melakukan kunjungan masjid al'hidayah kecamatan dakota, lingkungan siaga kelurahan kalibaru kota bima, dengan mengatasnamakan kunjungan kerja pemerintah, sehingga tersebar undangan dalam rangka kehadirannya, mana dalam kehadirannya masjid tersebut memberikan sumbangan sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah), yang mana pertemuan tersebut dilakukan pada malam hari pukul wita: bahwa pemohon menemukan fakta,merupakan. (buktisaat pendaftaran pasangan calon nomor urut kpu kota bima dalam pilkada kota bima tahun kepala dinas perhubungan kota bima yang bernama ahmad foton memberikan uang sebanyak juta rupiah secara bertahap kepada hamzah ketua kusir bentuk sekota bima sebagai ongkos delman belur untuk seluruh anggota kusir bentuk yang ikut mengantarkan pasangan calon nomor urut sebagai bakal calon walikota bima dalam pilkada kota bima tahun bahwa keterlibatan secara aktif oleh kepala dinas perhubungan kota bima dalam upaya pemenangan calon walikota bima nomor urut tersebut sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. selain itu pemberian dana oleh kepala dinas perhubungan kepada hamzah sebanyak rp. (sepuluh juta rupiah) tersebut patut diduga bahwa @rais telah menggunakan dana apbd kota bima untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa tiga bulan sebelum pilkada kota bima dilaksanakan, murai memanggil hamzah ketua kusir bentuk sekota bima untuk menghadap rumah pribadi @rais. dalam pertemuan tersebut gerais meminta dukungan kepada hamzah sebagai ketua kusir bentuk sekota bima dengan menjanjikan akan memberikan ton 200kg beras kepada hamzah untuk dibagikan kepada seluruh anggota kusir bentuk sekota bima. selanjutnya hari kemudian hamzah kembali dipanggil kepala dinas perhubungan kota bima yang bernama ahmad foton dan menjanjikan akan memberikan buah motor merek honda kepada hamzah dan mortar soncolela dan uang rp. (sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh anggota kusir bentuk apabila burma pasangan calon urut menang dalam pilkada kota bima, namun faktanya sampai saat ini uang dan motor tersebut tidak pernah diberikan kepada hamzah, bahwa pasangan calon nomor urut dalam upaya memenangkan diri pada pemilukada kota bima telah melakukan money politik yaitu dengan cara membagi bagikan uang dan sembako dalam setiap acara kunjungan maupun acara sosialisasi lainnya, bahwadikemas dalam,tanggal mei pukul wita, muslim staff lurah kelurahan pado, kecamatan arsenal timur membagikan uang sembako berupa beras dan mie instant bungkus kepada human, landa dan suj'an sambil menyuruh agar pada saat pencoblosan mencoblos nomor urut terbukti perbuatan staff lurah tersebut mampu memenangkan pasangan calon nomor urut kelurahan pado, kecamatan rasanya timur, pada tanggal mei pukul kelurahan penanam, kecamatan raba, tim sukses pasangan calon nomor urut bernama ibu samu mendatangi bapak abdul kadir dengan memberikan kartu bebas dan uang sebanyak rp. dan mengatakan jangan lupa color nomor urut pada tanggal mei sara. jardin didatangi oleh seorang staf kelurahan dod yang bernama adnan yang mengaku sebagai tim burma manis dan memberikan uang sebanyak rp. dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran secara masif sebagaimana disebutkan atas (melibatkan hampir seluruh pns dan honorer kotamadya bima, juga incumbent secara masif melakukan kegiatan tersebut dibawah ini: bahwa selanjutnya, pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent invasi pasangan calon urut yang memenuhi unsur unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm), yaitu pembagian kartu bebasbahwa pasangan calon nomor urut cast incumbent dalam upayanya untuk memenangkan pilkada kota bima membagikan kartu bebas kepada para calon pemilih dalam pilkada kota bima yang didalam kartu tersebut ditulis, bahwa setiap pemegang kartu ini prioritas atas layanan bebas, yaitu berupadan telah menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan hari selasa, tanggal juni pukul wib, yang kemudian pemohon kembali menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, tanggal juni pukul wib, yang pada pokoknyabebas biaya kesehatan dasar biaya persalinan bebas biaya administrasi penduduk (kk, ktp, akta kelahiran dan akta nikah) bebas biaya pendidikan sampai smu smk sederajat bebas biaya bantuan hukum bagi masyarakat bebas biaya ambulance pemberian santunan kematian bahwa tindakan pasangan calon incumbent yang dengan kekuasaannya membuat kartu bebas tersebut kemudian dibagikan oleh pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pemilih sebagai alat kampanye pemenangan, dalam rentang waktu pada tanggal april sampai dengan tanggal mei (masa cuti kampanye) dan pada hari tenang yaitu tanggal mei sampai dengan tanggal mei padahal pada waktu waktu tersebut pasangan calon dilarang berkampanye dalam bentuk apapun. dalam pembagian yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut tersebut, melibatkan sdr skin, ketua kelurahan sumber, kecamatan rasanya timur, yang secara aktif melakukan pembagian kartu bebas ini kepada warganya, sambil memberikan kartu bebas skin juga memberikan uang kepada abdul rasyid dan meminta memenangkan pasangan calon incumbent, bahwa pembagian yang melibatkan jajaran kekuasaan tingkat juga terjadi pada tanggal mei pukul wita kelurahan kolo, kecamatan makoto. yakni sdr. umar noor ketua membagikan kartu bebas dan uang kepada seluruh warganya dan arifin warga dengan cara setiap warga dipanggil satu per satu rumahnya dan yang tidak mau datang datangi rumahnya sambil diminta untuk memilih nomor dalam pilkada kota bima hal mana juga akan kuatkan dengan keterangan sultan warga akibat dari pelanggaran tersebut terbukti mampu memenangkan pasangan calon nomor urut kelurahan kolo, bahwa modus incumbent dalam menggerakkan kekuasaannya melalui ketua juga terjadi pada tanggal mei pukul wita, dengan melibatkan sdr hairpin ketua kelurahan nae, kecamatan rasanya barat membagikan kartu bebas disertai dengan uang kepada seluruh warganya, ketika ditanyakan peruntukan kartu dan uang dimaksud jawab untuk mencoblos nomor hal mana akan dikuatkan dengan keterangan saksi syarifuddin dalam persidangan nanti. akibat pelanggaran yang melibatkan kekuasaan ketua tersebut terbukti mampu memenangkan pasangan calon nomor urut kelurahan kelurahan nae, kecamatan rasanya barat, bahwa pada tanggal mei pukul wita, zainuddin ketua kelurahan rite, kecamatan raba membagikan kartu bebas, uang dan rokok bungkus kepada sebagian besar warganya. hal mana akan dikuatkan dengan keterangan saksi syarifuddin dalam persidangan nanti. perbuatan tersebut terbukti mampu memenangkan pasangan calon nomor urut kelurahan kelurahan rite, kecamatan raba: bahwa pada tanggal mei pukul wita, masker ketua tim burma manis kelurahan rite) mengadakan rapat rumah maruf (guru stm negeri kota bima) rapat tersebut dihadiri orang, antara lain yaitu surya ketua tim @uma manis wilayah kecamatan raba, zainuddin ketua masker ketua siti rohani tenaga honorer kelurahan rite dan suaminya, mutasi kcd kehutanan kota bima. dalam rapat tersebut surya menyampaikan bahwa untuk memenangkan nomor urut maka biaya ongkos angkut hasil panen masyarakat kelurahan rite akan tanggung oleh tim @uma manis selain itu juga dibahas mengenai strategi pembagian kartu bebas pada hari sebelum pencoblosan: bahwa pada tanggal mei lebih kurang pukul wita, sirajudin sekertaris kelurahan rite, kecamatan raba) dan latif mantan kelurahan rite, kecamatan raba membagikan kartu bebas sambil menjanjikan sejumlah uang sehari sebelum pencoblosan akan diberi uang. perbuatan tersebut terbukti mampu memenangkan pasangan calon nomor urut tps kelurahan rite, bahwa untuk memastikan jumlah calon penerima kartu bebas yang akan dibagikan, tim pemenangan pasangan calon nomor urut terlebih dahulu mencatat identitas dan data pribadi setiap calon penerima kartu bebas dalam selembar formulir isian yang diterbitkan oleh burma manis centre (calon walikota wakil walikota), (bukti dan bahwa kartu bebas bagikan secara masif seluruh kecamatan dan kelurahan sekota bima dengan memberikan nomor kode tertentu sesuai dengan nama kelurahan tempat penerima, sebagaimana fakta berikut: ino| kelurahan kobe alat bukti kecamatan nanakoa pama barat |pa rica idomkp gx0x bukti pang dome pox bukti idola. yoon bukti wecamatanmpun kecamatanraba bnn bnn timur kode id.am.k.kd.xxxx bukti ket: am burma manis singkatan nama dari pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kota bima kelurahan. bahwa kartu bebas adalah sebagai bentuk money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana dinyatakan oleh gerais (calon walikota nomor urut dalam harian bima dompu tanggal mei yaitu kartu ini akan berlaku selama tahun depan. .? mana kabur bebas ini akan berlaku sampai dengan tahun jika pasangan calon nomor urut dinyatakan sebagai pemenang. selanjutnya kartu bebas yang sementara ini didanai dengan dana pribadi milik @rais dan arahan, sudah mulai berlaku sejak tanggal mei bukti dan bahwa sebagai bentuk realisasi diberlakukannya kartu bebas tersebut pada hari selasa tanggal mei tpu tempat pemakaman umum) kelurahan mande kota bima wakil walikota bima arahan menyampaikan telah memberikan santunan kematian kepada orang warga pemegang katu bebas masing masing rp. kepada warga kelurahan bina baru, warga kelurahan saraf dan warga kelurahan mande, bukti dan bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan pasangan urut nomor selaku incumbent yang memiliki kemampuan untuk menggerakan pejabat struktural dibawahnya seperti kepala kepala dinas dan pns pns yang selalu mendampingi pasangan calon nomor urut setiap kunjungan kerja yang nyata nyata digunakan sebagai ajang kampanye pemenangan nomor urut dalam pemilukada bima serta diikuti adanya perintah dari lurah yang mengumpulkan pegawai honorer k2) dan ketua ketua dan selanjutnya memerintahkan agar para ketua untuk membujuk warganya agar memilih nomor urut dalam pemilukada bima mana hal tersebut juga dibarengi dengan pembagian karu bebas, menurut pemohon telah memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut sampai dengan suara sah. kemenangan pasangan calon nomor urut dalam satu kali putaran pada pemilukada kota bima yang melibatkan kekuasaan sebagai mesin pemenangan telah mencederai keadilan demokrasi masyarakat bima pada khususnya, sehingga cukup beralasan bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan kepada memohon agar dilaksanakan menyelenggarakan pemungutan suara ulang seluruh tps se kota bimamemerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kota bimmenyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat keputusan kpu kota bima nomormemerintahkan kepada memohon melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps se kota bim kota dan wakil walikota bima tahun tingkat kota bima oleh komisi pemilihan umum kota bima, tertanggal mei bukti fotokopibukti fotokopi surat keputusan kpu kota bima nomor18ukti fotokopi keputusan kputahunpembagian sembako dusun bonto kelurahan kolo kota bima,kampanye luar jadwal dan melibatkan pns, dan menggunakan fasilitas pemerintah daerah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut h.m. gerais abidin dengan arahan abidin, tertanggal april bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kota bima nusa tenggara barat nomor rk panwaslukobi pk2 v tertanggal mei bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kota bima nomor rk panwaslukobi pk2 v tentang penerusan pelanggaran pidana pns dan kampanye rapat umum terbuka pasangan burma manis lapangan memahami, mei bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kota bima nomor rk panwaslukobi pk2 v tentang kasus dpt kelurahan kalibaru, kecamatan dakota, kota bima, mei bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kota bima nomor rk panwaslukobi pk2 v tentang kampanye tatap muka dan dialog pasangan h.m. durasi abidin dengan h.a rahman abidin yang menggunakan kata kata yang tidak sopan sales, kecamatan saraf, kota bima, april bukti formulir kartu burma manis atas nama harus haris, yang beralamat dusun mahajirin kelurahan panggil, kecamatan munda kota bima, bukti formulir kartu @uma manis atas nama nurani, yang beralamat kelurahan sambilan, kecamatan munda kota bima: bukti kliping koran harian bima dompu, terbit rabu, mei bukti kliping koran harian pagi times, terbit rabu mei bukti kliping koran: stabilitas edisi jumat, mei bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan dakota, kelurahan melayu: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan dakota, kelurahan kolo: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan dakota, kelurahan kalibaru: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan dakota, kelurahan jatiwangi: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan tanjung: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan waruga: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan dara: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan pane: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan nae: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya barat, kelurahan saraf: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan panggil: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan sambilan: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan mande: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan sadis, bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan santi: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan lewirato: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan penata'l: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan matakando, bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan monggonao, bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan munda, kelurahan menggemari: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan penjaga: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan rite: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan toko: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan penanam: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan kendo: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan rabangodu utara: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan rabangodu selatan: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan font: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan rabadompu barat: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan raba, kelurahan rabadompu timur: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya timur, kelurahan kode: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya timur, kelurahan lampu: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya timur, kelurahan fo'o: bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya timur, kelurahan nunggu, bukti fotokopi contoh kartu burma manis bebas kecamatan rasanya timur, kelurahan selama: bukti tanda bukti penerimaan laporan panas nomor panwaslukobi lp pk.iiv tertanggal mei bukti tanda bukti penerimaan laporan panas nomor panwaslukobi lp pk.iiv tertanggal mei bukti fotokopi surat undangan nomor jtw iv tertanggal april yang dibuat oleh kepala kelurahan jatiwangi: bukti fotokopi surat bawaslu kota bima nomor pk2 panwaslukobi bukti kliping koran harian pagi times, terbit rabu mei bukti fotokopi formulir tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atas nama jepara amin dan djohan doyo: bukti fotokopi surat keputusan nomor a sk om ! tentang pengangkatan tim pemenangan pasangan burma manis pada pilkada kota bima yang menetapkan sdr. gunjumas sebagai tim pemenangan pasangan burma manis pada pilkada kota bima tertanggal maret bukti fotokopi surat panggilan tugas nomor kelurahan kalibaru tertanggal januari bukt: bukti p 60orekapitulasi temuan nik ganda, nik manual dan tanpa nik ganda) tingkat kecamatan kota bima, bukti rekapitulasi temuan nik ganda, nik manual dan tanpa nik ganda) tingkat kelurahan kota bimbima tahun bukti fotokopi lampiran berita acara pernyataan deklarasi pemilukada damai pasangan calon peserta pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun bukti video kunjungan kerja walikota bima kelurahan penjaga, kecamatan bima pada bulan maret bukti video kunjungan kerja walikota bima kelurahan rabangodu selatan, kecamatan munda, kota bima, bukti video pelanggaran kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal april kelurahan lampu, kecamatan rasanya timur, kota bima, bukti kupon timses burma manis, bukti dpt kota bima: untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ali imrsaksi selaku tim sukses pemohon, pasangan calon nomor urut telah membagikan kartu bebas biaya dengan menjanjikan sesuatu, pemegang kartu bebas biaya akan mendapat prioritas dilayani sesuai janji kartu tersebut, sebelum kartu bebas biaya dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut terlebih dahulu melakukan pendaftaran kartu dengan pengisian formulir: saksi melaporkan hal ini bawaslu kota bima dan sejauh ini belum ada kelanjutan dari laporan tersebut, saksi menemukan adanya dpt ganda, nik manual, dan tanpa nik per kelurahan. kecamatan dakota, dpt ganda, nik manual, dan tanpa nik sejumlah dan sudah dilaporkan bawaslu namun tidak ada tindak lanjut: saksi sudah beritahukan kpu kota bima perihal adanya pemilih ganda tapi tidak ada respon, itu sekitar yaitu kelurahan melayu, jati baru, dan lewirato, diterima komisioner kpu kota bima bernama firman. kpu tidak mampu melakukan identifikasi pemilih ganda kelurahan. mereka hanya mampu identifikasi kelurahan saja, lainnya belum mampu diidentifikasi, saksi banyak terima laporan tingkat kelurahan, penyebaran kartu seluruh kelurahan dan seluruh tps. terkait kode, setiap kelurahan ada kode, sarjana saksi selaku wakil ketua tim burma manis kelurahan rite, kecamatan raba, kota bima, saksi melihat pada selasa, mei ada pertemuan tempat ma'ruf selaku pns sekaligus tim sukses @uma manis, yaitu dia mengundang anggota tim burma manis. acara dihadiri orang, yaitu sirajudin selaku sekretaris latif selaku mantan ketua marun selaku hansip kelurahan rite, masker selaku ketua dan zainuddin selaku ketua pertemuan tersebut membahas bagaimana cara mendistribusikan lembar kartu dan sudah terbagi semua, ketua tim sukses burma, serta, yang akan menerangkan sistematika pembagian kartu masyarakat, saksi hanya ikut musyawarah tapi tidak ikut membagi: yang membawa lembar kartu adalah surya selaku ketua tim kecamatan dibagikan tim kelurahan rite, masing masing ketua sudah mendata yaitu antara sampai orang. yang hadir pada saat itu sebanyak orang, sehingga setiap orang dikasih s.d. kartu tergantung jumlah penduduk nya, sultan age pada mei pukul saksi diundang ketua kelurahan kolo, kecamatan dakota, kota bima, bernama umara noor rumah yang bersangkutan dan disadari formulir untuk mendapatkan kartu dan saksi mengisinya kemudian dapat penjelasan bahwa kartu itu dapat dipergunakan selama tahun jika pasangan menang pilkada. kartu itu kemudian diserahkan saksi beserta uang ribu, depan rumah ketua ada sekitar orang yang terdiri dari warga dan bahwa umara noor adalah tim sukses sekaligus guru honorer sdn kota bima: syafruddin pada sabtu, mei pukul saksi didatangi sirojuddin, pegawai honorer lintas kota bima, kemudian dia memberikan kartu dan uang ribu kepada saksi padahal saksi tidak isi formulir. dia berpesan bahwa kartu ini akan berguna jika dapat musibah, saksi tinggal datang saja kantor walikota, mereka akan bantu, kartu ini berlaku lima tahun jika menang, makanya saksi harus mencoblos om, saksi mencoblos nomor abdul rasyid saksi didatangi pak krim, ketua kelurahan sumber: saksi diberi kartu dan uang ribu serta diminta mencoblos nomor saksi mencoblos nomor saksi tidak isi formulir, syarifuddin pada sabtu, mei pukul wib, saksi diundang rumah pak kelurahan nae bernama pak akhirudin, dan diberikan kartu serta uang ribu, saksi mencoblos tps dan yang menang sekitar lebih dari suara, gunjumas pada bulan april ada rapat koordinasi tentang honorer tetap kategori aula kelurahan jati baru. pembicaraan pak lurah, dia katakan bahwa harus perjuangkan nasib sendiri sendiri dan dia mengatakan supaya memilih quraisy, saksi memilih sekaligus tim am: kelurahan jati baru ada dengan rincian sukarela dan k2: zulkifli saksi adalah k2, berusia tahun: sebanyak diundang walikota serta sekda kota bima untuk mendengarkan penyampaian hasil keputusan yaitu agar seluruh mendukung quraisy menjadi calon walikota untuk periode kedua, pertemuan itu terjadi pada april halaman depan kantor walikota bima, pada april kejadiannya sama dengan tanggal april, yang hadir lebih kurang sama yaitu yang datang walikota, wakil walikota, dan kepala bkd. oleh walikota, sekda kota bima, dan bkd kota bima, saksi diberi ketegasan agar memilih am: hadi sekitar maret ada kunjungan kerja walikota bima kelurahan penjaga, kota bima, kecamatan raba, pada saat itu saksi lihat sambutan rakyat luar biasa dengan yel yel hidup dan lanjutkan, pada maret sudah pendaftaran tapi belum ada nomor urut, saat sambutannya, walikota meminta restu kepada masyarakat penjaga untuk mendukung dia agar dapat menjadi calon kedua kalinya. dia bangga kepada masyarakat setempat yang tidak pernah minta proyek walikota: setelah memproklamirkan diri resmi mencalonkan diri masyarakat penjaga, dia berjanji bahwa tidak terlalu lama akan realisasikan sebagian gang akan diaspal, saksi tidak tahu siapa yang membuat acara tersebut, ada spanduk dukungan untuk am, dan dihadiri aparat pemerintah daerah yaitu asisten il, asisten iii, kadis sosial, kadis kesbanglinmas, dll, dan protokol bernama ali achmad, pd. selaku pengawas pendidikan: ada juga tokoh masyarakat sekaligus kepala sdn kota bima yang memberi sambutan yaitu drs. syarifuddin ja'far: eric irawan kunjungan kerja walikota kelurahan rabangodu selatan, kecamatan raba dilaksanakan pada april kunjungan kerja digelar sekaligus silaturahim dengan seluruh masyarakat. saat itu terpampang baliho bergambar calon walikota bima dan wakil walikota bima nomor urut selain baliho, ada sekitar masyarakat kelurahan rabangodu selatan hadir lokasi itu menggunakan atribut burma manis dan saat sampaikan sambutannya, antara keduanya selalu agungkan tangan tiga jari. mereka meminta doa dan dukungan dari masyarakat yang hadir agar bisa kembali mendukung pasangan incumbent, farhan saksi selaku tokoh pemuda lingkungan manggameci: walikota bima melakukan kunjungan kerja pada april kelurahan menggemari: saksi melihat pengurus dan mengajak masyarakat setempat menyambut kedatangan walikota sekitar pukul dan ada masyarakat memakai atribut am: jumlah yang hadir lebih dari orang. saat itu juga ada pns hadir, diantaranya mahmud, pd. selaku ketua menggemari, sekretaris, salahudin beserta istri, dan satpol beserta ratna sari dewi dan samsudin, mansyur pada mei sekitar pukul saksi diberi surat undangan oleh orang yang tidak dikenal untuk hadir kantor camat munda dalam rangka menerima bantuan dari walikota kecamatan tersebut berupa beras, gula, dil, saksi diberitahu oleh lurah supaya memilih nomor sri rohayuningsih saksi mendengar dari staf pns kota bima yang meminjam speaker al ubudiyah mengumumkan ada rombongan walikota melakukan kunjungan kerja tempat tersebut pukul pagi, rombongan lewat depan rumah saksi dan memberikan amplop berisi uang kepada saksi dan juga tetangga saksi, sebanyak ribu. dia katakan ini buat anakmu kemudian rombongan walikota lainnya mengatakan jangan lupa pilih nomor saksi pilih dan tps rabadompu menang dengan suara, yang lainnya bawah suara, abdul kodim pada13 mei pukul pagi, saksi didatangi ibu syamsiah selaku pns penanam, ibu tersebut memberikan kartu untuk saksi sekeluarga dan bilang jangan lupa color nomor urut serta memberi uang sebanyak ribu, arifin pada mei pukul saksi diundang ketua bapak umara noor, untuk mengisi formulir, kemudian saksi menerima kartu dan uang ribu dengan pesan jangan lupa mencoblos nomor saksi mencoblos nomor urut hamzah saksi adalah ketua kusir bentuk: saksi dipanggil oleh @rais untuk datang rumahnya dan mendukung gerais menjadi walikota untuk kedua kalinya, rumah gerais, saksi bertemu kepala dinas perhubungan bernama toni, oleh gerais, saksi diminta mendatangkan sekitar pengemudi bentuk dari bentuk yang ada kota bima untuk memeriahkan gerais mendaftarkan diri kpu: gerais menjanjikan ada beras ton untuk dibagikan kepada kusir dan masyarakat sekitar kampung saksi, toni serahkan uang juta kepada saksi untuk ongkos transportasi kusir bentuk yang memeriahkan pendaftaran gerais, setelah pulang dari memeriahkan pendaftaran walikota kantor kpu, saksi bersama sama bentuk yang lain lapangan bima. kemudian saksi membagikan kepada masing masing kusir bentuk sebanyak ribu, selain oleh saksi, sebanyak juta juga dibagikan oleh anak buah tony, salah satunya bernama yasin, dua tempat yaitu sambilan dan penanam: toni bilang ada uang juta lagi untuk ketua dan pengurus serta anggota bentuk. selain itu juga ada sepeda motor yang dijanjikan untuk saksi, bahwa baik uang juta, sepeda motor, maupun beras ton yang dijanjikan belum diterima saksi, saksi mendapatkan kupon dari toni sebanyak lembar untuk menerima beras ton gerais: saksi dapat kartu burma manis, junaidi saksi adalah pencari dana masjid: pada april masa kampanye, saksi melihat rahman abidin menyerahkan bantuan sebanyak juta masjid al hidayah siaga, kelurahan kalibaru, kecamatan dakota, bantuan yang berupa buku rekening berisi juta atas nama masjid tersebut diberikan melalui ketua masjid, bahwa penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh tarif selaku lurah jati baru, assad selaku ketua rw, mukhtar selaku ketua rt, agus selaku sekretaris masjid, dan tokoh tokoh agama yang lain, wakil walikota tidak bilang apa apa, cuma serahkan bantuan saja, agus dwi hermawan saksi adalah sekretaris masjid al hidayah, saksi membenarkan keterangan junaidi: saksi juga ada tempat, bantuan diberikan setelah sholat isya, firdaus bahwa gerais abidin mengatasnamakan walikota bima beserta rahman abidin selaku wakil walikota bima melakukan kunjungan kerja pada hari minggu, april pukul wib, lapangan bola, kelurahan jatiwangi, dihadiri sekitar orang yang terdiri dari masyarakat setempat, tokoh agama, beberapa pns kota bima, lurah, rt, rw, hadirin dari kantor catatan sipil, dan fachrurroji kepala bencana alam), kedatangan walikota tersebut untuk menghadiri undangan resmi dari lurah kelurahan jatiwangi, dalam kunjungan kerja tersebut, walikota dan wakil walikota melakukan orasi politik yang isinya yel yel pasangan calon nomor dan ajakan kepada masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan dua bersaudara, serta pembagian kupon berhadiah, saksi hadir dalam acara tersebut, acara tersebut dikelilingi semua atribut partai pengusung yaitu baliho dan hampir semua masyarakat memakai kaus nomor urut suj'an pada sabtu, mei ada staf kelurahan kode bernama muslim datang rumah saksi dan meminta saksi datang rumahnya, rumah muslim sudah ada dua orang tua duduk. selanjutnya muslim membagikan sembako kepada saksi dan kedua orang tua tersebut, masing masing terdiri beras dan bungkus supreme dengan pesan agar memilih nomor saksi tidak mendapat kartu @uma manis: jardin pada sabtu, mei pukul wib ada staf kelurahan dod bernama adnan datang rumah saksi dan membawa satu kretek plastik berisi sembako yaitu beras, bungkus supreme, secret susu, susu dengan pesan agar memilih nomor saksi memilih pasangan calon nomor urut saksi tidak dapat kartu burma manis, arman saksi tinggal rt. kelurahan rite, kecamatan raba, pada jumat, mei pukul wib, guru stm kota bima bernama makruf datang rumah saksi dan memberikan paket sembako yang berisi beras, gula, kaleng susu, dan bungkus rokok dengan berpesan agar memilih nomor bahwa kejadian tersebut pada masa tenang: saksi tidak dapat kartu @uma manis, ramah saksi tinggal kecamatan rasanya timur: pada tanggal mei pukul lingkungan kelurahan sumber, kecamatan rasanya timur, kota bima, saksi bersama warga yang pada saat itu sedang masak memasak untuk persiapan kampanye pasangan suri, didatangi ruslan alias para usman dan mengancam kepada beberapa tim sukses dari beberapa pasangan calon walikota yaitu kidman timses baru), imran timses suri), dan rijal timses versi), apabila burma jalan maka rumah mereka akan dibakar: saksi tidak diancam hanya mendengar: kelurahan saksi, burma menang: taufik membenarkan kesaksian ramah: saksi ada tempat kejadian, saksi mengenal ruslan sebagai salah satu tim sukses partai pengusung pasangan calon nomor urut yaitu pdi perjuangan: saksi dan ruslan tinggal yang sama, lingkungan saksi yang menang am:dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili bahwa menurutermohonan pemohon bagian iv. pokok pokok permohonan pada poin halaman disebutkan bahwa penetapan rekapitulasi hasil perh.m. gerais abidin dan h.a. rahman abidin, se. sebanyak (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau unggul selisih suara sebanyak (delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga)lebih lanjut, pada polita poin halaman pemohon mengungkapkan bahwa pemungutan suarpada polita poin sampai dengan poin pemohon mengungkap fakta fakta hukum tentang proses pelaksanaan pemilukada kota bima yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa memperhatikan uraian poin sampai dengan poin atas, dikaitkan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) mahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana uraian pada poin sampai dengan poin atas, memohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran pelanggaran dimaksud, sebab menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubahpermohonan pemohon kabur abscuur libelbimmemperhatikan polita permohonan pemohon mulai halaman sampai dengan halaman tidak terdapat satu pun uraian mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, juga tidak terdapat dalam petit adanya permohonan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, lebih lebih lagi sama sekali tidak ada uraian mengenai hasil perhitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon sebagaimana dikehendaki olehermohonan pemohon lebih banyak meng elaborasi peristiwa peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran oleh pemohon. bahwa oleh karena permohonan pemohon ternyatamelainkan hanya meminta supaya didan juga supaya dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikattidak juga memuat permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. maka permohonan pemohon tersebut dapat diskualifikasi sebagai permohonan yang tidak lengkap dan tidak jelas atau dengan kata lain merupakan permohonan yang kabur (obscure). bahwa tidak jelasnya atau kaburnya permohonan pemohon terlihat pada bagian petit, mana pada petit poin pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi supaya menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikatpadahal polita permohonan pemohon pada halaman bagian iv. pokok pokok perkara poin menyebutkan bahwasementara ituma sekali tidak disinggung, namun malah pemohon meminta supaya keputusan kpu kota bima tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat. bahwa selain itu pada petit poin pemohon memohon supaya mahkamah konstitusi memerintahkan kepada memohon melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps se kota bima, padahal apabila diperhatikan polita permohonan pemohon, pemohon hanya menyinggung masalah daftar pemilih yang ada tps kelurahan kalibaru kecamatan dakota sebagaimana terlihat dalam polita permohonan pemohon pada poin sementara itu pemungutan suara tps lainnya sama sekali tidak disinggung, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara polita dan petit permohonan pemohon. dalam pokok perkara bahwa semua yang terurai dalam eksepsi rdasarpasangan calon walikota dan calon wakil walikota bima yang memenuhi syarat sebagai peserta pemiluartini dan muhammad rum, sh. h.m. @keputusan komik pemilihan umum kpu) kota bima nomor pts kpu kota tanggal maretiartini dan muhammad rum, sh. h.m. @getelah ditetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut jumlah nama pasangan calon perolehan prosentase suara junaidi ismail, se. dan mustahil ikatan, se. ir. rr. sesi wiedhiartini dan muhammad rum, sh. h.m. gerais abidin dan h.a. rahman abidin, se. subhan h.m. nur, sh. dan muhammad riza, se.mm mm. dan drs. h.m. natsir, mm. total bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)memohon telah menetapkan calon terpilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun yakni pasangan calon nomor urut h.m. gerais abidin dan h.a. rahman abidin, se. dengan perolehan suara sah sebanyak (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara dengan prosentase sebesar yo. bahwa berdasarkanptsdan diubah lagi dengan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota bima nomor pts kpu kota tanggal februari tentang perubahan keduamemohon telah menetapkan tahapan pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun sebagai berikut: tahap persiapan meliputi: aa. penyusunan program dan anggaran pemilu walikota dan wakil walikota bima. orientasi komparatif penyelenggaraan pemilu walikota dan wakil walikota bima penetapan keputusan kpu kota bima terkait non tahapan, tahapan dan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan. pembentukan pengangkatan dan pelantikan ppk dan pps. pembentukan pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih ppp). rapat kerja kpu kota bima dengan ppk dan pps. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu walikota dan wakil walikota bima. sosialisasi informasi pendidikan pemilih. menerima pemberitahuan dprd kota bima kepada walikota dan wakil walikota bima dan kpu kota bima mengenai berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota bima. rapat koordinasi kpu kota bima dengan pelaksana pemilu walikota dan wakil walikota bima tingkat ppk pps dan kpps. tahap pelaksanaan meliputi: pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih. pencalonan. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dang penghitungan suara berdasarkan norma, standar prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh kpu. kampanye. pemungutan suara dan penghitungan suara. tahap penyelesaian. pelantikan dan pengucapan sumpah janji walikota dan wakil walikota bimadelapan isu utama permohonan pemohon yang menyangkut memohon sebagai berikut: bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut h.m. @rais abidin dan h.a. rahman abidin sebanyak (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja (polita poin dan memohon melaksanakan tahapan pemilukada kota bima telah nyata nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut mulai dari dari penetapan dpt yang bermasalah (polita poin memohon secara sengaja menggunakan daftar pemilih tetap dpt)) bermasalah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kota bima tahun mana terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih kelurahan kalibaru kecamatan dakota tps masih banyak yang bermasalah dan berpotensi merugikan perolehan suara masing masing pasangan calon (polita poin memohon telah menetapkan (seratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) pemilih dalam dpt padahal sesuai dengan temuan pemohon seharusnya jumlah yang layak untuk ditetapkan dalam dpt adalah sebanyak (sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan) pemilih (polita poin memohon tidak memberikan kartu undangan pemilih dalam pelaksanaan pemilukada kota bima (polita poin memohon telah mensahkan tandatangan tempel atas dukungan masyarakat kepada salah satu bakal calon perorangan (polita poin memohon telah melanggar aturan menyangkut pemberian waktu pemasangan alat peraga kampanye (polita poinkepada bawaslu kota bima (polita poi (polita poin bahwa selanjutnya memohon akan menjawab delapan isu utama permohonan pemohon yang menyangkut memohon atas sebagai berikut: mengenai dalil pemohon dalam polita permohonan poin dan tidak benar memohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan selaku penyelenggara pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, karena memohon telah menyelenggarakan pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan tetap menjaga netralitas memohon sebagai penyelenggara. lagi pula pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak dapat menunjukkan yang secara jelas dan tegas mengenai wujud tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan seperti apa yang dilakukan oleh memohon untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut sehingga mengenai hal ini telah kami kemukakan sebagai bagian dari eksepsi memohon yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara. mengenai dalil pemohon dalam polita permohonan poin dan memohon dapat menerangkan bahwa memohonsesuai berita acara nomor tanggal oktober bukti selanjutnya terhadap dp4 tersebut dilakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih oleh panitia pemungutan suara pps) dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang melaksanakan tugasnya mulai tanggal november sampai dengan tanggal februari dan dilakukan pengesahan daftar pemilih sementara dps) pada tanggal februari selanjutnya daftar pemilih sementara dps) diumumkan sejak tanggal disahkan sampai dengan tanggal maret untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak pihak terkait untuk perbaikan. dari hasil pengumuman dps diperoleh perbaikan berupa penambahan pemilih yang memenuhi syarat yang belum terdaftar. pada tanggal maret dilakukan pengesahan daftar pemilih tetap dpt) oleh panitia pemungutan suara pps) dan pengumumannya mulai tanggal maret sampai dengan tanggal maret selanjutnya pada tanggal sid maret dilakukan penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar memohon dengan dihadiri oleh tim kampanye masing masing pasangan calon, termasuk tim kampanye pemohon bukti terhadap daftar pemilih tetap dpt) dan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak pemohon. mengenai dalil pemohon dalam polita poin memohon dapat menjelaskan bahwa benar terdapat calon pemilih sebanyak (seratus lima belas) orang yang lupa di entri datanya oleh petugas, namun kemudian ketua pps kelurahan kalibaru menyelesaikan masalah tersebut dengan menerbitkan surat ketua pps kelurahan kalibaru pps jb v tanggal mei perihal rekomendasi pembagian model c6 kwk.kpu bukti yang merekomendasikan (seratus lima belas) calon pemilih tersebut supaya dapat menggunakan hak pilihnya dan oleh petugas tps kepada yang bersangkutan telah diberikan formulir c6e kwk.kpu. bahwa tindakan ketua pps kelurahan kalibaru tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum kpu) tahun tentang perubahan atasmengenai dalil pemohon dalam polita poin dalam pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota kota bima, pemilu gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara barat dan pemilu bupati dan wakil bupati lombok timur untuk efesiensi anggaran tidak diadakan kartu pemilih melainkan cukup dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir model c6 kwk.kpu) yang ditunjukkan oleh pemilih kepada petugas kpps pada saat datang tps untuk menggunakan hak pilihnya. penggunaan katu pemilih tidak menjadi mutlak adanya, sebab dengan adanya keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu x tanggal maret bagi: menunjukkan ktp dan kartu keluarga kk) yang masih berlaku atau nama sejenisnya. penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan tempat pemungutan suara tps) yang berada rt selain itu tindakan memohon tidak mengadakan kartu tanda pemilih didasarkan kepada surat edaran komisi pemilihan umum kpu) republik indonesia nomor kpu ! tanggal januari perihal penjelasan kartu pemilih dalam pemilukada bukti bahwa terkait dalil pemohon dalam polita poin memohon telahyang menetapkan (tujuh) pasangan calon walikota dan wakil walikota bima, salah satunya adalah pasangan ir. hj. rr. sesi wiedhartini dan muhammad rum, sh. yang mendaftar diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bima melalui jalur perseorangan. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal juli telah diberikan peluang bagi setiap orang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan. keputusan mahkamah konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan komisi pemilihan umum kpu) republik indonesiadasarkan peraturan komisi pemilihan umum kpu) republik indonesia nomor tahun danasangan calonkan perseorangan dalamkptbima nomor urut yang memenuhi syaratjunctoahwa pasangan calon peserta pemilukada kota bima berdasarkanadalah sebagai berikut feri sofyan, sh. dan iskandar zulkarnain, st., sc. ' ) | pasangan calonkan perseorangan dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun bukti telah dilakukan verifikasi terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota bima ir. hj. rr. sesi wiedhiartini dan muhammad rum, sh. dan telah dinyatakan memenuhi syarat. selanjutnya memohonhadap keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota bima nomor pts kpu kota tanggal maret tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, termasuk dari pemohon sendiri. mengenai dalil pemohon dalam polita poin tidak benar memohon telah. mengenai dalil pemohon dalam polita poin memohon memang tidak segera memberikan salinnamun mengenai isi berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon oleh komisi pemilihan umum kpu) kota bima tertanggal maret diberitahukan kepada pasangan calon yang memenuhi syarat sesuai surat komisi pemilihan umum kpu) nomor kpu kota tanggal maret bukti dan juga diumumkan secara luas melalui media massa selama (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. mengenai dalil pemohon dalam polita poin tidak benarsesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan pelaksanaannya dengalah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaanadalah pada saat pemungutan dan penghitungan hasil suara tps, ppk dan kpu kota bima berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan dihadiri oleh masing masing saksi dari pasangan calon tanpa ada yang mengisi formulir keberatan (model c3.kwk.kpu). pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun didasarkan pada tahapan tahapan sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor15 tahun tentang penyelenggara pemilihan umum.if dengan intimidasi dan money politics yang bisa mempengaruhi perolehan suara pemohon.calon nomor urut dengan perolehan suara sebanyak (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar y4, sementara pemohon sendiri sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua hanya memperoleh suara sebanyak (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara atau sebanyak. berdasarkan segala uraikan atas, memohon.juni sebagai berikut:desember bukti fotokopi keputusan kpu kota bima nomor pts kpu kota tanggal februari bukti fotokopi surat kpu kota bima nomor kpu kota tanggal oktober bukti fotokopi berita acara nomor tanggal oktober bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota bima nomor pts kpu kota tanggal desember bukti fotokopi surat ketua kpu kota bima nomor tertanggal desember bukti t 7aomisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota tanggal maret bukti fotokopi undangan nomor kpu kota tanggal maret bukti fotokopi berita acara nomor ba ! ditandatangani oleh seluruh komisioner kpu kota bima. serta: fotokopi daftar hadir rapat hari jum'at tanggal maret acarafotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur ntb pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun untuk kecamatan dakota, kecamatan rasanya barat, kecamatan raba, kecamatan munda, kecamatan rasanya timur, bukti fotokopi surat ketua pps kalibaru nomor pps jb v tanggal mei bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor ptsdesember bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kota tansalinan sertifikat hasil penghitungan suara pps kelurahan kalibaru, kecamatan dakota, kota bima, bukti fotokopidakota, buktifotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kota tanggal mei bukti fotokopi surat edaran komisi pemilihan umum kpu) nomor kpu tanggal januariidrus mahmud saksi mencatat dpt dengan bahwa banyak yang lapor tidak mendapat saksi kemudian melapor pps dan oleh pps semua kekurangan tersebut dibuatkan kekurangannya, salam saksi adalah ketua pps kelurahan jati baru, kecamatan dakota, kota bima: berdasarkan laporan dari ketua kpps, tps jati baru tidak terdapat pemilih dalam dpt. terhadap hal tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan dalam dpt, dpt tambahan, dps, dan dp4. mulai dari dpt, dpt tambahan, maupun dps memang tidak ada, tapi ada dalam dp4. setelah itu, saksi langsung melakukan konfirmasi dengan kpu kota bima. menurut ketua atau anggota kpu, berdasarkan ketentuan kpu nomor tahun menyatakan bahwa kalau ada pemilih dalam dp4, ketua pps menerbitkan model dengan nama terlampir. sehingga kepada pemilih tersebut dikeluarkan dan oleh saksi langsung diserahkan kepada ketua kpps, tps supaya dibagikan kepada pemilih sejumlah tersebut, agus salim membenarkan keterangan saksi salam: rapid rosyidi saksi adalah operator dpt pemilukada kota bima: saksi membantah keterangan saksi pemohon mengenai tidak ad, kemudian saksi langsung konfirmasi pps yang terdapat pemilih ganda tersebut: bahwa mereka membenarkan adanya pemilih ganda tersebut kemudianmenimbang bahwa pasangan calon nomor urut atas nama durasi abidin dan rahman abidin, s.e. selaku pihak terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada hari senin, juni yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi tentang permohonan pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan setelah pihak terkait mempelajari secara seksama dalil dalil serta keterangan saksi saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh pemohon maka kami berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi unsur yang mengandung materi sengketa pemilukada suatu sebagaimana karena mempertimbangkan ketentuan yang menyatakan bahwa,wajib menjadii tertanggal juni pihak terkaiti tertanggal juniwalikota dan wakil walikota bima. sebagai dasar permohonan pihak terkait untuk tidak diterimanya permohonan pemohon oleh yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut15bimapenghitungan suara yang benar menurut pemohon, memperhatikan pada ketentuan dan huruf.baik dalam polita maupun petit permohonannya. bentuk permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat yang diajukan oleh pemohon dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohonyang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilukada kota bimaota bima berlangsung dan ditetapkan pada hari selasa, tanggal mebima kota tertanggal mei sehingga hitungan (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari rabu, mei hari kedua: kamis, mei dan hari ketiga jatuh pada hari jumat, mebima tersebut oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal mepemohotelah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang memainoleh komisi pemilihan umum kota bima dan keputusan komisi pemilihan umum kota bima nomor pts kpu kota tertanggal mei tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu umum walikota dan wakil walikota bimatennohon,pihak terkait uraikan dalam eksepsi memakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dan keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini. bahwa pada prinsipnya pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh pihak terkait(enam) issue utama permohonan pemohon yang menyangkut memohon sebagai berikut: bahwa pemohon mempermasalahkan kunjungan kerja walikota dan wakil walikota yang dianggap sebagai kampanye luar jadwal dan mobilisasi pns yang dilakukan oleh gerais abidin dan rahman abidin sebagaimana yang tertuang dalam dalil dalil pemohon pada pokok pokok permohonan poin poin poin15, poin poin poin poin poin dan poin hal ini senada dengan kesaksian saksi saksi pemohon pada tanggal juni saksi saksi tersebut bernama hadi, eric irawan. dan farhan yang memberikan kesaksian tentang kunjungan kerja yang ten'adi kelurahan penjaga, kelurahan rabangodu selatan dan kelurahan menggemari. bahwa pemohon dalam dalil dalilnya dan keterangan saksi saksinya menuduh bahwa pasangan calon nomor urut umt telah memobilisasi dan meneriakkan yel yel burma manis serta kata lanjutkan pada pertemuan walikota dan wakil walikota dengan seluruh tenaga gedung waruga na'e kota bima, sebagaimana tertuang dalam polita pemohon poin poin poin dan poin begitu juga dengan kesaksian saksi saksi pemohon yang bernama zulkifli dan gunjumas dimuka persidangan pada tanggal juni yang menerangkan tentang anggapan saksi saksi bahwa telah terjadi mobilisasi untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pemohon menuduh pasangan calon nomor urut melakukan money politik dengan membagi bagikan uang, dan sembako kepada para pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok pokok perkara permohonannya poin poin poin poin dan poin begitu juga dengan kesaksian saksi saksi pemohon dimuka persidangan tanggal juni yang bernama mansyur, sri rohayuningsih dan abdul kadir masing masing kantor kecamatan munda dan kelurahan rabadompu barat dan kelurahan penanam. bahwa pemohon menuduh pasangan calon memanfaatkan apbd untuk memenangkan pasangan calon nomor urut sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon poin poin dan poin bahwa dalil dalil pemohon dan keterangan saksi saksi pemohon mempermasalahkan kartu bebas pasangan calon nomor urut pembagian kartu bebas dan menuduh pembagian kartu bebas disertai dengan pembagian uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor umt sebagaimana yang didalilkan dalam pennohonanan pemohon poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin poin dan poin begitu juga yang disampaikan oleh saksi saksi pemohon dimuka persidangan tanggal juni saksi saksi tersebut bernama ali imran, sarjana, sultan age, syarifudin, abdul rasyid, syarifuddin dan arifin. bahwa dalam petit poin permohonan pemoho. berdasarkan uraian tersebut atas, perkenalkan kami sebagai pihak terkait untuk memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut: pihak terkait langsung pada perkara nomor pada pokok perkaranya. pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon dalam permohonannya dan keterangan saksi saksi pemohon yang dihadirkan muka persidangan mahkamah konstitusi dan kami akan menanggapi dalil dalil dan keterangan saksi saksi pemohon yang terkait dengan pihak terkait. bahwa terhadap dalil dalil pemohon serta keterangan saksi yang dihadirkan pemohon dalam muka persidangan mahkamah konstitusi tanggal juni yang mendalilkan dan menerangkan bahwa kunjungan kerja walikota dan wakil walikota bima lima kecamatan dianggap sebagai kampanye luar jadwal atau curi star kampanye dan disisipi dengan kampanye adalah salah satu kesalahan besar dan mengada ada. pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa kunjungan kerja yang dilakukan h.m. gerais abidin dan rahman abidin adalah dalam kapasitasnya sebagai walikota dan wakil walikota yang masih aktif. h.m. @rais abidin dan rahman baru dinyatakan cuti kampanye pada tanggal april mei tahun sebagaimana surat cuti kampanye dari gubenur ntb atas nama gerais abidin dengan nomor adm pem dan atas nama rahman abidin, dengan nomor adm. per yang semuanya tertanggal april bukti t.i) bahwa dalil dalil dan keterangan saksi dari pemohon yang mengatakan bahwa kunjungan kerja sebagai bentuk kampanye adalah satu kesalahan besar karena tidak sesuai dengan aturan kampanye sebagaimana yang dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun yang berbunyi,yang dimaksud dilakukan selama (empat belas) hari dan berakhir (tiga) hari sebelum hari perhitungan suara. kampanye sebagaimana yang dimaksudkanyang dimaksudkan didaftarkan kpu provinsi bahwa dalam setiap kunjungan kerja, h.m. gerais abidin dan rahman abidin tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota bima tahun dan tidak lemah meneriakkan kata atau kalimat hidup @uma" dan atau membuat spanduk bertuliskan selamat datang burma manis" sebagaimana yang disampaikan oleh saksi pemohon yang bernama hadi yang disampaikan dalam muka persidangan mahkamah konstitusi tanggal juni dan tidak benar pasangan calon nomor urut menang kelurahan penjaga sebagaimana yang tertuang dalam pokok perkara pemohon poin dan yang menang kelurahan penjaga adalah pasangan calon nomor urut bukti bahwa tidak benar keberatan pemohon sebagaimana yang tertuang dalam poin yang mengatakan pasangan calon nomor urut menang kelurahan rabadompu barat karena kelurahan tersebut pasangan calon nomor urut kalah. bukti bahwa dalam kunjungan kerja walikota dan wakil walikota yang digelar pada tanggal april kelurahan rabangodu selatan, tidak benar h.m. gerais abidin dan rahman abidin mengacungkan tiga jari yang mengisyaratkan nomor sebagaimana kesaksian dari saksi pemohon bernama eric irawan dimuka persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal juni adalah pernyataan dan keterangan yang mengada ada dan tidak bisa dibuktikan oleh saksi pemohon muka persidangan. bahwa keterangan saksi pemohon yang bernama farhan muka persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal juni sangat tidak jelas dan mengada ada karena selalu menggunakan kata "mungkin" yang berarti saksi tidak yakin dengan kesaksiannya sendiri sehingga mendapatkan teguran dari hakim pada saat kebangsaan berlangsung. bahwa dalil dalil dan keterangan para saksi saksi pemohon yang bernama gunjumas dan zulkifli yang menyatakan walikota dan wakil walikota telah memerintahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota bima tahun dan meneriakkan yel yel hidup @uma manis dan kata lanjutkan adalah kebohongan dan tidak benar sama sekali. pihak terkait menanggapi sebagai berikut: bahwa pasangan calon nomor urut tidak pernah memerintahkan pns dan honorer termasuk untuk bertindak dan bekerja memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut pada pemilukada kota bima bahwa keterangan saksi pemohon yang bernama zulkifli yang menyatakan telah terjadi pertemuan antara pemerintah dengan tenaga honorer pada tanggal april convention hall adalah kebohongan besar, karena tidak ada kegiatan pemerintah untuk bertemu dengan tenaga honorer pada tanggal tersebut bukti. bahwa dalil dalil dan keterangan saksi saksi pemohon yang bernama mansyur, sri wahyuni dan abdul kadir dimuka persidangan mahkamah konstitusi tanggal juni yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan money politik dengan membagi bagikan uang dan sembako adalah tidak benar dan menampakan kebohongan, dengan alasan sebagai berikut: pada tanggal mei pasangan calon nomor urut menyelenggarakan rapat umum atau kampanye akbar dari jam lapangan memahami sesuai dengan jadwal kampanye dari kpu kota bima. hal ini bertentangan dengan keterangan saksi mansyur yang menerangkan bahwa rahman abidin melakukan pembagian sembako pada tanggal mei jam aula kantor kecamatan munda. bahwa keterangan saksi sri wahyuni dimuka persidangan adalah keterangan yang mengada ada dan tidak disertai dengan bukti yang cukup. bahwa keterangan saksi dimuka persidangan adalah keterangan yang mengada ada karena tidak disertai dengan bukti yang cukup. bahwa dalil dalil pemohon yang mengatakan bahwa pasangan calon nomor urut telah memanfaatkan apbd untuk memenangkan pemilukada adalah sangat tidak benar, tidak jelas dan manga ada. bahwa dalil dalil dan keterangan para saksi pemohon yang dihadirkan muka persidangan mahkamah konstitusi tanggal juni yang mendalilkan dan menerangkan atau mempermasalahkan kartu bebas dan pembagian kartu bebas yang disertai pembagian uang sebagai bentuk money politik adalah tidak benar dan mengada ada. pihak terkait menanggapi sebagai berikut: bahwa kartu bebas adalah kartu yang dikeluarkan oleh pasangan burma manis nomor urut yang memuat program kerja pasangan burma manis (nomor urut yang tidak melanggar ketentuan undang undang sebagaimana yang dijelas(c), program adalah uraian yangbahwa program yang tertuang. bahwa program yang tertuang dalam kartu kartu bebas selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam setiap kampanye pasangan burma manis dan dibagikan secara terbuka kepada masyarakat kota bima. bahwa dalam surat keberatan dan keterangan para saksi saksi pemohon sarjana, sultan age, syafruddin, abdul rasyid, dan syarifuddin) yang menyebutkan nama nama orang yang mengedarkan kartu bebas burma manis sebagai tim kampanye pasangan @uma manis (nomor urut adalah penyataan yang manga ada karena nama nama yang disebutkan tersebut bukanlah tim kampanye pasangan calon nomor urut sebagaimana yang didaftarkan kepada kpu kota bima sesuai dengan penjelas.. dan daftar nama tim kampanye pasangan calon nomor urut tertuang dalam am v bukti. bahwa tidak benar pembagian kartu bebas disertai dengan pembagian uang sebagaimana keberatan pemohon dan keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon dimuka persidangan. secara tegas pihak terkait menyatakan bahwa politik uang money politic) adalah pidana, maka pihak terkait mendukung sepenuhnya untuk menindak siapapun yang memberi dan menerima uang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bahwa keterangan para saksi pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang bersamaan dengan pembagian kartu bebas adalah fitnah belaka karena para saksi dan pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup dimuka persidangan bahwa dalil dalam petit poin permohonan pemohon menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengakuadalah mengada ada dan tidak memiliki dasar. pihak terkait akan menunjukan bukti hasil rekapitulasi suara tingkat tps, pps, dan ppk yang menjelaskan bahwa tidak pernah ada berita acara keberatan yang dilakukan oleh saksi saksi pemohon baik tingkat tps, pps dan ppk bukti. berdasarkan segala uraian atas, pihak terkait untuk seluruhnya. daum pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,,uni sebagai berikut: bukti pt fotokopi surat ijin kampanye, bukti pt fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh panitia pemungutan suara kelurahan penjaga: bukti pt fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh panitia pemungutan suara kelurahan rabadompu barat: bukti pt fotokopi surat pengumuman dan undangan pertemuan tenaga honorer k2: bukti pt fotokopi tim kampanye: bukti pt fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara tps, pps, dan ppk: menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan umum kota bima bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, tanggal juni yang menerangsuara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun tertanggal mepersentase suara junaidi ismail, se. dan mustahil ikatan, se. ir. hj. rr. sesi wiedhiartini dan muhamad rum, sh. gerais abidin dan rahman abidin, se. subhan h.m. nur, sh. dan muhammad riza, se., ma. dr. sucipto dan drs. .03y6 junaidi, mm. feri sofyan, sh. dan iskandar zulkarnain, st., sc. hj. ferry amelia, se., mm. dan drs. natsir, mm. total 'oo ) |bima urut atas nama gerais abidin dan rahman abidin, seasangan uru1ll,1,ota, dan kota dipilih secara demokratis . keberpihakan memohon kepada pasangan calon nomor urut bahwa pemungutan suara padota bima yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan pasangan urut sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan calomemohon dalam melaksanakan semua tahapan pemilukada kota bima telah nyata nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut yaitu pasangan gerais abidin dan rahman abidin, se., yaitu dari mulai dari penetapan dpt yang bermasalah manabahwa memohon secara sengaja menggunakan dpt daftar pemilih tetap) bermasalah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kota bima yaitu dengan cara cara sebagai berikut: bahwa terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih kelurahan kalibaru kecamatan dakota, mana saat petugas pps melakukan entri data kelurahan. data pemilih tps kelurahan kalibaru saat diumumkan pada dpt ternyata masih banyak yang bermasalah dan berpotensi merugikan perolehan suara masing masing pasangan calon, diantaranya::!bur,:6):calon nomor urut hj. ferry amelia, se.mm. dan drs. h.m. natsir, mm.) bahwa apa yang disampaikan pemohon yang menemukan fakta, pasangan calon nomor urut pada tanggal april pukul wita melakukan kunjungan masjid hidayah lingkungan siaga kelurahan kalibaru kecamatan dakota kota bima, dengan mengatasnamakan kunjungan kerja pemerintah, mana dalam kehadirannya masjid tersebut memberikan sumbangan sebesar rp. (dua belas juta rupiah), bawaslu kota bima tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, atau tim kampanye pasangan calon, maupun laporan temuan dari panwascam dan ppl terkait dugaan pelanggaran tersebut dan bawaslu kota bima tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut : bahwa terhadap pernyataan pemohon terkait dengan pembagian sembako yang merupakan bantuan dari dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasidan sudah direkomendasikan oleh bawaslu kota bima. bawaslu kota bima memang telah menangani, melakukan klarifikasi dan kajian terhadap temuan hasil pengawasan oleh bawaslu kota bima dengan nomor panwaslukobi tm pii ii1 tetapi tidak ditemukan adanya stiker dalam paket sembako yang dibagikan.": bahwa terhadap pernyataan pemohon yang daerah kelurahan na' kecamatan rasanya barat kota bima pada tanggal aprilterdaftar namanya dalam dp4 tetapi tidak ada dalam dpt sebanyak orang, sementara secara nyata orangnya ada dan memenuhi syarat. warga yang ada dalam dp4 tetapi sudah pindah keluar daerah kota bima sebanyak orang. data pemilih yang tidak memiliki ktp dan kartu keluarga kk) tidak ada dalam dp4, dps dan dpt tetapi orangnya ada dan berdomisili ditempat tersebut sebanyak orang. warga yang terdapat dalam dp4 tetapi tidak terdaftar dalam dps dan dpt sebanyak orang dan mereka memenuhi syarat untuk memilih pada pemilukada kota bima tahun warga yang tidak ada dalam dp4, dps, dan dpt tetapi memiliki hak pilih dengan pembuktian memiliki ktp dan sebanyak orang. bahwa memohon telah menetapkan jumlah pemilih dalam dpt, padahal sesuai dengan temuan pemohon seharusnya jumlah pemilih yang layak untuk ditetapkan dalam dpt adalah angka didapat dari dptkependudukan) sebanyak dan pemilih yang tidak memiliki nik sebanyak pemilih. berdasarkan fakta tersebut maka terbukti memohon telah melakukan penggelembungan jumlah dpt dan melanggayaitu: daftar pemilih sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nomor induk kependudukan nik), nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih, yaitu: apabila nomor ktp nik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak isi lingkup pemerintah kota bima dengan membawa kendaraan dinasnya dan berseragam aura manis ,calon nomor urut @uma manis. kpu kota bima kemudian mengeluarkan peringatan keras kepada pasangan calon nomor urut, karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa terkait pernyataan pemohon yang menemukan fakta, pada tanggal april pasangan calon nomor urut dalam kampanye tatap muka dan dialog pasangan calon sales kelurahan saraf kota bima telah menggunakan bahasa yang tidak santun pantas serta telah direkomendasikan oleh bawaslu kota bima kepada kpu kota bima sebagai pelanggaran administrasi, namun sampai saat ini kpu kota bima tidak melakukan tindakan apapun kepada pasangan calon nomor urut bawaslu kota bima telah menerima laporan hasil temuan pengawasan ketua panwascam rasanya barat ridien andriana, sh.) dengan laporan nomor panwaslukobi lp pk.ii iv yang menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal april ketua panwascam rasanya barat, ridien andriana, sh. bersama anggota panwascam rasanya barat dan anggota ppl melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye tatap muka dan dialog) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam s d wita) pasangan calon walikota dan wakil walikota bima nomor urut aura manis) kelurahan saraf kecamatan rasanya barat, ridien andriana, sh. bersama teman teman mendengar saat calon walikota bima gerais abidin melakukan orasi berkampanye dan dalam penyampaiannya terindikasi memojokkan pasangan calon lainnya, hal tersebut sudah mereka rekam dengan menggunakan kamera dan bukti (dokumentasi foto dan video) dan menyatakan bahwa dugaan kampanye hitam black campaign) yang dilakukan oleh calon walikota bima gerais abidin saat kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog kelurahan saraf pada hari minggu tanggal april sekitar jam wita tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada kpu kota bima rekomendasi bawaslu kota bima dengan nomor rk panwaslukobi pk2 iv tentang kampanye tatap muka dan dialog paslon aura nomor uruttentang pelanggaran pelibatan pns yang dilakukan oleh pasangan calo: wahidin, dengan taufik, sos yang menghadiri kampanye rapat umum terbuka pasangan calon nomor urut pada tanggal mei lapangan memahami. keduanya telah diteruskan gakkumdu dan saat ini statusnya sudah lengkap p21) oleh kejaksaan negeri raba bima, bahwa pns yang ikut hadir dalam kampanye pasangan caloserta dua pasangan lainnya yaitu jamin nomor urut yang dihadiri oleh syamsudin (guru kota bima), dan suri pasangan calon nomor urut yang dihadiri oleh sdr suwardi, pns pemkot bima, bahwa terhadap pernyataan pemohon mengenai saksi pemohon dan saksi pasangan calon dari nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi pada saat rapat pleno tingkat kota bima tanggal mei bawaslu kota bima juga menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat kota bima tanggal mei tersebut, dan dalam berita acara rekapitulasi model db kwk.kpu memang hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa terkait pernyataan pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dalam penggalangan dukungan untuk pemilukada kota bima yakni dengan membagikan kartu sehat secara menyeluruh setiap kecamatan kota bima pada saat masa tenang, dan kemudian pasangan calon nomor urut menyatakan bahwa setelah pemungutan suara kartu sehat tersebut dapat digunakan oleh warga yang menerimanya. bawaslu kota bima telah menerima laporan dari imran, sh. anggota tim versi) terkait dugaan money politik secara masif karena menjanjikan dan mengiring iming beberapa jumlah biaya melalui kartu bebas (o@rais arahan) dengan laporan nomor panwaslukobi lp pk.ii v dan nomor panwaslukobi lp pk.ii laporan tesebut tidak dapat diteruskan, dengan alasan bahwa dari hasil gelar perkara bersama bawaslu kota bima, kepolisian bima kota, kejaksaan negeri raba bima gakkumdu), tidak ada saksi yang dapat menjelaskan waktu kejadian yang sebenarnya, dan tidak memenuhi unsur yang dibanggakan yaitu undang undang nomor tahun:

ugsupriyadi, pd. pekerjaan wiraswasta alamat zimini timur kelurahan cibeureum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, provinsi jawa barat nama drs. encer saepulloh, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat komp. nusa hijau kelurahan citeureupdar muslihat, s.h., dan fatmawati, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi sae supriyadi, pd. dan drs. encer saepulloh, si.) yang beralamat jalan permata raya blok nomor kecamatan ngamprah, kabupaten bandung barat, provinsi jawa bardalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada hermansyah dalami, s.h. dan agus salim, s.e., s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara dan konsultan hukum alvaro bojonegoro partners yang beralamat jalan anggrek nomor pulang, tangerang, provinsi jawa baratpada fairy, associates : nama drs. sudarto, se. alamat jalan baros, komplek nomor kelurahan baros, kecamatan cimahi tengah, kota cimahi,, s.h., m.h., ah. wakil kamal, s.h., m.h., dan iqbal tawarkan pasaribu, s.h., kesemuanya adalah advokat pada meet akhmad hakim dan rekan yang beralamat komplek perumahan margahayu permaibahwasesuai dengan amanat huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yakniakan tetapi dalam daftar pemilih tetap dpt) yang ditetapkan oleh memohon untuk pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun banyak warga kota cimahi yang telah memilih pada pemilihan umum terakhir yakni pemilihan umum presiden tetapi tidak tercantum dalam dpt pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun sehingga mengakibatkan dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun ini banyak warga masyarakat kota cimahi yang semestinya dapat memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana terjadi pada kurang lebih (seratus lima puluh) orang warga termasuk ketua dan kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara dimana (seratus lima puluh) orang warga tersebut terdaftar dalam daftar pemilih sementara dps) akan tetapi tidak terdaftar dalam dpt. warga yang dan kelurahan dibabat yang terdaftar hanya (tiga puluh delapan) (vide bukti bahwa memohon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan pasangan calon nomor uruttps kecamatan cimahi utara dip 13a s.d p 13i)emohon adalahmasif, dan sistematis,bahwa memohon telah melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut (tiga) dengan sengaja meloloskan calon walikota dari pasangan nomor urut (tiga)(tiga),serta mencantumkan nama nama fiktif dalam dpt:(tiga): pihak terkaii3..b, serta tidak menghadirkan saksitentanganggal september terkait dengan eksepsi pihak terkait, hal tersebut merupakan kesalahan teknis penulisan yang tidak mempengaruhi esensi permohonan pemohon,empat pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstrukturemohon bahwa memohon telah melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut dengan sengaja meloloskan calon walikota dari pasanga(vide bukti mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan surat keterangan nomor idi cmh vii tertanggal juli yang(vide(vide bukti sehinggavide bukti menurut mahkamah sesuai bukti, memohon telah menetapkan dpt sebanyak (vide vide bukti atas rekomendasi tersebut ppk cimahi utara kemudian mendata ulang dpt (vide vide vide bukti t 4a).kader kader posyandu dan pembinaan kesejahteraan keluarga pkk) yang menjadi penyelenggara pemilu (vide bukti dan buktiahuni kota dan wakil walikota cimahi tahun menjadi cacat hukum pula. dengan demikian maka hasil pemilu wali kota dan wakil walikota cimahi tahun haruslah dibatalkan dan diulang oleh mahkamah konstitusi (vide bukti bahwa banyak warga kota cimahi yang telah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar dalam dps akan tetapi tidak terdaftar dalam dpt, salah satu contohnya adalah yang terjadi kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara banyak warga yang sudah memiliki hak pilih karena telah tercantum dalam dps tetapi tidak tercantum dpt, hal ini mengakibatkan setidaknya ada (seratus enam puluh tujuh orang warga kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara yang melakukan keberatan protes pps kelurahan dibabat karena hak suaranya terancam hilang. untuk menutupi rasa bersalahnya memohon memberikan formulir (formulir pemilih yang akan pindah tps) kepada (seratus enam puluh tujuh orang yang protes tersebut sehari sebelum hari pencoblosan atau tanggal september namutersebut, pemohon, atau pasangan calon yang lainnya. terlebih lagiemohon tentang(vide bukti setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwajika pun ada pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur dan sistematis tetapi secara sporadis. terlebih lagi sesuai bukti dan fakta tps tps yang ada perumahan yang sebagian besar dihuni oleh pegawai negeri sipil, justru pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara terbanyak (vide bukti pt sampai dengan bukti pt dengan demikian dan masif,hamdan zelda maria farida indrawi ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. fadzlun budi ternyata para warga yang telah diberi formulir oleh pps kelurahan dibabat tersebut pada hari pencoblosan yakni september tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditolak oleh kpps sehingga mereka menjadi kehilangan hak suara yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan dan kelalaian memohon. akibat dari tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebanyak (seratus enam puluh tujuh) orang yang kehilangan hak suaranya tersebut melakukan aksi demonstrasi pps dibabat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa memohon tidak profesional dalam melaksanakan kewajibannya terbukti dengannamun faktanya masih banyak warga kota cimahi yang kehilangan hak pilih akibat tidak tercantum dalam dpt, contohnya yang terjadi (vide bukti p 33a s.d. p 33c): bahwa selain kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam poin i.e atas, memohon juga melakukan upaya sistematis dalam penghilangan hak suara pemilih sebagaimana terjadi tps kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara yakni pondok mutiara kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara dimana wilayah tersebut yang terdaftar dalam dpt hanya (dua) orang dan sebanyak (seratus lima puluh orang) lainnya termasuk ketua tidak terdaftar dalam dpt sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun (vide bukti memohon melakukan upaya sistematis untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dengan cara mencantumkan nama nama fiktif dalam dpt pemilihan walikota dan wakil walikota cimahi tahun sebagaimana terjadi tps kelurahan cibeureum, kecamatan cimahi selatan, dimana terdapat sebanyak (seratus tujuh) buah kartu pemilih dan formulir fiktif. kartu pemilih tersebut pada saat hari pencoblosan diberikan kepada orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos pasangan nomor urut seperti pedagang keliling yang kebetulan berada tps (vide bukti p 30a s.d. il.bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota cimahi tahun walikota cimahi yang sedang berkuasahal mana sangat bertentangan dengan ketentuan dengdalam butir (dua) berbunyi,dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota cimahi tahun terjadi ketidaknetralan walikota cimahi sdr. dr. ir. toch toshiba, mm) sebagai kepala pemerintahan kota cimahi yang merupakan suami dari calon walikota cimahi dengan nomor urut yaitu hj. attr suharto, s.e., yaitu dengan cara melibatkan ataupun memerintahkan pegawai negeri sipil dan birokrasi kota cimahi dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3dengan rincian sebagai berikut:cimahi nomor urut dimana jumlah guru secara keseluruhan yang berada dibawah pengawasan dinas pendidikan kota cimahi ini adalah sekitar (empat ribu) orang. (vide buktidan juli dalam kegiatan tersebut peserta diminta meneriakkan dukungan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dengan nyanyian yang berbunyi: kota cimahi cimahi siapa yang punya yang punya., ibu. attr.secara oleh walikota cimahinomor urutoleh walikota cimahi secara terstruktur, sistematis,pasangan calon walikota dan wakil wali kota nomor urut kota cimahi nomor urut (vide bukti walikota cimahi kota cimahi nomor urut pada acara gagah dan buka bersama bertempat rumah lurah utama baturaja, kecamatan cimahi selatan (vide bukti walikota cimahi mendukung tindakan pasangan calon walikota cimahi nomor urut dalam posisinya sebagai ist cimahi dengan menjadi anggota kpps dan mendukung seluruh upaya pemenangan calon nomor urut, (vide bukticalon nomor urut dan untuk memilih nomor urut (videnomor urut vide buktinomor urut pasangan calon nomor urut (vide bukti pengarahan walikota untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dilaksanakan dengan baik oleh kepala dinas pendidikan dan olah raga kota cimahi dengan mengadakan acara silaturahim idul fitri (halal halal) keluarga besar dinas pendidikan hotel banana inn bandung pada tanggal september acara ini dihadiri oleh walikota cimahi, plt. sekretaris daerah kota cimahi, asisten ekonomi pembangunan kota cimahi, kepala bkd kota cimahi, ketua dewan pendidikan kota cimahi, kepala se kota cimahi, kepala sd mi se kota cimahi, kepala smp m se kota cimahi, kepala sma ma se kota cimahi, kepala smk se kota cimahi, ketua pgri kota cimahi, ketua paguyuban pasundan kota cimahi, ketua forum pkb, ketua bms kota cimahi, ketua hipmi kota cimahi, ketua himpaudi kota cimahi, ketua dharma wanita kota cimahi, ketua koni kota cimahi, ketua knpi kota cimahi, ketua karang taruna kota cimahi, ketua igra kota cimahi, ketua mgm sma smk, smp kota cimahi, ketua cabang pgri kota cimahi, dan ketua forum guru kota cimahi. pada acara ini walikota cimahi memberikan sambutan yang berisi pengarahan agar semua peserta yang hadir dalam acara tersebut mendukung dan memenangkan calon walikota nomor urut (vide bukti pengarahan walikota kepada para lurah telah efektif dilaksanakan oleh para lurah kota cimahi, hal ini terbukti dengan adanya sms dari bapak lurah dibabat kepada yang berisi intimidasi dan ancaman dari bapak lurah dibabat kepada ibu karena pasangan nomor urut kalah tps tersebut (vide bukti ill. pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor uru (vide bukti s.d. pasangan calon nomor urut dalam kampanye melibatkan pns dinas kesehatan, dinas pendidikan dan pns pemda cimahi (vide bukti s.d. bahwa berdasarkan fakta faktamemerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps wilayah kota cimahi selambat lambatnya (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacaka4c,tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukadarekaman audio walikota cimahi: bukti dps dan dpt tps dan kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara: bukti fotokopi dpt tps dan tps kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara: bukti kartu pemilih atas nama ayu agustina, nik cimahi, maret alamat komplek rancabali kelurahan pasir maliki kecamatan cimahi utara kota cimahi: bukti kartu pemilih atas nama ayu agustina, nik maret alamat jalan babakan loa kelurahan pasir mkomplek rancabali d13 kelurahan pasirkjalan babakan loa kelurahan pasirkaliki kecamatan cimahi utara kota cimahi: bukti kartu pemilih atas nama pandan, nik bandung, agustus alamat komplek rancabali kelurahan pasirkaliki kecamatan cimahi utara kota bandung, bukti kartu pemilih atas nama pandan, nik tempat tanggal lahir bandung, agustus alamat jalan babakanloa kelurahan pasir maliki kecamatan cimahi utara, kota cimahi.:september yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal september yang diterima persidangan mahkamah pada tanggal september yang pada pokoknyawalikota dan wakil walikotabukti kartu pemilih atas nama natalia, nik tempat tanggal lahir februari alamat komplek rancabali kelurahan pasirkaliki, kecamatan cimahi utara, kota cimahi: bukti kartu pemilih atas nama natalia, nik tempat tanggal lahir cimahi februari alamat jalan babakan loa kelurahan pasirkaliki kecamatan cimahi utara kota cimahi: bukti fotokopi surat bawaslu kota cimahi. nomor pemilukada vi tentang kajian dugaan pelanggaran oleh memohon, (tidak ada) bukti fotokopi dpt tps pondok mutiara, kelurahan dibabat, kecamatan cimahi utara: bukti rekaman pengarahan walikota cimahi kepada pengawas dinas pendidikan untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (tidak ada) bukti rekaman video acara training lintas se kota cimahi, bukti rekaman audio saksi orang tua murid yang batal mendapatkan beasiswa karena tidak mendukung pasangan nomor tiga, bukti rekaman audio pengarahan oleh direktur bumi kota cimahi untuk memenangkan pasangan nomor urut bukti rekaman audio pengarahan walikota cimahi dalam acara gagah dan buka bersama rumah lurah utama baturaja, kampanye calon walikota nomor urut bukti foto pns indra dalam kampanye calon walikota nomor urut buktiade suryani, nik: bandung agustus salim, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, bukti eung prasasti, nik: bandung september cibeureum kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukttik, nik: bandung desember gg. salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi asing ilusmayadi, nik bandung september cibeureum kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi bachtiar dipanggang, nik medan januari cibeureum gang salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi bej, nik bandung agustus jalan kebon kopi kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan: bukti fotokopi cucu, nik tasikmalaya agustus cibeureum gg. haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi cce suherman, nik:cep syam rahman, nik bandung agustus kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi dan mustika sari, nik: bandung januari gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi desi susanti, nik: bandungdede aminah, nik: bandung september kebon kopi cibeureum kecamatan cimahi. selatan, kota cimahi: bukti fotokopi e.s jugalah, nik bandung desember gang haji salim kelurahan cibeureum kecamatan kota cimahi: bukti fotokopi eddy ustad, nik bandungeem kurniawan, nik bandung juni jalan kebon kopi gang haji sali kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan kota cimahi: bukti fotokopi fran pelangi, nik kajuara maret gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi encarta bakti, nik medan, juli jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi etin kamala nik bandung, agustus jalan kebon kopi kelurahan cibeureum, kecamatan cimahi. selatan, kota cimahi: bukti fotokopi eung erna nik bandung, juli gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ester megawati nainggolan, nik medan, juni gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi etis, nik tongas, september gang haji salim dua kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, eka mustikawaty, nik bandung, januari jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi bukti fotokopi faisal, kajuara, nik bandung september gang haji selamat kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ardiansyah, nik danau caraeni, nikherry puspayana, nik bandung mei jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi herlina yonefei, nik sandang baka, mei jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi hendra, nik tasikmalaya, juli cibeureum gang haji salim dua kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ita rachman, nik bandung april kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi emas nurani, nik bandung juni gang haji salim kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan kota cimahi: bukti fotokopi emas kurnia, nik sumedang april gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi.lham suwardi, nik medan, desember gang haji salim dua kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ida kurniawan, nik boyolali, februari jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi kartini, nik bandungkasuma wati, nik mulai matiusanto, nik kebumen, september jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi lewis rina sihombing, nik medancamat rahmat, nik bandung, april gang haji salim dua kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ega trigunturamuhammad anang, nik surabaya desmuhammad ridwanneng cahyadi, nik bandung, januari gang haji salim dua kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan, kota cimahi: bukti fotokopi seneng berlian, nik garut juni jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi nurbasuki rahmat, nik bandung, juni cibeureum kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan kota cimahi: bukti fotokopi nixon marpaung, nik bandung maret jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi nih, nik kuningan, januari gang haji salim kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan kota bandung: bukti fotokopi obat tony nainggolan, nikfirman sandi, nik bandungpurwa widi kantor, nik kebumen janrina herlina, nik tasikmalaya, junrio pandji zenodo, nik lampung, aprilriyanto, nik cilacaprudy kurniawan, nik bandung, oktober kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi rio justin purba, nik pekanbaru, juni jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti syarifudin, nik cianjur, juni gang haji salim cibeureum kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi sari hid, nik tasikmalaya, aprilich fil ardi, nik surabaya, febrsyari pudding, nik danau cara, november gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi suyanto, nik sragensri lestari, nik kebumen, juli gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi sri mutiara juliana nainggolan, nik karunia, februariri, nik solo, mei jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi siti fatimah, nik cilacap september gang hari salim kelurahan cibeureum, kecamatan cimahi. selatan, kota cimahi: bukti fotokopi among roti, nikserial pahlawan, nik bandung januari kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi citing agustin, nik tongas, februartiti supriyadi, nik bandung agustus kebon kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi timbul damar kuncoro, nik kebumen, januari gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi tepi rohaniah, nik bandung, juni gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi valentina marpaungwiji studi, nik gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi wawan suparman, nik bandung oktober gang haji sali kelurahan cibeureum kecamatan cimahi. selatan kota cimahi: bukti fotokopi wangsit, nik bandung, oktober jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi wanita dipanggang, nik medan agustuswafirul umam, nik kebumen,yudi nugraha, nik bandung juli kebon kopiihan umum walikota dan wakil walikotkelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi yulianto, nik bandung septemberyen ekawati, nik wonogiri, agustus jalan tirta indah raya kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi yudha eko prayitno, nik gapurause, nik bandungyulianto, nik ciamis, juli jalan kebon kopi raya kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi yonif, nik santan baka, agustus jalan kebon kopi raya kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi yati mayat, nik tasikmalayayanti, bandung juni jalanyani, nik bandung september gang haji salim kebon kopi salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi haryanto, nik ngawi juni jalan kebon kopi perumahan pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi aam amelia, nik garut juni komplek lpk jalan kebon bibit kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi amy bijian tumiwa, nik bandung agustus komplek lpk kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi atul mudah, nik gelang februari jalan kebon kopi komp lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi dadang ahmad antara, nik garut, desember komplek lpk jalan kebon jati kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi geisha pramudi dwipoetra, nik: bandung agustus komplek lpk jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi denda hiduplah, nik tasikmalayadeni andini, nik cianjur, juni lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi fitria, nik jalan kebon kopi nomor kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi ike inrdakawati, nik cimahi.nik warni nik solo november jalan tirta indah raa kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi nini nik cimahi. november jalan kebon kopi kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi rizky nik bandung januari lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi rini aryantini, nik majalengka mei komplek lpka kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi rizky nur alamsyah, nik bandung oktober lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi sri studi, nik solo desember jalan tirta inda raya kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi supriyadi, nik solo februari jalan tirta indah raya kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi tepi nuri, nik bandung, juli lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi riyadi, nik bandung juni lpk pasundan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi: bukti fotokopi yaya surya, nik bandung septemas nurani, nik bandung, juni gang haji salim kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi.: bukti fotokopi surat nomor disdikpora, tanggal september bukti sms dari bapak lurah dibabat kepada salah satu ibucicithmad sofyan sari, nik jalan pesantren tps nurani,ndar, nik: jalan pesantren tps sari yuningsih, nik: jalan pesantren tps salinan fauwizdana, jalan pesantren tps selain itu, pemohon juga mengajukan (dua puluh) orang saksi yang memberi keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal oktober dan oktober yang pada pokoknya sebagai berikut: sumatra saksi adalah anggota lintas kota cimahi peserta out bond bagi anggota lintas kota cimahi: out bond diselenggarakan oleh pemerintah kota cimahi pada tanggal dan juli crater, lembang, pada acara tersebut dihadiri pula oleh mantan sekda kota cimahi dan walikota cimahi hadir pada acara tersebut dan menyampaikan arahan untuk mendukung dan memilih pasangan nomor urut sebagai calon walikota dan wakil walikota: dalam acara tersebut peserta diminta menyanyikan lagu yang mendukung pasangan nomor urut ahmad roti'i saksi adalah seorang guru dan kepala sekolah smp cimahi,dadang iskandar saksi adalah guru dan kepala sekolah cimahi:rosmalinda saksi adalah kepala paud koper, kelurahan cibeber, kota cimahi: pada tanggal sampai dengan maret saksi diundang rimbaud cimahi selatan yang diselenggarakan oleh kepala dinas pendidikan dan olah raga kota cimahi taman kupu kupu hanjuang dengan peserta sekitar orang yang terdiri dari kepala sekolah dan guru paud dan kota cimahi: pada akhir acarauntuk mendukung ibu attr sebagai calon walikota cimahi, kayu sri rahayu saksi sebagai ketua posyandu dan pkk kelurahan cibeber, pada tanggal juni saksi diundang pembinaan yang dihadiri oleh lurah, camat,, lukman hakim saksi adalah ketua kelurahan cibeber, pada tanggal julipada tanggal agustusencer sutisna saksi adalah ketua kelurahan cibeber, nimas farida saleh saksi adalah ketua kelurahan dibabat: saksi mendapat kiriman sms dari lurah dibabat eko subianto) yang isinya meminta dukungan untuk ibu attr,nurrohman saksi sebagai ketua kelurahan cibeureum: saksi mengikuti pertemuan kelurahan cibeureum dan oleh lurah cibeureum diarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut saksi juga mengikuti pertemuan gedung musik armed, yang dihadiri oleh ahmad sholihin dan walikota cimahi yang menjanjikan akan mencairkan dana bina lingkungan sebesar rp. per rw, namun sampai saat ini belum diberikan:ace sandi saksi adalah warga kelurahan dibabat: pada tanggal september saksi mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh calon walikota nomor urut dengan tim suksesnya, peserta yang hadir sekitar orang, ketua membagikan uang sebesar rp. per orang kepada seluruh peserta untuk mendukung pasangan nomor urut sugeng widodo saksi adlah ketua kpps tps akan tetapi saksi beserta keluarga tidak tercantum dalam dpt: haryono saksi adalah warga kelurahan cigugur tengah, pada tanggal september saksi melihat seorang kader pkk bernama hj. dede mengarahkan pemilih tps untuk memilih pasangan nomor urut dedi saksi adalah warga kelurahan zimini timur, pada tanggal september saksi melihat ketua kelurahan cibeureum meter dari tps mengerahkan massa untuk memilih pasangan nomor urut dengan membagikan uang sejumlah rp. sampai rp. orang: ada orang yang tidak mendapat kartu pemilih memilih, kata ketua karena berpihak pasangan nomor urut dedi partai saksi adalah anggota tim sukses pasangan nomor saksi datang melapor bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut pada tanggal september atas kasus, antara lain, warga yang dipengaruhi, adanya double dpt, dan adanya pemilih yang memilih dua kali, asep wahyu ginanjar pada tanggal september saksi melihat tps kelurahan cigugur tengah, seorang kader pkk yang bernama ibu caca sedang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor urut omo sukanya saksi adalah ketua kelurahan dibabat: saksi menghadiri acara sosialisasi pilkada untuk ketua cimahi, yang diselenggarakan oleh pemkot cimahi, jumlah peserta kurang lebih orang, acara tersebut dihadiri kpu, bawaslu, walikota cimahi dan tim sukses pasangan nomor ahmad sholihin: kpu dan bawaslu menyampaikan materi dan dilanjutkan sambutan walikota cimahi dan memperkenalkan istrinya yang akan ikut pencalonan walikota cimahi: ketua tim sukses pasangan calon nomor urut ahmad sholihin menyampaikan hasil survey yang hasilnya rating tertinggi calon walikota adalah attr, isteri walikota cimahi. kpu dan bawaslu mengikuti acara sampai selesai, ahmad tha saksi adalah ketua kelurahan pasir maliki: pada tanggal agustus saksi mengikuti acara pemberian bantuan dari pemkot kepada yayasan nurul iman, yang dihadiri lurah, camat dan calon nomor ibu attr yang menyerahkan bantuan berupa dan lain lain: ketua tim sukses pasangan nomor ahmad sholihin memberikan sambutan dan memohon dukungan tuk kemenangan pasangan nomor ibu attr, saksi haryono saksi adalah bendahara dkm hikmat: pada acara tarawih keliling yang dihadiri walikota cimahi yang memberikan sambutan dan meminta kepada seluruh jama'ah masjid untuk mendukung ibu attr sebagai calon walikota, imam sudirman saksi sebagai pegawai honorer dinas pertamanan pemkot cimahi, pada tanggal september saksi didatangi irwandi yang mengaku sebagai utusan kepala dinas pertamanan pemkot dan memberikan amplop berisi uang rp. dengan meminta untuk mendukung ibu attr sebagai calon walikota cimahi, dadang rawan saksi sebagai ketua rt, saksi hadir memenuhi undangan acara gagah kelurahan baturaja, yang dihadiri oleh ketua rt, dan pkk kelurahan, sekitar orang, lurah, camat cimahi selatan yang memberikan sambutan, hadir juga walikota cimahi dan istri (bu attr): i2. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan.prinsip pemilu dan pemilihan umum walikota dan wakil walikota yang diatur dalam uud dancimahi provinsi jawa barat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota cimahi nomor tahun tentang penetapan peserta pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun (vide bukti dengan nomor urut (dua) berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota cimahi nomor tahun tentangnomo gabungan partai nama pasangan calon politik yang ket urut mengajukan pasangan calon calon antara kusumah gerindra, hanura dan jamamonmawm (remaraoror supriyadi, pd. pks jomnoeersamuoms (rae hj. attr suharto golkar, ppp, pbb, dan jommamaroata jam cecep rustandi, incamsnsemn aan (eatogar ahmad ramli assegaf, lamoisam pesonacimahi cimahi akhir pindah walikota cimahi tenga selama (in utara tanam bambang prihatin encer saepulloh,m. drs. sudarto,se. h.cecep rustandi,sh h.eman sulaeman as,st ahmad ramli assegaf,se jadi,s. sos jumlah perolehan suara sah untuk seluruh paslonpenetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota cimahi dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahiihanperoleholeh karena pemohon adalah salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun yang telahdaerah yang bersangkutan , bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota cimahi1nin dan selasa tanggal tanggal dan tanggalihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun(vide bukti juncto kota dan wakil walikota cimahi tahun (vide bukti adalah sebagai berikut:pihak terkait pasangan calon nomor urut atas nama hj. attr suharto, s.e., dan drs. sudarto, s.e. ak,dalam eksepsi permohonan pemohon salah objeknya error object) bahwa pada bagian petit angka halaman pemohon meminta. sedangkan pada petit angka halaman baru pra pemohon memohonmemohonmana mahkamah berpendapat sebagai berikut'dan menempatkan objek permohonan (object itis)jdan lain sebagaiharus pihak terkait mendapatdalam perbaikantanggapan atas dalil pemohon tentang ketidak profesional dan kelalaian kpu kota cimahi dan keberpihakannya kepada pasangan calon nomor urut bahwa dalil dalil pemohon yang ditujukan kepada memohon kpu kota cimahi) pada dasarnya merupakan porsi memohon untuk menanggapinya. namun demikian, oleh karena terdapat hal hal yang berkenaan dengan kepentingan pihak terkait, dan pihak terkait memiliki informasi dan data data tentang hal hal itu, maka pihak terkait mohon diperkenankan pula untuk memberikan tanggapan terhadap dalil dalil pemohon yang ditujukan kepada memohon dari perspektif pihak terkait. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa hj. attr suharto, sebagai calon walikota dari pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat kesehatan karena yang bersangkutan sebenarnya menderita sakit ginjal. dalil seperti ini tidak dapat dibenarkan.dalam pemilu walikota dan wakil walikota cimahi tahun dibentuk oleh kpu kota cimahi bekerja sama dengan ikatan dokter indonesia idi) kota cimahi. tim dokter ini bekerja secara profesional sesuai standar keilmuannya. hasilnya, pernyataan sehat. tidak dibenarkan unsur unsur lain memberikan penilaian tentang kesehatan calon walikota dan wakil walikota. sebagai penguatan dapat ditambahkan bahwa dr. lye wai chong, senior consultant physician dari centre for kidney diseases pte ltd, mount elizabeth medical centre, singapore telah memberikan jaminan bahwa ibu suharto toc toshiba hj. attr suharto, se) can perform all normal duties and can work effectively public office holder". dengan demikian, keputusan memohon kpu kota cimahi) yang meloloskan pasangan hj. attr suharto dan drs. sudarto, se. sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai keberpihakan memohon kpu kota cimahi) kepada pasangan calon nomor urut hanya karena pemohon mempunyai penilaian yang berbeda. bahwa pihak terkait hendak menanggapi pula dalil pemohon berkenaan dengan dpt. berkenaan dengan kekurangan kekurangan dalam dpt daftar pemilih tetap) seperti tidak tercantumnya beberapa pemilih atau adanya nama nama ganda dan sebagainya yang praktis terjadi dalam setiap pemilu indonesia, tidak bisa diklaim sebagai hal yang hanya merugikan pemohon. setiap pasangan calon dapat melontarkan klaim yang sama. persoalan dpt yang disampaikan oleh pemohon,emohon atau terdapat nama nama ganda dan sebagainya dalam pemungutan surat suara akan merugikan pemohon, mengingat prinsip atau asas rahasia dalam pemilukada. persoalan itu juga sangat jelas merugikan pihak terkait.ulir c1 kwk.kpu seluruh tingkat tps dan d1 kwk.kpu menandatangani dan menyetujuhal yang perlu dikemukakan pihak terkait adalah, bahwa hal hal yang berkenaan dengan dpt ini, bukan merupakan hal yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. dan karenanya, tidak adil dan tidak patut jika hal tersebut dianggap dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan umum yang tentunya sangat merugikan kepentingan pemenang. bahwa perlu pihak terkait kemukakan, terlepas dari benar tidaknya atau terbukti tidaknya dalil dalil pemohon yang ditujukan kepada memohon kpu kota cimahi), andai terjadi kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh memohon baik yang menyangkut dpt atau pun hal lainnya, sepanjang kesalahan tersebut tidak berkorelasi secara kausal dengan kesalahan pihak terkait, maka akibat hukum dari kesalahan tersebut tidakseadilnya dan tidak sepatutnya bila menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. tanggapan atas dalil pemohon tentang keberpihakan walikota cimahi dan aparat birokrasi bahwa dalam mengajukan tanggapan jawaban pihak terkait terhadap dalil dalil pemohon mengenai tuduhan kepada walikota cimahi, pihak terkait menggunakan informasi yang diperoleh secara lisan dan tertulis dari berbagai unsur yang dinilai relevan. bahwa pihak terkait membantah dalilb. hal. perbaikan permohonan). pengarahan walikota kepala daerah sebagai pembina kepegawaianterhadap pihak terkait oleh para guru tersebut. didalam tuduhan tersebut pemohon tidak menjelaskan dan tidak merinci tentang siapa saja nama pengawas, danemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. perlu ditambahkan, bahwa dalam kaitannya dengan pemilu walikota dan wakil walikota cimahi tahun ini, guru guru kota cimahi justru lebih tepat dikatakan sebagai pendukung pasangan calon nomor urut pemohon) sebagaimana ternyata dari antara lain: adanya kesepakatan antara pgri persatuan guru republik indonesia) dengan pasangan calon nomor urut pemohon), tps yang berada komplek yang dikenal sebagai perumahan guru, yaitu tps kelurahan cibeber, kecamatan cimahi selatan, pasangan calon nomor urut memenangkan perolehan suara secara mencolokps tempat kepala dinas pendidikan kota cimahi memberikan suaranya tps kelurahan cibeber, kecamatan cimahi selatan), ternyata pasangan calon nomor urut pemohon) yang memenangktidak benar dalilb.atau bentuk kampanye lain terhadap pihak terkait. kegiatan out bound training dilaksanakan oleh (event organizerbutir bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf halamandan bukan merupakan pertemuan tim pemenangan, lagi pula pertemuan tersebut terjadi jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon yaitu pada bulan januari sekitar bulan juni justru sdr. usman rachman antara kusumah ank supriyadi, pd. drs. nini hj. attr suharto, se. drs. cecep rustandi, s.h. aan ahmad ramli assegaf, bia bahwa proses pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi, dan masif, yang dilakukan oleh memohon selaku penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi, walikota cimahi, pegawai negeri sipil pns) birokrasi pemerintahan kota cimahi dan pasangan nomor urut padahal seharusnya memohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota dalam hal ini pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun harus berpedoman kepada angka dan undang undang nomor tahun dimana penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota harus menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota cimahi tahun dan penetapan pasangan terpilih oleh memohon tersebut dihasilkan dari suatu proses pemilihan menjelaskan telah pula memberikan davis kepada calon lainnya, termasuk kepada calon wakil walikota dari pasangan calon nomor urut pemohon) dan bahkan memberikan buku tentang teknik pidato, bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf hal.lurah utama baturaja kecamatan cimahi selatan. kegiatan tersebut merupakan acara pribadi (yang mengundang adalah pribadi asep bachtiar), bukan acara kelurahanternyata pasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh suara terbanyak yakni: fakta yang juga yang perlu menjadi perhatian, kader kader pkk pada umumnya warga yang aktif yang sering kali menyertakan diri dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat baik ditingkat maupun termasuk dalam kegiatan pemiluemohon yang dikemukakan dalam huruf sampai dengan halaman dandalam acara silaturahmi idul fitri (halal halal) hotel banana inn bandung tanggal september walikota cimahi melakukan pengarahan kepada peserta yang hadir pns, ormas, dan masyarakat) untuk mendukung dan memenangkan pihak terkait. dalil yang dikemukakan pemohon tersebut faktanya walikota tidak pernah hadir dalam pertemuan yang dimaksud oleh pemohon. dalil dalil perbaikan permohonan pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak menguraikan bagaimana bentuk dan cara atau upaya pemenangan dan dukungan dari setiap pns dan atau pejabat struktural pemkot cimahi terhadap pihak terkait. dalil pemohon tersebut sangat tidak jelas, dan hanya berupa asumsi semata.terdapat sms intimidasi dari lurah dibabat kepada ibu rw. karena pasangan calon nomor urut kalah tps tersebut. dalil tersebut menunjukkan tuduhan tuduhan yang sampaikan pemohon kepada pihak terkait sepanjang keterlibatan walikota, mobilisasi pns serta pejabat struktural pemkot cimahi gua non tidak mempengaruhi dan tidak berdampak pada perolehan suara pihak terkait. pihak terkait justru mengalami kekalahan tps seperti yang disampaikan dalam dalil pemohon tersebut. tuduhan adanya intimidasi tersebut tidak jelas bagaimana bentuk dan perkataan dalam sms. pemohon juga tidak menyebutkan siapa nama yang mengintimidasi dan yang diintimidasi. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak jelas dan kabur. sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. bahwa dalil dalil pemohon sepanjang tuduhan adanya keterlibatan walikota, pejabat pns, dan mobilisasi pns kota cimahi untuk memenangkan pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon tidaklah menggambarkan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing masing peserta pasangan calon. dalil dalil pemohon terlihat mengada ada dan berasumsi belaka yang tidak disertai dengan fakta fakta yang jelas. lagipula pemohon tidak melaporkan kepada panwaslukada atas pelanggaran pelanggaran tersebut, seharusnya pemohon melaporkan kepada panwaslukada kota cimahi yang berwenang untuk melakukan pengusutan benar tidaknya adanya pelanggaran pemilukada. tanggapan atas dalil pemohon tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa pihak terkait mohon agar hal hal yang telah dikemukakan pada bagian lain dari tanggapan ini dianggap telah pula dikemukakan pada bagian ini. bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut dalam upaya memenangkan pemilihan telah melibatkan berbagai jenjang birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah dan kader posyandu sebagai bagian dari pkk (butir iii huruf dan halaman fakta fakta pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon bahwa pihak terkait membuktikan justru pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaranbahwa perlu dikemukakan calon wakil walikota dari pasangan calon nomor urut adalah sekretaris daerah kota cimahi (sebelum pencalonan) yang tentunya memiliki pengaruh dan akses yang kuat berbagai jenjang birokrasi pemerintahan kota cimahi. samping itu, isteri yang bersangkutan berstatus pns yang juga selaku ketua darma wanita persatuan kota cimahi. dengan perkataan lain yang memiliki akses kepada para pns lingkungan kota cimahi justru adalah pemohon drs encer saepulloh, si.) bahwabagai berikut: perolehan suara tps tps komplek perumahan pemda guru kelurahan cibeber, kecamatan cimahi selatan, kota cimahirolehan perolehan suara emomiomora tai tps tps tps tps tps rw19 tps tps tps tps rw21 tps bahwa data dan fakta yang menunjukkan pelanggaran pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan tim suksesnya timses) tersebar hampir seluruh kelurahan kota cimahi, yakni sebagai berikut: pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut paslon dan tim suksesnya timses) terjadi kelurahan cipageran, yakni a1.hal tersebut terjadi beberapa tempat yaknisekitartanggal pukul terjadi politik uang mesjid pembagian uang dengan jumlah sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada hari jum'at tanggal pukul hal tersebut juga terjadi rumah ede karya, pembagian uang kepada masyarakat dengan jumlah sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut pada hari jum'at tanggal pukul terjadi juga rumah pak jaja pembagian uang kepada masyarakat dengan jumlah sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut menang sari dan ayi sidik) pada kamis pukul kampanye masa tenang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut mana hal tersebut terjadi melalui buletin jum'at bergambar pasangan calon nomor urut disebar oleh timses pasangan calon nomor urut pada hari jum'at tanggal pukul terjadi juga tpsrwjalan sangkulirangdibabat, yaknioleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada hari kamis tanggal pukul terjadi pelanggaran kampanye pada masa tenang dengan membagi buletin jum'dan penyebaran pamflet dari pasangan calon nomor urut oleh timses pasangan calon nomor urut hari jum'at tanggal pukul terjadi pelanggaran kampanye pada masa tenang jalan sirnarasa buletin jum'at dan pamflet bergambar pasangan calon nomor urut timses pasangan calon nomor urut hari sabtteureup: terjadi praktek politik uang dengan cara membagi uang sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada kamis tanggal pukul bertempat terjadi pembagian sembako timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat hari jumatsekte ormas gema pratiwi rumah tati pns kbbbuletin jumat bergambar pasangan calon nomor urutpadukterjadi pembagian kartu sehat oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada jum'at tanggal pukul15. terjadi juga pembagian kartu sehat oleh timses pasangan calon nomor urut hari kamis tanggal pukul15. terjadi politik uang berupa pembagian uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakasetiamanterjadi pembagian kartu sehat oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada hari kamis tanggal pukul terjadi juga rt.mahi: terjadi praktek politik uang bertempat mana pembagian uang sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat hari jum'at tanggal pukul terjadi mana pembagian uang sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat hari minggu tanggal pukul terjadi mana pembagian sembako oleh timses pasangan calon nomor urut hari selasaf3. terjadi kampanye masa tenang bertempat pamflet dari pasangan calon nomor urut dilakukankarang mekanomor urut pemberian kartu sehat tersebut bertempat mana pembagian kartu sehat dilakukan oleh timses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat pada hari minggu tanggal pukul terjadi juga manrt. rw.gugur tengkepada masyarakat hari kamis tanggal pukul terjadi pelanggaran ketidaknetralan perangkat kpu kota cimahi yang mendukung pasangan calon nomor urut mana bertempat rt. terjadi penyampaian surat undangan tps . oleh kpps kepada pemilih disertai pemberian kartu sehat pasangan calon nomor urut oleh kppsaros: bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walihanya terdiri atas (tiga) kecamatan dan (lima belas) kelurahan yaitu: kecamatan cimahi utara yang terdiri dari (empat) kelurahan, kecamatan cimahi tengah yang terdiri dari (enam) kelurahan dan kecamatan cimahi selatan yang yang terdiri dari (lima) kelurahan sehingga dengan wilayah. dengan kondisi seperti itu memudahkan walikota cimahi yang sedang berkuasa untuk mengontrol dan memanfaatkan seluruh unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk memenangkan pasangan calon walikota dan walikota nomor urutmemohon sebagai penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun keberpihakan walikota cimahi sdr. dr. ir. toch toshiba, kepada salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota cimahi nomor urut yang mana calon walikota pasangan calon nomor urut yaitu sdr. hj. attr suharto, se. tersebut adalah istri dari walikota cimahi yang saat ini sedang berkuasa tersebut, adanya mobilisasi pns dan aparat dalam struktur pemerintahan daerah dari mulai tingkat kota untuk memenangkan calon walikota nomor urut yakni dengan memobilisasi para pns pada dinas dinas strategis tersebut bertempat mana pembagian kartu sehat oleh timses pasangan calon nomor urut hari selasaelongrabrabu tanggal pukul terjadi politik uang bertempat mana pembagian uang sebesar rp. oleh timses pasangan calon nomor urut pada hari kamis tanggal pukul dan politik uang juga terjadi mana pembagian sembako oleh timses pasangan calon nomor urut pada hari minggu tanggal pukul serta terjadi juga pembagian sembako oleh timses pasangan calon nomor urut pada hari rabutamcibebehari minggu tanggal pukul terjadi pelanggaran kampanye dalam masa tenang melalui pamflet dari pasangan calon nomor urut yang dilakukan timleuwigajmelalui buletin jumterjadi mesjid jami melalui buletin jumat bergambar pasangan calon nomor urut oleh timses pasangan calon nomor urut hari jum'at tanggal pukul pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut paslon nomor terjadi kelurahan cibeureum: bertempat kantor kelurahan cibeureum terdapat kunjungan encer saefulloh calon wakil walikota cimahi pasangan calon nomor urut dengan memakai seragam dinas pns menunjukkan bahwa dia masih seperti sekda pemkot cimahi padahal sudah mengundurkan diri sebagai sekda terjadi pada hari kamis tanggal pukul bahwa selain itu, pihak terkait mohon perhatian terhadap fakta fakta atau kejadian kejadian yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut yaitu sebagai berikut: dilakukannya kampanye masa tenang, sebagaimana ternyata surat pernyataan tertanggal september melakukan pembagian uang sebesar rp. dengan syarat pada hari sabtu, tanggal september harus mencoblos memilih pasangan nomor sebagaimana ternyata dari surat pernyataan warga kelurahan cimahi, orang warga kelurahan leuwigajah: dan pembagian uang sebesar rp. kepada sebagian warga kelurahan citeureup sebagaimana ternyata dari surat pernyataan orang warga kelurahan citeureup, dan pemberian sebesar rp. kepada orang warga kelurahan citeureup: pembagian sembako terhadap orang warga kelurahan belong, masing masing sebagaimana ternyata dari surat pernyataan tertanggal dan september dan beberapa orang warga rw. kelurahan paduka: melakukan pembagian kartu sehat masa tenang, dengan menjanjikan bila mana mencoblos memilih pasangan calon nomor urut pada hari sabtu, tanggal september maka kartu sehat ini berlaku untuk digunakan sebagai kartu pengobatan gratis, sebagaimana ternyata dari surat pernyataan: (dua puluh tiga) warga kelurahan cipageran: (lima belas) warga kelurahan karang mekar, orang kelurahan mayasari, orang warga kelurahan cigugur tengah, orang warga kelurahan setiamanah, orang warga kelurahan baros: orang warga kelurahan utama, orang warga kelurahan dibabat, orang warga kelurahan citeureup, membagikan buletin jumat yang memuat photo pasangan calon nomor urut masa tenang, sebagaimana ternyata dari pernyataan orang warga kelurahan leuwigajah: melibatkan pns dalam kampanye dan diduga menggunakan kendaraan roda empat yang menggunakan lambang kepolisian bahwa ny. titik aminah, pd, pns jabatan kepala sekolah) dan juga selaku ketua darma wanita persatuan kota cimahi, yang merupakan istri calon wakil walikota nomor urut drs encer saepulloh, si., berkampanye atas panggung pada saat kampanye terbuka lapangan sangkulirang, kelurahan paduka, kecamatan cimahi tengah pada tanggal agustus dengan demikian justru pemohon terbukti telah melibatkan pns yang dijadikan jurnal dalam kampanye tersebut dan telah menggunakan kendaraan roda empat yang menggunakan lambang kepolisianguo, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk),pt fotokopi surat pernyataan, cimahi, september dan yang ditandatangani oleh orang warga kelurahan bukti::,,,pt 68a, pt 68b, vili perihal pencalonan sebagai walikota cimahi: dan pt 68cyang langsung berhubungan dengan masyarakat pada tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan mulai dari lurah hingga dan seluruh wilayah kota cimahi, serta pemanfaatan program dan organisasi seperti program kesejahteraan keluarga pkk) dan lintas yang seluruh kegiatan dan programnya didanai oleh apbd kota cimahi oleh pasangan calon nomor urut untuk bahan kampanye kepada para pemilih: adanya perintah dari walikota kepada para lurah agar kader pkk dilibatkan dalam memenangkan pasangan calon nomor urut diantaranya ada yang menjadi anggota kpps, menyebarkan alat peraga kampanye, menjadi pembidik pemilih tps, serta pelanggaran pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan tim suksesnya yang diantaranya dengan adanya pemanfaatan para kader pkk untuk mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut dengan memanfaatkan jabatannya sebagai ketua tim penggerak pkk kota cimahi (vide bukti bukti bukti dan bukti adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut: memohon berpihak kepada pasangan calon nomor urut tidak profesional dan lalai dalam menyelenggarakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi tahun sehingga merugikan pemohon: bahwayang mana memohon telah sengaja meloloskan calon walikota dari pasangan calokarena yang bersangkutan sebenarnya menderita sakit ginjal (vide bukti dengan demikian maka memohon telah melanggar undang undang nomor tahun oleh karenanya pelaksanaan pemilihan umum calon walikota dan wakil walikota cimahi tahun menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan dan pemilihan umum walikota dan wakil walikota cimahi harus dinyatakan diulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urutoktober dan oktober yang pada pokoknya menerangkan,:,o1,ntang penetapan pasangan calon terpilih walikota dan wakil walikota cimah

abg tir. hj. rr. sesi wiedhiartini tempat, tanggal lahir: bogor, januari pekerjaan polisi republik indonesia alamat jalan dam font rt. kota baru, kelurahan rabadompu barat, kecamatan raba, kota bima nama muhamad rum, s.h. tempat, tanggal lahir: bima, agustus pekerjaan advokat alamat jalan mawar nomor kelurahan saraf, kecamatan rasanya baratselanjutnya disebut sebagai . urahmad insani, s.h., mgerais abidin tempat, tanggal lahir: bima, juli pekerjaan walikota bima, tanggal lahir: bima, desember pekerjaan wakil walikota bima alamat bisebagai calon walikota dan rahman abidin sebagai calon wakil walikota adalah cacat hukum cacat yuridis karena melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun justru itu patut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, oleh karena itu semua suara yang didapat oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota bima atas nama gerais abidin dan rahman abidin dalam pemilukada kota bima tanggal mei sebesar atau persen adalah cacat yuridis cacat hukum, justru itu suara yang didapat oleh nomor urut tersebut adalah batal dengan sendirinya (batal demi hukum), demikian pula keputusan kpu kotacacat yuridis cacat hukum dan atau suaranya tersebut adalah batal dengan sendirinya, karena pasangan artis abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut yang ikut pemilukada kota bima tersebut telah melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun maka secara hukum nomor urut tersebut tidak mempunyai hak untuk ikut pemilukada kota bima karena kakak dan adik. bahwa dalam negara republik indonesia ini dan atau negara manapun dunia ini tidak ada walikotanya kakaknya dan wakil walikota adiknya, jika undang undang nomor tahun ini tidak bisa kita tegakkan, maka kemungkinan besar nanti akan ada orang kakak beradik yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,. jika hal ini yang terjadi indonesia, maka apa jadinya indonesia nanti apakah indonesia dapat dikatakan negara yang ternepotisme dunia atau kita akan kembali zaman kerajaan?? untuk apa kita membangun demokrasi yang susah payah sejak tahun dengan pertumpahan darah?? meskipun bima jauh dari pemerintah pusat, namun contoh tersebut dapat dijadikan model bagi kepemimpinan yang tidak mengedepankan asas kepastian hukum yaitu kepatutan dan keadilan seperti dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tersebut. sini akan diuji oleh masyarakat indonesia terhadap kinerja mahkamah konstitusi, apa dan bagaimana hasil kinerja mahkamah konstitusi yang mulia ini. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas mendorong pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan memohon demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara hukum, maka sekali lagi pemohon dengan kerendahan hati memohon pada majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya mahkamah konstitusi bisa menegakkan supremasi hukum republik ini, khusus dalam kasus pemilukada kota bima ini, karena memohon dan pasangan @rais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut telah melanggarkiranya mahkamah konstitusi menyatakan memohon telah keliru dan salah menetapkan pasangan gerais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut sebagai pasangan calon walikota bimbima tahun dan oleh karena itu kepada pasangan gerais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut dinyatakan diskualifikasi dan atau dinyatakan batal sebagai calon walikota dan wakil walikota bima, dan oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan gerais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut sebesar suara atau persen dalam pemilukada tanggal mei tahun adalah batal dengan sendirinya (batal demi hukum)justru itu rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilukada kota bima tersebut adalah batal demi hukum batal dengan sendirinya. justru itu kota bima perlu diadakan pemungutan suara diulang kota bima pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh kpu kota bima pada tahun tentang duduk permasalahan pemilukada tanggal mei kota bima sewaktu kampanye pasangan gerais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut telah banyak melibatkan pegawai negeri sipil pemerintah kota bima, dan hal ini pemohon akan membuktikan pada saat acara pembuktian, karena jika hal ini disebut satu satu dalam gugatan ini, kami khawatirkan saksi saksi yang siap jadi saksi bisa tidak jadi menjadi saksi karena takut diintimidasi. demikian pula pada saat kampanye versi, telah banyak pelanggaran yang dilakukan antara lain pada tanggal april melibatkan pegawai negeri sipil yaitu pejabat kabupaten bima, yaitu: kepala dinas pertanian, hortikultura dan tanaman pangan ir. nurdin) hadir mengenakan topi dan baju calon. kepala dinas kehutanan ir. thamrin). kepala bpm des putaran se). pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata drs. lukman). pegawai rsud bima drs. haris). (data ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh koran times halaman pertama dan halaman tanggal april). ada daftar pemilih ganda, sehingga daftar calon tetap tidak valid, disini membuktikan bahwa hasil kerja memohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ada indikasi money politik tetapi rakyat tidak mau jadi saksi, karena takut terhadap intimidasi dan keselamatan keluarganya. ada pemilih bawah umur (umur baru tahun) disuruh ikut memberikan hak pilih tps, antara lain pemilih yang bernama suminten, baru berumur tahun, lalu didaftar sebagai pemilih dan pada tanggal mei memberikan hak suara snya. suminten ini adalah anak yang baru berusia tahun: pemohon dapat membuktikan dengan sebuah alat bukti yang otentik yaitu akte kelahiran, buku rapor dan surat surat lainnya. berdasarkan fakta ini telah terbukti bahwa memohon telah lalai dalam mendata para pemilih dan bukan hanya suminten ini yang dibawah umur masih puluhan orang malah bisa ratusan orang. suminten ini hanya sebagai contoh kelalaian kerja memohon, sehingga data pemilih tidak sempurna. bahwa berdasarkan fakta fakta ini ada pemilih bawah umur, yang menurut hukum tidak mempunyai hak untuk memberikan hak suara tps pada tanggal mei tahun yang lalu, maka secara hukum hak suara yang telah diberikan oleh suminten tersebut adalah batal demi hukum: akibat dari pemberian suara oleh suminten tadi, tidak hanya batal demi hukum bagi suaranya suminten, tetapi mengakibatkan rekapitulasi penghitungan suara snya suminten adalah batal demi hukum, dan demikian juga rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan. pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kpu kota bima juga cacat hukum cacat yuridis, karena suara yang sah telah campur dengan suara yang tidak sah, yang akibatnya mendapatkan rekapitulasi penghitungan suara yang tidak valid, berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka telah tepat menurut hukum, pemohon memohon pada ketua mahkamah konstitusi agar membatalkkarena keputusantelah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, maka pada kesempatan ini pemohon memohon pada bapak ketua mahkamah konstitusi kiranya ditetapkan bahwa kota bima perlu diadakan pemungutan suara ulang pada tanggal dan bulan yang akan ditentukan oleh kpud kota bima. bahwa berdasarkan temuan temuan pelanggaran tersebut atas, khususnya pelanggaran yang menyangkut pegawai negeri sipil yang dilibatsewaktu acara kampanye maka telah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun satu pasangan calon selama masa kampanye. bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sewaktu kampanye yang telah dilakubaik yang ditemukan oleh bawaslu maupun yang ditemukan oleh tim pemohon sendiri, maka telah membuktikan bahwatelah dengan sengaja melibatkan pegawai negeri sipil, oleh karena itu telah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah. bahwa sampingtelah dengan sengaja melibatkan pegawai negeri sipil sewaktu kampanye, juga bersama dengan memohon sebagai kpu kota bima telah dengan sengaja melanggarpelanggaran terhadap angka undang undang nomor tahun tersebut telah diatur didalam dan undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: undang undang nomor tahun berbunyi sebagai berikut: setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yanganberdasarkan ketentuan tersebut atas dan berdasarkan fakta fakta yang ada, maka sudah sepatutnya kepada memohon,dapat diberikan sanksi hukum antara lain, terhadap memohon diberikan sanksi hukum yaitu mahkamah konstitusi membatalkan surattahun dan kemudian memberikan sanksi administrasi kepada nomor urut dan nomor urut yaitu mencoret namanya sebagai calon wali kota dan wakil walikota bima terpilih dan atau dengan kata lain mendiskualifikasidinyatakan batal sebagai calon walikota dan wakil walikota bima dan karena pemilukada kota bima telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan tersebut atasberdasarkan hal hal tersebut, maka pada memohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini. bahwa dalam kapasitas danve justice), karena fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut atas telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khususinjuries sua propria).tahun@nomor urut pada saat pemilukada pada tanggal mei tahun,ahunmaka sepatutnya mahkamah konstitusi menetapkan bahwa kota bima perlu diadakan perhitungan suara ulang dan menghukum kepada pasangan calon @rais abidin dan h.a. rahman abidin, pasangan caloungutan suara ulang karena terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. petit bahwa berdasarkan hal hal yang terurai tersebut atas, maka bawah ini kami, pemohon, memohon pada mahkamah konstitusi kiranya dapat memanggil pihak terkait, memeriksa perkara ini, mengadili serta memutuskan sebagai berikut: menyatakan mengabulkan gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya1999ge(nomor urut pada saat pemilukada pada tanggal meipada tanggal juni pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: kewenangan mahkamah bahwa berdasarkan undang undang dasar tahuntelah banyak melibatkan pns pegawai negeri sipil) sewaktu kampanyenya maka sepatutnya mahkamah konstitusi menetapkan bahwa kota bima perlu diadakan pemilukada ulang dan menghukum kepada pasangan calon @rais abidin dan h.a. rahman abidin, pasangakarena terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. menyatakan, menghukum memohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. atau, apabila mahkamah konstitusi berpendapat lainukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota perihal pemberitahuan,tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu tiga belas: bukti fotokopifoto keterlibatan pns pemerintah kota bima, bukti fotokopi kutipan akta kelahiran nomor atas nama suminten dan salinan dpt tps bukti fotokopi formulir tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih formulir model . kwk.kpu): bukti fotokopi artikel bawaslu: banyak pns hadir saat kampanye first, harian pagi times, senin, april bukti fotokopi artikel ajari: berkas kasus sipil segera dirampungkan : bukti fotokopi artikel jaksa siap p21 berkas pns terlibat kampanye , bukti fotokopi artikel: bukti fotokopi artikel skandal korupsi walikota bima berlabuh tipikor polda ntb , tambora post edisi november bukti fotokopi surat pernyataan atas nama drs. usman sidik dan emon idris: selain itu, pemohonoer saksi mengetahui bahwa gerais bin abidin dan rahman bin abidin adalah kakak dan adik, ayahnya adalah abidin, kanon saksi mengetahui bahwa gerais bin abidin dan rahman bin abidin adalah kakak beradik alias saudara kandung, saksi mengetahui bahwa gerais bin abidin dan rahman bin abidin adalah kakak beradik dari cerita kakek saksi yang berteman dengan abidin bahwa abidin memiliki banyak istri, yaitu empat orang, saksi hanya memperoleh informasi dari kakek saksi dan tidak pernah bertemu dengan istri istri abidin: bahwa gerais bin abidin dan rahman bin abidin berlainan ibu, bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu dari gerais maupun ibu dari rahman: hasan bin arsyad bahwa gerais dengan h.a. rahman abidin adalah saudara kandung, satu bapak lain ibu, saksi mengetahui bahwa ibunya @rais bernama hj. mariam dan ibunya h.a. rahman adalah hj. halimah: bahwa saksi pernah bertemu dengan hj. mariam dan hj. halimah karena merupakan tetangga dekat saksi: bahwa gerais lahir dari istri kedua abidin bernama hj. mariam yang melahirkan delapan orang anak yaitu hj. sundari, @rais abidin, sakura abidin, murni, busan, taufik (sudah meninggal), dan satu lagi saksi lupa namanya: bahwa ibunya rahman, hj. halimah, memiliki enam orang anak yaitu rahman abidin, undang abidin, nurjanah, dan aya, bahwa saksi menemukan kelurahan tanjung, kecamatan rasanya barat, kota bima, ada pemilih ganda, diantaranya adalah anak kandung saksi bernama susan yang memilih kali, bahwa saksi tinggal dan susan tinggal bersama neneknya sehingga susan mendapat undangan memilih dan susan diarahkan untuk memilih salah satu kandidat, bahwa sebelum pemilihan, saksi mendatangi kpu berkaitan dengan pemilu kelurahan tanjung yang tiap tiap tps ada lebih kurang orang yang tidak jelas dari mana asalnya dan saksi sudah rapat dengan ppk kantor kelurahan tanjung meminta kepada ppk supaya dpt diperbaiki yaitu dengan pendataan ulang, bahwa tim salah satu pasangan calon sudah melaporkan secara tertulis kepada panas mengenai hal hal yang menyalahi aturan,menyatakan bahwa memohon membantah semua pendapat, dalil, permohondalam eksepsi permohonan pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum (php) kepala daerah yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia bahwa pemohon dalam permohonannya halaman pada bagian alasan dan argumen hukum tentang kewenangan mahkamah" menyatakan:". bahwa pemohon dalam surat permohonannya halaman pada bagian pokok permohonan angka pada intinya menyebutkan:ohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan meloloskan pasangan calon gerai abidin dan h.a. rahman abidin uma) dengan nomor uruerdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut atas, dihubungkan dengan permohonan guo ternyata objek permohonan pemohon bukan merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun karena isi permohonan pemohon bukan mengenai "penentuan terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". dengan demikian, dalil dalil permohonan pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerahsalah alamat bahwa dalam surat permohonan pemohon halaman pada bagian pokok permohonan angka pada intinya menyebutkan:dengan nomor urut bahwa dalam surat permohonan pemohon halaman pada bagian pokok permohonan angka pemohon pada intinya menyatakan bahwa pemohon berkeberatan atas keputusan memohon dan meminta mahkamah konstitusi menyatakan memohon telah keliru dan salah menetapkan pasangan artkarena menurut pemohon, kedua pasangan tersebut telah melakukan berbagai macam pelanggaran antara lain, pelanggaran terhadap: point angka dan d. dan kode etik dan pedoman pelaksanaan partai demokrat. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dan uud bahwa fakta fakta yang ditemukan oleh pemohon mengenai tindakan yang dilakukan oleh memohon dalam menetapkan pasangan geradan anggapan pemohon bahwa kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut telah melakukan berbagai pelanggaran selama proses pelaksanaan pemilukada kota bima masuk dalam wilayah tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk menghadirinya dan bukan merupakan kompetensi dari mahkamah konstitusi. dengan telah kelimanya pemohon mengkualifisir perbuatan memohon dan kedua pasang calon walikota dan wakil walikota, maka mengakibatkan permohonan pemohon menjadi salah alamat. bahwa jika dicermati dengan seksamapermohonan pemohon halaman pada bagian pokok permohonan angka(bukti tertanggal mei dan dalam petit angka yang menyatakan surat keputusan kpu kota bima nomor(bukti sebagai peserta pemilihan umum adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. dengan demikian, secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh pemohon, tidaklah merupakan. permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (exception obscura libel) bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana ditentukan olehmemenuhi syarat sebagaimana yanglasan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,namun, ternyata dalam naskah permohonan pemohon, dimana tempat penghitungan suaranya dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.tit pemohon tidak jelas bahwa halaman surat permohonan pada bagian legal standing, pemohon menyebutkdidalam petit mulai angka hingga tidak sekalipun pemohon menyebutkan surat keputusan atau ketetapan kpu kota bima tentang penetapan perolehan suara masing masing pasangan calon atau pun hasil penghitungan suara yang seharusnya menjadi satu satunya objek perselisihan pemilukadarmohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diatur dalam huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut, sehingga permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara). dalam pokok perkarapada bagian pokok permohonan angka dan serta bagian tentang duduk permasalahan pemilukada tanggal mei angka dannomor urut sehinggam tanggal maret dan pemohon memohon pembatalan pilkada kota bima tahun bahwa memohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan telah meloloskan pasangan calon @rais abidin dan h.a. rahman abidin uma) nomor urut yaitu melanggar ketentuan: point undang undang nomor tahun yang menyatakan "". angka undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa". undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa "". undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa "dalil pemohon sebagaimana tersebut atas adalah tidak berdasar atas hukum, karena: tindakan memohon yang telah meluluskan pasangan calon tersebut telah sesuai dan tepat, sebab pasangan calon yang bersangkutan telah memenuhi: permohonan diajukan terhadapbab ketentuantentang perselisihan hasil pemilihan kepala derah dan wakil kepala daerah, diatur ketentuan tentang objek php kada. objek php kada yang ditangani oleh adalah:,.juga dipandang menjadi bagian sengketa pemilukada. iii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kpu kota bimoleh komisi pemilihan umum kota bima tanggal mei yang selanjutnya dituangkan dalansyaratan pencalonan,yang menyatakan: partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satuolitik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon do persyaratan bakal pasangan calon, sebagaimana tersebut danjabat kepala daerah". dari kedua ketentuan tersebut atas tidak ada satu persyaratanpun yang tidak terpenuhi oleh pasangan calon gerais abidin dan h.a. rahman abidin uma) nomor urut dan tidak ada satu ketentuan hukuman yang melarang saudara kandung untuk berpasangan menjadi calon walikota dan wakil walikota, sehingga tidak ada alasan pihak memohon untuk tidak meluluskan pasangan calon tersebut, dengan demikian bahwa keputusan memohon untuk meluluskan pasangan calon tersebut sudah tepat dan bukan merupakan tindakan pelanggaran hukum mengingat bahwa pemilukada kota bima tahun telah dilaksanakan secara profesional oleh tim bukan oleh perorangan dengan dibentuknyamelalui keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kota tanggal november (bukti untuk mendapatkan calon yang benar benar memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa permohonan pemohon mengenai pembatalan pilkada kota bima tanggal mei merupakan permohonan yang berlebihan dan mengada ada, mengingat huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyebutkan bahwa permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya mahkamah konstitusi". bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk membatalkan pemilukada kota bima tanggal mei karena terhadap suatu permohonan, mahkamah konstitusi hanya dapat mengambil (tiga) jenis keputusan saja yang dalam amar putusan dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. dalam hal permohonan dikabulkan, mahkamah konstitusi hanya dapat menyatakan pembatalan hasil penghitungan suara saja dan bukan mengenai pembatalan pemilukadanya. jawaban memohon atas dalil dalil pemohon pada bagian pokok permohonan angka dimana pemohon memohon pemungutan suara ulang kota bimakota bima tahunmungutan suara ulangka dan bahwa menurut pemohon pada saat kampanye telah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh versi nomor urut hj. ferry amelia, se. mm. dan drs. hm. natsir, mm.) yang telah banyak melibatkan pns antara lain pejabat kabupaten bima, demikian pula dengan pasangan uma nomor urut hm. gerais abidin dan h.a. rahman abidin, se.) dan ada indikasi money politik. bahwr dierdasarkan uraian atas bahwa kpu kota bima tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilukada selama proses berkampanye, hal ini dikarenakan bahwa merekomendasikan pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam domain kewenangan kpu sebagaimana tersebut dalam uraian atasmengenai dalil pemohon mengenai adanya pemilih ganda sehingga daftar dpt tidak valid bahwa memohon telah meminta kepada walikota bima untuk segera menyampaikan daftar potensial pemilih pemilu dp4) dan data agregat kependudukan kecamatan dak2) paling lambat oktober berdasarkan surat kpu kota bima nomor kpu kota tanggal oktober tentang penyampaian dp4 kota bima (bukti bahwa setelahkemudian dibuatkan berita acara nomor tanggal oktober (bukti selanjutnya terhadap dp4 tersebut dilakukan pemutakhiran agar diperoleh data pemilih yang date sebagai bentuk perlindungan atas setiap hak pilih berdasarkan aturan hukum yang berlaku, hingga dikeluarkannya keputusan komisi pemilihan umum kota bima nomor kapten kpu kota tanggal desember(bukti sebagai bentuk apresiasi keterlibatan setiap unsur masyarakat, pada tanggal desember kpu kota bima mengeluarkan surat ketua kpu kota bima nomor tentang partisipasi pemutakhiran data pemilih yang ditujukan kepada pimpinan parpol, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan masyarakat, pimpinan skpd kota bima, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi profesional, camat, lurah, organisasi perempuan, ketua paguyuban etnis, organisasi pemuda dan badan eksekutif mahasiswa (bukti bahwa pada tanggal maret ketua komisi pemilihan umum kota bima telah mengeluarkan surat nomor kpu kota tentang laporank) dan identifikasi dalams), dengan demikian terbukti bahwa memohon telah mengadakan pertemuan dengan para ketua ppk dan pps guna dapat menyelesaikannya sesuai aturan hukum yang berlaku. bahwa memohon telah meminta kepada para ketua pps dan ppk se kota bima untuk menyerahkan soft copy daftar pemilih tambahan tb) untuk diserahkan kepada masing masing tim kampanye bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun berdasarkan surat ketua komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota tanggal maret tentang daftar pemilih tambahan selanjutnya memohon telah menginstruksikan kepada ketua pps dan ppk supaya melakukan pencernaan pemilahan kembali terhadap daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tambahan tb) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dpt), dengan diterbitkannya surat ketua komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota tanggal maret (bukti bahwa memohon pada tanggal maret, telah mengeluarkan surat komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota (bukti untuk mengundang tim kampanye masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun antara lain untuk tim kampanye masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun dapat memberikan daftar inventarisasi masalah data pemilih guna ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum memohon menetapkan daftar pemilih tetap dpt) pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun yang mana semua tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun termasuk tim kampanye pemohon tidak ada mengajukan daftar inventarisasi masalah data pemilih yang diminta. bahwa selanjutnya memohon telah mengundang (bukti pihak pihak yang berkepentingan dan pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu walikota dan wakil walikota bima tahun guna menghadiri rapat pleno rekapitulasi data pemilih yang menetapkan bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun adalah sebanyak (seratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) pemilih dan terhadap hasil pleno rekapitulasi data pemilih tersebut seluruh tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun yang hadir, termasuk tim kampanye pemohon tidak mengajukan keberatan, hingga dibuatkan berita acara nomor ba i11 yang ditandatangani oleh seluruh komisioner kpu kota bima (buktimendalilkan terdapat pemilih dibawah umur (baru tahun) disuruh ikut memberikan hak pilihnya tps, antara lain pemilih yang bernama suminten. bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun dengan formulir model a3 kwk.kpu (pemilih atas nama suminten yang terdaftar ada orang nama pemilih (alat bukti dan bukti yaitu: pada tps kecamatan dara, nama: suminten, nomor urut dari dpt laki laki perempuan kelahiran bima, november usia tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat tolikara, rt. rw kel. dara (alat bukti bukti dan bukti pada tps kecamatan tanjung, nama: suminten nomor urut dari dpt laki laki perempuan kelahiran lombok, desember usia tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat jalan bandeng tanjung (alat bukti bukti dan bukti bahwa berdasarkan bukti otentik yang ada pada kpu kota bima, pemilih atas nama suminten yang terdaftar dalam dpt kota bima tahun keduanya telah dewasa dan tentu saja memiliki hak pilih berdasarkan undang undrmohonan pemohon kepada mahkamah konstitusi atasngat tidak jelas karena tidak menyebutkan bentuk pernyataan seperti apa yang harus disikapi oleh majelis hakim mahkamah konstitusitidak cukup memiliki alasan dan dasar untuk mengajukan permohonan dilakukannya penghitungan suara ulang pada pemilukada kota bima tahun bahwa penghitungmei dan pemohon telah mengajukan keberatan dimaksud pada hari jumat meermohona, karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon yang telah meloloskan pasangan calon murai abidin dan rahman abidin uma) (incumbent) dengan nomor urut yaitu melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun permohonan pembatalan pilkada kota bima tanggal mei karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan memohon yang telah meloloskan pasangan calon gerais abidin dan rahman abidin uma) dengan nomor urut yang melanggar point pointmelanggar bab dan (anti kkn) tentang kode etik dan pelaksanaan kode etik partai demokrat serta melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah.meminta pemungutan suara ulang kota bima yang tanggal dan bulannya ditentukan oleh kpud kota bima pada tahun ini". dengan demikian permohonan pemohon yang meminta dilakukannya penghitungnghitungan suara ulang. berdasarkan uraian berkenan memberiseluruh dalil jawabanbima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujurkeputusan surat keputusan kpu kota bima nomor kpu kota tentang penetapan nama pasangan calon walikota bima dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bima tahun tanggal maret dan suratsah dan mengikat hukum: atau apabila pengadilansurat komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota perihal penyampaian dp4 kota bima, tanggal oktober bukti fotokopi berita acara serah terima daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) pemilukada walikota dan wakil walikota bima tahun nomor tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu dua belas:tanggal desember bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota x11 perihal partisipasi pemutakhiran data pemilih, tanggal desember bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota bima nomor kpu kota perihal rapat koordinasiambahanetap rapat pleno rekapitulasi data pemilih, tanggal maret bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kota bima nomor ba iii tentangtanggal novemberdara, kecamatan rasanya barat, kota bima,tanjung, kecamatan rasanya barat, kota bima, bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk.kpu) atas nama suminten, bukti fotokopi surat mandat sekretariat tim pemenangan hj. ir. rr. sesi wiedhiartinih dan muhamad rum, s.h. nomor tim kopi bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt)3 kwk.kpu),4 kwk.kpu), bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sugiana, s.h.rapid rosyidi saksi adalah operator dpt pemilukada kota bima, saksi membantah keterangan saksi pemohon mengenai tidak adany yang oleh saksi langsung dikonfirmasi kepada pps yang terdapat pemilih ganda tersebut, bahwa mereka membenarkan adanya pemilih ganda tersebut: bahwataufikurrahman saksi adalah ketua kpps tps tolikara, saksi menerangkan terkait suminten yang menurut pemohon bawah umur, bahwa tanggal lahir suminten dalam dpt adalah november yang berarti sudah boleh memilih: menimbang bahwa pihak terkait, pasangan calon nomor urut atas nama gerais abidin dan rahman abidin, s.e., tidak mengajukan baik keterangan tertulis, alat bukti surat tulisan, maupun saksi ahli dalam permohonan guo, menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kota bima telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal mei yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni yang pada pokoknya mengurail::bahwa memohon kpu kota bima telah melakukan verifikasi terhadap calon pasangan walikota dan wakil walikota bima, dan telah menyatakan lulus pasangan calon walikota dan wakil walikota, berdasarkan keputusannya nomor pts kpu kota tahun sebagai berikut: pasangan junaidi dan muslimin jamin) sebagai pasangan dengan nomor urut pasangan calon ir. hj. rr. sesi wiedhiartini dan muhamad rum, (baru) dengan nomor urut pasangan calon gerais abidin dan rahman abidin uma) dengan nomor urut pasangan calon subhan nor dan muhammad riza suri) dengan nomor urut pasangan calon dr. sucipto abdullah dan drs. junaidi sujud) dengan nomor urut pasangan calon feri sofia dan iskandar zulkarnaen riang) dengan nomor urut pasangan calon hj. fera amelia, se, dan muhammad natsir versi) dengan nomor urut bahwa memohon dalam melakukan verifikasi terhadap pasangan calon gerais abidin dan rahman abidin uma) dengan nomor urut telah dengan sengaja meloloskannya nomor urut dengan tanpa memperhatikan undang undang yang ber laku negara republik indonesia ini khususnyantara lain yang dilanggar oleh baik oleh memohon maupun pasangan calon gerais abidin dan rahman abidin uma) dengan nomor urut adalah point angka dan. bahwa asas hukum berbunyi sejak undang undang diundangkan maka sejak itu semua orang dianggap tahu bahwa undang undang itu telah lahir dan demikian juga lahirnya undang undang nomor tahun semua orang dianggap tahu bahw. dengan demikian sejak sebelum pendaftaran para calon walikota dan wakil walikota bima sejak itu memohon kpu kota bima sudah tahu undang undang nomor tahun yang melarang bersaudara kandung ikut pasangan calon walikota dan wakil walikota. dengan demikian memohoni:,@u:sewaktu verifikasi para calon harus menerapkan undang undang nomor tahun ini disamping dia harus memahami peraturan kpu tentang persyaratan calon walikota dan wakil walikota. sehingga seharusnya gerais abidin dan rahman abidin harus ditolak sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun demikian pula menurut buku panduan teknis berbicara mahkamah konstitusi yang diterbitkan oleh kepaniteraan dan sekretariat jendral mahkamah konstitusi tahun yang antara lain menerangkan bahwa pengajuan keberatan atau permohonan pada mahkamah konstitusi diajukan dalam tenggang waktu tiga hari setelah penetapan calon terpilih. point undang undang nomor tahun berbunyi sebagai berikut:ngka undang undang nomor tahun berbunyi sebagai berikut,undang undang nomor tahun berbunyiyang sebagai berikutpidana dengan pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama tahun dan denda paling sedikit rp. dan paling banyak rp. , (satu miliar). nomor urut sebagai calon walikota dan calon wakil walikota adalah gerais abidin dan rahman abidin adalah bersaudara kandu terlampir b16)nomor urut ir. hj. rr. sesi wiedhiartini dan muhamad rum, s.h.) bahwa apa yang disampaikan pemohon terkait keterlibatan pns dalam kampanye pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bawaslu kota bima telah menindaklanjuti keterlibatan beberapa pns dalam kampanye pasangan calon baik pasangan calon nomor urut (versi), pasangan calon nomor urut (@uma), pasangan calon nomor urut (jamin), maupun pasangan calon nomor urut (suri) dengan rekomendasi yang diteruskan kapolres bima kota , bahwa terkait pernyataan pemohon tentang pelanggaran pelibatan pns yang dilakukan oleh pasanga. wahidin, dengan taufik, sos yang menghadiri kampanye rapat umum terbuka pasangan nomor urut pada tanggal mei lapangan memahami. keduanya telah sampai kejaksaan dan saat ini statusnya sudah dinyatakan lengkap p21): bahwa pns yang ikut hadir dalam kampanye pasangakasus tersebut, saat ini sudah sampai kejaksaan raba bima dan dinyatakan sudah lengkap (p21),mengenai adanya indikasi money politic (politik uang) tetapi rakyat tidak mau jadi saksi, bawaslu kota bima telah menerima beberapa laporan dari masyarakat namun tidak dapat diteruskan dengan alasan tidak memenuhi syarat sesuai dengan huruf saksi saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut) per. laporan laporan tersebut antara lain: laporan nomor panwaslukobi lp pk.ii v tentang dugaan adanya politik uang kelurahan ritetokotimurbarat kecamatan raba kota bima dengan alat bukti uang sebesar rp. (laporan ditarik kembali oleh pelapor): bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon mengenai ada pemilih bawah umur (umur baru tahun) disuruh ikut memberikan hak pilih tps atas nama suminten, bawaslu kota bima tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, dan atau tim kampanye pasangan calon terkait pemilih bawah umur atas nama suminten tersebut, yang ditangani bawaslu kota bima adalah pemilih bernama irwan yang memilih tps viii kelurahan menggemari, saat ini memang masih duduk bangku kelas smp, tetapi lahir tahun (berdasarkan yang ditunjukkan oleh ketua kpps). irwan sering tidak naik kelas pada saat duduk bangku sekolah dasar.oleh karena itu nomor urut telah terbukti melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun angka undang undang nomor tahun berbunyi:bahwa gerais abidin dan rahman abidin adalah bersaudara kandung yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah betul batu telah melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun tersebut atas dan oleh karena itu keputusan kpu kota bima nomor kpu kota tentang penetapandan h.a. rahman abidin, (@uma) nomor urut adalah cacat hukum justru itu pemohon memohon kepada ketua mahkamah konstitusi agar menyatakan batal demi hukum surat keputusan kpud kota bima nomor kpu kota tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota bima tahun khusus atas nama gerais abidin dan h.a. rahman abidin, se. dijelaskan pula bahwa terjadinya pasangan walikota kakak dan adik tersebut pada masa pemerintahan tahun bukan hasil pemilukada sebagaimana ketentuan perundangan yang dilakukan secara langsung, umum bebas dan rahasia, melainkan @rais abidin naik sebagai walikota bima periode sampai dengan tahun karena walikota bima, drs. nur latif, yang meninggal dunia pada tanggal maret sedangkan h.a. rahman abidin, dipilih oleh anggota dprd kota bima, dimana yang bersangkutan pada saat itu adalah anggota dprd kota bima. seharusnya memohon kpu kota bima harus menolak pada saat proses pendaftaran atas nama gerais abidin dan h.a. rahman abidin, sebagai calon wakil walikota bima karena pasangan tersebut adalah kakak adik yang dapat dikategorikan telah melanggar penyelenggaraan pemerintahan daerah terhitung mulai ditetapkannya pasangan tersebut tahun dan apabila ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota periode akan melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahui!(vide bukti bukti(vide bukti bukt, sebagai berikut: i3.bahwa bukan saja angka undang undang nomor tahun yang dilanggar oleh memohon dan nomor urut tetapi yang dilanggar oleh memohon dan nomor urut adalah dan kode etik dan pedoman pelaksanaan partai demokrat. kode etik dan pedoman pelaksanaan kode etik partai demokrat berbunyi: etika politik partai demokrat yang bersih, cerdas, dan santun dijalankan oleh anggota dan kader partai demokrat dengan berlandaskan pada prinsip dan fungsi manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel, prinsip anti diskriminasi, prinsip kecerdasan, prinsip kesantunan, prinsip demokrasi, dan prinsip anti kkn. anti kkn kode etik dan pedoman pelaksanaan kode etik partai demokrat berbunyi: anggota dan kader tidak menggunakan kewenangan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain. permufakatan kesepakatan yang merugikan lembaga atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni atas kepentingan lembaga dan masyarakat. standar minimal pelaksanaan prinsip anti kkn antara lain sebagai berikut: anggota dan kader tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dana dari perorangan atau badan yang ditunjuk untuk memperkaya diri sendiri data golongan. anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan permufakatan atau kesesakan yang tidak sesuai dengan visi, misi, aturan aturan partai dan aturan negara. anggota dan kader tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan keluarga atau kroninya atas kepentingan partai demokrat. dan pula dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahbahwa sesuaipada tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu tiga belas, bahwi3.6j menimbang bahwa oleh karendan pmk i3.7jadalah beralasan menurut hukum, menimbang bahwa eksepsi memohon tentangpemohon salah:hamdan zelda ttd ttd muhammad alim arief hid ttd ttd maria farida indrawi anwar usman panitera pengganti, ttd rizki amalia menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut atas maka apa yang terjadi pemilukada kota bima terdapat sepasang calon incumbent walikota dan wakil walikota yaitu gerais abidin sebagai calon walikota kakak beradik dengan rahman abidin, sebagai calon wakil walikota, yang nyata nyata dalam kepemimpinan yang lalu saja tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan angka undang undang nomor tahun tetapi mengapa memohon kpu kota bima) membiarkan ada pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh memohon beserta jajarannya maupun pihak terkait yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pointpelanggaran terhadap ketentuan dan kode etik dan pedoman pelaksanaan partai demokrat. disini telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa memohon dan nomor urut telah sama sama melakukan pelanggaran terhadap undang undang dan peraturan tersebut atas maka oleh karena itu pada kesempatan ini pemohon memohon pada ketua mahkamah konstitusi agar @rais abidin sebagai calon walikota dan rahman abidin, sebagai calon wakil walikota dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan point angka undang undang nomor tahun dan melanggar ketentuan dan kode etik dan pedoman pelaksanaan partai demokrat. berdasarkan ketentuan tersebut atas pemohon katakan bahwa surat keputusan kpud kota bima nomor kpu kotah.@rais abidin dan h.a. rahman abidin (@uma nomor urut adalah mengandung cacat yuridis cacat hukum oleh karena itu melalui gugatan permohonan ini, pemohon memohon pada ketua mahkamah konstitusi agar menyatakan surat keputusan kpu kota bima nomor kpu kota

sesama ela: bal departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional il. mayor jenderal suryo civilian jakarta timur. kok koperasi setu malik nda rendah aman mta nan: menata ejaan sumber har agama hari tgl bui, pny hum. kol: a y kode: maa ega ran maka megakoperasidan megakorupst oleh susi dar mereka sudah menjamah dan ternyata berasal dari koperasi merambah berbagai sek simpan pinjam bernama rai ." tor, mulai dari hulu hingga 'wissen boerenleen bank. ber ' asus gula impor ilegal terlebih dahulu besar. hilir. asetnya sudah pu bagai fenomena dan kisah sebanyak ribu ton omset mereka mencapai lahan bahkan ratusan miliar sukses atas menggambar ' setidaknya ikut men miliaran (bahkan triliunan) rupiah. kah bahwa koperasi ternyata coreng citra gerakan koperasi rupiah dalam setiap bulan . dari sini, tidak merger mampu memberikan sum indonesia. ini merupakan: nya. konglomerasi koperasi akan apabila koperasi sebe tangan yang demikian besar' bentuk permainan bisnis ko yang dimaksud disini memilih nanya memiliki peluang bagi perekonomian sebuah" tor yang melibatkan insan pengertian: koperasi yang yang sama dengan berusaha negara, tidak hanya dilihat koperasi, yang sebenarnya bersangkutan sudah merah besar swasta lainnya da dari pelayanannya, tetapi ju jauh dari cita cita pendiri ge bah dan menangani berbagai lam membesarkan bisnisnya. dilihat dari pangsa pasar rakan koperasi itu sendiri. bidang usaha yang menguasai pengalaman dibanyak negara koperasi dalam statistik koperasi menjadi bisnis rak hajat hidup orang banyak dan juga membuktikan bahwa ekonomi negara yang ber sasa tidaklah salah, namun merangsek berbagai gerakan koperasi terbukti angkutan. yang perlu dipersoalkan bidang usaha bisnis komet memiliki kemampuan ekstra gambaran dari beberapa adalah sepak terjang dari sial. dan kinerja yang tinggi (baik). negara tersebut menunjuk para petualang koperasi, yang untuk ukuran koperasi hal ini antara lain dapat dili kan pentingnya peran kode sebenarnya adalah para peng primer misalnya, koperasi hat dalam peran koperasi da rasi, dan dapat diperkirakan usaha kotor (hitam) yang listrik (omset diatas 3mi lam perekonomian sebuah bahwa pada masa yang akan sekadar ingin memanfaatkan liar per tahun), kopi (di atas negara. datang koperasi justru dapat kedok koperasi sehingga bisa miliar per tahun), ko amerika serikat as) berperan lebih besar lagi dengan mudah mendapatkan operasi perumahan (di atas misalnya, sekitar separuh dalam perekonomian rasio beberapa kemudahan (belas 1miliar pertahun).dan beber penduduknya merupakan nal banyak negara. nah, da kasihan). apa koperasi unit desa pelanggan tetap koperasi pro lam konteks inilah paradigma induk koperasi unit desa kud), adalah contoh beber diksi dan konsumsi, gangster kita dalam memandang kode ikut) yang merupakan ben kesuksesan koperasi. bah akibat dalam sekitar ke rasi, dan beroperasi harus tuk koperasi sekunder dari kan kud batu, malang, ja niatan usaha dari bisnis skala berubah. bahwa mereka tidak kumpulan ribuan koperasi tim, koperasi yang pernah .kecil hingga termasuk bisnis identik aktivitas ekonomi unit desa kud) merupakan meraih juara dalam lomba yang termasuk fortune pinggiran, marjinal. salah satu bentuk dari mega koperasi tingkat nasional , bisnis terbesar as). koperasi dalam artian kode merupakan salah satu contoh barang kebutuhan pokok bangkit dari tidur rasi yang memiliki omzet keberhasilan koperasi yang senilai us$ miliar telah di kisah sukses (success skala mega, yakni miliaran dikelola secara profesional. diperjualbelikan dari sebuah story) beberapa koperasi do rupiah . koperasi semacam koperasi ini sudah me toko toko.milik koperasi da mesti dan luar negeri diatas, ini sudah mengendalikan ra rambah unit usaha diluar jam setiap tahunnya. tak tentunya merupakan pemacu tuan unit usaha, layaknya core business nya. kalau pada. hanya itu, koperasi pertanian bagi pengurus koperasi kode sektor usaha swasta berkelas awal berdirinya yang ditanya juga memasarkan per rasi indonesia, yang selama konglomerat atau bumn. adalah persusulan, dalam sen dari total susu yang dia ini merasa jalan tempat, koperasi semacam ini sudah perkembangannya lebih lan silakan, persen dari biji bi untuk segera berbenah diri bisa dikatakan sebagai ben jut merambah bidang usa jian (grain), persen dari ka dan bangkit dari tidur pan tuk dari konglomerasi kode lainnya, seperti sayur pas, 'persen dari buah dan uangnya. janganlah cepat rasi (meminjam istilah dalam sayuran, buah buahan serta. sayur, serta persen dari merasa puas dengan berbagai bisnis swasta, yang pengen unit usaha lain yangtentunya seluruh produksi peternakan pencapaian kinerja yang su balikan ratusan unit usaha masih tetap dalam koridor aas. dah diraihnya. .anak perusahaan dalam ekonomi rakyat. gambaran yang hampir awak koperasi perlu terus nya). untuk koperasi sekunder. serupa juga diberikan oleh be menciptakan peluang perlu koperasi berskala besar, (merupakan kumpulan dari berapa koperasi berbagai ang baru yang lebih baik lagi. tentunya tidak hanya ikut. beberapa koperasi) bisa die negara negara maju. negara terlebih era perdagangan be puluhan, bahkan mungkin ra bukan antaranya adalah tetangga kita paling dekat, bas yang tidak mengenal ba tuan koperasi berskala mega induk koperasi angkatan singapura misalnya, per tas negara, sebentar lagi akan lainnya sudah cukup tersebar darat, induk koperasi peta sen jaringan supermarketnya kita singkong bersama. era (dan tumbuh menjadi raksasa wai republik indonesia dikuasai oleh koperasi. atau semacam aft, bafta, bisnis yang menggurita. be ikp ri), gabungan koperasi kita tidak perlu kaget kalau wto, apec, asem sudah berapa koperasitelah tumbuh batik indonesia kbi), bank terbesar jepang, ada depan mata, yang cepat menjadi konglomerat ekonom ikut, ikan, inkopti, yakni nurichukin bank, seba atau lambat akan mengubah indonesia, yang tentunya kopi jasa pekalongan. me gian besar sahamnyaternyata peta persaingan usaha dan tidak kalahjika dibandingkan reka adalah raksasa raksasa dimiliki oleh koperasi. bisnis, termasuk koperasi se dengan perusahaan swasta bisnis yang memiliki bentuk belanda, salah satu bagai salah satu pelaku bisnis ataupun bumn yang sudah badan usaha koperasi. bisnis bank terbesarnya, rabi bank, indonesia. bangko. tog budaya luy departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional ten jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur aan mater aaa ps! ham hart tgd: 20x hem. kol: kode! sumber pinangan hari tgl: hlm. kol: kode: gunung naa nana subjek wi. untuk itu, melalui per ngan hal hal yang kecil, ping: namun, sering dengan sema koperasi. , ingatan hari koperasi ini iran, yang akhirnya mence kin pembesarnya skala suatu saat, karakter asli! para aktivis, pengamat, dan bahkan fungsinya tidak ber usaha dan bisnis koperasi, mereka akan muncul, dan me : mereka yang terlibat dalam jalan optimal. memang per maka kemungkinan terjadi reka akan menjadi pemain pe ' kehidupan koperasi, perlu tumbuhan koperasi cukup nya penyalahgunaan were main ulung, para petualang, merenung sejenak. mereka fantastis, mana di'akhir ta nang dari para pengelola dan yang hanya akan menghisap' perlu melakukan perubahan hun lalu hanya berjam pengurus (karena sudah me madu koperasi. mereka akan. paradigma dalam berkode lah ribuan, maka akhir rasa membesarkan koperasi memperkaya diri dan kolom rasi, yakni memandang enti tahun sudah mencapai yang bersangkutan) akan se posnya dengan berbagai aksi tas bisnis ini dalam kacamata hampir ribuan. namun, makin besar. dan bisnis akalnya. terra (paradigma) yang harus ber dari jumlah yang demikian nah, dalam kondisi kritis dap para petualang, koperasi saing dengan rekannya dari besar itu, kontribusinya bagi semacam ini, kewaspadaan gadungan ini, harus segera di kalangan swasta dan bumn. pertumbuhan mesin ekonomi para anggota koperasi sebagai ambil tindakan yang pasti. dalam benak mereka yang belum terlalu signifikan. pemegang kekuasaan testing jajaran koperasi harus segera: terlibat (terlebih pengurus , koperasi masih cenderung (melalui rapat anggota) membersihkan diri dari para! nya), harus benar benar me menempati ekonomi tinggi harus semakin ditingkatkan. pecundang, petualang, yang! miliki jiwa kewirakoperasian ran (pemasok dan produksi), kita semua harus tewas nyata nyata hanya menjadi (penggabungan antara se lebih dari itu, sudah dikuasai pada kemungkinan muncul benalu bagi pertumbuhan sangat wirausaha dan kode oleh swasta dan bumn. nya korupsi berskala mega, operasi masa mendatang. rasi) dalam menjalankan oleh sebab itu, tidak aneh yang akan menimpa koperasi memang tidak mudah mela ' bisnisnya. koperasi, tidak la kalau kontribusi koperasi ter koperasi yang sudah tumbuh bukan.semuanya itu. namun dijadikan ajang main main hadap gdp (gross domestic menjadi besar. sebab, di tidak ada salahnya untuk di dan cari rejeki melalui serba product) baru sekitar manapun bisa muncul yang coba. dirgahayu koperasi gai proyek paritas meme: persen, itu adalah akibat namanya pemain palsu dan indonesia. lintah. frame mind yang salah. gadungan, yakni mereka yang nah, mencermati hal di megakoperasi yang disini sebenarnya tidak memiliki ji penulis adalah pemerhati atas, koperasi sebenarnya gung atas, memang tidak koperasi sama sekali, na masalah ekonomi, mantan tidak bisa diidentikkan de identik dengan megakorupsi. mun terlanjur mengelola pengurus sebuah koperasi. c:bangko. doc fusion

planet bnn departemen kehakiman dan ham ri. balan pembinaan hukum nasional ka, jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur. tag mapun aaa nama map mana kanan sumber pembaruan hari tgl kamis, helm. kol: kode: daa papan berbagi mem kemungkinan pasca mna mm. tanaman gan mom eni men anna man nan pass coco putaran per tama tan emang dua dilakukan ber dan vertikal. paritas politik dengan tetang ! kanan sa pasarkan wilayah hanya) datang tps, meta | lah satu perolehan suara bukan hati nurani suki bilik suara tanpa men | antara kelima pa yang lebih luas se ranah perkembangan color salah satu foto pasang 'sangan calon presi cara berjenjang. demokrasi rakyat pasca capres cawapres. atau se: ide wakil presi penjelasan putaran pertama pilpres cara sengaja mencoblos lebih :den dalam pilpres itu me memang ada yang bersifat dari satu, bahkan semuanya, juli), dapat menyebutkan, yang di negatif, kendati ada pula yang agar semuanya rusak (tidak |lolos menjadi presi nik. masud dengan per positif. bersifat negatif, jika .dihitung). 'den dalam satu pu olahan suara yang masyarakat yang suaranya sebaliknya, fakta bersifat taran, sangat kecil. novel lebih luas secara (pilihan pasangan capres ca positif, bila warga yang pa mustahil terjadi per berjenjang, adalah wapres) gagal pada putaran sangan capres cawapres pili olahan suara pa pasangan calon pertama, kemudian memilih hanya kalah pada pilpres sangan capres cawapres yang unggul lebih banyak pasangan capres cawapres putaran pertama, secara ,atas dari jumlah suara jumlah provinsi, dan kabur pada putaran kedua secara sadar, sukarela dan sama (pemilih), dengan sedikitnya ten kota. terpaksa, tidak sadar dan sekali terbebas dari segala suara setiap provinsi. sesudah penghitungan tidak sukarela. mereka mem bentuk tekanan, kemudian tak mungkin itu terjadi kare suara pasangan capres ca beri suara pada salah satu memberikan suaranya kepada ina harus tersebar lebih wapres putaran pertama sele pasangan capres cawapres salah satu antara dua pa setengah provinsi indonesia sai, maka selambat lambat dalam pilpres kedua, bukan sangan capres cawapres pa 'tau terpilih, sesuai nya30 hari sejak pemungutan berdasarkan pilihan hati pilpres pada putaran tentang suara agustus sesuai: nurani, melainkan lantaran kedua. pemilihan umum presiden ketentuan persuasi dan desakan pihak pemberian suara yang di dan wakil presiden. tersedia tenggang lain. lakukan secara sadar, suka berdasarkan waktu lebih kurang satu namun, ada juga sebagian rela dan tanpa tekanan pihak dalam hal setengah bulan buat (hanya) warga yang pasangan ca mana pun, apalagi tengah 'tidak ada pasangan calon ter dua pasangan capres cara pres cawapresnya kalah da pahitnya kekalahan pada ta pilih (satu putaran), maka pres untuk berlaga memberi lam pilpres putaran pertama, hap pertama dalam proses (dua pasangan calon yang bukan suara pada putaran yang secara sadar akan ber demokrasi sebelumnya, me memperoleh suara terbanyak kedua pilpres diam diri daripada repot re nunukan kedewasaan de ,pertama dan kedua (sekaligus realita"itu mendorong pot pergi tempat .perang lokasi warga masyarakat memenuhi ketentuan atas),, tumbuh dan berkembangnya utan suara. buat apa mereka yang bersangkutan. dipilih kembali oleh rakyat berbagai wacana dan perilaku antre tps, dan masuk bi salah satu prinsip demo secara langsung dalam putar tengah masyarakat. baik lik suara, lalu mencoblos foto rasi mengajarkan, selalu ter jan kedua pilpres septum , yang menggambarkan per ' pasangan capres cawapres sedia yang nomor dua, kalau (ber kembangan demokrasi publik yang tidak sesuai pilihan hati yang nomor satu (pilihan war tetapi, seandainya peroleh (positif maupun negatif), nuraninya. ga), terbukti kalah bersaing ihan suara terbanyak diraih maupun yang merefleksikan mereka lebih suka tidak (secara demokratis), pada pi 'oleh tiga pasangan capres kepanikan politik, lantaran menggunakan hak suara alias lahan umum sebelumnya. de mmesmee pre atau lebih, penentu prediksi putaran kedua pil golput, baiktanpa harus pergi lokasi mengajarkan untuk! peringkat pertama dan ke pres sarat konflik horizontal tps, maupun (demi soli tidak pecah gelang derek. cc: blang oma manga naafennbaruan hari tol: (mis, 2a7 oy hem. ikon: . kode: pen tuan tons subjek . (hidup mati hanya bersedia pres cawapres, tetapi ter merupakan pilihan hati nu lagi ditolak. mengikuti atau memilih) bukti pada putaran pertama rani, sehingga secara demo petinggi atau elite parpol seseorang, atau pasangan ter (alias tidak mampu maju se rasi tercela. yang punya basis massa pen ' tentu, sekaligus menutup ma bagai pasangan capres ca pemilih tradisional cen dukung, khususnya kalang ta, telinga, dam pintu hati wapres pada putaran kedua), dering tidak menyadari, beta pemilih tradisional yang calon pemimpin yang lain. bukan mustahil akan oral pentingnya pilihan hatimu disebabkan kharisma pribadi, janji memberikan suara dari rani. mereka juga tidak me baik karena faktor keturuan jual beli suara massa pendukung paspornya rasa dirugikan, jika pilihan an, maupun yang terbentuk pilpres dengan dua putar pasangan capres cara politiknya itu merupakan seketika atau kaustik an, memang penuh dengan pres tertentu, september tuntutan, arahan, atau hasil (dadakan), sering diasuh risiko. apalagi karena ter . mendatang. penggilingan pihak lain (di ikan ibarat 'suara surga' dengar banyak suara, manga oral oral janji para luar dirinya). oleh pemilih tradisional pilpres tidak dilaksanakan elite atau petinggi parpol di buat mereka, yang ter lingkungannya. sebagaimana proses pemilik maksud, tentu saja'tidak be penting adalah menjaga, me konotasi demikian mem han kepala desa (pilkades), bas dari kepentingan. mereka pelihara serta terus menerus buat para petinggi dan elite yang cuma satu putaran. menjanjikan akan meng membina kepentingan mikro parpol dimaksud secararesmi siapa pun yang memperoleh arahkan dan menggiring kosmosnya. itu semua ber atau tidak resmi, terang te suara terbanyak, dialah yang suara massa pendukung par gantung pada kesadaran war tangan atau tertutup, meng terpilih. golnya salah satu diantara ga, bahkan kehendak mereka akses jual beli suara pen namun, kerena berbagai kedua pasangan capres ca untuk mengikuti apa serta ba dukung (berjumlah ribuan, rasionalitas yang terkandung wapres pada putaran kedua, gimana kepentingan pimpin puluhan ribu, ratusan ribu, dalam maka pil dengan mengajukan syarat mereka. terutama para atau jutaan), bagi pasangan pres diselenggarakan dengan tertentu. pemimpin pendapat (opinion capres cawapres tertentu, mengakses kemungkinan ter syarat dimaksud, mini leader), dan pemimpin formal september jadinya putaran kedua. tele mal dua, kekuasaan dan atau (struktural leader) ling seandainya mereka tidak pas dari norma hukum itu uang. itu berarti, jual beli dungan terdekat warga ma butuh uang, tetapi lebih bermuara dari minimal kecil suara pada putaran kedua pi syarikat yang bersangkutan. menginginkan kekuasaan, nya kemungkinan pilpres pres sangat mungkin bagi petinggi atau elite bukan mustahil mereka akan berlangsung satu putar ada. terutama karena solid parpol yang sekaligus memilih meminta jatah satu, dua atau an, tetapi pilpres dalam dua nya sifat tradisional mayor . kharisma publik, peter sekian kursi kabinet men putaran, khususnya pada pu tas pemilih negeri ini. jaan menuntun, mengarah datang. tetapi, bilamana me taran kedua, mengakibatkan pemilih tradisional akan kan dan menggiring suara pe reka lebih suka uang, boleh ja terjadinya pilihan yang tidak secara sadar dan suka rela milih tradisional, bukan se mereka akan pasang tarif sesuai dengan hati nurani memberikan suaranya, kepa suatu yang berat, apalagi jauh hari sebelumnya, mulai pemilih. pasangan capres cara sulit. sebab, kalau para pe jutaan sampai (sangat mung selain itu, kemungkinan pres tertentu, seperti di miskin itu mengatakan pi kin) miliaran rupiah. lain adalah peluang jual beli arahkan, dituntun dan digit lih anu , pernyataan itu suara, selama berlangsung ing orang orang panutan. me lebih cenderung dinilai seba penulis adalah dosen nya pilpres putaran kedua. reka tidak menyadari, sekali gai perintah yang datang 'dari ikut tas ilmu sosial dan para petinggi parpol yang gustidak mempedulikan beta atas', sehingga tidak boleh ilmu polri ssi mengajukan pasangan ca pilihan demikian bukan didiskusikan, diragukan, apa diponegoro, semarang. bnn jua c:langka. doc fusion

(ma mine rata ina 2g, aan sumber pan keraton babul: agar him. kol:7k77 kode: wan dna mmm x nasional pasca o1gap oleh pau suhartono raja segmen tersebut, bukan philippine island bpi). lang hanya negaranya tetapi ju kah berikutnya hong kong asia pasifik, eropa ba tatkala dbs. mengakuisisi sebuah bank dari singa dilikuidasinya bank dagang rat dan amerika utara. oleh dao heng bank pada pura, united overseas bali dan bank asiatic, april karena itu, logis melangkah indonesia, dbs telah tegak bank ltd uob) telah mancanegara untuk male dengan bank dbs indo membeli persen saham temasek holding meru bahkan sayap bisnis yang ma kesia. bank buana indonesia tbk pakan perusahaan milik peter kin gurih ini. kedua, liberalisasi per bbi) dari sari desa karsa indah singapura yang me bahkan dbs telah bert bahkan singapura. pada yang memiliki persen sa menguasai persen saham kad bulat menjadi bank re lembaga otoritas moneter ham bbi. sebelumnya, over development bank singa gional dengan kelas dunia setempat, monetary author seas chinese banking corpo pura dbs). dbs sendiri me (a.world class regional bank). city singapura mas), ration (oclc), singapura, ju miliki persen saham impian itu tidak pernah pu membuka keran liberalisasi mengincar persen sa united overseas bank uob). pus. oleh karena itu, hong perbankan sehingga tidak ada ham bank nbsp dengan nilai sementara itu uob .men kong dan asean diambil se lagi pembatasan pembukaan transaksi sebesar us$ akuisisi overseas union bagai landasan pacu untuk kantor cabang bank asing. juta. bank oub) pada me menguasai pasar asia. lang bank asing yang merupakan pada akhir november tinggalkan pesaing beratnya kah panjang ini bertujuan un pemain internasional (inter sorak financial yang dbs. tuk menegaskan kehadiran national player) diberi keset terdiri dari temasek holding, kedua bank ini ma nyadipasar, memaksimalkan papan luas untuk bersaing be singapura kook min bank, sing masing menduduki per kesempatan dalam berbagai bas dengan pemain lokal (o korea selatan, barclays bank, tingkat petama dan kedua aspek bisnis sebagai menunggu cal player). inggris, dan icb financial, negaranya (country rank), dan lan pasar domestik, serta inilah satu alasan kuat malaysia menang, memberi ke dan dunia versi membangun nilai yang ber menjamurnya aksi merger bukan persen saham bank bankers almanac pada kesinambungan bagi share dan akuisisi negara yang international indonesia tbk disusul overseas chinese holders. memiliki penduduk empat ju bii) senilai rp1, triliun. banking corporation oclc). pada dbs telah mer . jiwa. tat lee bank merger temasek holding juga sukses bagaimana posisi bank na ger dengan pos bank singa dengan kepsek bank, menjadi menggaet persen bank signal peringkat dunia? pura sebagai langkah awal kepsek tat lee pada akhir danamon. itulah deretan li bank nasional masih berada yang jitu untuk mendominasi yang kemudian diakui tani divestasi dan akuisisi kisaran antara dan jaringan ritel lokal. pada sisi oclc pada setahun grup usaha atau bank singa yaitu bank mandiri tahun yang sama, dbs mem sebelumnya, uob mengakui pura atas bank nasional. bank bni bca beli thai danu bank, semen sisi uob sudah barang tentu pertanyaannya, bagai bank bri (571i), bank dana tara uob membeli radanasin aksi merger dan akuisisi mana peta perbankan na mon bii dalam ver bank. setahun kemudian, tersebut merupakan langkah signal pasca masuknya yang sama. dbs mengakuisisi kwong strategis untuk memperbesar bank bank singapura? seja bank kob), hong kong. modal dan.memperluas ja tanya singapura hanya demi alasan langkah cantik ini bert ringan bisnis. ini semua di wiki sedikit bank lokal yang lalu mengapa mereka ma juan untuk memperluas pena maksudkan agar mampu ber dapat dihitung dengan kedua suk indonesia? papan sasaran strategis yang saing, atau bahkan memesan jari tangan. bandingkan de pertama, pasar segmen sama dalam sektor koperasi persaingan bebas dengan ngan indonesia yang per ja perbankan konsumer dan individual banking pemain internasional. c:bj nuri mempunyai singapura memang sudah hong kong. kemudian film ketiga, gairah segmen per bank umum luar bank jenuh. tiga bank besar dbs, pina mendapat giliran saat 'bahkan konsumer. segmen perkreditan rakyat (setelah uob, dan oclc merupakan dbs mengakuisisi bank the ini sedang mengalami gairyui buaya mob ara dana read ana aan emak sea per nana sar nanga papa antara wna lol led yp. sumber ry, bunga hari tgl: sebut, hum. kol: x kode: maa pas apa pad aban mun subjek www gaaeaeaaaaaaaaueuaeaaa w we: tinggi kawasan asia: je rita seluruh indonesia. dii kesia. masi (ti) yang tinggi. tiga, 'pang, korea selatan, india, bdi akan memiliki kantor untuk apa? untuk me pengalaman internasional cina, taiwan, hong kong, cabang diseluruh tanah air tembus pasar indonesia yang luas. empat, penguasaan singapura, indonesia, thai dan empat kantor cabang dalam memasarkan wealth produk dan jasa yang lebih .land, malaysia, dan filipina. luar negeri. management. hal ini meru komplit dan luas. pada pendapatan bank belum lagi ditambah de pakanpola khusus yang dicap oleh karena itu, mereka dari segmen ini mencapai us$ ngan mesin atm. kantor. akan untuk mengelola orang akan banyak memberikan miliar. ini diproyeksikan cabang pada hakikatnya meru berduet. akulah yang akan sinergi positif bagi bank na akan tumbuh sebesar us$ pakan saluran distribusi membuktikan bahwa bii bdi signal yang telah dicaplok. miliar untuk menjadi us$ operasional alias pendapatan akan bersaing ketat dengan alhasil bii bdi, bank nbsp miliar pada tahun dari komisi (fee based income). standard chartered bank dan bank buana akan makin pertumbuhan pasar asia ini semua dimaksud untuk samping bank mandiri dan memiliki dukungan menunggu yang signifikan tersebut se memenuhi, memuaskan dan bank bni dalam program lan bersaing. ini semua meru tingkat dengan pertumbuhan menjaga kesetiaan sekitar yang bagai bunga merekah pakan tantangan serius bagi pasar pada dua juta nasabah. suatu basis ini. bank nasional manapun. se selama kurun waktu verse nasabah yang empuk meng ketiga, bukan berhenti but saja beberapa: bank man ' but, sektor yang sedang boom biarkan. situ. sektor usaha mikro, ke diri, bank bni, bca, baik ing ini mencatat perkembang kedua, untuk itu produk cil dan menengah umkm) ju bri, bank permata, btn, yang terus menanjak ber dan jasa perbankan yang makin mekar. sektor ini bank lippo, bank niaga, turut turut sebesar (dalam membuahkan komisi akan .semula dianggap tidak demi panin bank, bukopin, bank miliar) makin marak. kita ambil con wiki masa depan cerah se mega. tab powers, toh nyata, wealth manage belum krisis keuangan mean dengan demikian hanya greg gibb jeffrey wong, ment. produk yang makin asia. bank bank tertentu yang dalam banking asia, gemari ini merupakan produk namum sekarang justru mampu menandingi mereka. perbankan yang menawarkan menajadi incaran bukan saja bank mana saja? bank bank perbankan nasional pengelolaan kekayaan nasa bank nasional tetapi juga yang menguasai andal un peta perbankan nasional bah tingkat atas. dari hulu bank. asing. melalui bbi bdi, tuk makin mengikuti gaya pasca masuknya grup usaha sampai hilir. dari berencana temasek holding kemangi hidup nasabah, memiliki ba dan bank singapura akan kan (plan), mengembangkan nan besar juga akan manga sis nasabah yang luas dengan dipenuhi dengan persaingan (grow) hingga melindungi (se lokasikan dananya lebih be kepakaran serta pengalaman yang semakin tajam, berliku, cure). sar lagi untuk pasar yang internasional, menawarkan panas dan tidak kenal emosi singapura, memang tidak makin diminati ini. begitu produk dan jasa yang penuh terutama segmen per dapat disangkal lagi sebagai pula oclc telah menyepakati inovasi dan kreativitas tinggi "bahkan konsumer. pasar segmen perbankan kon untuk mendukung struktur (value creation). pertama, bii dan bdi ke semen dan pusat keuangan permodalan bank nbsp. apa lagi? mereka yang mungkin besar akan segera asia tenggara yang mena keempat, tantangan bagi berjalan atas rel manajer merger. bank hasil merger ini wan. atraktif bagi pemain in bank nasional. perlu disimak men risiko. siapapun pemain ,akan menjadi bank pesaing internasional. tidak berlebihan lebih lanjut bahwa grup usa segmen perbankan kon 'bank nasional manapun. kalau singapura bakal die dan bank singapura yang. sumer yang penuh pesona ini jangan lupa bahwa merger but sebagai banking hub telah dan akan mengakuisisi suka tidak suka harus berani merupakan titik tolak pe (sumbunya bank) asia. bank bank nasional sudah menghadapi tantangan ini. @pengembangan pasar lebih luas. posisi inilah.yang juga meja memiliki minimal empat ke bagaimana anda? bank hasil merger ini nanti diadakan utamabagi temasek unggulan bersaing utama. nya akan menjadi jaringan holding untuk menebarkan satu, modal yang kuat. dua, penulis adalah pengamat bisnis raksasa yang minggu payung bisnisnya indo penguasa teknologi info dan praktisi perbankan. naas usu imun banana nama aan ananya nanang c:blank, doc pondok

oey raketmena aan ana naa sumber pembiruan hari tgl kamus,, hlm. kol: v kode: legalitas pilpres ema maman anna mana a (ih amma oleh iwa gar suami nana pemilihan presiden peraturan mengenal pemilu nama pasangan calon yang surat atas menunjuk (pilpres) putaran serta seperti peraturan pemeran telah ditentukan, atau tan kan, kpu sepertinya telah lag telah berlangsung tah, keputusan presiden, color lebih dari satu, te menerima pertanyaan dari dengan bebas, adil, dan surat keputusan kpu dan tapi masih dalam salah kpud kemungkinan adanya damai. namun, telah terjadi surat edaran kpu. hal itu da : satu kotak segi empat yang potensi pencoblosan yang suatu masalah, yakni sah pat dibuktikan jika kita meng memuat nomor, foto, dan na tembus yang akan menit ,atau tidaknya surat suara gunakan hierarki perundang: pasangan calon, atau bulan kebingungan sehingga yang mencoblos dan tembus pa undangan menurut tap ii m | tanda color terdapat pada kpu mengingatkan.agar sebe bagian sebaliknya yang pr atau ruu pemain: salah satu. garis kotak segi em jum. dicoblos "surat suara di tidak berisi gambar calon ji:tukan peraturan perundang: pat yang memuat nomor, foto, buka lebar lebar (butir calon presiden dan wakil dan nama pasangan calon, houten presiden. keadaan darurat itu ||" undangan. serta. keputusan itu: telah diatasi dengan surat ' ' dalam pemilu presi ! dilengkapi oleh hasil .edaran kpu nomor den dijelaskan definisi sah pencoblosan surat suara yang juli yang mengesahkan surat tentang surat suara dalam' dak memenuhi ketentuan se. suara tersebut, yang diberi suara untuk bagaimana dimaksud pada rakan mencapai puluhan juta. pemilu presiden dan wakil: suaranya dinyatakan pembahasan berikut me presiden dinyatakan sah apa tidak sah. menunjukkan, upaya ralat dari bila: surat suara ditandakan kedua peraturan tersebut kpu telah dapat mengatasi gani oleh ketua kpps dan tidak secara tegas diralat oleh |kebingungan dan panik na tanda color hanya terdapat surat edaran kpu tanggal nasional dan menghasilkan pada (satu) kotak segi empat yang mengesahkan 'penerimaan oleh publikxlegit yang memuat satu pasangan salah color tersebut. surat |masi, paling tidak sampai calon, atau tanda color ter tersebut dibuat terburu buru, "saat ini. namun, masalah le dapat dalam salah satu kotak sehingga tahun tertulis |estimasi itu tidak menyela segi empat yang memuat no ' dan nama anggota kpu isikan masalah legalitas (ke mor, foto dan nama pasangan tertulis dengan salah, hal itu |asahan secara hukum) hasil calon yang telah ditentukan, b m wo. laa pilpres, mana surat edaran: atau tanda color lebih dari dapat dilihat website kpu: 'kpu tersebut secara hierarki satu, tetapi masih: dalam ivw.kargo.id). surat edaran berada bawah pemilu salah satu kotak segi empat kpu juli itu hanya meng presiden dan wakil presiden yang memuat nomor, foto dan' reaksi surat edaran kpu tang hama pasangan calon atau t'gal28 juni untuk mengatasi keadaan tanda color terdapat pada sedangkan surat edaran salah satu garis kotak segi em ! itu, presiden perlu menge !: pat yang. memutar noma foto nana enak luar kan perppu peraturan dan nama pasangan calon, berisi upaya mengurangi me peter ntah pengganti berdasarkan itu, se f diadakan surat suara tidak apa ang) hae tiap tanda color yang tembus sah seperti yang tercantum tersebut sehingga sala pada halaman sebaliknya dalam butir untuk menu sala akan menjadikan surat suara rangi meniadakan surat los tersebut menjadi sah. tersebut tidak sah. suara tidak sah pada saat pen penerbitan perppu itu telah atas dijabarkan le ' colokan, ketua kpps mem pernah melakukan pada pe bih lanjut oleh keputusan beri penjelasan kepada pemilu akan patas pee lan padan kpu mei agar sebelum dicoblos surat tentang tata cara memaksa suara dibuka lebar lebar. |hambatan distribusi surat ngan pemungutan dan per kemudian pada saat pemilih anda kehna been debutan, hitungan suara pemilu pre berangsur angsur memberi pu, an! .ili kan suara, ketua kpps dapat wakil presiden akan meng javana dapa hadapi masalah legalitas yang medan dan aki! pres len" pas menjelaskan kem ali dengan dapat berdampak buruk pada surat suara bar sebelum. dicoba pai |, ditandatangani oleh ketuai' surat suara dibuka lebar legitimasi dan mempunyai kpps dan and. lebar potensi keresahan dan kru. hanya terdapat duda, flos mta. ial. lang laku secara hierarki otak segi empat yang memuai! satu pasangan calon, tentang papi iau tang pemilu pre sanda col side dan wakil presiden terdapat dalam bakan salah satu kotak segi lebih tinggi daripada berbagai empat memaaaaa aaaaaa anna cop munn c:bangko.dac pi)seok

pan jitan emban hari fat: hlm. kol yuu kode: usage pemilu sil seri tunein npsn feslngog intima. ihninnann bin mil alan memihak megawati? mana indonesia ui). se purnawirawan polisi untuk kah kasus jak.lama me mendukung megawati soe itu akan ber mang dikenal seba karnoputri. bagian akhir gulir? akankah sa gai kampus .per adegan, amplop uang dibagi saran tembaknya jangan. reformasi kan untuk transpor. terbatas hanya ke awalnya juga follow dari kasus itu pada institusi polri digulirkan kam juga cukup seksi. ikatan saja, seperti tuntut pus itu. bahkan alumni mendesak kpu dan .an kapolri harus hampir semua bawaslu menyikapi perang mundur karena ti momen penting per garan itu. ikatan alumni dak netral dalam pe denny ubahan politik juga mendesak kapolri da'i milu? ataukah sa indonesia, kampus bachtiar untuk mundur. na sarannya lebih.ke terlibat, baik mun siapa yang dapat me pada capres tertentu, dalam melalui mahasiswanya atau control bergulirnya kasus hal ini megawati soekarno pun alumninya. kini sekali la ini? putri? misalnya, dikembang gi, alumni menjadi tuan ru kan tuduhan bahwa mega mah dari kasus panas. ditindaklanjuti wati selaku presiden yang tuduhan yang ditemukan tak ada pilihan lain, ka sedang memerintah minggu kan juga cukup hot, polri sus itu perlu ditindaklanjuti akan fasilitas dan aparatur memihak megawati. tuduhan secepatnya dan seterusnya pemerintahan untuk keren ini bisa benar dan bisa salah. oleh yang berwenang. bila tangannya? namun sebagai tuduhan, jelas kasus itu dibiarkan mengaum ataukah target kasus itu itu berita besar. polri baru sa bang, kan menjadi beban lebih horor, seperti mence disapih dari induknya polri dan pemerintah selain rang legitimasi pemilu presi abri. masalah keamanan ne juta. jika memang ada ke den? ujung dari gerakan ini gara kini sepenuhnya berada malahan, oknum dan kepala kemudian tuntutan pemilu pundak polri. karena ke han itu harus diumumkan presiden ulang? jika tuntutan kuasa yang dimilikinya, dan dan dihukum. tapi jika tu itu menggelinding negara sifatnya sebagai aparatur ne tuhan itu tak terbukti, polri indonesia berada dalam krisis gara, polri dengan sendirinya dan nama baik oknum yang yang besar. atau sasaran ka diwajibkan netral. jika polri bersangkutan dipulihkan. sus itu jauh lebih sederhana berpihak, jelas akan menjadi secara umum, tak hanya dan agung, ingin pemilu ber skandal tingkat tinggi. indonesia, transisi demo jalan secara adil, dimana se yang dijadikan alat bukti rasi memang periode yang mua aparatur negara men juga cukup canggih dan ke rawan. era transisi, mung jalankan fungsinya sesuai ras. bukti itu bukan pamflet kin hukum normatif sudah dengan aturan dan netral? atau selebaran. tak tanggung tertata dengan baik. apa yang aneka skenario atas se tanggung, alat bukti itu reka boleh dan apa yang jangan di ketika berhamburan ke man gambar dan suara sekali lakukan oleh aparatur meme pala saya setelah membaca gus, dalam bentuk vcd. pi lintah mungkin sudah di aneka berita koran, senin hak yang hadir dalam acara wariskan dalam reformasi un pagi. kasus ini secara ilusi itu dapat menyaksikan dang undang dan peraturan. tag jurnalistik dan politik me sendiri adegan yang tak tapi kultur politik dan mang sangat seksi ditinjau sedap. mental para negara sangat dari berbagai aspek. kasus ini aneka koran senin mungkin jauh lebih lambat juga dapat menjadi bola liar pagi memberitakan, betapa untuk berubah. kebiasaan yang hasil akhirnya sangat sebrang perwira berbicara zaman sebelumnya yang mungkin berbeda dengan yang buruk tentang capres otoriter, mana aparatur ne yang dimaksud pihak peng lain. sebaliknya, memuji gara "menghambat kepada pi gulir kasus itu. dan bicara yang baik sekali hak yang berkuasa jauh lebih soal pasangan megawati dan sulit ditata. tanpa diminta seksi hasyim mulai. misi dari oleh penguasa sekalipun, pihak yang membuka ka perwira polri itu tertangkap sangat mungkin aparatur itu sus itu cukup berwibawa, dengan jelas. mengarah sendiri yang mengambil ini ikatan alumni universitas kan anggota bhayangkara dan fiktif untuk berpihak kepada ld: bangko. dos fusion departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional snn jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur ana aan selatan on, kode: sumber jom lyungorw hari tgl: sem, bm. kol: vi) na: man meme aan han lain tama nola mowanpen aaa maan tarra pen ur: subjek "tuannya , apalagi jika ada yang berbeda, dengan segera permintaan khusus dari pe kecurangan itu diketahui. penguasa, atau lingkaran ter model @quick count begitu dekat penguasa, baik secara penting bagi pemilu yang terang terangan ataupun ter bersih. apalagi dalam sejarah sembunyi. pemilu berbagai negara tak heran dalam pemain 'transisi, @quick count meng tau pemilu negara yang hasilkan akurasi dan presisi sedang bertransisi demo yang sangat hebat. indo rasi, perilaku aparat meme newsid, @quick count itu dilas rintihan dan tindak tanduk kanakan oleh ndi dan lp3es. penguasa yang sedang meme publik luas dan pihak yang perintah menjadi sorotan berkepentingan dengan pe utama. milu yang jujur bukan saja ha prinsip demokrasi meng rus mendukung @quick count hendak persaingan yang fair, tu. bahkan jika perlu juga ikut adil dan:terbuka antara berpartisipasi sehingga ada para capres, termasuk capres lembaga tandingan untuk yang masih menjabat sebagai membuat @quick count: tentu presiden. juga menjadi prin dengan metodologi dan kon sip demokrasi, bahwa semua tol kualitas yang standar aparatur negara' dan fasilitas tapi @quick count hanya pemerintahan harus dine mengontrol hasil perhitungan asalkan. politisi datang dan suara. sementara kecurangan pergi tergantung siapa yang dapat terjadi justru untuk memenangkan pemilu. tapi mengarahkan suara pemilih. aparatur negara, birokrasi harus pula dikembangkan dan fasilitas pemerintahan mekanisme jain untuk men tetap sana, dan tunduk ke .garasi penggunaan fasilitas pada siapapun yang terpilih. negara dan aparatus. tak berdasarkan pengalaman hanya polri yang mesti ikon negara lain, dari berbagai ke tol, tapi juga keseluruhan malahan aparatur, manipulasi fasilitas seperti tvri, rri, perhitungan suara adalah bumn, intelijen, birokrasi yang paling fatal dan sering dan, bahkan tni. terjadi. dalam pemilu yang negara indonesia terlalu riil, misalnya, capres yang besar dan terlalu berharga un menjadi penantang menang. tuk dikorbankan oleh ke . tapi aparatur pemerintahan, pentungan sesaat para kulitnya termasuk kepolisian, bermain yang ingin curang. pemilu dan membuat skenario seo presiden dan. pergantian lah olah penantang itu kalah. kekuasaan harus dianggap se suara rakyat didistorsikan. bagai hal yang rutin dan nor itu sebabnya mengapa mal saja. kemenangan dan @quick count yang diserang kekalahan adalah permainan gerakan pihak swasta yang yang biasa sejauh semua atu kredibel menjadi penting. ran dan aparat dibuat netral para peneliti dan lsm inde dan for. saatnya kita punya pendek ikut serta menghitung lsm yang secara khusus hasil pemilu secara sangat mengawasi penggunaan famili cepat dengan sistem simpel.: tas dan aparat negara selama hanya dalam waktu satu hari, pemilu. hasil akhir pemilu diketahui. penulis adalah direktur jika komisi pemilu meng eksekutif lembaga survei hasilkan perhitungan suara . indonesia (lsi) c:bangko, doc pondok

kak merana departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civil tan jakarta timur sumber "ng img sora can jtn hari tol here, a01 blm. kol:77d a kode: aan sin tamat nan lsd rina: subjek penuh juga p| mengapa wiranto gagal kendati merasakan diri se . seolah olah berada atas an musti 'diwaspadai'. rakyat penghitung bagai pelengkap gin, karena berharap dukun banyak yang awam politik remixer dan mereka sendiri gan suara golkar dan pkb di akhirnya ikut ikut saja me : olahan suara belum p2. juga lambat mem tambah dengan partai pdk milih golkar, dan itu seba selesai, namun data persiapkan diri un bawah ras rasyid, menjadi gian masih terbawa bawa da resmi sementara tuk bertarung. perpaduan kekuatan yang sig lam pemilu era reformasi kpu dan hasil hi sementara itu, dirikan untuk memenangkan ini. tung cepat (quick wiranto sudah pemilu. alumninya, mesin jadi, pemilih golkar sebe count) dari lp3es mempersiapkan politik golkar yang sudah ter nanya merupakan pemilih ndi, menunjukkan diri jauh jauh hari bangun dan tertata mapan se awam yang terbiasa darah trend tak tergoda lap ipa melalui sebuah pro jak orde baru, ditambah de kan secara paksa itu dan me kannya posisi ca: ses yang alot dan ngan mesin politik pkb yang reka tak ingin bermasalah pres cawapres demokratis yang diduga berada bawah ken dengan pemerintah', bukan sby mjk, disusul mega has disebut sebagai konvensi dali kuat para elitenya pkb pemilih ideologis. secara to. yim pada posisi kedua, dan capres golkar. dan keluar dan nu) ditingkat lokal, akan umum itu merupakan akibat wiranto salah, amin sis sebagai pemenang setelah pa keniscayaan hitungan nya yang harus dialami oleh para won dan hamzah aum pa tahap akhir menyisihkan suara atas pasangan pengelola parpol yang eksis masing masing urutan ketua umumnya sendiri capres cawapres lainnya. tanpa ideologi kerakyatan, ketiga, keempat dan terakhir. akbar tanjung, aburizal bak parpol yang berwatak sangat hampir pasti yang akan me ri, prabowo subianto dan pil pahit. elitis. golkar pun tak pernah lenggang dan bertarung pada surya paloh. kemenangan tetapi hipotesis itu ter mau membangun ideologi pilpres september nanti) golkar dalam pemilu legis nyata gagal dibuktikan, dan dengan nilai nilai kerakyatan adalah pasangan sby mjk latif april lalu kemudian wiranto salah harus mene sehingga benar benar dicintai dan mega hasyim sementara makin menambah keyakinan lan pil pahit kegagalan. meng oleh rakyat. "tiga pasangan lainnya.harus: pihak wiranto untuk juga apa ini terjadi? pertama, para maka tak heran kalau lah menerima kekalahan den memenangkan pertarungan, elite golkar tampaknya salah mereka sangat tak fanatik gan negara. karena berharap masyarakat sangka dengan keberadaan dengan golkar, sehingga ket dari tiga pasangan yang pemilih golkar itu akan nya yang selama ini merasa parpol ini mengajukan tak lolos, tampaknya iran memilihnya. diri besar dan kuat. mereka capres cawapres dengan pi to salah lah yang akan me para tim sukses dari gol tidak menyadari, keberadaan lahan langsung.dan bebas ber rasa sangat terpukul. sebab kar khususnya kubu wiranto mereka sangat rapuh. golkar basis individu, maka rakyat amien siwon dan ham pun berusaha meyakinkan besar dan eksis bukan di pun sangat tidak merasa ter zah aum sudah tampak siap banyak pihak dengan mem rekaman oleh ideologi yang ikat untuk memilihnya. menerima kekalahan. promosikan tesis klasik bah dibangun berdasarkan keren kedua, kalau dikaitkan amin siwon, misalnya, pemerintahan negara dak rakyat (ideologi kerak dengan pemilu legislatif kendati juga semula sangat yang kuat dan.efektif harus yasan), melainkan lebih kare april lalu, jelas pilpres wa berharap, tapi mereka ber diselenggarakan oleh presi diawali dengan gerakan pres berbeda secara signify sikap nothing lose, tanpa be den yang didukung oleh par pemaksaan oleh pemerintah kan. kalau pemilu legislatif ban, seraya memberikan pen pol pemenang pemilu, sering orde baru'. ketika itu rakyat merupakan kerja kolektif didikan politik dan uji coba perlu makin mem back diharuskan untuk memilih yang solid dari para kader bagi para pemilih negeri mantan panglima tni itu. golkar secara kolektif. parpol semua level hingga ini. pasangan ini merupakan untuk itu, pihak golkar pun kita tahu bersama, era sampaipada tingkat rt rt simbol representasi dari ger dengan susah payah manga orde baru, rakyat yang tak setiap desa kelurahan, maka akan reformasi yang berta jak pkb untuk berkoalisi, memilih golkar (dan itu bisa pilpres lebih merupakan ker rung merebut kekuasaan ri 1l dan akhirnya gus seolah di diidentifikasi dalam pemilu parpol berbasis capres ca dan ri apalagi hamzah sadarkan oleh pkb dan.dies yang diklaim berasaskan 'lu wapres yang jumlahnya aum, sejak awal muncul tui oleh gus dur. ber' sekalipun) dianggap se sangat terbatas, dan belum mereka niscaya sudah pasangan wiranto salah bagai lawan pemerintah yang tentu membangkitkan kem maa name anennnni men mana bangko. doc pondok departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional fo. jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber yam logam hart t oh: genom, 200p lak, ob: viii di kode: subjek mma mana bali semangat dan keren dengan golkar, utamanya di tangan'kolektif dari mereka latarbelakang oleh proses, yang berjuang pada pemilu pendangkalan gus dur dari legislatif lalu. kursi kepresidenan, dan pkb dalam konteks itu, para mendukung gus dur yang kan caleg (mulai dari kabupaten mendesak pembubaran gol ' en kota hingga pusat) yang kar. sudah pastihalitu masih dulu berjuang keras dengan termemori kalangan massa mengerahkan semua sumber dan dan hal itu pasti daya yang dimiliki untuk me membuat massa arus bawah rebut kursi dprd atau dpr, pkb dan enggan men dalam pilpres mereka tak lagi dukung pasangan wiranto berkepentingan. mereka yang salah. berhasil terpilih sudah: mera dari segi citra individu, kalau tujuannya sudah ter wiranto gus salah sangat capai, sementara yang tidak kontras. wiranto dicitrakan terpilih bahkan menyesalkan sebagai petinggi militer de paspornya, sehingga jangan ngan dosa dosa orde baru berharap orang orang parpol dan pelanggaran ham nya, tag akan ngotot memperjuangkan sementara gus salah berupa capres cawapres, kan sosok santri yang bersih dan 'pejuang ham' karena po: keretakan sisi terakhirnya sebagai wa: apalagi golkar yang para pengurusnya mengalami ke kil ketua mini uan retakan akibat perkubuan da kan diri lam konvensi dan tak bisa dirinya dengan enggan disalibkan dalam waktu gus salah. padahal gus salah kalau diibaratkan 'sa singkat. kubu akbar tan naa bun cuci, maka tak cukup ujung, misalnya, sebagian tak untuk membersihkan wi ' menerima baik tampilnya ranto wiranto sehingga tak bekerja para.aktivis sosial dari untuk mendukungnya. kal banjari apalagi ada isu yang: angan jaringannya menyesalkan gus salah yang dikembangkan, kalau wi j berpasangan dengan wiranto ranto menang maka golkar laka akan dikuasai oleh kuburnya bentuk arung dar wiranto, sementara ke !' aan mana pengurusan dpp golkar se daan karang ini masih mau tetap pawan berjaya bawah akbar tan tepatnya, pasangan wi ujung, yang dianggap lebih ranto salah sebenarnya sa (penting daripada menjadikan nat dipaksakan tengah pe wiranto presiden yang bisa tolakan secara moral dan menghilangkan kekuasaan politik di arus bawah nu. pa mereka golkar. mahal harus disadari, dalam ona pilpres langsung tengah ke ketiga, pasangan iran , keadaan ideologi parpol seba to salah merupakan pasang gai perekat, citra individu ke koalisi yang sangat rapuh! pasangan itulah yang baik dalam kerangka hubung: menjadi modal utama, bukan antarparpol maupun i ! kebesaran dan kemapanan: tautan antarindividu kedua paspornya. nya. pkb yang menjadi ken daratan politik formal gus penulis adalah sosiolog, salah tak memiliki hubungan dire kru spk jakarta. c:bangko. doc fusion tada lea. hari tgl: c2, fay hlm. kol: x kode: omnmmnmnn work pers konstitusi www ea e konstitusi makin tid konstitusi makin dan ##@# naa melindungi mer dekan pers. bagan yang harus mengontrol pe tidak diperlukan lagi. pe ' oleh lzo batu bara perintah. deepen yang meng penyelenggaraannya diatur oleh atur dan mengekang khmer kalangan sendiri (self regular m dekan pers tidak diperlukan. ing). emper uan can signal. penggunaan perizinan kedua, meniadakan sit, dalam suasana demam re maan kantuk ne" sebagai alat kendali pemeran sensor, dan pembeda formasi yang baru bergulir! tan bere seung ken del tah untuk meredam kepe , ian. ketiga, memperjuangkan '#beberapa bulan, ppi manga jalan paradoks pegulat bahan pers terbuktiampuh, politik hukum negara yang ajukan draft rantai mpr ten dera ana dalam bagaimana kebebasan tidak mengkriminalkan pers. tang kebebasan informasi peran den pers diatur oleh penguasa wartawan dan pers yang me sidang istimewa si) mpr: nabi mess aan gado baru? pemerintah dan lakukan kesalahan dalam pe november beberapa isi ema aan bei dp. berkolaborasi membuat kerjaan jurnalistik, perusak pokok rantai itu diakon pendingin naungan pokok pers jo! lainnya dapat dipidana modisi tap mpr berapa penguasa la. denda sebatas tidak mem xvii tentang ham, haknya masih am: jis dan bangkitkan. negara menjamin hak. pak paradigma, penyiaran negara negara demokrasi. warga negara untuk bertemu ubah merekalah yang me : yang memberi otoritas kepa seperti australia, jerman, nikahi dan memperoleh info pers dan bukan seba menteri penerangan untuk inggris, as, menganut dekrit masi". ini kemudian di mengatur dan mengekang ke finalisasi pers. sementara akomodasi menjadi para bapak bangsa meru belasan pers. pers tid amendemen uud bukan uud merdeka beri aga idak lagi itu negara negara seperti me tetapi usulan ppi agar kemerdekaan berserikat dan sesuai pers harus sir, republik afrika tengah, "segala bentuk'peraturan dan "berkumpul, mengeluarkan ratusan pemerintah. filipina dan timor porosa'e perundang undangan yang pikiran dengan lisan dan tik dan ana yang kri kini sedang melakukan per membatasi kebebasan pers. tulisan dan sebagainya dite enggan pena dinilai ubahan uu nya untuk tidak jar ang", ditolak oleh mpr. takkan dengan undang un dibredel pada stabilitas negara lagi mengkriminalkan pers kemudian ppi melanjutkan dang". rumusan itu sebe tentukan das dan tua kej nya. perjuangannya agar rumusan iparnya cukup kuat melindungi buat merk kan put dis sementara itu, depan l . kebebasan pers. institusi. temen kehakiman ham ki itu diakomodasi dalam aman meskipun konstitusi justru sedang merancang mengamanatkan emerge payung kebebasan ruu kuhp yang lebih mena. p000 akan mengeluarkan pikiran bahwa senjata ! kutukan dibanding kuhp wa maupun amendemen pada ditetapkan dengan undang: lama maupun orde dane lisan penjajah belanda. de mpr agustus pahit undang, tetapi penguasa regu akhirnya baru ngan politik hukum represif mpr tetap menolak pa ! lasi menginterpretasikannya pers mampu melek akar apa seperti itu, sebenarnya pers yung hukum itu kemerdekaan pers diatur de pecahan sesuai pen kita masih jauh dari merdeka. selanjutnya dua kali tim 'ngan undang undang, dan prodemokrasi aktivis keempat, pers merdeka,. dewan pers berdialog dengan (aturan itu sesuai kehendak pas mendirikan proper be atau tidak ditentukan oleh: komisi konstitusi, dan me ' penguasa rezim. pers dan penyiar masyarakat konstitusi. konstitusi yang menyampaikan usulan amended ' bima belas tahun setelah mpp3 siaran covesia memuat segala bentuk per ' menunya agar rumusan asal indonesia merdeka, tradisi memberi concern utamanya undang undangannya yang perjuangkan payung, amendemen setelah! mengatur kebebasan pers hukum yang melindungi membatasi kebebasan pers di , perkataan "segala jenis satu ! dimulai. berdasarkan pen merdeka, ung! pets) larang adalah jaminan ada yang tersedia ditambah, isapan presiden meliputi teng hukum'itu nya kemerdekaan pers. tanpa kalimat berbunyi, termasuk penguasa perang tertinggi. pertama. itu, yang ada hanyalah kepe melalui pers yang bersumber seperti) diberi kekuasaan sigma dari mengubah para bahan pers seolah olah . ke dari kemerdekaan pers dan! untuk memberlakukan surat! control ananta yang lima, bila konstitusi meng dominan tidak dibesarkan! izin terbit sit) secara na mena dan pers, akomodasi dan menjamin ke yang dapat menguras ' membawa aman men ela masa mnnnimammana men jadi klik dan pers lah empat butir atas, pers yang kapal menguras bangko. doc pondok k33laman sumber .hari tgl: r84 hlm. kol: kode: umb bem. kol: dc kode: subjek kebebasan pers". usulan itu apakah daan masih juga ditolak penolakan: korean rumusan dari uraian tersebut di komisi konstitusi tersebut tas versi itu agaknya telah isyarat | dapat membatalkan ruu imp" pertama, g1. kan oleh era orde lama dan orde oleh seorang angg ota,. kuhp buatan dep keh &.'! komisi bahwa hilangnya ru: yep ken &.'| baru, kemerdekaan pers ti nya tu ', ham yang berisi bukan'l amin fusi muson perlindungan kepe af1 dak dijamin oleh konstitusi, pelindung tetapi yang di bahan dari draf isi tetapi diatur sesuai kehendak asan pers dari draf komisi dapat memenjarakan praktisi konstitusi did pya isi rezim penguasa. aturan ke ilusi diduga karena, pers? penjelasan mantan dominannya orang orde baru misi konstitusi dal kait im." tentukan dan ternyata da" dan orang berlatar belakang ':. does carla kaitan. pat mensubordinasi amanat militer komisi kompas, institusi1. kedua, rumusan ini sangat hitungan. hasil ko hasil amendemen misi institusi tersebut dapat uud sebenarnya telah hasil komisi konstitusi menjamin peniadaan cam: 'bih menjamin kemerdekaan mengakhiri tugasnya kawan ox: (pers, dan menjadi payung gasnya pur tangan pemerintah, melakukan pengkajian dan hukum pers pengajian sit, sensor, dan pem tan penyelarasan perubahan yang menjamin dan mesin lah bredelan dalam penyerang ' dek uud komisi konstitusi garapan pers? jawabannya unb1 kemerdekaan pets. menyampaikan hasil ker tidak. . hanya rapat pleno badan apa makna kemerdekaan kelemahannya, itu pekerja mpr usul pers diatur dengan undang: tidak berkekuatan menge amendemen dewan pers dito undang? perubahan bunyi eliminasi lain yang meng lak. rumusan akhir dari "ditetapkan de ancam kebebasan pers. menjadi kemerdekaan verse ngan undang undang meja ' ketiga, hasil: ikat dan berkumpul, menge "diatur dengan undang un komisi konstitusi dari segi, luaran pikiran dengan lisan dang" tampaknya menyusui label sepertinya menjamin ke dan tulisan serta emerge efikasi dosa pembuat regulasi kemerdekaan pers, tetapi dari akan pers dijamin dan diatur pers er# rezim orde lama segi substansi sama sekali dengan undang undang. . dan orde baru yang merasa tidak akan melindungi ke apakah rumusan seperti berhak mengatur emerge kemerdekaan pers. bila hasil itu menjamin kemerdekaan akan pers sesuai kehendak komisi konstitusi itu kamu pers? jawabannya sama mereka. dian dikukuhkan oleh mpr sekali tidak. mengapa? kare. sementara itu, konsep ke pemilu kewenangan pertama, bila jaminan itu'' kemerdekaan pers yang diatur pers untuk melakukan kon secara tegas tidak melarang .'' dengan bertentangan den tol dan pengawasan atas pembuatan ketentuan dan uu . gan kelaziman negara ne penyelenggaraan negara ha rang membatasi gara demokrasi, yang(l)tidak nya dilindungi oleh pers tea membatasi khmer memerlukan pers, dan tetapi tetap teran ani berarti sekitar penyelenggaraan pers diatur cam oleh sekitar lain. ha, ada masih dengan oleh kalangan sendiri (self karena menurut sejumlah kemerdekaan pers. regulating. anggota komisi konstitusi ers melindungi jurnalisme pemberitaan pers yang kebebasan pers telah kebab estimasi menyangkut prak dinilai merugikan para pihak alasan, diperkirakan pers praktik bad governance.' damages have been done) akan direvisi dan kemerdekaan tetapi hasil investigasi itu da diproses lewat dewan pers akan kembali. diatur. pat dengan mudah misalnya,' . . . dalam posisi seperti itu, nasib no, kuhp dan pers, atau ombudsman me kemerdekaan pers tetap ter dengan ancam: yokai gantung uu, tidak pada kon pidana penjara tahun! gia terkait. proses lewat jalur senang dan denda triliunan rupiah. hukum tidak sebagai perkara status. kedua, bila negara masih" pidana, melainkan sebagai penulis adalah aktivis menganut politik huk perkara perdata dengan den pol umum sebatas tidak bang masyarakat pers dan penyiaran yang mengkriminalkan pers sebatas tidak memang lan kruk kriminalisasi ter indonesia dan anggota seperti yang dianut oleh, urutan. ktiminansasi dewan pers. kuhp, per." hadap wartawan hanya bila lindungan konsumen no, berita yang (dihasilkan bu dan penyiaran kan untuk kepentingan mengacu bukti bukti num, tetap empiris hasil liputan kontrol peter asah: dan pengawasan pers dapat. pengumpulan dengan mudah diancam dan: tangan, sumber, weber divonis dengan pidana pen imbangan, konfirmasi sema jara. ta mata hasil fabrikasi, dan dimotivasi oleh intensi alice. naa c:langka. doc pondok

departemen kehakiman dan ham .balan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur lusa) bata kata sumber hari tgl: lef. hlm. kol: x kode: gran nltutbruawen baru tol: cawan p, sap opa kena stan pat2 pedia sub negara saran meat ew5w5uw uv mm. bel menjadi , eee rt , oleh frans winata staatsregeling stb akhirnya hal tersebut menit stb stb bulan kebencian yang men maupun dalam nederlandsch dalam dari golongan pribumi sebentar lagi kita akan satu dalam perbedaan verse onderdaanschap van niet terhadap etnis tionghoa. memperingati hut ke but. nederlands stb. tujuan politik ini adalah un kemerdekaan ke ri. kita ironisnya, walaupun se ketiga golongan penyu tuk kepentingan survival diingatkan kembali kepada tiap tahun kita merayakan duk tersebut masing masing kaum penjajah agar bisa perjuangan dan cita cita para hut kemerdekaan indonesia, hidup secara eksklusif dan langgeng berkuasa. pendiri founding fathers) ne namun kesatuan dan integra mempunyai peran serta kon kebencian yang ditanam gara republik indonesia yang tas bangsa indonesia belum isi ekonomi dan strata sosial kan tersebut masih dirasakan ingin menjadikan negara tercapai seutuhnya. yang sangat berbeda satu de sampai saat ini, karena orde republik indonesia sebagai perlakuan diskriminatif, ngan yang lain. pembagian baru selama tahun ber negara hukum (rechtsstaat) khususnya terhadap etnis ini jelas lebih mangun kuasa indonesia telah mem aa. dan negara kesatuan. konsep tionghoa indonesia, masih tungkai belanda dan colon dipraktikkan kembali politik de nation state yang dicita ci berlangsung secara formal gan pribumi yang paling vide impera dengan pelaku akan telah diilhami oleh pen dan informal, yang justru dirugikan, sedangkan colon kan pengkotakan penduduk dapat ernest rekan tentang merupakan contradictiointer gan tionghoa merupakan dan menciptakan perbedaan sekumpulan manusia karena mini dari konsep bhinneka. kelompok yang terpisah kare perbedaan dalam kelompok mengalami peristiwa yang tunggal ika (unity diver kebijakan pemerintah masyarakat. misalnya difoto sama, merasa senasib dan sit ) itu sendiri. terlebih lagi, kolonial belanda, seperti sis jawa dan non jawa, mus sepenanggungan telah menu hakikat suatu negara hukum tem opsir kapitan cina), sis lim dan nonmuslim, militer tusukan untuk hidup dalam belum dijalankan dengan tem pemukiman dan pas dan sipil, mayoritas dan mi satu kesatuan kenegaraan un maksimal sehingga masih jalan, membuat orang tiong otoritas, pribumi dan non tuk masa masa yang akan: belum ada perlakuan sama hoa menjadi tidak berbaur. pribumi, dan seterusnya yang datang. hadapan hukum (equality be tidak kalah seriusnya. dalam konsep nation state fore the law) indonesia. politik adu domba secara sistematis dan kon (kebangsaan) tidak dispersal hal ini terjadi sebagai aki perbedaan strata sosial sistem, orde baru juga telah kan asal usul, keturunan, ras, bat dari warisan politik device kemudian dipergunakan oleh membatasi, menekan dan etnisitas, warna kulit dan impera (politik memecah kolonial belanda untuk mene menghancurkan hak hak poli latar belakang lainnya. pro belah) yang diterapkan oleh rapikan politik device im tik etnis tionghoa sehingga aklamasi kemerdekaan kolonial belanda dengan cara pera dengan cara mengadu banyak dikeluarkan kebijakan agustus merupakan ben membagi penduduk indonesia domba antara golongan ribu an kebijakan yang bersifat dis tuk perwujudan konsep na dalam golongan penduduk dengan etnis tionghoa. kriminatif yang sangat menu lion state tersebut. konsep ini berdasarkan pada ras, yaitu seolah olah golongan pribumi clean etnis tionghoa indo kemudian dituangkan dalam golongan eropa, golongan itu inferior, tidak dapat kiper kesia menjadikan mereka lambang negara kita, yaitu timur asing vrede ooster saya, tidak jujur, bodoh dan makhluk yang paling politis. bhinneka tunggal ika (unit lingen) seperti tionghoa, selalu memusuhi etnis tiong takut berpolitik, takut bicara diversity), yang menyadari india dan arab, dan golongan hoa. politik, takut bersikap dalam bahwa secara alami kita su pribumi islanders). pence sebaliknya, etnis tiong politik dan segala trauma poli dah berbeda, baik suku, ras, jlompokan tersebut diatur se hoa digambarkan sebagai ko tik pasca september warna kulit, keturunan, aga cara sistematis melalui pera imunitas yang licik, mau me pada masa itu diciptakan ma, sosial budaya, dan ekonom turun regering element nang sendiri, eksklusif, kikir situasi mana seolah olah tetapi toh kita ingin ber rr) indische dan srigala ekonomi. pada peluang bisnis diberikan se m asas aaa nanang apaan nanas ana aanaan ran mana aan ata ap.gencatan subjek mau tea besar besarnya kepada etnis produk produk hukum negaranya sendiri (state spon makin sulit dihapuskan da tionghoa. ini menimbulkan atas jelas menekan kehidupan sore racial discrimination lam praktiknya sehari hari, kesan seolah seolah etnis sosial budaya dan mengecil apartheid). walaupun telah dikeluarkan tionghoa secara keseluruhan kan etnis tionghoa indon : tindakan diskriminasi peraturan untuk meniadakan telah menyebabkan komisi sia. ganti nama dan asimilasi dan pelanggaran hak asasi seri bagi etnis tionghoa .nan bagi rakyat indonesia. yang tidak ada sangkut paut .manusia oleh rezim orde indonesia. stereo type yang diciptakan nya dengan patriotisme dan baru terhadap etnis tionghoa: namun hal yang lebih di seperti inilah yang mem nasionalisme turut mundo indonesia dapat dikata sayangkan adalah sampai bahasakan dan bertentangan rong kebijakan anti tionghoa. gerakan sebagai cultural geno dengan amendemen keempat dengan konsep nation state penyeragaman seperti ini code. uud tidak diadakan per yang menjadi cita cita ber adalah justru bertentangan ubahan pada sama sebagai bangsa mo dengan pluralisme yang di bukti kewarganegaraan uud mana masih ter deren. akui sejak pendirian negara satu lagi perlakuan dis dapat kata indonesia asli". selain itu, tindakan tin republik indonesia. hal nije kriminatif adalah pembela definisi "asli" juga tidak jelas akan diskriminatif terhadap las menimbulkan kesan bah kuan surat bukti keluarga apaartidan maknanya secara. etnis tionghoa legitimasi segala sesuatu yang ber negarawan republik indonesia hukum. kan oleh rezim orde baru hubungan dengan budaya dan: seri) yang memang meru belajar dari pengalaman melalui berbagai peraturan etnis tionghoa adalah buruk pakan salah satu peraturan sejarah bangsa indonesia, ma diskriminatif terhadap etnis dan harus dihindari. padahal yang bersifat diskriminatif menurut hemat saya ketan tionghoa indonesia, an faktanya jauh sebelum be terhadap etnis tionghoa tuan uud 'caranya: (l) se dit landa mendarat nusantara, indonesia dan telah menjadi tersebut justru berpotensi jen ppg k mengenai akulturasi budaya dan pem masalah yang berlarut larut. untuk menimbulkan kem larangan penerbitan dan per bauran sudah terjadi. hal ini walaupun pada awalnya, ke bali peraturan peraturan cetakan tulisan iklan berak: dapat dilihat antara lain dari pijakan seri lebih berlatar yang bersifat diskriminatif sara dan berbahasa cina, budaya betawi, cirebon dan belakang kepada hukum in terhadap etnis tionghoa instruksi presiden bali yang dipengaruhi unsur internasional dalam hal proses indonesia. tahun tentang agama, budaya tionghoa. naturalisasi warga negara menyambut hut khmer kepercayaan dan adat isti peraturan peraturan asing menjadi warga negara dekan ke diskriminasi dat cina, instruksi men atas jelas sengaja dibuat oleh indonesia, namun dalam oleh negara terhadap warga dari tahun orde baru untuk membatasi praktiknya kebijakan seri negaranya sendiri atau lebih tentang penataan klenteng: hak hak asasi etnis tionghoa tersebut ditafsirkan dan tepat politik pecah belah ini presidium kabinet indonesia. dikeluarkannya berlaku bagi wni dari.etnis harus diakhiri, karena 'setiap se pres kab menge banyak peraturan diskrit tionghoa. warga negara adalah sama nai penggantian istilah tiong nasi terhadap etnis tionghoa dengan kata lain, seri hadapan hukum (equality be kok dan tionghoa menjadi indonesia merupakan ben adalah bentuk lain dari fore the law) dan hak warga cina, instruksi presiden tuk nyata tindakan pemeran apartheid atau state sponsored negara tersebut tidak boleh u in mengenai ba tah indonesia yang medis racial discrimination yang dilanggar, dirampas atau dan koordinasi masalah cina kriminasikan etnis tionghoa diekspresikan melalui pe dikurangi oleh siapapun ter bkmk), kep. presidium sebagai warga negaranya rangka hukum dan kbbi masuk oleh.negara. kep menge sendiri dan merupakan ben asian. bahkan seiring dengan nai peraturan ganti nama tuk pelanggaran hak asasi perkembangan waktu, masa penulis adalah advokat bagi wni memakai nama manusia berupa diskriminasi lah seri telah berubah men jakarta dan anggota komisi cina, dan sebagainya. oleh negara terhadap warga jadi sumber kkn sehingga se hukum nastonyg, ara bara aan anna mana c:langkah, doc fusion

panai pan sea alan bea ftal smg sumber dn, paru tl: (asn a9, him ikon kode: subjek aan pena ear anna mars sp mma penerapan pidana see . rl aku mati dengan inn hari etika ber tm, yaitu kelompok belanda yang menjadi kiblat kan perhatian terhadap hak pidato dalam hati hapus hu kuhp kita telah menghapus hak terdakwa (pelaku kerja ' tempe a . kuman mati)' dan hukuman mati sejak se hutan), sedang hak korban ringan hari anti ge" kelompok pa tentara kuhp indonesia atau keluarganya diabaikan. madat sedunia hama pertahan yang pemberlakuannya di menurut rancangan istana negara, kan hukuman ma pasarkan asas konkordansi kuhp, seorang terpidana juli presiden ti). gelombang pro (persamaan) tetap memperta mati masih diberikan keset megawati sekar f tes terhadap hu hankam hukuman mati. mun papan untuk bertobat guna putri menyatu fu: kuman mati punya polemik panjang men memohon ampun kepada kan menolak semua indonesia pertama gerai hukuman mati die tuhan selama tahun. per grasi yang diajukan kopi kali muncul pada bahkan perbedaan cara pan sumbangannya, dalam masa. oleh para terpidana an, yakni ket dang dalam memberikan per percobaan tersebut terpidana mati kasus narkotik pemerintah hatian. pihak yang senen dapat kembali jalan lurus. dan obat obat berbahaya mengeksekusi kuni kasut. tang lebih banyak member apabila terjadi perubahan (narkoba). alasan penolakan pendapat yang senen hatian hak (hidup) tepi perilaku, bentuk hukuman itu karena tindakan para tang mengatakan, hukuman dana (pelaku kejahatan). se mati yang telah dijatuhkan pengedar dan penjual nar mati adalah sadis, tidak ma dang pihak yang setuju lebih ada kemungkinan diubah, koba merusak generasi muda, duniawi dan melanggar hak banyak memperhatikan hak misalnya menjadi pidana se sehingga harus diperangi hidup manusia. hanya tuhan korban kejahatan dan ke umur hidup atau penjara pa bersama dengan seluruh ma yang berhak mencabut nyawa keluarganya, samping berlin ling lama tahun. syarikat. seseorang. hukuman mati dungan terhadap kepentingan pada hemat penulis, pem sebanyak tujuh orang ter tidak ada gunanya karena masyarakat luas. berikan kesempatan kepada pidana mati kasus narkoba tidak mampu mereduksi kerja penulis sendiri berpendar terpidana mati untuk bertobat telah ditolak rasanya, terma hutan. pendapat yang pro me pat, hukuman mati tetap rel sebagaimana dikehendaki suk ayodhya prasad chau nilai, hukuman mati tetap re van dan layak dipertahankan. pembentuk rancangan kuhp bey, warga negara india. evan jika diterapkan secara hukuman mati dapat dig baru, hendaknya diatur secara samping itu dua terpidana selektif terhadap penjahat akan sebagai ultimatum reme selektif. misalnya hanya di mati dalam kasus lembu yang kehilangan empati dan diam terhadap akselerasi ke berikan kepada pelaku lembu tuhan berencana atas satu rasa kemanusiaan. jabatan, terutama kejahatan tuhan yang tatkala pelaku keluarga, yaitu sumiarsih gencarnya gelombang berat dan sadis, seperti: pem kan kejahatan ada alasan pem dan sugeng, juga ditolak gra pro kontra terhadap hukum bubuhan berencana, emban benar atau pemain, seperti sinyal. praktis para terpidana mati tidak mampu me taman keluarga, perampokan membela diri dan kehormatan mati yang telah ditolak grasi: mengenyahkan keberadaan hu disertai pembunuhan, juga an. jikaterdapat keduaalasan nya kini tinggal menghitung kuman mati sebagai salah kejahatan yang membahas tersebut, hakim tidak harus hari untuk dihadapkan pada satu bentuk hukuman dalam kan negara seperti makar, menjatuhkan vonis mati, tapi regu penembak guna men kuhp yang berupa serta kejahatan yang dapat pidana penjara meski ancam jalani eksekusi mati. kan warisan penjajah bulan merusak generasi, seperti hukuman dan tuntutan jak penolakan grasi bagi term da. bahkan dalam pidana narkotika. adalah pidana mati. dana mati tersebut menit khusus, seperti member rancangan kuhp baru terhadap penjahat yang bulan reaksi, karena hingga rantauan terorisme juga tetap mempertahankan dengan sengaja dan sadis saat ini eksistensi pidana anti korupsi dan hukuman mati, tapi diatur se melakukan pembunuhan be mati masih menjadi bahan narkotika dan psikotik cara khusus untuk mencegah rencana serta tidak ada alas perdebatan, baik kalangan pika masih dikemas pidana kejahatan tertentu, dan pelak pembesar dan pemain, pakar hukum, agamawan, pe mati, dan telah dijatuhkan tangannya baru diwujudkan tetap layak diganjar pidana tayang ham maupun ma kepada beberapa pelaku tin setelah ada penolakan grasi mati. justru pemberian kes syarikat umum. terdapat dak pidana tersebut. dari presiden. rancangan sempalan bertobat kepada gua kubu yang berantagonis, ironis memang, kuhp kuhp baru tetap memberi penjahat tipe ini merupakta tia utp man gan ata par ian kaa map kaa mana ann bean sumber hubungan hari tgl: kasar, blm. kol: robe: subjek anna ann wujud inkonsistensi pen tindak pidana, maka buku atan hukum tetap (eintracht upaya mengubah vonis mati akan hukum. penerapan hu man yang pernah dijatuhkan van gewijsde) dan putusan dilakukan melalui banding, kuman mati dimaksudkan un harus dijalani ditambah de telah diberitahukan kepada kasasi atau peninjauan kem tuk menjaga keselamatan dan ngan hukuman yang dijatuhi terpidana. bali. dengan syarat harus ada ketertiban umum, dan me kan untuk tindak pidana kendati hanya dipesan kata maaf dari keluarga kor .timbulkan perasaan takut baru. pidana bersyarat dapat takkan terhadap tindak pi ban, baik dengan atau tanpa 'pada orang lain agar tidak dijatuhkan terhadap tindak dana yang ancaman hukum denda. terjadi perbuatan serupa. pidana yang ancaman hu annya ringan, pada hemat pe sarah balangan, tkw . adanya keinginan untuk temannya adalah penjara pa nulis pidana bersyarat dapat asal filipina pernah dhu memberikan kesempatan ling lama satu tahun atau ku pula diterapkan secara eks kum mati oleh pengadilan re bertobat kepada terpidana ringan biasa yang bukan ku tensi pada kejahatan pem publik emirat arab rea) ka mati yang melakukan kerja ringan pengganti denda. da 'bubuhan (berencana) atau rena membunuh juragan hutan (pembunuhan) di jam menjatuhkan pidana ber kejahatan lain yang ancam yang memperkosanya. saat sengaja dan atau berencana, syarat hakim dapat senen hukumannya mati. ke hendak dieksekusi, pemeran tetap harus dilakukan den tukan adanya syarat umum pada terdakwa, jika memang tah filipina mengerahkan gan memperhatikan hak hak dan syarat khusus yang harus terbukti secara sah dan me pengacara gabungan dari korban atau keluarganya. dipenuhi terpidana. meyakinkan telah melakukan filipina dan rea untuk me tanpa mempertimbangkan jika kedua syarat itu pembunuhan dapat dijatuhi minta pemeriksaan ulang, hal itu berarti merupakan tidak dapat dipenuhi selama hukuman mati dengan prin dengan mengusahakan per , perampasan hak korban kerja masa percobaan, hukuman sip pidana bersyarat. lintasan maaf dari keluarga hutan dan atau keluarganya. yang pernah dijatuhkan ha syarat umumnya dapat korban. sarah balangan ber dalam hukum pidana islam, kim harus dijalani oleh tepi berupa tuntutan agar selama hasil lolos dari hukuman mati hak korban kejahatan dan dana. syarat umum dalam pi menunggu eksekusi mati ter dan diganti pidana penjara, atau keluarganya sangat di dana bersyarat adalah tepi pidana berperilaku baik, cambuk serta membayar diy hargai. dana tidak boleh melakukan .bertobat kepada tuhan dan kepada keluarga korban. tindak pidana selama masa kembali sejalan lurus. syarat jadi, melalui penerapan pidana bersyarat percobaan. sedang syarat khususnya, ini yang utama hukuman mati dengan prin ' apabila memang diteken khususnya biasanya berupa danharus dapat dipenuhi, pi sip bersyarat , hak hak kor daki memberikan keempat janji yang ditentukan hakim hak keluarga korban bergen ban kejahatan atau keluarga kepada terdakwa yang di dan harus dipenuhi tepi memberikan maaf kepada nya tidak diabaikan. gagasan ancam pidana mati untuk dana. misalnya, menikahi terpidana baik dengan diger ini dapat dilaksanakan de . memperbaiki perilakunya, gadis yang diperkosa dengan tai permintaan denda (ganti ngan menginterpretasikan sebenarnya penjatuhan buku menanggung segala biaya rugi) atau tidak (interpretasi secara ekstensif .a ,man dapat dilakukan dengan pernikahan, memperbaiki ba ekstensif kuhp. samping itu, de : "prinsip bersyarat . pidana rang pada kejahatan vandal kuhp). ngan mempertimbangkan pu bersyarat (voorwaarderlijke isme, dan lain lain. apabila selama menang ada tidaknya permintaan veroordeling) diatur dalam menurut .c1 eksekusi, keluarga korban ganti rugi dari keluarga kor .a 14f kuhp. prinsip kuhp, syarat khusus juga sudi memaafkan (dengan ban kepada pelaku kejahatan. pidana bersyarat adalah tepi dapat berupa pembayaran atau tanpa denda), hukuman menurut. dana dijatuhi hukuman (pen ganti rugi yang timbul akibat mati dapat tidak dijalankan, kurap, keluarga korban ber jara atau kurungan) tetapi perbuatan terpidana, yang dan bisa diganti hukuman hak menuntut ganti rugi aki tidak usah menjalani hukum harus.dipenuhi dalam waktu penjara. sedang jika keluarga bat tindak pidana yang di lan, asalselama masapercoba yang ditentukan hakim atau korban tidak berkenan me lakukan oleh pelaku. tidak melakukan tindak kurang dari masa percobaan maafkan, maka eksekusi mati pidana lagi. dalam syarat umum. masa harus dijalankan dengan penulis adalah dosen jika selama masa per percobaan berlaku sejak putu mempertimbangkan ada ti pascasarjana ilmu hukum cobaan terpidana melakukan san hakim memperoleh keju haknya grasi dari presiden. universitas jember. c:blank. doc pondok

sad padi mawar kanan bonang ego handal maa pan ena pun sumber yan ma, isa ayboran an, baret: copy, hum, ikon kode: nan maa kana aan maa ama anna anakan, menyikapi ruu adan . hukum pendidikan man berbagai majelis sendi walaupun pemerintah si koreksi. misalnya dalam dan ikan kristen mengajukan revisi terhadap naskah depdiknas tanggal tenggara indonesia dan ba yayasan, namun menurut agustus bunyinya: satu didikan, tertua dan musyawarah menkehham, secara realistis pendidikan yang diserang . sekali swasta, meg "anu perguruan swasta itu sudah ber gerakan oleh pemerintah atau ngalam kondisi pusat menjelang laku, haya secara substansial masyarakat dapat berbentuk yang amat sulit pemberlakuan belum bias diberlakukan dan badan hukum ketika ta undang undang masih ada waktu bagi yaya dalam naskah septum hun tentang tahun per untuk menyesuaikan diri ber kata dapat diri i yayasan diundang nah mengusulkan kompas, persnya langkan, dalam naskah okto kan. sebagaimana winata sarin kepada mendikan, than itu memang bias, mem . ber rujukannya diketahui, tertentu agar penyelenggara diagungkan, dan dapat me sama dengan mei an yang diatur da rain lembaga lem timbulkan multi interpres naskah final, yaitu lam itu, misalnya tentang bagi pendidikan swasta tetap tasi, bahkan cukup menu tahun merumuskan organ yayasan yang terdiri berpegang kepada bentuk ikan dalam tataran opera penyelenggara dan atau satu dari pembina, pengurus dan badan hukum yang telah di signal. pendidikan formal yang pengawas, pengesahan yaya miliknya, tanpa harus meng tengah kondisi dewiki didirikan oleh pemerintah atau yang berstatus badan hu acu kepada undang undang an, ruu sistem pendidikan masyarakat berbentuk badan kum dilakukan oleh men yayasan. nasional memperkenalkan hukum pendidikan. ketentuan teri kanwil depkehham. la penulis ingat benar pada pemikiran tentang badan tentang badan hukum pen peran keuangan yayasan saat itu pak menteri mene hukum pendidikan. dalam didikan diatur dengan un yang mesti diaudit oleh akun akan agar lembaga lembaga naskah ruu sisdiknas usul dang undang tersendiri, pa '. tan publik adalah sesuatu pendidikan swasta tidak perlu inisiatif dpr mei die sal53 dan (&. yang baru, yang selama ini gamang dalam menghadapi bukan bahwa "satuan pen belum sepenuhnya diarak undang undang yayasan dan didikan yang diselenggarkan sikap kritis takkan dalam kehidupan seba tetap berjalan seperti biasa oleh pemerintah atau masa sebagai penjabaran dari gian besar yayasan. karena sedang dipersiapkan rakyat berbentuk badan hu sisdiknas, meme, dengan melihat berbagai adanya undang undang yang kum pendidikan lintah telah menyiapkan ruu kelemahan yang ada dalam mengatur tentang badan hu dalam penjelasan badan hukum pendidikan yayasan dan memahami kum pendidikan. mengingat naskah mei ruu bhp). masyarakat luas, kondisi yayasan yang amat banyaknya usulan dari ma itu disebutkan juga bahwa terutama sekali stakeholder beragam, masyarakat terma syarikat tentang perlunya re tentukan lebih lanjut tentang pendidikan memberikan re suk lembaga lembaga sendi visi yayasan, pemerintah badan hukum pendidikan spons yang cepat terhadap ikan memberikan usulan telah mengajukan kepada diatur dalam peraturan pe naskah tersebut. lembaga kepada pemerintah agar i dpr, ruu tentang perubahan perintah. lembaga perguruan swasta direvisi. bahkan pernah ju atas tahun ten pada naskah yang disusun bahkan melakukan berbagai ada usulan agar itu di tang yayasan, namun hingga pemerintah depdiknas seba pertemuan, seminar, kajian tunda pelaksanaannya dan di . kini dpr belum membahas gai tanggapan terhadap nas yang membahas secara kritis, keluarkan peraturan meme ruu tersebut karena lebih kah inisiatif tersebut rumusan tajam dan komprehensif nas lintah pengganti undang un memprioritaskan ruu yang tentang badan hukum sendi kah ruu bhp mengingat kan dang perppu). jain. ikan itu mengalami revi dungan isinya yang amat ber aeon mara tar aan nda pegangan c:langka, docanah bumi lelang sumber pung hari tgl: kami, t , hem. kol:yi) x1 kode subjek. aan non nan (kaitan dengan masa depan sampai yang dirumuskan adalah sesuatu yang dianggap dasi diri sehingga meng: "lembagallembaga pendidikan justru menghasilkan klausul. penting oleh siapa (kelingi hasilkan kualitas peserta indonesia. klausul yang mematikan bagi han) dari dalam bentuk apa didik yang dibanggakan: badan musyawarah per tumbuhkembangnya kreatif. (persyaratan). sg, @hanya bhp tidak boleh gurun swasta pusat yang be tas dan inovasi pendidikan jp. untuk itu harus dikaji se , menjebak mereka pada sikap beranggotakan lembaga lomba nasional masa depan. ruu cara teliti apakah semua ke yang kontra produktif dan induk pendidikan swasta bhp akan menentukan masa pentungan dari kelompok menyita energi yang pada garis nasional dan mengelu depan pendidikan nasional, kelompok yang terkait de akhirnya dapat merugikan tu satuan pendidikan tk, oleh karena itu diharapkan ngan ruu ini telah kiper: gas utamanya sebagai lomba: dasar dan menengah, telah perlu dicermati isi ruu se |' hatian dan tercakup di wen bergerak bidang menggelar dialog interaktif cara teliti, konstitusi negara dalamnya. pendiri ijuk ja juni jakarta, untuk dan sistem pendidikan hal mendasar ini telah menjadi milik menghimpun masukan dalam nasional agar digunakan se dengan diantar oleh para ate daa buruan rangka menyempurnakan bagai referensi dalam pemda nara sumber yang berkode manan perkumpulan per ruu bhp yang telah disusun hasan ruu ini, termasuk uu |.| ten, prof supriyoko, prof soe: himpunan, persyarikatan. pemerintah. pemerintah da undang lain yang terkait. dijarah sigit, dialog interaktif epa pada airnya, lam hal ini depdiknas me ketiga, yang baik ada bms menggaris bawahi be diusulkan find sa. mang cukup berhati hati da jah yang mampu mencakup berapa hal yang amat men lahan tuk bup d l lam merumuskan ruu bhp semua aspek yang terkait dasar. tanah yang itu sehingga pengesahannya dengan ini. dengan kata ditegaskan bahwa perlu mar bahasan tentang sebagai undang undang akan lain, yang baik memiliki ruan, swasta yang telah lebih melalui proses yan kup bhp masih memerlukan pros yang cukup cakupan (coverage) yang se dari setengah abad memberi yang panjang dengan meli ! matang. cara komprehensif mencakup kontribusi dalam upaya men. bahkan seluruh stakeholder menurut mendikan saat semua aspek yang diperlukan |.! cerdaskan kehidupan bangsa pendidikan. lembagalemba membuka dialog itu, dalam untuk menyelenggarakan dengan identitas dan ciri mencirikan. lembaga lomba: memajukan pendidikan na khasnya harus tetap diberi perguruan swasta dalam signal, ada dua hal yang patut pendidikan berdasarkan ruang'dalam bhp. koordinasi bms pusat perlu mendapat perhatian, yaitu: bhp. untuk itu penting diger :: bentuk badan hukum lem: memberi masukan konkret tujuan yang akan dicapai dan mati bab bab, dan bagi'lembaga pendidikan bagi penyempurnaan ruu upaya upaya yang kiper yang mungkin be swasta yang amat beragam: bhp yang ada, sehingga eksis 'bukan untuk mencapai tujuan tercakup dalam ruu ini. perkumpulan, persyarikatan, '91si perguruan swasta, den tersebut. pembahasan ran bms mempunyai pengali yayasan, badan wakaf dalam san identitas dan ciri khasnya. tangan undang undang bhp man panjang dan menyeru sejarahnya telah ikut meng yang telah teruji dalam se oleh bms pusat merupakan ruh dalam penyelenggaraan bij: bagian secara positif buah sejarah yang panjang salah satu upaya untuk men pendidikan nasional, sering dalam" pembangunan pen 'tetap dihargai dan dijamin capai tujuan pendidikan na pengalaman (lesson didikan indonesia. oleh uu, signal, sebab itu pembahasan learned) dan praktik praktik ruu bhp sebab itu tidak |. satu kajian akademik tersebut perlu memperhatikan terbaik (best practices) perlu boleh menjadi instan yang holistik dan kompreherr " beberapa hal sebagai berikut. diberikan tempat yang sewa sif amat dibutuhkan tentang aan !. jarinya dalam ruu ini. yang menyeragamkan ben bhp sehingga melalui kajian pertama, dalam era dosen tuk badan hukum pendidik adan memata: keempat, pembahasan se tersebut, naskah dapat realisasi, memformulasikan pan atau menetapkan $ema tiap bab, dan agar dirumuskan dengan lebih agar memperhatikan esensi pandai in"! cam target bahkan dengan:: pns gai memperhatikan prinsip prin cerdas dan memuaskan se ! desentralisasi pendidikan dan cara memaksa agar semua sip koherensi, komplementer mua stakeholder pendidik ' otonomi daerah yang secara ana perguruan swasta memiliki jelas diharapkan dapat me. itas, kompatibilitas, keadilan, an. jelas dan jangan sampai terjadi bentuk badan hukum yang tingkatkan layanan dan hasil pad |sama. pendidikan melalui prinsip pertentangan antar bab, pa lembaga perguruan was penulis adalah peminat paha sal, dan nan masalah pendidikan dan prinsip pemberdayaan, demo ta.dengan identitas dan ciri oleh karena itu, diharap geng keagamaan, sekretaris , . rasi, keadilan, transparansi, "'. pap khasnya, kultur dan roh yang partisipasi, dan akuntabilitas. kan forum ini benar benar akan apa, bms pusat. partisipasi, dan akuntan s.' mengkritisi isinya, mem ! melekat pada dirinya sejak mam perlu digarisbawahi bahwa meng awal harus diberi kebebasan era desentralisasi dan otonom prediksi implementasinya untuk menghidupi suasana menurut regulasi baru, se dan jangan sampai terjadi ek tersebut sehingga dari dalam .: lain struktur, kultur dan si ses ekses negatif dari int, nya akan terbangun sebuah gure baru yang mungkin ketika nanti disahkan. de proses pendidikan yang be belum ada sebelumnya. ngan kata lain, pikirkanlah' nar benar menghasilkan ma kedua, memang mi dampak jangka pendek dan usia manusia berkualitas wiki ciri membatasi (imitasi), jangka panjang dari ruu ini, unggul dimasadepan. namun yang dimaksud manakala nanti telah daun perguruan perguruan sekaligus juga dituntut untuk, dangkal. '|' swasta indonesia perlu mampu memberikan keju menteri mengingatkan terus menerus mengonsoli pesan keluwesan yang dapat bahwa membahas ruu besar menjamin munculnya area harus memperhatikan se (anekannmman hanan civitas dan inovasi. jangan mua kepentingan yang terkait x . .ol 7dengan ruu ini. kepentingan hak c:bangko, dor pondok

cetus pa, ta, pena ara inman lan nana pam agen pane mea mang tea sat ann epa aan spa sumber ten maukksraen hari tgl: yuni roy mlm. kol: ik y p kode: subjek aan itc wic:$iai woo rusak kan angan. dan perubahan ikl oleh euros hutan bakau indonesia luas bakau sekitar ha, www saat ini dinilai dalam keadaan sehingga saat ini hutan bakau sangat kritis. beberapa pe bengkulu dalam keadaan perempat kawasan gaijalur yang digunakan le sisir, hutan bakau mengalami rusak parah akibat pen hutan dataran rendah bih dari jenis burung yang kerusakan yang sangat parah tangan secara ilegal. indonesia yang sidomi bermigrasi pada jalur asia hingga mencapai persen. sementara itu, sebanyak nasi hutan mangrove, isi australia bagian timur. dalam kurun waktu tahun pulau provinsi riau tengger nyali telah habis akibat ber setiap tahun diperkirakan terakhir hutan lam akibat abrasi air laut. bagai kegiatan konversi. jika ada sekitar ekor bu bakau yang berada seluruh pulau yang tenggelam itu laju perusakan hutan masih rung migran yang singgah pesisir indonesia lenyap. adalah pulau nipah, baris, seperti sekarang, kiper lokasi itu, sebelum mean akibatnya, kualitas sehidup raya, jenis, desa muntah dan gerakan pada tahun se jutaan perjalanan mereka masyarakat pesisir pintu sinaro. bencana tenggelam buruh kawasan hutan dataran australia. rut merosot dan bencana alam nya pulau pulau kecil itu die rendah tersebut akan lenyap. dampak dari rusaknya tidak terhindarkan. bahkan eksploitasi hutan data dari world bank ekosistem mangrove adalah menurut hasil penelitian bakau (mangrove) yang mem maupun world conservation terjadinya perubahan iklim. yang dilakukan oleh isomer, babi buta riau. selain forum yang menyebutkan menurut sejumlah penelitian pada tahun mangrove bengkalis, kerusakan hutan bahwa laju kerusakan hutan yang dilakukan oleh para pa kawasan delta mahakam men bakau juga terjadi kabu ., indonesia mencapai kar menyatakan bahwa per capai ha, namun kini paten indragiri hilir. juta hektare (ha) per tahun. ubahan iklim global disebar hanya tersisa persen atau maraknya pembabatan jika keadaan ini berlanjut, kan oleh dua hal, yakni naik sekitar ha. hutan bakau ini disebabkan pada tahun hutan nya temperatur panas bumi sementara itu, pantai hadirnya sebuah perusahaan dataran rendah sumatera yang disebabkan terjadinya utara jakarta, pada tahun yang membuka usaha ekspor akan lenyap, menyusul ka penggundulan hutan. luas hutan bakau sekitar komoditas cip tahun si mantan tahun ha, namun saat ini ha lam. akibatnya hutan bakau berdasarkan data wet kerusakan bakau nya tinggal atau weber pulau bakung mulai gun land international, setiap hutan yang berfungsi se adakan hutan bakau yang ada dul. tahun luas hutan tahunnya ada sekitar lima ju bagaipenyerappanas (karbon pantai utara jakarta hanya bakau yang tersisa masih se populasi burung yang ber dioksida) semakin gundul se tersisa persen. kabur kitar ha, tapi sekarang migrasi menghindari musim hingga menyebabkan naik ten rembang jawa tengah tinggal persen saja dari dingin, habitat asalnya nya temperatur bumi. dam mengalami kerusakan sekitar luas tersebut. daerah yang lebih hangat. pak lain adalah terjadinya ,1persen atau ha. kon penyebab utama perusak indonesia, ada lokasi perubahan iklim, yakni na ' isi sedang sekitar persen, kawasan bakau adalah alih yang diidentifikasi sebagai inya temperatur panas yang dan dalam kondisi baik seki fungsi lahan dan konversi yang tempat persinggahan burung kita rasakan belakangan ini. tar50ha. tidak mempertimbangkan burung migran tersebut. rusaknya ekosistem ling sementara itu daratan fungsi ekologi dan keutuhan salah satu lokasi, berada dungan hutan berdampak pa sumatera, hutan bakau juga ekosistem yang ada. perubah semenanjung banyuasin, perubahan iklim, dan ter mengalami kerusakan yang paradigma pembangunan sumatera selatan. kawasan jadinya pergeseran antara signifikan, yakni daerah sejalan dengan ta yang termasuk dalam area musim kemarau dan musim bengkulu mengalami kru hun tentang pemerintah sembilang ini, tercatat seba hujan. sakan sebesar persen dari otonomi daerah, termasuk ana naa ana c:bangko,an manan mena era sumber sam biru esa hari tol 174m bt, padi blm. kol: kode: subjek aan men naa, aan segar pte asa sistem pengelolaan sumber seenaknya menebang pohon ha berada kawasan hutan, gerakan sebagai ekosistem la daya alam, dikhawatirkan dan kita yang menuai banjir? dan juta berada ka han basah yang harus lilin menjadi ancaman serius bagi hukum kita punya, termasuk hasan nonhutan, telah meng fungi. kelestarian hutan bakau. undang undang. tetapi men alami kerusakan persen sayangnya, apa yang ter apa kita dibuat tidak ber pada kawasan hutan. bahkan tera atas kertas tidak semu dampak daya dalam menghadapi kerusakan yang lebih parah ketika diimplementasikan ". indonesia sebenarnya me orang orang yang jelas jelas terjadi kawasan nonhutan dilapangan. hal itu kiper miliki potensi sumber daya merusak lingkungan. media yaitu seluas persen. parah lagi dengan penegakan mangrove yang sangatlah bi massa pun gemar menang beruntung kita masih hukum yang belum memadai asa. apabila dikelola dengan kat tindakan yang tidak ber diberi hamparan luas man jika terjadi pelanggaran atas baik maka dapat memberikan tanggung jawab. grove. potensi mangrove eksploitasi yang semena: manfaat besar bagi kita se namun, aparat penegak indonesia memang masih lu mena. salah satu bentuk pe mua. negeri yang hijau yang hukum dibuat tidak berdaya. dibandingkan negara lain. anggaran yang belum ada digambarkan sebagai paru mereka tahu bahwa ada pe sebab dari juta hutan fungsinya adalah tentang ke paru dunia, kini menjadi anggaran hukum yang kerja mangrove terdapat diseluruh tentukan perlindungan jalur negeri yang menakutkan. di, tetapi tidak tahu siapa dunia, sekitar persen bera hijau mangrove. keramahan alam yang du yang harus dimintai perang indonesia. namun, jika dalam tahun dikenal begitu ramah, kini gungjawaban hukum. saja kerusakan demi perusak ditetapkan bahwa setiap seperti begitu mudahnya penegakkan hukum pen tidak dapat dihentikan ma orang dilarang melakukan pe mengeluarkan amarah.' be ting, tapi kesadaran seluruh indonesia akan menjadi tebangan pohon dalam ka berapa waktu lalu begitu ba lapisan masyarakat akan ke negara terparah yang tidak hasan hutan dengan radius nyak peristiwa alam yang me lestarikan lingkungan jauh le bisa mengobservasi man atau jarak sampai dengan merenggut banyak jiwa warga. bih penting bila kita tidak grovenya. kali selisih pasang tertinggi yang tidak kalah mena melulu kebanjiran. walau penanggulangannya di dan pasang terendah dari tepi kutukan namun tidak dianggap banjir besar itu muncul kare perlukan kerja sama baik pe pantai. sebagai ancaman yang meta hujan yang terus menerus perintah, maupun seluruh. namun pelanggaran ter ikan, adalah begitu mudah sehingga air dari tangerang lapisan stakeholder harus ber hadap masih dan terus nya masyarakat yang tinggal dan bogor mengalir ja satu untuk menanganinya. berlangsung. akibatnya se sekitar jabodetabek tertimpa karta dan adanya gelombang tanpa usaha bersama akan makin banyak pelanggaran banjir. sedikit saja terjadi hu pasang laut, tapi kerusakan sia sia belaka, dan itu berarti yang terjadi tanpa dapat dis jan dengan curah yang sangat lingkungan juga merupakan bencana demi bencana akan entah hukum. padahal ke tinggi, banjir segera terjadi. salah satu sebab terjadinya datang silih berganti. lestarikan hutan mangrove ba perubahan iklim dari banjir dan perubahan iklim. atas kertas sebenarnya kau dari kerusakan ekosistem dampak didegradasinya hu sudah ada payung hukum adalah tergantung dari bagai tan baik mangrove maupun penanggulangan yang memakainya. karena mana kepedulian kita mulai hutan dataran tinggi telah menyedihkan memang, pemerintah indonesia sendiri dari lapisan atas hingga menimbulkan berbagai ben sebab dalam satu dekade ter turut meratifikasi konvensi lapisan bawah. cana yang memilukan. akhir ini kerusakan hutan lahan basah dengan terbit pertanyaannya adalah, mangrove sudah pada tingkat nya keppres tahun penulis adalah pemerhati bisa dan sanggupkah kita yang kritis. mangrove seluas dalam konvensi tersebut masalah lingkungan hidup, menghukum mereka yang 86juta terdiri dari juta ekosistem mangrove dikata aktif sepi jakarta. pama anna naga ana aal nan men ema manan ana an: cc: bangko. doc pondok

a4 mapan bem kehakiman dan ham tan pembinaan hukum jl. nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur mmk ora mnf mereka mane sama, (penyu lue dugaan . . nana sumber :, lana pain pena peace rena trap cite tan babi tgl: cauaaneaaaareaa ema amannya medan senar meter hlm. kol il an kap "ix ap, indonesia, koh media'asasi ibs disia surga bagi pen elmundo a.a oleh jou haba juta tom), @diselundupkan bian lalui pintu masuk resmi per yen legal top bahan sen batasan dan pelabuhan besar. seri tampak lain yang mesti indonesia sebagai se berlaku. pada sisi pada selain itu juga penelope ewen dipikirkan adalah, ke . . buah negara hukum (recht masyarakat mengambil jarak asian pertambangan ilegal biasanya ilegal yang terus ber staat) memikul beban selaku: komponen penting penambangan tanpa izin kelanjutan telah perontok moral yang tidak ringan se dalam menegakkan meter atau peti), kalimantan kan kualitas hidup masa bab kelemahan negeri ini un tiban dan keteraturan sosial, selatan dengan produksi rakyat yang terkena imbas "tuk memerangi berbagai sambil menanti para penegak juta ton. dan anehnya, barang praktik buruk itu. parapetani: (praktik ilegal dari dan ke hukum membuktikan ke ilegal itu dikonsumsi oleh pa tebu, para p milik hph, para dalam negeri, kian hari se berangan mereka membasmi baik semen, pusat pembangkit pemegang lisensi usaha super makin merebak. salah satu praktik praktik tegal: tenaga listrik dan untuk nike, dan sony, yang harus paya era reformasi untuk terkontaminasinya para diekspor. mobil ilegal pun membayar pajak dan nilai membersihkan indonesia dari penegak hukum dengan isu meramaikan lalu lintas prak" tambah usaha dengan harga budaya kkn malah mencit: isu miring bukan hal baru, se tik penyelundupan kalbar, mahal, sementara produk akan high cost economy. dap begitu manarterdapat sekitar selundupan dijual dengan bila ditelaah dengan cer penyelundupan dan praktik ile: kendaran dari sarawak harga murah kepada kon hikmat, "praktik ilegal" terus gal terjadi, tetapi kekuasaan malaysia timur) yang ber kan menjalar berbagai sendi itu malah merajalela. sekali ketika harga gabah jatuh kehidupan #masyarakat. mu tiga uang dengan meletusnya operasi dan diperjualbelikan dan petani menjerit sebab bi lai dari praktik pembalakan berbagai konflik (sosial dan wilayah ini, yang masuk aya produksi tidak setara de liar, penyelundupan gula, da agama) indonesia tindak |.melalui kecamatan nanga ngan pendapat jual hasil per ging ilegal, mobil ilegal, ben kuratif pemerintah sudah bangau, kabupaten kapuas tangan, jumlah beras dan gula da benda elektronik ilegal, merupakan benda usang dan hulu. kerugian negara dari ilegal membanjiri pasar do dan minyak tanah ilegal. ke.!! menjemukan manipulasi dokumen imp mesti dengan harga murah. biasanya buruk ini serta merta mana akar masalah saja mencapai sekitar us$ tatkala para pemegang lisan diahdngun kecurigaan pub ! nya? kalau ditelusuri, biaya miliar hingga us$ miliar hph dan para pengusaha'di sop dan pengorbanan uni tuk mere per tahun. sektor kehutanan harus mem tidak berfungsikah pe rehabilitasi konflik maluku memusnahkan gula ilegal, bayar dana reboisasi dr) rangka hukum? manakah maluku utara dan poso tel kayu ilegal, beras ilegal, efek dan provisi sumber daya hu. tanggung jawab penegak hu mencapai miliaran rupiah kronik ilegal, tidaklah mem tan pdh), maka para cu: kum seperti polisi, jaksa dan buat para pelaku menjadi kong penyelundup dan pen hakim? masih adakah ke terkesan pemerintah begitu jera. sebab, apapun yang di bang liar justru menikmati berangan aparat keamanan berambisi menangani korban lakukan pemerintah tidak hasil jarahan mereka. untuk bertindak tegas demi paska konflik dari pada me menyentuh akar permasalah dalam perspektif rasio ketertiban bermasyarakat? lakukan tindakan pencegah han dari kebiasaan penyu nal, kebocoran dan lemahnya seberang kuatnya para pem an, dan membangun sistem unduhan. salahkan kayu ile kontrol sosial sektor sektor being praktik ilegal sering peringatan dini penghalang gal, gula ilegal, mobil ilegal vital paralel dengan melemah: ga' berbagai barang seluncur konflik. hal serupa analog dan barang barang ilegal lain kan partisipasi dan tanggung pan dapat masuk luar'di dengan kebiasaan ilegal se: nya? pokok permasalahan jawab publik untuk men negeri ini? perti penyelundupan yang se." tidak terletak pada memes: dukung keteraturan sosial ketidakberdayaan pen makin menahun. bahkan benda benda 'haram' dan supremasi hukum. gak hukum dan aparat kea |' kasus berikut menjadi in: (itu, tetapi dasar pretensi ha praktik penyelundupan manan mencegah dan mem diktator bahwa indonesia yus dicari pada political will yang semakin marak telah berantas praktik ilegal verse menjadi 'sorga' bagi lalu lintas dan law enforcement para menjadi trade mark untuk but dengan sendirinya mem barang barang ilegal. kayu penegak hukum. memudahkan orang member bentuk skeptisisme masa: ilegal sebanyak truk dari integritas negara kita oleh apa saja melalui jalan | : akan kapuas hulu, kalbar sara '|| hadapan bangsa bang pintas. satu sisi, makin. meng wak. ratusan daging ilegal saja sudah menjadi t& . perburuan han kristalnya kecurigaan ma dari india, brazil dan agen than, sampai mana komit akun kerjaan han syarikat akan keterlibatan tina masuk melalui pela men kita memberantas prak: penang penegak hukum dan aparat bulan tanjung priok. penyu tik ilegal tersebut, kendatipun beda, dalam masyarakat yang kita" konsumeristis boleh dipatok akan keadaan atau petugas dari unduhan telur ayam dengan kita sadari bahwa mata rantai bagai indi penyelundupan itu rumit sebagai indikator bobotnya berbagai instansi terkait da kualitas dan harga rendah penyelundup limit sebuah negara (hukum) s0. nam praktik ilegal ini, apa dari malaysia sebanyak juta dan melibatkan banyak. tajam pilpres yang ber time yang timbul simultan butir per hari sumatera hak, dalam dan luar ne ', in! eri. saling tuduh antara (langsung kemarin, senin mereduksi tanggung jawab dan kalimantan. gula legal para area. an, ber stakeholders bukanlah state masyarakat belumidiya s'masyarakat dalam mengajar berjumlah persen ate |izinkan oleh para kandidat mega ang dar total impor ten rana pikirkan gen para sen bangko. dec pus)ok abang em amemtumeneomamanaamyan maan mabengassnnensantommsang ben kana lx. departemen buku :.: dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur pem maneaamuan maa naam sumber paw bar atw ron kode, sumber sam bunga i tol jadi, bum. ikon 50x), kode: aan nana ena ana aan ann peran hasan suan pen eramamaa ran nina ena aal melalui road map economy mereka, khususnya bagai mana memberantas kbbi j asian ilegal seperti penyusun depan yang multi ragam dan kini terus menjamur indo kesia. oral janji untuk mem berantas kkn justru semakin membuat masyarakat menjadi skeptis, sebab melihat realitas yang paradoks, maka angin sorga yang dihembuskan para calon pemimpin negeri ini segera sirna diterpa waktu. terlalu pesimistis barang: kali: tetapi itulah pengalaman masyarakat yang dipaksa agar taat hukum, sementara ke gangguan hukum layu tan: gan para penyelundup. sekali praktek penyelundupan dib ikan, dan untuk selamanya indonesia menjadi tempat pal ing aman untuk mengembang: biakan perbuatan ilegal lain yang sulit diberantas. penulis adalah peneliti pada (research center for refugees, oxford university, lopo tag c:langka.doc yyhrok

petrebabeleme anri lan nik dena suum ema ana map ehir gtnfasu hari ee, (hem. kol: kode: tan praktik letnan ana payang a nan ehir esnya diatur? md. man www s . oleh cumi iuris nasional berwawasan kepe didikan kedokteran, peng www hutan, mendorong ke aturan kewenangan pelayan mendirikan masyarakat untuk: kedokteran dan pengatur aat ini dpr dan peter adilan profesi kedokteran. hidup sehat: memelihara pembiayaan kedokteran indah (cg depkes ri) pada saatnya nanti masa dan meningkatkan pelayanan (khusus untuk pembiayaan hanna membahas rencana pe rakyat (termasuk masyarakat kesehatan termasuk pela diatur melalui regulasilain). pengesahan undang undang profesi kedokteran), dapat kanan kedokteran yang ber praktik kedokteran uuk). menilai apakah yang sudah mutu, berkeadilan, merata, aspek yang harus diatur tujuan diterbitkannya uuk dibahas dan kemungkinan dan terjangkau, membeli sesuai dengan termin adalah memberikan 'jaminan akan segera disahkan dalam hara dan meningkatkan kepe logonya, yaitu rencana pelayanan kedokteran yang waktu dekat ini sudah men hutan individu, keluarga dan undang undang praktik ke bermutu (dalam arti luas). catur sebagaimana yang se masyarakat beserta lingkung dokter, regulasi yang akan melalui uuk ini diharapkan harusnya. annya. diterbitkan haruslah mencer output dari proses penyiapan pengaturan praktik ke dengan demikian, segala mainkan semua aspek yang dokter yang akan masuk (se dokter pada dasarnya ha upaya regulasi dalam bidang berhubungan dengan praktik bagai input) dalam praktik ke rus ditujukan untuk menu kesehatan, termasuk regulasi kedokteran yang diharapkan, dokter dapat tertata lebih jang pembangunan nasional dalam pengaturan praktik ke yaitu tentang pendidikan, ke baik. bidang kesehatan. pem dokter harus dilakukan wenangan, izin praktik dan proses itu meliputi pen bangunan nasional bidang ke dalam pencapaian misi verse disiplin profesi. didikan dokter (yang meng selatan yang tertuang.dalam but. dalam hal ini, yang ter pertama, tentang pen hasilkan kompetensi tertentu visi indonesia sehat se kait langsung dengan praktik didikan profesi kedokteran. tu), registrasi dokter (yaitu cara jelas mengharapkan kedokteran adalah membeli praktik kedokteran sangat memberikan dokter kew masa depan kesehatan bangsa hara dan meningkatkan pela terkait dengan kompetensi tangan atas kompetensi yang yang ingin dicapai, yaitu, ke kanan kedokteran yang ber (kemampuan) yang harus di .$ dimiliki), pemberian izin dok hidupkan masyarakat, bangsa mutu, berkeadilan, merata, miliki seorang dokter. kom terbentuk praktik (yang meru dan negara ditandai oleh pen dan terjangkau melalui sis potensi tersebut didapat dari pakan proses administratif), duduk yang hidup dalam tem pemeliharaan dan pe pendidikan kedokteran se danbagaimanatindakan yang lingkungan dan dengan peri singkatan kesehatan individu hingga regulasi kedokteran harus diberikan apabila dok laku hidup sehat, memiliki ke dan keluarga. harus mengatur tentang pen ter yang sudah berpraktik mampuan untuk menjangkau regulasi sangatlah kiper didikan kedokteran. hasil (dan memiliki izin praktik) pelayanan kesehatan yang bukan, mengingat pada saat dari pendidikan kedokteran terbukti melakukan praktik bermutu secara adil dan me ini struktur pelayanan kedok akan menghasilkan sertifikat kedokteran yang tidak sesuai rata, serta memiliki derajat ke teran belum tertata untuk kompetensi (dikenai dengan standarprofesinya. selatan yang setinggi ting menjamin terciptanya mutu, istilah sertifikasi). beberapa permasalahan gina seluruh wilayah re keadilan, pemerataan, dan ke pendidikan kedokteran prinsip yang terkait dengan publik indonesia . berjangkauan serta pemilihan harus dilakukan secara hal hal atas sudah dibahas, untuk mewujudkan visi rain dan peningkatan kepe khusus, mengingat pada da terutama yang berkaitan de indonesia sehat terdapat hutan individu dan keluarga. sahnya pendidikan kedok ngan lembaga yang akan men empat misi yang menjadi pe restrukturisasi pelayanan ke teran (khususnya pendidikan jalankan pelaksanaan proses domain dalam menjalankan dokter hanya akantercapai spesialis dan sub spesialis) w tersebut, antara lain tentang pembangunan nasional bi apabila regulasi yang akan di adalah jenjang pendidikan' pb: pembentukan lembaga konsil dang kesehatan, yaitu: terbitkan dapat ditujukan pa profesi. secara universal da kedokteran dan lembaga "per menggerakkan pembangunan upaya pengaturan pen pat dikatakan bahwa badsumber kunbewgan hari tgl: kun, 200p bum. kol: y &? kode: ena anna nan media maa subjek ane naa ann aan end atau lembaga dalam dunia ke kedokteran ) adalah lembaga ter berpraktik juga bera oleh lembaga disiplin yang dokter yang bertugas untuk yang dibentuk berdasarkan rasi. ada negara yang tidak menyatu (namun memiliki mengelola jenjang pendidikan undang undang. beberapa secara khusus mengatur izin wewenang yang terpisah) de profesi adalah kolegium pro negara persemakmuran sri praktik. praktik diserahkan ngan registration body, (misal besi itu sendiri. lanka, malaysia, singapura, pada mekanismepasar (misal nya, inggris, malaysia, dan dalam pengelolaan jen dan selandia baru) dikenal nya disesuaikan dengan kon singapura). pilihan atas ke jang pendidikan profesi maka dengan istilah konsil, yaitu isi.pasar asuransi kesehatan dua pendekatan ini sangat ter kolegium profesi bertugas badan registrasi yang dien yang ada, misalnya belanda). gantung pada sistem hukum menetapkan dan mengasah tuk oleh undang undang na ada negara yang menyeru yang berlaku negara verse kan, standar pendidikan serta mun secara tidak langsung akan kewenangan izin prak but. apapun pendekatan yang menerbitkan sertifikat kom masih bawah kementerian tik institusi profesi (kode dipilih haruslah menjamin potensi lulusan pendidikan kesehatan (ketua ketua konsil gim profesi tingkat pro tidak adanya institusi lain spesialis dan subspesjalis. negara negara tersebut di visi, misalnya kanada). ada yang dapat mengintervensi indonesia, pengelolaan jen rangkap oleh pejabat depan negara yang mengatur izin hasil keputusantersebut. . jangpendidikan profesisudah temen kesehatan). berbeda praktik melalui institusi de indonesia, karena tidak dilakukan melalui majelis ko dengan negara negara persen parlemen kesehatan. indo ada lembaga independen yang regnum kedokteran indonesia kemakmurannya, inggris men kesia, izin praktik dilakukan secara khusus melakukan idd. tempatkan konsil sebagai oleh institusi departemen proses disiplin profesi, maka kedua, tentang keenan badan yang langsung berada kesehatan setelah mendapat tugas tersebut dilakukan oleh gan dokter. setelah seorang bawah kepala negara rekomendasi dari institusi majelis kehormatan etik ke dokter dinyatakan memiliki (ratu). indonesia, selama profesi idi). dokter (yang seharusnya kompetensi (dalam bentuk ini registrasi dilakukan oleh dokter yang sudah men hanya menangani kasus ka sertifikat), kompetensi atau departemen kesehatan (yang jalankan praktik tidak akan sus pelanggaran etika). ka kemampuan tersebut tidak sifatnya, hanya administrasi terlepas dari kemungkinan dang kala, pelanggaran di menjamin bahwa dokter ter tif). pelanggaran kelalaian me siklin disalurkan pula lem . sebut memiliki kewenangan ketiga, hal hal lain dalam dik. untuk itu diperlukan bagi peradilan umum (pidana untuk praktik sebagai se regulasi praktik kedokteran. proses kedisiplinan dokter dan atau perdata yang sama orang dokter. pengakuan atas selain pengaturan tentang praktik. proses kedisiplinan sekali berbeda dengan hukum kemampuan untuk menjadi pendidikan profesi dokter menganut kaidah kaidah "hu disiplin). kewenangan hanya dapat ter yang secara universal me kum . disiplin profesi kedok kesehatan juga meter wujud apabila dokter tersebut rupawan otonomi dari kode teran. hukuman maksimal biakan aturan tentang lomba sudah mendaftar (melakukan gim kedokteran, dan peng dari proses penegakan isi majelis disiplin tenaga registrasi) satu badan atau aturan tentang kewenangan plin adalah pencabutan regis kesehatan namun'tidak ber lembaga registrasi (regis dokter yang diatur oleh regis rasi dokter yang memang laku efektif karena tidak inde ration body). ration body, ada beberapa hal gar lalai. pendek (kewenangan menteri berbagai negara, ke lain yang harus diperhatikan proses penegakan disiplin kesehatan sebagai eksekutif dudukan registration body ini dalam melakukan regulasi juga bervariasi, paling tidak masih dapat mengintervensi sangat bervariasi. belanda, praktik kedokteran, yaitu: dapat dikategorikan dalam "proses kedisiplinan dokter badan registrasi merupakan lisensi (izin) praktik dan isi dua pendekatan. pertama, pe yang melanggar lalai). . bagian dari departemen ke plin profesi. tegakan disiplin dilakukan selatan. filipina, badan re dokter hanya dapat men oleh lembaga peradilan khu penulis adalah ketua registrasi ini dikenal sebagai jalankan praktik apabila su sus profesi dokter (misalnya terpilih pengurus besar ikatan board medicine majelis dah teregistrasi. proses dok belanda). kedua, dilakukan dok ter dox esia c:blank . doc pondok yang diajukan oleh: nama dr. manuel lebur pekerjaan pensiunan alamat jalan cendrawasih raya nomor rt. rw. kelurahan sawah baru, kecamatan ciputat, tangerang banten nama taufik hampir, s.p., m.m. pekerjaan pns alamat jalan kartini nomor kelurahan kalabahi kota, kecamatan teluk mutiara, kabupatennomor sk mk jpl vii1 bertanggal agustus memberi kuasa dengan hak substitusi kepada maxi dj. layer, s.h., freedom radja, s.h., elisabeth lambang allo, s.h., hadas belo, s.h., dan jhon tiran, s.h., para advokat dan pengacara pada justicia pratama law firm, yang beralamat jalan jendral ahmad yani nomor utan kayu selatalor, beralamat jalan cempaka nomor kalabahi, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor adat mnd viii bertanggal agustus memberi kuasa kepada melkianus ndaomano, s.h., hum., dan yanto m.p. ekon, s.h. hum., para advokat dari kantor advokat cell ndaomanu, s.h., hum mnd) dan rekan, yang beralamat jalan tidar rt. rw. kelurahan sesama, kecamatan kelapa limasimeon tobias rally pekerjaan bupati alamat pali, rt. desa motor bang, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor nama nasarain pinangki, b.a. pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat kelurahan more, kecamatan abadyohanes rihik, s.h., dan paulus peran tahu, s.h., hum., advokat dan penasehat hukum pada kantor hukum yohanes rihik, s.h., rekan jalan swadaya kelurahan harus, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang, provinsi nusa tenggara timurpihak terkait adalah paling lambat (tiga) hari kerja terhitung setelah memohon menetapkan hasil pemilukada daerah yang bersangkutan (vide peraturan nomor tahun sementara permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu guo tidak registrasi (vide peraturan nomor tahunmenurut hemat pemohon adalah suatu surat keputusan yang dimaksud dalam huruf peraturan nomor tahun kenapa? karena pada keputusan kpu kabupaten alor guo tergambarkan dengan jelas penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti pemilukada. sedangkan padasama sekali tidak disebutkan pasangan calon mana yang dapat mengikuti putaran pemilukada cast pemilukada kabupaten alor: hal mana jika kita hubungkan dengan kewenangan mengadili sebagaimana ketentuan dalam undang undang dasar juncto huruf undang undang mahkamah konstitusi nomor tahun undang undang nomor tahun sangat jelas disebutkan bahw . dan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah penetapan terpilihnya pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah:dalam hitungan waktu hari kamis, tanggal agustus hari jumat tanggal agustus hari sabtu, tanggal agustus dan hari minggu, tanggal agustus adalah hari libur, senin, agustus bahwa sehingga dengan demikian maka dalam mengadili dan memutus suatu perselisihan hasil pemilukada, tidak saja berwenang mengadili dan memutus mengenai perselisihan tentang hasil penghitungan suara tetapi juga dapat mengadili dan memutus penetapan memohon tentang pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemilukada dan atau pasangan calon yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa permohonan pembatalan terhadap surat keputusan kpu kabupaten alor nomor pts kpu kab sesuai denganberdasarkanhasil perolehan suara tersebut atas diperoleh melalui hasil penghitungan oleh memohon melaluperolehan suara pihak terkait dan pihak terkaigustus kabupaten alor merupakan pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait dan pihak terkait yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, bahwa pemohon sangat berkeberatan atas keputusan kpukeputusan keputusan memohon guo, telah didasarkan hasil pemungutan suara sangat bertentangan dengan asas dan semangat pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. hal mana, terbukti dengan adanya pelanggaran pelanggaran, ketidakjujuran dan ketidaknetralan yang dilakukan baik oleh memohon serta pihak terkait dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun pelanggaran pelanggaran yang terkualifikasi sebagai pelanggaran pelanggaran yangguo, selengkapnya terurai dibawah ini, pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, (ic. komisi pemilihan umum kabupaten alor), yaitu: memohon melakukan sosialisasi pemilukada seluruh kabupaten alor, yang meliputi (tujuh belas) kecamatandengan membuat poster dan atau pamflet simulasi pemilukada yang menguntungkan pihak terkait dimana foto foto pasangan calon bupati wakil bupati lainnya termasuk pemohon dihapus, sementara hanya foto pihak terkait yang ada, memohon tidak membuat tempat pemungutan suara tps) tempat tempat khusus, seperti rumah sakit umum, puskesmas puskesmas rawat inap, dan lembaga pemasyarakatan sehingga banyak pasien dan tahanan narapidana yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada guo: memohon dan panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten alor tidak menindaklanjuti dan atau telah melakukan pembiaran terhadap laporan tentang temuan pelanggaran pelanggaran yang terjadi, dengan adanya pelanggaran dari memohon guo yang tidak adil dan tidak jujur mengakibatkan kerugian bagi pemohon yang memperoleh suara jauh bawah perolehan suara para pihak terkait, manaoleh karena itu sangat beralasan jika pemohon mohon agar memohon (ic. komisi pemilihan umum kabupaten alor)pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, ba., pasangan calon nomor urut antara lain:bahwa pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut tanpa adanya suatu usul perencanaan oleh dinas kependidikan kabupaten alor sehingga anggaran yang dibutuhkan oleh tenaga honorer tidak beranggaran dalam apbd kabupaten alor tahun pemberian ke pengangkatan pegawai honorer tersebut jelas jelas mempunyai tendensi politik yang kuat dan merupakan suatu pelanggaran oleh karena pihak terkait baru menyerahkan tersebut pada tanggal juli (yakni satu bulan sebelum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun hal mana dapat bahkan sangat kuat mempengaruhi para penerima (ic. pegawai honorer) tersebut bahkan keluarganya untuk mendukung pihak terkait dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun tersebut, bahwa pemberian ke pengangkatan tenaga honorer tersebut juga bermasalah oleh karena bertentangan deng, dimana tidak dilaksanakan verifikasi dan validasi serta seleksi ujian kompetensi kepada para tenaga honorer tersebut, pihak terkait telah melakukan pelanggaran pemilukada dengan melakukan politik uang (money politic) secara sistematis dan masif dengan cara: kecamatan pantar tengah dan kecamatan pantar timur: pihak terkait telah melakukan pelanggaran pemilukada secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menempatkan tim suksesnya dalam struktur penyelenggaran,pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait pasangan calon nomor urut drs. amon djoko dan imran guru, pd., antara lain: pihak terkait telah memanfaatkan masyarakat dengan menyebarkan selebaran fitnah yang bernuansa sara (black campaign), berjudul ima lebur kader geki penghianat . selebaran tersebut antara lain menyebutkan kami sangat kecewa dengan dr. drs. manuel lebur, seorang politisi nasionaln rela mendatangkan ali mochtar ngapain mantan anggota dpr dari partai bulan bintang pbb) yang kini bergabung dengan partai golkar yang juga pentolan fpi dan selalu membela kelompok teroris dan diketahui sebagai penggerak jihad ambon pada saat kerusuhan ambon dan poso? pihak terkait menyebarkan selebaran fitnah yang berisi curahan hati salah satu alumni mahasiswi muhammadiyah kupang yang mendiskreditkan pemohon, bahwa penyebaran selebaran fitnah yang bernuansa sara (black campaign) oleh pihak terkait tersebut dilakukan pada umumnya pada hari minggu, agustus (sehari sebelum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun gereja gereja dan masyarakat umum (sepuluh) kecamatan yang tersebar kabupaten alor, yakni: kecamatan alor barat laut, kecamatan alor barat daya, kecamatan pulau pura, kecamatan matamu, kecamatan preman, kecamatan lembur, kecamatan alor tengah utara, kecamatan alor timur laut, kecamatan alor selatan dan kecamatan alor timur: bahwa akibat dari (hubungan kausalitas) dalam pemilukada kabupaten alor tahun yang mempengaruhi bertambahnya perolehan suara pihak terkait dan atau berkurangnya perolehan suara pemohon, sebagai berikut: melalui pemberian pengangkatan sebanyak tenaga honorer oleh pihak terkait pihak terkait diuntungkan langsung dengan pertambahan paling sedikit suara asal pilihan para penerima pengangkatan tenaga honorer guo atau bertambah suara jika efek psikologis dari pemberian pengangkatan guo membuat orang tenaga honorer yang memperoleh tersebut masing masingnya saja bersama istri dan atau suaminya akhirnya memilih pihak terkait oleh karena berhutang budi, dan atau bertambah suara jika suami dan atau istri serta orang tua (ayah dan atau ibu) dari penerima pengangkatan tenaga honorer guo akhirnya memilih pihak terkait oleh karena berhutang budi, dari ilustrasi atas saja tergambarkan bahwa efek psikologis dari pemberian bagi tenaga honorer guo bisa menjadikan pihak terkait mendapat tambahan suara, hal itu sangat mempengaruhi perolehan suara dan juga merugikan pemohon jika dihitung selisih perolehan suara pihak terkait sebesar dikurangi perolehan suara pemohon suara: maka jika pihak memohon tidak melakukan pelanggaran dengan pemberian bagi tenaga honorer yang berpotensi membuat bertambahnya suara pihak terkait atau jika perolehan suaranya dikurangi dan jika dihitung dengan selisih perolehan suara pemohon maka suara pemohon pemohon akan unggul suara, melalui sosialisasi memohon yang merugikan pemohon, money politics yang dilakukan pihak terkait dan black campaign (isu sara) yang dilakukan pihak terkait dan lain lain pelanggaran yang dilakukan baik oleh memohon, pihak terkait dan pihak terkait dapat dijelaskan kerugiannya bagi perolehan suara pemohon sebagai berikut, suara paket tunas suara paket intan pada kecamatan pada pemilukada pemilukada alor ntt teluk mutiara bea benar nen nor baratdaya bea bea kirim spek mba bea nan (ep ge pulau pua s6 men dea neo nama drs. amon djoko pekerjaan pegawai negeri sipild., pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan pantai kadang, kadang rw kelurahan kalabahi timur, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggarli hasan, dan walter m.m. datemoli, yang masing masing berdomisili binongko rt. rt. kelurahan binongko, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur dan jalan kakatua, rw desa air kenari, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor dan pihak terkait ii: mendengar keterangan saksi pemohon, dan pihak terkait memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, dan pihak terkait preman keterangan: tabel tersebut atas, menggambarkan perolehan suara paket pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi nusa tenggara timur dan perolehan suara paket pasangan calon kepala daerah kabupaten alor yang sama sama dari partai golkar, terlihat jelas bahwa dalam pemilukada provinsi ntt tahun paket tunas golkar memperoleh total suara dari kecamatan kabupaten alor, akan tetapi pada tahun yang sama, dalam pemilukada kabupaten alor, akibat, maka paket intan golkar (ic. dr. emanuel lebur dan taufik hampir, sp, mm pemohon) hanya memperoleh suara, atau anjlok menurun drastis kurang lebih bahwa hal yang sama dapat kita jadikan perbandingan mengenai pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon cast pemilukada kabupaten kotawaringin barat tahun yang oleh dalam putusannya nomor php.d viii telahrta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas namabahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan atas, telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran pelanggaran ketentuan pemilukada pada kecamatan kabupaten alor yang menimbulkan ketidakpastian hukum. pelanggaran mana, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan atas pula, telah menunjukan ketidakkonsistenan dan ketidaknetralve, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat kabupaten alor, bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi, baik yang diduga dilakukan oleh dilakukan oleh memohon sendiri maupun pihak terkait dan atau pihak terkait il: telah diajukan laporan pengadilan, akan tetapi memohon (ic. komisi pemilihan umum kabupaten alor) dan panitia pengawas pemilukada bawaslu): bahwa fakta fakta hukum sional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas vide undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun bahwa oleh karena itu keputusan memohon yakni:bahwa oleh karena itu pula, maka patula apabila pemohon mohon agar komisi pemilihan umum kabupaten alorpetit berdasarkan dalil dalil sebagaimana terurai atas, pemohon dengan inicalon nomor urut atas nama drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, ba., pasangan calon nomor urutnomor kpu kabupaten018. vi1 terupaten018. vii ter,ti fotokopi berita acara nomor kpu kabupaten018. vii tentang rapat plenoputaran kedua, tertanggal agustus bukti fotokopi deskripsitahun tertanggal agustus bukti p 7pu kabupaten tertanggal agustus bukti p 7p 7c fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah tingkat kabupaten alor tertanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan bupati alor nomor hkukti fotokopi koran ntt online, tertanggal agustus dengan judul isu fpi jihad buat elektabilitas intan ambruk pemilukada alor", bukti p 9b selebaran yang berisi curahan hati salah satu alumni mahasiswi muhammadiyah kupang : bukti p 9c selebaran fitnah yang bernuansa sara berjudul ima lebur kader geki penghianat, bukti selebaran fitnah yang bernuansa sara berjudul masyarakat alor jangan pilih pemimpin pelangi nomor dan intan nomor bukti fotokopi surat tertanggal agustus yang ditujukan kepada kapolres alor, perihal laporan provokator dan pencemaran nama baik,ab fotokopi tanda terima surat tentang laporan pelanggaran pemilukada yang diterima oleh memohon komisi pemilihan umum kabupaten alor), tanggal agustus bukti fotokopi raw data @quick real count pemilihan umum gubernur provinsi nusa tenggara timuruntuk membuktikan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan enam orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya persidangan mahkamah tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: john jaya lebur saksi adalah koordinator tim kecamatan pantar tengah: saksi mendapatkan laporan bahwa terjadi politik uang pada gereja, yaitu gereja nazareth kaka mata, gereja immanuel pertama, gereja kelas kapas, mereka kesia lebar, gereja thalia kombes barang, gereja materia rebana, gereja capella, saksi mendapatkan laporan bahwa gereja ini mendapatkan bantuan berupa semen yang terjadi tanggal juli drs. riyanto diaspal meninggalkan pada pendeta dan kemudian pada tanggal informasi do nya diumumkan atau diwartakan gereja. pada tanggal pns pns yang ada kota kalabahi turun kampung gereja immanuel pertama, terus membawa bantuan dua pintu pagar halaman gereja. tanggal pada saat jadwal sosialisasi pasangan ada sebuah pertemuan khusus untuk mengarahkan jemaat pertama, kasual protokol dan kehumasan untuk memilih paket pelangi. desa mata, pada saat kampanye paket pelangi, meninggalkan tanpa diminta pada pukul wita, yan lokunuha pada tanggal jam wita, saksi menerima selebaran tentang iman lebur dalam dus besar, yang ditujukan kepada pac pdip pura, saksi menerima dus tersebut dari seseorang bernama cornelia telaleho yang diterima dari sarah alina, isi selebaran tersebut, iman lebur, kdr, mky pengkhianat. kemudian bawahnya ada gambar foto ali muchtar. kemudian yang bawahnya ada lagi ada tulis, foto ali muchtar ngapain saat kampanye intan kalabahi. majid lobang saksi adalah guru, saksi menerangkan tentang kontrak daerah yang dikeluarkan ditandatangani oleh simeon th. rally sebagai bupati kabupaten alor, berdasarkan yang ada terdapat guru yang dikontrak, penyerahan kontrak secara simbolis gereja pola pada tanggal juli, penyerahan kedua pada tanggal sekolah kristen maker kalabahi, john menilai saksi membenarkan keterangan saksi majid lobang, saksi mendapatkan riil tersebut tanggal juli saksi mendapatkan selebaran desa lembur tengah, depan gereja yang isinya menjelekkan pemohon: agrippa botak pada tanggal agustus, jam wita saksi mendapatkan selebaran yang telah dibaca ramai ramai oleh masyarakat: selebaran tersebut berisi tentang penghinaan terhadap pemohon, yang bertuliskan antar lain kami sangat kecewa dengan dr. drs. manuel lebur, si., seorang politisian rela mendatangkan ali muchtar ngapain mantan anggota dpr dari mochtar . dari pbb yang juga pentolan fpi dan selalu membela kelompok terorisme. ali muchtar ngapain juga diketahui sebagai penggerak jihad ambon saat kerusuhan ambon dan poso. christian medali saksi mendapatkan selebaran yang sama dengan yang diterangkan oleh saksi agrippa botak, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, memohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal agustus yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal agustus yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa permohonan keberatan pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkansebagaimana tertuang pada polita permohonan pemohon angka romawi dan ii. serta petit permohonan angkaoleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam pemilukadagustus dan telah menyerahkan perbaikan permohonan melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustuskabupaten alor periode (bukti dan bukanlah(bukti sebagaimana dalil permohonan pemohon: bahwa selain penetapan objek sengketa pemilukada dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sebagaimana tersebut, mahkamah konstitusi dalam putusan putusan terdahulu, yaknixi tanggal maret telah menetapoleh karena itu, objek sengketa yang tepat dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten alor periode (bukti bukan seperti yang diuraikan dalam permohonan pemohon: bahwa permohonan keberatan pemohon lampau waktu (kadaluarsa), sebab berdasarkan pemdasehubungan dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten alor, memohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten alor putaran pertama, tahun sejak tanggal agustusdemikian, (tiga) hari kerja setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilukada kabupaten alor adalah hari rabu, agustus kamis, agustus dan jumat, agustus namun pemohon barulah mengajukan permohonan pembatalannya kepada mahkamah konstitusi pada tanggal agustus sehingga telah terjadi keterlambatan sebanyak (satu) hari kerja,saling bertentangan antara satu dengan yang lain, yakni pada polita permohonan halaman s d angka pemohon menguraikan tentang tuduhan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait drs. amon djoko dan imran guru, pd) berupa fitnah yang bernuansa sara, yang jika mampu dibuktikan oleh para pemohon maka tergolong sebagai pelanggaran terhadap asas asas pemilu dan diperkirakan dapat mengganggu hubungan toleransi antar umat beragama kabupaten alor. namun dalam petit permohonan, pemohon tidak menuntut mahkamah mendiskualifikasi pihak terkait sesuai kualitas perbuatan yang dituduhkan melainkan justru yang dimohonkan untuk didiskualifikasi hanyalah pihak terkait atas nama: drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, ba) selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati alor, tahun dalam pokok sengketemohon bersama sama dengan (delapan) pasangan calon lainnya ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati alor tahundan surat(bukti bahwa setelah memohon menetapkan pemohon beserta (delapan) pasangan calon lainnya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati aloralor tahun dimuat oleh memohon dalamalor tahun (bukti dengan nomor urut dan nama dari masing masing pasangan calon, adalah tabel nomor urut dan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten alor urut dewa ebiegur tauakwawpra spam pda seprausdrtenoiysmennyanggrek iwrtenore sidang dis woranwad sale awt bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor pts kpu kabbeserta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor dan pts kpu kabupaten018. tentang perubahan pertama, kedua dan ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor pts kpu kabupaten018. (bukti t. pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal agustus sedangkan pelaksanaan penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten serta diumumkan tempat umum oleh memohon pada tanggal agustus s d agustus sehingga atas dasar rentang waktu tersebut maka memohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten serta diumumkan tempat umum pada tanggal agustus bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suaraalor tahun manan menata urut bana dis bang, s.ap s amon di0eo gan pan guru, spg sog suara pee mana syarif, bela mass melawan jawa masammmenacasan nasarain pinangki, damai hampir, sp.,mm nuri kamis, sbaisnatai messi kat anggrek demmwosmatoan mohammad saleh gajiamon djoko dan imran guru, dengan perolehan suara sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut yaitu drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, dengan perolehan suara sebanyak suara sebagairdasarkan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor kpu kabupaten018. viii tanggal agustus (bukti dalor tahun putaran kedua karena perolehan suara dari masing masing pasangan calonterhadap pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada memohon dapat ditanggapi, sebagai berikut: bahwa tidak benar memohon melakukan sosialisasi pemilukada (tujuh belas) kecamatan yang tersebar kabupaten alor dengan membuat poster dan atau pamflet simulasi pemilukada yang menguntungkan pihak terkait dengan cara menghapus foto foto dari pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya termasuk pemohon, melainkan yang benar adalah memohon melakukan sosialisasi pada tahap setelah penetapan pasangan calon dengan menggunakan media informasi sosialisasi pendukung yang diatur dalam hurufu kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa periode (bukti bahwa permohonan para pemohon yang menyatakan memohon tidak membuat tempat pemungutan suara tempat khusus seperti rumah sakit umum, puskesmas puskesmas rawat inap dan lembaga pemasyarakatan tidak benar dan mohon ditolak sebab memohon dalam membentuk tempat pemungutan suara rumah sakit umum daerah kalabahi dan lembaga pemasyarakatan klas alor, didasarkan atasyang menetapkan antara laisedangkahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun maka memohon telah membentuk (satu) tempat pemungutan suara tps) yang terdekat dengan rumah sakit umum daerah kabupaten alor, yaitu tps kelurahan kalabahi kota, kecamatan teluk mutiara yang hanya memiliki jarak sekitar meter dengan rsud kabupaten alor dengan ketua dan anggota kpp snya masing masing: syarifudin bere, se, dominicus beda, daeng made, markus hasan, iwan lebur, muhamad bere dan admin idris, sedangkan saksi pemohon adalah matias metawiki dengan perolehan suara pemohon berjumlah suara (bukti demikian pula lembaga pemasyarakatan klas alor, memohon telah membentuk satu tempat pemungutan suara tps) dalam kompleks lembaga pemasyarakatan, yaitu tps lapas, kelurahan helai timur, kecamatan teluk mutiara dengan ketua dan anggota kpps masing masing: syamsudin, s.sos, azis, sh, bara, bani, s.a. malone, liong, alpen, sedangkan saksi para pemohon yang hadir adalah liong dengan perolehan suara para pemohon sebanyak suara (bukti bahwa tidak benar memohon melakukan pembiaran terhadap laporan tentang temuan pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebab selama proses pelaksanaan pemilukada kabupaten alor, memohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari bawaslu atau bawaslu mengenai adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara, bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang memohon agar memohon diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh tps (tujuh belas) kecamatan yang tersebar kabupaten alor, mohon untuk ditolak sebab hasil perolehan suara dari masing masing pasangan calon termasuk pemohon, diperoleh melalui hasil dari suatu proses pemilukada yang berasaskan pada pemilu yang uber dan judul, sebagaimana terbukti dari selama proses pelaksanaan pemilukada kabupaten alor, memohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari bawaslu maupun bawaslu kabupaten alor mengenai adanya temuan pelanggaran maupun tidak adanya keberatan dari saksi saksi masing masing pasangan calon termasuk saksi dari para pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh memohon baik pada tingkat tps, pps, ppk maupun kpu kabupaten alor (bukti s.d. bukti bahwa pokok permohonan para pemohon halaman angka yang menyatakan pihak terkait telah melakukan pelanggaran berupa menempatkan panitia pemungutan suara desa desa yang tersebar kecamatan dalam kabupaten alor, tidak benar dan mohon ditolak sebab sesuai denganyang diserahkan kepada memohon, sama sekali tidak ditemukan adanya nama nama dari anggota pps yang menjadi tim sukses pasangan calon pihak terkait (bukti bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan oleh para pemohon kepada pihak terkait drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, ba), memohon memberikan tanggapan tanggapan sebagai berikut: bahwa tuduhan para pemohon kepada pihak terkait berupa penerbit, bukanlah tergolong kompetensi dari memohon. namun memohon sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bertempat kedudukan kabupaten alor, tidak pernah mengetahui jika pihak terkait telah menerbitkan surat keputusan tersebut dan diberikan kepada (dua ribu lima ratus) pegawai honorer yang tersebar (tujuh belas) kecamatan dalam wilayah kabupaten alor: bahwa pokok permohonan pemohon angka yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait telah diuntungkan langsung dari pertambahan paling sedikit suara asal pilihan para penerima pengangkatan tenaga honorer adalah tidak benar dan hanyalah merupakan bentuk ilustrasi atau asumsi belaka dari para pemohon sebab apabila benar pihak terkait menerbitkan surat keputusan pengangkatan bagi tenaga honorer, maka berdasarkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, dipastikan tidak ada jaminan atau kepastian bahwa penerima tenaga honorer yang menerima surat keputusan pengangkatan tersebut memilih pasangan calon pihak terkait dan tidak ada satu pemilihan yang memilih (delapan) pasangan calon lainnya: bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terkait berupa selebaran fitnah yang bernuansa sara berjudul ima lebur kader geki penghianat.isinya bukanlah termasuk kompetensi dari memohon melainkan tergolong perbuatan pidana yang termasuk dalam kompetensi pengawas pemilu dan kepolisian. oleh karena itu, apabila para pemohon dapat membuktikan tuduhan tersebut kepada pihak terkait maka keputusan sepenuhnya memohon serahkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya, asalkan hubungan toleransi antar umat beragama kabupaten alor yang selama ini hidup rukun antara satu dengan yang lainnya tidak terganggu oleh selebaran fitnah bernuansa sara oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, bahwa permohonan pemohon angka yang menggunakan perbandingan suara paket tunas dari partai golkar dengan suara paket intan pemohon) sebagai dasar untuk menyatakan perolehan suara para pemohon berkurang menurut memohon hanyalah merupakan asumsi atau ilustrasi belaka dari para pemohon atas dasar (tiga) alasan, yaitu pertama, para pemohon tidak dapat memastikan dengan cara apapun bahwa perolehan suara oleh paket tunas dari partai golkar pada pemilukada gubernur ntt, secara otomatis memilih paket intan yang didukung oleh partai golkar pada pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten alor, kedua, pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur ntt berbeda dengan pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada kabupaten alor, yakni peserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur ntt dari golkar adalah drs. ibrahim agustinus merah melkiandes lakalena, s.sp., apt, sedangkan peserta pemilukada kabupaten alor adalah pasangan calon pemohon dan ketiga, jumlah pasangan calon pemilukada gubernur dan wakil gubernur ntt, tahun berbeda dengan jumlah pasangan calon pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten alor, tahun yakni jumlah pasangan calon pemilukada gubernur dan wakil gubernur ntt sebanyak (lima) pasangan calon, sedangkan jumlah pasangan calon pemilukada bupati dan wakil bupati alor, tahun sebanyak (sembilan) pasangan calon, bahwa permohonan pemohon angka s d angka hanyalah merupakan pengulangan dari dalil dalil permohonan yang telah dijawab oleh memohon sebagaimana tersebut atas.,abupaten alor nomor kpu kabupaten018. vi1tahapan, program dan jadwal pemilih'"'umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umumbukti fotokopi berita acara kpu kabupaten alor nomor kpu kab tertanggal agustus tentang, periode bukti fotokopi model c1 kwk.kpu beserta lampiran, tps kelurahan kalabahi kota, kecamatan teluk mutiara, bukti fotokopi model c1 kwk.kpu beserta lampiran, tps lapas, kelurahan helai timur, kecamatan teluk mutiteluk mutiarkabildayengah utlembmatamuremselatengahulau pulaut, bukti fotokopilam persidangan mahkamah pada tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: tentang kedudukan hukum (legal standing) pihakterkait bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati alordengan mendapat nomor urut (vide bukti berdasarkan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor kpu kabupaten018. vi1 tanggal juli (vide bukti bahwa pada tanggal, agustus memohon: komisi pemilihan umum kabupaten alor telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasilmodel db kwk) yang selanjutnya menjadi dasar penetapvide bukti dengan perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan calon presentasi suara sah suara dan foram bang,s.ap drs. amon djoko dan imran suara manuel laukamang,s.sos suara drs. melkianus lukas maulana dan melawan suara jawa drs. simeon tobias rally suara dr. manuel lebur dan suara taufiknampira,sp.mm suara nuri kamis,sh suara dan benny anggrek marten mare,sh dan drs. mesum mess bahwa pada tanggal, agustus dalam momentum sidangpilasi pemilihan umum kabupaten alor para saksi dari (sembilan pasangan calon tidak menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara dimaksud sehingga dalam dokumeisi pemilihan umum kabupaten alor dinyatakan nihil (vide bukt! db kwk) tanggal agustus dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor pts kpu kabupaten01 (vide bukti telah secara nyata memperlihatkan margin selisih suara pemohon dengan terkait sebanyak (enam ribu dua ratus enam puluh). bahwa keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor pts kpu kabupaten0i, maka komisi pemilihan umum kabupaten alor selanjutnya mengeluarkan keputusandimana dalam keputusan tersebut telah menetapkan terkait dan terkait untukpada tanggal agustus pemohon telah mengajukan pembatalan terhadappada pokoknya meminta agar mahkamah konstitusi republik indonesia menyatakan: membatalknomor urut atas nama drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, ba,, pada seluruh tps kecamatan pantar barat laut, l db kwk) tanggal agustusdan keputusan pts kpu kabupaten tanggal,dimohonkan pemohon untuk dibatalkan, sehingga sangat jelas dan nyata merugikan terkait untuk ikut serta dalam putaran ii:fakta fakta dan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan maka dari aspek kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait memenuhi syarat yuridis dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor php.d xi mahkamah konstitusi. ii. dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon telah lewat waktu (kadaluwarsa) bahwa sidang pleno penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor periode secara nyata berlangsung pada tanggal agustus yang secara legal formal model db kwk) tanggal agustus (vide bukti bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara sebagaimana disebutkan pada angka maka komisi pemilihan umum kabupaten alor melegimasinya dengan menetapkamanatkan sebagai berikut: (i)sebagaimana dikutip pada angka dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan pada angka dan angka maka dapat diterangkan bahwa titik berangkat penghitungan permohonan pembatalan penghitungan suara pemilukada kabupaten alor adalah (satu) hari setelah penetapsehingga tenggang waktu (tiga) hari tersebut dihitung mulai hari rabu, tanggal, agustus hari kamis tanggal, agustus dan hari jumat tanggal, agustus merupakan batas terakhir pemohonahwa dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh pemohon dengan mengacuyang dimulai pada tanggal agustus dan berakhir pada tanggal, agustus sebagaimana tercantum dalam polita pemohon bab langka sampai dengan angka halaman sampai dengan halaman adalah penghitungan tenggang waktu yang salah, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut dinyatakan batal karena hukum, atau gugur atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, mengingat keputusan kpu kabupaten alor nomor pts kpu kabupaten018. tanggal agustus bukan keputusan tentang penghitungan suara. bahwa permohonan pemohon salah objek (error object) bahwasebagaimana tercantum dalam polita pemohon, halaman angka dan petit pemohon angka halam'|ikutip pada angka atas, maka sepatutnya objekmengingat keputusan ini merupakan keputusan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon yang berpengaruh pada penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor periode dalam putaran pemilukada kabupaten alor tahun sehingga "melahirkan"tanpa keputusan kpu kabupaten alor nomor pts kpu kabupatensangat tidak mungkin memohon menetapdengan demikian permohonan pemohon untuk membatalsalah objek dan bertentangan dengan ketentusepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak tidaknya.alor periode adalah tidak berdasar sama sekali, dan haruslah ditolak oleh mahkamah. bahwa pihak terkait akan fokus menanggapi tuduhan yang secara langsung dialamatkan kepadacara berturut turut sebagai berikut: soaltidak benar, terkait dalam posisi sebagai incumbent telah mengeluarkan keputusan bupati alor nomor kep 20i3, draft nol (rancangan) keputusan bupati alor dimaksud baru diajukan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten alor kepada bupati alor melalui bagian hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah kabupaten alor pada tanggal agustus untuk dilakukan harmonisasi dan pembulatan materi dan disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga keputusan bupati alor yang dikeluarkan tepat dan benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku (vide bukti bahwa keputusan bupati yang dikeluarkan, dari aspek tahapan harus melalui (dua) tahap yakni tahap pengajuan draft nol (rancangan) dan tahap final. bahwa pada tahap pengajuan draft nol tersebut dengan prosedur disiapkan oleh dinas, badan, kantor, bagian, dikonsultasikan dengan bagian hukum dan ham setda kabupaten alor, diperiksa oleh asisten yang membidangi, disetujui oleh sekretaris daerah dan disahkan oleh bupati alor. bahwa untuk tahap final dengan prosedur: diajukan oleh dinas, dipakai kepala bagian hukum dan ham (termasuk para pada setiap halaman naskah), asisten dan sekda, diajukan kepada bupati untuk penandatanganan diberi nomor keputusan dan nomor kode khusus. bahwa oleh karena keputusan bupati tersebut masih dalam tahap pengajuan draft nol (rancangan) maka pihak terkait belum pernah mengeluarkan keputusan bupati alor sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya. bahwa keputusan bupati alor nomor kep tanggal,baru beredar dan diketahui publik termasuk terkait setelah pleno penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor tahun tanggal agustusdalam permohonannya terindikasi palsu dan oleh karena itu pihak terkait telah mengeluarkan surat nomor hk. tanggal agustus yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan bupati nomortersebut adalah tidak sah menurut hukum (vide bukti bahwa sebagai bukti adanya indikasi pemalsuan keputusan bupati tersebut maka pada agustus pihak terkait telah melaporkan kepolisian resort: alor melalui surat nomor hk. untuk diproses dalam tindak pidana pemalsuan keputusan bupati (vide bukti yang diterima oleh erna agustina borgol (vide bukti soal politik uang money politic): bahwa dalil pemohon angka halam yang menyatakan pihak terkait telah kecamatan pantar tengah dan kecamatan pantar timur merupakan dalil yang tidak benar, sebab pada masa kampanye pihak terkait tidak pernah melakukan safari kampung kampung dan membagi bagikan uang kepada masyarakat umum maupun kepada gereja gereja (dua) kecamatan. soal penempatan tim sukses dalam struktur penyelenggaraan pemilu kada kabupaten alor tahun dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait telah menempatkan tim suksesnya dalam struktur adalah dalil yang tidak benar. sebab tim sukses paket pelangi pihak terkait pada pemilu kada alor tahun nama namanya telah termuat dalam surat keputusan koalisi partial politik alor bersatu tim sukses paket pelangi pemilukada alor tahun nomor sk pelangi alor tanggal juli tentang komposisi dan personil juru kampanye tim paket pelangi yang nama namanya terdiri dari drs. simon this rally, dkk yang didalamnya tidak ditemukan adanya nama nama anggota lintas dan panitia pemungutan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya. bahwa dalil dalil yang dibangun pemohon dalam keseluruhan permohonannya hanya berisi opini yang tidak memenuhi syarat dan unsur tmsn pemilu secara berjenjang (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d tanggal juni2010). bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka telah jelas nyata dan terang bahwa dalil dalil pemohon sangatlah tidak berdasar, sehingga pemilukada kabupaten aloseperti yang didalilkan pemohon. pelaksanaan pemilu , maka dengan demikian dalil pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. bahwa berdasarkan uraimohon putusan yang seadil adikgustuabupaten alor tahun kpu kabupaten alor,asangan calon yang ikut serta dalam putaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten alor periode bukti fotokopi draft nol (rancangan) keputusan bupati alor tentang pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkungan pemerintah kabupaten alor bukti fotokopi surat bupati alor nomor hk. tanggal agustus perihal pemberitahuan bahwa keputusan nomor hk kep tersebut tidak sah palsu, bukti fotokopi surat bupati alor nomor hk. tanggal agustus perihal laporan tentang tindak pidana pemalsuan keputusan bupati: bukti fotokopi tanda terima laporan polisi yang diterima oleh erna agustina bristol bukti fotokopi buku register keputusan bupati alor tahun bukti fotokopi keputusani tentang komposisi dan personil juru kampanye tim paket pelangi kabupaten alor: selain itu, pihak terkait mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: melon beri, s.h., si., saksi menerangkan bahwa keputusan yang dimaksud pemohon berupa rancangan keputusan bupati alor dan belum menjadi keputusan: rancangan keputusan bupati alor itu secara resmi diajukan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten alor pada tanggal agustus rancangan secara resmi saksi masih pegang, nomor yang beredar itu dalam register keputusan bupati alor yang saksi bawa hari ini nomor itu tidak pernah ada, pada tanggal agustus saksi dipanggil oleh bapak bupati alor rumah jabatan. mengatakan ada satu orang kepala sekolah yang menyampaikan tentang adanya keputusan bupati yang beredar. selanjutnya ini diserahkan kepada saksi untuk melakukan penelusuran tentang kebenaran ini, sehingga pada tanggal saksi mendapat surat tugas secara resmi dari asisten sekda alor langsung turun dinas pendidikan. ketika saksi dinas pendidikan pada tanggal itu saksi tidak bertemu dengan kepala dinas, namun hanya bertemu dengan sekretaris dinas, langsung diarahkan kasual kepegawaian sana diterangkan secara sungguh sungguh bahwa itu belum pernah dikeluarkan oleh dinas karena mereka sendiri mengakui bahwa rancangannya baru diajukan tanggal agustus, saksi telah secara resmi sudah mengadukan perihal ini kepada pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih lanjut karena diduga kuat bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap terkait dengan keputusan bupati ini karena ini berkaitan dengan wibawa pemerintah daerah yang sah. drs. oct klasik saksi adalah sekda, ini diawali dengan pengajuan dari dinas, sampai saat ini belum selesai, masih berada antara skpd dan bagian hukumn dibacakan dalam persidangan mahkamah pada tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: kami atas nama paket amin mengklarifikasi bahwa perolehan suara pada pemilukada tanggal agustus sebesar atau sebanyak suara bukan dan menjadi peringkat pertama bukan peringkat ketigakami atas nama paket amin dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran dengan menyebarkan selebaran fitnah yang bernuansa sara dan selebaran curahan hati (black campaign) seperti yang dituduhkan kepada kamiberkaitan dengan poin dua atas sampai saat ini pihak bawaslu kabupaten alor dan kpu kabupaten alor maupun kepolisian resort alor belum pernah mengkonfirmasikan kepada kami paket amin) baik secara lisan maupun tertulis sehingga tuduhan ini justru baru kami ketahui melalui catatan kpu kabupaten alor tanggal agustus yang disampaikan kepada kami untuk menghadiri persidangan pada mahkamah konstitusi lanjutan tanggal agustus yang dilampirkan dengan permohonan gugatan oleh kuasa hukum dr. manuel lebur dan taufik hampir, s.p., m.m., calon bupati alor dan wakil bupati alor periode nomor urut paket intselain itu,ri'hal mana juga dijelaskan olehsalah objek: permohonan pemohon melewati tenggang waktu, dan permohonan pemohon kabur (obscura libel). adapun, pihak terkait tidak mengajukan eksepsi dalam keterangannya namun telah memberikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan, selanjutnya terhadap eksepsi tentang permohonan pemohon salah objek, karena sangat berkaitan dengan kewenangan mahkamah maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu. adapun eksepsi tentang tenggang waktu akan dipertimbangkan tersendiri, dan eksepsi tentang permohonan pemohon kabur, akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan, eksepsi tentang permohonan pemohon salah objek menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon dan pihak terkaitdan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten aloran merupakan keputusanbagaimana, permohonan pemohon sepanjang mengenai keputusan nomor pts kpu kab adalah salah objek, namun demikiandapat dibenarkan oleh mahkamah berdasarkan peraturan perundang undangan dan putusan putusan mahkamah pada paragraf atas: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa permohonan pemohon sepanjsalah objek tidakertanggal juli pemohon adalah pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten aloreksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan menimbang bahwa memohon dan pihak terkait dalam tanggapannya telah mengajukan eksepsi tentang permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu. terhadap eksepsi tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikalor tahun ditetapkan oleh memohon(vide bukti bukti pt.sebagaimana eksepsi memohon dan pihak terkait dengan demikianpihak terkait tentang permohonan pemohon salah objek tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi memohon lainnyatenggang waktu pengajuan permohonan, dan menolak serta tidak dapat menerima eksepsi lainnya: dalam pokok perkarapada hari selasauhammad alim anwar usman ttd. ttd. arief hid maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkasalor tahun yang pemohon ajukan terhadap'"': bahwa dalam kesempatan ini pemohon mengajukan suatu permohonan yang pada pokoknya berupa: pembatalan suratdasar permohonan ini adalahyang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten alorpeserta pemilukada kabupaten alor tahun berdasarkan berita acara kpu kabupaten alor nomor kpu kabupaten018. vi11 tanggal julilor tahun adalah sebagai berikut: court nama pasangan calon drs. sinicus pulingmahi dan foram bang, drs. amon djoko dan imran guru, immanuel laukamang, sos dan usman syarif, drs. melitus maulana dan melawan djawa drs. simeon tobias rally dan nasarain pinangki, dr. manuel lebur dan taufik hampir, sp, hermanto djahamouw dan nuri kamis, drs. seriatus datemoly dan benny anggrek marten mare dan drs. mohammad saleh gaji mana pemohon merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten aloll. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa tenggang waktu dalam hal mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerarif budiman, s.km.: alamat kampung kebun dalam kecamatan way serdang, kabupaten mesuji: nama yei supriatna, s.h., m.h.: alamat kampung kebun dalam kecamatan way serdang, kabupaten mesuji: selaku pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun nomor urut nama suprapto, psi., m.hnama haryanto dahlia, s.eorder nababan, s.h., horas mari tua siagian, s.h., okto simanjuntak, s.h., dan dame nilam variety, s.h. selaku advokat dan penasihat hukum yang berkedudukanpemuda nomor rawamangun, jakarta timur, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober selanjutnya disebut sebagai . ui. para pemohon,:oi. memohon, nama khamamik, s.h.: tempat tanggal lahir februari pekerjaan anggota dprd provinsi lampung: alamat unit (dua), kecamatan banjar agung, kabupaten tulang bawang: nama ismail ishak: tempat tanggal lahir palembang, oktober pekerjaan anggota dprd kabupaten mesuji, alamat dwi warga tunggal jaya, kecamatan banjar agung, kabupaten tulang bawa'memohon telah menetapkan pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten mesuji dengan nomor urut sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih (vide bukti nomor urut jumlah persentase calon suara suara khamamik, s.h., dan ismail ishak bahwa memohon dalam melaksanakan pemilihmasing masing pasangan calon termasuk mempengaruhi perolehan suara para pemohon, bahwa sejak pelaksanaan tahapan pemilukada kabupaten mesuji sampai dengan pelaksanaan pemilukada serta penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati mesuji telah ditemukan adanyaara pemohon,bahwa tidak benar benarterkait komitmen politik kahamadr adam ishak sesuai dengan surat keputusan nomor098 pts dpp vii tanggal julsehingga terkesan kemenangan pihak terkait telah diperoleh dengan cara yang curangdengan mendasarkan pada dalil dalil serta fakta hukum yang ada disecara tertulis. terlebih lagi rekomendasi dan instruksi terkait pendaftaran pihak terkait telah terjadi sejak tanggal juli (:ftarkan pihak terkait dengan bermodalkan faksimili mendahului rekomendasi yang diterima secara fisik pada tanggal juli pukul dardengan mendasarkan pada dalil dalil serta fakta hukum yang ada terkait dengan terbitnyakan pihak terkait uraikan sebagai berikut"(vide bukti pt hal yang sama juga terkait dengan surat nomor ex dpp vii1:disampingrubah dengan undang undang tahun bahwa dalil yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut adalah sama sekali tidak benar dan cenderung dipaksakan. nomor32 tahun sebagaimana dirubah dengan nomor12 tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor32egagan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai samping itu dalam peraturan komisi pemilihan umum kpu) nomor13bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil para pemohon tersebut, dalil mana tidak memiliki dasar dan hanya didasarkan pada pemahaman dari para pemohon sangat terbatas. pada faktanya: berdasarkan surat nomor: in dpp vii perihal instruksi tertanggal juli atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungandimana pada faktanya pada tanggal juli itu juga setelah dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji menerima surat instruksi tersebut, pihak dari dpc pdi perjuangan langsung menemui drs. hi. ruswandi hasan, m.m. untuk meminta kejelasan perihal pencalonannya untuk mewakili pdi perjuangan. namun setelah diklarifikasi kepada drs. hi. ruswandi hasan, m.m., pihaknya justru menyatakan saya tanpa pdi sendiri juga bisa nyalon mas pernyataan dari drs. hi. ruswandi hasan, m.m. tersebut jelas membuat ketua maupun sekretaris dpc pdi perjuangan yang saat itu dijabat oleh adam ishak dan iwan setiawan merasa bingung untuk mencari bakal calon yang akan diajukan untuk dipasangkan dengan ismail ishak:.dimana pada faktanya bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ruswandi hasan pariaman diusung oleh gabungan parpol dengan kursivide bukti(vide buktiyangkopi(vide bukti bahwa sesuai dengan surat dinas pendidikan pemerintah kota yogyakarta nomor dokumen tanggal september yang ditujukan kepada ketua panwaslu (vide bukti bahwa berdasarkan formulir pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji provinsi lampung dpp pdi perjuangan telah menerima pendaftaran dan pengisian formulir bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji yang diusung oleh partai pdip yaitu pasangan balon bupati drs ruswandi hasan m.m. ismail ishak sedang balon wakil bupati adalah pariaman: bahwa setelah melakukan verifikasi bertingkat dari mulai dpc, dpd dan dp tahun dan dprd kabupaten. bahwa dalam dokumen pencalonan ruswandi hasan pariaman tidak mengikutsertakan pdi perjuangan. (vide bukti pt tindakan yang dilakukan oleh ruswandi hasan pariaman tersebut sangat jelas mencerminkan bahwasanya dirinya tidak bersungguh sungguh ingin dicalonkan dan mewakili pdi perjuangan dalam bursa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji. dimana berdasarkan instruksi dari dpp pdi perjuangan dalam surat instruksinya maka apabila drs. hi. ruswandi hasan, m.m. tidak mau membangun komitmen dengan pdi perjuangan maka dpd partai mengusulkan dpp partai untuk mencabut rekomendasi tersebut. bahkan, hinggap pdi perjuangan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor, namun hingga tanggal juli tidak ada tindakan dari dpp pdi perjuangan untuk memperbaiki surat pencalonan. (vide bukti ptamar putusan ptun nomor ptun pada hal alinea ( . bahwa faktanya adalah, bahwa guna menjalankan amanat dari instruksi dari dpp pdi perjuangan, maka dpcutusan ptun bandar lampung tersebut tidak mempengaruhi putusan mahkamah konstitusi. faktanyaara. dimana dpp pdi perjuangan ingin menyempurnakan terlebih dahulu komitmen politik khamamik, sebagai bukti konkrit adalahdisamping itu, dpp pdi perjuangan tidak menunjuk pelaksana tugas disipliner dengan mendaftar hanya bermodalkan facsimile dikarenakan mendahului keputusan rekomendasi. rekomendasi dari sejak semula sudah padajuli bahwa pihak terkait memastipp pdi perjuangan atas diri pihak terkait, guna menyempurnakan komitmen politik sebagaimana diatur dalam.perlu untuk disampaikan bahwa pihak terkait danaraaraara pemohon. bahwa kemudian mengenai dalil para pemohon dalam polita para pemohon pada poin dan halaman permohonan keberatannya, yang berbunyi sebagai berikut:bukti dih, ismail ishak dengan nomor urut dan pada poin adalah sebagai berik dan ismail ishak. bahwa dalil para pemohon tersebut sejatinya tidak beralasan hukum dan jauh dari fakta fakta yang sebenarnya terjadi. justru ruswandi dalam memberikan pendaftaran calon, justru ruswandi mengakui bahwa diusung dari partai demokrat dan bukan dari pdi perjuangan, lebih lanjut, sejak tanggal juli dpp pdi perjuangan bersama dengan dpd pdi perjuangan lampung dan dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji. telah sepakat untuk mengusung pasangan pihak terkait mejadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji dengan menggunakan perahu pdi perjuangan bahwa para pemohon dalam hal ini tidak bisa membedakan ruswandi hasan dan pariaman sebagai pasangan calon yang diusung dari pdi perjuangan atau dari partai lain. karena pdi perjuangan hanya mengakui pasangan khamamik ismail ishak sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji. ruswandi memang benar diakui tetapi bukan dari pdi perjuangan melainkan partai lain yang mengusung ruswandiberdasarkan hal hal tersebut didan ismail ishak. bahwa kembali paraara pemohon sama sekali tidak map menguraikan apakah benar terjadi kecurangan dan pemaksaan? kenapa para pemohon tidak menggugat ptun? kecurangan mana yang dianggap merugikan yang mempengaruhi penetapan pasangan calon? bagaimana bentuk kecurangan tersebut dan siapakah pihak yang melakukan kecurangan tersebut? bahwa pada dasarnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama khamamik dan ismail ishak adalah telah melalui seluruh mekanisme baik yang ditetapkan berdasarkan peraturan internal pdi perjuangan maupun peraturan kpu serta peraturan perundang undangan yang berlaku. selain itu, tidak pernah ada terbukti pelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh memohon. dengan demikian dan oleh karenanya, dalil para pemohon tersebut sangatlah manipulatif dan fiktif sehinga tidak patutuntuk dipercaya kebenarannya bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat jelas pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji atas nama keramikkembali dalil tersebut adalah dalil yang tidak mendasar dan sangat menyesatkan. dimana faktanya proses pendaftaran dan pencalonan pasangan calon para pemohon telah sesuai deng:bahwa seluruh poin yang telah disampaikan atas telah dilalui pada saat seluruh tahapannya sehingga secara internal pencalonan pasangan calon pihak terkait telah sesuai dengan mekanisme internal partai. sementara pencalonan pihak terkait juga telah melalui mekanisme yang ada berdasarkan undang undang dan peraturan bawahnya. dengan demikian dalil para pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan cenderung manipulatif. dimana pada dasarnya para pemohon sama sekali tidak siap kalah sehingga mendalilkan sesuatu yang manipulatif dan tidak disertai dengan bukti bukti yang validpinsi lampung (bukti bahwa dalil para pemohon atas didalilkan tidak pada tempatnya. dimana semakin menunjukkan bahwa para pemohon sama sekali tidak mengetahui rezim hukum pemilukada. dimana keberatan dari saksi ahmad tersebut tidak pada tempatnya dimana alasannya keberatan terhadap proses penghitungan suara kecamatan rawajitu utara dikarenakan alasan menunggu putusan ptun bandar lampung sama sekali tidak dapat diterima. karena faktanya rekapitulasi hasil penghitungan suara harus tetap berjalan dan tidak ada kaitannya dengan putusan ptun. sehingga dalil dari saksi tersebut layak untuk diabaikan. dengan demikian dan oleh karena dalil para pemohon tersebut layak untuk tidak diterima karena tidak mendasar dan tidak pernah disertai dengan bukti yang valid.il.ara pemohon, tidak dapat diterima: menghukum paraarakeputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor iba kpu msj xtertanggal oktober adalah sah dan mengikat menurut hukum: menyatakan penetapan pasangan calon nomor urut atas nama khamar, s.h. dan ismail ishakba kpu msj x tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupatiuntuk mendukung keterangannya pihak terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan pada hari senin, tanggal tn dpp vi tanggal juni pid sus mgl ex dpd. vii tanggal juliaudara adam ishak sesuai dengan surat keputusan nomor pts dpp vii tanggal julitergugafotokopibukti ptbukti pt fotokopi surat keputusan kpu: bukti pt fotokopi surat keputusan kpu kabupaten mesuji nomor kpu mss! llt fotokopi cabang pdi perjuangan kabupaten mesuji: bukti pt fotokopi: bukti pt fotokopi surat rekomendasi nomor in dpp vi tertanggal juni yang ditandatangani oleh nusyirwan soejono dan tjahjo kumolo, bukti pt fotokopi surat nomor: in dpc vii tertanggal juli perihal rekomendasi ditujukan kepada ketua umum dpp pdi perjuangan yang ditandatangani oleh adam ishak, bukti pt fotokopi surat kementerian dalam negeri nomor tahun tertanggal juli yang ditandatangani gamawan fauzi,fotokopi surat dewan pimpinan daerah pdi perjuangan dpd pdi perjuangan) nomor in dpd vii perihal usulan pencabutan rekomendasi dan rekomendasi baru tertanggal juli bukti pt fotokopi surat dewan pimpinan pusat pdi perjuangan dpp pdi perjuangan) nomor in dpp vii perihal pencabutan surat rekomendasi dpp nomor in dpp vi dan rekomendasi baru tertanggal juli bukti pt fotokopi surat dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan dpd pdi nomoryang ditandatangani oleh drs. sjachroedinn zp, s.h., dan dedi afrizal, kep.: bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum tertanggal juli nomor kpu msi vii perihal jawaban atas surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor ex dpd. vi1: bukti pt fotokopidan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mesuji: bukti pt fotokopi surat dpp pdi perjuangan nomor ex dpp vii perihal penegasan tertanggal juli bukti pt fotokopi surat keputusan nomor pts dpp vi!fotokopi surat keputusan nomor pts dpp vi! tentang pembebastugasan iwan setiawan dari jabatan sekretaris dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji: bukti pt fotokopitertanggal agustus bukti pt fotokopi surat dewan pimpinan daerah pdi perjuangan nomor ex dpd. v11172011 perihal tidak mengakui pencalonan atas nama khamamik dan ismail ishak tertanggal agustus bukti ptt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor kpu msj vii perihal jawaban surat nomor th hail vii tertanggal juli bukti ptbukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu msi viii tertanggal agustus perihal pemberitahuan kelulusan bakal calon yang memenuhi syarat, bukti pt fotokopi tanda terima berkas formulir pendaftaran pasangan , bukti pt fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu msj ix tertanggal september perihal jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye pemilukada kabupaten mesuji bukti pt fotokopi, bukti pt fotokopifotokopiismail ishak, bukti pt fotokopi berisi dp4 dan daftar pemilihan tetap dalam pemilukada kabupaten mesuji tahun bukti pt fotokopi surat keterangan nomor17 smu bti u x1 yang diterbitkan oleh smu bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama ismail ishak, bukti pt fotokopi surat keterangan nomor tertanggal agustus yang diterbitkan oleh smp negeri yogyakarta,yunus ishak dan diterima oleh ahmad selaku panitia pengawas lapangan desa sidomulyo:wiki api dan diterima oleh firdaus selaku panitia pengawas pemilukada kecamatan mesuji:slamet, kursi, dan nasibamin aris dan tulus satriarestu hidbukti penerimaan laporan nomor panwascam ix tertanggal september yang dilaporkan oleh azeri dan diterima oleh firdaus julian selaku panitia pengawas pemilukada kecamatan simpang pematang: bukti pt fotokopi rekapitulasi pelanggaran pemilukada kabupaten mesuji tahun bukti pt fotokopifotokopi foto pelanggaran pemilukada berupa pembagian beras yang dilakukan oleh para pemohon, bukti pt fotokopi voucher undangan kampanye imam (iskandar maliki dan agus setia): bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilukada kecamatan rawajitu utara nomor panwascam rju ix perihal undangan klarifikasi yang ditandatangani oleh rohimin pd: bukti pt fotokopi artikel pemberitaan media massa mengenai pelanggaran pemilukada kabupaten mesuji tahun bukti pt fotokopi berita acara rapat gakkumdu perihal kasus politik uang oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji tertanggal oktober bukti pt fotokopi mesuji atas nama khamamik s.h., dan ismail ishak: bukti pt fotokopi tanda terima berkas pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati atas nama khamamik s.h., dan ismail ishak: bukti pt fotokopi surat tugas nomor panwascam msj ix perihal laporan rekapitulasi kwk, da kwk, dan pelanggaran pilkada:surat dpp pdi perjuangan nomor ex dpp ix bukti pt fotokopi surat tugas, bukti pt alumni bhinneka tunggal ika kabhinti) yogyakarta. i2. menimbang bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya pihak terkait mengajukan orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan pada hari senin, tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: akil hasan saksi bertempat tinggal desa sungai cabai kecamatan mesuji timur: saksi membantah keterangan saksi para pemohon yang mengatakan dirinya mengintimidasi harsono:: saksi membawa harsono kepada bawaslu, hadapan bawaslu harsono mengaku membagi uang.ubah dengan undang undang nomor tahun bahwa sesuai dengan amar putusan ptun nomor ptun pada halaman alinea ke (vide )(vide bukti .h., ismail ishak dengan nomor ur., dan ismail ishak, s.h.tuning alias bagong saksi membantah keterangan saksi para pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mengintimidasi tasiun: tasiun adalah kepala kampung margojadi, tasiun adalah anggota partai mana saksi merupakan ketua.:, saksi membantah keterangan saksi para pemohon yang menyatakan saksi mengintimidasi kepala desa sp bernama trials::: pasangan calon nomor urut menang kampung sindang sidorahayu: pada tanggal september saudara oko memberikan: saksi menerangkan dirinya diintimidasi oleh saudara sastro,,,, saudara perwira merupakan mantan camat::,, tim nomor mohon do'a restu untuk didukung,: saat memberi uang saudara june menyampaikan pesan mohon do',,, pada tanggal september saksi menghadiri acara halaman gurun pesantren caudatus huda: setelah selesai acara saksi mendapatkan jarak dengan gambar pasangan calon nomor urut jama',simetrik,,:, kampung margahayu pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak, yulianto saksi berasal dari kampung harapan jaya, kecamatan simpang pemakan:::: pada tanggal september saksi melihat muslimin dan joko berada rumah hadi susanto membagikan uang,:::: saksi menerima stop map yang berisi contoh surat, kartu buku dan saat keterangan, saksi tidak mencocokkan dengan buku induk,tepi berwana saksi adalah wakil kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika::nitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten mesuji, telah memberikan keterangan tertulis bertanggal oktober yang dibacakan persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya,:ampai denganinomor,ipanitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten mesuji, telah melampirkan bukti tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal oktober yaitu berupa: bukti bawaslu fotokopi berita acara rapat pleno nomor iba kpu msj vt tentang rapat plenofotokopi berita rapat pleno nomor ba kpu fotokopi, bukti bawaslu fotokopi surat keputusan nomor pts dpp vii tentang pembebastugasan iwan setiawan, s.e., dari jabatan sekretaris dpc: bahwa berdasarkan hal hal tersebut s.h., dan ismail ishak: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas sangat jelas pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji atas nama keramik s.h.,berdasarkan hal tersebut atas sudah sepatutnyalah memohon menolak dan membatalkan pasangan calon bupati yang diusung oleh pdip atas nama khamamik s.h., dan pariaman oleh karena faktanya pihak dpp partai pdip tidak pernah menyatakan memberikan rekomendasi atau dukungan atas pasangan calon bupati dan wakil bupati mesujiamatanvinsi lampung (vide bukti bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas para pemohon memohon kehadapan majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini agar dapat memutus.km., dan yei supriatna, s.h., m.h., pdi perjuangan kabupaten mesuji: bukti bawaslu fotokopi amar putusan ptun: bukti bawaslu fotokopi surat nomor panas km 1x hal: kajian temuan klarifikasi verifikasi ijazah: bukti bawaslu fotokopi kajian laporan nomor panas km plg lx bukti bawaslu fotokopi kajian temuan nomor panas km plg ix bukti bawaslu fotokopi kajian temuan nomor panas km plg ix bukti bawaslu fotokopi berita acara rapat pleno kajian laporan klarifikasi verifikasi ijazah ismail ishak: bukti bawaslu: bukti bawaslu fotokopi surat nomor formil lpg vii tentang laporan surat keterangan ijazah: bukti bawaslu fotokopi surat keterangan smp negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi surat keterangan slip negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi surat pengantar dari smp negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi surat keterangan dari smp negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar atas nama ismail, bukti bawaslu fotokopi surat keterangan slip7 yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi surat keterangan nomor nomor tidak jelas tertera) atas nama ismail ishak, bertanggal november bukti bawaslu fotokopi kartu buku atas nama ismail ishak, tertanggal desember bukti bawaslu fotokopi npp atas nama ismail ishak, nomor bukti bawaslu fotokopi surat keterangan catatan kepolisian nomor sick yasmin vi1 ditintelkam, bukti bawaslu fotokopi ktp atas nama ismail ishak nomor bukti bawaslu fotokopi kartu keluarga atas nama ismail ishak nomor bukti bawaslu fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ismail ishak nomor d tb bukti bawaslu fotokopi penerimaan laporan panwaslukada kabupaten mesuji nomor plg l vii bukti bawaslu fotokopi ktp atas nama habib roti nomor bukti bawaslu fotokopi ktp atas nama suwardi nomor bukti bawaslu fotokopi surat keterangan slip negeri yogyakarta nomor bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli bawah sumpah atas nama juri, anggota kpud kabupaten mesuji, bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi atas nama juri, anggota kpud kabupaten mesuji model kwk): bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli dibawah sumpah novi ramadhan, ketua pokja pencalonan kepala daerah kabupaten mesuji model .b. kwk): bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi novi ramadhan, ketua pokja pencalonan kepala daerah kabupaten mesuji model kwk): bukti bawaslu fotokopi surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama dra. wiki sriwuryanti, bukti bawaslu fotokopi surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama happy permana, bukti bawaslu fotokopi surat keterangan sma bhinneka tunggal ika yogyakarta atas nama agus bantaran budraharjo, bukti bawaslu fotokopi: bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi wiki sriwuryani model kwk): bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli bawah sumpah happy permana model .b. kwk), bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi happy permana, model kwk): bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli bawah sumpah agus bantaran model .b. kwk), bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi agus bantaran model kwk): bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli bawah sumpah suharno, kepala sekolah smpn yogyakarta model .b. kwk): bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi suharno, kepala sekolah smpn yogyakarta model kwk): bukti bawaslu fotokopi keterangan ahli bawah sumpah sugiarto, staf tata usaha smpn yogyakarta model .b. kwk): bukti bawaslu fotokopi berita acara klarifikasi sugiarto, staf tata usaha smpn yogyakarta model kwk), bukti bawaslu fotokopifotokopi berita acara integrasi suharno, tertanggal september bukti bawaslu fotokopi berita acara integrasi sugiarto tertanggal september bukti bawaslu fotokopi berita acara integrasi happy permana tertanggal september bukti bawaslu fotokopi berita acara integrasi wiki sriwuryati tertanggal september bukti bawaslu fotokopi berita acara integrasi agus bantaran tertanggal september bukti bawaslu fotokopi berita acara rapat pleno anggota kpu nomor ba kpu msj x bukti bawaslu fotokopi kajian laporan nomor panas km lpg x bukti bawaslu fotokopi hasil penelusuran panas terhadap form terhadap hasil perhitungan suara oleh kpu. i2. menimbang bahwa dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan telah memberikan keterangan lisan pada persidangan hari senin, oktober dan memberikan keterangan tertulis pada hari rabu tanggal oktober yang pada pokoknya, saksi merupakan penanggung jawab dan pimpinan des pilkada pdip,::,,,,,:,,,,,,,, saksi menegaskan bahwa pihaknya hanya merupakan pelaksana dari kebijakan dpp partai, pada tanggal juni dpp partai telah mengeluarkan rekomendasi untuk saudara ruswandi dan pariaman, pada tanggal juli saksi saksi diminta oleh dpd untuk menyerahkan rekomendasi tanggal juni tersebut::: ada aspirasi dari dpc untuk mengganti pasangan calon: pada tanggal juli dikeluarkan rekomendasi baru yang mengganti pasangan calon. keterangan tertulis dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan: pokokaudara tulus purnomo dan saudaraaudara:,1audaraaudaraaudaraaudaranomor urut serta pasangan calon bupati dan wakil bupati suprapto psi., m.h., dan haryanto dahlia nomor urut untuk seluruhnya provinsi lampung: atau apabila majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya atau ago bonomodel b kwk atas nama arief budiman, s.km., dan yei supriatna, s.h., m.h., tertanggal juli bukti fotokopi surat kpu kabupaten mesuji nomor kpu msj ii1 tanggal juli tentang pemberitahuan hasil verifikasi dukungan calon perseorangan:hasil verifikasi faktual berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji, bukti fotokopi keputusan kpu,audaraaudara::aral,,2. menimbang bahwa para pemohon, memohonoktoberoleh karena pihak terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mahkamah, permohonan para pemohon lewat tenggang waktu, permohonan para pemohon bersifat kabur, permohonan para pemohon bersifat manipulatif dan penuh dengan rekayasa, permohonan para pemohon kontradiktif, permohonan para pemohon salah objek (error object), petit permohonan tidak mendasar, dan permohonan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonanara pemohon yang salah objek (error object), oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan mempertimbangkannya terlebih dahulu,ara pemohon adalah terhadap berita acara rapat pleno anggota komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor iyang bukan merupakan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kabupaten mesuji tahun mahkamah menilai, keberatan yang diajukan para pemohon seharusnya adalah surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor sk kpu umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun bukti fotokopi lampiran keputusan kpukelulusan bakal calon yang memenuhi syarat: bukti fotokopifotokopi surat keputusan memohon nomor kpu msj ii1 8aerseorangan kabupaten mesuj, tertanggal oktober bukti p.kwk.kpu), dan(vide bukti ptb.kwk.kpu) beserta laporannya (vide bukti dan bukti p 9a bukti bukti pt i3. menimbang pula bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan mahkamah telah memberi nasihat berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi, untuk memperbaiki permohonan, dan mahkamah telah memberi kesempatan seluas luasnya kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai peraturan mahkamah konstitusi. namun demikian, meskipun telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan seluas luasnya, perbaikan permohonan diserahkan oleh para pemohon melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh mahkamah. sesuai perintah mahkamah dalam persidangan tanggal oktober perbaikan permohonan harus diserahkan kepada kepaniteraan mahkamah selambat lambatnya pada tanggal oktober pukul wib, namun para pemohon menyerahkannya pada pukul wib (vide tanda terima nomor pan.mk x oleh karena itu mahkamah secara hukum harus menggunakan permohonan yang belum diperbaiki tersebut yang pada pokoknya keberatan terhadap tertanggal oktober seandainyapun perbaikan permohonan disampaikan tidak melewati tenggat waktu, good non, objek permohonan para pemohon tetap mengena, tertanggal oktober menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas mahkamah berpendapat, permohonan para, terakhir dengan dan pmk sehingga eksepsi pihak terkait tentang salah objek tersebut beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi eksepsi pihak terkaitobjek permohonan para pemohon salahkara, yang.kwk.kpu), buktikeputusan komisi pemilihan umumacara klarifikasi anggota panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten mesuji model kwk), tertanggal september bukti fotokopi surat keterangan agus bantaran budraharjo selaku kepala tata usaha sma bhinneka tunggal ika yogyakarta tanggal september bukti fotokopi surat dinas pendidikan pemerintah kota yogyakarta nomor dokumen tanggal september perihal verifikasi ijazah, bukti fotokopi putusan dari pengadilan tata usaha negara bandar lampung nomor ptun bl. menimbang bahwa para pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil dalil permohonannya:jul: bahwa pasangan calon khamamik l:: bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon dalam pemilu::::ii. bijesuji: mendengar dan membaca keterangan tertulis: memeriksa dengan saksama bukti bukti dari para pemohon, memohon, pihak terkait, memeriksa keterangan saksi saksi dariengan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk dan registrasi pada hari kamis tanggal oktober dengan nomor perkara php.d ixhari kamis tanggal oktober pukul wib, namun perbaikan tersebut diserahkan melewati tenggat waktu yang ditentukan majelis yaitu pukul wib, dengan demiki:nomor,:: bahwa berkaitan dengan pergantian pimpinan parpol diatur dalam peraturan kpu sebagai berikutl ismail ishak yang didaftarkan oleh gabungan parpol pdip dan pdk kabupaten mesuji:,guo:: pkb, ppen, partai pelopor, partai hanura, partai gerindra dan partai demokrat:ara pemohon: bahwa berdasarkan fakta hukum atas, maka dalil para1 yang menyatakan bahwa yang bertanda:, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum atas maka dalil para43nv11 (dua) kasus dugaan penyalahgunaan apbd kabupaten tulang bawang sesuai dengan surat perintah penyidikan ajari menggali nomor print fd. w9. di. hd. bahwa ketua pengadilan negeri kelas menggali tulang bawang menerangkan bahwa namaar: bahwa par, bahwa panwaslukada kabupaten mesuji akan menindaklanjuti laporan dari para pemohon dan atau tim kampanye parabahwa berdasarkan ketentuan apabila ditemukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dalil para,ara pemohon dalam permohonannya merupakan domain panwaslukada kabupaten mesuji,,,,1 yang ditujukan kepada menteri dalam negeri,,:, bahwa apabila parara pemohon. apabila saksi para pemohon tidak mendapatkan tps, maka saksi paraara pemohon yang menyatakan saksi tps tidak mendapatkan (vide bukti vide bukti vide bukti dan bukti vide,:perolehan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil nama pasangan kepala daerah jumlah calon kepala akhir daerah mesuji mesuji panca rawajitu simpang tanjung way timur jaya utara pematang raya serdang drs. ruswandi hasan,. m.m. dan pariaman dr. kh. bukhari abdul somad., m.a. dan padi dan ismail ishak ir. iskandar maliki., m.m. m.h. dan| agus setia., s.e h.suprapto.,s. pi., dahlia., s.e. arif bud1iman., supriatna., suara tidak sah time suara tidak sah timur jaya utara pematang raya serdang akhir suara sah dan tidak sah sah dan tidak timur jaya utara pematang raya sedan akhir pee (videpasangan calon khamamik, s.h. dan ismail ishak dengan perolehan suara (tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) dengan persentase perolehan suara (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima per seratus) (vide bukti gugatan ptun bandar lampung bahwa kemudian pada tanggal agustus dpp pdip mendaftarkan gugatan permohonan pembatalnit atas nama khamamik ismail ishak pengadilan tata usaha negara bandar lampung dengan nomor perkara ptun bl (vide bukti permohonan yang akan diperiksa mahkamah adalah permohonan yang belum diperbaiki, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut: il. pendahuluan.ukada, yaitu antara lain: huruf yang menyatakan sebagai berikut?: dan peraturan mahkamah konstitusi guo yang menyatakananbahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, parakabupaten mesuji tanggal oktober dan keputusan bahwa pada tanggal september majelis hakim pengadilan tata usaha negara bandar lampung memutus perkara nomor ptun bl yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal september dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap putusan pengadilan tata usaha negara bandar lampung perkara nomorara pemohon tidak dapat diterima atau permohonan keberatan para pemohon ditolak secara keseluruhan. menimbang bahwa untuk membuktikannomor k pdip pdk vii model b kwk.kpu partai politik), atas nama khamar, s.h., dan ismail ishak, tertanggal juli bukti fotokopi surat ketetapan dpp pdi perjuangan nomor a tap dpc dpp i1fotokopi surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor ex dpd. vi1tertanggal juli bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten mesuji nomor sk kpu msi. atas nama drs. hi. ruswandi hasan, m.m, dan pariaman, tertanggal juli bukti fotokopi surat keterangan yayasan pendidikan nasional bhinneka tunggal ika, smu bhinneka tunggal ika yogyakarta nomor smu bti u x1 atas nama ismail ishak, tertanggal november fotokopi kartu buku atas nama ismail ishak, bertanggal desember bukti keputusan kpu kabupaten mesuji nomor a sk kpu msi vii tentang pembentukantertanggal juli bukti surat keterangan yayasan pendidikan nasionalsurat keterangan catatan kepolisian daerah lampung nomor sick yasmin vii ditintelkam, atas nama ismail ishak, tertanggal juli buktsurat pengantar pemerintah kabupaten mesuji, sekretariat daerah nomor msj yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten mesuji, tertanggal april bukti surat pemerintah daerah kabupaten mesuji, dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor msj perihal revisi jumlah penduduk dan dp kabupaten mesuji, tertanggal mei buktmesuji tahun tertanggal juli bukti keputusan kpu kabupaten mesuji nomor sk kpu msj vmesuji timur,rawa jitu utara,: bukthun model db kwk.kpu), tertanggal oktober buktertanggal oktober bukti akta permohonan banding nomor ptun bl, tertanggal oktober menimbang bahwa memohon tidak mengajukan saksi pada perkara guo,keberatan para pemohon telah lewat waktu. bahwa dengan mendasarkan persidangan tertanggal oktober dengan agenda pembacaan permohonan keberatan oleh para pemohon, ketua panel hakim konstitusi yang mulia telah memberikan nasehat mahkamah sekaligus instruksi agar apabila para pemohon melakukanix (vide bukti namun faktanya parmesuji tahun baru menyerahkan perbaikan permohonannya pada jam wib, hal mana dapat para pemohon buktikan berdasarkan kesaksian risk septian dwi putra dari kantor hukum arteria dahlan lawyers, dimana diketahui bahwa: risk septian dwi putraara pemohon belum memberikan perbaikan permohonan", kemudian, setelah lewat pukul wib, risk septian dwi putrakembali menyatakan belum:ara pemohon baru masuk", untuk kemudian risk septian dwi putra, diminta untuk menunggu karena pihak mahkamah konstitusi akan mem: dengan demikian dapat diketahui bahwa para pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan keberataix untuk menolak atau setidak tidaknya tidak menerima perbaikan permohonan keberatan para pemohon. permohonan keberatan paraaraara pemohon. paraaraara pemohon adalah: bahwa para pemohon telah salah atau keliru dalam menetapkan objek permohonannya. dimana para pemohon telah salah dalam menetapkan objek permohonannya dalam poin halaman berupa berita acara nomor ba kpu msibahwa yang seharusnya menjadi objek permohonan dari yang lain. (vide bukti ptara pemohon tidak memahami rezim hukum pemilukada. (vide bukti pt terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya para pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih, parara pemohon, iv. apakah saksi paraararaara pemohon suara) yakni sebesar suara, dimana terdapatlebih besar dari (sembilan belas) kali lipat perolehan suara para pemohon. atas fakta dimaksud para pemohon jugasementara untuk perolehan suara para pemohon kedua atas nama suprapto, psi., dan haryanto dahlia, s.e. terdapat perolehan suara sebesar suara dimana terdapat pulayaitu sebesar suara. terkait sangka para pemohon seharusnyaara pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah para pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara para pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya para pemohon sebagai pasangan calon terpilih? apa yang mendasari paraara pemohon? viiara pemohon sebagai pasangan calon terpilih: mana kalaupun dipaksakan untuk ada oleh para pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan para pemohon itu dikabulkan mengingatara pemohon yang tidak mendasar.menyatakankm dan yei supriatna, sh. nomor urut serta pasangan calon bupati dan wakil bupati suprapto psi dan haryanto dahlia nomor urut untuk seluruhnya.pt mendiskualifikasi pasangan khamamik, dan ismail ishak pasangan calon bupati dengan nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati, provinsi lampung dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon khamamik, dan ismail ishak, calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji. atau apabila majelis mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon yang seadil adilnya atau ago bono mana terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan dipaksakan dalam petit permohonan para pemohon antara lain:petit para pemohon yang meminta agar berita acara nomor sk kpu msj x dibatalkan merupakan petit yang tidak tepat. seharusnya objek permohonanyang diminta untuk dibatalkan olehselanjutnya apakah yang dijadikan dasar bagi para pemohon untuk meminta berita acara tersebut dibatalkan, faktanya adalah para pemohon sama sekali tidak dapat mengura(vide bukti pt dalam poin ketiga petit permohonan para pemohon meminta mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urutkomisi pemilihan umum kpu) kabupaten mesujijuncto berita acaraadapun alasan alasan sebagai berikut: ilara pemohon adalahdanpasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji periode tahun para pemohon adalah pasangan calon pemilukada kabupaten mesuji tahun dengan nomor urut maka sesuai deng(vide bukti pt bahwa dengan manaoleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari paralmenipu dengan demikian permohonan keberatan paraara pemohon tidak dapat diterima. permohonan keberatan para dengan mendasarkan pada dalil para pemohon sebagaimana dinyatakan dalam polita permohonan keberatan para pemohon pada poin sampai dengan poin pada halaman hingga halaman para pemohon tidak pernah sekalipun bahkan paraarara pemohon terutama dalam poin sampai dengan poin pada halaman hingga halaman tidak jelas apa yang dijadikan dasar oleh paraataudikarenakan perolehan suara para pemohoaralam materi permohonan paraara pemohon, maka permohonan keberatan paraaraaraarara pemohon menjadi tidak terpenuhi. lebih lanjut dalam surat permohonan para pemohon,ara pemohon, samping itudiuraikan sebagai berikutara pemohon dalam polita permohonannya. akan tetapi, paraberita acara rapat pleno anggota komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor iba kpu msj x junctodalam poin ketiga petit permohonan para pemohon, para pemohon meminta mendiskualifikasi pasangan khamamik, dan ismail ishak, pasangan calon bupati dengan nomorj)ara pemohon karena tidak jelas dan kabur. permohonan keberatan paraara pemohon guo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh paraara pemohon, paraara pemohon bahkan dengan memperhatikan polita para pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan paraaraaraara pemohon dan ketidakpahaman paraaraaraar dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan kesalahan kesalahan yang tidak berdasar antara lain status hukum calon wakil bupati mesuji atas nama ismail ishak yang saat ini tengah menjalani proses hukumeintracht) sehingga berdasarkan prinsip resumption innocence maka saudaranggal oktober permohonan keberatan yang diajukan oleh parakamisara pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari kamis tanggal oktober sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi guo karenaperundangan oo. pokok permohonan bahwa pemohon dan(vide bukti bahwa sesuai dengan surat memohon yang ditujukan kepada para pemohon dengan nomor kpu msj!ii1, pasangan calon bupati wakil bupati atas nama para pemohon yang berasal dari pasangan calon independen telah memperoleh dukungan sebesar dukungan (vide bukti bahwa sesuai dengan surat memohon yang ditujukan kepada para bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji dengan nomor. bahwa berdasarkan ketentuan dalam tahun dikatakan bahwa tidak dapat dijadikan calon bupati maupun wakil bupati adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. serta tidak diperolehnya dokumen oleh saksi pasangan calon para pemohon. untuk kesekian kalinya para pemohon mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan kesalahan dari para pemohon akan tetapi justru kesalahan dari sumber daya manusia saksi paraaraterkait tentang dugaan para pemohon di. halaman telah terdapat surat keterangan pengganti ijazah dari dinas pendidikan yang menyatakan bahwa ismail ishak benar benar telah bersekolah sma bhinneka tunggal ika. dalil dalil dari para pemohon tersebut justru secara kasat mata menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan para pemohon yang tidak mengerti rezim hukum pemilukada. dalil dalil para pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang manipulation dan fiktif yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh paraaraaraara pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, pararaaraaraara pemohon. seharusnya pararaara pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan ilusi dikarenakan para, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan mengingat. terkait dengan status hukum calon wakil bupati mesuji atas nama ismail ishak terkait tentang dugaan para pemohon bentuk bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh paraarara eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa substansi dan materi keberatan paraara pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, paraaraaraara pemohon yang mengklaim bahwa berita acara rapat pleno anggota komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor ba kpu msj x yang terlihat dalam petit para pemohon pada angka yang berbunyipada berita acara nomor ba kpu msj x yang tidak tepat untuk dijadikan objek permohonan keberatan mahkamah konstitusi melainkan yang seharusnya dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan kpu nomor: sk kpu msj x tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun petit tersebut. dengan demikian permohonan keberatan paraara pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. dalil keberatan paraaraara pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. permohonan para pemohon kontradiktif bahwa permohonan yang diajukan oleh paraara pemohon "hemat paraara pemohon tersebut terlihat dari petit dalam permohonan keberatan para pemohon yang menyatakanarpadahal faktanya parterlebih dengan memperhatikan fakta dimana perolehan suara para pemohon walaupun berada pada peringkat ketiga dan kelima akan tetapi secara kuantitatif beradaaraaraarasehingga petit para pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada oleh karena yang paraara pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana antara objek permohonan keberatan para pemohon, materi permohonan sebagaimana dinyatakan dalam polita serta dengan petit paraaracalon suara nak hasan, m.m. dan pariaman meki somad, m.a. dan padi bee m.m., m.h. dan agus setyo bei kali haryanto lahir, kpu msj viii tanggal agustus yang menyatakan bahwa memohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap para bakal pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten mesuji (vide bukti bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno kpu kabupaten mesuji nomor sk kpu msimemohon telah menetapkan nama nama pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran berita acara rapat pleno memohon tersebut (vide bukti bahwa sesuai dengan lampiranlah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati mesuji tahun sebagai berikut (vide bukti pasangan calon yang diusung oleh partai politik yaitu: nama pasangan calon bupati calon wakil bupati keterangan kabupaten mesuji periode pasangan calon perseorangan yaitu: nama pasangan calon bupati calon wakil bupati keterangan kabupaten mesuji periode arif budiman, skm dan yei supriatna, s.h., m.h. total dan bukti pt ). hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon adalah sah, benar dan mengikates husband bukhari khamamik, iskandar m.h. dan budiman, bukti hiasan, abdul s.h. dan maliki, haryanto skm dan yei m.m. dan somad, ismail m.m., m.h. dahlia, s.e. supriatna, pariaman m.a. dan ishak dan agus s.h., m.h. padi setyo mesuji pt mesuji timur s9ss pt pandaraya 36a5 69g pt rawajitu putra pt tanjung raya a78 pt o way serdang data damar pmesuji tahun yakni kecamatan dalam lingkup kabupaten mesuji (vide bukti pt s d pt sebagaimana diuraikan dibawah ini: kecamatan mesujesuji model kwk kpu) kecamatan mesujtirtalaga t serapan muda sai ken makmur wiralagall ara nipahkuning teo badak sidomulyo ' wiraagal pasdwi karya mustika mulya margo jad des mas tan dias dia mai mas jaya pangkal mas mulya cabai men ear batu tanjung mas jaya tanjung mas makmur tanjung mas mulya pen menang wonosari | ) oom don drar padi setia, dahlia, adiluhur | ) a91 fajar baru so9g fajar asi fajarindah| adi mayo adi karya ward nan desa mukti tom asspuji sidang i n naa anom tlogorejo| dal daa rahayu gunung tiga kurnia pama tpp mukti ear jaya buaya ses ki mangan disdik rejo sidang domee padi setia, dahlia, tan pematang kal masa done don koe batin poem neo bangun mete dgn nggada das rahayu budi aji jaya saya saki| oo oo ejo "jam ypp mk: mangan dar drs bsd digo mulyo dam pose paw da0atasan car gedung ram| 6a8 tanjung sari| ' dgn desa isa mulya mekar sari aan ina aan dalam sinar laga mukti wiratama sri tanjung bangun jaya jii aaa burung tenang dima danuko poso kejadian 5sa bumi harapan a58 dalam warna warna da dna batin mangan dan dna bnn makmur boga rejo mayo m1. suka agung hadi mayo gedung tangan kanan bank dnbahwa sangatlah disayangkan permohonan keberatan parabukti: kpu) menempatkan pasangan calon khamamik, s.h. dan ismail ishakbukti ptdan pada halaman permohonan keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: bahwadanusulan dukungan partai politik golongan karya (bukti bahwa sesuai dengan surat memohon yang ditujukan kepada pemohon dengan nomor kpu msj iiiyang berasal dari pasangan calon independent telah memperoleh dukungan sebesar dukungan dan hasil verifikasi dukungan calon dari partaisuprapto, psi,. dan dahlan dahlia, se) yang berasal dari pasangan calon pendukung dan diusung oleh partai telah memperoleh persyaratan. (bukti ). bahwa jumlah perolehan suara dari para pemohon tersebut sangat kecil yaitu hanya suara atau dari keseluruhan total suara sah. hal mana sangat jauh dari perolehan suara pihak terkait yang menempati urutan pertama dengan total suara suara atau dari total suara keseluruhan. para pemohon harusnya menerima dengan lapang dada hasil dari perhitungan suara dalam pemilukada kabupaten mesuji tersebut bahwa aspirasi masyarakat mesuji jatuh kepada pasangan calon pihak terkait. bahwa para pemohon selaku pasangan calon independen menyatakan pihaknya telah memperoleh dukungan sebesar dukungan. hal mana mencerminkan dugaan adanya manipulasi dalam proses pencarian dukungan dari para pemohon. faktanya adalah justru dalam polita para pemohon poin halaman para pemohon sendiri mengakui perolehan suara bagi para pemohon atas nama arif budiman, s.k.m. dan yei supriatna, s.h., m.h. hanya sebesar suara atau hanya sebesar dari total suara sah yaitu sebesar suara. padahal apabila kita merujukbahwa sesuai dengan surat memohon nomor kpu msj viii tanggal agustus yang ditujukan kepada para pemohon tentang pemberitahuan kelulusan bakal calon yang memenuhi syarat, mana berdasarkan surat memohon tersebut, memohon telah menyampaikan kepada para pemohon nama namamesuji tahun (vide bukti bahwa berdasarkan rapat pleno untuk menetapkan nomor urut peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati mesuji tahun sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mesuji nomor sk kpu msikpu kabupaten mesuji menyatakan bahwa para pemohon pasangan calon arif budiman, s.km., dan yei supriatna, s.h., m.h., sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut dengan rincian sebagai berikut: (vide bukti nama pasangan calon bupati calon wakil bupati nomor kabupaten mesuji periode urut bean dpeemarausaa ama freemteranamanak o3o greeeevagum alasan mese ada melebar, petuanan can yaa supaya saw bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor kpu msj ii! ii1yang menetapkan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten mesuji adalah tanggal september (vide buktieling rendah (enam koma lima keseratus): apabila jumlah penduduk kabupaten mesuji adalah sebesar jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) maka para pemohon setidaknya harus memenuhi dari total dpt tersebut yaitu sebesar suara. jika mengacu terhadap polita permohonan keberatan para pemohon ini maka dalil para pemohon yang menyatakan dukungan yang diperolehnya sebesar adalah sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. dimana pasangan calon para pemohon hanya memperoleh suara atau suara dalam pemilukada kabupaten mesuji. hal mana sangat jauh dari ketentuan syarat minimumminimum perolehan dukungan suara bagi pasangan calon independen adalah atau suara. dengan demikian dan oleh karenanya, sangat beralasan hukum sekali bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mencermati perihal perolehan suara pasangan independen ini. dimana pada faktanya sangat jauh dibandingkan dengan perolehan suara riil pihak terkait yang mencapai suara atau sebesar dari keseluruhan jumlah suara sah yaitu suara. perlu juga untuk dicermati masalah dukungan minimum sebesar dari total jumlah penduduk kabupaten mesuji yang tidak bisa dipenuhi oleh para pemohon yang dapat dilihat dari hasil perolehan suaranya yang hanya mencapai ari total suara sah dan bukan dari total jumlah penduduk kabupaten mesuji. sehingga patut diduga terjadi pemalsuan ktp pada saat proses penyelesaian persyaratan administrasi.tiga) (bukti bahwa para pemohon telah dengan sendirinya mengakui kebenaran darpada dasarnya para pemohon tidak merasa berkeberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan pasangan calon pihak terkait memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten mesuji. (vide bukti pt bahwa dalil para pemohon tersebut adalah sangat provokatif dan menyesatkan persidangan. faktanya adalah baik ditandatangani maupun tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji tetap sah dan mengikat secara hukum. sehingga dalil para pemohon yang berusaha menyesatkan persidangan dengan dalil yang hanya ditandatangani oleh (dua) orang saksi adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan keterangannya. dengan demikian dan oleh karenanya, permohonan para pemohon justru telah menguatkan posisi pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih daam pemilukada kabupaten mesuji tahun bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil para pemohon yang disampaikan pada poin halaman permohonan keberatannya yang mendalilkan pihak terkait melakukan kecurangan, dalil mana secara rinci berbunyi sebagai berikut bahwa memohon dalam melaksanakan pelaksana dan massif, dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon dan memohon bekerja tidak professional antara lain: bahwa pada rekapitulasi hasil perhitungan suara pilkada kabupaten mesuji terdapat kesalahan hitungan pada surat suara sah yang terpakai semestinya tertulis sehingga adanya selisih suara. (bukti bahwa pada perolehan suara untuk pasangan nomor urut (enam) arif budiman yei supriatna semestinya tertulis sehingga ada suara hilang tidak tahu kemana rimbanya. (bukti bahwa pada perolehan suara untuk pasangan nomor urut (lima) suprapto haryanto dahlia semestinya tertulis sehingga ada selisih kelebihan suara (bukti bahwa pada surat suara sah yang terpakai dikecamatan rawajitu utara semestinya tertulis sehingga ada suara yang tidak tercatat oleh memohon (bukti bahwa dengan adanya temuan tersebut diatas menguatkan dugaan kami bahwa memohon telah melakukan perbuatan melawan konstitusi, bukan hanya sekedar memohon salah menulis, jadi atau tidaknya seseorang calon bupati wakil bupati ditentukan oleh pekerjaan memohon sebagai pelaksana pilkada kabupaten mesuji jikalau budaya salah tulis dijadikan suatu alasan (human error) yang tidak diberikan sanksi hukum sebagai pelaksana pilkada, maka dimungkinkan rekapitulasi dari tingkat ppk (pelaksana pemilihan kecamatan) diduga, pihak memohon melakukan kesalahan fatalsehingga terkesan kemenangan pihak terkait telah diperoleh dengan cara yang curang. faktanya adalah para pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai klaim sepihak atas adanya kesalahan hasil penghitungan suara, untuk kemudian membuktikannya apakah kesalahan tersebut mempengaruhi perolehan suara para pemohon menjadi pasangan calon terpilih. oleh karena itupihak terkait dengan ini mensomir para pemohon untuk membuktikan dalil dalil pelanggaran tersebut diatas, pararaara pemohon? ixxx. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya para pemohon sebagai pasangan calon terpilih:sudah menjadi suatu fakta dimana penyelenggaraan pemilukada kabupaten mesujij . akuntabilitas, efisiensi:ara pemohon apa yang menjadi parameter dan rasio dari paraarabahwa pada tanggal september memohon telah melaksanakkabupaten mesuji periode tahunvide bukti bahwa sesuai dengadengan perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten mesuji sebagai berikut (vide bukti p 9a), nomor urut jumlah pasangan perolehan calon nama pasangan calon suara sah drs. ruswandi hasan, m.m., dan pariaman dr. k.h., bukhari abdul somad, m.a., dan padim., dan yei supriatna, s.h., m.h. jumlaharaaraarapara pemohon selanjutnya dalam dalil poin halaman yang berbunyi sebagai berikut: bahwa pihak para pemohon kepada majelis untuk dapat menghadirkan saksi dari pihak bawaslu kabupaten mesuji sebagai salah satu lembaga yang dipercaya sebagai pengawas jalannya pelaksanaan pilkada mesuji. terkait dengan dalil para pemohon atas, pihak terkait sangat tidak berkeberatan agar mahkamah konstitusi untuk menghadirkan saksi dari pihak bawaslu kabupaten mesuji, satu dan lain dengan memperhatikan prinsip imperial, objektif dan non partisan. bahwa pardinyatakan dalam poin halaman berbunyi sebagai berikutbuktalangkah luar biasa dan sangat menitipkan esensi persidangan mahkamah konstitusi dimana para pemohon mendasarkan dalilnya pada perasaan para pemohon, asumsi para pemohon atau dugaan para pemohon yang cenderung menyesatkan, manipulation dan jauh dari fakta hukum. bahwa dalil para pemohon yang menyatakan ismail ishak patut diduga tidak memiliki ijazah merupakan dalil yang sesat. dimana para pemohon telah melecehkan persidangan mahkamah konstitusi dimana para pemohon yang sama sekali tidak memiliki bukti bukti yang valid yang mampu membuktikan bahwa ismail ishak memang tidak memiliki ijazah. bagaimana bisa para pemohon yang baru bisa menduga duga dalilnya sendiri saat ini memakai dalil tersebut untuk mengajukan permohonan keberatan mahkamah konstitusi? pada faktanya ismail ishak selaku pihak terkait telah menyelesaikan pendidikan sma sm krisna selaku kepala sekolah bhinneka tunggal ika dan disahkan oleh drs. wiki sriwu1(vide bukti pt para pemohon mendalilkan bahwa terdapat berita acara klarifikasi panitia pengawas menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari dra. happy permana bahwa salinan duplikat ijazah atas nama ismail ishak tidak diketemukan sma bhinneka tunggal ika. terkait dengan dalil ini, perlu untuk para pemohon ketahui bahwa apabila suatu salinan ijazah tidak diketemukan sma bhinneka tunggal ika maka hal ini bukan berarti bahwa ismail ishak tidak pernah bersekolah sma tersebut. salinan ijazah yang dimaksud tersebut sangat dimungkinkan karena satu dan lain hal tidak dapat diketemukan apalagi mengingat ismail ishak telah lulus sejak tahun yaitu telah sejak tahun yang lalu dimana digunakan sekali terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan arsip arsip sma tersebut apalagi bila system administrasi dan inventarisasi ijazah sma tersebut belum berjalan dengan rapi dan baik. selanjutnya para pemohon mendalilkan pula bahwa berdasarkan keterangan dari dra. happy permana selaku wakil kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika saat ini bahwa kartu buku tidak dapat menggantikan ijazah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa ismail ishak patut diduga tidak memiliki ijazah bahkan dalil para pemohon ini cenderung menyesatkan persidangan. berdasarkan peraturan kpu nomor tahun huruf menyatakan bahwayang telah legalisasi oleh dinas pendidikan dan pengajaran pemerintah kota yogyakarta. harusnya para pemohon lebih cerdas dan berhati hati dalam mengeluarkan dalilnya dimana seharusnya baik para pemohon maupun panitia pengawas melakukan klarifikasi dengan(vide bukti pt selain hal tersebut diketemukan fakta bahwa ismail ishak tidak pernah dimintai keterangan tentang dugaan ijazah tersebut. bahkan panitia pengawas pun tidak pernah melakukan klarifikasi kepada ismail ishak terkait adanya laporan mengenai ijazah tersebut. hal ini dapat terlihat dari surat klarifikasi dari kpu mesuji yang telah melakukan klarifikasi kepada happy permana dimana dengan mendasarkan pada surat keterangan dari happy permana dinyatakan secara tegas bahwa ismail ishak adalah siswa dari sma bhinneka tunggal ika yang lulus tahunbahwa selanjutnya guna memperkuat dalil pelanggaran sebagaimana disebutkan pada poin halaman polita permohonan keberatannya, para pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ismail ishak, dalil mana secara rinci diuraikan dalam poin permohonan keberatan yang berbunyi sebagai berikut:.seperti: teman sekolah (teman kelas sosbud dan keterangan dari gurunya (sekolah smp tahun bukan dengan yang lain. bahwa kartu buku merupakan bukti yang menerangkan fakta bahwa benar ismail ishak siswa dari sma bhinneka tunggal ika. permasalahannya adalah bukan pada kartu buku tidak dapat menggantikan stub yang hilang , melainkan pada stub yang hilang yang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah. perlu untuk diketahui bahwa faktanya adalah stub ismail ishak hilang dan terkait dengan hal itu ismail ishak telah melaporkan kepada kepolisian bahwa adanya kehilangan barang april berdasarkan laporan kehilangan tersebut ismail ishak membuat surat keterangan nomor smu bti u x1 (sudah ada sejak tahun yang lalu atau sudah jauh jauh hari sebelum pemilukada kabupaten mesuji sebagai pengganti stub yang hilang bukti tersebut diperkuat oleh cap stempel oleh dinas pendidikan dan pengajaran pemerintah kota yogyakarta. (vide bukti pt menurutnomor php.d.vii1 dalil para copycenderung menyesatkan dan manipulation atau setidak tidaknya hanyalah rekayasa para pemohon bahwa surat keterangan yang dibuat oleh agus bantaran selaku kepala tata usaha sma bhinneka tunggal ika yogyakarta tidak dapat dijadikan dasar bagi para pemohon untuk mengklaim bahwa ismail ishak tidak bersekolah dan lulus dari sma bhinneka tunggal ika. dimana selaku kepala tata usaha memang sudah merupakan tugas dari agus bantaran untuk mengurusi masalah administrasi dokumen dokumen yang terkait dengan sma bhinneka tunggal ika, akan tetapi hal tersebut hanya berupa pekerjaan administrasi bukan yang lain apalagi menentukan status tamat atau tidaknya seseorang. faktanya surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan kartu buku siswa tersebut juga ditanda tangani oleh drs wiki sriwuryanti selaku pimpinan sekolah kepala sekolah) tersebut pada saat itu dan telah legalisasi oleh dinas pendidikan dan pengajaran pemerintah kota yogyakarta. dalil para pemohon yang menyatakan dari keterangan wakil kepala sekolah dra happy permana yang menyatakan bahwa kartu buku siswa tidak dapat menggantikan stub adalah dalil yang menyesatkan dalam perkara guo dikarenakan keterangan dari dra. happy permana tidak memiliki korelasi dengan dalil para pemohon yang menyatakan ismail ishak tidak memiliki ijazah sma. sebab kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika drs wiki sriwuryanti menandatangani surat keterangan nomor smu bti u x1 dan surat mana telah pula cap stempel ijazah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan pengajaran kota yogyakarta. (vide bukti pt bahkan telah menjadi suatu bukti yang nyata bahwa justru dra. happy permana sendiri yang telah diklarifikasi oleh panas yang telah menandatangani surat keterangan yang menyatakan bahwa ismail ishak merupakan siswa sma bhinneka tunggal ika dan telah lulus pada tahunsesuai dengan surat dinas pendidikan pemerintah kota yogyakarta dokumen tanggal september yang ditujukan kepada ketua bawaslu cenderung menyesatkan persidangan. pada faktanya telah terdapat surat keterangan nomor smu btu u x1 telah terdapat tanda tangan dari dra wiki sriwuryanti selaku kepala sekolah sma bhinneka tunggal ika jogjakarta yang telah menandatangani surat pengganti ijazah yang telah pula diberikan cap stempel dan telah legalisasi oleh dinas pendidikan dan pengajaran pemerintah kota yogyakarta. (vide bukti pt dimana berdasarkan(vide bukti pt dengan demikian dan oleh karenanya telah tepat tindakan yang dilakukan oleh memohon yang telah menyatakan seluruh dokumen yang akan diverifikasi telah lengkap. (vide bukti pt dengan demikian dalil yang diungkapkan oleh para pemohon tidak ada relevansinya dengan perkara guo, bahkan para pemohon secara sadar telah mencoba untuk menyesatkan persidangan mahkamah konstitusi dimana banyak sekali dalil dalil yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan guo, untuk kemudian sengaja dipaksakan seolah olah terdapat permasalahan. bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil parasetelah melakukan verifikasi bertingkat dari mulai dpc pdip dan dpd pdip dan dpp pdi2 tahun dan1164 tn dpp vi tanggal junimengingat drs. hi. ruswandi hasan, m.m. dan pariaman belum menandatangani komitmen politik lain pihak partai dihadapkan pada permasalahan batas waktu pendaftaran, dimana penutupan pendaftaran bakal pasangan calon baru akan dilakukan pada tanggal juli kpu kabupaten mesuji:(vide bukti ptyang langsung diantarkan kantor dpp bahwa sesuai dengan berita acara rapat pleno memohon anggota komisi pemilihan umum) kabupaten mesuji ba kpu msj x tanggal oktoberdengan perolehan suara sebagai berikut: nomor urut jumlah persentase drs. ruswandi hasan, m.m., dan pariaman dr. kh., bukhari abdul somad, m.a. dan kan.m., dan yei supriatna, s.h., m.h. bahwa sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor:(vide bukti ptdan ketua badan bantuan hukum dan advokasi yang ditugaskan untuk mencari fakta permasalahan rekomendasi kabupaten mesuji, yaitu arteria dahlan, s.t., s.h. pada tanggal juli malam untuk mencari daa dahlan, s.t., s.h. selaku ketua badan bantuan hukum dan advokasi pdi perjuangan merupakan perwakilan dari aspek legal untuk meneliti masalah yang terjadi ruswandi hasan masih menjabat sebagai pejabat bupati kabupaten mesujiaspirasi arus bawah, segenap jajaran pengurus anak ranting, ranting pac dan dpc serta kader partai kabupaten mesuji untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi yang telah diterbitkan:hingga akhirnylangsung segera mencari kandidat yang akan dipasangkan dengan ismail ishak pada tanggal juli mulai dari pagiore jam itu hi. khamamik secara prinsipmemang benar dpd pdi perjuangan menerbitkan surat. lihat batas waktu: hingga tanggal juli pdi perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan surat pencalonan.) bahwa terdapat permasalahan teknis dari sisi internal ketika dpc mendaftarkan pihak terkait, sehingga dpp pdi perjuangan mengeluarkan surat nomor in dpp vi1, berdasarkan surat dpc pdi perjuangan kabupaten mesuji nomor in dpc a4. viii dpp akan memberikandpp pdi perjuangan telah menanggapi surat dpc pdi perjuangan, yang pada intinya.:( maka dengan mendasarkan pada surat dpp pdi perjuangan nomor in dpp vii tertanggal juli juncto surat nomor in dpp vii perihal instruksi tertanggal juli juncto surat dpd pdi perjuangan provinsi lampung nomor: ex dpd. dpd. dpp pdi perjuangan berkesimpulan untuk tidakmengingat pendaftaran sudah dilakukan oleh dpc pdi perjuangan terhadap pihak terkait, disamping tetap menyempurnakan komitmen politik dengan khamamik sesuai dengan a tap dpp v (vide bukti pt132 pid sus mgl bahwa dalil yang dinyatakan oleh para pemohon ini merupakan dalil yang menyesatkan. dimana berdasarkanara pemohon ketahui bahwa berdasarkan undang undang nomorarapara:nomor12nomoraraterkait dengan pertimbangan dpp pdi perjuangan yang menyatakan status hukum ismail ishak sebagai terdakwa adalah dalil yang benar. akan tetapi jika para pemohon mendalilkan bahwa dpp pdi perjuangan kala itu tidak menjatuhkan rekomendasi kepada ismail ishak karena statusnya saat itu adalah tidak benar. bahwa pada faktanya dpp pdi perjuangan juga mendukung pasangan calon pihak terkait namun dpp partai ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana kesungguhan dan komitmen dari ruswandi hasan terlebih dahulu. dimana pada faktanya, dpp pdi berjuang telah mencabut surat rekomendasi pada tanggal september (vide bukti pt dengan demikian dan oleh karena dalil para pemohon ini sangat provokatif dan cenderung untuk dipaksakanbahwa para pemohon telah mencoba menyesatkan persidangan dengan mendalilkan pada poin halaman bahwa adanya pengabaian hasil klarifikasi dari bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji yang dilakukan oleh tim pasangan calon pihak terkait, dalil mana berbunyi sebagai berikut52 ex dpd vi1 tanggal julbeby sa'aliyah ratih dewi pekerjaan karyawan swasta alamat jalan ir. juanda nomor kelurahan tisnonegaran, kecamatan anggaran, kota probolinggo nama as'ad akshay pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kh. hasan gonggong, gang sri rejeki nomor kelurahan sukoharjo, kecamatan anggaranongeng haryadi, s.h., donny baharuddin, s.h., seneng studi, s.h., pergi situmorang, s.h., mario tanasale, s.h., akhmad taufik, s.h., sugandi, s.h., dan saut simatupang, s.h., advokat pengacara tim advokasi pemenangan pasangan deras (dewi ratih as'ad akshay) yang beralamat gedung mandiri, jalan rp. eurosobolinggo, yang beralamat jalan raya panglima sudirman kota probolinggo:dyang memberikan kuasa dengan hak substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi nomor sk gph. bertanggal september kepada, wartajiono hadi, s.h., dan agus ari wibowo, s.h. beralamat jalan strip nomor kota probolinggo, jawa timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . memohon:anthony rata, s.h., m.s. budi santoso, s.h., martin hamonangan, s.h., m.h., dan sakit kegiatan bagi bagi beras yang lakukanyang pada waktu itu dengan dihadiri oleh kasat pol pp, camat kademangan dan lurah pilang (bukti kegiatan bagi bagi beras yang panwaslukada kota probolinggo (bukti bahwa(dua) padahal dia pada saat itu tidak dalam masa cuti (bukti bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil temuan pemohobawaslu kota probolinggo (bukti praktek politik uang (money politics) bahwa praktek praktek politik uang, telah lama dilakukan oleh walikota incumbent. kegiatan mana dilakukan secara sistematis, struktural dan masif. hal ini terbukti dari kegiatan bagi bagi beras dan uang yang lakukan mulai tanggal juli sampai dengan tanggal agustus secara terus menerus dan menyeluruh, hal ini terbukti dari data yang pemohon dapatkan dari dishub kot: menimbang bahwa: lampiran il nya berupa catatan pelaksanaanota probolinggo, tertanggal september dan lampiran ill nya adalahmenimbangjadi objek permohonan adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan untuk mengikuti putaran kedua atau mempengaruhi keterpilihan suatu pasangan calon yang dalam kasus ini, sebagaimana lampiran daromisi pemilihan umum kota probolinggo nomor pts kpu kota vi1ng dan lampiran i nya beruplampirtertanggal dua bulan september tahun dua ribu tiga belasseptember hari rabu tanggal september dan kamis tanggal september i3, dengan alasan yang pada pokoknya adalah adanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan pegawai negeri sipil pns) dan penyelenggara pemerintah kota probolinggo: adanya praktik politik uang (money politic), adanya intimidasi yang dilakukan oleh walikota probolinggo: dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh memohon yang dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilukada kota probolinggo tahuncalon walikota probolinggo, pasangan calon nomor urut pihak terkait), yang merupakan istri dari walikota probolinggo incumbent, telah memanfaatkan jabatan suaminya sebagai walikota probolinggo untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan pegawai negeri sipil pns) serta penyelenggara pemerintah kota probolinggo dengan cara memerintahkan kepada para penyelenggara pemerintahan untuk hadir dalam kegiatan yang dilakukan walikota incumbent yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti bukti bukti dan bukti serta saksi saksi bernama wisman dan gatot sugiarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pengarahan dari walikota probolinggo untuk mensukseskan pihak terkaitrmohonan pemohon tidak benar. menurut pihak terkait, kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh walikota probolinggo sama sekali tidak ada pengarahan atau himbauan kepada jajaran birokrasi dan struktural pemerintah kota probolinggo untuk memenangkan pihak terkait serta surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat kelurahan lurah) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) adalah tidak benar, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tertulis bertanda serta saksi saksi bernama akbar budiman, hasim irawan, dan aries santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pengarahan untuk memenangkan pihak terkait dalam kegiatan walikota probolinggo, setelah mahkamah mencermati bukti bukti para pihak, keterangan saksi saksota probolinggorobolinggo untuk pemenangan pihak terkait dalam pemilukada kota probolinggopraktik politik uang yang telah lama dilakukan oleh walikota probolinggo, incumbent. buktinya adalah adanya kegiatan pembagian. hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh pemohon dari dishub kota probolinggo dan satpol serta bukti undangan yang banyak tersebar dalam masyarakat: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda serta saksi bernama hermanto yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya pembagian beras dan uangdalil pemohon tentang adanya praktik politik uang yang telah lama dilakukan oleh walikota probolinggo, berupatidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum. bahwa pemberian beras merupakan program yang sudah terjadwal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahdengan aturan hukum yang berlaku: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi saksi bernama syarif hid dan ali usman yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian sembilan bahan pokok (sembako) sebagai sedekah dari keluarga h.m. bukhari, setelah mencerma, antara lain, berupa undangan dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang terjadinya politik uang. iapun benar pihak terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilukada kotayang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara sehingga perolehan suara pemohon melampaui perolehan suara pihak terkait. selain itu, menurut mahkamah iapun benar orang orang, sebagaimana dalil pemohon tersebut,pemilukada kota probolinggo telah dilakukan luar prosedur hukum dan asas asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hal tersebut terlihat dari kegiatan walikota probolinggo yang nota bene adalah suami calon walikota nomor urut pada tanggal agustus rusunawa bayuangga kota probolinggo, dalam sambutannya walikota probolinggo incumbent telah melakukan intimidasi kepada penghuni rusunawa bayuangga, kota probolinggo, dengan dihadiri oleh unsur unsur pns lingkungan pemerintah kota probolinggo, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda serta saksi bernama fife andriana yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh walikota probolinggo kepada para camat dan masyarakatkegiatan penyerahan sembako, berupa beras, merupakan program tahunan yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kota probolinggo berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. kalaupun benar dalil pemohon bahwa, sehingga menurut pihak terkait, dalil pemohon bersifat asumsi belaka: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi bernama philips sudiro yang pada pokoknya menerangkan bahwa walikota probolinggo dalam kegiatannya menghimbau agar warga selalu rukun dan guru, setelah mencermati bukti bukti surat tertulis dan saksi saksi yang diajukan para pihak maupun fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah, tidak ada alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) serta upaya intimidasi yang dilakukan oleh walikota probolinggo incumbent dalam pelaksanaan pemilukada kota probolinggo.intimidasi yang dilakukan oleh walikota probolinggo incumbent sebagaimana didalilkan oleh pemohon hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkaitcurangan yang dilakukan oleh memohon, antara lain, banyak beredar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ganda yang dimiliki oleh seorang sehingga hal ini memungkinkan orang tersebut melakukan pemilihan (pencoblosan) dua kali tps yang berbeda: adanya pemilih ganda dalam dpt: serta terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ppk bayangan karena probolinggo dan satpol serta bukti undangan yang banyak tersebar dalam masyarakat dan hal ini akan kami buktikan dalam persidangan (bukti intimidasi bahwa salah satu bukti nyata pemilukada kota probolinggo telah dilakukan diluar prosedurdisertai baik secara sendiri sendiri oleh dan antara memohon dengan pasangan calon nomor urut maupun yang didahului dilakukan oleh memohon sendiri, yang menyebabkan hasil pemilukada ini dipersengketakan. hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan walikota incumbent yang nota bene adalah suami calon walikota nomor urut (dua) manadengan dihadiri pula oleh unsur unsur pns lingkungan pemkot probolinggo, yaitu kasat pol pp, camat kademangan dan lurah pilang (bukti kecurangan penyelenggara pemilukada bahwa adanya kecurangan sewaktu pencoblosan suara yaitu adanya orang yang bernama dullah asal malang dengan mengguna. bahwa banyaknya beredar (bukti ).:tidak sesuai dengan surat: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis dan bukti cakram padat bertanda bukti dan bukti serta saksi bernama budi irianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada nama ganda dalam dpt: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah bahwa tidak benar dalil pemohon guo. menurut memohon, tuduhan melakukan kecurangan dengan membiarkan adanya orang yang tidak memiliki hak suara menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.yang hasil penyelesaian tersebut dapataksi saksi pasangan calon tertanggal agustus terkait dengan dalil pemohon tentang adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ppk bayangan, menurut memohon dalil tersebut sebenarnya telah pemohon ketahui secara jelas alasan dilakukannya percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, yaitu karena alasan atau pertimbangan keamanan, untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tertulis bertanda dan atas permasalahan hukum tersebut, sesuai dengan bukti bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. apalagi sesuai dengan fakta persidangan memohon telah melakukan langkah langkah antisipatif dengan mengajak semua saksi pasangan calon yang. kemudikota probolinggoobolinggd. achmad edi subiantohal ini disebabkan karena: menurut tersebut atas tahapan penghitungan tingkat ppk seharusnya dilaksanakan tanggal dan september tetapi undangannya tanggal agustus (buktisuara dari masing masing kelurahan, ternyata hanya ada kotak suara antaranya adalah kotak suara dari kelurahan sukabumi, wiroborang, jati dan kelurahan mangunharjo, sementara kotak suara yang berasal dari kelurahan bayangan berada kantor kpu dan masih dalam proses penghitungan, sehingga terjadi (buktidiawali pw kota prob (bukti bahwa pemindahan tempat penghitungan rekapitulasi pps kelurahan bayangan kantor kpu dengan tanpa adanya undangan dan pemberitahuan terlebih dahulu tersebut ternyata diperparah lagi dengan pelaksanaan penghitungan yang harus dipimpin oleh pps, namun penghitungan tersebut dipimpin langsung oleh ketua kpu, namun setelah dilakukan klarifikasi ternyata bawaslu kota probolinggo tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut. bahwa atas segala tindakan yang dilakukan oleh kpu kota probolinggo tersebut atas, semakin jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh kpu kota probolinggo adalah merupakan tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. hal ini terbukti dengan adanya perubahan secara tiba tiba dan terkesan mendadak terhadapmenjadi kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kotaditandatangani oleh ketua kpu kota probolinggo pada tanggal september tanpa stempel resmi serta baru disampaikan kepada saksi saksi masing masing paslon pada saat dilakukannykantor kpu kota probolinggo pada tanggal septemberyang secara sepihak dan sewenang wenang memerintahkan kepadabukti bahwa kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilukada kota probolinggo telah melakukan suatu tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif juga terbukti dari tindakan kpu kota probolinggo yang dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemilukada kota probolinggo tidak pernah memberikan salinan surat keputusan mulai dari keputusan komisi pemilihan umum kpu)juncto keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota probolinggodan dokumen dokumen lain terkait pemilukada kota probolinggo. adapun dokumen yang berupa dan copynomor pts kpu. kota v11 pemohon dapatkan dari bawaslu kota probolinggo (bukti bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan semakin jelas dan nyata bahwa kpu kota probolinggo telah nyata nyata melakukan tindakan yang sistematis, terstruktur dan masif, yang bertujuan untuk mengganjal langkah langkah hukum yang akan pemohon tempuh dan ada kecenderungan memihak salah satu paslon serta bertujuan untuk memenangkan, oleh karena itu sudah layak dan pantas bila hasil pemilukada kota probolinggo dinyatakan cacat hukum serta harus dilakukan pemilukada ulang secara menyeluruh. bahwa selanjutnya, apabila dicermati dalam dpt, maka banyak sekali variasi variasi yang digunakan oleh kpu kota probolinggo dengan tujuan untuk penggandaan suara yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan paslon tertentu, padahal hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun yang dalam disebutkan nik sebagaimana dimaksud pada berlaku seumur hidup, terdiri digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk . selanjutnya dalam lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil daerah dijelaskan lebih lanjut nomor induk kependudukan harus dimiliki oleh setiap penduduk. tujuan penggunaan nik diperlukan untuk mengembangkan hubungan (relasional) antar system, yaitu sistem pendaftaran penduduk, system pencatatan sipil, sistem pengelolaan informasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya, seperti: perpajakan, pertanahan, perbankan, keimigrasian dan lain lain . bahwa adapun manfaat nomor induk kependudukan nik) adalah: sebagai kunci akses dalam sistem informasi administrasi kependudukan siak): untuk memfasilitasi dalam memverifikasi jatidiri seseorang, untuk merelasionalkan data hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dengan statistic vitallstatistic kependudukan: untukk lainnya, untuk memudahkan akses pendataan penduduk baru maupun untuk perubahan data penduduk, untukperasuransian, komisi pemilihan umum (kpu), lembaga imigrasi, lembaga kesehatan, lembaga kepolisian dan lain sebagainya. adapun variasi variasi penggandaan suara yang dilakukan oleh kpu dapat dilihat secara jelas dan nyata dalam dpt yang antara lain kelurahan jati kecamatan bayangan terdapat sekitar nama yang berbeda namun mempunyai nik yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran berbeda dan masih banyak lagi yang apabila dicermati hal serupa terkumpul lebih dari seribu orang (bukti bahwa mencermati dpt yang berisi banyak nik ganda dan cenderung bersifat sistematis, terstruktur dan masif, maka dapat dikatakan bahwa dpt yang dipergunakan dalam pemilukada kota probolinggo adalah merupakan dpt yang cacat hukum, oleh karenanya hasil pemilukada kota probolinggo tahun juga cacat hukum, sehingga dengan demikian sudah layak dan pantas apabila hasil pemilukada kota probolinggo tahun batal demi hukum. bahwa oleh karena pemilukada kota probolinggo cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah harus mahkamah memutuskan pemilukada kota probolinggo tahun diulang secara menyeluruh.ota probolinggodimasa tenang oleh pendukung nomor urut penyusunan dpt yang tidak wajar dan cacat hukum: adanya money politik: dpt yang tidak mendapatkan undangan memilih, mayoritas pendukung nomor urut adanya intimidasi, bahwa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kota probolinggo berdasarkan fakta yang ada telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pemohon uraikan atas dan sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon yang memperoleh suara sedangkseratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh duprobolinggodemi hukum serta, kemudian atau setidak tidaknya jika majelis hakim berpendapat lain menyatakan menurut hukum pasangan calon nomor urut harus pas) yang ditetapkanmelalui keputusan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor pts kpu.kota adalah tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya memerintahkan kepadaadalah kesalahan yang secara sengaja, sistematis, terstruktur dan masif, sehingg.nurrohman, s.h., berkantor pada badan bantuan hukum dan advokatmendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama hj. mukmin, sh., msi dan syuhada, pd. sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota probolinggo tahun memerintahkanp 15d sebagai berikut:3: fotokopi undangan untuk menghadiri kegiatan bagi bagi beras yang dilakukan pada tanggal agustus rusunawa bayuangga kota probolinggo, bukti p 3a: fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bb diawali pw kota prob vii1 bukti foto dan rekaman video kegiatan bagi bagi beras yang lakukan pada tanggal agustus (pada saat masa tenang) gang lengko yang mana hal ini telah pemohon laporkan panwaslukada kota probolinggo, bukti rekaman videonomor urut padahal dia pada saat itu tidak dalam masa cuti, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bb diawali pw kota prob vii1 bukti fotokopi kegiatan h.m. bukhari, s.h., si) mendekati pilkada walikota wakil walikota probolinggo, tanggal agustus bukti p 7b video pembagian beras pilang kademangan bukti fotokopi surat pernyataan penghuni rusunawa bayuangga"" kota probolinggo, dengan dihadiri oleh kasat pol pp, camat kademangan dan lurah pilang, bukti fotokopi, bukti fotokopi undangan rekapitulasi ppk anggaran yangmenurut tersebut atas tahapan penghitungan tingkat ppk bayangan seharusnya dilaksanakan tanggal dan september tetapi dilaksanakan tanggal agustus bukti rekaman video, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bb diawali pw kota prob foto rekap ppk kecamatan bayangan kpu dan rekap tingkat kpu, bukti fotokopi bukti berita acara klarifikasi oleh panwascam: bukti fotokopi, bukti dpt bukti p 15abcd: duplikat dpt dari kecamatan yang digunakan oleh kpu kota probolinggo untuk penggandaan suara.erangkan sebagai berikut: basri saksi beralamat jalan cempaka nomor kota probolinggo: saksi sebagai tim sukses koordinator kecamatan bayangan: rekapitulasi ppk bayangan pada tanggal agustus saksi hadir pada rekapitulasi: ppk bayangan ada lima pps, para saksi hadir pada rekapitulasi, tidak ada buka kotak suara karena hanya ada empat pps: kotak suara dan petugas pps bayangan tidak ada, saksi protes untuk tidak melanjutkan penghitungan karena kotak suara pps bayangan tidak ada: penghitungan pps bayangan dilakukan kantor kpu: saksi mengajukan keberatan dan keberatan diterima, ada penundaan penghitungan surat suara karena menunggu pps bayangan, saksi protes karena penghitungan pps bayangan dilakukan kpu tidak kecamatan: bawaslu tidak menerima klarifikasi soal pemindahan pps bayangan, saksi tidak mempermasalahkan soal angka. ilham wahyudi saksi sebagai forlap pps bayangan dan saksi pasangan calon nomor urut rekapitulasi pps bayangan pada agustus kantor kpu: saksi diundang oleh kpu pada saat penghitungan suara, saksi tidak tanda tangan hasil rekapitulasi, saksi tidak tanda tangan karena keberatan: rekapitulasi tidak dihitung kelurahan karena faktor keamanan. hermanto saksi beralamat jalan angkutan perahu kota probolinggo: saksi sebagai tim sukses nomor urut kecamatan kademangan: ada pembagian sembako pada tanggal agustus rumah bapak yaitu bapak abdurrahman, acara pembagian sembako dipimpin bapak idi, ketua dpc pdip kota probolinggo, putra hj. mukmin, ada pembagian beras dan amplop putih: pak mengarahkan masyarakat untuk mendukung hj. mukmin sebagai calon walikota. wisman saksi beralamat jalan panjaitan sukabumi, bayangan, probolinggo: tim sukses pasangan calon nomor urut dan korban relawan bayangan: saksi melihat tayangan pro gedung dprd, walikota menyampaikan kepada masyarakat untuk mencoblos pasangan mukmin: pada acara cangkupan yang dihadiri walikota dan kpu, ada pengarahan pencoblosan pasangan calon nomor urut budi irianto saksi beralamat ir. suami, wonoasih, probolinggo, saksi sebagai forlap dari relawan kelurahan pakistani: ada dpt ganda tps dan tps adanya ganda atas nama abdul wajib dan wajib abdullah: adanya yang orangnya sudah meninggal masuk dalam dpt. fife andriana saksi beralamat kelurahan pilang, kecamatan kademangan: saksi sebagai saksi pasangan nomor tps kelurahan pilang: pada tanggal agustus walikota membagikan beras sebesar 10kg kepada kk, walikota menyampaikan barang siapa tidak memilih pasangan calon nomor urut akan dikeluarkan dari rusunawa: walikota mengancam kepada camat bahwa kalau camat tidak bisa mengurus kelurahan pilang dan warga rusunawa maka camat akan diturunkan dari jabatannya. gatot sugiarto saksi beralamat jalan hasyim ashari, bayangan, probolinggo: saksi sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut saksi tinggal rusunawa, bayuangga: walikota dan jajarannya membagikan beras, warga mendapat undangan dari untuk memperoleh beras yang berstiker keluarga besar h.m bukhari. syahril ramlan mohamad saksi beralamat jalan seruni iii, bayangan, kota probolinggo: saksi adalah tim pemenangan nomor urut ada kpu tentang perubahan jadwal tahapan pilkada tidak tertempel: saksi mendengar terjadi adu argumentasi antar kpu dengan saksi pasangan karena kpu tidak tertempel. much. maarif saksi beralamat jalan kyai ilyas, wonoasih, probolinggo: saksi sebagai saksi pasangan calon nomor urut tps ada selisih atau perbedaan hasil pemungutan suara antara jumlah undangan dengan hasil pemilihan, saksi minta kepada kpps untuk melakukan pengecekan adanya selisih tersebut: saksi mengajukan keberatan adanya selisih suara dan dpt ganda (ada nik beda), saksi cek nik ganda ada tps dan tps berdasarkan dpt. tri yuni surano saksi beralamat perum tunjung tirto, kabupaten malang: saksi diminta untuk membantu dan melihat dpt oleh tim deras, nomor pemilih kabupaten dari kpu mengacu kepada nik: ada nik sama dan nik kosong serta data tidak akurat: saksi tidak tahu jumlah nik yang bermasalah. rihandanu pujamanuswa saksi beralamat jalan himalaya, gang tribun lor, kademangan: saksi adalah relawan tim nomor urut tingkat kecamatan: rekapitulasi tingkat kecamatan kademangan pada tanggal september saksi datang pada tanggal agustus tempat rekapitulasi, saksi tidak diberikan undangan. seniman saksi beralamat jalan hasan gonggong, probolinggo: saksi sebagai saksi tingkat kecamatan anggaran: saksi hadir pada rekapitulasi kecamatan anggaran tanggal september saksi diberitahu oleh teman saksi, pada sabtu malam kotak suara tidak ada tempat: ada rekapitulasi yang dilaksanakan kecamatan pada tanggal agustus saksi melapor kepada panwascam terkait perbedaan jadwal rekap tersebut, belum ada tindak lanjut dari panwascam. sugeng purwa darmin saksi beralamat jalan anggur, kelurahan wonoasih, kota probolinggo: saksi adalah relawan tidak terdaftar pasangan calon nomor urut bagaimana pengajuan permohonan sengketa pilkada mahkamah konstitust 1j,4j,, pasangan calon nomor urut,t 7j. bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara kota probolinggo untuk keseluruhan tps yang berjumlah yang tersebar (enam) kecamatan berlangsung lancar aman, tanpa ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon(:itu beberapa kali keputusan mahkamah konstitusi dalam perkara sebelumnya, sepertiahwa adapun (tigorang yang bernama dullah dari malang dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat (surat undangan) telah mencoblos pasangan calon nomor urut kelurahan sukabumi, kecamatan bayangan: (il) banyak beredar surat undangan formulir yang dimiliki oleh (satu) orang, (ii)yang tidak sesuai dengan kpu kota probolinggopelanggaran tersebut antara lain: a). menurut tersebut seharusnya penghitungan rekapitulasi tingkat ppk dilaksanakan tanggal dan september tetapi undangannya tertulis ditinggal agustus b).dari masing masing kelurahan, ternyata hanya ada kotak suara yang berasal dari kelurahan sukabumi, wiroborang, jati dan kelurahan mangunharjo sementara kotak suara yang berasal dari kelurahan bayangan masih berada kantor kpu dan masih dalam proses perhitungan, mana pemindahan kotak suara tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi saksi yang ada ppk, dan penghitungannyapun dilakukan oleh ketua kpu bukan oleh pps, hal tersebut memancing keributan massa yang menuntut agar penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada hari itu dibatalkan, c). bahwa ada keterangan palsu ketua kpu kota probolinggo yang mengatakan bahwa pemindahan kotak suara kelurahan bayangan telah dikonsultasikan terlebih dahulu bawaslu kota probolinggo padahal kenyataannya tidak ada pemberitahuan bawaslu: d). adanya tindakan sewenang wenang oleh ketua kpu kota probolinggo meminta agar mempercepat penghitungan rekapitulasi suara kecamatan anggaran tanpa memberitahukan secara resmi melalui undangan yang harus selesai pada hari sabtu tanggal agustus padahal tertera dalam undangannya pada tanggal september e). melakukan tindakan yang sistematis terstruktur dan masif dan cenderung memihak kepada pasangan calon tertentu antara lain tidak pernah memberikan salinan keputusan dan dokumen dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilukada kota probolinggo tahun kepada pemohon, melakukan pelanggaran dengan banyaknya variasi variasi penggandaan suara dalam dpt antara lain yang terdapat kelurahan jati kecamatan bayangan terdapat (dua puluh) nama yang berbeda namun mempunyai nik yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal dan bulan dan tahun kelahiran berbeda, sehingga dpt tersebut cacat hukum: bahwa ketiga tuduhan pelanggaran atau alasan keberatan sebagaimana tersebut pada poin pemohon guo, disamping tidak jelas, sangat bersifat asumsi dan sama sekali tidak memiliki kualitas dan atau sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara pemilukada kota probolinggo tahuntigterhadap tuduhan memohon telah melakukan kecurangan dengan membiarkan adanya orang yang tidak memiliki hak suara yang bernama dullah yang telah menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pasangan calon nomor urut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karenamana hasil penyelesaian yang baik tersebut bisaemua pasangan calon tertanggal agustus mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaan pemilukada kota probolinggo sekitar pukul wib ada penggunaan surat undangan formulir atas nama orang lain yaitu atas nama baru nomor dpt oleh orang yang bernama abdullah bukan dullah sebagaimana disebut oleh pemohon) mana surat suara tersebut telah dicoblos dan telah dimasukkan dalam kotak suara, hasil musyawarah kpps, saksi saksi, pps, ppk, bawaslu dan kpu kota maka disepakati: apabila hasil perhitungan akhir pemungutan suara baik gubernur maupun wakil gubernur maupun walikota wakil walikota terdapat selisih (satu) suara maka untuk tps dilakukan pemilihan ulang, akan tetapi apabila selisihnya lebih dari satu) suara, maka hasil pemilihan perhitungannya dapat diterima oleh semua pihak bukti t 8j. dengan telah selesainya masalah tersebut dan terbukti pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat selisih perolehan suara antar pasangan calon lebih dari (satu) suara maka permasalahan tersebut dengan sendirinya selesai,dan oleh karena selama berlangsung pemungutan suara hingga selesai tps desa sukabumi tidak ada masalah lain dan tidak ada pul : alasan keberatan sebagaimana dalil pemohon terkait banyak beredarnyamenurut pemohon orang tersebut memungkinkan melakukan pencoblosan kali tps yang berbeda, dalil yang menyebutkan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dengan tanpa menyebutkan detail peristiwa, tempat kejadian dan data data pendukung atas dalil tersebut adalah merupakan dalil pemohon yang bersifat asumsi belaka, terlebih pemohon tidak menyebut secara rinci hubungan dan atau pengaruhnya antara beredarnya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara ganda tersebut dengan perolehan suara pasangan calon dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya kejadian guo, terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh memohon yaitu atas dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara ppk bayangan pada tanggal agustus padahal sesuai dengan jadwal seharusnya dilaksanakan pada tanggal dan september hal tersebut oleh pemohon dianggap bertentangan dan danterhadap dalil tersebut sebenarnya pemohon telah mengetahui secara jelas alasan mengapa dilakukan percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara karena alasan pertimbangan keamanan, mana ada kejadian yang terjadi pada hari jum'at tanggal agustus sehabis shalat jum'at ada sekelompok massa berdatangan dan menuntut dilakukan pencoblosan ulang, sehingga memohon melakukan langkah langkah antisipatif dengan mengajak semua saksi pasangan calon, dbahwa terkait dengan dalil pemohon atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dengan melakukan pemindahan kotak suara kelurahan bayangan kantor kpu kota oleh memohon sebenarnya bukanlah merupakan pelanggaran, sebab sekalipun benar ada pemindahan kotak suara tersebut, namun hal tersebut dilakukan oleh memohon justru dilatarbelakangi karena alasan pertimbangan situasi dan keadaan yang kurang kondusif saat itu mana ada kekhawatiran amuk massa yang tidak terkendali, dan sebagai penyelenggara pemilukada yang profesional memohon tidak ingin ada permasalahan yang berarti yang dapat mencederai proses pemilukada kota probolinggo, sehingga memohon melakukan langkah antisipatif pengamanan dengan melakukan pemindahan kotak suara tersebut kantor kpu kota probolinggo yang dilakukan dibawah pengawasan dan pengawalan petugas kepolisian, oleh karena kejadian tersebut merupakan kejadian antisipatif pengamanan dan bukan merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan pasangan calon. oleh karenanya dalil permohonan pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum. lagipula, mengenai pemindahan tempat rekapitulasi penghitungan suara kantor kpu kota probolinggo dimaksud dilakukan berdasarkan rapat pleno sebagaimana berita acara nomor 61b ba bertanggal agustus bukti t 9j, bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dengan cara membuat variasi variasi penggandaan suara dengan jelas dan nyata dengan mencontohkan daftar dalam daftar pemilih tetap dpt) kelurahan jati kecamatan bayangan terdapat nama yang berbeda akan tetapi memiliki nik yang sama, tempat lahir sama, alamat sama namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda adalah merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali, sebab setelah cek dalam daftar bukti dpt kelurahan jati kecamatan bayangan tersebut hanya ditemukan nama yang sama, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata kesamaan nama tersebut orangnya berbeda, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum bukti t 10jt 11j, melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula smu smk ma se kota probolinggo bukti t 12j,3j yang berisi: menyelenggarakanyang berisi vide bukti bahwa siap mengawal dan mensukseskan pemilu walikota dan wakil walikota probolinggo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman serta damai, kami siap bertanggung edepan, kami pasangan calon walikota dananggjustru kerja keras memohon patut diapresiasi karena penyelenggaraan pesta demokrasi kota probolinggo telah berjalan dengan sukses hal tersebut terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi warga kota probolinggo yang menggunakan hak pilihnya sebanyak (delapan puluh empat koma nol empat belas persen):ota:penyelenggaraan pemilukada kotaotaotaota..kpu bertanggal agustus pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur tahun tempat pemungutan suara. bukti fotokopi berita acara nomor 61b ba bertanggal agustus bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) kelurahan jati kecamatan bayangan, kota probolinggo. bukti fotokopi undangan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor kpu. kota vi111..probolinggo nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota probolinggo nomor pts kpu.kota v11juncto keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota probolinggo nomordengan nomor urut bahwa peserta pemilukada kota probolinggo berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota probolinggo nomor, saksi adalah ketua pps bayangan, saksi membenarkan keterangan agus suprapto: i2.5j menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon atas nama, hj. mukmin, s.h., si, dan syuhada, pdadanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan pns dan penyelenggaraan pemerintahan kota probolinggo, dengan adanya atribut atribut pasangan calon nomor urut harus pas) pada setiap kegiatan walikotatelah direncanakan secara sistematis, masif dan terstruktur, melaluiadalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. bahwa setiap kegiatan walikota probolinggo dan sehubungan dengansebagaimana dalil pemohon adalah tidak benar, karena faktanya tidak adarusunawa banyuangga kota probolinggo yang pada sambutannya walikota kota probolinggo melakukan intimidasi kepada penghuni rusunawa banyuangga adalah dalil yang tidak benar dan sama sekali tidak ada intimidasi dalam penyerahan beras tersebut. bahwa kegiatan penyerahan sembako beras merupakan program tahunan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintahan kota probolinggo berdasarkan nomenklatur dalam anggaran pendapatan belanja daerah apbd) yang tidak ada keterkaitannya dengan pihak terkait. kalaupun benar dalil pemohon. sehingga menurut pihak terkait, dalil pemohon bersifat asumsi belaka. perlu diketahui perolehan suara tps bayuangga tps bukan dimenangkan oleh pihak terkait suara) tetapi yang menang adalah pemohon suara)gang lengko dan oleh pemohon telah dilaporkan panwaslukada kota probolinggo, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. kalaupun benar telah dilaporkan kepada panwaslukada, perlu disampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut, bahkan pihak terkait baru mengetahui hal tersebut dari permohonan gugatan guo pemohon. begitu pula, seandainya benar telah terjadi pembagian beras tersebut, hal tersebut juga merupakan pelaksanaan program pemerintahan kota probolinggo berdasarkan program tahunan apbd tahun berjalan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pihak terkait. dalil pemohon mengenai pembagian beras gang lengko yang mana gang lengko hanya terdapat tps yaitu tps perlu diketahui selisih suara pasangan pihak terkait dengan pasangan zam zam atau hanya terpaut suara, dan seluruh saksi tps tidak ada yang menyatakan keberatanurut (dua)panwaslukada kota probolinggo, adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum, karena kegiatan tersebut adalah bersifat internal, dengan maksud dan tujuan untuk melatih saksi tps pasangan pihak terkait dalam menghadapi penugasan tempat pemungutan suara dalam pemilihan umumpraktek praktek politik uang, yang telah lama dilakukan oleh walikota probolinggo, yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, daridalil yang tidak benar, asumsi dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak. perlu diketahui penyerahan beras merupakan program yang sudah terjadwal dalam apbd dan mulai dilaksanakan bulan pebruari s.d pebruari (akhir tahun anggaranaturan hukum yang berlaku:walikota probolinggo dalam kegiatannya menghimbau agar warga selalu rukun dan guru:,:kota probolinggo tahun tanggal adalah sebagai berikut: nomor anna aur gemamananameaa semana bahwa permohonan pemohon adalah ota probolinggo berlangsung dan ditetapkan pada hari selasa tanggal,hitungan (tiga) hari kerja adalah hari selasa, september hari rabu, september dan hari kamis tanggal september bahwa permohonan pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kota probolinggo tahun tersebut oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis,gustusasasat anasdaerah dan wakil kepala daerah kota probolinggo tahun tanggal, dengan hasil penghitungan sebagai berikut: beby sa'aliyah ratih dewi dan drs. as'ad anchor, suara sah (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh): hj. mukmin, sh., msi dan syuhada, pd. suara sah: (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam), zulkifli komik, dan maksum subang suara sah: (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas): habib hadi zaenal abidin, pd. dan kusan suara sah: .(dua puluh ribu seratus tiga puluh empat): sehingga dapatlah diketahui peringkat dari masing masing paslon, yaitu: nomor urut suara hj. mukmin, sh., msi dan janmomam zulkifli komik, dan jamamaman beby sa'aliyah ratih dewi jamnsammow habib hadi zaenal abidin, jwwamnwsa tan setelah hasil perhitungan suara, memohon menetapkan pasangan calon nomor urut hj. mukmin, sh., msi dan syuhada, pd. sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih,ota probolinggo yang mempengaruhi perolehan suara:secara bulat tetapi karena tekanan dan perasaan ketakutan yang luar biasa serta adanya praktek praktek politik uang dan atau setidak tidaknya pemilukada yang terselenggara tanggal agustus kota probolinggsertawalikota dan wakil walikota probolinggo telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seluruh wilayah kota probolinggo yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari (lima) kecamatan yaitu kecamatan bayangan, kecamatan anggaran, kecamatan kademangan, kecamatan kelompok dan kecamatan wonoasih, bahwa pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan pemilukada kota probolinggprobolinggoota probolinggo, bahwa calon walikota pasangan calon nomor urut yang merupakan istri dari walikota incumbent, telah memanfaatkan jabatan serta yang dengan terang terangan memanfaatkan suaminya sebagai walikota melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengerahkan pns dan penyelenggara pemerintahan kota probolinggowalikota incumbent yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung. hal ini terbukti dengan adanya atribut atribut pasangan calon nomor urut harus pas) pada setiap kegiatan walikota tersebutharus pas). kegiatan kegiatan ini telah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif melalui surat undangan yang ditanda tangani oleh pejabat pemerintahan lurah) untuk mendukung acara paslon nomor urut tersebut yang sampai pada saat ini masih menjabat sebagai walikota probolinggo. bahkan ketika masa tenangpun walikota incumbent masih mengeluarkan suatu kebijakan bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berupa kegiatan bagi bagi beras banyak tempat yang diarahkan atau dipergunakan untuk mengerahkan dukungan adalah sebagai berikut:(vide bukti beserta segal

dd) ben cornelis melly paupera, s.t.: tempat tanggal lahir arias, oktober pekerjaan swasta, alamat jalan basket sarmi: nama adrian roy jenis, amd.: tempat tanggal lahir berpura, november pekerjaan anggota dprd kabupaten sarmi: alamat jalan peta sarmi: pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sarmikabupaten sarmi,data penduduk dan jumlah pemilih, kampung biner, distrik sarmi timur: bukti fotokopi data penduduk dan jumlah pemilih, kampung maradona, distrik sarmi: bukti fotokopi data penduduk dan jumlah pemilih, kampung beneran, distrik pantai timur, selain itu pemohon mengajukan salmon wamena bahwa saksi adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa pada saat tahapan pelaksanaan pemilukada penetapan dpt yang sudah disetujui ditambah persen adalah sebanyak bahwa setelah divalidasi oleh kpu, kertas suara yang dicetak berkurang sebanyak bahwa ada masyarakat yang protes karena namanya tidak tercantum dalam dpt, bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tempat pemungutan suara, kertas suara kurang atau tidak, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal september dan tanggal september saksi hadir: bahwa rekapitulasi penghitungan suara tanggal september batal dilaksanakan karena kpu masih mengurusi salah satu distrik,rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal september untuk tingkat kabupaten yang membacakan adalah kpu, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, seharusnya kpu melakukan tabulasi penghitungan suara per distrik, karena jika ada masalah dari tiap distrik, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada ppd, bahwa pada tanggal september saat rekapitulasi hasil penghitungan suara saksi hadir terlambat, pada saat itu sedang dibacakan hasil penghitungan suara dari distrik terakhir: bahwa saksi mengajukan keberatan karena tidak diberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahwa saksi saksi dari pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan, bahwa pada saat pemilihan tanggal september saksi melihat ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan dpt, richard tinjau bahwa saksi adalah sekretaris tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa kpu tidak memberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan pada tanggal september bahwa kpu mengatakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara diberikan kepada saksi saksi yang hadir, padahal pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi hadir, bahwa rekapitulasi diberikan kepada saksi pada tanggal oktober menimbang bahwa memohonrhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka dandirugi. memohon tidak menggunakan dpt sebagai daftar pemanggilan pemilih. memohon telah melanggar prosedur dalam melaksanakan rekapitulasi hail penghitungan suara sebagaimana diatur peraturan kpu nomor tahu. memohon tidak melibatkan saksi secara aktif dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suaraatas perlu memohon jawab dan tanggapi sebagai berikutmemohon komisi pemilihan umum kabupaten sarmi) dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupatenjumlah pemilih, jumlah surat suara, surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara sah dan surat suara tidak sah dan perolehan suara masing masing pasangan calon. dengan demikian setiap saksi dari pasangan calon dapat mencocokkan jumlah pemilih dan jumlah surat suara dan dapat mengetahui perolehan suara masing masing pasangan calon. jadi keliru jika pemohon menyatakan memohon telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. justru sebaliknya pemohonlah yang salah prosedur karena tidak mengirimkan saksinya dalam pelaksanaan rekapitulasi, tetapi seolah olah termohonlah yang melakukan kesalahan prosedur. semestinya pemohon sekalipun tidak memperoleh kemenangan harus gentlemen mengirimkan saksinya dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh masing masing pasangan calon yang siap kalah dan siap menang, sebagaimana ditandatangani dan dituangkan dalam deklarasi bersama tanggal septembernggunakan dpt sebagai daftar pemanggilan pemilih adalah keliru dan salah jika pemohon menyatakan memohon tidak menggunakan dpt sebagai dasar pemanggilan dalam pemungutan suara pemilukada kabupaten sarmi. justru dpt inilah yang dijadikan dasar tidak saja untuk pemanggilan, tetapi untuk pencetakan surat suara dan juga sebagaisarmisarmi nomor urut berdasarkan keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dantanggal oktober dan hari minggu, tanggal oktodan permohonan pemohon kabur, i3.rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten sarmi tahun yang dibuat oleh memohon dan tertuang dalam formulir db kwk. kpu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan karena tidak ada catatan catatan mengenai jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt) untuk tingkat distrik, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan dpt, jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt namun tidak mengunakan hak pilih, jumlah pemilih dari tps, jumlah surat suara yang diterima yang diterima oleh ppd, jumlah surat suara cadangan, jumlah surat suara yang tidak terpakai karena rusak, dan jumlah surat suara yang sah maupun yang tidak sahataumemohokarena bukti bukti yang diajukan oleh memohon berupa formulir model kwk.kpu, formulir model da kwk.kpu, dan formulir model db kwk.kpu, bahwa pemohon mendalilkan memohon telah melakukan kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal september yang mengakibatkan suara pemohon menjadi berkurang sebanyak suara. pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti surat tulisan untuk membuktikan dalilnya, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon tidak memberikan bantahan namuseptember formulir model db kwk.kpu), bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati dalil pemohon, dan memeriksa bukti memohon secara saksama, menurut mahkamah dalil pemohon tidak jelas dan kabur, karena pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan perolehan suara pemohon yang hilang tersebut,kesalahan prosedur pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten karena memohon tidak melakukan tabulasi data per distrik yang berguna untuk para saksi dalam mencocokkan data jumlah pemilih dengan surat suarapada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara memohon tidak melakukan tabulasi data per distrikmodel da kwk.kpu) yang diperoleh dari berita acara penghitungan perolehan suara yang dilakukan tingkat tps formulir kwk.kpu). dengan demikian setiap saksi dari pasangan calon dapat mencocokkan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara dan juga dapat mengetahuidan memeriksa bukti bukti,yaitu pada saat pemungutan suara memohon tidak menggunakan dpt sebagai daftar panggilbahwa memohon tidak menggunakan dpt pada saat hari pemilihandalil pemohon bersifat asumsi dan tidak mendasarkan pada fakta lapangan, karena dpt yang digunakan oleh memohon bukan hanya dijadikan dasar untuk pemanggilan pemilih pada saat hari pemilihan, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk mencetak surat suara dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tps, tingkat distrik dan tingkat kpu kabupaten sarmidan bukti serta saksi saksi listas awet, hendrik latumahina, ferdinand tinjau, yulius merge, dan piter marawis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat hari pemilihan, memohon menggunakan daftar pemilih tetapmemohon telah melakukan pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yaitu dengan cara tidak memberikan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada para saksi pasangan calonsaksi tidak diberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, karena fakta yang sebenarnya lapangan adalah pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten sarmi para saksi pasangan calon yang hadir menerima salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, kecuali saksi yang tidak hadir, namun saksi yang tidak hadir tetap diberitahu dan diberikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah acara rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai. jika pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan berita acarapenghitungan suara atau saksi pemohon tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara tersebut kepadaerupa formulir db kwk.kpu, dan formulir db2.kwk.kpu, serta saksi saksi listas awet, hendrik latumahina, ferdinand tinjau, yulius merge, dan marawis yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi yang hadir pada saat acara rekapitulasi penghitungan suara diberikan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara (keterangan selengkapnya termuat dalammemang benar para saksi yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten tidak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun hal tersebut bukanlah, karena berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, para saksi yang tidak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dikarenakan para saksi pasangan calon tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sampai selesai, lagipula dalam formulir db2.kwk.kpu (vide bukti saksi saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan.sarmi tahun yaitu dengan cara mengurangi jumlah daftar pemilih tetap yang semula sebanyak pemilih, namun setelah divalidasi oleh memohon menjadijumlah dpt menjadi berkurang setelah divalidasi oleh memohon (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara), namun pemohodalil pemohon tidak mendasar dan tidak jelas karena pemohon tidak menyebutkan secara rinci dalam hal hal apa saja memohon mengabaikan daftar pemilih tetap. untuk membuktikan dalil bantuannyakabur, karena pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pengurangan jumlah dpt yang dimaksud oleh pemohon, lagipula dalil pemohon tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang cukup. oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan,dasar untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tps tps, ppd ppd dan tingkat kpu kabupaten sarmi. pertanyaannya tps dan distrik mana memohon tidak menggunakan sebagai daftar pemanggilan? dan siapa siapa saja yang dipanggil tidak berdasar pada daftar pemilih tetap. dalil pemohon hanya bersifat asumsi dan tidak mendasarkan pada faktprosedur dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diatur peraturan kpu nomor tahun perlu memohon lurusan terhadap dalil pemohon yang menyatakan dasar hukum untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara bukanlah peraturan kpu nomor tahun tetatihan, sebagai perubahan dari peraturan kpu nomor tahun bahwa rekapitulasi penghitungan suara telah dilaksanakan oleh memohon sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan kpu nomor tahun sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlakusaiful anwardaerah hasil perolehan presenta dan wakil kepala daerah suara,suara sah, suara tidak sah, jumlah pemilih berths kyu kyu, dan isak s.weresemetawar, kom absalom s.runtuboy, sh, msi dan drs sekuel marten v.roda cornelis melly paupera, amd dan adrian roi jenis, amd drs. maribor,m.mt dan ir.albertus sutrisno george welas, dan nikana demo, ammsumam ammsummoncam muammar mmm tan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh ppd ditingkat distrik masing masing,sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik didasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh kpps tingkat tps. dari rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tingkat kabupaten maka diperoleh suara dari masing masing pasangan calon sebagaimana tersebut dinas sedangkasah distrik calon pasangan calon berths. absalom. cornelis masak. george. dan dan m.d dan dan dan isak s.w samuel adrian albertus. nikana r.s |sami t18| | paman eps tor ats pantai timur barat pantai timur o67| bangga ajassemmar (ep ea, pantai barat so8| jumlah perolehan suara sah jumlah suara tidak saho,6. mendasarkan pada uraian tersebut atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan oleh memohon sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. dalil pemohon tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhny bahwa tidak benar jika pemohon menyatakan memohon tidak memberikan salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten sarmi kepada saksi pemohon. bahwa fakta yang sesungguhnya lapangan saksi dari pasangan calon yang hadir pada saat rekap tingkat kpu kabupaten sarmi menerima salinan rekap, kecuali saksi dari pasangan calon yang tidak hadir pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menerimanya, namun setelah selesai dilaksanakan rekap memohon memberitahu dan memberikan salinan hasil rekapitulasi kepada masing masing saksilibatkan saksi secara aktif dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suaraterhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmi yang dituangkandalamkabupaten sarmi tahun kep. kpu sarmi bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelengsecara efektif sejak tanbahwa saksi adalah pengawas dari pihak masing masing pasangan calon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan bertindak untuk kepentingan masing masing pasangan calon. untuk itu semestinya yang harus melibatkan dan mendorong agar saksi aktif dalam proses rekapitulasi adalah masing masing pasangan calon dan bukan memohon. jika yang melibatkan saksi secara aktif dalam rekapitulasi adalah memohon, maka memohon akan dikatakan tidak independen dan memihak sebagaimana yang telah memohon uraikan atas, maka, hal ini menjadi prinsip utama bag. kpu sarmi. juncto keputusan kpu sarmi nomor tahun tertanggal desemarmi dengan nomor urut (tiga)armikep. kpu sarmi ditetapkan pada hari jum'at tanggal september mana pada tanggal oktober adalah hari libur, sehingga batas waktu hari kerja dimulai pada hari senin, oktober bahwa berdasarkan ketentuan dan pmk nomor yangal oktober memohongajukan keberatan terhadap, sebagaimana dalil dalam permohonan keberatan pemohon pada pokok permohonan poin yang pihak terkait kutip berikut inidalam dalil pemohon, apa yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan tidak jelas dan kabur, pemohon mendalilkan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmetapi pemohon tidak menerangkan nomor dari keputusan yang menjadi objek permohonan pemohon. bahwa selanjutnya dalam permohonannya pemohon menjuntokan objek permohonannya dengayang mana keputusan guo yang dimaksudkan oleh pemohon adalah keputusan kpu, tidak masuk dalam sengketa pemilukada yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusidengan demikian objek sengketa yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan keberatan mahkamah konstitusi, menjadi tidak jelas atau bersifat kabur (obscura libellium) permohonan pemohon error object adalah tentangmi tahu. bahwa apabila objek permohonan yang dimaksud oleh pemohon adalah.keberatan tersebut disebabkan karena: seluruh tahapan sebagaimana atur dalam undang undang tentang tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dilakukan sebagaimana yang dituangkan dalam model kwk. kpu, diantaranya: tidak mencatat jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk ppd wilayah kpu kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah pemilih yang menggunakan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk ppd wilayah kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh ppd wilayah kpu kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah pemilih dari tps lain. tidak mencatat jumlah surat suara yang terima oleh ppd (termasuk cadangan) tidak mencatat jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh ppd wilayah kpu kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru color dari seluruh ppd wilayah kpu kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh ppd wilayah kpu kabupaten sarmi. tidak mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh ppd wilayah kpu kabupaten sarmi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. bahwa saksi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan kejadian khusus yang ajukan oleh saksi, terlampir dalam model db2 kwk.kpu. pertanyaan pemohon adalah, komisi pemilihan umum kabupaten sarmi memiliki alasan apa yang mengakibatkan sehingga mengabaikan proses dan perintah undang undang yang begitu penting yang mengakibatkan sehingga sebuah kegiatan negara yang penting tidak diurus secara baik oleh komisi pemilihan umum kabupaten sarmi yang juga adalah sebuah lembaga negara, ini yang disebut pembedahan demokrasi. apakah komisi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii nomor php.d vi dan nomor php.d viii bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah error objecttahapan tahapan rekapitulasi saksi yang tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten sarmi kesalahan prosedur pada saat pleno teknis pelaksanaan pemungutan suara pencetakan surat suara yang bersifat vertikal tentang baliho:oleh karenanya keberatan pemohon tentang administratif tersebut bukanlah termasuk objrosedur saat pleno penghitungan suara, peraturan kpu nomor tahun teknis pelaksanaan rekapitulasirosedur saat pleno penghitungan suara, peraturan kpu nomor tahun teknis pelaksanaan rekapitulasi:pemilihan umum kabupaten sarmi memiliki hak kekebalan yang memungkinkan mereka sejenak perut tidak melakukan hak hak demokrasi rakyat yang termuat dalam undang undang pemilukada. bahwa pemohon setelah mencermati kinerja komisi pemilihan umum kabupaten sarmi yang tidak profesional dalam menjalankan aturan mengakibatkan pemohon mengalami kerugian suara sebanyak suara sebagaimana bawah ini: perhitungan hasil suara versi kpud sarmi ino| nama trik sumber data cnn: sin besa ms| a06| o2e| sarmi selatan (sarmitmmun weupsarmi timur barat per sept |pantaitimur 36s| 3ss| gzi| sa| bon @is| so3| jbonggotimur teratas pantai barat power hulu es| irotasumo: |asia l2go2 javana peringkat: prosentase 3age| perhitungan hasil suara versi kpud sarmi (revisi) nomor urut calon ana noms| a0e| o2e| s5| sarmi timur kpud sarmi timur barat per30 sept2011 pantai timur 8onc |sonccotimu s92| teratas 5a| 2s| es| pantai barat power hulu es| s0o| 31ae| ri| tone saat: peringkat prosentase (s6) dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten sarmi tanggal september terdapat salah jumlah rekapitulasi suara. terjadi penambahan maupun pengurangan suara dari masing masing kandidat. total surat suara yang sah menurut rekapitulasi suara adalah suara, sedangkan yang direkam oleh kpu kabupaten sarmi adalah suara (berarti suara yang hilang suara). yang ada adalah keberatan tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, money politicpada tanggal septemberpemohon tanggapan pihak jawaban pihak terkait terkait dalil tentang pelanggaran poin tahapan pemilukada dalil tentang tahapan adalah tidak benar, bukan oin rekapitulasi tingkat| dan mohon akta| kewenangan kabupaten tidak dilakukan bukti agar pemohon memohon dan sebagaimana yang membuktikan hingga saat ini dituangkan dalam model| tentang masalah memohon belum kwk kpu tersebut. pernah menerima surat pelimpahan sama sekali tidak untuk diambil ada kaitannya tindakan atau dengan sengketa sanksi dari pemilukada yang panwaslukada diperiksa oleh tentang hal mahkamah dimaksud, konstitusi. sebagaimana diatur dalam undang undang tahun dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, dan undang undang tahun undang undang tahun juncto ketentuan dan tahun tahun dalil saksi tidak diberikan untuk adalah tidak benar, bukan poin menyampaikan keberatan | dan mohon akta| kewenangan kejadian khusus yang| bukti agar pemohon memohon karena diajukan oleh saksi membuktikan hingga saat ini tentang masalah pihak memohon tersebut. belum pernah terhadap dalil dari menerima surat pemohon tentang pelimpahan untuk ketidakhadiran saksi diambil tindakan dalam pleno kpu| atau sanksi dari pada tanggal panwaslukada september tentang hal karena saksi pihak dimaksud, pada saat itu sibuk sebagaimana dengan aksi demo diatur dalam yang dimotori oleh| undang pemohon sendiri undang tahun dalam rangka membatalkan pleno yang dugaan kejadian diselenggarakan dimaksud lebih oleh kpud yang| pada perkara pada dasarnya pidana, tujuan aksi demo| dan tersebut adalah undang undang bahwa pemohon tahun tidak menginginkan undang undang wakil kandidat tahun nomor sebagai| juncto pemenang yang dan merupakan orang| dari suku jawa tahunkpu sarmi tidak dalil tersebut hanya tidak termasuk poin profesional dalam merupakan asumsi sengketa php menjalankan aturan sebagaimana mengakibatkan pemohon sepihak dari dimaksud (vide mengalami kerugian suara angka sebanyak suara pemohon dan huruf peraturan adalah tidak benar, mahkamah dan mohon akta| konstitusi nomor tahun bukti agar pemohon juncto membuktikan undang undang nomor tahun tentang masalah tentang tersebutelah dalil tersebut hanya bukan melakukan kesalahan kewenangan poin prosedur pada saat pleno merupakan asumsi tersohor dan penghitungan suara sepihak dari tidak termasuk tingkat kabupaten pemohon sengketa php sebagaimana dimaksud (vide adalah tidak benar, angka dan mohon 'akta| dan bukti agar pemohon huruf membuktikan peraturan tentang masalah mahkamah tersebubukan dan mohon akta| kewenangan poin menggunakan dpt bukti agar pemohon memohon, dan sebagai daftar panggil membuktikan tidak termasuk tentang masalah sengketa php tersebut sebagaimana dimaksud (vide bahwa dalil dari| angka pemohon tersebut dan adalah tidak benar huruf karena tidak ada| peraturan laporan terhadap hal mahkamah tersebut yang masuk konstitusi nomor kepada tahun panwaslukada juncto kabupaten sarmi undang undang terhadap hal| nomor tahun tersebut tentang bahwa kalaupun mahkamah ada kejadian konstitusi), karena tersebut tentunya hingga saat ini terjadi penolakan memohon belum secara keras dari| pernah menerima saksi saksi surat pelimpahan pasangan calon, untuk diambil yang mana situ tindakan atau pula terdapat saksi sanksi dari dari pemohon panwaslukada sama sekali tidak tentang hal ada kaitannya dimaksud, dengan sengketa sebagaimana pemilukada yang| diatur dalam diperiksa oleh undang mahkamah undang tahun konstitusiundang undang tahun undang undang tahun juncto dan tahun serta dan pkpu nomor tahun dalil memohon telah melanggar adalah tidak benar, bukan kewenangan poin prosedur rekapitulasi dan mohon akta memohon, dan pemilihan suara bukti agar pemohon tidak termasuk membuktikan sengketa php sebagaimana tentang masalah dimaksud (vide angka tersebut dan huruf peraturantidak termasuk poin memberikan seluruh berita dah. aamohae meta ana acara dan sertifikat membuktikan dimaksud (vide tentang masalah angka rekapitulasi hasil tersebut dan penghitungan perolehan huruf peraturan suaralil waktu pelaksanaan dalil tersebut tidak tidak termasuk benar, faktanya sengketa php poin rekapitulasi hasil pleno pada tingkat sebagaimana penghitungan perolehan kpps, tingkat ppd| dimaksud (vide berjalan dengan angka suara memohon tidak baik aman dan| dan melibatkan saksi untuk sesuai prosedur, huruf terlibat secara aktif dalam bea pud pada peraturan proses rekapitulasi konstitusi nomor ketidakhadiran saksi tahun dalam pleno kpu| juncto pada tanggal undang undang september nomor tahun karena saksi pihak tentang pada saat itu sibuk mahkamah dengan aksi demo| konstitusi), karena yang dimotori oleh hingga saat ini pemohon sendiri memohon belum dalam rangka pernah menerima membatalkan pleno surat pelimpahan yang untuk diambil diselenggarakan tindakan atau oleh kpud yang| sanksi dari pada dasarnya panwaslukada tujuan aksi demo| tentang hal tersebut adalah dimaksud, bahwa pemohon sebagaimana tidak menginginkan diatur dalam wakil kandidat undang nomor sebagai| undang tahun pemenang yang merupakan orang dari suku jawamemohon telah adalah tidak benar, hingga saat ini poin mengabaikan daftar dan: mohon akta memohon belum bukti agar pemohon pernah menerima pemilih tetap dpt) membuktikan surat pelimpahan tentang masalah untuk diambil sebagai subjek dan materi tersebut tindakan atau penyelenggaraan pemilihan bahwa dalil dari| sanksi dari pemohon tersebut panwaslukada kepala daerah adalah tidak benar| tentang hal karena tidak ada| dimaksud,ambahan suara dari total sebenarnya pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut hasil suara tetap. dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten sarmi dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi suara tidak benar. bahwa memohon telah melakukan kesalahan prosedur pada saat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten. kesalahan dimaksud adalah, komisi pemilihan umum kabupaten sarmi tidak melakukan tabulasi data per distrik kecamatan. agar setiap saksi dapat melakukan pencocokan data terhadap jumlah masyarakat pemilih surat suara. apabila mereka keberatan dengan data yang ada mereka bisa mengajukan protes guna perbaikan seperlunya. justru yang dilakukan oleh kpu kabupaten sarmi adalah turun langsung mengambil alih kegiatan ppd dengan melakukan rekapitulasi ini adalah sebuah kekeliruan yang buat oleh kpu karena itu bukan kewenangan kpu kabupaten sarmi. bahwa memohon tidak menggunakan dpt sebagai daftar panggil peserta pemungutan suara agar mereka mengetahui bahwa mereka adalah peserta pemilih. malah kpu mengabaikan dpt yang merupakan materi utama penyelenggaraan pemilukada, lalu siapa yang menjadi subjek dalam pelaksanaan pemilukada. laporan terhadap hal sebagaimana tersebut yang masuk diatur dalam kepada undang panwaslukada undang tahun kabupaten sarmi terhadap hal tersebut bahwa kalaupun ada kejadian tersebut tentunya terjadi penolakan secara keras dari saksi saksi pasangan calon, yang mana situ pula terdapat saksi dari pemohodalil tentang pencetakan surat bahwa terhadap bahwa tentunya pencetakan surat| apabila ada poin suara yang bersifat vertikal suara tersebut! keberatan maka sudah dilakukan proses sosialisasi, dan pemungutan ditempelkan tiap suara tidak dapat tps, dan sejak saat| berlangsung. sosialisasi tersebut dari masing masing pasangan calon sudah setuju, dan tidak melakukan complaisada ada kaitannya poin kabupaten sarmi nomor| dengan sengketa mahkamah konstitusi bahwa terhadap fakta fakta dan kejadian tersebut n dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, dan undang undang tahun undang undangundang undangsarmixx) urutan pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sebesar suara atau y9) urutan iii pasangan calon nomor urut.xx) urutan nomor urutyaitujunctooktoberalasan apa tidak menggunakan dpt sementara dibeberapa tps sudah ada dpt yang dikirim untuk digunakan malah oleh petugas kpps tidak menggunakan. konspirasi apa yang pakai oleh petugas kpps yang adalah bagian dari lembaga kpu tingkat kabupaten tidak menggunakan dpt tersebut. bahwa memohon telah melanggar prosedur rekapitulasi pemilihan suara sebagaimana diatur peraturan kpukabupaten, memohon telah mengabaikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tidak memberikan seluruhabupaten pada tanggal september kepada para saksi dari masing masing calon agar mereka mengetahuinya. walaupun setelah pleno rekapitulasi tersebut dari pasangan calon nomor urut ketua tim kampanye minta agar berita acara harus diserahkan kepada saksi namun kpu tidak menggubris hal itu. alasan apa yang mengakibatkan berita acara tidak diberikan kepada saksi padahal perintahnya sudah jelas dalam model db kwk.kpu.memohon tidak melibatkan saksi untuk terlibat secara aktif dalam proses rekapitulasi tersebut. keterlibatan dimaksud adalah tingkat kpps saksi harus diberikan ruang untuk mengajukan keberatan setuju atau tidak. hal yang sama juga tingkat ppd saksi tidak dilibatkan sampai pada tingkat kpu. bahwa memohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah mengabaikan daftar pemilih tetap dpt) sebagasubjek dan materi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mana dari jumlah pemilih pemilih yang menggunakan hak demokrasi adalah orang sementara orang tidak menggunakan hak dekorasinya. pertanyaannya adalah ada apa dibalik validasi data pemilih seperti itu, sebab bagai masyarakat papua khususnya sarmi jumlah adalah tingkat partisipasi rakyat yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena cara cara kerja yang tidak profesional atau untuk kepentingan yang disebut sebagai permainan tingkat tinggi. mengingat pada saat dpt tidak digunakan maka bisa terjadi praktek penggunaan undangan dan ktp untuk mengikuti pemilukada tanpa melalui dpt dan itu bisa menciptakan mobilisasi massa. bahwa pemohon sangat keberatan dengan pencetakan surat suara yang bersifat vertikal karena dari sisi ketentuan jumlah lebih dari lima pasangan calon maka dibuat vertikal. dengan demikian lima pasangan calon bupati dan wakil bupati sarmi seharusnya pencetakan surat suara harus buat horisontal. sehingga kesalahan yang buat oleh komisi pemilihan umum kabupaten sarmi adalah kesalahan sistematik yang menyalahi perintah undang undang. bahwa pemohon menghendaki agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kpu kabupaten sarmi nomor tanggal desember karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan dalam calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilukada kabupaten sarmi sebenarnya didukung oleh partai mana dengan perolehan kursi berapa persen. bahwa pemohon menghendaki agar panas kabupaten sarmi harus bekerja secara jujur sebagai pengawas pemilu, hal ini dipertegas mengingat dalam kenyataan adanya pembiaran terhadap aturan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut misalnya baliho pasangan calon nomor urut depan sekretariat pasangan calon nomor urut sebelah jalan yang mengarah tps tps pasar maradona biarkan berdiri tanpa dibongkar padahal sudah memasuki masa tenang kampanye. bahwa pemohon mengharapkan agar dalam kampanye calon tidak boleh memperlihatkan cara cara yang tidak terpuji seperti yang dilakukan olehpasangan calon nomor urut dengan melakukan janji janji politik berupa kesepakatan tertulis dengan masyarakat sarmi. dengan demikian surat keputusan memohon invasi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmi,idak dapat dipertahankan melainkan dibatalkan:menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan pemohon: membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmisurat keputusan kpu kabupaten sarmi nomor tahun tanggal september surat keputusan kpu kabupaten sarmi nomor tahun tanggal oktober dan keputusan kpu kabupaten sarmimemerintahkan kpud kabupaten sarmi melaksanakan pemilukada ulang kabupaten sarmizulkifli chalk, pekerjaan wiraswasta alamat jalan suryo kelurahan tisnonegaran, kecamatan anggaran, kota probolinggo, jawa timur nama drs, maksum subang, sh. mpd. pekerjaan pensiunan pns alamat jalan strip manggis nomor kelurahan rebung wetan, kecamatan kelompok, kota probolinggo,ahmi achmad, s.h. hum ahmad michigan, s.h. ahmad yulianto, s.h., m.h., imam asmara hakim, s.h, rita suherman, s.h, abi sambas, s.h., ratio privasi, s.h., fusion nurzaman, s.h., zaenal candi, s.h., islah farichah, s.h, erwin firmansyah, sh., agus prison, s.h., aid syahrini, s.h., farid ghazali, s.h. dan thestar yudha prawira, s.h., para advokat yang tergabung dalam tim advokat zulkifli chalk maksum subang , beralamat jalan thamrin residence rteselaku pengacara negara dan berdasar surat kuasa substitusi nomor sk gph. dari kepala kejaksaan negeri probolinggo kepada wartajiono hadi, s.h., dan agus ari wibowo, s.h., para jaksa pengacara negara, beralamat jalan strip nomor kota probolinggo, jawa timur, serta berdasar surat kuasa nomor kpu kota tanggal september memberi kuasa kepada bikin emas, s.h, m.h., syarif hiduplah, s.hmukmin, s.h,, jawa timur nama syuhada,, jawa timur namakan walikota h.m. bukhari, sh,. msisebagai berikut: adanya politik uang dan politik sembako berupa pembagian, masjid cassidix, kopian barat, ketapang, lereng kulon, pakis taji, sumber taman, karena lor, kebon sari, sumber wetan, pohsangit kidul, tribun kidul, kebonsari kulon, wonoasih, lereng wetan, sukoharjo, kebonsari wetan, mangunharjo, wiroborang, curah printing, lereng kidul, kedung asem, tribun lor, sukabumi, tisnonegaran dengan cara membagikan sendiri secara langsung dan masif sembako tersebut yang bertujuan untuk memenangkan istrinya yang menjadi calon walikota nomor urut yang mana hal demikian secara tegas dilarang oleh ketentuan undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa politik uang dan politik sembako dilakukan semakin intensif pada saat mendekati hari pemungutan suara, mana bukhari selaku walikota probolinggo yang tidak lain adalah suami dari calon walikota hj. mukmin, sh., dengan cara membagik. dengan meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut harus pas ) atau memenangkan pasangan calon nomor urut bantuyang dibagikandan(pu) kota probolinggo nomor pts kpu. kota nvi1 tentang penetapan nama dan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota kota probolinggo tahun tanggal juladanya pelanggaran pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh memohon, pasangan calon nomor urut serta aparat pemerintahan kota probolinggo yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pemohon, antara lain,penyakit kanker: untuk dalil tersebut pemohon tidak mengajukan bukti maupun saksi: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah yang pada pokoknya bahwa berpedoman pada ketentuan pemdanota kesepahamancalon walikota probolinggo: untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda dan tanpa mengajukan saksi, pihak terkait juga membantah dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwtersebut: untuk membuktikan bantuannya pihak terkait hanya mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt. atas permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati fakta dan bukti yang terungkap persidangan, menurut mahkamah, tidak ada bukti dan fakta yang membuktikan adanya konspirasi dari memohon terhadap hasil tes kesehatan hj. mukmin sebagai calon walikota kota probolinggo dalam pemilukada kota probolinggo tahun berdasarkan bukti bukti dan bukti dan bukti pt. mukmin dinyatakan layak dan sehat sehingga memenuhi syarat untuk menjadi peserta calon walikota dalam pemilukada kota probolinggo tahun menurut mahkamah, memohon telah melakukan verifikasi syarat menjadi peserta pemilukada kota probolinggo, khususnya syarat kesehatan hj. mukmin sebagai pasangan walikota probolinggo dengan cara yang benar dan sah, sehinggapemohon mendalilkan bahwa, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda dan tanpa mengajukan saksi, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah yang pada pokoknya mengemukakanseandainyapun terjadi pelanggaran berupa pencopotan atas perolehan suara pemohon pada formulir c1, sudah barang tentu saksi pemohon akan mengajukan keberatan,, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa angka perolehan suara pemohon dalam formulir pada seluruh tps kecamatan bayangan dicoret coret sehingga menjadi berkurang sebanyak suara. seandainya pun pemohon dapat membuktikan tentang adanya pencopotan tersebut, namun hal tersebut tetapcopotan sebanyak suara tersebut. apalagi pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pencopotan sebanyak suara pada formulir kecamatan bayangan tersebut diberikan kepada pihak terkait. oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang pemohon mendalilkan bahwa memohon selaku penyelenggara pemilu telah bertindak tidak profesional, antara lain,, adanya perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara pps kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, danpemilihan walikota dan wakil walikota kota probolinggo dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur terdapat selisih lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan walikota dan wakil walikota dibandingkan dengan yang menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernuruntuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan tanpakarenakelebihan surat suara sebanyak suara telah dimusnahkan oleh memohon. tidak ada peristiwa perusakan segel kotak suara. yang benar adalah, saat menjelang pemungutan suara sangat mempengaruhi proses pemilukada kota probolinggo yang mengharuskan dilaksanakan secara judul tanpa keberpihakan walikota beserta jajarannya: bahwa telah terjadis kelurahan bayangan kecamatan bayangan pada tanggal agustus sehingga secara yuridis validitas suara sangat diragukan, dan kejadian adanya pembukaan kertas suara dan pergerakannya alat alat pencoblosan berupa paku, bantalan., formulir yang mengakibatkan amarah masyarakat kota probolinggo pada tanggal agustus dan terjadi demo besar besaran dari masyarakat kota probolinggo karena tidak mempercayai netralitas memohon beserta jajarannya, demo ini berakhir dengan pembakaran dan atau pengrusakan mobil memohon, sehingga suasana kota probolinggo sangat mencekam pada saat itu, bahwa samping ketidak netral memohon dalam melaksanakan pemilukada yang menyebabkan demo yang berakhir dengan adanya pembakaran dan pengrusakan kecamatan bayangan, telah ternyata pula dipicu adanya terjadi selisih suara yang sangat signifikan kecamatan bayangan antara jumlah suara yang diperoleh pemohon dengan perolehan jumlah suara pasangan calon nomor urut mana jumlah selisih suara tersebut jauh berbeda dengan kecamatan lainnya. adanyak membuktikan memohon berserta jajarannya tidak profesional, berpihak dan mengkilat validitas suara diragukan serta mempengaruhi perolehan suara pemohon khususnya kecamatan bayangan, karena khusus kecamatan bayangan atau tempat terjadinya amarah masyarakat dengan melakukan pembakaran dan pengrusakan akibat pergerakannya formulir dan terbukanya segel kotak suara: fakta tersebut mengindikasikan memohon dari sejak semula tidak netral yang menguntungkan pasangan istri incumbent dan merugikan pemohon: perbedaan suara pasangan calon nomor urut sebagai calon terpilih dengan suara pasangan calon nomor urut pemohon) sebagai berikut:hal ini sebagaimana berita acara memohon nomor 61b ba bertanggal agustustps maupun tps kelurahan bayangan, keseluruhan pasangan calon menempatkan saksinya dan tidak satupun diantara saksi yangbahwa memang: tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa memohoseandainya pun benar dalil pemohon tersebut, tetap tidak dapat membuktikan bahwa adanya kelebihan kertas suara, perusakan segel kotak suara dan pembukaan kotak suara pps kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, mempengaruhi perolehan suara setiap pasangan calon. adapun mengenai adanya selisih jumlah pengguna hak pilih antara pemilukada gubernur dan wakil gubernur jawa timur dan pemilukada walikota dan wakil walikota sebanyak menurut mahkamah samping tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup, jumlah tersebut juga tidakguo tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang pemohon mendalilkan bahwa pada penetapan pasangan calon sebagaimana surat keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kota vii tanggal juli pihak terkait, sebagaimana surat keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kota tanggal september ditetapkan dengan nama hj. mukmin, sh. si. demikian pula pada kertas surat suara tercetak dengan nama hj. mukmin, sh. si, sehingga secara yuridis ada dua nama yang berbeda. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan tetapi tidak11 tanggal julvi1an surat keputusan memohon nomor pts kpu. kota vi1untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan dan tanpa mengajukan saksi: atas permasalahan hukum tersebut, setelah mahkamah mencermati bukti bukti surat tulisan, menurut mahkamah, sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan, bahwa hj. mukmin bukhari dan hj. mukmin adalah orang yang sama. adanya ketidaksamaan nama tersebut tidak dilakukan dengan sengaja oleh memohon untuk memenangkan pihak terkait. lagipula memohon juga telah melakukan perbaikan dengan mengganti nama hj. mukmin bukhari dengan hj. mukmin dalam surat keputusan tentang penetapan pasangan calon, surat keputusan tentang penetapan nomor urut pasangan calon dan dalam surat suara, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang pemohon mendalilkan adanya pembagian uang dan sembilan bahan pokok (sembako) berupa beras dan sirup yang bergambar pasangam.erta para saksi yakni louis haryana, muhammad tunggal, abdurrahman, muslihat, eko buono, adi cahyono, abdul last, romana halaqah, achmad dahlan, rifai, soni dewantara, tukar, dan tri hasanuddin putrkegiatan pembagian beras tersebut merupakan program pemerintah kota probolinggo yang sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak benar program pembagian beras ini bertujuan untuk menguntungk. pt dan pt serta para saksi yakni syarif hid, philips sudiro, supardi, ananingsih, abd. rahman, ali usman, seno, akbar budiman, hasim irawan, dan aries santosadanya pembagian uang dan sembako berupa beras dan sirup yang bertersebut memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. apalagi sesuai fakta, hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada panas sebagai lembaga yang berwenang untuk menanganinya. selain ituengaruhi perolehan suara:fadzlun budi tabel nom nama pasangan jul urut calon karena won maya ketiga kedap ngan sih ngan ran hj. mukmin sh,.m. dan h.m.sha dak, pd. h.zulkifli chalk, dan drs. h.mak sum subang, .m.m pd. bahwa adanya dugaan validitas jumlah suara yang meragukan telah ternyata pula terjadi selisih jumlah suara disetiap tps dari seluruh kecamatan yaitu sebagaimana dalam tabel berikut: tabel jumlah pemilih 2clean mia jumlah salinan yang dar julia seluruh dp1 dpt tidak sua| suara c1) mengguna kpu suara sah yang akan hak sah tid tidak minggu pilih lain iga sah akan sah hak pilih adegan gan kelompok adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara, yaitu jumlah surat suara yang mencoblos melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. adanya mutasi perpindahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah signifikan tanpa melalui proses administrasi yang benar, sehingga terjadi ketidakjelasan antara data jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dengan demikian adanya selisih suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. lebih lanjut terjadinya selisih suara setiap tps seluruh kecamatan sebagaimana tabel terlampir (lampiran s.d bahwa terjadinya permasalahan tersebut atas, maka berdasarkan hurufaka sudah selayaknya untuk dilakukan pemungutan suara ulang. bahwa ketidakprofesionalan dan kecerobohan memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kota probolinggo juga nyata nyata terlihat dalam penggunaan dan atau pencantuman nama calon kepala daerah nomor sebagai berikut:, si , si sedangkan pada kertas surat suara tercetak dengan nama hj. mukmin, sh, si , sehingga secara yuridis ada nama yang berbeda, yakni hj. mukmin bukhari, sh. msi yang terdaftar dan memenuhi syarat dan satunya hj. mukmin yang ada dalam kertas suara, bahwa seharusnya nama pasangan calon dalam surat suara dan sertifikat rekapitulasi maupun surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih harus sesuai dengan identitas nama yang terdaftar dan ditetapkan pada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, karena setiap warga negara yang mendaftar sebagai calon haruslah dibuktikan dengan identitas yang benar baik sesuai ktp maupun ijazah, sehingga secara yuridis proses pemilukada yang dilaksanakan oleh memohon cacat yuridis sejak awal yang berakibat semua yang dihasilkan dari proses yang cacat yuridis haruslah dinyatakan batal demi hukumkota probolinggo tahun bahwa kecurangan dan upaya upaya yang nyata nyata dilakukan baik oleh memohon dan jajarannya maupun oleh walikota yang tidak lain adalah suami dari calon walikota nomor urut sehingga proses pemilukada kota probolinggoota probolinggo atau setidak tidaknya tps tps yang ada kecamatan bayangan dan kecamatan kademangamenyatakan batal dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan memohomenyatakan hj. mukmin, sh., tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi hj. mukmin bukhari, sh. msi sebagai calon walikota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota probolinggo tahun memerintahkan memohon melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kota probolinggo tanpa melibatkan hj. mukmin bukhari sh., msi selaku calon kepala daerah kota probolinggo: atau: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kota probolinggo atau setidak tidaknya tiap tiap tps pada kecamatan bayangan dan kecamatan kademangan, dalam waktu selambat lambatnyapu kota probolinggo nomor pts kpu. kota vi1 bukti fotokopi keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kota vi1 bukti fotokopi formulir model kwk.kpu keputusan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor pts kpu. kota bukti video rekaman pernyataan ketua bawaslu kota probolinggo bukti video rekaman pps kelurahan kedung kaleng bukti video rekaman pps kelurahan kebunsari kulon bukti video rekaman pps kelurahan bayangan bukti bukti dicabut bukti fotokopijati kecamatan bayanganmangunharjo kecamatan bayangabumi kecamatan bayanganiroborang kecamatan baybayangan kecamatan bayangananggaranisnonegaran kecamatan anggarwetan kecamatan anggaroharjo wetan kecamatan anggarcurah printing wetan kecamatan anggaranohsangit kidul kecamatan kademangtapang kecamatan kademangandemangan kecamatan kademangankidul kecamatan kademanganlor kecamatan kademilang kecamatan kademangwetan kecamatan kelompoklompokwetanrena lorulon kecamatan kelompoklor kecamatan kelompokasem kecamatan wonoasih tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps bukti fotokopi formulir model c kwk kpu berita acmartin hamonangan, s.h, m.h., anthony l.j. rata, s.h., ms. budi santoso, s.h., dan sakit nurrohman, s.h., paratanggal septemakis taji kecamatan wonoasihidul kecamatan wonoasih tps tps tps tps tps tps ,taman kecamatan wonoasih tps tps tps tps tps tps ,kaleng kecamatan wonoasihonoasih kecamatan wonoasih tps tps tps tps tps dan tps bukti fotokopi surat pernyataan anggota masyarakat yang menerima beras sebanyak 5kg untuk memilih pasangan calon nomor urut hj. mukmin, sh.msi) kelurahan pakis taji kecamatan won asihkelurahan sukoharjo kecamatan anggarpilang kecamatan kademsukabumi kecamatan bayangantribun kidulsukoharjo kecamatan panger,ketapangkelompok kecamatan kelompokpakistani kecamatan wonoasihpohsangit kidul kecamatan kademangan bukti fotokopi sertifikat tanda bukti kepemilikan bedak dengan logo pemerintah kota probolinggo dan aliansi pedagang ikan kota probolinggo bukti (dua) amplop yang bergambar walikota probolinggo hm. bukhari, sh.msi) yang juga suami dari hj. mukmin, sh.ms pasangan calon nomor urut yang masing masing berisi uang (tujuh puluh lima ribu rupiah) bukti fotokopbd last yang bertempat tinggal kelurahan rebung lor kecamatan kelompok yang diperoleh dari bantuan pemerintah melalui kelurahan rebung lor kota probolinggo. penyerahannya oleh petugas kelurahan. bukti fotokopi foto aliran, beralamat kelurahan pakistani kecamatan wonoasih yang menerima sembako berupa beras sebanyak dan satu botol sirup dari pihak harus pas pasangan calon walikota dan wakil walikota probolinggo nomor urut melalui adik kandung mukmin bukhari, sh., calon walikota probolinggo nomor urut foto abd rahman, beralamat kelurahan pohsangit kidul kecamatan kademangan yang menerima sembako berupa beras sebanyak yang dalamnya terdapat stiker harus pas pasangan calon walikota dan wakil walikota probolinggo nomor urut bukti fotokopi foto beras dengan bungkus berlogo pemerintah kota probolinggo dan sirup dengan gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut milik tri hasanuddin putra beralamat kelurahan rebung wetan kecamatan kelompok yang diterima melalui bantuan pemerintah daerah walikota probolinggo fotokopi foto dua karung beras masing masing bertuliskan keluarga besar hm. bukhari, sh., msi dan gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut milik muhammad tunggal beralamat kelurahan tribun kidul kecamatan kademangan yang terima melalui pembagian bantuan dari bapak walikota probolinggo. bukti fotokopi foto beras milik moh sihabuddin beralamat kelurahan bayangan kecamatan bayangan diterima dari pihak harus pas sebanyak fotokopi foto kaset harus pas calon walikota dan wakil walikota probolinggo nomor urut milik rom hana halaqah beralamat kelurahan bayangan kecamatan bayangan yang diterima dari salah satu calon yaitu harus pas bukti foto beras dengan bungkus bernomor milik achmad dahlan beralamat kelurahan sukabumi kecamatan bayangan yang diterima dari bapak walikota probolinggo fotokopi foto kaset harus pas calon walikota dan wakil walikota probolinggo nomor urut milik hayati beralamat kelurahan bayangan kecamatan bayangan diperoleh dari bantuan sosial pemerintah daerah probolinggo melalui bapak walikota probolinggo. buktrko riyadi yang bertempat tinggal kelurahan sukoharjo kecamatan anggaran yang diberikan oleh bapak walikota melalui kelurahan sukoharjo.li yang bertempat tinggal kelurahan rebung lor kecamatan kelompok yang diperoleh dari bantuan sosial pemerintah daerah melalui kelurahan rebung lor. selain itu, untuk membuktikan dalilnya pemohonlouis harian saksi beralamat jalan ahmad dahlan, gang nomor kelurahan kebonsari wetan, kecamatan anggaran, kota probolinggo: saksi adalah anggota tim sukses, anggota advokasi tim pemenangan pasangan zam zam, saksi menerangkan mengenai kotak suara empat kelurahan yaitu kelurahan kebonsari kulon, kelurahan bayangan, kelurahan sukoharjo, dan kelurahan kedunggaleng: dari empat kelurahan ini, kotak suara tidak tersegel atau ada juga yang ditemukan segel rusak. kemudian, yang lebih parah lagi yaitu ada kelurahan bayangan, kota probolinggo, dalam ruang itu ada kunci gembok dari seluruh tps. kunci gembok, stempel, kemudian bantalan colokan, kemudian jarum colokan, itu semua berada luar kotak suara: saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada ketua bawaslu kota probolinggo: tindakan panas pada malam saat itu yaitu ketua panas, dalam hal ini pak putus, langsung turun tkp untuk melihat semua kejadian dari hasil temuan yang dilaporkan: tanggal agustus ada kerusuhan yang hebat yang terjadi kota probolinggo, laporan dari warga mengenai kegiatan dinas walikota probolinggo yang memanfaatkan kegiatan dinas itu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam hal ini istri dari walikota: muhammad tunggal saksi beralamat tribun kidul kelurahan tribun kidul, kecamatan kademangan, saksi sebagai ketua pembagian dana dop pada bulan puasa oleh pak lurah itu kelurahan diberi uang rp750. dop nya, sarung dan kaus bergambar mukmin, harus pas), seluruh se kota probolinggo mendapat uang, sarung dan kaos yang sama, tanggal agustus saksi mendapat bantuan beras dan sirup dari walikota kandungnya bertuliskan keluarga besar bukhari, yang datang dari kelurahan, kecamatan, satpol pp, walikota menganjurkan harus milih pas : abdurrahman saksi beralamat jalan kali melati, kelurahan pohsangit kidul, kecamatan kademangan, kota probolinggo: muslihat saksi beralamat jalan sunan ampel, kelurahan lereng lor, kecamatan kelompok: sebagai pemiliholeh ibu mukmin sendiri rumah dengan pesan jangan lupa color nomor urut eko buono saksi beralamat jalan srikandi, gang gumo nomor kelurahan wiroborang, sebagai pemilih: bulan agustus saksi mendapat beras kira kira kg, berlogokan pemerintah kota probolinggo, anak saksi juga mendapat beras dari sekolahnya, oleh ibu mukmin sendiri kelurahan dengan pesan jangan lupa color nomor urut isteri saksi juga mendapat uang sebesar rp. rupiah dari bukhari, walikota, rumah heri warga adi cahyono saksi beralamat jalan sunan pinang, kelurahan rebung wetan kecamatan kelompok, tanggal agustus,rumah ketua oleh lurah rebung wetan dengan pesan jangan lupa color nomor urut abdul last saksi beralamat kelurahan rebung lor kecamatan kelompok, saksi adalah ketua tanggal agustus saksi diberi sarung dan kaos bergambar pasangan calon nomor urut oleh pak lurah dengan pesan jangan lupa harus dukung pas : romana halaqah saksi beralamat jalan ikan banyak, rw kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, tanggal agustus pukul pagi saksi mendapat undangan dari tim sukses pasangan calon nomor urut kembali) untuk mendapatkan paket sembako dan sertifikat bedak (tempat jualan ikan) posko harus pas: yang hadir sekitar orang, mendapatkan beras kg, kaset vcd dan sertifikat bedak yang ditandatangani oleh kembali ketua asosiasi pedagang ikan sekaligus tim sukses pasangan calon nomor urut dengan pesan agar mencoblos nomor urut kalo ibu mukmin menang, masyarakat akan mendapat sertifikat bedak yang asli: tidak semua yang datang mendapat sertifikat, yang punya kartu merah dapat sembako dan sertifikat, yang punya kartu hijau hanya dapat sertifikat, achmad dahlan saksi beralamat jalan wijaya kusuma nomor kelurahan sukabumi, kecamatan bayangan, tanggal agustus saksi mendapat beras dengan bungkus bergambar pasangan calon nomor urut diantar rumah dengan becak, dari orang yang tidak dikenal dari rumah pak rt: rifai saksi beralamat jalan krajan baru, nomor tanggal agustus saksi mendapat undangan dan kupon dari ibu mukmin untuk mengambil beras dengan stiker bergambar pasangan calon nomor urut rumah yang kedua tanggal agustus saksi juga mendapat undangan lisan untuk mendapat beras rumah perangkat desa ketapang yang punya rumah kopian: soni dewantara saksi beralamat jalan amir hamzah, kecamatan won asih, kelurahan pakistani, tanggal juli saksi menerima undangan dan kupon dari ketua pak rasyid untuk ditukar dengan sembako beras dari bukhari: yang mendapat kupon sekitar orang, satu mendapat satu kupon: tukar saksi beralamat jalan masjid karomah, rw kelurahan kelompok, kecamatan kelompok, kota probolinggo:t,w: tanggal agustus jam saksi juga melihat bukhari (walikota) membagi bagikan uang kepada pastri rupiah, saudara saksi dan orang orang lainnya tempat belanjaan blok krajan dengan pesan agar mencoblos, jangan golput: tri hasanuddin putra saksi beralamat jalan sunan bonang kelurahan rebung wetan, kecamatan kelompok: tanggal agustus saksi mendapat paket sembako berupa beras kg, biskuit, mie dan sirup dengan stiker bergambar pasangan calon nomor urut diantar sendiri rumah oleh pasangan calon nomor urut rukimini dan syuhada bersama timnya dan pns, menimbang bahwa memohon memberikan keterangan dalam persidangan mahkamah pada tanggal september dan telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal septemberkota probolinggo sebagaimana berita acara rekapitulasi () bahwa berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kotasahasi(ii)(iii)(iv)(v)pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk diawali(vi)alasan keberatan pemohon guo, dibahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun yang berbunyi: hurufbahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut atasmemorandum understandingberdan wakil kepala daerah kota probolinggo tahun (bukti t 8j. namun memorandum understanding ini diprotes oleh beberapa pasangan calon, termasuk oleh pasangan calon nomor urut pemohon) dengan alasan adanya kekhawatiran tim dokter dari kota probolinggo tidak objektif dalam memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan calon. bahwa kemudian, sehubungan dengan adanya protes dan keberatan dari beberapa pasangan calon tersebut, maka memohon membuat serta menandatangani perjanjian kerjasama dengan rumah sakit umum daerah dr. sutomo surabaya tentang pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota kota probolinggo tahun sebagaimana surat perjanjian nomor nomor kpu. kota v1 bertanggal juni (bukti t 9j. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan huruf tersebut atas pula, maka adalah wajib bagi setiap pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari tim dokter. tidak terkecuali dalam hal ini hj. mukmin, sh. si. selaku salah seorang calon walikota probolinggo. dan memohon selaku penyelenggara pemilukada kota probolinggo tahun dalam menetapkan calon sebagai memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani atau tidak adalah hanya dan semata mata didasarkan kepada keterangan yang dikeluarkan oleh tim dokter yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut atas.walikota probolinggo bukti memohon selaku penyelenggara pemilukada kota probolinggo tahun dengan sendirinya terikat dan harus mempedomani surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan khusus tersebut dan kemudian menetapkan calon atas nama hj. mukmin, sh. si. sebagai memenuhi syarat secara kesehatan jasmani dan rohani. bahwa oleh karenanya, dalil keberatan pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.terhadap alasan keberatan pemohonbahwa dalil keberatan pemohon ini merupakan dalil yang mengada ada oleh karena sebagaimana faktanyabahwa kalau seandainya terjadi pelanggaran berupa pencopotan atas perolehan suara pemohon pada formulir c1, gua non, sudah barang tentu saksi pemohon akan melakukan protes keras. perihal dalil pemohon tentang adanya penyusutan suara pemohon sejumlah suara akibat adanya pencopotan tersebut adalah alasan yang sangat mengada ada dan pemohon disorder untuk membuktikannya. dengan demikian, dalil pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan. terhadap dalil keberatan pemohon bahwadikarenakanlalu kelebihan surat suara sebanyak lembar suara telah dibakar oleh memohon dengan disaksikan oleh bawaslu kota probolinggo, kodim probolinggo, kepolisian, lintas, serta saksi masing masing pasangan calon (bukti terhadap dalil pemohonbahwa dalil ini sama sekali tidak benar oleh karena sesungguhnya tidak ada peristiwa perusakan segel kotak suara. yang benar adalah,namun massa yang hadir pada saat itu mempersoalkan lubang kotak suaranya tidak tersegel, dan memang tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menyegel lubang kotak suara karena yang harus disegel adalah gembok pengunci kota suara itu. dan memang benar terdapat (dua) alat color dan (satu) bantalan yang ada luar kotak suara, namun kotak suara yang sudah terkunci dan disegel tersebut, berikut alat color dan bantuannya disimpan dalam ruangan tertutup dan terkunci. bahwa pada tanggal agustus sehabis sholat jum'at ada sekelompok besar massa berdatangan dan menuntut dilakukan pencoblosan ulang. akibat adanya desakan massa untuk melakukan pencoblosan ulang tersebut maka memohon melakukan langkah antisipasi dengan mengajak membuka ke tiga kotak suara yang tidak tersegel pada lubangnya tersebut dengan disaksikan oleh anggota bawaslu kota probolinggo, petugas pengawasan lapangan ppl), saksi masing masing pasangan calon, kepolisian, beberapa tim sukses pasangan calon, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran, namun massa yang hadir tetap meminta dilakukan pencoblosan ulang. bahwa dengan mempertimbangkan situasi pada saat itu yang sudah tidak kondusif, dan atas saran pihak keamanan, maka memohon mengambil sikap untuk mengamankan seluruh kotak suara yang berasal dari kelurahan bayangan dan dipindahkan kantor kpu kota probolinggo bawah pengawalan kepolisian resort kota probolinggo dan selanjutnya rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon dilakukan kpu kota probolinggo. hal ini sebagaimana berita acara memohon nomor 61b ba bertanggal agustus (buktibukti t 13j, tps bukti maupun tps bukti t 15j kekurangan bayangan keseluruhan pasangan calon menempatkan saksinya dan tidak satupun diantara saksi yang adapun ketika rekapitulasi, tidak terjadi pergeseran perolehan suara dari masing masing pasangan calon yang ada. dengan demikian, dalil pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk diawali dibandingkan dengan yang menggunakan hak pilihnya untuk pilgubbahwa memang jumlah (bukti t 16j (bukti namun kalau yang dimaksudkan oleh pemohon dalam dalil keberatannya bahwa pemilih itu sebagai bentuk penggelembungan suara, gua non, maka tentu saja jumlah ini sangat tidak signifikan apabila dibandingkan dengan perbedaan raihan suara antara pihak terkait dengan pemohon yang perolehan suaranya berada diperingkat ke dua. tentang dalil pemohon bahwai tanggal juli divide buktivide bukti t 2j, dan surat keputusan memohonvide bukti t 3j,vide bukti oleh karenanya, dalil permohonan pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan|): melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula smu smk ma se kota probolinggo (bukti t 19j)20:proses pemilukada berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak dandengan nomor urut sebagaimana terbukti dengan adanya surat keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kota v11 tertanggal juliprobolinggo tertanggal septemberkeputusan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor .b pts kpu kota tanggal septemberbukti fotokopi memorandum understanding kpu dengan ikatan dokter indonesia idi) kota probolinggo nomor pts kpu. kotaknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan sehatukti fotokopi surat perjanjian nomor nomor kpu. kota tanggal juni bukti fotokopitanggal juni bukti fotokopi berita acara pemusnahan barang barang logistik surat suara pemilukada kota probolinggo dan atau provinsi jawa timur tahun bukti fotokopi berita acara nomor 61b ba tertanggal agustus tentang pemindahan tempat pelaksanaan penghitungan suara ppk kecamatan bayangan dari kantor kecamatan bayangan kantor kpu kota probolinggo:surat keputusan kpu nomor 16a pts kpu. kota tentang daftar pemilih tetap perbaikan pemilukada kota probolinggo tahun bukti fotokopi surat keputusan kpu nomor pts kpu. kota tentang daftar pemilih tetap perbaikan pemilukada provinsi jawa timur11 :pasangan calon walikota da,september sebagai berikut: miftahul chawla saksi beralamat jalan noyogenggong jati, bayangan, probolinggo: saksi adalah ketua ppk kecamatan bayangan, selama pemungutan suara, saksi melakukan pemantauan seluruh tps se kecamatan bayangan, semua aman dan lancar, rekapitulasi kecamatan bayangan tanggal september pukul sampai kantor kpu, seharusnya tanggal agustus ditunda karena kurang lengkap. satu pps belum diselesaikan: seluruh saksi pasangan calon hadir, panwascam, tidak ada rekomendasi dari panwascam: rekapitulasi ppk tidak dilaksanakan kecamatan dan dipindah kantor kpu karena alasan keamanan, peristiwa yang terjadi dengan pps bayangan waktu rekap,sangat dekat: dpt yang memilih suara sah suara tidak sah, yang menang nomor urut kedua, nomor urut ketiga nomor urut ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yang dipersoalkan mereka tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, mereka tidak keberatan pada prosesnya tetapi pada hasilnya: saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut keberatan tentang pemindahan kotak suara dari kecamatan bayangan kantor kpu dan tidak ada berita acara perpindahannya, keberatan dari pasangan calon nomor urut adalah karena amburadulnya proses pilwalkot probolinggo, menyatakan menolak dan keberatan atas hasil penghitungan suara: agus suprapto saksi beralamat jalan ikan lumba lumba nomor curahgrinting, bayangan, probolinggo: saksi adalah anggota pps bayangan, rekap kantor kelurahan bayangan pada tanggal agustus rencana jam siang tetapi tidak selesai, dihentikan pukul baru tps, karena ada masalah: semua saksi pasangan calon hadir, rekap dihentikan karena sekitar pukul ada rombongan ibu ibu sekitar orang (yeng menyuruh bernama teman), yang menuntut dilakukan pencoblosan ulang karena ada kecurangan oleh kpu, kemudian rekap diundur sampai pukul yang dipermasalahkan tps yakni tps tps dan tps dan tidak tersegelnya tutup kotak suara, protes ibu ibu dihadapi oleh aparat: akhirnya rekap ditunda besok dan dilaksanakan kantor kpu semua saksi hadir, terus kita disaksikan oleh kapolres, terus komandan kodim, terus bawaslu hadir, tidak ada perbedaan hasil yang dipegang oleh para saksi dan dipegang oleh kpps, tidak terjadi permasalahan, aman dan kondusif, saksi yang hadir hanya orang yang tanda tangan berita acara, dan ada keberatan dari saksi saksi: yang tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tanggal agustus, pukul malam ada orang yang datang kantor pps yang mengatasnamakan tim zam zam, mengadakan sweeping memeriksa kotak suara dan menemukan kunci kotak suara ada atas meja, keesokan harinya kotak suara dibawa dari kelurahan kantor kpu oleh aparat kepolisian dan lintas karena ada unjuk rasa, maka oleh kpu dan kapolres disarankan untuk dipindah kantor kpu karena tidak kondusif. euros saksi beralamat jalan ikan hiu gang bayangan, probolinggo, saksi adalah ketua kpps, pps bayangan: keterangan saksi sama dengan keterangan saksi agus supraptoseptember dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal september pada pokoknya sebagai berikut: dalam pokok permohonan bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya konspirasi untuk meloloskan hj. mukmin, s.h.,m. sebagai calon walikota yang diragukan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karenhasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani model bb5 kwk.kpu) tersebut. secara hukum semestinya ketika pemohon keberatan terhadap hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani model bb5 kwk.kpu), pemohon dapat mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara ptun). bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan politik sembako., s.h.,m. untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut utara, masjid cassidix, kopian barat, ketapang, lereng kulon, pakis taji, sumber wetan, pohsangit kidul, tribun kidul, wonoasih, lereng wetan, sukoharjo, kebonsari wetan, mangunharjo, wirobarang, curahgrinting, lereng kidul, kedungasem, tribun lor, sukabumi dan tisnonegaran, adalah dalil yang tidak benar dan harus tolak, karena kegiatan pembagian beras tersebut merupakan program pemerintahan kota probolinggo yang sudah dianggarkan dalam apbd. sehingga tidak benar program pembagian beras ini bertujuan untuk menguntungkan pihak terkait, oleh karena itu dalil pemohon haruslah dikesampingkanam penyerahan sembako tersebut sama sekali tidak ada logo ataupun alat perangkat kampanye berupa gambar pasangan calon nomor urut akan tetapi berupa gambar walikota h.m. bukhari., s.h.,m. dan istri selaku ketua tim penggerak pkk kota probolinggo dengan menggunakan pakai khas kota probolinggo dengan menggunakan slogan daerah dan karena bahwa dalam penyerahan sembako tersebut sama sekali tidak ada tulisan ataupun slogan dalam bentuk ajakan untuk memilih atau mencoblos pasangan calon nomor urutadanya keberpihakan walikota beserta jajarannya adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena secara hukumuntuk yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan: bahwa objek perselisihan ditetapkan oleh memohon pada tanggal septemdan tertanggal september mengenaota probolinggo tahun pada tanggal september kepaniteraan mahkamah konstitusi:iitentang penyelenggara pemiluodagoh dari keluarga besar bukhari walikota probolinggo, tanggal agustus pembagian sembako rumah saksi dari pribadi sdr indi, ketua dpc pdi perjuangan kota, sebanyak paket, tidak ada stiker ataupun himbauan dari sdr indi: ali usman saksi beralamat jalan prof hamka rt rw kelompok, kelompok, probolinggo: saksi adalah relawan pasangan calon nomor urut tanggal agustus sore membagi sembako bapak seno, sebanyak paket, tanpa himbauan apapun:, saksi tidak talakukberalamat jalan kh. ahmad dahlan probolinggo: saksi sebagai anggota tim kampanye pasangan calon nomor urut tingkat kota probolinggo: salah satu tugas saksi adalah menyusun kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut mulai tanggal agustus tanggal agustus dan tanggal agustus serta mendampingi ibu mukmin selama kegiatan kampanye, sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan pembagian sembako atau dalam bentuk apapun oelh ibu mukmin selama didampingi oleh saksi, akan tetapi sebelum tanggal agustus dan sesudah tanggal agustus saksi tidak tau,, saksi adalah ketua pemenangan internal dari pdip perjuangan,ituukada kota probolinggo menyampaikan keterangan tertulis nomor bawaslu pr vii bertanggal september perihal keterangan tertulis bawaslu kota probolinggo yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september pada pokoknyaulirulir berita acara masih ada kesalahan. kecamatan kademanganilukada kota probolinggo tahun dilaksanakan oleh memohon pada tanggal agustus yang bersamaan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur,probolinggo tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor pts kpu. kota vi1 tertanggal juli dan surat keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpu. kota vii tertanggal juli sebagai berikut: nama nomor urut beby sa'aliyah ratih dewi satu) as'ad ashari hj. mukmin bukhari, sh.m. hm. suhandak, zulkifli chalk, drs. maksum subang, sh.m. mpd hadi zaenal abidin (empat) kusan, bahwa dengan ini pemohon jelaskan, bahwa calon walikota nomor urut yang bernama hj. mukmin bukhari, sh. yang tidak lain adalah istri dengan parpol pengusungpartai politik atau calon walikota dan gabungan partai wakil walikota politik yang mengusulkan hj. mukmin, sh, pdi perjuangan ismoamata (aapartai demokrat sh, m.m pbb ppp hadi zainal abidin pkbrmuliralanurahanc sdr. mukhlis melaporkan kejadian kelurahan kebonsari kulon kecamatan anggaran dan kelurahan sukoharjo saudara mukhlisdir bpk. muh. imankelurahan bayangan, dimulai dari tps dan ternyata ditunda karena formmayangandiditingkat kpud. dari hasil rekapitulasi tersebut sbb: kansas beby sa'aliyah ratih dewi dan hj. mukmin, sh., dan syuhada, dari bukhari yang juga saat ini sebagai walikota probolinggo dua periode (istri incumbent): bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kota probolinggoyang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut: pasangan calon walikota dan nomor perolehan suara mes bada beby sa'aliyah ratih dewi ama hj. mukmin, sh. masmamars zulkifli chalk, nnitaamsaamsn.mum habib zainal abidin, mmsotawalikota probolinggo yang tidak lain adalah suami dari hj. mukmin calon walikota nomor urut serta aparat pemerintahan kotawalikota dan wakil walikota kota probolinggo: zulkifli chalk, dan maksum subang, m.m habib habib hadi zainal abidin, dan kusan,po"a? dirumah bpk. sutrisno jalan cokroaminoto iii?"hinga tinya sudah sangatota probolinggo sangat menguntungkan pasangan calon nomor urutota probolinggoselisih perolehan suara pemohon dengan pasangan calon nomor menurut memohon, sebagai berikut: hj. mukmin, sh. bmisomamses rt. rw. kelurahan sukoharjo kecamatan2013zam tanggal agustus.x 2013gembourahan sudah konfirmasi. kemudian saat konfirmasi kepada bpk. putus melalui saudara muchtar selaku tim pemeran zamzam .30wurahandi:o(rutanamatan..panen adanya konspirasi untuk meloloskan hj. mukmin, sh., sebagai calon walikota yang diragukan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani: bahwa hj. mukmin, sh.,hj. mukmin, sh., telah mengidap penyakit serius, kota probolinggo, maka pemohon memohon agar memohon melampirkan medical record (rekam medis) sebagai salah satu persyaratan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon walikota, bahwa hj. mukmin, sh., yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai calon walikota, yang bersangkutan secara jasmani telah diragukan kesehatannyaprobolinggo terpilih hj. mukmin, sh.,msi tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, jika sejak awal memohon selaku penyelenggara pemilu tidak meloloskan pencalonan hj. mukmin, sh., msimbatalkan hasil pemilukada kota probolinggo dan kandidat calon kepala daerah kota probolinggo: adanya politik uang dan politiki il. keterangan bawaslu kota probolinggo berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. pemohon pasangan calon nomor urut beby sa'aliyah ratih dewi dan as'ad akshay|) terdaftar dalam perkara nomor php.d x1:ordinasi1nomor v aa vi1" diketahui setelah dilakukan pencocokan antara bawaslu kota dengan tim andalanku. bawaslu .ulirberths kyu kyu, ba., mpa: tempat, tanggal lahir sarmi, november alamat jalan dendam, kampung sawar, distrik sarmi, provinsi papua: nama isak wersemetawar, kom.: tempat, tanggal lahir sarmi, januari alamat jalan merauke, sarmi kota, provinsi papua:raja simanjuntak, s.h., dimas pradana, s.h., subagiyanto, s.h., duran sianidaoktoberbahwa permasalahan keterlibatan saudara vesikel manis dalam partai politik telah menjadi perhatian serius dari kpu pusat yang kemudian memerintahkan kpu provinsi papua dengan surat nomor kpu tertanggal mei perihal: ketua kpu kabupaten sarmi sebagai calon legislatif tahun agar kpu provinsi melalukan klarifikasi dan supervisi berkenaan dengan keberadaan saudara vesikel manis yang menjadi anggota partai perjuangan indonesia baru kabupaten biak numfor dan terdaftar dalam daftar calon tetap anggota dprd kabupaten biak numfor pemilu tahun dan membentuk dewan kehormatan untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun perintah tersebut diabaikan. bahwa terhadap permasalahan saudara vesikel manis tersebut, bupati sarmi melalui suratnya nomor bup tertanggal juni meminta penjelasan kepada kpu provinsi papua atas keterlibatan anggota kpu atas nama vesikel manis dalam partai politik partai perjuangan indonesia baru ppi) kabupaten biak numfor, namun juga tidak ditindaklanjuti: bahwa terlepas dari tidak responnya instruksi kpu pusat dan surat penjelasan bupati sarmi oleh kpu provinsi, pemohon mempunyai bukti yang tidak terbantahkan tentang masih aktifnya saudara vesikel manis dalam partai politik dalam (lima) tahun terakhir), yakni berdasarkan formulir model pemilu legislatif tahun yang diterbitkan kpu kabupaten biak nomor, provinsi papua, bahwa benar saudara heist manis terdaftar sebagai calon anggota dprd kabupaten biak pemilu dari daerah pemilihan (satu) partai perjuangan indonesia baru ppi) dengan nomor urutbahwa sebelum kpu pusat menginstruksikan kepada kpu provinsi untuk membentuk dewan kehormatan atas permasalahan duduknya saudara bengkel manis dalam kaitan masih aktifnya dalam partai politik, pada april panwaslukada kabupaten sarmi telah mengeluarkan rekomendasi kepada bawaslu jakarta dengan surat nomor bawaslu ksr iv tertanggal april tentang pergantian dua anggota kpu kabupaten sarmi atas nama thomas ambisi dan bithsael marapu dalam struktur anggota kpu kabupaten sarmi: bahwa panwaslukada kabupaten sarmi juga telah merekomendasikan penundaan pemilukada dengan menerbitkan surat pemberitahuan nomor bawaslu ksr iv tertanggal april yang disampaikan kepada para kandidat, dengan mengacu kepada dua putusan ptun jayapura, bahwa pemilukada sementara ditunda sambil menunggu proses paw pergantian antar waktu) anggota kpu kabupaten sarmi. bahwa rekomendasi panwaslukada tersebut faktanya diabaikan saja dan kpu kabupaten sarmi cast memohon, bawah pimpinan saudara vesikel manis sebagai ketua tetap menyelenggarakan pemilukada kabupaten sarmi yang diwarnai pelanggaran pelanggaran sebagai berikut: menerima kandidat dengan dukungan partai politik ganda, yakni partai partai politik yang sudah terlebih dahulu mendukung pemohon dan pasangan calon nomor urut sebagaimana telah dituangkan dalam formulir model b2 kwk.kpunamun digunakan lagi oleh pasangan calon nomor urut dan diterima oleh memohon. bahwa pemohon telah didukung oleh partai golkar, partai persatuan daerah ppd), partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi), dan partai peduli rakyatnasional ppen), sedangkan pasangan calon nomor urut didukung oleh partai demokrat, partai persatuan pembangunan ppp), partai nasional benteng kerakyatan pnb), para patriot, dan partai bintang reformasi pbr). namun, kemudian memohon menerima pendaftaran kandidat yang nantinya ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut dengan dukungan dari partai hanura, partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi), partai peduli rakyat nasional ppen), partai persatuan pembangunan ppp) dan partai perjuangan indonesia baru ppi), sebagaimana tabel berikut pasangan partai golkar, partai persatuan daerah calon nomor ppd), partai pengusaha dan pekerja urut indonesia pipi), dan partai peduli pasangan partai pengusaha dan pekerja calon nomor indonesia pipi), partai peduli rakyat urut nasional ppen), partai persatuan pembangunan ppp), partai hanura dan bare pasangan partai demokrat, partai persatuan calon nomor pembangunan ppp), partai nasional urut benteng kerakyatan pnb), para patriot, dan partai bintang reformasi bahwa good non, permasalahan dukungan partai politik ganda guo dapat menjadi petunjuk tentang adanya keberpihakan saudara vesikel manis ketua kpu kabupaten sarmi terhadap pasangan calon nomor urut yakni atas adanya fakta bahwa saudara vesikel manis masih terlibat aktif dalam partai ppi dalam lima tahun terakhir, sedangkan ppi kabupaten sarmi adalah partai pendukung pasangan calon nomor urubahwa memohon dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilukada, cast surat suara,yang kemudian dapat dengan leluasa membuat dan mencetak surat suara sedemikian rupa sehingga merugikan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut dan juga merugikan pasangan calon nomor urut oleh karena dengan pencetakan yang dibuat tidak sejajar horisontal kelima pasangan, tetapi hanya pasangan calon nomor urut s.d pasangan calon nomor urut yang sejajar horisontal, sedangan pasangan calon nomor urut diletakkan bawah gambar pasangan calon nomor urut kemudian cara kelipatannya yang sedemikian rupa sehingga terjadi permasalahan surat suara tidak sah mencapai sebanyak suara, yang diantaranya suara tidak sah dari pemilih pasangan calon nomor urut karena tembus kepada gambar pasangan calon nomor urut bahwa untuk menutupi permasalahan banyaknya surat suara tidak sah tersebut, memohon kemudijuga tidak memberikan salinan berita acara rekapitulasi model da kwk.kpu tingkat distrik bahkan memohon juga tidak memberikan salinan berita acara rekapitulasi model db kwk.kpu tingkat pleno kabupaten, dan pemohon telah meminta secara resmi salinan da dan db kwk kpu kepada memohon dengan surat tertanggal oktober namun tidak juga dipenuhi. bahwa berdasarkan catatan yang dilakukan pemohon luar catatan dalam formulir kwk kpu, yang tidakiberikan oleh memohon kepada pemohon, diantaranya terdapat sebanyak surat suara tidak sah, yang diantaranya color pasangan calon nomor urut tembus pasangan calon nomor urut adalah distrik sarmi kota tps), suara sah suara tidak sah distrik sarmi selatan tps), suara sah tidak sah distrik pantai barat tps), suara sah suara tidak sah distrik power hulu tps), suara sah suara tidak sah distrik sarmi timur tps), suara sah suara tidak sah distrik pantai timur barat tps), suara sah tidak sah distrik pantai timur tps), suara sah tidak sah distrik bonggol tps), suara sah tidak sah distrik bonggol timur tps), suara sah tidak sah sehingga jumlah suara sah sebanyak dan suara tidak sah rincian per tps terlampir dalam bagian perbaikan permohonan guo) bahkan, untuk kepentingan pasangan calon nomor urut memohon sengaja melakukan pleno tingkat distrik sesuai tahapan yang seharusnya tanggal september s.d september namun diselenggarakan lebih cepat distrik bonggol, bonggol timur, pantai timur dan pantai timur barat) yakni pada tanggal september tanpa memberitahu kepada pemohon, sehingga pelaksanaannya tidak diikuti oleh saksi saksipemohon tingkat distrik tersebut, kecuali satu distrik, yakni distrik bonggol. bahwa pemohon kemudian mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten model db kwk kpu tertanggal september dan ternyata pada lampiran model db1 kwk.kpu huruf suara tidak sah tidak diisi angka perolehan suara tidak sahnya oleh memohon. bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh memohon adalah tidak menyediakan tempat pemungutan suara tps) kampung menawari dan santo, serta kampung. bahwa memohon dengan tujuan tertentu sengaja tidak memasukkan berita acara hasil pleno ppd distrik bonggol dan bonggol timur dalam kotak suara, namun berita acara tersebut dibawa oleh sekretaris ppd pelipis namo dan diberikan kepada anggota kpu, kemudian dilakukan perubahan beberapa kali, yang terakhir dilakukan perubahan kediaman penjabat bupati sarmi peta, kabupaten sarmi. bahwa ketua kpu kabupaten sarmi saudara hiskiel manis, melakukan sosialisasi kampung anus dan berkampanye kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut pada tanggal september bahwa sebagai wujud keberpihakan memohon kepada pasangan calon nomor urut adalah tindakan ketua kpu kabupaten saudara vesikel manis mengumumkan pemenang pemilukada media massa sebagaimana dimuat harian surat kabar cenderawasih pos dan bintang papua tertanggal oktober sebelum kpuelakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal oktober bahwa memohon dengan sengaja tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil pleno ppd kepada saksi saksi pasangan calon setelah melakukan pleno, bahkan hasil pleno tersebut kemudian dibawa luar kabupaten sarmi kota jayapura untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kpud oleh ketua dan anggota kpu bersama sekretaris kpud bertempat hotel delima jayapura, sedangkan seharusnya berita acara tersebut dibuka dan dikeluarkan dari dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan oleh memohon dalam pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh masing masing ketua ppd pada tanggal september bahwa memohon mengusir sebanyak orang pemilih yang sudah hadir tps kampung nenek induk, distrik pantai timur barat yang akan mencoblos pemohon, sehingga warga tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencoblos, bahwa kesemua pelanggaran pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan atas dilakukan oleh memohon secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan pasangan calon nomor urut yakni sebagaimana fakta fakta hukum sebagai berikut bahwa pasangan calon nomor urut secara sengaja menggunakan partai politik: partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi), dan partai peduli rakyat nasional ppen) yang telah mendukung pemohon, serta partai partai persatuan pembangunan ppp) yang telah mendukung pasangan calon nomor urut sehingga terdapat dukungan partai politik ganda: bahwa pasangan calon nomor urut melakukan money politics berupa pemberian uang oleh pasangan calon langsung atas nama drs. masak maribor, spt kepad:,ibu deborah sebesar rp. juta untuk mencari massa pemilih sebanyak orang kampung beta distrik pantai timur dan kampung takar distrik pantai timur barat, yang berakibat pasangan calon nomor urut menang mutlak, baik kedua kampung tersebut maupun kedua distrik bersangkutan. bahwa pasangan calon nomor urut melakukan money politics berupa pemberian uang oleh saudara sulit kepada saudara adam ditawari sebanyak (sebelas) amplop yang isinya bervariasi, ada yang sebesar rp. juta, ada yang ribu, ada yang ribu, kemudian dibagikan kepada warga sekitar kampung team jaya iii distrik bonggol, disertai pemberian unit genset watt dan kerudung: bahwa pasangan calon nomor urut melakukan money politics berupa pemberian televisi dan parabola kampung wamariri distrik power hulu, oleh anggota dprd kabupaten sarmi yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut dengan arahan agar masyarakat penerima memilih pasangan calon nomor urut bahwa pasangan calon nomor urut melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih dan memenangkannya, dengan melibatkan aparat kepolisian, melibatkan saudara ismael tiris, anggota satpol kabupaten sarmi serta pns saudara agus namo yang kesemuanya dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan dalam atas yang design dan terindikasi sengaja dibiarkan demi kemenangan pasangan calon nomor urut yang dimulai sejak pengangkatan ketua kpu kabupaten sarmi yang masih terlibat sebagai anggota partai ppi dalam lima tahun terakhir sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat tps, distrik sampaiarmi tahun sesuai dengbertanggal desember pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten sarm12)) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangansarmdukungan partai politik ganda, terhadap pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan dan mengajukan saksi bagus bare dan herlina kota hutapdukungan ganda dari parti politik terhadap pasangan calon nomor urut yaitupasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakanbantuannya, memohon mengajukandisebabkan adanya sengketa internal partai tingkat dpp partai tersebut, sehinggga kepengurusan daerah pada masing masing dpc mempertahankan keabsahannya. bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai partai politik, apabila terjadi sengketa dalam internal partai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui internal partai tersebut: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan hanya mengajukan saksidukungan ganda dari partai politik untuk pasangan calon nomor urut dan memohon telah melakukan verifikasi, meskipun ppen ditetapkan sebagai partai pengusung pasangan calon nomor urut namun saksi sebagai sekretaris dpc ppen kabupaten sarmi tetap mencalonkannya dukungan ganda dari partai politik telah menyebabkan pihak terkait tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati sarmi. hal tersebut bersesuaian dengan hasil penilaian verifikasi partai politik dan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi yang dilakukan oleh memohon pada tanggal desember (vide bukti dan bukti yang ternyata pihak terkait telah melampaui syarat minimal prosentase dukungan partai politikadanya proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilukada yangsehingga merugikan pasangan calon nomor urut dan merugikan pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi bernama bagus barnya tender yang dilakukan oleh memohon terkait dengan pengadaan logistik pemilukada malahan dilakukan penunjukan langsung terhadap pt. karya agung yang merupakan sub perusahaan dari tim sukses pasangan calon nomor urut i3. bahwa terhadap dalil guo, memohon membantahnya dan menyatakan,memohon tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah masalah yang luar kewenangannya dan terkait dengan pencetakan serta pendistribusian logistik, memohon menyerahkan sepenuhnya kepada sekretariat kpu kabupaten sarmi: untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan buktihal tersebut adalah menjadi kewenangan panwaslukada, sedangkan panwaslukada tidak ada temuan ataupun menerima laporan seperti dalil guomemohon, keterangan saksi pemohon sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari pemohon tidak membuktikan bahwa adanya penunjukan langsung dalam proses pengadaan logistik pemilukadaemohon. selain itu,ngadaan logistik dalam pemilukada kabupaten sarmi tahun dengan demikian dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3 bahwa pemohon mendalilkan adanya pencetakan kertas suara yang dibuat tidak sejajar horizontal terhadap kelima pasangan, tetapi hanya pasangan calon nomor urut sampai dengan nomor urut yang sejajar horizontal, sedangan pasangan calon nomor urut diletakkan bawah gambar nomor urut dan adanya cara pelipatan kertas suara yang menyebabkan kertas suara tidak sah mencapai sebanyak surat suara karena tembus kepada gambar pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti yaitu surat suara pemilukada sarmi tahun serta mengajukan saksi bagus bare dan edison karisagempat pasangan calon lain dan pelipatan kertas suara dilakukan atas petunjuk dari kpu kabupaten sarmi: i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan. hal tersebut telah disetujui oleh masing masing pasangan calon dan panas kabupaten sarmi sebelum dicetak dan tidak ada pasangan calon yang melakukan protes atau keberatanbawasludengan kabupaten tanggal september telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilukada, baik oleh memohon, invasi, castkeseluruhannya dilakukan dengan perencanaan matang dengan meloloskan saudara vesikel manis sebagai ketua kpu kabupaten sarmi yang masih terlibat sebagai anggota partai ppi, dan diikuti dengoleh pasangan calon sendiri beserta timnya, oleh anggota dprd,sarmimengingat perolehan suara pemohon sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut yang melakukan pelanggaran memperoleh sebanyak suara, sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyakuntuk membuktikan bantuannya, memohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi: i3. bahwa terkait dalil guo, pihak terkait membantahnya dan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan kewenangan dari panwaslukada untuk menerima pengaduan terhadap hal tersebutsebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, memang benar bahwa surat suara guo tidak dicetak secara horizontal untuk semua pasangan calon, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan kerugian secara langsung dialami oleh pemohon karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian tersebut juga dialami oleh pihak terkait. selain itu, menurut mahkamah tidak ada rangkaian fakta yang meyakinkan mahkamah bahwa pencetakan surat suara tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait. oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum: i3 bahwa pemohon mengalikan adanya pelanggaran dalam pergantian ketua dan anggota kpu antar waktu pada bulan agustus yang tanpa melalui mekanisme pergantian antar waktu berdasarkan urutdan adanya keterlibatan sdr. vesikel manis sebagai anggota partai politik yang diperkuat dengan rekomendasi bawaslu kabupaten sarmi kepada bawaslu tentang pergantian dua anggota kpu kabupaten sarmi atas nama thomas ambisi dan bithsael marapudan mengajukan saksi saksi bithsael marapu, bagus bare, karel robert amandel, herlina kota hutapeabahwa bithsael marapu tidak dimasuk dan sdr. vesikel manis menjadi paw anggota kpu kabupaten sarmi atas keinginan dari kpu provinsi papua: bahwa terkait hal tersebut telah diajukan gugatan ptun jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal nomor tahun dan dikuatkan oleh putusan banding dari tun makasar: bahwa sdr. vesikel manisbawaslu kabupaten sarmi: i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari ketua kpu kabupaten sarmi, sesuai dengan ketentuan hukum nomor tahun tentang penyelenggara pemilu) mekanisme penyelesaiannya adalah melalui laporan bawaslu, dan bawaslu akan melakukan penyelidikan. bahwa hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka bawaslu dan dewan kehormatan kpu selanjutnya melakukan pemeriksaan.enggantian antar waktu paw), dari rekomendasi dewan kehormatan barulah kpu provinsi melakukan paw jika terbukti. bahwaterbukti bersalahbahwa terkait dengan adanya putusan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura nomor ptun.jpr dan nomor ptun.jpr, benar dalam amar putusannya membatalkan kpu provinsi papua nomor tahun tentang pengangkatan anggota kpu kabupaten sarmi, namun juga menolak permohonan penundaan pelaksanaan kpu nomor tahun tersebut. terhadap putusan ptun jayapura tersebut memohon dan kpu provinsi, memohon dan kpu provinsi papua telah mengajukan permohonan kasasi, sehingga putusan ptun jayapura dimaksud belum final dan belum memperolehpada kenyataannya penyelenggaraan pemilukada kabupaten sarmi yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten sarmi.?untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti bukti bukti buktiranah hukum tata usaha negara, dan sudah diselesaikan pada pengadilan tata usaha negara dan bahkan pemohon pun telah mengajukan hal tersebut dalam dalil permohonannya. untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi:oleh karena putusan ptun mengenai status hukum anggota kpu kabupaten sarmi tersebut masih ada upaya hukum kasasi mahkamah agung, yang dilakukan oleh memohon, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. oleh karena itu, status hukum anggota kpu kabupaten sarmi yang dipersoalkan pengadilan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, harus tetap dinyatakan sah sebagai anggota kpu kabupaten sarmi. lagi pula, menurut mahkamah, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak membuktikan bahwa proses pergantian antar waktu anggota kpudengan demikian dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3 bahwa pemohon mengalikan adanya tindakan memohon yang tidak menyediakan tempat pemungutan suara tps) kampung menawari, santo,, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi bagus bareda empat kampung yang rakyatnya tidak mengetahui adanya pemilukada, tidak dibuat tps sehingga proses pencoblosan dilakukan jalan, i3 bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan bahwa. kebijakan ini semata mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan geografis, efisiensi, dan efektiv kampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada: untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan saksi yulius mergada pemilihan dari rumah rumah empat kampung tersebut, karena kampung tersebut dari segi geografis berjauhan dengan medan yang berat, maka pemilihan dilaksanakan satu loka karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada panwaslukadadan saksi rosea catur dan yan numbetidak benar pemungutan suara dilakukan jalan jalan: kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan empat kampung, sebelumnya telah terkumpul lokasi kilometer pada pukul wit: sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan keempat kampung tersebut, ada kesepakatan dari ppd distrik, panas distrik dan ketua kpps, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan tempat yang aman: oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan keempat kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk keempat kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara kilometer yang dibagi menjadi tpspembentukan tps kilometer untuk keempat kampung tersebut adalah sebagai upaya memohon untuk memenangkan pihak terkait. mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa pembentukan tps kilometer tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait. selain itu, dengan melihat kondisi geografis dari kabupaten sarmi, menurut mahkamah pembentukan tps kilometer tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan alasan yang dapat dibenarkan dan, i3 bahwa pemohon mengalikan adanya pelanggaran berupa money politics oleh pihak terkait yakni pemberian uang kepada deborah sebanyak rp. untuk mencari massa kampung beta, distrik pantai timur dan kampung takar, distrik pantai timur barat, serta pemberian uang oleh sulit kepada adam ditawari sebanyak (sebelas) amplop yang berisi uang masing masing sebanyak rp. sampai dengan rp. kampung team jaya iii, distrik bonggol, disertai dengan pemberian satu unit genset kapasitas watt dan kerudung serta pemberian televisi dan parabola kampung wamariri, distrik power hulu, dengan tujuan agar masyarakat penerimatulisan, hanya mengajukan saksi saksi adam wihyawari dan decora mongkwseptember saksi telah melihat pemberian uang iii dan pemberian uang dari tim sukses pasangan calon nomor urut sebanyak rp. guna mencari massa dari jayapura untuk mencoblos pasangan calon nomor urut i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan terkait dalil guo bukanlah merupakan kapasitas dari memohon untuk menjawab atau menanggapinya karena hal tersebut merupakan domain atau kewenangan dari bawaslu untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi. sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara, memohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari bawaslu dan atau dari pemohon,adalahbawaslu atau bawaslu untuk ditindaklanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh undang undang. untuk membuktikpemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut secara pasti dan menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ranah pidana atas dasar memberikan keterangan palsu muka persidangan. bahwa faktanya yang memberikan televisi dan parabola adalah mustang arif anggota dpr dari partai ppp, yang mengusung pasangan calon nomor urut sehingga tuduhan pemohon tersebut adalah salah alamat. selain itu, faktanya yang membagi bagikan sembako adalah tim sukses pasangan calon nomor urut atas nama levine anne dan ennes peresmian, dan telah tertangkap tangan oleh pihak terkait pada tanggal september pukul wibernama mulyadi, albert salmon ningen, meluas maribor, john subwaytidakgenset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam). uang yang diberikan kepada orang adalah uang honorarium tim sukses pasangan calon nomor urut tidak benar anggota dprd dari partai hanura membagi bagikan uang kepada masyarakat. justru anggota dprd pengusung pasangan calon nomor urut herlina hutapea) membagi bagikan uang kepada warga kampung yama dan kampung tamansari sebanyak rp. dan irham sertapemilih yang datang dari kota jayapura adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam dpt pemilukada kabupaten sarmi sebagai pemilihtelah terjadi pemberiarmi. menurut mahkamah, pemberidengan demikian dalil guo tidak terbukti menurut hukum, i3. bahwa pemohon mengalikan adanya tindakan memohon yang dengberita acara rekapitulasi model da kwk.kpu tingkat distrik dan berita acara rekapitulasi model db kwk.kpu tingkat pleno kabupaten, untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti dan mengajukan saksi saksi herlina aruba, natalie ayer, oktovianus number, lea manis, yubelina nefreiser, martinus air, marine korea, bagus bare,tidak mendapatkan salinan formulir kwk dari kpps meskipun saksi sudah memintanya. semua saksi pasangan calon yang hadir tingkat tps tidak mendapatkan formulir kwk. semua saksi pasangan calon nomor urut semua tingkat penghitungan dan rekapitulasi suara tidak mendapatkan formulir c1, ataupun db i3. bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakanbahwa terkait dengan undangan kepada masing masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi,, maka aneh jika pemohon menyatakan memohon tidak menghadirkan saksi, bahwadiperbahwa ketidakhadiran saksi dari pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan saksi saksi listas awet, hendrik latumahina, ferdinand tinjau, yulius merge, piter marawiaat rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh panas tingkat distrik serta mustika, pada saat rekapitulasi tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis, pada saat rekapitulasi tingkat distrik banyakdan tidak menunggu hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam formulir da .kwk sehingga tidak mendapatkan lampiran formulir da kwktidak benar, faktanya saksi dari pemohon yang kurang aktif berperan serta:yan number, lain dan panas distrik. danlakukan demonstrasi. pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, pasangan calon nomor urut melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara. memohon telahdan pihak terkait, keterangan saksi pemohon dan memohokwk, da kwk dan db.kwk, da1.kwk dan db1listas awet, hendrik latumahina, ferdinand tinjau, yulius merge, piter marawis yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir rekapitulasi tidak diberikan kepada saksi pemohon karena saksi pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi sampai selesai. lagi pula, setelah mahkamah mencermati formulir rekapitulasi tingkat tps dan distrik, (vide bukti sampai dengan t 100j, mahkamah menemukan fakta bahwa saksi dari pemohon ikut menandatangani formulir tersebut tetapi dalam formulir keberatan,(seribu empat ratus empat puluh delapan) suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt sebanyak pemilih, dengan mempertimbangkan banyaknya suara tidak sah mencapai suara, diantaranya membatalkan surat suara pemilih yang mencoblos nomor urut pemohon) tembus kepada gambar suara pasangan calon nomor urut maka cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten sarmi, yang diselenggarakan oleh memohon yang sejak semula tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota kpu antar waktu, maka demi menegakkan hukum dan rasa keadilan substantif, cukup beralasan bagi pemohon untuk memohon kepada mahkamah konstitusi untuk dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten sarmi, dengan mempertimbangkan rekomendasi panwaslukada kabupaten sarmi, terlebih dahuluyang memenuhi syarat atas nama saudara thomas ambisi dan bitsael marah, sehingga pelaksanaan pemilukada tersebut dapat menjadi cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis. bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum bagi pemohon untukrekapitulasi dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena melakukan demonstrasi beserta dengyang mengajukan keberatan secara lisan terhadap rekapitulasi tersebut hanya saksi dari pasangan calon nomor urut sedangkan saksi pemohon tidak mengajukan keberatan baik secara lisan ataupun tertulis (vide keterangan saksi pihak terkait yan number, andreas sahabat|. dengan demikian dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3 bahwa pemohon mendalilkan adanya kertas suara tidak sah sebanyak akibat color tembus gambar pasangan calon nomor urut tembus gambar pasangan calon nomor urut hampir semua tps kabupaten sarmi, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan bukti serta saksi saksi korea seiman, herlina aruba, natalie ayer, oktovianus number, lea manis, yubelina nefreiser, martinus air, andre, marine korea, edi wibowo, dickson katuk, yohanes mario, melkisedek sauweyar, maria putra, yakni, supardi, alkana william bare, heroik katori, yesaya apps, charting rahamitu, harus salinan, yeti logika menpora, lambert fitur, justin bare, messy wersemetawar, agustina levine mayetps terdapat surat suara color tembus yang dianggap tidak sah oleh kpps.. saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara color tembus tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh kpps: i3. bahwa terhadap dalil pemohon guo, memohon membantahnya dan menyatakan bahwa tentangps tps. fakta lapangan membuktikan surat suara yang mengalami color tembus sifatnya hanyalah kaustik dan jumlahnya sangat sedikit tidak signifikan. permasalahan color tembus telah diselesaikan tingkat tps. bahwa terhadap dalilpada nya luar kotak yang ditentukan. untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan saksi yang bernama listas awet, hendrik latumahina, ferdinand tinjau, yulius merge, piter marawisdistrik ada surat suara tidak sah dikarenakan keliru dalam mencoblos dua gambar pasangan calon dan ada juga yang tembus kertas bagian putih. pada saat rekapitulasi penghitungan suara distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh panas tingkat distrik. tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari saksi pasangan calonhal tersebut merupakan kewenangan dari panwaslukada dan panwaslukada tidak menerima pengaduan apapun terhadap hal tersebut: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti pt sampai dengan bukti pt dan saksi albert salmon ningen dan alfred bonsaitps tps kabupaten sarmiemohon yang tembus pasangan calon nomor urut hal tersebut sejalan dengan kesaksian hendrik latumahina, albert salmon ningen, alfred bonsaibagian surat suara yang kosong,samping itu, setelah mahkamah menghitung secara saksama jumlah surat suara color tembus berdasarkan kesaksian saksi saksi pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ternyata jumlahnya hanya mencapai suara. mahkamah tidak yakin bahwa seluruh suara tidak sah yang disampaikan oleh para saksi pemohon adalah akibat color tembus hanya untuk pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut keterangan dari saksi hendrik latumahina, albert salmon ningen, alfred bonsai yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait, menyatakan bahwa color tembus juga mengenai pasangan calon lain kertas suara kosong yang oleh para saksi tps, semuanya dinyatakan tidak sah. menurut mahkamah, dari model lipatan kertas suara tidak logis jika surat suara tidak sah karena color tembus tersebut hanya mengenai pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut tapi dipastikan terjadi juga pada pasangan yang lain. selain itu, berdasarkan bukti bukti dalam persidangan, semua saksi tingkat tps, ppd maupun kpu kabupaten, tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan adanya color tembus tersebut, sehingga menurut mahkamah, para saksi pasangan calon sebenarnya telah menyetujui ketidakabsahan surat suara color tembus. tidak logis jika color tembus tersebut hanya mengenai pasangan calon nomor urut da24tertanggal september yang diterbitkan oleh memohon yang sejak awal pengangkatannya sudah tidak memenuhi syarat. petit berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan dalam perbaikan permohonmenyatakan dukungan partai politik kepada pasangan calon nomor urut adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten sarmi tahun memerintahkan kpu kabupaten sarmi melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten sarmi, tanpa diikuti oleh pasangan calon urut dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi papua untukdalam daftar tunggu yang memenuhi syarat atas nama saudara thomas ambisi dan bitsael marah. atau:tanda fotokopi keputusan kpu nomor tahun tentang penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sebagai batas minimal persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilukada kabupaten sarmi fotokopi keputusan kpu nomor tahun tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilukada kabupaten sarmi tahun fotokopi keputusan kpuabupaten sarmi tahun bukti fotokopi revis tahun fotokopi surat kpu kabupaten sarmi nomor kpu kiri perihal pengusulan penundaan jadwal tahapan pemilukada kabupaten sarmi yang ditujukan kepada ketua dprd kabupaten sarmi, tertanggal juli bukti fotokopi surat pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah betis pl.kd xi atas nama berths kyu kyu dan isak sekuel wersemetawar, model kwk.kpu partai politik, tertanggal nov, tertanggal november bukti p gmodel b2 kwk.kpu partai politik, tertanggal november bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sarmi penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah kabupaten sarmi tahun bukti fotokopi berita acara rekapitulasi bukti ini menunjukkan hasil penghitungan perolehan mengenai berita acara pleno suara pemilihan umum bupati dan penetapan perolehan suara wakil bupati sarmi tahun untuk setiap pasangan calon, tingkat kabupaten oleh kpu tetapi didalam lampiran kabupaten sarmi, tertanggal model db kwk.kpu pada september kolom jumlah suara tidak model db kwk.kpu sah dan pada kolom jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi dan formulir catatan rekapitulasi perolehan suara tidak ada. fotokopi surat keputusan kpu bukti ini menunjukan bahwa nomor tahun tentang saudara thomas ambisi pemberhentian dan pengangkatan berhentikan dari jabatannya antar waktu anggota komisi sebagai anggota kpu pemilihan umum kabupaten kabupaten sarmi. sarmi. kpu mengangkat secara tidak sah anggota kpu kabupaten sarmi masa jabatan kepada vesikel manis, fransiskus antonius lesson max fredrik marinus, ferdinand francisco lawan, imam keluar seharusnya kpu mengangkat anggota dari calon daftar tunggu yang sah yaitu thomas ambisi drs hermanos korarei rosita warok har bahari mokodompit lukas tinggi else merge bitsael marah stevens ama ridwan imam kalbar timotius tanamelse merge, penggugat untuk sebagian. estevanus ama, menyatakan batal surat bithsael marapu keputusan kpu nomor melawan tahun tentang kpu provinsi papua pemberhentian dan vesikel manis, se., fransiskus pengangkatan antar waktu antonius lesson, max fredrik anggota komisi pemilihan marinus, sh., ferdinand umum kabupaten sarmi fransiskus lawan, se. dan iman tanggal agustus keluar.thomas ambisi penggugat untuk sebagian. melawan menyatakan batal surat kpu provinsi papua keputusan kpu nomor vesikel manis, se., fransiskus tahun tentang antonius lesson, max fredrik pemberhentian dan marinus, sh., ferdinand pengangkatan antar waktu fransiskus lawan, se. dan iman anggota komisi pemilihan keluar. umum kabupaten sarmi tanggal agustus memerintahkan tergugat untuk menetapkan kembali penggugat sebagai anggota kpu kabupaten sarmi masa jabatan bukti fotokopi putusan pt.tun bukti ini mengenakan bahwa makasar nomor: mengadili dalam pokok b.tun pt.tun. mks. perkara dalam perkara antara menguatkan putusan ketua kpu provinsi papua ptun jayapura nomor: vesikel manis, se., fransiskus ptun. jpr. antonius lesson, max fredrik tanggal pebruari marinus, sh., ferdinand fransiskus lawan, se. dan iman keluar melawan thomas ambisi fotokopi surat kpu nomor bukti ini menerangkan bahwa kpu kepada ketua kpu terdapat fakta hukum adanya kabupaten sarmi sebagai calon sarmi atas nama saudara legislatif tahun vesikel manis, yang diduga masih menjadi anggota partai perjuangan indonesia baru pib) kabupaten biak numfor dan terdaftar sebagai calon tetap anggota dprd kabupaten biak numfor tahun bukti p16 fotokopi surat bupati kabupaten bukti ini menerangkan sarmi nomor bup tentang sikap bupati kepada ketua provinsi papua. kabupaten sarmi yang mempertanyakan keterlibatan anggota kpu kabupaten sarmi a.n heist manis, dalam partai politik partai perjuangan indonesia baru ppi). bukti formulir model tentang bukti ini menerangkan bahwa daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam formulir model kabupaten biak numfor dalam tentang daftar calon tetap pemilu tahun anggota dprd kabupaten biak numfor tahun terdapat nama dan photo saudara heist manis, pada urutan nomor bukti fotokopi kliping koran harian bukti ini menerangkan bahwa umum bintang papua edisi, berdasar putusan ptun senin, mei yang berjudul nomor ptun. bawaslu sarmi rekomendasikan jpr. dan paw dan penundaan pemilukada ptun.pr. maka bawaslu mengeluarkan surat pemberitahuan nomor bawaslu ksr iv kepada calon kandidat bupati dan wakil bupati bahwa pemilukada sarmi sementara ditunda sambil menunggu proses paw anggota kpu kabupaten sarmi. bukti p49 fotokopi surat tim pemenangan bukti ini menunjukan bahwa kandidat nomor urut pemohon nomor urut berths kyu kyu, dan sudah meminta secara resmi isak wersementawar, kepada ketua kpud kpud kom nomor: ts kabupaten sarmi namun betis x tertanggal tidak ditanggapi. sehingga oktober pemohon tidak mendapatkan kepada ketua kpud kabupaten formulir dan sarmi. perihal permintaan berita acara dan formulir dan, bukti fotokopi surat dewan pimpinan bukti ini menerangkan bahwa pusat partai gokar nomor golkariii perihal dewan pimpinan pusat pengesahan pasangan calon partai golkar menetapkan kepala daerah kabupaten sarmi, dan mengesahkan tertanggal maret berths kyu kyu, ba., mpa sebagai calon kepala daerah kabupaten sarmi isak sekuel wersemetawar, kom. sebagai calon wakil kepala daerah kabupaten sarmi fotokopi surat keputusan dewan bukti ini menerangkan bahwa pimpinan pusat partai persatuan daerah ppd) dewan pimpinan pusat sk b. dpp ppd iv partai persatuan daerah tentang calon kepala daerah dan ppd) memutuskan calon wakil kepala daerah menetapkan kabupaten sarmi provinsi papua berths kyu kyu, ba., dari partai persatuan daerah. mpa sebagai calon kepala tertanggal april daerahfotokopi surat rekomendasi bukti ini menerangkan bahwa dewan pimpinan kabupaten partai keadilan dan persatuan dewan pimpinan kabupaten indonesia pkpi) kabupaten partai keadilan dan sarmi nomor pemilukada persatuan indonesia pkpi) tertanggal september merekomendasikan berths kyu kyu, ba., mpa sebagai calon bupati kabupaten sarmi provinsi papua periode fotokopi surat dewan pimpinan bukti ini menerangkan bahwa pusat partai peduli rakyat nasional ppen) nomor dewan pimpinan pusat c a. dpp ppen rek! il1 partai peduli rakyat perihal penegasan calon bupati nasional ppen) menyetujui dan calon wakil bupati dan menginstruksikan untuk kabupaten sarmi provinsi papua segera mendaftarkan periode tertanggal berths kyu kyu, ba., maret mpa sebagai calon bupatibukti fotokopi surat rekomendasi bukti ini menerangkan bahwa dewan pimpinan cabang partai kedaulatan kabupaten sarmi dewan pimpinan cabang nomor: pk ks xi partai kedaulatan tertanggal november kabupaten sarmi merekomendasikan berths kyu kyu, ba.,. fotokopi surat rekomendasi bukti ini menerangkan bahwa dewan pimpinan pusat partai pengusaha dan pekerja dewan pimpinan pusat indonesia dpp pipi) nomor: partai pengusaha dan dpp pipi r v tertanggal pekerja indonesia dpp mei pipi) menetapkan berths kyu kyu, ba.,konstitusi menyatakan bahwa "berdasarkan konstitusi dan undang undang yang menempatkan bukti fotokopi surat suara pemilukada bukti menunjukan bahwa kabupaten sarmi tahun tata letak pasangan calon surat suara yang dibuat secara tidak proporsional. padahal seharusnya dibuat secara horizontal. akibatnya banyak terjadi colokan ganda, yaitu color nomor tembus sehingga merugikan pasangan nomor karena terdapat lebih dari suara untuk nomor dianggap tidak sah karena tembus pasangan nomor bukti fotokopi surat dewan pengurus bukti menunjukan bahwa daerah komite nasional permintaan dpd knpi pemuda indonesia dpd knpi) kepada kpu provinsi, kabupaten sarmi c1 dbd panas propinsi papua dan knpi sm i11 tertanggal panas kabupaten sarmi maret kepada agar mereformasi kpu ketua anggota kpu propinsi kabupaten sarmi dengan papua. menindak lanjuti keterlibatan ketua anggota panas prov. saudara vesikel manis, papua ketua kpu kabupaten sarmi ketua anggota panas sebagai anggota daftar calon kabupaten sarmi tetap partai pib dapil nomor urut dalam pemilu legislatif tahun kabupaten biak numfor. bukti p 2g fotokopi surat keterangan bukti menunjukan bahwa catatan kepolisian pol surat keterangan catatan sick vi1 interkom kepolisian sebagai polres biak numfor tertanggal pelengkap persyaratan agustus atas nama vesikel menjadi bakal calon anggota manis dprd kabupaten biak. bukti fotokopi surat keterangan menerangkan persyaratan bertempat tinggal bakal calon saudara vesikel manis anggota dpr dprd bertempat tinggal desa propinsi dprd kabupaten dprd samoa, untuk memenuhi kota nomor tanggal bakal calon anggota dprd agustus desa samoa kabupaten biak numfor. bukti pp fotokopi surat pernyataan vesikel surat pernyataan vesikel manis sesuai model kpu, manis bersedia tidak yang diketahui oleh pimpinan berpraktik yang dapat partai perjuangan indonesia baru menimbulkan konflik ppi) kabupaten biak tertanggal kepentingan tugas, agustus wewenang dan hak sebagai anggota dprd kabupaten biak. fotokopi surat pernyataan tidak menyatakan bersedia untuk merangkap jabatan tertanggal tidak merangkap jabatan, agustus sebagai jabatan lainnyn daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota dpr kabupaten. fotokopi surat keterangan syarat kesehatan untuk kesehatan nomor: berkas bakal caleg atas ac fotokopi surat keterangan telah menerangkan bahwa terdaftar sebagai pemilih nomor: saudara vesikel manis telah pps kel sme viii model mendaftar dan atau telah terdaftar sebagai pemilih kabupaten biak numfor, dengan nomor: dp4 dps tps5. bukti fotokopi surat keterangan menerangkan persyaratan pengadilan negeri biak nomor| atas nama vesikel manis u4 ium. viii untuk calon legislatif biak tanggal agustus numfor. fotokopi surat panitia pengawas bukti ini menerangkan bahwa pemilihan umum kabupaten sarmi adanya permasalahan tertanggal april yang di| tentang surat keputusan tujukan kepada ketua bawaslu c.g kpu provinsi papua bagian hukum bawaslu jakarta tahun tertanggal agustus bukti pp 3g fotokopi dokumentasi audio bukti ini menerangkan berupa rekaman suara tentang adanya rekaman suara staff pengakuan staf kpu mengenai kpu atas nama fusi dan c kwk mengenai berita acara kwk, c1 kwk yang tidak diberikan kepada semua ae bukti fotokopi surat tim sukses betis bukti ini menerangkan poso anus tertanggal adanya kampanye september yang ditujukan terselubung pada masa kepada koordinator tim tingkat tenang tanggal distrik bonggol keren september yang dilakukan oleh tim sukses pasangan bertempat kampung anus pada tanggal september jam wit. pertemuan tersebut disponsori oleh saudara eli manis, saudara kembar saudara vesikel manis, se, ketua kpu kabupaten sarmi.mokrat dewan pimpinan pusat kabupaten sarmi tertanggal dewan pimpinan cabang september partai demokratngusaha dan pekerja indonesia partai pengusaha dan dpc pipi) kabupaten sarmi pekerja indonesia dpc tertanggal september pipi)o fotokopi surat rekomendasi bukti ini menerangkan dewan pimpinan cabang partai tentang rekomendasi dpc pengusaha dan pekerja indonesia pipi untuk mendaftarkan (dpc pipi) kabupaten sarmi berths kyu kyu, ba., dpc pipi smi 1x mpa sebagai calon bupati tertanggal septemberrsatuan daerah ppd) partai persatuan daerah kabupaten sarmi tertanggal ppd) kabupaten sarmi septemberpp fotokopi surat rekomendasi bukti ini menerangkan bahwa dewan pimpinan cabang partai ppd merekomendasikan persatuan daerah ppd) untuk segera mendaftarkan kabupaten sarmi il r.kmd.si.bu.dpd. .09tartan berths kyu kyu, ba., gagal september mpa sebagai calon bupati kabupaten sarmi provinsi papua periode bukti fotokopi surat panitia pengawas bukti ini menerangkan pemilihan umum kabupaten tentang pelanggaran kode sarmi bawaslu etik ketua kpu sarmi dan ksr xi1 kepada ketua rekomendasi pergantian bawaslu pusat cg. bagian hukum antar waktu. jakarta, tertanggal april bukti fotokopi dokumentasi audio visual bukti ini menerangkan pemilukada sarmi tentang adanya warga yang tidak proses pencoblosan beberapa boleh memilih, penghitungan tps dan beberapa pelanggaran surat suara tidak sah karena yang terjadi. colokan tembus pada nomor urut dan nomor urut visual surat suara yang tidak horisontal pada pemilukada kabupaten sarmikorea seimantps jumlah dpt sebanyak pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak jumlah suara sah jumlah suara tidak sah sebanyak dengan jumlah surat suara color tembus sebanyak suara: bahwa menurut saksi, herlina karbala saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung bagaiserwar, distrik sarmi, bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus sebanyak suara dan dianggap tidak sah, bahwa saksi tidak mendapatkan salinan formulir kwk dari pps meskipun saksi sudah memintanya, natalie ayer saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung kapital distrik bonggol timur, bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara tps ada surat suara color tembus berjumlah suara yang dianggap tidak sah: bahwa saksi juga tidak mendapatkan formulir kwk dari pps, oktovianus number saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung amira distrik sarmi selatan: bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara tps ada surat suara color tembus yang berjumlah suara dan dianggap tidak sah, bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara tersebut semua saksi pasangan calon hadir dan tidak mendapatkan formulir kwk, bahwa saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara color tembus tersebut, edison karisago saksi adalah pemuda gereja yang diberikan tugas untuk melipat kertas suara kantor diklat kabupaten sarmi, bahwa pelipatan kertas suara tersebut dilakukan atas petunjuk dari kpu kabupaten sarmi: lea manis saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kampung sudu bahwa menurut saksi tps tidak sosialisasi terkait dengan proses pencoblosan kertas suara kampung sudu bahwa telah terjadi pemaksaan penandatangan berita acara yang dilakukan oleh ketua dan anggota kpps terhadap para saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon tidak mendapatkan formulir kwk, bahwa menurut saksi tps ada surat suara color tembus sebanyak suara dan dianggap tidak sah, bahwa menurut saksi tim sukses pasangan calon nomor urut sudah bermalam kampung sudu sebelum proses pencoblosan: yubelina nefreiser saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung kader baru, bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus sebanyak suara yang dianggap tidak sah: bahwa saksi tidak menandatangani formulir kwk dan tidak mendapatkan formulir kwk: bahwa saksi melihat adanya mobilisasi sebanyak orang dari jayapura sarmi pada saat hari pencoblosan: martinus air saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung rare, bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus berjumlah suara yang dianggap tidak sah dan saksi sudah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi: bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat penghitungan suara tapi tidak mendapatkan formulir kwk, bahwa terkait color tembus, saksi pasangan calon nomor urut juga telah mengajukan keberatan, andre saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung keren, distrik bonggol: bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara ada surat suara color tembus berjumlah suara yang dianggap tidak sah: bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena surat suara color tembus tersebut sudah dianggap tidak sah: marine korea saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung sasuke, distrik sarmi selatansudah mengajukan keberatan terkait color tembus tersebut dan saksi tidak mendapatkan formulir kwk: edi wibowo saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung winata, distrik bonggol timur:pada saat penghitungan semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, bahwa menurut saksi, banyak penduduk asli yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih: dickson katuk saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan sarmi kota, distrik sarmijuga melihat tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan minuman beralkohol kepada pps: yohanes mario saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kampung sawar, distrik sarmi: bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus yang berjumlah suara dan dianggap tidak sah sehingga merugikan pasangan calon nomor urut melkisedek sauweyar saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung makes multi, distrik bonggol timurmaria putra saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan maradonamenurut saksi pemilih yang ikut mencoblos hanya dari dpt dan saksi telah melakukan keberatan tentang hal tersebut, bahwa menurut saksi ada pemilih yang menggunakan ktp luar kabupaten sarmi: yakni saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung taman sari, distrik bonggol timur,bahwa saksi telah mengajukan keberatan kepada kpps tapi tidak ditanggapi, supardi saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung beban jaya, distrik bonggol:alkana william bare saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan sarmi kota, bahwa menurut saksi tps tersebut terdapat surat suara color tembus yang berjumlah surat suara dan dianggap tidak sah: heroik katori saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan maradona, bahwa menurut saksi ada surat suar color tembus sebanyak surat suara dan dianggap tidak sah, yesaya apps saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung kroasia:armmpatmenurut saksi ada surat suara color tembus sebanyak surat suara yang dianggap tidak sah: charting rahamitu saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung samo, distrik samo kota, bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus sebanyak surat suara yang dianggap tidak sah: bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon: harus salinan saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung wapomania, distrik sarmi selatanyeti logika menporalambert fitur saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung beneran, distrik pantai timur: bahwa menurut saksi tps tersebut ada surat suara color tembus yang berjumlah surat suara yang dianggap tidak sah, justin bare saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan armada, distrik bonggol:messy wersemetawar saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung pages ii, distrik sarmi timur,bithsael marapu saksi adalah calon pengganti antar waktu kpu kabupaten sarmi yang telah lolos seleksi: bahwa saksi tidak dimasu, bahwa menurut saksi masuknya saudara vesikel manis menjadi paw anggota kpu kabupaten sarmi atas keinginan dari kpu provinsi papua, bahwa terkait hal tersebut saksi telah mengajukan gugatan ptun jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal nomor tahun bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah masuk dalam kepengurusan partai manapun, dan partai ppen telah meminta maaf kepada saksi terkait pencantuman nama saksi dalam kepengurusan partai tersebut dan juga telah diserahkan kepada dewan kehormatan kpu provinsi papua: bahwa putusan ptun jayapura tersebut juga telah dikuatkan juga oleh putusan banding dari tun makasar, bahwa menurut saksi saudara vesikel manis justrupanas kabupaten sarmi, bagus bare saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mengatakan keterangan saksi bitshael marapu, bahwa menurut saksi ada dukungan ganda dari parti politik terhadap pasangan calon nomor urut bahwa tidak tender yang dilakukan oleh memohon terkait dengan pengadaan logistik pemilukada dan yang ada justru penunjukan langsung terhadap karya agung yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi tidakpasangan calon lain: bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi kpu kabupaten sarmi, yang membacakan rekapitulasi adalah kpu kabupaten sarmi dan bukan ppd. selain itu, fisik kertas suara juga tidak ada, bahwa menurut saksi, semua saksi pasangan calon nomor urut semua tingkat rekapitulasi tidak mendapatkan formulir c1, ataupun db bahwa ada kampung yang tidak mengetahui adanya pemilukada sehingga tidak dibuat tps dan proses pencoblosan dilakukan jalan: karel robert amandel bahwa menurut saksi memang benar saudara vesikel manis adalah calon anggota dprd kabupaten biak pada tahun herlina kota hutapea saksi adalah anggota dprd partai golkar yang mengusung pasangan calon nomor urut bahwa saksi membenarkan tentang adanya dukungan ganda darinomor dan nomor bahwa saksi mengetahui bahwa saudara vesikel manis adalah calon anggota dprd kabupaten biak dan ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten sarmi terkait hal tersebut: ramadan asri saksi adalah koordinator saksi pasangan calon nomor urut distrik bonggol, bahwa ada pengajuan proses rekapitulasi distrik bonggol yang diajukan lebih cepat hari dan dari pihak ppd bonggol tidak memberikan hasil rekapitulasi kepada saksi dan membawa hasil rekapitulasi tersebut jayapura. levine yani saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut distrik pantai timur barat, bahwa pada tanggal september saksi telah dicegat dan diintimidasi oleh para kepolisian beserta tim sukses pasangan calon nomor urut tanpa alasan yang jelas dan membawa mobil saksi polsek setempat: bahwa hal tersebut telah menyebabkan saksi kehilangan sejumlah uang yang berada mobil tersebut, bahwa terkait hal tersebut saksi telah melaporkan polsek sarmi dan juga diketahui oleh bawaslu, alfonso preman saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps nenek induk, distrik pantai timur barat: saksi melihat adanya dpt yang ditulis tangan sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak dapat memilih, saksi telah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi oleh kpps dengan alasan dpt belum ada. agustina levine mayer saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kelurahan sarmi kota, bahwa menurut saksi ada surat suara color tembus berjumlah surat suara dan dianggap tidak sah, bahwa menurut saksi, ada pns yang menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut adam wihyawari saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps team jaya, pada tanggal september saksi telah melihat adanya money politik: aspar ownik saksi adalah koordinator saksi pasangan calon nomor kampung anus, distrik bonggol: bahwa saksi melihat eli manis melakukan kampanye pada masa tenang dengan mengundang orang masyarakat rumah tim sukses pasangan calon nomor urut saksi melihat adanya pemberian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut kepada kepala kampung: decora mongkwe saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps kampung yana, saksi menerima uang dari tim sukses pasangan calon nomor urut sebesar juta untuk mencari massa dari jayapura untuk mencoblos pasangan calon nomor urut achmad minat saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor urut bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat dan pns kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal september agar memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi intimidasi dan dihadang oleh pns dengan alasan saksi dianggap memobilisasi masa dari jayapura: bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut bawaslu dan polisiada dua masalah pokok yang dipermasalahkan oleh pemohon yaitu pertama,kedua terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyerang garapan pemilukada kabupaten sarmi yang terdiri: terkait dengan keberadaan ketua kpu kabupaten sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, ad:, pelanggaran terhadap penetapan syarat dukungan partai politik dari pasangan calon nomor urut pelanggaran terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan penunjukan: pelanggaran terhadap pemasangan gambar foto dalam surat suara dari masing masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan, pelanggaran terhadap tidak menyediakan tps kampung menawari, santo, samorkena, dan arusuar, pelanggaran dengan cara menghalang halangi saksi pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi: pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan, pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan melibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat, pelanggaran yang dilakukan memohon dengan cara membatalkan surat suara color tembus. terhadap tuduhan tuduhan dan dalil dalil pemohon sebagaimana tersebut atas perlu memohon jawab dan tanggapi sebagai berikut pertama jawaban dan tanggapan memohonbahwa komisi pemilihan umum kabupaten sarmi dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap mendasarkan pada ketentuan perundang undangan yang berlaku peraturan pemerintah nomor. tahun dan peraturan kpu nomor tahun dalam melaksanakan rekapitulasi dan menyelenggarakan pemilukada kabupaten sarmi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan melalui pleno kpu kabupaten sarmi.hasil perolehan presenta urut daerah dan wakil kepala daerah suara,suara sah, suara tidak sah, yo) berths kyu kyu, dan isak sammssmemmatatan absalom s.runtuboy, sh, msi dan (msemamemvnea cornelis melly paupera, amd omawmmrosamam drs. maribor,m.mt dan imasemosmmo george welas, dan nikana din emma me retensi aedistrik calon sah pasangan calon berths. absalom. cornelis masak. george. dan dan m.d dan dan dan isak samuel adrian albertus. nikana s.w r.s aje amp sarmi sarmi ben bei pantai timur barat pantai ama bongo pantai oam power jumlah perolehan suara sah jumlah suara mada loops, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus dilanjutkan dengrmi tahun nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)rmi tahun tanggal desember bahwa pasangan calon peserta pemilukada kabupaten sarmi berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tahunsarmi tahun adalah sebagai berikut bahwa permohonan pemohon adalahmemohonyang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilukada kabupaten sarmih. mendasarkan pada uraian tersebut atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melawan hukum. kedua jawaban dan tanggapan memohon terkait dengan keberadaan ketua kpu kabupaten sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, adany. bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari ketua kpu kabupaten sarmi perlu kami jelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu) mekanisme penyelesaiannya adalah melalui laporan panas, panas akan melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka panas. dewan kehormatan kpu selanjutnya melakukan pemeriksaan dan selanjutnyaaw, dari rekomendasi dewan kehormatan inilah baru kpu provinsi melakukan paw jika terbukti.bersalah dan terbuktiterkait dengan adanya putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr benar dalam amar putusannya membatalkan kpu prov. papua nomor tahun tentang pengangkatan anggota kpu kabupaten sarmi namun juga menolak permohonan penundaan pelaksanaan kpu nomor tahun tersebut. dan terhadap putusan ptun jayapura tersebut memohon dan juga kpu prov. memohon dan kpu prov. papua telah mengajukan kasasi. sehingga putusan ptun jayapura dimaksud belum final dan belum memilikidalam fakta yang sesungguhnya penyelenggaraan pemilukada kabupaten sarmi yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten sarmi selalu,. terkait dengan surat bupati dan rekomendasi panwaslukada, hal ini belum direspon oleh kpu provinsi papua, karena kpu provinsi papua sangat beralasan karena kpu kabupaten sarmi masih melaksanakan pemilukada.jawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil pemohon yang menyatakan.,perolehan suara baik tingkat tps, ppd, maupun tingkat kpu kabupaten sarmi. benar memang ada beberapa saksi yang tidak mendapatkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hal ini disebabkan karena pasangan calon yang bersangkutan tidak mengirimkan saksinya pada saat pelaksanaan rekapitulasi, baik tingkat tps, ppd, maupun tingkat kpu kabupaten. sekalipun saksi pemohon tidak hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi, memohon tetap memberikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara diserahkan melalui pemberitahuan kepada masing masingperolehan suara, dapat dipastikan pemohon tidak mengirimkan saksi saksi pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat tps atau ppd, atau saksi pemohon tidak memberikan salinan tersebut kepada pemohon, atau pemohon mengingkari kenyataan sudah menerima berkata belum menerima. secara prinsip penyelenggara pemilukada tingkat kpps, ppd dan kpu kabupaten sarmi diikat oleh ketentuan hukum untukdalil pemohon yang menyatakan memohon melanggar dalam menetapkan syarat dukungan partai politik dari pasangan calon nomor uruthal ini memohon akan mengajukan bukti berita acara hasil verifikasi bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun tanggal desember memohon tidak memiliki kepentingan terhadap pasangan calon yang telah didukung partai politik dan telah melebihi minimalngadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan tidak melakukan tender terbuka dan melalui penunjukanya. sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaanya kewenangannya dimiliki dan dilakukan oleh sekretariat kpu kabupaten sarmi termasuk didalamnya pencetakan surat suara dan pengadaan logistik pemilukada lainya. kpu kabupaten sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah masalah yang masangan surat suara dari masing masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan. hal ini telah disetujui oleh masing masing pasangan calon dan panas kabupaten sarmi sebelum dicetak dan pada saat itu idak ada satu pasangan calon yang melakukan protes atau keberatan dan baru setelah rekapitulasi selesai pemohon melakukan protespanaskarena tidak menyediakan tps kampung menawari, santo, samorkena, dan arusuar. adalah, kebijakan ini semata mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan geografis, efisiensi dan efektifkampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang admenghalang halangi saksi pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi dan tidak mengundang dan atau tidak menghadirkan saksi.ituterkait dengan undangan kepada masing masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi maka aneh jika pemohon menyatakan memohon tidak menghadirkan saksi.mau diketidak hadirkan saksi dari pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik diinijawaban dan tanggapan memohon terhadap dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut. terhadap dalil pemohon ini, memohon tidak perlu menanggapinya karena hal ini bukan merupakan kewenangan dari memohon, tetapi kewenangan dari partai politik dan panas. namun logika sederhananya adalah setiap partai politik memiliki kebebasan untuk mendukung siapapun pasangan calon dan tentu saja setiap pasangan calon juga memiliki kebebasan untuk melakukan pendekatan kepada partai politik agar kepentingan kemenangannya bisa dapat diraihnyaakukan politik uang dalam pemilukada. terhadap dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut melakukan politik uang, hal ini bukan kapasitas dari memohon untuk menjawab atau menanggapinya karena hal ini merupakan domain atau kewenangan dari panas, untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi. fakta yang sesungguhnya sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara memohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari panas dan atau dari pemohon terhadappanas atau bawaslu untuk ditindak lanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh undang undangibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat hal yang sama juga terhadap dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut melibatkan polisi untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat hal ini bukan kewenangan memohon, tetapi kewenangan dari panas pemilukada kabupaten sarmi. dalam faktanya memohon selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun laporan dari panas ataupun dari pemohon tentang adanya pelanggaran terkait dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pasangan calon nomor urut pertanyaannya adalah apakah mungkin polisi atau institusi polisi mau diperalat untuk mengintimidasi masyarakat dengan resiko institusinya menjadi taruhannya. sepertinya sulit untuk bisa dipercaycara membatalkan surat suara color tembus. bahwa apakahingkatingkat tps tps. fakta lapangan surat suara yang mengalami color tembus sifatnya hanyalah kaustik dan jumlahnya sangat kecil tidak signifikan. permasalahan color tembus telah diselesaikan tingkat tps. dalil pemohondi luar kotak yang ditentukan. surat suara color tembus juga tidak saja mengenai satu pasangan calon yaitu pemohon saja, tetapi juga pada pasangan pasangan calon lainnya. sehingga tidak bisa klaim hanya milik pemohon. dalil pemohon hanyalah dalil yang sengaja direkayasa agar pemohon memiliki bukti bahwa seolah olah perolehan suara pemohon berkurang secara signifikan karena pembatalan color tembus yang jumlahnya signifikan, padahal surat suarasarmi tingkat kabupate, oleh karena tanggal oktober dan oktober jatuh pada hari libur sabtu dan minggu,rsebut, oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabuiv. pokok pokok permohonan adapun pokok pokok permohonan yang pemohon ajukan dalam perbaikan permohonan guo didasarkan pada alasan alasan adalah nama jumlah sangan ara mustmmamston| balon runtuboy, sh, msi dan bal meluas paupera, dan lhmemant drs. masak maribor, spt dan lantas george welas, dan laktamasdengan cara cara yang melawan hukum,saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal oktoberdalam eksepsiadalahpemohon mengalitapi dasar yang dijadikan alasan keberatan pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. bahwa dasar dasar yang pakai oleh pemohon dalam menyatasebagaimana tertuang dalam permohonan pemohon, hanya merupakan rekayasa semata, diantaranya adalah: pada halaman poin pemohon langsung memberikan justifikasi bahwa penetapan rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak sah, karena menurut pemohonmelaui cara cara cara yang melanggar hukum. namun berdasarkan uraian uraian yang dikatakan oleh pemohon adalah merupakan yang melanggar hukum (sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon pada poin s.d sama sekali tidak ada kaitannya mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten sarmi bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak jelas kabur antara objek sengketa dengan alasan alasan yang dijadikan untuk mengajukan permohonan keberatankepala daerah dan wakilkepala daerahdan menerimaadanya pergantian ketua kpu antar waktu masalah masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan pemilukada masalah kertas suara pelipatan kertas suarasebagaimana fakta hukum berikut bahwa pelanggaran terjadi sejak pergantian ketua dan anggota kpu antar waktu pada agustus yakni dengan diangkatnya saudara vesikel manis, se. sebagai ketua kpu kabupaten sarmi dan fransiskus antonius lesson, max fredrik marinus, s.h. dan ferdinand fransiskus lawan, s.e. sebagai anggota kpu kabupaten sarmi berdasarkmelalui mekanisme pergantian antar waktu tetapi keempat orang tersebut bukan dari urutan peringkat berikutnya, sedangkan darimasih terdapat dua nama calon yang memenuhi syarat, yakni: saudara thomas ambisi dan bitsael marah. bahwa terhadap pengangkatan antar waktu yang tidak merekrut atau memasukkan dua orang yang memenuhi syarat dari urutan peringkat berikutnya, berdasarktersebut, saudara thomas ambisi dan bitsael marah telah meminta pembatalan melalui pengadilan tata usaha negara jayapura ptun jayapura ) terhadap kpu provinsi papua nomor tahun guo, yang kesemuanya dikabulkan. bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh saudara thomas ambisi, ptun jayapura dalam putusan nomor g ptun. jpr, tertanggal februari telah mengabulkan dengan amar menyatakan batal surat keputusa:tanggapan pihak jawaban pihak terkait pemohon terkait dalil tentang pelanggaran poin tahapan pemilukada halaman tentang pergantian ketua dan hal tersebut adalah bukan kewenangan memohon anggota kpu antar waktu ranah hukum tata dan hingga saat ini memohon poin usaha negara, dan belum pernah menerima surat sudah diselesaikan pelimpahan untuk diambil tindakan pada pengadilan tata atau sanksi dari bawaslu kada usaha negara, bahkan tentang hal dimaksud, pemohon pun telah sebagaimana diatur dalam mengajukan hal tersebut tahun dalam dalil permohonannya dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas sama sekali tidak ada mengenai hal dimaksud, kaitannya dengan dan tahun uu sengketa pemilukada tahun junto ketentuan yang diperiksa oleh dan tahun pp mahkamah konstitusi. tahun halaman tentang adanya dukungan para mengenai hal tersebut bukan kewenangan memohon politik ganda disebabkan adanya karena hingga saat ini pihak poin sengketa internal partai memohon belum pernah menerima tingkat dpp partai surat pelimpahan untuk diambil tersebut, sehinggga tindakan atau sanksi dari kepengurusan daerah, bawaslu kada tentang hal pada masing masing dimaksud, sebagaimana diatur dpc mempertahankan dalam tahun keabsahannya. dugaan kejadian dimaksud lebih aturan perundang pada perkara pidana, undangan mengenai dan tahun partai politik, apabila tahun junto terjadi sengketa dan dalam internal partai pp tahun maka penyelesaiannya ditempuh melalui internal partai tersebutpengadaan dan mengenai hal tersebut, bukan kewenangan memohon, pendistribusian logistik adalah kewenangan dan tidak termasuk sengketa poin pemilukada, invasi surat panwaslukada php sebagaimana dimaksud suara, diselenggarakan tanpa kabupaten, yang mana (vide angka dan melalui tender panwaslukada tidak huruf peraturan melakukan temuan mahkamah konstitusi nomor terhadap atau pun tahun juncto menerima laporan undang undang nomor tahun terhadap hal ini. tentang mahkamah tentang hal ini muncul konstitusi): karena hingga saat ini ketika setelah pemohon memohon belum pernah menerima kalah dalam proses surat pelimpahan untuk diambil pemungutan suara tindakan atau sanksi dari pemilukada.dugaan kejadian dimaksud lebih sengketa pemilukada pada perkara pidana, yang diperiksa oleh tahun uu mahkamah konstitusi tahun halaman hal tersebut adalah bukan kewenangan memohon tentang usaha untuk menutupi tidak benar. dan tidak termasuk sengketa poin permasalahan banyaknya surat merupakan php sebagaimana dimaksud suara tidak sah oleh memohon kewenangan dari (vide angka dan panwaslukada, dan huruf peraturan panwaslukada tidak mahkamah konstitusi nomor menerima pengaduan tahun juncto apapun terhadap hal undang undang nomor tahun tersebut tentang mahkamah konstitusi): karena hingga saat ini sama sekali tidak ada pihak terkait belum pernah kaitannya dengan menerima surat pelimpahan untuk sengketa pemilukada diambil tindakan atau sanksi dari yang diperiksa oleh bawaslu kada tentang hal mahkamah konstitusiho. halaman tentang pleno yang dilakukan pleno pada dasarnya bukan kewenangan memohon, tingkat distrik terutama distrik telah dilakukan pada dan tidak termasuk sengketa poin bonggol bonggol timur, pantai masing masing distrik. php sebagaimana dimaksud timur, dan pantai timur barat (vide angka dan bahwa dalil dari huruf peraturan pemohon tersebut mahkamah konstitusi nomor adalah tidak benar tahun juncto karena tidak ada laporan undang undang nomor tahun terhadap hal tersebut tentang mahkamah yang masuk kepada konstitusi): karena hingga saat ini panwaslukada memohon belum pernah menerima kabupaten sarmiju tahun junto dan tahun halaman bahwa dalil dari tidak termasuk sengketa php terhadap memohon yang yang pemohon tersebut sebagaimana dimaksud (vide poin tidak menyediakan tempat adalah tidak benar angka dan pemungutan suara tps karena tidak ada laporan huruf peraturan kampung menawari dan terhadap hal tersebut mahkamah konstitusi nomor santo, serta kampung yang masuk kepada tahun juncto samorkena dan arusuar,dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, tahun uu tahun bahwa dalil dari tidak termasuk sengketa php halaman tentang memohon dengan pemohon tersebut sebagaimana dimaksud (vide tujuan tertentu sengaja tidak adalah tidak benar angka dan poin memasukan berita acara hasil karena tidak ada laporan huruf peraturan pleno ppd distrik bonggol dan terhadap hal tersebut mahkamah konstitusi nomor bonggol timur dalam kotak yang masuk kepada tahun juncto suara:halaman tentang ketua kpu bahwa hal tersebut tidak ada surat bawaslu kada kabupaten sarmi yang adalah tidak benar, fakta tentang hal dimaksud saat kejadian poin bernama hiskiel manis yang sebenarnya adalah hingga berakhirnya masa melakukan sosialisasi yang melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, kampung anus dan sosialisasi atau tahun berkampanye pada kampanye adalah elly perkara dimaksud merupakan unsur masyarakat untuk memilih manis yang merupakan unsur yang memenuhi kandidat nomor urut pada juru kampanye pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal september pasangan calon urut ulang pada tps dimaksud, yang dan merupakan seharusnya terselesaikan saudara kembar identik sebelum berakhirnya dengan ketua kpud rekapitulasi kecamatan kabupaten sarmi yang sarana dan bernama vesikel manis, tahun tahun se. junto dan tahun sama sekali tidak ada serta kaitannya dengan dan pkpu nomor tahun sengketa pemilukada (vide bukti yang diperiksa oleh mahkamah konstitusi halaman tentang ketua kpud vesikel yang memuat berita tidak ada surat bawaslu kada poin manis mengumumkan tersebut adalah mumi tentang hal dimaksud saat kejadian pemenang pemilukada media wartawan surat kabar hingga berakhirnya masa massa sebagaimana termuat yang bersangkutan. rekapitulasi tingkat kecamatan, harian surat kabar cendrawasih tahun post dan bintang papua sama sekali tidak ada tertanggal oktober, sebelum kaitannya dengan perkara dimaksud merupakan unsur kpu melakukan pleno sengketa pemilukada unsur yang memenuhi penetapan pasangan calon yang diperiksa oleh pelaksanaan pemungutan suara terpilih tanggal oktober mahkamah konstitusitidak ada surat bawaslu kada halaman hal tersebut adalah tentang hal dimaksud saat kejadian tentang memohon dengan tidak benar, faktanya hingga berakhirnya masa poin sengaja tidak memberikan saksi dari pemohon lah rekapitulasi tingkat kecamatan, berita acara rekapitulasi hasil yang kurang aktif tahun pleno ppd kepada saksi saksi berperan serta. tidak ditemukan pernyataan pasangan calon setelah saksi pada lembar keberatan melakukan plenomemohon mengusir tidak termasuk sengketa php sebanyak orang pemilih hal tersebut adalah sebagaimana dimaksud (vide poin yang sudah hadir tps tidak benar, apabila angka dan kampung nenek induk, distrik benar ada, seharusnya huruf peraturan pantai timur barat yang akan diperjuangkan oleh saksi mahkamah konstitusi nomor saudara thomas ambisi sebagai anggota kpu kabupaten sarmi bahwa putusan ptun jayapura putusan nomor g ptun. jpr, tertanggal februari telah dikuatkan dalam tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara makasar dengan putusan nomor b.tun pt.tun. mks tertanggal juli jauh hari sebelum memohon melaksanakan pemungutan suara pada pemilukada kabupaten sarmi, namun baik putusan ptun jayapura maupun pengadilan tinggi tun makasar diabaikan begitu saja: bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh saudara bithsael marapu, ptun jayapura dalam putusan nomor g ptun. jpr, tertanggal februari juga telah mengabulkan dengan amar menyatakan batal kpu provinsi papua nomor tahusaudara bithsael marapu sebagai anggota kpu kabupaten sarmi bahwa good non, terlepas dari masih ada atau tidak adanya upaya hukum yang sedang diajukan oleh kpu provinsi dan juga oleh memohon sebagai tergugat intervensi dalam kedua perkara tata usaha negara atas, pemohon sangat berharap agar mahkamah konstitusi berkenan memeriksa dan memutus atas terjadinyyang melukai rasa keadilan substansial masyarakat kabupaten sarmi khususnya, yakni terhadap fakta hukum bahwa saudara vesikel manis yang diangkat menjadi anggota kpu kabupaten sarmi dan terpilih sebagai ketua, sejak awal sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota kpu kabupaten sarmi oleh karena yang bersangkutan masih terlibat aktif sebagai anggota partai politik dalam lima tahun terakhir (tidak memenuhi syarat dalam ketentuan huruf (i) nomor tahun berdasarkan fakta fakta sebagai berikut: mencoblos pemohon, sehingga pemohon tingkat tps tahun juncto warga tersebut kehilangan hak yang bersangkutan undang undang nomor tahun konstitusionalnya untuk tentang mahkamah mencoblos bahwa orang konstitusi), karena hingga saat ini tersebut tidak terdaftar termohonbelum pernah menerima dpt (daftar pemilih surat pelimpahan untuk diambil tetap) dan mereka tidak tindakan atau sanksi dari memiliki ktptidak ada surat bawaslu kada sengketa pemilukada tentang hal dimaksud saat kejadian yang diperiksa oleh hingga berakhirnya masa mahkamah konstitusi:s9) urutan iii pasangan calon nomor urut. dengan perolehan suara sebesar suara atau y6)yo)tentang money politik jawaban pihak tentang pasangan urut mohon akta bukti bukan kewenangan melakukan money politik berupa tentang kejadiannya, memohon, dan tidak pemberian uang oleh pasangan waktu, tps mana, termasuk sengketa calon langsung atas nama drs. serta dilakukan oleh php sebagaimana masak maribor spt kepada ibu siapa, apakah sudah dimaksud (vide deborah sebesar juta untuk dilaporkan kepada angka mencari masa pemilih sebanyak bawaslu atau tidak dan orang kampung beta apakah sudah diproses huruf peraturan distrik pantai timur dan kampung oleh bawaslu atau mahkamah takar distrik pantai timur belum ataukah apakah konstitusi nomor barat yang berakibat pasangan sudah putusan yang tahun juncto calon urut menang mutlak berkekuatan hukum undang kampung tersebut tetap yang telah undang nomor dijatuhkan kepada tahun tentang pelakunya. mahkamah pasangan nomor urut menanggapi hal konstitusi), dan melakukan money politik berupa tersebut dengan ini seharusnya hal pemberian uang oleh saudara pihak terkait monomer tersebut disimpan sulit kepada saudara adam pemohon untuk kepolisian untuk ditawari sebanyak amplop membuktikan hal selanjutnya yang isinya bervariasi dari jumlah tersebut. dilimpahkan juta, ribu, pengadilan agar ribu, disertai pemberian gen dan apabila pemohon putusan yang set watt dan kerudung tidak dapat bermuatan hukum membuktikan hal tetap sebagaimana pasangan nomor urut tersebut dengan ini diatur oleh melakukan money politik berupa pihak terkait s.d pemberian televisi dan parabola menyatakan akan tahun kampung wamariri distrik membawa tahun power kabupaten sarmi yang permasalahan tersebut junto partainya mendukung nomor ranah pidana atas dan urut tuduhan memberikan tahun serta keterangan palsu fatwa nomor muka persidangan kma ! bahwa bahwa faktanya yang khusus menyangkut memberikan televisi sanksi terhadap dan parabola pelanggaran money kampung biner adalah politik pasangan saudara mustang arif calon atau tim anggota dpr dari partai kampanye adalah ppp, yang mengusung pembatalan sebagai kandidat nomor urut pasangan calon jadi tuduhan dari oleh kpu setelah pemohon tersebut memenuhi penemuan adalah salah alamat saksi yang diatur dalam bahwa faktanya yang dan membagi bagikan tahun sembako adalah team putusan mahkamah sukses kandidat nomor konstitusi urut atas nama puu ii hanya saudara levine anne pelanggaran money dan ennes peresmian, politik ketika masih dan telah tertangkap sebagai calon tangan oleh pihak peserta pemilukada, terkait, pada tanggal sedangkan sudah september pukul terpilih, berdasarkan wit.ii bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tahun uu tahun junto dan tahun serta fatwa nomor kma i1 tanggal september yang kepada ketua kpu bukti sehingga bukanlah termasuk objek sengketa php yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi r.i. bahwa terhadap sanksi money politik apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya mekanisme pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan mahkamah agung tersebut atas.hadi zainal abidin pekerjaan anggota dprd provinsi jawa timur alamat jalan lawu nomor rt. rw. kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, probolinggo nama kusan, s.h. pekerjaan pensiunan karyawan swasta alamat jalan citarum perum kti nomor rt. rw. kelurahan curahgrinting, kecamatan anggaran,aryanto, s.h., advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum haryanto, s.h. partners , berkantor jalan raya r.a. kartini nomor pandaan, kabupaten pasuruan, jaw.b.iaw office, beralamat menara kuningan floor jalan h.r. rasa said blok kav. jakarta dan surat kuasa khusus nomor kpu kota 1x bertanggal september memberi kuasa kepada saleh gunawan, s.h., kepala kejaksaan negara probolinggo selaku pengacara negara yang beralamat jalan strip nomor kota probolinggo, jawa timur yang berdasarkan surat kuasa substitusi nomor sk gph. memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada wartajiono hadi, s.h., dan agus ari wibowo, s.h, para jaksa pengacara negara, beralamat jalan strip nomor kota probolinggoprobolinggo tahun tingkat kota oleh kpu kota probolinggomaupunoleh komisi pemilihan umum kotakomisi pemilihan umum kota probolinggo, yang diisi berdasarkan formulir model kwk.kpu dan db kwk.kpu. bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi seluruh wilayah kota probolinggo yang meliputi wilayah kecamatan terdiri dari kelurahan, yakni: kademangan kelurahan: tribun kidul, kademangan, pohsangit kidul, pilang, tribun lor, ketapang) wonoasih kelurahan: wonoasih, rebung kidul, pakistani, kedunggaleng, kedungasem, sumbertaman) bayangan kelurahan: bayangan, jati, wiroborang, sukabumi, mangunharjo) anggaran kelurahan: kebonsari wetan, sukoharjo, tisnonegaran, anggaran, kebonsari kulon, curahgrinting) kelompok kelurahan: rebung lor, rebung wetan, kelompok, sumberwetan, karena lor, rebung kulon)walikota d'omisi pemilihan umum kpu)wakil walikota kotadan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam formulir keberatan model db2 kwk.kpu), bahkan pada saat penetapan rekapitulasi. bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota probolinggo masing masing pasangan calon menggunakan panggilan jargon nomor urut beby sa'aliyah ratih dewi dan as'ad ashari disingkat deras , nomor urut hj. mukmin, sh., dan h.m. syuhada, disingkat harus pas nomor urut zulkifli chalk, se. dan drs. maksum subang, sh., m.m disingkat azam dan nomor urut pemohon hadi zainal abidin dan kusan, sh. disingkat andalanku?, sh., si, dimulai pada:robolinggo nomor pts kpu. kota vi1alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak,kukan pelanggaran pelanggaran sebagai berikut: adanya pemilih ganda sebanyak pemilih: adanya dpt yang tidak sah yaitu terkait nomor induk kependudukan nik) sebanyak pemilih, adanya warga yang sudah meninggal dunia maupun yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar dalam dpt sebanyak pemilih, terdapat koreksi rt rw sebanyak pemilata yang digunakan pemohon sehingga menganggap seolah olah terdapat pemilih ganda, goodcast adalah angka yang tertulis pada draft daftar pemilih. pada kenyataannya maka sebanyak yang didalilkan sebagai pemilih ganda tersebut sudah dilakukan koreksi. bahwa data yang digunakan pemohon masih mengacu pada dp4, padahal data yang ada pada dp4 tidak sama dengan data yang ada pada dpt karena data pada dp4 merupakan data yang masih mentah sedangkan data pada dpt merupakan data valid yang sudah melalui beberapa tahap dan proses verifikasi. bahwa data yang digunakan pemohon bersumber pada data dp4 yang setelah dilakukan verifikasi menyeluruh meliputi delapan elemenpt. bahwa memohon oleh pemohon bahwa angka pemilih dimaksud adalah hasil koreksi yang dilakukanmilih ganda dan permasalahan dpt dalam pemilukada kota probolinggo sebagaimana yang didalilkan pemohon. lagi pula memohon telah menjelaskan bahwa data yang digunakan oleh pemohon adalah data dp4 yang belum menjadi data dpt, sedangkan memohon telah melakukan perbaikan terhadap dp4 tersebut hingga menjadi dpt sebagaimana surat keputusan komisi pemilihan umum kota probolinggo nomor 16a pts kpu. kota viii tentang perubahan pertama penetapan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap perbaikan pemilihan umum walikota dan wakil walikota probolinggo tahun tanggal agustus (vide bukti namun demikian, seandainyapun dalil pemohon guo benar, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemilih ganda dan permasalahan dpt sebagaimana dalil pemohon guo telah mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara pasangan calon yang pada akhirnya menguntungkan salah satu pasangan calon tertentuota probolinggo.adanydan saksi saksi much. affandi, zainullah, achmad hafid, saturn, muhammad kamil, lailatul farida, dan imam bukhari. terhadap dalil tersebut, pihak terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon guo tidak benardan saksi minami. terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, dalam penyelenggaraan pemilu, praktik praktik dalam kampanye pasangan calon seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon adalah praktik praktik yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang undangan. bahwa pembagian uang, beras, kerudung, dan sertifikat bedak (tempat usaha pasar ikan) kepada masyarakat kota probolinggo oleh pihak terkait dengan tujuan agar masyarakat kota probolinggo memilih pihak terkait dalam pemilukada kota probolinggo sebagaimana terungkap dalam persidangan tidak dapat dibenarkan. namun demikian, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahw tersebut telah mempengaruhi kebebasan masyarakat kota probolinggo untuk menentukan siapa pasangan calon walikota dan wakil walikota kota probolinggo yang akan dipilihnya. hal ini terbukti dari keterangan saksi saksi persidangan bahwa meskipun masyarakat beberapa daerah menerima pembagian uang dan beras dari pihak terkait namun perolehan suara pihak terkait beberapa daerah tersebut tetap kalah dengan perolehan suara pasangan calon lainnya. lagipula tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi keterpilihan pihak terkait. oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum. bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan walikota probolinggo dan aparatur birokrasi serta penggunaan fasilitas pemerintahan kota probolinggo serta anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota probolinggo tahun untuk memenangkanerta saksi saksi hadi kimono, edi cahyono, abd. rahim, saturn, dan lailatul farida. terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa adanya iklan yang melibatkan walikota probolinggo dalam kampanye untuk mendukung pihak terkait adalah tidak benar karena pada faktanya dalam iklan tersebut saudara bukhari sama sekali tidak menggunakan atribut pejabat walikota atau mengatasnamakan walikota probolinggo melainkan sebagai pengurus pdi perjuangan selaku partai pengusul pihak terkait. bahwa kegiatan penyerahan beras oleh walikota probolinggo merupakan program pemerintahan kota probolinggo yang sudah diatur dalam apbd tahun dan program tersebut telah dilaksanakan setiap tahun serta tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah kota probolinggo apalagi dikaitkan dengan maksud menguntungkan pihak terkait. selain itupt pt dan saksi saksi hj. ananingsih, akbar budiman, hasim irawan, dan agus riyanto, terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah menemukan hal hal sebagai berikut: tentang iklan kampanye pihak terkait yang melibatkan walikota probolinggo, bukhari, menurut mahkamah, meskipun dalam iklan kampanye pihak terkait tersebut bukhari tidak menggunakan atribut pejabat walikota maupun mengatasnamakan walikota probolinggo melainkan sebagai pengurus pdi p selaku pengusul pihak terkait, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. meskipun demikian tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dengan terlibatnya walikota probolinggo dalam iklan kampanye pihak terkaitdapat secara siginifikan mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon tertentu yaitu pihak terkait. tentang pembagian beras oleh walikota probolinggo dengan mengatasnamakan pemerintah kota probolinggo yang dananya diambil dari apbd kota probolinggo tahun yang menurut pemohon menguntungkan pihak terkait, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pembagian beras yang dilakukan oleh walikota probolinggo tersebut adalah dalam rangka untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pihak terkait karena berdasarkan bukti pt sampai dengan bukti pt dan keterangan saksi hj. ananingsih, hasim irawan, dan agus riyanto menyatakan bahwa pembagian beras merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang memang tercantum dalam apbd kota probolinggo tahun bahkan sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. bahwa pembagian beras ataupun bantuan sosial lainnya tersebut diberikan setelah adanya pengajuan proposal dari masyarakat probolinggo kepada pemerintah kota probolinggo. adapun penggunaan apbd untuk bantuan sosial tersebut menurut mahkamah tidak melanggar peraturan perundang undangan karena bantuan sosial tersebut telah tercantum dalam apbd kota probolinggo tahun selain itu juga telah dilaksanakan pada tahun (vide bukti namun demikian, seandainyapun benar bahwa walikota probolinggo menggunakan apbd kota probolinggo tahun untuk menguntungkan pihak terkait, menurut mahkamah, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa pembagian beras oleh walikota probolinggo tersebut telah mempengaruhi secara signifikan kebebasan masyarakat kota probolinggo untuk menentukan pilihannya dalam pemilukada kota probolinggo sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu yaitu pihak terkait. tentang pembagian uang dan beras oleh walikota probolinggo dengan mengatasnamakan pribadi untuk memenangkan pihak terkait, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pembagian uang dan beras oleh walikota probolinggo sebagaimana dalil pemohon tersebut adalah memang bertujuan untuk memenangkan pihak terkait. dalam persidangan terungkap bahwa pembagian uang dan beras oleh walikota probolinggo dengan mengatasnamakan pribadi adalah kegiatan yang memang sudah biasa dilakukan oleh walikota probolinggo sehingga bukan dilakukan pada saat menjelang pemilukada saja. bahwa kalaupun benar kegiatan pembagian uang dan beras oleh walikota probolinggo tersebut memang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat probolinggo untuk memilih pihak terkait maka menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa yang dilakukan walikota probolinggopada akhirnya mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pihak terkait.. i3hari kamis, juli a). jam meresmikan pabrik dkp bertempat ppp kecamatan bayangan berikut pembagian beras kepada warga disekitarnya: b). jam rumah widoyono, jalan brantas rt. rw. kelurahan kademangan kecamatan kademangan, membagikan sembako: c). jam rumah semadi dusun melati, rt. rw. kelurahan pohsangit, barat pasar krempyeng, kecamatan kademangan, membagikan sembako, d). jam rumah sumardi, jalan merapi rt. rw. kelurahan tribun lor, kecamatan kademangan, selatan terminal masuk timur, membagikan sembako: hari senin, juli a), jam rumah small husna, jalan pahlawan rt. rw. pko timur masjid pko) kelurahan kebonsari kulon, kecamatan anggaran, membagikan sembako, b). jam rumah eny, gg. pondok kyai mas abadi depan kantor kelurahan anggaran, kecamatan anggaran, membagikan sembako, hari kamis, juli a). jam kantor kecamatan anggaran, pemberian bantuan kemiskinan, b). jam kantor kecamatan kelompok, pemberian bantuan kemiskinan, c). jam rumah ust. muhtasyar, jalan paman gg. pelita, kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako, d). jam jalan pahlawan gg. rt. rw. kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako: e). jam ppp bayangan, jalan lingkar utara, membagikan sembako: hari senin, juli a). jam kantor dinas pertanian, buka puasa bersama,rizki amalia b). jam musholla nurul huda, jalan brigjen katamu, tarawih bersama, c). jam jalan segara pattimura, timur masjid cassidix, membagikan sembako: hari rabu, juli a). jam rumah supriyadi, jalan kopian barat, kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, membagikan sembako: b). jam rumah abd.@dir jaelani, jalan kh. abd. wahid, kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, membagikan sembako: hari kamis, juli a). jam rekor kesepakatan parpol: b). jam tarawih bersama masjid lustrum, c). jam rumah amino, kelurahan pilang, kecamatan kademangan (depan depot mbok tee masuk timur), membagikan sembako: hari minggu, juli a). jam nuzul gur'an kantor pemkot, b). jam rumah slamet, jalan musi, kelurahan rebung kulon, kecamatan anggaran, membagikan sembako, hari senin, juli a). jam kantor kecamatan kelompok, memberikan bantuan pkh dan bop: b). jam kantor dinas kesehatan, buka puasa bersama, c). jam rumah milik sudarso rt. rw. kelurahan pakistani, kecamatan wonoasih, membagikan sembako, d). jam rumah agung, jalan sunan kudus rt. rw. kelurahan sumber taman, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: hari rabu, juli a). jam kantor kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, membagikan sembako dari pt.kti kutai timber indonesia), b). jam kampung dok musholla hikmah, jalan cumi cumi, kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, membagikan sembako dari pt.kti kutai timber indonesia):kamis, agustus a). jam kantor kecamatan anggaran, memberikan bantuan bop dan rw: b). jam kantor kecamatan bayangan, memberikan bop,minggu, agustus a). jam gedung widya harga, memberikan bantuan uang abang becak: b). jam kantor kecamatan bayangan, memberikan bantuan uang abang becak, c). jam kantor kecamatan kelompok, memberikan bantuan uang abang becak: d). jam kecamatan kademangan, memberikan bantuan uang abang becak: e). jam jalan kh. hasan gonggong gg. mayasari kelurahan kebonsari wetan, kecamatan anggaran, memberikan bantuan kepada gp. anchor, hari selasa, agustus a). jam rumah sari jalan mangga, kelurahan sumber wetan, kecamatan kelompok, buka bersama dan pembagian sembako: b). jam rumah sampai jalan wr. suparman gg. william, kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako: c). jam rumah sa'id jalan wr. suparman gg. william sebelah utara dr. puji, kelurahan mangunharjo, kecamatan bayangan, membagikan sembako: hari rabu, agustus jam buka bersama rumah komik jalan sunan giri rt. rw. kelurahan sumber taman, kecamatan wonoasih:, b). jam rumah kacung jalan sunan kudus rt. rw. kelurahan sumber taman, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: c). jam rumah ethos jalan sunan bonang rw. kelurahan rebung wetan, kecamatan kelompok, membagikan sembako: d). jam rumah samsul jalan mahakam rt. rw. kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: hari jum'at, agustus a). jam rumah modal jalan bengawan solo timur (perempatan kanan) rt. rw. kelurahan kelompok, kecamatan kelompok membagikan sembako: b). jam rumah sinaro rt. rw. (dekat rumah lurah hour), kelurahan tribun kidul, kecamatan kademangan, membagikan sembako: hari minggu, agustus a). jam rumah luthfi jalan ahmad dahlan kav. anggaran rt. rw. kelurahan kebonsari kulon timur lapangan), membagikan sembako: b). jam rumah juhar jalan slamet riyadi gg. kyai sekar barat sma rt. rw. kelurahan anggaran, kecamatan anggaran, membagikan sembako: hari senin, agustus a), jam rumah kebun santoso jalan lumajang gg. mayasari kelurahan kebonsari wetan, kecamatan anggaran, memberikan santunan dhuafa': b). jam rumah sungai jalan slamet riyadi gg. kelurahan anggaran pohgosong), kecamatan anggaran, membagikan sembako kaum dhuafa': hari selasa, agustus a), jam rumah slamet, gg. pesantren rt. rw. kelurahan wonoasih, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: b). jam rumah arti rt. rw. blok kongsi, kelurahan wonoasih, kecamatan wonoasih, memberikan santunan kaum dhuafa'': c). jam rumah mulut rt. rw. blok tenggarong, kelurahan sumber taman, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: d). jam rumah budi jalan kh. gonggong gg. rt. rw. kelurahan sumber taman, kecamatan wonoasih, memberikan santunan dhuafa', e). jam rumah joni jalan kh. abd hamid rw. kelurahan rebung lor, kecamatan kelompok, memberikan santunan dhuafa'': f). jam rumah wibisono jalan amir hamzah rt. rw. (perempatan kuburan timur m), kelurahan rebung lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: g). jam rumah nasir jalan sunan bonang rt. rw. kelurahan rebung wetan, kecamatan kelompok, memberikan santunan dhuafa': h). jam rumah ust. thaha jalan progo rt. rw. kelurahan rebung kulon, kecamatan kelompok, membagikan sembako: i). jam rumah thohir jalan lumajang gg. gerilya rt. rw. kelurahan sukoharjo, kecamatan anggaran, membagikan sembako: j)). jam rumah sugianto jalan m.m. ibrahim rt. rw. kelurahan mangunharjo, kecamatan bayangan, membagikan sembako: hari rabu, agustus a), jam rumah fatimah jalan yani gg. sutomo rt. rw. kelurahan mangunharjo, kecamatan bayangan, membagikan sembako, b). jam rumah masih jalan anggrek kuning, kelurahan pilang, kecamatan kademangan, memberikan shodagoh: c). jam rumah imron jalan soekarno hatta gg. kerinci rt. rw. kelurahan pilang, kecamatan kademangan, memberikan shodagoh: d). jam rumah budi jalan tidar, kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, memberikan shodagoh: e). jam rumah min jalan krakatau, kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, membagikan sembako: hari jum'at, agustus a). jam rumah iswahjudi jalan ikan beranak rt. rw. kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, membagikan sembako: b). jam rumah malik jalan teuku umar gg. puspa joo rt. rw. kelurahan jati, kecamatan bayangan, memberikan santunan dhuafa': c). jam rumah agus riyanto (anggota dprd kota probolinggo pdip) jalan hayam buruk rt. rw. selatan kelurahan jati), kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako, d). jam rumah eko murdiono jalan kyai mojo rt. rw. kelurahan wiroborang, kecamatan bayangan, memberikan santunan dhuafa': hari minggu, agustus a). jam posko pdip timur balai penanggungjawab ketua rt. umar, kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, memberikan santunan dhuafa': hari senin, agustus jam rumah heri seniman jalan citarum rt. rw. kelurahan curah printing, kecamatan anggaran, membagikan sembako, b). jam rumah patroli jalan melon rt. rw. (belakang gor strip), kelurahan kelompok, kecamatan kelompok, membagikan sembako, c). jam rumah fauzi ketua jalan mahakam, kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: d). jam rumah sana jalan ciuman rt. rw. kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: e). jam rumah rudi hartono jalan lengkung, kelurahan sumber wetan, kecamatan kelompok, membagikan sembako: f). jam rumah kyai primo jalan jambu rw. kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: g). jam rumah haryanto jalan irisan gg. zebra rt. rw. kelurahan kebonsari kulon, kecamatan anggaran, membagikan sembako: h). jam rumah nari jalan sultan agung utara kel. anggaran timur), kelurahan anggaran, kecamatan anggaran, membagikan sembako: i). jam resepsi kenegaraan pemkot: jam rumah bukhari jalan kh. hasan gonggong gg. melati rt. rw. kelurahan sukoharjo, kecamatan anggaran, membagikan sembako: k). jam rumah wiki wartawan jalan kh. hasan gonggong gg. mayasari rt. rw. kelurahan kebonsari wetan, kecamatan anggaran, membagikan sembako, hari rabu, agustus jam rumah sulit (sebelah sma depan masjid hidayah), kelurahan rebung kidul, kecamatan wonoasih, membagikan sembako, b). jam rumah polis (depan masjid) rt. rw. kelurahan rebung kidul, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: c). jam rumah susanto gg. anggur masjid falah) rt. rw. kelurahan kedung asem, kecamatan wonoasih, membagikan sembako, d). jam rumah rapi rt. rw. kelurahan kedung asem, kecamatan wonoasih, membagikan sembako: hari kamis, agustus a). jam rumah malam jalan kapten faroe (belok kiri) rt. rw. kelurahan kedung asem, kecamatan wonoasih, membagikan sembako, b). jam rumah sulaiman karya jalan krakatau rt. rw. kelurahan tribun kidul, kecamatan kademangan, membagikan sembako, c). jam rumah stika jalan raya bromo rt. rw. kelurahan tribun kidul, kecamatan kademangan, membagikan sembako, d). jam rumah markacong rw. kelurahan tribun kidul, kecamatan kademangan, membagikan sembako: e), jam rumah tirto jalan merbabu rt. rw. kelurahan tribun lor, kecamatan kademangan, membagikan sembako: hari jum'at, agustus a). jam rumah sholeh pace, kino, yudha) jalankan tongkol, kelurahan sukabumi, kecamatan bayangan, membagikan sembako, b). jam rumah zaini roby, tria, hengky) jalan ikan kakap, kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, membagikan sembako, c). jam rumah sutrisno dona, rudi, andi) jalan yani, kelurahan mangunharjo, kecamatan bayangan, membagikan sembako: d). jam rumah abd. rahim hasan, rahman, jatmiko) rt. rw. kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako: hari sabtu, agustus a). jam rumah karan, kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako, b). jam rumah sipil bahri (depan sd. wonoasih masuk gang timur), kelurahan wonoasih, kecamatan wonoasih, membagikan sembako, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal september memberi kuasa kepada andy firasat, s.h., m.h., anthony l.j. rata, s.h., m.s. budi santoso, s.h., martin hamonangan, s.h., mrhadap permohonan guo terdapat penambahan dalil pemohon dalam persidangan tanggal septc). jam rumah haryanto jalan cempaka, kelurahan sukabumi, kecamatan bayangan, membagikan sembako: d). jam rumah jual jalan mt. haryono gg. kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako: e). jam rumah abdullah unik jalan sunan kalijodo, kelurahan jati, kecamatan bayangan, membagikan sembako: f). jam rumah agus jalan irisan gg. bekisar rw. kelurahan kebonsari kulon, kecamatan anggaran, membagikan sembako: g). jam rumah misi jalan kh. abd azis gg. mangga, kelurahan kebonsari kulon, kecamatan anggaran, membagikan sembako: h). jam rumah budi haryanto, sh. jalan ir. juanda rw. kelurahan tisnonegaran, kecamatan anggaran, membagikan sembako: i). jam rumah dung satu jalan hajar dewantara rt. rw. kelurahan curah printing, kecamatan anggaran, membagikan sembako: j)). jam rusunawa jalan brantas, kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, membagikan sembako, k). jam rumah suwardi jalan sunan bonang rt. rw. kelurahan rebung wetan, kecamatan kelompok, membagikan sembako: |). jam rumah soleh indi jalan serayu kelurahan rebung kulon, kecamatan kelompok, membagikan sembako: m). jam rumah ali tamil jalan diujung rt. rw. kelurahan karena lor, kecamatan kelompok, membagikan sembako: n). jam kantor kelurahan sumber wetan jalan durian, kecamatan kelompok, membagikan sembako: hari minggu, agustus a). jam dalam masa kampanye terakhir dari paslon nomor urut tempat usaha kembali, kelurahan bayangan, kecamatan bayangan, bahwa berdasarkan apbd yang disahkan dalam sidang paripurna dprd kota probolinggo pada bulan desember terdapat pos belanja barang untuk pengentasan kemiskinan berupa pemberian santunan termasuk abang becak serta sembako seluruhnya sebesar rp. (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah). dengan perincian untuk sembako saja sebesar rp. (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika diasumsikan harga beras sebesar rp. , kg maka diperoleh beras sebanyak yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga sebanyak kg. jadi beras sebanyak itu dapat dibagikan kepada pada saat menjelang pemilukada kota probolinggo sebagaimana terurai pada butir nomor atas. hal ini tentunya agar dan sangat mempengaruhi secara signifikan karena dilakukan oleh pejabat (terstruktur) d(sistematis) serta secara factual jumlah sembako yang dibagikan yang berasal dari apbd mempengaruhi sejumlah besar pemilih (masif) yang tersebar seluruh wilayah kota dan tidak dapat dihitung serta menguntungkan terhadap perolehan suara bagi calon pasangan calon nomor urut dengan jargon harus pas yang tidak lain adalah isteri dari walikota h.m bukhari yang sampai saat ini masih menjabat. bahwa pada hari senin tanggal agustus jam wib merupakan pelaksanaan penyampaian visi dan misi kandidat calon walikota probolinggo depan sidang paripurna dprd kota probolinggo, dan dalam tayangan slide dari pasangan calon nomor urut harus pas) ketika menyampaikan visi misi yang selanjutnya ditayangkan televisi lokal kota probolinggo pro tv) terdapat ajakan dari walikota probolinggo hm. bukhari bahwa jangan lupa tanggal agustus menggunakan hak pilihnya serta agar masyarakat kota probolinggo memilih hj. mukmin pasangan calon walikota probolinggo nomor urut tersebut. jelas ini merupakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pejabat negara dan pada waktu tidak cuti dan tentunya akan mempengaruhi pemilih yang sangat merugikan pemohon serta tidak patut dilakukan oleh pejabat negara. bahwa pada hari selasa tanggal agustus jam wib merupakan pelaksanaan debat kandidat calon walikota probolinggo televisi lokal jawa timur yaitu jtv. dalam setiap kali break, terdapat beberapa iklan sela sela debat kandidat pemilukada yang cukup mengganjal diantaranya terdapat iklan walikota probolinggo hm. bukhari yang mengingat agar jangan lupa tanggal agustus untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak masyarakat kota probolinggo agar mendukung hj. mukmin bukhari pasangan calon nomor urut harus pas). bahwa ketika mendeklarasikan istrinya yang bernama hj. mukmin, sh.,robolinggo periode hj. mukmin, sh., sebagai istri walikota probolinggo, dengan men dumpling nama besar sang suami walikotadari jajaran skpd, camat, kepala desa, perangkat desa sampai okp dan ormas se kota probolinggo oleh wali,dari paslon nomor urutlurah dan skpd untuk memberi dukungan atau bersikap netral dalam pemilu termasuk pilkada tersebut diatur dalam undang undangundang undangwalikota nomor urut yang melibatkan pegawai negeri sipil pns) serta lurah, skpd se kota probolinggo bahkan walikota yang notabene adalah suaminya dalam pencalonannya pada pemilihan kepala daerah walikota. bahwa terjadi manipulasi dpt yang dilakukan oleh kpu yakni adanya dpt yang tidak valid nomor induk kependudukan (nik) berjumlah pemilih yang dilakukan oleh kpu kota probolinggo. bahwa adapula yang telah meninggal dan pindah domisili namun tetap terdaftar dalam dpt sebanyak pemilih. bahwa terdapat koreksi rt rw sebanyak pemilih. bahwa terdapat pula penduduk kabupaten probolinggo yang menggunakan hak pilih kota probolinggo pada tanggal agustus dan berdasarkan pengakuannya dijadikan saksi diberbagai tps serta disuruh pencoblosan paslon nomor urut bahwa calon walikota pasangan calon nomor urut memanfaatkan status istri walikota probolinggo (politik pencitraan) dengan sering munculnya wajah mukmin dalam setiap acara kedinasan, penyerahan bantuan bantuan, dan setiap background acara pemerintahan probolinggo selalu terpampang gambar hm. bukhari walikota probolinggo) dan mukmin bukan dengan wakil walikotawalikota nomor urut dan wakil walikota probolinggo. bahwaota probolinggo sesuai dengan surat nomor dpc. v aa vm1 tanggal29 juni nomor dpc. v a1 vi tanggal juli dpc. v aa vi tanggal juli penerimaan laporan nomor bb diawali pw kota prob vii tanggal11 juli namun tidak ada tindak lanjut dari bawaslu kotaotaota probolinggo, baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut walikotaota dan netralitas pns kotaota probolinggo seluruh kotavalid ik nya. dan khusus terhadap pasangan calon nomor urut yang telah melakukan banyak pelanggaran haruslah diota probolinggo. bahwa oleh karenota probolinggo tahun yang dilakukan oleh memohon dan pihak pasangan calon nomor urut maupun walikotaahwa dalam masa kampanye terakhirnya tanggal agustus jam wib, oleh pasangan calon nomor urut dengan jargon harus pas telah diselenggarakan , kecamatan bayangan yang dihadiri oleh hj. mukmin sekaligus berorasi beserta tim kampanye lainnya. adapun dalam kampanye tersebut: kembali sebagai pembicara ketiga didampingi hj. mukminsa yakni radar bromo dan radio suara kota probolinggo, yaknibukan orang probolinggo dan jika dewi ratih yang menang maka pasar ikan akan dijual per bedak seharga rp. (dua puluh juta rupiah). selanjutnya mengatakan pula bahwa tim pemenangan harus pas telah melakukan sowan kepada seluruh kyai dari barat sampai timur. padahal pemohon tidak pernah menyatakan seperti hal tersebut atas dalam forum apapun juga dan merupakan kebohongan (kampanye hitam) mengingat pemohon adalah seorang ulama habib) yang menjadi panutan umat. kejadian ini oleh pemohon telah dilaporkan kepada panitia pengawas pemilu kota probolinggo dan telah dilakukan klasifikasinyatanggal pada kesempatan tersebut atas setelah hj. mukmin berorasi dan dilanjutkan oleh kembali, maka iva isteri dari kembali membagikan kupon berwarna merah dan hijau kepada seluruh pengunjung warga kelurahan bayangan dan disampaikan saat itu oleh kembali bahwa kupon berwarna merah untuk mendapatkan beras sedangkan kupon yang berwarna hijau untuk ditukar dengan sertifikat bedak (tempat usaha pasar ikan) yang baru selesai dibangun kelurahan bayangan dengan syarat kalau kelurahan bayangan menang dan mukmin jadi walikota maka bedak tersebut diberikan secara gratis sedangkan jika kalah maka pengambilan bedak (tempat usaha) tersebut harus membayar rp. (tiga juta rupiah), keadaan ini jelas telah memanfaatkan fasilitas dan kewenangan dari pemerintah kota untuk memenangkan paslon nomor urut tersebut. bahwa selanjutnya meskipun masa kampanye telah berakhir (tanggal25 pada pukul wib, hj. mukmin dan syuhada bertempat rumah ketua rw. kelurahan pakistani kecamatan wonoasih kembali membagikan beras untuk sekitar kepala keluarga mendaptkan dengan pesan agar ingat nat harus pilih paslon harus pas dan color nomor urut bahwa berkaitan dengan pembagian sembako maupun uang miskin yang berasal dari apbd pemkot probolinggo dan dibagikan dalam masa mendekati pemilukada kota probolinggo tahun bahkan masa kampanye oleh walikota probolinggo yang notabene adalah suami dari paslon nomor urut harus pas, maka patut dipertanyakan pula adalah, adanya tambahan kenaikan bagi anggaran dalam apbd p tahun untuk bantuan sosial sebesar rp. milyar dari yang semula rp. milyar atau naik secara signifikan sebesar hal ini juga dipertanyakan oleh para anggota dprd kota probolinggo bahwa mengapa sisa waktu yang hanya bulan yakni oktober, november dan desember apa iya diperlukan tambahan bansos sebesar itu? vide radar bromo jawa post tanggal september hal. dan bahwa komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilukada kota probolinggo juga sangat tidak professional, tidak independen sehingga pelaksanaan pemilukada termasuk dalam penghitungan suara terjadi banyak kekacauan, ketidakadilan bahkan bukan suatu keniscayaan terjadi kecurangan, disebabkan, yakni kotak suara ketika akan dihitung telah dibuka tanpa menghadirkan saksi serta tanpa dibuatkan berita acaranya. hal ini terjadi sebagian besar tps kelurahan kelima kecamatan, antara lain kelurahan kebonsari kulon. bahwa oleh karenanya pemohon mohon agar panitia pengawas pemilukada kota probolinggo tahun beserta pps dan kpps mana kotak suara telah dibuka tanpa menghadirkan saksi dan tanpa dibuatkan berita acaranya dipanggil untuk dijadikan saksi muka persidangan mahkamah konstitusi. berdasarkan hal hal dan alasan yang telah diuraikan atasnyatakan tidak sah dan batalmerintahkan agar komisi pemilihan umum kotaota probolinggo tahun seluruh kotawalikota dan wakil walikota nomor urut dengan jargon harus pas untuk diskualifikasi sebagai peserta pemilukada kotaseptember dan september.b pts kpu kota ivmodellampiran modelsurat partai kebangkitan bangsa nomor dpc.o2 v aa v1 perihal kejanggalan data pemilih, tanggal juni bukti fotokopi surat partai kebangkitan bangsa nomor dpc.o2 v aa vi1 perihal tindak lanjut permintaan dps dalam bentuk excel, tanggal juli bukti fotokopi surat partai kebangkitan bangsa nomor idp.o21v aa vi11 perihal kejanggalan dps, tanggal juli bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bb diawali pw kota prob vii tanggal juli model kwk), bukti fotokopi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota probolinggo tahun anggaran dan lampiran peraturan daerah kota probolinggo nomor tahun tanggal desember bukti foto warga kelurahan pilang ketika menghadiri acara silaturahmi walikota probolinggo bersama staf tanggal agustus bukti foto walikota probolinggo berpidato dan memberikan uang pada tanggal agustus bukti foto kedatangan rombongan walikota probolinggo kelurahan tribun lor, kecamatan kecamatan kademangan bersama staf rumah penduduk untuk membagikan beras tanggal agustus bukti foto kedatangan rombongan walikota probolinggo kelurahan tribun lor bersama staf rumah penduduk untuk membagikan beras tanggal agustus bukti foto warga kelurahan pilang dan foto staf yang menghadiri rumah warga: bukti foto walikota probolinggo sedang berpidato dan kendaraan dinas yang dipakai ketika bersilaturahmi pada warga kelurahan tribun lor, kecamatan kademangan, bukti foto beras yang dibagikan kepada warga kelurahan tribun lor, kecamatan kademangan, bukti rincian dan rekapitulasi apbd belanja langsung tertentu pengentasan kemiskinan) menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, belanja, dan pembiayaan pemerintah kota probolinggo tahun anggaran bukti fotokopi berita acara klarifikasi panitia pengawas pemilihan umum kota probolinggo,kliping koran jawa pos radar bromo tanggal september bukti sertifikat tanda bukti kepemilikan bedak atas nama lailatul farida: bukti iklan ajakan memilih hj. mukmin oleh h.m. bukhari pada acara debat publik jtv tanggal agustus bukti ajakan memilih hj. mukmin oleh h.m. bukhari pada acara penyampaian visi misi pasangan calon nomor urut sidang paripurna dprd kota probolinggo: bukti fotokopi berita acara nomor sk ppk myg viii tentang rapat pleno penetapan pemindahan tempat rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara pps pps tingkat ppk kecamatan bayangan pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah walikota probolinggo dan provinsi jawa timuecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan, bukti beras sak terdapat logo pemerintah kota probolinggo dan walikota hm. bukhari, bukti beras sak terdapat stiker harus pas : bukti beras sak terdapat stiker logo perusahaan, bukti beras sak terdapat stiker harus pas : bukti kerudung bertuliskan harus pas :much. affandi saksi tinggal kebonsari kulon kelurahan kebonsari kulon: saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor saksi ikut membantu membagi bagikan beras sekitar bungkus dari paslon nomor urut bulan puasa (tanggalnya saksi lupa): bahwa ibu mukmin bilang kepada tokoh agama, mohon dukungannya : bahwa masyarakat dikumpulkan satu tempat: hadi kimono saksi tinggal kelurahan pilang, saksi adalah simpatisan untuk pasangan calon nomor saksi pernah menerima uang (dalam amplop) dari pak bukhari rumah bapak yang rumahnya berdampingan dengan saksi, pada acara hari buatan: bahwa sebanyak orang mendapat uang dari pak bukhari yang juga berpesan warga sebentar lagi tanggal agustus akan memilih pemimpin walikota probolinggo, jangan sampai salah pilih, kalau orangnya sombong kalau tidak menyapa kepada orang lain, pelit itu tidak usah dipilih , edi cahyono saksi tinggal jalan argopuro kelurahan ketapang, kecamatan kademangan, saksi menerima sembako pada tanggal agustus rumah bapak rt. rw. kelurahan ketapang sebanyak kg, bahwa acara tersebut dihadiri oleh bapak camat, bapak lurah, beserta staf bapak bukhari, bahwa tidak ada pidato dan tidak ada pesan dari camat, abd. rahim saksi tinggal ketapang, kota probolinggo: saksi adalah relawan, bahwa mendekati bulan puasa, sekitar bulan juni, yaitu acara reses dengan satu partai pelopor, dihadiri anggota dpr, pak bukhari dan perangkat desa, serta camat, dalam acara tersebut pak bukhari memberikan beras dan uang (tanpa amplop) untuk sepuluh orang: bahwa latar depan tampak banner mukmin: saksi tidak menerima beras dan uang namun istri saksi menerima beras: zainullah saksi tinggal tribun kidul, kecamatan kademangan, probolinggo, saksi adalah relawan untuk pasangan calon nomor urut pada pertengahan bulan ramadhan (saksi lupa tanggalnya) saksi mendapat kupon berwarna putih yang dapat ditukarkan beras rumah bapak bernama hasil. beras tersebut sebanyak kg, yang dalamnya terdapat stiker berlogo, dari bapak indi, bahwa bapak indi adalah anak bapak bukhari, pada tanggal agustus rumah bapak rizal (karyawan hotel bromo view milik bapak indi), saksi mendapat kupon berwarna merah yang dapat ditukarkan beras sebanyak yang ada banner kecil bertuliskan jangan mengingat kebaikan yang pernah kamu lakukan, tapi harus ingat akan kebaikan yang orang lain lakukan kepadamu dan berlogo perusahaan bromo view: bahwa banyak masyarakat yang mengambil kupon tersebut: bahwa ketika saksi mengambil beras tersebut ada kampanye rumah bapak rizal yang berpesan agar jangan lupa tanggal color harus pas, saksi mencoblos harus pas , tps saksi menang zam zam : mengenai raskin pada bulan agustus dibagikan kali yaitu pada pertengahan agustus, dan dua kali pada seminggu sebelum pencoblosan, padahal biasanya pembagian raskin satu bulan hanya satu kali, bahwa biasanya saksi mendapat raskin sebanyak seharga bahwa untuk raskin, saksi membayar semua: achmad hafid saksi tinggal dusun jardin, rw kelurahan tribun lor, kecamatan kademangan, kota probolinggo: saksi adalah pemilih: bahwa sesudah hari raya idul fitri tahun saksi diajak untuk mengantarkan kakak saksi, bernama ira, yang mendapat kupon berstiker harus pas : kupon tersebut untuk mengambil beras sebanyak kg, yang berlogo pemkot, rumah pak harsono, karyawan pom: bahwa setelah lebaran (sekitar hari sebelum pencoblosan, tanggalnya saksi lupa), saksi juga diminta untuk mengantarkan kakak saksi rumah faturozi mushala, bahwa saksi melihat dalam acara mushala tersebut dihadiri pasangan calon nomor urut dan saksi mendengar hj. mukmin berpesan ingat tanggal ada hajatan besar harus pas : bahwa saksi melihat hj. mukmin membagi bagikan uang kepada warga sebanyak rp. (tanpa amplop) dan kerudung bertuliskan indi grup, harus pas : saturn saksi tinggal jalan kyai zainal alim, kelurahan sumbertaman, kecamatan wonoasih: pada saat mendekati hari raya, saksi mendapat uang dari ibu rt. rw. kelurahan sumbertaman, bernama ibu eni, bahwa ibu eni datang rumah saksi dan menyuruh saksi memfotokopi dan ktp kemudian dibawa kecamatan wonoasih namun yang membawa harus istri saksi, bahwa istri saksi membawa fotokopi dan ktp kecamatan wonoasih. sampai sana istri saksi mendapat uang sebanyak dari pak bukhari: bahwa pada hari rabu, tanggal sesudah hari raya, pukul saksi mendapat kupon berwarna putih untuk ditukar beras kg, bahwa beras sebanyak diambil oleh keponakan saksi rumah rt. bernama pak rahim tanpa ada stiker namun praktiknya telah dirobek, saksi mencoblos harus pas , bahwa harus pas kalah tps saksi, muhammad kamil saksi tinggal jalan sunan derajat, kelurahan kedunggaleng, wonoasih, probolinggo, pada tanggal agustus, saksi mendapat undangan istikharah masjid al barakah, kelurahan kedunggaleng: pada tanggal agustus, jam malam, saksi hadir istigasah yang dihadiri sekitar orang dan dipimpin oleh takmir masjid tersebut dalam rangka pemenangan paslon harus pas, nomor urut selesai istikharah takmir masjid memberikan uang sebanyak rp. untuk orang keluarga saksi rp. dan berpesan harus nobles paslon harus pas, nomor urut saksi mencoblos harus pas , tempat saksi menang harus pas : lailatul farida saksi tinggal jalan ikan paus, nomor bayangan, probolinggo: saksi menerima kupon berwarna hijau untuk mendapatkan sertifikat, bahwa saksi mendapatkan kupon tersebut dari kakak saksi, bahwa pada hari minggu rumah kembali ada kampanye ibu mukmin dan pembagian beras serta kupon bedak, saksi datang pada acara tersebut dan menukarkan kupon tersebut dengan sertifikat: pada acara tersebut hadir hj. mukmin beserta rombongan dan berpidato agar jangan lupa tanggal harus pas, pilih nomor urut harus pas : bahwa selain hj. mukmin, kembali (timses paslon nomor urut seorang perempuan (saksi tidak tahu namanya), dan anggota dpr bernama pak santo juga berpidato: bahwa sertifikat yang diterima saksi harganya namun kalau hj. mukmin menang maka gratis, bahwa saksi mencoblos hj. mukmin: bahwa pasangan hj. mukmin menang bayangan, bahwa kembali mengatakan kalau habib hadi, andalanku itu mendukung ibu mukmin suara kota dan dada bromo daripada dewi ratih yang menang. soalnya dia orang jakarta. kalau dewi ratih yang menang, probolinggo diperjualbelikan , imam bukhari saksi tinggal jalan sunan ampel, rebung lor, kecamatan kelompok: saksi adalah relawan pasangan calon nomor bahwa ibu saksi menceritakan kepada saksi bahwa sebelum bulan puasa, ibu saksi menerima beras sebanyak dengan sebelumnya dicatat untuk datang musholla arrohmah, bahwa yang memberikan beras kepada ibu saksi adalah ibu mukmin: bahwa pada hari itu saksi melihat hj. mukmin datang musholla arrohmah ketika saksi sedang bekerja menjaga counter, bahwa dalam beras tersebut ada logo stiker dalamnya.h., si. dan hm. syuhada, pd. (ii) beby sa'aliyah ratih dewi dan as'ad ashari. (iii) zulkifli chalk, s.e. dan drs. maksum, s.h., m.m pd. (iv) hadi zainal abidin dan kusan, s.4jwalikota probolinggo nomor urut maupun oleh walikotail. kedudukan hukum pemohon bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pembatalan keputusan komisi pemilihan umum,(vide bukti t 6)) bahwa keputusan memohon dan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kota probolinggoecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon terkait adanya pemilih banda sebagaimana pengakuan memohon dan bawaslu kota probolinggo. (ii)(iii)(iv) terdapat hasil koreksi rt rw sebanyak pemilih. (v)bahwa alasan keberatan pemohon guo, ecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon terkait adanya pemilih ganda sebagaimana pengakuan memohon dan bawaslu kota probolinggo. bahwa dalil pemohon ini sangat tidak beralasan oleh karena data yang digunakan oleh pemohon sehingga menganggap seolah olah terdapat pemilih ganda, guainvasi adalah angka yang tertulis pada draft daftar pemilih. pada kenyataannya,,, maka sebanyak yang didalilkan sebagai pemilih ganda tersebut sudah dilakukan koreksi. terhadap alasan keberatan pemohonbahwa demikian pula halnya tentang dalil adanya dpt yang tidak valid nomor induk pendudukannya nik) sebanyak pemilih, ternyata pemohon masih mengacu pada dp4 yang nota bene masih merupakan data awal atau data mentah yang masih harus melalui proses input pada draft dps, dan selanjutnya masih harus diverifikasi dengan cara diumumkan kepada masyarakat, baru kemudian menjadi daftar pemilih sementara dps). setelah input sebagai dps, memohon masih harus melakukan pemutakhiran data dengan cara mengumumkan kembali kepada masyarakat termasuk kepada para tim pemenangan pasangan calon dengan menyerahkan data dps dalam bentuk untuk dilakukan koreksi dan apabila masih ditemukan adanya data yang kurang validdan atau apabila masih terdapat masyarakat yang belum masuk dalam dps, agar melaporkan kepada petugas untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. setelah melaui proses ini baru menjadi draft dpt, dan selanjutnya draft dpt ini dilakukan koreksi dengan cara yang sama dan kalau sudah valid baru menjadi dpt sebagaimana yang digunakan dalam pemilukada kota probolinggo tahun tentang dalilterhadap dalil inipun rupanya pemohon berpedoman pada sumber data yang sama, yakni dp4, dan setelah dilakukan verifikasi menyeluruh yang meliputi (delapan) elemen yakniaftar pemilih tetap dpt). tentang dalil terdapat hasil koreksi rt rw sebanyak pemilih bahwa sama sekalikan oleh pemohon bahwa angka pemilih dimaksud adalah hasil koreksi yang dilakukan olehaftar pemilih tetap dpt). bahwa sejauh isu hukum terkait dpt, memohon perlu sampaikan bahwa dp4 dalam pemilukada kota probolinggo adalah sejumlah selanjutnya setelah menjadi draft dps berjumlah dan setelah divalidasi dalam dps tertanggal juli menjadi sejumlah dari jumlah dps tersebut, setelah dilakukan validasi jumlah dpt menjadi kemudian perbaikan dpt tertanggal agustus menjadi dengan demikian, terpadat jumlah terkoneksi antara dp4 dengan dpt perbaikan tertanggal agustus sejumlah hal mana sebagaimana rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sampai dengan pengesahan daftar pemilih tetap perbaikan perubahan pemilukada kota probolinggo bertanggal agustus (bukti t 8j. bahwa perlu memohon sampaikan, sejak daftar pemilih tetap dpt) ditetapkan oleh memohon, tidak ada satupun pasangan calon dan atau tim pemenangan pasangan calon yang mengajukan keberatan atasnya. tentang dalildalil ini harus dikesampingkan oleh karena tidak beralasan menurut hukum. bahwa apabila ada orang luar kota probolinggo yang menjadi saksi bagi pasangan calon berbagai tps, gua non, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan masing masing pasangan calon dan tidak ada hubungannya dengan memohon. demikian pula halnya dengan dalil bahwa saksi saksi yang berasal dari kabupaten probolinggo tersebut disuruh mencoblos paslon nomor urut tentu patut dipertanyakan kebenarannya oleh karena untuk dapat mencoblos tentu harus mendapatkan undangan atau harus menunjukan identitas dirinya sebagai warga kota probolinggo9j: melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula smu smk ma se kabupaten probolinggo (bukti t 10j1,masih"probolinggo., bertanggal septembernomor 16a pts kpu. kota vi11 tentang daftar pemilih tetap perbaikan pemilukadai,:anggal agustus tentang penetapan nomor uruttertanggal agustus: saksi adalah ketua pps bayangan, saksi membenarkan keterangan agus suprapto:dalam pokok permohonan bahwa dalil pemohon pada polita angka (empat belas) yang menyatakan. s.h.,m. dengan pembagian beras dan sembako adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena kegiatan penyerahan beras tersebut merupakan program pemerintahan kota probolinggo yang sudah ada nomenklatur dalam apbd tahun dan program ini juga dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terkait sama sekali dengan proses pemilihan kepala daerah kota probolinggo, apalagi dikaitkan dengan maksud menguntungkan pihak terkait. bahwa terhadap penyerahan beras dan sembako oleh pemerintah kota probolinggo tersebut sama sekali tidak ada pasangan calon yang diuntungkan, karena penyerahan beras dan sembako tersebut merupakan program yang berjalan setiap tahun dari pemerintah kota probolinggo dalam mengurangi angka kemiskinan kota probolinggo dan tidak berhubungan sama sekali dengan proses pemilihan kepala daerah probolinggohari selasa agustus jam wib merupakan pelaksanaan debat candidat calon walikota probolinggo televisi lokal jawa timur yaitu jtv, dalam setiap kali break, terdapat beberapa iklan sela sela debat candidat pemilukada terhadap dalil guo sudah terjawab atas. bahwa dalil pemohon yang menyatakan pada waktu mendeklarasikan istrinya yang bernama hj. mukmin,s.h.,m.eriode hj. mukmin,s.h.,m. sebagai istri walikota probolinggo, dengan mendompleng nama besar sang suami walikota probolinggo) selalu dipamerkan dan dibawa kemana mana layaknya selebritis jajaran skpd,camat, kepala desa, perangkat desa sampai okp dan ormas se pasangan calon nomor urut adalah dalil yang tidak benar, tidak ada faktanya oleh karena itu haruslah ditolak. bahwa acara yang diadakan pemerintahan kota probolinggo adalah apel biasa yang diselenggarakan seminggu sekali dan terkait dengan mengumumkan hasil audit bpk bahwa apbd kota probolinggo nilai wajar tanpa pengecualian wtp) yang disampaikan dalam apel tersebut, merupakan bentuk syukur atas kesuksesan pemerintah kota probolinggo dalam menata dan mengelola keuangan daerah terbukti tidak ada penyelewengan dalam penggunaan apbd kota probolinggo, sehingga mendapat apresiasi yang bagus dari bpk, selaku badan pengawas keuangan negara. bahwa kalimat teruskan tidak identik dengan pasangan calon nomor urut kalimat teruskan dapat juga artikan bahwa audit bpk yang menyatakan apbd kota probolinggo yang nilai wajar tanpa pengecualian wtp) setiap tahun harus ditingkatkan prestasinya, dan mohon dipahami motto pasangan calon nomor urut adalah harus pas bukan teruskan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan berkaitan dengan adanya tambahan kenaikan bagi anggaran dalam apbd p tahun untuk bantuan sosial sebesar milyar dari yang semula milyar atau naik secara signifikan sebesar adalah dalil yang tidak benar. selama ini tidak ada pengesahan rapat paripurna anggaran apbd p tersebut oleh dprd kota probolinggoseptember dan september: ,keluarkan oleh memohon, oleh pemohonrobolinggo nomor pts kpu. kotaiajukan oleh pemohon mahkamah konstitusi pada tanggal septmtasat masatertanggal agustuswalikota dan wakil walikota kota probolinggo jawa timur tahun didukung oleh partai kebangkitan bangsa dengan ditandatangani oleh semua ketua dan sekretaris partai tingkat cabang kota probolinggo sebagai pengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota kota probolinggo. bahwa sesuai dengan surat keputusan kpu kota probolinggo nomor pts kpuahapan dimulai sejak bulan januari sampai dengan agustus hari pemilihan juncto nomor .b pts kpu kota iv beby sa'aliyah ratih dewi dan as'ad ashari dengan perolehan suara (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh), atau (tujuh belas koma empat puluh dua persen). pasangan calon nomor urut hj. mukmin, sh., dan h.m. syuhada, dengan perolehan suara (empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam), atau (tiga puluh enam koma kesembilanbelas persen). pasangan calon nomor urut zulkifli chalk, se. dan drs. maksum subang, sh., m.m dengan perolehan suara (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga belas), atau (tiga puluh satu koma tiga puluh satu persen). pasangan calon nomor urut hadi zainal abidin dan kusan, sh. dengan perolehan suara (dua puluh ribu seratus tiga puluh empat), atau (limabelas koma nol delapan persen). bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah walikota dan wakil walikota kota

jet:kompas hari tgl selasa hlm. kol: kode: jie ren can pemberantasan korupsi itu dimulai dari sumbar etika pengadilan ne orang menganggap eta yang lumrah. perang arus merasa bersalah telah merugikan negara ka adang (an jatuh rena banyak orang yang melakukan hal yang bahkan lebih hukuman penjara besar dari itu dan mereka pundak siapa apakan. kepada anggota sepanjang tindakan seperti itu terus kita biarkan, jangan dprd sumatera barat tidak akan pernah mempunyai pegangan, mana tindakan karena kasus korupsi, yang benar dan mana yang salah. semua bisa dianggap mungkin kita bisa me benar meski jelas jelas merugikan negara. perang yang lebih memprihatinkan, sepanjang keadaan seperti debutnya sebagai sebuah kasus khu itu kita biarkan, maka yang lebih menonjol adalah ke sus. tetapi ketika ketua dprd. kota #ketidakadilan, orang menjadi lebih baik angkat kehidupan annya bukan disebabkan oleh kemampuan atau pres lainnya menghadapi proses pemeriksa patanuntuk melakukan kecurangan. .' " atas tuduhan korupsi, kita pantas sudah lama kita mendambakan adanya perbaikan itu. berharap pemberantasan korupsi nan sering kali tah tagar tidak sedang dimulai dari sumatera barat. aang sen uraduananin nar menahan una bahkan itu dimulai dari sumbar. dari daerah itu kita mengapa kita baru berani mengatakan berharap? karena mengenal orang orang yang mempunyai sikap yang bukan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindakan sekadar nasionalis, tetapi dikenal sangat bersih. korupsi masih dalam.tahap' awal. kita masih harus me kita sebut misalnya nama bung hatta. tidak adaseorang nunggu hasil akhir dari semua proses hukum tersebut. pun, yang berani menyangkal bahwa dia adalah orang yang dalam kasus korupsi dprd sumbar, kita tahu vonis tidak goyah karena harta. itu sudah buktikan. dia telah dijatuhkan. namun, dengan alasan belum mempunyai merupakan simbol dari pejabat yang tidak korup! kekuatan hukum tetap, para terpidana tidak harus segera sekarang kita mengenal juga tokoh seperti bung hatta, menjalani hukumannya. boleh dikatakan efek penjara yakni prof syafii maarif. ketua umum muhammadiyah annya belumlah penuh karena mereka yang sudah terbukti ini pun kita kenal sebagai sosok yang tidak silau oleh melakukan tindak korupsi belum menjalani hukumannya. kekayaan. kita berharap agar apa yang terjadi sumbar bisa lebih riil menghukum para pelaku tindak korupsi. dengan itu memang ada yang mengatakan bahwa zaman telah kita sama sama berharap agar apa yang terjadi sumbar berubah. orang orang sumbar yang dulu sering dividen menciptakan efek bola salju daerah daerah lain. takkan dengan orang orang yang bersih kini ikut ternoda oleh perubahan. zaman itu. b3, kita sangat membutuhkan adanya keseriusan dalam namun,itu tentunya tidak bisa kita generalisasi. perilaku memerangi tindak korupsi. perilaku korupsi yang terjadi curang itu lebih terkait dengan pribadi orang per orang. bukan hanya telah menciptakan ketidakadilan, tetapi juga tergantung dari pemahaman setiap orang tentang arti merusak perekonomian dan moral bangsa. hidup dan arti dari kekayaan itu. man rai banyak yang menyebutkan, yangsedang terjadi dinegara satu hal yang membanggakan dan patut kita puji, ini adalah korupsi yang struktural. semua orang me gerakan pemberantasan korupsi itu berasal dari 'a lakukan tindak korupsi, hanya tradisinya yang berbeda. rakyat sumbar sendiri. forum peduli sumatera barat seba bayangkan saja, sejak dari pintu gerbang kedatangan, kelompok masyarakat sumbar yang peduli akan perbaikan yakni bandar udara, sudah terjadi tindak korupsi. belum kehidupan bersama, merupakan kelompok yang ikut men lama ini diberitakan soal praktik korupsi dalam pem desakan upaya memerangi tindak korupsi daerah itu. bayaran fiskal. biaya fiskal sebesar juta yang harus sikap untuk terus menyuarakan pentingnya kehidupan dibayarkan oleh mereka yang hendak bepergian luar masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan negeri ternyata bisa dinegosiasikan. caranya, kita men mendorong pihak penegak hukum untuk bertindak. dekati saja beberapa petugas yang biasa berkeliaran hasilnya adalah vonis hukuman penjara kepada ang dalam bandara. kita katakan bahwa kita butuh paket kota dprd sumbar, yang terbukti memperkaya diri dari hemat. maka dengan hanya membayar sekitar uang rakyat. kini ketua dprd payakumbuh dan orang itu bisa mengatur kita untuk bisa lolos melewati anggota dprd lainnya sedang menjalani pemeriksaan tempat pemeriksaan fiskal maupun imigrasi. dengan tuduhan yang sama, yakni menyalahgunakan ang mana uang yang kita berikan itu? uang garan pendapatan dan belanja daerah. tersebut dibagi bagikan antara para petugas. orang yang hendak bepergian pantas merasa beruntung tidak harus efek bolasalju dari payang terjadi sumbar memang membayar juta. para petugas pun pantas merasa tidak akan serta merta. tetapi kita segera melihat hal yang beruntung bisa membagi bagi uang namun, sama terjadi daerah lain, seperti nanggroe aceh da tanpa disadari sebenarnya negara dirugikan karena negara darussalam, jawa barat, dan terakhir lampung. kehilangan potensi penerimaan sebesar juta. kita sangat mendambakan bahwa keadilan dan pe nag tegakan hukum segera datang. itulah satu satunya jalan mengapa hal seperti itu bisa terjadi? karena semua yang bisa menyelamatkan negeri ini dari malapetaka. asa aan enam aan aan ann: te: bangko.doc pondok

ag)sebagai tindak lanjut dariotk kemenhub setjen (final valid).rtfdanementerian perhubungan. babi kedudukan, tugas dan fungsi (l) kementerian perhubungan adalahotk kemenhub setjen (final valid).rtfcc. subbagian pencarian dan pelaporan transportasi udara dan penunjang. (l)darat dan perkeretaapian, serta hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah. subbagian pencarian dan pelaporan tranportasi laut dan tata usaha birolaut, hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah serta melakukudara dan penunjang, serta hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah. otk kemenhub setjen (final valid).rtf (l) subbagian peraturan perundang undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyiapan rancangan penyusunan peraturan perundang undangan bidang perhubungan laut. subbagian bantuan hukum dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum serta penyuluhan peraturan perundang undangan dan dokumentasi hukumhubungan masyarakat dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri. bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian,karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai: dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan umum. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf bagian kepegawaian dan umum terdiri atas: subbagian pengembangan pegawai, subbagian mutasi: dan cc. subbagian tata usaha. (l) subbagian pengembangan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengembangan pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai. subbagian mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan dan disiplin pegawai. subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan umumlalu lintas dan: cc. penyiap, penyiapan pelaksanaan evaluasi ddan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. otk kemenhub dition hula (final valid)r, cc. subdirektorat angkutan laut khusus dan penunjang angkutan laut, subdirektorat pengembangan usaha angkutan laut, subdirektorat pengembangan sistem dan informasidan penempatan kapal liner, trailer dan pelayaran rakyatotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf cc. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi perairan indonesia, d. subdirektorat angkutan laut dalam negeri terdiri atas: seksi penyusunan jaringan dan penempatan kapal liner, dan seksi trailer dan pelayaran rakyat. (l) seksi penyusunan jaringan dan penempatan kapal linetrayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri, penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing. seksi trailer dan pelayaran raky. subdirektorat angkutan laut luarlaut luar negeripenyiapcc. penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing, d pasifik dan australia. (l) seksi amerika, eropa dan afrikotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf eropa, afrika dan sebaliknya serta perumusan kerjasama bilatereksi asia pasifik dan australserta perumusan kerjasama bilateral, sub regionubdirektorat angkutan laut khusus dan penunjangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat angkutan laut khusus dan penunjangotk kemenhub dition hula (final valid)r cc., dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporansubdirektorat angkutan laut khusus dan penunjang angkutan laut terdiri atas: seksi pertambangan, pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat, dan seksi aneka industri dan penunjang angkutan laut. (l) seksi pertambangan, pariwisata dan tenaga kerja bongkar mu, sertaseksi aneka industri dan penunjanganeka industri, kehutanan, perikanan, dotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subdirektorat pengembangan usahaangkutan laut dan penyiapan perumusan pengembangan armada serta penyelenggaraan usaha angkutan multimodapenyiapancc.khusus serta izin usaha angkutan multimoda: dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada sertaotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi analisa kebutuhan dan bimbingan armadarmada serta analisis ekonomis kebutuhan armada. seksi bimbingan usaha dan tarifusaha angkutan laut dan tarif angkutan laut,izin usaha angkutan multimoda. subdirektorat pengembangan sistem dan informasisistem dan kebutuhan pokok, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut serta laporan tahunan direktorat.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknisdan otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtfingkungan kementerian perhubungan, termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (outcome), penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) kementerian perhubungan, cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan penetapan kinerja kementerian perhubungan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan aksi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme ap kkn) unit sekretariat jenderal: dan penyiapan bahanotk kemenhub setjen (final valid).rtf cc. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan. subdirektorat pengembangan sistem dan informasi angkutan laut terdiri atas: seksi pengolahan data dan informasi angkutan laut, dan seksi evaluasi angkutan laut. (l) seksi pengolahan data dan informangkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok. seksi evaluevaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu dan angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan lautlima direktorat pelabuhan dan pengerukan direktorat pelabuhan dan pengeruk. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pelabuhan dan pengerukan menyelenggarakan fungsi: penyiappenyiapcc. penyiappenyiapotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtfdan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. direktorat pelabuhan dan pengerukan terdiri atas: subdirektorat pengembangan pelabuhan, subdirektorat perancangan fasilitas pelabuhan, cc. subdirektorat pengerukan dan reklamasi, subdirektorat pemanduan dan penundaan kapal: subdirektorat bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan: dan subbagian tata usaha. subdirektorat pengembangandata dan informasi kepelabuhanan, rencana induk dan pengembangan pelabuhan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengembanganlokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan serta data dan informasi kepelabuhanan, dan cc. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penetapan lokasi pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan nasional, rencana induk dan pengembangan pelabuhan. subdirektorat pengembangan pelabuhan terdiri atas: seksi tatanan dan evaluasi kepelabuhanan: dan seksi penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan. (l) seksi tatanan dan evaluasi kepelabuhpengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhanan serta penyiapan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan, dan penyusunan laporan direktorat. seksi penyusunan rencana induk dan rencana pengembanginduk dan pengembangan pelabuhan. subdirektorat perancangan fasilitassurvei, perancangan teknis fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhanrancangan fasilitas, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang perancangan dan survei fasilitas pelabuhan, program pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan: dan cc. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan. subdirektorat perancangan fasilitas pelabuhan terdiri atas: seksi pedoman dan rancangan teknis fasilitas pelabuhan: dan seksi penyusunan program pembangunan fasilitas pelabuhan. (l) seksi pedoman dan rancangan teknisdesain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan. seksi penyusunan program pembangunanpelabuhan. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subdirektorat pengerukan dan reklamasteknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukanpengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang program, perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan: dan cc. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang program, perancangan dan survei teknis pengerukan dan reklamasi serta peralatan pengerukan. subdirektorat pengerukan dan reklamasi terdiri atas: seksi program dan perancangan teknis pengerukan dan reklamasi: dan seksi bimbingan peralatan pengerukan dan reklamasi. (l) seksi program dan perancangan teknisdan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf seksi bimbingan peralatanizinan, penggunaan kapal dan alat bantu kerukpenyiapdan cc. penyiaptenaga pandu dan sarana bantu pemanduan. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi perairan dan pelayanan panduwilayah perairan pandu serta standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal. seksi tenaga pandu dan sarana bantu pemanduualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu, serta standardisasi sarana bantu pemanduan. subdirektorat bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanakepelabuhanan, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat bimbingan pelayanan jasa dan operasional, penyiapotk kemenhub dition hula (final valid)r, dan cc. penyiap. subdirektorat bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan terdiri atas: seksi bimbingan pelayanan jasa dan tarif pelabuhan: dan seksi bimbingan tata guna tanah dan perairan. (l) seksi bimbingan pelayanan jasa dan tarif. seksi bimbingan tata guna tanah dan peraikepelabuhanan serta penyiapan persetujuan pengoperasian pelabuhotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf, subbagian analisa dan evaluasi transportasi laut, dan subbagian analisa dan evaluasi transportasi udara dan penunjang. (l)darat dan perkeretaapian melalui mekanisme pinjaman hibah luar negeri pln)laut melalui mekanisme pinjaman hibah luar negeri pln)otk kemenhub setan final va link.at penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal,(continuous synopsis record), penyiapan pengesahan gambar, penyiapan penerbitan, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pe, dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. direktorat perkapalan dan kepulauan terdiri atas: subdirektorat kelaikan kapal, subdirektorat pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, cc. subdirektorat autis, teknis dan radio kapal, subdirektorat pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, subdirektorat kepulauan, dan subbagian tata usaha. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subdirektorat kelaikonstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, lambung timbul dan stabilitas kapal, pengesahan gambar dan rancang bangun serta pemasukan kapal dan peti kemas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kelaik, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang konstruksi, instalasi permesinan d: cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan gambar rancang bangun kapal, stabilitas dan lambung timbul kapal dan peti kemas: penyiapan bahan penilaian teknis terhadap kondisi umum dalam rangka pemasukan kapal dari luar negeri, dan. subdirektorat kelaikan kapal terdiri atas: seksi konstruksi dan stabilitas kapal, dan seksi rancang bangun dan pemasukan kapal. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi konstruksi dan stabilitas. seksi rancang bangun dan pemasuk. subdirektorat pengukuran, pendaftaran dan kebangskuran kapal, pendaftaran dan balik nama kapalkuran kapal, pendaftaran dan baliknya kapal, hipotek dan kebangsaan kapal: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengukuran kapal, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek dan kebangsaan kapal: cc. penyiapan bahanotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran, baliknya dan hipotek kapal, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengukuran kapal, penggantian bendera kapal, pendaftaran dan baliknya kapal, hipotek dan kapal, dan seksi pendaftaran dan kebangsaan kapal. (l) seksi pengukurkuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional. seksi pendaftaran dan kebangsdaftaran, baliknya dan hipotek kapalnama kapal dan tanda panggilan kapal. subdirektorat autis, teknis dan radiotis, teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapautis, teknis dan radiopenyiapan bahan pemberian bimbingan tekniscc. penyiapan bahan penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal: dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan. subdirektorat autis, teknis dan radio kapal terdiri atas: seksi pemilikan keselamatan kapal: dan seksi sertifikasi keselamatan kapal. (l) seksi pemilikautis, teknis permesinan kapal, elektronika dan radio kapal, perlengkapan dan peralatan kapal. seksi sertifikasiertifikasicegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal, jaminan ganti rugi pencemaran dan dumping. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pencemaran dan manajemen keselamatkapal serta dana jaminan ganti rugi pencemaran dari kapal, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pencegahan dan ganti rugi pencemaran, dan dumping serta manajemen keselamatan kapal, cc. penyiapan bahan pelaksanaan audit bidang manajemen keselamatan kapal: penyiapan bahan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan jaminan ganti rugi, penyiapan bahan pelaksanaan pengesah: dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan ganti rugi pencemaran, dan dumping serta manajementerdiri atas: seksi pencegahan dan ganti rugi pencemaran, dan seksi manajemen keselamatan kapal. (l) seksi pencegahan dan ganti rugi pencemcegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal, pemantauan peralatan pencemaran serta ganti rugi pencemaran, pembersihan tangki tangki kapal, sarana pengangkutan dan penampungan limbah pelabuhan, serta sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan. seksi manajememanajemen keselamatan pengoperasian kapal dan sertifikasi manajemen keselamatan kapal. subdirektorat kepulauwasan, dan perlindungan awak kapal, standardisasi dan sertifikasi pelautwasan dan perlindungan awak kapal, serta standardisasi dan sertifikasi pelaut, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengawasan dan perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepulauan, sertifikat kepulauan dan perjanjian kerja laut: penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi kepulauan dan pengawasan kapal, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan perlindungan awak kapal serta standardisasi dan sertifikasi pelaut. subdirektorat kepulauan terdiri atas: seksi pengawasan dan perlindungan awak kapal, dan seksi standardisasi dan sertifikasi pelaut. (l) seksi pengawasan dan perlindungan. seksi standardisasi dan sertifikasi petandardtujuh direktorat kenavigasian direktorat kenavigasiamban, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasaranapenyiapan penyusunan standar, norma, pedoman,, cc. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis bidang peramban, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian sarana dan prasarana kenavigasian, penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan peramban dan telekomunikasi pelayaran, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelapordan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf direktorat kenavigasian terdiri atas: subdirektorat peramban, subdirektorat telekomunikasi pelayaran, cc. subdirektorat kapal negara kenavigasian, subdirektorat pangkalan kenavigasian, subdirektorat sarana dan prasarana, dan subbagian tata usaha. subdirektorat perambdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat perambotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf udara dan penunjang termasuk perkembangan fisik dan nila manfaat (outcome, koordinasi penyusunan rencana penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan penunjang melalui mekanisme pinjaman hibah luar negeri pln)rumusan, pembinaan, dan pengendalian kepegawaian, organisasi dan penatalaksanaan lingkungan kementerian perhubungan, serta evaluasi dan pelaporrumusan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan kepegawaian, penyiapan perumusan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kepegawaian, cc. penyiapan perumusan, pembinaan, dan pengendalian mutasi, kesejahteraan, disiplin, asesmen dan konseling pegawai, penyiapan perumusan, pembinaan, dan pengendalian organisasi dan tata laksana, penyiapan perumusan program kerja dan anggaran biro: pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan. otk kemenhub setjen (final valid).rtfcc. penyiapan bahan perijinan spesifikasi teknis pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran pihak ketiga, danubdirektorat peramban terdiri atas: seksi operasi dan survei, dan seksi peralatan dan pemeliharaan peramban. (l) seksi operasi dan surveoperasian, pemberian ijin spesifikasi tekniseksi peralatan dan pemeliharapelaksanaan kegiat. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subdirektorat telekomunikasirosedur kerja, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan, pemberian ijin kuasa perhitungan jasa, rekomendasi ijin radio,cc. penyiapan bahan rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran: dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengoperasian, peralatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis, perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran. subdirektorat telekomunikasi pelayaran terdiri atas: seksi operasi: dan seksi peralatan dan pemeliharaan telekomunikasi pelayaran. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi operkinerja stasiun radio pantai, stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika, pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran, radio kapal. seksi peralatan dan pemeliharaan telekomunikasi pelaykapal negara kenavigasian, pemeliharaan kapal negara kenavigasian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kapal negaraotk kemenhub dition hula (final valid)r penyiapan bahan pemberiancc. penyiapan bahansubdirektorat kapal negara kenavigasian terdiri atas: seksi operasi dan pengawasan, dan seksi pembangunan dan pemeliharaan. (l) seksi operasi dan pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusun. seksi pembangunan dan pemeliha. subdirektorat pangkalanangkalan: dan cc. penyiapan bahansubdirektorat pangkalan kenavigasian terdiri atas: seksi bangunan, dan seksi perbengkelan. (l) seksi bangunpenilaian teknis fasilitas pangkalan. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf seksi perbengkelperalatan suku cadang bengkel, kebutuhan, pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis peralatan galangan dan bengkel evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasi, penyiapan bahan pemberian, cc. penyiapan bahan program dan rencana kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang rencana dan program kerja serta anggaran sarana dan prasarana kenavigasian. subdirektorat sarana dan prasarana terdiri atas: seksi program, dan seksi evaluasi dan pelaporan. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi progra. seksi evaluasi dan pelaporumuskan dangawasan keselamatan dan penyidik pegawai, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf penyiapcc. penyiap, penyiapdan pelaksanaan urusan tata usaha, subdirektorat pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil, cc. subdirektorat tertib pelayaran, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subdirektorat penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, subdirektorat sarana dan prasarana:patroli dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi isis code) laut, pantai dan pelabuhan, penyiap, cc. penyiap, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf penyiappatroli dan pengamanan, dan penyiap(l) seksi patrol serta penegakan peraturan perundang undangan laut, pantai dan pelabuhan serta penetapan kualifikasi teknis petugas patroli. seksi pengammanan sarana dan prasarana transportasi isis code) laut, pantai dan pelabuhan, perijin. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtfcc. bagian mutasi, kesejahteraanrumusan, pembinaan, pengendalian perencanaan kepegawaian, program kerja dan anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga birorumusan, pembinaan, pengendalian perencanaan kepegawaian, pengelolaan data pegawai: cc. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan perencanaan pengadaan pegawai, penyiapan bahan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja biro, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro: dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan biro. otk kemenhub seiten gagal lid)r subdirektorat pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipibidangkeselamatan dan penyidik pegawai negeri sipipenyiapan bahan pembericc. penyiapan bahan sosialisasi dan advokasi serta diseminasi bidang keselamatan pelayaran, penyiapan bahan penetapan kualifikasi teknis petugas bidang penyidik pegawai negeri sipil, dan penyiapan bahan. subdirektorat pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil terdiri atas: seksi advokasi dan diseminasi pengawasan keselamatan, dan seksi penyidik pegawai negeri sipil. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi advokasi dan diseminasi pengawas. seksi. subdirektorat tertibkebanyakan dan kecelakaan kapal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat tertibpenyiapotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf cc. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis petugas bidang kesyahbandaran, port state control officer, penanganan muatan berbahaya, penanganan pemrosesan kecelakaan kapal, dan penyiap. subdirektorat tertib pelayaran terdiri atas: seksi kebanyakan: dan seksi kecelakaan kapal. (l) seksi kebanyapenanganan muatan berbahaya, tertib lalulintas kapal, tertib bandar, ijin berlayar, pengawasan kapal asing dan penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran, port state control officer, serta pengawasan penanganan muatan berbahaya. seksi kecelakserta penetapan kualifikasi teknis petugas bidang penanggulangan musibah, pencemaran dan pekerjaan bawah airpenyiapcc. penyiapan bahan perijin serta penanganan kerangka kapal dan salvage, penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kualifikasi teknis petugas bidang search and rescue, pemadam kebakaran, penanggulangan pencemaran dan penyelam, dan penyiap: dan seksi pekerjaan bawah air. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf (l) seksi penanggulangan musib dan pemadaman kebakaran serta penetapan kualifikasi teknis petugas search and rescue, pemadamperijinan serta evaluasi dan pelaporserta peningkatan kuantitas dan kualitas petugas bidang penjagaan laut dan pantaotk kemenhub dition hula (final valid)r penyiapdan cc. penyiap. subdirektorat sarana dan prasarana terdiri atas: seksi sarana dan prasarana operasional, dan seksi awak kapal. (l) seksi sarana dan prasarana. seksiingkatan kuantitas dan kualitas petugas bidang awak kapal penjagaan laut dan pantai serta penyiapan rencana, program kerja dan laporan direktorat. subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan. otk kemenhub ditjen hulalaut dan direktorat lingkungan direktorat jenderal perhubungan laulaula (final valid).rtf bab vii direktorat jenderal perhubungan udara bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi direktorat jenderal perhubungan udaraotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf:bagian ketiga,perhubungan udara menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, data dan informasi, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan, otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf pengelolaan urusan tata usaha keuangan, akuntansi, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, cc. penyusunan rancangan peraturan perundang undangan penyuluhan hukum dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat dan koordinasi kerjasama luar negeri, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga,serta laporan masyarakat, dan penyusunan laporan kegiatan lingkungan sekretariat direktorat jenderal. sekretariat direktorat jenderal perhubungan udara terdiri atas: bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian hukum dan hubungan masyarakat, dan bagian kepegawaian dan umum. bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan tinjau ulang rencana jangka panjang, menengah, program dan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) dan petunjuk operasional po), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dan akuntabilitas kinerja unit kerja, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf bagian perencanaan kepegawaian terdiri atas: subbagian rencana, program, dan tata usaha biro, subbagian data dan formasi pegawai: dan cc. subbagian pengadaan dan pengangkatan pegawai. (l) subbagian rencana, program,pengumpulan dan pengolahan data pegawai, serta penyusunan forma pengadaan dan pengangkatan calon pegawai. bagian pengembangan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian pengembangan karier pegawai, serta evaluasi dan pelaporrumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian karier pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian ujian dinas dan penyesuaian ijazah, otk kemenhub setjen,: dan cc.. bagian perencanaan terdiri atas: subbagian rencana, subbagian program, dan subbagian analisa dan evaluasi. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l), standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik, evaluasi dan analisa kelembagaan dan tata laksana serta norma, standar, prosedur dan kriteria(green book and blue book) evaluasi dan pelaporan dokumen penetapan dpenyusunan serta revisi petunjuk operasional kegiatan pok), penyiapan bahan dan rapat koordinasi antar lembaga dan unit kerja serta pelaksanaan rapat kerja dinas, evaluasi pelaksanaan program serta realisasi anggaran. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan barang milik negara bmn), mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan audit internal dan eksternal, penyusunan dan pengusulan pengelola anggaran, ketatausahaan dan penyusunan penggunaan penerimaan negara bukan pajak pnb), ketatausahaan pelaksanaan anggaran kantor pusat direktorat jenderal perhubungan udara, penyusunan dan verifikasi laporan keuangan lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara. otk kemenhub dition hubud (final valid)etatausahaan, pembinaan, penyusunan laporan keuangan berdasark: penyiapan bahan ketatausahaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan target dan pengguna, dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan yang meliputi pengkajian dan evaluasi terhadap. bagian keuangan terdiri atas: subbagian tata usaha barang milik negara, subbagian tata usaha penerimaan negara bukan pajak dan laporan hasil audit, dan subbagian akuntansi. (l) subbagian tata usaha barang milik negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan evaluasi, pengkajian ketatausahaan barang milik negara yang meliputi serah terima, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan, penghapusan, pelaporan barang milik negara bmn). otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subbagian tata usaha penerimaan negara bukan pajak dan laporan hasil audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan ketatausahaan, penyusunan rencana dan pemantauan penerimaan dan penyetoran, analisa dan evaluasi pelaksanaan dan penetapan besaran tarif, penyusunan penggunaan serta penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak pnb), penyusunan daftar usulan rencana kerja anggaran rka) yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak pnb), tindak lanjut laporan hasil audit lha) dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tp tgr) serta pengusulan pengelola anggaran. subbagian akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kantor pusat, pembinaan, ketatausahaan, penyusunan, verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan laporan barang milik negara berdasarkan sistim informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara simak bmn) dan mengkoordinasikan penyiapan bahan audit internal dan eksternal. bagian hukum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan penyuluhan hukum pertimbangan, bantuan dan penyelesaian masalah hukum dan hubungan masyarakat serta koordinasi kerjasama luar negeri serta evaluasi peraturan perundang undangan, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum d: otk kemenhub dition hubud (final valid). penyiapan bahan pertimbangan hukum, pemberian pertimbangan hukum penyelesaian perselisihan serta permasalahan hukum, evaluasi usulan proses pengadaan barang jasa dan penanganan pengaduan proses pengadaan barang jasa serta perumusan perjanjian, dan cc. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penyiapan bahan publikasi dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri, penyiapan dan penelaahan dokumen perjanjian internasional. bagian hukum dan hubungan masyarakat terdiri atas: subbagian peraturan perundang undangan, subbagian bantuan hukum: dantelaahan dan kajian hukum, penyusunan rancangan dan evaluasi pelaksana. subbagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, pemrosesan dan pemberian bantuan dan pertimbangan hukum, evaluasi usulan proses pengadaan barang jasa dan penanganan proses pengadaan barang jasa, penyusunan, pemantauan dan pelaporan perjanjian dan kesepakatan bersama u)nyelenggaraan kegiatan kehumasan dan publikasi, koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik, koordinasi, penyusunan materi, pemantauan dan pelaporan kegiatan kerjasama luar negeri, penelaahan dokumen perjanjian internasional. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanaksertambinaan, usulan formasi, dan pelaksanaan pengadaan pegawai, penyiapan bahan kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta data base sistem informasi sdm: penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai serta evaluasi kinerja pegawai, dan penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha, kearsipan, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, pengelolaan barang, dan pengelolaan rumah tangga. bagian kepegawaian dan umum terdiri atas: subbagian perencanaan dan mutasi sdm, subbagian evaluasi dan pengembangan sdm, dan subbagian tata usaha dan rumah tangga. (l) subbagian perencanaan dan mutasi sdm mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan usulan formasi pegawai, pelaksanaan pengadaan serta usulan pengangkatan calon pns, pelaksanaan administrasi pengangkatan dan kepangkatan, pengembangan pola karier, mutasi, pemberhentian dan pensiun pns, pengelolaan data base sistem informasi sdm dan peta jabatan serta peta sdm. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subbagian evaluasi dan pengembangan sdm mempunyai tugas melakukan penyiapan bah. subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi umum, pendistribusian dan pengelolaan surat, kearsipan, pemeliharaan, pelaksanaan urusan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan protokoler, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, barang, dan pengelolaan rumah tangga dan umum. bagian keempat direktorat angkutan udara direktorat angkutanbahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur angkutan udara, pemberian ijin dan atau sertifikasi dan atau persetujuan dan atau rekomenda:pengawasan, dan penegakan hukum' tindakan korektifdan otk kemenhub dition hubud (final valid).non niaga, subdirektorat kerjasama angkutan udara, subdirektorat pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara:sistem informasi dan national single window nsw), penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan atau persetujungawasan dan penegakan hukum'tindakan korektifdotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf cc. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum, penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kualitas pegawai: dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. bagian pengembangan kepegawaian terdiri atas: subbagian karier pegawai, subbagian jabatan fungsional, dan cc. subbagian analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai. (l) subbagian karier pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian karier pegawai, serta evaluasi dan pelaporan dan pengendalian jabatan fungsional, serta evaluasi dan pelaporan. subbagian analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas pegawai, serta evaluasi dan pelaporan. bagian mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, urusan kepangkatan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, pemberhentian dan pensiun, serta evaluasi dan pelaporan. otk kemenhub setjen (final valid).rtf (l)istem, rute, jaringan penerbangan, kapasitas angkutan udara, angkutan multimoda, logistik danrekomendasi dan ataursetujuan, pengawasan, pengendalianstandar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, otk kemenhub dition hubud (final valid)angkutan udara niaga berjadwalberjadwal dalam negeri dan luar negeri, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri: pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijak, dan seksi angkutan udara niaga berjadwal luar negeri. (l)luar negeri. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niagangkutan udara niaga tidak berjadwal dan nonon niaganyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedurlaksanaan pemberian persetujuanngawasan dan penegakan hukum'tindakan korektifdannon niaga terdiri atas: seksi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga dalam negeri, dan seksi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri. seksi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan no. seksi angkutan udara niaga tidak berjadwal dan no. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat kerjakerjasama angkutan udara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat kerjasamfal):(fal, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara bidang angkutan udara, pelaksana, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum', dan pelaksana. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat kerjasama angkutan udara terdiri atas: seksi kerjasama bilateral dan perusahaan angkutan udara, dan seksi kerjasama multilateral dan lembaga internasional. (l). seksi kerjasama multilateralsubdirektorat pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara,ngembangan dan pembinaan usaha angkutanngembangan dan pembinaan usah, penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan pelatihan serta bantuan teknis: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian ijin dan atau rekomendasi bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang bimbingan usaha angkutan udara dan tarif jasa pelayanan angkutan udara. subdirektorat pengembangan dan pembinaan usahotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l)rekomendasi, pemberian arahan, bimbingan pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan bidang tarif jasa pelayanan angkutanlima direktorat bandar udara direktorat bandardanbahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur bandar udara, pemberian ijin dan atau sertifikasi registrasi dan atau persetujuan dan ataumberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknislaksanaan pengawasan dan penegakan hukum' tindakan korektif:bandar udara terdiri atas: subdirektorat tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, subdirektorat prasarana bandar udara: subdirektorat peralatan dan utilitas bandar udara, subdirektorat personel dan operasi bandar udara, subdirektorat penyelenggaraan bandar udara, dan subbagian tata usaharumusan pembinaan, mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai: penyiapan bah: cc. penyiapan bahan evaluasi jabatan, penyiapan bahan pelaksanaan mutasi wilayah kerja: penyiapan bahan administrasi tenaga berbantuan dan dipekerjakan, penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, penyiapan bahan pemberian tanda penghargaan, penyiapan bahan bimbingan disiplin pegawai, penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan asesmen dan konseling pegawai, dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. bagian mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai terdiri atas: subbagian mutasi dan kepangkatan pegawai, subbagian perawatan dan kesejahteraan pegawai, dan cc. subbagian disiplin dan pemberhentian pegawaidan pelaksanaan kebijakan bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara: penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara: pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara: pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan, dan seksi tata lingkungan dan kawasan bandar udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l) seksi tat serta evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara. subdirektorat prasaranarasarana bandar udara serta verifikasi prasaranarasarana bandar udara serta verifikasi prasarana bandar udara, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin dan atau sertifikasi bidang verifikasi prasaranarasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara: pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tindakan korektif bidang program dan standarisasi prasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara,rasarana bandar udara dan verifikasi prasarana bandar udara. subdirektorat prasarana bandar udara terdiri atas: seksi program dan standarisasi prasarana bandar udara, dan seksi verifikasi prasarana bandar udara. (l) seksi program dan standarisrogram dan standarisasi prasarana bandar udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf seksi verifiksertifikasi, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, pengawasan, penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan bidang verifikasilaksanaan pemberian sertifikasi bidang verifikasi peralatan dan utilitas:verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara:program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara: dan seksi verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara. (l) seksi program dan standarisasi peralatan dan utilitas pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara. seksi verdan atau perijinan serta pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi peralatan dan utilitas bandar udara. subdirektorat personel dan operasisonel dan operasirsonel dan operasi bandar udara menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan danlaksanaan sertifikasi register dan atau lisensi validasi bidang personel dan operasi bandar udara, pelaksanaan pemberian arahan,: pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tindakan korektif bidang personel dan operasi bandar udara, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap. subdirektorat personel dan operasi bandar udara terdiri atas: seksi sertifikasi personel dan operasi bandar udara, dan seksi pengawasan personel dan operasi bandar udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l) seksi sertifikasi validasi dan atau sertifikasi register, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi personel dan operasi bandar udara. seksi pengawasanngawasan, pengendalianlaksanaan pemberian izin bidang kerjasama dan verifikasi penyelenggaraan bandar udara,, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang verifikasi penyelenggaraan bandar udara, dan pelaksana. subdirektorat penyelenggaraan bandar udara terdiri atas: seksi kerjasama penyelenggaraan bandar udara, dan seksi verifikasi penyelenggaraan bandar udara. (l) seksi kerjasama. seksi verifikasienam direktorat keamanan penerbangan direktorat keamanandandanotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur keamanan penerbanganmberian ijin dan atau sertifikasi dan fasilitasmberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknislaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektifdanion hubud (final valid). (l) subbagian mutasi dan kepangkatan pegawai mempunyai. subbagian perawatan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perawatan dan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, konseling, administrasi kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan. subbagian disiplin dan pemberhentian pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan disiplin pegawai, pencatatan penilaian prestasi kerja pegawai, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberhentian dan pensiun pegawai, serta evaluasi dan pelaporan. bagian organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pengendalian penataan organisasi, tatalaksana, peraturan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporotk kemenhub setjen (final valid).rtf direktorat keamanan penerbangan terdiri atas: subdirektorat standar, subdirektorat fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan barang berbahaya, subdirektorat kendali mutu keamanan penerbangan, dan subbagian tata usaha. subdirektorat standarisasi, kerjasama dan programstandarkeamanan penerbangan, kerjasama dan program keamankeamanan penerbangan, kerjasama dan programstandarisasi keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan atau perijinan dan atau persetujuan bidang standarisasikeamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan. subdirektorat standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan terdiri atas: seksi standarisasi keamanan penerbangan, dan seksi kerjasama dan program keamanan penerbangan. (l) seksi standar. seksi kerjaserta evaluasi dan pe). otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat pelayanan darurat: penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang personel pkp pk dan salvage serta fasilitas pelayanan darurat, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi ijin dan atau sertifikasi dan atau persetujuan bidang personel pkp pk dan salvage serta fasilitas pelayanan darurat, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang personel pkp pk dan salvage serta fasilitas pelayanan darurat, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang personel pkp pk dan salvage serta fasilitas pelayanan darurat. subdirektorat pelayanan darurat terdiri atas: seksi personel pkp pk dan salvage, dan seksi fasilitas pelayanan darurat. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l) seksi personel pkp pklisensi dpkp pk dan salvage. seksi fasilitas pelayanevaluasi dan pelaporan bidang fasilitas pelayanan darurat serta evaluasi dan pelaporan bidang penyidik pegawai negeri sipilnyusunan pedoman, kriteria dan prosedur bidang bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil ppn), penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang personellaksanaan pemberian lisensi bidang personeldikan tindak pidana bidang penerbangan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap. subdirektorat ppn dan personel keamanan penerbangan terdiri atas: seksi bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil ppn): dan seksi personel keamanan penerbangan. jdan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan penyidik pegawai negeri sipil ppn) bidang penerbangan sipilkeamanan penerbanganfasilitas keamanan penerbangan dan pengangkut dan pengangkutan barang berbahaya menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitas dan personel keamanan penerbangan serta penanganan pengangkutan barang berbahayadan personel keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya, penyiapan bahan penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan atau perijinan bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang fasilitas dan personel keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahayaterdiri atas: seksi fasilitas keamanan penerbangan, dan. (l)hukum serta evaluasi dan pelaporan bidang fasilitas keamanan penerbangan.hukum, sertandali mutu keamananamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat: pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan serta bantuan teknis bidang kendali mutu keamanan penerbangan, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap(l)bandar udara dan pelayanan darurat. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtftujuh direktorat navigasi penerbangan direktorat navigasidan pelaksanaan kebijaknyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur navigasi penerbanganijin, sertifikasi registrasiarahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknisinaan terhadap penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan dan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, penyiapan pelaksanaan pengawasii. penyiapdan otk kemenhub dition hubud (final valid).bagian organisasi dan tata laksana terdiri atas: subbagian organisasi transportasi darat, laut dan perkeretaapian, subbagian organisasi transportasi udara dan penunjang, dan cc. subbagian penatalaksanaan dan peraturan kepegawaian. (l) subbagian organisasi transportasi darat, laut dan perkeretaapiandarat, laut dan perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan. subbagian organisasi transportasi udara dan penunjangudara dan penunjang, serta evaluasi dan pelaporan. subbagian penatalaksanaan dan peraturan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengendalian penatalaksanaan, perancangan dan pendokumentasian peraturan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan. otk kemenhub setjen (final valid).rtfnavigasi penerbangan terdiri atas: subdirektorat manajemen lalu lintas penerbangan, subdirektorat manajemen informasi aeronautika, subdirektorat komunikasi penerbangan, subdirektorat fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan, subdirektorat standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan, dan subbagian tata usaha. subdirektorat manajemen lalu lintassertifikasi dan perijinan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat manajemen lalu lintas penerbangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi dan perijinan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum tindakan korektif bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang manajemen ruang udara dan pelayanan lalu lintas penerbangan. subdirektorat manajemen lalu lintas penerbangan terdiri atas: seksi manajemen ruang udara, dan seksi pelayanan lalu lintas penerbangan. (l) seksi manajemen ruangjanjian atau hubungan internasionalmanajemen ruang udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf seksilalu lintas penerbangan. subdirektorat manajemen informasimanajemen informasi aeronautika. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat manajemen informasi aeronautika menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika, penyiapan bahan penyusunan standar: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi bidang publikasi informasi aeronautika, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika,kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kartografi penerbangan dan publikasi informasi aeronautika. subdirektorat manajemen informasi aeronautika terdiri atas: seksi kartografi penerbangan, dan seksi publikasi informasi aeronautika. (l) seksi kartografuatan petartografi penerbangan. seksi publikasi infomasi aeronautikublikasi infomasi aeronautika. subdirektorat komunikomunikasit1, subdirektorat komunikoperasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan, cc. penyusunan prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukumlaksanaan pemberian sertifikasimberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknisngawasan dan penegakan hukum tindakan korektif bidang operasi komunikasi penerbangan serta jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap. subdirektorat komunikasi penerbangan terdiri atas: seksi operasi komunikasi penerbangan, dan seksi jaringan dan peralatan komunikasi penerbangan. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf (l) seksioperasi komunikasi penerbangan. seksi jaringan dan peralatanjaringan dan peralatan komunikasi. subdirektorat fasilitas bantu navigasi dan pengamatfasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan danbantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbanganlaksanaan pemberian sertifikasi bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknismbinaan penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan dan fasilitas pengamatan penerbangan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap. subdirektorat fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan terdiri atas: seksi fasilitas bantu navigasi penerbangan, dan seksi fasilitas pengamatan penerbangan. (l) seksi fasilitas bantuinaan penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronikbantu navigasi penerbangan. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf seksi fasilitaspengamatan penerbangan. subdirektorat standarisasi dan sertifikasi navignavigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi penerbangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat standarisasi dan sertifikasi navigpenyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi bidang standarisasiotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf penyiapan bahan pembinaan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang standarisasi navigasi penerbangan dan sertifikasi navigasi. subdirektorat standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan terdiri atas: seksi standarisasi navigasi penerbangan, dan seksi sertifikasi navigasi penerbangan. (l) seksi standarnavigasi penerbangan. seksi sertifikertifikasi navigasi penerbangan dan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangandelapanlaikan udaraan udara dan pengoperasian pesawat udara menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan danpenyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara, penyiapan bahan pendelegasian kewenangan dan pembinaan kepada inspektur kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara:rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara: otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtfkperhubungan terdiri atas: wakil menteri perhubungan, sekretariat jenderal: cc.otk kemenhub seiten gagal lid)rkeuangan dannyusunan dokumen dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kementerian perhubungan, penyiapan pelaksanaan revisi anggaran pendapatan dan belanja kementerian perhubungan, cc. penyiapan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan serta pembinaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kementerian perhubungan, penyiapan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan keuangan pelaksanaan sistem akuntansi instansi sai) serta implementasi sistem akuntansi pemerintah sap) anggaran pendapatan dan belanja negara lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara lra, neraca dan lk) serta penyusunan laporan simak bmn lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja kementerian perhubungan, penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara serta penyiapan penetapan pengelola anggaran lingkungan kementerian perhubungan, otk kemenhub setjen (final valid).rtf penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional, pemberian ijin dan atau sertifikasi dan atau registrasi bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara, pembinaan penyelenggara pemeriksaan kesehatan penerbangan, ii. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang standarisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara, j . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadapkelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara terdiri atas: subdirektorat standarisasi: subdirektorat rekayasa, subdirektorat produk aeronautika: subdirektorat operasi pesawat udara, subdirektorat perawatan, dan subbagian tata usaha. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat standarisasiisasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang standarisasi teknik dan operteknik dan operteknik dan operasi penerbangan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi bidang standarisasi teknik dan operteknik dan operasi penerbangan, penyiapan bahan pembinaan penyelenggara pemeriksaan kesehatan penerbangan, penyiapan bahan pelaksanaan program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan, dan ii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang standarisasi teknik dan operasi penerbangan. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat standarisasi terdiri atas: seksi standarisasi teknik: dan seksi standarisasi operasi penerbangan. (l) seksi standarisasi teknikrogram pencegahan insiden dan kecelakaan, pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi teknik. seksi standarisasi operoperasi penerbangan. subdirektorat rekayasawasan dan pengendaliandan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara:proses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawatproses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan atau persetujuan bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuanproses rekayasa, uji terbang dan kemampuan pesawat udara, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tindakan korektif bidang pengawasan proses rekayasa, uji terbang dan kemampuanproses rekayasaekayasa, dan seksi uji terbang dan kemampuan pesawat udara. (l) seksi pengawasan proses rekayasroses rekayasauji terbang dan kemampuan pesawat udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf subdirektorat produkdan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi,mutu dan proses produksi serta pengesahan produksimutu dan proses produksi serta pengesahan produksi, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi dan atau perijinan dan atau persetujuan bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang pengawasan mutu dan proses produksi serta pengesahan produksi, serta pengesahan produksi. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf(l)mutu dan proses produksidan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara:operasi pesawat udara dan personel operasi pesawatoperasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi bidang personel operasioperasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasioperasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara(l)operasi pesawat udara. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtfoperasi pesawat udara. subdirektorat perawatdstandar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatrawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian sertifikasi bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan, pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan serta bantuan teknis bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum'tindakan korektif bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan pesawat udara, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan. otk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf(l)jen hubududara dan direktorat lingkungan direktorat jenderal perhubungan ududara, dan masing masing direktur. jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalamotk kemenhub ditjen hubud (final valid).rtf penyiapan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan penerimaan negara bukan pajak pnb) lingkungan kementerian perhubungan, penyiapkementerian perhubungan, penyiapan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan dan pemantauan pengelolaan badan layanan umum blu) lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan pembinaan pengelolaan barang milik negara meliputi antara lainlingkungan kementerian perhubungan, koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan tugas kegiatan unit akuntansi pengguna anggaran dan barang apa b) lingkungan kementerian perhubungan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. biro keuangan dan perlengkapan terdiri atas: bagian pelaksanaan anggaran, bagian akuntansi: cc. bagian perbendaharaan, dan bagian perlengkap, evaluasi, penilaianotk kemenhub setjen (final valid).rtf bab viii direktorat jenderal perkeretaapian bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l) direktorat jenderal perkeretaapiannyiapan rumusan kebijakan pengembangan perkeretaapian dan industri penunjang penyelenggaraan perkeretaapian, penyiapan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian bidang keselamatan, lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana dan sarana perkeretaapian, cc. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan perkeretaapian, penyiapan pengujian dan sertifikasi prasarana, sarana dan sumber daya manusia bidang perkeretaapian: dan penyiapan pelaksanaan administrasi lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf perkeretaapian, direktorat lalu lintas dan angkutan kereta api, cc.perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanperkeretaapian menyelenggarakan fungsi: penyiapperkeretaapian, penyiapcc. penyiapkerja sama luar negeri, otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiap, dan penyiapan penelaahan, evaluasi dan koordinasikeretaapian terdiri atas: bagian perencanaan, bagian keuangan, cc.bahan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta penyusunan laporanrumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pengembangan perkeretaapian, penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian, dan cc.otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf bagian perencanaan terdiri atas: subbagian rencana, subbagian program,perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pengembangan perkeretaapianjenderal perkeretaapian. ccirektorat jenderal perkeretaapian, penyiapan bahan pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan barang milik negara lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian, dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran direktorat jenderal perkeretaapian. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf bagian keuangan terdiri atas: subbagian pelaksanaan anggaran, subbagian perbendaharaan dan barang milik negara, dan subbagian verifikasi anggaran. (l) subbagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pemantauan penggunaan pengeluaran dan penerimaanurusan perbendaharaurusan verifikasi: otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfcc. penyiapan bahan pemberian pertimbangan da, dan penyiap bidang perkeretaapian. bagian hukum terdiri atas: subbagian peraturan perundang undangan, subbagian jaringan dokumentasi dan bantuan hukum, dan cc.subbagian jaringan dokumentasi dan bantuan hukumotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfrtimbangan urusan kerjasama luar negeri bidang perkeretaapian. bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tanggakeretaapian: dan cc. pengelolaan urusan rumah tangg, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai lingkungan direktorat jenderal perkeretaapianotk kemenhub ditjen diyiapan bahan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawaijaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi bidang perkeretaapian, penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi bidang perkeretaapian, cc. penyiappenyiappenyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan bidang perkeretaapianotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiappelayanan bidang perkeretaapian, penyiapdjaringan, subdirektorat lalu lintas: cc. subdirektorat angkutan, subdirektorat investasi: dan subbagian tata usaha. subdirektorat jaring,, cc.otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi kelas, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun, penyiapan bahan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi: penyiapan bahan penetapan trase jalur kereta api: penyiapan bahan pemajuan dan integrasi antarmoda dan intermedia bidang perkeretaapian,yiapan bahan, evaluasi, analisa dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan bidang perkeretaapian, penyiapan bahan sistem informasi manajemen jaringan jalur kereta api: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang jaringan jalur kereta api. subdirektorat jaringan terdiri atas: seksi penataan jaringan: dan seksi pengembangan jaringan. (l) seksi penatapemantauan dan evaluasi kelas stasiun, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun, penyusunan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi, pengembangan sistem informasi manajemen sim) jaringan jalur kereta api.teknis penyusunan petunjuk operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan petunjuk operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, cc. penyiapan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kementerian perhubungan bersama unit kerja terkait, penyiapan bahan penyusunpenyiapan bahan penelitian dan evaluasi data dukung sebagai bahan kelengkapan untuk mengusulkan revisi pelaksanaan: penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kegiatan kontrak strategis, penyiapan bahan inventarisasi data sebagai bahan kelengkapan data dukung usuldan penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lingkungan kementerian perhubungancc. subbagian anggaran transportasi udara dan penunjang. otk kemenhub setjen (final valid).rtfinduk, rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian,evaluasi dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan bidang perkeretaapian. subdirektorat,cc. penyiapan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api gapeka): penyiapan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemajuan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api: otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api, penyiapan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api, penyiapan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) lalu lintas, penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi kereta api pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru: dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas kereta api(l) seksi lalu lintas antarkotantarkotaotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf seksi lalu lintas perkotperkotaansubdirektorat angkutan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis bidang angkutan kereta api, cc. penyiap, otk kemenhub klien dit final valid)p penyiappenyiapan bah, penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (spm) angkutan kereta api, penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (spm) stasiun kereta api, penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sistem tiket terpadu, penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penempatan kereta kereta ekonomi, penyiapan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) angkutan kereta api, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan kereta api. subdirektorat angkutan terdiri atas: seksi angkutan antarkota: dan seksi angkutan perkotaan. (l) seksi angkutan antarkotaapi antarkotapenetapan, pemantauan dan otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfnataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) angkutan kereta api antarkota. seksi angkutan perkotaanperkotaan, penetapan, pemantauan danmantauan dan evaluasi sistem pengangkutan, penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (sim) angkutan kereta perkotaan. subdirektorat investasiinvestasipenyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis investasi bidang perkeretaapian, cc. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara perkeretaapian, otk kemenhub klien dit final valid)p penyiapan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi kerjasama pemerintah dan swasta (kps) bidang perkeretaapian, penyiappenyiapyiapdan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan investasi bidang perkeretaapian. subdirektorat investasidan swasta kps),penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yang dikerjasamakan, pedoman perhitungan, pelaksanaan dan otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf evaluasi biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian, penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen sim) investasipengembangan usaha perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi izin usaha dan izin operasi bidang perkeretaapian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi promosi investasi, penyiapotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf cc. penyiappenyiap: penyiapserta konstruksi prasarana perkeretaapian, penyiappengusahaan prasarana perkeretaapian milik negara, penyiappengujian prasarana perkeretaapian, dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usahapengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api: subdirektorat pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api, dan subbagian tata usaha. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtflombok, nusa tenggara dan pengusahaan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayahotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf (l), dan penunjang. bagian akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapkementerian perhubungan. otk kemenhub seiten @final valid, kalimantan, sulawesi dan kepulauan malukuii:ii,, dan pengusahaan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah ii:ii: otk kemenhub klien dit final valid)pii:ii::subdirektoratperawatan, pengusahaan fasilitas operasi kereta api, pemberian akreditasi pelaksanafasilitas operasi kereta api, penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana fasilitas operasi kereta api, cc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang fasilitas operasi kereta api, otk kemenhub klien dit final valid)p penyiapoperasi kereta api milik negara, penyiap: penyiapan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi bidang fasilitas operasi kereta api,dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang: dan seksi telekomunikasi dan kelistrikan. (l) seksi persinyalpersinyalan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan persinyalan, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahapersinyalan, pengesahan kualitas material baru persinyalan serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi persinyalan. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf seksi telekomunikasi dan kelistriktelekomunikasi dan kelistrikan, pelaksanaan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan kelistrikan, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahatelekomunikasi dan kelistrikan, pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan kelistrikan, serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi persinyalan. subdirektorat pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunpengujijalur dan bangunanjalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiunkereta api serta stasiunjalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan bahan kebutuhan minimal fasilitas peralatan otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf,dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api. subdirektorat pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api terdiri atas: seksi pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api wilayah dan seksi pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan. subdirektorat pengujian dan sertifikasi serta pengesahan hasil uji serta pengolahan dan penyajian data bidang pengujian fasilitas operasifasilitas operasi kereta api, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengujian fasilitas operasifasilitas operasi kereta api, otk kemenhub klien dit final valid)pdan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengujian fasilitas operasi kereta api. subdirektorat pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api terdiri atas: seksi pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api wilayah dan seksi pengujian dan sertifikasi fasilitas operasinorma, standar, pedoman, kriteria dan prosedurcc. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknisdan penetapan rencana kebutuhan sarana, otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan pengembangan sistem informasi sarana, penyiapan pelaksanaiapan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan bidang sarana, dan pelaksanaan tata usahasarana, subdirektorat pengawasan sarana, cc. subdirektorat pengelolaan sarana milik negara, subdirektorat pengujian dan sertifikasi sarana wilayah subdirektorat pengujian dan sertifikasi sarana wilayah ii: dan subbagian tata usaha. subdirektorat pengembang, prosedur, bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengendalian muturancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian,laksanaan implementasi dan evaluasi sistem akuntansi pemerintah sap) dan sistem akuntansi instansi sai) untuk anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran oleh para pengelola anggaran, cc. penyiapan bahan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran dan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian perhubungan kepada menteri keuangan dan bpk ri, penyiapan bahan dan penyusunan perbaikan ralat laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran lra), neraca dan berdasarkan hasil rekonsiliasi kementerian keuangan, revi inspektorat jenderal, dan pemeriksaan bpk ri serta penyampaian ralat koreksi laporan keuangan united) kementerian kepada menteri keuangan dan bpk ri, penyiapkantor satuan kerja, penyiaplingkungan kementerian perhubungan sesuai sap, dan penyiapan bahan perumusan peraturan menteri perhubungan tentang kebijakan akuntansi lingkungan kementerian perhubungan sesuai sap. otk kemenhub setjen (final valid).rtf cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi sarana perkeretaapian, penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian, penyiapan bahan pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa, serta pengendalian mutu sarana perkeretaapian, penyiapan bahan pembinaan rancang bangun dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak lain, penyiapan bahan pengembangan informasi bidang pengembangan sarana perkeretaapian, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sarana perkeretaapian. subdirektorat pengembangan sarana terdiri atas: seksi rancang bangun dan rekayasa, dan seksi pengendalian mutu. (l) seksi rancang bangun dan rekayasa dan rekayasa, penyiapan database dan sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa. seksi pengendalian mutuendalian mutu sarana perkeretaapian, persyaratan teknis sarana perkeretaapian serta database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu. subdirektorat pengawasawasan sarana perkeretaapianawasawasan sarana perkeretaapian, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengawasan kelaikan operasional sarana perkeretaapian, pengawasan fasilitas perawatan, cc. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pengawasan sarana perkeretaapian, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan sarana perkeretaapian, penyiapan bahan standar dan tata cara perawatan sarana perkeretaapian, dan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perawatan sarana perkeretaapian. subdirektorat pengawasan sarana terdiri atas: seksi pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan, dan seksi pengawasan tempat dan fasilitas pengujian, pemeriksaan dan perawatan. seksi pengawasanwasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana, pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan serta database dan pengembangan sistem informasi. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf seksi pengawasan tempat dan fasilitasusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung balai yasa, depo, dan tempat pengujian, database dan sistem informasi bidang fasilitaselolaan saranaarelolaan sarana milik negara, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan sarana milik negara, cc. penyiapan bahan pengembangan informasi pengelolaan sarana milik negara, penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara, penyiapan bahan pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sarana milik negara: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sarana milik negara. subdirektorat pengelolaan sarana milik negara terdiri atas: seksi pengadaan dan pengoperasian, dan seksi perawatan. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf seksi pengadaan dan pengoperasidaan, pelaksanaan pengoperasian sarana milik negara, pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara, serta database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara. seksimilik negara, serta database dan pengembangan sistim informasi sarana milik negara, serta standar dan tata cara perawatan sarana milik negarjawa, bali, nusa tenggara barat, nusa tenggara timur dan papua.dan sertifikasi sarana, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengujian dan sertifikasi sarana otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf subdirektorat pengujian dan sertifikasi sarana wilayah terdiri atas: seksi pengujian dan sertifikasi sarana penggerak wilayah dan seksi pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayahjawa, bali, lombok, nusa tenggara dan papusertifikasi sarana perkeretaapian, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengujian dan sertifikasi sarana. subdirektorat pengujian dan sertifikasi wilayah terdiri atas: seksi pengujian dan sertifikasi sarana penggerak wilayah ii: dan seksi pengujian dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah ii.sumatera, kalimantan, sulawesi dan kepulauan malukuotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfsumatera, kalimantan, sulawesi dan kepulauan maluku.bimbingan teknisdan pelaksanaan kebijakan dan programstandar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur,otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf cc. penyiapan perumusan dan pembinaan teknisdan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian, penyiapan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan penegakan hukum bidang perkeretaapian, penyiapan pelaksanaan analisis perkembangan kondisi keselamatan perkeretaapian keselamatan perkeretaapian, penyiapan pemeriksaan dan audit keselamatan terhadap penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan perkeretaapian, penyiapan pelaksanaan promosi keselamatan melalui diseminasi hal hal khusus tentang keselamatan, dalam bentuk seminar, kampanye keselamatan, penyiapan penerapan penegakan peraturan dan penindakan hukum yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian, penyiapan pemeliharaan dokumen akreditasi dan sertifikinfeksi (pelanggaran aturan), dan laporan kecelakaan: dan pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf direktorat keselamatan perkeretaapian terdiri atas: subdirektorat audit dan peningkatan keselamatan, subdirektorat analisis dan penanganan kecelakaan, cc. subdirektorat akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia, subdirektorat penegakan hukum, dan subbagian tata usaha. subdirektorat audit dan peningkatan keselamatanauditpeningkatan keselamatserta sosialisasi dan promosi keselamatan: penyiapan bahcc. penyiapan bahan pembinaotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian penyiapan bahan perencanaan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, penyiapan bahngembangan sistem informasilaksanaan penyelenggaraan fasilitas keselamatan perkeretaapian meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas keselamatan perkeretaapian, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. subdirektorat audit dan peningkatan keselamatan terdiri atas: seksi audit keselamatan, dan seksi peningkatanbidang audit keselamatan perkeretaapian, pemberian bimbingan teknis audit keselamatan perkeretaapian, penyusunan bahan standar dan tata cara pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf bagian akuntansi terdiri atas: subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi darat dan perkeretaapian, subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi laut, dan cc. subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi udara dan penunjang. (l) subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi darat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian. subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi lautlaut. subbagian verifikasi dan pembukuan transportasi udara dan penunjangudara dan penunjang. otk kemenhub seiten gagal lid)r seksi peningkatangembangan sistem informasi bidang peningkatan keselamatan perkeretaapian serta pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang rekayasa peningkatan keselamatan. subdirektorat analisis dan penanganan kecelaka, bimbingan teknis, penyiapan sistem informasi kecelakaan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dan penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta evaluasi keselamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat analisis dan penanganan kecelakamberian bimbingan tekniscc. penyiapan bahan pembinarencanaan evaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, penyiapan bahotk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan bahan pengembangan sistem informasi bidang analisis dan penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta evaluasi keselamatan, dan penyiapan bahan pelaksanaan analisa laporan bidang analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana. subdirektorat analisis dan penanganan kecelakaan terdiri atas: seksi analisis kecelakaan: dan seksi penanganan kecelakaan. (l) seksi analisislaporan bidang analisa kecelakaan, penyusunan bahan standar dan tata cara pelaporan kecelakaan perkeretaapian, pelaporan bidang penyebab kecelakaan serta pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian. seksi penangananyusunan bahan standar dan tata cara penanganan kecelakaan perkeretaapian, serta pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis bidang penanganan kecelakaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kecelakaan. subdirektorat akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusiakreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia, penetapan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pemberian akreditasi terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfakreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusikelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia, cc. penyiap: penyiapan bahan penyusun: penyiapan bahan: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia. subdirektorat akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia terdiri atas: seksi akreditasi kelembagaan, dan seksi sertifikasi sumber daya manusia. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf (l) seksi akreditasi kelembaglembaga serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang, penyusunan bah. seksi sertifikasi sumber daya manussertifikasi sumber daya manusia, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi sumber daya manusia,. subdirektorat penegakan hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakanpenegakan hukum bidang perkeretaapian, bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil ppn) dan pelaksanaan penyidikan, serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bidang perkeretaapianegakan hukum: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang penegakan hukum, cc. penyiapan bahan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum bidang perkeretaapian, otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtf penyiapan bahan penyuluhan tindak pidana bidang perkeretaapian,cara berlalu lintas perlintasan sebidang, penyiapan bahan penyidikan terhadap tindak pidana bidang perkeretaapian, penyiapan bahan pengembangan sistem informasi bidang penegakan hukum, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan hukum bidang perkeretaapian. subdirektorat penegakan hukum terdiri atas: seksi bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil ppn): dan seksi penyidikan. ( pegawai negeri sipil, pengusulan pengangkatan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, penyuluhan regulasi perkeretaapian, evaluasi dan pelaporan bidang bimbingan teknis serta pengembangan sistem informasi. seksi penyidi, pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan, penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan serta pelaksanaan tata kelola administrasi penyidikan. otk kemenhub ditjen dit (final valid).rtfkelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada sekretariat direktorat jenderal perkeretaapian dan direktorat lingkungan direktorat jenderal perkeretaapikeretaapiandit (final valid).rtf bab inspektorat jenderal bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l)perhubuotk kemenhub itjen (final valid).rtfcc. inspektorat ii: inspektorat iii: pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan evaluasi kegiatan pengawasan, cc. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian laporan hasil pengawasan, otk kemenhub titel final valid). pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan, pelaksanaan urusan kepegawaian lingkungan inspektorat jenderal: pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang undangan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan lingkungan inspektorat jenderal, pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian, dan penyusunan laporan keuangan lingkungan inspektorat jenderal: dan pelaksanaan pengelolaan perbuatan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas lingkungan inspektorat jenderal. sekretariat inspektorat jenderal terdiri atas: bagian perencanaan, bagian kepegawaian dan hukum, cc. bagian keuangan dan tata usaha,penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data serta evaluasi kegiatan pengawas lingkungan kementerian perhubungan, otk kemenhub itjen (final valid).rtf penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan pengawasan lingkungan kementerian perhubungan, dan cc. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkungan kementerian perhubungan. bagian perencanaan terdiri atas: subbagian program dan anggaran, subbagian data dan evaluasi. (l) serta penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan. bagian kepegawaian dan hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penelaahan hukum dan peraturan perundang undangan, pengelolaan barang milik negara bmn), urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakatdan hukum menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian lingkungan inspektorat jenderal, penyiapan bahan penyusunan dan penataan organisasi lingkungan inspektorat jenderal, otk kemenhub itjen (final valid).rtf bagian perbendaharaanbadan layanan umum blu)yiapan bahan pembinaan penetapan pengelola anggaran, cc. penyiapan bahbahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan pnb, penyiapan bahan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan administrasi dan pemantauan pengelolaan badan layanan umum blu), penyiapan bahrbendaharaan transportasi darat dan perkeretaapian dan tata usaha biro, subbagian perbendaharaan transportasi laut, dan cc. subbagian perbendaharaan transportasi udara dan penunjang. otk kemenhub setjen (final valid).rtf cc. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang undangan lingkungan inspektorat jenderal: penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara bmn) lingkungan inspektorat jenderal, penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan lingkungan inspektorat jenderal, penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan lingkungan inspektorat jenderal, dan penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan lingkungan inspektorat jenderal. bagian kepegawaian dan hukum terdiri atas: subbagian kepegawaian, dan subbagian hukum dan umum. (l) subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan dan penataan organisasi lingkungan inspektorat jenderal. subbagian hukum dan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang undangan, pengelolaan barang milik negara bmn) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan inspektorat jenderal. bagian keuangan dan tata usahaserta pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan lingkungan inspektorat jenderal. otk kemenhub itjen (final valid).rtfiapan bahan ketatausahaan pembiayaan dan penggajian lingkungan inspektorat jenderal, penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas lingkungan inspektorat jenderal: dan cc. penyiapan bahan pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan lingkungan inspektorat jenderal. bagian keuangan dan tata usaha terdiri atas: subbagian pembiayaan dan penggajian, dan subbagian tata usaha dan perjalanan. (l) subbagian pembiayaan dan penggajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan pembiayaan dan penggajian, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran lingkungan inspektorat jenderal. subbagian tata usaha dan perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan perbuatan dan kearsipan serta pengelolaan perjalanan dinasotk kemenhub itjen (final valid).rtflaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit lingkungan kementerian perhubungan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan bahan, dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantaujl)otk kemenhub itjen (final valid).rtfotk kemenhub itjen (final valid).rtfrumusitjen (final valid).rtf inspektorat iiii. subbagian tata usaha secara fungsional bertanggungjawab kepada inspektur iii dan secara administrasi bertanggungjawab kepada kepala bagian kepegawaian dan hukum. otk kemenhub itjen (final valid).rtf (l) subbagian perbendaharaan transportasi darat dan perkeretaapian sertaudara dan penunjang. bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan barang milik negara yang meliputibarang milik negara lingkungan kementerian perhubungan. otk kemenhub seiten gagal lid)rotk kemenhub titel final valid).v. otk kemenhub itjen (final valid).rtfdan otk kemenhub titel final valid).sembilan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan perundang undangan. (l) kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengseorang tenaga fungsional auditor senior yang ditetapkan oleh inspektur jenderal. otk kemenhub itjen (final valid).rtf jumlah tenagaselain auditor pada sekretariat inspektorinspektoratitjen (final valid).rtf bab badan penelitian dan pengembangan perhubungan bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l) badan penelitian dan pengembangan perhubungan adalah unsur pelaksana bidang penelitian dan pengembangan perhubungancc.bagian ketiga sekretariatperhubungan menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelapora: otk kemenhub litbang phb (final valid).rtf penyiapan pelaksanaan administrasi kepegawaian, cc. penyiapan pelaksanaan urusan dokumentasi, kepustakaan dan publikasi, serta pelayanan administrasi kerjasama, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan. sekretariat badan penelitian dan pengembangan perhubungan terdiri atas: bagian perencanaan, bagian kepegawaian, cc. bagian dokumentasi dan kerjasama, dan bagian umum. bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta lapor, penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian dan pengembangan, pemantauan serta penyusunan laporan, dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi nasional. otk kemenhub litbang phb (final valid).rtfpenyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan pengkajian sistemnelitian dan pengembangan. bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian lingkungkepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian, cc. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional, dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksanapegawaian terdiri atas: subbagian tata usaha kepegawaian, subbagian pengembangan pegawai: dan cc. subbagian administrasi jabatan fungsional. (l) subbagian tata usaha kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyusunan, pemeliharaan basis data, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta penataan organisasi dan tata laksana lingkungan badan pengembangan dan pelatihan perhubungan. subbagian administrasi jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional. bagian dokumentasi dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan dokumentasi dan kepustakaan, publikasi serta pelayanan administrasi kerjasamadokumentasi dan kerjasama menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan urusan dokumentasi dan kepustakaan badan penelitian dan pengembangan perhubungan, penyiapan bahan urusan publikasi dan visualisasi hasil penelitian dan pengembangan, dan cc. penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan. otk kemenhub litbang phb (final valid).rtfdan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan laporan semester dan laporan tahunan dari unit akuntansi pengguna barang uap) serta pembinaan administrasi pengelolaan dan ketatausahaan pengelolaan barang milik negara simak bmn) termasuk rumah negara, cc. penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik negara, penyiapan bahan dan pembinaan administrasi pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtangan serta penghapusan barang milik negara, penyiapan bahan dan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang milik negara, dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan termasuk rumah negara dan ketatausahaan perlengkapan rumah negara meliputi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara. bagian perlengkapan terdiri atas: subbagian perlengkapan transportasi darat dan perkeretaapian, subbagian perlengkapan transportasi laut, dan cc. subbagian perlengkapan transportasi udara. otk kemenhub setjen (final valid).rtf bagian dokumentasi dan kerjasama terdiri atas: subbagian dokumentasi dan perpustakaan, subbagian publikasi: dan cc. subbagian administrasi dan kerjasama. (l) subbagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan dokumentasi dan kepustakaan badan penelitian dan pengembangan perhubungan. subbagian publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, penerbitan, dan publikasi hasil hasil pelaksanaan tugas badan penelitian dan pengembangan perhubungan serta urusan kehumasan. subbagian administrasi dan kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan. bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan perlengkap lingkungan badan penelitian dan pengembangan perhubungan, penyiapan bahan pengelolaan keuangan lingkungan sekretariat badan penelitian dan pengembangan perhubungan, dan cc.umum terdiri atas: subbagian tata usaha, subbagian keuangan, dan cc. subbagian rumah tangga. (l) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan lingkungan badan penelitian dan pengembangan perhubungan, subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan keuangan lingkungan badan penelitian dan pengembangan perhubungan, subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukanmanajemen transportasi multimoda pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat penelitan dan pengembangan manajemen transportasi multimodmanajemen transportasi multimoda, otk kemenhub litbang phb (final valid).rtf, cc. penyiappenyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda, penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda, penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda: penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda: dan atau antarmodapusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimod bidang transportasi multimoda dan atau antarmoda, penyiapan bahcc. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang transportasi multimoda dan atau antarmodmultimoda dan atau antarmodmanajemen transportasi multimanajemen transportasi multimodotk kemenhub litbang phb (final valid).rtf bagian kelimdarat dan perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakdarat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian, cc. penyiap, penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, otk kemenhub litbang phb (final valid).rtfdarat dan perkeretaapian. pusat penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian, penyiapan bah: cc. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan darat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian. otk kemenhub litbang phb (final valid).rtfdarat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapianotk kemenhub litbang phb (final valid).rtfdarat dan perkeretaapianbagian keenam pusat penelitian dan pengembangan perhubungan laut pusat penelitian dan pengembangan perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan lautlautlautlaut, otk kemenhub litbang phb (final valid).rtf cc. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut, penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut: penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut, penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut: penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut:lautlaut. pusat penelitian dan pengembangan perhubungan lautlaut. otk kemenhub litbang phb (final valid).rtf (l) subbagian perlengkapan transportasi darat dan perkeretaapiandarat, direktorat jenderal perkeretaapian, dan sekretariat jenderal. subbagian perlengkapan transportasi lautlaut, badan penelitian dan pengembangan dan inspektorat jenderal. subbagian perlengkapan transportasi udaraudara dan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. otk kemenhub seiten gagal lid)rlaut: penyiapan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan laut, cc. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan lautlautlaulautlautlautotk kemenhub litbang phb (final valid).rtf bagian ketujuh pusat penelitian dan pengembangan perhubungan udara pusat penelitian dan pengembangan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakudarudaraudara, cc. penyiapan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara, penyiapan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara, penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara, penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara, penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara,udaraudara. otk kemenhub litbang phb (final valid).rtf pusat penelitian dan pengembangan perhubungan udarudara, penyiapan bahan data dan aplikasi dalam menunjang penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udara, cc. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang perhubungan udarudarotk kemenhub litbang phb (final valid).rtfbidang perhubungan udarudaraotk kemenhub litbang phb (final valid).rtfudareneliti, litditunjuk oleh kepala badan penelitian dan pengembangan perhubulitbang phb (final valid).rtf bab badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l) badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan adalah unsur pelaksana, dan pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf: dan pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan. bagian ketiga sekretariatperhubungan menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan koordinasi rencana, program kerja, anggaran dan target kinerja badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, cc. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan pembinaan administrasi kepegawaian badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara bmn) lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, bantuan dan pertimbangan hukum, serta kerjasama, penyiappublik: dan ii. penyiapan penyusunan hasil analisis dan evaluasi, serta pelaporan kinerja organisasi. sekretariat badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan terdiri atas: bagian perencanaan, bagian kepegawaian, bagian keuangan, dan bagian umum. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan analisis dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan bahan penyusunan indikator dan target kinerja badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, dan statistik badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pelaporan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiap, penyiap: dan penyiapotk kemenhub psm phb (final valid).rtf staf ahli bidang ekonomi dan kemitraan perhubungan, pusat data dan informasi: pp. pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan gd. pusat komunikasi publik. bab iii wakil menteri wakil menteri perhubungan berada bawah dan bertanggung jawab kepadarincian tugas wakil menteri perhubungan akan diatur tersendiri dengan peraturan menteri perhubungan. bab sekretariat jenderal bagian pertama kedudukan, tugas,perhubungan. sekretariat jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal. otk kemenhub setjen (final valid).rtf bagian keenam biro hukum dan kerjasama luar negeri biro hukum dan kerjasama luar negerialam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro hukum dan kerjasama luar negeri menyelenggarak, perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang undangan bidang transportasi: cc. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang transportasi: pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang undangan dan penyusunan perjanjian, penyiapan bahan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional bidang transportasi: pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang undangan bidang transportasi: pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang undangan,negeri, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. otk kemenhub setjen (final valid).rtf(l) subbagian program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, indikator dan target kinerja pengembangan sumber daya manusia perhubunganperhubungan, sertayiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, statistik, analisis dan evaluasi kinerja, sertadan basis data kepegawaian, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan pegawai badan pengembangan sdm perhubungan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan mutasi pegawai badan pengembangan sdm perhubungan,, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai, ii. penyiapan bahan pelaksanaan pensiun pegawai, penyiap, penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan karakter dan kesamaptaan pegawai, dan il.bagian kepegawaian terdiri atas: subbagian perencanaan kepegawaian, subbagian pengembangan pegawai, dan subbagian mutasi dan disiplin. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf (l) subbagian perencanaan kepegawaianpenyiapan bahan pemantauan pelaksanaan anggaran dan realisasi: penyiapan bahan usulan pengelola anggaran, penyiapan bahan usulan revisi anggaran, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan badan layanan umum blu), penyiapan bahan pelaksanaan anggaran pada sekretariat badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, penyiapan bahan penyusunan tarif dan rencana target penerimaan negara bukan pajak non blu) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan pelaporan sistem akuntansi keuangan pengguna anggaran saka): j . penyiapan bahan pelaporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara simak bmn): penyiapan bahan pelaksanaan hasil audit internal dan eksternal: il. penyiapan bahan penetapan hasil prakualifikasi dan pemenang lelang, dan penyiapan bahan tanggapan jawaban terhadap singgah banding. bagian keuangan terdiri atas: subbagian pelaksanaan anggaran dan tl lhp(l) subbagian pelaksanaan anggaran dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tl lhp)otk kemenhub psm phb (final valid).rtf, dan urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, pelaksanaan bantuan hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerjasama, pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan fasilitas kesejahteraan pegawai,, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf,perhubungan,, penyiapan bahan pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyuluhan sosialisasi pada upt lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, j . penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penataan reformasi birokrasi: il. penyiapan bahan publikasi dan promosi serta kehumasan, dan penyiapan bahan pelayanan informasi publik. bagian umum terdiri atas: subbagian tata usaha dan rumah tangga, subbagian hukum dan kerjasama, dan subbagian hubungan masyarakat dan organisasi dan tata laksana (l) subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, pengelolaan urusan dalam, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas, perjalanan dimas, rapat kedinasan, pengadaan kebutuhan kantorotk kemenhub psm phb (final valid).rtf subbagian hukum dan kerjarancangan ratifikasi konvensi internasional, rancangan rumusan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta rancangan perjanjian nasional dan internasional dalam rangka kerja sama dengan instansi lembaga baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. subbagian hubungan masyarakat d, reformasi birokrasi, kehumasan, publikasi, promosi, dan pelayanan informasi publik, serta penyuluhan dan sosialisasi bidang, cc., otk kemenhub psm phb (final valid).rtf:, ii. penyiap. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan daratndidikdarat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian,dan perkeretaapianotk kemenhub psm phb (final valid).rtf biro hukum dan kerjasama luar negeri dan udara, cc. bagian perjanjian dan pertimbangan hukum, dan bagian kerjasama luar negeripenyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional bidang transportasi darat dan perkeretaapian, dokumentasi dan pelayanan informasi hukumyiapan bahan penelaahan rancangan peraturan perundang undangan bidang transportasi darat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapian: penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional bidang transportasi darat dan perkeretaapian, penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. otk kemenhub setjen (final valid).rtflatihdarat dan perkeretaapian,dan perkeretaapiantatausahaan, penyiapan bahan mengkoordinasikan rencana, program, dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan kerumahtanggaan dan perpustakaan, penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat,dan ii. penyiapan bahanbarang milik negara bmn) dan perpustakasubbagian dati dan aneh data, informasi dan analisis, evaluasi)perhubunganlaut:lautlaut:otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia man power planning bidang perhubungan lautlaut, ii. penyiaplaut, bidang pelatihan, dan bagian umum. otk kemenhub psm phb (final valid).rtfndidiklaut:otk kemenhub psm phb (final valid).rtflautlatihlautlaut. otk kemenhub psm phb (final valid).rtflaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian pusat pengembangan sdm perhubungan laut, otk kemenhub psm phb (final valid).rtflaut, dan ii. penyiapan bahan pelaksanaan analisis, evaluasi, penetapan, dan pelaporan kinerja pusat pengembangan sdm perhubungan laut:lautlaut. otk kemenhub psm phb (final valid).rtfcc. subbagian dokumentasi peraturan perundang undangan dan tata usaha biro. (l)peraturan perundang undangan, serta tata usaha dan rumah tangga biro. bagian peraturan transportasi laut dan udaraserta penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional bidang transportasi laut, udara dan penunjang. otk kemenhub setjen (final valid).rtfperhubunganudaraudaraudara,penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia man power planning bidang perhubungan udara, otk kemenhub psm phb (final valid).rtfudara, ii. penyiapanudaraudara. pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udarandidikan transportasi udaraudarakung perhubungan udara,, pelaksanaan pendidikan kepada sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan bidang transportasi udara, dan otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan bahan pemantauan, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia bidang perhubungan udaralatihan transportasi udara, otk kemenhub psm phb (final valid).rtfudaraudara,latihan (instruktur, widyaiswara dan pelatih) dan manajemen satuan pelatihudara, pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan bidang transportasi udara, dan penyiapan bahudaraotk kemenhub psm phb (final valid).rtfnyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian pusat pengembangan sdm perhubungan udaraotk kemenhub psm phb (final valid).rtfudara, dan ii. penyiapan bahan pelaksanaan analisis, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja pusat pengembangan sdm perhubungan udaraudaraudaraotk kemenhub psm phb (final valid).rtfperhubungan,, cc. penyiapan penyusunan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubunganpenyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia man power planning aparatur perhubungan,,perhubungan, penyiapan pelaksanaan pembinaan sertifikasi sumber daya manusia bersama instansi pembina, ii. penyiapan pelaksanaan penyuluhan kepada sumber daya manusia aparatur perhubungan, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan, dyelenggaraan, bidang sarana dan prasaranamanajemen serta rencana kebutuhan sdm aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standarisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpenetapan jenis pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia man power planning aparatur perhubungan, cc. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, otk kemenhub psm phb (final valid).rtfmanajemen serta rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur perhubungan, rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen, penyusunan standarnyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen, sertifikasi, dan penyuluhanperaturan transportasi laut dan udarlaut, udara dan penunjang, penyiapan bahan penelaahan rancangan peraturan perundang undangan bidang transportasi laut, udara dan penunjanglaut, udara dan penunjang, dan penyiapan bahan ratifikasi konvensi internasional bidang transportasi laut, udara dan penunjang. bagian peraturan transportasi laut dan udara terdiri atas: subbagian peraturan transportasi laut, subbagian peraturan transportasi udara, dan cc. subbagian peraturan penunjang. (l) subbagian peraturan transportasi laulaut. subbagian peraturan transportasi ududara. otk kemenhub setjen (final valid).rtflaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, penyiapan bahan kerjasama pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubunganbahan pelaksanaan pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan sertifikasi bersama instansi pembina, dan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada aparatur perhubungan. bidang penyelenggaraan terdiri atas: subbidang diklat prajabatan dan dalam jabatan, dan subbidang diklat teknis manajerial. (l) subbidang diklat prajabatan dan dalam jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pembinaan widyaiswara, instruktur dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf subbidang diklat teknis manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan, kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan dan widyaiswara, instruktur serta tenaga manajemen, sertifikasi, dan penyuluhan pendidikan dan pelatihan manajemen aparatur perhubungan. bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, pengelolaan sarana dan prasarana sertaiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, cc. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pada pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, penyiapan bahanlaksanaan pengelolaan administrasi barang milik negara bmn). otk kemenhub psm phb (final valid).rtf bidang sarana dan prasarana terdiri atas: subbidang sarana, dan subbidang prasarana. (l) subbidang sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan sarana dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana pendidikan dan pelatihan. subbidang prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan praprasarana dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan prasarana pendidikan dan pelatihan. bagian umum mempunyai tugas melaksanakserta pengelolaan data dan dan perpustakaan, penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian, cc. penyiapan bahan penyusunan peraturan, pertimbangan dan bantuan hukum, otk kemenhub psm phb (final valid).rtf: dan penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan kinerjadan subbagian data dan informasi. (l) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahgembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan. (l) pada pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan kementerian perhubungan dapat dibentuk beberapa unit penunjang sebagai unit non struktural guna menunjang pelaksanaan kegiatan pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan. setiap unit penunjang dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan. otk kemenhub psm phb (final valid).rtf bagian kedelapan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubunghusus untuk pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan termasuk jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur, yang diangkat dan diatur berdasarksekretaris badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan masing masing kepala pusatsm phb (final valid).rtf bab xii staf ahli (l) menteri perhubungan dibantu oleh (lima) staf ahli. staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri(l) staf ahli terdiri atas: staf ahli bidang lingkungan perhubungan, staf ahli bidang teknologi dan energi perhubungan, ccdan staf ahli bidang ekonomi dan kemitraan perhubungan. otk kemenhub ahli (final valid).rtf5)otk kemenhub ahli (final valid).rtf bab xiii pusat data dan informasi (l) pusat data dan informasiperhubungmbinaan, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi, data, serta jabatan fungsional pranata komputer dan statistics lingkungan kementerian perhuburencana, program kerja dan anggaran lingkungan pusat data dan informasi, penyiapcc. penyiap, pengelolaan dan pemantauan kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan evaluasi, pemeliharaan,otk kemenhub pusdatin (final valid).rtf penyiapan pengelolaan administrasi dan penilaian angka kredit (pak) jabatan fungsional pranata komputer dan statistics lingkungan kementerian perhubungan, dan pelaksanaan. pusat data dan informasi terdiri atas: bidang sistem informasi, bidang data: cc. bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bidang sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi perangkat lunak, program aplikasi, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan lingkungan kementerian perhubunganiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggarotk kemenhub pusdatin (final valid).rtf cc. penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendal, pengelolaan, dan pemantaudan penyiapan bahsistem informasi terdiri atas: subbidang perangkat lunak dan program aplikasi, dan subbidang perangkat keras dan infrastruktur jaringan. (l)lunak dan program aplikasi, dan pembinaan sumber daya manusia bidang pembangunan dan pengembangan perangkat lunak dan program aplikasiotk kemenhub pusdatin (final valid).rtf subbagian peraturan penunjangpenunjang. bagian perjanjian dan pertimbangan hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyiapan rumusan perjanjian, pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang undangan, serta pemberian bantuan dan penyuluhan hukum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perjanjian dan pertimbangan hukum menyelenggarakan fungsi:transportasi,serta permasalahan yang timbul akibat penerapan peraturan perundang undangan bidang transportasi: cc., dan pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang undangan. bagian perjanjian dan pertimbangan hukum terdiri atas: subbagian perjanjian, subbagian bantuan hukum, dan cc. subbagian penyuluhan hukum. otk kemenhub setjen (final valid).rtfkeras dan infrastruktur jaringan, dan pembinaan sumber daya manusia bidang pembangunan dan pengembangan perangkat keras dan infrastruktur jaringan,data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan data, yang meliputi pengintegrasian data, pengolahan data, analisis data dan evaluasi data lingkungan kementerian perhubungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang data menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program kerja dan anggaran pengelolaan datacc. penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan pengendalpembinaan, pengelolaan dan pemantauotk kemenhub pusdatin (final valid).rtf: dan penyiapan bahbidang data terdiri atas: subbidang pengintegrasian dan pengolahan data, dan subbidang analisis dan evaluasi data. (l) subbidang pengintegrasian dan pengolahangintegrasian dan pengolahan data, dan pembinaan sumber daya manusia bidang pengintegrasian dan pengolahansubbidang analisis dan evaluasiyajian dan evaluasi data, dan pembinaan sumber daya manusia bidang penyajian dan evaluasi bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, sertapusat data dan informasi,otk kemenhub pusdatinpenyusunan rencana, program dan anggaran pusat data dan informasi, pelaksanaan urusan rencana, program dan evaluasi lingkungan pusat data dan informasi, cc. pelaksanaan urusan keuangan lingkungan pusat data dan informasi, pelaksanaan urusan kepegawaian dan penataan organisasi dan tata laksana urusan dan informasi: penyiapan bah, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan lingkungan pusat data dan informasi. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian rencana, programdata dan informasi. otk kemenhub pusdatin (final valid).rtfdata dan informasi,perbuatan, kearsipan dan rumah tangga lingkungan pusat data dan informasi, serta urusranata komputer, statisticsdata dan informusdatin (final valid).rtf bab xiv pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi (l) pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasiajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi dipimpin oleh seorang kepala. pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi mempunyai tugas melaksanak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi menyelenggarakan fungsi:penyiapcc.,, penyiapsektor transportasi, otk kemenhub pkkpjt (final valid).rtf penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan kajian kemitraan, pelayanan jasa transportasi dan lingkungan hidup sektor transportasi, dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan lingkungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi. pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi terdiri atas: bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian,cc. bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi udara: dan bagian tata usaha. bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapiandarat dan perkeretaapianotk kemenhub pkkpjt (final valid).rtfperkeretaapian. bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian terdiri atas: subbidang kajian kemitraan transportasi darat dan perkeretaapian, dan subbidang kajian pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian. (l) subbidang kajian kemitraandarat dan perkeretaapian. subbidang kajian pelayanan jasadan lingkungan hidup transportasi darat dan perkeretaapiangumpulan data dan informasi terkait dengtransportasi multimodaterdiri atas: subbidang kajian kemitraan transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda, dan subbidang kajian pelayanan jasa transportasi laut dan manajemen transportasi multimoda. (l) subbidang kajian kemitraanlaut dan manajemen transportasi multimoda. subbidang kajian pelayanan jasabidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi udarudarudarudara, otk kemenhub pkkpjt (final valid).rtfudarudarudara. bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi udara terdiri atas: subbidang kajian kemitraan transportasi udara: dan subbidang kajian pelayanan jasa transportasi udara. (l) subbidang kajian kemitraanudara. subbidang kajian pelayanan jasa, lingkungan hidup transportasi udara. otk kemenhub pkkpjt (final valid).rtf (l) subbagian perjanjian mempunyai tugas. subbagian bantuan hukum mempunyai tugas. subbagian penyuluhan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan hukum dan peraturan perundang undangan. bagian kerjasama luar negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerjasama luar negeri dengan badan dunia, organisasi internasional, dan antar negara secara bilateral, multilateral dan regional bidang transportasi, serta melaksanakan pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan hubunganiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional bidang transportasi, penyiapan bahanbilateral, multilateral dan regional bidang transportasi, dan cc. penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama luar negeri bidang transportasi. otk kemenhub setjen (final valid).rtf bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, serta urusan keuangan, kepegawaian dan anggaran lingkungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi: penyiapan bahan, cc. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan lingkungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi: dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksanabagian tata usaha terdiri atas: subbagian perencanaan dan keuangan: dan subbagian kepegawaian dan umum kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta. otk kemenhub pkkpjt (final valid).rtfserta perbuatan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga lingkungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportkajian kemitraan dan pelayanan jasakpjt (final valid).rtf bab pusat komunikasi publik (l) pusat komunikasi publikpenyelenggaraan komunikasi publik secara langsung dan atau melalui media, pengelolaan opini publik dan isu strategis sektor transportasi, penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja kementerian perhubunganjuru bicara kementerian perhubungan untuk penyampaian kebijakan publikpenyiapan perumusan kebijakan komunikasi publik lingkungan kementerian perhubungan, cc. penyiapan pembinaan kegiatan komunikasi publik kementerian perhubungan secara langsung dan melalui media, penyiapan pengelolaan berita, opini publik, dan isu strategis sektor transportasi, otk kemenhub pkp (final valid).rtf penyiapan koordinasi penyelenggaraan pemberitaan dan penyebaran informasi sektor transportasi: penyiapan koordinasi penyelenggaraan komunikasi publik antara pimpinan kementerian perhubungan dengan media massa, penyiapan pembinaan pelaksana komunikasi publik kegiatan humas lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan pembinaan dan pemeliharaan jejaring komunikasi publik internal dan eksternal lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan koordinasi penyelenggaraan publikasi, dokumentasi, dan edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja kementerian perhubungan serta pengelolaan pengaduan masyarakat lingkungan, penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran lingkungan pusat komunikasi publik, penyiapan pembinaan penyelenggaraan komunikasi publik kegiatan kehumasan dan pengembangan jabatan fungsional pranata humas kementerian perhubungan, dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum lingkungan pusat komunikasi publik. pusat komunikasi publik terdiri atas: bidang media massa dan opini publik, bidang publikasi dan pelayanan informasi, cc. bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. otk kemenhub pkp (final valid).rtf bidang media massa dan opini publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan komunikasi publik sektor transportasi melalui media massa dan pengelolaan berita, opini publik, dan isu strategis sektor transportasi, serta menyiapkan bahan: penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi pemberitaan sektor transportasi melalui media massa, penyiapan bahan pengelolaan berita dan opini publik sektor transportasi, cc. penyiapan bahan pengelolaan isu strategis sektor transportasi, penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan jejaring komunikasi eksternal: penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik, penyiapan bahan pengelolaan kecenderungan berita yang bersumber dari media massa cetak, elektronik dan media online, penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi dalam rangka penyerapan persepsi publik sektor transportasi, penyiapan bahan rumusan kebijakan komunikasi publik, dan pelaksanaan pengelolaan bahan tanggapan dan sanggahan berita media massa. bidang media massa dan opini publik terdiri atas: subbidang media massa, dan subbidang analisis berita dan pengelolaan opini. otk kemenhub pkp (final valid).rtf (l) subbidang media massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi pemberitaan sektor transportasi melalui media massa, sertasubbidang analisis berita dan pengelolaan opini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan berita dan opini publik baik secara langsung maupun yang bersumber dari media massa, serta pengelolaan media centre dan isu strategis sektor transportasi. bidang publikasi dan pelayanan informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan informasi komunikasi publik berbagai kebijakan dan kinerja kementerian perhubungan, dan penyelenggaraan penerbitan, percetakan, pameran, edukasi, dan berbagai bentuk publikasi kebijakan dan kinerja sektor transportasi, pengelolaan dokumentasi, pemeliharaan jaringan komunikasi internal lingkungan kementerian perhubungan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang publikasi dan pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan serta kegiatan komunikasi berbagai kebijakan dan kinerja kementerian perhubungan, penyiapan bahan penerbitan, percetakan, pameran, sosialisasi dan publikasi informasi kebijakan dan kinerja sektor transportasi, cc. penyiapan bahan edukasi publik mengenai kebijakan sektor transportasi, penyiapan bahan pelayanan dan penyebaran informasi komunikasi publik sektor transportasi, otk kemenhub pkp (final valid).rtf penyiapan bahan pengolahan, penghimpunan dan pengelolaan serta pendokumentasian pemberitaan, informasi komunikasi publik sektor transportasi, penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan jejaring komunikasi internal kementerian perhubungan, dan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat. bidang publikasi dan pelayanan informasi terdiri atas: subbidang publikasi: dan subbidang pelayanan informasi dan dokumentasi. (l) subbidang publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi publik kebijakan dan kinerja kementerian perhubungan, dan penyelenggaraan penerbitan, pencetakan, pameran, sosialisasi kebijakan, dan kinerja sektor transportasi, serta edukasi publik mengenai kebijakan dan kinerja sektor transportasi. subbidang pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, penghimpunan dan pendokumentasian bahan informasi publik sektor transportasi, pemeliharaan jejaring informasi dan komunikasi internal lingkungan kementerian perhubungan, dan proses penyiapan penanganan pengaduan masyarakat. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, serta urusan keuangan, kepegawaian, dan umum lingkungan pusat komunikasi publik. otk kemenhub pkp, dan anggaran lingkungan pusat komunikasi publik, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan lingkungan pusat komunikasi publik: cc. pelaksana, penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional pranata humas lingkungan kementerian perhubungan, pelaksanaan urusan kepegawaian, serta penataan organisasi dan tata laksana lingkungan pusat komunikasi publik, dan pelaksanaan urusan perbuatan, kearsipan, dan rumah tangga lingkungan pusat komunikasi publik. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian rencana, program,,komunikasi publik.. otk kemenhub pkp (final valid).rtf subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, perbuatan, kearsipan, dan rumah tangga lingkungan pusat komunikasi publik, serta administrasi jabatan fungsional pranata huma komunikasi publip (final valid).rtf bab xvi unit pelaksana teknis lingkungan kementerian perhubungperhubungan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang undangan. pembentukan, susunanperhubungunit pelaksana teknis lingkungan kementerian perhubungi tata kerja dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi lingkungan kementerian perhubukementerian perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing masing. otk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtf bagian kerjasama luar negeri terdiri atas: subbagian kerjasama bilateral, subbagian kerjasama multilateral, dan cc. subbagian kerjasama regional. (l) subbagian kerjasama bbilateral, pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga negara secara bilateral serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama bilateral bidang transportasi. subbagian kerjasama multmultilatermultilateral bidang transportasi, yaitu international civil aviation organization icao), international maritime organization imo), world trade organization wto), general agreement trade and services gas), economic and social communication for asia and the pacific escape), united nations development program undp), organisasi konferensi islam oki), united nations commission trade and development united), dan gerakan negara non blok gnb), serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama multilateral bidang transportasi. subbagian kerjasama regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama secara regionregional bidang transportasi yaitu asia pacific economic cooperation apec), association otk kemenhub seiten gagal lid)rpara kepala biro, kepala direktorat, kepala pusat, secara hirarki menyampaikan laporan kepada sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan kepala badan lingkungan kementerian perhubungan, dan kepala biro perencanaan, sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris badan menyusun laporan berkala kepada sekretariat jenderal, direktorat jenderal, dan badan lingkunganotk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtfxviii eselon, pengangkatan dan pemberhentian (l) wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dirotk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtf (l)rhubungan. pejabat struktural eselon bawah diangkat dan diberhentikan oleh menteri perhubuhubungan. bab xix ketentuan lain lain jenis jabatan fungsional yang dapat digunakan dan yang dibentuk lingkunganumber daya manusia perhubungan, pusat data dan informasi, pusat kajian kemitraan pelayanan jasa transportasi, dan pusat komunikasi publik ditetapkanberlaku tiap tiap pejabat eseloapabila terjadi pemekaran provinsi, maka tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh para inspektur pada inspektorat jenderal tetap berada pada lingkup inspektur yang membawakan provinsi semula. otk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtf penyusunan program dan anggaran hingga menjadi dokumen pelaksanaan anggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kementerian perhubungan dilaksanakan oleh biro perencanaan dengan melibatkan biro keuangan. pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kementerian perhubungan, dilaksanakan oleh biro keuangan dengan melibatkan biro perencanaan. untuk kelancaran pelaksanaan tugas pusat komunikasi publik, setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan kementerian perhubungan wajib memberikan akses yang seluas luasnya kepada pusat komunikasi publik dalam mendapatkan berbagai data dan informasi untuk kepentingan komunikasi publik. bab penutup (l)sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan evaluasi paling lama (tiga) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan.otk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtf. freddy number salinan peraturan menteri iniketua badan pemeriksa keuangan, kepala badan kepegawaian negara perang kepala biro desa dan kln, pan, pa: sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. otk kemenhub upt eselon lain (final valid) ttd.rtf bagan susunan organisasi kementerian perhubungan bidang lingkungan phb: menteri perhubungan bidang teknologi dan energi phb: bidang regulasi dan keselamatan phb: wakil menteri perhubungan bidang multimoda dan kesisteman phb: bidang ekonomi dan kemitraan phb. inspektorat sekretariat jenderal jenderal badan badan penelitian dan direktorat jenderal direktorat jenderal direktorat jenderal direktorat jenderal pengembangan pengembangdel pusat kajian pusat komunikasi kemitraan dan pusat data dan publik pelayanan jasa informasi transportasi bagan susunan organisasi sekretariat jenderal sekretariat jenderal biro hukum biro kepegawaian biro keuangan dan biro perencanaan dan organisasi perlengkapan dan kerjasama biro umum luar negeri bagian peraturan bagian bagian bagian rencana bagian perencanaan pelaksanaan transportasi pimpinan dan anggaran pejabat dan keprotokolan bagian bagian peraturan bagian bagian program pengembangan bagian akuntansi transportasi tata usaha bagian mutasi bagian perjanjian bagian pencarian bagian bagian kesejahteraan, dan pertimbangan dan pelaporan pose ejahteraan perbendaharaan atb: rumah tangga bagian analisa bagian organisasi bagian bagian kerjasama pemetaan dan dan evaluasi dan tata aksara perlengkapan luar negeri pembiayaan biro perencanaan bagian rencana bagian program bagian pencarian bagian analisa dan pelaporan dan evaluasi subbagian rencana subbagian program subbab pencarian subbagian analisa dan transportasi darat dan transportasi darat transportasi darat evaluasi transportasi darat perkeretaapian dan perkeretaapian dan perkeretaapian dan perkeretaapian subbagian pencarian eng ana subbagian program dan pelaporan subbagian analisa dan dan multimoda transportasi laut transportasi laut evaluasi transportasi laut dan tata usaha biro subbagian rencana subbagian program subbab pencarian subbagian analisa dan transportasi udara dan transportasi udara dan transportasi udara evaluasi transportasi udara penunjang penunjang dan penunjang dan penunjang iii iii iii iii ptt kelompok (tt fungsional iii lele south east asian nation aseanbrunei indonesia malaysia filipina east asia growth area bima laga) serta penyiapan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama regional bidang transportasi. bagian ketujuh biro umum biro umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, keprotokolan, pembiayanyelenggaraan pembinaan ketatausahaan, pembiayaan, dan kerumahtanggaan, penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pimpinan kementerian, cc. penyiapan penyelenggaraan urusan keprotokolan, penyiapan penyelenggaraan urusan perbuatan dan kearsipan, penyiapan penyusunan anggaran sekretariat jenderal dan pelaksanaan ketatausahaanpenyiapan ketatausahaan pembiayaan dan penggajian sekretariat jenderal serta laporannya, dan penyiapan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan yang menjadi tanggung jawab kantor pusat sekretariat jenderal. otk kemenhub setjen (final valid).rtf biro kepegawaian dan organisasi bagian mutasi bagian perencanaan bagian pengembangan kesejahteraan dan bagian organisasi kepegawaian kepegawaian disiplin pegawai dan tata laksana subbagian rencana, subbagian organisasi program, dan subbagian karier pegawai dan penanda danau transportasi darat, tata usaha biro laut dan perkeretaapian subbagian data dan subbagian jabatan subbagian perawatan bpa formasi pegawai fungsional dan kesejahteraan pegawai dan penunjang subbagian pengadaan subbagian analisis subbagian disiplin subbagian penatalaksanaan dan pengangkatan pegawai kebutuhan diklat pegawai dan pemberhentian pegawai dan peraturan kepegawaian iii ztt5 kelompok keren fungsional ill biro keuangan dan perlengkapan bagian pelaksanaan bagian akuntansi bagian perbendaharaan| bagian perlengkapan anggaran subbagian anggaran subbagian verifikasi subbagian perbendaharaan subbagian perlengkapan dan pembukuan transportasi darat dan transportasi darat transportasi darat dan perkeretaapian transportasi darat perkeretaapian dan perkeretaapian dan perkeretaapian dan tata usaha biro subbagian anggaran mei aitakasi subbagian perbendaharaan subbagian perlengkapan transportasi laut transportasi laut transportasi laut transportasi laut subbagian verifikasi subbagian anggaran dan pembukuan subbagian perbendaharaan subbagian perlengkapan transportasi udara transportasi udara dan penunjang transportasi udara dan penunjang transportasi udara dan penunjang iii iii iii kelompok snn hat fungsional iii biro hukum dan kerjasama luar negeri bagian peraturan bagian peraturan bagian perjanjian dan bagian kerjasama transportasi darat transportasi laut pertimbangan hukum luar negeri dan perkeretaapian dan udara subbagian peraturan subbagian peraturan subbagian kerjasama subbagian peraturan subbagian peraturan subbagian kerjasama subbagian dokumentasi subbagian peraturan subbagian kerjasama iii iii iii kelompok aan fungsional iii iii inn biro umum bagian tata usaha bagian tata usaha bagian pembiayaan pimpinan dan kementerian bagian rumah tangga dan perjalanan keprotokolan subbagian tata usaha subbagian keamanan subbagian penyusunan menteri subbagian tata perbuatan dan urusan dalam anggaran dan pelaporan subbagian tata usaha wakil menteri subbagian penyediaan subbagian kearsipan peralatan dan inventarisasi subbagian pembiayaan subbagian tata usaha sekretaris jenderal subbagian penggandaan angan subbagian penggajian dan tata usaha biro dan angkutan dan perjalanan dinas subbagian tata usaha staf ahli menteri iii ztt5 lombok app subbagian keprotokolan fungsional ill bagan susunan organisasi direktorat jenderal perhubungan darat direktorat jenderal perhubungan darat sekretariat direktorat jenderal perhubungan darat direktorat lalu direktorat bina direktorat lintas dan sungai danau dan sistem transportasi keselamatan angkutan jalan penyeberangan perkotaan transportasi darat sekretariat direktorat jenderal perhubungan darat bagian hukum bagian kepegawaian bagian perencanaan bagian keuangan dan kerjasama dan umum subbagian rencana subbagian pelaksanaan subbagian peraturan subbagian kepegawaian dan program anggaran perundang undangan dan organisasi subbagian pemantauan subbagian bantuan hukum subbagian sistem informasi subbagian verifikasi subbagian hubungan iii iii iii! kelompok (tt fee maan fungsional iii iii! nan direktorat lalu lintas dan angkutan jalan subbagian tata usaha mana asi subdirektorat subdirektorat subdirektorat men tomat jalan sarana angkutan jala lalu lintas jalan angkutan jalan operasional seksi jaringan seksi manajemen seksi pengujian seksi angkutan seksi monitoring prasarana dan dan rekayasa seksi pengembangan seksi teknologi seksi perlengkapan seksi angkutan seksi bimbingan teknis transportasi jalan kendaraan bermotor jalan barang didik hewan direktorat lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat jaringan transportasi sarana angkutan pelabuhan sungai, kentangkianpibyipallnernn angkutan sungai, danau sungai, danau danau dan dan penyeberangan sungai, danau dan dan penyeberangan dan penyeberangan penyeberangan penyeberangan seksi analisa dan seksi rancang seksi rancang seksi manajemen seksi bimbingan seksi pengembangan seksi bimbingan seksi bimbingan seksi alur seksi tarif jaringan perawatan sarana pengelolaan dan peramban dan perintisan direktorat bina sistem transportasi perkotaan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat obat subdirektorat jaringan transportasi lalu lintas angkutan perkotaan transportasi dampak transportasi perkotaan perkotaan perkotaan perkotaanbiro umum terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan dan keprotokolan, bagian tata usaha kementerian, cc. bagian rumah tangga: dan bagian pembiayaan dan perjalanan. bagian tata usaha pimpinan dan keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan penyiapsertanyiapan bahpenyiapan bahan pembinaan pemberian bimbingan keprotokolan, dan cc. penyiapan bahan penyelenggaraan urusotk kemenhub setjen (final valid).rtf direktorat keselamatan transportasi darat subbagian tata usaha subdirektorat sen rektorat subdirektorat subdirektorat manajemen kemitraan bina keselamatan audit dan inspeksi keselamatan keselamatan angkutan umum keselamatan seksi keselamatan seksi monitoring seksi audit seksi promosi pengusahaan seksi pengembangan seksi keselamatan seksi inspeksi bagan susunan organisasi direktorat jenderal perhubungan laut direktorat jenderal perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal perhubungan laut direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat lalu lintas dan pelabuhan dan perkapalan dan kenavigasian kesatuan penjagaan angkutan laut pengerukan kepulauan laut dan pantai sekretariat direktorat jenderal perhubungan laut bagian kepegawaian bagian perencanaan bagian keuangan bagian hukum dan umum subbagian pelaksanaan subbagian peraturan subbagian pengembangan subbagian bantuan subbagian hubungan subbagian evaluasi subbagian verifikasi masyarakat dan subbagian tata usaha teliti iii iii kelompok (tt fungsional iii direktorat lalu lintas dan angkutan laut subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat mare malus subdirektorat sen data obat angkutan laut angkutan laut pengembangan usaha dalam negeri luar negeri dan penunjang angkutan laut dan informasi angkutan laut angkutan laut seksi penyusunan seksi pertambangan, jaringan dan seksi amerika, pariwisata dan seksi analisa seksi pengolahan penempatan eropa dan afrika tenaga kerja kebutuhan dan data dan informasi kapal liner bongkar muat seksi aneka industri seksi bimbingan seksi trailer dan seksi asia pasifik seksi evaluasi dan penunjang usaha dan tarif direktorat pelabuhan dan pengerukan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat sae rat pengembangan perancangan pengerukan dan pemanduan dan jasa dan operasional pelabuhan fasilitas pelabuhan reklamasi penundaan kapal pelabuhan seksi pedoman seksi program dan evaluasi dan rancangan banferancangan semiperairan pelayanan jasa kepelabuhanan (us pailit cis pengerusi dan tarif pelabuhan pen sunan seksi penyusunan seksi bimbingan rencana induk dan seksi tenaga seksi bimbingan rencana pel program peralatan pandu dan sarana tata guna tanah pengembangan fasilitas pelabuhan dan reklamasi bantu pemanduan dan perairan direktorat perkapalan dan kepulauan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengukuran, ena obat pencemaran dan subdirektorat kelaikan kapal pendaftaran dan dan radio kapal manajemen kepulauan kebangsaan kapal keselamatan kapal seksi pencegahan seksi pengawasan seksi konstruksi seksi pengukuran seksi pemilikan dan ganti rugi perlindungan seksi rancang bangun seksi pendaftaran seksi sertifikasi seksi manajemen seksi standardisasi direktorat kenavigasian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat peramban telekomunikasi kapal negara pangkalan sarana dan pelayaran kenavigasian kenavigasian prasarana seksi operasi seksi operasi seksi operasi seksi bangunan seksi program seksi peralatan seksi peralatan dan pemeliharaan seksi pembangunan seksi evaluasi pelayaran direktorat kesatuan penjagaan laut dan pantai subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat tomat pengawasan subdirektorat penanggulangan subdirektorat pengamanan keselamatan tertib pelayaran musibah dan sarana dan prasarana dan ppn pekerjaan bawah air seksi advokasi dan seksi seksi sarana dan seksi patroli poeseminasi seksi kebanyakan penanggulangan prasarana pengawasan musibah operasional seksi penyidik seksi kecelakaan seksi pekerjaan bagan susunan organisasi direktorat jenderal perhubungan udara (l) subbagian tata usaha menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan menteri. subbagian tata usaha wakil menteri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkungan wakil menteri. subbagian tata usaha sekretaris jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahpenyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkungan staf ahli menteri. s5) subbagian keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan keprotokolan, serta urusan keprotokolan kementerian perhubungan. bagian tata usaha kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan kementerian perhubungan serta urusannyelenggaraan urusan perbuatan dan kearsipan, penyiapan bahan penyusunan pedoman administrasi perkantoran dan kearsipan kementerian perhubungan, cc. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi perkantoran kementerian perhubungan: penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro, penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan bahan bahan untuk kegiatan pimpinan dan kementerian. otk kemenhub setjen (final valid).rtf direktorat jenderal perhubungan udara sekretariat direktorat jenderal perhubungan udara direktorat kelaikan direktorat direktorat direktorat keamanan direktorat navigasi udara dan angkutan udara bandar udara penerbangan penerbangan pengoperasian pesawat udara sekretariat direktorat jenderal perhubungan udara bagian hukum dan bagian kepegawaian bagian perencanaan bagian keuangan hubungan masyarakat dan umum subbagian tata usaha subbagian peraturan subbagian perencanaan subbagian tata usaha subbagian program penerimaan negara bukan subbagian bantuan hukum bea aas dan pajak dan laporan hasil audit subbagian hubungan subbagian analisa subbagian tata usaha subbagian akuntansi masyarakat dan iii iii iii kelompok keren fungsional iii iii inn direktorat angkutan udara subbagian tata usaha subdirektorat sistem subdirektorat peti subdirektorat donat informasi pelayanan angkutan udara kerjasama angkutan angkutan udara niaga berjadwal niaga tidak berjadwal udara pembinaan usaha dan non niaga angkutan udara seksi angkutan udara seksi kerjasama seksi sistem informasi seksi angkutan udara laga tidak berjadwal bilateral dan seksi bimbingan angkutan udara aga terjadi dan non niaga perusahaan usaha angkutan udara dalam negeri angkutan udara seksi angkutan udara seksi sistem seksi angkutan udara seksi kerjasama seksi tarif pelayanan niaga berjadwal laga tidak berjadwal multilateral dan jasa pelayanan angkutan udara luar negeri non nia lembaga internasional angkutan udara direktorat bandar udara subbagian tata usaha sub pen tomat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat kebandarudaraan prasarana peralatan dan personel dan penyelenggaraan dan lingkungan bandar udara utilitas bandar udara operasi bandar udara bandar udara seksi program dan seksi program dan seksi tata standarisasi standarisasi dee sertifikasi meski kerjasama bandar udara prasarana peralatan dan naa dara ata bandar udara utilitas bandar udara ata seksi verifikasi seksi verifikasi seksi pengawasan seksi verifikasi kawasan prasarana peralatan dan personel dan penyelenggaraan banda ara bandar udara utilitas bandar udara operasi bandar udara bandar udara direktorat keamanan penerbangan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat standarisasi, subdirektorat ppn personel fas. keamanan pnb kendali mutu kerjasama program pelayanan darurat keamanan pengangkutan keamanan keamanan pnb penerbangan barang berbahaya penerbangan seksi standarisasi seksi fasilitas seksi kendali seksi personel pkp pk seksi bimbingan keamanan keamanan mutu keamanan aksi personel seksi kerjasama seksi fasilitas seksi personel fas. keamanan pnb. seksi kendali keamanan pelayanan darurat makanan personal penanganan mutu keamanan penerbangan barang berbahaya direktorat navigasi penerbangan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat fasilitas bantu standarisasi dan manajemen lalu manajemen informasi komunikasi lintas penerbangan aeronautika penerbangan navigasi pengamatan sertifikasi navigasi penerbangan penerbangan seksi operasi seksi fasilitas seksi manajemen seksi kartografi seksi standarisasi komunikasi bantu navigasi ruang udara penerbangan penerbangan penerbangan navigasi penerbangan seksi pelayanan seksi jaringan dan seksi fasilitas seksi publikasi seksi sertifikasi lalu lintas fasilitas komunikasi pengamatan penerbangan informasi aeronautika penerbangan penerbangan navigasi penerbangan direktorat kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat standarisasi rekayasa produk aeronautika operasi pesawat udara perawatan seksi pengawasan seksi pengawasan seksi standarisasi seksi pengawasan seksi perawatan seksi uji terbang seksi personel seksi standarisasi seksi pengesahan seksi personel dan kemampuan operasi pesawat bagan susunan organisasi direktorat jenderal perkeretaapian direktorat jenderal perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal perkeretaapian direktorat direktorat direktorat direktorat lalu lintas dan prasarana sarana keselamatan angkutan kereta api perkeretaapian perkeretaapian perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal perkeretaapian bagian kepegawaian bagian perencanaan bagian keuangan bagian hukum dan umum subbagian subbagian subbagian subbagian pelaksanaan peraturan kepegawaian anggaran perundang undangan dan organisasi subbagian subbagian subbagian perbendaharaan dan jaringan dokumentasi kaa barang milik negara dan bantuan hukum subbagian subbagian evaluasi subbagian hubungan masyarakat subbagian dan pelaporan verifikasi anggaran dan kerjasama rumah tangga luar negeri iii ztt5 lombok per fungsional illotk kemenhub setjen (final valid).rtf bagian tata usaha kementerian terdiri atas: subbagian tata perbuatan, subbagian kearsipan: dan cc. subbagian penggandaan dan tata usaha biro. (l) subbagian tata perbuatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan administrasi perkantoran dan urusan perbuatan. subbagian kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan urusan kearsipan. subbagian penggandaan dan tata usaha biro mempunyai tugas melakukan urusan penggandaan dan distribusi hasil penggandaan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biroyang menjadi tanggung jawab kantor pusatkerumahtanggaan, penyiapan bahan penyelenggaraan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab kantor pusat sekretariat jenderal: cc. penyiapan bahanotk kemenhub setjen (final valid).rtf direktorat lalu lintas dan angkutan kereta api subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat jaringan lalu lintas angkutan investasi seksi seksi penataan seksi lalu lintas seksi angkutan seksi pengembangan seksi lalu lintas seksi angkutan seksi pengembangan jaringan perkotaan perkotaan usaha direktorat prasarana perkeretaapian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat tomat tomat jalur dan bangunan jalur dan bangunan fasilitas operasi kereta api wilayah kereta api wilayah kereta api sertifikasi jalur dan sertifikasi fasilitas bangunan kereta api operasi kereta api seksi pengujian dan seksi pengujian dan seksi jalan rel seksi jalan rel sertifikasi jalur dan sertifikasi fasilitas keren tanah keren tanah ani seksi persinyalan bangunan kereta api operasi kereta api wilayah wilayah seksi pengujian dan seksi pengujian dan seksi jembatan seksi jembatan seksi telekomunikasi sertifikasi jalur dan sertifikasi fasilitas kereta api wilayah kereta api wilayah dan kelistrikan bangunan kereta api operasi kereta api direktorat sarana perkeretaapian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengujian dan pengujian dan pengembangan pengelolaan sarana pengawasan sarana sarana milik negara sertifikasi sertifikasi sarana wilayah sarana wilayah seksi pengujian seksi pengujian seksi rancang pengawasan seksi pengadaan dan sertifikasi dan sertifikasi bangun dan rekayasa ujian, pemeriksa dan pengoperasian sarana penggerak sarana penggerak wilayah wilayah seksi pengawasan seksi pengujian seksi pengujian seksi pengendalian tempat dan fasilitas seksi perawatan dan sertifikasi dan sertifikasi mutu pengujian, pemeriksaan sarana tanpa sarana tanpa dan perawatan penggerak wilayah penggerak wilayah direktorat keselamatan perkeretaapian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat mud ara ora tan analisis dan akreditasi subdirektorat keselamatan penanganan kelembagaan dan penegakan hukum kecelakaan sertifikasi sdm seksi bimbingan seksi audit seksi analisis seksi akreditasi teknis penyidik seksi peningkatan seksi penanganan seksi sertifikasi bagan susunan organisasi inspektorat jendiii iii kel iii iii kel iii iii iii iii iii iii iii iii il! "c1 kelompok tttt iri lombok tttt inti lombok tttt lombok tt) iii lombok jabatan jabatan jabatan aan jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional iii iii! iii iii iii iii! sekretariat inspektorat jenderal bagian analisa dan bagian perencanaan bagan kawasan tindak lanjut laporan hasil audit subbagian analisa dan subbagian program subbagian pembiayaan hasil audit subbagian analisa dan hasil audit aennnnnnnnaann iii kelompok fungsional nasional " bagan susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan perhubunganpusat penelitian dan hutan dan pusat penelitian dan pusat penelitian dan pengembangan mana. perhubungan darat pengembangan pengembangan trans. multimoda perkeretaapian perhubungan laut perhubungan udara sekretariat badan penelitian pengembangan perhubungan bagian dokumentasi bagian perencanaan bagian kepegawaian dan kerjasama bagian umum subbagian tata usaha subbagian dokumentasi subbagian administrasi subbagian administrasi aennnnnnnnaann iii kelompok fungsional nasional ": dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai. bagian rumah tangga terdiri atas: subbagian keamanan dan urusan dalam, subbagian penyediaan peralatan dan inventarisasi: dan cc. subbagian pemeliharaan sarana, prasarana dan angkutan. (l) subbagian keamanan dan urusan dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab sekretariat jenderal serta urusan pelayanan kesehatan pegawai. subbagian penyediaan peralatan dan inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pengadaan peralatan dan inventarisasi sertameliharaan sarana, prasarana dan angkutan mempunyai tugas melakukan, serta urusan pelayanan kesehatan pegawai. bagian pembiayaan dan perjalanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran, dan pengelolaan akuntansi sekretariat jenderal dan perwakilan kementerian perhubungan luar negeri, serta ketatausahaan pembiayaan, penggajian, dan perjalanan dinas lingkungan sekretariat jenderal. otk kemenhub setjen (final valid).rtf pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda bidang program dan bidang pelayanan valuiii "lc lombok see5 pesona, ket fungsional iii ole pusat penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian bidang pelayanan bidang program dan administrasi dan dan kerja sama administrasi subbidang iii iii iii! iii kelompok (ti fungsional ole pusat penelitian dan pengembangan perhubungan lautpusat penelitian dan pengembangan perhubungan udarabagan susunan organisasipusat pengembangan pusat pengembangan pusat pengembangan san gan sumber daya manusia sumber daya manusia sumber daya manusia aparatur perhubungan darat perhubungan laut perhubungan udara perhubungan sekretariat badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan bagian perencanaan bagian kepegawaian bagian keuangan bagian umum subbagian perencanaan subbagian pelaksanaan subbagian tata usaha subbagian pengembangan subbagian akuntansi subbagian hukum subbagian administrasi subbagian hubungan subbagian analisis dan evaluasi subbagian mutasi dan disiplin dan pengelola barang masyarakat dan milik negara organisasi dan tata laksana iii iii iii iii ptt kelompok (tt fungsional iii lele pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan daralauudaradalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pembiayaan dan perjalanan menyelenggarakan fungsi:penyiapan bahan ketatausahaan pembiayaan, penggajian, dan perjalanan dinas lingkungan sekretariat jenderal, dan cc. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran lingkungan sekretariat jenderal. bagian pembiayaan dan perjalanan terdiri atas: subbagian penyusunan anggaran dan pelaporan, subbagian pembiayaan, dan cc. subbagian penggajian dan perjalanan dinas. (l) subbagian penyusunan anggaran dan pelaporan mempunyai tugas melakukanserta menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban. subbagian pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pelaksanaan dan ketatausahaan pembiayaan lingkungan sekretariat jenderal. subbagian penggajian dan perjalanan dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penggajian serta perjalanan dinas lingkungan sekretariat jenderal. otk kemenhub setjen (final valid).rtf pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan bagian umum subbagian subbagian data bidang bidang sarana bidang perencanaan penyelenggaraan dan prasarana subbidang diklat subbidang analisis subbidang diklat iii iii iii "ll lombok ptt see eunesowa. fungsional oke bagan susunan organisasi staf ahli menteri menteri perhubungan staf ahli bidang staf ahli bidang staf ahli bidang staf ahli bidang staf ahli bidang regulasi dan multimoda dan ekonomi dan lingkungan teknologi dan perhubungan energi perhubungan keselamatan kesisteman kemitraan perhubungan perhubungan perhubungan bagan susunan organisasi pusat data dan informasi pusat data dan informasi bagian tata usaha subbagian rencana, subbagian program dan subbagian kepegawaian evaluasi dan umum bidang sistem informasi bidang data subbidang subbidang perangkat perangkat keras subbidang subbidang analisis lunak dan program pengintegrasian aplikasi dan infrastruktur dan pengolahan data dan evaluasi data ill iit ii! iii! iii! lombok ttt mnesiona, fungsional iii iii! inti bagan susunan organisasi pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi bagian tata usaha subbagian subbagian perencanaan kepegawaian dan keuangan dan umum bidang kajian bidang kajian kemitraan pelayanan kemitraan pelayanan men jasa trans. darat jasa trans. laut jasa trans. udara perkeretaapian mana. trans. multimoda umbian subbidang kajian subbidang kajian kemitraan subbidang kajian subbidang kajian subbidang kajian trans. darat trans. darat transportasi laut trans. laut mana. kemitraan pelayanan jasa perkeretaapian perkeretaapian mana: trans, trans. multimoda trans. udara trans. udara iii iii lil lombok tttt jabatan h fungsional iii lil tiri bagan susunan organisasi pusat komunikasi publik pusat komunikasi publik bagian tata usaha subbagian subbagian rencana, program, subbagian keuangan kepegawaian dan evaluasi dan umum bidang media massa man lokasi dan opini publik informasi subbidang subbidang subbidang media massa analisis berita dan subbidang publikasi pelayanan informasi pengelolaan opini dan dokumentasi iii nan iii kelompok tana htb fungsional iii inn bagian kedelapan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada biroetapkan oleh masing masing kepala birosetjen (final valid).rtf bab direktorat jenderal perhubungan darat bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l) direktorat jenderal perhubungan dara: pelaksanaanotk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf perhubungan darat, direktorat lalu lintas dan angkutan jalan, cc. direktorat lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, direktorat bina sistem transportasi perkotaan: dan direktorat keselamatan transportasi darat. bagian ketiga sekretariat direktorat jenderal perhubungan darat sekretariat direktorat jenderal perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratifperhubungan darat menyelenggarakan fungsi: penyiap, otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf pelaksanahubungan darat, cc. pelaksana, dan pelaksanadarat terdiri atas: bagian perencanaan, bagian keuangan, cc. bagian hukum dan kerjasama, dan bagian kepegawaian dan umum. bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi rencana dan program kerja, pemajuan sistem dan jaringan transportasi darat, penyusunan sistem informasi serta penyusunan anggaran dan laporanpenyiapan bahan penyelenggaraan pemajuan sistem dan jaringan transportasi darat, cc. penyiapan bahan,dan penyiapperencanaan terdiri atas: subbagian rencana dan program, subbagian pemantauan dan evaluasi: dan cc. subbagian sistem informasi dan pelaporan. (l) subbagian rencana dan program mempunyai tugas melakukanmberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal bidang transportasi darat. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtfnyiapan bahan penyusunan pemajuan sistem dan jaringan transportasi darat. subbagian sistem informasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanbmn)an bimbingan teknis administrasi keuangan direktorat jenderal perhubungan darat, penyiapan bahan pelaksanaan perbendaharaan, anggaran dan pengelolaan barang milik negara bmn) lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat, dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran dan penyusunan laporan keuaotk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf (l) subbagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penggunaan, pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran dan bimbingan teknis administrasi keuangan lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat. subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pengelolaan barang milik negara bmn) lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat. subbagian verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan verifikasi anggaran dan akuntansi lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat. bagian hukum dan kerjasamabidang transportasi darat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian hukum dan kerjasama menyelenggarakan fungsi:: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang undangan bidang transportasi darat, dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pelayanan informasi publik dan kerjasama luar negeri bidang transportasi darat. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtfcc. biro keuangan dan perlengkapan, biro hukum dan kerjapenyusunan rencana, pengolahan dan penelaahankebijakan direktorat jenderal dan badan lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan koordinasi, otk kemenhub setjen (final valid).rtf bagian hukum dan kerjasama. serta melakukan verifikasi perda dan perda yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat sesuai dengan peraturan perundangan. subbagian bantuan hukum dan dokumentasitransportasi darat. subbagian hubungan masyarakat dan kerjasamalayanan informasi publik dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri bidang transportasi darat. bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta urusan tata usaha dan pelaksanaan urusan rumah tanggahubungan darat, dan cc. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umumdan pensiun pegawai lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat, organisasi dan tata laksana,. otk kemenhub ditjen hubda dan penggandaan. subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum,empat direktorat lalu lintas dan angkutan jalan direktorat lalu lintas dan angkutan jalpengawasan, evaluasi dandirektorat lalu lintas dan angkutan jalan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan: penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat, otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf: penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan:jalan terdiri atas: subdirektorat jaringan transportasi jalan, subdirektorat sarana angkutan jalan, cc. subdirektorat lalu lintas jalan: subdirektorat angkutan jalan, subdirektorat pengendalian operasional, dan subbagian tata usaha. subdirektorat jaringan transportasi jalkriteria, prosedur dan bimbingan teknis, penetapan serta evaluasi dan pelaporan bidang jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dan penyiapan bahan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan lintas angkutan barang pada jalan nasional, jaringan trayek angkutan antar kota antar propinsi, lintas batas negara dan jaringan trayek angkutan perintis, serta simpul, lokasi, rancang bangun, klasifikasi, tipe terminal serta sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminaljaringan transportasipenyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang penyusunan rencana induk dan rencanacc. penyiapan bahan penyusunan rencana induk da, penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan: penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang jaringan transportasi jalan. otk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat jaringan transportasi jalan terdiri atas: seksi jaringan prasarana dan pelayanan, dan seksi pengembangan transportasi jalan. (l) seksi jaringan prasarana dan pelayjaringan prasarana transportasi jalan dan jaringan pelayanan angkutan jalan serta penyiapan bimbingan teknis penyusunan jaringan transportasi jalan sekunder dan penentuan lokasi terminal tipe dan terminal tipe serta terminal barang, penetapan jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar propinsi dan jaringan lintas pada jaringan jalan primer serta penetapan lokasi terminal tipe penetapan lokasi terminal barang utama dan penetapan kelas jalan primer serta pemberian kualifikasi teknis petugas terminal. seksi pengembangan transportasitransportasi jalan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan primer, perumusan rencana, program dan evaluasi pengembangan transportasi jalan, serta pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. subdirektorat saranaharmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor, dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi uji sampel kendaraan bermotor, sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan bermotor, otk kemenhub dition hubdat (final vald)r sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi modifikasi kendaraan bermotor, serta pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor serta evaluasi dan pelaporan bidang sarana angkutan jalan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat sarana angkutan jalan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendara, penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem: cc. penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe da: penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria,: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana angkutan jalan. otk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat sarana angkutan jalan terdiri atas: seksi pengujian kendaraan bermotor, dan seksi teknologi kendaraan bermotor. seksi pengujiankendaraan bermotor. seksi teknologieknologi kendaraan bermotor, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor dan penyiapan bahanpersyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor. subdirektorat lalu lintas,otk kemenhub dition hubdat (final vald)r dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat lalu lintas, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, cc. penyiapan bahan perumusan penyelenggaraa, penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional luar kawasan perkotaan, penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan jalan nasional, penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas jalan nasional luar kawasan perkotaan, penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf subdirektorat lalu lintas jalan terdiri atas: seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan seksi perlengkap, analisa dampak lalu lintas jalan nasional luar kawasan perkotaan, serta penyiapan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional baik jalan tol maupun non tol. seksi perlengkapanlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor jalan, serta penyiapan bahansubdirektoratprosedur dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan penumpang dan barang, penyiapan mekanisme proses perijinan dan pelaksanaan urusan perijinan angkutan penumpang dan angkutan barang jalan, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi angkutan jalan, pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum, pengkajian dan perhitungan tarif angkutan penumpang dan barang jalan, serta pemberian subsidi angkutan umum, sesuai dengan kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf cc. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan penetapan pencarian bidang perhubungan, penyiapan koordinasi bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran lingkungan kementerian perhubungan, penyiapan koordinasi penyusunan d penyusunan rencana penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui pinjaman hibah luar negeri, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta pinjaman hibah luar negeri, penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kementerian perhubungangkutanpenyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tekniscc. penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas, penyiapan bahan, penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan jalan: dan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan. subdirektorat angkutan jalserta penyiapan bahan otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf pemberian izin trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar proppinsi serta penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi serta. seksi angkutan barbarang dan pengkajian tarif angkutan barang, serta penyiapan bahan pemberian izin operasi angkutan barang tertentu, dan pembinaan angkutan barang. subdirektorat pengendalian operasion, pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengendalian operasional menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakstandar, norma, pedoman, kriteriaotk kemenhub dition hubdat (final vald)r cc. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria,pelaksanaa, penyiapan bahan perumus, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelapor. subdirektorat pengendalian operasional terdiri atas: seksi monitoring operasional, dan seksi bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil. seksi monitoring lalu lintas dan angkutan jalan serta penyiapan bahan pelaksanadirektorat jenderal perhubungan darat. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf seksi bimbingan teknisdan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil ppn) bidang lalu lintas dan angkutan jalan. subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat. bagian kelima direktorat lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan direktorat lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberanglalu lintas dan angkutandan angkutan sungai, danau dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusnyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedurotk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf cc. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknisrumusan pelaksana:, penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas: subdirektorat jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, subdirektorat sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, cc. subdirektorat pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, subdirektorat lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, subdirektorat angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan subbagian tata usaha. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf subdirektorat jaringan transportasijaringan transportasinsportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang jaringan transportasi sungai, danau d, cc. penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau d, penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemajuan rencana kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan: dan penyiapan bahan pelaksanaanotk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas: seksi analisa dan evaluasi jaringan, dan seksi pengembangan jaringan. seksi analisa dan evaluasidataan, analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan., pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danauotk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan, cc. penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau, penyiapan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan., dan seksi bimbingan perawatan sarana. (l) seksi rancang bangu. seksi bimbingan perawataangkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf subdirektorat pelabuhserta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhpelabuhnyiapan bahan pelaksanacc. penyiapan bahannyiapan bahan pelaksanaan kualifikasi teknis petugas pelabuh. otk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas: seksi rancang bangun pelabuhan, dan seksi bimbingan pengelolaan pelabuhan. (l) seksi rancang banguencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta. seksi bimbingan pengelola, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangotk kemenhub dition hubdat (final vald)rkebijakan dan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kementerian perhubungan, dan penyiapan bahan penyusunan rencana bergulir (rolling plan) kementerian perhubungan(l)darat dan perkeretaapianlaut dan multimodaudara dan penunjang. otk kemenhub setjen (final valid).rtf penyeberangan, kelestarian lingkubidang manajemen dancc. penyiapan bahan perumusan peta alur pelayaran sungai dan danau: penyiapan bahan perumusan penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau, dan penyiapan bahan pelaksanaanotk kemenhub dition hubdat (final vald)r,: dan seksi alur dan peramban. (l) seksi manajemensertifikasi inspektur sungai dan danau danserta perambanotk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau, cc. penyiapan bahan penyusunan persetujuan operasi kapal penyeberangan lintas nasional dan internasional, dan penyiapan bahan pelaksanaan. otk kemenhub dition hubdat (final vald)r subdirektorat angkutan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas: seksi bimbingan usaha angkutan: dan seksi tarif dan perintisan. (l) seksi bimbingan usaha angkuserta pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan lintas nasional dan internasional. seksi tarif dan perintis, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan perintisbina sistem transportasi perkotaan direktorat bina sistem transportasi perkotaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan bidang sistem transportasi perkotadirektorat bina sistem transportasi perkotaan menyelenggarakan fungsi:nyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedurcc. penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis bidang penyusunan rencana,rumusan dan pemberian bantuan teknis bidang penyelenggaraannyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sistem transportasi perkotaan, dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf direktorat bina sistem transportasi perkotaan terdiri atas: subdirektorat jaringan transportasi perkotaan, subdirektorat lalu lintas perkotaan, cc. subdirektorat angkutan perkotaan, subdirektorat pemajuan moda transportasi perkotaan, subdirektorat dampak transportasi perkotaan: dan subbagian tata usaha. subdirektorat jaringanjaringaniapan bahan pelaksanaan bimbingcc. penyiapotk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf penyiapan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi(subdirektorat jaringan transportasi perkotaan terdiri atas: seksi jaringan transportasi perkotaan wilayah dan seksi jaringan transportasi perkotaan wilayah ii. (l)lalu lintaspenyelenggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional dalam kawasan perkotaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat lalu lintaslalu lintas perkotaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional dalam kawasan perkotaan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingotk kemenhub dition hubdat (final vald)r bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, penyiapan bahan pelaksanaan bantudan penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraperkotaan. subdirektorat lalu lintas perkotaan terdiri atas: seksi lalu lintas perkotaan wilayah dan seksi lalu lintas perkotaan wilayah ii. (l)angkutanangkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuangkutanumum perkotaan dalam trayek, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, cc. penyiapan bahan perumusan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa sarana angkutan umum perkotaan dan atau fasilitas pendukungnya, otk kemenhub dition hubdat (final vald)r bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunanpenyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran rka) kementerian perhubungan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) kementerian perhubungan, dan cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan rapat kerja rencana kerja dan anggaran rka) dengan lembaga negaracc. subbagian program transportasi udara dan penunjang. (l). otk kemenhub setjen (final valid).rtf penyiapentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen bidang penyelenggarasubdirektorat angkutan perkotaan terdiri atas: seksi angkutan perkotaan wilayah dan seksi angkutan perkotaan wilayah ii. (l)jen hubdat (final valid).rtf subdirektorat pemajuan modapemajuan moda, angkutan pemadu moda dan angkutan umum perkotaan tidak dalam trayek, penyelenggaraan teknis penyusunan rencana sistem pemajuan moda dan rencana umum jaringan trayek angkutan pemadu moda serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan umum perkotaan tidakpemajuan modabimbingcc. penyiappenyiapotk kemenhub dition hubdat (final vald)r penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantunyusunan sistem informasi dan manajemen, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantu, penyusunan sistem informasi dan manajemen,serta. subdirektorat pemajuan moda transportasi perkotaan terdiri atas: seksi pemajuan moda transportasi perkotaan wilayah dan seksi pemajuan moda transportasi perkotaan wilayah ii. (l)otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtfdampak. otk kemenhub damien hubdat girl atu d)ar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat dampak, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis: penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas jalan nasional dalam kawasan perkotaan, penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas: dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas bidang otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penyelenggaraan teknis pelaksanaan analisis dampak lalu lintas jalan nasional dalam kawasan perkotaan. subdirektorat dampak transportasi perkotaan terdiri atas: seksi dampak transportasi perkotaan wilayah dan seksi dampak transportasi perkotaan wilayah ii. (l).ion hubdat (final vald)rtujuh direktorat keselamatan transportasi darat direktorat keselamatan transportasi daraeselamatan transportasi darat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat keselamatan transportasi darat menyelenggarakan fungsi:cc. darat: penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan transportasi darat, dan penyiapan pelaksanadirektorat keselamatan transportasi darat terdiri atas: subdirektorat manajemen keselamatan, subdirektorat promosi dan kemitraan keselamatan: cc. subdirektorat bina keselamatan angkutan umum, subdirektorat audit dan inspeksiprosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, penetapan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pengkajian keselamatan, penyusunan rencana, program, monitoring dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem informasi manajemen keselamatankeselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem informasi manajemen keselamatan: penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan propinsi, kota dan kabupaten, dan sistem informasi manajemen keselamatan, cc. penyiapan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan nasional dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan sistem informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi anggota unit pengkajian keselamatan, dan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pengkajian keselamatan dan. subdirektorat promosi dan kemitraanmosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraanpenyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan tekniscc. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan diseminasi, serta, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan keselamatromosi keselamatan dan penyiapan bahsubbagian program transportasi lautserta bahan rapat kerja dengan lembaga negara, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara. bagian pencarian dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasilembagapemantauan dan analisis perkembangan biaya transportasi, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pencarian termasuk tarif pendapatan negara bukan pajak pnb): cc. penyiapan bahan koordinasi penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi dan penunjang, penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah: dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. otk kemenhub setjen (final valid).rtf subdirektorat bina keselamatan angkutan umumdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat bina keselamatan angkutan umum: penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis bidang sistem manajemen keselamatan pengusahaan angkutan umum dan pengembangan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau, cc. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum: dan penyiapan bahan pelaksanaansubdirektorat bina keselamatan angkutan umum terdiri atas: seksi keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan seksi keselamatan awak angkutan umum. otk kemenhub ditjen hubdat (final valid).rtf (l) seksi keselamatan pengusahaanpengusahaan angkutan umum. seksi keselamatan awakawak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau. subdirektorat audit dan inspeksidit dan inspeksi keselamatan serta investigasi identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan investigasi kecelakapenyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknisotk kemenhub dition hubdat (final vald)r cc. penyiapan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta investigasi identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, alur sungai dan danau, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang audit, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, investigasi identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan. subdirektorat audit dan inspeksi keselamatan terdiri atas: seksi audit keselamatan: dan seksi inspeksiaudit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia,. seksi inspeksiinspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalanbagian kedelapan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada organisasi sekretariat direktorat jenderal perhubungan darat dan direktorat lingkungan direktorat jenderal perhubungan dadarabdat (final valid).rtf bab direktorat jenderal perhubungan laut bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi (l) direktorat jenderal perhubungan lau, pelaksanaanotk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf perhubungan laut, direktorat lalu lintas dan angkutan laut, cc.perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal perhubungan laut mempunyai tugasperhubungan laut menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksana, penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang inventaris milik negara, otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf cc. penyiapmasyarakat dan kerjasama luar negeri, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian: dan penyiapan pelaksanaan penelaahan,laut terdiri atas: bagian perencanaan, bagian keuangan,,, dan otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf cc. penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut.. subbagian program mempunyai tugas melakukan, rencana dan evaluasi kinerja, bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang milik negara bmn) lingkungan direktorat jenderal perhubung, penyiapan bahan pembi, dan cc. penyiapbarang milik negara. (l) subbagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan proses. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtf subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksa. subbagian verifikasi dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuhukum mempunyai tugas melaksanakanserta urusan kerjasama luar negeri delaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang undangan serta dokumentasi hukum: dan cc. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri bidang perhubungan laut. bagian hukum luar negeri. otk kemenhub ditjen hula (final valid).rtfautan, perikanan dan ketahanan pangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang bahwakelautan, perikanan dan ketahanan patata kerja unsur organisasi dinas kelautan, perikanan dan ketahanan panganikanandan ketahanan pangan kabupaten pangandaran. kepala dinas adalah kepala dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan. pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,seksi pemberdayaan nelayan kecil dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap, seksi pemberdayaan nelayan kecilfasilitasi dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan nelayan kecilmberdayaan nelayan kecil: penyiapanbahanperumusandan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayankecil, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikandanpelatihan bagi nelayan kecil, pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi bagi nelayan kecil, penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil, menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan kecil, j . melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan, fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon perairan laut, il.pemberdayaan nelayan kecil, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi perikanan tangkap lapangan, penyusunan laporan kegiatan didan penyelenggaraan tpi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap, seksi pengelolaan dan penyelenggaraan tpi fasilitasi dan bimbingan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan dan penyelenggaraan tpingelolaan dan penyelenggaraan tpi, penyiapanbahanperumusandan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, cc. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan tpi: pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan kelembagaan tpi, pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tpikepala bidang dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, bidang perikanan budidayarikanan budidaya. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan koordinasipenyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan, cc. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik, pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakevaluasi serta pelaporbudidaya membawakan: seksi pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan: dan seksi pengelolaan pembudidayaan ikan. seksi pemberdayaan usaha kecilmberdayaan usaha kecilmberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan usaha kecilmberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, penyiapanbahanperumusandan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, cc. pelaksanaanpenyelenggaraan pendidikandanpelatihan, sertapendampingan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan, pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, disinformasi bagi pembudidaya ikan,usaha kecil pembudidaya ikan, menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikanngelolaanngelolaan pembudidayaan ikan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan ikan,ikandanlingkungan, pelaksanaan penerbitansiup dibidangpembudidayaan ikan, tiup dan pipih, penyiapanbahanperumusandan pelaksanaan kebijakanikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan aidan lahan untuk pembudidayaan ikan,pengelolaan kesehatanikandanlingkungandanpelaksanaan penerbitansiup dibidangpembudidayaan ikan, tiup dan pipih, pelaksanalaksanaan penyediaan pakan ikan, pelaksanaan bimbingan teknis dan, pelaksanaanpembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yangbaik, pelaksanaan wpembinaanmutupakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan, pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan, pelaksanaan perencanaan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecilahanan pangan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang ketahanan pangan, penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan, cc. penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatanketahanan panganmembawahkan: seksi distribusi dan ketersediaan pangan, seksi konsumsi dan keamanan pangan dan kerawanan pangan. seksi distribusi dan ketersediadistribusi dandan ketersediaan pangan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi distribusi dan ketersediaan pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: melakukan penyiapan bahan koordinasi seksi distribusi dan ketersediaan pangan, melakukan penyiapan bahan analisis seksi distribusi dan ketersediaan pangan, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi distribusi dan ketersediaadaan, pengelolaan dan penyaluran ketersediaketersediaan pangan pemerintah kabupaten, melakukan penyiapan bahan pendampingan seksi distribusi dan ketersediaan pangan, melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi distribusi dan ketersediaan pangan, dan j . melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya. seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawankonsumsi, keamanan pangan dan, keamanan pangan dan kerawanan pangan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan panganmelakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: melakukan penyiapan bahan koordinasi seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan pangan, melakukan penyiapan bahan analisis seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan pangan, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawj .laksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, il.seksi konsumsi. keamanan pangan dan kerawanan pangan, melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan kerawanan pangan, melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan pangan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpindilautan, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten pangandarankanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, perikanantangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangperikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan panganrikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan panglautan, perikanan dan ketahanan pangperikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan dan ketahanan pangandinas spdperikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas, membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pang, menyelenggarakanpembinaan, pengawasan,pengendalianmonitoring,evaluasidan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan panglingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan prikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pperikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangkanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangpimpinan, memberikan saran dan pertimbangan kepadapimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. kepala dinas, membawakan sekretariat, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, dan bidang ketahanan pang, sertaperencanaan dan keuangan. dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariatmenyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja(lautan, perikanan dan ketahanan pangikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangbb. memberikan saran dan pertimbangan kepadapimpinan sesuai denganpenyusundan ataukepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ipatangkap nyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayankecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayankecil,pengelolaan dan penyelenggaraan tpi: pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tpi, pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan ataurehabilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah kabupatetangkap membawakan: seksi pemberdayaan nelayan kecil: dan seksi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

salinan pan pe, bahwa terdapat selisih harga pada lampirandidasarkan pada analisis dan pengkajian terhadap harga pasar kabupaten kotawaringi: menetapkan5kotawaringin barat tahun anggaran mengubahian hukum, wahyu widiastuti, sh, ll.m nip.

tnindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii tanggal meiinfo km.darat lembaran daerah daerah kabupaten kotawaringin dsas dela kala. kel iis ana ala perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahankotawaringi, atau penerimaan tiap jenis tanda gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui syifasilitaskotawaringin barat untuk kepentingan orang pribadi atau badandari pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dalam bidang usaha jasa dan telekomunikasikurang bayar tambah, yang selanjutnyapenghimpunan dan pengolahkabupaten kotawaringin baratniyah sehingga hertuiinyi sebagai herilait:ingkat pengguna jasa tarif retribusi tingkat penggunabesaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan tarif variabel yaitu: variabel jarak tempuh: dalam kota (indeks luar kota (indeks variabel jenis menara: menara pole (indeks menara (kaki indeks menara kaki (indeks satuan biaya masing masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan kepalapit. kepala bagian hukum, wahyu sh, lumum kegiatan pos dan telekomunikasi kabupaten kotawaringin barat memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan segala bidang, karenanya pembinaan pos dan telekomunikasi menjadi kewajiban pemerintah yang berakibat pula dengan penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi serta penyiapan perangkat peraturan perundang undangannya. dengan diberlakukannyangakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan, pembinaan kegiatan pos dan telekomunikasi oleh pemerintah daerah kabupaten sebagai daerah otonom. untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu dirumuskan suatu peraturan daerah sebagai implementasi dari undang undang nomor. tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor. tahun tentang pajak dan retribusi daerah. retribusi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, pembinaan sumber daya alamangka cukup jelas angka contoh perhitungan retribusi sebuah menara telekomunikasi bersama berdiri wilayah kab. kotawaringin barat sebagai berikut jumlah kunjungan sementara telekomunikasi per tahun kali kali. jumlah menara pengawasan terhadap masing masing menara kali dalam (satu) tahun. jumlah petugas setiap menara orang 2tim tim orang) dan melakukan pengawasan terhadap menara perhari. letak menara tersebar batamkota kabupaten maupun diluar kota dalam kabupatenyang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar. sei aim mmm mai pemda kabupaten kotawaringin barat, menetapkan belanja barang dansa dengan ketentuan sebagai berikut belanja perjalanan dinas biaya transportasi rp. tim hari tim rp. uang harian perjalanan dinas rp. org tim belanja habis pakai berupa atk rp. , tahunwis mana beda bosan kemudian menggunakan tarif variabel menggunakan pendekatan mendistribusikan biaya rata rata sebesar rp. masing masing variabel sesuai indeks distribusi (2x4 atau 3x4 dalam kota ' '| rp. rp. menara pole rp. rp. menara 3kaki rp. rp. luar kota ' rp. rp. menara pole rp. rp. menara 3kaki rp. rp. menara4kaki ' rp. rp. angka cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kotawaringin barat tahun nomor:aparat pengawasan intern pemerintah (api)dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah kabupaten minahasa selatan, maka dibutuhkan aparat pengawasan intern pemerintah yang berintegritas, berkompeten, kapabkel, objektif dan mampu menjaga rahasia jabatan, bahwa untuk mewujudkan: aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf maka dipandang perlu mengatur(menetapkan peraturan bupati tentang kode etik: bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun nomor ts, membahastur sipil negarabapalarangan inangawasan luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas: menggunakan data informasi yang susi rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi, ce'yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas, memaksa pegawai lain untuk melakukan unas melawan hukum atau tidak etis. bab pengaduan (l)(l) harus didukung dengan alasan alasan dan atau data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. babsmetik. par: susunan majelis kode etik terdiri dari: (a.li yang diduga melanggar kode etik, .'' memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, dan c.hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan api untuk diterpa oranje bupati melalui sekretaris daerah. majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. 'terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan 'auditor, p2upd dan pns tertentu .yang: terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh inspektur pimpinan api daerahpelanggaran terhadap kode etik samping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan. perundang undangan. bab vii:.atas nama bupati. . pengundangan peraturan bupati :. selatan, denny kawasan berita daerah kabupaten minahasa selatan nomor05s m.pan tentang. standar audit aparat pengawas intern pemerintah, peraturan kepala badan kepegawaian nasional nomor tahun tentang pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah. memutuskan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang etik aparat pengawasan intern pemerintah (api) kabupaten minahasa selatan babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan ilinspektorat adalah inspektorat kabupaten minahasa selatan. inspektur atasan api adalah kepala inspektorat kabupaten minahasa selatan. aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api,'government). pns tertentu adalah pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat yang diberi tugas 'wajib dipatuhi oleh para auditor, p2upd dan pns tertentu yang diberi tugas oleh atasan bela.cb. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan, sil mag mewujudkan budaya etis dalam profesi api daerah, memastikan: bahwa auditor, upd danmatig.menumbuhkan. ag, v.. bab iii kode etik bagian kesatu pemberlakuan kode etik api dalam peraturan bupati ini diberlakukan bagi auditor, p2upd dan pns tertentu hen inspektorat. "imutu, sifat, atau kenapa yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuranc.kerahasiaan. kerahasiaan yaitu harus menghargai nilai, dan kepemilikan, informasi nun. yang diterimanya dan tidak mengungkapkan:daa kompetensi yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan serta sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. akuntabeluntuk menerapkan prinsip integritas, auditor intern pemerintah wajib: nanadan profesi, menghormati dan berkontribusi." pena diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. sate untuk. untuk menerapkan prinsip objektivitas, auditor intern pemerintah. pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik praktik yang melanggar hukum. untuk: menerapkan prinsip kerahasiaan, auditor intern pemerintahmaa baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. (untuk: tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat jaga dan hubungan dengan sesama auditor naa auditor, p2upd dan pns tertentu dalam tugas tni berkewajiban mematuhi aturan perilaku dalam organisasi, sebagai berikutann melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung |. jawab.dan bersungguh sungguh, tidak menjadi bagian dari regia ilegal atau mengikatkan diri pada tindakantindakan mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi, kare g.berani.

thai berita negara republik indonesia menkominfo. pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang komunikasi dan informatikalu dilakukan perubahan karenanilaian mandiri, uji petik, dan verifikasi lapangan ditetapkan oleh direktur jenderal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:nggunakan spektrum frekuensi radio, wajibketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajibpelaku usaha wajib memenuhi pembayaran biaya izin prinsip dan biaya ipp tetap pada tahun pertama sebagai pemenuhan pernyataan komitmen, biaya ipp tetap pada tahun pertama sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dibayarkan setelah pelaku usaha dinyatakan lulus evaluasi uji coba siaraketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::: kode akses sambungan internasional sli), kode akses sambungan langsung jarak jauh slj): kode akses internet telepon untuk keperluan publik tkp), kode akses pusat layanan informasi call center), kode akses layanan konten pesan pendek premium sms premium), kode akses kartu panggil calling card): kode akses pusat layanan masyarakat, kode akses pesan singkat layanan masyarakat, dan penomoran telekomunikasi lainnylayansms premium content provideretentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dari: permohonan baru penetapan penomoran telekomunikasi, permohonan tambahan penetapan penomoran telekomunikasi, dan permohonan peru atau (satu) blok nomor. permohonan penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diajukan melalui oss. direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika melakukan evaluasi terhadap permohonnetapan penomoran telekomunikasi diterbitkan setelah lulus evaluasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan ipar ditetapkan berdasarkan evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit terhadap: penyampaian pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam tingkat utilitas penggunaan pita frekuensi radio, dan cc. rencana penggunaan pita frekuensi radio. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika paling lambat (seratus dua puluh) hari kalender sebelum masa laku ipar berakhirhuruf melalui oss paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran bhp frekuensi radio untuk ipar sebagaimana dimaksud pada hurufmenteri. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:peroleh izin penyelenggaraan telekomunikasi, dan salinan perjanjian kerja sama sewa transponder, untuk permohonan isr satelit angkasa yang menggunakan satelit asing. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan data administrasi dan ataupenetapan frekuensi marine untuk komunikasi stasiun radio pantai atau komunikasi stasiun radio kapal, untuk permohonan isr keperluan maritim: dan. permohonan perubahan data administrasi dan atau data parameter teknis isr sebagaimana dimaksuadministrasi dan atautidak dapat diterima. dikecualikan dari ketentuandapat diajukan setiap waktu untuk: dinas tetap, dinas bergerak darat, dinas penyiaran, dinas satelit: dinas maritim, dan dinas penerbangan. perubahan data administrasi dan atau data parameter teknis isr sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan setiap waktu sepanjang tidak menyebabkan perubahan besaran bhp frekuensi radio menjadi lebih besar dari yang telah dibayarkan pada tahun berjalan. perubahan parameter teknis berupa frekuensi radio untuk dinas sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf yang dapat diajukan setiap waktu, terbatas pada perubahan frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama dan tidak menyebabkan perubahan besaran bhp frekuensi radio. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk setiap permohonan penghentian isr sebagaimana dimaksud dalam dan yang disetujui, akan diterbitkan surat penghentian isr. rincian tagihan yang telah diterbitkan pada saat permohonan penghentian isr sebagaimana dimaksud dalamketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atau orang perseorangan sebagai berikut: gambaran umum pengoperasian sistem elektronik:pernyataurl website:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tanda pendaftaran penyelenggara sistem elektronik yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalamsetelah waktu pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada berakhir penyelenggara sistem elektronik harus mendaftar sebagai pendaftar baru. bab bagian ketigabelas dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaku usaha yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pos, izin penyelenggaraan telekomunikasi, atau izin penyelenggaraan penyiaran sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan termasuk jenis perizinan yang harus diajukan melalui sistem oss berdasarkan peraturan menteri ini, harus melakukan pendaftaran melalui sistem oss. penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan telekomunikasi sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan telah mendaftar melalui sistem oss harus mengajukan penyesuaian format perizinan berupa: izin penyelenggaraan telekomunikasi yang masih berbentuk dokumen non elektronik akan diubah dalam bentuk dokumen elektronik, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memperoleh lebih dari (satu) jenis izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, disatukan dalam (satu) izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dan cc. penyelenggara jasa telekomunikasi yang memperoleh lebih dari (satu) jenis izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, disatukan dalam (satu) izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. batas waktu pengajuan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal juli dan dapat diperpanjang oleh direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika dengan mempertimbangkan kemudahan proses dan kesiapan penyelenggara telekomunikasi. format penyesuaian izin penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan oleh direktur jenderal penyelenggaraan pos dan informatika. pelaku usaha yang telah mendapatkan izin komersial atau operasional sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku dan memerlukanizin komersial atau operasional untuk pengembangan usaha dan atau kegiataneberapadihapus. dihapustentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:,: dan dihapusketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sembilanuji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus. dihapus

and perjanjian kerjasama antara komisi pemberantasan korupsi dengan badan meteorologi klimatologi dan geofisika tentang pengelolaan data wajib lakon nomor spj nomor a kb b mke 201d perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari rabu, tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu sepuluh, oleh dan antara: komisi pemberantasan korupsi, dalam hal ini diwakili oleh eko soeharto tjiptadi, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai deputi bidang pencegahan berdasarkan surat keputusan pimpinan kpk nomor: kep riil tanggal agustus dari dan karenanya untuk dan atas nama komisi pemberantasan korupsi, berkedudukan jakarta, beralamat jl. rasa said kav. jakarta selatan (selanjutnya disebut kpk ii. badan meteorologi klimatologi dan geofisika, dalam hal ini diwakili oleh dr. andi eka saya, eng dalam kedudukannya sebagai sekretaris utama badan meteorologi klimatologi dan geofisika berdasarkan surat keputusan presiden nomor tahun tanggal juni dalam hal ini sah dan berwenang untuk mewakili badan meteorologi klimatologi dan geofisika beralamat jl. angkasa jakarta pusat (selanjutnya disebut sebagai bmkg), kpk dan bmkg secara bersama sama disebut sebagai para pihak . bahwa para pihak menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: bahwa kpk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara,rta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, bahwa berdasarkan instruksi presiden nomor tahun maka pimpinan instansi membantu kpk dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan terhadap lakon lingkungannya, bahwa berdasarkan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: m.pan tanggal oktober maka bmkg telah mengeluarkan surat keputusan sk) sebagai berikut: sk. kp. kb bmg tentang penetapan jabatan jabatan yang wajib menyampaikan dan melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) kepada kpk, sk. kp. kb bmkg tentang penunjukan koordinator pengelola, administrator dan user lakon lingkungan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, sehubungan dengan hal hal tersebut atas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan data wajib lakon ini (selanjutnya disebut perjanjian") dengan ketentuan dan persyaratan bawah ini. definisi dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: wajib lakon adalah seluruh pejabat yang berdasarkan jabatannya diwajibkan untuk menyampaikan lakon berdasarkan peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya yang berlaku lingkungan bmkg, data wajib lakon adalah data kepegawaian wajib lakon yang sekurang kurangnya terdiri atas nama, tempat dan tanggal lahir, nomor identitas pegawai nip), jabatan dan eselonisasinya, terhitung mulai tanggal tmt) jabatan, dan sinyal surat keputusan yang berkaitan dengan jabatan (mutasi, promosi, dan pensiun), koordinator adalah pejabat eselon bidang kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelaksanaan hubungan kerja antara bmkg dan kpk serta pelaporan lakon lingkungan bmkg, administrator adalah pejabat eselon iii yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data wajib lakon lingkungan bmkg pada aplikasi wajib lakon: user instansi (untuk selanjutnya disebut user) adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada administrator untuk melakukan pemutakhiran data wajib lakon lingkungan unit kerjanya pada aplikasi wajib lakon, account adalah nama atau identitas yang bersifat unik yang dimiliki oleh administrator dan setiap user yang dipergunakan untuk mengakses aplikasi wajib lakon, aplikasi wajib lakon adalah suatu sistem berbasis internet yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pemutakhiran data wajib lakon secara online. tujuan perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan data wajib lakon sehingga kegiatan pemutakhiran data wajib lakon dapat terlaksana dengan baik dan efektif. ruang lingkup kegiatan kerjasama ruang lingkup kerjasama berdasarkan perjanjian ini adalah kegiatan yang meliputi penyampaian data, pemanfaatan dan pemutakhiran data wajib lakon yang dilakukan oleh para pihak pada aplikasi wajib lakon serta kegiatan lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pemutakhiran pada aplikasi wajib lakon. koordinator bmkg il. dalam rangka melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada maka bmkg menunjuk koordinator, koordinator yang ditunjuk oleh bmkg bertugas untuk: berkoordinasi dengan kpk dalam hal sebagai berikut: pendistribusian formulir lakon, tambahan berita negara tbn) dan dokumen korespondensi dari kpk: pemantauan pengisian dan penyampaian formulir lakon, sosialisasi kewajiban lakon, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja administrator bmkg dan user bmkg: menyusun daftar penyelenggara negara yang wajib menyampaikan lakon sesuai dengan mengenai penetapan wajib lakon sebagaimana dimaksud pada angka huruf adi atas, berkoordinasi dengan kpk mengenai pengelolaan dan administrasi aplikasi wajib lakon, administrator bmkg dalam rangka melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada maka bmkg menunjuk administrator, administrator yang ditunjuk oleh bmkg bertugas untuk: membuat account dan memelihara account: mewakili bmkg melakukan koordinasi dengan administrator kpk: melakukan monitoring kepada pejabat bmkg yang belum menyampaikan formulir lakon: menyampaikan laporan secara berkala kepada koordinator mengenai pemutakhiran data wajib lakon, menyampaikan data mengenai perubahan jabatan lingkungan bmkg kepada kpk dengan sepengetahuan koordinator bmkg. hak dan kewajiban administrator bmkg administrator berhak untuk: meminta kepada kpk account dan atau password baru apabila account dan atau password sebelumnya tidak dapat dipergunakan lagi, meminta data wajib lakon dari kpk secara periodik, dimana data tersebut sekurang kurangnya memuat data data sebagaimana dimaksud dalam langka menggunakan aplikasi wajib lakon sesuai dengan akses yang diberikan, membuat account dan password untuk atasannya agar dapat menggunakan aplikasi wajib lakon dengan hak akses sebagai user. administrator berkewajiban untuk: menjaga kerahasiaan password untuk mengakses aplikasi wajib lakon yang diberikan oleh kpk, menjaga kerahasiaan alamat website (minisite) untuk mengakses aplikasi lakon, menjaga informasi yang diperoleh dari aplikasi wajib lakon, menjaga kerahasiaan account dan password untuk mengakses aplikasi wajib lakon yang dibuat untuk seluruh user dan atasannya, melakukan monitoring keaktifan dalam melakukan pemutakhiran data wajib lakon pada aplikasi wajib lakon. dalam hal administrator tidak lagi memegang jabatan dikarenakan mengalami mutasi, promosi, pensiun ataupun sebab sebab lainnya, maka administrator wajib untuk mengalihkan segala data yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan data wajib lakon kepada penggantinya. hak dan kewajiban kpk kpk berhak untuk: melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi lakon atas seluruh atau sebagian account tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada administrator apabila terdapat hal hal teknis yang dapat mengganggu proses kerja aplikasi lakon, meminta data wajib lakon dari administrator sebagaimana dimaksud dalam angka melakukan koordinasi dengan koordinator dan administrator mengenai hal hal yang berkenaan dengan kegiatan pemutakhiran data wajib lakon. kpk berkewajiban untuk: memberikan bimbingan teknis dalam menggunakan aplikasi wajib lakon, memberikan solusi atas permasalahan yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan data wajib lakon pada aplikasi wajib lakon: melakukan monitoring terhadap keaktifan administrator dalam pengelolaan data wajib lakon pada aplikasi wajib lakon, merahasiakan account dan password dari administrator dan user. pembiayaan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada para pihak. lain lain hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak, dan akan dituangkan dalam amandemen yang dibuat secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, perjanjian ini tetap berlaku meskipun masa penugasan pejabat yang ditunjuk sebagai administrator telah berakhir karena mutasi, promosi, pensiun atau karena sebab sebab lainnya, perjanjian ini akan berakhir apabila terdapat perubahan peraturan perundang undangan yang mengharuskan demikian, setiap permasalahan dan perselisihan yang terjadi akibat perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk hal hal yang terkait dengan eksistensi, keabsahan, atau keputusannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. perjanjian ini dibuat dalam rangkap (dua) dengan materai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama. komisi pemberantasan badan meteorologi korupsi klimatologi dan geofisika (kpk) (bmkg) eko soeharto tjiptadi dr. andi eka saya, eng nip.te kerja advokat indonesia kaki), yang berkedudukan hukum citylofts sudirman lantai unit jalan kh. mas mansyur nomor jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh suhardi somomoelyono, s.h, m.h., baik sebagai pribadi selaku advokat maupun kedudukannya selaku ketua umum dewan pimpinan pusat himpunan advokat dan pengacara indonesia dpp hari) hasil kongres dan sekaligus selaku ketua umum kolektif pimpinan pusat komite kerja advokat indonesia kaki): berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada dominus matriks letnan, s.h., abdurrahman taro, s.h., paulus pase, s.h.,m.h., carlo lesiasel, s.h: l.a. lada, s.h., dan hj. megawati, s.h.,m.h., kesemuanya adalah advokat dari: selanjutnya disebut sebagai . io. pemohon, terhadap: mahkamah agung republik indonesia, beralamat jalan medan merdeka utara nomor jakarta pusat: selanjutnya disebut sebagai . ootelah registrasi pada tanggal oktober dengan nomor skin ix. kewenangan mahkamah konstitusi diatur dalam uud berbunyi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar" (vide bukti permohonansengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar (vide bukti oleh karena itukewenangan mahkamah konstitusi untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara badan.maksud sesuai jiwa kesepakatan tanggal juni ternyata memohon turut serta menanda tangani kesepakatan tersebut, seolah olah mengakui keberadaan perawi. pada hal kesepakatan tersebut berbentuk persekutuan perdata bagi mereka yang membuatnya dan berlaku sebagai hukum privat untuk mencari keuntungan. hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan kode etik advokat indonesia juncto undang undang advokat yang disebut kaki sebagai lembaga negara berlaku sebagai hukum publik untuk kepentingan para advokat dan masyarakat pencari keadilan. bahwa kedua surat yang diterbitkan memohon tersebutidalam undang undang advokat artinya luar sistim undang undang advokat dengan kata lain tidak jiwa dengan undang undang nomor tahun tentang advokat, sebab yang disebut sebagai organisasi profesi advokat diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat adalah kakitidak memperoleh keadilan dengan merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagai lembaga negara. bahwa surat memohon mahkamah agung) dalam menetapkan nama perawi dan kai merupakan (dalam hal ini kaki) sebagai lembaga negara dengan melanggar hak asasi manusia (dalam hal ini para advokat), kelompok (dalam hal ini kaki) diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dengan melanggar undang undangerbunyidisengaja atau kelelah(vide bukti kedua ketentuan tersebut menunjukan bahwa memohon mengabaikan fungsi pemohon dalam melaksanakan roda organisasi profesi advokat yang telah diamanatkan dalam undang undang advokat dengan sengaja melawan hukum, mengurangi, menghalangi dan membatasi dengan menempatkan perawi dan kai seolah olah sebagai organisasi profesi advokat, tetapi tidak mengacu kepada dan undang undang nomor tahun tentang advokat, sehingga dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. bahwa kewenangan memohon mengeluarkan kedua surat tersebut menetapkan wadah profesi advokat adalah perhimpunan advokat indonesia perawi) dengan mengacu kepada jiwa kesepakatan tanggal juni (vide bukti telah melanggar atau tidak sesuai jiwa undang undang nomor tahun tentang advokat. pada hal pemohon telah ada jaminan kepastian hukummanat dan dalam uud tersebut, telah ada pembatasan organisasi profesi advokat, termuat dalam serta undang undang nomor tahun tentang advokat, hanyalah mengenal delapan organisasi profesi advokat. oleh karena itu memohon mahkamah agung) wajib tunduk pada pembatasan yang diperintahkan uud karena delapan organisasi profesi advokat tersebut sesuai dengan petunjuk undang undang nomor tahun tentang advokat. bahwa memohon pada hakekatnya tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan suratebab kedua surat tersebut menimbulkan dilema hukum indonesia terutama bagi para penegak hukum, karena anggapan masyarakat awam seolah olah perawi adalah sah sebagai wadah tunggal advokat, padahal perawi bukan organ negara karena bertentangan langsung dengan dan tidak sesuai dengan amanat undang undang advokat juncto bab aturan peralihan ketentuan kode etik advokat indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal mei dan disahkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat. bahwa kedua surat terbitan memohon tersebut, ternyata sampai saat ini fungsi komite kerja advokat indonesia kaki) tidak berjalan dengan baik lantaran kewenangan memohon melebihi ambang batas, makana ada kewenangan mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan penetapan. oleh karena itu pemohon (dalam hal ini kaki) memohon mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan memohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan berupa surat memohonbahwa memohon tidak mempunyai kewenangan menerbitkan kedua surat tersebut untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, dalam menetapkan perawi dan kai sebagai organisasi masyarakat, karena tidak dikenal dalam undang undang advokat, tetapi dapat diperbolehkan berbicara pengadilan dengan catatan wajib menunjukan berita acara sumpah sebelum dan sesudah diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang advokat, keputusan memohon mengasumsikan undang undang nomor tahun tentang advokat, seolah olah memohon memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi advokat, hal tersebut tidak jiwa dengan undang undang advokat dan merupakan bentuk intervensi untuk melemahkan eksistensi keberadaan kaki, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. pada hal memohon mahkamah agung) tidak lagi memiliki kewenangan tetapi kewenangan tersebut hanya terbatas pada pemberian sumpah atas dasar permohonan dari organisasi profesi advokat yaitu pimpinan pusat komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai lembaga negara diatur dalam uud selaku yaitu undang undang nomor tahun tentang advokat. sebab yang memiliki wewenang mengangkat advokat, mengajukan sumpah para advokat kepada memohon adalah komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai badan negara berdasarkan sesuai ketentuan kode etik advokat indonesia disahkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, oleh karena itu pemohon memohon untuk memutuskan memohon mahkamah agung) tidak mempunyai kewenangan menerbitkan surat nomor kma vi tanggal juni juncto surat memohon nomor kma hk. tanggal maret bahwa dengan dibutuhkannya memohon tidak mempunyai kewenangan mengatur organisasi profesi advokat (dalam hal ini kaki) sebagai lembaga negara, maka, memohon wajib mencabut kembali surat keputusan kewenangan yang disengketakan, jika memohon tidak melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja, maka pelaksanaan kewenangan memohon mahkamah agung) batal demi hukum. permohonan. berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dalam mengambil keputusan sebagai berikut: mengabulkan dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya, mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan penetapan terhadap memohon mahkamah agung) untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan terhadap surat memohon nomor kma vimenyatakan bahwa komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai lembaga negara merupakan satu satunya wadah profesi advokat indonesia sesuai dengan amanat undang undang advokat. menyatakan komite kerja advokat indonesia kaki) mewakili organisasi organisasi profesi advokat dalam hubungan kepentingan lembaga lembaga negara dan pemerintah. menyatakan bahwa komite kerja advokat indonesia kaki) mempunyai kewenangan mengajukan sumpah para calon advokat kepada memohon. menyatakan dengan tegas bahwa memohon tidak mempunyai kewenangan menerbitkan surat nomor kma vi tanggal juni juncto surat nomor kma hk. tanggal maret untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, memohon wajib melaksanakan putusan pencabutan penerbitan surat tersebut dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima: apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir (enam) atas, tidak dilaksanakan, pelaksanaan kewenangan memohon surat nomor kma vi tanggal juni juncto surat nomor kma hk. tanggal maret batal demi hukum. putusan ini disampaikan kepada dpr, dewan perwakilan daerah, dan presidendan sehuruf dan hurufhuruf dan sampai dengan bukti fotokopi kamus umum politik dan hukum terbitan tahun halaman mengenai lembaga negara, bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma vi tanggal juni bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma hk. tanggal maret bukti fotokopi kode etik advokat indonesia tanggal mei sampai dengan bukti fotokopi kesepakatan bersama (tujuh) organisasi profesi advokat tanggal februari bukti fotokopi perubahan kode etik advokat indonesia tanggal oktober bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang advokat dan serta bukti fotokopi berita acara hasil pertemuan fungsionaris komite kerja advokat indonesia kaki) tanggal april bukti fotokopi buku sengketa kewenangan antar lembaga negara karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, sh. penerbit konstitusi pers tahun halaman halaman dan halaman bukti fotokopi surat edaran mahkamah agung nomor kma vi tanggal juni bukti fotokopi putusan perkara nomor puu ii tanggal februari bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite kerja advokat indonesia, bukti fotokopi tanda pengenal advokat komite kerja advokat indonesia) yang ditandatangani pemohon dari himpunan advokat dan pengacara indonesia happy), bukti fotokopi hasil keputusan kongres himpunan advokat pengacara indonesia nomor kongres hadiri1 tentang susunan pengurus dpp happy masa bakti pemohon selaku ketua umum tanggal juli bukti fotokopi pengumuman perawi bubar dari (empat) organisasi profesi advokat antara lain dpp ipni, dpp kadin, dpp hari dan dpp api, melalui harian media indonesia tanggal juni bukti fotokopi piagam perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai) tanggal juni bukti fotokopi piagam penghargaan ketua mahkamah agung kepada dominus matriks luitenant, atas peran sertanya selaku korektor dalam kepanitiaan ujian pengacara praktek tahun bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri bekasi nomor pdt. pn. bks tanggal juli bukti fotokopi penetapan pengadilan tinggi kalimantan tengah nomor w16 u hk viii perihal protes keras penumpahan advokat, tanggal agustus bukti fotokopi penetapan pengadilan tinggi denpasar nomor u hk. 1x perihal penumpahan menjadi advokat, tanggal september bukti fotokopi penetapan pengadilan tinggi pekanbaru nomor w4 u at 1x perihal pemberitahuan dan penumpahan advokat muda perajin riau, tanggal september bukti fotokopi penetapan pengadilan tinggi banten nomor hhk ix perihal penumpahan menjadi advokat, tanggal septutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (selanjutnya disebut skin) yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar (selanjutnya disebut uud antara komite kerja advokat indonesia kaki) dan mahkamah agung republik indonesia. pemohon mendalilkan bahwa memohon dengan menerbitkan surat nomor kma vi tanggal juni juncto surat nomor kma hk. tanggal maret dimana memohon dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi advokat, denganteyangkedua surat yang diterbitkan memohon tersebut dianggap oleh pemohon telahalam undang undang advokatmemperoleh keadilan dengan merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagai lembaga negara, bahwa surat memohon dalam menetapkan nama perawi dan kai juga dianggap oleh pemohon sebagaikewenangan lembaga diberikan oleh uud pemohon adalah lembaga negara, menurut prof. dr. donald rumokoy, s.h., m.h, dalam kamus umum politik dan hukum halaman diterbitkan tahun (vide bukti bahwa yang dimaksud lembaga negara adalah lembaga atau badan yang diserahi untuk mengelola sistim pemerintahan negara agar dapat berjalan dengan baik sesuai cita cita yang terkandung dalam undang undang dasar yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. oleh karena itu pemohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan diterbitkan memohon berupa: surat nomor kma vi tanggal juni (vide bukti surat nomor kma hk. tanggal maret (vide bukti hal ini dapat memenuhohon mempunyai kepentingan langsung terhadap memohon, karena pemohon diberikan kewenangan oleh uud yang termuat dalamdan ini disebut komite kerja advokat indonesia kaki) adalah organisasi profesi advokat yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat, mana lembaga ini termuat dalam ketentuan kode etik advokat indonesia bab aturan peralihan berbunyi, komite kerja advokat indonesia kaki) mewakili organisasi organisasi profesi advokat, mana bunyi dan tersebut atas ditetapkan dalam ketentuan kode etik advokat indonesia pada tanggal mei (vide bukti norma hukum tersebut mengatur hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga lembaga negara dan pemerintah. oleh karena itu yang memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi organisasi profesi advokat adalah komite kerja advokat indonesia kaki)erdasarkan ketentuan tersebut atas, dapat disimpulkanparagraf j3.mohon adalah komite kerja advokat indonesia kaki) yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam uud sehingga pemohon bukanlah lembaga negara. oleh karena itu, menurut mahkamahi3. menimbang bahwa oleh karena pemohon bukan lembaga negara, mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guo,pada hari rabu, tanggal satu, bulan febrfadzlun budi ketentuan kode etik advokat indonesia tersebut disahkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, sehingga komite kerja advokat indonesia kaki) adalah organ negara sebagai organisasi profesi advokat berlaku sebagai pelaksana undang undang advokat (vide bukti bahwa dalam isi surat kesepakatan oleh tujuh organisasi profesi advokat pada tanggal februari tersebut tertuang kalimatdalam menyongsong satu organisasi profesi advokat indonesia indonesian bar association), sehingga komite kerja advokat indonesia kaki) adalah satu satunya forum organisasi profesi advokat indonesia (vide bukti oleh karena itu perawi dan kai bukanlah satu satunya wadah organisasi profesi advokat indonesia. bahwa pemohon adalah juga sebagai advokat yang diangkat oleh organisasi advokat menurut undang undang nomor tahun tentang advokat, kemudian pemohon diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi advokat sesuai dengan ketentuan ketentuan kode etik advokat indonesia berbunyi, setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ini . maksud menjadi anggota dari salah satu dari organisasi profesi tersebut antara lain: kadin: aai: ipni: hari: spi: akhir, hhrm,: dan api: delapan organisasi profesi advokat tersebut, pemohon dipercayakan dalam salah satu organisasi profesi advokat selaku ketua umum dewan pimpinan pusat himpunan advokat dan pengacara indonesia dpp hari) hasil keputusan kongres nomor kongres hari vii tanggal juli (vide bukti organisasi profesi tersebut merupakan bagian salah satu dari organisasi profesi advokat diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat. tergabung dalam badan yang disebut komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai induk organisasi profesi advokat indonesia yang telah mengadakan rapat fungsionaris pada tanggal april menunjuk pemohon dalam hal ini sebagai advokat selaku ketua umum kolektif pimpinan pusat komite kerja advokat indonesia kaki) (vide bukti bahwa badan yang disebut komite kerja advokat indonesia kaki) mewakili delapan organisasi profesi advokat adalah satu satunya wadah profesi advokat bebas dan mandiri lahir dari uud merupakan bentuk federasi berdasarkan uud merupakan norma dasar negara yang telah dibentuk sebagaimana diatur dalam undang undersebut merupakan satu satunya wadah organisasi profesi advokat adalah komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai badan pelaksana, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, oleh karena itu sekali terbentuknya organisasi profesi advokat indonesia disebut kaki sebagai lembaga negara mewakili delapan organisasi profesi advokat tetaplah sebagai induk organisasi profesi advokat indonesia serta sebagai pelaksana undang undang advokat. badan yang disebut komite kerja advokat indonesia kaki) telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur para advokat sesuai undang undang nomor tahun tentang advokat yang telah menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi advokat termuat dalam undang undang nomor tahun tentang advokat. bahwa pemohon (dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan kode etik advokat indonesia dalam hal ini berhubungan dengan memohon. komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai organisasi profesi advokat memiliki hak dan wewenang untuk: menguji calon advokat huruf undang undang advokat. menyelenggarakan pendidikan undang undang advokat. mengangkat advokat juncto undang undang advokat). usul penumpahan advokat ketentuan kode etik|. mengawasi advokat juncto undang undang advokat). membentuk komisi pengawasan undang undang advokat. membentuk dewan kehormatan bersama baik tingkat pusat maupun tingkat daerah diatur dalam undang undang advokat juncto ketentuan kode etik advokat indonesia. alasan kepentingan langsung pemohon kewenangan pemohon. pemohon sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh uudnjutnya pemohon (dalam hal ini kaki) diatur juga dalam bab mengenai badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimmengenai pemberian jasa hukum beserta penjelasan yang dimaksud badan badan lain antara lain, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. ketentuan tersebut atas menunjukkan bahwa pemberian jasa hukum yaitu advokat diatur dalam ketentuan umum dan undang undang advokat, mana para advokat membentuk organisasi profesi advokat disebut kaki sebagai lembaga negara diatur dan disahkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat juncto ketentuan kode etik advokat indonesia. bahwa pemohon dalam melaksanakan fungsinya selaku lembaga negara memiliki kewenangan antara lain: menguji calon advokat huruf undang undang advokat. mengangkat advokat juncto advokat. mengajukan penumpahan advokat ketentuan kode etik. menyelenggarakan pendidikan advokat undang undang advokat). pengawasan advokat juncto undang undang advokat). membentuk dewan kehormatan bersama undang undang advokat). mengadili advokat undang undang advokat. kewenangan memohon. bahwa memohon adalah lembaga negara diatur dalam uud merupakan badantuk melaksanakan kewenangan memohon tersebut diatur dalamantara laimenguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang dan, cc. kewenangan lainnya yang diberikan undang undang. bahwa dengan melihat kewenangan masing masing antara pemohon kaki) dengan memohon mahkamah agung), sehubungan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang advokat, terdapat dalam konsideran pertimbangan butir berbunyidalam konsiderans pertimbangan butir berbunyikan supremasi hukum . ketentuan konsiderans tersebut menunjukkan bahwa lembaga negara yang disebut komite kerja advokat indonesia kaki) merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan memohon mahkamah agung), menurut pendapat prof. dr. jimmy asshiddigie dalam bukunya berjudul sengketa kewenangan antar lembaga penerbit konstitusi pers. tahun halaman halaman dan halaman (vide bukti menyebutkan bahwa ketentuan uud juga membuka peluang akan adanya badan badan lain yangkejaksaan agung dan kaki, meskipun keberadaannyalangsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketiga organ negara tersebut organisasi profesi kaki termasuk dalam kategori organ lapis kedua,kepolisian sebagai pejabat penyidik, kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum dan termasuk advokat (dalam hal ini institusi kaki) selaku penegak hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum yang telah diatur dalam juncto dan undang undang nomor tahun tentang advokat sama sama penting kedudukannya dalam sistim negara hukum manapun juga. bahwa dengan diberlakukannya undang undang advokat tersebut, kewenangan mahkamah agung memohon) menindaklanjuti: ditujukan kepada(vide bukti mana isi surat mahkamah agung memohon) tersebut berbunyi mahkamah agung memohon) wajib diberitahukan kepada badan yang disebut organisasi advokat (dalam hal ini kaki) untuk mengawasi dan mengangkat para advokat sesuai dengan undang undang advokat serta tindakannya disampaikan kepada komite kerja advokat indonesia kaki). kewenangan mahkamah agung memohon) mengeluarkan surat edaran tersebut telah nyata nyata mengakui keberadaan komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana undang undang advokat, namun dengan adanya penyerahan kewenangan para advokat kepada organisasi kaki pada tahun ternyata masih melekatnya pengawasan mahkamah agung memohon) dan pemerint, mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris . ketentuan tersebut, menjadi hambatan atau terganjalnya fungsi kaki dalam melaksanakan roda organisasi advokat, sehingga para advokat melalui lembaga advokat pengacara dominika mengajukan permohonan uji materil terhadap undang undang tentang mahkamah agung melalui mahkamah konstitusi terdaftar nomor puu ! (vide bukti mana putusan mahkamah konstitusi tersebut menyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga para advokat termasuk organisasi advokat (dalam hal ini kaki) terlepas, bebas, dan mandiri dari pengawasan mahkamah agung dan pemerintah. bahwa pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap memohon mengenai sumpah para advokat yang diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang advokatalinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada oleh paniti . ketentuan tersebut merupakan kewenangan memohon pada saat adanya permohonan dari pemohon (dalam hal ini kaki) mengajukan nama nama para advokat untuk melakukan penumpahan hadapan memohon serta diberikan berita acara sumpah dari memohon untuk disampaikan kepada pemohon. bahwa nama nama para advokat dari pemohon (dalam hal ini kaki) belum mengajukan permohonan penumpahan kepada memohon, tetapi ternyata memohon terlebih dahulu menerbitkan surat nomor kma vi tanggal juni juncto surat ketua mahkamah agung nomor kma hk. tanggal maret seolah olah memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi advokat, dengan

tn) sdrs. atari tempat tanggal lahir malang, februari pekerjaan wakil bupati tanah laut alamat jalan basuki rachmat, rw desa angsa, kecamatan pelaihari, kabupaten tanah laut nama muhammad nur, sy. tempat tanggal lahir satui, april pekerjaan karyawan swasta alamat sungai pinang, rw desa sungai pinang, kecamatan tambang ulangfadli nasution, s.h., m.h., risa marissa, s.h., muhammad asian, s.h.i., nasib bima wijaya, s.h., fil., dan hermansyah, s.h, para dan berdasarkan surat kuasa khusus nomor b&r bjm v bertanggal mei memberi kuasa kepada baron rehat binti, s.h. dan lebih barat binti, s.h., para advokat pada kantor hukum binti rekan yang beralamat jalan jahat kanan nomor banjarmasinnah laut, berkedudukan hukum jalan syaitan komplek perkantoran gagas pelaihari,pada law office roy tonga partnerstempat tanggal lahir bati bati, november pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat daerahtempat tanggal lahir kulonprogo, juli pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan al fatah nomoruara sah nama jumlah pasangan bati bati batu jorong penyair pelatihan takes tamba abal dal bad kai ulang drs. atari muhammad nur. s.s wahid, sos., s.t., msi nurhakim s.h., msi. ampera syah, skm., drs. ardiansyah alamsyah st. drs. sukacita dia koni koi dos desi suara sah suara tidak sah jaran gms bati ampar atan ang ulangupaten tanah laut tahun halaman perbaikan permohonan, yang tidak dukung dengan paparan yang mendukung dalil guo. kata terstruktur, sistematisnomor php.d vi pihak terkait akan membuktikan ketidak besaran dalil guo dalam sidang. pihak terkait akan merinci bantahan dalil dalil pemohon lebih lanjut, yaitu: tuduhan politik uang money politics) pada angka halaman perbaikan pihak terkait membantah dalil permohonan, pemohon mendalilkan, bahwa bahkan guo, pernyataan pemohon sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, tersebut sangat umum dan pasangan calon nomor telah melaksanakan bernuansa spekulatif dan asumsi pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek praktek belaka, karena pemohon tidak politik uang money politics hampir seluruh wilayah memberi penjelasan bagaimana kabupaten tanah laut, pelanggaran mana terjadi korelasi antara tindakan money hampir seluruh desa yang ada wilayah kabupaten politics dengan perolehan suara tanah laut yang dilakukan oleh tim sukses relawan yang seharusnya diraih pemohon. pasangan calon nomor urut bahkan ironisnya malah pemohon juga tidak menjelaskan hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat pejabat apakah persoalan money politics pemerintah yang seharusnya bersikap netral.emohon kemudian berupaya mencari pembenaran atas tuduhan praktek praktek politik uang oleh pasangan calon nomor urut dengan menguraikan kejadian pada setiap kecamatan berikut ini: kecamatan jorosei baru, desa sei danau, dan asumsi belaka, karena desa alur, desa padang asam asam, dan desa muara pemohon tidak memberi asam asam, yang dilakukan pada hari pencoblosan penjelasan seberapa besar jumlah dengan cara memberikan uang dengan variasi jumlah suara pemilih yang gagal diraih rp. , ., rp. , , rp. , ., pemohon akibat tindakan money rp. , ., rp. , ., kepada para pemilih, atau politics itu. pemohon juga tidak bahkan hanya diberikan amplop tanpa disebutkan menjelaskan apakah persoalan jumlahnya, sebelum datang tps dengan arahan agar money politics wilayah itu itu memilih pasangan calon nomor urutking pihak terkait membantah dalil pada halaman permohonan, pemohon mendalilkan guo, pernyataan tersebut sangat bahwa, terjadi desa panggang dan desa banua umum dan bernuansa spekulatif lawas, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan dan dan asumsi belaka, karena pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang pemohon tidak memberi dengan variasi , ,sampai rp. penjelasan seberapa besar jumlah kepada para pemilih sebelum datang tps dengan suara pemilih yang gagal diraih arahan agar memilih pasangan calon nomor uruti batisumbangan, desa umum dan bernuansa spekulatif kait kait, desa banyu hilang, yang dilakukan oleh dan asumsi belaka, karena seorang guru pada hari pencoblosan dengan cara pemohon tidak memberi memberikan uang dengan variasi jumlah uang penjelasan seberapa besar jumlah , , sampai , , kepada para pemilih suara pemilih yang gagal diraih sebelum datang tps ampapamit hulu gunung tunggal, dan asumsi belaka, karena yang dilakukan oleh ketua kpps tps hari pemohon tidak memberi sebelum pencoblosan pada saat mengantarkan surat penjelasan seberapa besar jumlah undangan sambil memberikan sebuah amplop yang suara pemilih yang gagal diraih berisi uang dengan variasi jumlah , , rp. pemohon akibat tindakan money rp. dan memberipemohon juga mendalilkan, bahwa pihak terkait money politics wilayah itu itu pasangan calon nomor urut langsung memberikan telah dilaporkan kepada bawaslu uang kepada warga agar memilih pihak terkait. kabupaten tanah laut guna sekalipun menyebutkan lokasi tempat kejadian pengusutan lebih lanjut. kecamatan batu ampar, tetapi pemohon mendalilkan pemohon tidak menjelaskan bupati tanah laut dan istri (orang tua pihak terkait) bagaimana cara membagi uang memberi warga uang dalam acara dengan jumlah satuan yang kampanye pihak terkait desa asam asam bervariasi itu dan untuk berapa kecamatan jorong. orang. pada bagian ini pemohon jelas sekali membuat dalil yang sangat keliru karena mengungkapkan suatu kejadian satu kecamatan yang berbeda kecamatan batu ampar) dengan kecamatan yang sebenarnya dimaksud kecamatan jorong)analat pengeras umum dan bernuansa spekulatif suara desa pekalongan dan pembagian kerudung dan asumsi belaka, karena dan uang desa tanjung batuan tanpa menyebut pemohon tidak memberi jumlahnya, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan penjelasan seberapa besar jumlah dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan suara pemilih yang gagal diraih uang tanpa menyebutkan jumlah uangkepada para pemohon akibat tindakan money pemilih sebelum datang tps dengan arahan agar politics itu. pemohon juga tidakmbang ulapekalongan dan umum dan bernuansa spekulatif desa tanjung batuan, yang dilakukan hari sebelum dan asumsi belaka, karena pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara pemohon tidak memberi memberikan uang dengan variasi , (untuk penjelasan seberapa besar jumlah kepala desa) oleh bupati tanah laut sampai suara pemilih yang gagal diraih rp. dari kepala desa binatang bawah kepada pemohon akibat tindakan money para pemilih sebelum datang tps denganumi makmuuang oleh umum dan bernuansa spekulatif bupati tanah laut kepada (sembilan) kepala desa dan asumsi belaka, karena kecamatan bumi makmur tanpa menyebut jumlahnya, pemohon tidak memberi uang rp. dari kepala desa muhammad penjelasan seberapa besar jumlah rasyid, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan dan suara pemilih yang gagal diraih pada hari pencoblosankura pihak terkait membantah dalil mendalilkan bahwa, terjadi pembagian uang oleh umum dan bernuansa spekulatif kepala desa binatang muhammad kepada kepala desa dan asumsi belaka, karena maluku balin andi abdullah sebesar rp. pemohon tidak memberi dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor penjelasan apakah ada pengaruh urutblack campaign pada halaman perbaikan permohonan,), yaitu dengan cara melakukan berupa penyebaran selebaran gelap yang berisi: desa padang, kecamatan kura, selebaran pihak terkait membantah dalil bertuliskan: pernyataan tidak dan kada kawa menang!!! pasti mencerminkan adanya bahaya menang!!! kami nang bahasa. pembela tanur ataupun ancaman bahaya dari kehadiran selebaran selebaran desa batu mulya, kecamatan pendapatan, tersebut. selebaran berbunyi: lebih dari itu pemohon tidak dan ora bakal menang!!! pasti memberi penjelasan seberapa menang!!! kang untuk penguasa. prajurit pembela besar selebaran selebar telah tanur membuat ketakutan bagi para pemilih, sehingga memberi pinggir jalan pasar hdl, kecamatan bumi pengaruh pada pilihan mereka saat makmur, selebaran berbunyi: hendak memberi suara hari tanah laut bukan hanya milik orang banjar pencoblosan. saatnya duet madura bugis memimpin tanah laut pemohon juga tidak menjelaskan maju terus atari nurpenggunaan fasilitas negara oleh pihak terkait membantah dalil pihak terkait guo, karena tuduhan itu tidak pada halaman perbaikan permohonan, benar sama sekali. pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor lebih dari itu pemohon tidak urut pihak terkait) telah menggunakan program memberi penjelasan rincian apa daerah dan fasilitas pemerintah kabupaten tanah laut bentuk penggunaan program dan untuk meraih kemenangan secara tidak jujur daerah dan fasilitas pemerintah (unfair), tetapi uraian lanjutannya berisi tuduhan money daerah kabupaten tanah laut politics tanpa mengaitkan sumber dana berasal dari kas yang dipakai pihak terkait sehingga daerah.keterlibatan istri bupati pihak terkait membantah dalil pada halaman perbaikan permohonan, guo, karena tuduhan itu tidak benar pemohon mendalilkan bahwaistri bupati tanah laut sama sekali. telah melibatkan diri secara langsung untuk lebih dari itu pemohon tidak memenangkan pasangan calon nomor urut pihak memberi penjelasan rincian apa terkait). keterlibatan istri bupati tanah laut sehingga membawa pengaruh sangat significant untuktuduhan netralitas kepala desa penyelenggara dan tidak beralasan hukum, maka pemerintahan pemohon memohon agar pada halaman perbaikan permohonan, mahkamah mengesampingkan pemohon mendalilkan berbagai bentuk ketidak netral dalil guo. kepala desa penyelenggara pemerintahan ataupun pihak ketiga, yang akan diuraikan berikut ini: pada halaman perbaikan permohonan, pihak terkait membantah dalil pemohon mempersoalkan seolah olah adalah sebuah guo, karena tuduhan itu tidak persoalan besar posisi calon bupati bambang benar sama sekali. persoalan alamsyahsebagai ketua dprd kabupaten tanah laut tersebut secara substantif tidak telah membantu bupati tanah laut yang merupakan masuk ranah sengketa ayah kandung bambang alamsyah dalam menunda pemilukada . pelantikan didik sumardi sebagai kepala desa simpang oleh karena dalil guo tidak benar sungai baru dan bupati tanah laut melantik pjs dan tidak beralasan hukum, maka kepala desa sungai baru untuk kepentingan pribadi pemohon memohon agar terkait penggunaan dana apbd apbd. mahkamah mengesampingkan dalil guo. $8wwawaawy pada halaman perbaikan permohonan, pihak terkait membantah dalil pemohon mempersoalkan sebuah percakapan telpon guo, karena tuduhan itu absurd antara puyuh prayoga dengan camat bati bati noor dan tidak benar. pemohon tidak yang memerintahkan dicoblos surat suara tidak terpakai menguraikan berapa sisa surat untuk gambar pasangan bupati wakil bupati nomor suara yang dicoblos, berapa urut tanpa menjelaskan lokasi tps mana kejadian tambahan suara untuk nomor urut tersebut.ajakan anggota guo, karena tuduhan itu absurd panwascam kecamatan bati bati bernama raskin dan tidak benar. pemohon tidak kepada yani, muhammad dan idrus untuk menandatangani menguraikan berapa jumlah warga rumah rumah warga supaya memilih pasangan calon yang berhasil dibujuk untuk memilih nomor urut pihak terkait).bupati tanah laut memecat guo, karena tuduhan itu absurd cleaning service kantor camat bati bati bernama dan masalah itu soal perburuhan murni akibat menghadiri kampanye pasangan calon yang merupakan wewenang dinas nomor urut tenaga kerja ataupun peradilan perburuhkartu pemilih tidak guo, karena tuduhan itu absurd dibagikan kepada pemilih tps desa pulosari tanpa dan tidak benar.pengkondisian kepala guo, karena tuduhan itu absurd dan desa oleh bupati tanah laut dan setelah itu ada tidak benar.(sebelas)el sebagai berikut: kesamaan tmn teri final akan hak dengan mnc becak elf men men kesan::t. rw. desa atu atu:,:pmk nomor il. pokok permohonan sebagaimana dinyatakan oleh pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan, secara rinci pemohon telah menguraikan keberatannya terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait, yang pada pokoknya berbunyimjumlah pasangan bati batu jorong penyu pelatih takes tamb calon bati ampar papan ari ung ang ulang drs. atari muhammad nur. abdul wahid, sos., s.t., msi nurhakim., s.h., msi. ampera yah, skm., drs. ardiansyah bambang alamsyah, s.t. drs. sukacita jumlah suara sah suara tidak sah jumlah bati batu jorong penyu pelatihan takes tam bati ampar papan ung bang ulan. tanah laut tahun halamanle sebagai berikut: kecamatan damian el,. ulan pemilih yang manga asasmenjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan dimanatis, terstruktur dan masif seluruh wilayah kabupaten tanah laut antara lain: pelanggaran yang dilakukan memohon dalil pelanggaran dari jawaban tanggapan kesimpulan pemohon memohon pihak terkait adanya pemilih yang bahwa terhadap terhadap dalil bahwa tanggapan tidak menerima surat dalil keberatan keberatan ataupun bantahan undangan dan kartu pemohon, pemohon, pihak dari memohon pemilih, sehingga tidak memohon telah terkait telah tidak sama sekali tidak datang tps memberikan memberikan mampu tanggapan dengan tanggapan ataupun membantah fakta bahwa penyelenggaraan menyatakan bantahan. dimana memohon pemilukada kabupaten bahwa memohon telah tidak mampu tanah laut tahun ini, telah untuk banyak ditemukan adanya menyampaikan menyelenggarakan kecurangan kecurangan yang surat undangan pemilukada dilakukan oleh memohon dan kartu pemilih kabupaten tanah selaku penyelenggara kepada pemilih laut dengan baik, pemilukada, dimana salah satu yang terdaftar mengingat telah bentuk pelanggarannya adalah dalam dpt. menjadi fakta dengan tidak diberikannya dimana jumlah undangan form kepada pemilih yang turut para pemilih sehingga para serta berpartisipasi pemilih menjadi kehilangan dalam pemilukada hak suaranya dan kabupaten tanah kesempatannya untuk memilih. laut sangat minim terlebih lagi jumlah adapun pelanggaran berupa pemilih yang tidak tidak diberikannya undangan menggunakan hak form ini terjadi seluruh pilihnya sebanyak kecamatan kabupaten tanah dimana hal laut, antara lain terjadi tersebut secara wilayah kecamatan batu tegas telah diakui ampar, kecamatan jorong, oleh memohon kecamatan kitap, kecamatan sebagaimana taking, kecamatan tambang dinyatakan dalam ulang. jawaban memohon pada halaman angka dan bersesuaian dengan bukti memohon bahwa dalil keberatan pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi iman firmansyah dankartu pemilih bahwa terhadap terhadap dalil bahwa tanggapan palsu yang tidak dalil keberatan keberatan ataupun bantahan menggunakan logo pemohon, pemohon, pihak dari memohon dan atau lambang memohon telah terkait telah tidak tersebut semakin komisi pemilihan umum memberikan memberikan menguatkan fakta kabupaten tanah laut tanggapan dengan tanggapan ataupun bahwa benar sebagai penyelenggara menyatakan bantahan. memohon telah pemilukada kabupaten bahwa pada saat menerbitkan tanah laut pemungutan suara kartu pemilih, dilangsungkan yaitu kartu pemilih bahwa terdapat kartu pemilih pada tanggal yang berlogokan yang tidak menggunakan logo april terdapat kpu kabupaten dan atau lambang komisi masyarakat yang tanah laut dan pemilihan umum kabupaten membawa kartu kartu pemilih yang tanah laut melainkan pemilih yang berlogokan menggunakan logo dan atau dikeluarkan oleh pemerintah lambang pemerintah propinsi kpu provinsi daerah kabupaten kalimantan selatan dan kalimantan tanah laut dan pemerintah kabupaten tanah selatan pada pemerintah laut yang ditemukan pilgub kalimantan provinsi kecamatan taking dan selatan, hal ini kalimantan kecamatan bati bati. disebabkan bahwa selatan. namun masih banyak demikian masyarakat memohon tidak kabupaten tanah memiliki laut yang awam konsistensi terhadap setiap terhadap pemilihan kepala pengakuannya daerah dan wakil tersebut oleh kepala daerah karena saksi kalimantan memohon yang selatan dimana dihadirkan muka masyarakat persidangan yaitu menganggap kartu bakeri hardi pemilih yang menyatakan tidak diterbitkan oleh ada pemilih yang kpu provinsi menggunakan kalimantan kartu pemilih selatan dapat juga berlogokan dipakai dalam pemerintah pemilihan bupati provinsi dan wakil bupati kalimantan kabupaten tanah selatan, padahal laut. faktanya kartu pemilih yang berlogokan pemerintah provinsi tanah laut memang benar ada dan diterbitkan oleh memohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban memohon pada halaman angka sehingga kesaksian bakeri hardi adalah kesaksian palsu dibawah sumpah yang dilakukan muka persidangan mahkamah konstitusi. bahwa dalil keberatan pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi yanipemilih yang bahwa terhadap terhadap dalil bahwa terhadap mencoblos lebih dari dalil keberatan keberatan tanggapan kali, yang terjadi pemohon, pemohon, pihak ataupun bantahan kecamatan bati bati dan memohon telah terkait tidak dari memohon kecamatan kitap. memberikan memberikan tersebut, justeru tanggapan dengan tanggapan ataupun pemohon menyatakan bantahan. mempertanyakan bahwa hj. harfiah kepada memohon yang didalilkan bagaimana bisa oleh pemohon seseorang yang sebagai tim bukan merupakan sukses pasangan petugas kpps, calon telah pps dan ppk membagikan surat dapat membagikan undangan dan surat undangan kartu pemilih dan kartu pemilih padahal hj. dalam pemilukada harfiah bukanlah kabupaten tanah petugas kpps, laut. tanggapan pps atau ppk, memohon tersebut sedangkan untuk semakin memberikan surat memperkuat fakta undangan dan adanya kartu pemilih keterlibatan adalah petugas memohon guna kpps, pps atau pemenangan ppk, sehingga pasangan calon pelanggaran yang dalam didalilkan oleh pemilukada pemohon tersebut kabupaten tanah tidak beralasan laut. hukum apabila dikualifikasikan bahwa dalil menjadi keberatan pelanggaran oleh pemohon adalah pihak memohon. sebagaimana dinyatakan olehsurat undangan bahwa terhadap terhadap dalil bahwa terhadap dan kartu pemilih yang dalil keberatan keberatan tanggapan secara sengaja tidak pemohon, pemohon, pihak ataupun bantahan dibagikan kepada kader memohon telah terkait tidak dari memohon kader partai pendukung memberikan memberikan tersebut, semakin pemohon yang terjadi tanggapan dengan tanggapan ataupun memperkuat fakta kecamatan bati bati menyatakan bantahan. dimana memohon bahwa dalil telah tidak mampu keberatan untuk membantah pemohon tersebut fakta mengenai hanyalah asumsi adanya kartu pemohon yang pemilih yang tidak berdasar. memang secara sengaja tidak dibagikan yang terjadi desa kait kait kecamatan bati bati, desa jorong kecamatan jorong dan desa tajau pecah kecamatan batu ampar. bahwa dalil keberatan pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi husni thamrin dan kesaksian tawaran nur rahman. bahwa dalil pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti pemohon yaitu bukti bukti p 17a, bukti dan bukti pelanggaran yang dilakukan pihak terkait dalil pelanggaran jawaban tanggapan pihak kesimpulan dari pemohon memohon terkait pelanggaran money terhadap dalil bahwa terhadap dalil bahwa terhadap politics yang terjadi keberatan keberatan pemohon, tanggapan ataupun kecamatan jorong, pemohon, pihak terkait tidak bantahan dari pihak kecamatan kitap, memohon tidak secara tegas dan terkait tersebut, kecamatan taking, memberikan jelas membantah dalil pemohon sangat kecamatan bati bati, tanggapan keberatan pemohon berkeberatan dengan kecamatan batu ampar, ataupun bantahan. tersebut dan justeru dalil tanggapan pihak kecamatan batuan, mempertanyakan terkait tersebut, kecamatan tambang sejauh mana money faktanya pelanggaran ulang, kecamatan bumi politics tersebut money politics yang makmur mempengaruhi hasil dilakukan oleh pihak perolehan suara terkait telah terbukti pemohon. mampu untuk menggerakkan pemilih yang menerima uang untuk mencoblos pasangan calon dan faktanya pasangan calon lebih unggul kecamatan dari kecamatan yang ada kabupaten tanah laut. bahwa dalil keberatan pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi kaharuddin, permadi. saksi hamberiani, saksi sanusi, saksi murni, saksi yani, saksi andi abdullah dan saksi riduansyah muka persidangan.campaign, yang terjadi keberatan keberatan pemohon, tanggapan ataupunpenyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut kecamatan kura, pemohon, pihak terkait tidak bantahan dari pihak kecamatan panyipatan memohon tidak secara tegas dan terkait tersebut, dan kecamatan bumi memberikan jelas membantah dalil pemohon sangat makmur. tanggapan keberatan pemohon berkeberatan dengan ataupun bantahan. tersebut dan justeru dalil tanggapan pihak mempertanyakan terkait tersebut, sejauh mana faktanya selebaran selebaran black black campaign campaign tersebut tersebut tidak hanya telah membuat meresahkan bagi ketakutan bagi para para pendukung dari pemilih dan pemohon tetapi juga memberikan meresahkan bagi pengaruh pada pemohon oleh karena pilihan mereka pada isi selebaran tersebut saat hendak memberi sarat dengan isu sara suara hari yang tidak benar dan pencoblosan. bertentangan dengan konstitusi dan dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat. bahwa dalil keberatan pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan muhammad faisalcuri start terhadap dalil bahwa pihak terkait bahwa dengan tidak kampanye yang keberatan sama sekali tidak ditanggapi dan dilakukan oleh pemohon, membantah dibawahnya dalil pihak terkait jauh memohon telah mengenai adanya keberatan pemohon sebelum tidak memberikan pelanggaran yang tersebut, semakin penyelenggaraan tanggapan dilakukan dengan menguatkan fakta pemilukada ataupun bantahan. cara mencuri start bahwa benar pihak kampanye yang terkait telah bahwa jauh sebelum dilakukan oleh pihak melakukan curi start diselenggarakannya terkait jauh sebelum kampanye yang pemilukada kabupaten diselenggarakannya dilakukan jauh tanah laut, pasangan pemilukada sebelum calon nomor urut kabupaten tanah diselenggarakannya sudah melakukan laut. pemilukada kampanye terselubung kabupaten tanah secara terencana dengan laut. membagikan bagikan parcel berupa makanan bahwa dalil pemohon kecil, disertai dengan buku adalah sebagaimana yang berisikan profil calon dinyatakan oleh bupati bernama keterangan saksi bambang alamsyah, hamberiani, dan stiker pasangan keterangan calon bambang sukacita muhammad faisal yang dibagikan kepada dan keterangan seluruh pns dan honorer saksi riduansyah dinas pendidikan muka persidangan. nasional kabupaten tanah laut pada saat hari bahwa dalil pemohon raya idul fitri tahun tersebut bersesuaian bahkan belum ada proses dengan bukti verifikasi bakal calon, pemohon yaitu bukti calon dan nomor urut oleh bukti memohon. bukti dan bukti bahwa telah menjadi fakta dimana bupati ardiansyah selalu mengkampanyekan bambang alamsyah, s.t., dan sukacita dalam setiap acara: pada saat acara pelantikan kepala desa kura kecamatan kura, pada tanggal januari pada pelantikan acara kepala desa bumi harapan, kecamatan bumi makmur, pada acara ulang tahun transmigrasi desa martabat baru kecamatan tambang ulang dan pelepasan praktek kerja lapangan kabid martapura: pada acara ulang tahun pondok pesantren miftahul ulum desa batu mulya kecamatan panyipatan milik ust zaenal abidin. dimana kehadiran bupati ardiansyah dan bambang alamsyah, s.t., serta sukacita dalam acara acara tersebut dilakukan jauh sebelum penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut bahkan belum ada verifikasi penetapan pasangan calon. pelanggaran yang terhadap dalil bahwa terhadap dalil bahwa terhadap dilakukan oleh keberatan keberatan pemohon, tanggapan ataupun pihak terkait pemohon, pihak terkait tidak bantahan dari pihak berupa penggunaan memohon telah secara tegas dan terkait tersebut, fasilitas tidak memberikan jelas membantah dalil pemohon sangat pemerintah daerah tanggapan keberatan pemohon berkeberatan dengan kabupaten tanah ataupun bantahan. tersebut dan justeru dalil tanggapan pihak laut dalam mempertanyakan terkait tersebut, pemenangan pihak fasilitas negara yang faktanya pihak terkait mana yang telah terkait melalui bupati dipergunakan oleh ardiansyah telah bahwa sejak sebelum pihak terkait guna secara terang dan proses pemungutan suara pemenangan kasat mata telah dilaksanakan, pasangan pasangan calon menggunakan calon nomor urut telah fasilitas dinas berupaya untuk pendidikan berupa mengkondisikan mobil dinas dan penyelenggaraan kantor dinas pemilukada pendidikan untuk kabupaten tanah menampung dan laut yang dilakukan menyimpan parcel dengan cara bingkisan lebaran penggunaan yang diperuntukan program daerah bagi guru guru yang dan fasilitas ada kabupaten pemerintah daerah tanah laut yang kabupaten tanah dilakukan melalui laut dalam ardiansyah selaku pemenangan pns dinas pasangan calon pendidikan yang juga nomor urut adik kandung dari dalam pemilukada bupati ardiansyah, kabupaten tanah pembagian parcel laut. bingkisan lebaran tersebut dilakukan pada saat lebaran tahun jauh sebelum diselenggarakannya pemilukada kabupaten tanah laut. bahwa dalil pemohon adalah sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi hamberiani muka persidangan. bahwa dalil pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti pemohon yaitu bukti dan bukti adanya terhadap dalil bahwa terhadap dalil bahwa terhadap keterlibatan istri keberatan keberatan pemohon, tanggapan ataupun bupati, hj. mini pemohon, pihak terkait tidak bantahan dari pihak yang merupakan memohon telah secara tegas dan terkait tersebut, pns pada dinas tidak memberikan jelas membantah dalil pemohon sangat pendidikan ibu tanggapan keberatan pemohon berkeberatan dengan kandung dari pihak ataupun bantahan. tersebut dan justeru dalil tanggapan pihak terkait mempertanyakan terkait tersebut, sejauh mana faktanya dalam setiap keterlibatan isteri kampanye yang bupati, hj. mini dilakukan oleh hj. dalam pemenangan mini guna pasangan calon pemenangan bambang alamsyah, s.t., yang merupakan putra kandungnya yang selalu disertai dengan pemberian kerudung dan sarung kepada warga telah menghasilkan perolehan suara yang lebih unggul dari pemohon yang memenangkan pasangan calon bahwa dalil pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti pemohon yaitu bukti adanya terhadap dalil bahwa terhadap dalil bahwa terhadap keterlibatan keberatan keberatan pemohon, tanggapan ataupun kepala desa atau pemohon, pihak terkait tidak bantahan dari pihak pihak lain yang memohon telah secara tegas dan terkait tersebut, seharusnya tidak memberikan jelas membantah dalil pemohon sangat dinyatakan sebagai tanggapan keberatan pemohon berkeberatan dengan pihak yang netral ataupun bantahan. tersebut dan justeru dalil tanggapan pihak secara aktif dalam menyatakan bahwa terkait tersebut, pemenangan dalil keberatan faktanya bupati pasangan calon pemohon mengenai ardiansyah telah nomor urut yang netralitas kepala melibatkan seluruh terjadi kecamatan desa adalah tidak aparat desa guna jorong, kecamatan bati beralasan hukum. pemenangan bati, kecamatan tambang pasangan calon ulang, kecamatan bumi sebagaimana telah makmur. menjadi fakta persidangan berdasarkan kesaksian saksi posisi, saksi murni, saksi sanusi, saksi andi abdullah, saksi riduansyah muka persidangan. dengan demikian telah menjadi bukti dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar adanya keterlibatan aparat desa, kpps, dan pns untuk pemenangan pasangan calonbukti bukti bukti bukti bukti dan bukti fakta fakta persidangan saksi pemohon sebagaimana dinyatakan oleh saksi pemohon muka persidangan dan bersesuaian dengan dokumen bukti pemohon, bahwa telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa memohon maupun pihak terkait telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut, dimana saksi saksi pemohon dimuka persidangan telah menyatakan sebagai berikut: mo) membagi kesmgansaki kemampuan nama. prof. dr. saudi isra bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan ahli pekerjaan: guru besar mengenai bukti bukti yang dapat disimpulkan bahwa dalil hukum tata negara dan validitasnya kuat, mahkamah dalil yang dikemukakan oleh direktur hukum pusat konstitusi dapat menilai dan pemohon memiliki bukti dengan studi konstitusi fakultas menyatakan telah terjadi validitas yang meyakinkan, hukum unand. pelanggaran terstruktur, mahkamah konstitusi memiliki sistematis dan masif karena alasan konstitusional untuk melibatkan sedemikian banyak memulihkan serta membatalkan orang, direncanakan secara hasil pemilukada kabupaten matang, melibatkan pejabat atau tanah laut demi tegaknya organisasi yang dibentuk secara hukum dan keadilan yang terstruktur serta penyelenggara berdasarkan konstitusi., merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya dan uud sebagaimana putusan mahkamah php.d vi dan php.d viii dimana prinsip hukum yang dianutnama iman bahwa saksi mengetahui membuktikan bahwa benar firmansyah banyaknya pemilih yang dalam penyelenggaraan ttl kuningan, tidak mendapat surat pemilukada kabupaten tanah maret undangan dan kartu laut ditemukan banyak pekerjaan: pensiunan pemilih, dan pemilih pelanggaran yang telah agama: islam tersebut merupakan kader dilaporkan kepada panas alamat: jalan dua mas kader partai pendukung kabupaten tanah laut akan utara komp. citra berkat dari pasangan calon tetapi tidak pernah mendapat permai desa yang berjumlah tanggapan dan klarifikasi dari angsa kecamatan warga yang tidak memilih, panas kabupaten tanah pelaihari. bahwa saksi mengetahui laut. pelanggaran money politics yang dilakukan oleh keterangan saksi persidangan pasangan calon yang bersesuaian dengan bukti terjadi kecamatan yang pemohon ada kabupaten tanah laut dan juga telah dilaporkan kepada panas kabupaten tanah laut: bahwa saksi juga mengetahui adanya pelanggaran berupa kampanye gelap black campaign) yang terjadi kecamatan, bahwa selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut banyak kartu pemilih yang secara sengaja tidak diberikan kepada warga: bahwa setelah selesai pencoblosan, saksi mendapat laporan mengenai adanya form yang nama dan tanda tangan saksinya tidak sesuai dengan nama saksi yang diberikan mandat oleh tim kampanye pasangan calon bahwa ada juga pemilih yang sudah menjadi penduduk tetap dan pemilih pilkada sebelumnya akan tetapi namanya tidak terdaftar dpt dan tidak mendapat surat undangan dan kartu pemilih: bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut, kpu tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga masih banyak pemilih yang sudah pindah dan meninggal dunia akan tetapi namanya masih terdaftar dalam dpt: nama: kaharuddin bahwa pada tanggal membuktikan bahwa benar ktp april pukul telah terjadi pelanggaran wita, saksi kedatangan berupa money politics yang agama: islam tamu yang ternyata secara kasat mata dilakukan alamat desa muara sukacita dan menanyakan sendiri oleh pasangan calon asam asam rt. kepada saksi, pasangan kepada warga. kec. jorong calon mana yang akan pekerjaan: nelayan dipilih oleh saksi, keterangan saksi persidangan bahwa pada saat itu saksi bersesuaian dengan bukti tidak mengatakan kepada pemohon sukacita akan memilih pasangan calon yang mana, bahwa setelah selesai berbincang bincang sukacita kemudian mengeluarkan amplop dari saku celananya yang berisi uang sebesar rp. dan kemudian sukacita berpesan kepada saksi agar mencoblos pasangan calon pada hari pencoblosan, bahwa selain memberikan uang, sukacita juga menjanjikan kepada saksi akan memberikan tiket bola barito putra apabila sukacita terpilih menjadi bupati: nama: muhammad faisal bahwa pada tanggal membuktikan bahwa benar ktp april sekitar pukul telah terjadi pelanggaran agama: islam wita pada saat berupa black campaign yang alamat dusun limau saksi sedang berjalan jalan dilakukan untuk rt. desa batu mulya pagi, saksi menemukan menghancurkan citra kec. panyipatan selebaran yang berisikan pemohon. pekerjaan: karyawan black campaign terhadap pasangan calon urut keterangan saksi persidangan sekitar desa batu mulya bersesuaian dengan bukti yang berbunyi dan pemohon ora bakal menang !!! mesti menang!!! kang untuk panguoso prajurit pembela tanur?, setelah hari pencoblosan, saksi mendatangi rumah pak atari dan menanyakan kebenaran mengenai kebenaran mengenai isi dari selebaran tersebut: tps saksi yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan selisih suara, bahwa salah satu faktor kemenangan dari pasangan calon nomor urut adalah adanya keterlibatan kepala desa batu mulya yang bernama masduki dimana pada saat ulang tahun pondok pesantren miftahul ulum desa batu mulya milik ust zaenal abidin yang merupakan tokoh masyarakat disitu dimana pada saat ulang tahun pondok pesantren tersebut dihadiri bupati dan pasangan calon nomor urut serta bambang kusudarisman sip., msi., yang merupakan camat panyipatan: bahwa kepala desa batu mulya beserta pengurus pondok pesantren menyatakan mendukung pasangan calon nomor urut dalam pilkada tanah laut bahwa hal tersebut dilakukan jauh sebelum pencalonan dan proses verifikasi calon bupati tanah laut nama: posisi bahwa pada saat membuktikan bahwa benar ktp: pemungutan suara saksi selama penyelenggaraan agama: islam telephone oleh camat bati pemilukada kabupaten tanah alamat gunung batu rt. bati sekitar pukul laut, bupati ardiansyah telah rw. kecamatan wita, saksi perintahkan melibatkan camat bati bati bati bati oleh camat bati bati yang untuk pemenangan pasangan kapasitas: ketua kpps bernama nur untuk calon dimana camat tps mencoblos sisa surat suara bati bati telah secara pekerjaan: karyawan gambar pasangan calon langsung memerintahkan swasta kepada ketua kpps untuk jumlah dpt sebanyak melakukan pencoblosan dan yang datang memilih terhadap surat suara yang tidak terpakai tps desa bahwa tps pasangan bentuk darat, kecamatan bati calon memperoleh bati. suara sebanyak suara sedangkan pasangan keterangan saksi persidangan calon memperoleh bersesuaian dengan bukti suara suara, pemohon bukti bukti nama: murni bahwa saksi adalah membuktikan bahwa benar ktp: pekerja sebagai tukang selama penyelenggaraan agama: islam sapu kantor camat pemilukada kabupaten tanah alamat desa padang, selama tahun, laut, bupati ardiansyah telah kecamatan bati bati bahwa saksi pernah melibatkan camat bati bati pekerjaan: mantan menghadiri kampanye untuk pemenangan pasangan pegawai kebersihan pasangan calon calon dimana setelah kantor camat untuk nonton rhoma irama dilakukan penghitungan suara yang pada saat itu hadir tps desa padang mengisi acara kampanye kecamatan bati bati dan pasangan calon dimenangkan oleh pasangan bahwa setelah menghadiri calon camat bati bati kampanye tersebut saksi kemudian memecat seorang kemudian dipanggil oleh tukang sapu yang bekerja muhammad nur yang kantor kecamatan oleh merupakan camat bati karena tukang sapu tersebut bati, terlihat hadir melihat rhoma bahwa pada saat dipanggil irama yang hadir dalam oleh muhammad nur, saksi kampanye pasangan calon interogasi dan ditanya apakah saksi mendukung pasangan calon keterangan saksi persidangan bahwa selain diinterogasi, bersesuaian dengan bukti saksi juga diancam akan pemohon dipecat apabila benar terbukti saksi mendukung pasangan calon urut bahwa kemudian setelah hari pencoblosan saksi dipecat dari kantor camat oleh karena tps tempat tinggal saksi yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon urut nama: permadi bahwa pada hari rabu membuktikan bahwa benar ktp: tanggal april pukul telah terjadi pelanggaran agama: islam wita, saksi melihat money politics yang dilakukan alamat: wonosobo rt. adanya pembagian uang oleh pasangan calon desa pamit hulu gunung yang dilakukan oleh abdul dengan melibatkan ketua tunggal kec. batu ampar hamid yang merupakan kpps tps desa pamit pekerjaan: karyawan ketua kpps tps hulu dengan cara swasta pembagian uang tersebut membagikan uang pada saat dilakukan pada tanggal memberikan surat undangan dan april dan kartu pemilih, hal semuanya diberi undangan tersebut dilakukan agar dan uang dan berpesan pemilih yang menerima surat agar memilih pasangan undangan dan kartu pemilih calon dapat mencoblos pasangan bahwa saksi mengetahui calon sesuai dengan pembagian uang tersebut arahan dari ketua kpps tps kepada karyawan pt. desa pamit hulu. gawe makmur kalimantan gmk) sebesar rp. keterangan saksi persidangan dimana bersesuaian dengan bukti karyawan pt. gmk pemohon tersebut merupakan pemilih tps desa pamit hulu, bahwa pada tanggal april pukul wita sampai dengan pukul wita, saksi kembali melihat pembagian uang yang dilakukan oleh abdul hamid kepada warga dengan cara mendatangi rumah rumah warga dan memberikan uang sebesar rp. , : bahwa saksi mencoblos tps dan dimenangkan oleh pasangan calon bahwa saksi mengetahui desa pamit hulu terdapat tps dan tps dan yang ada desa pamit hulu dimenangkan oleh pasangan calon nama: hamberiani bahwa saksi adalah membuktikan bahwa benar ktp: pegawai keamanan dinas telah terjadi pelanggaran agama: islam pendidikan kabupaten berupa money politics yang alamat: jalan datu diam tanah laut, dilakukan oleh bupati rt. rw. desa bahwa saksi mengetahui ardiansyah untuk pelaihari, kecamatan adanya pembagian pemenangan pasangan calon pelaihari bingkisan parcel lebaran yang dilakukan dengan pekerjaan: pns dinas yang diberikan kepada cara membagi bagikan parcel pendidikan guru guru seluruh lebaran tahun kepada sekolah yang ada guru guru yang ada kabupaten tanah laut, kabupaten tanah laut, bahwa awalnya saksi padahal saat itu belum melihat bingkisan parcel memasuki masa tahapan tersebut berada mobil pemilukada bahkan belum ada dinas dan saksi pencalonan. pemberian parcel diperintahkan oleh tersebut dilakukan dengan ardiansyah yang merupakan menggunakan fasilitas negara adik dari bupati tanah laut berupa mobil milik dinas untuk membantu pendidikan dan kantor dinas menurunkan bingkisan pendidikan serta difasilitasi parcel lebaran dan dibawa oleh ardiansyah pegawai ruangan penilik dan dinas pendidikan) yang sd, merupakan adik kandung dari bahwa pembagian bupati ardiansyah. bingkisan parcel lebaran tersebut dilakukan dengan keterangan saksi persidangan cara memanggil seluruh bersesuaian dengan bukti kepala sekolah untuk pemohon dan bukti selanjutnya dibagikan kepada guru guru:. nama: tawaran nur bahwa saksi adalah ketua membuktikan bahwa benar rahman kpps tps desa tajau memohon tidak memiliki ktp pecah, kesiapan dalam agama: islam bahwa saksi mengetahui penyelenggaraan pemilukada alamat desa tajau adanya orang yang sudah kabupaten tanah laut, pecah rt. kec. batu meninggal tetapi namanya sehingga masih banyak ampar masih terdaftar dalam penduduk yang sudah pindah pekerjaan: montir dpt dan juga mengetahui akan tetapi namanya masih adanya orang yang sudah terdaftar dalam dpt, banyak pindah desa tajau juga warga yang sudah pecah tetapi namanya menjadi penduduk tetap tetapi masih terdaftar dalam namanya tidak terdaftar dalam dpt yang jumlahnya dpt. bahwa ada juga pemilih tidak terdaftar wilayah keterangan saksi persidangan tps desa tajau pecah bersesuaian dengan bukti dengan tidak diberikannya undangan form ini terjadi seluruh kecamatan kabupaten tanah laut, antara lain terjadi wilayah: kecamatan batu ampar i. bahwa tawaran nur rahman selaku ketua kpps tps desa tajau pecah mengetahui adanya kesalahan kasus berupa warga yang sudah pindah tempat, dan ada pula orangnya yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih terdaftar dalam dpt, serta ada juga pemilih tidak terdaftar wilayah tps desa tajau pecah kec. batu ampar tetapi memiliki surat undangan dan kartu pemilih: (bukti dan bukti p 17a) ii. bahwa ariani tidak mendapatkan undangan pemilihan bupati dan wakil bupati tanah laut sehingga saksi sebagai warga negara merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya, (bukti iii. bahwa yunita berlin tidak mendapatkan undangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tanah laut pada hari kamis tanggal april oleh karena tidak dapat undangan maka saksi tidak dapat ikut memilih dan merasa dirugikan hak pilihnya hilang, (bukti iv. bahwa badai mengetahui adanya adanya nama ganda dalam dpt dan saksi juga mengetahui adanya nama pemilih yang sudah pindah dan meninggal dunia namun masih terdaftar dalam dpt, (bukti kecamatan jorong bahwa ahmad fauzi warga desa muara asam asam mengetahui banyak warga yang tidak mendapatkan surat undangan dan kartu pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tanah laut pada tanggal april (bukti kec. batu ampar tetapi pemohon dan bukti p 17a. memiliki surat undangan dan kartu pemilih: jumlah dpt sebanyak dan jumlah yang memilih sebanyak bahwa tps tempat saksi dimenangkan oleh pasangan calon nama: abdullatif bahwa saksi adalah membuktikan bahwa benar ktp penduduk desa muara memohon tidak memiliki agama: islam kitap yang tidak kesiapan dalam alamat jl. tpi perikanan mendapat surat undangan penyelenggaraan pemilukada rt. desa muara dan kartu pemilih padahal kabupaten tanah laut, kitap kec. kitap saksi adalah penduduk sehingga masih banyak pekerjaan: nelayan tetap desa muara kitap penduduk yang sudah pindah dan sudah menetap lebih akan tetapi namanya masih dari tahun, terdaftar dalam dpt, banyak bahwa saksi mengetahui juga warga yang sudah banyak pemilih yang tidak menjadi penduduk tetap tetapi mendapat surat undangan namanya tidak terdaftar dalam dan kartu pemilih: dpt. bahwa sebelum hari pencoblosan saksi pernah keterangan saksi persidangan mempertanyakan kepada bersesuaian dengan bukti bakri yang seorang ketua pemohon kpps apakah saksi bisa ikut memilih walaupun saksi tidak mendapat surat undangan dan kartu pemilih, dan kemudian ketua kpps mengatakan kepada saksi ditunggu sampai esok hari pukul setelah seluruh pemilih selesai menggunakan hak pilihnya: bahwa pada hari pencoblosan datang tps kepada haji muin yang merupakan ketua dan anggota kpps menanyakan surat undangan dan kartu pemilih oleh karena saksi adalah penduduk tetap desa muara kitap: bahwa saksi menanyakan kepada haji muin apakah bisa mencoblos dan kemudian haji muin mengatakan tidak bisa ikut mencoblos karena tidak memperoleh surat undangan dan kartu pemilih: bahwa ketika saksi sedang berjalan dari tps tps saksi melihat hj. harfiah yang merupakan relawan pasangan calon nomor urutyang bernama hj. hewan, comma dan rana, bahwabahwa setelah saksi melihat kejadian tps kemudian saksi mendatangi tps dan melihat orang saksi yang bukan penduduk muara kitap mendapat surat undangan dan kartu pemilih mencoblos tps bahwa atas hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada anggota kpps tps mengapa penduduk yang bukan penduduk bisa memilih, dan anggota kpps mengatakan bahwa mereka bisa memilih karena mereka mendapat surat undangan dan kartu pemilih: bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada orang yang mencoblos tps saksi menanyakan kepada yang bernama hamzah, nomor berapa yang dicoblos dan dia menjawab bahwa dia mencoblos nomor urut bahwa tps dan tps dimenangkan oleh pasangan calon nama: sanusi bahwa pada tanggal membuktikan bahwa benar ktp april saksi menghadiri selama penyelenggaraan agama: islam undangan rumah dinas pemilukada kabupaten tanah alamat: desa pantai bupati tanah laut bersama laut, bupati ardiansyah telah harapan rt. kec. dengan sembilan) orang melibatkan camat bati bati bumi makmur kepala desa kec. bumi untuk pemenangan pasangan pekerjaan: kepala desa makmur, calon dimana camat pantai harapan bahwa disana saksi bati bati telah secara kecamatan bumi makmur bersama kepala desa langsung memerintahkan diberikan arahan untuk kepada ketua kpps untuk memenangkan pasangan melakukan pencoblosan calon dan diberi terhadap surat suara yang amplop kepada masing tidak terpakai tps desa masing kepala desa untuk bentuk darat, kecamatan bati dibagikan kepada warga bati. desa pantai harapan: bahwa saksi menerima keterangan saksi persidangan uang dalam amplop bersesuaian dengan bukti tersebut sebesar rp. pemohon bukti dan dan kemudian bukti saksi bagikan kepada warga desa pantai harapan: bahwa saksi mencoblos tps bahwa tps menangkan oleh pasangan calon nama: awang fathuddin bahwa pada hari senin membuktikan bahwa benar ktp: april ketika saksi telah terjadi pelanggaran agama: islam pulang rumah, saksi berupa intimidasi yang alamat jl. k.h., achmad melihat ada mobil adanya dilakukan oleh bupati nawawi rt. rw. yang parkir depan rumah ardiansyah dan pasangan desa karang taruna, saksi yang berisi orang calon dalam kecamatan pelaihari didalamnya dan sampai penyelenggaraan pemilukada pekerjaan: ketua dengan malam hari masih kabupaten tanah laut. se kabupaten tanah laut. parkir depan rumah ternyata sudah ada orang keterangan saksi persidangan yang duduk didalamnya: bersesuaian dengan bukti bahwa esok harinya tanggal april pukul wita saksi memerintahkan kepada tetangga saksi yang bernama prio untuk menanyakan siapa orang orang yang ada dalam mobil adanya tersebut, setelah itu prio menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal orang orang tersebut: bahwa kemudian pukul wita, saksi meminta kepada tetangga saksi yang bernama kurniadi ardi untuk melihat orang orang yang ada dalam mobil adanya tersebut setelah itu kurniadi mengenali salah satu dari orang tersebut yang bernama hak yang bertempat tinggal gang syarif husin pelaihari, bahwa kemudian saksi mendapat cerita dari herman effendi yang merupakan tetangga saksi bahwa herman effendi merasa keberatan atas keberadaan mobil adanya tersebut dan herman effendi mengajak syamsul bahri yang bekerja sebagai pegawai lapas untuk menemui ketua rt. setelah bertemu ketua mengatakan nanti akan saya urus : bahwa setelah bertemu ketua rt, syamsul bahri menemui saksi dan mengatakanpadahal hal tersebut adalah tidak benar: nama: murni bahwa pada tanggal april membuktikan bahwa benar ktp sekitar pukul telah terjadi pelanggaran alamat desa alur saksi datangi oleh anak berupa pemilih yang tidak rt. kec. jorong buahnya bapak ambon berhak memilih dapat ikut umalikhoa) yang bekerja serta menggunakan hak pilih pt. pola kahuripan inti dengan cara memberikan sawit sebagai satpam dan kartu pemilih atas nama memberikan uang sebesar orang lain yang dipergunakan rp. dan agar memilih pasangan calon memberikan surat disertai dengan undangan yang bukan atas pemberian uang sebesar rp. nama saksi akan tetapi , . suriansyah dan memerintahkan untuk keterangan saksi persidangan mencoblos pasangan calon bersesuaian dengan bukti pemohon bahwa selain itu anak buahnya bapak ambon umalikhoa) juga memberikan kepada saksi surat undangan atas nama laila untuk dipergunakan isteri saksi, bahwa kemudian saksi bersama dengan isteri menggunakan surat undangan tersebut tps bahwa tps tempat saksi mencoblos dimenangkan oleh pasangan calon nama yani bahwa pada tanggal membuktikan bahwa benar nik april pukul wita, terdapat kartu pemilih yang saksi datangi oleh tidak menggunakan logo agama islam anggota bawaslu kec. dan atau lambang komisi alamat jl. industri rt. bati bati yang bernama pemilihan umum kabupaten rw. desa padang, rapikan rumah dan saksi tanah laut melainkan kecamatan bati bati diundang rumah bupati menggunakan logo dan atau untuk menghadiri lambang pemerintah propinsi pertemuan rumah bupati kalimantan selatan dan ardiansyah: pemerintah kabupaten tanah bahwa yang dating laut dimana terhadap kartu rumah bupati sekitar pemilih tersebut kemudian orang: diterbitkan pula kartu pemilih bahwa dalam pertemuan dengan menggunakan logo tersebut bupati ardiansyah kpu kabupaten tanah laut mengajak untuk memilih sehingga terbit kartu pasangan dalam pemilih dengan format logo pemilihan bupati dan wakil yang berbeda akan tetapi bupati kab. tanah laut: untuk nama sehingga atas bahwa setelah selesai kartu pemilih tersebut dapat pertemuan saksi diberikan dipergunakan oleh pemilih uang sebesar rp. yang tidak berhak atau bukan dari bupati ardiansyah: penduduk tetap untuk ikut bahwa pada tanggal mencoblos tps. april saksi menerima kartu pemilih yang keterangan saksi persidangan berlogokan pemerintah bersesuaian dengan bukti daerah kabupaten tanah pemohon bukti bukti laut dan pemerintah dan bukti provinsi kalimantan selatan dari adan ketua kpps yang merupakan anak saksi. bahwa selain saksi yang menerima kartu pemilih tersebut, saksi juga mengetahui tetangga saksi yang bernama muhammad dan idrus juga menerima kartu yang sama. nama: andi abdullah bahwa saksi adalah membuktikan bahwa benar ktp: kepala desa maluku pada tanggal april agama: islam balin: ardiansyah bupati tanah laut alamat desa maluku bahwa pada tanggal telah melibatkan kepala desa balin, kecamatan kura. februari sekitar dalam pemenangan pasangan pekerjaan: kepala desa sore sampai dengan calon dengan cara maluku balin malam hari, ada mengundang rumah jabatan pertemuan diantara kepala desa yang ada kecamatan yaitu bumi kecamatan bumi makmur, makmur dan kura disana seluruh kepala desa rumah jabatan bupati diberikan arahan untuk ardiansyah dihadiri oleh membantu dan meminta target kepala desa: jumlah pemilih kepada kepala bahwa bupati desa untuk memenangkan ardiansyah pasangan calon dan menceritakan pilkada diberi uang masing masing tanah laut dan kepala desa untuk mengarahkan agar operasional. memilih pasangan calon bambang keterangan saksi persidangan alamsyah dan sukacita, bersesuaian dengan bukti bahwa ada salah satu pemohon bukti dan kepala desa bukti menanyakan apakah pada hari pencoblosan ada pembagian uang untuk kepala desa, bahwa setelah selesai pertemuan, saksi diberikan uang sebesar rp. , : bahwa saksi mengetahui pada tanggal april ada diundang kepada kepala desa kecamatan bumi makmur untuk hadir rumah jabatan bupati: bahwa saksi telah menerima uang sebesar rp. dari muhammad rasyid yang merupakan kepala desa binatang bawah pada tanggal april dan berpesan agar saksi mencoblos pasangan calon pada hari pencoblosan nanti, bahwa saksi mencoblos tps dan dimenangkan oleh pasangan calon nama: riduansyah bahwa pada tanggal membuktikan bahwa benar ktp: april pukul selama penyelenggaraan wita, saksi diberi uang pemilukada kabupaten tanah agama: islam sebesar rp. oleh laut, bupati ardiansyah telah desa bumi harapan muhammad rasyid yang melibatkan camat bati bati kecamatan bumi makmur merupakan kepala desa untuk pemenangan pasangan pekerjaan: petani binatang bawah untuk calon dimana camat kemudian saksi bagikan bati bati selalu terlihat dalam kepada warga agar memilih kampanye pasangan calon pasangan calon dan selain itu bupati bahwa kemudian esok ardiansyah selaku bupati harinya tanggal april selalu mensosialisasikan saksi bagikan kepada bambang alamsyah, s.t., warga masing masing rp. yang merupakan anak kandungnya dalam acara bahwa pada saat acara pelantikan kepala desa kampanye akbar pasangan salah satunya terjadi pada calon desa saat pelantikan kepala desa padang luas kecamatan kura pada tanggal januari kura, saksi melihat camat bati bati yang bernama noor hadir dan naik keterangan saksi persidangan panggung: bersesuaian dengan bukti bahwa selain itu saksi pemohon bukti dan mengetahui kehadiran bukti ardiansyah bupati tanah laut dan bambang alamsyah, s.t., pada saat pelantikan kepala desa kura pada tanggal januari bahwa pada saat itu ardiansyah bupati tanah laut mengarahkan kepada yang hadir agar memilih pasangan calon bahwa saksi juga mengetahui kehadiran ardiansyah bupati tanah laut pada pelantikan kepala desa bumi harapan, kecamatan bumi makmur yang bernama sari, disana ardiansyah bupati tanah laut mengarahkan kepada yang hadir agar memilih pasangan calon saksi memohon sebagaimana dinyatakan oleh saksi memohon muka persidangan dimana kesaksian dari saksi memohon sama sekali tidak mampu untumemohon tersebut antara lain: mol musisi kesakgmnsaki kesimpulan nama mat salim bahwa saksi adalah ketua keterangan saksi memohon alamat ppk kecamatan taking muka persidangan sama sekali taking kabupaten tanah laut: tidak mampu membantah adanya pekerjaan ketua ppk bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan kecamatan taking mengenai daftar pemilih memohon berupa adanya pemilih tetap kecamatan yang tidak menerima surat taking tidak ada undangan dan kartu pemilih bermasalah, karena dalam sehingga menyebabkan pemilih penetapan daftar pemilih tersebut tidak dapat menggunakan tetap dpt) dari daftar hak pilihnya, adanya pemilih yang pemilih sementara dps) namanya tidak terdaftar dalam sudah selesai dengan aturan dpt padahal pemilih tersebut kpu, sudah lama menjadi penduduk bahwa saksi selaku ketua tetap kabupaten tanah laut, ppk kecamatan taking adanya surat undangan dan kartu telah mensosialisasikan pemilih yang secara sengaja tidak mengenai surat rekomendasi dibagikan, adanya kartu pemilih dari kpu perihal penjelasan yang tidak menggunakan logo tindak lanjut putusan kpu kabupaten tanah laut akan nomor puu x tetapi justeru menggunakan logo kepada seluruh petugas pemerintahan daerah kabupaten kpps setiap tps tanah laut dan logo pemerintah kecamatan taking: provinsi kalimantan selatan. bahwa pada pelaksanaan pemilihan pada tanggal keterangan saksi memohon juga april berjalan seperti tidak mampu membantah apa yang diharapkan dan keterangan saksi: tidak ada laporan laporan iman firmansyah yang mengenai pelanggaran bersesuaian dengan pelanggaran yang terjadi dokumen bukti pada saat pemilihan tawaran nur rahman yang berlangsung: bersesuaian dengan bahwa saksi selaku ketua dokumen bukti dan ppk kecamatan taking bukti p 17a: telah menerima dari kpu abdullatif yang bersesuaian kabupaten tanah laut dengan dokumen bukti berupa spanduk untuk yani yang bersesuaian sosialisasi yang terdiri dari dengan dokumen bukti spanduk untuk tema pemilu, dan buktinama bakeri hardi bahwa saksi adalah ketua keterangan saksi memohon alamat langgang kpps tps kecamatan muka persidangan sama sekali pekerjaan ketua tps taking: tidak mampu membantah adanya langgang bahwa saksi selaku ketua pelanggaran yang dilakukan kpps menerima surat memohon berupa adanya pemilih undangan dan kartu pemilih yang tidak menerima surat dari pps tanggal april undangan dan kartu pemilih sehingga menyebabkan pemilih bahwa setelah saksi tersebut tidak dapat menggunakan menerima surat undangan hak pilihnya, adanya pemilih yang dan kartu pemilih tersebut, namanya tidak terdaftar dalam saksi membagikan kepada dpt padahal pemilih tersebut calon pemilih mulai tanggal sudah lama menjadi penduduk april dimana untuk tetap kabupaten tanah laut, membagikan surat undangan adanya surat undangan dan kartu dan kartu pemilih tersebut pemilih yang secara sengaja tidak saksi dibantu oleh orang dibagikan, adanya kartu pemilih anggota kpps tps yang tidak menggunakan logo bahwa undangan yang kpu kabupaten tanah laut akan dibagikan oleh saksi adalah tetapi justeru menggunakan logo surat undangan dan kartu pemerintahan daerah kabupaten pemilih yang sesuai dengan tanah laut dan logo pemerintah daftar pemilih tetap: provinsi kalimantan selatan. bahwa pada saat tidak benar keterangan saksi pemungutan surat suara ada memohon yang menyatakan masyarakat yang bahwa tidak ada kartu pemilih menggunakan ktp untuk yang menggunakan logo memilih sehingga saksi kabupaten pemerintah daerah beserta anggota kpps tps kabupaten tanah laut dan memberikan hak kepada pemerintah provinsi kalimantan pemilih yang menggunakan selatan, faktanya kartu pemilih kartu pemilih pada pukul tersebut memang ada dan ditemukan kecamatan yang bahwa tps kecamatan ada kabupaten tanah laut taking tidak ada yaitu kecamatan taking masyarakat yang memilih dan kecamatan bati bati, menggunakan kartu pemilih halaman diperkuat oleh dalil yang berlogo pemerintah memohon sebagaimana dalam provinsi kalimantan selatan: jawaban memohon pada 9g. bahwa tps kecamatan halaman angka taking tidak ada pemilih dengan demikian, keterangan ganda atau lebih dari satu saksi bakeri hardi adalah kali memilih: kesaksian palsu bawah sumpah dan muka persidangan mahkamah konstitusi, oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian. keterangan saksi memohon juga tidak mampu membantah keterangan saksi: iman firmansyah yang bersesuaian dengan dokumen bukti tawaran nur rahman yang bersesuaian dengan dokumen bukti dan bukti p 17a, abdullatif yang bersesuaian dengan dokumen bukti yani yang bersesuaian dengan dokumen bukti dan bukti nama akhmad sayur bahwa saksi adalah keterangan saksi memohon sama alamat jl. rajawali koordinator penyiaran dan sekali tidak mampu untuk rt. pemberitaan siaran radio membantah fakta dimana pekerjaan koordinator pemerintah daerah, memohon telah tidak mampu penyiaran radio bahwa saksi setiap hari untuk menyelenggarakan pemkab rabu mulai dari bulan pemilukada kabupaten tanah desember sampai laut dengan baik, mengingat telah dengan bulan april menjadi fakta dimana jumlah adakan talk show tentang pemilih yang turut serta pemilukada kabupaten berpartisipasi dalam pemilukada tanah laut: kabupaten tanah laut sangat bahwa penyiaran yang minim terlebih lagi jumlah pemilih dilakukan saksi mulai dari yang tidak menggunakan hak penyiaran pemutakhiran pilihnya sebanyak data pemilih, penyiaran sebagaimana dinyatakan dalam pencalonan, penyiaran waktu bukti kampanye pasangan c,han: nama: hasbiani bahwa saksi pada saat keterangan saksi memohon sama alamat jl. sukamaju pemilukada kabupaten sekali tidak mampu untuk rt. bati bati tanah laut memberikan hak membantah dalil dan buktidua kali sebagaimana dinyatakan pencoblosan pada tanggal dalam bukti melihat adanya sosialisasi dengan pertentangan spanduk balai desa kecamatan bati bati, nama abdul hadi bahwa saksi pada saat keterangan saksi memohon sama alamat banua raya pemilukada kabupaten sekali tidak mampu untuk bati bati tanah laut memberikan hak membantah dalil dan bukti pekerjaan ketuapencoblosan sebagaimana dinyatakan kali tps pada tanggal dalam bukti april bahwa saksi mendapat surat undangan pada hari selasatanggal april dari ketua kpp: saksi pihak terkait sebagaimana dinyatakan oleh saksi pihak terkait muka persidangan dimana kesaksian dari saksi pihak terkait sama sekali tidapihak terkait tersebut antara lain: ii. bahwa baina mengetahui banyak warga desa asam asam yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih pada tanggal april (bukti iii. bahwa hari jumat april jam husni tamborin telah menemukan surat undangan pemilih yang telah berserakan sebanyak lembar jalan datuk timang rt. tepatnya depan rumah ketua kpps desa jorong, (bukti dan bukti iv. bahwa hadi haryanto mengetahui adanya pemilih yang tidak mendapat surat undangan dan kartu pemilih serta adanya kartu pemilih ganda yang terjadi kecamatan jorong, desa simpang empat sei baru, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan, (bukti kecamatan kitap bahwa hadiah bersama suam. bahwa wardi bersama istri. bahwa pada hari rabu tanggal april jam wita, syachrudin bertemu dengan saudara hasan warga rt. desa muara kitap sebrang yang hendak pergi karena tidak mendapat undangan, begitupun dengan saudara isolat, haryadi, dan beberapa orang lainnya yang tidak mendapat undangan pemilih dan saksi mengetahui syamsudin terlambat membagikan surat undangan dan kartu pemilih. banyak sekali desa muara kitap tps yang tidak mendapat undangan pencoblosan padahal usianya sudah diatas tahun dan terdaftar dpt tps (bukti iv. bahwa putri, ayah, mulyani dan jaminan sebagai warga desa pandansari tidak mendapatkan undangan pada pemilihan nama: hasanuddin membantah dalil pemohon nomor dalil bantahan pihak terkait php.d xi point sama sekali tidak membantah alamat bati bati halaman perbaikan dalil keberatan pemohon dan rt. permohonan, bahwa semakin memperkuat fakta tidak ada orang yang bernama haji demi sebagai salah satu bahwa pelanggaran money warga desa bati bati politics yang dilakukan oleh kecamatan bati bati: pihak terkait benar telah tidak benar ada yang terjadi. memberikan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) kepada warga desa bati bati, kecamatan bati bati, kabupaten tanah laut, dengan arahan agar memilihpasangan nomor nama fabriansyahrt. puluh ribu rupiah), rp. semakin memperkuat fak: saudaripuluh ribu rupiah), rp. semakin memperkuat fakta pekerjaan karyawan swas sugiantopemuda rp. (lima puluh ribu rupiah) dalil keberatan pemohon dan rt. pelaihari sarung batik dan daging kepada semakin memperkuat fakta warga desa pemuda kecamatan bahwa pelanggaran money. nama: saranatambang rp. (lima puluh ribu rupiah) dalil keberatan pemohon dan karya kura kepada warga desa tambak karya, semakin memperkuat fakta pekerjaan petani kecamatan kura oleh wakil ketua bahwa pelanggaran money bpd tambak karya yang bernama politics yang dilakukan oleh hamzah desa tambak karya, pihak terkait benar telah terjadi kecamatan kura dengan arahan selama penyelenggaraan untuk mencoblos pasangan calon pemilukada kabupaten tanah nomor urut dan desa tambak laut. karya kecamatan kura tidak ada yang bernama hamzah tersebut. nama junaidi menyatakan bahwa bahwa tidak benar dalil pihak terkait yang menyatakan alamat desa sungai bahwa pelanggaran money jelai rt. tambang politics justeru dilakukan ulang benar pada tanggal april oleh pemohon. faktanya setelah selesai sholat isya gen mohon, faktanya pemohon tidak pernah dilaksanakan sholat hajat, dan . melakukan money politics terjadi pembagian uang desa desa sungai jelai bahkan sungai jelai kecamatan tambang desa sungai jelai pihak ulang dan bukan dilakukan oleh terkait telah memperoleh pasangan calon nomor urut akan suara terbanyak sebesar tetapi dilakukan oleh pasangan suara sebagaimana calon nomor urut atau tanur dinyatakan bukti desa sungai jelai kecamatan tambang ulang dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (satu) atau tanur. nama: fabriansyah menyatakan bahwa tidak benar bahwa sebagaimana pada tanggal april atau dinyatakan dalam bukti alamat desa panggang satu hari sebelum pencoblosan ada dan sudah menjadi bukti rt. taking pemberian uang sebesar rp. yang tidak terbantahkan bahwa (tujuh puluh ribu rupiah) pihak terkait telah secara ditambah sarung dan atau tiga terang dan kasat mata lembar sarung kepada warga melakukan pelanggaran money panggang, kecamatan taking politics dengan membagikan dengan arahan agar memilih kepada warga desa panggang pasangan calon nomor urut sebesar rp. nama masmurah menyatakan bahwa selama kesaksian masmurah sama saya menjadi ketua posyandu sekali tidak mampu untuk alamat sungai jelai buah hati tidak pernah membantah dalil keberatan rt. dikunjungi oleh istri bupati pemohon. faktanya pihak tanah laut yaitu ibu hj. mini mena ala, leh pekerjaan ketua kader untuk membagikan kerudung terkait telah memperoleh dan sejumlah uang kepada suara terbanyak sebesar posyandu setiap kader posyandu buah desa sungai jelai. hati dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut agenda kegiatan posyandu dengan demikian dalil buah hati dilaksanakan pada bantahan pihak terkait sama tanggal setiap bulannya, sekali tidak membantah dalil apabila bertepatan dengan hari keberatan pemohon dan libur maka akan dilaksanakan satu hari sesudahnya, diluar semakin memperkuat fakta tanggal tersebut posyandu bahwa pelanggaran money buah hat tidak melaksanakan politics yang dilakukan oleh kegiatan apapun, pihak terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut. nama manakah menyatakan bahwa tidak benar ada dalil bantahan pihak terkait pemberhentian aparat desa kepala sama sekali tidak membantah pekerjaan kepala desa urusan kaur) umum atas nama dalil keberatan pemohon dan kait kait kec. bati bati suara oleh saya selaku kepala semakin memperkuat fakta desa. bahwa pelanggaran keterlibatan aparat desa untuk pemenangan pasangan calon benar telah terjadi. nama: iman effendi bahwa saksi bukan tim relawan dalil bantahan pihak terkait pasangan calon nomor sama sekali tidak membantah alamat: desa sungai bahwa pada tanggal april dalil keberatan pemohon dan jelai, rt. saksi tidak pernah semakin memperkuat fakta kel. sungai jelai, kec. memerintahkan saudara imran bahwa pelanggaran money tambang ulang warga desa sungai jelai untuk melakukan penjagaan kotak itis yang dilakukan oleh agama: islam suara balai desa, pihak terkait benar telah terjadi bahwa pada tanggal april selama penyelenggaraan pekerjaan: buruh harian dan april tidak ada pemilukada kabupaten tanah lepas pembagian kerudung atau gut. pembagian uang yang besarnya bervariatif dari rp. (lima belas ribu rupiah) sampai rp. (dua ratus ribu rupiah) kepada warga desa sungai jelai kecamatan tambang ulang dari pasangan calon nomor urut dengan arahan untuk mencoblos nomor urut nama: khairul anwar bahwa tidak ada pembagian uang dalil bantahan pihak terkait yang besarnya rp. (dua sama sekali tidak membantah alamat: desa handal puluh ribu rupiah) kepada warga dalil keberatan pemohon dan gayam rt. kel. desa handal gayam, kecamatan semakin memperkuat fakta handal gayam, kec. bumi makmur dari pasangan calon bahwa pelanggaran money bumi makmur nomor urut dengan arahan untuk politics yang dilakukan oleh mencoblos nomor urut pihak terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan agama: islam pemilukada kabupaten tanah laut. pekerjaan: buruh tani nama: muhammad basis menyatakan bahwa tidak pernah kesaksian muhammad basis membagikan uang kepada warga sama sekali tidak mampu alamat: jalan teluk desa banyu orang dengan arahan untuk membantah dalil raung rt. desa untuk mencoblos nomor urut keberatan pemohon. banyu orang kec. bati faktanya pihak terkait telah bati memperoleh suara terbanyak sebesar desa banyu agama: islam orang. pekerjaan: pegawai swasta dengan demikian dalil bantahan pihak terkait sama sekali tidak membantah dalil keberatan pemohon dan semakin memperkuat fakta bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh pihak terkait benar telah terjadi selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut. nama: saparudin bahwa tidak benar ada pembagian dalil bantahan pihak terkait uang yang bervariatif dari sama sekali tidak membantah alamat. desa rp. (lima puluh ribu rupiah) dalil keberatan pemohon dan pendaratan, rt. sampai rp. (seratus ribu semakin memperkuat fakta kel. pendaratan kec. rupiah) kepada warga kecamatan bahwa pelanggaran money pelaihari agama: islam selama penyelenggaraan pekerjaan: karyawan pemilukada kabupaten tanah swasta laut. alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon bahwa pemohon telah mampu untuk membuktikan dalil dalil keberatannya sebagaimana dinyatakan baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan dengan menghadirkan alat bukti yang ditandai dengan sampai dengan alat bukti yang dihadirkan oleh memohonsampai. alat bukti yang dihadirkan oleh pihak terkaitpt sampai pt, sehingga semakin memperkuat fakta bahwa benar telah terjadi pelanggaran money politics, black campaign dan keterlibatan hj. mini yang merupakan ibu kandung bambang alamsyah yang juga seorang pns dinas pendidikan, adanya keterlibatan aparat desa yang dilakukan oleh bupati ardiansyah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut ii. kesimpulan bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan dimana dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang secara kasat mata telah dilakukan bupati ardiansyah selaku bupati tanah laut dan bambang alamsyah, s.t., (pelanggaran secara sistematis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (bambang alamsyah dan sukacita) a41. bahwa benar dan telah menjadi fakta diman yang sudah sejak lama dicalonkan sebagai bupati tanah laut periode untuk menggantikan kedudukan bupati ardiansyah selaku bupati tanah laut petahana) yang sudah kali menjabat, a2. bahwa benar dan telah menjadi fakta dimana bambang alamsyah selakua4.dimana:: bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangana7.bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangan,bahwa terbukti keterlibatan satpol dan desk pilkadasatpol dan desk pilkadapelanggaran keterlibatan kpu kab. tanah laut beserta jajaran bawahnya: a10. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangan,a11. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidanganlah menjadi bukti dan fakta persidangan,a13. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangana15. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangan, a16. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangana17. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangan18. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidanganpelanggaran keterlibatan panwaslukada kab. tanah laut beserta jajaran bawahnya: a19. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidanganlah menjadi bukti dan fakta persidanganapbd kab. tanah laut tahun mata anggaran untuk panwaslukada senilai miliar. pelanggaran secara terstruktur b1. bahwa telah menjadi bukti dan fakta persidangan, b2. bahwa temasif c1.bupati dan wakil bupati tanah laut periode pada hari kamis tanggal april kecamatan taking bahwa sampai hari kamis tanggal april hari pencoblosan) desa panggang rt. kecamatan taking, dhuyufur rahman mengetahui bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan sebagai pemilih dalam pemilukada kabupaten tanah laut, (bukti kecamatan tambang ulang bahwa butiran mengetahui pemilih yang merupakan kader dan pengurus partai pengusung pemohonyang terjadi kecamatan tambang ulang, desa sung jelai: (buktiterdapat kartu pemilih yang tidak menggunakan logo dan atau lambang komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut melainkan menggunakan logo dan atau lambang pemerintah propinsi kalimantan selatan dan pemerintah kabupaten tanah laut. adanya pemilih yang mencoblos lebih dari kali kecamatan bati bati bahwa pada tanggal april pada saat hari pencoblosan desa benua raya, syamsudin dan hasbullah melihat adanya orang yang mencoblos lebih dari kali yang dilakukan oleh: noerhadi yang merupakan ketua rt. melakukan pencoblosan sebanyak kali, sami yang merupakan saksi tps dari pasangan calon nomor urut melakukan pencoblosan sebanyak kali, asian yang merupakan mantan kades benua raya melakukan pencoblosan sebanyak kali,mpersidangan panel pembuktian il) dengan agenda penyampaian jawaban memohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian, pada hari rabu, mei memohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan lisan yang dibacakan langsung hadapan persidangan sebagai berikut: jawaban tanggapan tertulis yang secara umum disampaikan lisan oleh kuasa memohon dalam persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban tanggapan memohon terhadap permohonan para pemohon. dalam eksepsi bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal mei dan telah dilakukan perbaikan permohonan yang telah dibacakan pada sidang panel pendahuluan) tertanggal mei setelah kami cermati pemohon perbaikan yang dilakukan oleh pemohon kami tidak menemukan perbaikan yang sangat fundamental dan signifikan dalam menerangkan telah terjadinya kesalahan dan pelanggaran pada pemilukada calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun karena dalam perbaikan permohonannya pemohon seringkali mengulang ulang dalil yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga berkas permohonannya dari halaman sebelum dilakukan perubahan menjadi sebanyak halaman setelah dilakukannya perubahan oleh pemohon padahal isinya sama saja. dan kami menyadari persidangan mahkamah konsitusi adalah persidangan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran substantif sehingga mengedepankan kualitas, bukanlah sekedar kuantitas jumlah halaman permohonan dan banyaknya saksi yang dihadirkan. bahwa pemohon pemohon dan pemohon iiinyertaan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya. sehingga menjadi aneh bagi kami ketika pardb kwk. kpu), tanggal mei kepada mahkamah konstitusi dengan tidak disertai dimana letak perselisihan jumlah suara yang telah ditetapkan oleh memohon dan suara yang dianggap benar oleh para pemohon. bahwa sesuai dengan uud dan huruf undang undang nomor tahun dan telah diubah dengan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang menjadin oleh karena itu apabila dicermati isi permohonan para pemohon yang tidak dapat membuktikan dimana letak perselisihan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh memohon, sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau setidak tidaknya tidak dapat menerima permohonan para pemohon untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang undang dasar.apabila dicermati objek perkara yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam nomornomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan pmk dan peraturan kpu maka sudah beralasan secara hukum mahkamah untuk tidak menerima permohonan pemohon dalam pokok perkara tentang dalil dalil para pemohon dalam permohonannya bahwa pada tanggal mei para pemohon telah menyampaikan permohonan secara tertulis, bahwa para pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dikarenakan bahwa para pemohon berasumsisetiap keputusan keputusan yang diterbitkan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut telah sah dan benar secara hukum. il. tidak terbukti dengan adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu sehingga tidak datang tps tahun bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya ada pemilih tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, sehingga tidak datang tps, tetapi pardari itu apabila ada pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan bukan. bahwa memohon telah memberikanbahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh memohon persidangan yaitu (bukti s.d bukti. sosialisasi melalui siaran radio, bahwa sesuai dengan keterangan saksi akhmad sayur dibawah sumpah menjelaskan bahwa memohon meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan penyiaran mengenai tahapan tahapan yang dilakukan oleh memohon mulai dari awal penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut melalui siaran radio pemerintah daerah kabupaten tanah laut, dimana penyiaran yang telah dilakukan saksi mulai dari. sehingga melalui siaran radio tersebut dilaksanakan oleh memohon untuk pemberitahuan secara langsung kepada calon pemilih. bahwa sesuai dengan alat bukti surat (bukti memohonsesuai dengan keterangan saksi bakeri hardi dibawah sumpah menjelaskan saksi selaku ketua kpps tps kecamatan taking menerangkansehingga dalil dari pemohon pada poin halaman dalam permohonannya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum. bahwa tidak terbukti dalil pemohon pada angka halaman dalam permohonannya yang menjelaskan bahwa ada surat undangan dan kartu pemilih yang disengaja tidak dibagikan kepada kader kader partai pendukung pemohon bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, apa yang didalilkan oleh pemohon tidak benar dan mengada ngada, dikarenakan memohon tidak mengetahui siapa saja yang menjadi kader kader pendukung pemohon sehingga apabila ada kader pendukung pemohon yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon. l1l. bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti dalil dalil para pemohon yang mengatakan adanya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan sehingga tidak dapat memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal april merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilukada tanah laut ii. tidak terbukti ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan persidangan tidak terbukti dalil pemohon pada angka halaman dalam permohonannya yang mengatakan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali kecamatan bati bati yang bernama hasbiayani, noerhadi, sami dan hikmah: bahwa sesuai dengan keterangan saksi hasbiyani. tempat tinggal jalan suka maju, rt rw kecamatan bati bati, kabupaten tanah laut dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan dua kali pencoblosan pada tanggal april dan keterangan saksi abdul hadi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pencoblosan sebanyak kali tps pada tanggal april iv. tidak terbukti dengan adanya kartu pemilih palsu dapat mempengaruhi hasil suara pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun bahwa tidak terbukti dalil pemohon pada angka halaman dalam permohonannya yang mengatakan adan pemilukada kabupaten tanah laut, dikarenakan pemohon tidak menguraikan siapa yang menerbitkan kartu pemilih palsu tersebut dan berapa banyak jumlah kartu palsu yang dimaksud oleh pemohon bahwa dalam fakta fakta yang terungkap persidangan tidak terbukti dengan adanya kartu pemilih yang palsu mempunyai korelasi terhadap perolehan hasil suara dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut: hikmah yang merupakan isteri wirabuana melakukan pencoblosan sebanyak kali: (bukti kecamatan kitap bahwa abdullatifaksi melihat hj. harfiah yang merupakan tim sukses pasangan calon nomordan(bukti ii. bahwa pada hari pencoblosan, junaidi melihat ketua tempat tinggalnya mengeluarkan kartu pemilih dari kantong celananya kepada warga yang sudah memilih mencoblos agar warga tersebut dapat masuk tps dan menggunakan kartu pemilih tersebut: (bukti adanya surat undangan dan kartu pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan kepada kader kader partai pendukung pemohon kecamatan bati bati bahwa desa kait kait, ketika days sedang berada rumah komarudin melihat surat undangan dan kartu pemilih sebanyak lembar yang tidak dibagikan kepada warga: (bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait pelanggaran berupa politik uang bahwatanah lautbahwa sesuai dengan keterangan saksi bakeri hardi sebagai ketua kpps tps kecamatan taking menjelaskan bahwa pada saat pemilihan berlangsung saksi tidak memberikan hak pilih kepada orang yang membawa kartu pemilih yang bukan diterbitkan oleh kpu kabupaten tanah laut memohon cast) keterangan saksi saksi memohon bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal mei memohon telah mengajukan saksi saksi sebanyak (lima) orang yang telah menyampaikan keterangan bawah sumpah sebagai berikut ino| nagasaki pokok pokokkesaksian nama: mat salim bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan jabatan: ketua ppk kecamatan taking kabupaten tanah laut taking bahwa saksi menerangkan mengenai daftar pemilih alamat: takasiung, rt tetap kecamatan taking tidak ada bermasalah, kecamatan takasiung, karena dalam penetapan daftar pemilih tetap dpt) kabupaten tanah laut dari daftar pemilih sementara dps) sudah sesuai dengan aturan kpu. bahwa saksi selaku ketua ppk kecamatan taking telah mensosialisasikan mengenai surat rekomendasi dari kpu perihal penjelasan tindak lanjut putusan nomor puu x kepada seluruh petugas kpps setiap tps kecamatan taking: bahwa pada pelaksaan pemilihan pada tanggal april berjalan seperti apa yang diharapkan dan tidak ada laporan laporan mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung: bahwa saksi selaku ketua ppk kecamatan taking telah menerima dari kpu kabupaten tanah laut berupa spanduk untuk sosialisasi yang terdiri dari sepandukuntuk tema pemilu,bahwa rekap dilakukan oleh ppk kecamatan taking pada hari minggu tanggal april bahwa rekap selesai jam siang dan semuanya lansung bubar. bahwa terdapat tps dan pps kecamatan taking. ii. bahwa pada saat rekapitulasi oleh ppk yang saksi yang hadir dan beri mandat hanya pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak membawa mandat sehingga tidak izinkan masuk arena rekapitulasi ppk kecamatan taking. bahwa pada saat rekap pihak dari panas menghadiri jalanya penghitungan tersebut. il. bahwa setelah selesai penghitungan tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tulisan dari saksi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah laut. bahwa para saksi saksi dari pasangan calon tidak memberi keberatan nota formulir. bahwa formulir telah bagikan kepada saksi dan panas. bahwa saksi pada saat pencoblosan selalu memantau jalanya pencoblosan daerah kerdil. bahwa kecamatan taking terdapat ppk dan kebetulan saksi ketua monitor desa taking. bahwa saksi yang memonitor tps tps dan tps bahwa selama monitor tidak ada masalah pada saat pencoblosan. bahwa pada saat pencoblosan tidak ada kejadian luar biasa. bahwa yang menang kecamatan taking adalah pasangan nomor urut dengan jumlah suara pasangan nomor urut nomor urut dan nomor urut adalah uu. bahwa permasalahan dpt kecamatan taking tidak ada. bahwa saksi telah melaksanakan tahapan tahapan mulai dari dps sampai dpt sesuai dengan aturan yang berlaku oleh kpu kabupaten tanah laut. bahwa saksi yang mengkoordinir perubahan dp4 dps terus dpt kecamatan taking. bahwa kecamatan taking tidak ada laporan laporan mengenai pelanggaran dan money politics bahwa kecamatan taking tidak ada keluhan pencoblosan tps dan semua orang telah dibagi bahwa pada saat rekap tps tidak ada yang memprotes nama: bakeri hardi bahwa saksi adalah ketua kpps tps jabatan: ketua kpps tps kecamatan taking: kecamatan taking bahwa saksi selaku ketua kpps menerima surat alamat: desa panggang, undangan dan kartu pemilih dari pps tanggal rt rw kecamatan april taking, kabupaten tanah bahwa setelah saksi menerima surat undangan dan laut kartu pemilih tersebut, saksi membagikan kepada calon pemilih mulai tanggal april sampai dengan april dimana untuk membagikan surat undangan dan kartu pemilih tersbut saksi dibantu oleh orang anggota kpps tps bahwa undangan yang dibagikan oleh saksi adalah surat undangan dan kartu pemilih yang sesuai dengan daftar pemilih tetap: bahwabahwa tps kecamatan taking tidak ada masyarakat yang memilih menggunakan kartu pemilih yang berlogo pemerintah provinsi kalimantan selatan bahwa tps kecamatan taking tidak ada pemilih ganda atau lebih dari satu kali memilih bahwa pada saat rekap tidak ada keberatan dari semua pasangan bahwa pada saat penghitungan tidak ada yang protes bahwa saksi saksi dari pasangan calon hadir semua pada saat pencoblosan dan pada saat rekap. bahwa saksi saksi dari pasangan calon telah menandatangani bahwa surat undangan telah diterima dari pps tanggal april setelah itu dibagikan pada tanggal april sampai april dan dibantu oleh orang anggota kpps dan bagi bagikan langsung kerumah rumah penduduk. bahwa bagi yang menerima undangan saksi menyuruh untuk membawa ktp tps. bahwa terbagi habis penduduk oo. bahwa ada yang dobel sekitar lima orang. bahwa yang dobel hanya bagikan oleh saksi yang satunya tahan oleh saksi. bahwa pada saat pencoblosan panas ada semua tps bahwa tidak ada pemilih yang mempergunakan undangan yang berlogo provinsi. bahwa pemilih yang tidak mendapatkan diperbolehkan memilih dengan menggunakan ktp. bahwa pemilih yang menggunakan ktp diperbolehkan saksi memilih pada pukul bahwa saksi memperbolehkan pemilih yang tidak ada dalam dpt sesuai dengan surat edaran mk. nama: akhmad sayur bahwa saksi adalah koordinator penyiaran dan pekerjaan: koordinator penyiaran pemberitaan siaran radio pemerintah daerah dan pemberitaan siaran bahwa saksi setiap hari rabu mulai dari bulan radio pemerintah daerah desember sampai dengan bulan april alamat: jalan rajawali nomor adakan talk show tentang pemilukada kabupaten komp gagas permai, rt tanah laut, kecamatan pelaihari, bahwa penyiaran yang dilakukan saksi mulai dari kabupaten tanah laut: nama: hasbiyani. bahwa saksi pada saat pemilukada kabupaten pekerjaan: masyarakat biasa tanah laut memberikan hak suaranya tps alamat: jl. suka maju, rt rw kecamatan bati bati kecamatan bati bati, bahwa saksi tidak pernah melakukan dua kali kabupaten tanah laut. pencoblosan pada tanggalmelihat adanya sosialisasi dengan pertentangan spanduk balai desa kecamatan |. bati bat, nama: abdul hadi bahwa saksi pada saat pemilukada kabupaten pekerjaan: ketua rt. tanah laut memberikan hak suaranya tps kecamatan taking kecamatan bati bati alamat: bahwa saksi tidak pernah melakukan pencoblosan sebanyak kali tps pada tanggal april bahwa saksi mendapat undangan pada hari selasa tanggal april dari ketua kis. vi. saksi saksi para pemohon bahwa dalam persidangan dan iv, tanggal dan mei pemohon telah mengajukan orang saksi, yaitu: iman firmansyah kaharuddin muhammad faisal posisi murni permadi pemberian tawaran nur rahman abdullatif sanusi awang fathuddin murni yani andi abdullah riduansyah bahwa terbukti, lima belasbahwa keterangan saksi hadapan persidangan hanya keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, bukan keterangan yang dialami, dirasakan dan dilihat langsung oleh saksi, sehingga keterangan yang diberikan saksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi dalam persidangan ini. bahwa dalam persidangan tanggal mei pemohon telah mengajukan orang saksi, yaitu: yusdiansyah bahrain norhidayah syahril rini wiranto suara didik handoko didik sugeng wahyudi santoso bahwa terbukti, kesepuluhdari keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dengan diterimanya kartu undangan ganda dapat mempengaruhi perolehan suara pemilukada kabupaten tanah laut tahun sehingga keterangan saksi tersebut tidak signifikan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulai dalam memutus perkara guo. bahwa dalam persidangan dan iv, tanggal dan mei pemohon iii telah mengajukan orang saksi, yaitu: kartun iran abdullah yeni adriani bambang iran hj. niah sini murni mariana susanto abu supina nor sudah zelda supra setiap jalani jordani bahwa terbukti, lima belas saksi yang diajukan oleh pemohon iiiiiivii. alat bukti surat memohon bahwa memohon telah mengajukan alat bukti surat yang keseluruhannya telah dibuktikan kebenarannya yang ditandai dari bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: berita acara model db kwk.kpu: bukti ini menerangkan berita acara t tentang hasil rekapitulasi rekapitulasi akhir hasillampiran berita acara hasil rekapitulasi bukti ini menerangkan catatan t catatan pelaksanaan rekapitulasi pelaksanaandan wakil bupati tanah laut bupati tanah laut tahun oleh tahun oleh komisi pemilihan komisi pemilihan umum kabupaten umum kabupaten tanah laut tanah laut hasil rekapitulasi penghitungan suara bukti ini menerangkan hasil rekapitulasi pemilihan umum bupati dan wakil jumlah suara yang sah jumlah suara tidak bupati tanah laut tahun oleh sah dan tanda tangan dari saksi para komisi pemilihan umum kabupaten calon bupati tanah laut. tanah lautiman firmansyahh.m.syukurkasar surat keputusan komisi pemilihan bukti ini menerangkan kpu tanah t umum nomor pts kpu kab. tala laut hasil rekapitulasi hasil akhir tentang hasil penghitungan suaraerita acara ba v tentang bukti ini menerangkan berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon penetapan calon bupati dan wakil bupati tanah laut terpilih pada pemilihan umum bupati bupati dan wakil bupati terpilih tanah laut dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun keputusan komisi pemilihan umum bukti menerangkan kpu penetapan kabupaten tanah laut nomor calon terpilih bupati dan wakil bupati pts kpu kab. tala kabupaten tanah laut periode tentang penetapan dalam pemilihan umum bupati dan calon terpilih bupati dan wakil bupati wakil bupati kabupaten tanah laut tahun kab. tanah laut priode dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kab. tanah laut tahun berita acara ba iv tentang bukti menerangkan penetapan perubahan penetapan perubahan rekapitulasi rekapitulasi daftar pemilih tetap (dpt) dan daftar pemilih tetap (dpt) dan jumlah jumlah tempat pemungutan suara (tps) tempat pemungutan suara (tps) pada pada pemilihan umum bupati dan wakil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut bupati kabupaten tanah laut tahun surat keputusan komisi pemilihan bukti ini menerangkan perubahan atas umum nomor pts kpu keputusan kpu kabupaten tanah laut kab022.436044iv tentang nomor pts kpu perubahan atas keputusan kpu kab022.436044iv tentang kabupaten tanah laut nomor rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dan pts kpu kab022. iv jumlah tempat pemungutan suara (tps) tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilihan umum bupati dan wakil dpt) dan jumlah tempat pemungutan bupati kabupaten tanah laut tahun suara tps) pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun lampiran perubahan atas keputusan bukti ini menerangkan jumlah pemilih kpu kabupaten tanah laut nomor terdaftar tiap kecamatan dan jumlah tps pts kpu kab022.4360441v tiap kecamatan. tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (dpt) dan jumlah tempat pemungutan suara (tps) pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun lampiran rekapitulasi jumlah pemilih bukti ini menerangkan rekapitulasi jumlah pada masa pemeliharaan dpt pemilu pemilih pada masa pemeliharaan dpt bupati dan wakil bupati kabupaten pemilu bupati dan wakil bupati tanah tanah laut tahun laut berita acara nomor53 ba i1 bukti ini menerangkan penetapan tentang penetapan rekapitulasi jumlah rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan pemilih terdaftar dan jumlah tps pada jumlah tps pada pemilihan umum bupati pemilihan umum bupati dan wakil dan wakil bupati kabupaten tanah laut bupati kabupaten tanah laut tahun tahun tingkat kabupaten oleh kpu tingkat kabupaten oleh kpu kab. tanah laut. kabupaten tanah laut. surat keputusan komisi pemilihan bukti ini menerangkan penetapan umum pts kpu kab tala rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam 1iv tentang pemilihan tetap dan jumlah tps penetapan rekapitulasi jumlah pemilih kabupaten tanah laut pada pemilihan terdaftar dalam pemilihan tetap dan umum bupati dan wakil bupati kabupaten jumlah tps kabupaten tanah laut tanah laut tahun pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahudaurut atas nama haryadihappy adrianisyafullohkepolisian terima polres tanah laut atas nama alirahmanas terima panas kab. tanah laut atas pemilihan umum bupati dan wakil bupati nama roti tanah laut. berita acara nomor49 ba bukti ini menerangkan bahwa adanya t tentang rapat pleno perubahan kedua perubahan kedua keputusan kpu tanah keputusan kpu tahun laut tentang tahapan program dan jadwal tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilu bupati dan wakil penyelenggara pemilu bupati dan wakil bupati tahun bupati tanah tahun surat keputusan komisi pemilihan bukti menerangkan bahwa adanya umum pts kpu perubahan tentang tahapan program dan kab. tentang jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan perubahan atas keputusan kpu umum bupati dan wakil bupati kabupaten kabupaten tanah laut nomor tahun tanah lautlampiran keputusan pts kpu bukti ini menerangkan secara rinci kab. tentang laut tentang tahapan program dan jadwal perubahan atas keputusan kpu waktu penyelenggaraan pemilihan umum kabupaten tanah laut nomor tahun bupati dan wakil bupati kabupaten tanah tentang tahapan program dan laut tahun jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun berita acara nomor001umi makmur pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan bumi makmuumi makmur t laut tahun tingkat kecamatan bumi makmur berita acara nomor03kitap pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan kitapitap laut tahun tingkat kecamatan kitap berita acara nomor61 ba ppk ! bukti ini menerangkan bahwa penetapan t ampar pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan batu ampa ampar laut tahun tingkat kecamatan batu ampar berita acara nomor019perhari pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan perharierhari laut tahun tingkat kecamatan perharbatuan laut tahun tingkat kecamatan batuanpanyipatanyipatan laut tahun tingkat kecamatan panyipatan berita acara nomor o1 ba ppk ii bukti ini menerangkan bahwa penetapan adapun praktek praktek politik uang oleh pasangan nomor tersebut atas telah terjadi di: kecamatan jorojorong, yaitu: bahwa desa sei baru, said telah menerima uang dari itah yang merupakani. bahwa desa sei baru, zainuddin telah menerima uang dari uci yang merupakan relawan pasangan calon nomor urut sebesar rp. yang dilakukan hari sebelum hari pencoblosan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti iii. bahwa desa sei baru, variasi telah menerima uang dariv. bahwa pada tanggal april desa sei danau, rahman wahyuni telah menerima uang dari kaharuddin relawan yang merupakan pasangan calon nomor urut sebesar rp. yang dititipkan melalui istrinya dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pada saat hari pencoblosan, (bukti bahwa desa alur, murmurni untuk mencoblos pasangan calon tps kurangi desa singapura dengan menggunakan data pemilih dpt) pihak lain bernama suriansyah: (buktii bati pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan bati bati lampiran rekapitulasi jumlah pemilih bukti ini menerangkan nama desa dan ti bati laut tahun tingkat kecamatan bati batjorong pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan jorojorong laut tahun tingkat kecamatan jorong berita acara nomor004 ba ppk bukti ini menerangkan bahwa penetapan t mking pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan takiking laut tahun tingkat kecamatan taking berita acara bukti ini menerangkan bahwa penetapan nomor06 dpt ba pakai pemilih terdaftar dan jumlah tps tentang penetapan rekapitulasi jumlah kecamatan taking.arau laut tahun tingkat kecamatan karaumbang ulang pemilihan umum kabupaten tanah laut tahun tingkat kecamatan tambang ulambang ulang laut tahun tingkat kecamatan tambang ulang tanda terima softcopy name bukti menerangkan pemberian daftar daftar pemilu sementara ryadppy.suntingerima panas panas pemilihan umum bupati dan wakil bupati kecamatan tanah lautpihak terima pihak kepolisian. kepolisian atas yakub rekapitulasi daftar pemilih sementara bukti ini menerangkan daftar pemilih tertanggal bupati kab: tanah laut januaridi| bupati kab: tanah laut kecamatan kecamatan perhari, pendapatan dan perhari, pendapatan dan kura kurakitap kecamatan kitap dan taking dan taking spi pemilu bupati dan waka rupa sementara dps pintu buat dah wat. dps) pemilu bupati dan wakil bupati sementara dps) pemilu bupati dan wakil kecamatan bumi makmur makmurjorong kecamatan jorongju kecamatan bajuu kecamatan batu ampar ampar rekapitulasi daftar pemilih sementara bukti ini menerangkan daftar pemilih ti kecamatan bati bati bati rekapitulasi hasil koreksi dp4 pemilu bukti ini menerangkan hasil koreksi dp4 bupati dan wakil bupati kabupaten tahun rekapitulasi daftar penduduk potensial bukti ini menerangkan dp4 kab.tanah pemilih pemilu dp4 kepala daerah laut kabupaten tanah laut pemilu tahun rapp susan noor nomor ppu x putusan nomor ppu x rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar bukti ini menerangkan daftar pemilih pemilihan umum bupati dan wakil terdaftar dan jumlah tps tiap bupati kabupaten tanah laut tahun kecamatan kabupaten tanah laut tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten tanah taut surat rekomendasi bukti ini menerangkan bahwa bawaslu bawaslu kwa tl iv dari sepakat kabupaten tanah laut panitia pengawas pemilihan umum penambahan pemilih yang belum kabupaten tanah laut terakkomodir dalam daftar pemilih tetap sebanyak orang. surat mohon izin pemasangan spanduk bukti ini menerangkan upaya kpu tanah dan baliho kepada bp2t kabupaten laut untuk mensosialisasikan pemilihan tanah laut bupati dan wakil bupati tanah lautbatu ampaatu ampar. adapun spanduk yang sebarkan adalahserahkan oleh kpu kepada petugas sangat maksimal dalam ppk kecamatan panyipatananyipatanmakmuumi makmururaurakitakiio. isumbang ulangtambang ulaati batti batijorojoroperharerharibajujuitapitapvii. kesimpulan berdasarkan uraian tersebut diatas, dan alat bukti surat yang telah diajukan oleh memohon, bahwa parara pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak ix. petit berdasarkan hal hal tersebut diatas, memohon mengajukan petitago bono) menimbang bahwa pihak terkaituntuk memperkuat keterangan pihak terkait, pihak terkait telah mengajukan (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, yaitu: hasanuddin, beralamat jalan murung kenanga, rt. rw. desa bati bati, pekerjaan pedagang, agama islam. padliansyah, beralamat ujung batu rt. rw. desa ujung batu kecamatan pelaihari, beragama islam. saudari, ujung batu, beralamat rt. rw. desa ujung batu, kecamatan pelaihari, pekerjaan karyawan swasta, beragama islam. sugianto, beralamat jalan aries munandar rt. rw. desa pemuda, kecamatan pelaihari, pekerjaan peternak, beragama islam. sarana, beralamat tambak jaya, rt. rw. desa tambak karya, kecamatan kura, pekerjaan petani, beragama islam. tunai alias junaidi, beralamat sungai jelai rt. rw. desa sungai jelai, kecamatan tambang ulang, tidak bekerja, beragama islam. patriansyah, beralamat panggang, rt. rw. desa panggang kecamatan taking, belum bekerja, beragama islam. masmurah, beralamat sungai jelai, rt. rw. desa sungai jelai, kecamatan tambang ulang, pekerjaan ibu rumah tangga, beragama islam. manakah, beralamat kait kait rt. rw kecamatan bati bati, pekerjaan kepala desa kait kait, beragama islam. iman efendi, beralamat sungai jelai rw kel. sungai jelai kecamatan tambang ulang, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam. khairul anwar, beralamat dusun handal gayam rw kelurahan handal gayam, kecamatan bumi makmur, pekerjaan buruh tani, agama islam. muhammad basis, beralamat jalan teluk raung rw desa banyu orang kecamatan bati bati, pekerjaan karyawan swasta, agama islam. saparudin, beralamat desa pendaratan rw003 kelurahan pendaratan kecamatan pelaihari, pekerjaan swasta, beragama islam. bahwa pihak terkait juga mengajukan bukti bukti tulis untuk memperkuat keterangan pihak terkait , yang diberi tanda mulai pt sampai pt selanjutnya perkenalkan pihak terkait mengajukan kesimpulan pemeriksaan permohonan guo sebagai berikut: eksepsi terbukti: salah objek (error object) bahwa terbukti bahwa pemohon telah salah menetapkan objek permohonan guo (error object) sebagaimana dimaksudkan. bahwa pemohon memperlihatkan sikap tidak tegas dalam menentukan objobjek perkara ketiga bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksudnomorterbuktioleh karena eksepsi pihak terkait beralasan hukum, maka pemohonil. terbukti dalil permohonan tidak benar, kabur vi. bahwa pada hari kamis tanggal april sekitar pukul wita desa padang asam asam, rumbai didatangi oleh relawan pasangan calon nomor urut memberikan uang sebesar rp. dan meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (bukti vii. bahwa pada hari kamis tanggal april sekitar pukul wita desa asam asam, hasbullah didatangi oleh relawan pasangan calon nomor urut dan menanyakan ada berapa anggota keluarga dan hasbullah menyatakan ada orang setelah itu diberikan uang sebesar rp. untuk orang dan meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (bukti viii. bahwa pada hari selasa tanggal april sekitar pukul wita desa muara asam asam, kaharuddin diberi uang oleh sukacita yang merupakan calon wakil bupati yang berpasangan dengan bambang alamsyah pasangan calon nomor urut sebesar rp. dan meminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut dan menjanjikan akan memberikan undangan klub sepak bola barito putra apabila pasangan calon nomor urut terpilih sebagai pemenang: (bukti ix. bahwa desa muara asam asam pada tanggal april sekitar pukul made melihat komarudin menerima amplop dari drs. sukacita dan berpesan agar mencoblos pasangan calon nomor urut (bukti kecamatan jorong bahwa syamsudin dan variasi bersama dengan isteri telah diberi uang sebesar rp. dari halimah (isteri dari pak imran kepala sekolah singapura) tim relawan dari pasangan calon nomor urut dan berpesan agar mencoblos pasangan calon nomor urut tps desa singapura kecamatan kitap, (bukti bahwa terbukti bahwa dalil permohonan tidak benar dan kabur (obscura), karenavide bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt bukti pt sehingga dapat dikatakan pengajuan keberatan guo dilandasi sikapvide tadivide bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan pemohon(vide poin halaman perbaikan permohonan) halaman perbaikan permohonan|, yang tidak dukung dengan paparan yang mendukung dalil guo. kata terstruktur, sistematis,php.d vi bahwa saksi yang diajukan pemohon bernama iman firmansyah sebagai tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut drs. atari dan muhammad nur sy , yang memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa panas kabupaten tanah laut telah menyatakan tidak terbukti ada pelanggaran dalam pemilukada tanah laut tahun sebagai tanggapan terhadap laporan laporan yang disampaikan oleh tim sukses pasangan calon bupati wakil bupati nomor urutil1. tidak terbukti tuduhan money politics bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil sebagaimana dinyatakan pada angka halaman perbaikan permohonan, yaitu, bahwa bahkanpolitics hampir seluruh wilayah kabupaten tanah laut, pelanggaran mana terjadi hampir seluruh desa yang ada wilayah kabupaten tanah laut yang dilakukan oleh tim sukses relawan pasangan calon nomor urut bahklebih dari itu, pernyataan pemohon tersebutsduhan permohonan ini kemudian dalam sidang terbukti tidak dituruti oleh para saksi yang diajukan pemohon.kecamatan jorong bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan pada halaman perbaikan permohonan, karena pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana korelasi pemberian uang dengan perolehan suara pemohon akibat adanya pemberian uang tersebut.orang saksi yang diajukan pemohon dan memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan mahkamah bernama kaharuddin, beralamat rw desa muara asam asam kecamatan jorong, menerangkan bahwa saksi kedatangan seorang tamu yang kemudian saksi ketahui adalah calon wakil bupati pasangan calon nomor urut sukacita pada hari selasa tanggal april sekitar jam sore. sukacita hanya bersilaturahmi sebentar rumah saksi. ketika hendak pamit sukacita amplop, berisi lembar rp. tanpa diberitahukan untuk apa uang tulang. sukacita hanya berkata kalo menang nomor saksi akan diberikan undangan nonton bola barito. saksi tidak bertanya kepada sukacita untuk apa uang itu diberikan kepada saksi. fakta ini membantah dalil pemohon bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut membagi bagikan uang kepada warga kecamatan jorong dengan pesan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama murni, beralamat desa alur kecamatan jorong, yang memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal april saksi diundang untuk menghadiri kampanye bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dengan disertai hubungan musik dangdut dan saksi diberi uang tanpa menjelaskan siapa yang memberi uang itu. saksi juga menerangkan bahwa istri saksi diberi uang oleh anggota kpps tps desa alur bernama muslim pada april tanpa menyebutkan mana terjadinya pemberian uang itu. saksi tidak mencoblos pasangan bupati wakil bupati nomor urut fakta ini memberikan kesimpulan bahwa pemberian uang itu tidak membawa pengaruh kepada saksi, karena saksi tidak mencoblos pasangan bupati wakil bupati nomor urut berdasarkan uraian tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi saksi tidak mendukung dalil dalil pemohon, sehinggking bahwa pemohon tidak membuktikan kebenaran dalil permohonan pada halamdansertdibagikan kepada berapa orang. bahwa pemohon juga tidak mengajukan saksi yang dapat memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan untuk memperkuat dalil permohonan guoi batisertadan jugkalipun pemohon mengajukan seorang saksi bernama yani, beralamat jalan industri rw desa padang kecamatan bati bati, yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan, tetapi keterangan yani tidak mendukung dalil pemohon guo. bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat datang mesjid sekitar jam sepuluh hari sebelum pencoblosan datang menghampiri saksi seorang anggota bawaslu bernama rapikan mengajak saksi mau silaturahmi kediaman bupati ardiansyah pada malam satunya. saksi tidak menjelaskan apa motif anggota bawaslu bernama rapikan mengajak saksi mau silaturahmi kediaman bupati ardiansyah. saksi bersama rapikan dan tiga orang dari berkunjung kediaman bupati tanah laut seperti rencana semula. saksi menerangkan bahwa ketika mau pamit pulang, bupatimemberi saksi uang tanpa mengatakan uang itu untuk apa. menurut saksi, bupati hanya minta didoakan saja, tidak meminta mencoblos pasangan bupati wakil bupati nomor urut hari pencoblosan, saksi tidak color nomor urut keterangan saksi bernama yani ini memberikan bukti bahwa pemberian uang tersebut bukan maksud sebagai money politics, karena bupati sebagai pemberi uang tidak meminta agar saksi mencoblos nomor urut hari pemberian suara. bahwa hasanuddin, beralamat jalan murung kenangan desa bati bati kecamatan bati bati, yang memberikan keterangan bawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut tidak pernah membagikan uang rp. kepada warga desa bati bati. saksi juga menerangkan bahwa tidak ada warga desa nama helmi yang dituduh membagi bagian uang kepada warga desa. bahwa manakah, pekerjaan kepala desa kait kait kecamatan bait bait, menerangkan bawah sumpah bahwa tidak benar saksi memberhentikan kaur umum atas nama suara. suara diangkat saksi sebagai kaur berdasarkan surat keputusan dprd tanah laut. saksi tidak pernah meminta dikoordinasikan pemenangan untuk calon bupati dan wakil bupati nomor urut bahwa muhammad basis, beralamat desa banyu orang kecamatan bati bati, menerangkan bawah sumpah bahwa tidak benar saksi membagi bagi uang kepada masyarakat desa banyu orang sebagaimana dituduhkan pemohon. saksi dituduh pemohon membagi bagikan uang kepada warga desa banyu orang agar warga mencoblos color nomor urut amparngajukan argumen pendukung dalil guo. pemohon juga mendalilkan, bahwa pihak terkait pasangan calon nomor urut langsung memberikan uang kepada warga agar memilih pihak terkait tanpa kejelasan berapa orang yang diberikan uang dan waktu kapan pemberian uang itu serta apakah ada pesan yang disampaikan pihak terkait kepada penerima uang dan apakah penerima uang itu mematuhi pesan pemberi uang. pemohon juga telah salah menyebutkan tempat kejadian perkara, karena menyebutkan lokasi tempat kejadian bukan kecamatan batu ampar, tetapi pemohon menyebutkan kecamatan jorong dengan mendalilkan bupati tanah laut dan istri (orang tua pihak terkait) memberi warga uang dalam acara kampanye pihak terkait desa asam asam kecamatan joronganhanya menyatakan terjadi pembagian alat pengeras suara desa pekalongan dan pembagian kerudung dan uang desa tanjung batuan tanpa menyebut jumlahnya, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang tanpa menyebutkan jumlah uang kepada para pemilih sebelum datang tps dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urutmbang ulang bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada halaman perbaikan permohonan, yaitu bahwa, terjadi desa pekalongan dan desa tanjung batuan, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan cara memberikan uang dengan variasi , (untuk kepala desa) oleh bupati tanah laut sampai rp. dari kepala desa binatang bawah kepada para pemilih sebelum datang tpsnai, beralamat desa sungai jelai kecamatan tambang ulang, menerangkan bawah sumpah bahwa tidak ada dan tidak benar pasangan calon nomor urut menyelenggarakan sembarang hajat dan bagi uang pada april pasangan lain juga tidak bagi bagi uang. bahwa masmurah, beralamat desa sungai jelai kec. tambang ulang, menerangkan bawah sumpah bahwa tidak pernah ibu calon bupati pasangan nomor urut bambang alamsyah membagi bagikan uang posyandu buah hati desa sungai jelai. saksi juga menerangkan bahwa kegiatan posyandu buah hati desa sungai jelaipada tanggal april hanya menimbang anak anak. saksi adalah ketua kader posyandu buah hati. ada orang anak dua timbang badan posyandu. bahwa iman effendi, beralamat desa sungai jelai kecamatan tambang ulang, menerangkan bawah sumpah bahwa saksi bukan anggota relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut saksi juga menerangkan bahwasaksi tidak pernah lihat pembagian uang dalam variasi jumlah sampai dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kepada warga desa sungai jelai kecamatan tambang ulang. saksi kenal semua warga desa karena keluarga besar, sehingga setiap issue cepat melebar seperti jika ada issue pembagian uang dan sarungumi makmur bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil padahalaman perbaikan permohonan, yaitumendalilkan bahwa, terjadi pembagian uang oleh bupati tanah laut kepada (sembilan) kepala desa kecamatan bumi makmur tanpa menyebut jumlahnya, uang rp. dari kepala desa muhammad rasyid, yang dilakukan hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosanbahwa sekalipun pemohon mengajukan seorang saksi bernama sanusi, pekerjaan sebagai kepala desa pantai harapan kecamatan bumi makmur, beralamat rw desa pantai harapan kecamatan bumi makmurdiundang silaturahmi kediaman bupati ardiansyah. kediaman bupati juga hadir orang kepala desa. dalam pertemuan itu, bupati pesan bantu untuk membantu memenangkan calon bupati dan wakil bupati nomor urut pada pemilu april saat pulang saksi menerima dari bupati. lalu, saksi lalu membagikan tim sukses dan saksi mengantongi sisa uang sebesar juta. namun, saksi tidak melakukan tindakan apapun untuk memenuhi pesan bupati untuk memenangkan memenangkan calon bupati dan wakil bupati nomor urut saksi juga tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada panas kabupaten tanah laut. bahwa khairul anwar, beralamat desa handal gayam kecamatan bumi makmur, menerangkan bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dan saksi tidak tahu ada pembagian uang dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut desa handal gayamkura, terjadi pembagian uang oleh kepala desa binatang muhammad kepada kepala desa maluku balin andi abdullah sebesar rp. dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut pemohon tidak memberi penjelasan apakah ada pengaruhsarana, beralamat desa tambak karya kecamatan kura, petanmelalui hamzah, wakil ketua bpd. saksi menerangkan bahwa tidak ada nama wakil ketua bpd bernama hamzah, tapi yang benar adalah hamzapelaihari bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut membagi bagikan uang kepada warga desa kecamatan pelaihari, karena tidak ada keterangan saksi dan bukti lainnya yang secara significant mendukung dalil guo. bahwa padliansyahrp. , dan rp. bahwa saudaridalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus,,ara icb bumiputera, jalan probolinggoserta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhiri.ii. bahwa miss kurangi pt. pola kahuripan inti sawit, uomiuomini untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tps kurangi desa singapura, (bukti iii. bahwa desa kitap pada tanggal april sekitar pukul wita, husni telah telephone oleh rangsang yang merupakan relawan pasangan calon nomor urut diperintahkan untuk dating rumah rangsang dan kemudian setelah tiba rumah rangsang diberi uang sebesar rp. diperintahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tps kurangi desa singapura: (bukti kecamatan takitaking, yaitu bahwa desa panggang, kabin telah menerima uang dari harian yang merupakan relawan pasangan calon nomor urut sebesar rp. dalam amplop yang dilakukan pada saat hari pencoblosan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti ii. bahwa pada hari rabu tanggal april sekitar pukul wita desa panggang, ishak telah didatangi oleh harian yang merupakan tim relawan pasangan calon nomor urut dan menyerahkan buah amplop yang didalamnya berisi uang masing masing sebesar rp. dan mengatakan bahwa satu amplop lainnya agar diserahkan kepada bapak kabin dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti iii. bahwa desa banua lawas, hid rahman telah menerima uang tim relawan pasangan calon nomor senilai antarapecahan rp. dan , . saksi juga menerangkan bahwa juga tidak ada bagi uang dari pasangan calon lain. bahwa sugianto, beralamat desa pemuda, kecamatan pelaihari, peternakpecahan , , sarung batik dan daging. bahwa saparudin, beralamat desa pendaratan kecamatan pelaihari, menerangkan bawah sumpah saksi tidak pernah menerima uang selama pilkada tanah laut tahuntidak terbukti tuduhan black campaign,, yaitu dengan cara melakukan berupa penyebaran selebaran gelap yang tuliskan: nomor dan kada kawa menang!!! nomor pasti menang!!! kami nang bahasa. pembela tanur'di desa padang, kecamatan kura. nomor dan ora bakal menang!!! nomor pasti menang!!! kang untuk penguasa. prajurit pembela tanur'di desa batu mulya, kecamatan pendapatan tanah laut bukan hanya milik orang banjar, saatnya duet madura bugis memimpin tanah laut maju terus atari nur' pinggir jalan pasar handal, kecamatan bumi makmur. bahwa pernyataan pernyataan dalam selebaran gelap itu tidak mencerminkan adanya bahaya ataupun ancaman bahaya dari kehadiran selebaran selebaran tersebut. lebih dari itu pemohon tidak memberi penjelasan seberapa besar selebaran selebaran telah membuat ketakutan bagi para pemilih, sehingga memberi pengaruh pada pilihan mereka saat hendak memberi suara hari pencoblossaksi menemukan selebaran black campaign berisikan kalimat, nomor dan ora bakal menang!!! nomor pasti menang!!! kang untuk penguasa. prajurit pembela tanur . namun, saksi tidak menerangkan apakah warga desa itu terpengaruh atas adanya selebaran gelap tersebut. saksi juga tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada panas kabupaten tanah lapenggunaan fasilitas negara oleh pihak terkaitbahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait) telah menggunakan program daerah dan fasilitas pemerintah kabupaten tanah laut dan untuk meraih kemenangan secara tidak jujur (unfair). pemohon tidak memberikan uraian lanjutannya berisi tuduhan money politicsdengan mengaitkan sumber dana berasal dari kas daerah. lebih dari ituketerlibatan istri bupatindalilkan bahwaistri bupati tanah laut telah melibatkan diri secara langsung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait). lebih dari itu pemohon tidak memberi penjelasan rinci seberapa jauh pengaruh secarasignificant untuk perolehan suara pihak terkait hari pencoblosan akibat tindakan istri bupati tersebut yang merupakan ibu dari calon bupati nomor urutil. tidak terbukti tuduhan kepala desa tidak netral bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pada halaman perbaikan permohonantentangketidak netral kepala desa penyelenggara pemerintah saksi tidak mendukungcalon bupati nomor urut pada saat peringatan ulang tahun pesantren bertepatan dengan kunjungan calon bupati nomor saksi juga menerangkan ada pernyataan sikap dukungan dari kepala desa batu mulya, pengurus pondokasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut hari pemungutan suara tanggal april bahwa keterangan saksi muhammad faisal tidak dapat dipertimbangkan majelis hakim mahkamah konstitusi, karena saksi mendapat informasi dari warga bahwa bupati akan memberi uang miliar pada maret saat ulang tahun pondok pesantrenmpersoalkan seolah olah adalah sebuah masalah besar posisi calon bupati bambang alamsyahsebagai ketua dprd kabupaten tanah laut telah membantu bupati tanah laut yang merupakan ayah kandung bambang alamsyah dalam menunda pelantikan didik sumardi sebagai kepala desa simpang sungai baru dan bupati tanah laut melantik pjs kepala desa sungai baru untuk kepentingan pribadi terkait penggunaan dana apbd apbd. persoalan tersebut secara substantif tidak masuk ranah sengketa pemilukada sebuah percakapan telpon antara posisi, ketua kpps tps desa gunung batu,dengan camat bati bati noor yang dikatakan memerintahkan dicoblos surat suara tidak terpakai untuk gambar pasangan bupati wakil bupati nomor urut karena tidak menjelaskan tanpa berapa sisa surat suara yang dicoblos, berapa tambahan suara untuk nomor urutnamun, dalil itu menjadi tidak benar karena semua saksi dari para pasangan calon bupati wakil bupati menandatangani formulir dan tidak ada keberatan. dalil guo pun tidak significant karena saksi menolak melakukan hal itu. persoalan itu pun tidakadanya ajakan anggota panwascam kecamatan bati bati bernama raskin kepada yani, muhammad dan idrus untuk menandatangani rumah rumah warga supaya memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait). pemohon tidak menguraikan berapa jumlah warga yang berhasil dibujuk untuk memilihmendalilkan camat. pemohon tidak mengajukan bukti pendukung dalil tersebut dalam persidangkartu pemilih tidak dibagikan kepada pemilih tps desa pulosari tanpapengkondisian kepala desa oleh bupati tanah laut dan setelah itu ada pemberian uang , . lebih dari itudalil itu pun menjadi tidak significant, karena tidak ada pembuktian apakah para kepala desa tersebut melakukan tindakan tindakan yang mendukung maksud bupatidibulan mei tahun dua ribu tiga belas:urut yang diberikan melalui nurani dan migran sebesar rp. dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti kecamatan bati batii bati, yaitu: bahwa pada hari rabu tanggal april desa sumbangan, madhuri melihat adanya pembagian uang sebesar rp. yang dilakukan oleh bambang alamsyah, dan sukacita yang merupakan pasangan calon nomor urut dan meminta agar memilih pasangan calon nomor urut pada saat hari pencoblosan nanti, (bukti ii. bahwa pada tanggal april desa kait kait rt. rw. erna purwii. bahwa pada tanggal april desa kait kait rt. rw. tri studiv. bahwa pada tanggal april desa kait kait rt. rw. sugi. dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut bukti bahwa pada tanggal april desa kait kait rt. rw. slametnah latanah laut tahun tertanggal februari (vide bukth lauth laumei hari selasa, mei dan hari rabu, mei karena hari ahad, tanggal memei tahun dua ribu tiga belasanah laut tahun yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,memohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal mei yang disampaikan dalam persidangan mahkamah tanggal mei yang pada pokoknya membantah dalil dalil pemohon, dan mengajukan eksepsda daerah dan wakil kepala daerah: (ii) permohonan pemohon kabur: dan (iii) polita dan petit permohonan tidak saling berhubungan bahkan kontradiktif, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwa untuk membuktikan bantuannya, memohon mengajukan bukti bukti suratihak terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal mei yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal mei yang pada pokoknya membantah dalil dalil pemohon dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan pemohon salah objek dan (ii) dalil permohonan tidak benar kabur, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapmenimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait mengena(ii) permohonan pemohon salah objek: dan (iii) polita dan petit permohonan tidak saling berhubungan, bahkan kontradiktif, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf f3. sampai dengan paragraf adapun mengenai eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon tidak benarmilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, sehingga tidak datang tps, adanya kartu pemilih palsu, adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali: danuntuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda sampai dengan bukti bukti bukti bukti dan bukti berupa surat pernyataan, kartu pemilih, tanda terima laporan panas, dan surat undangan, serta para saksi abdullatif, murni, tawaran nur rahman, dan yani: terhadap dalil tentang adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih, memohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut: pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskanmemohonkabupaten tanah laut (vide bukti sampai dengan bukti serta keterangan saksi akhmad sayur):. memohon telah mengeluarkan surat edaran kepada ketua ppk, pps, dan kpps se kabupaten tanah laut perihal:,(vide bukti dan keterangan saksi bakeri hardi), hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten oleh memohon danterhadap dalil adanya kartu pemilih palsu, memohon dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: memohon sebagai:: pada saat pemungutan suara dilangsungkan, petugas kppsterhadap dalil adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, memohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: hj. harfiah adalah tim sukses pasangan calon nomor urut dan bukan petugas kps, pps atau ppk, sedangkan untuk memberikan undangan dan kartu pemilih adalah tugas petugas kps, pps, dan ppk: terkait dalil pemohon bahwapemohon tidak menjelaskan apakah hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan: selain itu, memohon dalam kesimpulannya menyatakan, saksi hasbiyani m.b. dan abdul hadi telah menerangkan dalam persidangan bahwa mereka tidak pernah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, terhadap dalilmemohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: pemohon tidak menjelaskan penyebab kartu pemilihcantum ptena yang bersangkutan tidak ada tempat atau alamatnya:: memohon dalam membagikan surat undangan dan kartu pemilih tidak mengetahui, pihak terkait dalam keterangannya menyatakan, memohon telah menydengan tindakan memohon tersebut, diharapkan masyarakat secara aktif mengurus hak pilihnya manakala terjadi persoalan penggunaan hak pilih (vide bukti pt sampai dengan bukti pt berupa keterangan affidavit): terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, pelanggaran pelanggaran yang didalilkan dan dibuktikan dalam persidangan tidakseandainyapun benar terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pencoblosan itu dilakukan. terhadap bukti pemohon berupa surat pernyataan bawah tangan yang di waarmerking oleh notaris andini sabrina tala, s.h., kn., mahkamah menilai, surat pernyataan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna jika tidak didukung adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait yang terjadi kecamatan jorong (delapan poin), kecamatan kitap (tiga poin), kecamatan taking (tiga poin), kecamatan bati bati (tujuh poin), kecamatan batu ampar (sembilan poin), kecamatan batuan (tiga poin), kecamatan tambang ulang (dua poin), kecamatan bumi makmur (dua poin), dan kecamatan kura (satu poin), untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dan barang bertanda bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti berupa surat pernyataan, tanda terima laporan panas, kaos, baju batik, dan kain sarung, serta keterangan para saksi kaharuddin, hamberiani, yani, dan murni, pihak terkait dalam tanggapannya menyatakan membantah dalil dalil pemohon guo. pernyataan pemohon: untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan para saksi hasanuddin, muhammad basis, tunai, masmurah, iman effendi, khairul anwar, sarana, padliansyah, saudari, sugianto, dan saparudin, serta keterangan affidavit dalam bukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pt terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah menilai, praktik politik uang yang didalilkan oleh pemohon dilakukan oleh pihak terkait tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. lagipula berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, pemberian uang kepada pemilih tidak serta merta mempengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait. samping itu, kalaupun politik uang tersebut benar adanya, jumlah kasus politik uang yang dibuktikan tidakadanya black campaign, curi start kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam pemenangan pihak terkait, serta adanya keterlibatan istri bupati yang merupakan ibu kandung bambang alamsyah pihak terkait) untuk kemenangannya (vide bukti sampai dengan bukti berupa surat pernyataan, surat tim kampanye, parcel, dan kerudung, serta keterangan saksi muhammad faisal, hamberiani, dan riduansyah), pihak terkait dalam tanggapannya membantah dalil dalil pemohon guo. pemohon tidak memberi penjelasan seberapa jauh selebaran selebaran black campaign memberi pengaruh pada pilihan pemilih.menurut pihak terkait, pemohon tidak memberi penjelasan dan rincian tentang keterlibatan istri bupati tanah laut sehingga membawa pengaruh sangat signifikan untuk perolehan suara pihak terkait hari pencoblosan: vi. bahwa pada tanggal april sekitar pukul wita, simpati didatangi seorang laki laki yang bernama guru basis yang tinggal rt. kampung teluk kawung desa banyu orang kemudian guru basis masuk kerumah sambil berdiri memberikan uang rp. dan mengarahkan saksi untuk mencoblos gambar pasangan calon nomor urut yang diperagakan melalui gambar alat peraga dan keesokan harinya guru basis memberikan uang sebesar rp. kepada saksi untuk diserahkan kepada purnama dan meminta kepada saksi untuk mengajak purnama agar mencoblos pasangan calon nomor urut (bukti vii. bahwa pada tanggal april sekitar pukul wita, muhammad husain diberi uang sebesar rp. oleh seseorang yang bernama baina alias adil eben yang merupakan tim relawan pasangan nomor urut dengan arahan agar mencoblos pasangan calon nomor urut (bukti kecamatan batu amparu ampar, yaitu: i. bahwa pada tanggal april muhammad ari sandi melihat bupati tanah laut drs. ardiansyah beserta istri hadir dalam kampanye pasangan calon nomor urut rt. rw.o1 desa asam asam kec jorong. dalam lokasinya bupati menyampaikan mau memberi kenang kenangan berupa jalan mau aspal, akan diberi alat pertanian, dan disediakan mobil ambulans gratis serta berpesan untuk memilih pasangan calon nomor urut setelah acara kampanye selesai warga dibagikan uang sebesar rp. , , (bukti ii. bahwa pada hari rabu tanggal april sekitar jam wita, irawan didatangi oleh abdul hamid yangkepala desa atau pihak lain yang seharusnya netral tetapi aktif dalam pemenangan pihak terkait (vide bukti bukti sampai dengan bukti bukti bukti bukti sampai dengan bukti bukti bukti dan bukti berupa surat pernyataan, foto, rekaman, video, dan surat keputusan, serta keterangan saksi povidon, murni, andi abdullah, muhammad faisal, dan sanusi): pihak terkait dalam kesimpulannya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut: sekalipun pemohon mengajukan seorang saksi bernama muhammad faisal, yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan, tetapi keterangan saksi tidak membuktikan kebenaranpihak terkait pada saat peringatan ulang tahun pesantren bertepatan dengan kunjungannya. saksi juga menerangkan ada pernyataan sikap dukungan dari kepala desa batu mulya, pengurus pondok,ihak terkait: keterangan saksi muhammad faisal tidak meyakinkan karena saksi hanya mendapat informasi dari warga bahwa bupati akan memberi uang miliar saat ulang tahun pondok pesantren: pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bahwa saksi posisi, ketua kpps tps desa gunung batu yang diperintahkan camat bati bati noor mencoblos surat suara tidak terpakai untuk pihak terkait karena saksi menolak melakukan hal itu dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, mengenai camat yangenurut pihak terkait,, sehubungan dengan pengkondisian kepala desa oleh bupati tanah laut dan tentang pemberian uang , ood non apa motif pemberian uang? dalil guo menjadi tidak signifikan karena tidak ada pembuktian apakah para kepala desa tersebut melakukan tindakan tindakan yang sesuai dengan maksud bupati tersebut, mahkamah menilai, ketidaknetralan kepala desa dan aparat pemerintahan lainnya merupakan suatu pelanggaran pemilukada, tetapi pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidaklah dapat dibuktikan pengaruhnya secara pasti terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon. memang benar sebagaimana keterangan saksi pemohon bahwa ada sejumlah kepala desa yang dipanggil dan diminta oleh bupati tanah laut ayah bambang alamsyah pihak terkait)) untuk mendukung pihak terkait, namun demikian, menurut mahkamah, hal tersebut tidak terbukti mempengaruhi seluruh kepala desa untuk mendukung pihak terkait, baik langsung atau dengan menggunakan aparat desa untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pihak terkait. kalaupun ada kepala desa atau aparat pemerintahan lain atau penyelenggara pemilukada yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk memilih pihak terkait, tidaklah terbukti serta merta berpengaruh terhadap pilihan pemilih. menurut mahkamah, pelibatan aparat pemerintahan, misalnya camat atau kepala desa yang dapat membatalkan hasil pemilukada hanyalah bila terjadi pelibatan sedemikian rupa yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan secara nyata dilakukan sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan pemilih. dalam permohonan guo, mahkamah tidak melihat terpenuhinya unsur demikian, sehingga dalil pemohon guo tidak beralasanmerupakan ketua kpps tps desa pamit hulu mengantar surat undangan dan kartu pemilih untuk pencoblosan tanggal april dan memberikan uang sebanyak rp. dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti iii. bahwa pada hari rabu tanggal april pukul wita, marina didatangi oleh abdul hamid yang merupakan ketua kpps tps desa pamit hulu dan menyerahkan surat undangan dan kartu pemilih untuk pencoblosan tanggal april dan memberikan uang sebesar rp. dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti iv. bahwa pada hari rabu tanggal april pukul wita, permadi melihat abdul hamid yang merupakan ketua kpps tps menyerahkan surat undangan dan kartu pemilih untuk pencoblosan tanggal april kepada warga setempat sambil menyerahkan uang tunai masing masing warga setempat sebesar rp. dan jumlah pemilih tps sebanyak pemilih, hampir semuanya diberi undangan dan uang dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti bahwa pada hari rabu tanggal april pukul wita, musliansyah didatangi oleh abdul hamid yang merupakan ketua kpps tps pamit hulu surat undangan dan kartu pemilih untuk pencoblosan tanggal april sambil menyerahkan uang sebesar rp. dan berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut (bukti vi. bahwa pada hari selasa april sekitar jam wita, haryono telah menerima uang dari karno sebesar rp. dengan berpesan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pada pilkada april dan saksi melihat karno membagikan uang kepada seluruh warga desa saksi diberi uang bahkan ada yang lebih dari rp. per orang: (bukti vii. bahwa suhani telah menerima pemberian uang sebesar rp. dalam amplop dari tim relawan pasangan calon nomor urut pemberian tersebut diiringi permintaan agar dalam pemilu nanti memilih pasangan calon nomor urut bambang alamsyah dan sukacita, (bukti dan bukti p 57a) viii. bahwa pada hari rabu april pukul wita, makro pasir telah menerima uang rp. beserta baju batik dari sabar yang pada saat itu hadir bersama dengan drs. sukacita yang merupakan pasangan calon wakil bupati nomor urut disertai dengan arahan agar memilih pasangan calon nomor urut pada pemilukada tanggal april (bukti dan bukti p 58a) ix. bahwa jumbai telah diundang oleh bapak sukacita calon wakil bupati nomor urut rumahnya, dan meminta saksi untuk memilihimencoblos pasangan calon nomor urut dan diberi uang oleh bapak jadi (orangnya pak sukacita) sebesar rp. , , (bukti kecamatan batuanfajar sidik mengetahui adanya pembagian alat pengeras suara untuk warga rt. desa pekalongan kec. batuan kab. tanah laut, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut melalui tim melawannya yang dilakukan pada tanggal april yang merupakan masa tenang, (bukti ii. bahwa pada hari kamis tanggal april sekitar pukul wita, maskonjim melihat seorang laki laki yang dikenal sebagai tim relawan dari pasangan calon nomor urut sedang membagikan uang kepada warga tps dengan arahan agar mencoblos pasangan nomor urut (bukti iii. bahwa pada tanggal april muhammad arifin melihat masif yang bekerja sebagai pns dinas kesehatan kab. tanah laut membagikan kerudung dan stiker pasangan calon bupati tanah laut nomor urut yaitu bambang alamsyah dan sukacita kepada nani sumardi yang merupakan bidan desa yang bertugas desa tanjung batuan, untuk dibagikan kepada masyarakat setempat dengan pesan agar mencoblos pasangan calon dan dijanjikan pula kepada nani sumardi berupa penempatan tugas yang lebih baik apabila pasangan calon menang dalam hari pemilihan: (bukti kecamatan tambang ulapada tanggal april muhammad rasyid yang merupakan kepala desa handal binatang bawah telah diundang dan dikumpulkan rumah jabatan bupati bersama sama dengan kepala desa dari kecamatan bumi makmur oleh drs. ardiansyah bupati tanah laut) dan diberikan uang sebesar rp. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)ii. bahwa pada tanggal april (pada saat masa tenang) syaifullah menerima uang sebesar rp. dari muhammad rasyid yang merupakan kepala desa binatang bawah yang menerima uang langsung dari drs. ardiansyah bupati tanah laut) sebesar rp. pada tanggal april saat dipanggil dan dikumpulkan bersama sama dengan seluruh kepala desa dari kecamatan bumi makmurkecamatan bumi makmur bahwa pada masa tenang tanggal april sanusi menghadiri undangan rumah dinas bupati tanah laut bersama dengan (sembilan) orang kepala desa kec. bumi makmur, disana kepala desa diberikan arahan untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dan memberikan amplop berisi uang kepada masing masing kepala desa sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari masing masing kepala desa: (bukti ii. bahwa riduansykepada saksi agar mencoblos pasangan calon nomor urut pada hari pencoblosan: kecamatan kura bahwa pada tanggal april (masa tenang) andi abdullah yang merupakan kepala desa maluku balin telagar saksi mencoblos pasangan calon nomor urut pada hari pencoblosan nanti: pelanggaran berupa black campaign bahwa pihak terkaiyang terjadi di: kecamatan kura bahwa pada hari sabtu tanggal april jam pagi, achmad kasasi telah menemukan selebaran gelap pinggir jalan rt. desa padang luas kec. kura yang berbunyi sebagai berikut: dan kada kawa menang !!! pasti menang kami nang bahasa. pembela tanur , (bukti kecamatan pendapatan bahwa pada tanggal april sekitar pukul wita, muhammad faisal menemukan selebaran yang berisikan black campaign terhadap pasangan calon urut sekitar desa batu mulya yang berbunyi: dan ora bakal menang !!! mesti menang!!! kang untuk panguoso prajurit pembela tanur , (bukti kecamatan bumi makmur bahwa pada hari kamis tanggal april sekitar pukul abdul salam telah menemukan selebaran gelap black campaign) pinggir jalan pasar hdl. pabrik kecamatan bumi makmur yang isinya berbunyi sebagai berikut: tanah laut bukan hanya milik orang banjar saatnya duet madura bugis memimpin tanah laut maju terus atari m.nur (bukti selebaran black campaign sudah laporkan panas pada tanggal april melalui surat tk tanur iv yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: menunjuk laporan lisan dari saudara jauhari alamsyah relawan pasangan tanur, menemukan selebaran gelap disamping yani dekat tanur center yang mengandung sara: sehubungan dengan rujukan tersebut bersama ini kami memberitahukan sebagai berikut: bahwa tim kampanye dan tim kemenangan tanur tidak pernah menyebarkan selebaran gelap yang diduga dapat mengandung sara: selebaran gelap tersebut kemungkinan telah disebarkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, selebaran yang ditemukan oleh relawan kami terlampir. demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai masukan guna bahan pertimbangan dalam menentukan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, (bukti adanya curi start kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait jauh sebelum penyelenggaraan pemilukada bahwa jauh sebelum diselenggarakannya pemilukada kabupaten tanah laut, pasangan calon nomor urut sudah melakukan kampanye terselubung secara terencana dengan membagikan bagikanahkan belum ada proses verifikasi bakal calon, calon dan nomor urut oleh memohon: (bukti dan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait berupa penggunaan fasilitas pemerintah daerah kabupaten tanah laut dalam pemenangan pihak terkaitabupaten tanah laut yang dilakukan dengan cara penggunaan program daerah dan fasilitas pemerintah daerah kabupaten tanah laut dalam pemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten tanah laut. bahwa pada tanggal april bupati drs. ardiansyah mengundang kepala desa dari kecamatan bumi makmur, kabupaten tanah laut untuk hadir rumah jabatan,mereka diberi pengarahan dan dibekali uang untuk menggalang warga masyarakat desa masing masing supaya memilih pasangan calon nomor urut pengarahan disertai pembagian sejumlah uang yang nilainya tergantung pada kesiapan dan kemampuan setiap kepala desa mengumpulkan jumlah warga pemilih dengan nominal masing masing berkisar sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang. sebagaimana diungkapkan oleh bawahan, kepala desa handal pabrik, berdasarkan cerita dari muhammad rasyid, kepala desa binatang bawah, kecamatan bumi makmur yang menghadiri undangan bupati tanah laut drs. ardiansyah dan diberi uang sebesar rp. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggalang (dua ratus lima puluh) warga pemilih agar mendukung calon bupati pasangan nomor urut bambang alamsyah, st. selanjutnya uang sebesar (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagikan oleh muhammad rasyid kepada andi abdullah sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah), untuk ribuan rp. (lima ratus ribu rupiah) dan rp100. (seratus ribu rupiah) diberikan kepada syaifullah. muhammad rasyid juga menyatakan jika bupati drs. ardiansyah mengundang dan membagikan uang kepada seluruh kepala desa dari kecamatan kitap, bumi makmur, jorong, batu ampar, panyipatan, pelaihari, taking, bati bati dan batuan) yang ada kabupaten tanah laut, dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urutadanya keterlibatan istri bupati kabupaten tanah laut yang merupakan ibu kandung dari bambang alamsyah, s.t., (pasangan calon nomor urut secara aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten tanah laut, isteri dari ardiansyah bupati kabupaten tanah laut, yang bernama hj. mini, yang merupakan ibu kandung dari bambang alamsyah, s.t., juga seorang pegawai negeri sipil pns) dinas pendidikan kab. tanah laut, telah secara langsung terlibat secara aktif dalam setiap kampanye dan kegiatan kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut (bukti adanya keterlibatan kepala desa atau pihak lain yang seharusnya dinyatakan sebagai pihak yang netral secara aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan jorong bahwa didik sumardi telah terpilih menjadi kepala desa desa simpang sungai baru sejak tanggal september dan sampai sekarang belum dilantik oleh bupati tanah laut ardiansyah. dan saksi sudah sampaikan dprd kab. tanah laut dimana ketua dprd kabupaten tanah laut adalah anak dari bupati sendiri yaitu bambang alamsyah, s.t., pasangan calon bupati nomor urut selama bulan saksi belum dilantik oleh bupati, namun bupati menunjuk pics. kepala desa sungai baru untuk kepentingan pribadi terkait penggunaan dana apbd baik untuk pembangunan insfrastruktur maupun dalam rangka pemenangan pasangan nomor urut pada tanggal mei bupati meminta saksi untuk tidak terlibat dalam proses sengketa pemilukada ini dan mempermasalahkan saksi oleh karena saksi merupakan pendukung dari pasangan calon nomor urut (bukti kecamatan bati bati ii. bahwa pada hari kamis tanggal april jam wita, puguh prayoga telah menerima telepon dari noor yang merupakan camat bati bati dan melalui pembicaraan telephone dengan noor yang saksi loudspeaker dan telephone tersebut oleh saksi diserahkan kepada posisi selaku ketua kpps dan supiansyah selaku anggota kpps, dimana dalam pembicaraan tersebut pada intinya telah meminta kepada saya dan posisi untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai dengan mencoblos pada gambar pasangan calon nomor urut kejadian tersebut juga didengar langsung oleh seluruh saksi pasangan calon tps yang hadir pada saat itu, dimana salah satunya adalah saksi pasangan calon nomor urut yang bernama sekoci: (bukti bukti dan bukti ii. adanya ajakan dari raskin selaku anggota panwascam kecamatan bati bati kepada yani, muhammad dan idrus yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga pada tanggal april untuk mengajak warga memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kab. tanah laut, (bukti bukti dan bukti iii. bahwa murni setelah hari pencoblosan telah dipecat oleh camat bati bati dari pekerjaannya sebagai cleaning service kantor camat yang sudah bekerja selama tahun oleh karena saksi hadir dalam acara kampanye pasangan calon nomor urut dan saksi mengakui pada saat hari pencoblosan saksi telah mencoblos pasangan calon nomor urut urut: (bukti kecamatan tambang ulang bahwa saksi saksi santoso mengetahui adanya keterlibatan camat tambang ulang dalam melakukan pengkondisian pemilih yang dilakukan dengan cara tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih sebanyak kartu pemilih tps desa pulosari, kejadian tersebut terjadi pada masa tenang tanggal april rumah komarudin anggota dprd kabupaten tanah laut. (bukti kecamatan bumi makmur bahwa muhammad rasyid mengetahui adanya pengkondisian kepala desa oleh drs. ardiansyah bupati tanah laut yang merupakan ayah kandung dari bambang alamsyah, s.t., yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi sebagai kepala desa binatang bawah dan setelah acara pertemuan selesai saksi diberikan uang sebesar rp. , . bahwa(bukti dan bukti bahwa pelanggaran pelanggaran berupa keterlibatan pegawai negeri sipil dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut telah bertentangan dengan asas asas pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang penyelenggaraan pemilukada dan telah pula bertentangan dengan surat pemerintah kabupaten tanah laut nomor mdpl bkd tentang netralitas pegawai negeri sipil dimana pada point surat tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa baik pns maupun kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kampanye pemilukada kepala daerah wakil kepala daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut: pegawai negeri sipil yang menjadi calon presiden wakil presiden atau kepala daerah wakil kepala daerah dilarang: menggunakan anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah:aerah, perangkat desa atau anggota badan persyaratan desa dalam kegiatan kampanye. (buktias kabupaten tanah laut. bahwa atas begitu banyak kecurangan kecurangan yang terjadi selama pemilukada kabupaten tanah lautanah laut, sebagaimana dibuktikan dengan surat tk tanur v perihal laporan pengaduan pelanggaran pelanggaran pilkada tanah laut tahun tertanggal mei yang pada pokoknya berbunyi berikut ini: menunjuk pelaksana tanggal april tps kabupaten tanah laut: sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah laut nomor urut drs. atari dan muhammad nur menyampaikan pengaduan pelanggaran penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut tahun sebagai berikut: banyak pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap tps tps ada ratusan bahkan ada ribuan orang yang tidak menerima surat undangan untuk menggunakan haknya pada hari pencoblosan hari kamis tanggal april tps tps kabupaten tanah laut: (dua) hari sebelum hari sampai dengan hari pukul wita banyak warga masyarakat pemilih yang menerima uang dari tim sukses salah satu pasangan calon: banyak pemilih yang tidak mempunyai hak pilih turut mencoblos salah satu pasangan calon: banyak daftar pemilih yang ganda dan banyak juga pemilih yang double bahkan (satu) orang dapat lebih dari (lima) lembar undangan. bahwa laporan pelanggaran pemilukada kabupaten tanah laut tersebut telah dilaporkan sebanyak temuan pelanggaran dan diterima oleh panas kabupaten tanah laut pada tanggal mei oleh reza syahrial, (bukti ah lau lautengan mengisi formulir keberatan model db2d tanah laut karena sangat banyak pelanggaran yang dilakukan tingkat kpps dan ppk, yang antara lain sebagai berikut: dengan telah selesainya perhitungan suara pada rapat pleno kab. tanggal mei kami saksi dari pasangan nomor urut menolak dengan pertimbangan sebagai berikut: banyak pemilih dengan tidak mendapat undangan tps: adanya politik uang dari salah satu pasangan calon, pelanggaran administrasi tidak proses.(vide bukti selain saksi pasangan pemohon, saksi saksi dari pasangan calon nomor urut dan nomor urut saat rekapitulasi tingkat kabupaten juga mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dan mengisi formulir keberatan tingkat kabupaten model kwk.kpu) yang adapun isinya adalah sebagai berikut: keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada pokoknya saksi pasangan calon nomorberkaitan dengan rapat pleno kpu tanggal mei kami keberatan atas penyelenggaraan pilkada tala tahun karena banyaknya kami temukan pelanggaran administrasi. keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa pada pokoknya saksi pasangan calon nomor urutsehubungan dengan rapat pleno kpu kabupaten tanah laut pada hari ini sabtu tanggal mei tentang pelaksanaan pilkada tanah laut pada tanggal april kami tim air banyak menemukan pelanggaran yang terjadi, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana, bukti menyusulah laurtatahun sebagaimana tersebut atas telah mengakibatkantanah laut dalam pemilukada kabupaten tanah laah latanah laumerupakan anak kandung dari bupati menjabat saat ini (petahana). bahwa oleh karena pelanggaran pelanggaran yang terjadi pemilukada kabupaten tanah lau undang undangan yang berlaku,abupaten tanah laut tahun dan menjadi pasangan calon bupati dan wakil wakil bupati terpilih kabupaten tanah laut. oleh sebab itu, dalil pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima. iiah laah laut tahun beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya pemilukada kabupaten tanah lautanah lautsistematis fakta fakta pasangan calon nomor urut bambang alamsyah dan sukacita: aa. bahw: bahwa bambang alamsyah adalahbahwa terbukti,, a1. bahwa terbuktia9. bahwa terbuktia10.fakta fakta keterlibatan kpu kab. tanah laut beserta jajaran bawahnya: aa. bahwa terbuktibahwa terbuktirbuktibahwa terbukti: a7. bahwa terbuktibahwa terbukti9. bahwa terbuktifakta fakta keterlibatan panwaslukada kab. tanah laut beserta jajaran bawahnya: aa. bahwa terbuktirbuktirbuktiini apbd kab. tanah laut tahun mata anggaran untuk panwaslukada senilai miliar. il. terstruktur bahwa terbukti: bahwa terbuktirbuktirbuktirbuktirbuktirbuktiii. masifnomorsuratteruraitaporoumi makmumbang ulakiiharinyipat ampai bati kabupaten tanah laut, tertanggal april bukti surat pernyataan tawaran nur rahma 17a fotokopi kartu pemilih yang tidak dibagikan: bukti surat pernyataan ariyunita berlbadai, bukti surat pernyataan ahmad fauzaw bukti surat pernyataan bainernyataan husni tamborundangan dan kartu pemilih yang dibuang dan berserakan jalan datuk timang rt. tepatnya depan rumah ketua kpps desa jorong kecamatan jorong:hadi haryanto, tertanggal mei bukti surat pernyataan hadiwyachrdhuyufur rahmbutirabdullatifidjunaivarirahman wahyurrharuddbishatanda terima penerimaan laporan panas kecamatan batu ampar kabupaten tanah laut atas nama hid rahman, tertanggal mei bukti surat pernyataan madhurerna purwtri stuugilametniw bukti fotokopi surat pernyataan simpathusa sanfotokopi surat pernyataan irawrinapermaghinsyharyonh7a kaos bertuliskan bka dan stiker pasangan calon bukti fotokopi surat pernyataan makro pasir8a baju batik dan kain sarung: bukti fotokopi surat pernyataan jfajar sidiskonjifanusachmad kasfaisalabdul salatim kampanye nur nomor tk tanur iv perihal pemberitahuan ditemukan selebaran gelap kepada bapak kapolres tanah laut kabupaten tanah laut, tertanggal april bukti fotokopi surat pernyataan hamberiukti kerudung pemberian hj. mini yang merupakan ibu kandung bambang alamsyah, s.t., dan juga seorang pns dalam kampanye pasangan calon bukti fotokopi surat pernyataan didik sumpuguh prayogposipiansyymuhammadidrusmurni yang dibuat dibawah tangksi santossekretariat daerah pemerintah kabupaten tanah laut nomor mdpl bkd tentang netralitas pegawai negeri sipil ditujukan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten tanah laut, tertanggal oktober bukti fotokopi surat laporan pengaduan pelanggaran penyelenggaraan pilkada tanah laut tahun kepada bawaslu kabupaten tanah laut, tertanggal mei bukti surat pernyataan syamsuomihusstahildaysjunaidisurat pernyataan madefotokopi: bukti fotokopi surat edaran nomor kpu kab iv perihal: penjelasan tindak lanjut putusan nomor puu x ditujukan kepada ketua ppk, pps dan kpps se kabupaten tanah laut, tertanggal april bukti foto bambang alamsyah, s.t., selaku ketua dprd yang memberikan sambutan dan sekaligus kampanye dalam pelantikan kepala desa, bukti foto camat bati bati yang ikut serta melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi rekaman bambang alamsyah melantik kepala desa yang dilakukan kecamatan tambang ulang: bukti fotokopi tanda terima uang yang ditulis secara langsung oleh ardiansyah bupati tanah laut, bukti surat pernyataan bawahanhandal pabrik kecamatan bumi makmur: bukti surat pernyataan muhammad rasyid yang dibuat dibawah tangan:handal binatang bawah kecamatan bumi makmur, bukti surat pernyataan andi abdullah yang dibuat dibawah tangan,maluku balin kecamatan bumi makmur. bukti surat pernyataan riduansyah yang dibuat dibawah tangan, bukti surat pernyataan syaifullahpantai harapan kecamatan bumi makmur: bukti berita acara hasil penghitungan suara tps yang nama saksi tidak sesuai dengan mandat dari tim sukses pasangan calon, bukti fotokopi kartu pemilih yang menggunakan logo pemerintah daerah kabupaten tanah laut dan pemerintah provinsi kalimantan selatan: bukti fotokopi kartu pemilih atas nama juri dan sarai tps desa tabanan, kecamatan taking dimana kedua warga tersebut sudah lama dinyatakan tidak waras (gila): bukti fotokopi surat keputusan badan bermusyawarah desa simpang empat sungai baru nomor tahun tentang penetapan calon kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa simpang empat sungai baru periode bukti fotokopi surat keputusan bupati tanah laut nomor kum tentang pembentukan desk pemilukada dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun anggaran buktikliping harian radar banjarmasin tanggal april dengan judul rekapitulasi suara kecamatan, tala masih siaga dan kliping harian banjarmasin post tanggal mei dengan judul quick count desk pemilukada bawaslu dan satpol pp: bukti fotokopi surat pernyataan awang fathuddin yang dibuat dibawah tangan, bukti video rekaman pada saat pertemuan rumah bupati ardiansyah yang dihadiri oleh para kepala desa dari kecamatan kura. selain itu, pemohon juga mengajukan (satu) orang ahli dan orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei dan mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: ahli pemohon:tanah laut pasangan nomor urut atas nama atari m. nurtanah lautanah laut. dalam permohonan ini, pemohon mendalilkan, pasangan calon nomor urut atas nama bambang alamsyah dan sukanya yang memeroleh suara sebanyak unggul dengan selisih dari suara pemohon (sebagai peraih dukungan suara dinilai pemohon telah melakuk, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama daerah kabupaten tanah laut yang melibatkan bupati pulau laut dan jajaran bawahnya. bagaimana menjelaskan dalil tersebut? sebagai ahli yang bukan merupakan saksi fakta, saya akan menerangkan dalil tersebut dari sisi pemenuhan pemilihan umum yang jujur dan adil seperti termaktub pada uud tak hanya itu, menyampaikan keahlian ini akan diperkuat dengan pengalaman mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan sengketa pemilu kepala daerah yang acap kali didalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur , masif , dan sistematis . langkah merujuk terhadap putusan tersebut penting dilakukan karena mahkamah konstitusi pernah menyelesaikan permohonan yang didalilkan hampir mirip dengan permohonan yang tengah disidangkan ini.landasan konstitusional secara konstitusional,daripada pembentuk undang undang telah mempersempit makna demokratis itulegal policy dari pembentuk undang undangkonkremenjadi semacam upaya makin mendekatkan sistem pemerintahan model sistem presidensial yang memang mensyaratkan chief executive dipilih secara langsung. selain argumentasi itu, pemilihan dengan pola perwakilan, rakyat akan kehilangan daulat dalam menentukan kepala daerah(yaitu: undang undang nomornomor tentang perubahan kedua atas nomorsaat menyampaikan beberapa keterangan sebagai ahli dalam penyelesaian sengketa pemilukada, mengemukakan pemahaman dan keyakinan akademik yang saya miliki, karakter pemilu yang demokratis , uber dan judul amat potensial rusak oleh perilaku perilaku berikut. pertama, penyelenggara pemilihan umum yang cenderung menggadaikan independensi alias berpihak. kecenderungan begitu sangat mungkin terjadi karena kedekatan hubungan antara penyelenggara pemilu dengan salah satu pihak yang menjadi peserta pemilukada. paling tidak, mayoritas anggota kpu daerah daerah yang dihukum melanggar kode etik penyelenggara pemilu dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) menjelaskan kedekatan hubungan tersebut. kedua, penyalahgunaan wewenang. dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang lebih potensial dilakukan oleh incumbent yang kembali mencalonkan diri dalam pemilukada. menggerakkan birokrasi bawah jajarannya merupakan cara yang acap kali dilakukan. tidak hanya itu, antara bagian yang hampir selalu dinilai paling memisahkan adalah memanfaatkan keuangan negara apbd) menjadi instrumen meraih kemenangan. bahkan, apabila kesempatan mencalonkan kembali sudah tertutup, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah incumbent masih mungkin menyalahgunakan kewenangan guna memenangkan calon yang diinginkan incumbent. ketiga, terjadinya praktik politik uang (money politics). praktik politik uang sangat mungkin dilakukan oleh semua pasangan calon. namun dari semua potensi yang ada, menggunakan uang negara apbd) adalah bentuk pelanggaran paling serius. selain menggunakan uang negara untuk kepentingan politik dalam rangka memenangkan pemilukada, menggunakan uang negara jelas akan menghabiskan pos anggaran tertentu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. bahkan, pengalaman dalam beberapa waktu terakhir, dana bantuan sosial sering menjadi jalan pintas untuk mendapatkan dukungan pemilih. dengan cara begitu, berubah menjadi dana politik untuk memenangkan pemilihan umum. merujuk pengalaman pemilukada yang sejauh ini dilaksanakan, termasuk pandangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada yang diajukan kepada salah satu pemegang kekuasaan kehakiman ini, ketiga perilaku menyimpang tersebut dapat dikatakan nyaris terjadi pada semua penyelenggaraan pemilukada mahkamah konstitusi tak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasang dan mengecam pingsan keadilan substantif (substantiveemiluahkamah konstitusi menyatakan bahwakan dalam konteks pemilukada, tidak satu pun pasangan calon pemilubertanggal juni kemudian, prinsip prinsip tersebut telah pula dipakai mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan banyak pelanggaran pemilu daerah. misalnya, dalil yang sama pernah digunakan mahkamah konstitusi ketika menyelesaikan sengketa pemilukada kota pekanbaru riau.. dalam soal ini, mahkamah konstitusi tidak hanya menghitung ulang hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. karena itu, meskipun menurut undang undang yang dapat diadili adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran pelanggaran yang menyebabkandilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. apaengaruhi hasil pemilukada. sampai , sistematis , dan terstruktur memerlukan proses pembuktian yang validitasnya tak mungkin diragukan sama sekali. ketiga, jikalau dibiarkan banyak pihak (terutama perserta pemilihan kepala daerah) menggunakan dalil. karena itu, sepanjang dalil dalil yang dikemukakan pemohon memiliki bukti dan validitas yang kuat, demi menjaga pemilukada yang jujur dan adil, mahkamah konstitusi tidak memiliki alasan kuat menolak permohonan yang diajukan. bagaimanapun, mahkamah konstitusi terikat dengan prinsip dasarpemilihan bupati kabupaten tanah laut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tanah lautsumber keuangan daerah. sebagaimana ahli baca dalam permohonan pemohon, ada banyak alasan yang didalilkan. misalnya, kemungkinan keterlibatan serta peran dari bupati petahana (incumbent) yang notabene adalah orang tua dari calon bupati nomor urut selain itu, didalilkan pula bupati petahana menggerakkan birokrasi untuk memberikan dukungan bagi pasangan calon nomor urut tidak hanya itu, menjadi kecurigaan lain yang perlu diberi catatan dan cetak tebal, upaya dan peran kesbangpol menyampaikan hasil guickcount (perhitungan cepat) hasil pemilukada. dalam hal apa yang didalilkan tersebut memiliki bukti bukti yang validitasnya kuat, tidaklah berlebihan apabila mahkamah konstitusi menilai dan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karenasekiranya benar adanyatanggal desember dan putusan mahkamah nomor php.d viii72010 bertanggal juni salahbila dalam penyelenggaraan pemilukada terjadi berbagai pelanggaran seriusdengan mengambil putusan nomor php.d ix penyelesaian sengketa pemilukada pekanbaru, misalnya, mahkamah konstitusi melihat fakta fakta dan bukti yang melibatkan pns terutama camat, lurah, dan secara terstruktur, sistematis, dan masiftitusi konsisten dengan putusan putusannya. gresik (vide putusan nomor php.viii putusan sengketa pemilukada surabaya (vide putusan nomor php.d viii juni putusan sengketa pemilukada kota manado (vide putusan nomor php.viii putusan sengketa pemilukada kota pandeglang (vide putusan nomor php.d viii putusan sengketa pemilukada kota tangerang selatan (vide putusan nomor php.d viii dan putusan sengketa pemilukada kab. tebo (vide putusan nomor php.d169 1x dari putusan putusan tersebut, berkaitan dengan pelibatan pns dan birokrasi pemerintah yang menyebabkan pemilukada harus diulang. sekali lagi, berdasarkan penjelasan atas, dalam hal dalil dalil yang dikemukakan pemohon memiliki bukti dengan validitas yang meyakinkan, mahkamah konstitusi memiliki alas konstitusional untuk memulihkan serta mengoreksi hasil pemilukada kabupaten tanah laut. melacak semua putusan yang dikemukakan atas dan demi memulihkan pelaksanaan pemilukada yang jujur dan adil dengan melakukan pemungutan suara ulang. saksi saksi pemohon iman firmansyah saksi adalah ketua tim kampanye pemohon tingkat kabupaten, tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan rapat pleno: laporan ppk dibacakan oleh ketua ppk, namun tidak diberitahukan kepada saksi. hanya amplopnya saja yang diberitahukan bahwa amplop masih dalam keadaan segel tertutup, adanya keterlibatan aparatur pemerintahan untuk pemenangan pasangan calon, kaharuddin pada tanggal april saksi kedatangan tamu bernama sukacita, sukacita memberikan amplop berisi uang sebesar rp. dan berpesan kepada saksi agar mencoblos pasangan calon nomor urut sukacita juga menjanjikan kepada saksi akan memberikan tiket bola, muhammad faisal saksi adalah simpatisan pemohon: pada tanggal april saksi menemukan selebaran sekitar desa batu mulya yang berbunyi dan ora bakal menang !!! mesti menang!!! kang untuk panguoso prajurit pembela tanur?:, saksi mendatangi rumah pak atari dan menanyakan hal tersebut, dan dijawab ini bukan dari kita. nanti kita tindak lanjuti, dalam acara ulang tahun pondok pesantren, pihak terkait datang dan kepala desa batu mulya, seorang dokter, beserta pengurus pondok pesantren menyatakan mendukungnya, posisi saksi adalah ketua kpps tps desa gunung batu, saksi telepon oleh camat bati bati dan diperintahkan untuk mencoblos sisa surat suara gambar pasangan calon nomor urut saksi tidak menuruti permintaan camat tersebut: murni saksi bekerja sebagai tukang sapu kantor camat sudah tahun, saksi pernah mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut dan menonton rhoma irama yang mengisi acara kampanye pasangan calon nomor urut saksi dipecat oleh camat bati bati karena saksi memilih pasangan calon nomor urut dan tps saksi pemenang adalah pasangan calon nomor urut permadi saksi melihat dan mengetahui pembagian uang yang dilakukan oleh abdul hamid, ketua kpps tps agar masyarakat mencoblos pihak terkait, hamberiani saksi adalah pegawai negeri sipil kantor dinas pendidikan kabupaten tanah laut, saksi mengetahui pembagian ratusan bingkisan parcel lebaran bergambar pihak terkait yang diberikan kepada para guru kabupaten tanah laut,: tawaran nur rahman saksi adalah ketua kpps tps desa tajau pecah, saksi mengetahui adanya orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar dalam dpt dan juga mengetahui adanya orang yang sudah pindah desa tajau pecah tetapi namanya masih terdaftar dalam dpt, banyak surat undangan berlebih: abdullatif saksi melihat hj. harfiah membagikan tiga undangan dan digunakan orang yang telah mencoblos sebelumnya. saksi memprotes pada kpps, saksiudah menetap lebih dari tahun: saksi ditolak untuk memilih padahal telah datang, desa muara kitap, kecamatan kitap, banyak sekali warga yang tidak ikut memilih dikarenakan tidak mendapat kartu undangan pemilih: saksi merekam ada pembagian undangan yang tidak sah, sanusi saksi adalah kepala desa beralamat desa pantai harapan, kecamatan bumi makmur, kabupaten tanah laut: pada tanggal april saksi menghadiri undangan rumah dinas bupati tanah laut bersama dengan sembilan orang kepala desa kecamatan bumi makmur, saksi bersama kepala desa lain diminta memenangkan pasangan calon nomor urut dan diberi amplop sebesar dan dibagikan kepada tim desa pantai harapan: awang fathuddin saksi pernah diawasi oleh beberapa orang dalam mobil adanya: saksi kemudian mengetahuinomor urut padahal hal tersebut adalah tidak benar, murni saksi dan istri saksi pernah diberi undangan dan uang agar mencoblos pasangan calon nomor urut saksi diperbolehkan mencoblos padahal undangan tersebut bukan atas nama saksi: yani saksi didatangi oleh anggota bawaslu bernama rapikan dan saksi diundang rumah bupati untuk menghadiri pertemuan rumah bupati: bupati meminta para undangan untuk mendukung pihak terkait. setelah selesai pertemuan saksi diberikan uang sebesar rp. dari bupati ardiansyah, andi abdullah saksi adalah kepala desa maluku balin,pada tanggal februari saksi mengikuti pertemuan rumah dinas bupati dan diminta oleh bupati untuk mendukung pihak terkait, ada salah satu kepala desa menanyakan apakah menjelang pencoblosan ada pembagian uang untuk kepala desa, dijawab akan ada: setelah selesai pertemuan, saksi diberikan uang sebesar rp. saksi pernah menerima uang sebesar rp. dari bupati melalui muhammad rasyid kepala desa binatang bawah untuk menyosialisasikan pasangan calon nomor urut riduansyah saksi diberi uang sebesar rp. oleh muhammad rasyid, kepala desa binatang bawah, untuk kemudian dibagikan kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut pada saat kampanye pasangan calon nomor urut desa padang luas kecamatan kura, saksi melihat camat bati bati yang bernama noor hadir dan naik panggung. saksi memotret kejadian tersebut:kan dalam persidangan mahkamah tanggal mei yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikutjawab serta kepentingan memohon. sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal mei ,berikut perbaikannya yang telah disampaikan pemohon dihadapan panel persidangan pendahuluan mahkamah konstitusi, tanggal meimohon dalam permohonannya yang berkaitan dengan memohon adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan alasan'di,tersohor n:ataudi,mana keputusan memohon guo merupakan obyek sengketa pemilukada untuk kemudian diajukdalam.adapun jumlah surat suara yang tidak sah sebesar bukan merupakan unsur kesengajaan atau indikasi adanya penggelembungan suara dan pengrusakan surat suara seperti apa yang didalilkan oleh pemohon, hal tersebut terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat kabupaten tanah laut masih kurang dalam pemilukada calon bupati dan wakil bupati tanah laut.bukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, melainkan hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi rakyat kabupaten tanah laut dalam pemilukada tersebut, tetapi apabila dibandingkan dengan pemilukada kabupaten tanah laut tahun silam, partisipasi rakyat kabupaten tanah laut dalam pemilukada tahun lebih banyak daripada pemilukada kabupaten tanah laut tahun bahwa dalam permohonannya pada (angka halaman pemohon mendalilkan yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa dengan adanya selisih suara sebanyak tiga ribu dua ratus tiga puluh lima) atau setara dengan dari perolehan suara pemohon dengan perolehan suara calon terpilih karena adanya cara carakab. tanah laut: bahwa berkenaan dengan dalil pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan melawan hukum bagaimana yang dilakukan oleh memohon dan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kab. tanah laut, sehingga apa yang didalilkan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas (obscura). bahwa pada poin halaman dan pemohon mendalilkdengan asas asas penyelenggaraan pemilu yang uber judul. bahwa pada dalilnya pemohon tidak menjelaskan asas asas pemilukada yang dilanggar oleh memohon dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilu, dan memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kab. tanah laut telah sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga hal yang disampaikan dalam dalil pemohon tersebut hanya asumsi subyektif pemohon dikarenakan ketidakpuasan pemohon atas hasil suara yang diperoleh dalam pemilukada calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut. tentangdalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa kecamatan tambang ulang sungai jelai dan kecamatan jorong, desa simpang empat sei baru terdapat pemilihpada saat hari pencoblosan,.makaemahkamah konstitusipemohon mendalilkan adanya kartu pemilih yang tidak menggunakan.. tanah laut yang awam terhadap setiap pemilihan kepala daerah kalimantan selatan, di. tahunbahwa apabilapemilih yang mencoblos lebih dari satu kali bahwa pemohon mendalilkan pada saat pemilihan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yang terjadi kecamatan bati bati sesuai dengan keterangan dari syamsudin dan nustrullah:, bahwa dalam dalilnya pemohon tidak beralasan karena hanya mendengarkan dari keterangan sepihak yang menguntungkan pemohon, dan oleh karenanya apa yang didalilkan oleh pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh mahkamah: bahwa pemohon mendalilkan kecamatan kitap, harfiah yang merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut memberikan surat undangan dan kartu pemilih kepada calon pemilih: bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah mengada ada dan tidak berawalan secara hukum, dikarenakan bahwa hj. harfiah adalah tim sukses pasangan calon nomor dan bukan petugas kps, pps atau ppk, sedangkan untuk memberikan undangan dan kartu pemilih adalah petugas kps, pps, ppk, maka dengan itu pelanggaran tersebut tidak beralasan secara hukum apabila dikualifikasikan menjadi pelanggaran oleh pihak memohon, bahwa pada huruf butir halaman pemohon mendalilkantetapi pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan apakah hal tersbut dapat mempengaruhi hasil pemilihan suara dan ketua tersbut bukan merupakan petugas kps, pps atau ppk, sehingga memohon tidak mengetahui dari mana dia mendapatkan kartu pemilih tersebut., adanya surat undangan dan kartu pemilih yang secara sengaja tidak dibagikan kepada kader partai pendukung pemohon bahwa pemohon mendalilkan kecamatan bati bati ada sebanyak lembar kartu pemilih yang tidak dibagikan kepada warga, bahwa apa yang didalilkan pemohon hanyalah suatu asumsi yang tidak mendasar dikarenakan bahwa: pemohon tidak menjelaskan mengenai apa penyebab kartu pemilih yangtuang diaftar pemilih tetapana orangnya tidak ada ditempat. bahwa saja. bahwa memohon dalam membagikan surat undangan dan kartu pemilih tidak mengetahui siapapelanggaran yang dilakukan oleh memohon telah dilaporkan oleh pemohon panas kabupaten tanah laut bahwa pemohon pada huruf halaman dalam permohonannya mendalilkan pihak pemohon telah melaporkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon kepada panwaslukada kabupaten tanah laut. bahwa setiap tahapan tahapan yang dilakukan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut sampai dengan diterbitkannya surat keputusan perihal penetapan calon pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, pihak memohon tidak pernah mendapat rekomendasi atau teguran teguran dari panwaslukada kab. tanah laut terkait dugaan pelanggaran pelanggaran penyelenggaraan pemilukada kab. tanah laut yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. bahwa pemohon mendalilkan, bahwa kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang telah diselenggarakan merupakan tindakan pembiaran oleh memohon adalah tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak, hal disebabkan bahwa pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan dan membuktikan apa bentuk pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah lautdan tidak terjadi adanya pelanggaran dan penyimpangan penyimpangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur seperti apa yang didalilkan oleh pemohonbukan beralasan hukum untuk ditolak. iv. petit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum tersebut dipermohonan pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pmk: ,mei yang telah disampaikan dan didengareksepsi:bahwa pemohon memperlihatkan sikap tidak tegas dalam menentukan obytiga obyek perkara bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksud nomorpermohonan tidak benar, kabur)..istrasi php.d xi kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. bahwa pemohon membantah dalil permohonan pemohon '| vide point halaman perbaikan permohonanbert halaman

kj) |hamil kurang, pekerjaan kepala dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah tempat tgl lahir amuntai, desember alamat komplek bumi mas asri nomor rt. kelurahan peraturan raya, kecamatan banjarmasin timur, kota banjarmasin: nama sutomo sandi pekerjaan ketua dprd kabupaten hulu sungai utara tempat tgl lahir antar, agustus alamat jalan budi setia desa tambangan, rt. nomor kecamatan amuntai tengah: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada diankorona riyadi, s.h. mh., wahyudi, s.h., samsul bahri, s.hi, advokat konsultan hukum pada kantor diankorona riyadi, s.h. rekan yang beralamat jalan veteran nomor rt. banjarmasinlengkap drs. abdul wahid hk, m.m., warga negara indonesia alamat tempat tinggal jalan nelayan komplek btn nomor kota raja, amuntai selatan, kabupaten hulu sungai utara, nama lengkap husain abdi, warga negara indonesia alamat tempat tinggal jalan banjar indah nomor pemutus dalam, banjarmasin selatan, kota banjarmasifadli nasution, s.h.m.h., mirza roy pizza lubis, s.h.m.h., muda sanjaya, s.h., dan andre manurung, s.h.. . pihak terkait, calon bupati dan bakal calon wakil bupati kabupaten hulu sungai utara masa bakti yang akan diusung oleh dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten hulu sungai utara, bukti p fotokopi undangan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati untuk pemeriksaan kesehatan dari kpu kabupaten hulu sungai utara nomor kpu kab tanggal marettaufik hid bahwa mekanisme pemberhentian pengurus itu, menurut anggaran dasar rumah tangga adalah harus melalui musyawarah luar biasa, dengan diikuti oleh pimpinan anak cabang: bahwa saksi termasuk yang kepengurusannya diberhentikan ketua dan sekretarisnya: bahwa untuk pemberhentian ketua dan sekretaris tidak berlaku sebenarnya, karena mekanisme yang dipilih oleh partai persatuan pembangunan tidak ditempuh sama sekali dan tidak berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, bahwa cara mereka melakukan pemberhentian dengan menerbitkan sebuah surat pemberhentian sementara, tidak melalui mekanisme rapat pengurus anak cabang, kemudian berdasarkan rapat itu baru ditetapkan sebuah keputusan, disampaikan melalui dpw dpp partai persatuan: bahwa surat dpp turun, tetapi melalui mekanisme yang tidak benar. saifuddin al ansari bahwa pengunungan pasangan calon sebenarnya sudah setahun yang lalu, bahwa mekanismenya dengan mengadakan rapat cabang atau cabang luar biasa yang dihadiri oleh seluruh pengurus harian pac), majelis pertimbangan, majelis syariah, bahwa munculnya dpp tanggal desember yang memenuhi persyaratan adalah hamlikur sani, bahwa tanggal maret saksi melakukan pendaftaran dan surat pemberhentian sementara oleh dpw untuk ketua dan sekretaris cabang keluarkan tanggal maret jadi satu hari sebelumnya, bahwa dengan diberhentikannya kepengurusan yang lama, calon untuk ikut pemilihan bupati dan wakil bupati tidak diganti, bahwa calon yang sudah diusung sebelumnya tetap ada sehingga ada dua nama kepengurusan: bahwa karena ada dua kepengurusan saksi akhirnya mengajukan dpp gugatan dalam artian pemberhentian oleh wilayah itu sebenarnya tidak tepat menurut anggaran rumah tangga ppp, maka munculnya dpp ppp nomor bahwa pemberhentian sementara ketua dan sekretaris itu tidak sesuai dengan anggaran dasar bahwa kepengurusan yang baru memang mengurungkan calon yang baru, dan yang lama tetap mendaftar tidak ditarik dan tidak menetapkan sebagai calon yang diusung lagiuraian uraian tersebut atas maka permohonan yang telah disampaikan mahkamah konstitusi sesuai dengan serialnya: permohonan keberatan ataspada pemilihan umum kepala daerah kabupaten hulu sungai utara periode tahun adalah sangat bertentangan dengan dan mk. adalah tidak tepat, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikategorikan obscura libel (kabur): bahwa permohonan pemohon obscura libel (kabur), maka permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak, dalam pokok perkara permohonan: bahwa pada tanggal april pukul wita memohon telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati hulu sungai utara. sebelumnya memohon telah melaksanakan rapat pleno penetapan calon: bahwa pada rapat pleno yang dilaksanakan mulai tanggal april april telah disepakati secara demokratis, melalui pembahasan yang cukup panjang dan menghasilkan bahwa pasangan calon drs. hamil kurang, msi dan sutomo sandi yang diusung oleh dpc ppp versi abdul jafar dan sutomo sandi kepengurusan yang diberhentikan) dinyatakan tidak memenuhi syarat, bahwa pengurus partai politik yang diberhentikan tidak dapat mengajukan pasangan calon. atas hasil klarifikasi memohon kepada pihak dpw ppp provinsi kalimantan selatan, dimana dpw ppp provinsi kalimantan selatan merupakan pengurus yang mengeluarkan pengurus harian dpc ppp kabupaten hulu sungai utara. dalam klarifikasi tersebut, dinyatakan bahwasejak tanggal maret selanjutnya klarifikasi pihak dpp ppp bahwa benar kepengurusan yaitudari kepengurusan. hal tersebut dikuatkan dengan dpp ppp nomor sk dpp c bahwa dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun huruf (f): huruf (9g): ., bahwa sehubungan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, jelas bahwa perubahan pemberhentian kepengurusan ketua dan sekretaris dpc ppp kabupaten hulu sungai utara telah terjadi sebelum penetapan calon atau pernyataan memenuhi syarat . sehingga dalam rapat pleno memohon, disimpulkan bahwa persyaratan pencalonan daripencalonan: bahwa dalam pengajuan permohonan keberatan sdr. drs. hamil kurang, kepada memohon dirasa tidak beralasan, karena dalam kejadian verifikasi pencalonan ditempat memohon tidaklah merugikan atau menggugurkan syarat calon sdr drs. hamil kurang, si, tetapi memohon menyatakan bahwa pencalonan calon bupati: drs. hamil kurang, dan calon wakil bupati: sutomo sandi) yang diajukan olehbahwa jadi dapat disimpulkan bahwa, pengajuan keberatan sdr. drs. hamil kurang, terhadap memohon tidak ada alasannya, karena yang dirugikan atas keputusan tersebut adalah pihak kepengurusan dpc ppp kabupaten hulu sungai utara yang diberhentikan yaitu sdr. abdul. jafar dan sutomo sandi: bahwa dalam lampiran berkas keberatan drs. hamil kurang, telah dicantumkan berkas laporan hasil verifikasi administrasi yang disampaikan pada saat verifikasi awal yaitu pada masa perbaikan. dalam laporan hasil verifikasi awal tersebut menyampaikan bahwa pada pencalonan dari dpc ppp kabupaten hulu sungai utara masih terdapat berkas yang tidak lengkap. dalam masa pemberitahuan laporan hasil verifikasi administrasi tersebut dinyatakan bahwa berkas berkas yang harus disampaikan kepada kpu kabupaten harus dipenuhi seluruhnya guna pelaksanaan verifikasi final sebagai konsekuensi pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon. pada berkas tersebut, kpu kabupaten hulu sungai utara hanya menyatakan bahwa berkas berkas yang dimaksud lengkap dan tidak lengkap , bukan sebagaimana pada hasil verifikasi akhir yang menyatakan memenuhi syarat ms) atau tidak memenuhi syarat (tms ) : bahwa berdasarkan uraian tersebut atas permohonan pemohon dapat dikategorikan abscuur libel (kabur) sehingga haruslah ditolak, berdasarkan alasan alasan hukum yang tertanggal juli untuk seluruhnya" atau apabila majelisrekomendasi nomor in dpp dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan tertanggal februari bukti fotokopi berita acara nomor pemilukada kpu hsu tentang hasil verifikasi administrasi pasangan calon yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara, tertanggal april bukti fotokopi surat keputusan nomor pts o tertanggal radius akhir maret bukti fotokopi surat klarifikasi cabup cawabup hsu nomor eks o dewan pimpinan wilayah partai persatuan pembangunan provinsi kalimantan selatan, tertanggal maret bukti fotokopi surat keputusan nomor dpp c iiitertanggal kumail awal maret bukti fotokopi surat rekomendasi nomor panwaslukada hsu dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten hulu sungai utara tertanggal april yang ditandatangani oleh usul fahri, sos. map, bukti fotokopi surat klarifikasi nomor ex dpp v dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan, tertanggal mei(mk disebutkan pemohon adalah pasangan calon pemilukada , junctobupati dan wakil bupati kabupaten hulu sungai utara kalimantan selatan dalam pemilukada hulu sungai utbahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi mahkamah untuk tidak menerima permohonan guo. bahwa berdasarkanyang pada pokoknya dpc ppp hulu sungai utara akan melaksanakan deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yangjuli dengan nomor php.d x yang kemudian diperbaiki dan diterima persidangan mahkamah pada tanggal julumum kepala daerah. ii. kedudukan hukum legal standing) bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor php viii72010kepada bakal diusung oleh ppp. diketahui kemudian ternyata acara tersebut adalah deklarasi drs. hamil kurang, dan sutomo sandi sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hulu sungai utara dalam pemilukada hulu sungai utara tahun padahal belum ada keputusan resmi dari dpp ppp tentang bakal calon yang akan diusung oleh ppp: bahwa kemudian, dpp ppp mengeluarkan surat nomor in dpp perihal rekomendasi calon wakil bupati, ditujukan kepada dpw ppp kalimantan selatan, tanggal februari bukti pt yang pada pokoknya dpp ppp merekomendasikan sdr. husain abdi, pihak terkait) sebagai calon wakil bupati yang resmi diusung oleh ppp: bahwa setelah itu dpp ppp menerbitkan surat tugas nomor tg dpp i11 tanggal maret bukti pt yang pada pokoknya menugaskan kepada fungsionaris dpp ppp untuk menghadiri acara deklarasi pilkada kabupaten hulu sungai utara pada tanggal maret amuntai, yaitu deklarasi pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai golkar dan ppp drs. abdul wahid hk, dan husain abdi, lc, bahwa atas tindakan disipliner yang dilakukan oleh dpc ppp bawah kepemimpinan abdul jafar ketua) dan sutomo sandi sekretaris) tersebut, dimana lain yang direkomendasikan dpp ppp, lain pula yang diusung oleh dpc ppp, maka dpw ppp mengambil kebijakan yang tegas dengan memberikan sanksi, bahwa berdasarkan surat keputusan dpw ppp kalimantan selatan nomor pts o!bahwa berdasarkan dpw ppp kalsel tersebut, sejak tanggal berlakunya maret maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama dpc ppp hulu sungai utara adalah sdr. suwardi saran, dan sdr. mukhtar yahya daud, s.h., selaku ketua dan sekretaris dpc ppp hulu sungai utara yang sah: bahwa setelah dilakukan pergantian kepemimpinan, dpc ppp hulu sungai utara mengambil langkah langkah cepat dan strategis yaitu memantapkan koalisi antara ppp dengan partai golkar. maka pada saat dilaksanakan deklarasi pasangan calon pada tanggal maret bukti pt ditandatangani jug, tanggal maret bukti pt bahwa selain itu, untuk menguatkan koalisi antara partai golkar dan ppp untuk mengusung drs. abdul wahid hk, dan husain abdi, sebagai pasangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. hsu dalam pemilukada hulu sungai utara tahun maka ditandatangani bersam, tanggal maret bukti pt bahwa kemudian, gabungan partai golkar dan ppp mengeluarkan surat pencalonan nomor p.golkar hsun!ii tanggal maret bukti pt yang resmi didaftarkan pada kpu hulu sungai utara sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada hulu sungai utara tahun bahwa berdasarkan tanda terima dokumen kpu hulu sungai utara bukti pt pada tanggal maret kpu hulu sungai utara telah resmi menerima berkas surat pencalonan dari pasangan calon atas nama drs. abdul wahid hk, mm, dan husain abdi lc: bahwa berdasarkanyang pada pokoknya dpw ppp kalimantan selatan akan memberhentikan secara tetap sdr. abdul jafar dan sutomo sandi dari jabatannya sebagai ketua dan sekretaris dpc ppp hulu sungai utara, bahwa kemudian dpp ppp menerbitkandpp ppp ini semakin menguatkan dpw ppp sebelumnya yang memberhentikan kepemimpinan abdul jafar dan sutomo sandi dari dpc ppp hulu sungai utara, bahwa setelah itu, memohon menerbityang pada pokoknya memohon berkesimpulan bahwa drs. abdul wahid, hk, mm, dan husain abdi, telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada hulu sungai utara tahun bahwa kemudian, memohon mengelukemudian untuk memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan dengan baik, khususnya kejelasan pasangan calon yang diusung oleh ppp, sebelum ditetapkan nomor urut pasangan calon, memohon meminta klarifikasi kepada dpp ppp. berdasarkanyang pada pokoknya dpp ppp menegaskan bahwa dpc ppp hulu sungai utara yang sah adalah yang dipimpin oleh sdr. suwardi saran, ketua) dan sdr. mukhtar yahya daud, s.h. sekretaris) berdasarkan dpp ppp nomor sk dpp o! ! tanggal maret (vide bukti pt bahwa setelah adanya klarifikasi dari dpp ppp tersebut, memohon mengelusetelah tidak ada lagi polemik tentang pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, seluruh tahapan pemilukada hulu sungai utara tahun berjalan dengan baik dan lancar, sampai dengan pleno memohon menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada hulu sungai utara tahu(vide bukti pt bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menjadi pertimbangan bagi mahkamah untuk tidak menerima permohonan pemohon, atau setidak tidaknya menolak permohonan guo untuk seluruhnya. iinperaturan perundang undangan, yaitu nomor dan perubahannya nomor tentang pemerintahan daerah, nomor dan perubahannya nomorkami19cfotokopi surat keputusan tim kampanye wahid husain nomor kep tk wh hsufotokopifotokopi surat dpp ppp nomor in dpp !i perihal rekomendasi calon wakil bupati, ditujukan kepada dpw ppp kalsel, tanggal februari bukti fotokopi surat tugas dpp ppp nomor tg dpp !i1 tanggal maret bukti fotokopi surat keputusan dpw ppp kalimantan selatan nomor pts o i11fotokopi deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati koalisi partai golkar dan ppp tanggal maretfotokopi surat pencalonan nomor p.golkar hsu i11 tanggal maret bukti fotokopi tanda terima dokumen kpu hsu, tanggal maret buktifotokopifotokopi surat dpp ppp nomor ex dpppertama pemeriksaan pendahuluan: buktikedua mendengar jawaban memohon dan tanggapan pihak terkait, bukti pihak terkait mengajukan tigabahwa,bahwa merekomendasikan husain abdi sebagai calon wakil bupati kabupaten hulu sungai utara,: bupati dan bakal calon wakil bupati hulu sungai utara permohonan diajukan terhadapyangdikeluarkan oleh kpu kabupaten hulu sungai utara, sehingga mengakibatkan drs. hamil kurang, sebagai bakal calon bupati dan sutomo sandi sebagai bakal calon wakil bupati kabupaten hulu sungai utara kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilukada kabupaten hulu sungai utara periode sementara pasangan lain yang juga diusung oleh dpc ppp kabupaten hulu sungai utara yang ilegal disahkan oleh kpu kabupaten hulu sungai utara: hal ini berarti kpu kabupaten hulu sungai utara telah memperlakukan pemohon tidak sama atau tidak adil didepan hukum: mengenai mengapa pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi karena pemohon sangat percaya integritas majelis hakim mahkamah konstitusi. pemohon sebelumnya tidak mengajukan permohonan ptun sebab menurut hemat pemohon akan sia sia karena pengalaman orang orang selama ini siapa yang berkuasa dan berduet akan menang. disamping itu pemohon baru mengetahui menjelang pemilukada kabupaten hulu sungai utara tanggal juni bahwa perkara semacam ini dapat diajukan mahkamah konstitusi. hal itu pun setelah pemohon ketemu dan konsultasi dengan mantan ketua kpu pusat prof. dr. abdul hafiz asyari, ma. selama ini pengetahuan pemohon bahwa sengketa sebelum pelaksanaan pemilukada hanya dapat diajukan ptun saja, mengenai yang tanda tangan hanya bakal calon bupati saja, tidak disertai tanda tangan bakal calon wakil bupati, sebab bakal calon wakil bupatpihak terkait bahwa objek permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah sebagai berikut:: bahwa dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh pemohon adalah(bukti bukti(bukti pt bahwa dalam persidangan tanggal juli pemohon telah memperbaiki permohonannya, namum pemohon dalam permohonannya tetap menjadisebagai objek permohonannyamenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, eksepsi pihak terkait beralasan hukum: menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon salah objekhukum, objek permohonan pemohon salah: mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guoobjek permohonan pemohon adalahina zuchriyah tando tersebut ditekan akan recall dari jabatan ketua dprd kabupaten hulu sungai utara apabila turut serta memohonkan perkara ini. kami (saya sendiri, ketua dpc ppp, ketua majelis pakar dan tim kampanye) sudah menemui bakal calon wakil bupati tersebut kediamannya pada tanggal juli untuk minta tanda tangan, tetapi yang bersangkutan sangat ketakutan akan recall. namun demikian atas saran majelis hakim mahkamah konstitusi pada tanggal juli telah diupayakan persetujuan tanda tangan bakal calon wakil bupati hulu sungai utara saudara sutomo sandi untuk ikut memohon sebagai pemohon dalam perkara ini melalui surat pernyataan yang dikirim melalui fax nomor dimana surat pernyataan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat permohonan ini (terlampir): ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kpu kabupaten hulu sungai utara telah melaksanakan pemilukada kabupaten hulu sungai utara tanggal juni datingkat kabupaten hulu sungai utara oleh kpu kabupaten hulu sungai utara pada hari minggu tanggal juliv. pokok permohonan pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil verifikasi administrasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sebagaimanamenyatakan bahwa pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa partai yang mengusung pemohon yaitu dpc ppp kabupaten hulu sungai utara telah diberhentikan sementara oleh dpw ppp kalimatan selatan: padahal menurut duduk perkaranya adalah sebagai berikut: pemohon telah direstui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp ppp tanggal desember nomor surat in dpp xii untuk menjadi calon bupati yang memenuhi persyaratan (bukti surat terlampir): bahwa pemohon secara resmi telah diusung oleh dpc partai persatuan pembangunan ppp) kabupaten hsu sebagai calon bupati dan wakil bupati hulu sungai utara periode dan telah mendaftar kantor kpu kabupaten hulu sungai utara pada tanggal maret jam wita: bahwa pada tanggal maret tersebut, berkas permohonan telah diterima oleh kpu kabupaten hulu sungai utara dan telah diverifikasi administrasi pada poin nomor item pemeriksaan (checklist) yaitu mengenai s.k kepengurusan partai pengusung dan ad art dinyatakan lengkap: bahwa pada tanggal yang sama maret jam wita dpc ppp kabupaten hulu sungai utara ketua dan sekretaris) yang telah mengusung pemohon, telah diberhentikan sementara oleh dpw ppp kalimantan selatan melalui surat nomor pts o tertanggal maret bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon merasa dirugikan hak hak hukumnya, sebab keputusan memohon tersebut sangatlah bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang partai politik, yang mana menyebutkan bahwa pergantian kepengurusan partai politik setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan dan art oleh karena menurut hemat pemohon pemberhentian yang dilakukan oleh dpw ppp kalsel tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga art) partai persatuan pembangunan ppp), bahwa berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga art) partai persatuan pembangunan ppp menyebutkan bahwa: pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dewan pimpinan dapat dilakukan karena: meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri: sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan ppp: melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama ppp, melanggar keputusan ppp yang ditetapkan secara sah: dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: sementara dari ketentuan tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar. selanjutnya dalam ketentuan anggaran rumah tangga art) partai persatuan pembangunan ppp) tersebut menyebutkan bahwa pemberhentian anggota dpc yang terdiri atas: pengurus harian dpc dan pimpinan majelis dpc dilakukan oleh pengurus harian dpp atas usul pengurus harian dpc melalui pengurus harian dpw, berdasarkan keputusan rapat pengurus harian dpc yang ditetapkan secara sah. dengan demikian, maka pemberhentian ketua dan sekretaris dpc ppp kabupaten hulu sungai utara sebagai pengurus dpc tidak dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana ketentuan tersebut dimana tidak adanya usul dari pengurus harian dpc: bahwa keberadaan pengurus baru pengurus pengganti langsung diangkat tanpa melalui musyawarah cabang luar biasa, sehingga melanggar ketentuan art ppp: disisi lain, pihak kpu kabupaten hulu sungai utara memohon) tidak mengindahkan rekomendasi bawaslu kabupaten hulu sungai utara agar memohon melakukan klarifikasi atas kepengurusan ganda dpc ppp kabupaten hulu sungai utara mahkamah partai ppp jakarta. tetapi yang dilakukan memohon justru pengurus harian dpp bukan mahkamah partai: ketua dan sekretaris dpc ppp kabupaten hulu sungai utara telah melakukan gugatan mahkamah partai yang sampai sekarang belum ada keputusannya, kpu kabupaten hulu sungai utara telah secara nyata memperlakukan pemohon secara tidak adil sebab yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya pemohon sementara bakal calon pasangan lain yang diusung oleh dpc ppp kabupaten hulu sungai utara yang ilegal dinyatakan memenuhi syarat dan ikut sebagai peserta pemilukada kabupaten hulu sungai utara kpu kabupaten hulu sungai utara tidak melakukan klarifikasi kepada mahkamah partai maupun kepada kantor kesbanglinmas kabupaten hulu sungai utara dimana semua pengurus partai politik yang legal terdaftar, tetapi yang dilakukan kpu kabupaten hulu sungai utara justru klarifikasi dpp ppp: akibat dari tindakan kpu kabupaten hulu sungai utara ini menyebabkan pemohon kehilangan hak hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilukada kabupaten hulu sungai utara periode petit berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada majelis yang mengadili perkara, untuk hal hal sebagai berikut: memohon putusan sela untuk menunda seluruh proses pemilukada hulu sungai utara, membatalkan berita acara nomor ba pemilukada kpu hsu tentang hasil verifikasi pasangan calon tanggal april membatalkan pasangan calon bupati hulu sungai utara atas nama drs. abdul wahid, dan husain abdi, yang diusung koalisi partai golkar dan ppp, sebab diusung oleh ketua dan sekretaris dpc ppp hulu sungai utara yang tidak sesuai dengan ad art ppp ilegal), membatalkan hasil pemilukada hulu sungai utara yang telah dilaksanakan juni memerintahkan kepada memohon untuk memasukkan pemohon drs. hamil kurang, si) sebagai calon bupati hulu sungai utara dan sutomo sandi sebagai calon wakil bupati hulu sungai utara periode untuk ikut pemilukada: memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemilukada ulang, menghukum memohon untuk membayar biaya perkarlaporan hasil verifikasi administrasi kpu kabupaten sungai hulu utara: bukti fotokopi surat dpp ppp nomor in dpp xii tanggal desember perihal calon bupati kabupaten hulu sungai utara, bukti fotokopi dpp ppp nomor n dpp !i tanggal februari perihal rekomendasi calon wakil bupati: bukti fotokopi surat keputusan dpc ppp kabupaten hulu sungai utaraewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten hulu sungai utara yang mana menetapkan sdr. drs. hamil kurang, si, sebagai calon bupati dan sdr. husain abdi, lc, sebagai calon wakil bupati hulu sungai utara, bukti fotokopi surat dpc ppp kabupaten hulu sungai utara nomor in tanggal maret perihal pemberitahuan calon wakil bupati dan mohon kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada sdr. husain abdi, lc, bukti fotokopi surat keputusanpc ppp kabupaten hulu sungai utara, bukti fotokopi surat keputusan nomor pts tanggal januari tentangcabang partai persatuan pembangunan kabupaten hulu sungai utara masa bakti bukti fotokopi surat keterangan kepala bagian pemerintahan kabupaten hulu sungai utara nomor pemerintahan tanggal mei tentang susunan pengurus harian dpc ppp kabupaten hulu sungai utara: bukti fotokopi surat keputusan nomor pts tanggal maret tentang pemberhentian sementara sdr. abdul jafar, sdr. sutomo sandi dari jabatannya sebagai ketua dan sekretaris pengurus harian dpc ppppc ppp hulu sungai utara, bukti fotokopi surat dpc ppp kabupaten hulu sungai utara nomor in iv tanggal april tentang gugatan atas dpw ppp kalimantan selatan nomor pts 0ii1 dan dpp ppp nomor sk dpp c bukti partai politik penerbit komisi pemilihan umum: bukti fotokopi ketetapan muktamar vii partai persatuan pembangunan ppp) tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad rt): bukti p fotokopi kesepakatan bersama pengurus harian majelis syariah, majelis pertimbangan, dan majelis pakar dpc ppp kabupaten hulu sungai utara dan pengurus harian pimpinan anak cabang partai persatuan pembangunan kabupaten hulu sungai utara tentang pengajuan bakalah tahun yang diajukan oleh: i1. nama drs. kaharuddin mustafa, si: pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat jalan arjun hari nomor kelurahan were, kecamatan palu barat, kota palu, provinsi sulawesi tengah: nama drs. faisal mahmud, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan cemara nomor kelurahan donggala kecil, kecamatan palu barat, kota palu, provinsi sulawesi tengah,bertanggal april memberi kuasa kepada amat entedaim, s.h., mustar, s.h., arif sulaeman, s.h., dan syafruddin datu, s.h., seluruhnya advokat pada kantor hukum amat entedaim, s.h associates, beralamat jalan cik ditiru nomor palu,tengah, berkedudukan jalan paman nomor palu, provinsi sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberi kuasa kepada hartawan sup, s.h., resmi hamzah, s.h., dan ali rizal, s.h., seluruhnya advokat penasihat hukum pada kantor pengacara law firm idham chalid attorney, consultancy, lawyer research) beralamat jalan yos sudarso,long djanggola. si: pekerjaan bupati kabupaten parigi moutong, alamat jalan trans sulawesi, kecamatan parigi, kabupaten parigi moutong, sulawesi tengah, nama sudarto, sh. hum: pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sulawesi tengah: alamat jalan dr. sutomo nomor luwuk, kabupaten banggai, sulawesi tengah:tertanggal april telah memberikan kuasa kepada chairil syah, s.h., kutub layang pemudi, s.h., dasar, s.h., salmon hear, s.h., emas lintasan, s.h., arena jr. perampas, s.h., amir paku, s.h., dan syahrul, s.h., seluruhnya adalah advokat pengacara yang berkantor pada kantor advokat chairil syah partners, beralamat jalan jati padang raya nomortindakan memohon sebagaimana tersebut atas, selain dikualifikasikan sebagai tindakan yang telah melanggar asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, profesionalitas, juga telah: merusak sendi sendi pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistim penyelenggaraan pemerintahan negara, tidak inginmembuat cela agar tidak terciptanya hubungan penyelenggaraan negara yang saling menghargai antara pusat dan daerah: dan yang lebih jelas lagi, tindakan memohon tersebut secara nyata telah menguntungkan pasangan calon tertentu, yakni pasangan calon nomor urut dimana salah satu pasangan calon nomor urut atas nama drs. long anggota, si. sejak mencalonkan diri atau dicalonkan, tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan kepada menteri dalam negeri dalam hal ini gubernur sulawesi tengah bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai calon gubernur, padahal dirinya masih menjabat sebagai bupati: bahwa terhadap hal ini, pemohon telah mengajukan keberatan kepada memohon, namun keberatan pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan, malahan memohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada dengan tetap menetapkan dan meloloskan drs. long anggota, si. sebagai pasangan calon: bahwa sengaja keberatan pemohon tersebut tidak ditujukan kepada panas, karena memang kesalahan yang dilakukan oleh memohon dengan jalan mengeluarkan surat penetapan pasangan calon, bukanlah domain panas, tetapi hal tersebut adalah domain peradilan tata usaha negara: lalu mengapa pemohon tidak mengajukan keberatan dengan jalan mengajukan gugatan ptun terkait dengan surat keputusan berupa penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon, malah justru mengajukannya mahkamah konstitusi, maka berikut ini pemohon mengemukakan alasan yuridis sebagai berikut: bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang baku dan khusus mengatur tentang hukum acara ptun terkait dengan adanya surat keputusan komisi pemilihan umum bertautan dengan tahapan pemilukada, khusus mengenai lamanya waktu dalam berperkara ptun: bahwa komisi pemilihan umum tidak memiliki peraturan yang khusus dan memadai yang mengatur tentang keharusan dihentikannya tahapan pemilukada ketika salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ptun, sehingga proses gugatan ptun akan berjalan dengan sendirinya dengan memakan waktu paling cepat sembilan bulan baru putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap, sementara proses penyelesaian tahapan pemilukada juga berjalan terus dan akan selesai dalam waktu yang amat singkat, sehingga dengan mengajukan gugatan yang objeknya menyangkut tahapan pemilukada ptun adalah sama halnya membuang garam laut: bahwa mahkamah konstitusi, bukanlah lembaga yang layaknya tukang stempel akan tetapi suatu lembaga sebagai tumpuan keadilan yang bisa diperoleh, apa tak lagi bahwa pelanggaran yang baru saja diuraikan oleh pemohon adalah jenis pelanggaran yang signifikan bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara, jika memohon dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau setidak tidaknya pada saat pemohon mengajukan keberatan terkait dengan adanya kewajiban bagi pasangan calon yang sedang menjabat bupati untuk menyampaikan surat pemberitahuan: adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa secara hakiki, proses pemilihan gubernur sulawesi tengah tahun adalah merupakan pesta rakyat, mana posisi rakyat berada pada posisi pemilih, juga rakyatlah selaku posisi pemenangnya, sehingga siapapun yang terpilih dalam pesta tersebut, maka haruslah dianggap bahwa rakyatlah pemenangnya: hal ini pemohon ungkapkan, jika proses pelaksanaan pesta tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak terdapat adanya kecurangan, namun oleh karena indikasi kecurangan itu ada dan memang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka sudah sewajarnya pulalah bila rakyat keberatan, yang sudah barang tentu keberatan rakyat tersebut diwakili oleh pemohon, bahwa adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut adalah sebagai berikut: pelanggaran pada saat minggu tenang mana media massa harian lokal masih memuat iklan kampanye untuk pasangan calon nomor urut drs. long djanggola, si. dan sudarto, sh., hum. hal ini jelas sekali telah menyalahi ketentuan yang berlaku: adanya sejumlah aparat desa kabupaten parigi moutong yang menjadi tim sukses untuk pasangan calon nomor urut drs. long djanggola, si. dan sudarto, s.h., hum. yang tidak benarkan oleh perundang undangan, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi massa secara terstruktur, serta adanya pelanggaran pelanggaran lainnya yang cukup signifikan mempengaruhi hasil perolehan dan penghitungan suara, yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, dimana pelanggaran pelanggaran tersebut nanti akan pemohon buktikan berdasarkan bukti surat dan saksi, mana diantara pelanggaran pelanggaran yang dimaksud adalah: bahwa, dan kabupaten sigi: bahwa: bahwahwa telah terjadi kecurangan dengan adanya money politik pada hampir seluruh daerah kabupaten parigi moutong dan dusun desa kota rindu kecamatan dolo kabupaten sigi yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut drs. long djanggola, si. dan sudarto, s.h., hum. sebelum hari pencoblosan: bahwa adapun perolehan suara yang cenderung diperoleh dengan cara yang tidak sah, dapat pemohon uraikan sebagai berikut: kabupaten buol sebanyak suara, kabupaten tolitoli sebanyak suara, cc. kabupaten donggala sebanyak suara, kota palu sebanyak suara kabupaten parigi sebanyak suara, kabupaten poso sebanyak suara, kabupaten ampana sebanyak suara, kabupaten morowali sebanyak suara, kabupaten luwuk sebanyak suara, kabupaten banggai sebanyak suara. kabupaten sigi sebanyak suara, jumlah total sebanyak suara, dengan demikian perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh pasangan calon nomor urut adalah suara jika dikurangkan dengan suara, maka suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut adalah suara, bahwa dengan demikian perolehan suara yang sesungguhnya adalahh., hum. selaku pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak atau x4, karena seharusnya digugurkan atau memperoleh suara sebanyakahwyang seharusnya tetapkanterbanyak kedua serta dapat mengikuti pemilukada putaran kedua atau setidak tidaknya dengan terjadid mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan tidak benar dan tidak sah hasil penghitungan suara ytengah yang ditetapkan komisi pemilihan umummenyatakan memohon telah melakukan pelanggaran yang berakibat hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi tengah cacat yuridis, menyatakan pasangan calon nomor urut telah terbukti melakukan pelanggaran alias kecurangan serta tidak memenuhi syarat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernuratau memperoleh sebanyak suara,menetapkansebagai pasangan calon terbanyak kedua sehingga berhak untuk mengikuti putaran kedua dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun memerintahkan memohon menerbitkan surat keputusan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah, maka: subsidi mengabulkan permohonan subsidigubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun menentukan menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun dilaksanakan paling lambat hari sejak dijatuhkannya putusan iniertanggal februari,peraturan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengnasir a.j. latadanoyan suprandy, pd., tertanggal april bukti fotokopi surat pernyataan atas nama adzan sanjaya desa kotarindau dusun kecamatan dolo kabupaten sigi, tertanggal april bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ahmad desa kotarindau dusun kecamatan dolouolli toldonggalota paluarigi moutongosojo una unmorowali kepulauan: bukti fotokopi formulir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun bukti fotokopi surat kabar harian radar sulteng, hari senin tertanggal april halaman kolom bukti fotokopi surat kabar harian umum media alkhairaat, pilgub sulteng: laporan dana kampanye belum lengkap , hari selasa tertanggal aprili. dalam eksepsi bahwa, permohonan pemohon adalah permohonan yang telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa),. bahwa permohonan pemohon, mengidap cacat melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa). mungkin pemohon lupa, bahwa berdasarkan tentang pemerintahan daerah juncto pmk tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah secara tegas disebutpemohoaru diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi pada tanggal april sesuail. tentang dasar hukum kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo) bahwa berdasarksurat keberatan pemohon yang ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi danyang kemudian telah didaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi brk) nomor php.d ix pada tanggal mei telah ditetapkan dengan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah memohon)april dengan waktu diterbitkannya surat keputusan, pada tanggal april terpaut selisih waktu (empat) hari kerja keadaan ini jelas melewati tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan juncto pmk yang menegasil dalil permohonan pemohon pada bagian tentang pokok perkara angka dengan tegas pemohon mendalilkan , namun pemohon,.dikala ini, berimplikasi hukum tidak wewenangnya mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo bahwa,.: permohonan keberatasehubungan dengan perihal tersebut, pemohon pada bagian tentang pokok perkara angka dengan tegas mendalilkan:, pada bagian lain dari permohonan pemohon, khususnya pada bagian petit primaire angka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar: menyatakan tidak benar dan tidak sah hasil penghitungan suara .dst' menelaah maksud petit primaire.pemohon, yang oleh pemohon dianggap tidak benar dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.olita permohonan pemohon dihubungkan dengan petitumnya, menunjukkan betapa permohonan pemohon dimaksud, mengandung cacat contradiction terminustvanklijke verklaard): il. dalam pokok perkara il1. memohon menolak seluruh dalil dalil permohonan pemohon, kecuali hal halsurat keputusan bukti rincian peroleh: bukti pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara: bukti bahwa pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun telah diikuti oleh pemilih sebanyak pemilih, dengan rincian peroleh suara sah: suara dan suara tidak sah suara setiap kabupaten bukti adalah sebagai berikut: kabupaten buol, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten toli toli, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak cc. kabupaten banggai kepulauan, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten banggai, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten morowali, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten tojo fauna, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten poso, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten parigi moutong, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten donggala, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kabupaten sigi, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak kota palu, suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak bahwa memohon menyangkal dengan keras dalil dalil pemohon pada bagian tentang pokok perkara angka yang mendalilkan:: bagian tentang pokok perkara angka yang mendalilkan:,msi dan sudarto, sh, humvide bagian pelanggaran pemilukada, halaman permohonan pemohon, bahwa pemohon dengan mengutip berbagai peraturan perundang undangan sebagaimana diurai pada bagian pelanggaran pemilukada, halaman permohonan pemohon, dimana memohon ditengarai telah lalai dan bahkan dengan sengaja telah mengabaikan dan huruf peraturan kpudalil dalil pemohon dimaksud, adalah dalil dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta, oleh karena senjatanya baik drs. long djanggola, m.si yang masih dalam kedudukan memangku jabatan bupati parigi moutong calon gubernur dengan nomor urut maupun achmad yahya, se, calon gubernur dengan nomor urut yang masih memangku jabatan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah masing masing telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada presiden melalui menteri dalam negeri bukti dan bukti ini artinya, memohon telah melaksanakan perintah ketentuan dan huruf peraturan kpu nomor tahun dengan benar: bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa .a. dan kabupaten sigi: bagian huruf angka halaman permohonan pemohon):, bagian huruf angka halaman permohonan pemohon): .c.gian huruf angka halaman permohonan pemohon): bahwa pelanggaran pelanggaran yang ditengarai oleh pemohon sebagai dimaksud atas, selain tidak jelas mengenai waktu, tempat peristiwa pelanggaran itu terjadi dan siapa yang melakukannya juga memohon ternyata sampai pada saat sekarang ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau pun penyampaian dari panas pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun lagi pula dengan pelanggaran pelanggaran dimaksud, tidak signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun bahwa adalah tidak benar dalil dalil permohonan pemohon yang menganulir perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah nomor urut drs. long djanggola, m.si dan sudarto, sh, hum) dari perolehan suara sebanyak suara dengan prosentase yang diperoleh secara sah berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon pada tingkat kabupaten sulawesi tengah bukti menjadi sebanyak suara dengan prosentase vide halaman permohonan pemohoprovinsi sulawesi tengahadalah sah, menyatakan menurut hukum bahwa hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur,adalah sah dan mengikat.i2.5jmodel dc kwk.kpu), tertanggal april bukti fotokopilampiran model dc kwk.kpu), tertanggal april bukti fotokopi surat bupati parigi moutong nomor bag. umum perihal pemberitahuan tentang pencalonan sebagai bakal calon gubernur sulawesi tengah yang ditujukan kepada bapak presiden cg. menteri dalam negeri ri, tertanggal januari bukti fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah nomor kpu prov perihal hasil penelitian dan klarifikasi tahap berkas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun yang ditujukan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah achmad yahya, s.e., m.m. dan drs. h.m. maruf bantalan, m.m., tertanggal februari bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengahberita acara rapat koordinasi antara kpu kabupaten banggai, anggota kpu prov pps desa padungyo dan kpps desa padungyo: fotokopi daftar hadir penyelesaian masalah desa padungyo kecamatan kingdom dalam rangka pemungutan suara pemilukada gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun pemilukada bupati dan wakil bupati banggai tahun kabupaten banggai, tertanggal aprilpasangan calon terpilih pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah periode: ilsulawesi tengah sesuai denganggal februari bukti sehingga dapat, fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x tanggal mei perkara antara pemohon drs. ma'mun amir dan ir. muh. faizal mang, m.m., masing masing adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah dan wakil bupati banggai (sebagai pemohon) terhadap komisi pemilihan umum kabupaten banggai selaku memohon (vide pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi pada halaman putusannya), bukti fotokopi berita acara tentang koordinasi dan kesepakatan pelaksanaan pemilihan susulan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah desa pro'o kecamatan lindu kabupaten sigi rapat koordinasi teknis pelaksanaan pemilihan susulan pada pemilu kada gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi sulawesi tengah tahun fotokopi berita acara serah terima distribusi logistik pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun fotokopi kronologis pemungutan suara tps desa pro'o kecamatan lindu kabupaten sigi yang dibuat oleh ketua ppk kecamatan lindu, wilfreth tanda musuh, pd., tertanggal april i2.tentang kedudukan hukum pihak terkait bahwa pihak terkait drs. long djanggola. msi dan sudarto, sh. hum). adalah salah satu peserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun bukti pt dengan nomor urut bukti pt sebagaimana yang telah ditetapkan oleh memohon dengan berita acara komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah nomor ba kemudian memohon menetapkan nomor urut pasangan calon dengan berita acara nomor basehingga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada provinsi sulawesi tengah tahun adalah sebagai berikut tabel nomor urut dan nama pasangan calon momen memapatangan cab prof em). drs. aminuddin ponulele, dan dr. hj. luciano dahulu, se, dr. kaharuddin mustafa dan faisal mahmud drs. long djanggola, m.si dan sudarto, sh, hum ir. rendy afanddy lamadjido dan mandela paliudju achmad yahya, se. mm. dan drs. moh. ma'ruf bantalan, bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilukada provinsi sulawesi tengah tahun yang dilaksanakan pada tanggal april pihak terkait memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun sebagaimana tertuang dalam penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dituangkan memohon idalam sertifikat model dc kwk.kpu) bukti pt dan surat keputusan memohon nomor:ukti pada tanggal april pihak terkait, berdasarkan tanda terima pendaftaran nomor pan. mk iv tanggal april mengetahui pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan memohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun dan penetapan memohon tentang pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah periode mahkamah. berdasarkan alasan alasan diatas, maka kami sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengagubernur dan wakil gubernur pemilukada mahkamah dengan registrasi nomor php.d ix ii. dalam eksepsi permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu (tiga) hari: bahwa menurut ketentuperolehan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun bahwa berdasarkan bukti bukti yang dimiliki pihak terkait, memohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal april dengan agenda acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. bukti pt bahwa acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah dalam rapat pleno kpu provinsi sulawesi tengah, dihadiri oleh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pengawas pemilu provinsi sulawesi tengah, pengawas pemilu kabupaten kota, kpu kabupaten kota sulawesi tengah serta anggota masyarakat. (vide bukti pt bahwa berdasarkan bukti bukti yang dimiliki pihak terkait, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dituangkan memohon kealam sertifikat model dc kwk.kpu. (vide bukti pt bahwa pengajuan permohonan keberatan pemohon dalam perkara ago telah lewat tenggat waktu (tiga) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang me . bahwa pemohon mengajukan permohonannya mahkamah pada tanggal april sesuai tanda terima pendaftaran nomor pan. mk iv tanggal april bukti pt sedangkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh memohon dilaksanakan pada tanggal april bahwa seharusnya berdasarkan pmk nomor tahun permohonan yang diajukan pemohon paling lambat diajukan pada tanggal april oleh karena tanggal april jatuh pada hari sabtu dan tanggal april jatuh pada hari minggu (bukan hari kerja), maka (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pmk nomor tahun adalah terhitung sejak hari senin tanggal april sampai dengan hari rabu tanggal april bukan hari kamis tanggal aprilkerja sebagaimana dimaksud ketentuputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juli juncto putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi (niet ontvankelijke verklaard). berdasarkan uraian dan alasan diatas, pihak terkait mohon kepada mahkamah untuk menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). dalam pokok perkara: bahwa dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara. bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon dalam pokok perkara, kecuali hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya. bahwa good non, pengajuan permohonan pemohon dalam perkara ago tidak melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon diajukan tidak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun yang dilaksanakan pada tanggal april telah berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan aman. bahwa hasil perolehan suara sebagaimana uraian pada poin atas, adalah sebagai berikut: prof em) drs. amirudin ponulele, msi dan dr. hj. luciano dahulu, se. mm, selaku pasangan calon nomor urut memperoleh suara atau suara. dr. sahabudin mustafa dan faisal mahmud, selaku pasangan calon nomor urut memperoleh suara atau suara. drs. long djanggola, msi dan sudarto, sh. hum, selaku pasangan calon nomor urut memperoleh atau suara. ir. rendy afanddy lamadjido dan mandela paliudju, selaku pasangan calon nomor urut memperoleh atau suara achmad yahya, se. dan drs. moh. ma'ruf bantalan, mm, selaku pasangan calon nomor urut memperoleh atau suara. sebagaimana tertuang didalam surat keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon gubenur dan wakil gubenur sulawesi tengah tahun tanggal april dimana dalam berita acara rekapitulasi yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut pemohon ii), nomor urut pihak terkait) dan nomor urut sesuai mandat yang diberikan kepada masing masing saksi dan surat keputusan memohon nomorahwa dalil pemohon pada halaman keempat permohonannya poin patut dikesampingkan, oleh karena penyelenggaraan pemilihan umum gubenur dan wakil gubenur sulawesi tengah tahun telah berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. bahwa dalil pemohon sebagaimana diuraikan didalam permohonannya pada halaman keempat sampai dengan halaman keenam yang merupakan bagian dari uraian dalil pemohon tentang pelanggaran pemilukada, menurut hemat pihak terkait patut dikesampingkan, oleh karena uraian tersebut hanyalah berisi analisis atas peristiwa masa lampau yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak relevan dengan perkara guo. bahwa dalil pemohon pada halaman ketujuh dan kedelapan permohonannya, sepanjang menyangkut kewajiban pasangan calon untuk mengajukan pemberitahuan kepada pejabat terkait, yang diasumsikan oleh pemohon tidak dijalankan adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan, pihak terkait sebagai salah satu pasangan calon telah menjalankan ketentuan persyaratan termaksud. bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman kesembilan, sepanjang berisi pelanggaran yang dilakukan pihak terkait adalah merupakan tudingan yang sangat menyesatkan dan bertendensi fitnah, oleh karena: pihak terkait tidak pernah memuat iklan kampanye media massa harian lokal pada saat minggu tenang. pihak terkait tidak pernah menjadikan sejumlah aparat desa kabupaten parigi moutong sebagai tim sukses pihak terkait. pihak terkait dan atau tim sukses pihak terkait tidak benar telah melakukan kecurangan dalam bentuk money politics dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun pihak terkait tidak pernah melakukan dan atau menyuruh melakukan pencoblosan lebih dari (satu) kali kabupaten parigi moutong, kabupaten poso dan kabupaten sigi. pihak terkait tidak pernah mengetahui dan atau melakukan dan atau menyuruh melakukan perbuatan perbuatan sebagaimana tudingan pemohon didalam dalil permohonannya pada huruf angka dan angka halaman kesembilan. bahwa dalil pemohon pada halaman kesembilan, kesepuluh dan kesebelas sepanjang mengenai penghitungan perolehan suara versi pemohon, menurut hemat pihak terkait adalah merupakan asumsi belaka, oleh karenanya patut dikesampingkan berdasarkan seluruh keterangan pihak terkait atas, mohon mahkamah memutuskan: dalam eksepsi: menyatakanberkekuatan hukukeputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang penetapan calon terpilih pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengahprovinsi sulawesi tengah nomor ba!bukti pt fotokopi berita acara nomor ba !ipt fotokopi undangan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi nomor kpu prov iv dari ketua komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah, tertanggal april bukti pt fotokopi tanda terima nomor pan.mk iv dari arsyad, s.h. kuasa pemohon) perihal pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah tahun tertanggal april bukti pt fotokopi surat nomor bag. umum, perihal pemberitahuan tentang pencalonan sebagai bakal calon gubernur sulawesi tengah dari drs. long djanggola, si. bupati parigi moutong), tertanggal januarid kota paludonggalsigarigi moutongosojo una unisimpulkan pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur tahun dan berdasarkan hal tersebut atas, il. tentang tenggang waktu mengajukkamis, april manadan anggota kpu kabupaten morowaanggali toouloleh kpu, kpps, ppk, saksi pasangan calon tanggal april karena kekurangan kertas suara, bukti pt fotokopi kronologis pemungutanketua ppk kecamatan lindu, tertanggal april bukti pt fotokopi surat kesepahaman nomor hnp pl antara pihak terkait dengan media lokal, tertanggal februari bukti pt fotokopi surat keputusan nomor skep tim kam long sudarto st tentang penyempurnaan tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur drs. long djanggola, si. dan sudarto, s.h., hum. kabupaten parigi moutong, tertanggal februariukti yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah padasulawesi tenggubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tanggal februari bukti pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernmendalilkan bahwa terkait dengan permohonan guo yang diajukan oleh pemohon pada hari kamis, april yangbertanggal april bukti sehingga menurut pemohon, pengajuan permohonan guo masih dalam tenggang waktu menurut undang undang,tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalanadalah senin, april selasa, april dan terakhir rabu, april i3 menimbang bahwa suratsementara permohonan pemohon diajukan mahkamah pada hari kamis, tanggal april sesuai akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk sehingga menurut mahkamah, permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. oleh karena itu eksepsi memohon dan pihak terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum,ini senin tanggal dua puluh tiga bulan memaka menurut pemohon, pengajuan perkara guo masih dalam tenggang waktu menurut undang undang: tentang pokok perkara bahwa pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah periode dengan nomor urut bukti bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi tengah tahun telah dilaksanakan secara serempak (sebelas belas) kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi sulawesi tengah kecuali tps desa pro'o kecamatan lindu kabupaten sigi yang pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal april dan tps desa padungyo kecamatan kingdom kabupaten banggai tanggal april bahwa proses pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon berakhir pada tanggal april mana memohon ditingkat provinsi telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut: hasil perolehan suara menurut memohonukti bahwa selanjutnya padadengan menetapkan pasangan calon terpilih drs. long djanggola, si. dan sudarto, s.h., hum. sebagai gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah periode dengan perolehan suara (enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) atau (lima puluh empat koma empat puluh tiga persen) bukti dan massif yang merusak sendi sendi pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujurpemohon,di dan sistematissi. dan sudarto, s.h., hum.pelanggaran pemilukada bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya dalam huruf telah di: bahwa kemudianhususnya dalam huruf juga telah di, bahwa demikian pula halnya dengan bunylkada, khususnya dalam huruf juga masih meng: bahwa dari bunyi peraturan sebagaimana yang telah disebutkan atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan, yakni kepala daerah, maka orang tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan atau setidak tidaknya ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena dengan suatu alasan bahwa orang tersebut telah tidak memenuhi syarat secara yuridis. dan kalaupun orang tersebut tetap mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, maka secara yuridis, calon tersebut haruslah dinyatakan gugur: bahwa terkait dengan ketentuan beberapa sebagaimana tersebut atas dan demi memenuhi rasa keadilan dan kebebasan bagi setiap warga negara dalam hal keikutsertaannya dalam proses pemilukada, maka bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang nota neneknya juga sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka (orang yang sedang menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah) haruslah mengundurkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah terlebih dahulu. hal ini sesuai", bahwa terkait dengan bunyi putusan mahkamah agung nomor tersebut atas, maka huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang telah meng, kini dirubah menjadihal tersebut sesuai dengan apuruf bahwa namun, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu vi yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari senin tanggal empat bulan agustus tahun dua ribu delapan, khususnya pada bagian konklusi pada paragraf kedua, telah mempertimbangconzekenannual treatment) antar sesama pejabat negara divide huruf sehingga bertentangan dengan uud bahwa atas putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tersebut, maka oleh komisi pemilihan umum telah menmenurut hemat pemohon bahwa terdapat adanya hal hal yang cukup penting untuk diperhatikan, terkait dengan proses pelaksanaan pemilukada, bahwa adapun hal hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah: bahwa terhadap gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati wali kota wakil walikota yang masih menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur bupati wakil bupati walikota wakil walikota,atau wakil gubenur bupati wakil bupati walikota wakil walikota, maka wajib (vide bahwa surat pencalonan bakal pasangan calon, wajib dihampiri beberapa surat sebagai kelengkapan persyaratan, diantaranya adalah (vide huruf jj: bahwa dengan menyimak hal hal yang telah diatur secara tegas oleh komisi pemilihan umum dalam peraturannya nomor tahun tersebut adalah memberikan indikasi bahwa betapa komisi pemilihan umum senantiasa: menjaga dan memelihara sendi sendi pelaksanaan atau penyelengaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara:cc. terciptanya hubungan penyelenggaraan negara yang saling menghargai antara pusat dan daerah: bahwa namun, dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengah, memohon telah lalai dan bahkan dengan sengaja telah mengabaikan dan huruf peraturan komisi pemilihan umum, provinsi kalimantan selatan tahun yang diajukan oleh: nama abdul wahid, sos., s.t.,m. si. tempat tanggal lahir pelaihari, april pekerjaan karyawan swasta alamat jalan antasari rt. pelaihari, kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan nama norhakim, s.h.,m. tempat tanggal lahir bati bati, november pekerjaan pegawai negeri sipil alamat perumahan banua permai blok nomor banjarbaru, provinsi kalimantanbernie, s.h. selaku advokat yang beralamat jalan paman paman rt. nomor banjarmasin, kalimantan selatan, yanganah laut, yang beralamat jalan syaitan komplekm.h., zain aru, s.h., bintang leo nabiah, s.h., dan sandro simbolon, s.h. selaku advokat konsultan hukum pada kantor hukumjabatw desa karang taruna, kecamatan pelaihari selaku advokat konsultan hukumjakartatertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan saksi niansyah mengenai penemuan undangan surat panggilan kartu pemilih ganda lokasi tps desa taking: bukti fotokopi laporan temuan saksi bahrain, ditemukannya kartu pemilih ganda tps desa tabanan kecamatan taking, bukti fotokopi kartu pemilih a.n. anwar, dengan logo pemerintah provinsi kalimantan selatan, bukan logo kpu): bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama wahyuni: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama muhammad hid: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama russiatm: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama sukma: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama asumsi: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama kabul: bukti fotokopi kartu pemilih ganda atas nama abdullah, bukti fotokopi salinan daftar pemilih tetap dpt tps desa tabanan kecamatan taking: bukti fotokopi salinan daftar pemilih tetap dpt tps desa gunung mas kecamatan batu ampar, bukti fotokopi salinan dps kecamatan taking: bukti fotokopi salinan daftar pemilih sementara dps kecamatan panyipatan: bukti fotokopi salinan daftar pemilih sementara dps kecamatan kitap: bukti fotokopi salinan daftar pemilih sementara dps kecamatan tambang ulang: bukti fotokopi salinan daftar pemilih sementara dps kecamatan batu ampar: bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan atas nama wiranto, bukti fotokopi surat laporan bawaslu kabupaten tanah laut: selain itu, pemohon mengajukan (sepuluh) orang saksi dalam persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: yusdiansyah saksi adalah kepala desa tabanan, kecamatan taking, kabupaten tanah laut: masyarakat tabanan menemukan beberapa kartu pemilih ganda yang namanya sama, sebanyak nama. kartu tersebut diserahkan oleh saksi kepada pengacara, desa tabanan, terdapat satu kartu pemilih tanpa nama dan hanya mencantumkan huruf saja: desa tabanan, jumlah pemilih lebih dari pemilih: penemuan kartu tidak dilaporkan kepada panas, namun disampaikan kepada lawan kandidat setelah pemungutan suara, saksi menanyakan persoalan kartu pemilih ganda kepada ketua kpps. data sudah diperbaiki, yang meninggal dicoret, yang cacat mental ditinggal, yang pindah dicoret juga, namun data lama muncul lagi, terdapat tps, namun kartu pemilih ganda ditemukan tps dan tps bahrain saksi adalah masyarakat biasa, saksi menemukan kartu ganda. dalam hal ini, pelapor penemuan kartu ganda bernama abidin, kartu ganda diberikan kepada saksi satu persatu, penemuan kartu ganda diberikan kepada saksi, karena saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor urut pemilih yang mendapatkan kartu ganda menggunakan hak pilihnya, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka yang mendapat kartu pemilih ganda memilih satu kali atau dua kali: norhidayah saksi memperoleh kartu pemilih ganda dan nama saksi tercantum dalam kedua kartu tersebut, namun saksi hanya diberikan satu kartu pemilih, sedangkan satu kartu lagi ada kpps: saksi hanya memilih satu kali, syahril pada waktu hari pemilihan tanggal april, saksi dipercaya oleh pasangan calon nomor urut untuk menjadi saksi tps setelah penghitungan selesai dan kartu suara dihitung, terdapat selisih antara pemilih dan dpt, jumlah dpt yang menggunakan hak pilih suara tidak sah dan yang menang adalah pasangan calon nomor urut lokasi tps balai desa pandansari saksi tidak mengetahui permasalahan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat nama yang tidak ada kampung saksi, namun namanya tercantum dalam daftar pemilih dan kartu pemilih: warga asli desa pandansari bernama abdul jafar, fikrimah, siti ramah, dan hamdani yang sudah meninggal (empat) tahun yang lalu, namun namanya tercantum dalam dpt, rini saksi adalah masyarakat biasa, mertua saksi tidak mendapat kartu pemilih: mertua saksi datang tps, namun ditolak oleh kpps karena tidak ada kartu pemilih: wiranto desa durian bungkuk, terdapat warga yang tidak mendapat kartu pemilih, yaitu tps tps dan tps keempat warga tersebut tercantum dalam dpt, namun tidak mendapatkan kartu pemilih dan kartu undangan. mereka membawa ktp, namun tidak diizinkan untuk memilih. saksi mengetahui hal ini karena mendapat laporan dari warga yang tidak bisa memilih: tim saksi mengajukan protes kpps, namun penghitungan tetap dilaksanakan: desa saksi, yakni tps dan tps terdapat warga yang memperoleh kartu pemilih ganda, suara saksi adalah kaur umum, namun diberhentikan oleh kepala desa secara lisan pada tanggal april: saksi tidak memegang kaur umum sampai saat ini: saksi diberhentikan sebagai kaur umum oleh kepala desa (bernama manakah) karena tidak memilih pihak terkait, namun memilih abdul wahid pasangan calon nomor urut pemohon), didik handoko pada tanggal april, pukul ada pertemuan tempat warga yang dihadiri oleh ibu bupati bersama ibu calon bupati pasangan calon nomor urut dan orang pns beserta istri. pertemuan berlangsung gang danau teratai: pertemuan tersebut membicarakan agar memilih pasangan calon nomor urut dan ibu ibu warga dibagikan sarung yang didalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor urut ada juga pemberian uang rp. (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi, saksi melihat sendiri pemberian sarung kepada ibu ibu warga, sedangkan pemberian uang rp. (lima ratus ribu rupiah) diketahui dari istri saksi, didik sugeng wahyudi saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor urut saksi memperjelas keterangan saksi didik handoko: pada tanggal april, pukul terjadi pertemuan yang dihadiri beberapa orang pns, dan bapak yasin kepala sekolah sdn tanjung) beserta istrinya, bapak hasan kepala sekolah sdn negeri beserta istrinya, serta pengumpulan warga berjumlah orang yang bertempat rumah sule pertemuan tersebut juga dihadiri isteri bupati dan isteri calon bupati, yang intinya membicarakan agar para warga memilih pasangan calon nomor urut santoso pada hari minggu, tanggal pukul saksi kedatangan orang dinas (bernama junaidi), rumah bapak imun (tetangga saksi): junaidi membawa sarung dan stiker pasangan calon nomor urut yang dibagikan kepada warga danau teratai, saksi juga mendapat sarung yang dibagikan:objek perkara salahyang dijadikan oleh pemohon sebagai objek sengketa dalam perkara guo tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara guo: bahwa apabila dicermati objek perkara yang dimohonkan oleh pemohon maka(vide bukti bahwa penerbitbahwa telah menjadi dan merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai apa yang menjadi pokok permohonan dalam perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor php.d x calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten simeulue tahun dimana dalam pertimbangan hukumnya mahkamah tidak menerima permohonan pemohon dikarenakan objek permohonan yang dijadikan pemohon bukan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum: bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php d x1 mengenai perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sumedang, dimana dalam putusannyabahwa menurut mahkamah, penerbitan keputusan memohon!dalam pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d viii tanggal juni putusan nomor php.d vii!: bahwa secara formamk dan peraturan kpu nomor maka sudah beralasan secara hukum mahkamah untuk tidakpermohonan yang diajukan pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilutitusi, dijelaskantelah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal mei yang diterima dalam persidangan pada tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa pemoho,,halaman pemohon meminta aga,(vide bukt keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon karena dihasilkan dari suatu prosesah laut: bahwa memohon dalam penyelenggara:si. dan nurhakim s.h., si. pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara yang sah sebesar amperansyah, skm., .m.s.. dan drs. sukacita pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sah sebanyak bahwa memohon menolak dalil dalil tersebut karena pemohon terkesan mengada ada dan berisi, karena pemohon tidak menguraikan secara terperinci asas mana yang telah dilanggar oleh kpu kabupaten tanah laut, bahwa memohon dalam menyelengarakan pemilihan kepala daerah tanah laut selalu berpatokan pada asas asas pemilihan umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mengatur pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut: bahwa memohon menolak dalil pemohon pada poin yang mendalilkan pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif, karena pada dalil ini pemohon tidak menguraikan secara rinci pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur, dan masif tersebut seperti apa yang yang telah yurisprudensi mahkamah konsitusi. karena tidak jelas siapa yang melakukanhasil rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh memohon. hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh pemohon. oleh karenanya, dalil ini harus ditolak karena terkesan mengada ada dan tidak berdasar, bahwa pemohon mendalilkan adanya kartu pemilih yang tidak menggunakan lambang,upaten tanah laut yang awam terhadap setiap pemilihan kepala daerah kalimantan selatan, :: bahwa selanjutnya memohon akan menanggapi secara khusus bahwa adanya kartu pemilih ganda sehingga menyebabkan penggelembungan suara seperti yang didalilkan pemohon dalam pada poin poin dan poin permohonannya: bahwa memohon dalam dalilnya tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih ganda tersebut sehingga dalil pemohon tidak benar dan mengada ada karena tidak dijelaskan secara rinci siapa siapa saja yang mendapat kartu pemilih ganda: bahwa dalam teknis pemilihan setiap masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya petugas tps langsung memberikan tanda dengan tinta jari tangan, sehingga tidak mungkin masyarakat bisa memberikan hak suara dalam hari yang sama: bahwa memohon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tanah laut menyelenggarakan pemilihan umum tidak pernah mengeluarkan kartu pemilu ganda tanah laut seperti yang dituduhkan oleh pemohon: bahwa karena apa yang dikalikan oleh pemohon adanya penggelembungan suara karena adanya pemilih ganda pemilukada kabupaten tanah laut tahun serta terjadinya pembiaran atas pelanggaran tersebut oleh memohon adalah tidak berdasar, oleh karenanya mahkamah yang mulia untuk menyampingkannya, bahwa pada poin halaman pemohon mendalilkan banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan model c6 kwk. kpu),: bahwa selain dari,,:merupa:ilmaka sudah beralasan secara hukum permohonan pemohon tidak diterima,bukt" dan ketentuan peraturan mahkamah konstitusidalam hal iniyang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal april karena didasarkan atas terjadinyapihak terkait, dengan demikian permohonan keberatan pemohon merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili serta memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umumtanah laut dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut nomor pts kpu kab tanggal februari(bukti juncto keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut nomor pts kpu kab tanggal maret tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laut tahun (bukti dengan demikian pemohon memiliki kedudukan:guo bono:i:: bukti fotokopi berita acara nomor ba i!:berita acara nomor ba ppk!berita acara nomor ba ppki::,:,: tidak ada laporan menyangkut pelanggaran dan money politics, tidak ada keluhan menyangkut pencoblosan dan pembagian tps,,,,,tanah laut tahuangka ddilaksanakan pada hari sabtu tanggal mei kemudian ditetapkan memohon melaluitanggal mei (vide bukti maka hitungan (tiga) hari kerja terhitung sejak dari hari senin tanggal mei hari selasa tanggal mei dan hari rabu tanggal mei selanjutnya permohonan pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal mei dengan demikian masih dalam tenggang waktu (tiga) hari kerja berdasarkan tanda penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk v jam wib sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun saksi tidak pernah mencoblos dua kali, abdul hadi saksi adalah ketua desa benua raya,pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten tanah laut nomor pts kpu kab tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanah lautdivide bukti pt 1j juncto surat keputusan kpudivide bukti pt .a), yaitu: segel nama pasangan tatar bahwa berdasarkdivide bukti pt yaitu: nama kecamatan jum lah pasangan calon| bati batu bumi kitap| kura penyu pelat taki tam bati ampar| juin mak rong papan hari sung bang mur ulang drs. atari dan muhammad nur. s.s (h. abdul wahid, sos, s.t., msi dan nurhakim., s.h., msi. ih. amperansya skm,, dan drs. ardiansyah bambang alamsyah, s.t., dan drs. sukacita jumlah suara sah, adapun eksepsi pihak terkait adalahnomor tahun juncto pmk nomor),,:::,, ii,:, :mohonan , yang pada pokoknya menyatakan bahwa, .terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif seluruh wilayah kabupaten tanah laut. dengan paparan yang tidak mendukung dalil dalil permohonan guo. istilah sistemik, terstruktur,:upaten, bahwa pihak terkait merasa aneh ",, objek perkara guo tidak dapat dikatakan sebagai perkara perselisihan pemilukada,1. tuduhan kisruh pemilih, kisruh dpt pihak terkait membantah dalil pemohon pada angka halaman guo, karena pemohon tidak perbaikan permohonan, pemohon menjelaskan bentuk bentuk pelanggaran mendalilkan tanpa kejelasan argumen dan tidak menyebutkan keseluruhan pendukung bahwa,f. telah terjadi berbagai wilayah kecamatan tempat kejadian perkara pelanggaran dan tindak kecurangan yang kabupaten tanah laut, sehingga dalil bersifat terstruktur, sistematis, dan masif guo hanya berupa klaim belaka tanpa yang terjadi hampir seluruh wilayah didukung bukti dan klasifikasi daerah kecamatan yang ada kabupaten tanah tempat terjadinya pelanggaran pelanggaran laut, diantaranya kecamatan taking tersebut padahal dikatakan pemohon terjadi pemohon menemukan pelanggaran berupa seluruh kecamatan kabupaten tanah adanya penggelembungan data jumlah laut. pemilih yang dikeluarkan oleh kpu bahwa pemohon telah secara gegabah kabupaten tanah laut memohon) dan sangat keliru hanya dengan mengutip videbukti bukti p 8j, dan hampir nama nama wahyuni , russiatm , ada semua tempat pemungutan suara sukma , kabul , asumsi , dan (tps), selain itu juga diduga adanya kartu abdullah , kemudian pemohon pemilih palsu karena kartu pemilih atas mendalilkan diduga telah terjadi kartu nama anwar tersebut berbeda, dengan pemilih palsu. bila memang baru logo pemerintah provinsi kalimantan dugaan , maka belum terjadi peristiwa itu. selatan bukan logo kpu bukti p 9j.ada atau pemohon menjadi ragu dan tidak jelas juga salah identitas kartu pemilih atas nama ketika mengungkapkan pelanggaran guo wahyuni bukti p 10j, muhammad dengan menyatakan hampir ada semua hid (bukti p 11j, russiatm (bukti tps , yang semakin menampakkan sukma (bukti p 13j, kabul (bukti lemahnya permohonan keberatan guo, asumsi (bukti p 15j, dan abdullah oleh karena dalil guo tidak benar dan (buktipanyipatan, kecamatan kitap, kecamatan pemohon guo juga tidak masuk akal tambang ulang indikasi ada bagaimana dapat dikatakan penggelembungan jumlah pemilih dengan penggelembungan jumlah pemilih ditemukannya kartu pemilih ganda yang dikaitkan dengan ditemukannya kartu hampir ada seluruh tps,. : pemilih ganda tanpa menjelaskan korelasi bahwa pemohon juga mendalilkan masalah prosentase kartu pemilih ganda dengan warga terdaftar dalam dpt tapi tidak dapat penggelembungan jumlah pemilih : memberikan suara akibat tidak mendapat bahwa dalil pemohon bahwa warga undangan memilih:pemohon tidakbatu ampar juga diduga terjadi pemohon guo juga tidak masuk akal penggelembungan jumlah pemilih dengan bagaimana dapat dikatakan ditemukannya kartu pemilih ganda hampir penggelembungan jumlah pemilih ada semua tps. : dikaitkan dengan ditemukannya kartu pemohon juga mempersoalkan warga pemilih ganda tanpa menjelaskan korelasi terdaftar dpt tidak dapat memberikan prosentase kartu pemilih ganda dengan suara akibat tidak mendapat undangan penggelembungan jumlah pemilih : memilih : pihak terkait membantah dalil pemohon guo, karena pemohon tidak menjelaskan bentuk bentuk modus penggelembungan jumlah pemilih. dalil pemohon guo juga tidak masuk akal bagaimana dapat dikatakan penggelembungan jumlah pemilih dikaitkan dengan ditemukannya kartu pemilih ganda tanpa menjelaskan korelasi prosentase kartu pemilih ganda dengan penggelembungan jumlah pemilih : bahwa dalil pemohon bahwa wargadalil pemohon bahwa warga mendalilkan soal warga terdaftar dpt terdaftar dalam dpt tapi tidak dapat tidak bisa memberikan suara akibat tidak memberikan suara akibat tidak mendapat mendapat undangan memilih. undangan memilih, tidak memiliki basis pemohon juga mengaitkan jumlah pemilih hukum karena telah memutuskan dalam dpt dengan jumlah perolehan suara pemilih terdaftar dapat memberikan suara hasil rekapitulasi beberapa kecamatan, dengan menunjukkan ktp saja bilamana yaitu kecamatan taking, kecamatan tidak mendapatkan undangan memilih: panyipatan, kecamatan kitap, kecamatan bahwa ketika pemohon mengaitkan jumlah tambang ulang, dan kecamatan batu pemilih dalam dpt dengan jumlah ampar, tanpa menjelaskan apa perolehan suara hasil rekapitulasi kerugian yang diderita pemohon beberapa kecamatan, yaitu kecamatan sehubungan dengan persoalan tersebut:jelaskan apa kerugian yang diderita pemohon, sehingga dapat diartikan pemohon tidak dapat bahwa pokok permohonan keberatan pemohon dikarenakan hasil penghitungan suaraasas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. oleh sebab itu maka pasangananyak terjadinya pelanggaran pelanggaran tindak kecurangan dalam pelaksanaannya oleh memohon serta adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dari sejak proses awal sampai hari pelaksanaan pemilukada, dapat diskualifikasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga pemilihan umum kepala daerah kabupaten tanah laut tahun dihasilkan dari proses seperti tersebut atas berkaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil perolehan suara dalam pemilukada kabupaten tanah laut tahun pasanga (vide bukti bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanah laut tahun telah terjadi berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada kabupaten tanah laut, diantaranya kecamatan taking, pemohon menemukan pelanggaran berupa adanya penggelembungan data jumlah pemilih yaitu dengan banyaknya kartu pemilih ganda yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten tanah laut memohon, dan hampir ada semua tempat pemungutan suara tps) (bukti bukti selain itu juga diduga adanya kartu pemilih palsu karena kartu pemilih atas nama anwar tersebut berbeda, dengan logo pemerintah provinsi kalimantan selatan dan bukan logo komisi pemilihan umum kpu) (bukti adanya (dua) macam kartu pemilih dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama persis antara lain atas nama wahyuni (bukti atas nama muhammad hid (bukti atas nama russiatm (bukti ada dengan nama, jenis kelamin, dan alamat sama, tanggal serta tahun lahir berbeda atas nama sukma (bukti atas nama kabul membuktikan apa korelasi antara persoalan tersebut dengan jumlah suara yang seharusnya didapat , atau apakah ada suara pemohon yang hilang terkait munculnya masalah itu? oleh karena dalil guo kabur (obscura),, tuduhan intimidasi pihak terkait membantah dalil pemohon pada angka halaman perbaikan guo, karena dalil pemohon tidak permohonan, pemohon mendalilkan memperlihatkan bahwa kalaupun, gua adanya intimidasi oleh kepala desa kait non, ada intimidasi tersebut bukan atas kait lama karena memberhentikan perintah ataupun diketahui oleh pihak perangkat desa kepala urusan umum terkait, desa kait kait lama karena tidak mau turut lebih dari itu, soal intimidasi adalah ranah perintah kepala desa agar mendukung dan hukum pidana, bukan urusan mahkamah. memilih pasangan calon nomor urut juga pemohon tidak menyatakan bahwa atas nama bambang alamsyah dan masalah itu telah dilaporkan aparat drs. sukamaju kepolisian. padahal melapor polisi adalah tindakan awal untuk membuktikan adanya kasus hukum tersebut,mendalilkan tanpa kejelasan argumen umum dan bernuansa spekulatif, karena pendukung bahwa, . adanya politik uang pemohon tidak menjelaskan bagaimana yang dilakukan oleh pasangan calon korelasi antara tindakan money politics nomor urut atas nama bambang dengan kepatuhan dan pengaruh perolehan alamsyah, s.t. dan drs. sukacita suara yang seharusnya diraih pemohon. dengan cara membagi bagikan uang pemohon tidak menjelaskan apa sanksi perusahaan bangun kalimantan bagi karyawan yang telah mendapatkan kepada seluruh karyawan sebanyak uang bilamana diketahui tidak memilih agar memilih pasangan calon pasangan calon nomor urut pemohon nomor urut atas nama bambang juga tidak menjelaskan apakah persoalan alamsyah, s.t. dan drs. sukacita :dan mendalilkan tanpa kejelasan argumen bernuansa spekulatif, karena pemohon pendukung bahwa, ibu kandung tidak menjelaskan bagaimana korelasi bambang alamsyah, s.t., calon bupati antara tindakan money politics dengan nomor urut membagi bagikan uang kepatuhan dan pengaruh perolehan suara kepada warga dalam pertemuan pada yang seharusnya diraih pemohon. balapan april dengan permintaan agar warga benar ada bagi bagi uang, pemohon pun memilih pasangan calon bupati dan wakil tidak menjelaskan apakah semua penerima bupati nomor urut uang diketahui tidak memilih pasangan calon nomor uruti permohonan keberatan guo memberikan putusan: dalam eksepsi: menerima eksepsi pihak terkait, dalam pokok perkara: menerima keterangan pihak terkait: menolak permohonan pemohon,o1,,,i. rw. desa atu atu,: tidak ada nama helmi desa bati bati:,,:: patriansyah saksi tinggal desa panggang, kecamatan taking, saksi adalah masyarakat biasa, pasangan calon nomor urut tidak membagi bagi uang desa panggang: masmurah saksi tinggal desa sungai jelai, kecamatan tambang ulang,: saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi pemohon bernama suara menyangkut masalah pemilukada::(bukti atas nama asumsi (bukti dan nama berbeda alamat tempat tanggal lahir jenis kelamin sama atas nama abdullah (bukti bahwa kecamatan panyipatan, kecamatan kitap, kecamatan tambang ulang indikasi ada penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukannya kartu pemilih ganda yang hampir ada seluruh tempat pemungutan suara tps), selain itu juga banyaknyadatang tps model c6 kwk.kpu) pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal maret (bukti (bukti bahwa kecamatan batu ampar juga diduga terjadi penggelembungan jumlah pemilih dengan ditemukan banyaknya kartu pemilih ganda hampir ada semua tempat pemungutan suara tps) selain itu juga banyakmodel c kwk.kpu) pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal maret dan bahkan ada warga yang datang tps dengan membawa ktp warga yang ingin memilih, tapi oleh kpps diminta untuk menunggu sampai jam wita, dan ketika sudah sampai jam wita langsung dilakukan penghitungan suara, warga yang ingin memilih dengan menggunakan ktp tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya sehingga patut diduga memang disengaja, bahwa indikasi banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan model c6e kwk.kpu) dalam pilkada kabupaten tanah laut tahun gambarannya dapat dilihat dari perbandingan jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih sementara dps) seperti kecamatan taking (bukti kecamatan panyipatan (bukti kecamatan kitap (bukti kecamatan tambang ulang (bukti dan kecamatan batu ampar (bukti dengan jumlah perolehan suara yang ada dalam hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan memohon (vide bukti maka kecamatan taking jumlah pemilih dalam dps sebanyak orang sedangkan jumlah hadir tps orang jadi ada orang yang tidak datang tps, kecamatan panyipatan dalam dps sebanyak orang dan tps orang, jadi yang tidak tps orang, kecamatan kitap dalam dps sebanyak orang dan tps orang, jaddan pihak terkait: kedudukan hukum legal standing) pemohon i3.ertanggal maret (vide bukti pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanah laurekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bupati dan wakil bupati tanah laut dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanah laut tahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusanmei selasa, tanggal mei dan rabu, tanggal mei sebab hari ahad,padalimarta (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpahjjanji dalam persidangan tanggal mei dan mei yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3.18jbahwa objek perkara salah (error object), permohonan yang diajukan bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, permohonan pemohon kabur, dan antara polita dan petit permohonan tidak saling berhubungan bahkan kontradiktif, i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait tersebut, menurut mahkamah, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah keberatan atas keputusan memohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten tanah laut tahun sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf selain itu, polita dan petit permohonan sejalan dan berkaitan satu sama lain. oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada paragraf dan paragraf atas mutasi mutans berlaku terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait. lebih lanjut, mahkamah antara laindengan demikian, menurut mahkamah, eksepsi memohon dansaksi, danintimidasi yang dilakukan oleh kepala desa kait kait lama, dengan memberhentikan kepala urusan umum kaur umum) desa kait kait lama karena tidak menuruti perintah kepala desa untuk memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait): untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi suara, terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah yang pada pokoknya bahwa tindakan intimidasi tersebut tidak berhubungan dengan pihak terkait. selain itu, persoalan intimidasi adalah ranah hukum pidana, bukan ranah mahkamah konstitusi, yang semestinya dilaporkan kepolisian, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi manakahsuara, mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak terkait, telah terbantahkan oleh keterangan saksi pihak terkait yang bernama manakah. lagipula, seandainyapun tindakan intimidasiolitik uang yang dilakukan oleh pihak terkait dengan cara: membagikan uang kepada seluruh karyawan pt. bangun kalimantan: mengadakan pertemuan rumah warga untuk membagikan sarung dan uang: tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) membagikan uang kepada warga, dengan dibantu oleh kepala dinas dan bupati: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi didik handoko, didik sugeng wahyudi, dan santoso, terhadap dalil permohonan guo, pihak terkait membantah yang pada pokoknya bahwa pemohon tidak menjelaskan korelasi antara tindakan politik uang dengan perolehan suaranyasaksiyaitu didik handoko, didik sugeng wahyudi, dan santoso mengenai politik uang, telah terbantahkan oleh keterangan saksi pihak terkait, yaitu. seandainyapun tindakan politik uangyang tidak tps orang, kecamatan tambang ulang dalam dps sebanyak orang dan tps orang, jadi yang tidak tps orang, kecamatan batu ampar dalam dps sebanyak orang dan tps orang, jadi yang tidak tps orang, dari (lima) kecamatan ini saja terlihat jumlah pemilih yang tidak dapat memilih sangat fantastis dan signifikan berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon, bahwa selain itu jumlah kecamatan yang ada kabupaten tanah laut ada (sebelas) kecamatan diantaranya kecamatan bati bati, kecamatan batuan, kecamatan bumi makmur, kecamatan jorong, kecamatan kura, dan kecamatan pelaihari: bahwa juga ada intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa kait kait lama, dengan memberhentikan perangkat desa kepala urusan umum desa kait kait lama karena tidak mau mengikuti perintah kepala desa agar mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut atas nama bambang alamsyah, s.t. dan drs. sukacita: bahwa selain itu juga adanya politik uang (money politic) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama bambang alamsyah, s.t. dan drs. sukacita dengan cara membagi bagi uang perusahaan pt. bangun kalimantan kepada seluruh karyawan sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada masing masing karyawan yang dilakukan oleh eko bianco (manager perusahaan) dengan permintaan agar seluruh karyawan memilih pasangan calon nomor urut atas nama bambang alamsyah, s.t. dan drs. sukacita, selain itu juga pada tanggal april jam wita adanya pertemuan dirumah warga yang ada jalan yani desa gunung raja, membagi sarung dan uang oleh pasangan calon nomor urut atas nama bambang alamsyah, s.t. dan drs. sukacita. dan dihadiri juga oleh isteri dan ibu bupati tanah laut yang merupakan ibu kandung pasangan calon nomor urut selain itu juga bagi bagi uang kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut serta dibantu para aparat seperti kepala dinas dan bupati sendiri yang tujuannya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa terhadap temuan pelanggaran tersebut oleh pemohon sudah dilaporkan kepada pihak bawaslu kabupaten tanah laut, akan tetapi belum signifikan. lagi pula, dari keterangan saksi dalam persidangan, pembagian uang tidak selalu dan tidak serta merta mempengaruhi pilihan para pemilihenambahan data jumlah pemilih karena banyak kartu pemilih ganda hampir seluruh wilayah kecamatan kabupaten tanah laut, antaranya: kecamatan taking, terdapat kartu pemilih palsu sebagai berikut: kartu pemilih atas nama anwar dengan logo pemerintah provinsi kalimantan selatan, bukan dengan logo komisi pemilihan umum kpu): terdapat kartu pemilih yang memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang sama atas nama pemilih wahyuni, muhammad hid, dan russiatm, terdapat kartu pemilih yang memuat nama, jenis kelamin, dan alamat sama, namun berbeda tanggal dan tahun lahir atas nama pemilih sukma, kabul, dan asumsi: terdapat kartu pemilih yang memuat nama berbeda, namun memuat alamat, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin yang sama atas nama pemilih abdullah: kecamatan panyipatan, kecamatan kitap, kecamatan tambang ulang, dan kecamatan batu ampar terdapat banyak warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt), namun tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih model c6e kwk.kpu). terlebih lagi, terdapat warga yang datang tps dengan membawa ktp untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak diberi kesempatan oleh kppsserta saksi saksi yusdiansyah, bahrain, norhidayah, syahril, rini, dan wiranto: terhadap dalil pemohon guo, memohon membantah yang pada pokoknya bahwa memohon tidak pernah menerbitkan kartu pemilih yang menggunakan logo lambang provinsi atau kartu pemilih palsu. pemohon pun tidak menguraikan secara jelas siapa yang menerbitkan kartu pemilih ganda dan memohon tidak pernah mengeluarkan kartu pemilih ganda. selain itu, kartu pemilih dan undangan memilih model telah disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt). apabila terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih model hal itu disebabkan pemilih tidak berada tempat atau alamatnya pada saat kartu pemilih dan undangan dibagikan. memohon pun telah melakukan sosialisasi agar warga menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada kabupaten tanah laut. meskipun pemilih tidak memiliki atau membawa kartu pemilih dan undangan memilih tps, memohon dan para penyelenggara pemilukada tetap memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki hak pilih sesuai dengan surat edaran komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut kepada ketua ppk, pps, dan kpps perihal penjelasan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor puumat salim, bakeri hardi, akhmad sayur, hasbiyani mb, dan abdul hadimemeriksa bukti bukti yang diajukan pemohon dan mberdasarkan fakta yang terungkap persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi pemohon norhidayah, dan saksi saksi memohon bakeri hardi, hasbiyani mb, terbukti bahwa terdapat model ganda, namun warga hanya diberikan satu formulir model dan memilih (mencoblos) satu kali, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dengan memilih (mencoblos) lebih dari satu kali. keterangan saksi pemohon, yaitu rini dan wiranto, mengenai warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah membawa ktp, terbantahkan oleh keterangan saksi memohon, yaitu bakeri hardi, yang menerangkan bahwa pemilih yang tidak mendapat model dapat menggunakan ktp dan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya. mengenai kartu pemilih yang menggunakan logo lambang provinsi atau kartu pemilih palsu, menurut mahkamah, seandainya pun benar terdapat kartu pemilih berlogo lambang provinsi atau kartu pemilih palsu, good non, hal ituselain itu, para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, seandainya menggunakan hak pilihnya, belum diketahui pasangan calon yang menjadi pilihan merekdewi nurul safitri ada tanggapan ataupun jawaban serta tindak lanjut dari bawaslu kabupaten tanah laut. (bukti dan bukti bahwa berdasarkan uraian atas maka adanya pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten tanah laut adalah tanggung jawab memohon selaku penyelenggara sehingga banyaknya temuan kartu pemilih ganda dan banyak yang tidak mendapat kartu pemilih atau undangan datang tps model c6 kwk.kpu) salah satunya adalah akibat memohon yang tidak dengan benar melakukan pemutakhiran data sebagaimana undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, dan indikasi kalau memohon secara sengaja sudah melakukan tindakan melawan hukum serta telah mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak hak warga negara untuk memilih yang dilakukan secara masif, terencana, dan terstruktur dalam proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten tanah laut tahun sehingga jelas serta pasti akan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini adalah pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut bambang alamsyah, s.t. dimana yang bersangkutan selain sebagai ketua dprd kabupaten tanah laut, juga adalah putera dari bupati tanah laut drs. ardiansyah petahana) yang sudah menjabat selama kali periode sampai sekarang dengan demikian memohon sudah melakukan pelanggaran yang cukup serius, yaituoleh pihak terkait bukan bersifat sporadik lagi, sehingga dapat dijadikan alasan mahkamah konstitusi memerintahkan memohon melaksanakan pemungutan suara ulang tps seluruh kecamatan se kabupaten tanah laut, atau setidaknya tps pada (lima) kecamatanberdasarkan hal hal tersebut atas pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi memberikan putusan, menyatakan tidak sah dan membatalkan penetapan bambang alamsyah, s.t. dan drs. sukacita, sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala dmemohon komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh kecamatan kabupaten tanah laut, atau setidak tidaknya tps tps pada lima kecamatan,gikutsertakan pasangan calon nomor urutabdul hasil salim, m.ap pekerjaan pegawai negeri sipil alamat kompleks cps nomor rt.nama ir. maliki demarkasi, s.h., m.m. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan negara dipa nomorwant salah k., s.h., m.h., dan rony serta dinata, s.h., bantuan hukum pada kantor bantuan hukum rony serta dinata, s.h., partner dan lembaga pemantau hukum indonesia bantuan hukum dan phi), yang beralamat jalan yani nomor banjarmasin provinsi kalimantan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal juli memberi kuasa kepada diankorona riyadi, s.h., m.h., wahyudi, s.h., dan samsul bahri, s.hi., para advokat dan konsultan hukum pada kantor diankorona riyadi, s.h., m.h., rekan, yang beralamat jalan veteran nomor rt. banjarmasidrs. abdul wahid, hk., si. alamat jalan nelayan, komp. btn, nomor kota raja, amuntai selatan, kabupaten hulu sungai utara nama husain abdi, lc. alamat jalan banjar indah il, nomor pemutus dalam, kecamatan banjarmasin selatan, kota banjarmasifadli nasution, s.h., m.h., mirza roy pizza lubis, s.h., m.h., muda sanjaya, s.h., dan andre manurung, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari tim advokasi wahid husain, beralamat gedung karya mandiri pers, lantai jalan awal dalam nomor bali meter, jatinegara, bukti vcd rekam foto dan audio visualbukti vcd rekam foto dan audio adanya mobilisasi aparatur pemerintah yaitubukti vcd rekam foto dan audio visualbukti fotokopi keterangan klarifikasi wind, alamat desa bikin rt. kecamatan danau panggang, adanya praktek politik uang (money politic), bukti fotokopi keterangan klarifikasi farhat, alamat desa sungai luang hilir rt. rw.ivbdullah, alamat desa sungai luang hilir rt.ima puluh ribu rupiah) untuk memilih dan mencoblos pasangan calon nomor urut wahid husain): bukti fotokopi keterangan klarifikasiketerangan klarifikasi normani bin syahrini, alamat padang besar kecamatan amuntai utara, adanya praktek politik uang (money politic)daftar saksi yang melihat dan menangkap kejadian money politic desa sungai luang kelurahan sungai luang, kecamatan pabrik dan ktp para saksi salah satunya saksi bawah umur disuruh mencoblos pasangan calon nomor urut bukti fotokopi foto foto keterlibatan pejabat struktural dalam kampanye akbar pasangan calon nomor urut wahid husain) lapangan pahlawan amuntai, kamis juni bukti fotokopi dpt berdasarkan temuan bapak: bukti fotokopi kliping, bukti fotokopi tabloid lima tentang pernyataan muncul hadi idham chalid bupati sungai hulu utara)unaidi bahwa saksi menerangkan mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada saat pemilukada kabupaten hulu sungai utara, yang berdasarkan laporan yang saksi terima, pelaku pelanggaran tersebut adalah masyarakat hulu sungai utara, yang mempunyai tujuan tujuan tertentu dari salah satu pasangan calon: terhadap laporan pelanggaran tersebut, saksi tidak mengejeknya, karena kapasitas saksi sebagai tim advokasi: abdullah bahwa kampung saksi yaitu sungai luang, kecamatan melirik, kabupaten amuntai, sebelum pencoblosan, ibu hj. aisyah membagi bagikan uang kepada warga dan meminta warga untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa warga yang menerima uang adalah suharto, mama andri, nadi, dan jauhari. masing masing menerima uang sebanyak rp50. farhat bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi abdullah, syafruddin bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi abdullah dan saksi farhat, bahrain bahwa keterangan saksi hampir sama dengan keterangan saksi abdullah, farhat dan syafruddin: bahwa terhadap kejadian bagi bagi uang tersebut, saksi melapor bawaslu yang direspon oleh ketua bawaslu, bahwa bawaslu akan menghubungi panwascam terlebih dahulu: namun setelah laporan tersebut, sampai sore tidak ada juga yang turun lapangan, saksi menelpon bawaslu kembali namun teleponnya tidak diangkat, ahmad afifullah bin islands bahwa saksi yang masih belum cukup umur diajak oleh temannya yang bernama muhammad amin untuk pergi mencoblos tps desa padang besar hulu, kemudian diberi uang sebanyak bahwa petugas tps tidak mengecek saksi karena semuanya sudah kompak: nur hadi bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi ahmad afifullah bin islands, bahwa saksi masih sekolah duduk kelas tsanawiyahrhitungan suara tps) dan kesalahan dalam per, bahwa permohonan pemohon yang telah disampaikan mahkamah konstitusi dengan nomor php.d x tertanggal juli yang diterima oleh memohon yang tidak mempunyai membubuhi tanda tangan dari kuasa hukum pemohon, yang pemohon telah memberikan kuasa kepada anwar rachman, s.h. m.h. tertanggal juli padahal permohonan menjadi sah setelah baik pemohon sendiri yang bertanda tangan atau kuasanya. dalam hal ini sehingga menjadikan permohonan pemohon dapat dikategorikan sebagai cacat formil yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka, jenis permohonan pemohon ini haruslah ditolak, bahwa dalam permohonan pemohon yang telah register pada mahkamah konstitusi pada hari selasa tertanggal juli dengan perkara nomor php.d x yang langsung diterima oleh memohon, ada turut terlampir surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh pemohon selaku pemberi kuasa dan kepada want salah s.h. m.hm dan rony serta dinata, s.h. dari kantor bantuan hukum rony serta dinata, partner dan lembaga pemantau hukum indonesia selaku penerima kuasa tertanggal juli bahwa apabila pemohon telah melakukan perbaikan permohonan tersebut, maka akan bertentangan dengan mengenai lewatnyatersebut atas, maka permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak, bahwa ternyata pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan permohonan baru tertanggal juli yang semakin diperjelas dan dipertegas menyatakan adanya masa kadaluarsa sehingga sangat bertentangan dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yangkeputusan memohon ditetapkan hari minggu tanggal juli bahwa kalau dihubungkan dengan permohonan pemohon yang terbaru bertanggal juli yang berperisai". bahwa ini sangatlah jelas menandakan pemohon telah memasukkan permohonan baru, sehingga permohonan tersebut telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam proses mahkamah konstitusi. sehingga dapat dinyatakan obscura libel (kabur) beralasan sekali majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan menolak, dalam pokok perkara permohonan bahwa pemilihan putaran kedua akan dilakukan jika dalam pemilihan umum tidak ada pasangan calon yang mencapai perolehan suara (tiga puluh persen).sanakan pada tanggal juli terlihat bahwa perolehan hasil sebagai berikut: pasangan calon keterangan drs. abd. hasil salim, m.ap dan ir. maliki dam asmat ssadneombutanssa sam drs. ghazali rahman, dan fahri alami, disisi gone drs. abdul wahid hk, mm, dan husain memperoleh lebih jumlah perolehan suara sah untuk seluruh dengan daftar yang disebutkan atas, dapat disimpulkan bahwa untuk putaran kedua tidak ada lagi dilaksanakan, karena pasangan calon nomor urut telah mencapai lebih dari atau persisnya adalah xx. adanya pelanggaran administrasi pemilu bahwa dalam rekomendasi panwaslukada nomor panwaslukada hsu lp tertanggal mei bawaslu telah melayangkan surat tersebut memohon. dan memohon telah mempelajari rekomendasi tersebut dan menurut pengkajian memohon, rekomendasi tersebut berisikan pelanggaran pidana yaitu mana pelanggaran kampanye luar jadwal waktu yang dibelah ditetapkan oleh memohon. bahwa pada saat konfirmasi memohon kepada ketua tim kampanye nomor urut yunus) dijelaskan bahwa beliau telah dipanggil bawaslu berkaitan rekomendasi tersebut dan dinyatakan selesai untuk tidak ditindaklanjuti . bahwa rekomendasi tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu, jadi jelas bahwa ranah rekomendasi pidana pemilu bukan kewenangan memohon, seharusnya bawaslu meneruskan pidana pemilu kepada pihak gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk menyelesaikan kasus pidana pemilu. jadi memohon menilai rekomendasi bawaslu kada tersebut adalah salah alamat. bahwa informasi yang memohon terima, bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sendiri oleh panwaslukada kantor bawaslu bersama tim kampanye. adanya mobilisasi aparatur pemerintah bahwa perihal materi permohonan pemohon ini pada bagian bagian dan bagian memohon sangatlah menolak karena bukan ranah penyelenggara pemilu yang diselenggarakan oleh memohon sehingga tidak perlu ditanggapi. akan tetapi ini haruslah dulu dibuktikan oleh pemohon, adanya praktik politik uang money politic) bahwa pada angka . c. tersebut memohon secara tegas menolak terhadap tuduhan money politic karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar. oleh karena memohon sekali lagi menolak, dan itu haruslah dibuktikan oleh pemohoningkat kabupaten telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tps sampai dengan rekapitulasi ditingkat ppk: bahwa pada menyebutkan usul fahri, sos ketua kab. hsu), menemukan adanya kejanggalan dpt ganda seperti surat rekomendasi nomor rek bawaslu kada hsu tanggal juni selanjutnya bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut agar memohon melakukan perbaikan dpt, dengan alasayaitu pada dan berkaitan perbaikan dpt menurut berbunyi untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetappemilih yang meninggal dunia . berbunyilarutjakartkanterima kepaniteraan mahkamahahwa ranah perbaikan dpt menurut peraturan tersebut dapat dilakukan (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, sedangkan rekomendasi bawaslu adalah tertanggal juni atau sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. selain itu juga, perbaikan yang direkomendasikan tidak sesuai dengan mana tidak merincikan, bahwa proses penetapan dpt, disusun berdasarkan tahapannya, yaitu: penetapan dpt tingkat pps pada tanggal s.d april penetapan dpt tingkat ppk pada tanggal s.d mei penetapan dpt tingkat kabupaten pada tanggal mei pada proses penetapan tersebut, dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon dan bawaslu sesuai tingkatannya, dan semua yang hadir tersebut tidak pernah memberi tanggapan berkaitan proses dpt tersebut: bahwa untuk memberikan ketegasan dalam kejadian dpt ganda, memohon telah mengeluarkan perintah agar jika ditemukan dpt ganda, pihak kpps atau pps menyeretnya dan memberikan hak pilih hanya satu. artinya dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal juni tidak ada pemilih yang dapat melakukan pemilihan dua kali atau lebih bahwa dalam kejadian laporan anang emi, beralamat desa penangkaran kecamatan amuntai tengah, menurut dia banyak pemilih yang tidak hadir tps akan tetapi kehadiran pemilih mencapai dan perolehan hasil mutlak dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut (lima) bahwa dalam klarifikasi memohon, terlihat bahwa tidak benar pemilih yang tercatat dalam dpt menggunakan hak pilihnya, ini terlihat dari data bahwayang terdiri dari laki laki sebanyak pemilih, dan perempuan sebanyak pemilih. pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak pemilih yang terdiri dari laki laki sebanyak pemilih dan perempuan sebanyak pemilih: bahwa dalam klarifikasi memohon juga terlihat bahwa tidak semua pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon nomor urut ini terlihat dari peroleh hasil suara sebagai berikut: pasangan calon perolehan suara urut drs. abd. hasil salim, m.ap dan ir. maliki demarkasi, sh, drs. ghazali rahman, dan fahri alami, sos drs. abdul wahid hk, mm, dan husain abdi, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon bahwa selain itu juga dapat diinformasikan bahwa, sdr. anang emi tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap pps desa penangkaran: bahwa pada bagian sana tercantum keterangan bahwa adanya kejanggalan dpt ganda atas nama adi irianto dan salah, sedangkan hasil rekap jumlah data pemilih yang hadir sana sesuai dengan data pemilih. dalam formulir yang dibuat oleh kpps pada tps desa teluk serikat adalahlaki laki pemilih, dan perempuan pemilih. pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah laki laki pemilih dan pemilih perempuan: bahwa dari data tersebut atas, pemilih yang dinyatakan ganda telah dicatat dalam kategori jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih. dalam hal ini pemilih yang dimaksud tidak dapat melakukan pencoblosan dua kali, tetapi hanya mempunyai hak memilih satu kali, dan dicatat dalam kategori jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilihnya. selain itu juga bahwa tidak ada catatan pelaksanaan berkaitan dengan keberatan para saksi tentang adanya temuan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali: bahwa pada pokok perkara vi. tentang perolehan hasil yang menurut pemohon tidak sama dengan yang disampaikan oleh memohon. dilihat dari tabel yang diajukan oleh pemohon, dapat kita lihat sebagai berikut: pasangan calon keterangan urut menurut menurut memohon pemohon drs. abd. hasil salim, m.ap dan ir. penambahan maliki demarkasi, sh, sebanyak suara syahdillah, sos dan didi bukhari, sos drs. ghazali rahman, dan fahri alami, sos muharram fikri dan husain seni penambahan sebanyak suara drs. abdul wahid hk, mm, pengurangan dan husain abdi, sebanyak suara jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dari angka perubahan yang disampaikan pemohon, apa yang mendasari perpindahan perolehan hasil suara tersebut? adakah bukti otentik dari pemohon? pemindahan yang dilakukan oleh pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan, karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk dan memohon, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tentang perolehan hasil suara. berdasarkan alasan alasan hukumd x tertanggal juli untuk selurupk bjsalinan daftar pemilih tetap pemilukada tahun model a4 kwk desa pinang kara yang menyatakan bahwa anang emi bukan warga pinang kara karena tidak terdaftar dalamnya,pinang kara amuntai tengah bukan kemenangan wahid husain: bukti fotokopi salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun model a4 kwk, desa teluk serikat kecamatan panjang bahwa dalam catatan memohon tidak ditemui:desa teluk serikat: bukti fotokopi berita acara nomor ppk asselatan tanggal mei bukti fotokopi berita acara nomor ppk hgberita acara nomor ppk stsungai tabukan mei bukti fotokopi berita acara nomor ppk pminggir mei bukti fotokopi berita acara nomor ppk brkabrik mei bukti fotokopi berita acara rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) panitia pemilihan kecamatan amuntai utara pada hari kamis tanggal mei bukti fotokopi berita acara nomor ppk ddanau panggang tanggal meilami tanggal mei sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup:tengah tanggal mei bukti fotokopi berita acara nomor ba pemilukada kpu hsu tertanggal mei tentang penetapan daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati hulu sungai utara tahun bukti fotokopi berita acara laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal mei bukti fotokopi surat rekomendasi nomor rek panwaslukada hsu tertanggal junikota: menimbang bahwa pihak terkait1j(lima),divide bukti pt 2j,divide bukti pt 3j::legal standing) pemohon tidak memenuhi syarat formil peraturan perundang undanga, disebutpada ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam (dua belas) rangkap . bahwa berdasarkan ketentuan pmkrmohonan guo yang diajukan oleh pemohon, pada paragraf ketiga dalam lembar kedua (tidak tercantum nomor halaman), disebutkan pemohon berdasarkan surat kuasa khusus nomor.tanggal juli tahun memberikan kuasa kepada anwar rachman, sh, adalah advokat pada anwar rachman, sh, rekan, jl. cempaka putih tengah jakarta pusat, baik secara bersama sama bertindak untuk dan atas kepentingan pemohon bahwa kemudian, dibagian akhir permohonannya pada lembar ketujuh, tertulis hormat kami, kuasa hukum pemohon, anwar rachman, sh, mh , tidak ditandatangani: bahwa oleh karena permohonan guo tidak ditandatangani oleh pemohon maupun kuasa hukumnya, jelas jelas telah bertentangan dengan juncto pmk sebagaimana tersebut atas, sehingga syarat formil kedudukan hukum legal standing) pemohon tidak terpenuhi yang mengakibatkan permohonan guo menjadi cacat formil: bahwa selain itu, pada permohonan guo yang telah registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi brk) pada hari selasa, juli jam dengan nomor php.d x yang diterima oleh pihak terkait pada hari yang sama, turut dilampirkan selembarm.h dan rony serta dinata, s.h dari kantor bantuan hukum rony serta dinata, s.h. partner dan lembaga pemantau hukum indonesia, selaku penerima kuasa, tertanggal juli divide bukti pt 4j.: bahwa dengan adanya surat kuasa baru tersebut, menjadikan permohonan guo semakin tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan suatu permohonan perkara php mahkamah konstitusi sebagaimana telah diuraikan atas: bahwa berdasarkan ketentukomisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara memohon), telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten hulu sungai utara pada hari minggu, tanggal juli divide bukti pt 3j: bahwa berdasarkan ketentuan pmk tenggat waktu mengajukan permohonan adalah (tiga) hari kerja setelah tanggal juli yaitu tanggal dan juli hari terakhir batas waktu pendaftaran permohonan mahkamah konstitusi: bahwa dapat dilihat pada lembar kedua dalam permohonan guo, tertulis jakarta, juli artinya permohonan guo didaftarkan pada hari terakhir tenggat waktu pendaftaran, yaitu hari rabu, juli bahwa permohonan guo yang didaftarkan pemohon pada tanggal juli melalui kuasanya sebagaimana tertulis dalam lembar kedua dan ketujuh permohonannya adalah atas nama anwar rachman, sh, mh , bahwa oleh karenanya, permohonan guo yang didaftarkan oleh pemohon pada hari terakhir tanggal juli sebagaimana dimaksud, haruslah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya tersebut: bahwa berdasarkan ketentuan pmkbahwa apabila kemudian, pemohon melakukan perbaikan permohonan, yaitu merubah kuasa pemohon, dari sebelumnya anwar rachman, s.h, m.h tertanggal juli yang tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo, menjadi want dahlan sh, mh, dkk tertanggal juli maka perbaikan permohonan dimaksud jelas jelas akan bertentangan dengan ketentuan pmk tersebut: bahwa selain itu, surat kuasa khusus tertanggal juli divide bukti pt 4j yang diajukan oleh pemohon, telah melewatiuraian tersebut atas, menjadi semakin jelas permohonan pemohon guo tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara guo, oleh karenanya beralasan hukum bagi mahkamahkepala daerah drs. abdul hasil salim, m.ap dan wakil kepala daerah ir. maliki demarkasi, s.h,m.mpemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah drs. abdul hasil salim, m.ap dan wakil kepala daerah ir. maliki demarkasi, s.h,m.m. bahwa pemohon adalahpemilukada kabupaten hulu sungai utara tahun dengan nomor urut (satutenggang waktu pengajuan permohonan bahwa komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungaulu sungai utara oleh komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utarajuli tahubulan juli tahun dan pemohon telah kabupaten hulu sungai ut dan pihak terkaithasil rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon bahwa dalam permohonannya pada lembar keempat, paragraf kedua, nomor iv. disebutkan penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada. bahwa penetapan kpu kip kabupaten hulu sungai utara nomor.tentang tanggalsejumlah (per seratus) sehingga seharusnya menempatkan pemohon urutan seperti terlihat pada tabel bawah ini , bahwa apa yang dituliskan pemohon dalam permohonan guo, sangat tidak jelas, oleh karena memang tidak ada putaran kedua pemilukada sebagaimana dimaksud pemohon, bahwa kemudian masih pada halaman yang sama, pemohon menambahkan tabel hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut: persen memohon pemohon memohon pemohon drs. abd. hasil salim, dan sh, dan didi buhari, sos dima rahman, dan fahri alami, sos aam dan husain seni pool hk, mm, dan husain abdi, bahwa berdasarkan tabel tersebut atas, pemohon tidak dapat mengisi kolom jumlah suara dan persentasenya menurut pemohon. tabel yang disajikan pemohon sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon (vide bukti pt bahwa tabel tersebut atas, semakin menunjukkan ketidakjelasan maksud permohonan guo, justeru memperjelas perolehan suara pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh memohon: bahwa setelah menyajikan perolehan suara dalam tabel tersebut, pemohon menyatakan,memiliki hak untuk mengikuti putaran kedua pemilukada kabupaten hulu sungai utara tahun bahwa kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang tidak lengkap,adalah sebesar. (pe seratus) sehingga seharusnya pemohon menempati peringkat dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah : bahwa pemohon mengklaim menempati peringkat dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk mengikuti putaran kedua, padahal pemohon tidak dapat menyebutkan berapa perolehan suara sebenarnya menurut versi pemohon: bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah dilakukan oleh memohon, pihak terkait memperoleh suara sah atau divide bukti pt 3j: bahwa berdasarbahwa dengan demikian, keputusan memohon yang menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten hulu sungai utara tahun sudah tepat dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, belasan hukum bagi mahkamah yang mulia untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait bahwa dalam permohonan guo, pada lembar keempat huruf pemohon menyebutkan adanya mobilisasi aparatur pemerintah. dikatakan bupati hulu sungai utara h.m. muncul hadi mengkondisikan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut wahid husain), sehingga pada kampanye akbar pun mengikuti, mana posisi tidak dalam cuti kerja. tuduhan ini jelas mengada ada, dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris dpw ppp kalimantan selatan, sdr. muncul hadi dimandatkan untuk menjadi salah satu juru kampanye pasangan calon yang diusung oleh ppp vide bukti pt 5j. oleh karena itu kehadiran beliau pada saat kampanye adalah resmi dalam kapasitasnya sebagai juru kampanye. tidak jelas apa yang dimaksud pemohon dengan mengkondisikan tersebut, bahwa disebutkan pula(lima puluh juta rupiah) lebih. tuduhan ini jelas mengada ada dan sama sekali tidak berdasar. pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas tempat kejadian, siapa saja yang menerima stiker, siapa yang membagi, serta bagaimana pengaruhnya dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut kecamatan kecamatan tersebut. mana pada kecamatan pabrik, kecamatan sungai tabukan, dan kecamatan haur gading justru pihak terkait kalah dari pasangan calon yang lain, sehingga tidak ada korelasi dengan yang dituduhkan oleh pemohon: bahwa selain itu, pemohon juga menuduh dra. hj. kisah. terhadap tuduhan ini, kami membantahnya karena jelas tidak berdasar. diketahui seri. dra. hj. kisah adalah isteri dari drs. abdul wahid hk, mm, si, selaku calon bupati wajar saja beliau didampingi oleh isterinya pada saat kampanye akbar, mengingat kampanye tanggal juni tersebut adalah kampanye putaran terakhir bagi pasangan calon nomor urut wahid husain, bahwa pemohon juga mendalilkan adanya praktek politik uang (money politic) yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada lembar kelima, huruf angka sampai dengan terhadap tuduhan money politic tersebut, secara umum kami membantah tidak benar dan tidak pernah terjadi praktek tersebut yang dilakukan oleh tim kampanye wahid husain. oleh karena nama nama pelaku yang disebutkan pemohon tersebut jelas jelas tidak dikenal dan bukan anggota tim kampanye wahid husain yang resmi didaftarkan kpu hsu: bahwa terjadi hal yang kontradiktif dalam permohonan guo, sebelum menguraikan dugaan money politic tersebut pada angka samapai dengan justeru pada angka terlebih dahulu pemohon telah menyebutkan praktek money politic sebagaimana yang dibutuhkannya sulit dibuktikan karena ketidakberaninya masyarakat yang mau bersaksi. oleh karena itu apa yang dituduhkan oleh pemohon tersebut sama sekali tidak ada buktinya karena menurut pemohon sulit dibuktikan, sehingga apa yang disampaikan oleh pemohon hanyalah asumsi belaka tanpa diikuti alat bukti yang mendukung tuduhannya tersebut:hingga pleno akhir tingkat kpu: bahwa sebagai peserta dalam pemilukada kabupaten hulu sungai utara dan kepolisianulu sungai utar yang telah ditetapkan memohon sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten hulu sungai utarmengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari minggu tanggal bulan juli tahunhulu sungai utara tahun oleh kpu kabupaten hulu sungai utara yang mempengaruhi:, atau iv.lambahwa dari proses pelaksanaan pemilukada kabupaten hulu sungai utaraacara komisi pemilihan umumhulu sungai utara. adanya mobilisasi aparatur pemerintah mengacu undang undang nomor tahun bagian kedelapan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala paragraf ketigadan atau penghitungan suara ulang:peraturan perundang undangan, yaitu undang undang nomor tahun dan perubahannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, undang undang nomor tahun dan perubahannya undang undang nomor tahun19c sebagai berikut: bukti ptpt fotokopi surat keputusan tim kampanye wahid husain nomor kep tk wh hsu!iipt 5apt fotokopi surat dpc ppp kab. hsufotokopi surat dpp ppp nomor in dpp ii perihal rekomendasi calon wakil bupati, ditujukan kepada dpw ppp kalsel, tanggal februari bukti pt fotokopi surat tugas dpp ppp nomor tg dpp! !ii1 tanggal maret bukti pt fotokopi surat keputusan dpw ppp kalimantan selatan nomor pts ofotokopi surat pernyataan deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati koalisi partai golkar dan ppp, tanggal maret bukti ptpt fotokopi surat pencalonan nomor p.golkar sui!ii1 tanggal maret bukti pt fotokopi tanda terima dokumen kpu hsu, tanggal maret bukti ptfotokopi surat keputusan nomor sk dpp c !fotokopiptphp.d x tanggal persidangan pertama pemeriksaan pendahuluan, bukti ptx tanggal persidangan kedua mendengar jawaban memohon dan tanggapan pihak terkait: bukti pt, pihak terkait mengajukan (tiga):: merekomendasikan husain abdi sebagai calon wakil bupati kabupaten hulu sungai utara:, )lu sungai utarhulu sungai utara nomor urut berdasarkanhulu sungahuruf tentang larangan terhadap pejabat struktural dan fungsional melibatkan diri dalam kampanye.seperti terlampir.seperti daftar rekam terlampir.seperti terlampir. nomor panwaslukada hsu lp tanggal mei seperti surat laporan terlampir. adanya praktek politik uang money politic) bahwa praktek politik uang (money politic) selama proses pemilukada kabupaten hulu sungai utara sudah sangat meluas dan sangat lazim terjadi dalam masyarakat pemilih, dengan istilah amun ada duit nya kena dikocok akan yang artinya apabila dikasih duit akan dijebloskan sehingga panwaslukada kabupaten hsu pun banyak menemukan laporan aksi aksi bagi bagi duit, tetapi hal ini sulit dibuktikan karena ketidakberaninya masyarakat yang mau bersaksi.formil karena permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon,,permohonan pemohon kabur, dan antara polita dan petit permohonan pemohon saling kontradiktifmahkamah telah menerima perbaikan permohonan pemohon yang ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon dalam persidangan pada tanggal juli oleh karena itu menurut mahkamah permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan pemohon telah melewati tenggathulu sungai utar. sedangkan eksepsi memohon dan pihak terkait yang menyatakan antara polita dan petit permohonan pemohon kontradiktif, menurut mahkamah,, i3hulu sungai utara tahun yaitu dengan cara memobilisasi para aparatur pemerintah dan para pegawai negeri sipil untuk ikut serta berkampanye dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait, karena pihak terkait tidak pernah memanfaatkan para aparatur pemerintah dan pns pada saat masa kampanye pemilukada kabupaten hulu sungai utara tahubukti pt 5a,hulu sungai utara yaitu dengan cara melibatkan aparat pemerintahan dan para pns untuk berkampanyeabupaten hulu sungai utara tahun yaitu dengan cara memberikan uang kepada masyarakat beberapa kecamatan yang ada kabupaten hulu sungai utara dan meminta masyarakat tersebut untuk memilih pihak terkait, serta memobilisasi anak bawah umur untuk ikut memilih pihak terkait pada saat hari pemungutan suara dengan imbalan diberikan uangsaksi saksi abdullah, farhat, syafruddin, bahrain, ahmad afifullah bin islands, dan nur hadi, dan meminta masyarakat tersebut untuk memilih pihak terkait serta meminta anak bawah umur untuk ikut memilih pihak terkait pada saat hari pemilihan dengan imbalan uanglakukan pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan pemilukada kabupaten hulu sungai utara seperti yang didalilkan oleh pemohon.mengajukan saksi yunus yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai tim sukses pihak terkait tidak mengenal nama nama yang dinyatakan saksi pemohon sebagai tim sukses pihak terkait yang telah memberikan uang kepada masyarakat pemilihtelah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait. lagipula berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, yang memberikan uang kepada masyarakat pemilih bukanlah tim sukses atau bagian dari pihak terkait.yang selisih perolehan suaranya dengan pihak terkait sebanyak suarasaiful anwar wind, alamat desa bikin rt. kecamatan danau panggang,. farhat, alamat desa sungai luang hilir rt. rw.ivbdullah, alamat desa sungai luang hilir rtnormani bin syahrinanang emi, alamat desa penangkaran kecamatan amuntai tengah, memberikan keterangan bahwa dia dan warga disana kebanyakan tidak hadir hari pencoblosan tps desa penangkaran kecamatan amuntai tengah, akan tetapi tingkat kehadiran pemilih disana mencapai dan hasil perolehan disana mutlak dimenangkan pasangan calon nomor urut wahid husain). seni dan isteri, alamat desa pinggir seberang murung binjai) kecamatan amuntai pinggir, menerangkan, melalui orang yang bernama utuh gagal telah memberikan amplop berisi uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan calon nomor urut wahid husain) seperti pernyataannyamukan adanya kejanggalan dpt ganda seperti surat rekomendasi nomor rek panwaslukada hsu tanggal juni. iv. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerahn terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten hulu sungai utar.sehingga dalam perolehan suara dan memiliki hak untuk terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahulu sungai utara tanggal bulan juli tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara melakukan pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten hulu sungai utarulu sungai utara nomor pts kpu kab tentang penetapan pasangan calon bupati hulu sungai utara dan wakil bupati hulu sungai utara kabupaten hulu sungai utara tahun bukti fotokopihulu sungai utara dan wakil bupati sungai utara tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara, bukti fotokopi surat rekomendasi nomor rek panwaslukada hsu kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten hulu sungai utara tanggal juni masalah temuan dpt ganda yang terdapat pada tps dan tps kelurahan sungai malang, kecamatan amuntai tengah: bukti fotokopi surat nomor panwaslukada hsu lp mengenai, tanggal merogram arsip vital dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa untuk melaksanakan. ketentuan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman program arsip vit.rogram arsip vital. pedoman program arsip vitl[inan sesuai dengan aslinya *iat daerah kabupaten karanganyar iaq, hukum lampiran peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pedoman program arsip vitalkaranganyar selain sebagai lembaga kearsipan daerahlembaga kearsipan daerah seharusnya menjadi model bagi pencipta arsip yang lain khususnya dalam penyelenggarapemerintah kabupaten karanganyarkaranganyar. melalui pelaksanaan program tersebut diharapkan semuakabupaten karanganyar dapat mengelola arsip viralnya sehingga dapat dimanfaatkan sebesar besama untuk kepentingan organisasi. maksud dan tujuan pedoman program arsip vital disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk pedoman bagidalam mengelola arsip viralnya. pedoman program arsip vital disusun dengan tujuan; menjamin keselamatan dan keamanan arsip vital sebelum maupun sesudah bencana; mendukung dan memperlancar penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah; mendukung layanan publik melalui akses informasi publik yang bersumber dari arsip vital; mempertinggi mutu pengelolaan arsip dinamis; dan mendorong pengembangan model pengelolaan arsip vital lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar. sasaran sasaran pedoman program arsip vital adalah unit kerja eselon dan eselon iii tertentu yang menyelenggarakan program arsip vital. ruang lingkup ruang lingkup pedoman program arsip vital sebagai berikut: pendahuluan, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian; pengorganisasian, sumber daya manusia sdm) serta sarana dan prasarana; prosedur pengelolaan, pelindungan dan pengamanan arsip vital; ketentuan akses arsip vital; sanksi administratif. prosedur pengelolaan identifikasi, memuat: analisis organisasi, pendataan, pengolahan, dan penentuan arsip vital. penataan arsip vital, meliputi: pemeriksaan, menentukan indeks berkas, penggunaan tunjuk silang, pelabelan dan penempatan arsip. menyusun daftar arsip vital yang ada unit kerja. pelindungan dan pengamanan arsip vital metode pelindungan arsip vital, meliputi: duplikasi, pemencaran, dan dengan peralatan khusus (haunting). pengamanan fisik arsip vital, mencakup: sistem keamanan ruang penyimpanan, tingkat ketinggian penempatan, struktur bangunan dan penggunaan ruang. pengamanan informasi arsip, meliputi: menjamin penggunaan oleh pihak yang berhak, memberi kode rahasia, dan menetapkan spesifikasi hak akses. penyelamatan dan pemulihan penyelamatan, meliputi: evakuasi arsip vital, identifikasi jenis arsip, pemulihan kondisi (recovery). pemulihan (recovery), meliputi: stabilisasi dan peketentuan akses arsip vital, memuat:}{back,organisasian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengorganisasian kebijakan yang terkait dengan program arsip vital ditetapkan oleh bupati. penanggungjawab program arsip vital unit kerja setingkat eselon dan eselon iii tertentu adalah pejabat eselon dan eselon iii tertentu. pejabat eselon dan eselon iii tertentutingkat eselon dan eselon iii tertentu bekerjasama dengan unit kearsipan. program arsip vital dilaksanakan secara berkesinambungan antara unit kerja setingkat eselon ii, eselon iii tertentu (selaku pengelola central file lingkungan unit kerjanya) dan unit kearsipan. sumber daya manusia sdm) sumber daya manusia kearsipan pengelola arsip vitalruang penyimpananhorizontal cabinet horizontal cabinet merupakanmerupakan pocket file; dan label sebaiknya mempergunakan kertas yang berkualitas baik dan bersama terang sehingga tidak mudah rusak,pemerintah kabupaten karanganyar, dengan format sebagaimana berikut ini: unit kerja daftar arsip vital jenis arsip kurun waktu tingkat perkemb angan media jumlah jangka simpan lokasi simpan metode pelindung gan ket keterangan: nomor jenis arsip tingkat perkembangan kurun waktu media jumlah jangka simpan lokasi simpan metode perlindungan keterangan diisi dengan nomor urut arsip vital; diisi dengan jenis arsip vital yang telah didata; diisi dengan tingkat perkembangan arsip vital; diisi dengan tahun arsip vital tercipta; diisi dengan jenis media rekam arsip vital; misal (satu) berkas; diisi dengan batas waktu sebagai arsip vital; diisi dengan tempat arsip vital tersebut disimpan; diisi dengan jenis metode perpeminjam jenis arsip kode arsip tgl pinjam para peminjam tgl kembali para kembali keterangan nomor nama peminjam jenis arsip kode arsip tanggal pinjam para peminjam tanggal kembali para kembali diisi dengan nomor unit arsip vital yang keluar dari tatanan penyimpanan; diisi dengan nama peminjam arsip vital; diisi dengan jenis arsip vital yang dipinjam; diisi dengan kode arsip vital; diisi dengan tanggal peminjaman arsip vital; diisi dengan para peminjam; diisi dengan batas waktu peminjaman arsip vital; diisi dengan para pengembalian; indeks. penentuan indeks atau kata tangkap dapat berupa: subyek, nama tempat lokasi atau identitas lainnya. tunjuk silang. digunakan jika: terjadi perubahan nama orang atau pegawai; berkas arsip vital memiliki lampiran tetapi berbeda media sehingga penyimpanannya berbeda; dan memiliki keterkaitan dengan berkas lain contoh formulir tunjuk silang indeks kode perihal isi ringkas kode urut catatan cara pengisian form tunjuk silang indeks diisi indeks masalah surat dinas kode diisi kode klarifikasi masalah perihal isi ringkas diisi isi ringkas masalah kode diisi kode masalah pertama; nomor unit diisi nomor unit kartu kendali; catatan diisi catatan yang diperlukan atau keterangan keterangan yang perlu dicatat; ukuran cm; bab iii prosedur pengelolaan, pelindungan dan pengamanan, penyelamatan dan pemulihan arsip vitaldaerah. penatageddinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten karanganyardinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten karanganyar dengan berkas perencanaan pembangunan gedung dihapus kabupaten karanganyarbangun. arsip yang menggunakan media magnetik label dicantumkan. sebagaimana tersebut pada bab iipemerintah daerahpemerintah daerah!'e) penggantian arsip yang ada salinannya yang berasal dari tempat lain; penggandaan (back f, evaluasi untulmempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip vital; :b. pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat bawah pimpinan level tertinggi), yaitu sekretaris daerah, kepala dinas bad; pimpinan tingkat menengah (satu tingkat bawah pimpinan level tinggi), yaitukepala lembaga kearsipandigunakan sebagai dasar oleh unit kerja lingkungan pemerintah daerah kabupaten karanganyarbupati karanganyar, ttd juuyatmonoperaturan bupati ini dimaksudkaniljanuari tahunhukum, budi penata tingkat nip.

salinan bupati karanganyar provinsi jawa tengah per uran bupati karanganyar nomor 78ketertiban pelaksanaan kegiatan pekerjaan lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar maka perlu dilakukanbupati karanganyar nomor tahun ten ketentuan pada lampiran bab huruferah berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor diubah sebagaimana terlampir padakaranganyar. ditetapkan karanganyar pada tanggal lo _6 bupati karanganyar ttd. juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggalekretariat daerah kabjjeaten karanganyar hukum didrus terdapat buah.msina pemerintah daerah memang tidal tersedia atau tidak mencukupi. iii. pertanggungjawaban dan ketatausahaan pertanggungjawaban dan ketatausahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan bupati tentang ketatausahaan keuangan daerah.atau masyarakat sesuai kebutuhan dan dalam penugasan oleh daerah. ii. dukungan administrasi perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan surat tugas. surat tugas diterbitkan oleh: bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh sekretaris daerah; sekretaris daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah; asisten sekretaris daerah untuk pejabat dan staf dilingkungan sekretariat daerah; kepala perangkat daerah untuk pejabat dan staf dilingkungan perangkat daerah bersangkutan;t yang digunakan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. iii. biaya perjalanan dinas pengelompokan biaya pemberipinan dprd; tingkat sekretaris daerah dan anggota dprd; tingkat jpt pratama; tingkat administrator dan atau pns golongan iv; tingkat pengawas; tingkat pns golongan iii; tingkat pns golongan dan ii; tingkat pegawai non pns dan peserta perjalanan dinas non pns. jenis jenis biaya: jenis biaya dalam perjalanan dinas terdiri dari: uang harian, ditetapkan sesuai standar biaya berdasarkan tingkat perjalanan dinas; biaya transportperjalanan dan biaya lain termasuk jikau dapat menerima secara lumpur sebesar dari standar biaya penginapan setempat sebagaimana diatur dalam kemenkeu tentang standarjabatan pimpinan tinggi pratama selama melaksanakan perjalanan dinas; sewa kendaraan, sesuai biaya sewa yang dialihkan termasuk sopir, parkir, bbm, tol, pajak dan lain sebagainya; dan biaya mengantar dan menjemput jenazah sesuai biaya riil. pemberian biaya perjalanan dinas: biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, rekor, dan kegiatan sejenis yang biaya akomodasi ditanggung pihak penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta maka: untuk kegiatan yang dilakukan sehari penuh dengan menginap (billboard) diberikan sebesar (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan; untukuntuk kegiatan yang dilakukan luar kantor paling singkat (delapan) jam tanpa menginap (fully) diberikan sebesar (enam puluh persen) dari rincian uang harian perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan; dan untuk kegiatan yang dilakukan luar kantor antara (lima) sampai dengan (delapan) jam tanpa menginap (halfway) diberikan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari rincian uang harian perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan. biaya perjalanan dinas yang biaya akomodasinya tidak ditanggung pihak penyelenggara atau tidak melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta, maka selama mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud, diberikan uang harian perjalanan dinas secara penuh; dan dengan pertimbangan ketepatan waktu kehadiran berdasarkan undangan mengikuti kegiatan, maka jumlah hari perjalanan dinas dapat ditambahkan (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan h l) atau (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan (h+l). ivpedoman dalam pengadaan barang jasa persiapan pembentukan organisasi kegiatan penanggungjawab program; wakil penanggungjawab program; tim pembina, pengendali dan koordinasi kegiatan apbd; pejabat pengelola keuangan daerah ppid); pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; pengguna barang jasa dan kuasa pengguna barang jasa; pejabat pembuat komitmen ppk); pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt); tim pelaksana pengendalian dan koordinasi kegiatan apbd; unit kerja pengadaan barang jasa ukpbjj pejabat pengadaan; panitia pejabat pemeriksa hasil pekerjaan; pengawas lapangan bidang konstruksi; tim pelaksana kegiatan (apabila dibutuhkan), dapat terdiri dari: pengarah; penasehat; wakil penasehat; ketua; wakil ketua; sekretaris; anggota; staf administrasi; stafahli; staf teknis; dan staf lainnya. yang ditugaskan sebagai pns ukpgakeanggotan dan tugas organisasi pengelolaan apbd penanggungjawab program penanggung jawab program dijabat oleh bupati, dengan keputusannya menetapkan wakil penanggung jawab program; tim pembina, pengendali dan koordinasi kegiatan apbd; pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; pengguna barang jasa; unit kerja pengadaan barang jasa( ukpga); dan tim pelaksana kegiatan yang anggotanya melibatkan unsur luar perangkat daerah yang bersangkutan. penanggung jawab program mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan program. wakil penanggung jawab program wakil penanggung jawab program dijabat oleh wakil bupati dan bertugas membantu penanggung jawab program dalam memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan program; wakil penanggung jawab program dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada bupati selaku penanggungjawab program. tim pembina pengendali dan koordinasi kegiatan apbd tim pem; kepala badan keuangan daerah; kepala bagian administrasi pembangunan; dan kepala bagian hukum; tugas tim pembina, pengendali dan koordinasi kegiatan apbd, antara lain melaksanakan koordinasi pembinaan ketatausahaan pengelolaan aspek perencanaan, aspek administrasi, aspek keuangan dan aspek teknis; menganalisa terhadap proses dan permasalahan pelaksanaan kegiatan; mengadakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan tinjauan lapangan untuk melihat secara dekat tentang pelaksanaan kegiatan; menyelenggara arahan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; melaporkan hasil pembinaan kepada penanggung jawabbarang. pengguna anggaran kepala perangkat daerah bertindak selaku pengguna anggaran yang diangkat dan ditetapkan oleh bupati; pengguna anggaran; menetapkan dan mengumumkan secara luas rup pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website pemerintah daerah lose. karanaanuarkab.ao.id\. dan portal pengadaan nasional melalui lpse; menetapkan ppk; menetapkan penunjukan langsung untukbarang jasal0. (sepuluh miliar rupiah). menyatakan tender gagal seleksi gagal; mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan b; menyiapkan dokumenhuruf angka(l), bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada pengguna anggaran berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, dalam hal pekerjaan sudah menggunakan jasa manajemen konstruksi maka dapat dibentuk tim teknis.uasa pengguna anggaran yang merupakan kepala unit kerja pada perangkat daerahnya; pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana.; pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada angka ditetapkan oleh bupati atas usul pengguna anggaran; kuasa pengguna anggaran;engguna anggaran;; kpa dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa; dan dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai ppk, kpa dapat merangkap sebagai ppk: pejabat pembuat komitmen ppk; ppk dalam pengadaan barang jasa memiliki tugasdiatas rp200urusan pekerjaan umum;jasa perencana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan umum,;c), dapat melampaui tahun anggaran; dalam hal pemberian kesempatan kepada penyedia barang jasa melampaui tahun anggaran, maka dilakukan adenium kontrak atas sumber pembiayaan dari dpa ttata cara pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran, diatur dalam peraturan bupati tersendiri;huruf h), pokja pemilihan ukpg; dan dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh ppk m; mutasi jabatan personil ppk tidak merubah tugas dan tanggung jawabnya sambantu tim pemunsur badan perencanaan dan litbang; inspektorat; badan keuangan daerah; dan bagian administrasi pembangunan; sekretariat tim pelaksana pengendali dan koordinasi kegiatan apbd berada bagian administrasi pembangunan. tim pelaksana pengendalian dan koordinasi kegiatan apbd bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan; menelaah laporan yang disampaikan oleh pengguna anggaran sebagai bahan untuk pembuatan laporan kepada bupati; mengadakan tinjauan lokasi lapangan; menyelenggarakan dan menyiapkan masukan kepada tim pembina pengendali dan koordinasi kegiatan apbd untukbarang jasa ukpga) ukb memiliki fungsi: pengelolaan pengadaan barang dandan: ppk; pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm); bendahara;tugas kepala kpb meliputi: memimukpga; menugaskan menempatkan memindahkan anggota kelompok kerja pemilihan sesuai dengan beban kerja masing masing kelompok kerja ukpga; mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja pemdan atau kkn; dan melaksanakan tender seleksi ulang setelah mendapatkan persetujuan pa kpa;; menetapkan dokumen pemilihipemilihan ukpga: menjawab sanggahan;l0kpga; pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;si yang memulai paling banyak (seratus juta rupiah); dan melaksanakan e purchasing yang memu:; dan pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. agen pengadaan agen pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang jasa;; dan pelaksanaan tugas pola pemilihan dan atau ppk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;pengawasan pekerjaan kegiatan sehari hari lapangan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana, rab dan beste;rencana, rab dan beste yang ditetapkan; memberikan peringatan dan memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk mematuhi rencana, rab, dan beste;;pengawasan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat menggunakan jasa konsultan pengawas; perangkat daerah lain dengan nilai pekerjaan atas (lima ratus juta rupiah) juta wajibjabat pemeriksa hasil pekerjaan php) panitia pemeriksa hasil pekerjaan php dan jasa konsultansi yang memulai paling banyak (seratus juta rupiah). php memiliki tugas memeriksa administrasi hasil. pekerjaan barang pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang memulai paling sedikit diatas (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi paling sedikit diatas (seratus jutahpnandatangani pakta integritas; dan tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm) atau bendahara. tugas php php sebagai berikut: melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang jasa; dan menandatangani berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. ketentuan susunan php sebagai berikut: beranggotakan minimal (tiga) orang maksimalmana dimaksud pada huruf sesuai surat tugas dari kepala perangkat daerahnya masing masing; surat tugas sebagaimana dimaksud huruf berdasarkan permintaan kepala perangkat daerah pemilik kegiatan; dan penunjukan php harus memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka dan angkaatau tim teknis yang bersangkutan. php php kegiatan konstruksi melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ppk dengan dihampiri berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; format berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan untuk yang pertama kedua sebagaimana terlampir. berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebagaimana tersebut angka merupakan salah satu kelengkapan dokumenpiran laporannya sebagaimana angka ppk melaporkan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan kepada pa kpa setelah memastikan bahwa semua dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah lengkap (memenuhi syarat) sesuai daftar check list terlampir. mutasi jabatan personil php php tidak merubah susunan kepanitiaan dan tanggung jawabnya selamaentukan sasaran, rencana teknis kegiatan dan jadwal; penyediiian keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonomi;tele dan usaha menegah; mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; ;llose.karanaanvarkab.ao.id\.rangkat daerah; menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang jasa; administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang undangan; biaya administrasi dapat terdiri dari: biaya pengumumanmen pengadaan barang jasa; biaya atk, makan minum rapat;roses; prosentase biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas ditetapkan sebagai berikut: plafon anggaran sampai dengan rp200. (dua ratus juta rupiah) paling banyak (enam keseratus);paling banyak (lima keseratus);paling banyak (empat keseratus); plafon anggaran diatas rp700. (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan (satu miliar rupiah) paling banyak (tiga keseratus); plafon anggaran diatas rpl. (satu miliar rupiah) paling banyak (dua keseratus);iii; penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh pa kpa;;; tipe iii tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola;;; kegiatan output; dan; dan dapat mengusulkan standar biaya masukan keluaran swakelola kepada bupati. persiapan pengadaan barang jasa; hps telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (over head cost); nilai hps bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia; total hps merupakan hasil perhitungan hps ditambah pajak pertambahan nilai ppn);harga batas tertinggi penawaran yang sah; dan tender pekerjaan terintegrasi;;dan kontrak payung. jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri atas: sumsum; waktu penugasan;terima jadi turkey) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan rel (sepuluhjuta rupiah); akuntansi digunakan untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai diatas rp. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp. (lima puluhjuta rupiah);; surat perjanjian digunakan pada pekerjpekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas rpl00. (seratus juta rupiah); sen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;;; jaminan dapat berupa bank garansi atau surely bond; bentuk jaminan bersifat: tidak bersyarat;;; dan; jaminan penawaran besama antara (satu persen) hingga (tiga persen) dari nilai total hps; dan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran besamma (satu persen) dari nilai pagu anggaran; dan untuk pekerjaan kontruksi terintegrasi, jaminan singgah banding besama (satu persen) dari nilai pagu anggaran;; atau pengadaan barang jasa melalui e purchasing. besamajaminan pelaksanaan;; dan; jaminan pemeliharaan dikembalikan (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai; dan besam; dan;; penyesuaian harga diberlakukan din dengan harga satuan barn; pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memulai paling banyak (dua ratus juta rupiah);; kriteria , man atau barang jasa lain bersifat rahjagung,;; dan; (dua) file;;;; mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dilaksanakan untuk jasa konsultansi memulai paling sedikit diatas (seratus juta rupiah); pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang memulai sampai dengan paling banyak (seratus juta rupiah); penunjukan langsung dilaksanakan dalam keadaan tertentu;; ; kualitas; pagu anggaran;;;; dan; kemampuan usaha, dan penumbuh;; prakualiflkasi dilaksanakompleks; seleksi jasa konsultansi badan usaha; dan penunjukan langsung pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultansi badan usaha jasa konan ansi perorangan jasa lainnya. kuali pasta kualifikasi aobtuitaimaiitt. htm kaum ;atau sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi. hasil prakualiflkasi menghasilkan: daftar peserta tender pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya;; pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif; dan; dokumen pemilihan terdiri atas: dokumen kualifikasi; dan dokumen tender seleksi penunjukan langsung pengadaan langsung. iv; penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;;; pelaksanaan swakelola tipe dilakukan berdasarkan kontrak ppk dengan pimpinan kelompok masyarakat; dan u; tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada ppk dengan berita acara serah terima; dan atauembali;;hanya memasukan penawaran harga; evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;;;waran setelah ada pemberian wausaha tidak sehat; seluruh penawaran harga tender pengadaan barang pekerjaan kontruksi jasa lainnya diatas hps; negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; ; tender seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf angka dinyatakan oleh pa kpa;; penyampaian penawaran ulang;;angka angka ;;;termin;; pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bah; dan; dalam hal pelaksana dan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;; dan;; dan; ppk melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan; dan;; dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara. vi; keadaan darurat meliputi; bencana alam, bencana non alam, dan atau bencana sosial; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;;;; dan melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian; kementerian lembaga perangkat daerah; perguruan tinggi; ormas;viimemulai paling sedikit diatas rpl. ooo; ak dan rancangan kontrak dalam pengadaan barang jasa; dan pokja pemilihan pejabat pengadaan agen pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan. viii; lopp mengembangkan sse dan sistem pendukung; dan wajib menggunakan sse untuk semua pengadaan langsung, pemransaksional. e marketplace pengadaan barang jasa secara memanfaatkan e marketplace; elektronik dengan; toko daring;; persiapan pengadaan; pemilihan penyedia; pelaksanaan kontrak; serah terimaber daya manusia pengadaan barang jasa; pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum; pengelolaan peran serta masyarakat; pengelolaan sumber daya pemb;, pemilihtahun dikecualikan dari ketentuan peraturan bupati ini adalah: pengadaan barang jasa pada badan layanan umum;; pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan; dan pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. ix; dan atau personel selain yang dimaksud pada angka dan angka dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. pengendalian dan pelaporan. pengendaliankaranganyar sesuai dengan tupoksinya. atas dasar laporan bulanan dari pengguna anggaran kepada bupati cq. bagian administrasi pembangunan selaku pengendali dapat mengikuti kegiatan secara menyeluruhmaksud dan tujuan rekor pok mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang ada wilayah kabupaten karanganyar: tepat waktu; tepat mutu; tepat administrasi; danmateri paparan antara lain meliputi kemajuan fisik maupun keuangan sampai dengan bulan laporan; visualisasi laporan dalam bentuk sarang laba laba;;; dan ataumenyampaikan laporan bulan selambat lambatnya tanggal pada bulan berikutnya, mengenai perkembangan dan kemajuan fisik keuangan kegiatanorat; badan perencanaan dan litbang; dan badan keuangan daerahsetda menyiapkan laporan bulanan dari bupati kepada gubenur selambat lambatnya tanggal pada bulan berikutnya apabila diperlukan. xi. penyerahan hasil kegiatan pekerjaan.; dan kepala badan keuangan:xii}: seluruh target volume keluaran (output) yang tercantum dalam dpa telah terpenuhi; penambahan keluaran (output) untuk mendukung dari target (keluaran) yang telah ditetapkan; pemanfaatan anggaran atau penam:karanganyar melalui sekretaris daerah selaku tim pembina pengendali dan koordinasi apbd dengan tembusan badan keuangan daerah bkdxiiihasil pemeriksaan prestasi pekerjaan terdapat ketidaksesuaian kuantitas (volume) maupun batas toleransi teknis kualitas (spesifikasi) dengan kontrak awal, ppk merekomendasikan untuk menambah kekurangan volume pekerjaan atau memperbaiki kekurangan. bupati karanganyar, ttd. juliyatmono

niaspenjabaran perubahan apbdbupati adalah bupati tanjung jabung timur:manajemen mutu:iimadrasah aliyah ma) yang diterima berdasarkmamanajemen mutu bom) sekolahantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahpustakawan: (f) laporan, (g) unit produksi. bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolah pengganti komite tahun anggaran berjumlah rp. bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolah ma). ivm pengganti komite penyaluran dana sekolah mengajukan pencairan dana apbd tahun anggaran bupati tanjung jabung timur melalui dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur dengan melampirkan syarat syarat sebagai berikut: foto copy gtt foto copy ktp kepala sekolah profil sekolah dan foto copy rekening sekolah bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahmanajemen mutu bom) sekolah pengganti komite tahun anggaran diselesaikan oleh sekolah penerima bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahhonor yang terdiri dari:pustakawan sebesar rp. honor laporan sebesar rp. honor ketua unit produksi sebesar rp. dan operasional sekolah dengan rincian sma smk rp. per siswa per tahun, rp. per siswa per tahun setiap sekolah penerima bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahdan jumlah siswa yang dilaporkan dinas pendidikan kabupaten tanjung jabung timur. vii. tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan guru pegawai penerima bantuan operasional manajemen mutu (bom) sekolah pengganti komite kepala sekolah: bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan operasional manajemen mutu bom) sekolahpustakawan, laporan, dan ketua unit produksimanajemen mutu bom) sekolahmanajemen mutu bom) sekolahdto zumi zola zulkifli

pipi peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor tahun tentang penyelenggaraan jalan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timur, menimbang bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional khususnya kabupaten tanjung jabung timur, bahwa untuk mewujudkan peranan jalan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan jalan perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen termasuk mengikutsertakan perlan, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan japaragraf fungsi jalan dalam sistem jaringan sekunderupati mengusulk,kepada gubernur untuk memperoleh penetapan. penetapan ruas jalan menurut fungsinya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.empat status jalan jalan kabupaten terdiri atas: jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota: dan jalan strategis kabupaten. penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan secara berkala paling singkat (lima) tahun dengan keputusan bupati.bagaimana dimaksud dalam bagian kelima kelas jalanpadapenetapan dan atau perubahan kelas jalan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penyelenggaraan penggunaan jalan bagian kesatubadan hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan atau pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan. pembangunan dan atau pengembangan jalan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kedua pengaturan pengunaan jalan paragraf penetapan kriteria pengunaan jalan setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan sebelum dioperasikan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan: muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan cc. rencana kecepatan. penetapan kriterisetiap jalan yang dibangun oleh badan hukum atau perorangan dapat menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada pemerintah daerah. jalan yang telah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada pemerintah daerah ditetapkan sebagai jalan umum. jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan umum sebagaimana dimaksud pada dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum. paragraf pengendalian lingkungan jalan jalan sebagai prasarana transportasi harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya. pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan dilakukandandilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan dengan peraturan bupati. paragraf penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas fungsi dan peruntukan jalan sebagai ruang lalu lintas meliputi bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan, bagian sepketinggian paling kurang (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas. penggunaan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan luar kepentingan lalu lintas harus mendapat izin dari bupatipenggunaan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan luar kepentingan lalu lintas yang telah memperoleh izin tidak merubah fungsi dan peruntukan jalan.dengan peraturan bupati. bagian ketiga dispersi penggunaan jalanatas pertimbangan tertentu, bupati luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. dispensasi penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada::pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan bertanggung jawab atas segala resikoempatjalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan rambu lal dan marka jalan: dan melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan untuk kegiatan luar kepentingan lalu lintas dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin. ketentuan mengenai izin penggunaan jalan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufdan atau pembubaran kegiatlanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud padayitaan kendaraan, dan atau denda administratif. setiap orang dilarang: merusak dan atau merubah fungsi jalan: memperbaiki dan atau mencuci kendaraan jalan: dan atau membuat rintangan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan: menempatkan bahan material jalan atau dan jembatan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf tidak berlaku apabila telah mendapat izin. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dapat dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis: penyitaan benda dan kendaraan, dan atau penutupan atau pembongkaran setiap orang dilarang: memanfaatkan lahan pada daerah ruang milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan atau bongkar muat barang tanpa izin dari bupati, melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas dan daya dukung jalan serta muatan sumbu terberat yang diizinkan: melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan, cc. penundaan atau pembatalan izin, denda administrasi, dan atau pencabutan izin operasi. ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besarnya denda administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kelima pengawasan penggunaan jalan pengawasan terhadap penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang oleh kendaraan pengangkutan barang luar kemampuan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang. pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah pindah. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barangketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penggunaan jalan diatur dengan peraturan bupati. bab peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraan jalan serta tata cara penyampaian laporan masyarakat lebih lanjutjaljaljalan daerah: memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan jaljaljaljalkukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsisatu) tahun atau denda paling banyak rp. (dua puluh empat jutadua) tahudipidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutanjalan daerah umum peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan daerah merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah bidang perhubungan yang merupakan urusan wajib yaitu pada sub sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan sub bidang perhubungan dbeberapa kewenangan tersebut antara lain rencana umum jaringan transportasi jalan kabupatenyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan: pemeriksaan kendaraan jalan sesuai kewenangannya: dan il. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan kabupaten. peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalan daerah didasarkan pada pemikiran bahwaberrencana umum jaringan jalan, pengelompokkan jalan berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan, penyelenggaraan operasional jalan daerah, partisipasi masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan serta ketentuan pidana yang mengacu pada undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan. adapun tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalahlalu lintas dan angkutan jalan dan para pengusaha pada umumnyalalu lintas angkutcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasrambu lalu lintas dan marka jalan antara lain rambu zona selamat sekolah dan peringatan memasuki lintasan kereta api. cukup jelas yang dimaksud dengan peruntukannya adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan. misalnya kendaraan perseorangan dipakai untuk angkutan umum. cukup jelas yang dimaksud dengan bahan material adalah bahan material bangunan, perkebunan dan pertambangan. misalnya pasir, bata, kerikil, semen, besi, kelapa sawit, karet, pinang, kelapa, batu b asas, tujuan, dan ruang lingkup bagian kesatu asas dalam penyelenggaraan jalan daerah harusngaturan: mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan: mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat penggunaterpadu, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan: dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan jalan. bagian ketiga ruang lingkup lingkup pengaturan peraturan daerah ini mencakup pengaturan jalan umum yang berada wilayah daerah yang meliputi: perencanaan umum jaringan jalan, pengelompokkan jalan menurut sistem, fungsi, status dan kelas jalan: perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jalan: penetapan kriteria penggunaan jalan, pengendalian lingkungan jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas: dispersi penggunaan jalan, tertib lalu lintas dan jalan, peran masyarakat, sanksi, dan ketentuan pidana. bab iii rencana umum jaringan jalan daerah bagian kesatu umum pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan daerah. rencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah, dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah. penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:dalam huruf meliputi kegiatan: penyusunan visi dan misi, pengkajian kondisi demografi, cc. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan pengkajian kondisi eksisting jaringan jalan dan kebutuhan jangka panjang prasarana jalan. konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk: seminar, diskusi, atau lokakarya,: badan perencanaan pembangunan daerah: badan usaha bidang transportasi, asosiasi profesi bidang jalan: akademisi pakar, dan lembaga swadaya masyarakat. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan lingkungan pemerintahan daerah dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal rencana umum jaringan jalan daerah:,erah, dan badan perencanaan pembangunan nasional daerah. penyusunan rancangan akhir rencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya berisi: pendahuluan, visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, arah kebijakan dan strategi, asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah, dan indikasi program utama (lima) tahunan. bagian kedua rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah disusun setiap (dua puluh) tahun sekali. rencana umum jangka panjangcc. rencana pembangunan jangka panjang daerahdaerah ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah disusun setiap (lima) tahun sekali. rencana umum jangka menengahrencana pembangunan jangka menengah daerah: cc.daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. bab pengelompokkan jalan bagian kesatu umum: dan menghubungkan antar paragraf fungsi jalan dalam sistem jaringan primerserta tanpaalur perpindahan tugas orang tuatugas perpindahan orang tua dari instalasinya. dalam hal kuota ppdb jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik. pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk pendaftar calon peserta didik terbanyakmendaftar lebih awal. seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai yang diurutkan dari nilai terbesar, sampai memenuhi kuota (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf seleksi jalur prestasi non akademik,tugas,laksanaanenyelenggaraan ppdb kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. bab viigubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dinas dalam penyelenggaraan ppdbndaftaran ppdb. bab xzonasi penerimaan peserta didik baru jawa barat kabupaten bogor jaa kab. tangerang, pemijahan ken tanjungsari bantargebang, kab. cibubur, jakarta curug, kab. kota bogor bogor tengah ciomas, kab. bogor tamansari, kab. bogor barat bogor bogor utara jeruk, kab. bogor bogor selatan caringin, kab. bogor bogor timur ciawi, kab. bogor tanah areal bojong gede, kab. bogor sukaraja, kab. kemang, kab. bogor bogor drama, kab. bogor kota depok gunung sindir, kab. cinere bogor limo parung, kab. bogor tajuk halang, kab. bojongsari bogor bojong gede, kab. sawangan bogor beji cibinong, kab. bogor gunung putri, kab. pancoran mas bogor cipayung jatisampurna, kota manggis bekasi sukma jaya cilodong taps kabupaten bekasi tanjungpura, kab. tambun selatan karawang karangsari, kab. setu karawang cibucil, kab. tarumajaya karawang pasir randu, kab. cibitung karawang tunggak jati, kab. cikarang barat karawang sukamara, kab. cikarang utara karawang zombi| kecamatan coast kec ama tan sukamaju, kab. cikarang timur karawang rengasdengklok, karangbahagia kab. karawang karawang barat, kedungwaringin kab. karawang kemuning, kota cikarang pusat bekasi mustika jaya, kota cikarang selatan bekasi mustikasari, kota serang baru bekasi durenjaya, kota cibarusah bekasi rawalumbu, kota bojongmangu bekasi ujung harapan, tambang kota bekasi pondok ungu, kota sukawati bekasi harapan indah, sukatani kota bekasi medan satria, kota cabangbungin bekasi margahayu, kota muaragembong bekasi bekasi timur, kota surakarta bekasi bekasi utara, kota peraturan bekasi cileungsi, kota tambun utara bekasi babel jonggol, kab. batubara, kab. bogor karawang pakisjaya, kab. karawang kota bekasi zombi| kecamatan tomas1 kecaman gunung putri, pondok gede kab. bogor cileungsi, kab. pondok melati bogor leuwinanggung, jati asih kec. taps, kab. depok jarak, kec. jati sampurna gunung putri, kab. bogor babel, kab. rawa bumbu bekasi tambun selatan, tarumajaya, kab. bekasi kabupaten purwakarta lokasi| kecamatan (zonasi) kecamatan cipeundeuy, kab. serang panjang, kab. cikalong wetan, kab. cikampek, kab. sukamara, kab. cipeundeuy, kab. cikalong kulon, kab. cianjur kabupaten subang awan jawa ema bungursari, kab. cibatu, kab. serangpanjang, kab. pusakanagara, kab. cilamaya, kab. karawang cma jam kabupaten karawang memar jaa kedungwaringin, kab. cilamaya kulon cilamaya wetan patokbeusi, kab. cari, kab. bogor kutapohaci lemahabang pangkal, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang standar nasional smk makaw mem rawamerta rengasdengklok tegalsari telukjambe barat telukjambe timur tirtamulya kabupaten sukabumi lower ensure cilograng, kab. cibeber, kab. lebak banten cibeureum, kota caringin, kab. bogor kota sukabumi io) ver ana) rezauun sukabumi kec. kadudampit, kab. kota sukabumi sukabumi kec. gegerbitung, kab. sukabumi kec. gunung guruh, kab. kabupaten cianjur wa) menaruh jamal #ukuran sukaluyu kabupaten bandung barat ben cibeunying kaler, kota cimahi utara, kota cimahi selatan, kota jalan cagak, kab. margaasih, kab. kuta waringin, kab. cikalong kulon, kab. campaka mulya, kab. larangan, kab. manis, kab. purwakarta kota cimahi ds0mt sean kota bandung musi mean kabupaten bandung desa jelekong, kec. desa biru, kec. desa padaulun, kec. majalaya coast zonas1 kec. ketapang kec. paser desa rancamanyar, kec. baleendah kec. ibun desa pangkuan kulon, kec. dayeuhkolot kec. pacet bandung kulon, kota desa sukamara, kec. bandung rancaekek babakan cipanas, kota bandung kec. baleendah kec. rancaekek kec. dayeuhkolot kec. cileungsi kec. bojongsoang kec. cilengkrang kec. pameungpeuk kec. kemenyan kec. panyileukan, kec. cipanas kota bandung gedebage, kota kec. biru, kota bandung bandung antasari, kota desa langensari, kec. bandung selokan jeruk bandung kidul, kota kec. jatinangor, kab. bandung sumedang kec. keruh, kab. sumedang kec. banjaran kec. cicalengka kec. pengalengan kec. agree kec. cembung kec. dikandung kec. antasari kec. rancaekek kec. pameungpeuk kec. keruh kec. cangkang kec. ditanggung kec. kertasari kec. limbangan talempong, kab. garut kec. kadungora disewa, kab. garut kabupaten sumedang coast zonas1 cileungsi, kab. sumedang selatan bandung rancaekek, kab. sumedang utara bandung cicalengka, kab. malaka bandung kadipaten, kab. jatinangor majalengka kertajati, kab. tanjungsari majalengka dikepung, kab. ditanggung indramayu ronggeng terisi, kab. indramayu baturaja tanjungpinang, kab. sma mmg jaa mean subang kabupaten indramayu kec. pusakanagara, kertasemaya kec. buahnya, kab. kelurahan desa kec. katakan, kab. kec. suranenggala kab: cirebon sma ema jam desa lego, kec. kabupaten majalengka ds0mat marah kabupaten kuningan kabupaten cirebon jaa kerangkeng, kab. indramayu kab. brebes, provinsi kecamatan jatiwangi, kab. maka kecamatan sindangwangi, kab. kota cirebon sma tara jaa lemahabang kabupaten garut mena peundeuy salah, kab cibugel kab. bungbulang sinarnya, bungbulang talempong kota tasikmalaya sma ena bungursari manonjaya, kab. kantin cihaurbeuti, kab. singapura, kab. cihideung sukaraja, kab. kisi jatiwaras, kab. sukaraja, kab. ciamis tea gan sukamulya, kab. ciamisnomor pelaksanaan penerimaan peserta didik baru:kabupaten tasikmalaya 2oma| menua |aksi| macam parungponteng (. karangnya kabupaten ciamis 2oms| melawan |aksi| macan kec. penawangan, kec. banjar, kota kec. matarumah, kota kec. purwakarta, kota kec. langensari, kota cma jam semar kec. mangunjaya, kab. kec. padaherang, kab. kec. kalipucang, kab. kec. kijing, kab. kec. cingambul, kab. kec. spedes, kota kota banjar kabupaten pangandaran man gubernur jawa barat, ttd mohamad ridwan kamilgian kedua maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada sma, smk, dan slbid. bagian ketiga ruang lingkup penyelenggaraan ppdb dilaksanakanjektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik 'cc.nondiskrimpelaksanaan teknis(sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur prestasi, sebesar (lima persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua wali, sebesar (lima persen) dari daya tampung sekolahpenerimaan calon peserta didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berbasis: jarak domisili sekolah, dengan kuota paling sedikit (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, keluarga ekonomi tidak mampu ket), dengan kuota sebesar (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, kombinasi, dengan kuota paling banyak (lima belas persen dari daya tampung sekolah. kuota jalur zonasi berbasis ket sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus. jalur zonasi berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan kombinasi perhitungan jarak domisili sekolah dan nilai un. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada serta besaran perhitungan jarak domisili sekolah dan nilai sebagaimana dimaksud padapdb berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan komponen nilai un. ppdb berbasis non akademik sebagaimana dimaksud dalam hal kuota non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf tidak terpenuhi, sisa kuota non akademik dapat dilimpahkan untuk kuota akademik. dalam hal kuota prestasi sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, sisa kuota prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili sekolah

st) rauke, provinsi papua, tahun diajukan oleh: ing flm nama drs. romans barak, m.t.: "na alamat jalan brawijaya, kelurahan mandala, distrik anak merauke, kabupaten merauke, provinsi papua, meta. nama sugianto, s.h., m.m.: alamat jalan pompa air muli, kelurahan rimba jaya, distrik merauke, kabupaten merauke, provinsi papua:guntur ohoiwutun, s.h., m.h., basalis lesson, s.h., m.h. dan from fangohoy, s.h., m.h. kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada kantor guntur ohoiwutun, s.h., m.h. associates, beralamatmerauke, berkedudukan jalan ahmad yani, kelurahan rimba jaya, distrik merauke, kabupaten merauke, papua. dalam hal ini memberi kuasa kepada either polda barang, s.h., m.h., dan jonathan, w.s., s.h. kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kantor advokat either polda barang yang beralamat perum pdk lambang sari blok nomor tambun selatan, bekasi, berdasarkan surat kuasa nomor kpu. kab bertanggal januari yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai memohon: il. nama frederik genre, s.e., si.: alamat jalan marine kelurahan maro distrik merauke kabupaten merauke, nama sudarso, s.e.: alamat jalan amphibi nomor kelurahan ramadi distrik jayapura selatan kota jayapura,betty kotta, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat konsultan hukum betty kotta, s.h. yang beralamat jalan kampung timor nomor kelurahan seminggu jaya, distrik merauke, kabupaten merauke, provinsi papua, berdasarkan surat kuasa khusus nomor akh bri sk mrk idari pemohon, memohon, dan pihak terkait, duduk perkara i2. menimbang bahwa pemohon,, mengaturimplikasi dari pelanggaran ini adalah pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan. . bahwa pada tanggal desember pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun nomor urut frederik genre, se, dan sudarso, melakukan pengumuman atau himbauan distrik tanah miring, serangga dan merauke dengan menggunakan mobil dengan nomor polisi isi pengumuman atau himbauan: ditujukan kepada simpatisan, relawan dan seluruh masyarakat merauke yang belum mendapatkan surat undangan agar segera melaporkan atau mencari tahu atau menanyakan masing masing untuk segera dibagikan undangan apabila hal tersebut tidak dilakukan agar segera dilaporkan kpu kabupaten merauke, panas kabupaten merauke, koalisi dan sekretaris relawan press fred sudarso. masyarakat diharapkan proaktif tps tertanda press fred sudarso mantap . tindakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun nomor frederik genre, se, dan sudarso, dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal desember dasarnya adalahskipun telah dilakukan pelaporan panas kabupaten merauke tetapi yang ada hanya teguran keras dan tidak ada sanksi meskipun pengumuman tersebut dikategorikan kampanye . bahwa pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6 kwk dilakukan pendobelan terjadi kelurahan maro. selain itu dalam dpt terjadi pendobelan sehingga (satu) orang pemilih memiliki model c6 kwk. kelurahan maro juga terjadi pengambilan atau penarikan model c6 kwk dari pemilih. kelurahan maro juga terdapat penggunaan model c6 kwk milik orang lain digunakan oleh orang lain untuk memilih dan larangan oleh saksi pasangan calon nomor urut untuk membagi model c6 kwk. kelurahan sampai dilakukan penggandaan model c6 kwk dilakukan dengan cara foto copy model c6 kwk pemilih dengan janji akan diberikan rp. (seratus ribu rupiah) sehingga (satu) rumah dilakukan foto copy sebanyak (dua) kali. terdapat juga larangan untuk memilih meskipun telah membawa ktp sesuai dengan penyampaian bahwa penggunaan ktp untuk memilih dilakukan atas jam wit. kelurahan rimba jaya pembagian model c6 kwk dilakukan oleh orang yang bukan petugas kpps. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpt, hal ini menyebabkan tingkat partisipasi kota merauke rendah. bahwa dpt yang dilakukan oleh memohon tidak sesuai dengan mekanisme meskipun dikemukakan oleh memohon bahwa telah melaksanakan tahapan dpt sesuai dengan mekanisme. hal ini dibuktikan dengan pada saat pendistribusian pemilih terdapat (satu) orang pemilih memiliki (dua) model c6 kwk yang terjadi semua kelurahan distrik merauke. bahwa pada tanggal november tanam kepala kampung tanam melarang pemohon untuk berkampanye wilayah distrik ilwayab. untuk itu kampanye yang sedianya dilakukan wilayah tersebut tidak jadi untuk melakukan kampanye. petitnjatuhkan putusan sebagai berikut.anggal desember batal demi hukum. menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran dan merugikan hak konstitusional pemohon. menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e., secara hukum. menetapkan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idyang disahkan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis, tanggal januari sebagai berikut: bukti fotokopi surat keputusan kpu nomor pts kab tanggal desember perihalbukti fotokopi berita acara nomor ba. xi tanggal desember perihalkpu kab tanggal agustus perihalti fotokopi berita acara belum diserahkan laporan dana kampanye oleh pasangan calon nomor urut atas nama frederik genre, s.e., si. dan sudarso, s.e., nomor ba x tanggal oktohasil rapat plenogenre, s.e., si., dan sudarso, s.e. selama (tiga) hari terhitung mulai tanggal oktober pukul wit bertempat kantor komisi pemilihan umum kabupaten merauke, nomor ba x tanggal oktober bukti fotokopi berita acaramerauke tahun nomor ba xii tanggal desember bukti transkrip rekaman video tentang kampanye masa tenang tanggal desember bukti fotokopimemohon mengajukan jawaban memohonobjek permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak terkait keputusan memohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilih dan tidak terpilihnya pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara dari memohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon: bahwa objek permohonan pemohon bukan perselisihan pengerauke, sebagaimana diatur peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun huruferauke. jumlah penduduk kabupaten merauke sebanyak jiwa, sehingga persyaratan untuk mengajukan permohonan adanytidak lebih dari (dua persen). bahwa dari total suara sah sebanyak suara. pemohon memperoleh suara sebanyak suara, sedangkan pasangan calon nomor urut frederik genre, s.e., si. dan sudarso, s.e. meraih suara suara, sehingga persentase perolehan terbanyak suara. selanjutnya perbedaan suara terbanyak pertama dengan perolehan suara terbanyak kedua adalah dengan demikian perbedaan perolehan suara dan persentase adalah sehingga perbandingan selisihnya melebihi y4. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa permohonan pemohon yang diajukan tidak memenuhi perbedaan perolehan suara (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang telah ditetapkan memohon, sebagaimana ketentuan huruf juncto huruf pmksemua tuduhan pemohon hanya berupa asumsi asumsi saja. bahwa berdasarkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon mengajukan permohonan dengan berdasar pada huruf dan huruf pmk nomor tahun ini menyangkut pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, seharusnya dasar hukum gugatannya huruf pmk nomornomor urut dan daftarbupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun dalam pokok permohonan pendahuluan bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke telah berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya keberatan keberatan dari pihak manapun. (bukti tn s.d. tn bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengakui hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara tegas dan jelas sebagaimana disampaikan pemohon dalam permohonannya. bahwa pelaksanaan, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun didasarkan pada(bukti ta(bukti ta bahwapada tanggal desember dengan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tps berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun (bukti tn bahwa penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftarmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan dengan total jumlah pemilih sebanyak pemilih dan tps. penetapan ini berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu kab tanggal oktober namun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun. (bukti tb tanggapan terhadap permohonan bahwa pemohon secara implisit mengaku(bukti tg bahwa selanjutnya penetap(bukti tg bahwa tidak benar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohonhal hal yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan saat pemungutan suara, sehingga penghitungan perolehan suara sudah tepat dan benar. bahwa memohon tetappihak terkait membawa laporan sumbangan dana kampanye sdk) telah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan yaitu tanggal oktober pukul wit. bahwa pasangan calon nomor frederik genre, s.e., dan sudarso, s.e., pada tanggal oktober sebelum pukul telah datang menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sdk) kantor kpu kabupaten merauke namun dikembalikan karena belum lengkap. kemudian pada pukul wit dan pukul wit pasangan calon nomor frederik genre, s.e., si., dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sudarso, s.e., kembali menyerahkan dokumen laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sdk), namun dikembalikan lagi karena belum lengkap sesuai dengan berita acara nomor ba x tanggal oktober (bukti tn bahwa tidak adanya aturan yang mengatur mengenai keterlambatan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sdk), maka memohon melakukan rapat pleno menyikapi keterlambatan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sdk) tersebut. sehingga memohon memberikan perpanjangan waktu penyerahan perbaikan laporan sumbangan dana kampanye sdk) sebagaimana berita acara nomor ba x tanggal oktober pasangan calon nomor urut frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e. (bukti tn bahwa pemohon dan pihak terkait pada saat menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye sdk) menandatangani tanda terima (bukti tn dan tn bahwa terkait penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak), tidak benar memohon memberikan kebijakan waktu kepada pasangan nomor frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e. bahwa pihak terkait berada kantor kpu kabupaten merauke pada tanggal desember pukul wit guna untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) disaksikan oleh ketua panas kabupaten merauke saudara tukidjo, s.h., dan anggota panas kabupaten merauke saudari natalia kull, s.e., serta komisioner kpu kabupaten merauke haryadi, pd. hal ini tertuang dalam berita acara nomor ba x11 tanggal desember (bukti tn bahwa pemohon dan pihak terkait pada saat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) menandatangani tanda terima. (bukti tn dan tn merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk yangkamissebagaimana telah ditetapkan dengdengan demikian pasangan calon nomor urut frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e., tidak melanggarberdasar untuk dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon. bahwa menyangkut tindakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun nomor urut frederik genre, s.e., si. dan sudarso, s.e., yang menyerukan masyarakat diharapkan proaktif tps, yang dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal desember bukanlah kewenangan dari memohon. bahwa kejadian tersebut sudah ditangani oleh panas kabupaten merauke melalui sentra gakkumdu yang telah memutuskan tidak terdapat unsur kampanye sehingga tidak ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tentang status laporan temuan nomor lp mrk xi1 tanggal desember (bukti tm bahwa kejadian tersebut memohon dan kpps telah melaksanakan kewajiban, telah dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan merauke. bahwa kelurahan maro pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c6 kwk telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang undangan. dalam daftar pemilih tetap dpt), argumen pemohon telah terjadi pendoublean ganda (satu) orang pemilih memiliki model c6 kwk, pengambilan atau penarikan model c6 kwk dari pemilih dan terdapat penggunaan model c6 kwk milik orang lain digunakan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo oleh orang lain kelurahan maro, tidak dijelaskan oleh pemohon secara rinci menyangkut nama pemilih dan tps pemilih. bahwa adanya larangan oleh saksi pasangan calon nomor urut untuk membagi model c6 kwk karena yang mendistribusikan c6 kwk adalah petugas kpps. bahwa dalil pemohon tentang adanya penggandaan model c6 kwk dilakukan dengan cara fotokopi model c6 kwk pemilih dengan janji akan diberikan rp. (seratus ribu rupiah), sehingga (satu) rumah dilakukan fotokopi sebanyak (dua) kali, bukanlah ranah kewenangan memohon. bahwa memohon tidak melarang untuk memilih meskipun telah membawa ktp, sesuai dengan penyampaian bahwa penggunaan ktp untuk memilih dilakukan mulai pukul wilurahan rimba jaya pembagian model c6 kwk tetap dilakukan oleh petugas kpps. bahwa pemohon terlalu abstrak mendalilkanaftar pemilih tetap dpt), hal ini menyebabkan tingkat partisipasi kota merauke rendah. pemohon tidak menjelaskan berapa banyak model c6 kwk yang tidak didistribusikan. juga tidak menjelaskan c6 kwk siapa yang tidak didistribusikan dan tps mana. bahwa penetapan daftar pemilih tetap dpt) yang dilakukan oleh memohon sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan. pemohon juga telah menyetujui tahapan dan penetapan daftar pemilih tetap dpt) tanpa adanya keberatan. pendapat pemohon tentang terdapatnya (satu) orang pemilih memiliki (dua) model c6 kwk dan terjadi semua kelurahan distrik merauke, tidak dijelaskan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id secara eksplisit siapa pemilihnya, tps mana dan jumlah kejadian yang dapat merugikan pemohon.(bukti tb tb s.d tb bahwa tindakan kepala kampung tanam melarang pemohon untuk berkampanye wilayah distrik ilwayab pada tanggal november bukan ranah kewenangan dan tindakkabupaten merauke tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon bupati dan wakil bupati perolehan frederik genre, s.e., si., tamar atm drs. romans barak, m.t. sammammm atm yang disahkan dalam persidangan hari selasa tanggal januari sebagai berikut: ta fotokopita fotokopiseptember tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih dp) hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun model kwk),sementara dps). hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap model kwk)pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun model tb1 kwk), tg fotokopi berita acara nomor ba. x11 tentangnggal desember model db kwk), tg fotokopinggal desember tn fotokopi surat keterangan ppd merauke, tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan sampai: tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan seminggu jaya, tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan karang indah: tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan rimba jaya, tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan maro, tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan bambu pemali: tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan kelapa lima, tn fotokopi surat keterangan pps kelurahan mandala, tn fotokopi surat keterangan pps kampung kasur, tn fotokopi surat keterangan pps kampung nasdem: tn fotokopi keputusan memohon nomor pts kpu kab tanggal mejuli tentang perubahan pertama atasseptember tentang perubahan kedua atastn fotokopi berita acara nomor ba x tanggal oktober tentang berita acara rapat pleno menolake.,m. dan sudarso, se, tn fotokopi berita acara nomor ba x tanggal oktober tentang berita acara rapat pleno penetapan perpanjangan waktu.e.,m. si., dan sudarso, s.e.:drs. romans barak, dan sugianto, sh,.mm. pukul wit,frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e., pukul wit, tn fotokopi berita acara nomor ba xii tanggal desember tentang hasil penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) pasangan calon urut frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e., pukul wit,drs. romans barak, m.t., dan sugianto, s.h., m.m.: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idfrederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e.: tm fotokopi pemberitahuan tentang status laporan temuan lap mrk xii tanggal desember menimbang bahwa pihak terkait mengajukan keterangan pihak terkaityang diajukan oleh pemohon dengan alasbahwa:dalam permohonan ini pemohon sama sekali tidak menyebutkan dirinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merauke, hanya menyebutkan drs. romans barak, m.t., dan sugianto, s.h., m.m., sebagai pemohon . bahwa oleh karena pemohon tidak menyebutkan drs. romans barak, m.t., dan sugianto, s.h., m.m., adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor surutnya, maka secara hukum berdasarkan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahupemohon mendalilkan dalam permohonannyanamun dalam uraian materi pokok perkaranya sama sekali tidak disebutkan dan atau tidak nampak selisih angkaengtersebut, mengakibatkaoleh karena dalam permohonan pemohon sama sekali tidak diuraikan angka selisihkalah tidak berdasarkan hukum, dan permohonan pemohon ini bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara ini, sehingga: bahwa sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya huruf pemohon mendalilk. bahwa buny: huruf berbunyi: para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemohon , dan hurufdalam perkara ini sebagaimana permohonan pemohon adalahukan mengenai gubernur dan wakil gubernur, maka secara hukum kedudukan hukum legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonanyang didasarkan pemohon padidak berdasarkan hukum dan konsekuensisebagaimana dalil pemohon dalam permohonannyaoleh karena keputusan kpu kabupaten merauke yang diterima pihak terkait adalaherauke keputusan kpu kabupaten merauke nomormerauke tahun sehingga tidak jelas keputusan kpu kabupaten merauke yang digunakan pemohon dan dijadikan dasar dalam kedudukan hukum (legal standing), dengan demikianbahwa berdasarkan uraian atas maka permohonan pemohon huruf huruf dan hurufhkamah konstitusi republik indonesia, sehingga. dalam pokok permohonan pihak terkait menerangkan bahwa permohonan pemohon adalah kabur dan sangat tidak jelas (obscura libel) dengan alasan bahwa dalil permohonan pemohon pada pokok perkara poin yaituadalah bertentangan dengan dalil permohonan pemohon merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dalam kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang bertentangan pula dengan dalil permohonan pemohon dalam kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang mendalilkansisi lain pemohon mendasari pengajuan permohonantentang pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur , sehingga oleh karenanya permohonan pemohon sangat tidak berdasarkan hukum, kabur dan tidak jelas (obscura libel) dapoin dan poin dapat pihak terkait menerangkanpemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan keputusan memohonmpengaruhi pemohon, yang tentunya dalil pemohon tersebut akan membingungkan majelis hakim konstitusi. bahwa sebagaimana dalil permohonan pemohon poin sesuai daftar pemilih tetap jumlah pemilih adalah dan tps. selanjutnya pada poin dalil permohonan pemohon menyebutkan: maka pada tanggal desember memohonmenetapkan hasil perolehan suara pemilihan.total jumlah suara sah calondalah atau bahwa berdasarkan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yaitu. bahwa selanjutnyftar pemilih tetap jumlah pemilih adalahtau berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi yang berlaku, permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum dan sangat beralasan untuk ditolak oleh majelis hakim konstitusi. selanjutnyaadalah sudah benar dan tepat berdasarkan hukum. pemohon mendalilkan pulajadikan landasan oleh hukum oleh pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang didalilkan pemohon sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga berdasarkan uraian diatas, dalil pemohon dalam permohonannya tersebut bukanlah ranah mahkamah konstitusi atau bukan kewenangan mahkamah konstitusi rsebagaimana uraian pihak terkait pada poin diatas bahwa,atau dengan demikian terjadi jumlah selisih hasil suara atau berdasarkan perhitungan ini sama sekali tidak mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten meraukeaka perolehan suara terbanyak berdasarkdengan perhitungan sebagai berikut total jumlah suara terbanyak pasangan calon nomor urut adalah dan pasangan calon nomor urut adalah perhitungan berdasarkan adalah angka perolehan suara terbanyak yaitu: sehingga apabila terjadi sengketa, maka yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara iniseharusnya berjumlah atau kurang dari jumlah berdasarkan hasil selisih suara pasangan calon nomor urut dengan pasangan calon nomor urut adalah atau oleh karenanya pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ini mahkamah konstitusi karena tidakketerangan pihak terkait selanjutnya menanggapi dalil dalil permohonan pemohon, sebagai berikut dalil permohonan pemohon poin tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sdk) sangat tidak beralasan, karena pihak terkait telah melakukan tahapan dimaksud sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh memohon berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. pihak terkaitpun telah menerimapada hari selasa tanggal oktober dalil permohonan pemohon poin tentang penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye lapak), sangat naif pemohon mendalilkan demikian, karena pihak terkait pada jam wit, tim pihak terkait tiba kantor memohon dan kemudian masuk mendaftar bagian penerimaan pada jam wit untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) bukan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye lapak) sebagaimana dalil pemohon. karena pihak pemohon sementara menyerahkan laporannya, sehingga pihak terkait diminta untuk menunggu hingga pihak pemohon selesai dan keluar, baru masuk pihak terkait. hal ini disebabkan karena petugas dibagian penerimaan laporan kantor memohon pada saat itu hanya satu orang. pihak terkaitpun telah diberikanhari minggu, desember jam wit. pada saat penyerahan tersebut dari panas kabupaten merauke pun ada kantor memohon untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengawasi waktu penyerahan lapak tersebut. adapula para wartawan media yang meliput kegiatan penyerahan tersebut. sehingga dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, pihak terkait sama sekali tidak. dalil permohonan pemohon poin tersebut berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan temuan, yang mana hasil penelitian terhadap laporan temuan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu bahwa nomor laporan lp mrk xi1 dari pelapor ir. drs. benjamin latumahina, status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsure kampanye. dengan demikian dalil yang menjadi tuduhan pemohon sangat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak oleh majelis hakim konstitusi. dalil permohonan pemohon poin poin dan poin tidak berdasarkan hukum dan sangat patut untuk dikesampingkan oleh majelis hakim konstitusi. bahwa seluruh dalil pemohon adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga berdasarkan uraian atas, dalil pemohon dalam permohonannya tersebut bukanlah menjadi ranah mahkamah konstitusi dan tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgotk sampai dengan bukti tk yang disahkan dalam persidangan hari selasa, tanggal januari sebagai berikut:rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun bukti tk fotokopi keputusan komisi pemilihan mum kabupaten merauke nomor pts kpu kab tanggal desember bukti tk fotokopimodel db1 kwk, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti tk. bukti tk fotokopi tanda terima laporan awal dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten merauke tahun tanggal agustus bukti tk fotokopitanggal oktober bukti tktanggal desember bukti tk fotokopi berita acara serah terima setoran dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati frederik genre, s.e., si., dan sudarso, s.e., nomor ba xi1 tanggal desember bukti tk fotokopi surat pemberitahuan dari panitia pemungutan suara kelurahan, tertanggal desember bukti tk fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten merauke, nomor kpu kab x11 tanggal desember bukti tk fotokopi pemberitahuan tentang status laporan temuan dari panas pilkada kabupaten meraukeart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo iv. pokok perkara bahwa: urut bupati kabupaten merauke tahun bahwaditetapkan pada tanggal desember dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tps. bahwa berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu kab tanggal oktober tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilihan sementara dps) hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagaiatau kecamatan kabupaten merauke sebagai berikut: data among ats,: terbuka merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dejrmaam dalam o ase7o| da(merauke tasks sanca oom d20(waan pamasar pijakan tersebut, maka pada tanggal desember memohon berdasarkmenetapkhasildengan demikian, mahkamah berwenang memeriksa danrauke diumumkan oleh kpu kabupaten merauke memohon) berdasarkanpada hari kamis, desember pukul wit wib) (vide bukti bukti tg bukti tkmerauke tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan kpu kabupaten meraukeertanggal agustus (vide bukti bukti ta bukti tkmerauke tahun bertanggal agustus (vide bukti bukti ta bukti tk.. mengajukan eksepsi terkait hal tersebut, bahwa jumlah penduduk wilayah kabupaten merauke berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa (vide peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan).bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh memohon dalampasangan calon nomor urut pemohon) memperoleh (tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut (peraih suara terbanyak) memperoleh (enam puluh ribu enam ratus empat puluh tiga)meraukx5batas maksimal:eraukrdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgopasangan perolehan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil calon bupati jumlah bupati dan pindahan tajam anima elikobel |ilwayab jagebob| kap tel maling frederik kus genre, sugars drs. roman barak suguhan to,(perolehan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan jumlah calon jumlah nuke pindah bupati dan merauke puting nggu |(kaba| serangga kota pindahan gerai wakil bupati eau salute awak bara "|" frederik genre, se, dan sudarso, drs. romans barakgiantopasangan wakil bupati jumlah jumlah tanah pindahan dan wakil tabonji tulang| lilin pindahan miring bupati mfenmmntn aaa ken tebe frederik genre, se, dan sudarso, drs. romans barak, dan sugianto, sh., suara tidak sahkepada hal hal yang terjadi pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan saat pemungutan suara sebagai berikut: bahwa memohon tidakkarena berdasarkan berita acara nomor ba x tanggal oktober memohon dengan hasil rapat pleno:nre, s.e., si. dan sudarso, s.e. selama (tiga) hari terhitung mulai tanggal s.d. oktober pukul wit bertempat kantor komisi pemilihan umum kabupaten merauke. padahaluraikan jadwal laporan dan audit dana kampanye sebagai berikut: kanan penyerahan agustus agustus laporan awal dana kampanye pengumuman agustus agustus penerimaan laporan awal dana kampanye .| penyerahan oktober oktober laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pengumuman oktober oktober penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye penyerahan desember desember laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye lapak) penyerahan desember desember lapak kepada kantor akuntan publik kap) penyampaian hasil desember desember audit lapak kepadapenyampaian hasil desember desember pasangan calon audit nampak bahwa perpanjangan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye telah menyalahi jadwal. berdasarkan berita acara nomor ba x tanggal oktober pukul wit pasangan calon nomor urut frederik genre, se., dan sudarso, se, belum menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (sdk). kemudian memohon memberikan kebijakan waktu hingga pada pukul wit dan pada pukul wit pasangan calon nomor urut frederik genre, se., dan sudarso, membawa sumbangan dan kampanye kepada komisi pemilihan umum kabupaten merauke. maka komisi pemilihan umum kabupaten merauke menolak penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon nomor urut frederik genre, se., dan sudarso, se. bahwa karena kebijakan yang diberikan oleh memohon kepada pasangan calon nomor frederik genre, se., dan sudarso, s.e. maka penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye lapak) harus diserahkan kepada memohon adalah tanggal desember pukul wit. pada pukul wit pasangan nomor frederik genre, se, dan sudarso, belum tiba, pasangan calon nomor urut baru tiba sekitar pukul wit. memohon dalam pembuatan berita acara nomor ba xii tanggal desember dibuat waktu pukul wit padahal saat itu memohon sudah resah dan mengalami kebingungan atas keterlambatan penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. berdasarkan: bahwa untuk amplifikasi skema pelaksanaan pemberian subsidi bunga subsidi margin, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberimengenai pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak. ula(25x:yang sedang menerima kredit pembiayaan dari koperasiomor rekening, nomor induk kependudukan: data transaksi kredit pembiayaan, yaitu: tanggal transaksi: baki debut:, angsuran pokok, jumlah hari bunga margin, nominal bunga margin yang dikenakan penyalur termasuk subsidi bunga subsidi margin, dan data perhitungan subsidi bunga subsidi margin. data debitur sebagaimana dimaksud padadebiturmberian subsidi bunga subsidi margin sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah penyalur kredit pembiayaan menyampaikan bukti pembebanan subsidi bunga subsidi margin terhadap kewajiban debitur siap. penyalur kredit pembiayaan dapat mengajukan tagihan subsidi bunga subsidi margin secara bulanan kepada kpa penyaluran berdasarkan data yang validkriteria sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan(l)menteri dapat mengajukan permintaan audit secara bulanan atas pencairan subsidi bunga subsidi margin sebagaimana dimaksud dalam kepada bpk. bpk melakukan audit atas pencairyampaikan perhitungan subsidi bunga subsidi margin sebagai pengurang biaya bunga dan atau biaya lainnya kepada debitur, penyalur kredit pembiayaan tidak dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebutdan g. www jdih.kemenkeu.go.id, penyampaian hak akses kepada penyalurmemberikan hak akses kepada aparat pengawasan intern pemerintah dan kejakswuwjdih.kemenkeu.go.idekejaksaan menjdihn" plt. kepala bagian administrasi yin (. nin9780213 riatawal tanggal akhir baki debut nilai akad baki debut hari subsidi bunga subsidi akhir bulan terbaru bunga margin sebelumnya mei mei hari mei mei hari 64x total: 2jta ., a3). lampiran berkas hal permohonan pembayaran tagihan subsidi bunga subsidi margin yth. . oren sehubungan dengan pelaksanaan kredit pembiayaan oleh kao emas gl),encoorwanaenwnsnsee sebesar mereeeeseaa ns) pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer rekening kami.owwenesaayeesasat) jabatan sweat) lembaga ouketomaneeremoeoeeaanasaao menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: l. perkitangat coco seat semen keran huruflusenen emenoaaa ngasem al) jabatan wenusseemaeamnaaa di) lembaga ema amamonbamemnemen kanan nanang doom meansst. contoh bukti penerimaan pembayaran bukti penerimaan pembayaran sea iu) nomor bukti mata anggaran :. telah terima dari pejabat pembuat komitmen satker jumlah uang cwe) terbilang nona benaman no) untuk pembayaran dkananananananananaanaanaanana yang menerima nama lengkap a.n. kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen ttd nama jelas ttur| dibubuhi cap resmi penyalur kredit pembiayaan bersangkutan diisi dengan nama dan tanda tangan ppk satuan kerja yangt inis kementerian ona and nin9 jainkemenkood untuk kredit pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah:: dan cc.roperti investaroperti investasi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi; mengingatroperti investa. setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasiroperti investasiroperti investasroperti investa ilustrasi kementerian , \~ . '< ' ria syah nip lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang perry atasan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual nomor properti investasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual nomor properti investasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pernyataan nomor properti investasi daftarisi pendahuluan . tujuan . ruang lingkup definisi . properti investasi . pengakuan . pengukuran pada saat pengakuan awal . pengukuran setelah pengakuan awal . alih guna . pelepasan . penyajian properti investasi . pengungkapan . ketentuan transisi . tanggal efektif . lampiran dasar kesimpulan lampiran contoh ilustrasi paragraf standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pernyataan nomor properti investasi paragraf paragraf yang ditulis dengan hum tebal dan miring adalah paragraf standar, yang hams dibaca dalam konteks paragraf paragraf penjelasan yang ditulis dengan hum biasa dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan pendahuluan tu.juan pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait. ruang lingkup penyataan standar tnt diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, ffff. r penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara daerah. pernyataan ini tidak berlaku untuk: aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. definisi berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam penyataan int: nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dart biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. biaya perolehan adalah; atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. property yang digunakan sendiri adalah property yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah. properti investasi ada sejumlah keadaan mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan atau untuk peningkatan nilai. misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. properti ini memenuhi definisi properti investasi. pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk propertinamun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). berikut adalah contoh properti investasi: tanah yang dikuasai dan atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk; tanah yang dikuasai dan atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya masa depan. jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operas1; bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operas1; properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang rasa depan digunakan sebagai properti investasi; berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: properti yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; properti yang digunakan sendiri (lihat asap akuntansi aset tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan rasa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa bawah harga pasar; properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan asap yang mengatur aset tetap. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain. aset yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai clan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. apabila masing masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. namun apabila masing masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit. pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya konsolidasi). properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang konsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya peseta. kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam asap yang mengatur aset tetap. properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan. pengakuan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir entitas masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai kebolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. biaya biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, clan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi. berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. sebaliknya, biaya biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. biaya perawatan sehari hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja clan barang habis pakai, clan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan clan pemeliharaan properti. bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari pernyataan ini. pengukuran saat pengakuan awal properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian clan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak clan biaya transaksi lainnya. biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya biaya bawah ini: biaya perintisan (kecuali biaya biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi kondisi siap digunakan); kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi. jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. perbedaan antara jumlah tersebut clan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. dalam hal dilakukan pengalihan verse but, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar. biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui padajumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya kebolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: :a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau 3cb) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. hasil analisis ini akan jelas tan entitas menyajikan perhitungan yang rinci. nilai wajar suatu aset mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. properti investasi, kecuali tanah, disebutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan asap yang mengatur aset tetap. penilaian kembali atau evaluasi properti investasidalam hal proses evaluasi dilakukan secara bertahap, hasil evaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode evaluasi dilaksanakan, jika dan hanyajika, properti investasi telah dievaluasi seluruhnya. properti investasi dievaluasi secara simultan untuk menghindari evaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai evaluasi tetap diperbarui. pada saat evaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil evaluasi. selisih antara nilai evaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya evaluasi. setelah evaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang dievaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat evaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. sebaliknya, jikajumlah tercatat properti investasi turun akibat evaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: (a) harga kini dalam pasar aktifuntuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan (c) proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. entitas harus mempertimbangkan alasan alasan atas perbedaan verse but agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat. dalam melakukan evaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen. alih guna alih guna atau dari proper ti investasi dilakukanjika, dan hanyajika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: (a) dimulainya penggunaan proper ti investasi oleh entitas, disalahgunakan dari proper ti investasi menjadi aset tetap; (b) dimulainya pengembangan proper ti investasi untuk dijual, disalahgunakan dari proper ti investasi menjadi persediaan; (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan, disalahgunakan dari aset tetap menjadiproperti investasi; (d) dimulainya sewa operasi pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi proper ti investasi. penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah ubah dari waktu waktu. misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. dalam contoh pertama, properti investasi disalahgunakan menjadi aset tetap. dalam contoh kedua, aset tetap disalahgunakan menjadi properti investasi. paragraf (b) mengharuskan entitas menyalahgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak disalahgunakan dan tetap diakui sebagai properti. entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang disalahgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang disalahgunakan. pelepasan properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disebutkan secara terpisah. jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun. keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus left.sit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut. kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus left.sit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang. penyajian properti investasi sesuai dengan paragraf asap yang mengatur penyajian laporan keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut masa mendatang. pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. pengungkapan entitas mengungkapkan: dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui sebagai aset; penambahan yang dihasilkan melaluipenggabungan; iii. pelepasan; iv. penyusutan; alih guna dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. perubahan lain. .fl apabila entitas melakukan evaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal hal sebagai berikut: uraian properti investasi yang dilakukan evaluasi; ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; iii. tanggal efektif penilaian kembali; iv. nilai tercatat sebelum evaluasi jumlah penyesuaian atas nilai wajar; vi. nilai tercatat properti investasi setelah evaluasi. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil evaluasi properti investasi; apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria.a yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari. hari.; metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan evaluasi dari. properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai waja:r tersebut didukung oleh bukti pasa:r a.tau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; apabila entitas melakukan evaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir lokasi dari. penilai; jumlah yang diakui dalam surplus defisit untuk: penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari. properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama peri.ode tersebut; iii. beban operasi langsung (mencakup.p perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi a.tau pemeliharaan a.tau peningkatan; membantu.n a.tau untuk perbaikan, properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain. ketentuan transisi entitas menerapkan pernyataan standar int dengan mengklasifikasikan asetnya dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai kebolehannya. entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif. tanggal efektif pernyataan standar akuntansi pemerintahan sapsar kesimpulan dasar kesimpulan ini melengkapi asap properti investasi, namun bukan merupakan bagian dari asap properti investasi dasar kesimpulan ini dibuat untuk menjelaskan dasar perbedaan asap dengan ipsos yang bersifat material. lata:r belaka:ng asap menyusun asap properti investasi untuk melengkapi standar akuntansi pemerintahan sap) yang ada saat ini dengan merujuk pada ipsos investment properly. draf publikasikan asap properti investasi dikeluarkan pada bulan juli dan telah dilakukan permintaan pendapat (hearing) kepada para pengguna standar. definisi p:rope:rti investasi definisi properti investasi dalam asap ini berbeda dengan definisi yang terdapat dalam ipsos investment properly, dimana dalam definisi ditambahkan frasa pengecualian properti investasi meliputi "digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat um". selain itu definisi properti investasi dalam standar ini juga mengganti frasa dijual dalam operasi normal entitas menjadi "dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat". penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dengan pengaturan yang pengaturan yang terdapat dalam dalam asap akuntansi persediaan dan asap aset tetap serta agar lebih mencerminkan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. paragraf menegaskan bahwa dalam memiliki properti investasi, pemerintah tidak dapat mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya. asap merasa perlu menambahkan paragraf ini untuk menegaskan bahwa pada umumnya properti dimiliki entitas pemerintah untuk tujuan pemanfaatan bagi masyarakat. pengukuran. saat pen.gaku.an. awa. pada prinsipnya properti investasi diukur sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal. apabila properti investasi diperoleh bukan dari transaksi pembelian, maka properti investasi diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. dalam entitas pemerintah terdapat entitas akuntansi dan entitas pelaporan. asap berpendapat bahwa properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan bukan merupakan transaksi yang memiliki substansi komersial. sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas pelaporan yang berbeda memiliki substansi komersial. oleh karena itu asap dalam paragraf menyatakan bahwapengukuran setelah pengakuan awal asap telah mendiskusikan beberapa pendekatan dalam mengukur properti investasi setelah pengakuan awal. secara khusus komite mempertimbangkan tiga opsi, yaitu: pendekatan mengakomodasi pendekatan ipsos investment property dimana entitas dapat memilih pendekatan nilai wajar atau model biaya, dan mengaplikasikan kebijakan tersebut untuk seluruh properti investasidan penilaian kembali atau evaluasi pada umumnya tidak diperkenankan dan hanya mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasionalnamun dengan memberikan kelonggaran untuk melakukan evaluasi dimana evaluasi tidak berdasarkan kebijakan nasional, tetapi kebijakan khusus entitas pemerintah. asap tidak mengadopsi pendekatan karena pilihan penggunaan nilai wajar dikhawatirkan dapat membuat laporan keuangan entitas pemerintah menjadi lebih berfluktuasi karena dampak dari nilai wajar harus merefleksikan dalam surplus dan defisit. selain itu, penggunaan nilai wajar dikhawatirkan mengurangi konservatisme laporan keuangan entitas pemerintah. asap tidak mengadopsi pendekatan karena kelonggaran untuk melakukan evaluasi sebagaimana pilihan akan menyebabkan dilakukannya kebijakan evaluasi yang berbeda beda antar entitas pemerintah dan terjadi ketidakkonsistenan perlakuan aset tetap. asap menggunakan pendekatan karena sesuai paragraf dimana pengukuran yang dilakukan setelah pengakuan awal yang dilakukan melaluialih guna pengukuran nilai asset yang disalahgunakan dari dan properti investasi akan sangat tergantung pada pengukuran nilai properti investasinya dan asset yang disalahgunakan dan dari properti investasi. mengingat asset tetap dan persediaan juga dinilai dengan menggunakan model biaya, maka ketika dilakukan alih guna tidak mengubah jumlah tercatat properti yang disalahgunakan. penggunaan nilai tercatat pada saat alih guna ini berbeda dengan ipsos dengan pertimbangan penyelarasan penilaian setelah perolehan awal atas aset tetap dan persediaan yang menggunakan nilai tercatat. penyajian ipsos investment property tidak menjelaskan penyajian properti investasi karena penyajiannya merujuk pada ipsos presentation financial statements, dimana dalam paragraf disebutkan bahwa properti investasi merupakan minimum line item tersendiri. asap penyajian laporan keuangan tidak menyatakan adanya minimum penyajian dalam lembar muka laporan keuangan. untuk itu komite memasukkan ketentuan penyajian properti investasi sebagai satu line item tersendiri dalam kelompok aset non lancar dalam paragraf standar ini. ilu.st:rasi bagan kupu.tua:n. ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari asap properti investasi. mulai apakah properti dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat? tidak apakah properti digunakan dalam kegiatan pemerintahan? tidak gunakan asap properti investasi gunakan asap persediaan gunakan asap aset tetap r:. contoh ilusi:rasi contoh frustrasi ini melengkapi asap properti investasi, namun bukan bagian dari sapi perolehan properti investasi melalui pembelian pada tahun 20x2, blu xyz membeli rumah susun sewa yang akan disewakan kepada masyarakat. rumah susun dibeli pada akhir tahun 20x2 dengan harga pembelian sebesar rpl00. jurnal: db. properti investasi kr. kas pada blu rp. rp. perolehan properti investasi melalui transaksi non pertukaran pada tahun 20x2, pemerintah menerima penyerahan rumah susun sewa dari pihak ketiga, dimana nilai wajar rumah susun tersebut adalah sebesar sebesar rp55. jurnal: penerimaan rumah susun sewa dari mitra: db. properti investasi rp. kr. pendapatan hibah rp. pengakuan pendapatan sewa atas properti investasi yang dimiliki oleh blu xyz, didapatkan pembayaran sewa secara bulanan secara kas sebesar rp. jurnal: db. kas pada blu rp. kr. pendapatan sewa rp. pengukuran aset properti setelah pengakuan awal, tanpa evaluasi pada tahun pemerintah membangun gedung yang disewakan kepada pihak ketiga sebesar rp25. gedung tersebut memiliki masa manfaat selama tahun. penyajian gedung dan bangunan tersebut pada pelaporan keuangan tahun adalah sebesar rp20. yaitu nilai perolehan rp25. dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar rp25. tahun] jurnal per des penyusutan tahun berjalan: db. beban penyusutan kr. akumulasi penyusutan rp500 rp500 penyajian neraca: properti investasi akumulasi penyusutan s.d. tahun 20x9: rp500 rp4. penyusutan periode berjalan akumulasi penyusutan sampai dengan akhir periode berjalan nilai tercatat carrying value) properti investasi evaluasi aset pemerintah rp25. rp20. pada tahun 20x7, pemerintah melakukan penilaian kembali properti investasi. salah satu properti investasi yang dievaluasi adalah20x0 sebesar3. hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar rp14. sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar rp2. dari nilai tercatat sebesar rpl2. jurnal: db. properti investasi kr. ekuitas jurnal penyusutan untuk per des 20x7: db. beban penyusutan kr. akumulasi penyusutan rp583, perhitungan penyusutan tahun berjalan: nilai tercatat (baru) setelah evaluasi sisa masa manfaat: tahun tahun penyusutan: rp. alih guna rp2. rp2. rp583, rp. tahun pada tahun 20xl, sering dengan konsep new normal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, beberapa gedung pemerintah yang selama ini digunakan untuk keperluan layanan operasional disewakan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan bagi negara. nilai tercatat gedung pemerintah tersebut sebesar s0. (nilai perolehan rpl25. dikurangi akumulasi penyusutan rp75. jurnal: db. properti investasi db. akumulasi gedung dan bangunan kr. gedung dan bangunan kr. akumulasi properti investasi pelepasan rp125. rp125. pada tahun 20x4, pemerintah pusat menyerahkan satu gedung dan bangunan kepada pemerintah daerah. gedung dan bangunan tersebut merupakan gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dan selama ini disajikan sebagai properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah. nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut sebesar rpl2. dan akumulasi penyusunannya sebesar rpl0. dari sisi pemerintah pusatjurnalnya sebagai berikut: jurnal: db. akumulasi properti investasi rpl0. db. surplus defisit pelepasan properti investasi kr. properti investasi rp12. perbedaan dengan ipsos asap properti investasi disusun merujuk pada international public sector accounting standard ipsos) investment property, yang mencakup revisi ipsos yang diterbitkan sampai dengan januari kecuali: paragraf pengaturan mengenai properti investasi yang sewa operasikan (operating lease), tidak dirujuk karena pengaturan mengenai sewa operas1 belum diterapkan terhadap aset pemerintah. paragraf penjelasan mengenai pengaturan administrasi seperti suatu entitas yang mengendalikan aset yang secara hukum dimiliki entitas lain, tidak dirujuk. paragraf dan penjelasan aset yang dikelola pihak lain tidak diklasifikasikan sebagai properti investasi tidak dirujuk. paragraf penjelasan mengenai entitas yang mencatat properti investasi menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka entitas diminta untuk memutuskan penggunaan nilai wajar atau nilai perolehan atas pengeluaran setelah perolehan awal tidak dirujuk. paragraf dan ten tang penjelasan kebijakan akuntansi atas pengukuran setelah perolehan awal tidak dirujuk. paragraf 62b, dan tentang pengaturan nilai wajar properti investasi tidak dirujuk, karena penilaian aset dalam sap menggunakan nilai perolehan. paragraf tentang penurunan nilai (impairment) tidak dirujuk, karena belum ada pengaturan terkait dengan asap penurunan nilai aset. paragraf tentang pengungkapan sebagaimana ipsos leases tidak dirujuk, karena belum ada pengaturan terkait asap sewa. paragraf clan tentang pengungkapan penggunaan nilai wajar tidak dirujuk, karena penilaian aset dalam sap menggunakan nilai perolehan. paragraf dihapus dari ipsos investment property oleh pqasb. paragraf tentang penarikan tidak dirujuktambahan penjelasan tentang properti investasi. paragraf sebagai tambahan perlunya pengungkapan pada entitas yang melakukan sewa menyewa properti investasi. paragraf dan yang berisi tentang penyajian aset properti investasi pada laporan keuangan pemerintahkepastian hukum dan penyedia1an terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan lingkungan pemerintah pusat. angka huruf dalam bab huruf lampirubah sehingga menjadiala biro umum ~~" gan kep l3bagian administrasi kementerian ' ., ,, _ massoeharto <i\'lkebijakan akuntansi pemerintah pusat jdih.kemenkeu.go.id kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atasditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh kementerian keuangan. setiap entitas pelaporan yang memiliki perkaramelakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. selain melakukan pemutakhiran informasi, setiap entitas pelaporan juga melaporkanatas tuntutan hukum kepada pemerintah dalam laporan keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam neraca setelah tidak ada upaya lainnya;dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam lk; dan yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran entitas pelaporan bagian anggaran yang bersangkutanjdih.kemenkeu.go.id: yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih bih tara: jdih.kemenkeu.go.id nilai tercatat utang yang diselesaikan , kepa:1a' bagian administrasi kernel tarian . ~,:.:,_ ________ . mas soeharto nip iajukan oleh: im) nama eva kristiani tempat tgl lahir juni sena warga negara indonesia dea alamat huma akasia blok nomor rt rw kelurahan jatiwarna, kecamatan pondok melati, kota bekasi, provinsi jawa barat sebagai nnnnnnnnnitn1. pemohon nama rusli usman tempat tgl lahir: kota bumi, juli pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat puri pakujaya regency blok nomor rt rw kelurahan pakujaya, kecamatan serpong utara, kota tangerang selatan, provinsi banten sebagai wi. pemohon il, nama danang surya winata tempat tgl lahir banda aceh, juli pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid alamat jalan kemajuan iii nomorbagai null luna pemohon iii: nama ikhsan, s.h. tempat tgl lahir bone, juni pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat komplek kehakiman blok rt rw kelurahan sunter agung, kecamatan tanjung priok, jakarta utara, provinsi dki jakarta sebagai 0n000000n000 ula lele . pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberi kuasa kepada: muhammad joni, sh., m.h., dulhania tanaman, s.h., marasamin tonga, s.h., mukhlis ahmad, s.h., dan muhammad fadli nasution, s.h., m.h., advokat dan konsultan hukum law office joni tanaman yang berkedudukan dan beralamat gedung dana graha, suite jalan gondangdia kecil nomor mentengmeriksa bukti bukti para pemohon mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon, mendengar keterangan ahli dan saksi presiden: membaca kesimpulan para pemohon. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa berikut ini dikemukakan kepentingan konstitusional para pemohon yang melanggar akibat pemberlakuan nomor tahun yang dikaitkan dengan kerugian konstitusional para pemohon, sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan uji materil guo, yakni: (a) ) yang beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni rumah susun, bukan hanya para pemilik atau penghuni rumah susun sebagaimana ketentuan umum angka nomor tahun angka nomor tahun mendefinisikan siapa anggota papers yakni pemilik atau penghuni satupun, akan tetapi angka memakai kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun , bukan memakai kata seluruh . akibatnya, para pemohon mengalami kerugian konstitusional, antara lain: terbuka kemungkinan tidak seluruh pemilik atau penghuni satupun menjadi anggota papers. sehingga potensial terjadi tidak seluruh pemilik atau penghuni satupun disertakan dan menjadi angggota papers. menjadi celah dan peluang penyeludupan hukum yakni tidak menyertakan seluruh pemilik unit satupun dalam membentuk papers. membuka celah atau peluang penyeludupan hukum bagi sejumlah pemilik atau penghuni satupun (namun tidak seluruhnya)papers untuk rumah susun tertentu bukan badan papers yang tunggal sehingga merugikan pemilik dan penghuni satupun. ketidakpastian hukum dalam hal institusi yang mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidrw berkaitan dengan penghunian dan administrasi kependudukan. karena itu, rt rw berbeda dengan lingkup tugas papers, karena papers sebagai badan hukum privattahunbahwa ketentuan tahun sepanjang frasa penghunian menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, karena: (a) mengakibatkan pembebanan biaya kepada papers atas pengurusan penghunian yang merupakan urusan dan domain rt rw, sehingga memasukkan penghunian sebagai urusan papers pada akhirnya menjadi beban pemilik dan penghuni satupun. (b) mengakibatkan kerugian pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik karena dimungkinkan papers membuat aturan yang mengekang pemilik atau penghuni dan membebankan biaya tambahan untuk urusan penghunian. (c) menambah tugas dan urusan papers dalam hal penghunian, sehingga papers kekurangan fokus dalam pengurusan pengelolaan kepemilikan atas benda bersama, bagian bersama, tanah bersama yang diserahkan oleh tahun (d) menambah tugas dan urusan papers dalam hal penghunian, maka menjadi alasan untuk mengganggu kenyamanan dan privasi pemilik atau penghuni satupun yang mendapat kuasa dari pemilik, dengan berdalih kepentingan publik. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (e) pengurusan pewarnaan atau penghunian adalah urusan pemerintahan daerah, yakni kelurahan beserta rt rw sehingga sudah tepat tahun hanya mengenal pengelolaan dalam sistem hukumnya. namun dengan pengaturan penghunian, maka mencampuradukkan antara urusan perdata yang dikelola papers dengan urusan kelembagaan yang lain, sehingga merusak kemurnian eksistensi papers sebagai badan hukum privat. bahwa dengan alasan tersebut, frasa dan penghunian dalam tahun bertentangan dengan uud bahwa dengan alasan alasan diatas yakni perihalapabila tidak dimaknai sebagai seluruh pemilik dan penghuni , dan frasa dimaknai menjadi dan serta frasa dan penghunian bertentangan dengan uudmenjadi selengkapnya menjadimerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidtahun menjadi selengkapnyaperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang kata dapatdapat membentuk atau menunjuk pengelola . bahwa terhadap rumah susun, pengelolaannya memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan sifat rumah susun komersial maupun rumah susun umum milik sebagai benda tetap dan tidak bergerak yang berbeda dengan rumah tapak, karena merupakan bangunan vertikal tempat hunian yang memiliki resiko tinggi (right risk building) sehingga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administratif tahun serta wajib memiliki sertifikat layak fungsi (vide tahun merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid selain itu, pemilik unit satupun bukan hanya memiliki unit satupun yang dibeli dimiliki, namun juga berhak atas aset kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama), sehingga membutuhkan pengelolaan teknis operasional dan keahlian manajerial dengan kualifikasi standar. bahwa kata dapat dalam frasa dapat membentuk atau menunjuk dan merupakan bagunan vertikal beresiko tinggi,a) benda yang dimiliki bukan hanya unit satupun akan tetapi juga benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama yang dimiliki bersama sehinggab) pengelolaan kepemilikan atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama tersebut membutuhkan pengelolaan teknis operasional yang secara profesional tidak mampu dilaksanakan oleh pemilik atau penghuni atau pengurus papers, karena papers tidak dirancang sebagai pengelola profesional dan tidak memiliki kemampuan teknis operasional setiap jenis kebutuhan pengelolaan rumah susun dan aset bersama, seperti instalasi dan jaringan listrik, instalasi air bersih, lift, tangga, penanganan kedaruratan, perawatan taman, kolam renang, dan sebagainya. sehingga secara objektif dan logis beralasan jika diserahkan pengelolaan teknis operasionalnya kepada pengelola untuk menjamin efektifitas kepemilikan bersama. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) dari sisi pelaku pembangunan yang secara objektif dan praktis tidak melakukan pembangunan sendiri, akan tetapi diserahkan pada perusahaan kontraktor. oleh karena itu, dalam hal pengelolaan rumah susun logis dan objektif apabila papers (yang justru tidak dirancang untuk memiliki kemampuan teknis operasional dan keahlian manajerial, serta ijin ijin operasional untuk mengelola rumah susun) wajib bekerjasama dengan pengelola, sebagai rambu atau jalur agar papers efektif melaksanakan kewajibannya. dengan demikian, kata wajib merupakan syarat wajib yang diperlukan bagi papers dalam menjalankan kewajiban mengelola kepemilikan bersam(a) untuk menjamin dan memastikan perlindungan hak konstitusional dan hak hukum atas harta benda dan hak milik pribadi anggota papers yang diwajibkan kepada papers, maka beralasan dan rasional logis jika kewajiban papers menjadi kewajiban derivatif papers membentuk atau menunjuk pengelola sebagai rambu yang memastikan pelaksanaan kewajiban papers dengan adanya pengelola yang secara langsung (day day), memiliki kemampuan teknis operasional dan keahlian manajerialdalam mengelola rumah susun atau apartemen. (b) oleh karena papers tidak dirancang untuk pengelolaan teknis profesional atas rumah susun apartemen yang merupakan properti bangunan beresiko tinggi (right risk building), dan teknis pengelolaan yang rumit, kompleks, dan mesti berlangsung sepanjang hari (day day). demi kepentingan pemilik konsumen dan hak konstitusional pemilik anggota papers, maka beralasan dan rasional logis jika dinamakan papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola (building management), sebab: dengan kompleksnya lingkup tugas yang rumit dan teknis seperti pengelolaan sarana sarana bagunan bagian bersama (common merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid element) atas sistem dan instalasi listrik, sistem dan instalasi air, sistem keamanan, tangga, keamanan lift, perawatan kebun, tempat rekreasi, kolam renang, ruangkebutuhan tenaga teknis profesional dan keahlian manajerial untuk menangani tugas tersebut, sehingga tidak mampu dikerjakan anggota pengurus press. lingkup pengelolaan rumah susun yang merupakan bangunan bersifat right risk building, dengan investasi yang relatif mahal, dan termasuk dalam lingkup pengendalian pengawasan pemerintah, maka pengelola diwajibkan memiliki badan hukum tersendiri dengan lingkup usaha dan ijin ijin operasional. hal mana tidak dapat dilaksanakan oleh papers. oleh karena itu rasional dan logis jika diwajibkan membentuk atau menunjuk pengelola, sebagai agent yang melaksanakan kewajiban papers sebagai principal, sehingga tidak ada pengurangan kewajiban papers. justru memastikan melaksanakan kewajiban press dan sekaligus memastikan pelayanan kebutuhan anggota papers atau pemilik penghuni. (c) papers tidak dirancang bertindak seperti pengelola (building management), dan anggota papers sebagai unsur pengurus papers berorientasi kepada menghuni menempati rumah susun satupun, sehingga tidak cukup kapasitas teknis operasional anggota pengurus papers jika diorientasikan tugasnya mengelola rumah susun atau apartemen secara operasional harian (day day operational), apalagi karakter bangunan rumah susun apartemen memiliki resiko tinggi (right risk building). (d) papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola adalah untuk memastikan upaya terbaik (the best effort) melindungi hak pemilik sebagai fakta benda dan hak milik pribadi yang dijamin perlindungannya dalam uud (e) dalam hal pembangunan apartemen rumah susun komersial, pihak pelaku pembangunan mendelegasikan tugas pembangunan kepada merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kontraktor, demikian juga pemasaran properti diserahkan kepada perusahaan pemasaran. karena itu, beralasan dan rasional logis jika demi efektivitas pekerjaan pengelolaan rumah susun komersial dan rumah susun umum wajib diserahkan papers kepada pengelola untuk menjaga kepentingan pemilik konsumen. kua teknis pengelolaan apartemen atau rumah susun komersial membutuhkan kemampuan teknis profesional dan keahlian manajerial, standardisasi sertifikasi, dan perijinan operasional, hal mana tidak cukup kapasitas papers melakukannya sehingga untuk menjamin terlaksananya kewajiban papers maka beralasan jika papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola. oleh karena: rumah susun diwajibkan memenuhi persyaratan teknis mengenai tata bangunan (lokasi, intensitas serta arsitektur), dan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan) divide tahun persyaratan teknis tersebut kompleks, rumit, dan berkelanjutan, sehingga mustahil dikerjakan kepada papers yang berbasis pada pemilik penghuni yang berorientasi hanya menempati satupun. rumah susun diwajibkan memenuhi persyaratan ekologis, mengenai keserasian dan keseimbangan lingkungan (vide tahun rumah susun diwajibkan memenuhi persyaratan administratif (vide s.d tahun seluruh anggota papers dibebankan kewajiban biaya misalnya ipl, air, listrik, keamanan, dan sebagainya sebagai bentuk prestasi anggota kepada papers, karena itu seluruh anggota papers berhak atas pemenuhan haknya atas listrik, air, keamanan, dan sebagainya sebagai kontra prestasi. untuk menjamin pemenuhan itu kepada anggita papers, maka beralasan dan rasional jika papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola yang menjalankan kewajiban papers sebagai agent dari papers. (h) kua teknis yuridis badan hukum papers tidak kompatibel sebagai pengelola apartemen atau rumah susun komersial, dan tidak memiliki lingkup usaha dalam pengelolaan apartemen (building management). merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid namun karena papers secara mandatory diberikan kewajiban oleh rusun dalam pengelolaan kepemilikan bersama, maka beralasan jika secara mandatory tahun mewajibkan papers membentuk atau menunjuk pengelola. secara komersial, bangunan apartemen atau rumah susun komersial merupakan bangunan yang right risk building, pengelolaan teknis dan kompleks, dengan karateristik berbeda dengan pemukiman rumah tapak landed house), serta harga apartemen rumah susun komersial yang relatif mahal. sehingga untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi pemilik konsumen yang dijamin perlindungannya oleh uud maka beralasan jika papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola untuk menjalankan tugas mandatory papers mengelola kepemilikan bersama. papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola rumah susun atau apartemen, secara yuridis sama sekali tidak tidak mengurangi kewajiban yuridis papers, tetapi justru menjamin, melindungi dan memastikan pelaksanaan kewajiban papers. artinya, dengan wajib membentuk atau menunjuk pengelola, justru demi kepentingan hukum dan efektivitas mandatory papers. kewajiban itu bukan beban hukum tetapi kebaikan dan jaminan pelaksanaan kewajiban papers dalam mengelola kepemilikan bersama, yang merupakan harta benda dan hak milik anggota yang dijamin uud (kh papers wajib membentuk atau menunjuk pengelola rumah susun atau apartemen, secara yuridis merupakan syarat wajib yang diperlukan secara condition sine guano untuk memastikan papers melaksanakan kewajiban. semisal, syarat wajib adanya akte pendidikan untuk mengesahkan status badan hukum pt, atau semisal ketentuan pemerintah wajib menyediakan rumah umum bagi mbr tahun yang diikuti dengan wajib memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah mbr) dan tahun atau semisal wajib berwudhu untuk melaksanakan wajib sholat. dengan demikian, syarat wajib tersebut masih terkait merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo dan dalam logika yang konsisten dalam piramida logika dari norma hukum. bahwa badan hukum papers tidak dirancang untuk mengelola secara teknis operasional kepemilikan bersama rumah susun apartemen, hal mana merujuk pedoman materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan pemilik rumah susun meliputi ketentuan badan pengelola. sehingga pembentukan badan pengelola dimaksudkan sebagai rambu atau cara untuk memastikan papers menjalankan kewajibannya mengelola kepemilikan bersama sudah diakui dan diterima sebagai norma yang memiliki validity dan memiliki pemberlakuan (efficacy) divide huruf hurufbukti bahwa berdasarkan alasan diatas maka ketentuan tahun sepanjang kata dapat dalam frasa dapat membentuk atau menunjuk pengelola menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena kata dapat dalam tahun tidak pasti apakah ya atau tidak dalam hal bekerjasama dengan pengelola. oleh karena itu, menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam harta benda dan hak milik pribadi para pemohon yang dijamin uud dan bahwa demi perlindungan hak hak konstitusional pemilik pembeli para pemohon atas harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin dalam uud sebagaimana atas, maka kata dapat dari frasa dapat membentuk atau menunjuk pengelola dalam tahun adalah bentuk perlindungan optimal bagi pemilik pembeli guna melindungi hak konstitusional atas harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin uud bahwa penggunaan kata dapat dalammerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidkonstitusipenggunaan kata dapat" tahun tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon, yakni: (a) tidak ada kepastian hukum yang mengikat bagi papers bahwa rumah susun wajib dikelola oleh pengelola, akibatnya retidak semestinya dikelola amatiran, apalagi apartemen atau rumah susun bangunan bersifat bere. karena itu para pemohon mengalami kerugian konstitusional jika tidak diwajibkan pengelolaannya yang ditunjuk atau dibentuk oleh papers sendiri bukan pihak lainmerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo bersama, sehingga merugikan harta benda, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi para pemohon. oleh karena pembentukan papers adalah perbuatan perdata biasa, maka tidak terhalang membuat perjanjian perdata membentuk badan papers atau mengatasnamakan papers, walaupun belum tentu bisa disahkan status badan hukumnya. adanya kemungkinan dan kenyataan pembentukan papers yang tidak tunggal,perlindungan atasapabila kata para dalam angka nomor tahun diganti menjadi seluruh sehingga menjadi berbunyi seluruh pemilik atau penghuni satupun , maka hak konstitusional para pemohon pulih seperti semula. (b) para pemohon berkepentingan dalam hal terbentuk dibentuknya papers dan satu kesatuan dengan pengesahan disahkannya status badan hukum papers untuk melindungi hak konsumen dan hak hak konstitusional para pemohon. nomor tahun menormalkan bahwa pemilik satupun wajib membentuk papers" divide dan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya papers (vide demikian pula ketentuan pembentukan papers sepanjang frasa mengenai terbentuknya apsis dalam kaitan masa transisi (vide dan ketentuan pelaku pembangunan menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam hal apabila papers telah terbentuk (vide akan tetapi nomor tahun hanya menormalkan pembentukan atau dibentuknya papers,. namun tidakdiatas maka kata dapat dalam frasa dapat membentuk atau menunjuk pengelola beralasan dan konstitusional jika diubah menjadi wajib sehingga menjadi berbunyagmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid perihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa para pemilik dan penghuni dan kata . bahwa ketentuan tahun sepanjang frasa para pemilik dan penghuni , merugikan pemilik pembeli atau konsumen karena dimungkinkan tidak seluruh pemilik satupun terlindungi hak haknya dalam kaitan dengan papers. bahwa untuk alasan alasan menguji ketentuan tahun sepanjang frasa para pemilik dan penghuni mohon berkenan mengambil alih secara mutasi mutans seluruh alasan alasan mengenai hal penghunian dalam tahun dalam permohonan ini. bahwa oleh karena itu frasa para pemilik dan penghuni dari tahun beralasan jika dimaknai sebagai seluruh pemilik dan penghuni . bahwa dalam hal kata penghunian dalam tahun tidak dikenal dan bukan bagian dari sistem. hukum yang dikembangkan rusun. konsep atau norma penghunian bukan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid lingkup pengaturan dan bukan lingkup penyelenggaraan rumah susun dalam tahun bahwa konsep hukum ketentuan mengenai. hal mana(bukti oleh karena itu,dariirw berkaitan dengan penghunian dan administrasi kependudukan, yang melakukan pelayanan kependudukan seperti kk, ktp dan pengawasan warga. pembentukan rt rw dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemilik atau penghuni satupun, sebagaimana dilakukan pemerintah kota jakarta selatan membentuk rt rw pada apartemen (berita bisnis.com hunian apartemen: dukcapil segera bentuk rt rw, bukti p 15j. karena itu, rt irw berbeda dengan lingkup tugas papers, karena papers sebagai badan hukum perdatarusun).merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa dalam tahun diatur dan dikembangkan konsep ketentuan penghunian bukan penghunian , sehingga masuknya kata penghunian dalam tahun adalah penyusupan hukum yang merugikan kepentingan pemilik, oleh karena konsep hukum ketentuan yang dikembangkan dalam lingkup tahun adalah pengelolaan , bukan penghunian . sehingga kata penghunian dalam tahun menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, menimbulkan kerugian dalam pengelolaan harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin dalam dan uud bahwa apabila ditelaah secara sistematis yuridis, tahun memiliki lingkup pengaturan dan lingkup penyelenggaraan rumah susun mengenai pengelolaan bukan penghunian . hal mana dapat ditemukan: (a) angka menggunakan kata pengelolaan untuk defenisi. (b) huruf menggunakan kata pengelolaan untuk lingkup pengaturan tahun ini,aturan rumah susun, tidak ada penghunian . (e) menggunakan kata pengelolaan untuk aturan rumah susun, tidak ada penghunian . menggunakan kata pengelolaan untuk aturan rumah susun, tidak ada penghunian . (9g) menggunakan kata pengelolaan untuk mandat membuat peraturan pemerintah, tidak ada penghunian . (h) huruf menggunakan kata pengelolaan untuk pengendalian pemerintah, tidak ada penghunian . merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ())(o)penjelasan umum alicia menggunakan kata pengelolaan untuk lingkup pengaturan dan penyelenggaraan rumah susun, tidak ada penghunian . dengan demikian, ketentuan penghunian luar sistem hukum rusun, sehingga kata penghunian adalah penyusupan norma atau penyamaran kepentingan yang masuk sebagai kata frasa dalam norma rusun. masuknya pengaturan penghunian menimbulkan tidak konsistensi asas dan sistem hukum, sehingga mengakibatkan melanggarnya hak konstitusional atas jaminan perlindungan hukum yang adil. bahwa dengan masuknya pengaturan penghunian dalam tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena rancu dalam objek pengaturan, sebab konsep hukum penghunian yang merupakan domain hukum publik. sedangkan papers badan hukum perdata, dan hanya berkewajiban mengelola aset kepemilikan bersama rumah susun. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid objek pengaturan yang terkait papers adalah kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan atas satupun dan kepemilikan bersama, bukan pengaturan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintahan. kekacauan norma pengaturan penghunian dalam tahun itu merupakan bentuk ketidakpastian hukum. bahwa dalam hal kerugian konstitusional atas pemberlakuan tahun sepanjang kata penghunian , mohon berkenan mengambil alih alasan kerugian konstitusional dalam permohonan mengenai tahun bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka penggunaan frasa para pemilik dan penghuni dalam tahun beralasan dan konstitusional apabila dimaknai sebagai seluruh pemilik dan penghuni . selanjutnya dalam hal kata penghunian dalam tahun tidak memiliki justifikasi yuridis konstitusional dan bertentangan dengan uud yakniberdasarkan alasan alasan tersebertentangan dengan uud secara konstitusional bersyaratbertentangan dengan uud secara konstitusional sepanjang jika tidak dimaknai sebagai pengelolaan . bahwa berdasarkan alasan alasan ters merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidngelolaan . sehingga ketentuan tahun selengkapnya menjadi berbunyiperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang kata penghunian , dan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suardalam hal papers memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun setiap anggota berhak memberikan satu suara . bahwa frasa penghunian dalam tahun adalah bukan konsep hukum atau ketentuan yang termasuk dalam sistem hukum tahun karena tahun menggunakan konsep hukum atau ketentuan mengenai pengelolaan bukan penghunian . bahwa alasan alasan dalam pengujian materil tahun sepanjang kata penghunian , berkenan majelis merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hakim konstitusi mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan dalam pengujian materil tahun sepanjang frasa dan penghunian sebagaimana diuraikan pada bagian huruf dan bagian huruf dari permohonan ini. bahwa dalam sistem hukum dan lingkup pengaturan tahun tidak mengenal konsep hukum ketentuan mengenai penghunian . perihal lingkup pengaturan mengenai pengendalian, ada ketentuan dan tahun dalam hal pengendalian penyelenggaraan rumah susun, lingkup tahap pengendalian mencakup (c) penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan: (d) pengelolaan. karena itu tidak dikenal pengendalian atas penghunian . dengan masuknya kata penghunian dalam tahun merupakan bentuk penyamaran kepentingan yang bukan lingkup pengaturan tahun atau bagian luar dari sistem hukum tahun sehingga hal tersebut merupakan bentuk melebih wenang pengaturan (over mandatory) dalam lingkup pengaturan dan penyelenggaraan rumah susun dalam tahun bahwa dalam hal lingkup tahap pengendalian mengenai penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan, yang menjadi lingkup keputusan papers sudah tercakup pengaturannya dalam tahun sedangkan mengenai pemanfaatan tidak termasuk dalam lingkup keputusan papers dalam tahun oleh karena itu, beralasan jika pengaturan mengenai lingkup keputusan papers yang semula mengenai penghunian diubah dan dimaknai menjadi pemanfaatan , sehingga papers mengambil keputusan dalam kaitan dengan kepentingan pemanfaatan rumah susun, bukan dalam kaitan penghunian rumah susun. bahwa selanjutnya frasa berhak memberikan satu suara dalam tahun adalah tidak konsisten dengan sistem hukum yang dikembangkan tahutahun sehingga merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ketentuan tahun beralasan jika konsisten dengan ketentuan tahun ketentuan mengenai hak suara berdasarkan npp konsisten dalam sistem hukum tahun bahwa berdasarkan ketentuan dan tahun menggunakan npp sebagai dasar dalam pengambilan keputusan papers. menurut angka tahun bahwa npp nilai perbandingan proporsional) adalah angka yang merupakan perbandinganengan demikian, jika luas satupun sama, maka nilai npp sama, namun semakin luas kepemilikan atas satupun maka semakin bedar nilai npp yang menjadi hak pemilik dalam memberikan keputusan pada papers. dengan demikian nilai npp adalah perhitungan yang proporsional dan karena itu merupakan keadilan. bahwa prinsip hak suara dalam pengambilan keputusan papers sesuai dengan npp adalah konstitusional karena berdasarkan kepada prinsip keadilan, karena pemilikan suara ditentukan dengan npp adalah sesuai dengan hak kepemilikan atas rumah susun. bahwa prinsip hak suara berdasarkan npp sebagaimana diatur dalam tahun memiliki justifikasi konstitusional, yakni hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga dalam hal kepemilikan berdasarkan npp adalah berkeadilan dan mengacu kepada asas proporsional dengan hak pemilik atas unit satupun yang dihitung secara proporsional sehingga memperoleh nilai sebagai npp. bahwa dalam hal hak suara pemilik rumah susun dianut asas proporsionalitas dalam hal jak dan kewajiban pemilik rumah susun, hal mana menjadi sistem yang dikembangkan tahun merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sebagaimana tahun yang menganut asas proporsional perihal kewajiban atas biaya pengelolaan. bahwa pemberlakuan hak suara sesuai dengan npp sebagai cara dalam pengambilan keputusan papers adalah sesuai dan mengacu asas keadilan yang dimasukkan sebagai asas dalam pembentukan undang undang. asas keadilan diartikan sebagai mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara divide huruf dan penjelasan huruf tahun secara substansi keadilan, dengan hak suara sama dengan npp adalah sesuai dengan keadilan, karena tetap memberikan hak suara kepada setiap anggota yang merupakan bentuk keadilan dengan kesetaraan (equality principle) oleh karena tetap diakui hak suara setiap anggota papers secara keseluruhan (for all). namun dalam hal penentuan jumlah hak suara ditentukan berdasarkan npp, adalah bentuk keadilan yang proporsional atau keadilan yang berbeda keadaan (principle different). hal itu bersesuaian dengan ajaran keadilan dari john rawadalam konteks norma hukum, hal mana sesuai dengan ajaran keadilan mengenai prinsip perbedaan dalam kesetaraan keadilan. dengan demikian, hak suara berdasarkan nilai npp adalah memil, namun dengan berdasarkan nilai npp sesuai kewajiban sosialnya. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidsampai saat ini, pemohon memiliki unit satupun green palace partement jakarta yang dalam jangka waktu sekitar (tiga) tahun baru terbentuk papers namun belum disahkan status badan hukum papers. pemohon memiliki unit satupun pada partement seasons city namun belum terbentuk dan disahkan badan hukum papers. pemohon il menghuni unit satupun green pramuka city atau dikenal juga dengan green pramuka partement, yang belum dibentuk dan disahkannya badan hukum papers. sedangkan pemohon memiliki unit satupun pada green palace partement namun dalam jangka waktu sekitar (tiga) tahun baru terbentuk papers namun belum disahkannya badan hukum papers. dengan norma sedemikian, papers yang telah terbentuk (akan tetapi tidak belum mempunyai status badan hukum). akibatnya, para pemohon mempunyai kerugian konstitusional, karena sebagai pemilik atau penghuni satupun selaku anggota papers dirugikan karena: tidak dapat bertindak sah dan tidak mempunyai legalitas hukum sehingga tidak dapat beraktifitas: (a), (c) dalam hubungan dengan anggota papers sendiri (misalnya, memungut biaya iuran ipl). tanpa legalitas status badan hukum papers, maka tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum hak para pemohon. oleh karena pembentukan papers adalah kewajiban pemilik satupun, maka mutlak dibutuhkan kepastian merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa perihal pemberian hak secara proporsional adalah sesuai keadilan dengan mengacu ajaran keadilan dari filsuf john rasis, berkenan kami menculik pendapat mahkamah konstitusi yang berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. menurut mahkamahputusan nomor puu v dan putusan nomor puu v berdasarkan berdasarkanberdasarkan putusan nomor puu ii mengenai pengujian nomor tahun tentang pembentukan provinsi sulawesi barat, mahkamah berrdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidmahkamah konstitusi menggunakan teori rasis dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam putusan nomor puu vi bertanggal april pada paragraf butir kedelapanbahwa sesuai ajaran filsafat keadilan dari john rasinorma hukum bahwa. bahwa sesuai ajaran filsafat keadilan jhon rawas mengenai prinsip perbedaan dalam kesetaraan keadilan, maka hak suara berdasarkan nilai npp memili sebagai wujud konkrit principle equality liberty equality, dan pemberian hak tersebut berdasarkan nilai npp sesuai kewajiban sosialnya, sebagai wujud konkrit principle different. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa dengan demikian norma tahun sepanjang frasa berhak memberikan satu suara yang menggunakan keadilan sama rata, adalah tidak relevan dengan keadaan kepemilikan yang berbeda atas unit satupun sesuai nilai npp. sehingga, penamaan yang sedemikian bertentangan dengan pendapat mahkamah, sebagaimana dalam berbagai putusan mahkamah divide pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x11 2014j. bahwa dengan demikian beralasan dan memiliki justifikasi yuridis konstitusional apabila ketentuan tahun yang menggunakan konsep berhak memberikan satu suara, dimaknai sebagai mempunyai hak yang sama sesuai npp. dengan demikian, sepanjang frasa berhak memberikan satu suara diubah dan dimaknai sehingga menjadi mempunyai hak yang sama dengan npp . bahwa ketentuan tah, oleh karena: (a) kehilangan hak suara yang semestinya berdasarkan npp menjadi lebih kecil karena diatur hanya satu suara (one name one vote). (b) menimbulkan keadaan yang tidak serasi dan nyaman bagi pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa pemilik satupun, karena tidak adanya keadilan dalam menentukan hak suara sesuai kewajiban dan tanggungjawab. (c) menimbulkan ketidakadilan dalam mengambil keputusan bagi pemilik yang mempunyai luas yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik yang luas lebih kecil. (d) adanya ketentuan tidak konsisten karena tahun menganut prinsip hak suara berdasarkan npp, namun dalam hal menganut prinsip satu orang merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid satu suara (one name one vote) sehingga melanggar prinsip keadilan (fairness) sesuai kewajiban dan tanggungjawab. bahwa berdasarkan alasan alasan dibertentangan dengan uudbertentangan dengan uudbahwa berdasarkan alasan alasansehingga ketentuan tahun selengkapnya menjadi berbunyiiv. petit berdasarkan alasan alasan permohonan pengujian nomor tahun tentang rumah susun tersebutmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid primer: menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,seluruh , dan frasapenghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . sehingga rasanya menjadi berbunyipenjelasan tahun sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjualkata dapat" dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola bertentangan dengan uud secara konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai wajib sehingga menjadi frasa wajib bekerja sama dengan pengelolaketentuan tahun sepanjangtidak dimaknai sebagai frasanya badan hukum . ketentuan tahun sepanjangsepanjang kata para tidak dimaknai sebagai kata seluruh dan frasa tidak dimaknai sebagai frasa dan serta frasa dan penghunian bertentangan dengan uud sehingga tahun selengkapnya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidsepanjang tidak dimaknai sebagai kata wajib sehingga menjadi frasa wajib membentuk atau menunjuk pengelola . ketentuan tahun sepanjang frasa para pemilik dan penghuni bertentangan dengan uud secara konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa seluruh pemilik dan penghuni . selanjutnyangelolaan . ketentuan tahun sepanjangmanfaatan , dan frasa berhak memberikan satu suara bertentangan dengan uudseluruh , dan frasaghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . sehingga angka tahun menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:njelasan tahun sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjualpenjelasan tahun menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut: yang dimaksud dengan masa transisi adalah mkata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelolwajib dalam frasa wajib bekerjasama dengan pengelola .merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid frasamilik satupun wajib sebagai berikutmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hukum bahwa pembentukan papers termasuk disahkannya status badan hukum, agar tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang merugikan pemilik satupun. konkritnya, para pemohon dirugikan jika pembentukan papers tidak sepaket dengan pengesahan disahkan badan hukum papers. sebab, kewajiban pelaku pembangunan (developer) memfasilitasi pembentukan papers dimaksudkan sekaligus memfasilitasi pengurusan sampai disahkannya badan hukum papers. papers tidak dapat menerima penyerahan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama, karena tidak dalam status badan hukum papers. sebab, norma hukum nomor tahun yang hanya mengatur membentuk terbentuknya papers namun tidak dengan disahkannya badan hukum papers, maka para pemohon tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum. sehingga para pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat norma pembentukan dibentuknya papers tidak sekaligus dan melarikan nafas dengan norma disahkannya badan hukum papers. apabila norma hukum sedemikian dimaknai sebagai pembentukan dibentuknya papers dan sekaligus disahkannya status badan hukum, maka para pemohon tidak lagi mengalami kerugian konstitusional. (c) para pemohon berkepentingan atas norma hukum mendefinisikan masa transisi yang dalam penjelasan nomor tahun frasa satupun belum seluruhnya terjual , dalam hal mendefinisikan masa transisi, namun tidak konsisten dengan norma dalam frasa paling lama (satu) tahun) . oleh karena adanya rasa satupun belum seluruhnya terjual yang tidak konsisten dengan norma nomor tahun yang menormalkan masa transisi dengan berbeda yakni paling lama (satu) tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. dengan demikian para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ketentuan tahukata para tidak dimaknai menjadi seluruh dan frasa tidak dimaknai menjadi frasa dan serta frasa dan penghunian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sehingga ketentuan tahun selengkapnyakonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai kata wajib dalam frasaketentuan tahun sepanjang, sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa seluruh pemilik dan penghuni , dan kata penghunipengelolaan . sehingga ketentuan tahun selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:ketentuan tahun sepanjang frasa penghunian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemanfaatan , dan frasa berhak memberikan satu suarsehingga ketentuan tahun selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:va kristiani, bukti p 1a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama eva kristiani: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rusli usman: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama danang surya winata, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama yulian juara, bukti p 4a fotokopi surat kuasa ny. yulian juara kepada danang surya winata, tanggal maret bukti p 4b surat keterangan nomor gpc cs skd.viii bukti p 4c fotokopi surat penghuni the green pramuka city nomor unit apt: p1 oa, bukti fotokopi surat kuasa ny. yulian juara kepada danang surya winata, tanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ikhsan, s.h.: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang rumah susun, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bukti fotokopi perjanjian pengikat jual beli satuan rumah susun, green palace apartment nomor tanggal februari atas nama pemilik partement eva kristiani, bukti fotokopi berita acara serah terima tanggal mei partement seasons city, atas nama pemilik partement rusli usman, bukti fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun the green pramuka partement nomor tanggal desember atas nama yulian yusra, bukti fotokopi berita acara serah terima the green pramuka apartment nomor gp bast# tertanggal november atas nama yulian juara, bukti fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun green palace apartment nomor tanggal april atas nama tuan ikhsan, bukti fotokopibukti fotokopi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, bukti artikel online bisnis.com, di download tanggal juli berjudul hunian apartemen: dukcapil dki segera bentuk rt rw bukti tulisan berjudul implikasi pedoman pengikatan jual beli satuan rumah susun terhadap developer dan konsumen (suatu telaah secara yuridis praktis terhadap menpora tertanggal november kps dalam buku berjudul serba aneka masalah tanah dalam kegiatan ekonomi suatu kumpulan karangan) , arie hutagalung, s.h., mli, badan penerbit fakultas hukum universitas indonesia, depok, halaman selain itu, pemohon juga mengajukan (satu) orang ahli, yaitu amazon sinaga, s.h., yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid persidangan tanggal oktober serta (dua) orang saksi, yaitu andy setiawan, dan paksa adhimukti paramithaamazon sinaga, s.h. (ahli) mengapa perlu kepastian hukum dalam pengaturan rumah susun? kepastian hukum diperlukan dalam ketentuan yang mengatur rumah susun, karena berkaitan dengan perlindungan aset yakni unit satuan rumah susun (saluran) sebagai harta benda dan hak milik pribadi pemilik atau konsumen. karakteristik rumah susun atau apartemen sebagai bangunan dengan risiko tinggi (right risk building) dengan jumlah unit satupun yang banyak, menara atau tower yang tidak sedikit (bisa sampai belasan atau lebih), kelaikan fungsi dan instalasi teknis yang sangat tinggi, kelayakan administratif, teknis, ekologis, sehingga diwajibkan adanya sertifikat layak fungsi. sehingga perlu kepastian hukum pengaturan rumah susun. . mencegah kerugian dan kekacauan dalam hal pemilikan, pengelolaan maupun penghunian. apa manfaat papers bagi seluruh pemilik penghuni? rusun apartemen sebagai benda yang secara teknis dibangun menjulang tinggi bersifat beresiko tinggi (right risk building), dan secara ekonomi berbiaya mahal (malah sekarang diskualifikasi sebagai barang merah dan dikenakan ppm). untuk itu, perlu kepastian dan perlindungan hukum yang jelas dan konsisten dalam rusun, termasuk dalam hal pembentukan papers yang menjadi pihak dalam pengelolaan rumah susun atau apartemen. karena itu perlu dipastikan siapa saja subjek dalam pembentukan papers. namun ketentuan rusun mendefinisikan pembentukan papers dengan kata para pemilik (bukan seluruh. pemilik ) sehingga ada celah peluang (a) pembentukan papers tidak oleh seluruh pemilik, dan (b) terbentuk lebih dari satu badan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid papers. mengapa kewajiban pembentukan papers sekaligus pengesahan badan hukum? rusun hanya menyebutkan pembentukan papers saja, tidak sama sekali menyebutkan dalam satu kesatuan pembentukan dan pengesahan badan hukum papers . akibatnya, tidak ada kepastian hukum bagi pemilik konsumen segera disahkannya badan hukum papers. jika tidak ada pengesahan badan hukum papers, maka pemilik penghuni tidak dapat terwakili kepentingan dan haknya melalui papers. hal itu merugikan pemilik, konsumen, bahkan pelaku pembangunan (developer) dan pemerintah daerah, dikarenakan: papers tidak dapat mewakili dan bertindak dalam mengelola, papers tidak berwenang sebagai pihak yang menerima penyerahan pengelolaan seperti diamanatkan rusun. papers tidak dapat melakukan perbuatan hukum, mengikat kontrak dengan pengelolaan gedung (kontrak manajemen, kontrak pelayanan, kontrak penyediaan listrik, air, dan fasilitas lain, dan sebagainya), papers tidak berwenang menarik biaya dan iuran dari pemilik penghuni. apabila terjadi pembentukan papers namun tidak dilakukan tindakan pengesahan status badan hukum papers, hal itu merugikan pemilik konsumen karena: tidak ada legalitas bertindak mewakili, tidak dapat berhubungan dengan pihak ketiga, pengelola, pemusik, bahkan tidak bisa menerima penyerahan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dari developer. tanpa pengesahan badan hukum papers sebagai satu kesatuan dengan pembentukan papers akan memberikan celah bagi tidak dapat berpindahnya papers mewakili kepentingan pemilik konsumen. badan hukum papers berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas pt), pengesahan badan hukum diatur dalam perseroan terbatas, sehingga semestinya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pengesahan badan hukum papers diatur dengan jelas dan pasti dalam rusun. akibat tidak adanya tindakan pengesahan badan hukum papers, bisa saja pelaku pembangunan berdalih dan merasa hanya wajib memfasilitasi pembentukan papers, namun tidak termasuk pengesahan badan hukum papers. akibat lainnya, pelaku pembangunan berdalih pembangunan hanya mau menyerahkan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, jika badan hukum papers sudah disahkan, dan tidak hanya dengan pembentukan papers dengan akte notaris. mengapa penyerahan pertama kali untuk melindungi pemilik konsumen lebih baik jika penyerahan yuridis, bukan penyerahan fisik? penyerahan yuridis diperlukan untuk memastikan adanya dan mulai sejak apakah peralihan hak kepemilikan atas benda dan peralihan tanggungjawab serta risiko terhadap benda satupun. jika dalam pembelian satupun tidak dilakukan penyerahan yuridis (dengan akta jual beli ajb) secara hukum belum ada jual beli, karena belum ada perbuatan hukum mengenai benda unit satupun. untuk melindungi pemilik konsumen, maka diperlukan perbuatan hukum yang menyerahkan benda unit satupun sehingga terjadi peralihan hak secara yuridis. perjanjian pengikatan jual beli ppb) bukanlah perjanjian jual beli satupun karena unit satupun belum ada, karena itu hanya lingkup hukum perjanjian, sehingga belum ada peralihan hak kepemilikan atas benda yakni unit satupun dan belum ada peralihan atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. dalam kaitan dengan saat mulai pembentukan papers, apabila didasarkan pada penyerahan fisik pertama kali atau dimaksudkan setelah adanya ppb, maka apabila hanya ppb namun tidak dilakukan penyerahan yuridis atau tidak dilanjutkan dengan akta jual beli (ajb) maka hal itu merugikan konsumen karena tidak ada perlindungan hukum dan penyerahan yuridis. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid jika pembentukan papers dilakukan hanya apabila sudah dilakukan ppb, maka hal itu sama saja dengan pengalihan tanggungjawab pelaku pembangunan (developer) kepada pemilik konsumen, misalnya atas biaya pengelolaan dan beban resiko yang muncul jika terjadi kecamatan produk (product defect) sebelum dilakukan penyerahan yuridis. menjadi alasan untuk membebani pemilik konsumen atas biaya pengelolaan dan menanggung risiko kecamatan produk yang mesti ditanggungjawabi pemilik konsumen. apabila kerusakan atau catat produk atas bagian bersama, benda bersama, tanah bersama (misalnya kerusakan atas konstruksi atau instalasi air), resiko dan tanggungjawabnya berada pada papers. padahal mestinya ditanggungjawabi pelaku pembangunan karena belum ada penyerahan yuridis sesuai prinsip tanggungjawab produk (product liability). rusun mengatur lingkup tugas papers untuk pengelolaan, bukan penghunian? perihal penghunian tidak diatur dalam sistem hukum yang dianut dalam rusun dan hanya mengatur perihal pengelolaan (bahkan dalam bab tersendiri), namun beberapa misal menggunakan frasa penghunian . pengelolaan berkaitan dengan merasionalisasi, perawatan, dan penggunaan rumah susun. sedangkan aspek penghunian adalah domain pelayanan dasar pemerintah yakni dilaksanakan oleh kelurahan atau melalui rt rw sebagai badan publik, misalnya mengenai pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk ktp), surat keterangan domisili, dan lain lain. sedangkan urusan pengelolaan rumah susun adalah merupakan tugas, fungsi dan tanggungjawab ppprsr sebagai badan hukum privat, dan karena itu papers tidak mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam domain publik. oleh dikarenakan adanya hak dan kewajiban dalam wilayah domain hukum yang berbeda, maka sewajarnya pembedaan tersebut adalah termasuk pada perihal hak suara dalam suatu pemilihan. proses pengambilan suara dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid suatu pemilihan dalam rapat papers (hukum privat) selayaknya dibedakan dengan pengambilan suara dalam pemilihan pilkada (hukum publik). mengapa susun menganut hak suara sesuai npp? rusun menganut asas atau rezim bahwa hak suara ditentukan berdasarkan hak dan kewajiban secara proporsional yakni dengan rumus yang ditentukan sebagai npp. hal sedemikian dianut dalam tahun maupun tahun tentang rusun yang sudah dicabut. bahkan hak suara secara proporsional berdasarkan npp juga dianut negara negara lain, yang mana berdasarkan penelitian aspersa menunjukkan bahwa azas proporsional diterapkan dalam versi masing masing negara. seperti singapura yang memakai perhitungan dengan berdasarkan modul luasan (per m2) dengan maksimal suara dari total suara, australia perhitungannya berdasarkan lot (one vote for each lot), dan hongkong dengan perhitungan share (one vote respect each share) atas total share yang ditentukan dalam perjanjian bersama para pemilik. prinsip keadilan seharusnya dilarikan asas proporsional papers adalah badan hukum privat, dan bertugas melakukan pengelolaan atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. untuk penentuan hak dan kewajiban (misalnya biaya iuran pengelolaan) ditentukan secara proporsional berdasarkan berapa luas unit satupun yang dimiliki masing masing pemilik penghuni, yang dihitung secara proporsional sebagai npp untuk menentukan hak suara. pengambilan keputusan papers berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan atas rumah susun, ditentukan secara proporsional berdasarkan berapa luas yang dimiliki pemilik penghuni, yang dihitung secara proporsional dalam perhitungan npp. jadi seharusnya bukan berdasarkan perhitungan satu orang pemilik berhak satu suara (one man vote) sebagaimana yang diatur dalam rusun saat ini. apabila penghunian dimaksudkan sebagai pengelolaan rumah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid susun, yakni segala suatu yang dapat dibiasakan, maka hak suara dalam menentukan keputusan atas penghunian adalah beralasan jika dilakukan secara proporsional sesuai npp. adalah logis dan adil apabila pemilikhkonsumen yang memiliki ukuran satupun yang lebih luas mempunyai kewajiban yang lebih besar pula, demikian pula sebaliknya. dengan demikian dalam hal pengambilan keputusan mengenai penghunian sebagai bentuk kegiatan pengelolaan rumah susun yakni atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, maka logis dan adil jika dilakukan sesuai npp, bukan satu orang dengan satu suara. pernah diwacanakan oleh pihak tertentu bahwa kalau kita memiliki rumah bayar pajak atas rumah tapi kalau dalam pilkada satu suara?. perumpamaan ini tidak relevan dengan yang kita bahas tentang papers karena pilkada adalah hak politik warga negara dan ranah yang dikelola kepala daerah adalah ranah publik. sedangkan pengelolaan papers adalah termasuk hak kewajiban perdata biasa dan ranah yang dikelola adalah ranah hukum privat sebagai bahan pertimbangan dan alternatif kompromi, maka keputusan menteri perumahan rakyat tahun tentang pedoman pembuatan akta pendirian, ad art papers dapat dijadikan referensi, yang mana kepmen ini telah memberikan definisi tersendiri untuk kata kepemilikan , pengelolaan dan penghunian dengan cara perhitungan suara untuk masing masing definisi tersebut. mengapa perlu kepastian hukum bagi konsumen? karena posisi konsumen atau pembeli rusun adalah tidak seimbang dengan pelaku pembangunan, maka perlu jaminan kepastian hukum dalam rusun. melindungi konsumen adalah sesuai asas asas product liability. merugikan hak konsumen jika tidak ada kepastian hukum, padahal dijamin dalam konstitusi uud merugikan konsumen jika tiada kepastian hukum, karena berisiko bagi harta benda dan hak milik pribadi konsumen. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid konstitusi memberikan jaminan atas harta kekayaan dan hak milik dan uud 194j serta mengenai hak bertempat tinggal. andy setiawan (saksi) saksi adalah karyawan swasta yang bertempat tinggal kalibata city tower nusa indah lantai unit no7am. pada bulan november saksi membeli satu unit apartemen kalibata city bersama istri saksi. bulan juli saksi membeli satu unit apartment tower akasia, mana jual beli belum pernah mencatatkan, dan statusnya belum serah terima. pada saat jual beli ada potongan dari pengelola sebagai biaya pengalihan, namun sampai sekarang sertifikat atas nama saksi belum keluar dan dokumen yang dimiliki saksi hanya ppb saja, sampai sekarang belum mendapatkan ajb maupun sertifikat. bahwa pada bulan mei papers sudah terbentuk, namun saksi selaku warga itu diundang dua kali, namun oleh dua panitia musyawarah yang berbeda. saksi datang salah satu musyawarah yang menurut saksi undangannya sifatnya lebih terbuka. bahwa sampai sekarang papers yang saksi hadiri belum disahkan badan hukumnya. bahwa saksi datang pada papers yang menggunakan sistem voting one man one vote. saksi menginginkan agar voting dengan sistem proporsional. bahwa apartemen saksi saat ini masih dikelola oleh perusahaan, dan saksi tidak merasakan adanya kekurangan bahwa saksi mengetahui adanya pernyataan dari wakil gubernur dki melalui yang menyatakan bahwa apartemen harus mempunyai rt rw, namun sampai sekarang apartemen saksi belum mempunyai rt rw. pengelola menyatakan kepada saksi bahwa sertifikat baru dapat diberikan telah papers terbentuk, namun sampai sekarang tidak jelas, dan hanya dikatakan masih dalam proses. saksi membutuhkan kepastian mengenai berapa lama seharusnya sertifikat tersebut diserahkan dan membutuhkan kepastian mengenai papers yang sah, antara dua papers yang dibentuk. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi uud akibatnya, para pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam hal ini pemilik satupun menderita kerugian materil karena dialihkan diserahkannya beban pengelolaan rumah susun dan segala risikonya kepada pemilik, padahal pelaku pembangunan (developer) belum melakukan penyerahan yuridis atas benda yakni unit satupun. apabila norma hukum sedemikian dimaknai sebagai penyerahan yuridis maka pemilik unit satupun cg. pemohon pemohon ii, pemohon iv, tidak mengalami kerugian materil atas beban dan resiko pengelolaan, sehingga tidak mengalami konstitusional konstitusional. (d) pemohon pemohon ii,dengan ketentuan dan nomor tahun dalam hal frasa penyerahan pertama kali , maka para pemohon merugikan pemilik satupun, sehingga berkepentingan melindungi hak haknya atas unit satupun.tanggungjawab dan risiko pada pelaku pembangunan. oleh karena itu, pemohon pemohon ii, pemohon berkepentingan agar frasa penyerahan pertama kali dimaknai menjadi penyerahan yuridis pertama kali . apabila norma hukum sedemikian dimaknai sebagai penyerahan yuridis pertama kali , merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo paksa adhimukti paramitha (saksi) saksi pernah tinggal apartemen casablanca mansion pada tahun pada tahun saksi membeli unit apartemen green pramuka city. sekitar tahun akhir saksi mulai pindah green pramuka city sampai sekarang. sehari hari green pramuka city menurut saksi, pengelolaan dari profesional dan menurut cukup baik, namun perhimpunan penghuni atau papers apartemen saksi belum terbentuk. saksi mendapatkan informasi bahwa papers belum terbentuk karena proyek pembangunan belum selesai. pengembang memberitahukan saksi bahwa mereka menargetkan tower, tetapi sekarang baru terbentuk itu baru sampai tower bahwa sertifikat saksi belum terima dan setelah ditanyakan pengembang, jawabannya adalah karena proses pembangunan belum selesai dan izin mereka green pramuka city adalah satu kawasan seluas hektare jadinya tidak mungkin melakukan pemecahan sertifikat awal, sehingga mau tidak mau saksi sebagai konsumen bersabar sampai pembangunan itu selesai. karena belum ada perhimpunan penghuni, maka belum dibahas juga mengenai masalah pembentukan dan lain lainnya. kemudian, juga rt rw juga belum dibentuk juga karena harus menunggu perhimpunan penghuni. saksi mengetahui akan ada papers yang menggunakan sistem one man one vote dan ada yang menggunakan sistem proporsional. i2. menimbang bahwa presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal september yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: il. pokok permohonan para pemohon. dalam persidangan, kuasa presiden tidak membacakan bagian mengenai pokok permohonan para pemohon. ii. kedudukan hukum para pemohon. terhadap kedudukan hukum para pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa materi yang dimohonkan untuk diuji para pemohon mengenai p3srs merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ini, telah pernah dilakukan uji materi melalui perkara nomor puu xiii pada tanggal januari dengan perbaikan permohonan tanggal maret sehingga menurut pemerintah, keterangan presiden perkara nomor puu xiii mutasi mutans terhadap keterangan pemerintah atas permohonan ini. bahwa terhadap meter, videxiii, maka menurut pemerintah, permohonan para pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasa guo harus dinyatakan nobis idem, sehingga menurut para pemohon tidak dihalang halangi hak konstitusionalnya karena inti permohonan uji materi ini menggunakan mengenai penerapan norma implementasi undang undang, bukan isi dari undang undang itu sendiri.oleh karena itu, sangatundang undang rumah susun sebagai berikut. bahwa undang undang dasar menegaskan bahwa merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidansnya mencantumkan bahwa tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa,bebdalam undang undang ini, penyelenggarapemilikan rumah susun. pengaturan dalam undang undangasyarakat berpenghasilan rendah atau mbr,pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, selanjutnya undang undang mengatur jenis rumah susun, yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan,untuk memenuhi kebutuhan tempat merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tinggal melalui pengelolaan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan. oleh karena itu, peran serta pelaku pembangunan dalam memenuhi kebutuhan rumah susun, terutama bagi mbr diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi asas asas yang telah disebutkan atas. sehubungan dengan dalil para pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan guo undang undang rusun rumah susun) menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak memberikan perlindungan konsumen bagi para pemohon, maka pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. terhadap anggapan para pemohon yang mendalilkan angka undang undang rusun tidak memberikan kepastian karena (suara tidak terdengar jelas), tidak (suara tidak terdengar jelas) seluruh pemilik satupun. akibatnya, ada celah tidak seluruh pemilik satupun menjadi anggota p3srs dan membuka celah bagi terbentuknya p3srs lain, sehingga p3srs tidak menjadi badan hukum tunggal dalam pengelolaan rumah susun. terhadap dalil tersebut, pemerintah berpendapat: maksud dari ketentuan angka undang undang rusun adalah memberikan pengertian, perhimpunan pemilik dan penghuni satupun yang selayaknya disebut p3srs dalam undang undang rusun adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satupun. bahwa ketentuan angka pada dasarnya membatasi ketentuan p3srs hanya terdiri atas para pemilik atau penghuni satupun. pengertian pemilik dalam ketentuan guo adalah pemilik satupun yang menghuni sarusunnya yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun atau shm satupun dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun atau sbg satupun. selain pemilik satupun yang menghuni rumah susun tersebut, ketentuan guo juga memberikan peluang kepada pihak lain untuk menghuni satupun tersebut sepanjang atas persetujuan pemilik. sehingga pengertian penghuni satupun dalam ketentuan guo adalah penghuni yang bukan pemilik satupun yang mewakili pemilik satupun. bahwa dengan demikian, pengertian kata para pemilik dan penghuni satupun adalah satu atau tunggal, yaitu keanggotaan p3srs, hanya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid berdiri atas pemilik dan penghuni yang mewakili pemilik satupun. sehingga tidak akan ada celah terbentuknya p3srs yang lain. karena ketentuan p3srs terdiri atas seluruh pemilik satupun, baik pemilik satupun yang menempati satupun miliknya, maupun pemilik satupun yang tidak menempati satupun miliknya, akan tetapi ditempati oleh pihak lain sebagai pemilik satupun yang bertindak untuk dan atas nama pemilik satupun. bahwa terhadap pengertian para pemilik atau penghuni, juga dijelaskan dalam penjelasan undang undang rusun, yaitu mengenai hak suara dalam pembentukan p3srs adalah setiap anggota berhak memberikan satu suara yang mengandung arti, yaitu: untuk keperluan urusan pemilikan dan pengelolaan hak dan kewajiban, serta iuran iuran apa pun setiap penghuni yang dapat surat kuasa dari pemilik berhak atas satu suara. untuk pemilihan pengurus p3srs hanya pemilik yang berhak memberikan suaranya. jika pemilik memiliki lebih dari satu unit dan disewakan kepada orang lain atau penghuni, maka hak suara untuk pemilihan pengurus p3srs hanya satu, artinya tidak dapat dikatakan dan surat kuasa tidak berlaku untuk pemungutan suara dalam hal pemilihan kepengurusan p3srs. dengan demikian, atas anggapan pemohon terhadap ketentuan angka undang undang rusun tidak beralasan karena keterangan ini bila dikaitkan dengan ketentuan dan undang undang rusun menurut pemerintah telah menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau penghuni yang membentuk satu p3srs, sedangkan kewajiban utama dalam pembentukan p3srs adalah tangan pemilik, meskipun dalam menyebutkan bahwa anggota p3srs terdiri atas pemilik atau penghuni yang mendapat surat kuasa dari pemilik satupun. terhadap dalil para pemohon yang menganggap frasa terbentuknya p3srs dalam ketentuan dan undang undang rusun menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga harus disahkan juga menjadi badan hukum p3srs. karena menurut pemohon, pengesahan badan hukum adalah legalisasi perlindungan hak pemilik pembeli merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid atau konsumen. terhadap dalil tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa sesuai keterangan dalam angka atas, pembentukan p3srs diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang undang rusun. hal ini sudah jelas diatur dalam ketentuan guo. namun dalam proses pengesahan sebuah badan hukum, secara administratif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan bidang perseroan terbatas atau undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. adapun kewenangan pengesahan badan hukum tersebut berada pada instansi kementerian hukum dan ham, sehingga terhadap anggapan pemohon yang memaknai ketentuan guo juga harus mengatur pengaturan mengenai p3srs sebagai badan hukum, menurut pemerintah tidak diperlukan karena secara tidak langsung pengaturan mengenai pengesahan mengenai badan hukum telah diatur dalam undang undang perseroan terbatas. terhadap anggapan para pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa antara frasa satupun belum seluruhnya terjual dalam penjelasan dengan frasa paling lama satu tahun dan frasa penyerahan pertama kali dalam ketentuan serta ketentuan undang undang rusun dengan alasan tidak konsisten, dan menimbulkan ketidakjelasan, dan ketidakpastian hukum pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. terkait dengan penjelasan dalam undang undang rusun dengan frasa satupun belum seluruhnya terjual adalah untuk memberikan penegasan mengenai masa transisi yang mewajibkan pelaku pembangunan untuk mengelola rumah susun adalah bahwa pemberlakuan masa transisi tersebut tidak harus menunggu sampai dengan satupun terjual semua yang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. sehingga penjelasan guo justru untuk mencegah agar pelaku pembangunan tidak terus menerus melakukan pengelolaan satupun dengan dalil satupun belum terjual semua. bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ketentuan mengenai pelaku pembangunan, baik pengelola rumah susun dalam masa transisi dapat merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dipahami. karena menurut pemerintah pelaku pembangunan dipandang sudah lebih terdahulu memiliki pengalaman dan sumber daya dalam hal pengelolaan rumah susun dibanding para penghuni. namun demikian, pada masa transisi dalam rangka ahli pengetahuan dalam hal pengelolaan, maka pelaku pembangunan harus mengikutsertakan penghuni atau pemilik satupun, dalam pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan atau tanah bersama. agar p3srs sudah terbentuk akan siap melaksanakan pengelolaan secara lebih profesional. p3srs dalam melaksanakan pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan atau tanah bersama, selanjutnya akan menunjuk badan pelaksana yang profesional. cc. bahwa terkait ketentuan masa transisi tahun, sejak penyerahan pertama kali satupun kepada pemilik, juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu masa transisi. sehingga kepentingan hak dan kewajiban pemilik maupun penghuni satupun untuk mengelola bagian bersama, benda bersama, dan atau tanah bersama dapat segera terwujud. terhadap dalil para pemohon, yang menganggap dan ketentuan undang undang rusun sepanjang kata dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus diubah dan dimaknai menjadi wajib. karena untuk melindungi dan memastikan hak konstitusional pemilik, pemberi, atau konsumen atas kepentingan bersama, maka pelaku pembangunan wajib bekerja sama dengan pengelola. terhadap hal ini, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam mengelola satupun, baik terhadap pelaku pembangunan, maupun terhadap p3srs, yaitu sama sama wajib mengelola satupun. namun pelaku pembangunan dan p3srs, dalam mengelola satupun tidak harus dilakukan sendiri. bagi pelaku pembangunan, pengelolaan satupun yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pengelolaan satupun dapat dilakukan oleh pihak lain, sebagai pengelola satupun dalam bentuk kerja sama. sedangkan bagi p3srs, yang tidak memiliki sumber daya dapat membentuk atau menunjuk pihak lain sebagai pengelola satupun. sehingga dengan demikian, guo justru akan memberikan kepastian merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hukum, dalam pengelolaan satupun agar dapat terlaksana. dengan demikian, berdasarkan uraian atas, terhadap anggapan para pemohon atas kata dapat dalam kedua ketentuan tersebut, sudah tepat karena sebenarnya kewajiban pengelolaan satupun bagi pelaku pembangunan dan p3srs dapat dilakukan oleh pihak lain, baik dalam bentuk kerja sama, pembentukan, maupun penunjukan, sehingga menjamin terlaksananya pengelolaan satupun. terhadap dalil para pemohon mengenai undang undang rusun sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun, tidak konsisten dan berbeda dengan yaitu frasa pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. karena berarti biaya tidak dilibatkan kepada penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun, padahal penghuni tersebut yang memanfaatkan, menikmati unit satupun. sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak kepastian hukum. terhadap hal ini, pemerintah berpendapat, sebagai berikut. bahwa anggapan para pemohon dalam ketentuan ini adalah bukanlah masalah dari isu konstitusionalitas pemberlakuan norma dengan batu ujian, namun merupakan penerapan norma. karena dalam undang undang rusun, besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa transisi,jadi sebelum seluruh satupun terjual, dan pelaku mengaku mempunyai npp atau nilai perbandingan proporsional paling besar, maka biaya pengelolaannya paling besar dibebankan kepada pelaku pembangunan. dalam hal penghunian diberi kuasa oleh pemilik, maka biaya pengelolaan yang dibebankan kepada penghuni didasarkan kepada perjanjian atau kesepakatan antara pemilik dan penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik. oleh karena itu, mengenai biaya pengelolaan yang didalilkan oleh pemohon dalam ketentuan ini adalah masalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antar penghuni dan pemilik dan bukan masalah dari ketentuan guo. oleh karena itu, para pemohon seharusnya dapat membedakannya. terhadap dalil pemohon mengenai frasa memfasilitasi terbentuknya p3srs dalam undang undang rusun menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut para pemohon, pelaku pembangunan wajib merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid memfasilitasi pembentukan sampai disahkannya p3srs dan tidak beralasan jika pembentukan sampai disahkan tersebut diwajibkan fasilitasi pemerintah. karena pembentukan dan pengesahan badan hukum p3srs adalah lingkup hubungan perdata biasa antara produsen dan konsumen. terhadap hal ini, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang rusun, wajib dilakukan oleh pelaku pembangunan paling lambat sebelum masa transisi berakhir. pada sisi lain, pemilik satupun juga wajib membentuk p3srs. undang undang rusun tidak dapat ditafsirkan bahwa tanpa fasilitasi pelaku pembangunan pembentukan p3srs tidak dapat dilakukan oleh pemilik satupun. pemilik tetap dapat membentuk p3srs dengan atau tanpa fasilitasi dari pelaku pembangunan. adapun bagi para pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya memfasilitasi kepentingan p3srs dapat dikenai sanksi administrasi, yang pengenalannypat diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang undang rusun. terhadap dalil para pemohon mengenai undang undang rusun sepanjang frasa para pemilik dan penghuni memungkinkan tidak seluruh pemilik satupun terlindungi hak haknya dalam kaitan dengan p3srs dan mengenai penghunian bukan merupakan lingkup tugas p3srs karena lingkup administrasi pemerintahan mengacu kepada hukum administrasi kependudukan, sehingga menimbulkan tidak konsisten asas dan sistem hukum, maka pemerintah berpendapat. bahwa selain telah dijelaskan dalam keterangan sebelumnya, yaitu dalam angka satu, pemerintah dapat menambahkan terkait dengan fungsi p3srs, yaitu berfungsi sebagai building management yang selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (pengelolaan gedung, penetapan besaran iuran, keamanan, kebersihan, dan tata tertib penghunian). sedangkan anggapan para pemohon yang mendalilkan penghunian bukan tugas p3srs, menurut pemerintah, ketentuan yang terkait data kependudukan bagi penghuni rumah susun mengikuti peraturan perundang undangan dalam bidang kependudukan, yang antara lain mengatur bahwa merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid p3srs hanya memfasilitasi atau membantu pendataan penghuni saja. iv. petit. berdasarkan keterang, dan menyatakan ketentuan angka dan penjelasan dan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang rumah susu, yaitu prof. arie susanti hutagalung, s.h., mli dan dr. muh. ilham hermawan yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober serta (satu) orang saksi, yaitu zain isarie susanti hutagalung, s.h, mli. (ahli) hak konstitusional yang ada dalam undang undang dasar antara lain adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal. lalu juga, mereka berhak mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diambil alih oleh siapa pun. asas asas undang undang nomor tahun adalah kesejahteraan, keadilan, pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan, kemudahan, keefisienan, manfaat, kemandirian, kebersamaan, kemitraan, keserasian, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid maka pemohon pemohon ii, pemohon iv, tidak lagi mengalami kerugian konstitusional dimaksud. (e) para pemohon berkepentingan atas norma hukum yang pasti dalam nomor tahun perihal kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola , dan nomor20 tahun perihal kata dapat . ketentuan tersebut mengenai pengelolaan rumah susun yang dinamakan dapat bekerjasama dengan pengelola (vide dan dapat membentuk atau menunjuk pengelola (vide para pemohon mengalami kerugian konstitusional mor tahun karena tidak ada kepastian bahwa rumah susun wajib dikelola dengan bekerjasama dengan pengelola. sebab, karakteristik benda rumah susun yang bersifat beresiko tinggi, instalasi yang rumit, pengelolaan yang kompleks, maka untuk melindungi harta benda bawah kekuasaannya, dan hak milik pribadi, sebagai aset yang bernilai ekonomis maka konstitusional jika dikelola oleh pengelola. akibatnya para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak ada kepastian hukum untuk perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak milik pribadi, dan hak bertempat tinggal, serta hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. apabila ketentuan sedemikian dimaknai dan diubah menjadi wajib maka para pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya. (f) para pemohon berkepentingan atas norma dalam penggunaan kata penghunian (vide dan ketentuan penghunian itu mengacaukan sistem hukum nomor tahun dan luar sistem hukum rumah susun karena nomor tahun hanya mengenal pengelolaan bukan penghunian. isi materi dan sistematika nomor tahun hanya mengenal konsep pengelolaan bukan penghunian. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian, berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. kemudian, tujuan dari rumah susun adalah menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni, terjangkau lingkungan, dan sebagainya. dan kemudian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. karena itu dibuat bersusun karena tanah sudah langka. mengurangi luasan untuk mencegah timbulnya perumahan pemukiman kumuh, lalu mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi. terutama bagi mbr masyarakat berpenghasilan rendah), memberdayakan kepentingan bidang pembangunan rumah, memberikan kepastian hukum dalam penyediaan penghunian tersebut. mengenai frasa para pemilik atau penghuni , mana menurut pemohon semestinya dimaknai menjadi seluruh dan kata penghuni dimaknai menjadi yang mendapat kuasa dari pemilik. memang rumah susun ini tidak terbatas pengaturannya, undang undang ini tidak terbatas kepada untuk mbr, tetapi tujuan utama adalah sasaran pada waktu itu dan juga pada tahun itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. sini sebetulnya ketidakkonsistenan dalam mengenai frasa penghuni satupun, lalu yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. ini merupakan teknis penulisan atas suatu sistem kerangka pembentukan suatu undang undang. hal ini mengingat angka dan merupakan bagian dalam badan hukum yang masing masing berdiri sendiri babnya. dapat dilihat bahwa angka dalam undang undang tersebut termasuk dalam bab ketentuan umum. maka, sesuai dengan judul babnya mengenai ketentuan umum, tentulah hal hal yang termuat dalamnya adalah bersifat umum. berbeda dengan yang termasuk dalam muatan materi pokok. untuk itu dapat dikatakan sudah tepat penulisannya. sementara ini tujuan dari pemerintah, pada waktu itu masih bapak presiden sby untuk membangun sejuta rumah susun. maksudnya rumah susun itu untuk dihuni, bukan untuk investasi. memberi kesempatan. dan yang paling merasa mempunyai kepentingan dengan adanya pembentukan p3srs ini merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo adalah para penguji karena hari hari per hari mereka yang menghuni. dan memang yang diurus mereka adalah hanya bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. intinya demikian. jadi, kalau pemilik tidak menghuni, maka dia harus memberi dengan jelas kuasa kepada penghuni, siapa, apa saja hak dan kewajiban apa saja yang diberikan kepada penghuni? memang dalam definisinya, pemilik dan penghuni yang sebetulnya penghuni itu adalah kuasa dari pemilik, bukan penghuni liar. jadi, penghuni yang kuasa dari pemilik. kemudian, yang kedua, pelaku pembangunan membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelumnya, terbentuknya p3srs wajib mengelola rumah susun. menurut ahli, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, yaitu dalam ketentuan lebih lanjut tersebut diatur melalui peraturan pemerintah, yang sayangnya ini sudah tahun, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah tersebut. adapun merujuk pada tersebut, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan undang undang rumah susun tahun tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang yang baru. maka, merujuk tahun itu jelas bahwa pembuatan akta yang disahkan oleh bupati dan walikotamadya khusus jakarta dan gubernur. khusus jakarta oleh gubernur merupakan suatu cara yang harus ditempuh dalam pembentukan penghuni rumah susun. namun demikian, kalau kita lihat menyatakan p3srs diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang undang ini, maka merujuk ketentuan tersebut, maka bahwa pembentukan harus disahkan pemerintah itu, itu tidak bertentangan dengan undang undang nomor tahun karena yang dijadikan pedoman, sehingga harus menjadi pegangan mengenai p3srs adalah mana pemilik satupun hanya diberi kewenangan sampai membentuk p3srs yang beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. dan pembentukan tersebut sudah diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang undang. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid ini juga belum direvisi jadi, kalau yang bertentangan tentunya tidak mudah. kemarin pemda dki, ahli mendapat keluhan dari kabid ppt yang mengurus sertifikat bahwa developer itu atau pelaku pembangunan baru mengurus perbedaan pada saat gedung sudah jadi. padahal, itu yang membuat lamanya terbitnya rumah susun. sementara ada kewajiban membentuk pp3rs satu tahun. memang usulan itu pernah kami memberi masukan karena pada undang undang yang sebelumnya tidak diatur kapan papers waktu itu harus dibentuk. tetapi itulah yang akhirnya sampai dpr satu tahun setelah serah terima itu penyerahan pertama kali, itu tidak bertentangan dari dengan undang undang menurut ahli. karena banyak sekali pelaku pembangunan justru melambat lambaikan pembentukan p3rs, supaya pelaku pembangunan dapat dengan sendiri menentukan iuran pengelolaan dan iuran cadangan dan kemudian menunjuk pengurus pengurus yang notabene adalah pelaku pembangunan sendiri. alasan permohonan mengajukan judicial review sama sekali tidak tepat dan dapat dikatakan pemohon terindikasi mengulur waktu dalam kewajiban mengelola rumah susun pada masa transisi, sebagaimana diatur pada hal ini dapat dilihat alasan penyerahan pertama kali, dimana pemohon mengatakan penyerahan pertama kali tersebut penyerahan secara yuridis yang berarti berkaitan dengan sertifikat dan bukti bukti yuridis lain. pemohon juga menyebutkan kata juridische leveling yang sejak undang undang pokok agraria itu tidak dikenal lagi dan sudah dihapuskan. padahal menurut hukum pertanahan itu, indonesia, dalam hal ini kepemilikan rumah susun terkait dengan hukum pertanahan, maka seseorang dianggap telah memiliki dan telah membeli suatu hak saat terjadinya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan secara terang, tunai, dan terang tunai dimaksud dilakukan hadapan para pejabat yang berwenang dan bersamaan dilakukannya pembayarannya. nah, ini sampai pembayaran lunas, tetapi sertifikat belum selesai dan itu adalah tugas daripada pelaku pembangunan untuk membuat. kedua, asas ini diadopsi dari asas hukum adat yang diadopsi oleh hukum pertanahan nasional. untuk itu, apabila seorang melakukan. perbuatan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hukum jual beli yang sah secara terang tunai, maka orang atau pihak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan. meskipun diterbitkannya sertifikat itu, kepemilikan hak yang bersangkutan hanya sekadar alat bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak. ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor tentang pendaftaran tanah. dalam hal ini kita menganut sistem publikasi negatif, sehingga sertifikat masih dapat dibatalkan apabila prosedur pembuatannya tidak sesuai atau dapat dibatalkan dengan bukti bukti yang kuat seperti bukti perolehan hak yang sesuai dengan koridor hukum. yang berlaku, ditambah adanya bukti penguasaan fisik dan dengan adanya putusan pengadilan jika dalam perjanjian tersebut telah menyalahi aturan yang ada. maka itu, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila telah dilakukan secara terang, tunai, sehingga pembeli sudah memiliki suatu hak meskipun belum mempunyai sertifikasinya maksud kami sini. ada juga yurisprudensi mahkamah agung yang mengatakan jual beli tanah itu sudah terjadi, sudah terjadi pemindahan hak dan sah apabila syarat materiil dipenuhi dan jual beli hadapan pejabat pembuat akta tanah hanya suatu syarat untuk didaftarkan. bahwa penggunaan kata dapat dalam frasa dapat bekerja sama dengan pengelola , papers itu dapat menunjuk setelah terbentuk dapat menunjuk pengelola sendiri atau dapat membentuk pengelola. karena hak yang paling tinggi untuk kebersamaan hidup rumah susun, itu atas tangan rapat umum pemegang saham papers. jadi, ini kemudian papers dapat membentuk dan menunjuk suatu badan pengelola yang berbentuk badan hukum dan profesional yang harus dilengkapi dengan organisasi personel dan peralatan yang mampu untuk mengelola rumah susun yang bersangkutan. sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun bertentangan dengan undang undang dasar secara konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai pelaku pembangunan dan pemilik satuan rumah susun atau penghuni yang mendapat kuasa. karena dalam satupun dipakai, ditempati penghuni oleh penghuni kuasa pemilik. maka, alasan jika penghuni tersebut menjadi pihak merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid yang dibebani biaya pengelolaan, bukan dibebani pengelolaan. ini patut diperhatikan mengenai keterangan waktu dalam tersebut adalah pada masa transisi, yaitu merujuk pada pada masa apps belum terbentuk dan ketika satupun seluruhnya belum terjual. sehingga kewajiban menanggung besar biaya pengelolaan rumah susun pada waktu sebelum papers terbentuk dan ketika satupun belum seluruhnya terjual terhadap besaran biaya pengelolaan rumah susun tersebut adalah ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik. aturan ini lebih baik daripada yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan bertanggung jawab untuk membayar pengelolaan rumah susun setelah bulan sampai dengan tahun setelah dibentuknya p3rs tersebut. jadi sementara sini, hal ini mengingat bahwa dalam masa transisi tersebut, pelaku pembangunan adalah pihak yang didelegasikan oleh undang undang untuk mengelolanya. sementara tanggungan besar biaya pengelolaan terhadap pemilik satupun, menurut hemat ahli yang sudah tepat, sebab bukan tidak mungkin suatu satupun meski sudah ada pemiliknya, tetapi tidak ada penghuninya, itu kita kenal dulu dengan ghost apartment. lalu jika berhadapan dengan kasus demikian, maka siapa yang dikenakan tanggung jawab untuk menanggung biaya jika tidak ada penghuni, sementara pengelolaan rumah susun sudah pasti membutuhkan biaya? dikatakan, sepanjang frasa membentuk p3srs bertentangan dengan undang undang dasar secara konstitusional bersyarat, sepanjang jika tidak dimaknai membentuk dan disahkan badan hukum p3srs karena terbentuknya p3srs tidak berarti sudah diakui sebagai badan hukum yang sah. saya kembalikan telah diberi kedudukan sebagai badan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam jadi, ini harus dibaca sebagai kesatuan. papers itu sudah menjadi badan hukum tanpa menunggu pengesahan. sini pemilik atau sepanjang frasa pemilik atau penghuni bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai sebagai beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni. yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun. karena dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid penggunaan kata frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang dapat kuasa dari rumah susun, berarti tidak mutlak untuk seluruh pemilik rumah susun tanah secara normatif dapat terjadi sebagian pemilik tidak menjadi anggota p3srs. alasan pemohon mengajukan gugatan adalah frasa pemilik atau penghuni bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai beranggotakan seluruh pemilik dan penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satuan rumah susun. karena dalam penggunaan kata frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun tidak mutlak seluruh pemilik rumah susun menjadi anggota p3srs atau dapat terjadi sebagian pemilik tidak menjadi anggota. menurut pandangan saya bahwa dalam tersebut dapat dimaknai bahwa anggota p3srs adalah pemilik atau penghuni yang dapat kuasa dan pemilik satupun yang berarti sepanjang mereka adalah pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun, maka mereka berhak menjadi anggota p3srs. lalu mengenai kata para dari frasa para pemilik . alasan pemohon mengajukan gugatan atau para dari para pemilik dan penghuni bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud pada dan berkewajiban mengurus kepentingan seluruh pemilik dan penghuni berkaitan dengan pengelolaan dan kepemilikan benda bersama bagian bersama, tanah bersama. ini hanya suatu teknis dalam perundang undangan, apakah para itu memang dari tahun undang undang nomor itu sudah para tidak tatanan kata seluruh . kalau para itu sama dengan seluruh. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bahwa satuan rumah susun yang merupakan milik perorangan dikelola sendiri oleh pemiliknya. ini yang dinamakan hak milik satuan rumah susunya atau unit apartemennya. maka yang menjadi hak bersama, yaitu benda bersama, tanah bersama, bagian bersama dikelola bersama karena menyangkut kepentingan dan kehidupan orang banyak. penggunaan pengelolaan milik bersama tersebut harus diatur dan dilakukan oleh suatu perhimpunan penghuni yang diberi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid wewenang dan tanggung jawab untuk itu. untuk itu, perhimpunan penghuni yang dalam undang undang rumah susun tersebut disebut sebagai lembaga papers memiliki kewajiban untuk mengatur kepentingan para pemilik dan penghuni terhadap pengelolaan tanah bersama penghunian maupun bagian bersama. adapun penggunaan kata para tersebut dapat dimaknai pada adanya kelompok orang yang berdiri lebih dari satu, sehingga dapat dimaknai berisi kumpulan pemilik dan penghuni. mengenai para pembuat undang undang sengaja membuat opsi atau pilihan kepada badan hukum p3srs, apakah ingin membentuk sendiri atau tidak, atau menunjuk, dan ataupun tidak pihak pengelola. jadi boleh dipilih salah satu. dia menunjuk pengelola yang berbadan hukum atau membentuk sendiri pembentuk badan hukum. badan hukum itu bisa dibuat dalam bentuk koperasi. adapun sebetulnya persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan adalah jika papers tidak melakukan kewajiban untuk mengelola benda bersama, bagian bersama, tanah bersama karena pengelolaan badan pengelola merupakan kepanjangan dari p3srs. jadi kembali itu papers itu boleh menunjuk, atau membentuk pengelola sendiri. mengenai merujuk pada menyebutkan frasa pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. selanjutnya dalam menyebutkan frasa kewajiban mengurus kepentingan para pemilikmaka, merujuk tersebut dan papers memiliki dua kewajiban, kewajiban papers dalam hal pengelolaan benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan kewajiban p3srs lainnya adalah berkaitan dengan penghunian. sehingga yang mengatur mengenai tata cara mengurus kepentingan para penghuni yang bersangkutan dengan kemudian adalah tepat. adapun alasan pemohon karena objek pengaturan yang terkait p3srs adalah kepemilikan pengelolaan, pemanfaatan atas satuan rumah susun dan bukan peraturan pelayanan administrasi kependudukan dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pelayanan pemerintahan, itu merupakan suatu perspektif yang salah dalam menafsirkan isi ini. yang mengenai bahwa diatur dua hal, yakni berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, maka setiap anggota yang mempunyai hak yang sama dengan npp sementara yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, sebagaimana dimaksudkan dengan maka setiap anggota berhak memberikan satu suara. sementara dalam penjelasan tersebut setiap anggota berhak memberikan satu suara adalah apabila satupun telah dihuni., walaupun pemilik yang bersangkutan memiliki lebih dari satu satupun. dengan demikian, menurut pandangan saya bahwa apa yang diatur dalam adalah untuk melindungi pemilik ataupun penghuni rumah susun. apabila dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian didasarkan pada npp, maka menurut saya, akan menimbulkan potensi pihak pihak yang mendominasi kepentingan pemilik yang npp nya bernilai kecil. adapun konsep dalam adalah one man one vote, yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang diatur oleh negara kita. memang yang ini per dan bentuk bentuk frasa. dan kami sebagai ahli sendiri tidak tahu, apakah itu bertentangan dengan hak konstitusi. dr. muh. ilham hermawan (ahli) hal pembuktian tentang terjadinya pertentangan norma menjadi esensi penting dalam pengujian konstitusional. karena secara teori, pemaknaan undang undang harus berdasarkan konstitusi, bukan sebaliknya. saya mengutip pendapatnya george webber dalam bukunya what original constitution? menyatakan bahwa pengujian konstitusional untuk menerapkan premis mayor yang diuji pada premis minor. untuk memberikan kesimpulan sebagai inkonstitusional atau kesan tergantung pada determinasi atau ketentuan ketentuan konstitusional. jadi, saya melihat penafsiran undang undang atau penafsiran undang undang dasar menjadi makna penting. bahkan jika kita lihat pemikiran ronald working dalam bukunya freedom's merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid law and moral reading constitution . working menggambarkan suatu cara tertentu membaca, menegakkan konstitusi, mengartikan, dan menerapkan pemahaman atas prinsip prinsip moral tentang keadilan (moral reading) membawa nilai moral kepada jantung konstitusi itu sendiri. oleh karena itu, permohonan yang didalilkan oleh pemohon, harus dipahami dalam kerangka tersebut. uud harus dipahami bukan melihat hanya kepastian hukum seperti yang dimohonkan oleh pemohon, akan tetapi juga harus melihat kepastian hukum yang adil., karena dalam undang undang dasar pencapaiannya bukan hanya tujuan lahir, tetapi juga tujuan batin yang harus dicapai. oleh karena itu, permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh pemohon, pada esensinya hanya mencakup tiga hal pokok, ahli hanya menyampaikan tiga hal pokok secara singkat saja, yaitu yang pertama berkenaan dengan keanggotaan p3srs, yang kedua berkenaan dengan pembentukan p3srs, yang terakhir berkaitan dengan penghunian. pemohon mendalilkan bahwa frasa para angka para pemilik dan penghuni satupun bertentangan dengan uud jika tidak dimaknai dengan menjadi frasa seluruh. secara textualism, dalam kamus bahasa indonesia, para merupakan kata penyertaan yang menyatakan mengacu kelompok, mengacu kepada kelompok yang merupakan satu kesatuan kumpulan atau kawanan, kumpulan atau kawanan tersebut memiliki makna adanya jalinan atau ikatan antara anggota kelompok tersebut. jadi mengacu adanya keutuhan, bukan satu bersatu yang berdiri sendiri, bahkan dalam kamus bahasa indonesia, kata para selalu menunjuk kepada para prajurit dalam kesatuan. jadi secara filosofi, kata memiliki makna adanya ikatan baik lahir maupun batin yang memiliki tugas dan rasa tanggung jawab bersama, adanya rasa saling memiliki, adanya satu dengan kesatuan yang lain. maka kata para menuju kepada p3srs terdiri dari para pemilik dan para penghuni, menurut pendapat ahli, sudah tepat karena makna kata tersebut sesuai dengan tujuan terbentuknya p3srs. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tujuan dibentuknya p3srs itu untuk membentuk kesatuan yang memiliki ikatan kekeluargaan, berbeda dengan kata seluruh. dalam kamus bahasa indonesia, memiliki kata semua yang menuju pada kuantitas jumlah. makna filosofisnya bukan suatu ikatan selain keseluruhan, menunjukkan bahwa tidak adanya suatu bagian yang tertinggal. dalam konteks penghimpunan suatu kelompok manusia yang tediri dari banyak orang, tentu tidak mungkin seluruh orang dapat menjadi suatu keanggotaan. terhadap frasa penghuni rumah satupun , sebagaimana dirumuskan angka yang dinilai tidak konsisten dan sinkronisasi dengan yang memiliki perumusan. penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik satupun tidaklah menjadi permasalahan konstitusional. ini hanya menyangkut teknis pembentukan peraturan perundang undangan. angka hanyalah norma yang mengatur ketentuan umum. berdasarkan undang undang nomor tahun ketentuan umum hanya berisi batasan definisi, singkatan, atau akronim, hal hal yang bersifat. umum yang berlaku bagi atau beberapa sedangkan adalah materi pokok yang mengatur bagian khusus tentang p3srs, maka tidak terdapat permasalahan konstitusional sini tanpa harus mengubah normatif, telah memiliki perumusan, pemilik satuan rumah susun wajib membentuk p3srs, dimana anggota p3srs adalah pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa yang sah dari pemilik. terdapat banyak sekali pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon yang sebenarnya jika dianalisa kesemuanya, berhulu atau pada pembentukan p3srs. dimana hal ini menjadi konsekuensi ketika terbentuknya p3srs, yaitu beralihnya pengelolaan rumah susun. maka permasalahan inilah yang menjadi sangat penting bagi pelaku pembangunan maupun p3srs karena berkaitan dengan penyerahan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. dan pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan penghunian, maka hal inilah yang menjadi pokok dari permohonan itu. berkaitan dengan badan hukum. pemohon berpendapat frasa terbentuknya papers bertentangan dengan uud sepanjang tidak merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena hanya pengelolaan berkaitan kepemilikan yang berada dalam wewenang peppers, dan bukan penghunian sehingga menambah tugas dan beban biaya yang dikeluarkan papers, yang pada akhirnya dibebankan kepada pemilik atau penghuni satupun. sedangkan penghunian bukan konsep pengelolaan namun berkaitan dengan pewarnaan yang merupakan lingkup pelayanan administrasi pemerintahan publik.tahun dengan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suara divide sehingga merugikan para pemohon kerena tidak berkeadilan (fairness). sebab, (i) tahundi jawab. akibatnya, para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak suara secara berkeadilan (fairness) sesuai npp. apabila hak suara ditentukan berdasarkan npp bukan berdasarkan satu anggota berhak satu suara (one name one vote), maka para pemohon dapat terhindar dari kerugian konstitusional. bahwa adanya norma tahuntahun yang dimohon pengujian materil tersebut dikabulkan, maka para merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dimaknai terbentuknya dan disahkan badan hukum papers. pemohon menambahkan syarat eksistensi keberadaan papers, yakni terbentuk dan disahkan menjadi badan hukum p3srs. eksistensi tersebut berkaitan dengan peralihan hak, pengelolaan rumah susun, dan pembangunan p3srs. sebelum terbentuk dan disahkannya menjadi badan hukum, p3srs dapat ditafsirkan dari permohonan pemohon eksistensi keberadaan p3srs belum ada. dalam praktiknya, proses pengesahan badan hukum masih menimbulkan masalah, yakni mengenai mekanisme otoritas kewenangan pengesahan. permasalahan itu tentu akan menghambat pengesahan badan hukum p3srs. maka jika dimaknai sampai pengesahan badan hukum, saya mengkhawatirkan akan terjadinya berlarut lautnya pembentukan p3srs yang berdampak pula pada berlarut lautnya penyerahan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. hal ini tentu ketika terjadinya berlarut lautnya bertentangan dengan makna kepastian hukum dan juga nilai nilai keadilan karena implikasi negatifnya dapat menguntungkan pihak pihak tertentu saja dan merugikan pihak lain, dalam hal ini pemilik satupun. sebenarnya secara normatif dalam telah memberikan (given) legitimasi yuridis bahwa p3srs telah diberikan kedudukan sebagai badan hukum. hal ini berarti undang undang telah secara langsung memberikan status atau kedudukan dan role (peranan) atau hak dan kewajiban kepada badan hukum. karena undang undang memberikan kedudukan sebagai subjek hukum, maka eksistensi pers sudah ada sejak dibentuk. berkaitan dengan masa transisi. pemohon berpendapat bahwa penjelasan tidak konsisten dengan dimana penjelasan mengartikan masa transisi adalah masa ketika rumah susun sebelum seluruhnya terjual. sedangkan masa transisi ditetapkan tahun. jika batasan berakhirnya masa transisi disandarkan ketika seluruh rumah susun terjual, patut saya khawatirkan akan terjadinya berlarut lautnya pembentukan papers. tidak terdapat tolok ukur berapa lama seluruhnya terjual. jika ada pihak pihak .yang mengambil keuntungan dengan menyisakan beberapa rumah susun yang tidak terjual, maka p3srs tidak akan terbentuk. hal ini tentu bertentangan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dengan makna kepastian hukum dan juga keadilan yang dikhawatirkan adanya iktikad tidak baik dengan menyisakan satuan yang tidak dijual. sebenarnya secara teori, sesuai dengan fungsi penjelasan, maka penjelasan tidak mengandung materi muatan norma. hanya memberikan pengertian apa arti masa transisi. norma yang mengikatnya adalah yang menentukan masa berakhir masa transisi, yaitu tahun. hal ini juga sejalan dengan pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu xii yang menyatakan kata, frasa, kalimat padanan kataristilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. maka, apa yang dirumuskan dalam bermakna bahwa pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan p3srs paling lambat tahun, bukan ketika seluruh satupun terjual. selain itu, terhadap masa transisi tersebut, pemohon juga mendalilkan paling lama tahun sejak penyerahan pertama kali itu bertentangan dengan undang undang dasar oleh karena itu, menurut pemohon harus dimaknai paling lama tahun sejak penyerahan yuridis pertama kali dan sudah terbitnya sertifikat. berdasarkan dalil pemohon, terdapat makna berakhirnya masa transisi, yakni tahun sejak penyerahan yuridis dan sudah terbitnya sertifikat. tiga syarat yang dijadikan pemohon bukan merupakan alternatif, tetapi merupakan kumulatif karena menggunakan kata dan. maka dikhawatirkan akan tambah berlarut lautnya pembentukan p3srs. bukan hanya tenggang waktu yang akan bertambah yakni, tahun, akan tetapi juga terbitnya sertifikat. dalam beberapa hal, tentu penyusunan sertifikat memakan waktu yang cukup lama. selain itu, ketidakjelasan makna tafsir dari penyerahan yuridis dapat mengakibatkan lebih berlarut lautnya pembentukan p3rs. hal ini tentu bertentangan dengan makna kepastian hukum dan juga keadilan karena implikasi negatifnya dapat menguntungkan pihak pihak tertentu. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid atas dasar itu, maka perlu dipahami apa itu frasa penyerahan pertama. dalam konsep ilmu hukum, pemaknaan tersebut tentunya harus berdasarkan pada konsep konsep hukum agraria yang sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. sesuai pengetahuan yang ahli pelajari, saya tidak dapat memberikan makna penyerahan pertama, maka seyogianya mahkamah dapat memberikan ketetapan makna tersebut. tentu secara teoretis harus bersandar pada nilai nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. jika dilihat secara utuh, tampak argumentasi pemohon sebagaimana dijelaskan atas terdapat upaya menghambat terjadinya peralihan pengelolaan pengalihan peralihan pengelola rumah susun dari pelaku pembangunan p3srs. bukan dalam arti ahli membentuk suatu prasangka. dalam kajian filsafat hans georg gamer dalam bukunya waarheid und metode mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu pemahaman yang sebut dengan first stain harus ada prasangka atau pemahaman yang sebut dengan perluasan cakrawala. prasangka menurut gamer adalah titik awal pemahaman ini. melalui perluasan pemahaman, maka makna yang lebih luas akan dapat diperoleh. permasalahannya menurut gamer bukan meniadakan prasangka sebagaimana tadi ahli telah berprasangka, akan tetapi memilih prasangka mana yang legitimate dan mana yang tidak. manusia menyerap nilai tradisi, maka manusia tidak akan pernah lepas dari suatu prasangka. pemohon mendalilkan bahwa p3srs tidak memiliki kewenangan terhadap penghunian. p3srs hanya memiliki kewenangan terhadap pengelolaan tiga hal, benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. pemohon mendalilkan bahwa permasalahan penghunian adalah tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintah. menurut pendapat ahli, penghunian merupakan tanggung jawab p3srs karena permasalahan penghunian bukan hanya tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemerintahan. akan tetapi, membina para penghuni arah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras, seimbang dalam satuan rumah susun dan lingkungannya. penggunaan satuan ruangan yang difungsikan harus sesuai dengan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid fungsi fungsinya, bukan untuk hal hal yang menyimpang dari nilai nilai masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa saksi fakta. hal ini sejalan dengan. maka para yang dimohon oleh pemohon yang mengandung ada para yang mengandung adanya ikatan sekeluarga menjadi penting sini. oleh karenanya dalam pemberlakuan one man one vote apabila berhubungan dengan penghunian, sedangkan npp berlaku dikaitkan dengan pengelolaan dan kepemilikan rumah susun, menurut pendapat ahli sudahlah tepat. zain isa (saksi) saksi adalah ketua panitia musyawarah pembentukan p3srs warga kalibata city yang dibentuk oleh warga. saksi adalah pemilik satupun kalibata city. bersama istri telah membeli unit pada tahun dan saksi mulai tinggal kalibata city pada tahun saksi sendiri baru aktif dalam proses pembentukan p3srs kalibata city pada awal tahun namun sudah mulai mengikuti proses pembentukannya sejak tahun sejak saksi membeli, sudah mengikuti mailing list yang membahas tentang persoalan persoalan kalibata city yang salah satunya membahas tentang pembentukan papers. dan situ sering terjadi keluh kesah bahwa mengapa sulit sekali untuk membentuk papers. kadang kadang tidak ada respons atau tidak ada respons dari pihak pengembang, padahal warga sudah berusaha untuk meminta fasilitasi. semacam itu. pada tahun ini, sejak terjadinya kasus kenaikan ipl pada saat itu, saksi bersama warga memutuskan akan membentuk papers sendiri, maka warga kemudian melakukan proses sosialisasi sesuai peraturan. saksi bersama warga lain melakukan proses sosialisasi, dan kemudian membentuk panitia musyawarah, dan selanjutnya melakukan proses musyawarah p3srs yang kebetulan ketuanya adalah saksi. yang kemudian saksi bersama warga berhasil membentuk p3srs pada saat itu. saksi dan warga memang membentuk papers, pada saat itu saksi sudah tahu bahwa pihak pengelola juga berusaha membentuk papers berupa satu panitia musyawarah yang dibentuk oleh pengelola yang ketuanya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid adalah saudara rusli usman. yang merupakan mantan dari pengelola yang mereka membentuk panitia juga untuk membentuk p3srs kalibata city, itu. dan mereka melakukan musyawarah pada tanggal mei senayan. saksi sendiri tidak hadir karena merupakan ketua panitia musyawarah yang berbeda. sejak tahun warga sudah berusaha membentuk, sudah meminta fasilitasi, sudah berusaha bekerja sama. itu dari cerita cerita, dari rekan rekan yang sama sama aktif dengan kami. tetapi baru pada tahun ini, akhirnya benar benar memutuskan, bahwa warga tidak bisa bergantung pada fasilitasi itu lagi. warga sebagai pemilik harus menjalankan kewajibannya sendiri untuk membentuk papers. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal september dan telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september dan tanggal september yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ketentuan rumah susun yang dimohonkan pengujian terhadap uud pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas dalam rumah susun yang berbunyi sebagai berikut: angka sepanjang frasa para pemilik atau penghuni satupunsepanjang frasa terbentuknya apsispenjelasan sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjual yang dimaksud dengan masa transisi adalah masa ketika satupun belum seluruhnya terjual . merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sepanjang frasa paling lama (satu) tahun , dan frasa penyerahan pertama kalpanjang kata dapat dalam frasa "dapat bekerja sama dengan pengelolasepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupunsepanjang frasa penyerahan pertama kalisepanjang frasa membentuk apsis pemilik satupun wajib membentuk papers. sepanjang frassepanjang frasa memfasilitasi terbentuknya paperspanjang frasa apsis telah terbentukmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sepanjang frasa dan kata para dari frasa para pemilik dan penghuni, dan frasa dan penghunianpanjang kata dapat' papers sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk atau menunjuk pengelola. sepanjang frasa para pemilik dan penghuni dan kata penghuniansepanjang kata penghunian dan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suaraangka penjelasan dan rumah susangka penjelasan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dan rumah susun dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikutrumah susun,penggunaan frasa para pemilik dan penghuni satupun merupakan ketidakpastian hukum dan tidak konsisten dengan ketentuan rumah sushanya penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik . hal yang demikianrumah susrumah suspenjelasan rumah susrdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid melanggar hak konstitusional atas perlindungan harta benda uud dan melanggar konstitusional mempunyai hak milik pribadi uud ketentuan rumah susun sepanjang frasa :masa transisi jika ditelaah dengan penjelasannya berbunyi yang dimaksud dengan 'masa transisi adalah masa ketika satupun belum seluruhnya terjualesentase unit satupun terjual yang menjadi dasar berakhirnya masa transisi. bahwa ketentuan rumah susun sepanjang frasa masa transisi dan frasa paling lama (satu) tahun", serta frasa penyerahan pertama kali saling bertentangan dan tidak konsisten sehingga merugikan pemilik konsumen karena menimbulkan friksi yang mengancam harta benda dan hak milik pribadi para pemohon yang dijamin dalam uud dan frasa paling lama (satu) tahun dalam rumah susun tidak melindungi hak konstitusional pemilik atas harta bendanya yakni unit satupun dan kepemilikan bersama, sebabmelakukan pengelolaan rumah susun dengan kewajiban membentuk papers dan terbebani biaya yang tidak semestinyamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidkata dapat dalam frasa dapat bekerja sama dengan pengelola dalam rumah susun merugikan kepentingan hak konstitusional pemilik pembeli satupun. hal tersebut dikarenakan pengelolaan rumah susun membutuhkan pengelola karena karakteristik barang komoditas rumah susun berbeda dengan komoditas biasa. komoditas yang dimiliki dalam rumah susun bukan hanya unit satupun yang dibeli pemilik dari pelaku pembangunan, akan tetapi juga berhak secara bersama sama atas kepemilikan bersama, yakni benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama. bahwa frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun dalam uud sebagai pihak yang menanggung biaya pengelolaan rumah. susun, berarti biaya pengelolaan tidak dibebankan kepada penghuni rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. padahal secara faktual dan yuridis, penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun yang memanfaatkan menikmati unit satupun, termasuk benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. siapa yang menempati dengan sah unit satupun, seharusnya dibebankan biaya pengelolaan. frasa penyerahan pertama kali dalam ketentuan rumah susperdata bahwa penyerahan dilakukan secara penyerahan yuridis bukan penyerahan nyata, oleh karenamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana sudah dikemukakan atas. bahwa berdasarkan alasan alasan atas maka para pemohon mempunyai kepentingan konstitusional yang bersumber dari uud dimana para pemohon kerugian konstitusional sebagai hubungan sebab akibat (causal terbang) dari ketentuan tahun yang dimohonkan pengujian materil. oleh karena itu, para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam pengujian materil dalam tahun sebagaimana tertera dalam obyek permohonan guo. bahwa berdasarkan hal hal atas, paraalasan pengujian ketentuan angka tahun sepanjang frasa para pemilik atau penghuniangka tahun berbunyi perhimpunan pemilik dan penghuni satupun yang selanjutnya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoiddengan tidak adanya kepastian hukum pengesahan badan hukum papers dalam rumah susun sepanjang frasa membentuk papers 1945j, hak konstitusional atas jaminan perlindungan harta benda uud 1945j,frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun dalam rumah susun, frasa para pemilik dan penghuni dalam rumah susun, dan frasa para pemilik dan penghuni dalam rumah susun jika tidak dimaknai seluruh pemilik dan penghuni , menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari ketentuan rumah susun jika frasa terbentuknya papers tidak dimaknai terbentuk dan disahkannya badan hukum papers , rumah susun jika frasa papers telah terbentuk tidak dimaknai papers telah terbentuk dan disahkan sebagai badan hukum , karena penyerahan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama). bahwa frasa penghunian dalam dan rumah susun bertentangan dengan uud jika tidak dimaknai sebagai pengelolaan . merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa penggunaan kata dapat dalam rumah susun yakni yang menyatakan papers sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk atau menunjuk pengelola , merugikan hak konstitusional para pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengikat bagi papersbahwa ketentuan rumah sus karena kehilangan hak suara yang semestinya berdasarkan nilai perbandingan proporsional npp) menjadi lebih kecil karena diatur hanya satu suara. frasa berhak memberikan satu suara dalam rumah susun bertentangan dengan uud jika tidak dimaknai sebagai mempunyai hak yang sama dengan npp merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigorumah susun terhadap permohonan pengujian angka penjelasan dan rumah susun, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: angka sepanjang frasa para pemilik atau penghuni satupun penggunaan frasa para dalam angkapenggunaan frasa penghuni satupun dalam angka dimaksudkan bahwa papers anggotanya terdiri dari pemilik dan penghuni. angka merupakan ketentuan umum struktur batang tubuh undang undang. dalam ketentuan umum yang diatur adalah ketentuan bersifat umum yang berlaku bagi atau beberapa berikutnya. ketentuan norma dalam ketentuan umum akan dijabarkan lebih rinci dalam materi pokok dalam batang tubuh undang undang. ketentuan mengenai papers telah diatur dalam bab kelembagaan, bagian kedua mengenai papers yang diatur mulai ketentuan mengenai papers tidak dapat ditafsirkan secara sepotong atau terpisah hanya dari ketentuan umum tetapi harus dipahami dari keseluruhan yang yang terdapat dalam rumah susun. penafsiran ketentuan angka harus dilihat secara menyeluruh dalam norma yang mengatur mengenai papers. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sepanjang frasa terbentuknya apsis mengenai frasa terbentuknya, dimaksudkan untuk mengatur kewajiban pelaku pembangunan yang membangun rumah susun milik dan rumah susun komersial untuk membentuk papers. ketentuan lebih rinci mengenai membentuk , tidak diatur dalam rumah susun. ketentuan ini hanya bersifat umum mengatur kewajiban membentuk papers. rumah susunkan diatur oleh peraturan pelaksana yang lebih detail yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah dengan fleksibel.dengan demikian tidak bertentangan dengan dan uud penjelasan sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjual dan sepanjang frasa paling lama (satu) tahun , dan frasa penyerahan pertama kali penjelasan adalah untuk menjelaskan masa transisi, apa yang dimaksud dengan masa transisi, kondisi apa yang dimaksud dengan masa transisi. memuat ketentuan mengenai jangka waktu masa transisi yakni satu tahun sejak penyerahan pertama kali satupun kepada pemilik penjelasan dan ketentuan materinya tidak bertentangan karena mengatur hal yang berbeda. hanya mengatur mengenai penyerahan, mengenai detail penyerahan dan bentuk yuridisnya tidak diatur dalam rumah susun. rumah susun telah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut atau hal teknis yang terdapat dalam untuk diatur dalam peraturan pemerintah. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sepanjang kata dapat dalam frasa dapat bekerja sama dengan pengelola kata dapat dimaksudkan bahwa pelaku pembangunan dapat melakukan sendiri pengelolaan rumah susun atau pelaku pembangunan dapat bekerjasama dengan pengelola. frasa pengelolaan rumah susun dalam ini merujuk pada yakni pengelolaan rumah susun dalam masa transisi dimana pelaku pembangunan rumah susun memilki kewajiban mengelola rumah susun. sepanjang frasa penyerahan pertama kali ketentuan dalam ini adalah pendelegasian kewenangan frasa penyerahan pertama kali sebagai materi muatan yang akan diatur lanjut dalam peraturan pemerintah. ketentuan dalam pendelegasian kewenangan tidak mengatur materi pokok, karena ketentuan ini merujuk pada sebelumnya yang mengatur materi pokok, jadi dalam pendelegasian kewenangan harus sama dan sesuai dengan materi pokok yang dirujuk. sepanjang frasa membentuk apsis dalam ini pemilik satupun memiliki kewajiban membentuk papers, rumah susun tidak mengatur rinci mengenai membentuk papers. tetapiberanggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. ketentuan ini menyatakan bahwa anggota papers terdiri dari pemilik dan penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik. ini menyebutkan hanya terdapat jenis anggota papers yakni pemilik dan penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemiliki. ketentuan lebih merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid lanjut mengenai pemilik dan penghuni satupun diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana sesuai dengan rumah susun. sepanjang frasa memfasilitasi terbentuknya papers dan sepanjang frasa apsis telah terbentukdan kata para dari frasa para pemilik dan penghuni, dan frasa dan penghunian penggunaan frasa para dalam inisepanjang frasa para pemilik dan penghuni dan kata penghunian kata penghunian dalam ini sudah tepat yang dimaksudkan adalah mengurus kepentingan hal yang berkaitan dengan penghunian pemilik dan penghuni, karena tempat tinggal fungsi utamanya adalah untuk dihuni atau ditempati. sepanjang kata penghunian dan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suara penggunaan kata penghunian dalam ini sudah tepat karena pemanfaatan satupun yang utama adalah untuk penghunian bukan pemanfaatan dalam arti yang luas diluar fungsi hunian. penggunaan frasa berhak memberikan satu suara sudah tepat, hal ini bertujuan untuk melindungi pemilik atau penghuni yang telah menghuni rumah susun. bila berdasarkan npp maka akan berpotensi pemilik yang memiliki npp yang besar akan mendominasi. pemilik yang memiliki npp yang besar akan berpotensi mengabaikan kepentingan npp yang kecil sehingga menimbulkan tirani mayoritas. dalam penjelasan telah disebutkan setiap anggota berhak memberikan satu merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigoerdasarkan uraian atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan tersebut atas tidak bertentangan dengan dan uudek penyelenggaraan pengelolaan rumah susui2.5j menimbang bahwa pemohon telahat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelielitusigoidara pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional atas undang undang nomor tahun yaitu hak atas harta benda, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi yang dijamin dan uud. pemohon adalah penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik satupun yang berhak menggunakan dan menghuni unit satupun. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa para pemohon telah memiliki dan atau menghuni rumah susun yang telah dibelibahwa) yang beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni rumah susun, karena kemungkinan pembentukan papers yang tidak tunggal menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon dalam memperoleh kepentingan hukum dan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas harta benda yang . bahwa para pemohon berkepentingan dalam hal terbentuknya papers dan satu kesatuan dengan pengesahan disahkannya status badan hukum papers. hanya menormalkan pembentukan atau dibentuknya papers, namun tidakdengan demikian para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas harta benda yang bawah kekuasaannya, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi uud bahwa pemohon pemohon ii, danpara pemohon tersebutmenjadi tanggungjawab dan resiko pada pelaku pembangunan. bahwa para pemohon berkepentingan atas norma hukum yang pasti dalam perihal kata dapat dalam frasa dapat merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid disebut papers adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satupun . bahwa perihal jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap norma hukum dalam undang undang uu), bermula dengan perlindungan dan kepastian dalam perumusan norma uu, termasuk ketentuan umum yang merupakan klausul penafsiran (interpretation clause) terhadap norma yang memberikan batasan namun tidak mengaburkan kepastian makna norma hukum. oleh karena itu, penerapan ketentuan umum dalam bukan sekadar teknik perumusan legislasi uu, akan tetapi tonggak pertama dalam menentukan norma dari kata atau frasa uu, yang berakibat hukum pada hak konstitusional warga masyarakat. dengan demikian, penamaan ketentuan umum suatu adalah faktor penting dalam perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin uud dalam praktik pembuatan seringkali menggunakan ketentuan umum untuk penafsiran luas (extensive), luar konteks (out context), dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. sesuai dengan prinsip due process law dan equality before the law, keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun harus adil (vide prof. dr. jimmy asshiddigie, sh., komentar atas undang undang dasar negara republik indonesia tahun sinar grafika, jakarta, jakarta, hal.tahunberakibat pada tidak terjaminnya perlindungan hukum dan mengusik kepastian hukum yang tidak (vide uud mengancam hak atas perlindungan harta benda (vide merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bekerjasama dengan pengelola , dan perihal kata dapat . para pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan penggunaan kata dapat dalam karena tidak ada kepastian bahwa rumah susun wajib dikelola dengan bekerjasama dengan pengelola. bahwa para pemohon berkepentingan atas norma dalam penggunaan kata penghunian dalam dan ketentuan penghunian itu mengacaukan sistem hukum guo dan luar sistem hukum rumah susun karena hanya mengenal pengelolaan bukan penghunian. isi materi dan sistematika hanya mengenal konsep pengelolaan bukan penghunian. bahwadengan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suara (vide sehingga merugikan para pemohon karena tidak berkeadilan (fairness). sebab, (i)jawab. bahwa adanya normayang dimohon pengujian materil tersebut dikabulkan, maka para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana sudah dikemukakan atasmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigouud hak hak konstitusional dimaksud yang oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya angka dan penjelasan dan dan meskipun tidak diuraikan secara rincidari para pemohon dan presiden, bukti bukti para pemohoni3.9jmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid angka sepanjang frasa para pemilik atau penghuni satupun sepanjang frasa terbentuknya papers sepanjang frasa paling lama (satu) tahun dan frasa penyerahan pertama kali sepanjang kata dapat sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun penjelasan sepanjang frasa satupun belum sepenuhnya terjual sepanjang frasa penyerahan pertama kali sepanjang frasa membentuk papers sepanjang frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun sepanjang frasa memfasilitasi terbentuknya papers dan frasa dan penghunian sepanjang frasa papers telah terbentuk" sepanjang frasa dan frasa para pemilik dan penghuni, serta frasa dan penghunian sepanjang kata dapat merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo sepanjang frasa para pemilik dan penghuni" dan kata penghunian sepanjang kata penghunian , dan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suara menurut para pemohon, norma undang undang tersebut bertentangan dengan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ketentuan yang hanya merumuskan terbentuknya papers merugikan hak konstitusional para pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan konsumen rumah susun komersial. hal ini menurut para pemohon karena terbentuknya papers menurut norma guo tidak berarti sudah diakui sebagai badan hukum yang sah. menurut para pemohon disahkannya badan hukum papers adalah kewajiban pelaku pembangunan, oleh karena itu frasa terbentuknya papers , inkonstitusional secara bersyarat apabila tidak dimaknai menjadi berbunyi terbentuk dan disahkannya badan hukum papers . bahwa pengujian materil atas maksud frasa masa transisi dari dikaitkan dengan penjelasan tidak konsisten dengan ketentuamenurut para pemohon, seharusnya penjelasamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid lama tahun sejak penyerahan yuridis pertama kali dan sudah terbitnya sertifikat kepemilikan . menurut para pemohon sepanjang frasa masa transisi dan dikaitkan dengan penjelasan yang dibandingkan dengafrasa tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dan menafikan tanggung jawab produk pelaku pembangunan. bahwa frasa penyerahan pertama kali) bukan penyerahan nyata. frasa "penyerahan pertama kali" dalam guodan merugikan pemilik pembeli konsumen. oleh karena itu menurut para pemohon ketentuakata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola dari merugikan kepentingan hak konstitusional para pemohon. rumah susun membutuhkan pengelola, karena karakteristik barang komoditas rumah susun berbeda dengan komoditas biasa, dengan demikianmaka untuk memastikan pelaksanaan hak konstitusional itu pelaku pembangunan wajib bekerjasama dengan pengelola. bahwa frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun , dalam adalah tidak konsisten dan berbeda dengan ketentuan yang menggunakan frasa pemilik atau merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidsatupun dengan sah adalah yang dibebankan biaya pengelolaan. frasa penyerahan pertama kali"! bukan penyerahan nyata. frasa penyerahan pertama kali" dalam guo tidak jelas apakah penyerahan nyata atau penyerahan yuridis. hal ini menurut para pemohon menimbulkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sehingga merugikan pemilik pembeli konsumen para pemohon. sepanjang frasa membentuk papers" tidak melindungi hak konstitusional konsumen pembeli pemilik rumah susun komersial guo, oleh karena terbentuknya papers tidak berarti sudah diakui sebagai badan hukum yang sah. menurut para pemohon frasa membentuk papers dalam tidak konstitusional secara bersyarat apabila tidak dimaknai menjadi membentuk dan disahkannya badan hukum papers . frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun dalam seharusnyamerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid"tidak adanya pengesahan badan hukum papers dalam sepanjang frasa papers telah terbentuk menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. menurut para pemohon, sepanjang frasa papers telah terbentuk , seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikmenjadi selengkapnya berbunyibahwa kata para dalam frasa para pemilik dan penghuni dalamdalamketentuan sepanjang kata penghunian menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, karena seharusnya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid yang menjadi ruang lingkup papers hanyalah menyangkut mengenai pengelolaan . kata dapat dalam frasa dapat membentuk atau menunjuk pengelola dari merugikan kepentingan hak konstitusional para pemohon. bahwa rumah susun membutuhkan pengelola, karena karakteristik barang komoditas rumah susun yang diatur dalam berbeda dengan komoditas biasa dan merupakan bangunan vertikal beresiko tinggibahwapelaku pembangunan wajib bekerjasama dengan pengelola. bahwa frasa berhak memberikan satu suara dalam adalah tidak konsisten dengan sistem hukum yang dikembangkai3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon atas, dapat dikonstruksikan isu konstitusional yang dipersoalkan para pemohon pada pokoknya adalah: apakah kewajiban pengembang untuk memfasilitasi terbentuknya papers harus diatur hingga disahkannya papers sebagai badan hukum, sehingga rumusan serta dan harus menyebutkan terbentuknya dan disahkannya papers sebagai badan hukum? apakah ketentuan mengenai masa transisi dalam dan beserta penjelasannya menyebabkan adanya pertentangan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum? apakah ketentuan mengenai penyerahan pertama kali satupun dalam dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tidak adanya penegasan mengenai penyerahan tersebut sebagai penyerahan yuridis? apakah kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola dalam dan merugikan para pemohon karena seharusnya dalam pengelolaan rumah susun, pengembang seharusnya diwajibkan bekerjasama dengan pengelola? apakahinkonstitusional karena seharusnya termasuk kepada penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik satupun? apakah norma yang mengatur keanggotaan papers, dalam hal ini dan seharusnya menyatakan keanggotaan papers adalah seluruh pemilik dan penghuni satupun yang mendapatkan kuasa dari pemilik, bukan para pemilik dan penghuni satupun? apakah ruang lingkup dari papers dalam seharusnya hanya mengenai pengelolaan satupun dan tidak meliputi penghunian satupun? apakah? i3. menimbang bahwa sebelum menjawab masing masing isu konstitusional atas, mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu il bertanggal mei telah mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas dikaitkan dengan beserta penjelasannya yang dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud mahkamah, antara lain, menyatakan:penmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid .. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1 tanggal mei halaman selanjutnya dalam amar putusan mahkamah tersebut, mengenai mahkamah telah memutus sebagai berikut:. bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka permasalahan para pemohon mengenai inkonsistensi aturan masa transisi, yaitu dalil mengenai frasa satupun belum sepenuhnya terjual dalam penjelasan dan frasa paling lama (satu) tahun dalam telah dijawab dan diputus oleh mahkamah. walaupun putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii guo memutus mengenai syarat konstitusionalitas namun implikasinya adalah terjadi perubahan penafsiran terhadap konstitusionalitas dan penjelasan khususnya terhadap penafsiran masa transisi dalam norma tersebut. dengan implikasi tersebut, berdasarkan pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii yang mutasi mutans berlaku terhadap permohonan guo maka oleh karena permasalahan para pemohon mengenai masa transisi tersebut telah dijawab dan diputus mahkamah, dalil para pemohon mengenai ketidakpastian hukum padaakan dipertimbangkan lebih lanjut dalam merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid uud dan mengancam hak mempunyai hak milik pribadi (vide uud bahwa pemakaian penggunaan kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun , berarti bukan pemilik secara seluruh (for all) karena penggunaan kata para hanya sebagian atau sebagaian besar pemilik menjadi anggota papers, dan tidak eksplisit seluruh pemilik, sehingga merugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon, oleh karena: (a) penggunaan kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun , berarti bisa saja bukan pemilik secara keseluruhan (for all) karena kata para itu dapat hanya sebagian atau sebagian besar, dan bukan seluruh pemilik menjadi anggota papers. akibatnya, timbul celah pemilik tidak menjadi anggota papers atau memberless , ataupun penyeludupan hukum yang tidak menyertakan seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa pemilik. bagi pemilik satupun, hanya papers saja institusi yang berbadan hukum privat yang dimandatkan bertugas melindungi hak hak hukum dan hak hak konstitusional seluruh pemilik atas harta benda dan hak miliknya terhadap rumah susun apartemen. oleh karena tidak ada badan hukum privat selain papers, maka mutlak kepastian hukum yang menentukan bahwa papers dibentuk dan beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa pemilik satupun dengan status badan hukum. (b) penggunaan kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun , bukan memakai kata seluruh yang mengakibatkan terbuka kemungkinan tidak seluruh pemilik atau penghuni satupun menjadi anggota papers. selain tu, kata para dalam angka tahun potensial menjadi alasan tidak menyertakan seluruh pemilik satupun dalam membentuk papers. sehingga terbuka peluang hanya sejumlah tertentu saja dari para pemilik atau penghuni satupun yang membentuk papers. selanjutnya, sebagian para pemilik atau penghuni satupun yang lain lagi bisa membentuk ppprsr yang lain lagi. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid putusan ini, dan dengan demikian dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. i3. menimbang bahwa mengenai kewajiban pengembang untuk memfasilitasi terbentuknya papers hingga disahkannya papers sebagai badan hukum, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan lebih rinci mengenai membentuk tidak diatur dalam ketentuan dalam undang undang guo hanya bersifat umum mengatur kewajiban membentuk papers.akan diatur oleh peraturan pelaksanaan yang lebih detail yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah dengan fleksibel,selain itu, dalam yang menyatakan, , telah secara eksplisit dikatakan bahwa papers akan diberikan status badan hukum. adapun pemberian status badan hukum merupakan domain pemerintah. bahwa menurut mahkamah, memberikan kewajiban bagi pelaku pembangunan untuk memfasilitasi terbentuknya papers paling lambat sebelum masa transisi berakhir, mana ketentuan mengenai masa transisi telah ditegaskan dalam putusan nomor puu xiii telah cukup memadai, karena kewajiban ini justru membebani pihak pelaku pembangunan untuk masuk dalam ranah administrasi yang merupakan ranah pemerintah. kekhawatiran para pemohon bahwa hal tersebut menyebabkan munculnya papers ganda yang mewakili kepentingan yang berbeda dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan rumah susun merupakan permasalahan implementasi norma dan undang undang ini telah memberikan kewenangan serta tugas bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian persoalan hukum terkait pembentukan papers. dalam undang undang guo, hal ini termasuk dalam ketentuan mengenai pengendalian yang merupakan ranah pemerintah, mana merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid huruf. . selanjutnya juga menyatakan bahwa pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan pemerintah melalui perizinan, pemeriksaan dan penertiban. dengan demikian belum disahkannya status badan hukum papers tidak boleh menghalangi penyerahan pengelolaan dalam waktu (satu) tahun sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiiiterbentuknya papers dalam frasa membentuk papers dalam serta frasa papers telah terbentuk dalam dan tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon tentang penyerahan pertama kali satupun dalam dan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penegasan mengenai penyerahan tersebut sebagai penyerahan yuridis, menurut mahkamah kepemilikan rumah susun mempunyai keterkaitan dengan hukum pertanahan, mana seseorang telah memiliki atau telah membeli suatu hak pada saat terjadinya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai. untuk itu apabila seseorang sudah melakukan perbuatan hukum jual beli yang sah, dalam hal ini pembayaran telah dilakukan hadapan pejabat yang berwenang dan lebih lebih dalam hal ini objek jual beli telah diserahkan kepada pembeli, maka orang atau pihak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah atau bangunan, meskipun belum diterbitkan sertifikat kepemilikan hak yang bersangkutan, sebab sertifikat bukan sebagai syarat sahnya jual beli, sehingga penyerahan objek jual beli tidak boleh dihalangi oleh persyaratan belum diterbitkannya sertifikat. perihal penyerahan secara yuridis , menurut mahkamah, tidak terdapat tolok ukur yang jelas terhadap istilah tersebut sehingga penggunaan istilah penyerahan secara yuridis dalam rumusan ketentuan undang undang merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sebagaimana dikehendaki para pemohon justru dapat menimbulkan pertanyaan dan perdebatan antara para pihak yang berkepentingan mengenai implikasi penggunaan istilah tersebut dalam undang undang. ketidakjelasan dan perbedaan pemahaman mengenai penyerahan secara yuridis justru berdampak pada berlarut lautnya pembentukan papers. hal ini justru bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh para pemohon sendiri yang menginginkan kepastian hukum dan kejelasan dalam proses pembentukan papers.penyerahan pertama kali dalam dan dalam tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon tentang kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola dalam dan mahkamah berpendapat bahwa kata dapat pada norma tersebut pada pokoknya memberikan keleluasaan bagi pelaku pembangunan untuk mengelola rumah susun pada masa transisi. pada pokoknya telah mewajibkan pelaku pembangunan untuk mengelola rumah susun pada masa transisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam putusan mahkamah nomor puu xiii ketentuan masa transisi ini telah diberikan kepastian dan kejelasan mengenai jangka waktunya. kata dapat dalam dan dalam adalah merujuk pada kondisi setelah terbentuknya pengelola, baik itu dilakukan oleh papers sendiri ataupun badan hukum yang dibentuk ditunjuk oleh papers. oleh karena itu kerjasama dengan pelaku pembangunan tergantung pada kebutuhan pengelola tersebut. jika kata dapat dalam dimaknai wajib sebagaimana didalilkan oleh pemohon maka hal itu justru menjadikan pengelola papers sendiri ataupun badan hukum yang ditunjuk oleh papers) menjadi terus bergantung kepada pelaku pembangunan sehingga bertentangan dengan tujuan undang undang guo. adapun kata dapat dalam adalah merujuk pada kebebasan pihak papers apakah akan mengelola sendiri atau membentuk ataupun menunjuk pengelola yang tidak ada kaitannya dengan pelaku pembangunan, karena menurut dikatakan bahwa dalam hal papers telah terbentuk, pelaku merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoiddapat dalam dan dalam tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon tentangmahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya mengatur bahwa besaranilai perbandingan proporsional npp) setiap satupun. ketentuan ini dalam pelaksanaannya apabila belum seluruh satupun terjual, maka npp terbesar justru berada pada pelaku pembangunan, sehingga pengelolaan terbesar tetap dibebankan kepada pelaku pembangunan. berdasarkan fakta ini, maka kecil kemungkinan para pemohon selaku pemilik satupun berada pada pihak yang dirugikan. bahwa selain itu, menurut mahkamah adanya pihak lain, yaitu penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik satupun merupakan persoalan hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak tersebut. berdasarkan asas kebebasan berkontak maka dalam implementasinya merupakan kebebasan bagi pihak pemilik satupun dan penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik satupun untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pembagian beban dan tanggung jawab pengelolaan berdasarkan npp dari satupun yang menjadi objek kesepakatan. hal ini merupakan ranah kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan pihak pelaku pembangunan, sehingga menurut mahkamah tidak perlu diatur dalam undang undang guo" dalam tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon tentang ketentuan norma yang mengatur keanggotaan papers, dalam hal ini dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid seharusnya menyatakan keanggotaan papers adalah seluruh pemilik dan penghuni satupun, bukan para pemilik dan penghuni satupun, mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya keanggotaan papers merupakan hak bagi seluruh pemilik dan penghuni satupun. ketentuan mengenai keanggotaan papers bukan merupakan kewajiban, penggunaan kata para dalam undang undang guo memberikan kebebasan bagi pemilik atau penghuni satupun untuk menjadi anggota papers atau tidak beserta segala konsekuensinya, hak ini dijamin oleh uud dan tidak dapat dipaksakan. bahwa perlu ditegaskan tidak ibunya pemilik atau penghuni satupun dalam papers tidak menghilangkan hak dan kewajiban pemilik atau penghuni satupun terhadap satupun yang menjadi objek. bahwa pada pokoknya pelaku pembangunan, pengelola, pemilik serta penghuni satupun terikat perjanjian kepercayaan satu sama lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara para pihak sesuai dengan syarat sahnya kontrak. hal yang sama juga berlaku pada makna kata para dalam penggunaan kata tersebut bukanlah berarti ada pemilik atau penghuni satupun yang kepentingannya tidak menjadi kewajiban dari papers, hak tersebut melekat sesuai dengan hubungan hukum antara pemilik atau penghuni dengan pihak pengelola. pengelolaan satupun dan pelaksanaan kesepakatan ini juga merupakan ranah pengawasan oleh pemerintah, dan kekhawatiran para pemohon bahwa norma ini dapat menyebabkan munculnya lebih dari satu papers yang memperjuangkan kepentingan yang berbeda adalah tidak tepat sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf andaikatapun hal persoalan yang dikhawatirkan oleh para pemohon terjadi, hal persoalan tersebut merupakan persoalan implementasi norma, bukan permasalahan konstitusionalitas norma. selain itu, mengenai dalil para pemohon mengenai angka menurut mahkamah norma tersebut merupakan ketentuan umum mengenai definisi papers, yaitu, sebagai badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satupun. ketentuan mengenai keanggotaan papers telah ditegaskan dalam sebagai para pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik , sehingga menurut mahkamah, hal tersebut bukanlah norma yang menimbulkan ketidakpastian hukumdalam angka serta kata para dalam dan tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon tentang ruang lingkup dari papers dalam seharusnya hanya mengenai pengelolaan satupun, dan tidak meliputi penghunian satupun, menurut mahkamah, dalam suatu lingkungan mana ada warga yang menjadikan lingkungan tersebut sebagai tempat tinggal atau tempat hunian, maka tugas pengelola tidak terbatas hanya pengelolaan saja tanpa melibatkan aspek penghunian. hal ini karena prinsipnya rumah susun bukan hanya terdiri atas benda yaitu tanah, gedung dan fasilitas, namun juga terdiri atas unsur manusia yang menghuni gedung tersebut, yaitu dalam hal ini disebut penghuni , sehingga pengelolaan rumah susun bukan sekadar pengelolaan kebendaan melainkan pula pengelolaan yang manusiawi serta memperhatikan penghuni sebagai aspek yang harus pula dikelola, dengan demikian sudah tepat apabila ruang lingkup tugas papers meliputi penghunian. bahwa mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara norma dalam undang undang ini yang mengatur tentang penghunian dengan norma mengenai administrasi kependudukan dalam undang undang lain. bahwa administrasi kependudukan tetap merupakan kewenangan pemerintah dan papers selaku pengelola rumah susun dapat membantu pemerintah dalam hal penghunian sebatas memfasilitasi pemerintah dalam pendataan penduduk dalam lingkungan rumah susun yang menjadi ruang lingkupnyapenghunian dalam tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon tentang, mahkamah berpendapat bahwa penggunaan frasa berhak memberikan satu suara sudah tepat dengan tujuan untuk melindungi pemilik atau penghuni yang telah menghuni satupun. bila didasarkan pada npp maka dapat berpotensi adanya dominasi kepentingan dari pemilik dengan npp yang besar. dalam penjelasan telah dinyatakan bahwa, setiap anggota berhak merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidahwa aturan tersebut pada pokoknya berarti tiap pemilik atau penghuni mempunyai hak suara dengan pemberlakuan one man one vote apabila berhubungan dengan penghunian, sedangkan npp berlaku hanya apabila dikaitkan dengan pengelolaan dan kepemilikan rumah susunberhak memberikan satu suara dalamsepanjang menyangkutdapat diterima, sedangkan dalil paratidak dapat diterima: pokok permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnyapada hari rabu, tanggal tiga puluhttd. maria farida indrawiuduk perkara i2.1j menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bagustus dan diterima kepaniteraan jugadasarkan uud yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dan sebuah mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan uud mahkamah konstitusi berwenang mengadili untuk. bahwa berdasarkan huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tahun ), juncto nomor tahun menentuikut ini disampaikan huruf (a)merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid akibatnya, papers untuk rumah susun tertentu bukan badan tunggal lagi sehingga terjadi kekacauan dalam pembentukan papers. apalagi, secara hukum tidak ada norma larangan untuk membuat papers versi lain. dengan demikian para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas harta benda, atas bertempat tinggal, dan atas hak milik pribadi yang dijamin uud dan uud (c) penggunaan kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun , merupakan norma yang mengandung anasir ketidakpastian hukum karena tidak menjamin seluruh pemilik satupun diikutsertakan menjadi anggota papers, sehingga mesti menggunakan kata seluruh . (d) penggunaan kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun aset kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama), sebab terbuka celah tidak semua pemilik menjadi anggota papers. apalagi, hanya papers yang diakui sebagai institusi yang berkewajiban mengelola kepemilikan bersama, bukan institusi lain semisal paguyuban warga, atau rt rw sekalipun. bahwa penggunaan kata para dalam angka tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai subyek hukum dari papers, yakni seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik. dengan demikian, angka tahun tidak memberikan kepastian karena kata para tidak bermakna seluruh pemilik satupun, akibatnya ada celah tidak seluruh pemilik satupun menjadi anggota papers. hal ini merugikan pemilik karena menimbulkan pengabaian hak setiap pemilik, dan membuka celah bagi terbentuknya papers lain, sehingga papers tidak menjadi badan hukum tunggal dalam pengelolaan rumah susun apartemen. bahwa oleh karena dalam angka tahun guo menggunakan kata para dalammerugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon. bahwa untuk menjamin dan memastikan serta melindungi hak konstitusional warga negara indonesia atau rakyat indonesia serta warga masyarakat indonesia, dalam uud menggunakan kata setiap atau tiap tiap atau segala . penggunaan kata setiap , atau tiap tiap , atau segala dalam uud maupun dalam lain, bukan tanpa makna yuridis konstitusional, namun norma perlindungan setiap orang atas hak hak konstitusional dan atau hak hak hukum. berikut diturunkan beberapa dalam uud yang menggunakan kata setiap atau tiap tiap atau segala , antara lain sebagaimana berikut. (a) penggunaan kata setiap tertera dalam uudalam rusun, kata setiap orang dipergunakan untuk menjamin dan melindungi seluruh pemilik satupun guna melindungi seluruh pemilik dan penghuni yang mendapat kuasa pemilik. bahwa dengan demikian kata para dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun semestinya dimaknai menjadi kata seluruh sehingga dimaknai menjadi frasa seluruh pemilik atau penghuni satupun . bahwa selain itu, frasa para pemilik atau penghuni satupun mengandung ketidakpastian hukum atau tidak konsistensi norma yang memberi kedudukan yang sama antara pemilik dengan penghuni dalam kaitan pembentukan papers. secara hukum pemilik adalah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid orang dan badan (entity) yang secara hukum memiliki hak kebendaan atas unit satupun yang merupakan benda tetap tidak bergerak. sedangkan penghuni bukan pemilik satupun, dan tidak semua penghuni memiliki hak membentuk atau menjadi anggota papers, oleh karena: (a) pemilik (owner) sudah pasti dan tertentu yang tertera dalam tanda bukti kepemilikan satupun atau sertifikat, sedangkan penghuni bisa berubah dan orangnya (subjek) bisa lebih dari satu orang, karena menghuni dengan membawa keluarga atau kerabat. (b) tidak semua penghuni dalam maksud frasa para pemilik atau penghuni satupun menjadi anggota papers dan wajib membentuk papers sebagaimana ketentuan akan tetapi penghuni yang memiliki kekuasaan yang sah dari pemilik satupun, dengan menerima kuasa dari pemilik yang sah. kualifikasi penghuni dapat dibedakan sebagai berikut: penghuni dalam arti sekaligus sebagai pemilik satupun yang dapat sebut saja penghuni pemilik . penghuni dalam arti penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun sebagaimana tahun dengan hubungan hukum sewa (vide dan tahun yang dapat disebut penghuni kuasa pemilik . penghuni dalam arti orang yang tinggal menetap bersama penghuni penerima kuasa pemilik karena hubungan keluarga yang dapat disebut penghuni tanggungan kuasa pemilik ., yang dapat disebut penghuni bukan kuasa pemilik .merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid penghuni satupun yang dimaksud dalam angka juncto tahun adalah penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun ( penghuni kuasa pemilik ) yang sah menjadi anggota papers. berdasarkan itu maka penghuni yang menjadi anggota papers dan dibebankan iuran biaya pengelolaan adalah penghuni kuasa pemilik . (c) dengan demikian ada kesuburan atau ketidakjelasan normatif dalam frasa para pemilik atau penghuni satupun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (d) penggunaan frasa para pemilik atau penghuni satupun tersebut merupakan ketidakpastian hukum dan tidak konsisten dengan ketentuan tah(e) oleh karena itu untuk konsistensi norma hukum dan sinkronisasi normatif, maka beralasan jika frasa penghuni satupun dimaknai menjadi frasa penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . bahwa dengan berbagai kualifikasi penghuni rumah susun, untuk kepastian hukum dan keadilan hukum ketentuan penghuni mesti dipertegas dengan norma yang pasti, yaitu penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun ( penghuni kuasa pemilik ). jadi bukan penghuni yang secara insidental dan dalam waktu singkat (skala bulan atau minggu atau bahkan hari), menghuni unit satupun apartemen misalnya dengan cara menyewa beberapa hari saja, yakni kualifikasi penghuni lain lain yang menempati sementara satupun dengan atau tidak melapor kepada papers atau pengelola. bahwa ketentuan umum dalam suatu undang undang merupakan interpretation clause yang menjadi pemberi makna atau tafsir atas suatu kata atau frasa dalam sejelas dan berguna mungkin (as clear and useful possible). ketentuan umum menentukan makna materi muatan uu, karena mendefinisikan norma, atau frasa kata yang justru merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidrmaksud norma dan atau frasa kata dari uu, yang akhirnya menimbulkan kerugian hak konstitusional subjek hukum cg. para pemohon. bahwa adanya kata dan frasa dalam angka tahun yang luar konteks dan ekstensif sehingga membuat tidak jelas dan tidak pasti makna normatif, yang berakibat ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki dalam negara hukum (seluruh pemilik konsumen merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid komentar atas undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal. sejalan dengan itu, mahkamah konstitusi tidak membiarkann hal. bahwa dengan adanya celah tidak seluruh pemilik menjadi anggota papers maka menimbulkan kerugian konstitusional pemilik tidak terlindungi haknya atas harta benda dan hak milik pribadi yang tidak boleh terganggu sebagaimana uud dan selain itu, ketidakjelasan makna pada frasa penghuni yang membuka peluang ditafsirkan secara bebas karena beragamnya kualifikasi penghuni satupun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan terganggunya jaminan dan perlindungan hukum kepada pemilik atau konsumen yang dijamin uud bahwa dengan demikian, tidak beralasan jika perumusan ketentuan umum atau penggunaan kata dan frasa atau kalimat dalam ketentuan umum, hanya dianggap teknis legislasi semata, namun ketentuan umum (interpretation clause) justru menjadi penentu dalam merumuskan makna otentik dari suatu norma hukum dalam undang undang. dalam banyak putusan mahkamah konstitusi mengoreksi dan memperbaiki atau menyatakan suatu kata atau frasa dalam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak beralasan jika kata atau frasa dalam norma hanya dilakukan telaah kata demi kata atau gramatikal reading, namun memeriksanya dalam konteks substansi keadilan dan kepastian hukum. oleh karena itu, beralasan dan otentik jika mahkamah konstitusi melakukan etis and philosophical reading terhadap makna frasa kata atau ketentuan umum dalamrdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid mengenal hukum , hal. hans kersen mengajarkan bahwa kepastian hukum adalah hukum dengan kesesuaian antarnorma hukum. bahwa dengan ketentuan angka tahun sedemikian, maka para pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni: (a) secara faktual tidak terbentuknya dan disahkannya papers yang tunggal yang berhak dan berwenang dalam menerima penyerahan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dari pelaku pembangunan (vide dan berhak dan berwenang mengelola kepemilikan atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (vide (b) secara faktual menjadi alasan untuk tidak melibatkan seluruh pemilik atau penghuni sebagai anggota papers, karena tidak dirumuskan dengan kata seluruh pemilik atau penghuni. (c) secara faktual mengakibatkan tertundanya dan menyita waktu pembentukan papers dan disahkannya badan hukum karena adanya tarik menarik dari pembentukan papers yang tidak tunggal. (d) para pemohon dirugikan karena tidak terbentuknya papers yang tunggal membuat suasana tidak nyaman dan benih konflik dalam pengelolaan rumah susun yang merupakan harta benda yang bernilai ekonomis tinggi. dengan adanya konflik maka potensial menurunkan nilai ekonomi aset unit satupun maupun citra rumah susun sehingga berimbas kepada kenyamanan dan nilainya. (e) para pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang adil karena adanya celah tidak seluruh pemilik atau penghuni menjadi anggota papers, sehingga ada peluang para pemohon tidak menjadi anggota papers. (f) para pemohon mengalami kerugian akibat tidak adanya papers yang tunggal dan bekerja efektif dalam mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama, maka para pemohon sebagai pemilik satupun dan kepemilikan bersama tersebut mengalami kerugian atas harta benda yang dikuasainya, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid atas hak milik pribadi, dan hak bertempat tinggal dengan nyaman untuk kesejahteraan lahir dan batin. para pemohon membutuhkan kepastian hukum dan dalam hal yang menjadi anggota adalah penghuni maka kepastian penghuni sebagai penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik untuk mencegah penghuni yang tidak jelas atau tidak memiliki kuasa menjadi anggota papers. (h)adalah hanya penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik . sebab, hal itudengan demikian frasa para pemilik atau penghuni satupun dalam angka tahun beralasan jika dimaknai menjadi seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . sehingga apabila kata para dimaknai dan diubah menjadi seluruh maka para pemohon tidak lagi kehilangan hak konstitusional dan tidak lagi mengalami kerugian konstitusionalseluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun , sehingga angka menjadi selengkapnya berbunyiterbentuknyabahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil dalam uud adalah hak konstitusional untuk melindungi setiap orang, sehingga mutlak diperlukan perlindungan dan kepastian hukum guna perlindungan hak konstitusional atas harta benda dan milik pribadi, yakni atas unit satupun dan kepemilikan bersama dalam konstruksi hukum rumah susun apartemen. dengan demikian, mutlak kepastian pengesahan badan hukum papers sebagai institusi yang berkewajiban melindungi kepentingan dan hak seluruh pemilik atas aset unit satupun dan aset kepemilikan bersama. tanpa pengesahan badan hukum, pembentukan papers tidak mempunyai legalitas hukum dalam bertindak, dan akhirnya tidak dapat melindungi hak hak konstitusional pemilik cg. para pemohon. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa dalam hal pembentukan papers, sesuai ketentuan tahun papers hanya diwajibkan bagi jenis rumah susun umum milik dan rumah susun komersial. oleh karena tahun menganut sistem hukum bahwa pengelolaan rumah susun dibedakan untuk jenis:, dan rumah susun milik (tsunami) dan rumah susun komersial (rusun komersial). rumah susun komersial tidak ada subsidi pemerintah, namun merupakan produk komoditas bebas yang dipasarkan dengan relasi hukum perdata murni, dan pengelolaan tidak ada subsidi pemerintah dan wajib berbadan hukum. karena itu pengelolaan rumah susun komersial dilakukan dalam kaitan sebagai produk satupun dalam lingkup hukum perdata biasa. bahwa pembentukan dan disahkannya status badan hukum papers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewajiban pelaku pembangunan (developer) terhadap produk satupun sesuai prinsip tanggungjawab produk (product liability) dalam hubungan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, sehingga bukan lingkup tugas pemerintah. oleh karena itu para pemohon berkepentingan akan kepastian hukum bahwa pengesahan status badan hukum adalah kewajiban pembangunan yang tidak terpisahkan dari kewajiban memfasilitasi pembentukan papers. bahwa oleh karena itu, sesuai tahun hanya rumah susun komersial dan rumah susun umum milik yang diwajibkan membentuk papers. sebaliknya tidak diwajibkan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid,materil norma nomor tahun terhadap uudsepanjang frasa para pemilik atau penghuni satupun . sepanjang frasa terbentuknya papers . penjelasan sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjual . sepanjang frasa paling lama (satu) tahun , dan frasa penyerahan pertama kali . sepanjang kata dapat frasa dapat bekerjasama dengan pengelola . sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun . sepanjang frasa penyerahan pertama kali . sepanjang frasa membentuk papers . sepanjang frasa beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . sepanjang frasa memfasilitasi terbentuknya papers , dan frasa masa transisi . sepanjang frasa papers telah terbentuk . sepanjang frasa frasa para pemilik dan penghuni , dan frasa dan penghunian . sepanjang kata dapat . sepanjang frasa para pemilik dan penghuni dan kata penghunian . merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid untuk rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. artinya, relasi hukum untuk rumah susun komersial dan rumah susun umum milik adalah domain hukum perdata biasa dan karenanya bukan kewenangan pemerintah melakukan intervensi dalam pembentukan papers kecuali hanya dalam pengendalian selaku regulator dan melakukan pengawasan (vide j|. bahwa sistem hukum tahun menganut prinsip bahwa relasi pemilik konsumen dengan pelaku pembangunan produsen rumah susun komersial adalah relasi hukum perdata murni, sehingga tidak ada alasan dan rasio legis masuknya pemerintah dalam tindakan pengelolaan rumah susun komersial dan rumah susun umum milik.dan kewajiban atas produk satupun untuk dinikmati pembeli (pemilik) atau konsumen dengan aman dan sesuai mutu. hal ini yang dikenal sebagai tanggungjawab pelaku pembangunan sebagai produsen terhadap produk rumah susun ago atau prinsip product liability, termasuk wajibsatupun yang dijual pelaku pembangunan produsen. bahwa dengan demikian kewajiban memfasilitasi pembentukan papers merupakan bagian dari tanggungjawab produk pelaku pembangunan sebagai produsen. bahwa tanggungjawab pelaku pembangunan sebagai produsen rumah susun komersial yang dijual kepada konsumen pemilik untuk wajib memfasilitasi pembentukan papers, bukan saja sebagai bagian dari asas tanggungjawab produsen atas produk (product liability) akan tetapi merupakan hak konstitusional pemilikhkonsumen para pemohon. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sebab itu, ketentuan tersebut merupakan jaminan hak konstitusional atas perlindungan dan jaminan perlindungan hukum yang adil (vide uud hak konstitusional atas perlindungan harta benda (vide uud hak konstitusional untuk mempunyai hak milik pribadi (vide uud bahkan hak konstitusional untuk bertempat tinggal (vide uud bahwa guna melindungi dan menjamin hak hak konstitusional pemilik konsumen para pemohon atas produk rumah susun komersial, termasuk hak konsumen pemilik atas terbentuk dan disahkannya badan hukum papers agar papers dapat berfungsi sebagai subyek hukum dan badan hukum privat (rechts persoon), dan mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili papers dalam dan luar. bahwa taholeh karena itu frasa "terbentuknya papers",konsumen pembeli pemilik para pemohon menikmati secara aman dan utuh serta tanpa hambatan atas harta benda produk satupun sebagai hak milik pribadi yang dilindungi dan tempat menetap merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (menghuni). bukan saja atas unit satupun yang dimiliki, namun termasuk terhadap perlindungan atas aset kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama). (b) dengan norma sesuai frasa terbentuknya papers , tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pemilik atau pembeli konsumen para pemohon untuk menikmati pembentukan dan pengesahan badan hukum papers. sehingga pemilik pembeli konsumen tidak aman dan tidak utuh menikmati produk satupun sehingga merugikan hak konstitusional pemilik pembeli konsumen para pemohon. (c) dengan tidak adanya jaminan hukum atas kewajiban membentuk dan mengesahkan badan hukum papers, maka para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dijamin uud bahwa para pemohon berhak atas jaminan perlindungan hukum yang adil yang dijamin uud dalam hal ini pengesahan badan hukum papers dalam rusun tahun oleh karena itu dengan tidak adanya kepastian hukum karena tidak secara eksplisit diterapkan terbentuk dan disahkannya badan hukum papers dalam tahun sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon oleh karena: (a) pengesahan badan hukum adalah legalisasi perlindungan hak pemilik pembeli atau konsumen atas hak milik pribadi dan harta benda yang dijamin uud sebaliknya tanpa legalitas status badan hukumyakni harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin dalam uud (b) pengesahan badan hukum adalah kemukakan dan condition sine guano pengesahan badan hukum papers, karena hanya papers yang diakui dalam tahun sebagai satu satunya institusi yang secara sah berkewajiban melindungi hak hak pemilik pembeli konsumen. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sehingga tanpa adanya pengesahan badan hukum papers maka pemilik pembeli konsumen secara hukum tidak terlindungi haknya atas kepemilikan satupun. hal mana sesuai tahun bahwa papers bertugas untuk mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. (c) status badan hukum papers diberi kedudukan badan hukum berdasarkan tahun sehingga tahun sepanjang frasa terbentuknya papers beralasan dan semestinya dimaknai sebagai terbentuk dan disahkannya badan hukum papers , karena terbentuk dan disahkannya badan hukum papers seperti dua sisi koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. logika hukum terbentuknya papers dan logika hukum disahkannya badan hukum papers, adalah terpadu dalam satu hierarki gagasan hukum dari piramida logika hukum. sehingga mustahil dan tidak berguna frasa terbentuknya papers jika dipisahkan atau tidak berpadu dengan frasa disahkannya badan hukum . terbentuknya dan disahkannya badan hukum papers, terintegrasi dan tidak terpisahkan. (d) pengesahanbentuk pengakuan hukum yang diperlukan untuk mengelola kepemilikan objek rumah susun ago yang merupakan benda tetap dan tidak bergerak. (e) badan hukum papers merupakan bentuk badan hukum privat yang khusus yang diberikan tahun yang prosedur pengesahannya berbeda dengan badan hukum privat lain seperti perseroan terbatas pt) ataupun yayasan, sehingga demi kepastian hukum frasa terbentuknya papers dimaknai sebagai terbentuk dan disahkannya badan hukum papers . (f) dengan tidak adanya pengesahan badan hukum, maka tidak ada pengakuan pemerintah pada papers sehingga merugikan pemilik konsumen yang dalam kasus konkrit menjadi sebab merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo pengabaian hak hak pemilik konsumen para pemohon. bahkan memicu adanya konflik ataupun dualisme institusi papers sehingga merugikan pemilik konsumen para pemohon. bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum pengesahan badan hukum papers dalam tahun sepanjang frasa "terbentuknya papers"hak konstitusional atas jaminan perlindungan harta benda uudadanya perlindungan hukum bagi legalitas badan hukum papers, sesuai dengan jaminan konstitusi atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil uud legalisasi badan hukum papers dalam melarikan nafas terintegrasi dengan kepastian hukum yang adil bagi perlindungan hak konstitusional seluruh pemilik atau konsumen para pemohon. tidak bisa dipisahkan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, karena keduannya adalahbahkan mahkamah konstitusikonstitusi nomor puu viii hal.153j. bahwa secara yuridis perihal pembentukan papers secara eksplisit mesti dirumuskan bersamaan dengan disahkannya badan hukum papers guna melindungi hak hak konstitusional para pemohon. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidoleh karena itu ketentuan tahun sepanjang frasa terbentuknya papers mestipanjang jika tidak merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidrihal alasan pengujian penjelasan tahlanggar hak konstitusional atas perlindungan harta benda uud dan melanggarpengujian materil atas maksud frasa masa transisi dari tahun dikaitkan dengan penjelasan tahun tidak konsisten dengan ketentuan rusu yang pemberlakuannya mengancam harta benda dan hak milik pribadi para pemohon yang dijamin uud dan berikut tahun yang berbunyipapers wajib mengelola rumah susu . frasa masa transisi dari tahun mempunyai penjelasan resmi dalam penjelasannya yangbahwa frasa masa transisi dalam ketentuan tahun dan penjelasannydan sekaligus melanggar hak konstitusional atas perlindungan harta benda dan hak konstitusional untuk memiliki hak milik pribadi, oleh karena: (a) ketentuan tahun sepanjang frasa masa transisi jika ditelaah dengan penjelasannya, justru tidak membuat jelas dan tidak ada kepastian hukum karena sama merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid(b) sisi lain, makna masa transisi jika merujuk penjelasan tidak konsisten dan berbeda dengan norma hukum dalam ketentuan tahun bahwa masa transisi ditetapkan paling lama (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali. oleh karena itu, ada perbedaan dan tidak konsisten norma hukum tahun dikaitkan penjelasan yang menentukan masa transisi adalah masa ketika satupun belum seluruhnya terjual . ketentuan yang tidak konsisten itu merugikan pemilik atau konsumen dan bertentangan dengan tahun yang menentukan bahwa masa transisi ditetapkan paling lama (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali. dalam hal satupun hanya terjual misalnya namun telah melewati masa (satu) tahun, maka logis jika tidak ada urgensi membentuk papers, dan juga merugikan pemilik atau konsumen karena diberikan beban besar untuk pengelolaan kepemilikan bersama. selain itu menimbulkan penumpukan kekuasaan pada pelaku pembangunan yang menguasai memiliki satupun sehingga leluasa menentukan keputusan mengenai pengelolaan dan biaya yang dibebankan pada pemilik atau penghuni.antara telah terjual dengan perjanjian pengikatan jual beli, namun belum dilakukan penyerahan yuridis (yuridis leveling). merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid justru konsepsi masa transisi yang adil (fairness) adalah saat sebelum terlaksana penyerahan yuridis, maka tanggungjawab produk atas satupun dan kepemilikan bersama masih melekat pada pelaku pembangunan. bahwa dengan adanya ketidakpastian dalam hal norma masa transisi , maka menimbulkan ketidakpastian hukum. ditinjau dari segi kepatutan dan keadilan serta menghindari penumpukan kekuasaan pada pelaku pembangunan, maka pembentukan dan pengesahan badan hukum papers beralasan jika dengan batas waktu sampai (tiga) tahun. oleh karena: (a) dalam periode masa transisi pelaku pembangunan masih bertanggungjawab menuntaskan dokumen satupun dan rumah susun dan persyaratan teknis, termasuk sertifikat layak fungsi slf), dan dilakukannya penyerahan yuridis dengan terbitnya sertifikat kepemilikan. (b) dalam periode masa transisi, kewajiban dan tanggungjawab pelaku pembangunan tidak adil jika dilepaskan kepada pemilik atau konsumen, sehingga tepat jika pelaku pembangunan tetap tanggung jawab dalam pengelolaan rumah susun. (c) secara faktual jangka waktu penuntasan slf dan sertifikat kepemilikan satupun, termasuk pengesahan perbedaan yang menjadi dasar perhitungan npp, membutuhkan waktu sampai dengan (tiga) tahun. sebab itu, tidak beralasan jika pelaku pembangunan dilepaskan tanggungjawabnya sampai saat penyerahan yuridis dan terbitnya sertifikat kepemilikan. bahwa adanya perbedaan dan tidak konsisten norma masa transisi tersebut, telah mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional bagi pemilik konsumen cg. para pemohon, oleh karena: (a) dengan masa transisi paling lama (satu) tahun merupakan pengalihan tanggung jawab pelaku pembangunan (developer) kepada papers seluruh pemilik, padahal pelaku pembangunan belum melakukan penyerahan yuridis, yang berarti masih bertanggungjawab atas segala resiko dan kerugian yang muncul sebelum adanya penyerahan yuridis. karena dialihkan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sepanjang kata penghunian , dan frasa setiap anggota berhak memberikan satu suara, terhadap uud kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional para pemohon. bahwa berdasarkan ketentuan tahun menyebutkankedudukan hukum (legal standing) para pemohon akan diuraikan bawah ini. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kewajiban pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama diserahkan dari pelaku pembangunan kepada papers (vide tahun (b) pengalihan tanggungjawab tersebut walaupun dengan norma undang undang, namun melanggar prinsip tanggungjawab produk (product liability) yang melekat pada produsen cg. pelaku pembangunan. akibatnya, biaya biaya dan kewajiban pengelolaan dan resiko produk rumah susun beralih kepada seluruh pemilik. (c) dengan adanya perbedaan dan tidak konsisten norma mengenai masa transisi tersebut, maka pemilik satupun sebagai konsumen cg. para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak ada kepastian hukum makna masa transisi secara kuantitatif volume prosentase satupun yang terjual, yang berbeda dengan ukuran secara waktu yakni (satu) tahun, yang belum tentu satupun seluruhnya terjual. sehingga membebani konsumen atau pemilik dengan biaya biaya pengelolaan yang semestinya ditanggung presiden atau pelaku pembangunan, terutama biaya biaya atas(vide tahun (d) dengan tidak adanya kepastian batas waktu masa transisi tersebut menjadi permasalahan hukum, karena menjadi benih konflik. akibatnya, pemilik sebagai konsumen ditelantarkan haknya untuk terlindungi karena konsumen berhak atas kemanan dan kenyamanan menikmati produk yang dibeli, hal mana sesuai dengan prinsip tanggungjawab produk (product liability) dan prinsip jaminan produk (product assurance) yang semestinya dijamin dalam tahun (e) dengan ketidakpastian norma mengenai sejak kapan waktu "masa transisi", maka pemilik atau pembeli sebagai konsumen para pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum, yakni kepastian hukum atas jaminan produk. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (f) dengan tidak pastinya sejak kapan masa transisi pembentukan dan pengesahan badan hukum papers, maka pemilik atau pembeli sebagai konsumen cg. para pemohon terbebani biaya pengelolaan lebih awal. oleh karena bisa saja "masa transisi" hanya bulan (jika menuruti penjelasan tahun (9g) padahal, berdasarkan prinsip tanggungjawab produk maka pelaku pembangunan sebagai produsen masih berkewajiban melakukan penyerahan yuridis dan menyelesaikan tanda bukti hak atau sertifikat kepemilikan satupun shm satupun ataupun sbg satupun), termasuk perbedaan satupun yang secara faktual membutuhkan waktu mencapai masa (tiga) tahun. (h) adanya inkonsistensi norma mengenai masa transisi sebagai "masa ketika satupun belum seluruhnya terjual" merujuk penjelasan yang bersifat terbuka' tidak pasti dalam faktor kuantitatif jumlah yang terjual. sedangkan tahun menormalkan masa transisi sebagai "paling lama (satu) tahun", yang bersifat tertutup pasti dalam faktor waktu namun tidak mempertimbangkan faktor jumlah satupun yang terjual yang menjadi pemilik satupun sebagai unsur penting adanya papers dan kemampuan membiayai kepemilikan bersama. kedua norma itu bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, namun mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon karena mengancam perlindungan harta benda dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi, yakni atas unit satupun termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. oleh karena frasa "paling lama tahun" itu merugikan hak konstitusional para pemohon karena tidak logis obyektif dan tidak patut dan tidak adil. namun objektif dan logis bisa diselesaikan dalam masa selama (tiga) tahun sejak penyerahan yuridis. bahwa dengan penjelasan diatas maka terjadi ketidak pastikan hukum dalam pengaturan atau norma masa transisi dalam tahun karena kekacauan dan ketidakpastian dalam merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo rumusan masa transisi maka terbukti adanya ketidakpastian hukum yang dijamin dalam uud bahwa frasa masa transisi yang dijelaskan dalam penjelasan tahun sebagai masa ketika satupun belum seluruhnya terjual adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena: (a) adapun satupun sudah seluruhnya terjual namun belum pasti sudah dilakukan penyerahan nyata, apalagi penyerahan yuridis kepada pembeli. padahal, maksud membentuk papers adalah untuk mengelola kepemilikan bersama atas rumah susun. logikanya penyerahan benda atau barang yang dijual apabila benda sudah tersedia. (b) penyerahan (leveling) rumah susun hanya dapat dilakukan apabila sudah tersedia unit satupun, yakni setelah rumah susun tersebut sudah selesai dibangun. secara yuridis formal, pembangunan rumah susun selesai apabila sudah diterbitkannya sertifikat layak fungsi slf) dan sertifikat hak milik shm) satupun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung sbg) satupun (vide tahun |). (c) makna terbitnya shm satupun atau sbg satupun adalah penyerahan yuridis (yuridis leveling) bukan penyerahan nyata, maka beralasan jika maksud penyerahan pertama kali dimaknai sebagai penyerahan yuridis pertama kali . (d) dalam konteks tugas papers mengelola kepemilikan bersama, hanya bisa menggerakkan organisasi dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan hak suara setiap anggota sesuai dengan npp. sedangkan npp dinilai berdasarkan perbedaan yang tertera dalam shm satupun atau sbg satupun. (e) dengan logika itu, maka pembentukan dan disahkannya badan hukum papers hanya mungkin apabila sudah dilakukan penyerahan yuridis tanda bukti hak kepemilikan satupun kepada pemilik (shm satupun atau sbg satupun). merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dengan demikian, ada ketentuan yang tidak konsisten antara penjelasan tahun dengan frasa "paling lama tahun sejak penyerahan pertama kali dalam tahun bahwa terdapat ketidakpastian hukum antara tahun mengenai masa transisi dikaitkan dengan penjelasan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil (vide uud hak konstitusional atas perlindungan harta benda (vide uud dan hak konstitusional untuk mempunyai hak milik pribadi (vide uud serta hak konstitusional atas tempat tinggal (vide uud bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum yang adil tersebut munculnya keragaman penafsiran dalam menentukan waktu masa transisi untuk dilaksanakan pembentukan dan pengesahan badan hukum papers. bahwa dalam telaah hukum konstitusi, perihal kepastian hukum yang adil menjadi tema pokok yang sentral, sehingga kepastian hukum dengan adanya konsistensi norma merupakan bagian terpenting dalam negara hukum. (a)'merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (b)(c) prinsip negara hukum menjadikan hukum sebagai kedaulatan. kedaulatan hukumsebagai asas dannegara hukum(d) menurut ahli hukum konstitusi,, karena hukum sebagai sebuah sistem yang berorientasi pada tujuan.(e) sejalan dengan itu, perihal" komentar atas undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (f) adanya ketentuan yang tidak konsisten merusak tatanan sistem hukum. norma hukum dalam undang undang uu) yang tidak konsisten adalah inkonstitusional, walaupun dalam yang berbeda. hal itu merujukrajawali pers, jakarta, halbahwa berdasarkan hal hal diatas maka terdapat kerugian konstitusional para pemohon akibat dari ketidakpastian hukum perihal ketentuan norma tahun sepanjang frasa masa transisi dikaitkan dengan penjelasan dibandingkan dengan tahun sepanjang frasa paling lama (satu) tahun . bahwa ketentuan penjelasan tahun sepanjang frasa sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjual bertentangan dengan uud dalam hal apabila tidak dimaknai sebagai paling lambat dalam masa (tiga) tahun sejak penyerahan yuridis pertama kali dan sudah terbitannya sertifikat kepemilikan . oleh karena: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) sebelum diterbitkan perbedaan maka tidak dapat menghitung npp, karena npp dihitung mengacu kepada perbedaan yang menjadi bagian dari sertifikat kepemilikan satupun. (b) masa transisi dimaknai paling lama (satu) tahun setelah penyerahan pertama kali adalah tidak sesuai kondisi obyektif, karena pengurusan perbedaan dan terbitnya sertifikat kepemilikan satupun sebagai dasar menentukan npp tidak rasional dan tidak faktual dalam masa (satu) tahun namun mencapai waktu (tiga) tahun. karena itu, faktual dan logis jika memaknai masa transis. (c) bukan untuk menambah lama masa transisi, akan tetapi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil uud 194j, karena faktual penentuan perbedaan dan perhitungan npp justru menghabiskan jangka waktu lebih panjang dari (tiga) tahun. perbedaan dan perhitungan npp adalah dasar bagi papers dalam mengambil keputusan, karena sistem hak suara berdasarkan npp yang berasal dari perbedaan. sehingga untuk kepastian hukum yang adil secara proporsional dan obyektif dibatasi waktu (tiga) tahun sejak penyerahan yuridis pertama. sebab, penyerahan yuridis bagi setiap unit satupun tidak sama waktunyaini menyatakan penjelasan tahuini menyatakan penjelasan tahun sepanjang frasa satupun belum seluruhnya terjual dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoideluruh . sehingga penjelasan tahun menjadi selengkapnya berbunyi yang dimaksud dengan masa transisi adalahperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa paling lama (satu) tahun , danmasa transisi dan frasa paling lama (satu) tahun , sertaerikut yang berbunybahwa ketentuan pada tahun sepanjang frasa masa transisi dan dikaitkan dengan penjelasan tahun yang dibandingkan dengan tahubahwa selain tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya norma yang berbeda mengenai makna masa transisi , namun frasa paling lama (satu) tahun adalah tidak melindungi hak konstitusional pemilik atau konsumen atas harta bendanya yakni unit satupun dan kepemilikan bersama, sebab: (a)atau konsumen melakukan pengelolaan rumah susun dengan kewajiban membentuk papers yang terbebani biaya yang tidak semestinya. padahal, pelaku pembangunan (selaku produsen) secara hukum masih bertanggungjawab atas setiap produk unit satupun dan aset kepemilikan bersama rumah susun sebelum penyerahan yuridis dan selesainya sertifikat kepemilikan satupun. (b) frasa paling lama (satu) tahun menafikan tanggungjawab produk (product liability) pelaku pembangunan, sehingga ketentuan tahun sepanjang frasa paling lambat (satu) tahun adalah ketentuan yang tidak adil dan menjustifikasi lepasnya tanggung jawab pelaku pembangunan atas produk. atas dasar itu, papers terbebani kewajiban mengurus pengelolaan barang kepemilikan bersama yang masih dalam tanggungjawab pelaku pembangunan (vide dan tahun (c) frasa paling lama (satu) tahun tidak logis dan tidak faktual dengan keadaan yang nyata, karena tidak ada kepastian dalam masa (satu) tahun sejak penyerahan fisik pertama kali seluruh unit satupun sudah habis terjual habis dan telah dihuni oleh pemilik merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid atau penghuni untuk membentuk papers. sebab kewajiban membentuk papers diletakkan pada seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa pemilik, bukan pada orang perseorangan. (d) frasa paling lama (satu) tahun tidak logis dan tidak sesuai (mismatch) dengan kenyataan nyata, sebab pelaku pembangunan yang justru membutuhkan waktu sampai (tiga) tahun untuk melakukan penyerahan yuridis dan terbitnya sertifikat kepemilikan. sehingga masa transisi (satu) tahun yang berarti melimpahkan tanggungjawab pelaku pembangunan kepada papers adalah tidak adil dan sekaligus tidak logis. apalagi, sejatinya orientasiimaksud pemilik dan penghuni penerima kuasa adalah untuk memiliki dan menghuni satupun sebagai tempat tinggal, bukan berorientasi menjadi aktor pelaku pengelolaan rumah susun apartemen. pemilik atau penghuni penerima kuasa pada dasarnya hanya berkepentingan atas tanggungjawab pelaku pembangunan (developer) pada kualitas satupun dan jaminan purna jual satupun. (e) frasa paling lama (satu) tahun bertentangan dengan tanggungjawab pelaku pembangunan melakukan penyerahan yuridis dan menyerahkan sertifikat kepemilikan. padahal, keputusan dalam mekanisme papers berdasarkan kepada nilai npp. sedangkan nilai npp mengacu kepada luas satupun sesuai perbedaan yang tertera dalam sertifikat kepemilikan. sehingga, hak suara pemilik dalam pengambilan keputusan papers ditentukan oleh nilai npp. jadi, papers efektif menjalankan tugas setelah penyerahan sertifikat kepemilikan. (f) frasa paling lama (satu) tahun tidak adil (unfirness) karena posisi yang tidak setara antara keadaan pelaku pembangunan dengan keadaan pemilik atau konsumen yang tidak belum terkonsolidasi, belum saling mengenal dan belum bersosialisasi, belum memiliki data dan informasi, tidak mempunyai. sistem, instrumen, akses dan skills dalam pengelolaan rumah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa mengacu nomor tahun dalam permohonan pengujian materil ini memuat kewenangan mahkamah konstitusi melakukan pengujian, kedudukan hukum pemohon, dan alasan permohonan pengujian materil. bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki kepentingan konstitusional atau hak konstitusional atas pengaturan nomor tahuhak konstitusional tersebut terkait dengan perlindungan atas unit satuan rumah susun (berikut tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama yang disebut kepemilikan bersama ) yang diatur dalam nomor tahun (developer). pemohon iii adalah penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun yang berhak menggunakan dan menghuni unit satupun divide bukti .aj. pemohon selaku pemilik pembeli atau konsumen rumah susun green palace partement, yangp 8partement seasons city berlokasi jakarta, telah mengikatkan diri dengan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, dan telah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid susun apartemen yang right risk building. sedangkan pelaku pembangunan justru sebaliknya. oleh karena itu tidak adil jika pemilik atau konsumen terikat dengan ketentuan yang mewajibkan pembentukan papers dalam masa lama (satu) tahun yang mengakibatkan peralihan tanggungjawab perawatan dan beban pengelolaan kepada pemilik atau konsumen cg. papers divide dan tahun,ketika satupun telah terjual sampai dengan saat penyerahan yuridis (yuridis leveling). dengan demikian, konsepsi masa transisi yang adil adalah jika dimaknai sebagai setelah penyerahan yuridis pertama kali. sebelum dilakukan penyerahan yuridis, maka tanggung jawab produk atas satupun dan kepemilikan bersama masih melekat pada pelaku pembangunan. (a) konsepsi keadilan bukan berarti sama rata dalam kewajiban, namun keadilan yang proporsional atau keadilan yang berbeda keadaan (principle different). merujuk ajaran keadilan dari john rasis bahwab) dalam konteks tanggungjawab atas produk dalam masa transisi, maka adalah adil (fairness) jika pelaku pembangunan (developer) yang memiliki akses dan kapasitas terhadap objek rumah susun yang merupakan bangunan berisiko tinggi dan karakteristik khusus dan instalasi dengan fungsi yang rumit. sehingga adil jika pelaku pembangunan bertanggungjawab menjamin produk satupun dan kepemilikan bersama sampai saat penyerahan yuridis. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) tanggungjawab pelaku pembangunan dalam masa transisi sampai saat penyerahan yuridis, bukan saja sesuai dengan prinsip tanggung jawab produk namun adalah sesuai konsepsi keadilan dari john rasis. sesuai pula dengan pendapat mahkamah konstitusi yang berpandangan bahwakonstitusi dalam putusan nomor puu ii menerbitkan bahwa penyerahan rumah susun hanya mungkin jika sudah tersedia atau selesai dibangun rumah susun, yakni apabila sudah terbitnya sertifikat layak fungsi slf) dan shm satupun atau sbg satupun. dengan demikian logis dan normatif bahwa maksud penyerahan pertama kali satupun kepada pemilik dalam tahun adalah penyerahan yuridis bukan penyerahan nyata. karenanya, maksud penyerahan pertama kali dalam tahun dimaknai sebagai penyerahan yuridis pertama kali . sehingga pembentukan dan disahkannya badan hukum papers langsung dapat efektif mengambil keputusan untuk kepentingan pengelolaan kepemilikan bersama karena sudah dapat menghitung hak suara setiap anggota berdasarkan npp yang bersumber dari perbedaan dalam shm satupun atau sbg satupun. dengan demikian maka adalah logis, normatif dan berguna jika frasa penyerahan pertama kali dimaknai sebagai penyerahan yuridis pertama kali . bahwa perkenalkan para pemohon meminta agar majelis hakim konstitusi mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dalam bagian huruf yang merangkum alasan alasan pengujian materil penjelasan tahun bahwa dalam hal pengujian materil atas tahun sepanjang frasa penyerahan pertama kali adalah menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak konstitusional atas perlindungan harta benda, perlindungan untuk mempunyai hak milik pribadi serta hak atas bertempat tinggal yang dijamin dalam uud dantahunmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid,huruf huruf huruf uu. tahunvide huruf dan huruf tahunnomornomormerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a)tanggungjawab produk) kepada pembeli atau konsumen. (b) para pemohon terbebani risiko dan beban biaya dialihkan kepada pemilik atau penghuni, padahal belum ada pengalihan kepemilikan yang sah secara penyerahan yuridis (yuridis leveling). (c) para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil dalam menentukan batasan masa transisi, sehingga tidak menjadi celah dan alasan penyeludupan hukum yang merugikan para pemohon.perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak atas harta benda yang berada bawah kekuasaannya, hak bertempat tinggal untuk sejahtera lahir dan batin, dan hak atas hak milik pribadi. selain itu, norma nomor tahun tidak beralasan mengesampingkan prinsip tanggungjawab produk (product liability pelaku pembangunan produsen yang merupakan asas hukum universal yang diakui dan diterima dalam masyarakatfrasa masa transisi , frasa paling lama (satu) tahun danmohon pengujian materil rusun ago yang menyatakansepanjang kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelollaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam dapat bekerjasama dengan pengelola . bahwa pengelolaan rumah susun memiliki karakteristik tersendiri karena berkaiatan dengan sifat rumah susun sebagai benda tetap dan tidak bergerak, dan pemilik bukan hanya memiliki unit satupun yang dibeli dimiliki namun juga berhak atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, yang dapat disebut sebagai aset merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kepemilikan bersama, sehingga membutuhkan pengelola rumah susun dengan kualifikasi tertentu. bahwa kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan, karena: (a) benda komoditas yang dimiliki dalam rumah susun bukan hanya unit satupun yang dibeli pemilikhkonsumen dari pelaku pembangunan produsen, akan tetapi juga berhak secara bersama sama atas kepemilikan bersama (common properti: mede eigendom: parties commons), yakni benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, sehingga memilki karakteristik yang berbeda dan khusus. (b) pengelolaan rumah susun termasuk kepemilikan bersama atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama tersebut, sehingga memerlukan kerjasama kolektif seluruh pemilik yang diwakilkan kepada pengelola untuk menjamin efektifitas kepemilikan bersama. (c) secara objektif dan praktis, pelaku pembangunan produsen sebagai perusahaan developer, justru tidak melakukan pembangunan sendiri namun melalui perusahaan kontraktor. oleh karena itu, dalam hal pengelolaan rumah susun beralasan dan objektif apabila pelaku pembangunan tidak melakukan pengelolaan rumah susun secara langsung, namun bekerjasama dengan pengelolmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) pelaku pembangunan wajib melakukan kerjasama dengan pengelola dalam pengelolaan rumah susun guna memastikan perlindungan konsumen terhadap pemilik pembeli atas rumah susun ago yang merupakan hak konstitusional. (b) pelaku pembangunan wajib melakukan kerjasama dengan pengelola untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan (conflict interest) antara pelaku pembangunan produsen (dalam kapasitas sebagai developer) dengan pelaku pembangunan produsen sebagai pengelola. adanya kewajiban bekerja sama dengan pengelola untuk menjamin dan memastikan perlindungan hak hak konsumen. (c) jika dibandingkan dalam hal pembangunan, justru tidak lazim pelaku pembangunan atau developer membangun sendiri pekerjaan konstruksi, namun diserahkan kepada perusahaan kontraktor. hal yang sama dalam pemasaran properti (termasuk rumah susun apartemen), tidak dilakukan sendiri oleh developer tetapi diserahkan kepada perusahaan pemasaran. dengan demikian, tidak beralasan apabila pelaku pembangunan atau developer melakukan pekerjaan pengelolaan rumah susun sebagai pengelola. namun diwajibkan memisahkannya dari urusan pengelolaan untuk menjaga kepentingan pemilik konsumen. (d) selain itu, pelaku pembangunan atau developer tidak memiliki lingkup usaha dan kapasitas cukup dalam bidang pengelolaan rumah susun sebagai pengelola (management building company), seperti pengelolaan sarana sarana bagunan bagian bersama (common element) atas sistem dan instalasi listrik, sistem dan instalasi air, sistem keamanan, tangga, lift, kebun, tempat rekreasi, kolam renang,sehingga beralasan jika diwajibkan bekerjasama dengan pengelola. hal ini sesuai pula dengan kehendak melakukan standardisasi dan sertifikasi profesi properti, sehingga pelaku pembangunan tidak menjadi pengelola. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (e) untuk melindungi pemusatan kekuasaan atas rumah susun dan pengelolaan yang merugikan kepentingan pemilik pembeli atau konsumen, sehingga tidak terjadi posisi yang timpang atau tidak setara (unequal) antara pelaku pembangunan dengan pemilik pembeli atau konsumen. (f) pengelolaan rumah susun memiliki lingkup tugas yang kompleks sehingga tidak objektif dan tidak rasional jika diserahkan kepada pelaku pembangunan atau developer, dimana pengelolaan rumah susun mencakup bukan saja pengelolaan aset dan fisik bangunan rumah susun, namun membangun relasi sosial kemasyarakatan, kultur menghuni rumah susun, sehingga logis dan rasional jika dikelola oleh badan terpisah dari pelaku pembangunan atau developer. diwajibkannya pengelolaan rumah susun bekerjasama dengan pengelola (dan bukan pelaku pembangunan) sesuai dengan kepentingan pemilik pembeli atau konsumen untuk mempertahankan nilai unit aset satupun dan nilai aset serta penguasaan aset kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama). bahwa apabila dibandingkan dengan tahun pengelolaan rumah susun mencakup aspek kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan terhadap kepemilikan bersama, atas kepemilikan bersama (common property: mede eigendom: parties commons), yakni benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. selanjutnya dalam dinamakan pengelolaan rumah susun tersebut harus dilakukan oleh pengelola yang berbadan hukum. bahkan dalam dinamakan badan hukum tersebut harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha. jadi, dalam hal pengelolaan rumah susun, tahun tidak ada kesatuan pengaturan apakah dapat atau harus oleh pengelola, karena dalam menggunakan norma harus . merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sedangkan dalam tahun menggunakan norma dapat , sehingga adanya tidak konsistensi norma hukum. sebab itu, beralasan jika kata dapat maupun kata harus (jika merujuk tahun diubah dan dimaknai menjadi wajib , demi melindungi hak konstitusional pemilik dan terjadinya kepemilikan bersama yang merupakan aset atau harta benda dan hak milik pribadi yang dilindungi dan tidak semestinya terganggu sebagaimana amanat dan uud rusun rusun pengelolaan rumah susun pelaku pembangunan dalam sebagaimana dimaksud pada pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada oleh pengelola yang dapat bekerjasama berbadan hukum, kecuali dengan pengelola . rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara . bahwa akan tetapi demi perlindungan hukum atas hak konstitusional pemilik atau konsumen atas kepemilikan bersama (common properti: mede eigendom: parties commons) yang lebih rumit dan kompleks dari kepemilikan perorangan, sifat bangunan beresiko tinggi (right risk building) dan harga relatif lebih mahal dari rumah tapak (landed house), maka beralasan jika kata dapat dimaknai tidak sekadar harus namun berdaya guna konstitusional jika dimaknai menjadi wajib .merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid menghuni dan menggunakan unit satupun dengan berita acara serah terima (bukti p 9iii selaku penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun yakni nyonya yulian juara, lahir jakarta, april umur tahun, perempuan, alamat jalan taman kedua permai rt rw kelurahan kebon jeruk, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, propinsi dki jakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara indonesia wni), nik: (bukti p 4j, sesuai surat kuasa dari pemilik rumah susun tersebut (bukti .aj, dan pemohon iii menghuni dan menggunakan unit satuan rumah susun green pramuka city, tower pino lt. sesuai surat keterangan sebagai penghuni satupun (bukti .bj, dan tanda bukti penghuni (bukti .cj. pemohon iii adalah penghuni yang mendapat kuasa pemilik satupun cg. nyonya juliana juara (vide bukti dan bukti .aj, yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (bukti p 10j, dan dengan berita acara serah terima (bukti p 11j. oleh karena itu pemohon iii berhak atas perlindungan sebagai penghunigreen palace apartemenmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid hal itu sesuai dengan mandatory perlindungan hak hak konstitusional dan sesuai dengan prinsip tanggungjawab produk (product liability) atas harta benda dan hak milik pribadi pemilik atau konsumen. bahwa berdasarkan alasan diatas maka ketentuan nomor tahun sepanjang kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena kata dapat dalam nomor tahun tidak pasti apakah ya atau tidak dalam hal bekerjasama dengan pengelola. oleh karena itu, kata dapat dalam nomor tahunpenggunaan kata dapat dalam ketentuan nomordalam perkara nomor puu viii yang mengujidengan penggunaan kata dapat' tahun tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) karena tidak ada kepastianyang tidak dapat dikelola amatiran, apalagi apartemen atau rumah susun bangunan bersifat beri, maka para pemohon mengalami kerugian konstitusional jika tidak diwajibkan pengelolaannyabahwa berdasarkan alasan diatas maka kata dapat dalam frasa dapat bekerjasama dengan pengelola beralasan dan konstitusional jika diubah menjadi wajibsama dengan sama dengan pengelola tidak merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidbekerja sama dengan pengelola . perihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilikadanya ketentuan hukum dalam rusun yang konsisten dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional bagi pemilik atau konsumen para pemohon. demikian pula terhadap unit satupun dan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama merupakan hak konstitusional para pemohon atas perlindungan harta benda, hak konstitusional untuk hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang wenang. bahwa ketentuan tahun . bahwa frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun , dalam tahun telah tidak konsisten dan berbeda dengan ketentuan tahun yang merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid menggunakan frasa pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . bahwa berdasarkan tahun terbangun sistem hukum yang membedakan antara: (a) pemilik satupun, dengan (b) penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. pemilik satupun (owner) yang secara yuridis pemilik sah satupun, sedangkan penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun adalah bukan pemilik (owner) namun menempati satupun dan menjadi anggota papers (vide tahun bahwadengan sah satupun adalah yang dibebankan biaya pengelolaan. bahwa apabila ditelaah lebih lanjut, penghuni satupun yang dimaksudkan dalam tahun adalah penghuni dalam arti yang mendapatkan kuasa dari pemilik. oleh karena itu bukan penghuni dalam arti orang lain yang tinggal menetap pada satupun bersama dengan penghuni karena hubungan keluarga (istri, anak, atau kerabat), dan bukan penghuni yang tidak menerima kuasa dari pemilik satupun. dengan demikian kualifikasi penghuni dibedakan atas: (a) penghuni dalam arti sekaligus sebagai pemilik satupun (yang bisa disebut penghuni pemilik ). (b) penghuni dalam arti penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun sebagaimana tahun ( penghuni kuasa pemilik ). merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) penghuni dalam arti orang yang tinggallmenetap bersama penghuni penerima kuasa pemilik karena hubungan keluarga ( penghuni tanggungan kuasa pemilik ). (d) ( penghuni bukan kuasa pemilik ). (e)adapun penghuni satupun yang dimaksud dalam tahun adalah penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun ( penghuni kuasa pemilik ), bukan penghuni ditanggung kuasa pemilik , dan bukan penghuni bukan pemilik . dengan demikian, yang dibebankan tanggungan biaya pengelolaan adalah penghuni kuasa pemilik . bahwa denganadalah tidak adil (unfair), tidak logis, dan tidak sesuai dengan prinsip prestasi setara proporsional dengan kontraprestasi . oleh karena dalam hal satupun dipakai dan ditempati oleh penghuni kuasa pemilik , maka beralasan jika penghuni tersebut menjadi pihak yang dibebani biaya pengelolaan, bukan dibebani kepada pemilik (owner). bahwa oleh karena itu, frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun dalam tahun adalah tidak konstitusional secaratahun jelas tidak konsisten dan berbeda dengan tahun yang menggunakan frasa penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun , sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dengan uud berikut ini ditemukan alasan alasan: (a) prinsip negara hukum tidak memberi pengakuan pada hukum yang tidak konsisten yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. hukum bukan penjumlahan peraturan atauitu, hukum merupakan sistem aturan (rules) sehingga tidak mungkin memahami hukumhal. (bsebab itu, mutlak(c) mahkamah konstitusi tidak membiarkan norma hukum yang tidak konsisten, sebagaimanadengan ketentuan tahun sepanjang frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun sedemikian menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon: (a) pemilik unit satupun mengalami kerugian akibat beban biaya pengelolaan karena hanya diwajibkan kepada pelaku pembangunan dan pemilik satupun, tidak dibebankan kepada penghuni yang mendapat kuasa pemilik. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (b) adanya pembebanan biaya pengelolaan hanya kepada pemilik satupun namun tidak kepada penghuni yang mendapat kuasa pemilik satupun adalah tidak konsisten dengan tahun yang mengakui penghuni sebagai anggota papers (vide angka), sehingga pemilik satupun tidak memiliki alasan membebankan biaya kepada penghuni (atau penyewa). (c) jika penghuni yang mendapat kuasa pemilik satupun tidak membayarkan biaya pengelolaan, maka pemilik satupun berpotensi menjadi pihak yang berhutang padahal tidak menghuni. bahkan menjadi beban. hukum jika dipergunakan untuk menjatuhkan pemilik satupun dengan tuduhan hutang biaya pengelolaan satupun. (d) merugikan pemilik jika dalam hal penghuni tidak membayarkan biaya pengelolaan bisa menimbulkan citra buruk bagi pemilik satupun dan bahkan blokirnya akses memasuki satupun dan fasilitas yang tersedia oleh pengelola rumah susun atau apartemen. (e) ketentuan yang tidak adil karena tidak menggunakan hak menikmati atau menggunakan satupun. bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka frasa pelaku pembangunan dan pemilik satupun dalam tahun mesti dimaknai menjadmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid permohonan ago menyatakanperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjangketentuan pada tahun sepanjang frasa penyerahan pertama kali adalah terbukti tidak konsisten dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional para pemohon.:merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid huruf huruf huruf(vide huruf dan bl.jaminan atas tanggungjawab produk (product liability) pelaku pembangunan produsen tahun guo yang menyatakan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bertempat tinggal, dan atas hak milik pribadi yang dijamin uud dan uud bahwa para pemohon telah memiliki dan atau menghuni rumah susun yang telah dibeli para pemohonnomor tahun sesuai dengan penjelasan huruf tahun maka para pemohon terbukti adalah perorangan warga negara indonesia yang mempunyai kepentingan atas nomor tahun dalam hal ini yang dimohonkan pengujian materil. bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan nomor puu iii merumuskan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan hak konstitusional pemohon, yakni:(c)dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagi terjadi. bahwa pemohon pemohon ii, pemohon yang membeli dan karenanya memiliki unit satupun atau apartemen tersebut. sebagai pembeli barang maka pemohon pemohon ii, pemohon adalah konsumen atas produk unit satupun yang dijual pelaku pembangunan (developer), karena itu mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap harta benda yang dibeli sesuai prinsip tanggungjawab produk (product liability) yang merupakan wujud perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum yang dijamin uud bahwa para pemohon mempunyai kepentingan konstitusional yang berasal dari hak hak konstitusional dalam uud yakni:perihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa membentukmilik satupun wajib membentuk papers . bahwa dalam hal pembentukan papers yang diwajibkan kepada pemilik sebagaimana tahun hanya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid diwajibkan bagi jenis rumah susun umum milik dan rumah susun komersial rusun) dan karenanya pengelolaan rumah susun komersial dilakukan dalam kaitan sebagai produk perdata biasa. atas dasar itu, beralasan dan absah jika papers hanya diwajibkan untuk pemilik rumah susun komersial dan rumah susun umum milik. artinya, relasi hukum untuk rumah susun komersial dan rumah susun umum milik adalah domain perdata biasa, sehingga tidak ada kewenangan pemerintah melakukan intervensi dalam pembentukan papers yang merupakan lingkup pengelolaan, kecuali hanya dalam pengendalian selaku regulator dengan membuat regulasi dan melakukan pengawasan (vide tahunatas produk satupun untuk dinikmati pembeli (pemilik) atau konsumen dengan aman dan sesuai mutu, yang dikenal sebagai tanggung jawab produsen sesuai prinsip tanggung jawab produk (product liability). termasuk pula dan tidak terpisahkan kewajiban(part product) satupun yang dijual produsen. bahwa pembentukan papers penting dalam menjaga hak hak pemilik atau konsumen guna melindungi hak konstitusional atas harta benda dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak terganggu dengan sewenang wenang, sekaligus hak jaminan dan perlindungan hukum yang adil (vide serta uud bahwa guna melindungi dan menjamin hak hak konstitusional pemilik konsumen para pemohon terhadap rumah susun komersial yakni unit satupun (termasuk bagian bersama, benda bersama dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tanah bersama), termasuk atas terbentuknya papers agar dapat berfungsi secara sah dan mempunyai kapasitas hukum bertindak mewakili papers. bahwa oleh karena itu, pembeli konsumen pemilik para pemohon bukan saja berhak atas ada terbentuknya papers namun sekaligus pengesahan status badan hukum papers agar papers berwenang dan mempunyai kapasitas hukum bertindak mewakili papers. bahwa oleh karena tahun sepanjang frasa membentuk papers justru tidak melindungi hak konstitusionalnentukan membentuk papers telah merugikan hak konstitusional para pemohon, karena mengancam hak konstitusionalfrasa "membentukmemagar perbuatan hukum yang dilakukan papers sah dan dapat bertindak serta mempunyai kapasitas hukum, yakni untuk pengelolaan kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama). (b) apabila hanya frasa membentuk papers , maka tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pemilik atau pembeli konsumen para pemohon, karena tanpa disahkannya status badan hukum papers, maka papers tidak dapat bertindak secara hukum mewakili anggota papers dalam menjalankan tugasnya mengelola kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama). merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) dengan tidak adanya pengesahan status badan hukum papers dalam tahun maka secara hukum belum ada papers yang sah bertindak atas nama institusi dan mewakili pemilik atau penghuni satupun, sehingga merugikan pemilik pembeli atau konsumen cg. para pemohon. bahwa para pemohon berhak atas jaminan perlindungan hukum yang adil yang dijamin uud dalam hal pembentukan dan disahkannya badan hukum papers sebagaimana tahun oleh karena tidak eksplisit diterapkan frasa disahkannya badan hukum papers dalam hal itu merugikan hak konstitusional para pemohon. dengan demikian frasa membentuk papers beralasan jika dimaknai menjadi membentuk dan disahkannya badan hukum papers . dalam hal tidak adanya frasa membentuk dan disahkannya badan hukum papers dalam tahun menimbulkan kerugian konstitusional, karenasebaliknya tanpa legalitas badan hukum, maka papers tidak memiliki kapasitas hukum yang sah bertindak atas nama papers, sehingga norma sedemikian tidak melindungi hak konstitusional pemilik pembeli konsumen atas harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin dalam uud (b) dalam tahun diakui papers adalah satu satunya institusi yang sah melindungi hak hak pemilik pembeli konsumen. sehingga tanpa legalitas badan hukum papers maka pemilik pembeli konsumen tidak terlindungi haknya atas kepemilikan bersama dan unit satupun setiap pemilik. tanpa disahkannya sebagai badan hukum, maka papers tidak memiliki kapasitas dan legalitas hukum mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) status badan hukum papers diberi kedudukan badan hukum berdasarkan tahun dengan demikian kewajiban membentuk papers tidak terpisahkan dan sekaligus kewajiban pengesahan badan hukum papers. karena itu beralasan dan mesti dimaknai sebagai membentuk dan disahkannya badan hukum papers . (d) disahkannyapengakuan hukum terhadap papers. tanpa disahkan sebagai badan hukum, maka papers tidak memeiliki kapasitas hukum untuk mengelola kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama) dan berhubungan dengan pihak ketiga. (e) badan hukum papers merupakan jenis bentuk badan hukum yang khusus diberikan rusun, dengan prosedur pengesahan berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas pt) ataupun yayasan sebagai wewenang dan tugas menteri hukum dan ham. kewajiban membentuk papers melarikan nafas dengan pengesahan status badan hukum papers untuk perlindungan dan kepastian hukum, sehingga beralasan jika frasa membentuk papers dimaknai menjadi frasa membentuk dan disahkannya papers . namun dalam hal hanya frasa membentuk papers , maka membuka peluang adanya kesenjangan hukum dan konflik atau dualisme papers. (f) tanpa pengesahan badan hukum papers, maka tidak ada pengakuan pemerintah terhadap papers, sehingga abadinya pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan abadinya perlindungan atas harta benda dan perlindungan atas hak milik pribadi seluruh pemilik konsumen rumah susun. bahwa oleh karena itu ketentuan tahun sepanjang frasa membentuk papers secara yuridis konstitusional beralasan jika dimaknai sebagai membentuk dan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo disahkannya badan hukum papers , yang berguna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil para pemohon. bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari ketentuan tahun sepanjang frasa memdaeratas makamilik satupun wajib membentuk dan disahkannya badan hukum papers . perihal alasan pengujian. bahwa papers sebagai badan hukum memiliki kewajiban mengelola benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, sehingga dasar kepemilikan adalah bersama, karena wajib dipastikan, dan karenanya dilarang mengabaikan atau tidak termasuk (memberless) sebagai anggota papers. oleh karena papers berkewajiban mengurus kepentingan pemilik dan penghuni satupun berkaitan dengan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, maka logis dan rasional apabila hanya ada satu wadah papers, sehingga tidak boleh ada lebih dari satu ataupun tidak boleh tidak ada sama sekali papers yang sudah disahkan sebagai badan hukum. bahwa dengan demikianlasan dan konstitusionalcg.diskriminasi hukum yang tidak adil divide uud mengancam hak atas perlindungan harta benda (vide uud dan mengancam hak mempunyai hak milik pribadi (vide uud merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa pemakaian penggunaan katarti tidak mutlak seluruh pemilik satupun karena tidak dibunyikan dalam tahun sehingga kua normatif dapat terjadi sebagian pemilik tidak menjadi anggota papers, sehingga merugikan kepentingan dan hak konstitusional para pemohon, oleh karena: (a) tidak adanya pemakaian penggunaan kata seluruh secara realistis positivis dalam frasa pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun , membuka peluang tidak seluruh pemilik menjadi anggota papers. (b) tidak adanya kepastian seluruh pemilik menjadi anggota papers, merupakan diskriminasi hukum yang merupakan ketentuan tidak konstitusional. (c) tidak. adanya kepastian seluruh pemilik menjadi anggota papersbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama karena tidak menjadi anggota papers. bahwa dengan demikian ketentuan tahun beralasan dan konstitusional jika dimaknai beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional setiap orang secara seluruhnya (for all), bukan tanpa alasan dalam uud menggunakan kata setiap atau tiap tiap atau segala , diantaranya: (a) penggunaan kata setiap tertera dalam uud merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoisecara yuridis badan hukum papers merupakan badan hukum perdata bukan badan hukum publik, sehingga dasar keanggotaannya merupakan hubungan kepercayaan yang mengacu asas kebebasan berkontak untuk mengikuti papers sebagai suatu perjanjian perdata karena dibentuk dengan akta pendirian. oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum yang adil bagi guna melindungi harta benda dan hak milik pribadi atas satupun dan juga atas aset kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama, tanah bersama). dengan demikian beralasan dan konstitusional apabila tahun menormalkan secara eksplisit dan realistis positivis bahwa seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun, menjadi anggota papers dengan menerapkan menambahkan kata seluruh dalam tahun sehingga menjadi berbunyi beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun . bahwa, menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, antara lain: (a) terbuka celah dan alasan penyeludupan hukum membentuk papers, namun anggotanya tidak mencakup seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. (b) potensial terjadi tidak seluruh pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun disertakan dan menjadi angggota papers, sehingga tidak dapat menentukan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) hak konstitusional atas jaminan, dan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, yang dijamin dalam uud yakni atas norma yang diberlakukan dengan nomor tahun (b) hak konstitusional atas perlindungan harta benda, yang dijamin uud yakni terhadap satupun yang merupakan harta benda yang bawah kekuasaannya dari pemohon pemohon ii, pemohon iv. (c) hak konstitusional atas perlindungan hak milik pribadi, yang dijamin uud yakni terhadap unit satupun yang merupakan hak milik pribadi yang dimiliki secara sah dari pemohon pemohon ii, pemohon iv. (d) hak konstitusional atas hak bertempat tinggal, yang dijamin dalam uud yakni terhadap satupun yang merupakan pemenuhan hak konstitusional para pemohon bertempat tinggal. bahwa. dalam konteks para pemohon selaku konsumen atas satupun (termasuk atas tanah bersama, benda bersama, bagian bersama) dari rumah susun (atau secara sosial ekonomi disebut juga apartemen ), maka jaminan hak konsumen dengan prinsip tanggung jawab produk (product liability) adalah merupakan bentuk norma yang memberi jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, yang bersumber dari uud malahan terkait pula dengan jaminan padauntuk melindungi hak hak konstitusional tersebut, para pemohon yang terikat dengan nomor tahun mempunyai kepentingan atas norma hukum dalam nomor tahun yang didalilkan melanggar kepentingan dan hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang dimohonkan pengujian materil dalam permohonan guo. bahwa para pemohon berkepentingan atas ketentuan hukum (norma) dalam nomor tahun karena norma nomor tahun melanggar kepentingan atau hak hak konstitusional para pemohon divide angka permohonan guo karena: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kepentingan dan tidak memberikan hak suara atas keputusan papers. (c) menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik satupun atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun, namun tidak disertakan dalam papers sehingga mengalami kerugian dalam aspirasi dan hak mengabaikan suaranya. (d) membuka peluang beberapa sebagian dalam jumlah tertentu pemilik atau penghuni satupunsehingga tidak tercapai pembentukan papers tunggal yang berhak dan berwenang mengelola benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. (e)dan terganggu dalam menjagabahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, tepat dan konstitusional jika menambahkan kata seluruh pada tahun sehingga menjamin seluruh pemilik satupun atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun. sehingga frasa tersebut menjadi berbunyi frasapemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satupun dalamdalam, sehingga tahun menjadi selengkapnya berbunyimemfasilitasi terbentuknya paperspelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya apsis paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana pada berakhir . bahwa jika menelaah sistem hukum dalam tahun dengan mengacu mempunyai asas prinsip hukum bahwa pembentukan papers (termasuk pengesahan badan hukum) hanya diwajibkan bagi jenis rumah susun umum milik dan rumah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid. bahwa dalam sistem hukum tahun papers diwajibkan untuk rumah susun komersial dan rumah susun milik, hal ini memiliki dasar dan justifikasi konstitusional karena relasi hukum antara pelaku pembangunan dengan pemilik satupun dimaksud adalah hukum perdata murni, sehingga perlakuan terhadap unit satupun dan aset bersama dalam hubungan hukum perdata murni. bahwa oleh karena itu, beralasan dan konstitusional apabila pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan sampai disahkannya badan hukum papers. bahwa beralasan dan konstitusional ketentuan tahun yang menormalkan bahwa pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan sampai disahkannya papers, hal itu didasarkan kepada: (a) pelaku pembangunan memiliki tanggungjawab dan kewajiban terhadap benda yang dijual kepada konsumen pemilik yakni unit satupun dan aset kepemilikan bersama, hal mana merupakan tanggungjawab produk dan merupakan kewajiban atas jaminan produk (quality assurance) dari pelaku pembangunan sebagai produsen. (b) pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuk sampai disahkannya badan hukum papers, yang bertugas mengelola benda bersama, bangunan bersama, dan tanah bersama, sehingga kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi adalah sesuai dengan dan untuk melindungi hak hak konstitusional pemilik pembeli atau konsumen atas harta benda, atas hak milik pribadi, dan hak atas tempat tinggal serta perlindungan kepastian hukum yang adil. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (c) pelaku pembangunan berkewajiban memfasilitasi terbentuk sampai disahkannya papers oleh karena papers merupakan badan yang berkewajiban mengelola aset kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama), sebab: kepemilikan atas aset bersama tersebut adalah kepemilikan bersama, bukan kepemilikan orang per orang sehingga pengelolaan secara bersama dengan melalui papers. kepemilikan bersama atas aset bersama tersebut maka cara penyerahan (leveling) kepada badan hukum papers sebagai badan bersama, sehingga tidak kepada orang per orang tetapi. pihak yang berhak, berwenang dan cakap secara hukum bertindak untuk terhadap aset bersama adalah badan hukum papers sebagai badan bersama, bukan orang per orang. (d) pelaku pembangunan yang bertanggungjawab atas penyerahan yuridis (yuridis leveling) atas unit satupun sebagai benda tetap dan tidak bergerak kepada pemilik pembeli atau konsumen. selain itu, pelaku pembangunan yang mempunyai dokumen seluruh pemilik sehingga logis dan rasional pelaku pembangunan berkewajiban memfasilitasi pembentukan sampai disahkannya badan hukum papers. (e) pelaku pembangunan berkewajiban memfasilitasi terbentuk sampai disahkannya badan hukum papers merupakan asas hukum umum (general principles law) bahwa pelaku pembangunan atau produsen menjamin adanya penyerahan aset bersama kepada pihak yang berhak, berwenang, dan cakap secara hukum yakni papers, bukan kepada pemilik secara orang per orang. bahwa dengan demikian, tidak beralasan dan tidak konstitusional apabila kewajiban memfasilitasi terbentuknya papers dibebankan kepada pihak lain, termasuk jika dibebankan kepada pemerintah, oleh karena: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) relasi hukum antara pelaku pembangunan rumah susun komersial dan rumah susun umum milik dengan pembeli pemilik atau konsumen adalah relasi hukum perdata murni. sehingga beralasan jika pemerintah tidak melakukan intervensi dalam memfasilitasi pembentukan papers. (b) dalam pengelolaan rumah susun, sistem hukum tahun telah mengatur tugas pemerintah melakukan pengendalian bab pengendalian, s.d. yakni selaku regulator dan melakukan pengendalian rumah susun dalam tahap pengelolaan. dalam tahap pengelolaan rumah susun, pemerintah melakukan (a) pengawasan pembentukan papers. (b) pengawasan pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama divide huruf dan huruf tahun (c) dalam hal pengaturan pengelolaan rumah susun, tugas pemerintah hanya dalam: (i) memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat terutama mbr: (j) memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun untuk mbr (vide tahun bahkan bukan tugas pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota. karena itu, berdasarkan tafsir sistematis yuridis rusun, bahwa pemerintah tidak memiliki tugas dan wewenang dalam memfasilitasi pembentukan papers. (d) dengan demikian, tidak beralasan jika pembentukan sampai disahkan badan hukum papers diwajibkan fasilitasi pemerintah, karena bukan lingkup tugas dan wewenang pemerintah sesuai sistem hukum yang dibangun dalam tahun kata fasilitasi bermakna kegiatan yang membuat mudah atau terbantu. wikipedia memberi menjelaskan bahwa facilitation any activity that makes tasks for others easy, tasks that are assisted . merujuk black's law dictionary, kata facilitate diartikan to free from difficulty impediment'. logis jika pelaku pembangunan wajib memfasilitasi karena seluruh data dan informasi serta tanggungjawab atas pengelolaan masih merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid melekat pada pelaku pembangunan. lagi pula sangat mustahil pemerintah memfasilitasi karena tidak mempunyai data dan informasi serta bantuan, sebab tidak logis dan rasional pemerintah wajib memberi fasilitas dan bantuan kepada rumah susun komersial atau apartemen, apalagi berlaku untuk seluruh apartemen. logis jika pemerintah memfasilitasi rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara sebab disiapkan untuk kepentingan program pemerintah. (e) tidak ada rasio legis dan landasan konstitusional mewajibkan pemerintah memfasilitasi pembentukan papers, oleh karena bukan lingkup tugas dan wewenang pemerintah, dan bukan urusan kepentingan publik. namun, pembentukan dan disahkannya badan hukum papers adalah lingkup hubungan perdata biasa antara pelaku pembangunan (produsen) dengan pemilik pembeli (konsumen). (f). tidak ada kepatutan dan kewenangan pemerintah memasuki lingkup hukum perdata murni, karena itu tepat jika tugas pemerintah dalam kaitan papers dan kepemilikan bersama hanya sebagai regulator yang membuat regulasi, dan wewenang pengendalian (vide huruf dan huruf tahun berdasarkan alasan alasan atas maka tepat dan konstitusional jika pelaku pembangunan memfasilitasi terbentuk dan disahkannya badan hukum papers demi melindungi hak konstitusional para pemohoketentuan tahunmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidbahwa penggunaan frasa "terbentuknyapemilik atau konsumen menerima dan menikmati unit satupun dan menikmati kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama). (b) sebatas frasa terbentuknya papers maka papers tidak dapat bertindak secara sah mewakili seluruh pemilik satupun untuk dan atas nama badan hukum papers. (c) belum disahkannya badan hukum papers, maka pelaku pembangunan tidak dapat segera melakukan penyerahan pengelolaan kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama) kepada papers (vide tahun sehingga terjadi pengabaian dalam pengelolaan kepemilikan bersama. bahwa dengan frasa terbentuknya papers jelas melanggar kepentingan konstitusional para pemohon, karena tanpa disahkan sebagai badan hukum, maka papers tidak cakap bertindak untuk dan atas nama papers dalam mewakili seluruh pemilik anggota, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, yaknitanpa legalitas badan hukum papers tidak memiliki kapasitas hukum mengelola dan melindungi kepemilikan bersama. (b) tahun hanya mengakui papers mengelola kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama). tanpa legalitas badan hukum papers maka merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid papers tidak dapat melaksanakan kewajiban mengelola kepemilikan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama divide tahun (c) papers diberi status badan hukum berdasarkan tahun sehingga kewajiban membentuk papers tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban mengesahkan badan hukum papers. (d) pengesahan badan hukum papers merupakan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil. tanpa disahkannya badan hukum papers, maka tidak ada perlindungan hukum dalam mengelola kepemilikan bersama. (e) tidak adanya pengesahan badan hukum papers, maka tidak ada pengakuan pemerintah atas institusi papers, yang membuka peluang adanya dualisme papers ataupun ketiadaan papers sama sekali. sehingga mengabaikan perlindungan hak konstitusional pemilik (konsumen) para pemohon atas harta benda dan hak milik pribadi.antara lain: (aihak pt. pln persero) yang memasok listrik, perusahaan air bersih, perusahaanterbentuknya papers, maka papers. tidak dapat bertindak dan tidak mempunyai legalitas hukum dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidterbentuknya paperstidak adanya pengesahan badan hukum papers menjadi alasan papers tidak dapat melaksanakan tugasnya bahkan diambil alih dengan membentuk pengelola lain atau paguyuban yang mengaku sebagai perhimpunan pemilik yang setara dengan papers. sehingga tidak menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. bahwa dengan alasan alasan diatas maka ketentuan tahun sepanjang frasa "terbentuknya papers" merugikan hak konstitusional para pemohon, yaknidan hak bertempat tinggal uud bahwa ketentuan tahun sepanjang frasa terbentuknya papers beralasan dan konstitusional jikacara konstitusional merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa papers telah terbentukmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) berbeda dengan rumah tapak (landed house), kua teknis rumah susun atau apartemen memiliki karakteristik berbeda karena merupakan bangunan vertikal yang secara teknis berisiko tinggi (right risk building). sebagai bangunan vertikal yang bersifat beresiko tinggi, konstruksi teknis yang rumit, instalasi, pembagian ruangan, perbedaan yang kompleks sehingga pengelolaannya berbeda dengan kawasan permukiman rumah tapak (landed house estate). apalagi, jumlah unit satupun yang dibangun dalam kuantitas banyak (bisa mencapai ribuan), dengan beberapa bangunan vertikal (menara tower) dalam satu hamparan, maka perihal rumah susun atau apartemen tersebut pembangunannya wajib memenuhi persyaratan teknis yang layak huni sertifikat layak fungsi), selain persyaratan administratif dan persyaratan ekologis (vide nomor tahun (b) untuk melindungi para pemohon cg. pemilik unit satupun selaku pembeli atau konsumen (termasuk pula penghuni yang mendapat kuasa pemilik), maka nomor tahun mewajibkan pemilik membentuk papers divide dalam kaitan itu, nomor tahun mewajibkan pelaku pembangunan memfasilitasi terbentuknya papers (vide (c) dengan demikian, pengaturan rumah susun dalam nomor tahun mesti menjamin perlindungan hak hak konstitusional pembeli pemilik konsumen, khususnyayang dimohonkan pengujian materil dari nomor tahun tidak konstitusional karena tidak menjamin perlindungan hak hak konstitusional pemilik pembeli konsumen, yakni melanggar hak konstitusional atas hak perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, atas hak perlindungan harta benda, atas hak bertempat tinggal, dan atas hak milik pribadi. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoibahwa menelaah sistem hukum tahun dengan mengacu mempunyai norma hukum bahwa pembentukan papers (termasuk pengesahan badan hukumnya) hanya diwajibkan bagi jenis rumah susun umum milik dan rumahkarena merupakan domain pemerintah, pengelola tidak harus berbadan hukum, dan biaya pengelolaan dapat disubsidi pemerintah (vide dan tahun bahwa tahun tidak konstitusional secara bersyarat apabila tidak dimaknai sehingga frasa berbunyi papers telah terbentuk dan disahkan sebagai badan hukum , oleh karena terbentuknya papers namun tidak disahkan badan hukum papers, mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik pembeli atau konsumen para pemohon. secara yuridis formal, pihak yang berwenang dan cakap bertindak adalah badan hukum yang sah, sehingga tanpa pengesahan badan hukum, papers tidak memiliki legalitas mengurus kepentingan seluruh pemilik dan penghuni rumah susun mengenai kepemilikan bersama yang diwajibkan tahun bahwa dengan frasa papers telah terbentuk justru merugikan hak konstitusional para pemohon, oleh karena: (a) tanpa disahkannya badan hukum papers, maka tidak ada perlindungan hukum terhadap hak pemilik pembeli konsumen atas harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin uud merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (b) tanpa disahkannya badan hukum papers,atas harta benda dan hak milik pribadi yang dijamin uud (c) tanpa disahkannya badan hukum papers, maka papers tidak dapat bertindak keluar dan dalam untuk menjalankan kewajibannya dalam kaitan kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama), sehingga abai perlindungan hukum atas harta benda dan hak milik pribadi seluruh pemilik yang dijamin uud (d) tanpa disahkannya badan hukum papers, maka pelaku pembangunan tidak dapat menyerahkan pengelolaan kepemilikan bersama kepada papers. (e) tanpa pengesahan badan hukum papers, maka tidak ada pengakuan pemerintah pada papers, sehingga merugikan reputasi, citra merek (brand image) yang merupakan nilai ekonomis rumah susun, dan beresiko tinggi karena abadinya perawatan, kontrol kualitas teknis bangunan, ekologis (lingkungan), keamanan, kenyamanan, dan layak fungsi bagunan rumah susun yang justru bersifat bangunan gedung yang berisiko tinggi. bahwa tidak adanya pengesahan badan hukum papers dalam sepanjang frasa papers telah terbentuk , hal itu menimbulkan kerugian konstitusional para pemohontermasuk hak bertempat tinggal uud bahwa selanjutnya mohon berkenan mengambil alih alasan alasan pengujian tahun diatas bagian secara mutasi mutans sebagai alasan alasan dalam pengujian sepanjang frasa papers telah terbentuk . bahwa berdasarkan alasan alasan diatas maka ketentuan sepanjang frasa papers telah terbentuk bertentangan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigobahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat dari ketentuan tahun sepanjang frasa papers telah terbentuk antara lain: (apapers telah terbentuk namun tidak disertai pengesahan status badan hukummerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigonya badan hukum: dalam hal apsiperihal alasan pengujian ketentuan tahun sepanjang frasa kata para dari frasa para pemilik dan penghuni , dan frasa dan, dan penghunian . bahwa frasa para pemilik dan penghuni dalam tahun tidak memastikan hak seluruh pemilik satupun menjadi anggota papers. bahwa kata para dalam frasa para pemilik dan penghuni pada tahunpada tahunabahwa penggunaan kata para dari frasa para pemilik satupun tidak ada jaminan kepastian hukum seluruh pemilik yang mengakibatkan adanya celah hukum atau ancaman bagi pemilik tidak menjadi anggota papers atau memberless . dengan demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi hukum, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para pihak atas perlindungan harta benda dan hak untuk mempunyai milik pribadi, yakni atas unit satupun dan atas kepemilikan bersama (bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama). bahwa untuk menjamin dan memastikan serta melindungi hak konstitusional setiap orang, bukan tanpa alasan jika dalam uud menggunakan kata setiap , atau kata tiap tiap , atau kata segala . penggunaan kata setiap tertera dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid uud penggunaan kata segala tertera dalam uud penggunaan kata tiap tiap tertera dalam uud bahwa dengan demikian kata para dalam frasa para pemilik dan penghuni bertentangan dengan uud apabila tidak dimaknai menjadi kata seluruh , sehingga frasa para pemilik dan penghuni beralasan dan konstitusional jika dimaknai menjadi frasa seluruh pemilik dan penghuni . bahwa selanjutnya mengenai frasa pada dalam tahun tidak konsisten dan tidak mencakup seluruh materi norma yang menjadi lingkup kewajiban badan hukum papers. bahwa ketentuan tahun berisi materi muatan yang mengatur kualifikasi subjektif badan hukum papers, yakni papers sebagai subyek hukum yang dibentuk seluruh pemilik satupun dengan fasilitasi pelaku pembangunan. jelas, bahwa ketentuan tahun tidak mengatur apa objektif lingkup kewajiban badan hukum papers. namun hanya mengatur subjek badan hukum papers, dan tidak mengatur obyektif kewajiban badan hukum papers. bahwa perihal apa yang merupakan materi obyektif kewajiban badan hukum papers, secara eksplisit tertera dalam bukan merujuk tahun bahwa papers menerima dan mempunyai wewenang dalam pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama, yang diserahkan pelaku pembangunan. dengan demikian, wewenang yang diserahkan pelaku pembangunan kepada badan hukum papers adalah pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. bahwa oleh karena itu, perihal materi kewajiban badan hukum papers tidak diatur dan tidak tertera dalam merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tahun namun diatur dan tertera dalam tahun sehingga dalam tahun dirumuskan secara limitation wewenang badan hukum papers adalah: mewakili dan berkewajiban mengurus kepentingan seluruh pemilik dan penghuni satupun. dalam hal pengelolaan kepemilikan bersama. kepemilikan bersama adalah benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. bahwa materi muatan yang merupakan wewenang dan kewajiban badan hukum papers adalah merujuk kepada bukan berasal dari ketentuan rusun. dengan demikian maka tahun sepanjang frasa adalah tidak beralasan, tidak mempunyai rujukan hukum, dan menimbulkan tidak lengkap dasar acuan merumuskan norma tahun kekeliruan dalam memahami dan merumuskan materi muatan tahun itu menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon atas jaminan kepastian hukum yang adil, perlindungan harta benda, perlindungan hak milik pribadi yang dijamin uud bahwa dengan demikian maka frasa dalam tahun tidak beralasan dan tidak konstitusional secara bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai dan bahwa frasa dan penghunian dalam tahun tidak konsisten dengan sistem hukum dalam tahun yang sama sekali tidak mengatur mengenai penghunian. tahun memiliki lingkup pengaturan dan lingkup penyelenggaraan rumah susun, termasuk mengatur perihal pengelolaan , yang bahkan secara khusus diatur dalam bab vii pengelolaan, mencakup s.d bahwa dalam tahun mengatur bahwa kegiatan pengelolaaoleh karena itu, pengelolaan dalam tahun merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid termasuk sudah mengatur perihal penghunian dalam arti pengelolaan kepemilikan aset bersama. jika ditelaah dengan penjelasan tahun memberikan contoh urusan penghunian adalah penentuan besaran iuran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. dengan demikian, jika ditelaah secara yuridis sistematis maka kegiatan yang terkait penghunian adalah dalam lingkup pengelolaan rumah susun oleh papers. bahwa oleh karena frasa dan penghunian tidak termasuk dalam sistem hukum yang dikembangkan tahun namun hanya mengatur perihal pengelolaan, maka pengaturan perihal penghunian sudah tercakup dengan pengelolaan, sehingga frasa dan penghunian tidak konsisten dengan tahun (a) papers merupakan badan hukum perdata yang berkewajiban mengurus kepentingan seluruh pemilik dan penghuni rumah susun dalam kaitan pengelolaan kepemilikan bersama (benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama). (b) papers sebagai badan hukum perdata tidak berwenang dan tidak relevan jika diberikan tugas dan wewenang perihal penghunian dalam arti administrasi kependudukan atau pewarnaan pada rt rw yang merupakan anasir terendah dari pemerintahan yakni kelurahan desa. (c) papers adalah badan hukum perdata dari pemilik rumah susun yang berkewajiban mengurus kepentingan seluruh pemilik dan penghuni rumah susun dalam kaitan kepemilikan bersama, bukan dalam wewenang administrasi kependudukan. bahwa telaah yuridis sistematis terhadap tahun terbangun sistem hukum bahwa tahun tidak mengenal dan tidak mengambil konsep penghunian , akan tetapi konsep pengelolaan . karena itu konsep penghunian berada luar sistem hukum yang ada dalam tahun setiap ketentuan berkaitan hak pemilikan bersama, tahun menggunakan konsep norma pengelolaan , bukan penghunian , sebagaimana ditemukan dalam ketentuan ketentuan: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid (a) angka menggunakan kata pengelolaan . (b) huruf menggunakan kata pengelolaan untuk lingkup pengaturan tahunrumah susun, tidak ada penghunian . (e) menggunakan kata pengelolaan untuk rumah susun, tidak ada penghunian . (hp menggunakan kata pengelolaan untuk rumah susun, tidak ada penghunian . menggunakan kata pengelolaan untuk mandat membuat peraturan pemerintah, tidak ada penghunian . (hh) huruf menggunakan kata pengelolaan untuk pengendalian pemerintah, tidak ada penghunian .hmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid penjelasan umum alicia menggunakan kata pengelolaan untuk lingkup pengaturan rumah penyelenggaraan rumah susun, tidak ada penghunian . dengan demikian, ketentuan penghunian bukan bagian integral dan luar sistem hukum yang dikembangkan tahun sehingga kata penghunian tidak diakui sebagai norma dan sistem hukum tahun karena itu, masuknya frasa penghunian dalam tahun adalah tidak konsisten dengan asas dan sistem hukum tahun sehingga melanggarnya hak konstitusional atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (vide uud bahwa konsep penghunian merupakan bagian dari lingkup pengaturan dalam bidang administrasi kependudukan yang merupakan domain hukum administrasi kependudukan. dengan demikian masuknya frasa dan penghunian dalam tahun tidak memiliki rasio legis, tidak konsisten, dan luar norma serta sistem hukum tahun sehingga bertentangan dengan uud bahwa (vide peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan). pewarnaan yang menjadi domain kelurahan yang membawahi rt rw berbeda dengan papers yang merupakan badan hukum privat. kelurahan dan rt rw adalah bukan badan hukum privat.merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigocenter! keuangan republik indonesia, menimbang b~hwa untuk menggunakan cl.' negara sebagaimana.ggunaan dan mengingatlam hal diperlukan menteri keuangan dapat melakukan pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan belanja negaradengan tidak menambah besaran defisitbawah direktorat jenderal anggaran yaitu1tau pergeseran anggaran antar program dalam (satu) bagian anggaran. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: alokasi anggaran bagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perubahan sebagai akibat kebijakan penyesuaian belanja negara yang ditetapkan oleh menteri keuangan. kebijakan penyesuaian belanja negara sebagaimana dimaksud pada berlaku sepanjang diatur dalam undang undang mengenai apbn dan atau apbn perubahan. peraturan menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar seti? . :,;::: ,~.,. istri kementerian "'vd'engan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang bahwa wabah coronadengan wabah coronavirus disease covid sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dimaksud; bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung jawabatur pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak wabah virus coroetapan peraturan pemerintah undang undang nomor tahun mengingat tahun tentang penggantpegawai adalah. wajib pajak berstatus pusat, yang selanjutnya disebut wajib pajak pusat, adalah wajib pajak yang terdaftar kpp dan memiliki nomor pokok wajib pajak dengan kode (tiga) digit terakhirnya adalah kemudahan impor tujuan ekspor, yang selanjutnya disebut kite, meliputib insentif penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria sebagai berikut; memiliki npp; danrp200. (dua ratus juta rupiah), wajib dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif huruf undang undang ph. pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ditanggung pemerintah. klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah sesuai klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada hamtanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada diberikan sejak masa pajak april sampai dengan masa pajak september contoh penghitungananfaatan insentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada kepala kpp tempat pemberi kerjaentif ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sampai dengan masa pajak september surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angka harusdalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala kpp dalam jangka waktu (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif dtpkepada kepala kpp tempat pemberi kerja terdaftaritanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuatkanoleh pemberi kerja. laporan realisasi ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada dilampirkan dengan formulir dan surat setoran pajak atau cetakan kode billingiidan telah dilaporkan wajib pajak dalam surat pemberitahuanpermohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada kepala kpp tempat wajib pajak pusat terdaftar dengan menggunakan formulirsebagaimana dimaksud pada huruf pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud padakepala kpp dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan: surat keterangan bebas pemungutan impor, apabila wajib pajak memenuhi; atau surat penolakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi; kriteria klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau perusahaan kite sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menggunakan format;nsebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau hurufpengurangan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada kepala kpp tempat wajib pajakdan atau huruf kepala kpp dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan pengurangan angsuran menerbitkan surat pemberitahuan bahwa wajib pajak bersangkuteptember dengan masa pajak sampaitelah ditetapkan sebagai perusahaan kite, dankelebihan pengembali dalam spt masa pajak pertambahan nilaiptdiberikan pendahuluan pkp berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut: pkp dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai pkp berisiko rendah;;atau fasilitas kite yang diberikan kepada pkp masih berlaku pada saat pemberitahuan surat lebih penyampaianindrawa'v.% ardiansyahnama klu klu kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggaslainnya buah buahan dan sayuran industri minyak makan dan pemain nabati industri margarin industri minyak makan dan lemak hewani selain ikan industri minyak ikan code nama klu kluakan kelapa industri minyak goreng kelapa industri tepung dan pelet kelapa industri minyak makan delapan sawit (crude palm oil) industri minyak goreng kelapa sawit industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya industri pengolahan susu segar dan ciri industri pengolahan susu bubuk dan susu ritroma) industri tepung terigu industri berbagai macam tepung dari padi padian, biji bijian, kacang kacangan,pasir industri gula merah industri sirop industri pengolahan gula lainnya bukan sirop industri kakapa industri pengolahan garam kode nama klu klucbarang jadi tekstil lainnya industri karpet dan permadani industri tali industri barang dari tali industri kain pita (narrow fabric) industri yang menghasilkan kain keperluan industri industri non woven (bukan tenunan) industri kain ban industri karung goni industri karung bukan goni kode nama klu klu industri kapuk industri tekstil lainnya ytdkayu lapis industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywoolan rotan dan bambu industri kerajinan ukiran dari kayu bulbarang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytd industri bubur kertas (pulp) industri kertas budaya industri kertas berharga industri kertas khususkode nama klu klulangan minyak bumi industri pemurnian dan pengolahan gas alam industri pembuatan minyakbriket batu barklindustri minyak atsiri kode nama klu klu industri korek api industri barang kimia lainnya ytd industri serat benang strip filamen buatan industri serat staple buatan industri bahan farmasi industri produk farmasi industri implisit (bahan obat tradisional) industri produk obat tradisional industri ban luar dan ban dalindustri kaca lembaran industri kaca pengaman industri kaca industri bata, mortar dan semencode nama klu klu industri barang dari gips untuk konstruksiolahan uranium dan bijih uraniumytd industri tabung elektron dan konektor elektronik kode namaku kluckumulosaickode nama klu icuytdatcode nama klu klu industri furnitur dari logam industri furnitur lainnya industri permatistd industri peralatan untuk pelindung keselamatan industri dari sabut kelapa industri pengolahan lainnya ytd jasa reparasi produk lololat ukur, alh terbang jasa reparasi aliuran pensiun bulan rp500. rp3375. rpl88. rpl25. terutang sebulan rpl3. besarnya penghasilan yang diterima tuan bulan april gaji d rpl6. iiiii. tuan {iuran pensiun bulan rp500.70. rpl07. terutang sebulan rpliuran pensiun setahun rp6. rp3. rpl80. penghasilan neto tkp (k penghasilan kena pajak setahun terutang setahun rp50. rp67. rpl o.l10. rpl17liv. tuan (k pegawai tetap (industry kaca mata klu pada bulan juli rp15. dan membayar iuran pensiun sebesar rp300. memberikan tunjangan kepada tuan sebesar rpl. gaji dan tunjangan sebesar menerima penghasilan bruto tuan yang disetahunkan rp169. rpl19. terutang sebulan rpl2. besarnya penghasilan yang diterima tuan bulan juli gaji dan tunjang5. rpl4. rpllampir pengurus dari wajib pajak: nama npp kode klu alamatsampai dengan september demikian disampaikan. petunjuk pengisian surat pemberitahuan pemanfaatan insentif ditanggung pemerintah dtp) dan atau pengurangan besama angsuran wajib pajak:pengurus dari wajib pajak (bagi wajib pajak badan).memanfaatkan insentif dtp dan atau pengurangan besarnya angsuran *), dengan alasan: dengan tentang., saudara tidak berhak untuwajib pajak pemberi kerja npp kode klu masa pajak jumlah. pegawai yang berhak menerima dtp orang jumlah penghasilan bruto masa pajak . s.d. . jumlah dtp masa pajak . s.d. . daftar pegawai yang telah menerima dtp april juli*) mei agustus*) juni september*) nama pegawai npp nik penuh. bruto penuh. bruto penuh. bruto dtp dtp dtp jumlah demikian laporan disampaikan. npp: dicoret salah satu sesuai masa pajak petunjuk pengisian formulir laporan realisasi ditanggung pemerintah dtp):penghasilan bruto yang diterimaditanggung pemerintahppikpenjumlahan rupiah penghasilan bruto dan ditanggung pemerintah. diisi dengan nama terang wajib pajak pemberi kerja. diisi dengan npp wajib pajak pemberi kerja. kode klasifikasi lapangan usaha (klu) wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan impor, pengurangan besarnya angsuran dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran ppn kode nama klu klu industri minyak goreng kelapa sawit industri pengolahan susu bubuk dan susu kental industri produk roti dan kue industri makaroni, mie dan produk sejenisnya industri bumbu masak dan penyedap masakan industri ransum makanan hewan industri konsentrat makanan hewan industri minuman ringanpenyempurnaan benang industri penyempurnaan kain industri pencetakan kain industri kain rajutan industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tanggayang menghasilkan kain keperluan industri industri non woven (bukan tenunan) industri tekstil lainnya ytd industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil industri pakaian jadi rajutanalas kaki untuk keperluan sehari hari industri bubur kertas (pulp)kimia dasar anorganik kalor dan alkaldamar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik kode nama klu klu industri bahan baku memberantas hama (bahan aktif) industri memberantas hama (formulasi) industri cat dan tinta cetrang kimia lainnya ytd industri bahan farmasi industri produk farmasi industri ban luar dan ban dalam industri karet remah (club rubber)barang plastik lembaran industri barang plastik lainnya ytd industri kaca lembaran industri gentengsemenpenempaan, pengereman, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubukbarang logam lainnya ytd industri tabung elektron dan konektor elektronikkode nama klu klukabel listrik dan elektronik lainnylistrik lainnyaalat pengangkat dan pemindah industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih industri lokomotif dan gerbong keretafurnitur dari kayu industri furnitur dari logam formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan impor nomor lampiran: wajib pajak pengurus dari wajib pajak nama npp kode klu alamatdemikian permohonan ini kami sampaikan.: diisi dengan nomor surat permohonan diisi dengan jumlah lampiran diisi dengan kpp tempat wajib pajak terdaftar diisi dengan nama pengurus dari wajib pajak (bagi wajib pajak badan) diisi dengan npp pengurus dari wajib pajak (bagi wajib pajak badan) diisi dengan jabatan pengurus dari wajib pajak (bagi wajib pajak badan)permohonan diisi dengan nama terang pemohon formulir surat keterangan bebas pemungutan impor lembaran l: untuk wajib pajak lembar ke untuk pemotong penuntut jbc lembar ke arsip kppkepala kantor pelayanan pajaktentang. surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal septemberketerangan bebas pemungutan impor:terbit diisi dengan nama kepala kpp yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan impordisetujui dengan alasan*): dengan tentang., permohonan saudara tidadiisi dengan tanggal penerbitan surat penolakan diisi dengan kpp yang menerbitkan surat penolakan diisi dengan nama kepala kpp yang menerbitkan surat penolakdaftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan impor april juli*) mei agustus*) juni september*) nomor pengajuan tanggal nilai pib nilai nilai pib impor**) impor**) impor**) impor impor impor jumlah demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. npp dicoret salah satu sesuai periode pelaporan **):formulir laporan realisasi pembebasan impor:, yaitu masa pajak april s.d. masa pajak juni atau masa pajak juli s.d. masa pajak september diisi dengan nomor urut. diisi dengan nomor pengajuanesarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh setiap bulan untuk tahun adalah sebesar rp50. menyampaikan spt tahunan tahun pajak pada aprilyang masih harus dibayar rp480.april s.d. september (yang seharusnya terutang) pengurangan besarnya angsuran masa pajak april s.d. september angsuran masa pajak april s.d. september angsuran masa pajak oktober s.d. desember (sesuai spt tahunan rp40. rpl2. rp28. rp40.mselisih rp480. besarnya angsuran pajak yang hamterutang) rp40. angsuran masa pajak juli s.d. masa pajak september (yang sesamanya terutang) pengurangan besarnya angsuran masa pajak juli s.d. masa pajak september rp40. rplspt tahunan rp28. rp40. iilaporan triwulan januari maret april juni rp2. penghasilan neto rp4. rp75. rpl25. danpril juni juli september masa pajak triwulan triwulan periode yang dilaporkan rp2. rp4. penghasilan neto rpl. rp525. terutang dikurangi: dan rpl25. rp7450. rpl,00x30%) rp30. rpl00. ,00x30%) pengurang angsuran angsuran setelah pengurangan rp70. rpltriwulan periode triwulan yang dilaporkan penghasilan neto rp2. rp4. rp525. terutang rpl. dikurangi: dan rp75. rpl2l50. rp4qq0,00x30%) pengurang angsuran setelah angsuran fasilitas rpl00. rpl40npp masa pajak rincian pengurangan besarnya angsuran april juli*) mei agustus*) juni september*) pengurang angsuran pengurang angsuran pengurang angsuran terutang terutang terutang demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. npp: dicoret salah satu sesuai masa pajamenimbang kementerian keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteriu.maretmaretgingats57s bu, :pala bagian administrasi kementerian manaatas atas dit us$ us$ us$ layanan dalam pos satuan tau ton| soliton| ton| ton ton ton 1050y ton l100 ton ton ton ton ton 13507ton ton 1450ton tarif sama s.d. us$| sd. us$ sa. us$| sa. us$! sa.uss saus$ sa.us$ sa.uss sa.uss sa.usg sa.ussg sa.us$ sa.us$g sa.uss sd.us$ ton dengan ton ton 900ton ton| ton ton ton 1150ton ton ton ton ton 1400ton ton 1500ton us$ ton tandan per ton buah segar tarif berdasarkan harga crude palm oil atas diatas diatas diatas 0 ton| ss0ton| ton| 9s0ton 1000ton 1050ton ton ton ton ton ton ton ton ton sama (sa. us$| sa.us$| sa.us$| sa.uss| sa.uss sa.uss sa.us$ sa.us$ sa.us$ s.a.us$ sa.uss sa.us$ sa.uss sa.us$ s.a.us$ ton dengan ton| ton| tontarif berdasarkan harga crude palm oil diatas diatas diatas diatas atas atas atas diatas atas diatas di ton| ton| ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 14s0ton tarif sama sa. us$| sa. us$| sa.us$| sa.us$| saus$ sa.us$ sa.us$ sa.us$g sa.usg sa.usg sa.us$ sa.us$ saus$ sa.us$ sa.us$ ton dengan ton ton|cpo) crude palm per ton kernel oil cpyo) crude palm per ton klein crude palm per ton starin crude palm per ton kernel klein,plead) per ton split fatty acid dari crude palm ol, crude palm kernel oil, dan atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas per ton 1t1100ton atas us$ ton s.d. us$ 11501350ton s.d. us$ ton atas us$ ton s.d. us$ ton atas us$ ton s.d. us$ ton atas us$ ton split palm fatty acid distilat safad) dengan kandungan asam lemak bebas toy per ton split palm kernel fatty acid distilat skuad) dengan kandungan asam lemak bebas per ton refined, breached, and deodorized rbd) palm klein per ton tarif berdasarkan harga crude palm oil diatas diatas diatas diatas atas 14s0ton tarif sama s.a.us$| sa.us$| sa. us$| sa.uss| sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$s sa.us$ sa.us$ sa.us$ ton dengan ton ton ton| ton| ton ton 1100ton ton ton ton ton ton ton ton ton us$ ton rbd palm per ton oil rbd palm per ton starin rbd palm per ton kernel oil rbd palm per ton kernel kleit atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas jenis tea bawah us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ na. peg akan dalam pos. satuan atau ton| ton| ton| ton| ton ton ton ton ton ton ton ton ton 1400inan sesuai dengan aslinya bir pagi pan 3iro umum kepala bagian peantngmasi kementerian iro umum menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indraw) nama joko handoko, s.h tempat, tanggal lahir ngawi, januari pan jabatan ketua pimpinan cabang federasi serikat dn. pekerja perkayuan dan perhutanan indonesia serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pasuruan warga negara indonesia alamat dusun gununggangsir rt.o1 rw. desa gununggangsir, kecamatan beji, kabupaten pasuruan, jawa timur sebagai n2n00n nnn aannnnnnninniii1. pemohon nama wahyudi, s.e tempat, tanggal lahir pasuruan, januari jabatan ketua pimpinan cabang serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan, serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pasuruan warga negara indonesia alamat dusun sungkan rt. rw. desa sukorejo, kecamatan sukorejo, kabupaten pasuruan, jawa timur sebagai 550005500n ral lan all all lena. pem ii: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nama rusdi hartono, s.h tempat, tanggal lahir pasuruan, juli pekerjaan karyawan pt. amino jabatan ketua pimpinan cabang federasi serikat pekerja logam, elektronik, dan mesin, serikat pekerja seluruh indonesia pada pt. amino, kabupaten pasuruan warga negara indonesia alamat dusun kedung baju rt. rw. desa pekon,. kecamatan rembang, kabupaten pasuruan, jawa timur sebagai nnannannannznnn1z pemohon ill, nama suherman tempat, tanggal lahir pasuruan, juli pekerjaan karyawan pt. tirta sukses perkasa jabatan ketua pimpinan cabang federasi serikat pekerja rokok, tembakau, makanan dan minuman, serikat pekerja seluruh indonesia pada pt. tirta sukses perkasa, kabupaten pasuruan warga negara indonesia alamat dusun jatimnow rt. rw. desa karangsari, kecamatan pandaan, kabupaten pasuruan, jawa timur sebagai all. . pemohon iv, nama edi utomo tempat, tanggal lahir pasuruan, april pekerjaan karyawan pt. surya suasana leather jabatan ketua pimpinan unit kerja serikat pekerja tekstil, sandang, dan kulit serikat pekerja seluruh indonesia pada pt. surya suasana leather, kabupaten pasuruan warga negara indonesia merdeka barat jakarta telp, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold pasuruan dalam hal ini masih berstatus sebagai pekerja yang mana dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, angka yang mempunyai definisidan oleh karenanya kerugian konstitusional pemohon yang bersifat spesifik (khusus)lagi terjadi, sebagaimana ditegaskan dalam uud yaitumengajukan uji materi undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak para pemohon secara kolektif dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama yang lebih baik, sebagaimana diamanatkandengan demikian maka para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan uud dan oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materi undang undang guo terhadap uud yang potensial merugikan: bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan atas, maka para pemohon dengan senjatanya benar benar memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan" mengenai frase ketentuan peraturan perundang undangan terhadap uud merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa para pemohon dalam permohonan uji materi undang undang guo terhadap uudmenganggap materi muatan dalam dan atau bagian undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar iv. alasan alasan hukum mengajukan permohonan hakgenai frase ketentuan peraturan perundang undangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahunyang artinya dimana hukum harus menjadi panglima dalam upaya mewujudkan cita cita luhur kemerdekaan indonesia dalam mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan bukan sebaliknya hukum dipakai sebagai tempat berlindung bagi sebagian kelompok golongan masyarakat untuk menghindar dari kewajibannya yang dalam permohonan ini yaitu membayar hak normatif pekerja buruh atau yang lebih ekstrim, hukum hanya dipakai untuk menghukum mengadili masyarakat yang bersalah saja: bahwa secara yuridis uudmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwa pasca amandemen uud secara yuridis semakin menguatkan dan meneguhkan adanya jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak hak asasi manusia.dan dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk dalamnya parsecara khusus menegaskan, karena pada kenyataannya seseorang untuk mendapatkan hak haknya sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur oleh undang undang, pekerja buruh dan para pemohon masih harus terlebih dahulu melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan hubungan industrial, dengan demikian patut dipertanyakan dimana letak kepastian hukum yang adil bagi pekerja buruhdanya hukum publik dimana hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakatnya, dan bukan hubungan antara orang bersalah dengan korban, dan juga bukan hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam hukum perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go iangka undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kejelasan yang pasti karena terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat ditafsirkan secara bebas dalam pelaksanaannya, dengan demikian telah bertentangan dengan uud dan bahwa pada tanggal januari presiden republik indonesia megawati soekarnoputri telah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pada hari dan tanggal itu pula undang undang guo diundangkan jakarta oleh sekretaris negara yakni yaitu bambang kosovo dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahwa apabila kita simak berkenaan dengan sejarah munculnya undang undang perburuhan, maka saat itu dapat dipahami sebagai langkah dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia yang salah satunya pekerja buruh, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal itu sebagai upaya mengimplementasikan apa yang terkandung dalam nilai nilai pancasila dan uud yang diantaranya, adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur", tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan lain sebagainya, hal tersebut dikarenakan kuh per burgerlijik webbook bw) sebagai peninggalan pemerintah kolonial belanda) yang dipakai saat itu, yang mengatur hubungan kerja dalam kuh per burgerlijk webbook bw) dinilai tidak sejalan dengan falsafah dan nilai nilai luhur pancasila dan undang undang dasar serta terlalu liberal dan tidak adanya perlindungan dan jaminan bagi pekerja buruh untuk mendapatkan hak haknya dalam relasi hubungan kerja dengan pengusaha, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, makdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. adapun perbedaan mendasar antara undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dapat dijelaskan sebagai berikut: perselisihan hubungan industrial sesuai nomor tahun terdiri dari (empat) jenis perselisihanburuh dalam satu perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam angka yang selengkapnydangkan sesuai nomor tahun dan undang undang nomor tahun terdapat (dua) jenis perselisihan meliputi perselisihan hubungan kerja phk) dan perselisihan syarat syarat kerja atau keadaan perburuhan (kepentingan), sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, huruf yang selengkapnya", bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun yaitu melalui pengadilan hubungan industrial dengan menggunakan hukum acara perdata. sedangkan dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu melalui panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah pusat p4d p4p) dan tidak menggunakan mekanisme pembuktian secara formal, bahwa dengan adanya perbedaan jenis dan jumlah perselisihan sebagaimana diuraikan atas, dan seiring perkembangan jaman dan tingginya kesadaran pekerja buruh berorganisasi, maka terkait keberadaan perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan, para pemohon menganggap masih relevan dan dirasa telah sesuai kebutuhan karena potensial terjadi. namun dengan adanya perselisihan hak dengan definisinya yang sama halnya dengan pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan upaya penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, karena telah mengaburkan pelanggaran hukum itu sendiri. bahwa dengan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial yang menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun hal tersebut tidak sejalan dengan nilai nilai pancasila dan uud dan pada akhirnya relasi hubungan kerja dibangun berdasarkan hukum privat dan artinya telah kembali lagi jaman penjajahan kolonial dengan kuh per yang dipakai, bahwa perselisihan hak diperkenalkan kali pertama dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, angka yang selengkapnya berbunydengan melihat isi ketentuan tersebut telah diberlakukan adanya (dua) norma baru dalam hubungan kerja tentang perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. adapun definisi perselisihan hak telah ditegaskan, dijelaskan dan diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian. dengan adanya definisi demikian, utamanya mengenai adanya frase ketentuan peraturan perundang undangan tentu akan menimbulkan pertanyaan, lalu apa gunanya ketentuan peraturan perundang undangan dalam hal ini peraturan per undang undangan ketenagakerjaan dibuat, kalo pada akhirnya hanya untuk diperselisihkan atau dipertentangkan dengan memberi kebebasan menafsirkan kepada pihak pihak yaitu pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah itu sendiri, lantas apa tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan selaku pembuat, pelaksana dan pengawas peraturan perundang undangan ketenagakerjaan? bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, angka tentang definisi perselisihan hak pengertiannya dapat diuraikan sebagai berikut: timbulnya perselisihan karena tidak dipenuhinya hak, adapun hak pekerja buruh adalah kewajiban pengusaha, sedangkan hak pengusaha adalah kewajiban pekerja buruh, penyebab tidak dipenuhinya hak dikarenakan oleh salah satu pihak baik pengusaha atau pekerja buruh tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang yang seharusnya melaksanakan kewajiban, baik kewajiban pengusaha kepada pekerja buruh atau sebaliknya, hal tersebut dapat dimaknai pula dengan, pihak yang mempunyai kewajiban telah mengabaikan melalaikan kewajibannya atau sama halnya telah melanggar peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. dengan demikian pengertian perselisihan hak, disebabkan oleh persoalan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, jika dilihat dari perspektif pihak yang seharusnya menerima hak, oleh karena hak dan kewajiban dalam hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku hukum publik , maka seharusnya hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, harus dilihat dari perspektif yang melaksanakan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kewajiban, oleh karenanya bagi para pihak yang tidak melaksanakannya dapat dikategorikan telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, dan pendekatan pelaksanaannya sudah barang tentu dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, dan disinilah menunjukkan ketidak konsisten pemerintah dalam melindungi hak hak pekerja buruh, karena mengedepankan penyelesaian permasalahan hak hak pekerja buruh dalam hubungan kerja dengan menggunakan hukum perdata atau privat" dan bukan dengan upaya law enforcement", penyebab tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran, apabila dikaitkan dengan penjelasan tersebut atas maka dapat dimaknai pula adanya perselisihan karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan alasan adanya perbedaan penafsiran, dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa semua peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, dalam pelaksanaannya dapat dilanggar dengan dalih beda penafsiran, dan dengan ketentuan tersebut dapat dipastikan pengusahaan yang paling diuntungkan dan banyak melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan adanya ketentuan perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan yang bisa bebas ditafsirkan yaitu dengan memberikan hak hak normatif pekerja buruh, atau melaksanakan kewajibannya dengan seenaknya dan semuanya karena tidak ada konsekuensi dengan penerapan hukum pidana, dengan kata lain karena penyimpangan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mekanisme penyelesaiannya menggunakan hukum perdata, adapun objek yang bisa ditafsirkan secara bebas dengan tidak ada batasan meliputi ketentunamun demikian sangat ironis ketika ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang notabene merupakan produk pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dpr) termasuk dalam ketentuan yang bisa ditafsirkan secara bebas, hal merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tersebut tentu berdampak pada tidak menilainya peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang telah dibuat, karena keberadaannya dibuat untuk dilanggar . bahwa dengan adanya definisi perselisihan hak, dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan" yang sudah dibuat tidak sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri yaitu suatu sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku individu individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta agar masyarakat dapat mengetahui atau membedakan antara hak dan kewajiban, dan sekaligus sebagai aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan pemerintah, untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, hak pekerja buruh dan pengusaha adalah hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, adapun ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang undangan dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama adapun dalam kondisi hubungan kerja normal tidak terjadi perselisihan, hak pekerja buruh atau kewajiban pengusaha diantaranya diatur dalam sedangkan hak pengusaha atau kewajiban pekerja buruh dalam kondisi hubungan kerja normal tidak terjadi perselisihan, diatur dalam huruf atau huruf berdasarkan uraian dan penjelasan atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan definisi perselisihan hak telah merugikan pekerjahburuh dan menguntungkan pengusaha, karena kewajiban pengusaha yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dapat dipertentangkan atau diperselisihkan, bahkan patut diduga adanya ketentuan perselisihan hak sengaja dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan pengusaha, adapunnotabene merupakan hukum publik yang sekaligus sebagai hukum materiil dan hukum merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id formil undang undang ketenagakerjaan, maka seharusnya dalam hal penafsiran dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai pelaksana utama konstitusi dan sekaligus sebagai salah satu aparat penegak hukum undang undang ketenagakerjaan, dan bukan malah sebaliknya dalam pelaksanaannya maupun penafsirannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pekerja buruh dan pengusaha, karena kalau demikian artinya bahwa keberadaan undang undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya dibuat dan diundangkan hanya untuk dilanggar, diperselisihkan atau dipertentangkan dengan alasan dalih karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran, maka adanya perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan" yang mana ketentuan peraturan perundang undangan dapat ditafsirkan sebenarnya dalam undang undang guo harus dinyatakjuga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: berdasarkan penjelasan atas apabila dikaitkan dengan perselisihan hak, maka sesungguhnya pihak yang paling diuntungkan dan berpotensi melakukan pelanggaran dengan alasan dalih karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran adalah pihak pengusaha, mengingat dalam hubungan kerja kewajiban pekerja buruh yang merupakan hak pengusaha sebagaimana diatur dalam huruf atau huruf dalam hal waktu melakukan kewajiban bekerja yaitu, sedangkan kewajiban pengusaha yang merupakan hak pekerja buruh diantaranya diatur dalam dengan demikian keberadaan perselisihan hak yang merupakan kamuflase atau bentuk lain dari pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, keberadaanya patut diduga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id alamat dusun juri, rt. rw. desa tejwani, kecamatan purwosari, kabupaten pasuruan, jawa timur sebagai aaaanannninnxz. pemohon nama basuki widodo tempat, tanggal lahir malang, mei pekerjaan karyawan pt. inker bola pacific jabatan ketuada pt. inker bola pacific, kabupaten pasuruan warga negara indonesia alamat jalan widodaren, rt. rw. desa sosok, kecamatan kromengan, kabupaten malang, jawa timur sebagai ini lc. pemohon vi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada andika henrawanto, s.h., akhmad soleh, s.h., wirid tahu prasetyanto, s.h., umar taruk, s.h., nur hadi, s.h., ikhwan fahrojih, s.h., dan ali akbar tanjung, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum handoko partners yang beralamat jalan kartini, ruko bca blok d2, kecamatan pandaan, kabupaten pasuruan, jawa timur, yangomerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pihak pengusaha pemilik modal dan sekaligus sebagai upaya mengaburkan peran dan tanggung jawab pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan untukoleh karenanya perselisihan hak dalam undang undang guo menimbulkan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tidak memberikan kejelasan yang pasti, apakah dengan tidak dipenuhinya hak hak pekerja buruh oleh pengusaha termasuk perselisihan hak atau pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan: bahwa setelah dicermati dengan seksama tentang definisi perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan", hal tersebut nyata nyata identik dan sekaligus sebagai kemasan" yang sengaja disiapkan untuk membungkus adanya pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, hal tersebut menimbulkan ketidak pastikan terhadap langkah hukum yang dapat ditempuh yaitu melaporkan karena pelanggaran undang undang kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan atau dengan mengajukan gugatan perdata memperselisihkan, dan oleh karenanya keberadaan perselisihan hak telah menimbulkan kerancuan dan pertentangan aturan, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum yang adil. adapun proses penyelesaian perselisihan hak dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, hal tersebut tentu dapat dimaknai setiap pekerja buruh harus mampu dan bisa berbicara untuk memperjuangkan hak hak negatifnya, tatkala pengusaha tidak melaksanakan kewajiban dengan dalih beda penafsiran dan oleh karenanya menjadi pilihan bagi pekerja buruh untuk mengajukan atau tidak mengajukan gugatan kepada pengusaha yang menimbulkan kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. dengan adanya perselisihan hak yang sengaja desain sebagai hukum formil penyelesaian pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, secara tidak langsung telah memberi pilihan, peluang dan kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan pelanggaran merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yaitu salah satunya tidak memberikan hak hak normatif pekerja buruh, karena dengan mekanisme yang digunakan bagi mereka yang dirugikan akibat adanya pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yaitu secara tidak langsung telah mewajibkan dan memaksa pekerja buruh untuk mengedepankan penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan perdata pengadilan hubungan industrial, maka dengan demikian pelanggaran yang dilakukan menjadi minim risiko bagi pengusaha, lain halnya ketika pemerintah konsisten dan komitmen melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap. pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan karena sanksi pidana penjara pidana kurungan telah menunggu, sebagaimana yang telah pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan lakukan. sungguh ironis dan memprihatinkan bahwa ternyatadalamnya terdapat perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan yang menyatakan peraturan perundang undangan dapat bebas untuk ditafsirkan, dapat diduga merupakan buah pikiran dari oknum oknum pemerintah, dpr dan pengusaha yang telah menggadaikan amanah dan intelektualnya demi mementingkan kepentingan pribadi maupun golongannya, bahwa keberadaan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang notabene merupakan hukum publik yang sekaligus sebagai hukum materiil undang undang ketenagakerjaan yang dalamnya terdapat potensi adanya pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, maka idealnya dalam rangkadan bukan justru sebaliknya memberikan ketentuan aturan penyelesaian yang berpotensi dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memberikan celah untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu dengan membuat dan memberlakukan norma baru yaitu perselisihan hak. dengan uraian atas sebenarnya sudah sangat nampak jelas bahwa keberadaan perselisihan hak sengaja dibuat dan diperkenalkan sebagai norma baru dengan maksud dan tujuan untuk memberi peluang, ruang dan kesempatan kepada pengusaha untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan atau setidak tidaknya mengurangi kwalitas dan resiko terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban pengusaha untuk memberikan hak hak normatif pekerja buruh, sehingga berdampak pada hilangnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pekerja buruh untuk mendapatkan hak hak normatifnya. bahwa apabila benar, dengan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang terjadi, tetapi mekanisme penyelesaiannya melalui perselisihan hak yang dalam proses persidangannya menggunakan hukum acara perdata maka hal tersebut menjadi rancu dan membingungkan karena dengan adanya pelanggaran hukum peraturan perundang undangan yang berlaku, bukankah penyelesaiannya dengan upaya penegakan hukum, bukan sebaliknya yaitu dengan cara dirundingkan terlebih dahulu antara pihak pekerja buruh dengan pengusaha dalam perundingan bipartita ataupun tripartit dengan melibatkan mediator yang kemudian diselesaikan dengan saling menggugat didalam persidangan sebagaimana mekanisme perselisihan haksebagai hukum formil. tentu hal tersebut semakin menunjukkan adanya ketidak sesuaikan dan ketidak sinkron dalam undang undang guo dengan prinsip prinsip penegakan hukum dalam negara hukum: angka undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang mana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan menimbulkan ketidakpastian terhadap hak para pemohon terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kerja, sehingga bertentangan dengan uud dan bahwa tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. dengan adanya tujuan hukum tersebut dan dalam upaya menciptakanengan demikian, maka segala bentuk peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang tidak sejalan (kontra produktif) atau yang dapat menimbulkan suatu kondisi yang berakibat pada tidak dapat dipenuhinya hak hak warga negara sebagaimana tertuang dan diatur dalam uud harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa memperhatikan undang undang nomor tahun tentadapun menyatakan, materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, b.kemanusiaan: c.kebangsaan: d.kekeluargaan bahwa oleh karena dalam atau muatan undang undang yang dimohonkan diuji dalam perkara guo ternyata juga tidak sejalan, tidak sesuai dan tidak berdasarkan asas pembentuaik serta materi muatannya juga tidak mencerminkan asas yang diantaranya asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan lain lain dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa oleh karena undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam angka telah mengaburkan kewajiban pengusaha sehingga ketentuan dan uud tidak dapat diwujudkan dan hak hak normatif pekerja buruh tidak dapat terpenuhi, maka undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam angka sudah selayaknya dinyatakan bertentangan dengan dan uud dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: angka undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan" hal tersebut selalu dijadikan alasan dan mengaburkan kewajibegakan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bahwa dengan memperhatikan uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum dengan begitu sudah seharusnya prinsip prinsip negara hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap komponen bangsa, lebih lebih pemerintah selaku pelaksana utama konstitusi.buat pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sebagai hukum publik tentu kehadirannya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pihak eksekutif dalam hal kejelasan tujuan, kelembagaan pejabat pelaksana dan pembentuk, dapat dilaksanakan, pendayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan ain sebagainya. dengan adanya perselisihan hak merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] yang terdapat frase ketentuan peraturan perundang perundangan" sengaja dikedepankan sebagai mekanisme penyelesaian terkait tidak dipenuhinya hak hak pekerja buruh atau dengan kata lain pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal tersebut telah merusak prinsip prinsip dasar negara hukum, dimana hukum yang telah dibuat seharusnya untuk ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya, bagi yang melanggar pendekatannya dengan penegakan hukum, adapun penafsiran dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, dan bukan sebaliknya keberadaan undang undang untuk dipertentangkan dan diperselisihkan dengan dasar kebebasan menafsirkan, dengan demikian lantas dimana peran pemerintah dalam negara hukum?, sebagai pihak yang menegakkan hukum atau hanya sebagai wasit, atau bahkan hanya sebagai penonton . menurut para pemohon tentu tidak berlebihan dengan adanya perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan", bila keberadaannya dianggap sebagai sebuah upaya pembedahan pada masyarakat khususnya para pekerja buruh karena disatu sisi seolah olah hak haknya dilindungi, tapi lain sisi pemerintah memberi peluang dan celah kepada pengusaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut semakin meneguhkan dan sekaligus menjawab tentang adanya anggapan sebagian besar masyarakat bahwa hukum tajam bawah (pekerja buruh) dan tumpul atas (pengusaha pemilik modal) dan yang lebih ironis dengan munculnya anggapan masyarakat dimana hukum undang undang bisa dibuat sesuai pesanan berdasarkan selera pemesan, bahwa dalam pembentukan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dalam pertimbangannya telah menjelaskan secara rinci dan detail maksud, niat dan tujuan dari pembentukan undang undang guo yang mempunyai cita cita begitu agung, luhur dan mulia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikutmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idmbentuk undang undang tentang ketenagakerjaan, dengan demikian undang undang ketenagakerjaan yang dihasilkan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dpr) sepatutnya mampu mencerminkan dan mewujudkan dasar pertimbangan pembentukannya, yang sekaligus mampu melindungi dan menjamin bahwa setiap pekerja buruh yang memasuki dunia kerja atau pada saat menjalin hubungan kerja, hak hak normatif pekerja buruh dapat dipastikan atau dijamin diperoleh demi mewujudkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, sekaligus mewujudkan cita cita luhur proklamasi kemerdekaan republik indonesia, tanggal agustus bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, menyatak. dan melakukan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dengan memperhatikan isi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, menyatakan, dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerjafhmaka apabila dikaitkan dengan adanya perselisihan hak dengan definisi sebagaimana dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihandengan memperhatikan isi dari ketentuan sebagaimana disampaikan atas, maka dapat disimpulkan ketentuan yang ada telah menimbulkan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, setidak tidaknya mengenai tata cara penyelesaian terkait tidak dipenuhinya hak hak pekerja buruh dan siapa pihak yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja buruh dan pengusaha, karena seharusnya pemerintah dalam hal ini harus mengambil tanggung jawab dan tampil terdepan untuk menafsirkan maksud, tujuan dan pelaksanaan undang undang yang telah dibuatnya, dan sekaligus, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan peraturan pelaksanaannya, terdapat (dua) cara pelaporan dan (dua) tempat penyelesaian pelaporan yaitu: untuk cara pelaporan pengaduan dugaan pelanggaran peraturan per undang undangan ketenagakerjaan, pekerja buruh yang hak hak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id normatifnya tidak diberikan pengusaha atau adanya pelanggaran penyimpangan terhadap undang undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, pekerja buruh cukup melaporkan apa yang dialami dengan membuat kronologis kejadian, yang selanjutnya pegawai pengawas ketenagakerjaan datang perusahaan guna melakukan pemeriksaan dimana pekerja buruh bekerja, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan serikat pekerja buruh (apabila ada). adapun bidang yang menangani laporan pengaduan pada dinas tenaga kerja kabupaten kota setempat terkait dugaan pelanggaran penyimpangan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yaitu bidang pengawasan ketenagakerjaan: untuk cara pelaporan terkait perselisihan syarat syarat kerja (kepentingan) dan pemutusan hubungan kerja, pekerja buruh melaporkan kepada dinas tenaga kerja kabupaten kota setempat dengan melampirkan hasil perundingan bipartita, kemudian dilakukan proses sidang mediasi yang dilakukan oleh mediator dan apabila tidak ada titik temu maka akan dikeluarkan anjuran. adapun bidang yang menangani laporan pada dinas tenaga kerja kabupaten kota terkait perselisihan syarat syarat kerja (kepentingan) dan pemutusan hubungan kerja phk) yaitu bidang hubungan industrial dan syarat syarat kerja: dengan adanya penjelasan mekanisme laporan dan bidang tugas yang berwenang menyelesaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang terdahulu dan atas, sudah sangat jelas, tepat dan tegas peran pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan, yaitu mana yang masuk ranah pengawasan dan penegakan hukum, dan mana yang masuk ranah perselisihan perburuhan (syarat syarat kerja pemutusan hubungan kerja) yang penyelesaiannya masih perlu pendalaman, penelitian dan kajian serta masih dimungkinkan dicarikan jalan keluar terbaik dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan nilai nilai luhur hubungan industrial pancasila, bahwa sejak, semua laporan termasuk tidak dipenuhinya hak hak pekerja buruh yang notabene pelanggaran peraturan per undang undangan ketenagakerjaan yang dalam hal ini diistilahkan perselisihan hak, ataupun perselisihan lainnya yaitu perselisihan kepentingan (syarat syarat kerja), perselisihan pemutusan hubungan kerja phk) dan perselisihan antar serikat pekerjahburuh dalam satu perusahaan, dan oleh karena semua laporan permasalahan ketenagakerjaan diselesaikan oleh bidang hubungan industrial dan jamsostek (aturan baru), maka semua laporan harus dihampiri hasil perundingan bipartita dan selanjutnya dilakukan sidang mediasi (perundingan tripartit) untuk mencari titik temu, apabila tidak berhasil mendamaikan para pihak, kemudian mediator membuat anjuran. apabila perselisihan hak dimaknai juga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, dan mekanisme penyelesaiannya melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan hasil akhirnya berupa anjuran yang menurut sifatnya tidak mengikat dan hanya sebatas saran dan masukan penyelesaian perselisihan, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin hukum ketenagakerjaan bisa tegak apabila penyelesaiannya berdasarkan sebuah saran dan masukan, dan bukan dengan penegakan hukum (law enforcement). dan dengan ketentuan tersebut yang sebelumnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menerima laporan dan sekaligus menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya yang mana sebagai pihak yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan dan melakukan penegakan peraturan per undang undangan ketenagakerjaan, namun alasan hingga berdampak pada tidak maksimalnya penanganan laporan dan tidak adanya kejelasan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idi. pendahuluan pembukaan undang undang dasar telah meneguhkan dalam alinea empat yang menyatakandst ketentuan ini dapat dimaknai, pemerintah negara indonesia mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dengan salah satu tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencapai masyarakat adil dan makmur. pemerintah yang dalam hal ini sebagai pelaksana utama konstitusi dengan segala kewenangannya mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengeluarkan kebijakan demi mewujudkan kehidupan rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. dalam hal ini juga ditegaskan dan dirinci kembali dalam batang tubuh undang undang dasar negera republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud dalam nya yang lebih sistematis dan lebih right, terutama menyangkut bab tentang warga negara dan penduduk, serta bab tentang hak asasi manusia, amat disadari oleh para pendiri negara (founding fathers) bahwa industrialisasi merupakan salah satu yang dipandang mampu merubah kehidupan rakyat untuk hidup lebih baik dan akan menciptakan setiap warga negara yang menggantungkan kesejahteraannya dengan bekerja pabrik pabrik yaitu dengan cara mereka menawarkan keahlian dan tenaganya untuk dimanfaatkan guna mendapatkan upah untuk hidup, mereka inilah yang disebut dengan buruh pekerja. negara pemerintah, selaku pihak yang sejak awal membuka kran industrialisasi sebagai salah satu alternatif dalam rangka mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur, tentu harus mengambil peran agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan kesejahteraan antara pengusaha (pemilik merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id, bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sesuai laporannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, menyatakan untuk penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, hal tersebut telah menjawab dan menegaskan dugaan perpangkatan dalil dalil atau alasan yang diuraikan atas dan sekaligus semakin menegaskan dan menunjukkan apabila pemerintah tidak konsisten dan tidak punya komitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, karena sesuai ketentuan tersebut paling lambat (dua) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun keberadaan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang semula menjadi kewenangan dan berada disetiap pemerintah kabupaten kota, nantinya akan menjadi kewenangan dan berada disetiap pemerintah provinsi, hal tersebut akan sangat berdampak pada kinerja pengawasan dan proses penegakan hukum peraturan per undang undangan ketenagakerjaan pada daerah daerah yang banyak terdapat industri dan daerah yang jauh dari ibukota provinsi, hal tersebut semakin menjauhkan harapan dan keinginan pekerja buruh untuk mewujudkan dan mendapatkan hak haknya dari sebuah upaya pengawasan dan penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang mana keberadaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sengaja ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dengan demikian telah menjawab. alasan yang melatarbelakangi kenapa ada penambahan norma baru dalam yaitu perselisihan hak, hal tersebut patut diduga dikarenakan keberadaan perselisihan hak telah dengan sengaja diperkenalkan dan diberlakukan sebagai sarana atau mekanisme sebagai pengganti manakala adanya pengaduan atau laporan pekerja buruh tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang dilakukan para pemilik modal pengusaha dengan dalih karena beda penafsiran, sedangkan bagi pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya perselisihan hak dipakai sebagai alibi untuk menghindari dari kewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan serta sebagai dasar mendorong menyarankan pekerja buruh untuk memperselisihkan saja setiap dugaan pelanggan hukum ketenagakerjaan, selain dari pada itu dengan adanya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, secara tidak langsung juga telah mengungkap tabir dibalik niat jahat dan akal akalan pemerintah yang seolah olah menjadi pihak. yang serius dan sungguh sungguh untuk melaksanakan pengawasan dan melakukan penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, namun senjatanya bertindak sebaliknya sebagai rekanan kaum kapitalis pemilik modal untuk bersekongkol melakukan tindakan tindakan yang semakin menjauhkan dari cita cita konstitusi yang diantaranya terdapat dalam dan uud bahkan menjadi sangat ironis serta menyayangkan bahwa senjatlah sengaja dibuat dan didesain sedemikian rupa hingga tidak disadari merupakan upaya yang seolah olah guna perbaikan nasib dan kejelasan hak hak pekerjahburuh namun sesungguhnya untuk menyengsarakan kaum pekerja buruh serta ajang persekongkolan jahat antara para pembentuk undang undang dengan para pemilik modal, bahwa sangat disayangkan keberadaan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan sebagai hukum publik yang sekaligus sebagai hukum materiil undang undang ketenagakerjaan ternyata isi dan muatannya hanya cek kosong dan pemberi harapan palsu (php) merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id semata, yang disuguhkan oleh pemerintah kepada kaum pekerja buruh, karena sesungguhnya dalam hal melaksanakan pengawasan dan melakukan penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan hanyalah retorika dan seremoni belaka, karena kenyataannya untuk mendapatkan hak hak normatif dalam undang undang guo pekerja buruh masih harus mengajukan gugatan perdata pada pengadilan hubungan industrial melalui mekanisme perselisihan hakyang menyatakandengan memperhatikan hir yang selengkapnya berbunyi barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu juncto kuh perdata yang selengkapnya berbunyi serta ketentuan ketentuan lain yang berlaku dalam hukum acara perdata dan dengan adanya perselisihan hak, maka dengan demikian sangat mustahil bagi pekerja buruh untuk mendapatkan hak hak normatifnya, terutama bagi pekerja buruh yang baru memasuki dunia kerja. hal tersebut tentu cukup beralasan mengingat pekerja buruh yang sebelumnya dalam posisi sudah sangat lemah dalam sebuah relasi hubungan kerja, ditambah harus berhadapan dengan pengusaha dalam berperkara pengadilan untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan hukum acara perdata jika hak hak normatifnya tidak diberikan. dengan adanya fakta yang demikian maka sudah bisa ditebak apa yang menjadi jawabannya, tentu pekerja buruh lebih memilih diam dan menerima kenyataan yang ada, karena jelas tidak akan mampu dan tidak berdaya,yelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan adanya frase ketentuan peraturan perundang undangan" telah dijadikan pengusaha untuk berlindung dari jerat hukum karena tidak memberikan hak hak pekerja buruh atau melalaikan kewajibannya kepada pekerja buruh dengan alasan dalih adanya perbedaan penafsiran atas pelaksanaalam pelaksanasebelumnya telah berjalan dengan baik, dalam artian para pengusaha telah melaksanakan kewajibannya kepada para pekerja buruh sebagaimana ketentuan yang ada, demikian pula sebaliknya pekerja buruh juga telah melaksanakan kewajibannya, dan kalaupun ada perselisihan antara pekerja buruh dengan pengusaha tentu sesuatu yang wajar karena perselisihan disebabkan bukan terkait kewajiban pengusaha terhadap hak hak normatif pekerja buruh, dan hanya perselisihan syarat syarat kerja (kepentingan) misalkan, uang makan, uang transport, premi hadir, atau bonus, dengan kata lain hak hak normatif pekerja buruh yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan termasuk yang sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama relative dilaksanakan semua. dengan kata lain kala itu tidak perlu adanya norma baru yaitu perselisihan hak, karena sesungguhnya saat itu peraturan perundang undangan yang berlaku telah mampu menjamin akan tegaknya peraturan perundang undangan ketenagakerjaan ditambah lagi dengan peran pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya sehingga mampu mewujudkan cita cita konstitusi yaitu tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan": merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa pascaengan diperlukannya permasalahan yang bisa diperselisihkan dan terlebih dengan adanya perselisihan hak dimana terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan . hal tersebut merupakan celah yang mendorong para pengusaha mulai melakukan upaya upaya untuk mewujudkan dan menerapkan prinsip prinsip ekonomi diantaranya melakukan pemutusan hubungan kerja phk) massal dengan dalih perusahaan tutup, kemudian setelahnya menerima pekerja buruh baru dengan system hubungan kerja alih daya (outsourcing) atau dan dengan hubungan kerja yang demikian ditambah lagi dengan adanya perselisihan hak, maka akan semakin mudah dan leluasa bagi para pengusaha untuk tidak memberikan hak hak normatif pekerja buruh dengan alasan adanya perbedaan penafsiran atas pelaksanaan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, bahwaimana terdapat adanya perselisihan hak dan prosedur penyelesaiannya melalui hukum acara perdata, hal tersebut menimbulkan adanya kenaikan yang cukup signifikan akan tingginya angka pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, apalagi nanti pada saat ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnya dilaksanakan, yang mana penyelengaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya terdapat ibukota provinsi, maka tidak dapat dibayangkan nasib dan kejelasan kinerja pengawasan dan penegakan hukum peraturan perundang undangan ketenagakerjaan daerah kabupaten kota. dengan uraian tersebut tentang adanya perselisihan hak jelas jelas sangat merugikan pekerja buruh, karena pada kenyataannya banyak pengusaha yang tidak memberikan hak hak pekerja buruh sebagaimana diuraikan atas dengan dalih alasan adanya perbedaan penafsiran, dan apabila sudah demikian maka bagi pekerjahburuh untuk mendapatkan haknya harus. terlebih dahulu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengajukan gugatan perdatabahwa secara umum, pengertian prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh atau prinsip ekonomi dapat juga diartikan pengorbanan sekecil kecilnya untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. dengan adanya prinsip yang sangat fundamental tersebut dalam setiap pengelolaan sebuah usaha, tentu dengan adanya setiap peluang dan kesempatan yang sangat berdampak pada banyaknya keuntungan dan kelangsungan usaha guna menekan biaya proses produksi diantaranya kewajiban membayar hak hak normatif pekerja buruh karena adanya aturan yang ambigu dan multitafsir serta kecilnya resiko yang mungkin terjadi tentu menjadi pilihan yang sangat menggiurkan bagi pemilik modal pengusaha untuk diambil, bahwa akhir akhir ini sudah sering kita temui perselisihan antara pekerja buruh dengan pengusaha terkait adanya pemutusan hubungan kerja phk) massal yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dengan dalih perusahaan tutup karena merugi (dua) tahun berturut turut, adapun tujuan dari alasan tutup karena merugi adalah agar seolah olah tindakan pemutusan hubungan kerja phk) yang dilakukan merupakan langkah yang tepat dan harus diambil guna memberikan kepastian pesangon bagi pekerja buruh serta agar kewajiban membayar uang pesangon kepada pekerja buruh dapat ditekan semaksimal mungkin, yang ujung ujungnya setelah semua selesai perusahaan dibuka kembali dengan status hubungan kerja yang tidak jelas,jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil"perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersammerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do yelesaian perselisihan perburuhan: bukti fotokopi ktp atas nama joko handoko dan surat keputusan nomor kep. org sp.kabut indonesia sisi tentang komposisi personalia dewan pimpinan cabang federasi serikat pekerja perkayuan dan perhutanan indonesia serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pasuruan periode bertanggal februari bukti fotokopi ktp atas nama wahyudi, dan surat keputusan nomor kep. org v1 tentang pengukuhan dan pengesahan secara administrasi pengurus cabang federasi serikat pekerja kimia, energi pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pasuruan periode tahun s d bertanggal juni bukti fotokopi ktp atas nama rusdi hartono, dan surat keputusan nomor kep. 0rg dpd e tentang komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang federasi serikat pekerja logam, elektronik, dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pasuruan masa bhakti periode bertanggal november bukti fotokopi ktp atas nama suherman dan surat keputusan nomor rg pd f.sp.rmm sisi i tentang komposisi dan personalia pimpinan cabang rmm sisi kabupaten pasuruan masa bhakti tahun bertanggal januari bukti fotokopi ktp atas nama edi utomo dan surat keputusan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nomor kep. stsk sisi b.ii tentang pengukuhan komposisi personalia pimpinan unit kerja stsk sisi pt. surya suasana leather masa bhakti tahun bertanggal maret bukti fotokopi ktp atas nama basuki widodo dan surat keputusan nomor kep pc skep sisi xi1 tentang pengesahan komposisi dan personalit. indoor bola pacific periode tahun bertanggal desember bukti fotokopi surat pimpinan unit kerja serikat pekerja energi dan pertambangan sisi pt. eka prima ruberibdo, risalah perundingan bipartita: bukti fotokopi surat pimpinan unit kerja serikat pekerja tekstil, sandang, dan kulit sisi pt. surya suasana leather nomor ipku.stsk sisi a.vii perihal pengaduan tunjangan hari raya tahun tanggal juli salah perundingan bipartita, bukti fotokopi surat pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia, energi, dan pertambangan sisi pt. panca patriot prima, nomor hip. .h p3 perihal permohonan perundingan bipartita, tanggal juni surat pernyataan, dan juli dan surat nomor hip .7h p3 perihal pengaduan masalah ketenagakerjaan, bertanggal julierikat pekerja serikat buruhdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god modal) dan pekerja dalam mencapai tujuan utama dalam pembangunan nasional, oleh karenanya mau tidak mau negara pemerintah harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap permasalahan perburuhan dengan menjamin agar pekerja buruh dapat terlindungi hak haknya sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam undang undang dalam bingkai konstitusi sebagaimana telah diamanatkan dalam uud apabila kita tengok pada awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan undang undang nomor tahun tentang kecelakaan, yang merupakan produk hukum perburuhan pertama yang dibuat oleh bangsa indonesia. undang undang ini memberi sinyal baru perubahan penting dari kebijakan dasar perburuhan indonesia, dengan antara lain mencabut sistem dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemutusan hubungan kerja perusahaan swasta yang lebih banyak mengacu kepada hubungan "privat perdata" antara para pihak (buruh dan majikan) dengan nuansa liberal. kemudian pada tahun dihasilkan dua undang undang lain yaitu undang undang nomor tahun tentang kerja dan undang undang nomor tahun tentang pengawasan perburuhan, yang memuat banyak aspek perlindungan terhadap buruh. undang undang nomor tahun misalnya memuat larangan terhadap diskriminasi kerja, jam kerja yang jam dalam seminggu: kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas perumahan bagi buruh pekerja: termasuk sebuah yang melarang mempekerjakan anak bawah usia tahun. selain itu undang undang ini juga menjamin hak perempuan buruh untuk mengambil cuti haid dua hari dalam sebulan, dan pembatasan kerja malam bagi perempuan. adapun ketentuan kerja jam seminggu merupakan bagian dari apa yang telah diupayakan dengan maksud tetap menjamin tingkat produktivitas pekerja dengan memberi kesempatan istirahat yang cukup, rangkaian undang undang perburuhan awal ini juga menegaskan bahwa sistem hukum perburuhan yang ingin dibangun adalah sistem hukum perburuhan yang melindungi (protektif) terhadap buruh pekerja, sebagai pihak yang senantiasa akan berada pada posisi yang lemah dalam sebuah relasi hubungan kerja yang karenanya perlu proteksi, namun demikian tetap proporsional. dalam konteks inilah pemerintah perlu memainkan peran untuk menjamin perlindungan tersebut dengan secara aktif terlibat dalam isu perburuhan. melalui undang undang, bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut: para pemohon adalah sebagai aktivis dan pimpinan pengurus serikat pekerja serikat buruh sebagaimana tercantum dalam beberapa surat keputusan federasi serikat pekerja seluruh indonesia (vide bukti sampai dengan bukti selain itu, pemohon iii sampai dengan pemohon juga sebagai karyawan pada beberapa perusahaan, yakni: pemohon iii adalah karyawan pt. armandadalahadalah karyawan pt. surya suasana leather,, pemohon adalah karyawanpasuruan, para pemohon sebagai aktivis dan pimpinan pengurus serikat pekerja serikat buruh mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab memperjuangkan hak hak pekerja buruh dan kesejahteraan anggota, dan pemohon iii sampai dengan pemohon adalah sebagai karyawan yang menjalin hubungan kerja dan melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup, yang memperjuangkan hak secara sendiri sendiri atau bersama sama (kolektif) mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam dan uud menurut para pemohon frasa ketentuan peraturan perundang undangan dalam angka yangmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" telah merugikan pekerja buruh dan menguntungkan pengusaha karena kewajiban pengusaha yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dapat dipertentangkan diperselisihkan, bahkan patut diduga perselisihan hak tersebut sengaja dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan pengusaha, selain itu, menurut para pemohon banyak pengusaha yang tidak memberikan hak hak pekerja buruh dengan dalih alasan adanya perbedaan penafsiran, sehingga pekerja buruh untuk mendapatkan haknya tersebut harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang telah diatur dalam i3.6bahwa para pemohon sebagai aktivis dan pimpinan pengurus serikat pekerja serikat buruh mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan hak hak buruh pekerja, termasuk pemohon iii sampai dengan pemohon sebagai karyawan perusahaan mempunyai kepentingan memperjuangkan haknya, baik secara sendiri sendiri maupun secara kolektif dengan karyawan lainnya. dengan demikian,dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godmenguji konstitusionalitas frasa ketentuan peraturan perundang undangan" dalam angka yang menyatakan, menurut para pemohon frasa dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: definisi perselisihan hak dalam undang undang guo telah mengaburkan penegakan hukum terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan: definisi perselisihan hak dalam undang undang guo merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang menimbulkan kerancuan dan pertentangan aturan. keberadaan definisi perselisihan hak tersebut patut diduga sebagai upaya melindungi kepentingan pengusaha pemilik modal, serta mengaburkan perindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan: definisi perselisihan hak dalam dan yang dalamnya terdapat frase ketentuan peraturan perundang undangan diduga merupakan buah pikiran dari oknum oknum pemerintah, dpr dan pengusaha yang menggadaikan amanah dan intelektualnya demi mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan, definisi perselisihan hak dalam undang undang guo membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal dan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tidak memberikan hak hak normatif terhadap pekerja buruh dengan alasan terdapat beda penafsiran: definisi perselisihan hak dalam undang undang guo patut diduga sebagai sarana bagi pemilik modal pengusaha untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dengan alasan beda penafsiran, sedangkan bagi pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai alasan untuk menghindari kewajibannya melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan serta menyarankan pekerja buruh untuk memperselisihkan setiap dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan: penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial phi) yang menggunakan hukum acara tidak sejalan dengan nilai nilai pancasila dan uud proses penyelesaian demikian telah membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dan memaksa pekerja buruh untuk menyelesaikan perkaranya melalui gugatan perdata phi: penyelesaian perselisihan hak melalui phi dengan hukum acara perdata menyebabkan tingginya pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dan akan bertambah lagi ketika penyelengaraan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam frase ketentuan peraturan perundang undangan dalam undang undang guo telah membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dari pengusaha, pekerjahburuh dan pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. padahal hak pekerja buruh dan pengusaha tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan: undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan dan merupakan hukum publik, materiil dan formil dari undang undang ketenagakerjaan. oleh karena itu, penafsiran dan pelaksanaan undang undang guo seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan bukan diserahkan kepada pihak pekerja buruh dan pengusaha: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god jj. angka undang undang guo telah mengaburkan kewajiban pengusaha untuk memberikan hak hak normatif: pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak maksimal menangani laporan dugaan pelanggaran undang undang ketenagakerjaan oleh pengusaha karena setelah diatasnya perselisihan hak dalam undang undang guo, pegawai pengawas ketenagakerjaan selalu menyarankan supaya memperselisihkan setiap laporan dugaan pelanggaran undang undang ketenagakerjaan tersebut melalui proses mediasi yang dapat berlanjut pada gugatan phi: il. terdapat pertentangan dua undang undang dan terkait mengenai tata cara penyelesaian hak hak pekerja buruh, yaitu dalam diatur mengenai fungsi kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan dan namun dalam tidak ada tanggung jawab dari pemerintah untuk menafsirkan, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan ketenagakerjaan:akan memutus merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godara pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa angka masuk dalam bab ketentuan umum yang menurut lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganangka undang undang guo mengatur mengenai definisi perselisihan hak yang berfungsi untuk menjelaskan makna kalimat perselisihan hak dalam angka dan angka huruf huruf serta bahwa apabila mencermati definisi perselisihan hak dalam angka jika dikaitkan dengan huruf dan huruf maka definisi perselisihan hak tersebut dimaksudkan untuk memperjelas objek perselisihan hak yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial. apabila tidak ada pembedaan jenis perselisihan hak tersebut maka hal itu justru akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pengadilan hubungan industrial dan pengadilan negeri karena kedua pengadilan guo mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perselisihan hak. dengan demikian, menurut mahkamah masuknya frasa ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bagian dari definisi perselisihan hak dalam angka bila dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, hal itu justru lebih menguntungkan para pemohon karena perselisihan hak tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena dianutnya sistem peradilan cepat (speedy trial), yakni selambat lambatnya (lima puluh) hari untuk tingkat pertama dan selambat lambatnya (tiga puluh) merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god hari untuk mahkamah agung tanpa melalui upaya hukum banding pengadilan tinggi. selain itu, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial, kepentingan para pemohon atau pekerja buruh telah terwakili dengan adanya satu hakim hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh pekerja serikat buruh. berbeda halnya bila frasa ketentuan peraturan perundang undangan" tidak masuk atau dihapus dari ketentuan angka undang undang guo maka jika terjadi keadaan dimana tidak dipenuhinya hak buruh pekerja karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan maka hal itu harus diselesaikan melalui gugatan perdata pengadilan negeri yang memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga justru lebih memberatkan pekerja buruh, baik secara finansial maupun waktu, bahwa para pemohon dalam permohonannya, antara lain, mendalilkan, .falasan hingga berdampak pada tidak maksimalnya penanganan laporan dan tidak adanya kejelasan mencermati dengan saksama dalil para pemohon guo, termasuk pula dalil dalil para pemohon lainnya sebagaimana diuraikan pada paragraf j3. atas, dapat disimpulkan pokok permasalahan yang dialami oleh para pemohon sesungguhnya bukan disebabkan berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, cast frasa ketentuan peraturan perundang undangan pada angka melainkan akibat dari penerapan norma undang undang guo yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ada. padahal telah mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara berjenjang, yaitu melalui perundingan bipartita, konsiliasi atau arbitrase, mediasi, dan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. artinya apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja buruh tidak dapat langsung diajukan pengadilan hubungan industrial, melainkan para pihak harus menempuh proses sebagaimana yang ditentukan tersebut. apabila ternyata dalam praktik lapangan petugas yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hal tersebut bukanlah disebabkan oleh konstitusionalitas norma undang undang guo, i3. menimbang bahwa terkait permohonan pengujian norma mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, putusan nomor puu vi bertanggal februari putusan nomor puu vii bertanggal maret putusan nomor puu x bertanggal desember dan putusan nomor puu xii bertanggal desember yang pada pokoknya menyatakan yang masuk dalam bab ketentuan umumadalah konstitusional. dengan demikian, permohonan para pemohon yang mempersoalkan frasa ketentuan peraturan perundang undangan adalah tidak beralasan dan tidak tepat, sebab frasa guo merupakan salah satu batasan perselisihan hak atau bagian dari batasan pengertian yang bersifat umum yang dijadikan dasar pijakan bagi berikutnya dalam selain itu,erdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godm.p sitompul, dan maria farida indrawimerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pemerintah mengambil peran untuk menentukan batas dan lingkup dimana pemerintah harus mengambil peran utama dalam menjamin setiap pekerja buruh sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang ketenagakerjaan: kebijakan legislasi yang protektif seperti ini terus berlangsung hingga disahkannya ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi), yang jelas jelas telah menghapuskan nuansa protektif dalam hukum perburuhan indonesia, dan karenanya menjadikan undang undang tersebut bertentangan dengan amanat uud bahwadalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai dasar konstitusional bagi negara pemerintah dalam mewujudkan cita cita dimaksud guna menjamin kehidupan anak cucu kita masa depan menjadi lebih baik. namun ini sepertinya semakin sulit terlaksana karena sebuah tata kelola yang ideal dalam mengatur negara yang telah dibuat oleh pendiri negara ini, telah dirusak dan dikesampingkan oleh sebuah undang undang yang secara nyata telah keluar dari pakem dasar sumber hukum yang telah ada pancasila dan uud dengan adanya kewenangan uji materi yang dimiliki mahkamah konstitusi, hal tersebut telah memberikan secercah harapan bagi kaum pekerja buruh dalam memperoleh hak konstitusionalnya kembali dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dalam upaya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. selanjutnya, para pemohon berharap dalam permohonan uji materiil ini, mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, menilai dan kemudian memutuskan uud dapat memutuskan permohonan ini sebagaimana yang diharapkan para pemohon yaitu mengembalikan posisi, peran dan tanggung jawab pemerintah negara terhadap permasalahan ketenagakerjaan: ii. kewenangan mahkamah konstitusi memperhatikan undang undang dasar., dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idterialis akbar santo ttd. ttd. menahan sitompul maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. suwardi merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godk,dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi angka huruf didalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang dalam bunyinyhal tersebut semakin menegaskan peran mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mempunyai merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tugas, fungsi dan kewenangan yaitu salah satunya melakukan pengujian undang undang terhadap uud sementara dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman.dst. maka dengan demikian semakin meneguhkan mahkamah konstitusi berwenang mengadili undang undang guo yang diajukan para pemohon pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, berdasarkan uraian dan ketentuan dalam undang undangguo terhadap undang undang dasar ill. kedudukan hukum (legal standing para pemohon bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusisuai undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,p, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bahwa pemohon dalam permohonan uji materi undang undang terhadap uud ini adalah perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa para pemohon untuk dapat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan uji materi undang undang terhadap uud para pemohon harus memenuhi dua syarat, yang pertama yaitu para pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana ditegasyarat kedua yaitu adanya kerugian konstitusional para pemohon atas berlakunya undang undang yang diuji, bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon juga merujuk pada yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei putusan nomor puu v tanggal september dan putusan putusan berikutnya, yang mana memberikan penafsiran undang undang nomor tahun terkait dengan hak konstitusional yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi harus memenuhi syarathal ini merupakan aktivis dan pimpinan pengurus serikat pekerja serikat buruh yang mempunyai tugas, fungsi dan merdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id tanggung jawab dalam upaya memperjuangkan hak hak pekerja buruh dan kesejahteraan anggota pada khususnya serta pekerja buruh lain pada umumnya dan oleh karenanya apabila dikaitkan dengan aturan ketentuan yang ada para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan uji materi undang undang guo, sebagaimana ditegaskan dalam uud yaitudanpara pemohon dalam hal ini masih dalam usia produktif sebagai tenaga kerja yang mana dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, angka yang menyatak", dengan usia produktif para pemohon, maka para pemohon masih berpotensi untuk menjalin hubungan kerja dan melakukan pekerjaan, oleh karenanya setidak tidaknya dengan tetap berlakunya undang undang yang diuji bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi yang dapat merugikan hak konstitusional para pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam uud yaitu menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya : bahwa pemohon iii adalah karyawan pt. karyawan pt. aminmerupakanmerupakan karyawan pt. surya suasana leather, yang: dan pemohon merupakan karyawan pt. inker bola pacific, dalam hal ini juga menjabat sebagai ketua puk skep.sisimerdeka barat jakarta tol f2x emil sekretariat omahkamahkonsttsi go id

salinan wisera nama slendro kaa tau, hdr. it hananama tjahjono slendroil: nama benjaminill: nama marianapemohon iv, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nama jennettenama marcelo ll. pemohon vi: nama elisabeth: nama margareti: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada bgd. syari, s.h., junaidi, s.h., dan rumah nia kurniadi, ip., pd., penasehat hukum beralamat kantor hukum bgd. syari, rekan, yang beralamat perumahan parakanmuncang sbg blok hanjuang, ditanggung, sumedang, jawa barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11edaran mahkamah agung nomor tahun juncto sema nomor tahun bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pid. pn. jkt. pst yang diputus pada tanggal juni bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi provinsi jakarta nomor pid pt.dki yang diputus pada tanggal desember bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k pid yang diputus pada tanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid yang diputus pada tanggal agustus bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst yang diputus pada tanggal maret bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor pdt pt. dki yang diputus pada tanggal juli bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt yang diputus pada tanggal januari bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pdt yang diputus pada tanggal juli bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pk pdt yang diputus pada tanggal juni bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri jakarta pusat daft. nomor eks. tanggal agustus bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri jakarta pusat nomor eks. tanggal november bukti fotokopi berita acara sita eksekusi nomor eks tanggal desember bukti fotokopi berita acara sita eksekusi nomor ekskuasaan kehakiman dan ma, yaitu terkait dengan peninjauan kembali lebih dari satu kali. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pid. pn. jkt. pst., tanggal juni juncto putusan pengadilan tinggi provinsi dki jakarta nomor pid pt.dki, tanggal desember juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tanggal juni juncto putusan mahkamah agung nomor pk pid tanggal agustus pemohon telah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menggunakan akta surat palsu . bahwa pemohon sampai dengan pemohon viii mendalilkan sebagai perseorangan warga negara indonesia yang merupakan anak kandung dari pemohon bahwa para pemohon menganggap norma kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung telah merugikan hak konstitusional paradengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon terhalangi hak konstitusionalnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pk) lebih dari satu kali karena terhadap perkara yang dialami pemohon telah diputus sejak pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga pk. oleh karena itu pemohon merasa terhalangi haknya untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah serta mencari pelaku pemalsuan akta autentik yang sebenarnya dikarenakan berlakunya norma yang menghalangi para pemohon untuk mengajukan lebih dari satu kali, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam hal ini dan kekuasaan kehakiman. pemohon sampai dengan pemohon viii sebagai anak kandung pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma dan kekuasaan kehakiman tersebut atas, karena pemohon sampai dengan pemohon viii tidak dapat memperjuangkan hak hak pemohon khususnya untuk mengajukan lebih dari satu kali. berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah pemohon selaku terpidana dalam perkara yang dialaminya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo (selanjutnya disebut pemohon), sedangkan pemohon sampai dengan pemohon viii sebagai anak kandung dari pemohon karena belum berstatus sebagai ahli waris dari pemohon, sehingga secara yuridis pemohon sampai dengan pemohon viii belum mempunyai hak untuk mengajukan pk, sebagaimana yang dimungkinkan dalam ketentuan kurap. dengan demikian terhadap pemohon sampai dengan pemohon viii tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma dan kekuasaan kehakimmempertimbangkan pokok permohonan. pokok permohonan menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dipandang telah jelas oleh mahkamah,okok permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kekuasaan kehakiman dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang mengatur mengenai pk. pemohon dalam permohonannya meminta agar dapat diajukan lebih dari satu kali, i3.9j menimbang bahwa terkait dengan permohonan dalam perkara pidana, mahkamah telah memutus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv dimana dalam putusan yang dimaksudkan terakhir telah tegas dinyatakan dalam bagian pertimbangannya, antara lain: .vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv tanggal juli i3. menimbang bahwa dengan mendasarkan pada putusan mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam paragraf maka terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana mahkamah telah menyatakan bahwa norma dan kekuasaan kehakiman tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan kurap yang telah dinyatakan inkonstitusional. oleh karena itu, sesungguhnya norma dalam undang undang dimaksud sepanjang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana telah tidak berlaku lagi. dengan demikian mahkamah berpendapat permohonan pemohon telah kehilangan objekmohon sampai dengan pemohon viii tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo. pada hari rabu, tanggal se. ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul wib, oleh sembilwahiduddin adams ttd ttd dewa gede laguna menahan sitompul ttd ttd saudi isra suhartono panitera pengganti, ttd dian chusnul hatilah merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kamiskamis(vide bukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukttentang pembentukan peraturan perundang undangan, berbunyi dalam hal suatu merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid,ada mahkamah konstitusi terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkarabahwa, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi beserta penjelasannya dan memperhatimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, berdasarkan uraian diatas makyaahwa, pemohon (satu) adalah terpidana pada perkara pidana pengadilan negeri jakarta pusat nomor pid. pn. jkt. pst yang diputus pada tanggal junk pid tanggal juni dan terhadap putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni pemohon (satu) telahmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid agustus yang memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon (satu). bahwa, karena telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali makmohon (satu) tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan namanya dan mencari pelaku dari kejahatan tersebut karena selama pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali mahkamah agung tidak diketahui siapa pelaku dari kejahatan yang diduga tersebut dan pihak pemohon tidak mengetahui apakah akta dokumen tersebut palsu atau tidak, sehingga pihak pemohon dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya dan tidak diketahuinya atas dasar itu maka pemohon memperjuangkan hak haknya sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun ataumahkamah agung nomor k pid tanggal juni juncto mahkamah agung nomor pk pid tanggal agustus bahwa, pemohon sampai dengan pemohon v(satu) dan tidak diberlakukan sama dimata hukum dan masyarakat, sehingga pemohon sampai dengan pemohon viii mengalami kerugian atas tidak dapat menikmati ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa, mahkamah agung tidak mengindahkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi1 tanggal maret (bukti dengan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid menerbitkan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tanggal desember tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana (bukti dimana intinya permohonan peninjauan kembali untuk kedua kali tidak dapat dilakukan dibenarkan karenil. alasan permohonan (polita) adapun alasan dari para pemohon dalam perkara guo untuk mengajukan uji materi terhadaphadap undang undang dasar sebagai berikut: bahwa, para pemohon sebagai warga negara indonesia yang baik tentunya mempunyai hak hak konstitusional sebagaimana amanat dari dan serta undang undang dasar negara indonesia tahun yang intinya para pemohon mengharapkan pada negara yang berdasarkan hukum ini, negara memberikan warga negara indonesia khususnya kepada para pemohon guo diberikan perlindungan, kesamaan, kepastian dan keadilan hukum. pemohon putuskan bersalah menggunakan akta palsu, sementara pemohon tidak mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang menyuruh membuat akta tersebut dan yang diketahui bahwa pemohon menemukan akta tersebut digemari almarhum isteri pemohon setelah beberapa tahun isteri pemohon meninggal dunia dan pada saat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ditanyakan kepada notaris yang membuat bahwa akta tersebut adalah asli dan benar dan oleh karenanya digunakan oleh pemohon untuk mengambil upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata nomor pk pdt yang diputuskan pada tanggal juli dan perkara tersebut dimenangkan oleh pemohon bahwa, pinsi dki jakarta nomor:pemohon dihukum dipidana karena menggunakan akta surat palsu, sementara pembuat pelaku dari pembuat akta surat yang duga palsu tersebut sampai sekarang tidak diketahui dan dengan sendirinya tidak dihukum. bahwa, dalam perkara perdata antara para pemohon dengan saksi pelapor (vinsi dki jakarta nomordimana pihak para pemohon dalam perkara guo adalah pihak yang dimenangkan, berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdat. pn. jkt. pst tanggal maret juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor pdt pt. dki tanggal juli juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt tanggal januari juncto putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pdt tanggal juli juncto putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pat tanggal juni bahwa, bunyi undang undang dasar adalah negara indonesia adalah negara hukum dan bunyi undang undang dasar adalahmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid hukum dan keadilan, serta bunyi undang undang dasarmentara bunyi adalahhingga dengan demikiansehingga menghalangi hak konstitusional dari pemohon untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum negara yang kita cintai ini. bahwa, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh indonesia mendapatkan instruksi dari mahkamah agung berdasarkan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun tanggal desember (bukti agar engan dalil bahwa perkara akan menumpuk mahkamah agung, samping itu mahkamah agung juga mendalilkan bahwa pengaturan masalah upaya hukum peninjauan kembali tidak hany.xi tanggal maret namun juga diatur dalamhinggaangat merugikan hak konstitusional dari pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum. bahwa, denganidak saja merugikan hak konstitusional pemohon tetapi juga merugikan hak konstitusional dari pemohon sampai dengan pemohon viii dalam perkara guo karena tidak mendapatkan hak hak kepercayaan dan hak untuk hidup kesamaan kedudukan dimata hukum. berdasarkan hal hal uang kami uraikan atassangat merugikan dari para pemohon dalam perkara guo. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid

salinan rai lan bupati patinomor tahun tentang pengelolaan pasarpemindahan dan penghapusan kios dan los dalam pasar rakyat kios dan los pasar rakyat dapat dipindah dan dihapus atau dialihfungsikan demi kepentingan umum dan atau yang lainnya. pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian kios dan los pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan apabila kondisi kios dan los sudah tidak layak, pedagang kurang dari yang dipersyaratkan, jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional. bab vii ketertiban, kebersihan dan keamanan setiap pedagang lingkungan dalam pasar rakyat dan lingkungan luar pasar rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan. kepala pasar rakyat berwenang menentukan dan mengatur barang dagangan yang dijajakan pedagang, demi terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan pasar rakyat. setiap pedagang lingkungan pasar rakyat dilarang berjualan menjajakan barang barang dagangan tepi jalan atas trotoar atau tempat tempat lainnya lingkungan luar pasar rakyat atau lingkungan dalam pasar rakyat yang merupakan zonasi larangan untuk berjualan, berjualan minuman beralkohol, berada dalam pasar rakyat disaat pasar rakyat sudah masih tutup, kecuali atas izin kepala pasar rakyat, bertempat tinggal dalam pasar rakyat, berjualan apabila mengidap penyakit menular berbahaya, dari perangkat daerah, melepas. melepas hewan dalam pasar rakyat, menjajakan, menjual, menyimpan bahan bahan yang mudah terbakar meledak atau barang barang terlarang lainnya, membuat rusak dan kotor kios, los, pelataran pasar rakyat dan bangunan pasar rakyat lainnya, mencemari lingkungan pasar rakyat, menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran, il. membuat kios liar, sekat sekat dinding los emperan, membuat dan menambah merubah bangunan bangunan kios, los, atau pada pelataran pasar rakyat tanpa seizin bupati, menyerahkan atau menyewakan hak pemakai kios, los dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain, menyelenggarakan atau melakukan perjudian dan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam pasar rakyat, oo. melakukan perbuatan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan, menggunakan kios untuk menimbun barang atau menggunakannya sebagai gudang, menyambung instalasi listrik fasilitas pasar rakyat tanpa izin kepala pasar rakyat, melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum. bab viii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan dan pengawasan pasar rakyat bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pasar rakyat. dalam. dalam rangka pembinaan dan pengawasan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada bupatingevaluasi pengelolaan pasar rakyat. dalam rangkaketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat ttd.setda ydbiati, sh, pembina tk. ntppasar rakyat. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksuddan perindustrian kabupaten pati yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar. kepala dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten pati yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar. kepala pasar adalah pegawai negeri sipil atau pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus pasar daerah, pasar grosir dan atau pertokoan dan pasar pembangunan kabupaten pati. pegawai pasar adalah pegawai negeri sipil atau pegawai yang ditugaskan pada suatu pasar.perdagangan. pasar daerah adalah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. lingkungan dalam pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang disediakan kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan dan menjalankan usahanya. lingkungan luar pasar adalah tempat tanah luar lingkungan dalam pasar sejauh meter dari batas pasarbangunan pasar adalah semua bangunan dalam area pasar selain kios dan los. pelataran pasar adalah tanah area pasar dimana tidak didirikan bangunan los, kios dan atau bangunan pasarasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah. pedagangn landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan pasar rakyat, meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan pasar rakyat, cc. meningkatkan ketertiban dan kebersihan pasar rakyat, meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan pasar rakyat. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terciptanya pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan pasar rakyat, terciptanya pemeliharaan dan pengembangan pasar rakyat, terwujudnya ketertiban dan kebersihan pasar rakyat, tercapainya target pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan pasar rakyat. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pasar rakyat yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah. bab iii klasifikasi pasar rakyat setiap pasar rakyat ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat. pasar. pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan atas (empat) tipe yang terdiri dari pasar rakyat tipe pasar rakyat tipe pasar rakyat tipe dan pasar rakyat tipe penetapan klasifikasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kriteria waktu beroperasi, jumlah pedagang, luas lahanlima ribu meter persegi).kan bau pesartakat antara perasa spsmsaot (permata jojparsdot (per rasaronai pasar docman pasar rasa taipamoo (resartakae peminat per rasa gran geram pesrmasatonai (paarpuasaa (per rasatornan pasar saponyono pasar rasa pasar gombong besar rasa pam humans pear rasa bepampaa . pasar grosir yang dalam pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah daerah berstatus pasar rakyat. pengelolaan pasar rakyat berdasarkan standar nasional indonesia. pengelolaan pasar rakyat harus berwawasan lingkungan dan memenuhi pedoman penyelenggaraan pasar sehat. bab pengelolaan pasar rakyat pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar rakyat dilaksanakan oleh pada dinas. bab perizinan bagian kesatu perizinan mendirikan kios dan los setiap pedagang dapat mendirikan kios dan los lingkungan pasar rakyat secara swadaya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari bupati. pengajuan izin mendirikan kios dan los secara swadaya lingkungan pasar rakyat kepada bupati sebagaimana dimaksud pada pemohon atau pedagang harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. untuk memperoleh izin, pemohon atau pedagangpendirian kios dan los sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan kepala dinas. penandatanganan . penandatanganan kontrak perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon mendapatkan izin dari bupati. kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (lima belas) tahun. pendirian kios dan los swadaya lingkungan dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam menjadi aset pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh kepala dinas. bagian kedua perizinan menempati kios, los dan pelataran pasar rakyat bagi parapemakaian kios oleh setiap pedagang dalam satu pasar rakyat dibatasi maksimal seluas (empat puluh meter persegi). pemakaian los oleh setiap pedagang dalam satu pasar rakyat dibatasi maksimal seluas (dua puluh meter persegi). pemakai pelataran pasar rakyat oleh setiap pedagang dalam satu pasar rakyat dibatasi maksimal seluas (dua puluh meter persegi). . pedagang yang sudah tidak menempati fasilitas kios, los dan pelataran pasar rakyat harus menyerahkan kepada pemerintah daerah dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. dengan izin bupati, hak menempati kios, los dan pelataran pasar rakyat dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama. proses perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh kepala dinas. izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut, apabila kios ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama (enam puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas, los ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas: dan atau cc. pedagang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut turut selama (tiga) bulan. pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan alasan sebagaimana dimaksud pada tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. pencabutan izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud pada didahului dengan peringatan dan penyegelan. bab vi.

menteh wit pada kementerian keuangan melalui surat yang ditujukan kepada menteri keuangan nomor tan februarplh.maret juga telah menyampaikan usulan revisi atas tarif layanan dimaksud kepada direktur jenderal perbendaharaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebutusulan tar lay badan lay urn bad pengelola dana perkebunan kela wit pad kernel tarian keuangan bagaimana verse but huruf tel dibahas dan dikaji oleh tim penilai yang dikoordinasikan oleh direktorat jenderal per bendaharawan; bahwa untuk menindaklanjuti usulan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksudmengingat menetapkan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keualampu ramaret sampai dengan mei,,, tarif us$) harga harga crude harga termasuk crude palm palm oil antara crude en~s layanan satuan dalam pos tarif oi1dii"'t: tarif us$) h~sam lemak bebas split palm fatty acid distilat safad) dengan per ton kandungan sam lemak bebas split palm kernel fatty acid distilat skuad) per ton dengan kandungan asam lem bebas tarif us$) .ole asan bermerk per ton diem den gan berat netto:::; tarif us$) ,.,uni dan seterusnya:f, tarif us$) harga harga crude harga termasuk~ crude palm palm oil antara crude jenis layanan satuan dalami pos tarif oiltarif us$) harga harga crude harga ;.tel klein per ton crude palm ketel starin per ton palm fatty acid distilat pad) per ton palm ketel fatty acid distilat skuad} per ton split fatty acid dari crude palm oil, crude palm per ton ketel oil, dan ex3823. per ton kandungan asam lemak bebas split palm ketel fatty acid distilat skuad) per ton dengan kandungan asam lemak bebas tarif us$) hru:ga harga crude harga termasuk crude palm palm oil antara crude jenis.asan bermerk dan per ton dikemas dengan berat netto:::;~ ye' jat l"e pl,~ jt f,'. o:~: arif bintara<f1:n ~ ~ nip sri mulyani indrawialat bukti tabel kode nama artikel kerangan sertifikasi rekapitulasi perolehan suara foto copy dari asli partai politik dan calon anggota dpr yang ditetapkan kpu provinsi papua menyusul sertifikasi rekapitulasi perolehan suara karena belum dpr yang ditetapkan oleh kpu diterima dari kpu surat undangan rekapitulasi penghulu ngan suara dpr, dpd, dprd provinsi jan dprd kabupaten kota yang kot epy'dan asi dikeluarkan kpu kabupaten dogiyai. kepingan vidio berisi rekaman pleno tingkat provinsi untuk sesi rekapitulasi kabupaten dogiyai yang menunjukan adanya aksi protes dari sesama anggota digandakan dari asli kpu kab. dogiyai atas perolehan suara dpr oleh pks sebesar daftar saksi tabel asas pss kesaksian markus wine kampung peta keterangan tentang distrik kamu sela kpu kab. dogiyai ketua dpc partai tan kabupaten tidak melakukan hanura kab. dogiyai dogiyai rekapitulasi sekaligus saksi pada penghitungan pleno tingkat kabupaten perolehan suara dpr pada plenoeropa eropa dalam pemilulbahwa pemohon benar benar legislatifselama| suara kampung selahembesaloma| suara kampung dalam pemilu legislatif hembesaloinema sinema dalam pemilu (ei| suara tps kampung hueialimo| suara tps kampung yalimolp dalam| suara tps kampung help pemilu legislatifmuluk punya| suara tps kampung muluk dalam pemilu legislatif punydan kampung panen| suara tps kampung paneamboja| suara tps kampung dalam pemilu legislatif samboja bahwa pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. rekan ditugmbesoloma|hima| suara tps kampung shima dalam pemilu legislatiflbahwa pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. dpr papua dapil papua denis aktatukdi keterangan aka baki kodeamelia| dari setiapmaki| dari setiap desa kelurahan dalam pemilu legislatif (di distrik kecamatan maki bahwa pemohomemperolehdiubah dari setiap desa kelurahan dalam pemilu legislatif (di distrik kecamatan domb! rekapitulasi hasil da tingkat| penghitungan suara kecamatan distrik pola dalam|dari setiap desa kelurahan pemilu legislatifwagneri|dari setiap desa kelurahan dalam pemilu legislatif (di distrik kecamatan wagner| rekapitulasi hasil tps kampung holasili penghitungan suara kecamatan distrik silo karno tps tersebut kampung dalam pemilu legislatif holasili bahwa pemohon benar benar memperoleh suarapni| penghitungan suara tps kecamatan distrik silo karno| kampung apni bahwa dalam pemilu legislatif (|gililogo| penghitungan suara kecamatan distrik silo karno tps desa kelurahan dalam pemilu legislatif gillogoholasili| penghitungan suara kecamatan distrik silo karno tps desa kelurahan dalam pemilu legislatif holasileiaboge| penghitungan suara kecamatan distrik silo karno tps desa kelurahan dalam pemilu legislatif eiabogentara| penghitungan suara tps kecamatan distrik wamena| kampung antarbahwa berdasarkan sertifikasi tps kampung rekapitulasi hasil sinema kecamatan distrik| penghitungan suara tps wamena kota dalam pemilu| kampung sinema bahwa legislatifhulekama| penghitungan suara tps kecamatan distrik wamena kelurahan hubahwa berdasarkan sertifikasi ardi tps kelurahan wamena| rekapitulasi hasil kota kecamatan distrik| penghitungan suara tps wamena kota dalam pemilu kelurahan wamena kota legislatif bahwamashima penghitungan suara tps dua kecamatan distrik| kelurahan musim dua wamena kota dalam pemilulbahwa pemohon benar benar legislatifilekama| penghitungan suara tps kecamatan distrik wamena| kelurahan i|kelurahan| rekapitulasi hasil kolom kecamatan distrik( penghitungan suara tps wamena kota dalam pemilu| kelurahan kolom bahwa legislatif(|bahwa partai hanura provinsi ditandatangani oleh ketua dpd|surat rekomendasi dari( bukti ini membuktikan bahwa| bawaslu untuk mengakomodir(lsuara caleg tersebut papua (enam) provinsi papua (sebagaimana mestinya. ne|. deisakabura ketangan ams buka k(desa kelurahan distrik kecamatan kecamatan distrik pipa( pipa bahwa pemohon dalam pemilupasir|distrik kecamatan pasir putih bahwa putihdistrik kecamatan embetpeni bahwa embetpeni dalam pemilu paten. kpu kab. dogiyai tidak membuat sertifikasi rekapitu lasi dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk dpr ri. yahudi global jayapura papua keterangan tentang adanya reaksi protes gate, ded helium dari sesama anggota provinsi papua pada kpu kabupaten saat pleno tingkat dogiyai masalah provinsi: perolehan suara pks serius kaiser jayapura papua sebesar saksi pkpi saat pleno keterangan tentang tingkat provinsidaftar saksi tabel sesi pandan water kesaksian keterangan saksi dari dpc partai keterangan tentang tidak hanura kabupaten dilakukannya rekapitulasi peng dogiyai hitungan perolehan suarfusi distrik kecamatan fusi desa kelurahan kecamatan distrik mobi distrik kecamatan coba bahwa dalam pemilu pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. berita acara( bukti ini 'membuktikan bahwa| rekapitulasi hasillberdasarkan sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan hasil penghitungan suara suara partai politik (dari setiap desa kelurahan model da tingkat|distrik kecamatan kerepkuru bahwa kecamatan distrik pemohon benar benar memperoleh kerepkuru dalam pemilu|suara disetiap desa kelurahan model da tingkat distrik kecamatan geprek bahwa kecamatan distrik pemohonbenar benar memperoleh geprek dalam pemilu| suarakandistrik kecamatan keenam bahwa keenam dalam pemilu(work|distrik kecamatan workkora distrik kecamatan kora bahwa dalam pemilu pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. surat pengaduan ke( bukti ini membuktikan bahwa|( bawaslu provinsi papua| partai hanura provinsi papua yang ditandatangani oleh|sangat dirugikan dengan terjadinya ketua dpd dan sekretarislpengurangan suara pada suara partai hanura provinsi| partai dan suara caleg yang papuap esaamaa surat rekomendasi dari bawaslu provinsi papua untuk mengakomodir perolehan suara caleg dpr papua nomor urut dapil papua provinsi papua surat rekomendasi dari bawaslu pusat untuk mengakomodir perolehan suara caleg dpr papua nomor urut dapil papua provinsi papuaamelimakidombpola dalam pemilu legislatifdpr kabupaten nabire dapil nabire alat bukti kode bukti surat rekomendasi bawaslu surat mandaporan surat pertandingan perolehan jupommetsans pos yan bekam sediaan p303 say) a77 kode alat bukti uraian tabel perselisihan pertandingan perolehan suara menurut memohon surat rekomendasi laporan tentang pelanggaran berupa pengalihan bawaslu surat suara yang dilakukan oleh ppd distrik kabupaten nabire sirip, distrik dipa, ppd distrik wapa, ppd distrik warga, ppd distrik menu, ppd distrik teluk kimi dan ppd distrik nabire sebanyak suaranamun kpu kabupaten nabire tidak melakukan pembetulan dalam pleno kabupaten bahkan pleno provinsi papua model dc surat pernyataan kejadian khusus atau keberatan dari bangko kpu provinsi papua dan kpu kabupaten nabire model tps1 lampiran tentang pengalihan suara kepada partai above distrik lain oleh ppd distrik sirip sirip kabupaten nabire model tps lampiran tentang pengalihan suara kepada partai fetomerpsamama model tps iii lampiran tentang pengalihan suara kepada partai mom femomerosappd distrik warga obat model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh model c i tps ppd distrik warga kampung tarumi model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh model tps ppd distrik warga kampung saman model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh model tps ppd distrik warga kampung kamarisano model dan c l laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps kampung ppd distrik dipa epoca model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps kampung ppd distrik wapa rumus model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps kampung ppd distrik dipa dikira model dpr pengalihan suara kepada partai lain oleh ppd papua piano tps distrik dipa kampung jigikebo model dan c l laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps kampung ppd distrik dipa jigikebo model dan c l laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps iii kampung ppd distrik dipa jigikebo model dan laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh tps kampung ppd distrik dipa tagauppd distrik dipa pesan masukin model dan pengalihan suara kepada partai lain oleh ppd papua piano tps distrik dipa kampung abou model piano pengalihan suara kepada partai lain oleh ppd dpr papua tps distrik sirip kampung above model dpr pengalihan suara kepada partai lain oleh ppd papuapiano tps distrik sirip kampung above model dpr model dpr papua piano papua piano tps model dpr model dpr papua piano papua piano tps akp model dpr model dpr papua piano papua piano tps kampung tarumi model dpr model dpr papua piano papua piano tps kampung saman model dpr model dpr papua piano papua piano tps kampung kamarsano model dpr model dpr papua piano papua piano tps kampung epoca model dpr model dpr papua piano papua piano tps kampung kurumleno kpu iammsmtopar saksi partai pada keterangan tentang saat pleno adanya reaksi protes dari rekapitulasi tingkat sesama anggota kpu provinsi. kabupaten dogiyai masalah perolehan suara pks sebesar keterangan tentangsaksi yang berasal keterangan tentang adanya dari partai lain yang pernyataan dari ketua kpu hadir pada saat pleno kabupaten dogiyai yang tingkat kpu terindikasi adanya many politic provinsi. terhadap pemberian suara sebesar kepada pks. catatan identitas, jumlah dan peran saksi secara lengkap akan lengkap akan sampaikan kemudian. bahwa selain itu ada diperoleh temuan menurut caleg atas nama drs ali castella, st, dijelaskan sebagai berikut: sehubungan dengan nomor sub perkara php dpr dprd x il atas nama caleg drs. ali castella, m.mt, daerah pemilihan papua perolehan suara dengan jumlah suara sah partai dan suara calon suara, bersama ini kami sampaikapua piano tps omaill kampung jigikebmacau model dpr model dpr papua piano papua piano tps bersama indonesia pertandingan pertandingan perolehan suara menurut perolehan suara memohon dan pemohon kabupaten paniai pemohon dan memohon panas paniai surat rekomendasi bawaslu untuk pengembalian suara kabupaten paniai untuk pengembalieyagitaida pengalihan suara kepada partai politik lain oleh ama tps dei pengalihan suara kepada partai politik lain oleh own model dan pengalihan suara kepada partai politik lain oleh tps kampung ppd distrik eadid model dan pengalihan suara kepada partai politik lain oleh tps kampung ppd distrik paniai timur toyota model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh lamamtama prod ema model tps iii pengalihan suara kepada partai politik lain oleh d.anamgtama |pp0 dam into model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh barangnya |pod model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh jaman pede model tps ill pengalihan suara kepada partai politik lain oleh lamaniii pengalihan suara kepada partai politik lain olehamill pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampung ibu ppd distrik kebo maidaill pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampung ppd distrik bogobaida nomawodideiii pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampung ppd distrik bogobaida bogobaitps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampagpuami dam bosan model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampagptam dem basah model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kamangtama|ppodame model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampagvmai ppo dam panama model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampus ungu dam pot model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kabayan obama model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kampung ppd distrik paniai timur iyagitaida model tps pengalihan suara kepada partai politik lain oleh kanon pr0 damgmam model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papuapiano tps oleh ppd distrik eadid sta anntoyota model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papua piano tps oleh ppd distrik kebo kampung aimapiano tps oleh ppd distrik kebo kampung aimag model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papuapiano tps oleh ppd distrik kebo ill kampung aimag model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papua piano tps oleh ppd distrik kebo kampung abayoweta model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papuapiano tps oleh distrik kebo kampung abayoweta model dpr model dpr papua piano pengalihan suara papua ill ibu maidaillpapualemapastra jommooame kampungdagautoiowa terhadap dapil papua (dpr ri), untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan (tiga) orang saksi yehuda gobi, fredrik meri, dan justus way yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: yahudi gobi saksi merupakan saksi partai hanura tingkat pleno provinsi papua sekaligus caleg dapil papua: pada tanggal april pleno dilaksanakan untuk tingkat kabupatensaja, sementara untuk tingkat provinsi dan pusat tidak diplenokan: pleno provinsi papua, seluruh saksi partai politik yang hadir menolakprovinsi, ada (dua) komisioner kpu yang terlibat keributan, karena presentasi ketua kpu hanya rekayasa, keberatan partai hanura pada dasarnya mengenai pembagian kursi yang tidak berdasarkan hasil rekapitulasi: menurut saksi, perolehan suara partai demokrat atas nama caleg ruben malay tidak mendapatkan suara kabupaten dogiyai, tetapi pada rekapitulasi provinsi tahu tahu mendapatkan suara, bupati dan kpu dogiyai bandara sentani sepakat untuk mencari hotel entropi, jayapura, disitulah pembagian suara dilakukan, saksi sebagai caleg partai hanura dapil papua mendapatkanperolehan suara distrik maria barat kampung budaya, tetapi ketika rekapitulasi tingkat provinsi, berubah menjadi nol: begitu juga untuk dpr ri, pada saat tingkat kabupaten pks hanya mendapat suara, pada rekapitulasi provinsi mendapatkan suara, rekayasa pembagian suara dilakukan oleh ketua kpu kab. dogiyai dan bupati dogiyai hotel entropi jayapura: partai hanura tingkat kabupaten, sebagai contoh nabire, saksi mendapat suara itu hasil dari tps, hasil ppd tinggal suara, tingkat provinsi tetap suara: pada saat rekap provinsi, saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi: saksi mendapat suara kabupaten paniai suara, sampai rekapitulasi provinsi, perolehan suara berubah tinggal suara, fredrik meri saksi merupakan saksi partai hanura kota jayapura, saksi adalah ketua dpc partai hanura kota jayapura yang bertugas memonitor seluruh dapil, perolehan suara partai hanura kota jayapura, pada pleno mei partai hanura untuk caleg dpr nomor urut a.n manage robert kamu, ppd berpura suara, waktu pleno kpu menjadi suara, jadi suara hisecara lisan pada saat pleno berlangsung, ketua kpu kota jayapura menjawab tidak ada waktu, langsung saja mk. justus way kesaksian saksi adalah hasil dari laporan laporan timses) saksi merupakan ketua tim sukses caleg partai hanura a.n. manage robert kamu, saksi mengkoordinir anggota yang bekerja untuk manage robert kamu, berita acara perhitungan perolehan suara parpol dan calon tingkat tps kelurahan kaki baru, totalnya suara, tingkat kampong timika jaya tingkat kampung nawaripi tingkat ppd da perolehan suara distrik mimika timur jauh, kab. mimika suara, distrik kuala kencana caleg hanura manage robert kamu kehilangan suara tempat tempat atasserius kaiser, clara gobi, dan alex kamiroki yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: serius kaiser saksi merupakan saksi mandat pkpi tingkat provinsi papua: khusus untuk kabupaten dogiyai, saksi merekam saat rekap kab. dogiyai, pada mei hadir pleno rekap provinsi dihadiri anggota kpu provinsi, tabrak maria, didampingi komisioner kabupaten, salah satu caleg pkpi berbicara, kenapa suaranya hilang sekian ribu secara spontan, komisioner kpu dogiyai memprotes kpu dogiyai: pks untuk dpr memperoleh suara dari dpt ribu pemilih lebih, saat hasil pks diumumkan, saksi dadi waluyo bertanya dari mana suara tersebut, model dc prov papua dapil papua hanya partai yang tanda tangan pleno rekap kab. dogiyai tidak selesai saksi partai hanura menandatangani hasil rekap dapil papua ada kolom nomor tetapi tidak ada nama clara gobrupakan saksi partai hanura caleg nomor yahudi gobi untuk dapil papua meliputi kab. dogiyai, paniai, deiyai: saksi mendapat informasi dari teman teman marcelo tegui) bahwa yahudi gobi memperoleh suara dari distrik paniai timur, eadid, bokobaida, dan ego: dogiyai yahudi gobi dapat ribu suara dari distrik maria barat: kondisi dogiyai banyak pelanggaran dari parpol semua dikecewakan, untuk dogiyai, pleno kab dogiyai dihitung tetapi belum melaksanakan pleno penetapan karena parpol tidak diundang, khusus dogiyai belum pernah melakukan pleno kabupaten. alex kamiroki saksi merupakan saksi partai hanura pada rekapitulasi tingkat kabupaten nabire, pada saat rekapitulasi yang dihadiri pimpinan parpol dan saksi, khusus suara yahudi gobi punya suara tingkat tps distrik: distrik sirip, sippa, jawara, menu, warga, nabire, hakim, total suaranya suara, rekap kabupaten berkurang tinggal ribu sekian suara, nabire, terjadi hal aneh hari kedua, bupati nabire dan wakil ketua dewan syuro pkb dan wakil ketua pdip, intervensi kpu nabire, suara untuk distrik distrik dibagi, terhadap dapil papua dprd provinsi), untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan (empat) orang saksi yahya wonorenggo, merebus tarombo, dan person girl yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: yahya wonorenggo saksi merupakan saksi mandat dari partai hanura tingkat pps distrik mulia dan saksi ppd distrik mulia atas nama kampus korona, pada april puncak jaya tidak dilakukan dengan cara memilih, melainkan dengan menggunakan musyawarah yang memberikan mandat kepada tokohdata nama suara hasil perolehan selisih pileg suara kabupaten yahukimo kabupaten mimika kabupaten intan jaya kabupaten deiyai np: kabupaten nabirekamikurma indo kabupaten mimika, mohon dapat dibuka kembali berita acara model dan model dat1, dari data yang didapat perolehan suara kami distrik mimika barutps sebanyak suara untuk partai hanura caleg kampus korona untuk tingkat kpps: yang mendapat mandat desa urges, enu monday kepala kampung), kampung mulia gambut, samar, kampung trikora, reki honda, distrik mulia kab. puncak jaya: pada pleno tingkat ppd, rekaman justru menghilangkan suara seluruhnya, menjadi nol: suara dibagi dua pasangan caleg anton pdip) dan caleg partai demokrat: merebus animo saksi merupakan saksi partai hanura kab. tolikara caleg a.n. invoke honda memperoleh suara suara distrik pada pleno idkab pada april pleno dilakukan untuk dprd kabupaten, dprd provinsi dan dpr tidak dilakukan, sampai penekan provinsi pada mei yang dibacakan tingkat provinsi hilang, jadi nol, dialihkan partai lain, pks ribu lebih) dan partai demokrat .ribu lebih) person girl, saksi merupakan saksi tingkat ppd distrik elo dan kpu merangkap sekretaris dpc partai hanura puncak jaya pada april, suara tingkat kpps sebagaimana dalam tingkat ppd, tingkat kpu puncak jaya, semua saksi hadir, partai hanura suara, direkam suara saksi berdiri dan protes berdasarkan bukti tingkat kpps, hasil ini yang kerja kpu atau bukan, karena tidak sesuai dengan rekap hasil kerja lapangan: tetapi mengurungkan niat, saksi keberatan akhirnya terpaksa tanda tangan: pleno kabupaten tidak dihadiri lengkap komisioner, pada perolehan suara pleno provinsi tetappil papua dprd provinsi), untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan (satu) orang saksi havens lakon, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: heres lakon saksi merupakan saksi partai hanura tingkat tps desa buserem dan ppd distrik more, kab. yahukimo: menurut catatan saksi, suara partai hanura atas nama serius ferry italy urut memperoleh suara distrik more suara, distrik tangga suara, distrik kurma suara, suara diraih dengan sistem color sesuai dengan aturan: angka angka tersebut berdasarkan perhitungan sendiri, tingkat ppd memperoleh suara, seharusnya memperoleh suara sehingga distrik hilang sebanyak suaraagus benda, bner korona dan sensus dirampok yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: agus benda saksi merupakan saksi partai hanura ppd kabupaten lanny jaya: perolehan suara hanura nomor urut masing masing dari distrik famili suara, distrik maki suara, distrik domba suara, distrik kota suara, jumlah total suara, perolehan tersebut berdasarkan perolehan tps tps sesuai form sistem yang dilakukan sistem ikat noken, pleno rekap tingkat kabupaten april suara utuh' tetap: sampai tingkat provinsi, perolehan suara berubah, terjadi pengurangan. bner korona saksi merupakan saksi partai hanura tingkat kabupaten jaya wijaya sampai provinsi, perolehan suara masing ,asing distrik dan kabupaten aturan yang ada, masing masing distrik memakai system pemilu wajarcaleg nomor urut a.n. tetikus jiwa memperoleh suara suara, waktu pleno kab. jaya wijaya diumumkan dari ppd atas nama tetikus jiwa suara, berkurang suara: semua parpol mengajukan protes, tetapi tidak dicatat form keberatan dan tidak dilaporkan panas, saksi tidak tanda tangan berita acara rekapitulasi, termasuk saksi parpol lainnya, rekap kab. lanny jaya dan kab. jaya wijaya hadir dalam rekap provinsi aston jayapura, hasil partai hanura caleg nomor urut a.n. tetikus jiwa memperoleh suara suara, hasil partai hanura caleg nomor urut a.n. tetikus jiwa memperoleh suara suara, hanya suara, tindak lanjut berupa rekomendasi agar suara dikembalikan caleg a.n. tetikus jiwa, tetapi kenyataannya tidak ada tindak lanjut: bawaslu juga berkirim surat, meminta kpu provinsi papua untuk memperbaiki caleg hanura atas nama tetikus jiwa menjadi suara. sensus dirampok saksi merupakan saksi partai hanura distrik pipa, kabupaten nduga, perolehan suara caleg nomor mendapat suara sebanyak suara, menggunakan sistem noken, pada waktu rekap tingkat kabupaten suara tidak dibacakan, hilang semuanya, mendengar melalui pengeras suara, saksi hanura dalam adalag caleg dengan ketua ketua parpol, distrik pipa tidak ada pdip dan pbb. terhadap dapil nabire dprd kabupaten kota), untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan (tiga) orang saksi yehuda gobi dan mariana yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: yehuda gobi saksi merupakan saksi rekapitulasi tingkat kabupaten nabirhitungan suara tps kelurahan kali bobo distrik nabire, kab. nabire terjadi kesalahan penulisan angka, keterangan ini dari laporan saksi tps partai hanura mendapat suara sebanyak suara untuk caleg nomor dapil untuk dprd kab nabire a.n. alex kamiroki, tingkat pps tidak terjadi rekapitulasi langsung tingkat ppd, ppd, suara suara tidak dimasukkan, terjadi serangan pada saat pleno ppd, pleno bubar, sampai pleno kpu, tinggal suara, ada pengurangan sebanyak suara, surat pernyataan kepala kelurahan kali bio dan ketua pps kali bobo perihal tidak terjadi rekap pps, suara sebanyak yang didapat dengan memberikan suara tps, bukan sistem noken atau sistem ikat, sampai tingkat provinsi, tidak juga ada perbaikan sebagaimana tps. mariana saksi merupakan saksi mandate partai hanura tps kelurahan kali bobo, distrik nabire: membenarkan keterangan saksi yehuda gobi: pada akhir rekaman suara yang suara alex kamiroki sudah masukkan dan sudah ditandatangani semua saksi yang hadir tps mengikuti semua proses penghitungan penghitungan selesai sekitar jam lewattera dalam akta penerimaan jawaban memohon nomor .a3 pan.mk sebagaimanakewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutpapua bahwa memohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan pemohon dalam perkara guo tertanggal mei dan kemudian direvisi oleh pemohon dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal mei karena tidak jelas dan tidak berdasar hukum. bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon telah dilakukan sesuai prosedurhasil perolehan pileg suara distrik mimika baru dan kabupaten intan jaya, perolehan suarasuara kami hilang menjadi nol). (catatan. karena sulitnya mendapatkan berita acara maka kami hanya mendapatkan copy halaman ke tabel perolehan data nama ppd suara hasil perolehan selisih pileg suara distrik pandaitigi barat untuk kabupaten nabire mohon dibukakan kembali rekaman tingkat distrik (berita acara model da dan rekaman tingkat kabupaten (berita acara model db), perolehan suara kami yang diumumkan suara, data yang kapapua untuk pengisian keanggotaan dpr dapil papua bahwa memohon menolak dengan tegas dali pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh memohon bahwa dalam permohonan pemohon tersebut, pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan kecurangan yang telah dilakukan kpu kabupaten dogiyai terhadap penambahan perolehan suara partai pks, namun tidak didukung oleh bukti bukti yang relevan dan valid. bahwa permohonan guo pada objeknya tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai politik alat bukti amet penari teman gtk raga mta e p7 aan ama, armmaaajamanaanat besa man peace jaw mal app grirusi ektepra ega nan kesan ae pe spe pe are, bahwa perolehan suara pks yang selisih adalah merupakan aspirasi masyarakat dogiyai sebagai perwujudaninginan masyarakat adat dogiyai. perolehan suara ini sama sekali tidak berhubungan dengan perolehan suara pemohon, terlebih tidak ada rekomendasi dari bawaslu provinsi papua tentang adanya penggelembungan suara sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon dan karenanya perolehan suara masing masing parpol kabupaten dogiyai pada saat rekapitulasi tingkat provinsi adalah sah. perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr ri dapil ildogiyai bahwa dalam permohonan pemohon pada halaman pemohon menyajikan data perolehan suara versi pemohon tanpa dipertandingkan dengan perolehan suara versi memohon. bahwa pada permohonan guo, pemohon tidak menyajikan bukti bukti yang relevan dan valid, serta tidak ada penjelasan penjelasan mengenai dasar dasar permohonan dan objek permohonano. bahwa dalam permohonan pemohon pada halaman permohonan yang diajuk, tanpa adanya penjelasan yang relevan mengenai dasard. bahwa dalam permohonan pemohon pada halam dengan didukung bukti bukti per dapil papua papua papua papua papua namun tidak disertai dengan adanya penjelasan mengenai dasar dasar permohonan atau objek permohonan. bahwa pemohon juga menyajikan daftar alat bukti dalam permohonan ago, namun alat alat bukti tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan relevansinya terhadap perolehan yang dipermasalahkan oleh pemohoerseorangan) manage robert kamu, fransisca maria, wehilmus pirai, genius korona, inici honda, serius ferry italy, tetikus jiwa, tikus bugianggstam provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr bahwa dalam permohonan pemohon pada halaman pemohon hanya menyajikan daftar alat bukti permasalahan pelanggaran pemilu legislatif yang merugikan pemohon, namun tidak disertai dengan adanya pertandingan perolehan suara versi pemohon dengan versi memohon beserta penjelasannya yang menjadidikesampingkan demi hukum. bahwa berdasarkan dalil dalil yang memohon uraikan diatas, maka tampak jelas jika dalil dalil permohonan pemohontidak terdalam dengan analisa fakta data sebagaimana data yang ada pada memohonterhadap provinsi papua, memohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi kode bukti papua. sampai dengan papua. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. tabel. kode bukti lembaga judul keterangan perwakilan yang menjadi objek sengketa arseharusnya kami mendapat suara ada terjadi selisih suara suara sebagai berikut distrik teluk kimi perolehan suara dengan bukti berita acara model da distrik nabire, kelurahan irwini pps) pada berita acara model perolehan suara dari tps, perolehan suara kami pada tps suara tidak dicatat dalam berita acara model d1, yang seharusnya menjadi suara catatan. karena sulitnya mendapatkan berita acara maka kami hanya mendapatkan copy halaman ke distrik nabire, kelurahan karang mulia pps) pada berita acara model perolehan suara kami mendaptkan copy berita acara tanpa ada tulisan tanggal dan tempat, yang tertulis hanya angka angkanya saja dan tandatangan petugas pps. distrik nabire, kelurahan oleh pps) pada rekaman berita acara model pada tps perolehan suara tetapi pada rekaman berita acara model untuk tps menjadi nol), perolehan suara kami kelurahan oleh menurut data yang kami dapatkan seharusnya suara. catatan. karena sulitnya mendapatkan berita acara model maka kami hanya mendapatkan copy halaman ke distrik sirip, kami mendapatkan suara suara. tabel perolehan data nama kabupaten suara hasil perolehan selisih pileg suara dengan hasil yang diperoleh dan persoalan yang dihadapi dilapangan khususnya daerah pemilihan papua, kiranya dapat dipetakan oleh kpu provinsi papua tentang daerah atau dari kabupaten mana saja yang bisa dikategorikan pemilihannya dapat dilakukan dengan sistem noken, hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan suara hanya pada satuc., alat bukti memohon yang diberi tanda papua. hanya terdapat dalam daftar alat bukti, namun tidak disertakan bukti fisiknya. bahwa selain itu, memohon juga mengajukan keterangan ketua kpu dogiyai, ketua kpu kota jayapura, ketua kpu puncak jaya, tanks korona kpu lanny jaya), tanks korona kpu lanny jaya), ketua kpu nabire, dalam persidangan tanggal juni pada pokoknya sebagai berikut. dirimu docomo ketua kpu dogiyai) keberatan terhadap saksi sementara merangkap caleg yahudi gobi, yang terjadi konflik pkpi, bukan hanura, tidak pernah menginap hotel delima entropi bersama bupati dogiyai: yahudi gobi dan clara gobi kartu keluarganya terdaftar kabupaten nabire: ada rekap pada mei pleno kabupaten. jeremiah number ketua kpu kota jayapura) perolehan suara manage robert kamu, tidak pernah ada keberatan, yang menjadi saksi mandat pda pleno rekapitulasi tingkat kota jayapura bukan atas nama fredrik meri, jempol akur ketua kpu puncak jayamisioner kpu puncak jaya, pleno tanggal april sesuai dengan hasil rekaman ppd distrik, tidak ada perubahan suara sama sekali. waktu pleno saksi tidak ikut karena sakit, yang satu lagi tidak tahu, tanks korona kpu lanny jaya) saksi partai hanura tingkat kabupaten pada saat rekap bernama genius tabung, bukan agus benda: dengan demikian, agus benda bukan merupakan saksi resmi partai hanura melainkan salah satu tokoh intelektual: kabupaten lanny jaya yang terdiri atas distrik, dari sebanyak tps, hanya tps yang melaksanakan pencoblosan sesuai dengan peran perundang undangan, tps tps lainnya menggunakan sistem noken, dalam sistem noken, kesepakatan musyawarah tingkat kampung, kemudian dituangkan dalam berita acara dengan disaksikan langsung oleh pemilih yang bersangkutan: tanggal april distrik amelia terjadi kehilangan berita acara, dilaporkan kepada kpu, hasilnya tidak ditemukan, kemudian kpu memberikan dokumen baru ppd distrik amelia petrus numero ketua kpu nabire) jumlah suara caleg partai hanura a.n. alex kamiroki tidak suara, melainkan suara, jumlah pemilih ppd pps tps proses rekaman berasal dari bawah dari pps ppd, kpu tidak pernah merubah jumlah suara yang dipersoalkan alex kamiroki, internal partai hanura a.n. yakunias hadi, alex kamiroki tawar menawar untuk pengalihan suara, hasil rekap suara yang diperoleh alex kamiroki yang naik pps dan ppd berjumlah suara, dan itu yang dibacakan dan dimuat direkatkan kpu. selain itu, memohon juga mengajukan penyelenggara pemilu untuk dapil papua yaitu ketua kpu kabupaten yahukimo perolehan caleg hanura, serius ferry italy, sebanyak suarmengajukan protes atau keberatan pada saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten.pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut. daerah pemilihan papumenimbang bahwa meskipun pihak terkait partai nasional tulisan, saksi, dan atau ahli untuk memberikan keteranganada pokoknya pihak terkait menerangkan dalil pemohon untuk pengisian keanggotaan dpr dapil papua. bahwa, dalam permohonan pemohon menerangkan dirinya tidak mendapatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. terhadap hal ini, bukan saja pemohon yang tidak mendapatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten akan tetapi seluruh saksi dari setiap partai termasuk pihak terkait tidak mendapatkannya. hal ini disebabkan karena hamper semua tingkatan kabupaten bermasalah dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif yang mengancam keamanan sementara pelaksanaan pleno tingkat kpu provinsi harus segera dilaksanakan maka kpu kab berangkat kpu provinsi: bahwa, pada saat pleno berlangsung, memang saksi hanura melakukan protes. namun protes kerasnya hanya dilakukan untuk suara dprd provinsi, sedang terhadap suara dpr ri, saksi hanura tidak melakukan protes keberatan. kemudian, setelah saksi melakukan protes, pleno kpu provinsi untuk kpu kab. dogiyai depending sementara guna melakukan perbaikan. beberapa jam kemudian, kpu kab doriae dipersilahkan untuk meneruskan pleno yang tertunda. namun ternyata kpu kab doriae membacakan data yang sama (tidak berubah). selanjutnya, beberapa saksi parpol mempertanyakan, mengapa yang dibaca data yang sama (mengapa anda tidak melakukan perbaikan?). kpu kab. doriae menjawab bahwa memang tidak ada data lain yang mengharuskan kami melakukan perbaikan data yang kami bacakan tadi. karena tidak ada perubahan data, maka data yang dibacakan tersebut langsung disahkan. dengan demikian, tidak betul perolehan pks sebanyak suara depesahkan karena mendapatkan protes dari saksi partai hanura dan terjadi perbedaan pendapat diantara petugas kpud doriae pada saat perhitungan kpu provinsi, bahwa, tidak betul saksi partai hanura tidak mendapatkan rekap provinsi (model dc faktanya adalah setelah seluruh pleno kpu provinsi selesai untuk setiap kabupaten kota, kemudian data hasil rekap prin. setelah selesai, kpu membuka kembali hasil print sedan saksi2 parpol tanda tangan. termasuk saksi hanura menandatangani hasil prin data rekap tersebut. selanjutnya kpu provinsi melakukan fotokopi dokumen tersebut. dan menjanjikan dokumen hasil fotokopi akan dibagikan siang hari. ini artinya saksi hanura tahu kapan dokumen tersebut dc) dibagikan oleh kpu provinsi untuk semua saksi provinsi papua sepanjang daerah pemilihan paputelah disahkan pada persidangan mahkamah pada tanggal juni sebagai berikut. bahwa selain itu, pihak terkait partai keadilan sejahtera mengajukan (satu) orang saksi yaitu dadi waluyo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. saksi: dadi waluyo saksi merupakan saksi pks pleno rekapitulasi tingkat provinsi: rekap tingkat provinsi adalah sah, memang beberap kabupaten pending untuk diadakan perbaikan, tetapi semua kabupaten telah melakukan perbaikan, saksi menandatangani rekap dpr ri: saksi lain hadir tetapi tidak menandatangani: terkait hanura, protes dilakukan oleh saksi hanura itupun hanya untuk suara tingkat provinsi dprd), sedangkan untuk dpr ri, tidak ada keberatan: tidak ada yang spesifik sebagaimana disampaikan saksi pemohon bahwa suara caleg manage robert kamu hilang, untuk rekap dpr ri, semua partai tidak melakukan keberatan, saksi tidak memiliki data pembanding untuk rekap tingkat dprd: ada kejadian luar biasa tetapi untuk rekapitulasi kab. intan jaya, bukan kab. dogiyai, masing masing parpol diberikan kewenangan untuk menghadirkan orang saksi, ada parpol, untuk dpr yang tidak tanda tangan saksi dari parpol, hanya saksi saja yang tanda tangan, saksi tidak tahu mengapa tidak tanda tangan:artai hanura) atas nama genius korona, s.p., si. dan nika honda, th. menurut pihak terkait (partai demokrat) atas nama carlos kia keren boli, s.e., m.m. untuk pengisian keanggotaan dpr papua dapil papua bahwa pemohon keliru mengklaim suara kabupaten puncak kabupaten puncak jaya dan tolikara. bahwa atas bukti bukti pihak terkait pt., dan untuk pemilihan anggota dprd provinsi dprpihak terkaitapua untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi dapil iii papua tabel alat bukti s.d ben tumaritis perolehan suara pemohon (partai hati nurani rakyat) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr ri sebagai berikut tabel potorpiparur tpartaiitulisan, saksi dan atau ahli untuk memberikan keterangan persidanganengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon atas nama partai hanura bahwa berdasarkan pada formulir .a, tertanggal mei yang berisi tentang daftar perkara php yang sudah registrasi terdapat catatan bahwa permohonan yang diajukan oleh partai hanura register perkara nomor php dpr dprd xii untuk dapil papua diajukan pada tahap jam kedua tanggal mei bahwa dikarenakan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini telah melampaui jangkaaka permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan bahwa pengajuan permohonan oleh pihak terkait dalam perkara ini adalahd dapil papua atas nama caleg evi tarian, pd., m.m. dari partai amanat nasional, bahwa telah terjadi pengurangan suara pihak terkait oleh pihak memohon yaitu distrik amuba sebanyak suara, distrik kona sebanyak suara, distrik nalc sebanyak suara, distrik dirwemna sebanyak suara, distrik ulama, sebanyak suara, distrik kha sebanyak suara, distrik nisan sebanyak suara, bahwa perolehan suara pihak terkait yang dituangkan dalam formulir total perolehan suara pihak terkait pada (tujuh) distrik tersebut diatas, adalah sebesar suara namun dalam perhitungan suara yang dituangkan dalam formulir da suara pihak terkait berkurang suara sehingga total perolehan suara pihak terkait menjadi suara, adapun kesalahan perhitungan yang sangat drastis penyerangannya adalah pada saat dituangkan dalam formulir dimana suara pihak terkait menjadi hanya suara: bahwa mengenai perbandingan perhitungan suara pihak terkait tersebut diatas, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. amen pama kampung amuba kampung iau kampung tolikara kampung kina kampung week spi kampung hartal perolehan suara pihak terkait distrik amuba perolehan suara kampung gemuk kampung kebun kampung kapok total perolehan suara pihak terkait distrik kona perolehan suara kampungmpung bola kampung lumen kampung kampung anggota total perolehan suara pihak terkait distrik nalc perolehan suara kampung dilema yaafnyeg omer kampung melengkung kampung asal kampung silikon total perolehan suara pihak terkait distrik nalckampung ulama kampung pung kemlu kampung sea false kampung membolak kampung kaset total perolehan suara pihak terkait distrik ulama perolehan suara kampung kha kampung jelepunu kampung walialemg diunduh dari laman kampung amisangi kampung pura selama kampung menepuk total perolehan suara pihak terkait distrik kha perolehan suara kampung nisan kampung walak kampung ikon kampung tapal total perolehan suara pihak terkait distrik nisngajuan permohonan pihak terkait dalam perkara ini, bukan hanya untuk kepentingan pihak terkait semata, namun ditujukan untuk mengungkap fakta tentang penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh memohon masih jauh dari sempurna dan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu: bahwa berdasarkan uraian fakta (tujuh) distrik: menetapkan pihak terkait sebagai calon anggota legislatif terpilih pada dapil papua:pada pokoknya menerangkan. saksi: john laptop saksi merupakan saksi pan tingkat kabupaten yahukimo sekaligus caleg pan nomor urut dari distrik mendapat suara, saksi saksi parpol tandatangan: pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, yang dibacakan oleh ketua kpu yahukimo suara: pleno hanya dibacakan saja hasil untuk semua parpol dan masing masing caleg, namun kpu tidak memberi kesempatan untuk merespon, langsung ditutup, sampai provinsi yang dibacakan menjadi suara saja, perolehan suara sebanyak suara datanya diperoleh dari i2. menimbang bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis. kesimpulan tertulis pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni kesimpulan tertulis memohon diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni kesimpulan tertulis pihak terkait partai amanat nasional diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni kesimpulan tertulis pihak terkait partai keadilan sejahtera diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni yang kesemuanya. dpr dapil papua, dpr papua dapil papua .nabire dprd kabupaten dapil nabire dprd kabupaten dapil nabir(c) paragraf bagian duduk perkara yangdan dapil nabire sebagaimana akan dipertimbangkan mahkamahrovinsi papua untuk dprd. tabel perolehan suara dapil pemohon papua papua papua papua tabel kabupaten dogiyai nnn per olahan suara pemohon partai hati nurani rakyat provinsi papua anggota dpr tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai hanura) provinsi papuauntuk pengisian keanggotaan dpr perolehan suara alat dapil selisih papua s.d. keterangan: kota jayappapua dpr papu.dpr dprd x il sampai denganmemohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada poin paragrafkabupaten lampung tengah dannabire dapil nabire dapil nabire dapil nabire sebagaimana akan dipertimbangkan mahkamah: i3. menimbang bahwa pihak terkait partai amanat nasional mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perihal tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sepanjang dapil papua yang selengkapnya termuat pada paragraf i211) bagian duduk perkara atas, namun tidak terkait dengan dalil pemohon guo sepanjangyang terdapat dalam permohonan pemohon guo, bahwa pihak terkait partai amanat nasional mengajukan eksepsi perihal tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sepanjang dapil papua yang selengkapnya tertera pada bagian duduk perkara atas dan telah dipertimbangkan oleh mahkamah pada paragraf yang pada pokoknya menyatakan permohonan guo tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.papua i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonan pemohoterjadi penambahan suara partai keadilan sejahtera pks) sebanyak suara dari yang seharusnya menurut pemohon sebesar suara menjadi suara kabupaten dogiyai. hal demikianemohon sebesar suara. bahwa pemohon juga mendalilkan perolehan partai sebesar sementara caleg atas nama drs ali castella memperoleh suara, dengan perincian sebagai berikut. bahwahilang menjadi (nol): bahwa kabupaten intan jaya, perolehan suara caleg atas nama drs ali castella sebesarmenjadi nol) suara:(nol): kabupaten nabire perolehan suara suara, menurut pemohon seharusnya mendapat suara, ada selisih suara suara. bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda sampai dengan sampai dengan sampai dengan dan sampai dengan serta (tigaitu yahudi gobi, fredrik meri, dan justus way yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, bahwa terhadap dalil pemohon, pada pokoknya memohon membantah. untuk menguatkan bantuannya, memohon mengajukan alat bukti papua. dan (dua) penyelenggara pemilu yaitu ketua kpu dogiyai, dan ketua kpu kota jayapura, bahwa pihak terkait partai nasional demokrat pada pokoknya menyatakan memohon telah benar menetapkan perolehan suara dapil papua untuk pengisian keanggotaan dpr ri. untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait partai nasional demokrat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi. bahwa pihak terkait partai keadilan sejahtera(satu) orang saksi yaitu dadi waluyo, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. bahwa pihak terkait partai amanat nasionaljohn laptop,keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera, pihak terkait partai demokrat, pihak terkait partai amanat nasional, dan pihak terkait partai nasional demokrat serta kesimpulan pemohon, memohon, dan pihak terkait, mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. bahwa terhadap alat bukti sampai dengan yang diajukan oleh pemohon, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama, alat bukti ini diajukan oleh pemohon untuk membuktikan kecurangan kabupaten tolikang tidak ada dalam dalil permohonan pemohon. dengan demikian, menurut mahkamah alat bukti guo tidak relevan untuk dipertimbangkan. bahwa terhadap alat bukti sampai dengan yang diajukan oleh pemohon, mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti guo karena bukan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu kpu). bahwa terhadap terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama, secara nyata pemohon tidak memperoleh suara atau nol suara. sedangkan terhadap alat bukti pemohon, mahkamah tidak meyakini keasliannya karena alat bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari penyelenggara pemilu dan para saksi partai politik. bahwa terhadap alat bukti sampai dengan yang berupa model da dpr ri, model db, model model dpr, dan model da, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti guo, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti guo diperuntukkan untuk daerah kota jayapura dan kabupaten mimika. dengan demikian, tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon. bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya, mahkamah tidak mempertimbangkan lagi karena sudah tidak signifikan untuk membuktikan dalil permohonan pemohon. bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, yakni yahudi gobi, fredrik meri, dan justus way, mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikannya. sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis yang bisa diyakini kebenaran dan keasliannya. bahwadapil papua dapil papua dan dapil papuaterhadap dapil guoahwa berdasarkan ketetapan mahkamah nomor. php dpr dprd xi1nabire dapil nabiredprd kabupaten nabire dapil nabire dapil nabire dan dapil nabire i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal juni pemohon menegaskan bahwa dapil nabire dapil nabire dan dapil nabire tidak ada, dengan demikian, mahkamah mengesampingkan dapil dapilpapua dapil papua eksepsi memohon dan pihak terkait partai amanat nasional tidak beralasan menurut hukum,nabirepartai amanat nasional, dalam pokok permohonan menyatakandpr papua dapil papuati nurani rakyat provinsi papua untuk caleg dprd pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon partai hati nurani rakyat provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dprd tabel order papua ( ) s.d. dst. papua ( ) s.d. dst. dst. papua (#) s.d. dst. keterangan:.rut (tiga) model dan tps.dan sebagaimana telah diubahasurat pengaduan dpd hanura provinsi papua yang tujukan kepada bawaslu provinsi papua yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris dpd hanura provinsi papua. tanda terima dari bawaslu provinsi papua bahwa dpd partai hanura telah melayangkan surat bawaslu provinsi papua tingkat kabupaten dalam pemilihan anggota dprd provinsi tahusurat rekomendasi dari bawaslu provinsi papua untuk mengakomodir adanya laporan penggelembungan suara agar suara caleg dikembalikan sebagaimana mestinya. alat bukti dapil papua dpr ri drs. manage robert kamu, caleg dpr nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kota jayapura dan kabupaten mimika tabel. kana berita acara rekapitulasi hasil bukti ini membuktikan bahwa penghitungan perolehan suara berdasarkan sertifikasi partai politik model da. rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kecamatan distrik suara dari setiap berpura kota jayapura dalam desa kelurahan pemilu distrik kecamatan berpurab. tingkat kabupaten kota suara kota jayapura telah jayapura dalam pemilu terjadi kecurangan sehingga merugikan caleg dpr dari partai hanura nomor urut dapil papua karena kpu kabupaten nabirecantumkan yang tidak sesuai hasil sertifikasi tingkat kecamatan distrik yakni sebesaraki suara dari setiap tps distrik mimika baru kab. desa kelurahan kakiomoro suara dari setiap tps jaya distrik mimika baru kab. desa kelurahan komoro jayasuara dari setiap tps nawaripi distrik mimika baru desa kelurahan nawaripi kab.istrik mimika timur jauh suara distrik kecamatan kab. mimika dalam pemilu mimika timur jauhdistrik kuala kencana kab. suara distrik kecamatan kuala mimika dalam pemilu kencana, bahwa pemohon benar benar mendapatkan memperoleh suara yang dinyatakan sah. stt apa alat bukti dapil papua fransisca maria caleg dpr papua nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kabupaten nabire distrik nabire kota tabel. sbd daecamatan distrik suara dari setiap nabire kota dalam pemilu desa kelurahan distrik kecamatan nabire kotaperoleh suara yangbupaten nabire suara dari distrik nabire kota dalam pemilu telah terjadi kecurangantelah dalam penghitungan melakukan keberatan atas hasil perolehan suara tingkat pleno yang telah dibacakan provinsi dalam pemilu pada saat pleno rekapitulasi legislatif tahun tingkat provinsi papua yang mana tidak terjadi perubahan sebagaimana yang mestinyacaleg yang bertarung pada pemilu legislative alat bukti dapil papua wehilmus piraimimika tabel. ues kabut keuangan ara buku rotinaug suara dari setiap tps dalam pemilu kampung inauperapoka suara dari setiap tps dalam pemilu kampung koperapokmoro jaya suara dari setiap tps dalam pemilu kampung komoro jaaki suara dari setiap tps dalam pemilu kampung kakiyang jadistrik kuala kencana suara dari setiap kampung dalam pemilu bahwa pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. alat bukti dapil papua genius korona, sp., caleg dpr papua nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kabupaten puncak jaya tabel. seru keterangangangan dometempat pemungutan suara penghitungan suara tps pemilu legislative model kampung mulia gambut dan surat pernyataan dari distrik mulia pemohon ketua kpps, pps dan saksi benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah.era maan sama |koma dtempat penghitungan suara pemungutan suara pemilu kampung kanoniktrikorutareulammulia gambutpolitik sertifikasi rekapitulasi hasil model tingkat penghitungan suara dari kecamatan distrik torre setiap desa kelurahan dalam pemilu legislatif distrik kecamatan torre bahwa pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah. foto pada hari pencoblosan bukti ini membuktikan pemilu legislatif bahwa pelaksanaan distrik ilu rekapitulasi tingkat ppd ilu tidak dilaksanakan sebagaimana mesinoutaepet| kampung kubik pokoklambkampung kalengagaldolinggameimbeneakadprd kabupaten kota dprk, adalah sebagaimana yang akan diuraikan bawah dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut:. dpr dapil papua ali kastel, antasari, dan drs. manage robert kameo) dpr papua dapil papua dprd kabupaten dapil nabire dan alex kamiroki)bunuhromawiaulmber pemohon legislatif benar benar memperoleh suaraberdasarkan surat jam hasil rekaman yang di| bukti ini membuktikan rekam saat ppd melakukan bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan rekaman penghitungan suara pemilu legislatif suara ppd distrik ilu pemohon benar benar memperoleh suara yang dinyatakan sah oleh ppd untuk suara partai hanura provinsi untuk caleg dpr papuabahwa partai hanura telah yang ditandatangani oleh mengajukan keberatan atas bagian penerima pengaduan pleno yang lakukan oleh darialat bukti dapil papua inici honda caleg dpr papua nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kabupaten tolikara tabel. jen baki keuangan kolokoneri setiap desa kelurahan dalam pemilu distrik kecamatan bokonerkay dalam setiap desa kelurahan pemilutps model penghitungan suara dari dan model tingkat setiap desa kelurahan kecamatan distrik kuark distrik kecamatan kuark dalam pemiluenam setiap desa kelurahan dalam pemilu distrik kecamatanduniakundalieranistrik bokondini setiap desa kelurahan dalam pemilu distrik kecamatan bokondiniyang bahwapernyataan kejadian khusus bukti ini membuktikan dan atau keberatan saksi bahwa saksi dari partai dalam penghitungan hanura telah melakukan perolehan suara tingkat keberatan atas hasil pleno provinsi dalam pemilu yang telah dibacakan pada legislatif tahunalat bukti dapil papua serius ferry italyyahukimo tabel. |denis kabuki ' ' '| keterangan akta bukti oo kodemengajukan ditandatangani oleh bagian keberatan atas pleno yang penerima pengaduan dari lakukan oleh kpu provinsi bawaslu provinsi papua papua dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak bawaslu provinsi papua surat pengaduan bukti ini membuktikan bahwa panas kabupaten yahukimo partai hanura kabupaten yang ditandatangani oleh ketua yahukimo sangat dirugikan dpc dan sekretaris partai dengan terjadinya pengurangan hanura kabupaten yahukimo suara pada suara partai dan suara caleg yang bertarung pada pemilu legislative surat keterangan dari kel bukti ini membuktikan bahwa panas kabupaten yahukimo panas kabupatenberita acara rekapitulasi hasil bukti ini membuktikan bahwa rekaman pasaman sayuarima dalam suara tps desa kelurahan pemilu legislatif yuardesa kelurahanlugulmu dalam suara tps kampung pemilu legislatif lugulmunenima dalam suara tps kampung pemilu legislatif hunenoma dalam suara di. tps kampung pemilu legislatif ilokrules dalam suara tps kampung rules pemilu legislatifusagesem dalamtogoluk dalam suara tps kampung pemilu legislatif togoluksawamanesengma dalam suara tps kampung pemilu legislatif wesengittlaywopi dalam suara tps kampung pemilu legislatif itlaywopasihan dalam suara tps kampung pemilu legislatif kasihre dalam suara tps kampung pemilu legislatif heremaili dalam suara tps kampung pemilu legislatif emailpapua sebagai berikut. perolehan suara pemohon (partai hanura) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr ri. perolehan suara pemohon (partai hanura) untuk mengisi dpr dapil papua pokok permohonan kasus dpr dapil papua kecurangan kabupaten dogiyai adapun pokok pokok permohonan pemohon didasarkan pada alasan bahwa pemohon adalah calon anggota dpr nomor urut dari partai hanura dapil papua. pemohon keberatan dengan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pleno tingkat provinsi papua dalam pemilihan umum anggota dpr tahun untuk dapil papua model dc dpr) yang menetapkan perolehan suara pks sebagaimana tergambar dalam tabel bawah ini. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai hanura) proksi papua untuk pengisian keanggotaan dpr partai politik alat petawaoen jepara jasa hopper are pedesaan jar gemasbenar memperoleh anamanmarnyikenem dalam suara tps kampung pemilu legislatif nyikenolamisang dalam suara tps kampung pemilu legislatif olamisangem dalam pemilu suara tps kampung gemhima dalam suara tpslegislatif shropa dalam suara tps kampung pemilu legislatif eroselama dalam pemilu legislatif suara kampung selahembesaloma dalam pemilu suara kampung legislatif hembesadalam pemilu legislatif sinehuei dalam suara tps kampung huei pemiluyalimo dalam suara tps kampung pemilu legislatif yalimolp dalam pemilu suara tps kampung helpmuluk punya dalam suara tps kampung muluk pemilu legislatif punpanen dalam suara tps kampung pemilu legislatif paneamboja dalam suara tps kampung pemilu legislatif sambojmbesolomahima dalam suara tps kampung pemilu legislatif sh dapil papua tetikus jiwa caleg dpr papua nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kabupaten lang jaya tabel. egenenktasaa ketangan aka bumi kodameliamaki desa kelurahan dalam pemilu legislatif distrik kecamatan makdomba dalam pemilu legislatif desa kelurahan distrik kecamatan dombpola dalam pemilu legislatif desa kelurahanwagneri dalam pemilu desa kelurahan legislatif distrik kecamatan wagnertersebut kampungpni suara tps kampung apni kecamatan distrik silo karno bahwa pemohon benar benar dalam pemilu legislatifgililogo suara tps desa kelurahan kecamatan distrik silo karno gililogodesa kelurahanlabe suara tps desa kelurahan kecamatan distrik silo karno elabe bahwa pemohonntara suara tps kampung kecamatan distrik wamena antarkecamatan distrik wamena sineaamodel rekapitulasi hasil penghitungan tps kelurahan hulekama suara tps kelurahan kecamatan distrik wamena hulekawamena suara tps kelurahan kota kecamatan distrik wamena kotmashima suara tps kelurahan dua kecamatan distrik musim duilekama suara tps kelurahan kecamatan distrik wamena ilekamakolom suara tps kelurahan kecamatan distrik wamena kolom bahwa pemohon benar kota dalam pemilu legislatifsurat rekomendasi dari bukti ini membuktikan bahwa bawaslu untuk mengakomodir suara caleg tersebut papua (enam) provinsi sebagaimana mestinya. papua alat bukti dapil papua siklus bugiangge caleg dpr papua nomor urut pelanggaran pemilu legislatif kabupaten nduga tabel. uemenkdabaa keisengan aka buku kipa dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan piasir putih dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan pasir putihembetpeni dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan embetpenfusi dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan fusietatemaa jaranan (korem ass pera pamor (rotasi (rotasi pop ker kesan age pes, kaga peer keterangan tabel: dari tabel atas terlihat perolehan suara dpr kabupaten dogiyai hanya untuk (tiga) partai yaitu: pks, gerindra dan ppp, dan perolehan suara terbesar adalah pks yaitu suara hanya untuk calon anggota dpr nomor urut dengan penambahan suara untuk pks sebesar suara dari kab. dogiyai tersebut,artai hanura sebesar menurut pemohon, perolehan suara pks untuk pengisian anggota dpr dapil papua seharusnya sebesar suara, bukan hal ini karena rekapitulasi suara dari kabupaten dogiyai pada pleno tingkat provinsi depending dan belum disahkan karena menimbulkan masalah dan kericuhan sesama anggota kpu kab. dogiyai sendiri. ternyata tanpa dilakukan verifikasi dan validasi, kpu provinsi papua menetapkan perolehan suara pks dari kabupaten dogiyai dan selanjutnya disampaikan pada pleno tingkat nasional untuk ditetapkan sebagai bagian dari perolehan suara nasional untuk dpr dapil papua. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai hanura) kabupaten dogiyai untuk pengisian keanggotaan dpr partai politik doi apemsmscoba dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan cobrepkuru dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan kerepkurgeprek dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan gepreenam dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan kework dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan worora dalam pemilu setiap desa kelurahan distrik kecamatan koraggapan dari pihak iamaromarasa alat bukti dapil papua laporan penggelembungan perolehan suara partai demokrat pelapor sdr. rustam partai hanura pelanggaran pemilu legislatif kabupaten mappi distrik obat tabel. wan tem adanya luka bergen arb bia tangan berita acara rekapitulasi bukti, ini 'membuktikan dan penghitungan suara |bahwa berdasarkan hasil ditingkat ppd obat model penghitungan suara caleg da pada penghitungan yang bersangkutan benar suara pemilu legislatif benar mendapatkan suara yang sah berdasarkan da pada distrik obat dalam pemilu legislatif berita acara rekapitulasi bukti, ini membuktikan dan penghitungan suara bahwa telah terjadi tingkat kpu kabupaten penggelembungan suara mappi model db pada|tingkat kpu kabupaten penghitungan suara pemilu mappi pada caleg tertentu legislatif sehingga mengakibatkan peringkat partai hanura dapil papua menjadi turun berita acara pemungutan bukti ini membuktikan dan penghitungan suara bahwa berdasarkan hasil dpr, dpd dan dprd penghitungan suara caleg ditingkat provinsi model dc yang bersangkutan benar pemilu legislative benar telah terjadi penggelembungan suara untuk caleg tertentu yakni partaitu) dan partai gerindra nomor urut (satu) dan nomor urut (lima) tanpa adanya perubahan sebagaimana mestinya. surat pengaduan bukti ini membuktikan bawaslu provinsi papua bahwa partai hanura yang ditandatangani oleh ketua provinsi papua merasa dpd dan sekretaris partai sangat dirugikan untuk hanura provinsi papua perolehan suara dapil papua dengan terjadinya penggelembungan tersebut. surat tanda bukti bahwa bukti ini membuktikan bahwa partai hanura provinsi partai hanura provinsi papua papua telah melaporkan (telah mengirim laporan kepada bawaslu provinsi kepada bawaslu provinsi papua papua surat rekomendasi bawaslu bukti ini membuktikan bahwa provinsi papua bawaslu provinsi papua untuk mengakomodir suara yang sebenarnya distrik obat kabupaten mappikota dapil nabire ii, il, dan berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel atas mengacu kepada alat bukti sertalandasan hukum yang ada, bahwa terjadi pengurangan suara, terdapat juga beberaparepublik indonesia telah sesuai dengan(daftar nama terlampir) sebagai berikut: dapil papua perolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dpr) provinsi papua untuk pengisian keanggotaan dpr bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara modelpks sooko sooko ppr pegangan jo partai goes para gerindra wna t,n warsi demokrat sip ang nya sun kpu keterangan tabel tabel diatas memperlihatkan perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr kabupaten dogiyai pada pemilu legislatif tahun yang disampaikan kpu kab. dogiyai pada pleno tingkat provinsi yaitu, pks memperoleh suara, gerindra suara dan ppp suara. menurut pemohon, perolehan suara pks sebesar maupun gerindra dan ppp adalah tidak sah karena dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, kpu kabupaten dogiyai tidak pernah melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dpr ri, yang direkam oleh kpu kab. dogiyai hanya perolehan suara dprd kabupaten. hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme proses rekapitulasi secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. fakta ini juga menunjukan bahwa angka angka perolehan suara dpr yang disampaikan oleh kpu kab. dogiyai pada pleno tingkat provinsi tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya sebagai hasil pemilu yang benar dan sah, melainkan hasil pemberian kpu kabupaten dogiyai secara sewenang sewenang dan melawan hukum. uraian kronologis kecurangan berdasarkan fakta dan bukti bukti pendukung, perolehan suara dpr oleh caleg dari pks sebesar dari kabupaten dogiyai adalah rut (tiga) model dan tps, provinsi papua tahun yang diajukan oleh: i1. nama elvis tabung, tempat, tanggal lahir ilaga, desember pekerjaan ketua dprd kabupaten puncak ilaga tempat tinggal jalan papua kp. usir distrik mulia, puncak jaya, provinsi papua nama titus emanuel adopehan hery dominan, s.ip tempat, tanggal lahir flores timur, mei pekerjaan pegawai negeri sipil tempat tinggal jalan papua kp.khusus tertanggal februari memberi kuasa kepada agustinus payung doi, s.h., alloys ferdinand, s.h., sadar thosibo, s.h., muh. satu pali, s.h., jenner sangkar, s.h., donatur been, s.h., dan daniel tanpa musik, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada kantor team kuasa hukum pasangan cabup dan cawabup elvis tabung dan t.e.a. hary dosinanaen, s.ip yang beralamat gedung perkantoran pelumas satu gedung lantai nomor jalan ahmad yani, pelumas, jakarta timuruncak, berkedudukan jalan kago ilaga, kabupaten puncak, provinsi papua, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa ketua komisi pemilihan umum kabupaten puncak tertanggal maret memberi kuasa kepada naar, s.h., rezeki, s.h., dan thamrin achmad, s.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum yang berkantor jalan pertaining baru, harmony town house nomor makassar pada kantor law office naar, s.h., partnerswillem andik, s.e., pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan gombong kotapraja jayapura, papua nama pinus telenggen, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan sentani kabupaten jayapurtertanggal maret dan tanggal maret memberi kuasa kepada: petrus p.eii, s.h., rahman ramli, s.h., johannis maturbong, s.h., mana laga, s.h., madonna setitik, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara pada kantor advokat konsultan hukum pieter ell, s.h., dan rekan yang beralamat jalan sosial padang bulan nomor distrik heran kota jayapura dan lantai gedung putera jalan gunung sehari nomor jakarta pusat, pap para kampung agung urut total pasangan calon suara kampung agama urut total pasangan calon lal2 suara urut distrik pagoda sebanyak suara, sedangkan pemohon memperoleh dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara. dengan demikian menurut pemohon perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan musyawarah dan mufakat distrik pagodemohon mendalilkan bahwa sebelum pemungutan suara tanggal februari kepala suku, tokoh agama dan kepala kampung dari sembilan kampung distrik pagod, menurut pemohon rincian perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung distrik pagoda adalah: nama kampung perolehan suara masing masing pasangan calon kemlu pagoda bina mou agung gaga basini 4a9| |iha gou wake a129| pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan musyawarah mufakat distrik laga yang dihadiri oleh para kepala suku, kepala kampung, tokoh agama serta perwakilan masyarakat perolehan suara sah masing masing pasangan calon dalam pemilukada kabupaten puncak tanggal februari distrik ilagurut pemohon tiga belas kampung distrik ilaga, yaitu eromanga, giling, pinggir, siapa, bunga, koloni, mayuberi, papua, mundial, maki, bologobak, bubut, dan oknanim melakukan pemungutan suara dengan musyawarah dan mufakat yangdua kampung yang merupakan ibu kota kabupaten, yaitu kago dan simak melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan surat suara bilik suara. berdasarkan hasil pemungutan suara dengan mencoblos dari dua kampung tersebut dan hasil musyawarah mufakat tiga belas kampung distrik ilaga terdapat sebelas kampung yang merupakan suku dani telah sepakat memilih pemohon, sedangkan empat kampung lainnya yang merupakan suku damai telah sepakat memilih pihak terkait. hasil perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung distrik ilaga adalah sebagai berikut: nama kampung perolehan suara masing masing pasangan calon kago tar| bar wulan |) bunga a215| papua ' e mundial maki simak '?oe gini pinggir data| siapa a859| eromanga mayuberi d6af| bubut aa7| bologobak manis 4og| damar na) aa) tes) man) tan menurut pemohon bahwa akibat manipulasi rekayasa pada model da1 kwk kpu distrik pagoda dan distrik ilaga tersebut menyebabkan perolehan suara pemohon pada dua distrik tersebut sebab hasil rekapitulasi penghitungan suara dua distrik yang telah direkayasa tersebut digunakan sebagai dasar oleh memohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten yang hasilnya sebagai berikut: nama pasangan calon bupati dist model naa petrus tabung, sos dan fernando tunai,willem andik, se. dan reptiles melenggang, s.pd menurut pemohon berdasarkan model da1 kwk kpu yang dibawa oleh ketua ppd distrik pagoda topics murid) dan ketua ppd distrik ilaga jhon tabung) hasil perolehan suara pasangan calon yang sah dua distrik tersebut adalah sebagai berikut: model kwk kpu nama pasangan calon bupati distrik ilaga distrik pagoda wakil bupati petrus tabung, sos dan fernando tunai, ruben wakerkwa, divreptiles melenggang, s.pd setelah mahkamah mencermati dengan saksama dalil dalil permohonan pemohon untuk distrik pagoda dan distrik ilaga sebagaimana diuraikan atas ditemukan fakta hukum bahwa terdapat ketidaksinkronan atau ketidakjelasan perolehan suara masing masing pasangan calon pada dua distrik tersebut. faktanya dapat dibaca dalam permohonan pemohon pada halaman sampai dengan halaman yang tersebut pada angka sampai dengan angka yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon pada angka dan angka mendalilkan perolehan suara masing masing pasangan calon distrik pagodapemohon) memperoleh suara. dalil pemohon tersebut berbeda dengan dalil pemohon pada angka yang menyatakan sembilan kampung distrik ilag. setelah mahkamah menjumlahkan perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung distrik pagoda ternyata pemohon kampung agama tidak memperoleh suara, akan tetapi pasangan calon yang memperoleh suara kampung agama adalah nomor urut sebanyak suara, sehingga apabila dicermati dalil pemohon pada angka dan angka disandingkan dengan dalil pemohon pada angka (halaman sampai dengan halaman terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon distrik pagoda yang dapat disandingkan sebagai berikut: pasangan calon angka dan angka angka dsn pemohon pada angka mendalilkan perolehan suara masing masing pasangan calon distrik ilagalil pemohon tersebut berbeda dengan dalil pemohon pada angka (halaman sampai dengan halaman dan berbeda pula dengan dalil pemohon pada angka dalil pemohon pada angka telah merinci perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung dalam distrik ilaga. setelah mahkamah menjumlahkan rincian perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung dalam distrik ilagdapun dalil pemohon pada angka pemohon distrik ilaga memperoleh suara, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara perbedaan perolehan suara masing masing pasangan calon distrik ilaga sebagaimana dalil pemohon pada angka angka dan angka dapat disandingkan sebagai berikut: pasangan calon angka angka angka seandainyapun benar dalil pemohon pada angka bahwa pemohon distrik ilaga memperoleh suara dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara, menurut mahkamah dalil pemohon guo juga bertentangan dan kontradiksi dengan dalil pemohon pada angka yang pada pada pokoknya pemohon mendalilkan sebelas kampung distrik ilaga yang merupakan suku dani telah sepakat memilih pemohon, sedangkan kampung lainnya yang merupakan suku damai telah sepakat memilih pihak terkait. berdasarkan dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah oleh karena pemungutan suara kampung kampung distrik ilaga tersebut menggunakan sistem kesepakatan (noken) dan pencoblosan yang telah memberikan suaranya kepada pemohon dan pihak terkait, maka tidaklah logis apabila pemohon memperoleh suara seluruh pemilih distrik ilaga dan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara sama sekali: i3 menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon saling bertentangan dan kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, maka mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan bukti bukti surat tulisan dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon maupun bukti bukti surat tulisan dan saksi saksi yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait yang berkaitan dalil pemohon guo. berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah eksepsi memohon mengenai permohonan pemohon kabur karena kontradiktif antara dalil permohonan yang satu dengan dalil permohonan lainnya adalah beralasan menurut hukum: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait yang didukung oleh tentara papua merdeka organisasi papua merdeka tpm opm) menjelang pemungutan suara dan penghitungan suaratersebut memenangkan pihak terkait yang dilakukan cara: (i) pimpinan opm bernama kekanak telenggen bersama dengan anggotanya sebanyak orang mengusir empat kepala kampung yang juga sebagai ketua dan anggota pps kampung musume, kampung weni, kampung yigunggi dan kampung kimikomo:, (ii) pimpinan opm memaksa agar pemungutan suara kampung nigilome dipindahkan gereja kemah injil nigilome, (iii) penembakan sekelompok opm tanggal februari yang menewaskan dua belas anggota tni merupakan bentuk kekecewaan anggota opm terhadap pihak terkait yang tidak menepati janji memberikan uang sebanyak seratus lima puluh milliar rupiah: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan para saksi bernama eman murid, daud umbi, dan details murid yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diusir oleh opm yang berjumlah orang yang telah menguasai tps. saksi diberitahu oleh salah seorang opm bahwa pihak terkait telah melakukan perjanjian dengan opm agar mengamankan suara pihak terkait distrik sinar dengan imbalan uang sebanyak seratus lima puluh juta rupiah (keterangan eman murid), masyarakat kampung kimikomo pada pemilukada kabupaten puncak memberikan suaranya kepada pemohon, namun saksi tidak tahu perolehan suara pemohon karena saksi ditarik keluar oleh tim sukses pihak terkait bernama aulicus wali (keterangan daud umbi), terjadi penggelembungan suara empat kampung distrik sinar, yaitu kampung musume, jiguinggi, sumitomo, dan weni (keterangan details murid), pihak terkait telah membantah dalil permohonan pemohon pada angka dan huruf huruf huruf karena kasus tersebut merupakan tindak pidana yang pada saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh polres puncak. pihak terkait juga membantah dalil pemohon pada angka huruf bahwa lima kampung distrik sinar dalam pemungutan suara menggunakan sistem noken yang telah disepakati oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kepala suku pada tanggal juli untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang telah diberi tanda bukti pt sampai dengan bukti pt .b, serta seorang saksi bernama prius asso, yang pada pokoknya menerangkan empat kampung distrik sinar melakukan pemungutan suara dengan sistem kesepakatan yang memberikan suaranya kepada pihak terkait. kesepakatan masyarakat empat kampung tersebut telah disetujui pada tanggal juli setelah mencermati bukti pt berupa lampiran model da. kwk kpu) dihubungkan dengan keterangan saksi prius asso, yang keterangannya sebagaimana tersebut atas, mahkamah meyakini bahwa pemungutan suara empat kampung distrik sinar, yaitu kampung jigunggi, musume, sumitomo, dan weni menggunakan sistem kesepakatan (noken) karena berdasarkan bukti pt .b, suara masyarakat dua kampung, yaitu jigunggi dan kimikomo secara bulat memberikan suaranya kepada pihak terkait, sedangkan dua kampung lainnya, yaitu musume dan weni, masyarakat memberikan suaranya kepada pasangan calon yang lain, yaitu masyarakat kampung musume memberikan suaranya kepada pemohon sebanyak dan pihak terkait sebanyak adapun masyarakat kampung weni memberikan perolehan suaranya kepada pasangan calon nomor urut sebanyak suara, pasangan calon nomor urut sebanyak suara, dan pihak terkait sebanyak suara: adapun terhadap dalil pemohon mengenai intimidasi dan penembakan oleh opm, mahkamah tidak meyakini dalil pemohon guo karena kapolres puncak berdasarkan keterangan tertulis tertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal maret belum menemukan adanya indikasi penembakan oleh kelompok sipil bersenjata opm) tersebut dengan kaitannya pemilukada kabupaten puncak,: eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, i4. eksepsi memohon mengenai pemohon mempermasalahkan model dan da. kwk kpu tidak beralasan menurut hukum: i4. eksepsi memohon mengenai permohonan pemohon kontradiktif antara dalil satu dengan dalil lainnya adalaherima eksepsi memohon untuk sebagiankampung basini urut total pasangan calon suara salto urut total pasangan calon aal2 suara kampung gol urut total pasangan calon suara naa aaa remuwcwag pasangan calon tan bahwa dengan demikian maka untuk distrik pagoda, perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) adalah nihil suara) sementara nomor urut hanya memperoleh suara tetapi dalam formulir model da. ternyata perolehan suara pihak terkait nomor urut tercatat sebanyak suara, nomor urut suara, nomor urut (nol) suara, nomor urut suara, nomor urut suara, nomor urut suara, bahwa perubahan formulir model khususnya da. tersebut dilakukan oleh sdr. habilis murid, mantan ketua ppd distrik pagoda yang telah diberhentikan sebagai ketua ppd oleh memohon sehingga saat ini hanya merupakan anggota ppd distrik pagoda. bahwa adapun distrik ilaga, untuk kampung yaitu kampung yaitu kampung eromanga, kp. giling, kp. pinggir, kp. siapa, kp. bunga, kp. koloni, kp. mayuberi, kp. papua, kp. mundial, kp. maki, kp. bologobak, kp. bubut, kp. oknanim pemungutan suara dilakukan secara musyawarah dan mufakat setiap kampung denganuntuk kampung yang merupakan ibu kota kabupaten yaitu kp. kago dan kp. simak pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan bilik suara. berdasarkan hasil pemungutan suara dengan cara mencoblos kampung tersebut dan hasil musyawarah dan mufakat pada kampung tersebut terdapat kampung distrik ilaga yang merupakan suku dani telah sepakat memilih pasangan calon nomor urut pemohon) sedangkan kampung lainnya yang merupakan suku damai telah sepakat memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait) dengan rincian sebagai berikut: pasangan suara latosol l.la . iwlmlal l.l . imolalml lel . (rmpuwcwwan demon lal suma calon suara llsl.l.l.la imbal l. . lalai. urut total pen lao calon suara bls kampung papua urut total aoa doo calon suara blm kampung mundial kuat, total calon suara loe jar i o ioo tes7 urut total pasangan calon suara balalalan. oo. ianlolalal.| mw! urut total pasangan calon suara selulalsisla! eolmlelolola! apaan ieolslala kampung giling urut total pasangan calon suara bmw kampung pinggir urut total pasangan calon suara bom ama kampung siapa urut total pasangan calon suara . . jas far lam kampung eromanga urut total pasangan suara kampung mayuberi urut total pasangan suara mlm kampung bubut urut total pasangan calon suara pasangan calon suara . incolor l.l . benlonlaols pasangan lon ) | suara snn dpd bol. boh hla aoa aaaaaa aaa oo? lal. bahwa ternyata hasil perolehan suara yang diperoleh dalam pemungutan suara disetiap kampung pada tanggal februari tersebut telah dimanipulasi oleh sdr. totius dewelek anggota ppd distrik ilaga) bersama ketua dan anggota panas distrik ilaga bersama tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) sehingga dalam formulir model db. kwk kpu perolehan suara pemohon telah berkurang secara drastis dan sebaliknya perolehan suara pihak terkait dan pasangan calon lainnya telah mengalami penambahan yang cukup signifikan. untuk menghilangkan jejak maka sdr. totius dewelek bersama tim sukses pasangan calon nomor urut menghilangkan formulir model sedangkan pemohon masih memegang formulir model dan laporannya. hal mana jelas sangat merugikan pemohon. bahwa formulir model kwk.kpu dari distrik pagoda yang dijadikan dasar penghitungan suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon ditingkat kabupaten puncak oleh memohon bukanlah formulir model kwk.kpu yang sebenarnya, sebab formulir model kwk.kpu tersebut tidaklah ditanda tangani oleh ketua ppd yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kpu puncak memohon) sedangkan untuk distrik ilaga, formulir model dan da. telah dimanipulasi perolehan suaranya oleh sdr. totius dewelek bersama panas distrik dan tim sukses nomor urut sementara ketua dan anggota ppd distrik ilaga dipaksa dan diancam untuk menanda tangani formulir model dan da. serta laporannya. formulir model da kwk.kpu yang dibawa oleh ketua ppd distrik pagoda diminta oleh orang yang merupakan massa pendukung pasangan calon bupati nomor urut serta disertai ancaman dari pendukung pasangan calon nomor urut untuk tidak menyerahkan hasil penghitungan distrik pagoda kepada kpu memohon) dengan ancaman jika formulir itu disampaikan maka ketua ppd tersebut akan dibunuh sehingga ketua dan anggota ppd terlambat menyerahkan formulir da, dan kepada kpu. bahwa oleh karena ketua ppd pagoda terlambat menyerahkan formulir da, dan kepada kpu maka selanjutnya memohon melakukan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dengan menggunakan formulir model dan da. yang telah dimanipulasi oleh oknum ppd sehingga perolehan suara pemohon berkurang dan sebaliknya perolehan suara pihak terkait dan pasangan calon lain ditambahkan. tindakan tersebut jelas jelas sangat merugikan pemohon karena jika tidak dimanipulasi oleh oknum ppd maka denny kailimang, s.h., drs. utomo karim s.h., rachmat basuki, s.h., bastian noor pribadi, s.h., diaz leroy, s.h., musafir, s.h., kesemuanya adalah advokat pada divisi advokasi bantuan hukum dpp partai demokrat beralamat menara kuningan lt. j&k, jalan h.r. rasa said blok kav. jakarttertulis kepala kepolisian resor kabupaten puncakmaret yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal maret yang diserahkan dan diterima persidangan tanggal maretsemestinya pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak dan semestinya ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten puncak tahun bahwa keterlambatan ketua ppd pagoda yang sah yaitu sdr. pinus karena disebabkan oleh tindakan anggota ppd sdr. habilis yang sengaja mendahului ketua ppd sdr. pinus) pada saat keberangkatan dari bandara sinar ilaga, dimana sdr. habilis sekalipun satunya hanya sebagai anggota ppd, namun yang bersangkutan mengaku sebagai ketua ppd sehingga hanya sdr. abilislah yang diperkenankan masuk pesawat yang dicarter kpu tersebut, sementara ketua ppd yang sah yaitu sdr. pinus baru bisa berangkat dengan pesawat berikutnya. bahwa selain kecurangan yang dilakukan oleh memohon, pihak terkait juga telah melakukan intimidasi dan penekanan yang menyebabkan memohon dan jajaran penyelenggara terancam sehingga tidak netral dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara. bahwa pihak terkait baik melalui tim sukses dan massa simpatisannya telah pula melakukan pengancaman terhadap anggota kpu kabupaten puncak dan jajaran penyelenggara tingkat bawah sehingga jajaran penyelenggara menjadi ketakutan dan secara terpaksa harus mengikuti kemauan dari pihak terkait dan tim suksesnya. bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh massa pendukung pasangan calon bupati nomor urut tersebut, maka ketua ppd distrik pagoda terpaksa mencari jalan lain untuk sampai menuju kantor kpu kabupaten puncak, sehingga formulir model da1 kwk.kpu tersebut terlambat sampai kantor kpu kabupaten puncak sehingga formulir model kwk.kpu yang dibawa oleh ketua ppd distrik pagoda tidak dapat dipergunakan sebagai data untuk rekapitulasi hasil perolehan suara dari kedua distrik tersebut dengan alasan amplop berita acara sudah disegel sehingga tidak bisa dibuka karena merupakan rahasia negara. bahwa atas keterlambatan penyerahan formulir model da1 kwk.kpu yang dibawa oleh ketua ppd dari distrik pagoda, ternyata kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara memasukkan data formulir model da1 kwk.kpu yang tidak sebenarnya, tetapi ironisnya hal tersebut diterima oleh memohon. bahwa akibat manipulasi rekayasa formulir model kwk.kpu yang selanjutnya dipergunakan oleh memohon sebagai acuan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon, menyebabkan perolehan suara pemohon dari (dua) distrik yaitu distrik pagoda dan distrik ilaga. adapun versi penghitungan kpu untuk distrik pagoda dan distrik ilaga dapat pemohon sampaikan sebagai berikut: pasangan penghitungan da1 wakil bupati ilaga pagodaadapun formulir model da. kwk.kpu yang dibawa oleh ketua ppd dari distrik pagoda dan distrik ilaga yang sah dapat kami rinci sebagai berikut: pasangan penghitungan da1sah wakil bupati ilaga pagoda petrus tabung, fernando tunai, ruben wakerkwa, awan settings parabola, martin umang, sosial tembak, t.e.a. hery dominan, s.ip willem andik, se. melenggang, s.pdpuncak yang dilakukan oleh memohon dan didasarkan pada formulir model dan da1 dari distrik pagoda dan distrik ilaga yang sudah dimanipulasi oleh oknum ppd oleh memohon sebagaimana tertuang dalam lampiran model db. kwk.kpu sehingga menempatkan pihak terkait sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak. bahwa pemohon tidak berkesempatan masuk kedalam lokasi ruang tempat pleno rekapitulasi kpu dikarenakan massa simpatisan pasangan calon nomor urut telah menguasai lokasi pleno dan mengancam akan membunuh saksi dan simpatisan pasangan calon nomor urut pemohon) sehingga pemohon tidak memiliki akses untuk mengajukan keberatan. apalagi sejak terjadinya perang suku pada tahun yang lalu dimana telah disepakati pembagian wilayah masing masing massa pendukung dengan batas kali dimana kebetulan lokasi kantor kpu kabupaten puncak berada dilokasi yang tidak bisa dimasuki oleh massa pendukung pemohon. bahwa apabila formulir da. kwk.kpu yang benar dan sah dari distrik pagoda dan distrik ilaga yang dijadikan dasar penghitungan suara pada saat pleno rekapitulasi oleh kpu kabupaten puncak maka pemohon lah yang sesungguhnya memperoleh suara terbanyak dan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten puncak tahun dengan perolehan suara sebagai berikut:selain pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pendukung pasangan calon nomor urut yang menyebabkan pemohon kehilangan hak suara distrik pagoda dan distrik ilaga tersebut atas, pemohon juga menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut menjelang dan saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, dimana tim sukses pasangan calon nomor urut yang didukung oleh orang orang yang menamakan diri sebagai organisasi papua merdeka tpm opm), telahmelaksanakan keinginan mereka untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa bentuk nyata intimidasi serta teror teror yang dilakukan pendukung pasangan calon nomor urut yang terstruktur, sistematis dan masif distrik sinar kabupaten puncak, dilakukan dengan cara cara, sebagai berikut: pada tanggal februari sekitar jam wit, orang anggota sdr. kekanak telenggen mengusir (empat) kepala kampung selaku ketua pps dan anggotanya kampung musume, kampung weni, kampung yigunggi dan kampung kimikomo,demikian juga pada tanggal februari sekitar jam wit sekitar orang: sdr. kekanak telenggen memaksa agar pemilukada kampung nigilome dipindahkan gereja kemah injil nigilomepenembakan brutal yang dilakukan oleh sekelompok tpm opm pada tanggal februari yang menewaskan anggota tni adalah sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan anggota tpm opm atas komitmen fee yang dijanjikan oleh pasangan calon nomor urut dengan nilai yang disepakati yaitu rp. (seratus lima puluh milliar) rupiah yang ternyata belum kunjung dibayarkan oleh pasangan calon nomor urut sekalipun oknum tpm opm telah melakukan kewajibannya sebagaimana tersebut atas. bahwa tindakan pengancaman dan penekanan yang membuat para pemilih lima kampung distrik sinar tersebut atas tidak berdaya menggunakan hak pilihnya merupakan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga menyelenggarakan pemilukada lima kampung tersebut haruslah diulang. bahwa selain melakukan intimidasi, tim sukses pasangan calon nomor urut juga menyebarluaskan formulir berlogo kpu dengan maksud formulir tersebut akan diisi sendiri oleh pasangan calon nomor urut yang pada akhirnya terjadi penggelembungan suara bagi pasangan calon nomor urut bahwa penyebarluasan formulir tersebut kemudian telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten puncak sebagaimana rekomendasinya dengan nomor panwaslukada kab.pck (buktidak sah maka surat keputusan kpu kabupaten puncak nomor tahun tanggal februari adalah batal dan tidak sah. bahwa oleh karena berita acara rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak tahun dan keputusan memohon nomor tahun adalah batal dan tidak sah karena dibuat berdasarkan data pendukung tidak sah berupa formulir model dan da. berikut laporannya yang telah dimanipulasi, maka kiranya cukup beralasan apabila mahkamah menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan selanjutnya memerintahkan kepada memohon untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak sehingga harus ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pemilukada kabupaten puncak, atau setidaknya memerintahkan memohon melakukan penghitungan ulang distrik yaitu distrik ilaga dan distrik pagoda dan melakukan pemungutan suara ulang distrik sinar kabupaten puncak khususnya kampung nigilome, kampung musume, kampung weni, kampung yigunggi dan kampung kimikomo. bahwa untuk memperkuat dalil pemohon, maka pemohon akan mengajukan saksi dan tambahan bukti tertulis sebagaimana mestinya. petit berdasarkan uraian tersebut atas, mohon majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan,tanggal februari sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda, distrik ilaga dan distrik sinar. menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak nomor tahun tanggal februari menetapkan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten puncak tahun yang benar sebagai berikut: petrus tabung, fernando tunai, ruben wakerkwa, divmenetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pemenang pemilukada kabupaten puncak tahun atau: memerintahkan penghitungan suara ulang distrik pagoda dan distrik ilaga kabupaten puncak dengan dasar bukti pendukung yang sah dari pemohon. memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang distrik sinar kabupaten puncak, khususnya lima kampung desa yaitu kampung nigilome, kampung musume, kampung weni, kampung yigunggi dan kampung kimikomoertanggal februari model db kwk.kpu), bukti fotokopi surat keputusan kpubukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak nomor tahun tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak periode tertanggal desemberpuncak nomor panwaslukada kab.pck tanggal februari bukti fotokopi formulir model kwk.kpu beserta laporannya, tps kampung kabut distrik sinar kabupaten puncak, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak tanggal januari nomor tahun tentang pengangkatan dan penetapan panitia pemilihan distrik ppd) kabupaten puncak pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati puncak tahun beserta laporannya, bukti fotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak nomor tahun tanggal januari nama nama anggota panitia pemungutan suara pps)mbarendellulncomeningilumagodaenunggang, kampung pagodorokdopoina,intulomba, kampung mung, kampung agunglapa, kampung agung, distrik pagoda, tanggal februariama, kampung agamukm, kampung agamasiniumhayelogoloolumbangunalumat, kampung gake, kampung wakeusumeembargodinungamasiniihpagoda, kabupaten puncakagomilingundialapinggirkeromaolonpuyuberbutologoboknanim, distrik ilaga, tanggal februari bukti fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum bupati dan wakil bupati puncak periode oleh komisi pemilihan umum kabupaten puncak: bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak tanggal mei nomor tahun tentang pembentukan dan pengangkatan panitia pemilihan distrik ppd) dan panitia pemungutan suara pps) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua tahun untuk ppd distrik ilag, tps iii wiringgame, kampung kago, distrik ilaga, tertanggal februari bukti fotokopi dokumentasi gambar berupa foto foto pada saat rekapitulasi penghitungan suara masing masing pasangan calon tingkat panitia pemungutan distrik ppd) ilagilaga, kabupaten puncak, tanggal februari selain itu, pemohon juga menghadirkan (dua puluh tiga) orang saksi yang telah dengar keterangannya bawah sumpah'janji pada persidangan tanggal maret tanggal maret dan tanggal maret yang menerangkan sebagai berikut: panas tabung saksi adalah kepala kampung simak dan juga sebagai ketua pps kampung simak, distrik ilaga, jumlah tps kampung simak sebanyak tps. mekanisme pemungutan suara kampung tersebut adalah tps dengan pencoblosan, sedangkan tps tps tps dan tps dilakukan dengan sistem noken, saksi menggunakan hak pilih dengan sistem noken: pada waktu pemungutan suara, saksi datang tps yang perolehan suara masing masing calon, yaitu pasangan calon nomor urut memperoleh suara, nomor urut nomor urut dan nomor urut memperoleh suara, nomor urut memperoleh suara, dan nomor urut memperoleh suara, jumlah pemilih tps kampung simak sebanyak dan sebanyak suara tidak sah: semua surat cadangan dipakai: setelah pemungutan suara tanggal februari surat suara pada malam itu juga dikumpulkan pps untuk dibuatkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara. rekapitulasi penghitungan suara pps dihadiri oleh pps dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon: rekapitulasi penghitungan suara pps dibawa pada malam itu juga diantarkan distrik ilaga yang diterima oleh ketua ppd distrik ilaga, pada tanggal februari saksi hadir ppd distrik ilaga namun tidak jadi melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebab surat suara dari tps lain belum terkumpul, sehingga saksi pulang, rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga dilaksanakan pada tanggal februari namun saksi tidak datang karena tidak diundang, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd distrik ilaga berbeda dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps: saksi hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu, namun saksi luar dan tidak bisa masuk dalam ruang rapat rekapitulasi penghitungan suara: saksi mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara ppd dari rekapitulasi suara tingkat kpu. pada waktu rekapitulasi penghitungan suara kpu, saksi mengajukan keberatan lisan dari luar (melakukan orasi), kesepakatan tps pada tanggal februari dilakukan sekaligus dari pagi hingga sore yang dihadiri oleh tokoh masyarakat sekitar orang yang dilanjutkan dengan upacara bakar batu siapa: telkom elias saksi adalah sekretaris kampung bunga dan juga sebagai anggota pps kampung bunga, distrik ilaga, jumlah tps kampung bunga sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pemungutan suara tiga tps kampung bunga dilakukan dengan sistem noken yang disepakati tanggal februari kesepakatan tersebut dihadiri oleh gembala, tokoh masyarakat yang bersepakat memberikan suaranya pasangan calon nomor urut pemohon), hasil kesepakatan dari tps tersebut diserahkan distrik ilaga tanggal februari yang diterima oleh ketua dj: saksi tidak hadir pada waktu rekapitulasi penghitungan suara ppd ilaga sebab tidak diundang, eman murid saksi adalah pns yang bekerja sebagai staf puskesmas, pada hari pemungutan suara, tanggal februari saksi melihat surat suara kampung amur me, weni, youngi, kimigomo) distrik sina dicoblos satu tps: saksi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena diusir oleh pasukan operasi papua merdeka opm) yang berjumlah orang menguasai tempat pemungutan suara, saksi melaporkan intimidasi yang dilakukan oleh organisasi papua merdeka opm) tersebut polsek dan laporan saksi tersebut diteruskan polres namun tidak ada tindakan lebih lanjut, saksi diberi tahu oleh salah satu pasukan opm bahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait) telah melakukan perjanjian dengan opm agar mengamankan suara distrik sinar untuk diberikan kepada pihak terkait dengan imbalan uang sebanyak rp. yohanes murid saksi adalah kepala suku distrik pagoda, jumlah kampung distrik pagoda sebanyak kampung, kampung tidak ikut melakukan kesepakatan dan kampung melakukan kesepakatan: kesepakatan kampung distrik pagoda tersebut dilaksanakan pada tanggal februari hasil kesepakatan kampung tersebutnomor urut memperolehkampung distrik pagoda tersebut diserahkan ppd pagoda tanggal februari yang hasilnya sama dengan hasil pps, namun ternyata suara masyarakat distrik pagoda tersebut hilang, saksi tidak tahu suara tersebut hilang dimana, jang murid saksi adalah kepala kampung agung dan juga sebagai ketua pps kampung agung, distrik pagoda:uncak tahun yang dilaksanakan pada tanggal februari dan hasil penghitungan perolehan suara telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten puncak pada rapat pleno kpu kabupaten puncakmanapuncak, provinsi papua. jumlah pemilih kampung agung sebanyak pemilih: pada tanggal februari masyarakat kampung agung bersepakat memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut pemohon) sebanyak suara, sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara, jumlah kampung distrik pagoda sebanyak kampung dan kampung tidak ikut melakukan kesepakatan, rekapitulasi penghitungan suara kampung distrik pagoda diserahkan dan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd distrik pagoda yang hasilnya sama dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kampung auto: keris murid saksi adalah sekretaris kampung gol, distrik pagoda, jumlah tps kampung gol sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pada tanggal februari masyarakat kampung gol bersama sama dengan kampung lain distrik pagoda melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada pemohon sebanyaktingkat pps kampung gol tersebut diserahkan ppd pagoda tanggal februari yang hasilnya tidak berubah (sama dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kampung gol): dalam kesepakatan tersebut tidak ada upacara bakar batu: serial murid saksi adalah sekretaris kampung iha dan juga sebagai anggota pps kampung iha, distrik pagoda: jumlah tps kampung iha sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pada tanggal februari masyarakat kampung iha melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada pemohon sebanyak suara, laetus honda saksi adalah sekretaris kampung mol dan juga sebagai ketua pps kampung mol distrik pagoda, jumlah tps kampung mol sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pada tanggal februari masyarakat kampung mol melakukan kesepakatan yang memberikan suaranya kepada pemohon sebanyak suara, alasan masyarakat kampung mol hanya memberikan suaranya kepada pemohon karena pemohon berada dan selalu bersama sama dengan masyarakat: amanda tabung saksi adalah sekretaris kampung siapa dan juga sebagai ketua pps kampung siapa distrik ilaga: jumlah tps kampung siapa sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, kampung siapa melakukan kesepakatan bersama sama dengan kampung lain distrik ilaga untuk memberikan suaranya kepada pemohon: yem murid saksi adalah sekretaris kampung maki dan juga sebagai ketua pps kampung maki distrik ilaga: jumlah tps kampung maki sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pemungutan suara kampung maki mengunakan sistem noken yang hasilnya, yaitu pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak memperoleh suara (nol). adapun pasangan calon nomor urut memperoleh suara, dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara, jumlah kampung distrik ilaga sebanyak kampung, kampung tidak ikut kesepakatan dan kampung melakukan kesepakatan yang diadakan pada tanggal februari sebelas kampung yang ikut kesepakatan, yaitu kampung maki, kampung mundial, kampung papua, kampung wulan, kampung simak, kampung kago, kampung eromanga, kampung pinggir, kampung siapa, kampung giling, kampung bunga. hadapan kampung yang tidak ikut kesepakatan, yaitu kampung mayasari, ognanim, bologobak, dan bubut: yabogwe murid saksi adalah kepala kampung giling dan juga sebagai ketua pps kampung giling distrik ilaga: jumlah tps kampung giling sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pada tanggal februari masyarakat kampung giling melakukan kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada pemohon sebanyak suara, ingenamburu saksi adalah kepala suku distrik ilaga: saksi menjadi kepala suku distrik ilaga dipilih oleh masyarakat distrik ilaga: saksi mengundang masyarakat distrik ilaga supaya hadir siapa dalam rangka untuk melakukan kesepakatan: kesepakatan tanggal februari dihadiri oleh kampung, sedangkan kampung tidak hadir dan tidak ikut kesepakatan: kesepakatan dilakukan dengan sistem noken dengan disertai upacara adat bakar batu, jumlah pemilih distrik ilaga sebanyak pemilih, kesepakatan masyarakat kampung tanggal februari tersebut memberikan suaranya kepada pemohon, alasan masyarakat memberikan suara kepada pemohon karena pemohon merupakan putra daerah distrik ilaga: kesepakatan masyarakat tanggal februari dituangkan dalam rekapitulasi penghitungan suara tanggal februari daud umbi saksi adalah kepala kampung kimikomo dan juga sebagai ketua pps kampung kimikomo distrik sinar, masyarakat kimikomo dalam pemilukada kabupaten puncak memberikan suara kepada pemohon, tetapi tim sukses pasangan calon nomor urut bernama aulicus wali menarik saksi keluar, sehingga saksi tidak tahu perolehan suara pasangan calon: topics honda saksi adalah ketua ppd pagoda: saksi diangkat sebagai ketua ppd pagoda tanggal februari yang sebelumnya saksi menjabat sebagai anggota ppd pagoda: pemungutan suara tanggal februari kepala kampung, seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama datang berkumpul distrik pagoda untuk menyerahkan suara para calon kandidat: rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda diadakan pada tanggal februari dimulai pukul wit yang dihadiri oleh panas, semua pps: pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda tidak dihadiri oleh kepala distrik pagoda, kepala distrik mengutus wakilnya namun wakilnya juga tidak hadir rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda: rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda juga tidak dihadiri oleh koramil dan kapolsek,pasangan calon nomor urut adapun saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut terlambat memasukkan surat mandat. berdasarkan bintik kpu kabupaten puncak dinyatakan pasangan calon yang terlambat menyerahkan surat mandat saksi dinyatakan diskualifikasi, sehingga saksi pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd pagoda menyatakan diskualifikasi (menolak) saksi mandat dari pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd distrik pagoda didasarkan pada penghitungan suara tps tps sesuai formulir yang hasilnya dilakukan rekapitulasi tingkat pps sesuai formulir yang hasilnya adalah pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut memperoleh adapun pasangan calon nomor urut memperoleh suara, dan nomor urut memperoleh suara, jumlah kampung distrik pagoda sebanyak kampung dan tps, saksi bersama dengan anggota ppd menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten dengan jalan kaki menuju lapangan pesawat terbang untuk menuju sinar, namun saksi berpisah dengan anggota ppd bernama bisnis murid, pada waktu bandara tanggal februari memohon melakukan penjemputan dengan pesawat dan dalam pesawat saksi bertemu dengan binus, namun saksi bersama dengan dua anggota ppd pagoda dikeluarkan dari pesawat dan tidak boleh ikut kpu kabupaten, sehingga yang boleh ikut dan diberangkatkan kpu kabupaten puncak hanya bisnis murid: saksi berangkat kpu kabupaten tanggal februari dan pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten saksi bersama dengan dua anggota ppd pagoda membawa berkas rekapitulasi penghitungan suara ilaga: pada waktu akan menyerahkan berkas kpu kabupaten disegel, sehingga saksi tidak menyerahkan berkas dari tps, pps, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda: anggota ppd pagoda bernama binus murid yang mengaku sebagai ketua ppd pagoda telah terlebih dahulu menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda kpu yang hasilnya berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibawa oleh saksi, saksi menjelaskan kepada ketua kpu kabupaten puncak memohon) bahwa perolehan suara yang benar adalah berkas yang dibawa oleh saksi, namun memohon menolak dengan kekerasan (ancaman) yang mengatakan yang berani buka segel akan jadi masalah, akhirnya saksi tidak menyerahkan berkas dokumen dari lapangan tersebut kepada memohon, saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara yang diserahkan binus murid kepada kpu. berkas rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda ditandatangani oleh binus murid yang mengaku sebagai ketua ppd distrik pagoda: rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda yang dibawa oleh saksi ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai ketua ppd pagoda, dan dua anggota ppd pagoda bernama jonathan tabung dan pes wali. adapun bisnis murid tidak mau menandatangani berkas rekapitulasi penghitungan suara yang bawah oleh saksi: saksi memperlihatkan berkas perolehan suara pasangan calon distrik pagoda: apollos wakerkwa saksi adalah anggota ppd ilaga, ketua ppd ilaga bernama jhon tabung: pada tanggal maret saksi tidak berada distrik ilaga, tetapi saksi berada nabire, sehingga saksi tidak menandatangani formulir da1 kwk kpu sebab saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga, saksi pergi nabire pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga karena diancam, saksi mendapat pihak terkait memberikan uang kepada setiap ppd ilaga masing memperoleh rp. (sepuluh juta) rupiah, details murid saksi adalah saksi pemohon distrik sinar, saksi memberikan keterangan eman murid dan daud umbi, jumlah kampung distrik sinar sebanyak kampung. terjadi penggelembungan suara empat kampung yang melakukan pemilihan suara satu tempat. empat kampung tersebut adalah musume, jigunggi, sumitomo, dan weni: saksi mengajukan melaporkan kejadian tersebut kepada panas, tetapi laporan saksi tidak diteruskan bawaslu kabupaten: penembakan sinar terjadi setelah pemungutan suara dan sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten: jhon tabung saksi adalah ketua ppd ilaga: jumlah tps distrik ilaga sebanyak tps dan pps, dua kampung yaitu kago dan simak melakukan pemungutan suara dengan pencoblosan, sedangkan kampung lainnya melakukan pemungutan suara dengan sistem noken, pada tanggal februari ada rencana saksi akan melakukan pleno distrik ilaga, namun saksi diancam oleh pihak terkait supaya mengamankan suara pihak terkait karena ketua ppd telah mendapat uang rp. (lima puluh juta) rupiah. atas ancaman tersebut, saksi tidak ikut pleno, tetapi saksi hadir bersama dua anggota ppd distrik ilaga berada dalam ruangan rapat ple sekalipun saksi berada ruangan rapat pleno, namun saksi pasif atau tidak berfungsi sebab rapat pleno ppd ilaga dipimpin oleh anggota ppd bernama totius dewelek: setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara ppd ilaga, saksi bersama dengan dua anggota ppd ilaga dipanggil untuk ikut menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga, pada hari itu juga (tanggal februari saksi bersama dengan anggota ppd lainnya dan panas mengantarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten, namun karena sampai kpu kabupaten sore hari, maka hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diserahkan kpu kabupaten puncak pada besok harinya tanggal februari pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten, saksi yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd ilaga, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten puncak hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait), pleno tingkat kpu kabupaten puncak tidak terjadi hambatan: menurut saksi seharusnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik menggunakan formulir kwk kpu dan bukan menggunakan formulir kwk kpu dan c2: pes wali saksi adalah anggota ppd pagoda, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda dilaksanakan pada tanggal februari jumlah tps distrik pagoda sebanyak tps dan pps: plenonomor urut namun berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut hasil perolehan suara masing masing pasangan distrik pagoda yaitu pasangan calon nomor urut memperoleh suara dan pasangan calon nomor urut memperoleh sedangkan pasangan calon yang lain tidak memperoleh suara atau nol: hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda dibawa menuju bandara distrik sina untuk diantarkan kpu kabupaten puncak, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten puncak tidak sama dengan hasil yang sebenarnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd pagoda sebab ketua ppd pagoda yang lama binus murid) telah merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda: pemungutan suara distrik pagoda menggunakan sistem noken: jonathan tabung saksi adalah anggota ppd pagoda, saksi membenarkan semua keterangan pes wali: pada awalnya ppd pagoda berangkat bersama sama bandara sinar untuk menuju kpu kabupaten, tetapi pada waktu bandara sinar saksi tidak berangkat bersama sama kpu kabupaten dan saksi berangkat kpu kabupaten besok harinya, sehingga saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten, enos nagoya saksi adalah sekretaris kampung kembar dan juga sebagai anggota pps kampung kembar distrik pagoda: jumlah tps kampung kembar sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, pemungutan suara kampung kembar mengunakan sistem noken bersama sama dengan kampong kampung lainnya distrik pagoda: semua suara kampung kembar diberikan kepada pasangan calon nomor urut pemohon), hasil rekapitulasi penghitungan suara kampung kembar diserahkan distrik pagoda tanggal februari dan dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tanggal februari saksi ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda, hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat pps kampung kembar, saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten puncak, namun honda saksi adalah saksi nomor urut tingkat distrik ppd pagoda, saksi membenarkan keterangan ketua ppd distrik pagoda topics honda): hasil rekapitulasi penghitungan suara masing masing pasangan calon tingkat distrik pagoda, yaitu pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak memperoleh suara atau nol, nomor urut memperoleh suara, dan nomor urut memperoleh suara, saksi pasangan calon nomor urut hadir rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. adapun saksi pasangan calon nomor urut hadir rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tetapi sebelum selesai pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut. hermanos label saksi adalah kepala kampung papua dan juga sebagai ketua pps kampung papua, pemungutan suara kampung papua dengan menggunakan sistem noken yang dilakukan kesepakatan tanggal februari jumlah tps kampung papua sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak suara: perolehan suara masing masing pasangan calon kampung papua, yaitu pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut tidak memperoleh suara atau nol, pasangan calon nomor urut memperoleh suara, dan pasangan calon nomor urut memperoleh dan nomor urut memperoleh suara: hasil rekapitulasi penghitungan suara kampung papua dibawa distrik ilaga pada tanggal februari saksi dan anggota pps lainnya tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga, sains murid saksi adalah sekretaris kampung pinggir dan juga sebagai anggota pps kampung pinggir distrik ilaga, jumlah pemilih kampung pinggir sebanyak pemilih, pemungutan suara kampung pinggir menggunakan sistem noken yang semua suara kampung pinggir diberikan kepada pasangan calon nomor urut pemohon), pada tanggal februari saksi mengantar hasil rekapitulasi penghitungan suara kampung pinggir distrik ilaga, saksi tidak ikut pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga, menimbang bahwa memohon menyampaikan jawaban lisan ddiakui secara nyata dan tidak merugikan memohon: bahwa permohonan pemohon seharusnyatersebut adalah kabur (obscura libel), oleh karena dalam permohonan pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon, yang merugikan kepentingan pemohon, namun yang dipermasalahkan pemohon hanyalah penggunaan formulir kwk dan da. kwk yang menurut pemohon bukan sebenarnya distrik pagoda dan manipulasi formulir kwk dan da. kwk distrik ilaga serta intimidasi distrik ilaga. hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh memohon,terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten puncak, provinsi papua. bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak provinsi papua berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten puncak nomor tahun tanggal desember (bukti dan telah ditetapkan sebagai peserta dengan nomor urut maka sesuai uraian beberapa atas dimana pemohon dapat diskualifikasi memiliki kedudukan hukum legal standingkepada mahkamah konstitusi. ii. tenggang waktu pengajuan permohonan. bahwa kpu kabupaten puncak, papua telah melaksanakan penghitungkabupaten oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten puncak, papua tanggal februari yang selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan kpu kabupaten puncak nomor tahun tanggal februari bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menentukan,ita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dibuat oleh memohon pada tanggal februari (bukti dan ditetapkan dengan surat keputusan pada hari senin tanggal februari (bukti sedangkan pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tersebut pada hari rabu tanggal februaranggal februari juncto surat keputusan kpu kabupaten puncak nomor tahun tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi bahwa ada inkonsistensi pemohon dalam permohonannya dan kontradiktif, hal tersebut dengan jelas terlihat pada poin dari surat perbaikan permohonan pemohon angka halaman dan angka halaman bersambung kedalaman dimana pada angka tersebut pemohon mendalilkan bahwa adanya musyawarah mufakat antara kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dari kampung distrik agama telah sepakat dan bulat memberikan suaranya kepada pemohon dimana kampung kampung tersebut memberikan suaranya kepada satu pasangan calon, namun pada rincian perolehan suara yang uraikan pemohon dalam surat perbaikan permohonannya tersebut ternyata ada pasangan calon lain yaitu pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut yang juga memperoleh suara. dalil pemohon yang kontradiktif dan tidak konsisten tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak cermat yang termasuk dalam kategori permohonan pemohon adalah kabur (obscura libel), berdasarkan segala apa yang terurai atas, jelaslah kiranya jika permohonan pemohon tersebut kabur (obscura libel), untuk itu memohon memohon dengan hormat ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima: dalam pokok perkara bahwa segala apa yang telah diuraikan memohon pada bagian eksepsi tersebut atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini: bahwa memohon dengan keras dan tegas menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan pemohon dalam surat perbaikanpoin angka halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon melakukan pelanggaran serius dengan cara memakai data kwk dan da1 kwk yang tidak benar dan telah dimanipulasi oleh oknum panitia pemilihan distrik ppd). bahwa memohon sama sekali tidak mempergunakan data yang diperoleh dari hasil manipulasi sebagaimana yang didalilkan pemohon akan tetapi memohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dengan cara cara yang benar dan sah menurut hukum. adapujuncto surat keputusan kpu kabupaten puncak tentangdibuat oleh memohon berdasarkan data yuridis yaitu model kwk dan kwk beserta laporannya dari (delapan) panitia pemilihan distrik ppd kabupaten puncak yang diserahkan kepada memohon (bukti adapun data yuridis model kwk dan kwk dan laporannya tersebut dibuat oleh (delapan) ppd se kabupaten puncak berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara tps yang terdapat (delapan) distrik yang ada kabupaten puncak. dari uraian memohon tersebut atas menjadi sangat jelas bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juncto surat keputusan nomor tanggal februari yang dibuat memohon tersebut adalah benar dan sah, dengan demikian dalil dali pemohon yang menguraikan adanya manipulasi suara yang merugikan pemohon telah berhasil dipatahkan memohon karena pada hakikatnya dalil pemohon tersebut seluruhnya tidak benar, berkaitan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat panitia pemilihan distrik ppd), memohon perlu jelaskan sebagai berikut bahwa: rekapitulasi penghitungan suara ppd ilaga dan pagoda adalah sah sebab telah dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota ppd serta saksi pasangan calon tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon, pada saat ppd pagoda datang kantor kpu kabupaten puncak, ppd pagoda telah ditanya oleh memohon apakah ada masalah dan jawab oleh ppd pagoda bahwa idak ada masalah yang disaksikan oleh bawaslu sehingga hasil rekapitulasi suara ppd pagoda dimasukkan dalam peti suara dan segel, bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat ppd ilaga dilakukan secara terbuka depan umum disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pps membacakan sendiri hasil perolehan suara dimasing masing kampung sehingga tidak mungkin dimanipulasi: bahwa model kwk kpu beserta laporannya baik pada distrik ilaga maupun pagoda adalah sah dan benar karena telah ditandatangani oleh ketua dan anggota ppd serta saksi saksi pasangan calon dan tidak ada yang keberatan, bahwa demikian pula model da. kwk kpu pada distrik ilaga dan distrik pagoda adalah sah dan benar karena telah tanda tangani oleh ketua dan anggota ppd serta saksi saksi pasangan calon, bahwa demikian pula dengan distrik sinar yang didalilkan pemohon pada poin dan halaman bersambung kedalaman dari surat perbaikan permohonan pemohon adalah tidak benar dimana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten puncak termasuk distrik sinar telah berlansung secara demokratis serta sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlakuhun tanggal febrpuncak nomor tahunggal februarpagodilasinarborangduogaangandugukwk kpu), bukti fotokopi keputusan kpudaerah dan wakil kepala daerah kabupaten puncak tahun bukti fotokopi surat nomor timus eh ii perihal permintaan rekomendasi dari saksi nomor urut tertanggal februari bukti fotokopi surat rekomendasi nomor panwaslukada kab. pck oleh panwaslukada kabupaten puncak tanggal februarimaret pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: bisnis murid saksi adalah ketua ppd pagoda: pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda dilaksanakan pada tanggal februari yang hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut bernama merica, saksi pasangan calon nomor urut bernama wari, dan saksi pasangan calon nomor urut bernama yunita, ketua peserta anggota panas, dan semua pps, pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd pagoda tersebut berjalan aman tidak ada protes dari salah satu pasangan calon: jumlah pemilih distrik pagoda sebanyak pemilih. perolehan suara pasangan calon distrik pagodpleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda dimulai pada pukul sampai dengan pukul wit bertempat halaman distrik pagoda, hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tersebut dibawa kpu pada hari senin tanggal februari saksi tidak hadir ada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten yang untuk distrik pagoda dihadiri oleh pinus, obatan tabung: hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten untuk distrik pagoda sama dengan rekapitulasi penghitungan tingkat distrik pagoda, lunak tabung saksi adalah operator komputer distrik pagoda, setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda tanggal februari saksi memasukkan data perolehan suara masing masing pasangan calon komputer: saksi memasukkan perolehan suara pasangan calon komputer sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda yang hasilnya sama dengan rekapitulasi tingkat pps: totius dewelek saksi adalah anggota ppd ilaga, jumlah tps distrik ilaga sebanyak tps dengan jumlah pemilih sebanyak pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga dilaksanakan pada hari rabu, tanggal februari yang dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut tiga orang panas, kepala distrik ilaga, kapolsek, dan masyarakat: pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut bertempat dalam ruangan kantor distrik ilaga, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga berjalan aman dan tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir: pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga tidak dihadiri oleh satu anggota ppd bernama apollos waterway sebab yang bersangkutan nabire: perolehan suara masing masing pasangan calon rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilagsehingga surat suara sah berjumlah suara dan surat suara tidak sah berjumlah suara:distrik ilaga: pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga tidak dihadiri dan tidak mengundang pps: hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga dibawa kpu kabupaten pada hari kamis, tanggal maret hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten untuk distrik ilaga sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga, beradu final saksi adalah kepala distrik ilaga: pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk distrik ilaga tidak ada masalah baik pleno tingkat distrik ilaga maupun pleno tingkat kabupaten, saksi bersama sama dengan kapolsek dan koramil menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga sampai dengan selesai: saksi tidak tahu kalau pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga tidak mengundang pps: genus murid saksi adalah ketua panas distrik pagoda, saksi hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik pagoda: saksi membenarkan semua keterangan saksi memohon bernama binus murid: binus murid adalah ketua ppd pagoda, pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tidak ada masalah, wilkins honda saksi adalah panas distrik ilaga, tidak benar saksi merekayasa perolehan suara pasangan calon distrik laga sebab pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut dijaga oleh keamanan: saksi hadir pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga: saksi mempunyai catatan sendiri mengenai perolehan suara semua pasangan calon setiap kampung, saksi memperoleh data perolehan suara masing masing pasangan calon setiap kampung tersebut dari ppl panas lapangan) yang hasilnya kurang lebih sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga. yang membedakan antara data saksi dan data pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga adalah pada angka belakangnya, tetapi untuk angka depannya sama, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga berjalan aman dan tidak ada protes dari para pihak, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik ilaga hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut saksi juga hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten yang hasilnya sama dengan rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga, robert package saksi adalah panas kabupaten puncak: pelanggaran yang masuk pada panas sebanyak antara lain mengenai pembatasan saksi dari kandidat, tetapi laporan tersebut hanya disampaikan secara lisan dan tidak disertai dengan bukti: saksi hanya mendengar ada intimidasi distrik sinar, penembakan anggota tni distrik sinar dilakukan setelah pemungutan suara. penembakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten puncak sebab sampai selesainya pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada laporan yang masuk panas, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten sinar dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, ketua dan anggota ppd delapan distrik kabupaten puncak: pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tidak ada keberatan dari para pihak, keberatan saksi pasangan calon nomor urut yang mengisi formulir db2 kwk kpu diajukan setelah selesai pleno rekapitulasi penghitungan suara, pada sore harinya, saksi pemohon bernama thomas tabung dan heri dosonaen menyampaikan laporan keberatannya secara lisan sekretariat bawaslu kabupaten. saksi menyarankan kepada saksi pemohon untuk menyampaikan laporan keberatan secara tertulis: keberatan saksi pasangan calon nomor urut tersebut adalah menyangkut penggelembungan suara dua distrik: saksi membantah dalil pemohon pada angka (permohonan awal sebelum diperbaiki) yang pada pokoknya pemohon melaporkan penyebarluasan formulir kepada bawaslu kabupaten puncak sebagai bentuk pelanggaran pihak terkait. redaksi surat tersebut salah bukan untuk membuktikan adanya pelanggaran formulir namun surat pemohon yang dikirim bawaslu kabupaten adalah minta surat rekomendasi sebagai pengantar untuk mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi. atas permintaan pemohon tersebut, bawaslu kabupaten puncak mengeluarkan surat pengantar rekomendasi mengajukan gugatan mahkamah konstitusi. jadi surat yang diterbitkan oleh bawaslu kabupaten puncak tersebut bukan sebagai bukti adanya pelanggaran formulir namun hanya sebagai surat pengantar rekomendasi untuk mengajukan gugatan mahkamah konstitusi, saksi pemohon menyampaikan laporan keberatan kepada bawaslu yang hanya dihampiri oleh formulir db2 kwk kpu dan tidak disertai dengan bukti bukti yang lainyang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan salah objek error object)nomor php.d viii tanggal juni nomor php.d viii tanggal juli nomor php.d vii1 tanggal juli nomor php.d viii tanggal juli dalil dalil pemohon dalam permohonannya. bahwa yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah tanggal februari dan telah ditetapkan oleh kpu kabupaten puncakyang seharusnya menjadi tanggal februari dan surat keputusan nomor tahun tanggal februari tentang penetapan penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten puncak tahun tanggal februari bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak provinsi papua telah mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal februari wilayah kabupaten puncak, papua. bahwa setelah dilakukan pemungutan suara dimana pada sebagian besar distrik, pemungutan suara dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat (sistem noken yang telah diakui dan dibenarkan oleh mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya) dan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara untuk masing masing pasangan calon dengan perolehan suara versi memohon dapat dilihat dalam berkas permohonan pemohon: bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu kabupaten puncak, pemohon menemukan berbagai fakta pelanggaran yang dilakukan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh kpu kabupaten puncak memohon) maupun oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait) dimana memohon dan pihak terkait telah melakukan pelanggaran hukum serius dengan cara sebagai berikut:. bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat kedua distrik tersebut yang dihadiri oleh para kepala suku, kepala kepala kampung, tokoh agama serta perwakilan masyarakat diperoleh fakta bahwa perolehan suara sah pada pemilukada tanggal februari sebagai berikut distrik pagodahwa objek yang dialihkan oleh pemohon adalah sangat berbeda dengan keputusan kpu nomor tahun objek yang dialihkan oleh pemohomemohon sebenarnya tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tersebut. karenanya pemohon salah atau keliru mencantumkan objek permohonan sehingga secara formil permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor tahun pmk permohonan kabur obscura libel) bahwa dalam permohonannya, pemohon meminta dalam petiitum agar ditetapkan sebagai pemenang yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga meminta untuk dilakukan pemilukada ulang distrik pagoda dan distrik ilaga. bahwangadili perkara guo dan selanjutnya menyatakan permohonanngajuan permohonan yang didaftarkan pada tanggal februari maka pihak terkait menydistrikdistrik range) kabupaten puncak provinsi papua pada februari yang diikuti oleh (enam) pasangan calon, termasuk pemohon dan pihak terkait telah dilakukan oleh kpu kabupaten puncak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dilakukan dengan terbuka, damai, demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil dan demokratis. bahwa setelah dilakukan pencoblosan (delapan) distrik pada tanggal februarisetelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara distrik oleh memohon kpu kabupaten puncak), kemudian rapat pleno rekapitulasi kabupaten puncak dilaksanakan ilaga pada tanggal februari dengan perolehan suara sebagai berikut: dan wakil kepala suara sah suara sah daerah bep maa bahwa pihak terkait menolak keberatan pemohon angka angka angka dan angka yang mendalilkan tentang pemungutan dan penghitungan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh kpu kabupaten puncak, pemohon menemukan berbagai fakta pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait, untuk itu kami menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar, dimana alasan pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait) mendapat (kosong) suara ini sangat mengada ada dan tidak beralasan hukum karena fakta lapangan pihak terkait memperoleh suara distrik pagoda sebesar suara yang berasal dari kampung kembar: suara, kampung bina: suara, kampung pagoda suara, kampung mol (kosong), kampung agung (kosong), kampung agama kampung basini suara, kampung iha suara, kampung gol (kosong), kampung wake suara. sedangkan distrik laga pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebesar suara bukan seperti yang didalilkan oleh pemohon dalam poin perolehan suara dari pihak terkait diperoleh dari kampung yang terdiri dari kampung mayuberi suara, kampung kago: suara, kampung siapa: suara, kampung maki: suara, kampung papua: suara, kampung simak: kampung giling: suara, kampung pinggir: suara, kampung eromanga: suara, kampung bunga: suara, kampung mundial: suara, kampung koloni: suara, kampung pologobak: suara, kampung bubut: suara, kampong oknanim: suara. bahwa tidak benar distrik pagoda pemohon sebagai pemenang karena faktanya justru pasangan calon nomor urut kopi murid dan martin umang) yang memperoleh suara terbanyak suara) sedangkan distrik ilaga pihak terbitlah yang memperoleh suara terbanyak suara) sebagaimana yang kami kemukakan atas. bahwa tidak benar dalil pemohon angka sampai dengan yang mengatakan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi memohon telah menggunakan data dan yang tidak benar yang telah dimanipulasi oleh oknum ppd pada distrik pagoda dan distrik ilaga untuk kami tanggapi sebagai berikut: yang sebenarnya adalah suara yang diperoleh dari pihak terkait distrik pagoda dan distrik ilaga adalah suara masyarakat yang diberikan secara benar tanpa ada rekayasa karena distrik pagoda wakil bupati pihak terkait atas nama revenue telenggen, adalah putra asli yang berasal dari distrik pagoda dan merupakan basis suara pihak terkait. bahwa suara masyarakat distrik pagoda tidak mungkin diberikan kepada pemohon yang notabene berasal dari distrik lain, bahwa ditolak dalil pemohon angka yang mengatakan bahwa perubahan dilakukan oleh habilis murid yang benar habilis murid adalah masih tetap ketua ppd pagoda dan tidak pernah melakukan perubahan atau rekayasa terhadap bahwa ditolak dalil pemohon angka karena masyarakat ilaga pada dasarnya semua memilih pihak terkait sebagai pemimpinnya hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara distrik ilaga memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon lain. bahwa ditolak dalil pemohon angka karena tidak pernah ada perintah baik secara lisan maupun tertulis dari tim sukses kandidat nomor urut kepada anggotanya untuk menghilangkan formulir model merubah formulir dan maupun melakukan pengancaman terhadap ketua ppd distrik pagoda, perolehan suara yang masing masing kandidat adalah murni suara rakyat dari lapangan tanpa ada rekayasa. bahwa poin pihak terkait menolak karena tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis dari pasangan calon nomor urut untuk melakukan pengancaman atau terror terhadap penyelenggara. disamping itu setiap distrik terdapat sekitar anggota polisi yang mengamankan setiap tahapan proses pemilukada kabupaten puncak, sehingga dalil tersebut patula dikesampingkan oleh majelis hakim, karena tidak relevan dengan perolehan suara pihak terkait distrik ilaga: suara dan distrik pagoda: suara. bahwa ditolak poin dan poin karena pada saat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten puncak pada tanggal februari yang masuk dan menghadiri pertemuan tersebut hanyalah saksi yang mendapat mandat dari tim sukses pasangan calon serta para undangan baik musica maupun pihak keamanan. bahwa ditolak poin dan poin .a,b,c karena hal tersbut adalah merupakan fitnah dan cenderung mengarah pada pencemaran nama baik, karena kasus tersebut adalah merupakan tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian daerah papua. terhadap pencemaran nama baik tersebut pihak terkait akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. bahwa ditolak permohonan pemohon angka karena sebenarnya yang terjadi kampung distrik sinar adalah telah menggunakan suaranya dengan system noken yang telah disepakati oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang melibatkan kepala suku sejak juni bahwa ditolak dalil pemohon angka dan angka karena tim sukses pihak terkait tidak pernah menyebarluaskan formulir berlogo kpu, karena pihak terkait bukanlah penyelenggara pemilukada kabupaten puncak. bahwa ditolak dalil pemohon angka dan angka karena apa yang telah putuskan oleh memohon dalam pleno rekapitulasi penetapan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam keputusan nomor tahun adalah sah dan berdasar hukum. bahwa perolehan suara (delapan) distrik yang dibacakan oleh masing masing ketua ppd:ppd distrik range sebagaimana terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon kabupaten yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sah sebagai berikut: petrus tabung, sos dan fernando a.y. final, memperoleh suara sah memperoleh suara sah terbanyak keempat)dengan prosentase suara (satu koma lima persen). ruben wakerkwa, div dan settings parabola, s.ip memperoleh suara sah memperoleh suara sah terbanyak kelima) dengan prosentase suara (satu koma nol persen). kopi murid, se. dan martin umang, memperoleh suara sah (memperoleh suara sah terbanyak ketiga) dengan prosentase suara: (lima belas koma delapan persen). simon alam, sos dan sosial tembak, memperoleh suara sah memperoleh suara sah terbanyak keenam) dengan prosentase suara (nol koma tiga persen). elvis tabung, dan t.e.a hery dominan, ip, memperoleh suara sah memperoleh suara sah terbanyak kedua) dengan prosentase suara (tiga puluh delapan koma tiga persen). willem andik, se, dan pinus telenggen, memperoleh suara sah (memperoleh suara sah terbanyak pertama), dengan prosentase (empat puluh tiga koma nol persen). bahwa pihak terkait menolak semua keberatan pemohon, karena dalam pelaksanaan pemilihan umum, bupati dan wakil bupati kabupaten puncak, pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran pelanggaran atau rekayasa perolehan suara yang merugikan pasangan calon yang lain pada ppd yag ada kabupaten puncak dalam pelaksanaan pemilukada februari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon pada tanggal februari ilagyang dihadiri oleh musica kabupaten puncak dan juga wakapolda papua brigjen drs. paulus waterpark:dari pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan saksi pihak terkaitpuncak ilaga: bahwa pihak terkait menolak semua petit pemohon, karena tidak berdasar hukumterstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan memohon selaku penyelenggara pemilukada dengan pihak terkait yag meraih suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten puncakan daerah juncto nomor tahundb kwk.kpu) junctoukti pt november dan laporannya tentang revisikepala daerah kabupaten puncak, bukti fotokopi berita acara nomor set kpu.p xi1 tanggal desember tentang rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten puncak mengenai menetapkan bakal calon bupati dan wakil bupati ang diusung oleh partai politik yang telah lulus verifikasi menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak dan menetapkan bakal calon dari independen atau perseorangan yang telah lulus verifikasi. bukti fotokopi berita acara nomor set kpu.p xi1 tentang rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten puncak mengenai pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak nomor urut an. pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak willem andik, se, m.si dan pinus telenggem, pd, bukti, januari tentang perubahan ketiga terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten puncak nomor tahun tentang perubahan keduauncak tahunpagoda, model kwk kpu), bukti t7.pagodapagodilailagailaga. lampiran model da1 kwk kpu):sinarsinar. lampiran model da1 kwk kpu),dua. model da kwk kpu):bogaagandugume. lampiran model da1 kwk kpu), distrik ilagternyata pada saat pelaksanaantertanggal februari (bukti memohon telah memakai data dan da. yang tidak benar dan telah dimanipulasi oleh oknum ppd, dimana terdapat (dua) distrik yang telah direkayasa atau dimanipulasi perolehan suaranya oleh oknum panitia pemilihan distrik ppd) yaitu pada distrik pagoda dan distrik ilaga sehingga formulir model khususnya formulir model da. pada distrik pagoda dan distrik ilaga tidak sesuai dengan perolehan suara dari tps tps sebagaimana tertuang dalam berita acara model dan model kecurangan tersebut menyebabkan perolehan suara pemohon menjadi berkurang pada (dua) distrik tersebut dan sebaliknya pihak terkait telah mengalami penambahan jumlah suara yang sangat besar dan akhirnya ditetapkan oleh memohon sebagai pemenang sebagaimana tertuang dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan telah ditetapkan oleh kpu kabupaten puncak sesuai surat keputusan nomor tahun sehingga memohon telah menetapkan pasangan calon nomor urut mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilukada kabupaten puncak. adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh memohon atau jajarannya adalah sebagai berikut: bahwa sebelum pemungutan suara pada tanggal februari telah dilakukan musyawarah oleh perwakilan masyarakat yang terdiri dari kepala suku, tokoh agama dan kepala kampung dari (sembilan) kampung yaitu kp. keburu, kp. agung, kp. iha, kp. mol, kp. gol, kp. bina kp. kagama, kp. wakili dan kp. name. dalam pertemuan tersebut perwakilan masyarakat dari (sembilan)gamerange. lampiran model da1 kwk kpu): bukti fotokopi kliping koran, harian cenderawasih pos, tanggal februari pencoblosan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten puncak dan tatap muka dengan kapolda dan wakapolda): bukti fotokopi kliping koran, harian cenderawasih pos, tanggal februari kunjungan kapolda papua kabupaten puncak).: bukti fotokopi kliping koran harian cenderawasih pos, tanggal februari kpu puncak melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara): bukti fotokopi kliping koran harian cenderawasih pos, tanggal februari willem pinus terpilih bupati dan wakil bupati puncak), bukti fotokopi kliping koran willem radius terpilih bupati dan wabup puncak)tidak diajukgo distrik ilakagogilinggilingbunbungpinggir. model c kwk.pinggirpenghitungan suara oleh panas lapangan kampung kembar distrik pagoda: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung bina distrik pagoda, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung mol distrik pagoda, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung agung distrik pagoda: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung agama distrik pagoda, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung basini distrik pagoda: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung iha distrik pagoda: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung gol distrik pagoda, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung wake distrik pagoda: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung pagoda distrik pagoda, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung mayuberi distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung maki distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung papua distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung simak distrik ilaga, bukti pt tidak diajukan, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung pologobak distrik ilaga, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung bubut distrik ilaga, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung ogananim distrik ilaga, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung kago distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung siapa distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung pinggir distrik ilaga, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung koloni distrik ilaga, bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung mundial distrik ilaga: bukti fotokopi penghitungan suara oleh panas lapangan kampung giling distrik ilaga: bukti penghitungan suara oleh panas lapanganyuberikpumeromalonologobbutognanimundialinggirilingagoapmbarinungamaasiniihakegodfaunaerobakenggenigilomeilunggameerebutjigengimilase distrik sinar: kampung distrik pagoda telah sepakat dan secara bulat memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut bahwa selanjutnya pada tanggal februari pada saat hari pemungutan suara untuk seluruh tps dari kampung yang ada distrik pagoda yang dipusatkan kampung pagoda, hasil musyawarah perwakilan masyarakat dari (sembilan) kampung yang telah disepakati dalam musyawarah tanggal februari kampung ihyang ada distrik pagoda kemudian disampaikan secara resmi oleh masing masing perwakilan dan kepala kampung dari (sembilan) tersebut diserahkan disampaikan secara lisan kepada ppd namun pada tanggal februari terdapat perwakilan dari tps kampung wakili suara) mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut sehingga pasangan calon nomor urut memperoleh suara dari kampung pagoda sebanyak suara ditambah perolehan suara dari tps kp. wakili sehingga total perolehan suara pasangan calon nomor urut berjumlah suara sedangkan pasangan calon yang lain termasuk pasangan calon nomor urut tidak memperoleh suara distrik pagoda, bahwa secara terperinci dapat pemohon sampaikan perolehan suara sah distrik pagoda berdasarkan perolehan suara tingkat kampung kampung sebagai berikut: pasangan calon bololololol bolalololol . bololololol beolalololol . .wibutmikolemaeni distrik sinar: bukti fotokopi surat tim sukses pasangan calon nomor urut nomor timus eh 1i1 tanggal februari perihal permintaan rekomendasi, bukti foto, bukti fotos bukti foto, bukti foto, bukti fotos bukti foto, bukti video: bukti fotokopi surat pernyataan, tertanggal maret bukti fotos bukti fotos bukti fotobutologobolonundialeromailingmpukapagoyuberiognaniminggirasini,godamaakeololungembar distrik pagoda, kabupaten puncak model d1 kwk kpu)menerangkan sebagai berikut: yunita bugimono saksi adalah saksi pihak terkait distrik pagoda, pada tanggal februari sepuluh kampung melakukan kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada semua pasangan kandidat. pemberian suara kepada kandidat tersebut dilakukan dengan sistem noken, kesepakatan tersebut dihadiri oleh kepala kampung, kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang bertempat halaman distrik pagoda, hasil kesepakatan tersebut sebagaimana diterangkan oleh ketua ppd pagoda bisnis murid): hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tanggal februari nathaniel tabung, pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda tidak ada masalah sebab kepala kampung. tokoh gereja, tokoh pemuda, semua masyarakat telah melakukan kesehatan tanggal februari yang memberikan suaranya kepada semua kandidat: pada waktu itu ada dua kampung yang kpps nya mengajukan protes tidak sepakat dengan masyarakat dan mengarahkan supaya memberikan suara kepada salah satu kandidat. protes tersebut dapat atasi oleh ppd dan kembali sepakat untuk memberikan suaranya kepada semua kandidat yang suaranya masyarakat tersebut ditulis papan tulis yang ditempatkan dihadapan masyarakat: pemberian suara masyarakat kepada kandidat tersebut tulis pada papan tulis yang disaksikan oleh masyarakat: dosen murid dan nathaniel tabung: masyarakat bersepakat memberikan suaranya kepada pasangan calon, misalnya kampung basini. jumlah surat suara sebanyak suara: pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik pagoda berjalan aman: kopi tabung saksi adalah saksi pihak terkait distrik ilaga, pemungutan suara distrik ilaga menggunakan sistem noken. hanya ada satu kampung simak yang menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos. kampung simak ada tps tetapi hanya ada tps yang menggunakan hak pilih dengan mencoblos, sedangkan tps lainnya mengunakan sistem noken, kesepakatan dilaksanakan lapangan bola distrik ilaga oleh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh gereja. tidak ada upacara dalam kesepakatan tersebut: pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga tidak ada masalah. pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd ilaga hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut dan yang bersangkutan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara: minus wayang saksi adalah saksi pihak terkait distrik ilaga, saksi membenarkan semua keterangan kopi tabung, anggota ppd ilaga totius dewelek), dan panas distrik ilaga wilkins honda): hasil rekapitulasi penghitungan suara ppd ilaga adalah sama dengan hasil rekapitulasi suara tingkat pps: saksi saksi pasangan calon yang lain tidak hadir pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik ilaga sebab tidak ada surat mandat: prius asso, saksi adalah saksi pihak terkait distrik sinar: jumlah kampung distrik sinar sebanyak kampung, kampung diantaranya memberikan suaranya kepada pihak terkait. kesepakatan kampung tersebut dilakukan pada tanggal juli adapun alasan kampung distrik sinar memberikan suaranya kepada pihak terkait karena pihak terkait merupakan intelektual dan putra terbaik kampung itu, saksi hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik sinar yang dilaksanakan pada tanggal februari pleno rekapitulasi penghitungan suara distrik sinar dihadiri oleh kapolres, dandim, kapolsek, danramil: pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan aman, tertib dan semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan: baharuddin kalau saksi adalah saksi pihak terkait tingkat kpu kabupaten puncak, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten puncak dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal februari pukul wit sampai pukul wit, pleno rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten puncak dihadiri oleh semua saksi pasangan calon: pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkap kpu kabupaten tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan interupsi dan atau menyampaikan keberatan. keberatan saksi pasangan calon nomor urut dengan mengisi formulir db2 kwk kpu tersebut dilakukan setelah selesainya ple isi keberatan saksi pemohon tersebut berkaitan penggelembungan suara distrik ilaga dan distrik pagoda: rias bugimono saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut distrik pagoda: saksi membenarkan keterangan yunita bugimono, nathaniel tabung, dosen murid, tidak ada rekayasa penggelembungan suara distrik pagoda, mail murid saksi adalah kepala kampung pagoda distrik pagoda, masing masing masyarakat kampung distrik pagoda melakukan kesepakatan tanggal februari dan tanggal tanggal februari masyarakat masing masing kampung distrik pagoda berkumpul pagoda melakukan kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada semua pasangan calon, jumlah suara sah distrik pagoda sebanyak suara: hasil kesepakatan masyarakat masing masing kampung distrik pagoda tersebut adalah: aku papa pasa aja ee ala apa anna ruben waterway, m.div saksi adalah pasangan calon nomor urut semua pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut melakukan tiga kesepakatan. isi tiga kesepakatan tersebut antara lain adalah sepakat menerima hasil pemilukada kabupaten puncak: ataupun kabupaten puncak telah menerima pihak terkait sebagai bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten puncak: dan kabupaten puncak telah lima kali terjadi pergantian pemimpin bupati dan wakil bupati) namun sama sekali tidak ada perubahan, sehingga mahkamah konstitusi segera mengesahkan dan menetapkan hasil pemilukada kabupaten puncak, menimbang bahwa kepolisian resor kabupaten puncakada pokoknya menyatakan sebagai berikut: dalam rangka pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten puncak masa jabatan periode tahun jajaran kepolisian resor puncak jaya dengan dibantu oleh anggota tni telah melakukan pengamanan dengan baik pada setiap pertahanannya mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pengadaan barang dan jasa pergeseran logistik pemilukada, kampanye (berdasarkan kesepakatan dengan kpu kabupaten puncak, bawaslu beserta enam kandidat calon bupati dan wakil bupati kampanye tidak dilaksanakan), pemungutan suara yang dilaksanakan dengan sistem noken pada tanggal februari sampai rapat pleno pengumuman hasil pemilukada kabupaten puncak oleh kpu pada hari sabtu tanggal februari berjalan aman dan lancar serta tidak ada laporan pelanggaran pidana pemilukada yang dilaporkan oleh panas pemilukada kabupaten puncak sentra gakkumdupuncak tingkat kabupaten puncak oleh kpud kabupaten puncak pada hari sabtu tanggal februari dengan hasil perolehan masing masing kandidat pasangan calon sebagai berikut: petrus tabung, s.sos dan fernando a.y. final, dengan jumlah suara ruben wakerkwa, div dan settings parabola, s.ip dengan jumlah suara kopi murid, dan martin umang, s.pd dengan jumlah suara simon alam, sos dan sosial tembak, dengan jumlah suara elvis tabung, dan t.e.a. herry dominan, s.ip dengan jumlah suara willem andik, se, m.si dan pinus telenggen, s.pd dengan jumlah suara bahwa sehubungan dengan kasus penembakan oleh kelompok sipil bersenjata distrik sinar pada hari kamis, tanggal februari yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal maupun luka luka bahwa satuan reserse kriminal polres puncak jaya yang dibantu oleh direktorat bareskrim umum polda papua serta personil laboratorium forensik labor) mabes polri dan personil dari labor polda sulawesi selatan belum menemukan indikasi bahwa kejadian tersebut ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten puncakkampung pagoda urut total pasangan calon suara plantas kampung bina urut total pasangan calon lal2 suara kampung mol urut total pasangan calon suarjelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut: pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon, namun pemohon dalam keberatannya mempermasalahkan penggunaan model dan model da1 kwk kpu yang bukan sebenarnya distrik pagoda dan distrik ilaga: dalilyaitu halaman angka halaman dan angka pemohon pada angka mendalilkan kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala kampung dari sembilan kampung distrik pagoda telah sepakat bulat memberikan suaranya kepada pemohon, namun dalam rincian perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut juga memperoleh suara: eksepsi pihak terkait permohonan pemohon salah objek karen, bertanggal februari yang ditetapkan oleh memohonmenurut pihak terkai, tanggal februari dan surat keputusanpermohonan pemohon kabur karena dalil dalil permohonan pemohon bukan merupakan objek sengketa pemilukada sebagaimana diatur dalam sehingga mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon: i3.5j menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon mengenai dalil permohonan pemohon kabur dengan alasan pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap penggunaan model dan da. kwk kpu yang tidak benar distrik pagoda dan distrik ilaga, menurut mahkamah objek sengketa pemilukada mahkamah konstitusi adalah menyangkut rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterbitkan oleh memohon. formulir model dan da. kwk kpu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten sebab formulir model dan da. dijadikan dasar oleh memohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten. berdasarkan penilaian hukum tersebut, menurut mahkamah eksepsi memohon sepanjang mengenai permohonan kabur dengan alasan keberatan pemohon mempermasalahkan model dan da1 kwk kpu tidak beralasan menurut hukum: terhadap eksepsi memohon mengenai permohonan pemohon kabur dengan alasanmenurut mahkamah eksepsi memohon tersebut sudah menyangkut pokok permohonai3.6j menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon salah objek, menurut mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti bukti para pihak ditemukan fakta bahwa pemohon tidak secara lengkap menyebutkan objek permohonan guo sebagaimana termuat dalam bukti bukti bukti ptoleh komisi pemilihan umum kabupaten puncak, tertanggal februari model db kwk.kpu) dan bukti bukti bukti pt berupa keputusan komisi pemilihan umum kabupatenmeskipun pemohon dalam permohonannya tidak secara lengkap menyebutkan objek permohonannya, namun pada dasarnyaabupaten puncak tahun sebagaimana termuat dalam bukti bukti bukti bukti pt berdasarkan penilaian hukum tersebut, mahkamah masih dapat membenarkan objek permohonan pemohon, menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon kabur karena objek permohonan pemohon bukan merupakan objek sengketa pemilukada sebagaimana diatur dalamabupaten puncak tahun, memohon, dan pihak terkait sama sekali tidak mengajukan bukti mengenai keputusan memohon tentang nomor urut pasangan calon, sehingga tidak dapat diketahui penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak tersebut diatur dalam keputusan memohon nomor berapa. meskipun tidak dapat diketahui keputusan memohon tersebut, namun para pihak sama sekali tidak membantah bahwa pemohon adalah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncakituangkandan ditetapkan dalamfebruari hari selasa, tanggal februari dan hari rabu, tanggal februari karena hari ahad,dalam permohonaalasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkapdisahkan dalam persidangan tanggal maret serta (dua puluh tiga) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji dalam persidangan tanggal maret tanggal maret dan tanggal maret yang keterangan selengkapnya saksi saksi pemohon tersebut telah diuraikan dalam bagian duduk perkara: menimbang bahwa memohon memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal maret yang diserahkan dalam persidangan tanggal maret yang keterangan selengkapnya memohon tersebutdalam sidang tanggal maret pada awalnya mengajukan bukti surat tulisan yang telah diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan bukti bukti memohon telah disahkan dalam sidang tanggal maret namun memohon penarikan kembali terhadap bukti sampai dengan bukti yang disampaikan melalui surat tertulis bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal maret oleh karena memohon telah menarik sebagian bukti yang telah diajukan mahkamah, maka dengan demikian memohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti serta (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah janji pada persidangan tanggal maret yang keterangan saksi saksi memohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa pihak terkait, juga membantah dalil dalil permohonan pemohon dengan keterangan lisan maupun keterangan tertulis bertanggal maret yang diserahkan dalam persidangan tanggal maret yang keterangan pihak terkait tersebut selengkapnya telah diuraikanberi keterangan saksi saksi pihak terkait tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara: i3 menimbang bahwa kepala kepolisian resor puncak telahokok keterangan tersebut telah diuraikan menimbang terhadap permohonan pemohon, memohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dan objek permohonan pemohon salah, mahkamah telah menilai dan mempertimbangkan dalam paragraf sampai dengan paragraf atas, dalammemohon dan pihak terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilukada kabupaten puncak tahun adapun bentuk dan macam macam pelanggaran yang dilakukan oleh memohon adalah memohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten dengan menggunakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik pagoda dan distrik ilaga yang datanya telah dimanipulasi dan atau diubah oleh anggota ppd distrik pagoda bernama bisnis murid dan anggota ppd distrik ilaga bernama totius dewelek bersama dengan anggota panas distrik ilaga dan tim sukses pihak terkait: pemohon mengalikan bahwa pada tanggal februari perwakilan masyarakat dari sembilan kampung distrik pagoda melakukan kesepakatan kampung windistrik pagoda sic! pada tanggal februari perwakilan dari sembilan kampung distrik pagoda bersama dengan kepala kampungnya menyerahkan hasil kesepakatan secara lisan kepada ppd, namun perwakilan dari tps kampung basini mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut dengan suara sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut mendapat suara dari kampung pagoda sebanyak suara sehingga jumlah perolehan suara pasangan calon nomor

j)yang diajukan oleh: nama lm. usman emba, s.t. pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tenggara, beralamat jalan lumba lumba, kelurahan aidoru, kecamatan bata aidoru, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara, nama drs. harian, pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muna, beralamat jalan muh. husni thamrin, kelurahan burung burung, kecamatan katode, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada victor nadapdap, s.h., m.m.: raja simanjuntak, s.h., heru widodo, s.h., hum.: dan laude abd kadir, s.h., advokat yang tergabung dalam tim pembela usman emba, s.t. dan drs. harian, yang memilih domisili hukum kantor bakuman dpp partai golkar, jalan anggrek nelly murni nomor xia, slip jakarta baratoi. pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten muna, berkedudukan jalan muh. husni thamrin nomor raha, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada l.m. barium, s.h., m.h., advokat pada law office l.m.barium,s.h.,m.h. associates yang berkantor jalan bunga kamboja nomor kota kendari, sulawesi tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli isil dan olokan nainggolan, s.h., m.h., kepala kejaksaan negeri raha, berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu mn vi yang kemudian memberikan kuasa kepada moh. kasad, s.h., dan trio jatmiko, s.h., keduanya jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri raha berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk r. gp. tanggal juni kesemuanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . io. memohon: nama dr. h.l.m. baharuddin, kes., beralamat jalan. n.st. hasanuddin nomor raha kelurahan land, kecamatan katode, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara, nama ir. abdul malik itu, si., beralamat jalan d.gg.r2 nomor rt. rw. kelurahan kebon baru, kecamatan tebet, jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada herman kadir, s.h, hum.: bayaran amal, s.h., husin ely, s.h.: munirodin, s.h.: riyadi andi, s.h.: suhartono, s.h.: bambang purwanto, s.h.: abdul hay nasution, s.h., m.h.: erizal, s.h.: dan khalid hamzah, s.h., advokat pada law office herman kadir partner yang berkantor jalan k.h. abdullah syafii gudang peluru tebet, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus juni (sic| bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut . tx. pihak terkait, vi1akan menyalurkan pilihan kepada pasangan calon nomor urut tersebut selaku wajib pilih pada pemilukada. bahwa uraian permohonan pemohomunmunditingkat kpps sampai ditingkat kpu kabupaten muna. bahwa pemohon mendalilkan akibat dari tindakan politik uang pada halaman dengan alasan mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang tersebut sehingga memilih pasangan calon nomor urut yang terjadi kecamatan pasangan calon nomor urut meraih sebanyak suara sedangkan pemohon hanya memperoleh suara yang dituangkan dalam matriks perolehan suara hal tersebut tidak dibuktikan dengan data data hukum terjadinya selisih perolehan antara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut kalau itu dinyatakan pelanggaran maka seharusnya pemohon harus melaporkan panwaslukada, dan hal tersebut masuk dalam ranah pelanggaran pidana yang merupakan domain panwaslukada. bahwa yang diuraikan atas oleh pemohon secara normatif permasalahan money politics dalam pemilukada kabupaten muna tidak relevan untuk dijadikan obyek perselis108 dan 110. bahwa berdasarkan keberatan angka sampai dengan angka berkaitan dengan dpt dapat dijelaskan oleh memohon bahwayang diikuti oleh semua pihak yang terkait termasuk saksi pasangan calon nomor urut lm.usman emba,st dan drs.p.harian selaku pemohon. bahwa pemerintah daerah kabupaten muna telah memerintahkan para camat se kabupaten muna untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dpt) nomor tertanggal desember untuk kebutuhan pemilihan umum kepala daerah tahun bukti bahwa memohon telah melakukanihan bupati dan wakil bupati tahun oleh panitia pemilih kecamatan model a5 kwk) bukti bahwa panwaslukada telah melakukan laporan kepada bawaslu tentang laporan penanganan dugaan pelanggaran pemilukada tahun nomor bawaslu mn vi tertanggal juni bukti bahwa panwaslukada kabupaten muna telah melakukantindak lanjuti dengan tidak ditindak lanjuti gakumdu tertanggal juni buku1. dimana proses penetapan daftar pemilih tetap melalui tahapan yang berawal dari daftar penduduk potensial pemilu dp4) yang berasal dari kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten muna yang disandingkan daftar pemilih tetap dpt) pada pilpres tahun yang selanjutnya diserahkan kepada panitia pemungutan suara pps)emutakhiran data pemilih selanjutnya ditetapkan daftar pemilih sementaranomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang nomor tahun tentang pemerintahanla). menyatakan sah demi hukum serta menguatkanmuna. danmn tentang penetapan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati muna periode pada pemilukada kabupaten muna tertanggal juni serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten muna tahun tingkat kpu kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi berita acara pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun pada ppk (tiga puluh tiga) kecamatan kabupaten muna: bukti fotokopi daftar hadir rapat pleno rekapitulasi suara pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun kantor kpu kabupaten muna tanggal juni serta surat mandat tim pemenangan pasangan calon pili, dan ode alami, s.h.: bukti fotokopi surat keputusanukada kabupaten muna tahun bukti fotokopi berita acara serah terima keping daftar penduduk potensial pemilihan umum dp4) pemilu bupati dan wakil bupati tahun bukti fotokopi daftar jumlah penduduk kabupaten muna dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten muna tertanggal desember bukti fotokopi berita acarakecamatan oleh ppk model ba1 pkk kpu serta tingkat kabupaten kota oleh kpu kabupaten mna model ba2 pkk kpu, bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten muna nomor kpt s kpu mn tentang penetapan persyaratan perseorangan dalam pemilukada kabupaten muna tahun bukti fotokopi surat keputusan kabupatenfotokopi surat keputusan kabupaten muna nomor pts kpu mn tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan jumlah tps dalam pemilu bupati dan wakil bupati muna tahun bukti fotokopi surat sekretaris daerah kabupaten muna nomor kepada para camat kabupaten muna perihal pemutakhiran data pemilih dpt) tertanggal desember untuk kebutuhan pemilu bupati dan wakil bupati tahun tembusan kpu kabupaten muna, bukti fotokopiu bupati dan wakil bupati tahun oleh ppk model a5 kwk), bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten muna kepada bawaslu nomor bawaslu mn vi tertanggal juni tentang laporan penanganan dugaan pelanggaran pemilukada tahun bukti fotokopi suratditindaklanjuti dengan tidak diproses gakumdu tertanggal junifoofoo kecamatan kontukowunkowunbotubarinwaktutodenahaosoiabalanunnaddidnahalinalepangun saripariorembungonekuntiawtanjung pinangkainssidamangurawhogheoamborambadaerah tingkat desa kelurahan oleh panitia pemungutan suara pada desa kusamasakamalgali kecamatan kusamai kabupaten muna, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor kpu mn i tertanggal januari kepada bupati muna tentang permintaan menyiapkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4), bukti fotokopi surat pernyataan calon bupati muna perseorangan nomor urut bukti fotokopi form penerimaan laporan model a1 kwk bawaslu kabupaten muna tentang laporan saudara harmoni kepada bawaslu tertanggal juni bukti fotokopi keterangan berita acara penyampaian keterangan dari saudara baidu kepada mustar, sos (anggota bawaslu) tentang pemberian uang sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) menimbang bahwa mahkamah pada persidangan tanggal juli telah mendengar keterangan pihak terkait (dr. h.l.m. baharuddin, kes dan ir. abdul malik itu, si), sebagai berikut: tentang kedudukan hukum legal standing)keduanyademokrasi indonesia perjuangan pdip), partai amanat nasional pan), dan partai demokrat, bahwa oleh karenanya sudah pada tempatnya kamiselaku pihak terkait untuk: mengajukan dan memberikan jawaban atas permohonan keberatayang diajukan permohonannya mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor php.d viii dalam perkara antara: usman emba, st., sebagai pemohon melawan komisi pemilihan umum kabupaten muna, sebagai memohon. mengingat permohonan dan pemeriksaan perkara guo memiliki korelasi langsung dengan kepentingan pihak terkait sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah kabupaten muna berdasarkandan telah ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu mn tertanggal juni il. pokok pokok jawaban pihak terkaitsar yang paling pokok sebagaimana tercermin dari permohonan pemohon yang menjadi dasar dari diajukannya permohonan adalahpasangan calon dari jalur independen tersebut ditetapkan oleh memohon melalui keputusan memohon nomor pts kpu mn tertanggal april beserta laporannya, bahwa dasar yang paling pokok dan menjadi dasar permohonan guo terkait dengan penetapan pasangan calon dari jalur independen oleh memohon dimaksud secara jelas dan tegas diuraikan oleh pemohon dalam uraian permohonannya poin poin (halaman halaman permohonan. bahwa pemohon sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dan diajukan oleh partai partai koalisi: partai golkar, ppp, partai republikan, partai barnes, partai buruh, padi dan peri secara tegas dan terang mendapat dukungan partai golkar yang mana ketua dpd partai golkar kabupaten muna adalah pejabat incumbent bupati muna sebagai pihak yang paling mengetahui data kependudukan kabupaten muna, bahwa sampai dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah kabupaten muna, pemohon tidak pernah mengajukan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku seperti diatur dalam ketentuan nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, maka keputusan memohon nomor pts kpu mn tertanggal april beserta laporannya, yang menetapkmenjadi domain dan semestinya diskualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara, yang mana ketentuan dimaksud selengkapnya menentukan bahwaturrivat. bahwa berdasarkan rumusan dan alasan dalam huruf tersebut, maka jelas dan tegas bahwanamun sepenuhnya menjadi domain peradilan tata usaha negara, bahwa sejak penetapan pasangan calon oleh memohon hingga dilaksanakannya pemilu kepala daerah kabupaten muna, pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi untuk membatalkan keputusan memohon nomor pts kpu mn tertanggal april beserta laporannya sebagaimana dimaksud, bahwa bilamana pemohon bersebagaimana didalilkan dalam permohonannya, adalah sudah semestinya keberatan tersebut diajukan pengadilan tata usaha negara sebelum dilaksanakannya pemilukada kabupaten muna: bahwa selanjutnya, dalil dalil lain dalam poin permohonan nomor (halaman halaman secara terang dan jelas juga tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, namun menjadi domain pidana pemilihan umum kepala daerah, yang semestinya diproses melalui mekanisme pengaduan panitia pengawas dan kepolisian untuk diselesaikan peradilan umum sangat relevan dan sudah pada tempatnya, berdasarkan hukum dan kepastian hukum untuk kiranya mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. permohonan pemohon tidak jelas dan kabur obscura dibeli) bahwa dalil dalil permohonan tidak secara tegas dapatmuna, bahwa dalil dalil yang pengurangan dan atau selisih suara yang diklaim sebagai suara yang semestinya dapat diperoleh pemohon, namun oleh karena suaranya kemudian berpindah pasangan calon nomor urut dari jalur independen tersebut, maka secara jelas dan kasat mata dalil dalil tersebut hanya didasarkan kepada asumsi asumsi dan imajinasi yang kabur dan samar, bahwa oleh karena hanya didasarkan kepada asumsi asumsi dan imajinasi yang kabur dan samar, maka jelas dan tegas bahwa permohonan yang diajukan pemohon termasuk dalam kategori permohonan yang kabur atau (obscura dibeli): bahwa oleh karena polita permohonan kabur (obscura dibeli) dengan demikian secara langsung memberikan akibat kepada relevansinya dengan petit menjadi tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan: bahwa oleh karena permohonan pemohon kabur, maka berdasarkan hukumdalam poin halaman permohonan, pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi dasar keberatan pemohooleh karena saksi darnamun demikian fakta dalam rapat pleno kpud kabupaten menunjukkan keadaan yang sebaliknya. bahw, yang mana dalam pleno kpu sama sekali tidak protes dan ikut menyetujui hasil ple intinya rapat pleno berjalan lancar sebagaimana mestinya. keadaan ini secara terang terekam dengan baik, betapa lancar dan kondusif situasi rapat pleno saat itu bukti pt bahwa oleh karena itu, ketidak persediaan menandatangani berita acara lebih tidak dengan serta merta dapat dijadikan dasar, apalagjelas jelas ditandatangani oleh mayoritas saksi saksi dari pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah kabupaten muna bukti pt bahwa oleh karena lancarnya penyelenggaraan pleno kpud kabupaten muna sebagaimana tersebut dalam angka maka kpud muna segera menindaklanjuti dengan pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati muna terpilih pada tanggal juni bukti pt bahwa pemohon mencoba menggunakan preseden putusan mahkamah konstitusi putusan nomor php.d viii juncto putusan nomor: php.d viii sebagaimana dalil pemohon angka (halaman s halaman permohonan). namun demikian jika dicermati secara serius, apa yang coba dipaparkan oleh pemohon sangat berbeda konteksnya dengan putusan mahkamah konstitusi guoukti ptsebagaimana tercermin dari poin permohonan angka sampai dengan angka (halaman halaman kami bukti pt dan kemudian ditindaklanjuti oleh memohon yang mengeluarkan surat edaran terkait dpt tersebut bukti pt bahwa sehubungan dengansebagaimana tercermin dalam dalil permohonan pemohon poin poin (halaman halaman permohonan), maka pihak terkait dalam hal ini hendak menunjukkan fakta(selanjutnya disebut panwaslukada muna bahwa berdasarkan laporan resmi yang dikeluarkan oleh panwaslukada muna bukti pt tegas diuraikan bahwa: pemohon dalam perkara ini, ed.) . dst. . bahwa oleh karena adanya laporan resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tersebut, maka terang dan tegas bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tidak punya dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. karena jelas dan tegas, bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran tahapan pemilihan umum kepala daerah sebagaimana dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang undangan, proses dan penanganannya adalah melalui panwaslukada. sehingga jika dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak menunjuk dan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan memproses pelanggaran pemilihan umum kepala daerah, maka dapat dipastikan bahwa dalil dalil dan atau keterangan keterangan yang ada tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa terkait dengan dalil terjadinya money politics yang dikemukakan pemohon, sekali lagi sudah semestinya merujuk kepada laporan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini panwaslukada (vide, bukti pt bahwa sehubungan dengan praktek money politics ini, kami selaku pihak terkait pun telah melaporkan kepada lembaga yang berwenang dan menangkap basah terjadinya praktek money politics oleh pemohon dengan melibatkan pejabat pemerintahan setempat, antaranya adalah ditemukannya pecahan uang ratusan ribu dan lima puluh ribu rupiah serta amplop tertutup berisi uang yang tertulis untuk tujuh desa sebuah tas merk fortune atas nama hasanuddin, ag. nip. serta stempel (lengkap dengan bantuannya) camat tiworo utara sebuah mobil dengan nomor polisi yang jok belakangnya terdapat satu lembar kaos warna kuning bergambar pemohon bukti pt, dan terutama berkaitan dengan klaim hilangnya dan atau berpindahnya perolehan suara pemohon semata mata dan sepenuhnya hanya didasarkan kepada asumsi asumsi yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. bahwa oleh karenanya, terkait dengan pokok perkara ini, sudah sepatutnya mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon. ilsatu keping kompak disk,muna tertanggal juniihan umum bupati dan wakil bupati muna terpilih periode pada pemilukada kabupaten muna tahun bukti pt fotokopi pemberitahuan tentang status laporan panwaslukada kabupaten muna tahun bukti pt fotokopi peninjauan ulang terhadap dpt, bukti pt fotokopi surat edaran terkait dpt tertanggal mei pelanggaran yang dapat dibuktikan perkenalkan pemohon, dan terencana berdasarkan dokumen dokumen yang tidak sebenarnyunayang menetapkan bahwa bukti pt fotokoppanwaslukada kabupaten muna bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan isi mobil yang dilakukan oleh panwaslukada muna tertanggal juni samping mengajukan alat bukti tertulis, pihak terkait juga mengajukan lima orang saksi dan seorang ahli pada persidangan tanggal juli yang memberikan keterangan bawah sumpah sebagai berikut: kaharuddin rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kpu kabupaten muna pada tanggal juni berjalan dengan sangat kondusif dan normal, tidak ada perselisihan perolehan angka perolehan suara tetapi pada saat akhir rekapitulasi saksi dari pasangan calon nomor urut tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi: saksi pasangan calon nomor urut mempersoalkan dpt dan dukungan bagi pasangan calon perseorangan: ode arsyad galendo pada saat dibacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari (tiga puluh tiga) ppk tidak ada masalah baik yang berkenaan dnegan hasil atau hal hal lain: saksi tidak pernah mendengar mengenai pelanggaran dalam kaitan dukungan bagi pasangan calon perseorangan: ode ahmad yani rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan oleh kpu kabupaten muna pada tanggal juni dihadiri oleh semua anggota kpu, semua saksi pasangan calon, bawaslu, dan undangan lain: kotak suara dibuka masih dalam keadaan utuh, tersegel: pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan lancar, tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon, pada tanggal juni saksi diundang lagi untuk penetapan pasangan calon terpilih yang dihadiri oleh musica, saksi saksi, bawaslu, ketika kpu mengesahkan pasangan calon terpilih, berjalan dengan lancar tanpa ada protes dari pihak mana pun: ir. tahrir baitul pada waktu pleno penetapan dpt, saksi menganggap bahwa dpt adalah persoalan krusial, saksi meminta kepada kpu agar menyiapkan waktu tiga hari untuk melakukan verifikasi lapangan tetapi karena keterbatasan waktu dan tahapan pemilukada sudah dekat, kemudian kpu menetapkan dpt yang disetujui oleh semua pasangan calon, bahkan saksi pasangan calon nomor urut partai golkar) mengatakan bahwa dpt valid, ode aminuddin kursi, a.ma pada waktu rapat pleno penetapan dpt, saksi meminta kepada kpu agar memverifikasi dpt agar tidak menjadi masalah kemudian hari tetapi karena penjelasan kpu bahwa tahapan pemilukada sudah berjalan dan hal tersebut merupakan batas akhir pembahasan dpt maka saksi menerima penjelasan kpu, saksi melihat ali metunggono yang dibawa panggung kampanye karena diduga menghasut untuk mengacaukan kampanye pasangan calon nomor urut tetapi saksi melihatnya sudah berpakaian lengkap tidak seperti yang diterangkan oleh lai menunggu ahli topo santoso, s.h.,m.h.,p.hd masalah hukum legal issues) apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu yang mas, pasca putusan putusan mahkamah konstitusi tersebut, saat ini banyak permohonan sengketa pemilukada yang diajukan mahkamah konstitusi juga menjadikan salah satu argumen untuk membatalkan hasil pemilukada atau meminta pemilu ulang adalah adanya pelanggaran pemilu yang massif, terstruktur, dan sistematis. sebenarnya, berbagai negara memang ground election petition (dasar gugatan hasil pemilu) ada beberapa, tetapi berbagai negara tersebut dasar gugatan itu secara jelas dan tegas ditulis dalam undang undang pemilu mereka masing masing. sebagai contoh diuraikan pada tabel berikut: negara ketentuan landasan untuk gugatan pemilu batasan tentang gugatan pelanggaran yang pemilu digunakan sebagai petisi indonesia ya, pelanggaran penghitungan suara tidak ada tersedia dalam ketentuan undang undang mahkamah konstitusi malaysia ya, initio eligibility, segala bentuk tersedia dalam pelanggaran pemilu dan korupsi atau praktik election offences pelaksanaan pemilu ilegal act singapura ya, (a) bentuk pemerasan, kecurangan, segala bentuk tersedia dalam intimidasi, atau penyimpangan korupsi atau praktik parliamentary perilaku atau bentuk penyimpangan ilegal elections act lainnya, terkait dengan mayoritas pemilih telah dilarang atau dibatasi dalam memilih kandidat atau kelompok kandidat yang diinginkan: (b) tidak memenuhi ketentuan peraturan pemilu, hal ini muncul bahwa pemilu tidak dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip yang dalam ketentuan dimaksud sehingga ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi hasil pemilu: (c) praktik korupsi atau ilegal yang dilakukan berkaitan dengan kandidat atau atas sepengetahuannya oleh setiap agen kandidat: (d) kandidat secara pribadi berhubungan dengan seseorang sebagai agen pemicunya, atau agen canvassing, yang telah berhubungan setidaknya tujuh tahun, telah terpidana atau bersalah atas praktik korupsi oleh pengadilan distrik atau laporan hakim pemilu, (e) kandidat pada saat perkara pemilu tersebut adalah individu yang didiskualifikasi dalam pemilu. filipina ya, kontroversi kontroversi pre tidak tercantum tersedia dalam proclamation dalam undang omnibus election undang code the (a) illegal composition philippines proceedings the board canvassers, (b) the canvassed election returns are incomplete, contain material defects, appear ampere with falsified, contain discrepancies the same returns other authentic copies, (c) the election returns were prepared under dress, threats, coercion, intimidation, they are obviously manufactured not authentic, and (d) when substitute fraudulent returns controversy polling places were canvassed, the results which material affected the standing the aggrieved candidate candidates: (d) material defects the election returns: (e) election returns appear ampere with falsified: and (f) discrepancies election returns: (g) eligibility disloyalty the republic the philippines. dalam kontes pemilu segala bentuk hukum dan isu isu faktual, ketidaksesuaian sebagai penipuan, jual beli suara dan teroris. dengan diatasnya masalah dasar gugatan yang tegas dan rinci dalam pemilu masing masing maka pihak penggugat akan dengan jelas menentukan akan menggugat atau tidak, tergantung apakah dalam pemilu tersebut masalah yang dipersoalkan masuk dalam dasar gugatan ataukah tidak. kondisi itu tidak terdapat dalam perundang undangan pemilu (termasuk pemilukada) indonesia, karena dan peraturan hanya menyatakan mengenai ground election petition,fsif, terstrukturatas dasar uraian atas, yang menjadi legal isu sini adalah: apa definisi, kategori, dan unsur unsur pelanggaran pemilu kepala daerah? apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara massive, terstruktur dan sistematis? pelanggaran pemilukada definisi, kategori, unsur unsur) berbeda dengan undang undang nomor tahun tentang pemilu legislatif, undang undang nomor tahun secara tegas memang tidak membuat kategorisasi pelanggaran pemilu, tetapi berdasarkan perbandingan undang undang nomor tahun dan permasalahan hukum yang terjadi selama pemilukada, saya mengkategorikan permasalahan hukum seputar pemilukada dalam kategori sebagai berikut: jenis pengertian contoh mekanisme pelanggar penyelesaian pelanggaran pelanggaran terhadap seorang bawaslu administrasi ketentuan pejabat (yang meneruskan pemilukada tahun (dan diwajibkan laporan atau perubahannya) yang cuti selama temuan bukan merupakan kampanye) pelanggaran ketentuan pidana ternyata kepada kpu kpu pemilukada dan belum provinsi kpu pelanggaran terhadap mengajukan kabupaten kota ketentuan lain mengenai cuti pada saat sesuai pemilukada yang diatur kampanye tingkatannya. dalam peraturan kpu kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota menindaklanjuti laporan temuan bawaslu. jika terbukti ada pelanggaran administrasi pemilu, kpu kpu provinsi kpu kabupaten kota menjatuhkan sanksi yang sesuai. pelanggaran pelanggaran terhadap dengan bawaslu pidana ketentuan pidana sengaja meneruskan pemilukada pemilukada yang diatur menyebabkan laporan atau tindak dalam tahun orang lain temuan yang pidana (serta kehilangan berdasarkan pemilukada) perubahannya) yang hak pilihnya kajian pengawas penyelesaiannya pemilu dilaksanakan melalui dikategorikan pengadilan dalam sebagai lingkungan peradilan pelanggaran umum. pidana pemilu. laporan temuan disampaikan kepada penyidik polri. pelanggaran pelanggaran kode etik seorang untuk memeriksa kode etik penyelenggara pemilu anggota kpu pelanggaran kode yang dilakukan oleh ternyata aktif etik yang penyelenggara pemilu sebagai dilakukan anggota anggota salah kpu, kpu satu partai provinsi, kpu politik kabupaten kota atau anggota bawaslu dibentuk dewan kehormatan yang bersifat hoc. perselisihan sengketa antara kpud pasangan pemohon (sengketa) dengan peserta calon nomor mengajukan hasil pemilukada mengenai urut permohonan pemilukada hasil penghitungan suara keberatan kepada paling yang ditetapkan oleh pada lambat jam memohon yang keputusan sesudah mempengaruhi: kpu provinsi keputusan dari penentuan pasangan yang kpud calon yang dapat menyatakan mengikuti putaran kedua bahwa pemilukada: atau pasangan terpilihnya pasangan nomor urut calon sebagai kepala yang daerah dan wakil kepala memenangkan daerah. pemilukada daerah tersebut sengketa keberatan dari pihak gugatan tidak diatur dalam hukum yang merasa dirugikan bakal calon pemilu lainnya (bakal calon pasangan yang pemilukada. calon parpol) terhadap dinyatakan dalam praktek keputusan kpu kpud tidak lolos dilakukan dengan luar persoalan hasil sebagai proses yang pemilu pasangan berlaku calon dalam peradilan tata pemilukada usaha negara atau gugatan (sebagai perkara pasangan tata usaha calon negara) atau mengenai peradilan umum. keabsahan persyaratan salah satu pasangan calon sengketa sengketa yang timbul dua partai tidak diatur dalam dalam proses dalam proses tahapan bersengketa pemilukada pemilu (khususnya saat tentang lokasi kampanye yang bukan kampanye merupakan tindak pidana atau pelanggaran administratif) mengenai unsur unsur pelanggaran pemilu, dalam undang undang yang diatur secara jelas hanyalah unsur unsur dari tindak pidana pemilu pemilukada). dalam undang undang nomor tahun diatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam bab iv, bagian kedelapan, paragraf tujuh, yaitu dan begitu juga ketentuan yang mengatur mengenai dasar pemberat pidana, yakni jika tindak pidana itu dilakukan oleh penyelenggara atau pasangan calon. memuat (enam) tindak pidana pemilukada, norma yang dilarang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilukada baik pendaftaran pemilih maupun pendaftaran pasangan setiap orang yang dengan penjara paling singkat (lima sengaja memberikan keterangan belas) hari atau paling lama yang tidak benar mengenai diri (tiga) bulan dan atau denda sendiri atau diri orang lain tentang paling sedikit rp100. suatu hal yang diperlukan untuk (seratus ribu rupiah) atau paling pengisian daftar pemilih banyak rp1. (satu juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain penjara paling singkat (satu) kehilangan hak pilihnya dan orang bulan atau paling lama (enam) yang kehilangan hak pilihnya bulan dan atau denda paling tersebut berkeberatan.penjara paling singkat (tiga) menurut suatu aturan dalam bulan atau paling lama undang undang ini diperlukan (delapan belas) bulan dan atau untuk menjalankan suatu denda paling sedikit perbuatan dengan maksud untuk rp600. (enam ratus ribu digunakan sendiri atau orang lain rupiah) atau paling banyak sebagai seolah olah surat sah rp6. (enam juta atau tidak dipalsukan, rupiah). setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa penjara paling singkat (tiga) suatu surat sebagaimana bulan atau paling lama dimaksud pada adalah (delapan belas) bulan dan atau tidak sah atau dipalsukan, denda paling sedikit menggunakannya, atau menyuruh rp600. (enam ratus ribu orang lain menggunakannya rupiah) atau paling banyak sebagai surat sah, rp6. (enam juta rupiah). setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman penjara paling singkat (tiga) kekerasan atau dengan bulan atau paling lama menggunakan kekuasaan yang (delapan belas) bulan dan atau ada padanya pada saat denda paling sedikit pendaftaran pemilih menghalang rp600. (enam ratus ribu halangi seseorang untuk terdaftar rupiah) atau paling banyak sebagai pemilih dalam rp6. (enam juta pemilukada menurut undang rupiah) undang ini,. setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan penjara paling singkat (tiga) yang tidak benar atau bulan atau paling lama menggunakan surat palsu seolah (delapan belas) bulan dan atau olah sebagai surat yang sah denda paling sedikit tentang suatu hal yang diperlukan rp600. (enam ratus ribu bagi persyaratan untuk menjadi rupiah) atau paling banyak peserta pemilukada,. rp6. (enam juta memuat (delapan) tindak pidana pemilukada. dilihat dari norma norma larangannya berhubungan dengan tahapan kampanye pemilukada, baik berkaitan dengan dana kampanye maupun larangan larangan dalam berkampanye. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye penjara paling singkat (lima luar jadwal waktu yang telah belas) hari atau paling lama ditetapkan oleh kpud untuk (tiga) bulan dan atau denda masing masing pasangan calon paling sedikit rp100. sebagaimana dimaksud dalam (seratus ribu rupiah) atau paling banyak rp1. (satu juta rupiah). setiap orang yang dengan penjara paling singkat (tiga) sengaja melanggar ketentuan bulan atau paling lama mengenai larangan pelaksanaan (delapan belas) bulan dan atau kampanye pemilukada denda paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam rp600. (enam ratus ribu huruf huruf huruf rupiah) atau paling banyak huruf huruf dan huruf rp6. (enam juta rupiah). setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan penjara paling singkat (satu) mengenai larangan bulan atau paling lama (enam) pelaksanaan kampanye bulan dan atau denda paling pemilukada sebagaimana sedikit rp100. (seratus dimaksud dalam huruf ribu rupiah) atau paling banyak huruf huruf huruf dan rp1. (satu juta dan rupiah). pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan penjara paling singkat (satu) bulan negeri dan kepala desa yang atau paling lama (enam) bulan sengaja melanggar ketentuan dan atau denda paling sedikit sebagaimana dimaksudngacaukan, penjara paling singkat (satu) bulan menghalangi, atau mengganggu atau paling lama (enam) bulan jalannya kampanye pemilukada.penjara paling singkat (empat) melebihi batas yang ditentukan bulan atau paling lama (dua puluh sebagaimana dimaksud dalampenjara paling singkat (empat) dana kampanye dari atau kepada bulan atau paling lama (dua puluh pihak pihak yang dilarang empat) bulan dan atau denda paling sebagaimana dimaksud dalampenjara paling singkat (dua) bulan yang tidak benar dalam laporan atau paling lama (dua belas) dana kampanye pemilukada bulan dan atau denda paling sedikit sebagaimana diwajibkan oleh rp1. (satu juta rupiah) undang undang ini, (sepuluh juta atau paling banyak rp10. rupiah). adapun memuat (delapan) tindak pidana pemilukada yang norma norma larangannya berkaitan dengan tahapan pemungutan suara atau pencoblosan suara. meski demikian dapat juga terjadi pada tahapan lainnya, seperti yang sering disebut dengan politik uang ini dapat terjadi pada tahapan kampanye. setiap orang yang dengan sengaja penjara paling singkat menggunakan kekerasan atau (dua) bulan atau paling lama ancaman kekerasan dan (dua belas) bulan menghalang halangi seseorang dan atau denda paling sedikit yang akan melakukan haknya untuk rp1. (satu juta memilih. rupiah) atau paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah). setiap orang yang dengan sengaja penjara paling singkat memberi atau menjanjikan uang dua) bulan atau paling lama penyelenggaraan pemilu pada atasnya harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu dan lain lain, bahwa fakta hukum,rupakan landasan memohon untuk menetapkan syarat jumlah pendukung calon perseorangan. oleh karenanya mohon akta dari mana memohon menentuka, sebelum memohon menetapkan calon pasangan nomor urut pili, pd. dan laude alami, s.h, dari jalur independen sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada kabupaten muna tahun karena badan pusat statistik kabupaten muna, sesuai dengan surat kepada ketua dpd partai golkar kabupaten muna tertanggal juni yang pada pokok suratnya menyebutkan, hasil sensus penduduk masih berproses lanjut baik proses lapangan untuk menyelesaikan rumah tangga yang tersisa tercecer belum sensus maupun proses pengolahan rekapitulasi blok sensus rbl), sehingga seharusnya yang dipergunakan oleh memohon kpu muna, dalam menentukan jumlah penduduk sebagai syarat calon jalur independen adalah hasil sensus penduduk kabupaten muna tahun yaitu sebanyak (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa, bahwa samping faktor ketidakjujuran, memohon dalam menyelenggarakan pemilukada juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta pemilukada kabupaten muna, sehingga pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut pili, pd. dan laude alami, s.h., dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dari jalur perorangan independen, padahal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam: atau materi lainnya kepada (dua belas) bulan seseorang supaya tidak dan atau denda paling sedikit menggunakan hak pilihnya, atau rp1. (satu juta memilih peserta pemilukada rupiah) atau paling banyak tertentu, atau menggunakan hak rp10. (sepuluh pilihnya dengan cara tertentu juta rupiah). sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja penjara paling singkat mengaku dirinya sebagai orang lain.satu juta rupiah). setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja penjara paling singkat memberikan suaranya lebih dari (satu) bulan atau paling lama satu kali satu atau lebih tps. (empat) bulan dan atau denda paling sedikit (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak (dua juta rupiah). setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suarpenjara paling singkat seorang pekerja untuk memberikan (dua) bulan atau paling lama suaranya, kecuali dengan alasan (dua belas) bulan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dan atau denda paling sedikit ditinggalkan.|pada waktu pemungutan suara penjara paling singkat mendampingi seorang pemilih (dua) bulan atau paling lama selain yang diatur sebagaimana (dua belas) bulan dimaksud dalampenjara paling singkat dimaksud dalam (dua) bulan atau paling lama dengan sengaja memberitahukan (dua belas) bulan pilihan pemilih kepada orang lain.memuat (empat) tindak pidana pemilukada yang dari norma norma larangannya berkaitan dengan tahapan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara. jadi dapat saja terjadi pada tahapan penghitungan suara. setiap orang yang dengan penjara paling singkat sengaja melakukan perbuatan (dua) bulan atau paling lama yang menyebabkan suara (satu) tahun dan atau seorang pemilih menjadi tidak denda paling sedikit berharga atau menyebabkan rp1. (satu juta peserta pemilukada tertentu rupiah) atau paling banyak mendapat tambahan suara atau rp10. (sepuluh perolehan suaranya berkurang. juta rupiah). setiap orang yang dengan penjara paling singkat sengaja merusak atau (empat) bulan atau paling menghilangkan hasil lama (dua) tahun dan atau pemungutan suara yang sudah denda paling sedikit disegel. rp2. (dua juta rupiah) atau paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah). setiap orang yang karena penjara paling singkat kelalaiannya menyebabkan (lima belas) hari atau paling rusak atau hilangnya hasil lama (dua) bulan dan atau pemungutan suara yang sudah denda paling sedikit disegel. rp100. (seratus ribu rupiah) atau paling banyak rp1. (satu juta rupiah). sengaja mengubah hasil (enam) bulan atau paling penghitungan suara dan atau lama (tiga) tahun dan atau berita acara dan sertifikat hasil denda paling sedikit penghitungan suara. , (seratus juta rupiah) atau paling banyak (satu miliar rupiah). pelanggaran pemilu pemilukada) yang dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan pemilu dapat terjadi pelanggaran, hal ini terjadi bukan hanya indonesia pada level nasional maupun daerah, tetapi juga terjadi berbagai negara. pelanggaran pemilu harus diselesaikan sesuai mekanisme yang tersedia untuk pelanggaran tersebut. seperti diuraikan atas, tindak pidana pemilu (sebagai contoh) mesti diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana (polisi jaksa pengadilan umum) setelah sebelumnya diterima laporannya dan diproses oleh bawaslu. sementara itu sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh mahkamah konstitusi. hanya permohonan yang didasari oleh alasan yang sesuai dengan alasan permohonan sengketa saja yang akan diselesaikan oleh mahkamah konstitusi. sebelumnya, dasar permohonan bersifat sangat strict ketat yaitu hanya berkaitan dengan persoalan penghitungan suara. dalam perkembangannya, juga menerima persoalan pelanggaran tetapi secara ketat memberikan batasan yakni pelanggaran yang massif, terstruktur, dan sistematis. masalahnya apa yang dimaksud dengan massif, terstruktur dan sistematis itu? memberikan batasan ketiga istilah ini merupakan suatu yang sangat penting sebab tetap saja pelanggaran pemilu yang dimaksudkan mesti berhubungan erat dengan tujuan pengajuan permohonan mahkamah konstitusi yaitu terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon . jadi tidak dapat dilepaskan. menurut pendapat ahli, pelanggaran dimaksud terbukti terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga jika pelanggaran tadi tidak terjadi maka hasilnya akan berbeda. atau, dengan kata lain akibat dari pelanggaran pemilu yang sifatnya massif, terstruktur, dan sistematis itu maka hasil pemilu menjadi tidak dapat dengan tegas ditetapkan. pelanggaran yang massif ahli memahami pelanggaran pemilu yang maspelanggaran memang mesti ditindak dan pelakunya dihukum, tetapipemilih yang mengaku sebelumnya mendapat uang agar memilih pasangan tertentu, maka kasus ini dapat diproses sebagai tindak pidana pemilu pemilukada) oleh bawaslu, tetapi hal ini tidak menjadikan seluruh hasil tps tersebut menjadi batal karena pelanggaran itu tidak dilakukan secara massif dan tidak mempengaruhi hasil pemilu. kecuali, jika ternyata selisih dari pasangan calon hanya dari tps tersebut. begitu pula, jika pelanggaran satu atau dua tps, maka hasil pemilu seluruh kecamatan tersebut harus dihormati dan tidak bisa dibatalkan oleh pelanggaran atau tps tersebut atau bahkan satu kabupatensif,(khususnya money politics) dilakukan secara luas dan halrat suara itu memberikan pilih.ini bukan istilah dalam perundangan undangan pemilu, tetapi istilah ini lahir dalam praktik khususnya melalui putusan putusan mahkamah konstitusi.erjadimeski demikian, pelaku pelanggaran tetap harus diproses sesuai pelanggarannya masing masing, namun karena tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis maka tidak dapat seluruh pelanggaran dianggap sebagai satu kesatuan dan digunakan sebagai alasan untuk membatalkan hasil pemiluf, terstrukturna, berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten muna nomor kpu n tanggal juni tentangbupati dan wakil bupati mununa dengan keputusan kpuabupaten muna, berdasarkan keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu mn bmuna nomor kpt dan wakil bupati atau walikota dan: bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu mn tertanggal april beserta laporannya (vide buktiprosentase dukungan sebesar seharusnya memohon menurut hukum harus mempergunakan persentase karena jumlah penduduk kabupaten muna adalah jiwa, sehingga minimal dukungan terhadap calon perseorangan independen adalah jiwa, bahwa penetapan memohon yang menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h. telah memenuhi syarat dukungan dengan prosentase adalah keliru, manipulatif dan tidak jujur, oleh karena berdasarkan data kependudukan tahun jumlah penduduk kabupaten muna adalah (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa. apabila benar, bahwa pasangan calon dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h., mendapatkanpendukungpemohon mendalilkan, telah terjadi praktik politik uang (money politicsatu) saksi, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya,keputusan surat kpu nomor pts kpu muna tentang,tsaksi ksi dijumlah suara sah dukungan sebanyak jiwa penduduk, maka apabila dihitung dengan prosentase, syarat dukungan yang diperoleh baru mencapai oleh karenanya, jumlah dukungan yang diajukan pasangan independen tersebut tidak memenuhi untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka harus didukung sekurang kurangnya (enam koma lima persen), bahkan ternyata dari ke suara dukungan yang diajukan pasangan calon dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h., nomor urut terbukti adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga penduduk dalam surat pernyataan formulir model pkk kpu, berupa pemalsuan tanda tangan penduduk yang diklaim sebagai pendukung, sementara penduduk yang bersangkutan tidak pernah dimintai tanda tangan dukungan dari pasangan independen tersebut dan menyerahkan foto copy ktp milik penduduk, mana foto copy ktp dan surat keterangan kependudukan tersebut diperoleh pasangan independen dengan cara mengambil data arsip ktp penduduk yang secara kebetulan menjadi nasabah bri cabang waktu, sebagaimana keterangan saksi atas nama papirus kasim, adalah kepala unit bank rakyat indonesia bri) waktu, atas tindakan pemalsuan dukungan tersebut, yang dilakukan oleh sdr muh. nasir als. guru, selaku penjaga keamanan bank rakyat indonesia bri) waktu, dengan cara memberikan foto copy dokumen ktp kepada tim pasangan calon independen, telah dibuat laporan polisi dengan nomor pol. r li selain itu, pemalsuan surat dukungan juga dilakukan atas tanda tangan kepala desa dan stempel lembaga bersangkutan, perbuatan tersebut telah dilaporkan polisi tanggal maret oleh empaterhadap permohonan pemohon, kpu kabupaten muna memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon kabur (obscura libel karena pemohon tidak mempermasalahkan hasil pleno kpu kabupaten muna berdasarkanmelainkan hanya menguraikan masalah penetapan calon perseorangan, intimidasi, money politics dan dpt yang dilakukan oleh memohon , dalam pokok perkar:ukada tanggal juni adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari, bahwadalah, bahwa keberatan dari saksi pemohontingkat kpu, demikian pula dari pihak saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan keberatan, bahwmaupun dalam penetapan hasil penghitungan suara pada pemilukada, bahwa dalil pemohon mengenai jumlah penduduk kabupaten muna adalah tidak sesuai dengan fakta hukummemohon: bahwa memohon menyatakan, (dua puluh sembilan) ppk telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dalam dua tahap dalam terhadap pasangan calo perseorangan,justru pemohon banyak melibatkan pns, banyak melakukan pelanggaran antara lain kepala desa, camat, guru terlibat untuk mendukung pasangan calon nomor urut dengan menggunakan fasilitas negara, kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural lingkungan pemerintah kabupaten muna, dna peradilan umum. bahwa memohon telah melakukan pemutakhiran dpt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:dr. h.l.m. baharuddin, kes dan ir. malik itu, si, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, dalam pokok perkara fakta dalam rapat pleno kpu kabupaten menunjukkan keadaan yang sebaliknya dari dalil pemohon karen ketika pleno kpu sama sekali tidak protes dan ikut menyetujui hasil pleno, apa yang dipaparkan oleh pemohon sangat berbeda konteksnya dengan putusan mahkamah konstitusi,pihak terkait menunjukkantahunyang menyatakan,.:kesemuanya menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat kpu berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pendapat mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa memohon dan pihak terkait dalam keterangannya, samping memberikan sanggahan atas pokok permohonan pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formildalam permohonannya pemohon tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon melainkan lebih banyak menguraikan masalah penetapan pasangan calon dari jalur perseorangan, money politics, dpt yang kesemuanya merupakan domain bawaslu,:bukti bukti surat dan keterangan ahlimuna tahun keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu mn tkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu mn tertanggal maret tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilu bupati dan wakil bupati munajumlah penduduk kabupaten muna tidak valid sebagai dasar penentuan jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan:: tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan warga berupa penganiayaan, pengrusakan mobil, perampasan mobil, intimidasi, penculikan, pembakaran kendaraan, praktik politik uang (money politics), masalah dpt, warga tidak mendapat undangan untuk memilih dan adanya kartu pemilih ganda, kampanye melibatkan pnsdukungan,bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti berupa buku yang berjudul kabupaten muna dalam angka dan seorang saksi bernama drs. mustard arifin kepala bappeda kabupaten muna) yang menyatakan bahwa bappeda selaku perangkat kelembagaan pemerintah daerah, mempunyai beberapa tugas, salah satunya adalah pendataan serta pengolahan data dan sensus penduduk. berdasarkan tugas dan fungsi tersebut bappeda setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dan rapid untuk pengolahan data dan pendataan sensus penduduk. pada tahun jumlah penduduk kabupaten muna adalah jiwa. dengan jumlah laki laki jiwa, dan jumlah perempuan jiwa. itulah data resmi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten muna hasil kerja sama dengan badan pusat statistik kabupaten muna dalam bukunya muna dalam angka yang menjadi rujukan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah termasuk usul penentuan dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten muna setiap tahunnya, bahwa sebaliknya memohon dalam keterangannya membantah dalil dalil pemohon dengan menyatakan bahwa apa yang didalilkan pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum,bagaimana berita acara penyerahan dp4 yang dilakukan oleh pemda kabupaten muna dengan kpu kabupaten muna, yang dihampiri dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten muna,jumlah penduduk kabupaten muna per desember menurut mahkamah, salah satu tugas dan wewenang kpu kabupaten kotaguo,erdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa buku yang berjudul kabupaten muna dalam angka muna regency figures yang diterbitkan badan pusat statistik kabupaten, juni dikaitkan dengantahun yang diserahkan oleh zakarudin, s.e., si. yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten muna kepada munardin, s.h. ketua kpu kabupaten muna dikaitkan dengan bukti berupa daftar jumlah penduduk kabupaten muna yang ditandatangani oleh drs. samad syamsul, kepala dinas kependudukan kabupaten muna, mahkamah berpendapat, memohon dapat membuktikan secara sah bahwa data kependudukan yang dijadikan dasar penetapan presentasi dukungan bagi pasangan calon perseorangan diperoleh dan bersumber dari pemerintah daerah melalui sekretaris daerah sekda) dan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. sekda dan dinas kependudukan dan catatan sipil jelas lebih berwenang menurut hukum untuk memberikan data kependudukan jika dibandingkan dengan kepala bappeda baik dilihat dari jenis tugasnya maupun dilihat dari hierarki jabatannya. apalagi yang ditunjukkan kepala bappeda yang juga dijadikan bukti oleh pemohon hanyalah buku kabupaten muna dalam angka, muna regency figures yang terbit pada bulan juni sebagai informasi umum dan baru dikemukakan setelah pemilukada selesai, sedangkan bukti yang diajukan memohon adalah data resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan lebih baru, yakni per desember yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten muna melalui sekda pada tanggal februari (vide bukti oleh sebab itu menurut mahkamah, dalil pemohon yang menyatakan kesalahan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, bahwauntuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti p 11a sampai dengan bukti .i, bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti dan menghadirkan (sepuluh) saksi, masing masing ode lanao, kepala desa maroko, amir djalal, kepala desa tapi tapi, ishak ds, kepala desa walau, agus, kepala desa parsha, rahmat suka, pd., kepala desa laba, rum saleh, rustam, kubis, buruh, sirajudin hag, sos, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa daftar dukungan bagi calon perseorangan adalah palsu baik dengan cara pemalsu ktp warga maupun pemalsu tanda tangan dan stempel pemerintah desa, dan dipaksa memberikan dukungan bagi pasangan calon perseorangan, sebaliknya memohon menyatakan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar karena (dua puluh sembilan) ppk telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dalam dua tahap.: bahwa dari dalil dalil pemohon, bantahan memohon beserta alat bukti yang diajukan pemohon dan memohon, mahkamah akan memberikan penilaian dan pandangan hukum sebagai berikut: bahwa bukti p 11a sampai dengan bukti yang diajukan pemohon berupa buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan dan fotokopi ktp sebanyak dari dua bundel dari desa maroko, satu bundel desa parsha, satu bundel desa pasikuta, dua bundel dari desa radula, dua bundel desa tapi tapi, semuanya berada kecamatan maroko, desa laba, desa arabe, desa lampu, desa kolaka, masing masing kecamatan parigi, desa rahasia, kecamatan katode, dan kontumpere, desa lampu, kepala desa maroko, dengan tembusan laporan kpu memohon), panas dan camat, bahwa berdasarkan surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan pada kabupaten muna tertanggal juni raha, menyatakan bahwa memohon kpu muna tidak melakukan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual terhadap jumlah suara dukungan sebanyak jiwa penduduk yang diajukan pasangan calon independen pili, pd. dan laude alami, s.h nomor urut sebagai suatu syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada pemilukada kabupaten muna tahun sehingga tindakan memohon yang tidak pernah menugaskan ppk melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap syarat calon perseorangan independen adalah bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa selain itu, dalam proses penetapan pasangan calon dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h. yang oleh memohon dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan dengan prosentase adalah cacat hukum karena seharusnya adalah persentasi untuk jumlah penduduk bawah juga proses penetapan calon perseorangan independen yang dimaksud tersebut dilakukan memohon tanpa melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual: bahwa berdasarkan keterangan dari sejumlah pps pada kelurahan desa kabupaten muna, menyatakan bahwa pps tidak melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat dukungan yang diajukan pasangan calon jalur independen nomor urut dimana hal iniroses verifikasi merupakan perintah peraturan perundang undangan yang terlebih dahulu harus dilaksanakan memohon sebelum menetapkan memenuhi syarat atau tidaknya pasangan calon independen yang bersangkutan. peraturan kpu nomor tahun tentang tata cara verifikasi dukungan, menetapkan bahwa, desa lama masing masing kecamatan kabar, bukti sampai dengan bukti masing masing pada pokoknya berupa surat pernyataan yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan, bukti sampai dengan bukti yang kesemuanya pada pokoknya mengenai tidak dilakukannya verifikasi terhadap dukungan bagi pasangan calon perseorangan, seharusnya menjadi bukti laporan kepada bawaslu atas adanya pelanggaran administrasi dalam tahapan pemilukada dan dijadikan bukti laporan kepada kepolisian atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan sehingga tidak relevan dijadikan bukti dalam perselisihan hasil pemilukada hadapan mahkamah. berkait dengan bukti keterangan lima kepala desa atas terjadinya tindakan pemalsuan tanda tangan dukungan, pemalsuan stempel pemerintah desa serta adanya tindakan penjaga malam bri unit waktu yang melakukan penyalahgunaan dokumen bri unit waktu berupa fotokopi ktp (dokumen sekunder pada kartu contoh tanda tangan nasabah) yang fotokopi kembali yang diduga untuk kepentingan dukungan bagi pasangan perseorangan (vide bukti berupa surat pernyataan kepala bri unit waktu) dikaitkan dengan bukti berupa laporan informasi interkom, dan bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi atas nama muh. nasir, menurut mahkamah, sejauh menyangkut materi kasusnya masalah tersebut adalah merupakan ranah hukum pidana yang harus diselesaikan oleh lembaga penegak hukum lain sedangkan menyangkut jumlah suaranya tidaklah signifikan sebagaimana yang akan diuraikan pada pendapat mahkamah selanjutnya. apalagi sejauh fakta yang terungkap dalam persidangan mahkamah, kasus penggandaan fotokopi ktp nasabah bri masih ditangani oleh pihak berwajib sehingga belum ada kepastian hukumnya. penggandaan fotokopi ktp nasabah bri tersebut seandainya benar dan terbukti secara hukum hanyalah menjadi bagian kecil dari keseluruhan daftar pendukung pasangan calon perseorangan. sejauh dari bukti yang diajukan hadapan sidang mahkamah, tindakan muh. nasir tersebut belum mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkanmenurut mahkamah, memohon dapat membuktikan telah melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun tidak dapat dipungkiri ada masalah sana sini. bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum mahkamah atas, mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara pasangan calon perseorangan tidak dapat dibatalkan oleh masalah masalah yang tidak signifikan karena beberapa hal, pertama, bukti sampai dengan bukti menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan memohon sudah benar. kedua, persoalan adanya daftar pendukung palsu bagi pasangan calon perseoranganketiga, hanya ada lima kepala desa dari dua kecamatan, yakni, kepala desa maroko, kepala desa tapi tapi, kepala desa walau, kepala desa parsha, kesemuanya kecamatan maroko dan kepala desa laba, kecamatan parigi, yang menerangkan bahwa daftar pendukung bagi pasangan calon perseorangan desanya dipalsukan, padahal kabupaten muna memiliki (tiga puluh tiga) kecamatan yang seluruhnya berjumlah desa kelurahan. seandainya pun keterangan lima kepala desa guo benar maka pengaruhnya sama sekali tidak signifikan atas komposisi perolehan suara pemohon. keempat, dengan memperhatikan perolehan suara pasangan calon perseorangan yang jauh bawah perolehan suara pemohon dan pihak terkait, maka seandainya perolehan suara pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak sah, tidak serta merta pemohon diuntungkan dengan penambahan suara dari pasangan calon perseorangan guo karena selisih suara pemohon dan pihak terkait mencapai (empat ribu seratus empat puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon perseorangan hanya mencapai suara atau apabila prosentase, pasangan calon perseorangan mendapat (sembilan koma tujuh puluh lima persen), pemohon (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) sedangkan pihak terkait (tiga puluh enam koma nol tujuh persen). selain itu, seandainya tidak ada pasangan calon perseorangan pun tidak mungkin suaranya terkumpul pada satu pasangan calon saja, sedangkan apabila diasumsikan perolehan suara pasangan calon perseorangan tersebut dibagi rata maka komposisi perolehan suara tidak akan berubah, karenanya mahkamah berpendapat, pelanggaran yang terjadi dalam kaitan dengan dukungan pasangan calon perseorangan tidaklah terjadi dalam skala yang luas (massive),ara pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi. dalam hal ini, mahkamah sependapat dengan ahli yang diajukan pihak terkait. berdasarkan hal hal tersebut, dalil pemohon mengenai verifikasi, secara umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, bahwaenam saksi masing masing bernama irhawati, s.i.p. camat warga), ode famili pau, sos. camat dibuka), ali metunggono, s.e., jamrud, ode suatu, dan sabarudin, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: irhawati, s.ip. camat warga), menerangkan bahwa pada hari selasa, juni pukul wita, dengan kendaraan dinas camat nomor polisi dalam perjalanan pulang dari desa laksamana, kecamatan warga, dihadang oleh orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh untuk kemudian kendaraan dinas tersebut dirusak. pada pagi harinya sekitar pukul wita, camat warga mendapat informasi dari kepala desa airlangga bahwa perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung pasangan damai pihak terkait): ode famili pau, sos. camat dibuka) pada tanggal januari sekitar pukul wita dini hari, terjadi pengepungan dan penabrakan oleh sekelompok orang terhadap rumah milik warga, dimana saudara l.m. harun ode amir awe, amg., dan hasanuddin, kn. diancam akan dibunuh apabila tidak mendukung pasangan calon nomor urut anak seorang kepala puskesmas tersebut, selama minggu dilarang pergi sekolah karena, pada tanggal malam, menjelang hari pemungutan suara, ada aksi patroli, intimidasi,, ada beberapa laporan dari masyarakat kepada saksi bahwa kelurahan apunta ada gerakan membagi bagi beras dari tim pendukung damai: ada praktik money politic kepada masyarakat desa banggai, masyarakat tidak ingin ada keributan sehingga memilih pasangan calon nomor urut ali metierangka,panggung saksi diberi snack oleh dr. baharuddin, tetapi saksi menolak sehingga dipukul oleh salah seorang yang tidak dikenal sambil mengatakan makanan tersebut tidak diracunberembuk dengan keluarga untuk menyeberang kendari karena takut akan dibunuh jika damai menang. jamrud pada tanggal mei pukul wita ketika saksi berkumpul bersama teman temannya,kemudian dirangkum dan dicekik lehernya secara bergantian dan pelakunya mengancam dengan mengatakan kalau damai kalah, rumahmu akan saya bakar, rumahmu akan saya hancurkan. kejadian tersebut kurang lebih berlangsung sekitar satu jam, dan dilihat oleh orang tua, anak, dan istri saksi. ibu saksi langsung pingsan melihat anaknya diperlakukan tidak baik sehingga malam hari itu juga ibu saksi langsung dibawa rumah sakit, ode suatu pada tanggal juni sekitar jam wita saksi ditahan oleh sekelompok orang berjumlah antara sampai orang depan posko pasangan damai sambil berteriak teriak harus memilih pasangan calon nomor urut kalau tidak memilih pasangan calon nomor urut akan dibunuh, dan akan dibakar mobilnya. selanjutnya saksi dan istrinya ditarik dari dalam mobil mau pukul. saksi mengenal orang yang mengancamnya dari tim pasangan calon nomor urut pada tanggal juni sekitar pukul wita, mobil saksi dirusak, pecahkan kacanya, dan ditempelkan bannya. akhirnya saksi dan keluarganya berjumlah orang memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menyukai adanya ancaman ancaman. sabarudin pada saat saksi menjemput kapolsek dan belum sampai kantor polisi tahan oleh tim damai sambil memaksa untuk mematikan lampu mobil dan mematikan kunci kontak mobil. mobil saksi dihancurkan dengan cara ditembak kelima bannya termasuk ban serena. setelah keluar dari mobil, saksi dipukul dan akan dihantam dengan parang, namun masyarakat yang ada sekitar spontan berteriak jangan! . setelah dipukuli saksi disuruh pulang rumahnya dengan berjalan kaki sejauh dari tempat kejadian, bahwa sebaliknya memohon membantah dalil pemohon, dengan menyatakanpemohon banyak melibatkan pns, dan banyak melakukan pelanggaran, antara lain melibatkan kepala desa, camat, serta guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut dengan menggunakan fasilitas negara, baik kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural lingkungan pemkab muna: sementara pihak terkait membantah dengan menyatakan bahwa pihak terkait memiliki fakta sebaliknya, keadaan tersebut tercermin secara jelas dan terang dari laporan penanganan dugaan panwaslukada muna yang menyatakan, dari sepuluh kasus tersebut atasusman emba dan drs. harian pemohon dalam perkara ini, ed.). bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti pemohon, bantahan dan bukti bukti memohon, bantahan dan bukti bukti pihak terkait, mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum secara lebih spesifik sebagai berikut: bahwa bukti sampai dengan bukti adalah bukti berupa laporan dan tanda terima laporan yang disampaikan warga masyarakat kepada bawaslu kabupaten muna tanpa menguraikan tindak lanjut dari bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran dimaksud. hal ini meragukan mahkamah apakah laporan yang disampaikan warga masyarakat tersebut memiliki bobot yuridis hadapan bawaslu atau tidak. sebab, dengan tanpa menyampaikan bukti yang sah menurut hukum adanya tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dapat terjadi dua kemungkinan, pertama, laporan tersebut tidak memenuhi bobot yuridis, dan kedua, laporan tersebut tidak ditanggapi karena tumbuhnya bawaslu dalam penyelenggaraan pemilukada. namun, dengan memperhatikan bukti yang diajukan memohon dan bukti pt yang diajukan pihak terkait, lembaga yang berwenang cast panwaslukada kabupaten muna, berupa surat kepada badan pengawas pemilihan umum bawaslu) tentang laporan penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilukada muna tahun yang menyimpulkan bahwa dari (sepuluh) dugaan pelanggaran pemilukada,: bahwa pemohon, tidak dapat mengajukan kontra bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait guo, sehingga bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait yang berasal dari lembaga yang berwenang harus dinilai sah menurut hukum, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan pemohon selain bukti bukti yang telah diuraikan atas, yakni bukti bukti mengenai laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dan tanda bukti terima laporan, bukti bukti yang diajukan pemohon juga lebih banyak hanya berupa surat surat pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran pelanggaran tanpa didukung dengan bukti bukti lain yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam skala luas yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terutama suara pemohon. samping bukti bukti guo, dalil pemohon juga lebih banyak mengemukakan kondisi sosial dan suhu politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilukada kabupaten muna dengan menguraikan laporan keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas) dari beberapa kecamatan dan notulensi rapat musica. dalil dalil dan bukti bukti guo tidaklah cukup kuat secara hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi dalam skala luas (massive), sistematis, dan terstruktur karena pemohon tidak bisa membuktikan secara hukum dilakukan oleh siapa. pemohon hanya menyampaikan bahwa keadaan tersebut berdasarkan laporan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa kalau pun benar, pemohon masih harus bisaurut pemohon juga harus bisa membuktikan apakah pelanggaran pelanggaran yang mengandung unsur pidana direncanakan oleh pihak terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi daerah sampai tingkatan terendah seperti pps dan kpps dan atau ketua rt rw hampir semua wilayah kabupaten muna, bahwa meskipun keterangan dua camat cast camat warga, irhawati, s.i.p. yang notabene anggota bhayangkara dan camat dibuka, ode famili pau, sos. terkesan meyakinkan hadapan sidang mahkamah, namun mahkamah justru mempertanyakan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan kedua camat tersebut sesuai dengan kewenangannya atau dalam kapasitas sebagai pribadi warga negara yang tidak melaporkan tindakan yang melawan hukum tersebut kepada pihak yang berwenang. keraguan mahkamah ini beralasan apabila dikaitkan dengan bukti yang diajukan memohon dan pihak terkait yang salah satu dalamnya menyebut pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh irhawati, s.i.p. cast camat warga, meskipun menurut laporan panwaslukada kabupaten muna dinyatakan tidak cukup bukti. dengan demikian, telah nyata hadapan mahkamah bahwa pelanggaran pelanggaran pemilukada kabupaten muna tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait tetapi ternyata juga dilakukan oleh pemohon sebagaimana surat panwaslukada kepada bawaslu atas, bahwaga dilakukan oleh pemohon tetapi pemohon justru mempersoalkan keabsahan pemilukada kabupaten muna, dengan memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten muna tahun (vide petit pemohon huruf d): bahwa bagi mahkamah yang terdari bukti bukti dan keterangan saksi yang diajukan pemohon, kalau benar terjadi tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan masyarakat, apakah justru tidak kontraproduktif terhadap pihak terkait yang berupa rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat kepada pihak terkait, dan suasana tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan partai golkar seperti yang didalilkan pemohon tetapi juga dapat merugikan pasangan calon lain. dengan demikian, dalil dalil pemohon mengenai tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. meskipun begitu mahkamah menilai bahwa tindakan tindakan yang mengandung unsur pidana tetap harus dilanjutkan dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa pemohon mendalilkan, telah terjadi praktik politik uang (money politicsurat pernyataan telah menerima uang dengan syarat memilih pasangan calon nomor urut dan tanda terima laporan, sebaliknya memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakanyang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau terjadinya putaran kedua pemilukada, sementara pihak terkait menyatakan bahwa merujuk pada laporan resmi bawaslu kepada bawaslu, pihak terkait juga melaporkan kepada lembaga yang berwenang dan menangkap basah terjadinya money politic yang dilakukan oleh pemohon dengan melibatkan pejabat pemerintah setempat sebagaimana bukti ptterlebih lagi, berdasarkan bukti pt yang diajukan pihak terkait berupa berita acara pemeriksaan isi mobil yang diamankan panwaslukada kabupaten muna tanggal juni yang tidak dibantah pemohon, telah ternyata praktik politik uang (money politic) dilakukan oleh camat yang notabene pejabat struktural lingkungan pemerintah kabupaten muna yang ternyata menjadi bagian dalam rangkaian pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh pendukung pemohon. bukti bukti yang diajukan pemohon hanya berupa surat pengaduan dari tim pemenangan pemohon tanpa disertai dengan bukti bukti lain yang sah sehingga tidak meyakinkan mahkamah bahwa praktik politik uang yang dilakukan pihak terkait mempengaruhi pemilih sehingga pihak terkait memperoleh suara dan pemohon hanya memperoleh suara delapan kecamatan yakni kecamatan katode, kecamatan logia, kecamatan warga, kecamatan kerangka, kecamatan batalaiworu, kecamatan berangka, kecamatan dibuka, dan kecamatan napabalano seperti yang didalilkan pemohon, bahwa: bahwabahwa untuk mendukung dalilnya tersebut pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan. sebaliknya memohon menyatakanpt oleh memohon sebagaimana bukti berupa surat keputusan kpu kabupaten pps setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta laporannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon,,: verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual: bahwa termonon yang tidak melakukan proses administrasi dan verifikasi factual tersebut jelas sangat mencederai proses demokrasi, oleh karena memohon secara sengaja melepaskan diri dari kewajibannya untuk meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung calon perseorangan independen nomor urutmuna tahun kesalahan kesalahan dan pelanggaran pelanggaran tersebut secara khusus telah menguntungkan pasangan calon atas nama dr. ode baharuddin, kes. dan ir. abdul malik itu, si.hal mana pemilih yang berada kantong partai golkar sebagai salah satu partai anggota koalisi yang mengusung pemohon, menjadi memilih pasangan calon independen tersebut calon wakil bupati perseorangan independen ir.h. abdul malik itu, msi). muna nomor pts kpu mn tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati muna tahun bukti berupa surat sekda kabupaten muna tentang pemutakhiran dpt tertanggal desember untuk kebutuhan pemilukada tahun dan bukti tentang rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada pemilukada kabupaten muna dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada pemilukada muna tahun oleh ppk. bahwa oleh karena dalil pemohon tidak disertai bukti bukti yang cukup, mahkamah menilai tidak relevan mempertimbangkan dalil pemohon, karenanya harus dikesampingkan, bahwa: bahwa dalam posisinya, pemohon tidak menguraikan secara jelas tps mana ada warga yang tidak mendapat undangan untuk memilih serta tidak disertai dengan bukti bukti yang relevan: sebaliknya memohon menyatakan kalau pemohon melihat pelanggaran seperti yang didalilkan, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan kepada panas kecamatan maupun bawaslu kabupaten sebagai lembaga yang berwenang untuk itu, bahwa dari dalil dan bantahan memohon, terhadap dalil pemohon yang tidak menguraikan secara jelas tps mana ada warga tidak mendapat undangan untuk memilih serta adanyamahkamah berpendapat, dalil dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena tidak disertai dengan bukti bukti yang cukup serta uraian mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. seandainya pun dalil pemohon benar, good non, maka penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tersebut juga dapat dimungkinkan diberikan kepada pemohon,:dukungan memohon secara sengaja sadar dan melawan hukum dalam proses penetapan syarat dukungan bagi pasangan calon independen tidak melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah suara sah dukungan sebanyak jiwa penduduk yang diajukan pasangan calon independen, cc. memohon secara sengaja sadar dan melawan hukum menerima dokumen surat dukungan yang disertai dengan foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang diserahkan kepada memohon, jumlahnya hanya mencapai (sebelas ribu) jiwa, tetapi memohon menetapkannya dengan jumlah jiwa penduduk, sehingga pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapecara hukum, berdasarkan penetapan data statistik, jumlah penduduk kabupaten muna yang mencapai sebanyak (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa, pasangan calon independen tersebut seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh memohon sebagai calon kepala daerah kabupaten muna untuk mengikuti pemilukada kabupaten munadanya fakta bahwa syarat dukungan pasangan calon independen yang sebenarnya dibawah syarat minimal, tidak membuka mata dan pikiran memohon untuk menggugurkan dalam pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten muna, padahal panas kabupaten muna telah menyampaikan surat kepada memohon agar sebelum meloloskan pasangan calon tersebut terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual namun memohon mengabaikan dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan aturan hukum yang telah ada, bahwa fakta lainnya bawahannya memohon sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri pasangan calon independen tersebut adalah terdapat pada masih adanya dugaan tindak pidana lain yang sedang dihadapi olehnya, sehingga makin terungkap fakta bahwasanya memohon memaksakan kehendak agar pemilukada kabupaten munamunana, mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait: memeriksa bukti bukti dan saksi saksi dari pemohon, memohon dan ahli darini yang pada pokoknyaasas, pemilu yang dilanggar oleh irwan mahmud. s.h. adalah yaitu asas pemilu "jujur"pasangan calon independen tersebut, ternyata memohon beserta pasangan calon independen bersangkutan juga terkesanlabupaten muna pasangan calon dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h.pili, pd. dan laude alami, s.h. adalah tidak sah, bahwa akibat dari ditetapkannya calon perseorangan dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h. sebagai pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara sah sebanyak atau mencapai telah secara langsung merebut perolehan suara pemohon sejumlah kecamatan yang berdasarkan keterangan saksi saksi pada wilayah tersebut merupakan basis pendukung partai golkar dan partai koalisi yang lain pengusung calon pasangan pemohon, bahwa jika memohon menjalankan peraturan perundangan undangan secara tepat dan benar, maka pasangan calon nomor urut ilham), tidak dapat ikut serta dalam pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal juni pada halmemperoleh suara sah sebanyak atau mencapai dan memang tidak dapat dipastikan suara sejumlah suara akan mendistribusikan kepada pemohon, akan tetapi ketidaksetaraandalam pemilukada kabupaten muna tahun jelas akan merubah dan mempengaruhi perolehan suara peserta pemilukada yang tinggalaroko, atas nama ani ,dkk,orocco, atas nama adi, rsha, kecamatan morocco, atas nama hasinasikuta, kecamatan morocco, atas nama hasieni,abutapi tapi, kecamatan morocco, atas nama samsuengan demikian adalah fakta hukum bahwa setidak tidaknya terdapat sejumlah pendukung tidak pernah memberikan dukungan terhadap pencalonan pasangan calon perseorangan dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h, nomor urut sehingga pasangan calon perseorangan dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h, nomor urut tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada kabupaten muna tahun mengenai tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan warga: penganiayaan, pengrusakan mobil bahwa pemohon juga keberatan terhadap kejadian pelanggaran yang mengandung unsur pidana, meliputi: penganiayaan terhadap diri saudara ode iskandar yang merupakan pendukung pemohon dan perusakan terhadap mobil yang bersangkutan, sehingga kemudian korban saudara ode iskandar membuat laporan kepada panwaslukada sebagaimana bukti: laporan nomor pemilu, tanda bukti penerimaan laporan saudara ode iskandar kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu nomor tahun print gambar foto rasakan mobil milik saudara ode iskandar, intimidasi oleh pasangan calon nomor urut pemenang) melalui simpatisannya terhadap diri sdr ode anas saputra yang merupakan pendukung pemohon, agar diri dan keluarga besarnya serta masyarakat sekitar kediamannya dalam pemilukada memilih pasangan calon nomor urut sebagaimana bukti:,perusakan mobil milik negara yang menjadi kendaraan dinas camat kontur koruna, dengan tujuan agar masyarakat menjadi ketakutan dan hanya boleh memilih pasangan calon nomor urut dan akibat dari rasa takut yang diciptakan tersebut, berdasarkan laporan yang disampaikan camat kontur koruna, rahmat raba, apabila tidak bersedia masyarakat lebih memilih tidak melakukan pencoblosan, dengan jumlah wajib pilih pendukung pemohon yang saking takutnya menjadi tidak memilih, sebanyak orang, atau mencapai hal ini dibuktikan dengan:print gambar foto rasakan mobil yang dikendarai oleh sabarudin, dengan nomor polisi ke, penganiayaan terhadap diri saudara ode suatu yang diikuti dengan perusakan mobil milik pribadi yang bersangkutan, oleh karena korban yang merupakan pendukung setia pemohon tidak bersedia mengalihkan dukungan suara dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk memilih pasangan nomor urut sebagaimana pemohon buktikan sebagai berikut:: tanda bukti penerimaan laporan saudara ode suatu kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu nomor tahun print gambar foto rasakan mobil milik ode suatu dengan nomor polisi dt. na: pengancaman yang menimpa diri naim pns) yang secara terang terangan menunjukkan dukungannya kepada pemohon, agar mengalihkan dukungannya kepada pasangan nomor urut yang dilakukan oleh sdr sekcam kecamatan tongkang, sebagaimana bukti: laporan saudara naim kepada bawaslu kada nomor pemilu kada vi tentang pengancaman yang dilakukan oleh oknum pns sekcam tongkang). model kwk: tanda bukti penerimaan laporan saudara naim kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu tahun pemaksaan terhadap diri sdr jasmin, pendukung pemohon agar memilih pasangan calon nomor urut sebagaimana telah dilaporkan kepada panas sebagai berikut: laporan saudara jasmina jasmin kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu nomor tahun pemaksaan terhadap diri seri ode hasina, pendukung pemohon agar memilih pasangan nomor urut sebagaimana telah dilaporkan kepada panas sebagai berikut: laporan saudari ode hasinaintimidasi intimidasi yang menciptakan rasa ketakutan masyarakat pendukung pemohon, diantaranya dilakukan terhadap saudara marakerma dan ode sabar. maker sebagai relawan pasangan ramah dilarang secara terang terangan untuk menjalankan aktifitas menjaring pemilih. sedangkan atas diri ode sabar yang diintimidasisebagaimana pemohon buktikan sebagai berikut: laporan saudara marakerma kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang intimidasi dengan larangan untuk menjalankan aktifitas sebagai relawan pasangan ramah pemohon). model kwk, tanda bukti penerimaan laporan saudara marakerma kepada panwaslukada, model kwk( per bawaslu nomor tahunmodel kwk:tindakan yang mengarah kepada pemaksaan warga dengan cara penjemputan setiap pemilih tps napabalano kecamatan napabalano, dengan mengambil kartu panggilannya dan mempengaruhi agar memilih pasangan calon nomor urut sehingga perolehan suara secara keseluruhan kecamatan napabalano, untuk pemohon hanya sebanyak suara, sedangkan pasangan calon nomor urut mencapai sebanyak suara. hal ini telah dilaporkan kepada bawaslu sebagaimana bukti: laporan saudara tidak, kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang salah seorang tim damai menjemput setiap pemilih tps napabalano dengan mengambil kartu panggilannya (berusaha mempengaruhi pemilih) memilih pasangan calon nomor urut damai). model kwk, tanda bukti penerimaan laporan saudara tidak, kepada panwaslukada. model kwk per bawaslu nomor tahun bahwa fakta hukum tentang adanya intimidasi dan tindakan tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut, sampai dengan adanya penculikan pendukung pemohon, yang sudah mengarah kepada kriminalitas atau pidana umum, terjadi hampir merata disebagian besar wilayah kecamatan kabupaten muna dan bahkan telah menjadi perhatian serius dan memprihatinkan tingkat musica, sebagaimana bukti berikut: berdasarkan surat pernyataan camat kontur koruna, atas nama rahmat rabay2), berdasarkan nobulan rapat musica kabupaten muna, tertanggal senin mei pukul,, pengambilan secara paksa mobil dinas operasional kecamatan kusamai oleh pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut damai), berdasarkan nobulan rapat musica kabupaten muna, tertanggal sabtu,,, berdasarkan surat camat lawa perihal kondisi wilayah kecamatan lawa (atas namaerdasarkan, berdasarkanerdasarkanmuna, provinsi sulawesi tenggara tahun dalam hal ini keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu mn tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten muna junctoyang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya:,: berdasarkantas namail, berdasarkan surat camat kerangka nomor perihal laporan perkembangan keadaan wilayah menjelang pemilukada muna (atas nama: pengeroyokan yang dialami saudara ali metungguno, s.e yang beralamat desa lakandito,,, berdasarkan surat camat tongkang selatan nomor perihal pemilukada (atas nama: berdasarkan surat camat lasalepa nomor perihal laporan keadaan wilayah menjelang pemilukada muna (an. syafruddin s.e) tertanggal mei berdasarkan surat camat katode nomor perihal laporan perkembangan keadaan wilayah pemilukada muna (an., intimidasi sekitar pasar sentral ino dengan ancaman akan dibakar apabila tidak memilih pasangan damai:,,, berdasarkan: intimidasi dari pasangan damai terhadap masyarakat muna yang datang dari jawa dan bali: berdasarkan surat camat bata aidoru perihal pelaksanaan pemilukada (atas nama herman harun, s.e,, berdasarkan: oo. berdasarkan pada saat mencarikan tempat tinggal bko polda sultra, kendaraan dinas camat nomor dalam perjalanan pulang dari desa laksamana,: berdasarkan surat pernyataan kades lakanah: bahwa atas pelanggaran pelanggaran intimidasi dan tindakan tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut, telah ditindaklanjuti oleh bawaslu sebagaimana surat bawaslu kabupaten muna nomor panawaslu vi tertanggal juni bahwa pelanggaran pelanggaran berupa tindakan yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat sebelum pemungutan suara, berupa tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan warga, yang terjadi (dua belas) kecamatan, secara signifikan sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon: perolehan suara wilayah yang pemohon dialihkan terjadisebanyak (dua belas) kecamatan, yakni kecamatan: katode, lasalepa, napabalano, dibuka, logia, kontugana, kusamai, warga, tiworo tengah, kerangka, kabar dan kontukonuwa adalah sebagaimana table berikut: nama suara pasangan calon urut wajib suara suara tidak tidak t4406| @7a8| napabalano kontunaga 6o7| sos8| 3eto| |warga ase| 8s8| 87s| tiworo tengah kerangka os| jumlah e5119| akibat dari ancaman ancaman sebagaimana pemohon uraikan atas, yang pada pokoknya bertujuan sama, yakni memaksa untuk memilih pasangan calon nomor urutan suara tidak sah sebanyak suara. padahal, jumlah warga masyarakat wajib pilih (dua belas) kecamatan yang merupakan basis pendukung partai golkar atas terdapat sebanyak pemilih, sehingga jumlah warga yang ketakutan dan memilih mencari selamat, menghindar dari ancaman kecamatan tersebut, yakni dengan cara tidak mendatangi tempat tempat pemungutan suara untuk memilih salah satu pasangan calon pada tanggal juni yang jumlahnya mencapai sebanyak pemilih suara pasangan nomor urut (suara pemohon) (suara tidak sah)| pemilih: apabila ke kecamatan tersebut tidak diciptakan intimidasi dan pengancaman pengancaman yang diikuti tindakan pengrusakan, pemecahan kaca mobil, penembakan ban ban mobil mobil, ketelanjangan pendukung pemohon atas panggung saat kampanye pasangan nomor urut ancaman pembunuhan dan perbuatan yang secara rinci telah pemohon uraikan atas, maka pemohon sangat yakin bahwa sejumlah jiwa warga yang mempunyai hak pilih dan tinggal basis basis pendukung partai golkar menyalurkan aspirasinya kepada pemohonmunamuna, ternyata dalam perjalanannya pemohon menemukan fakta hukum yang sangat mempengaruhi proses dan hasil pemilukada, oleh karena terjadi peristiwa hukum yang terjadi (salah satu partai anggota koalisi pengusung pemohon) untuk menyalurkan hak pilihnya kepada pemohon. pemohon telah membuat dan menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagaimana surat tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati muna pasangan lm. usman emba, danmengenai keberatan terhadap terjadinya money politics yang mempengaruhi perolehan suara pemohon bahwa beragam kesalahan dan pelanggaran pidana selain pidana intimidasi, pengancaman, pengrusakan sebagaimana pemohon kemukakan atas, pemohon jugasi., yang sudah dilaporkan baik oleh pemohon maupun masyarakat kepada bawaslu namun memohon tetap saja mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, sebagaimana pemohon buktikan bawah ini:: laporan saudara harman kepada bawaslu kada nomor pemilu kada vi tentang money politikharman kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu nomor tahun laporan saudara alam jaya kepada bawaslu dan tanda bukti penerimaan laporan saudara alam jaya kepada bawaslu kada. model kwk( per bawaslu nomor tahun laporan saudara ron kepada panwasluron kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun s5) dan tanda bukti penerimaan laporan saudara hada kepada panwaslukada.akibat dari tindakan politik uang atau money politics yang dilakukan pasangan calon nomor urut sebagaimana pemohon uraikan delapan) kecamatan,perolehan suara kecamatan yang terjadi money politics nama suara pasangan calon urut kecamatan kerangka berangka napabalano je, apabila ke kecamatan tersebut tidak dilakukan tindakan mempengaruhi dengan cara cara membagi bagikan uang dan atau barang, pada saat sudah hari tenang, maka pemohon sangat yakin bahwa suara pemohon akan melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut bahwa pemohon telah menyampaikan pelanggaran pelanggaran lain yang dilakukan memohon dalam penyelenggaraan pemilukada dengan surat tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati muna pasangan lm. usman emba, s.t.,panwaslubawaslu kada nomor pemilujamrud kepada panwaslutanda bukti penerimaan laporan saudara jamrud kepada bawaslu kada. model kwk per bawaslu nomor tahun,tanda bukti penerimaan laporan saudara kumar kepada panwaslukada, model kwk per bawaslu nomor tahun bahwa masih adanya warga masyarakat kabupaten munaabupaten muna yangm.s ii.dr. ode baharuddin, kes. dan ir. abdul malik itu, si. damai)abupaten muna menunjukkan kecurangan yang terencana oleh memohon, agar masyarakat kabupaten muna dapat memilih lebih dari satu kali: bahwa adanya kampanye pasangan calon nomor urut yang melibatkan pns yakni dosen jurusan pipa fkip universitas haluoleo, sebagaimana bukti visual atau rekaman, yang didiamkan oleh memohon, sedangkan perbuatan tersebut telah melanggar juncto peraturan pemerintah nomor tahunmunamuna tahun kenapa tidak?pasangan calon dari jalur independen pili, pd. dan laude alami, s.h. telah secara tidak jujur mengajukan syarat dukungan dalam pemilukada kabupaten muna tahungolkar, ppp, partai republika partai barnes, partai buruh, padi dan peri, berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal april juncto keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal april yang telah ditetapkanmuna ditetapkan memohon dalam keputusan kpupada hari rabu, tertanggal juni(alat bukti surat dan daftar saksi terlampir dalam permohonan pemohon)munaseluruh tps kabupaten muna tanpa diikuti pasangan calon independen pili, pd. dan laude alami, s.h nomor urut dan memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara dan panitia pengawas pemilukada bawaslu) provinsi sulawesi tenggdr. ode baharuddin, kes. dan ir. abdul malik itu, karena diperoleh secara melawan hukum, membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukumkepala daerah dan wakil kepala daerah tahun menyatakan pasangan calon nomor urut atas nama usman emba, st. dan drs. harian adalahmununa tahun berdasarkan putusan mahkamah konstitusi in(void initio) berita acara nomor pts kpu muna tahun tanggal april atas nama pili, pd. dan laude alami, s.h dan surat keputusan nomor pts kpu mn tna tahun daniki bupati muna periode pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dan keputusan kpu nomor pts kpu mn tanggal junina tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten muna untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah kabupaten munapili, pd. dan laude alami, s.hkecamatan kabupaten muna dalam waktu paling lambat (enam puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan: memerintahkan memohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah tidak akurat untuk dilakukan pemutakhiran data: buktikeputusan nomor pts kpu mn tertanggal juni bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal april bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal april bukti fotokopi formulirukti fotokopi data buku kabupaten muna dalam angka jumlah penduduk adalah (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa, bukti fotokopi surat bps kabupaten muna kepada ketua dpd partai golkar nomor tanggal juni mengenai permintaan data hasil sensus penduduk kabupaten muna kepala bps menyatakan bahwa permintaan mengenai hasil sensus penduduk kabupaten muna tidak dapat dipenuhi karena masih dalam proses dan belum dihasilkan angka jumlah penduduk final, bukti fotokopi surat pernyataan kepala bri unit waktu kecamatan tongkang tanggal juni bukti fotokopi laporan informasi nomor polisi r li interkom tanggal maret tentang keberatan masyarakat dengan dimasukkannya fotokopi ktp dalam dokumen daftar pendukung calon bupati muna famili spd tanpa sepengetahuan mereka, bukti fotokopi laporan polisi nomor. tpl .a spk. sek tanggal maret dan lampiran bukti ktp yang dipalsukan untuk syarat dukungan pill spd dan ode alami, untuk kejadian kecamatan tongkang: bukti fotokopi surat keberatan tim pemenangan pemohon nomor pan pilkada ! tertanggal maret tentang keberatan terhadap pencalonan pili spd dan ode alami, sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon perseorangan, bukti fotokopi berita acara pemeriksaan saksi muh. nasir bin lojipili dan ode alamrshsikuta kecamatan marokoba, kecamatan parigarabelakahasia, kecamatan katodensumera, kecamatan kabarmuh nasir ido, s.tnasir als golo ido dan berita acara pemeriksaan saksi hanafi bulang binti bulangfamili dan ode alami, bukti fotokopi berita kendari ekspres tanggal maret ktp nasabah bri muna dibobol tim sukses bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ode lanao yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangannya untuk surat keterangan domisili sebanyak orang untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama famili, dan ode alami: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ishak yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangannya untuk surat keterangan domisili sebanyak orang dan ktp yang terambil tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dan juga pemalsuan stempel desa wadolao untuk kepentingan calon kepala daerah dari seseorang atas nama pili dan ode alami. bukti fotokopi laporan pemalsuan tanda tangan kepala desa wadolao an. ishak ds, kepala desa tapi tapi atas nama amir djalal, kepala desa parsha an. agus dan kepala desa maroko atas nama ode lanao, yang ditujukan kepada kapolsek parigi, bone, dan maroko wasolangkalaporan informasi polsek tongkang nomor polisi r li interkom, tanggal maret mengenai keberatan oknum masyarakat dengan dimasukkannya fotokopi ktp dalam dokumen daftar pendukung calon bupati muna dari perseorangan atas nama pili, dan ode alami. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rahim yang menyatakan pemalsuan keterangan domisili sebanyak orang yang tidak diketahui kepala desa wadolaosurat kesaksian solidaritas panitia pemilihan kecamatan pemilukada kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati muna pasangan lm. usman emba, s.nomor pemilu : bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara ode iskandar kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun dan print gambar foto rasakan mobil milik saudara ode iskandar. bukti fotokopi danbukti fotokopibukti fotokopidan print gambar foto rasakan mobil yang dikendarai oleh sabarudin, dengan nomor polisi ke. bukti fotokopi, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara ode suatu kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun dan print gambar foto rasakan mobil milik ode suatu dengan nomor polisi dt. na: bukti fotokopi laporan saudara naim kepada bawaslu kada nomor pemilukada vi tentang pengancaman yang dilakukan oleh oknum pns sekcam tongkang). model kwk: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara naim kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu tahun bukti fotokopi laporan saudara jasmina jasmin kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudari ode hasinabukti fotokopi laporan saudara marakerma kepada bawaslu kada nomor pemilu kada vi tentang intimidasi dengan larangan untuk menjalankan aktivitas sebagai relawan pasangan ramah pemohon). model kwk: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara marakerma kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun bukti fotokopin. drs. dek pegawai dinas perhubungan kota kendari) untuk memilih pasangan calon nomor urut model kwk, bukti fotokopibukti fotokopi surat pernyataan camat kontur koruna, atas nama rahmat raba bukti p .|pc). bukti fotokopi foto print perusakan mobil milik rahmat raba. bukti fotokopi nobulan rapat musica kabupaten muna, tertanggal senin mei jam.. bahwa permohonan didaftarkan pada tanggal juni karena keputusan memohon ditetapkan pada hari rabu, tanggal juni maka jangka waktu tiga hari setelah penetapan adalah hari kesatu kamis juni hari kedua: jumat juni dan oleh karena hari ketiga jatuh pada hari libur sabtu dan minggu, maka hitungan hari ketiga menjadi jatuh pada hari kerja setelah hari libur tersebut, yakni hari senin, junkni tiga hari setelah memohon menetapkan keputusan nomor pts kpu mn tertanggal juni dengan demikian,bupati dan wakil bupati kabupaten muna berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal aprildan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu mn tertanggal april telah ditetapkan nomor urut pasangan sebagai berikut: nama pasangan nama asal partai urut singkatan ode kartini, se., si. kadin partai patriot, pnb, dan partai kedaulatan, pdk kaharuddin thamzibar pbr, ppd, partai merdeka, pku, pkp, pelopor, ppi, pnu, pmb, anim, padi, dan pkpi pili, pd. ilham jalur independen dan laude alami, s.h. dr. ode baharuddin, kes. damai pdip, pan dan partai dan demokrat ir. abdul malik itu, si. pengambilan secara paksa mobil dinas, kecamatan kusamai oleh pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut damai). bukti fotokopi nobulan rapat musica kabupaten muna, tertanggal sabtu.. bukti fotokopi surat camat lawa perihal kondisi wilayah kecamatan lawa (an.ukti fotokopi. bukti fotokopiukti fotokopi... bukti fotokopin.emilu. bukti fotokopi surat camat kerangka nomor perihal laporan perkembangan keadaan wilayah menjelang pemilukada ada muna (an. pengeroyokan yang dialami saudara ali metungguno, s.e yang beralamat desa lakandito.. bukti fotokopi surat camat tongkang selatan nomor perihal pemilukada (an.. bukti fotokopi surat camat lasalepa nomor perihal laporan keadaan wilayah menjelang pemilukada muna (atas nama syafruddin s.e) tertanggal mei bukti fotokopi surat camat katode nomor perihal laporan perkembangan keadaan wilayah pemilukada muna (atas nama. intimidasi sekitar pasar sentral lain dengan ancaman akan dibakar apabila tidak memilih pasangan damai.... bukti fotokopi. intimidasi dari pasangan damai terhadap masyarakat muna yang datang dari jawa dan bali. bukti fotokopi surat camat bata aidoru perihal pelaksanaan pemilukada (an. herman harun, s.e, m.m.. bukti fotokopi. bukti fotokopi, kendaraan dinas camat nomor dalam perjalanan pulang dari desa laksamana. bukti fotokopi surat pernyataan kades laksaman.harman kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang money politic yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut model kwk bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara harman kepada panwaslukada. model kwk( per bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara alam jaya kepada panwaslu: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara alam jaya kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara ron kepada bawaslu : bukti fotokopi anda bukti penerimaan laporan saudara ron kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi : bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara hada kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun laporan saudara sanusi kepada bawaslu kada nomor pemilu kada vi tentang kampanye dalam masa tenang lewat kabel. model kwkdeny herman kepada bawaslu bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara deny herman kepada panwaslukada. model kwk per bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara jamrud kepada bawaslu bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara jamrudjamrud bin fata tentang telah terjadi tindak pidana pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terlahir sdr. adil terhadap korban sdr. jamrud bin fata, bukti fotokopi,: bukti fotokopibukti fotokopibukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara kumar spk res, pada hari rabu tanggal mei sekitar wita oleh saudara ada, skm bin amu tentang telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terlahir sdr. darwin, skm terhadap korban sdr. ada, skm bin tetamu: bukti fotokopi surat kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi tenggara resort muna yang ditujukan kepada saudara ada dengan nomor polisi vi sat bareskrim, klarifikasi biasa perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan sp2hp)dahlan, sh.mm bin kolega tentang telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlahir sdr. ode rifai pedandamuh. satir tentang telah terjadi tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh terlahir: bukti fotokopi surat tanda terima laporan polisi nomor http vi spk res, pada hari kamis tanggal juni sekitar jam wita oleh saudara drs. tahu, tentang telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan perampasan mobil yang dilakukan oleh terlahir sdr. adil bin ode rifaisuatu bin ode dia tentang telah terjadi pindah pidana pengrusakan yang dilakukan oleh terlahir, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hamba, tahun, yang menyatakan telah menerima uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan syarat memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hadasurat pernyataan an. suhermantanda bukti penerimaan laporan saudara arsip kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara arsip kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang kotak suara yang tidak disimpan balai desa, pembagian uang dan kain batik model kwk, bukti fotokopi surat keterangan bawaslu kabupaten muna nomor bawaslu vi mengenai adanya pelanggaran pemilukada yang dilakukan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara takdir alilin kepada bawaslu kada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara takdir alilin kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang pemberian uang dengan tujuan agarthamrin kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara mm. takdir t.a kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang dugaan pemaksaan tanda tangan bangko kosong oleh oknum polisi. model kwk, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara ute, spd kepada panwaslukada. model kwk per bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara ute, spd kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang intimidasi terhadap dirinya selaku ketua kpps tps desa airlangga. model kwk: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara tidak, s.e kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara tidak, s.e kepada bawaslu kada nomor pemilu kada vi tentang intimidasi untuknagari qaeda kepada panwaslukada. model kwk per bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara nagari qaeda kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi dugaan money politic. model kwk, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan saudara muh. ren saleh kepada panwaslukada. model kwk peraturan bawaslu nomor tahun bukti fotokopi laporan saudara muh. ren saleh kepada panwaslukada nomor pemilu kada vi tentang adanya pemilih dari desa lain yang memilih dengan kartu orang lain. model kwk: bukti fotokopi surat pernyataan saudara ramlan pada tanggal juni2010, yang melihat saudara tila tebu memberikan uang kepada ode harimu sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah) dengan harapan memilih pasangan damai) pada malam kamis tepatnya pukul ode gawa, sos. gadis pkb, pkb, pdp, dan gerindra dan pbb h.l. arwah adi saputra, ag., si. usman emba, st. ramah partai golkar, ppp, partai dan republika partai drs. harian barnes, partai buruh, padi dan perkeputusan memohon nomor pts kpu mntingkat kabupaten muna oleh komisi pemilihan umum kabupaten muna pada tanggal juni yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan nama jumlah perolehan suara urut singkatan ode kartini kadin suara kaharuddin zanzibar pili laude alami suara ode baharuddin suara malik itu ode gawa arwah suara adi saputra usman emba suara harian jumlah suara bahwa memohon kemudian melakukan plenobahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara sah pemilukada kabupaten muna yang dilakukan memohon dalam surat keputusan nomor pts kpu mn tertanggal juni hal ini ditunjukkan dengan sikap saksi pemohon dan saksi pasangan calon nomor urut yangpernyataan saudara naim yang mengatakan bahwa pada tanggal juni pada malam hari ada tim damai yang masuk kerumah rumah dan ternyata dia ld. tandas) tidak hanya sosialisasi untuk pemenangan damai tetapi mereka membagikan uang rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang. selain itu terjadi intimidasi yang dilakukan salah satu tokoh masyarakat yang juga tim pemenangan nomor atas nama abidin: bukti fotokopi surat pernyataan saudara jamaluddin yang mengatakan ada kejadian pada subuh disaat tanggal yang dilakukan oleh mujair yang merupakan salah satu tim pemenangan nomor urut damai) yang lagi membagi bagikan uang, kemudian dengan sengaja mengintimidasi masyarakat untuk mencoblos nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan saudara ld. ramadan kadirbukti fotokopi surat pernyataan saudara kasim yang mengaku ditemui oleh saudara raffi efendi tim damai) pada pukul pagi, kemudian diberi uang sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah)muh. irfan yang mengaku diberikan uang oleh tio saputra yang disuruh oleh ode famili sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memilih calon bupati nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan saudara bison yang mengaku diberikan uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) oleh tim pasangan calon nomor damai) atas nama laude familipalabarubukti fotokopi surat pernyataan saudara maradona yang mengaku diberikan uang sebanyak rp. (seratus ribu rupiah) oleh tim pasangan calon nomor urut damai) atas nama ode nuklida dengan tujuan untuk memilih pasangan damai, tempat pemberian uang rumah ode nuklida, bukti fotokopi surat pernyataan saudara masruhim saksi pasangan calon nomor urut tps desa consume, kecamatan dibuka, yang mengatakan bahwa ada kertas suara yang color dalam rumah, bukti fotokopi surat pernyataan saudari fadilah nur yang mengatakan bahwa belum memiliki ktp thn) tapi sudah mendapat surat panggilan untuk memilih tps kelurahan gamelan, kecamatan lawa. bukti fotokopi surat pernyataan saudara badminton nik yang mengatakan bahwa dia mendapatkan surat panggilan dua tps yang berbeda (tps desa latompe, nomor dpt dan (tps kelurahan kepadaku, nomor dpt bukti fotokopi surat pernyataan saudari siti hajar assad, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan surat panggilan dua tps yang berbeda (tps desa watumela, nomor dpt nik dan (tps kelurahan gamelan, nomor dpt nik bukti fotokopi surat pernyataan saudara harun, s.h, yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai) dan menyebabkan suasana yang sangat mencekam, dan kondisi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan politik uang dan intimidasi kepada masyarakat agar mencoblos pasangan calon nomor urut damai), bukti fotokopi surat pernyataan saudara asis, s.e (kepala puskesmas tempo), yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai): bukti fotokopi surat pernyataan saudara aris, pd. yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut (damai), bukti fotokopi surat pernyataan saudara drs. rahman kasim, yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai), bukti fotokopi surat pernyataan saudara jaman ali murtopo, yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai) berupa pengemasan ban motor pada tanggal mei dan menyebabkan suasana yang sangat mencekam. bukti fotokopi surat pernyataan saudara harian, yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai) berupa ancaman apabila camat napabalano berkunjung desa napalakura maka kendaraan pribadi maupun kendaraan dinasnya akan dirusak, bukti fotokopi surat pernyataan saudara marakerma, yang menyatakan telah menerima uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh tim pasangan calon nomor urut pada hari rabu tanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan saudara drs. ode kalo yang menyatakan adanya intimidasi dari tim pasangan calon nomor urut damai) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas monitoring keamanan menjelang pemilu, bukti fotokopi surat pernyataan saudara ron, menyatakan bahwa pada tanggal juli jam wita tempat pemberian uang rumahnya ode diri sebanyak rp. (seratus ribu rupiah), bukti fotokopi surat pernyataan saudara nagari qaeda, menyatakan bahwa pada tanggal juli (malam) melihat ada pertemuan yang membagi bagikan amplop rumahnya abdul najib code, bukti fotokopi surat pernyataan saudari ente, menyatakan bahwa saya mendapatkan kartu panggilan dari hadapi tps dan saya mendapatkan kartu panggilan dari kelurahan kepadaku untuk melakukan pemilihan tps ii. bukti fotokopi surat pernyataan saudara (|) ode hasan, ode esi, ode luna, saham, ode juri, ode suhu menyatakan bahwa pada hari selasa tanggal bulan juni pukul wita telah diancam oleh seseorang yang bernama abdul manaf, st: bukti fotokopi surat pernyataan saudara sanusi, bukti fotokopi surat pernyataan saudara jasmin, tentang diintimidasi dan ultimatum: bukti fotokopi surat pernyataan saudara kumar tentang anak bawah umur, menggunakan kartu suara orang lain memilih tps bukti fotokopi surat pernyataan saudara sabarudin, menyatakan bahwa pada tanggal juni saya diancam akan dibunuh: bukti fotokopi surat pernyataan zainal mukadas, menyatakan bahwa pada tanggal juni dihadang oleh orang orang yang tidak kenal pakai topeng membawa parang sambil berteriak hidup nomor bukti fotokopi surat pernyataan saudari maria. menyatakan bahwa pada tanggal juni hari senin jam wita, dipanggil oleh adiknya mantan jaksa haerudin yang bernama yanti untuk mengambil beras sebanyak pada toko kios yanti dengan tujuan menyalurkan beras kepada masyarakat dusun (lima) desa bahasa kecamatan, dibuka kabupaten muna dengan tujuan memilih pasangan calon nomor bukti fotokopi surat pernyataan saudara erat, menyatakan bahwa pada tanggal mei hari kamis ada mobil berstiker calon bupati dan wakil bupati dr. baharuddin drs. malik itu damai nomor yang dikoordinir oleh adil rifai dan bolong cs, mereka mengepung rumah orang tua erat, bukti fotokopi surat pernyataan saudara sua, menyatakan bahwa pada tanggal juni ditahan dekat posnya damai bangkai oleh sekelompok orang, dan tanpa izin menggeledah mobil, bukti fotokopi surat pernyataan saudara hasan, se., si., menyatakan bahwa benar saya tidak dapat melakukan monitoring lapangan selama menjelang sampai dengan berakhirnya penghitungan suara pleno tingkat kecamatan pilkada muna periode tanggal juni akibat maraknya tekanan, intimidasi dan teror gelap: bukti fotokopi surat pernyataan camat dibuka, yakni saudara ode famili pau sos yang menyatakan pada tanggal juni mendapatkan teror melalui sms yang berbunyi jangan coba coba keluar menggunakan kendaraan , bukti fotokopi surat pernyataan kades banggai, yakni saudara ode rudi yang menyatakan tidak bisa melakukan pemantauan tengah tengah masyarakat berupa money politic karena merasa ketakutan akibat pengawasan tim pemenangan pasangan damai: bukti fotokopi surat pernyataan sabar zainuddin, stp yang menyatakan adanya intimidasi dari pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan an. ode ismail, yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan calon nomor urut damai) terhadap masyarakat diwilayah kerjanya, bukti fotokopi surat pernyataan firmansyah samin tertanggal mei tentang adanya tindak kekerasan dan pengancaman mau dibunuh oleh sdr api tim pemenangan pasangan nomor bukti fotokopi surat pernyataan ode ala d., tentang adanya money politics oleh sdr halida tim pasangan calon nomor yang memberikan uang kepada sdr ode budi sebanyak rp. untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan baha, se, tentang ancaman tidak akan diberikan layanan kesehatan untuk melahirkan apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan bersama pps desa timbul. desa dananya, desa lakologou. desa empu kecamatan tongkang, kabupaten muna atas nama ode siti khalifah: bukti fotokopi surat pernyataan anggota pps desa lama, kecamatan tongkang, kabupaten muna atas nama jamaluddin, desa bahasa, kecamatan tongkang, kabupaten muna atas nama ode, ba: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa mulai, kecamatan berangka, kabupaten muna atas nama ahmad, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa guna. kecamatan berangka, kabupaten muna atas nama ode mondo, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa bongkol, kecamatan berangka, kabupaten muna atas nama muh. israeli: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa berangka, kecamatan berangka, kabupaten muna atas nama membara: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa wallet, kecamatan berangka, kabupaten muna atas nama hams, pd.: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa apunta, kecamatan dibuka, kabupaten muna atas nama ode suparman pau: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa consume, kecamatan dibuka, kabupaten muna atas nama edi sida: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa banggai, kecamatan dibuka, kabupaten muna atas nama mariana: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa palangka, kecamatan dibuka, kabupaten muna atas nama ati: bukti fotokopi surat pernyataan panitia pemungutan suara pps) atas nama mustafa, bukti fotokopi surat pernyataan pps saudara ode harian bahwa pps tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon independen atas nama pili, pd. dan ode alami sebagai calon bupati dan wakil bupati muna periode bukti fotokopi surat pernyataan pps saudara imun, bukti fotokopi surat pernyataan pps saudari musafir mukmin: bukti fotokopi surat pernyataan pps edi, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa lahan kecamatan napanokusambi kabupaten muna, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa kombikuno kecamatan napanokusambi kabupaten muna, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa lumba kecamatan napanokusambi kabupaten muna, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa latar kecamatan napokusambi kabupaten muna atas nama albar, s.e, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa airlangga kecamatan warga kabupaten muna saudara ode une, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa indo kecamatan warga kabupaten muna saudara ndia, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa airlangga kecamatan warga kabupaten muna saudara ode malai: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa sawerigadi kecamatan berangka kabupaten muna saudara ode rana: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa liangkabori kecamatan logia kabupaten muna saudara parsial, sos.: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa wara kecamatan logia kabupaten muna saudara badai, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa manitoba kecamatan logia kabupaten muna saudara saran, ma. p.di, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa kondongia kecamatan logia kabupaten muna saudara arat, pd. bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa bolo kecamatan logia kabupaten muna saudari neniarti, pt, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa labokolo kecamatan tiworo tengah kabupaten muna saudara siswa: bukti fotokopi surat pernyataan ketua dan anggota pps desa wangkolabu kecamatan tower kabupaten muna, masing masing: asri, ma. ketua), rahma (anggota) dan masing (anggota): bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa laku kecamatan tiworo tengah kabupaten muna saudara muh. amir, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa napalakura kecamatan napabalano kabupaten muna saudara harian, pd: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps kelurahan tempo kecamatan napabalano kabupaten muna saudara harun, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa langkumapo kecamatan napabalano kabupaten muna saudara ode abdul mukmin, pd. bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa ambigu kecamatan napabalano kabupaten muna saudara ndimusu, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa penting kecamatan napabalano kabupaten muna saudara ode baik, bukti fotokopi berita acara serah terima barang bukti money politic berupa uang sebesar rp. yang terdiri atas (empat) lembar pecahan rp. (lima puluh ribu), bukti fotokopi surat keterangan nomor bawaslu vi tanggal juni bukti fotokopi surat camat napanokusambi yang ditujukan kepada bupati muna raha nomor perihal stabilitas keamanan, tanggal mei bukti fotokopi surat camat napanokusambi yang ditujukan kepada bupati muna raha tanggal juni nomor perihal pelaksanaan pemilukada: bukti fotokopi surat pernyataan suman kepala desa langka langka: bukti fotokopi surat pernyataan dra. curia husni: bukti fotokopi surat pernyataan camat tongkang atas nama mara, sp,m. pd, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa bahasa kecamatan tongkang selatan atas nama saat: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama anton hill, bukti fotokopi surat pernyataan sekdes wale ale atas nama suhani, bukti fotokopi surat pernyataan warga desa wale ale atas nama ende, bukti fotokopi kartu keanggotaan partai golkar atas nama ode alami, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa latompe tertanggal juni atas nama season, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa lamba tertanggal juni atas nama kondo: bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa airlangga atas nama ode malai, bukti fotokopi laporan camat kabar atas nama ode sakura tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan camat kerangka atas nama emi sara puluh, pi, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa wakobalu agung kecamatan kerangka kabupaten muna atas nama amin badi, pt, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa lupa atas nama patudju, ba: bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa komba komba atas nama syamsul muis, ma, bukti fotokopi surat pernyataan kepala desa wataliku atas nama hamza, bukti fotokopi surat pengaduan warga masyarakat desa wataliku, kecamatan kerangka, kabupaten muna atas nama hadir: bukti fotokopi surat pengakuan warga masyarakat desa bahasa kecamatan tongkang selatan kabupaten muna atas nama ahmad jaya, bukti fotokopi surat penyataan camat lasalepa kabupaten muna atas nama syafruddin, se, bukti fotokopi ijazah atas nama juri yang merupakan dpt bawah umur: bukti fotokopi surat pernyataan dari ode analis tertanggal juni anggota pps desa bunga kecamatan kontunaga, bukti fotokopi surat penyataan dari muhyiddin tertanggal juni anggota pps desa wangsa kecamatan bata aidoru: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ode sha tertanggal juli ketua pps desa batara kecamatan kontur koruna, bukti fotokopi surat pernyataan dari eli tertanggal juni anggota pps desa mekar jaya kecamatan tiworo tengah, bukti fotokopi surat pernyataan dari biasa tertanggal juli ketua pps desa hadapi kecamatan lawa, bahwa keberatan pemohon telah kemukakan langsung dalam pleno penghitungan suara kpu tanggal juni melalui saksi pemohon, zainal imu kepada memohon dalam pleno dan dituangkan dalam formmana dalam pertimbangan hukum mahkamah menyatakan, menimbang, bahwa karena mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan agbukti fotokopi surat pernyataan dari wayan mudra tertanggal juni ketua pps desa suka damai kecamatan tiworo tengah, bukti fotokopi surat pernyataan dari talaga tertanggal juni ketua pps desa bahasa kecamatan dibuka, bukti fotokopi surat pernyataan dari syariful calendar, tertanggal juni ketua pps kelurahan gamelan kecamatan lawa, bukti fotokopi surat pernyataan dari dasar tertanggal juni ketua pps desa watumela kecamatan lawa: bukti fotokopi surat pernyataan dari nigra bulan april anggota pps desa manuale kecamatan parigi: bukti fotokopi surat pernyataan dari rismawati, tertanggal juni anggota pps desa lakapodo kecamatan watopute: bukti fotokopi surat pernyataan dari mulai tertanggal juni anggota pps desa manado kecamatan kontunaga, bukti fotokopi surat pernyataan dari ode bolo tertanggal juni anggota pps desa mahalini kecamatan kontunaga: bukti fotokopi surat pernyataan dari maulid tertanggal juni anggota pps desa lampu kecamatan kabar: bukti fotokopi surat pernyataan dari yakni wati tertanggal juni anggota pps desa konsumer kecamatan kabar: bukti fotokopi surat pernyataan dari karya tertanggal juni anggota pps desa kambawuna kecamatan kabar: bukti fotokopi surat pernyataan dari harniati tertanggal juni anggota pps desa bea kecamatan kabar, bukti fotokopi surat pernyataan dari saudi tertanggal juni anggota pps desa aksara kecamatan kabar: bukti fotokopi surat pernyataan dari ali akbar tertanggal juni anggota pps kelurahan raha iii kecamatan katode: bukti fotokopi surat pernyataan dari ode ramalan, ag. tertanggal juni ketua pps desa lavoro kecamatan tiket, bukti fotokopi surat pernyataan dari sabarudin tertanggal april ketua pps desa bunga kecamatan kontunaga, bukti fotokopi surat pernyataan dari syafruddin, tertanggal juni anggota pps kel. sidodadi kecamatan bata aidoru, bukti fotokopi surat pernyataan dari ramayana, hut tertanggal juni ketua pps desa lakandito kecamatan kerangka: bukti fotokopi surat pernyataan dari milu tertanggal juni ketua pps desa wakobalu agung kecamatan kerangka kabupaten muna,pelita shani airin, tertanggal juni anggota pps kelurahan mangga kuning kecamatan katode, bukti fotokopi surat pernyataan dari karena tertanggal juni anggota pps desa bone kecamatan lasalepa, bukti fotokopi surat pernyataan dari nur said tertanggal juni anggota pps kelurahan stone kecamatan katode, bukti fotokopi surat pernyataan dari supriyadi tertanggal juni anggota pps desa wakorambu kecamatan bata aidoru, bukti fotokopi surat pernyataan dari ode awan tertanggal juni anggota pps kelurahan aidoru kecamatan bata aidoru, bukti fotokopi surat pernyataan dari miri tertanggal juni anggota pps desa alone kecamatan lasalepa, bahwa tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan, bukti fotokopi surat pernyataan dari ode samulo tertanggal juni anggota pps desa boneka kecamatan lasalepa: bukti fotokopi surat pernyataan dari isi tertanggal juni anggota pps desa komune kecamatan lasalepa, bukti fotokopi surat pernyataan dari sandi tertanggal juni anggota pps desa labunti kecamatan lasalepa, bukti fotokopi surat pernyataan dari safar ketua ppk desa bahari) dan muh. run serta muh. jafar (masing masing sebagai anggota pps desa bahari) tertanggal juni bukti surat pernyataan dari rustam anggota pps desa parigi kecamatan parigi bulan april bukti fotokopi surat pernyataan dari dati anggota pps desa wasolangka kecamatan parigi bulan april bukti fotokopi surat pernyataan dari ode meniru anggota pps desa wasolangka kecamatan parigi bulan april bukti fotokopi surat pemalsuan tanda tangan dari isak, kepala desa wadolao), amir jala kepala desa tapi tapi, agus kepala desa parsha), ode liam kepala desa maroko) tertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan dari ishak, ds. kepala desa wadolao kecamatan maroko tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari rahim alamat desa walau dusun naroda tertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan dari siti aci rahim alamat kelurahan wasolangka kecamatan parigi kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan dari ode nuri alamat kel. wasolangka kecamatan parigi kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan dari bolo alamat kelurahan wasolangka kecamatan parigi kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan dari bolo alamat kel. wasolangka kecamatan parigi kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan tidak mendukung dari nia alamat desa parigi kecamatan parigi tertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan tidak mendukung dari nia desa parigi tertanggal maret bukti fotokopi surat keterangan dari fahri lurah lampu kecamatan kabare tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ir. takarir, ma. camat tiworo tengah tertanggal juni desa wapa kecamatan tiworo tengah kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan dari syarifudin, sp. kepala sekretariat ppk kecamatan tongkang selatan tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari rustam, pd. sekretaris ppk kecamatan parigi kabupaten muna tertanggal jni bukti fotokopi surat pernyataan dari burhanuddin, sos. sekretaris ppk kecamatan kerangka kabupaten muna: bukti fotokopi surat pernyataan dari junaidi kaur tata usaha kecamatan kontukowuna kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari usman, sos., si. kepala sekretariat ppk kecamatan berangka kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode ali sapi, pd. kaur penyelenggara pemilukada sekretariat kecamatan katode kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari abdul halim, se. kepala sekretariat ppk dan pps kecamatan bata aidoru kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari akbar, stp. kaur penyelenggara pemilukada sekretariat ppk kecamatan warga kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode tarif, ketua sekretariat ppk kecamatan korsel kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari drs. muslimin, ketua sekretariat ppk dan pps kecamatan kusamai kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari gawat, pt., si., ketua sekretariat ppk kecamatan nagano kusamai kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari rally, ba., ketua sekretariat ppk kecamatan tongkang kabupaten muna tertanggal jni bukti fotokopi surat pernyataan dari kiri, sp., ketua sekretariat ppk kecamatan tiworo tengah kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode salinan. pd., ketua sekretariat ppk kecamatan dibuka kabupaten muna, bukti fotokopi surat pernyataan dari raden, ag., ketua sekretariat ppk kecamatan tower kabupaten muna tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan dari sedia, ketua sekretariat ppk kecamatan lawa kabupaten muna tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari kaentahfeel, alamat desa wangsa kecamatan bata aidoru dan terdaftar pada tps dsa wangsa tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari hatinisanyukuimasti rosita. alamat jln. gatot subroto kelurahan sidodadi kecamatan bata aidoru dan terdaftar pada tps kelurahan sododadi kecamatan bata aidoru tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari dewi suryani. alamat jlandi suratan. alamat jijumat, alamat jln. gambardalamamplabdul kadieri medopahliajumatsariagus salim.hasiljaimuh. miraode ashar ramadhaege,abdul sjahrirode siti nurilayani, se. alamat jalan dr. sutomo nomor kecamatan kabar dan terdaftar pada tps raha kecamatan katode tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari dianaudin kampakjunaidi. alamat desa zakaria kecamatan wsachin, alamat kelurahan konawe kecamatan kusamai dan terdaftar pada tps iii konawe kecamatan kusamai tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari sapi, alamat jalan durian kelurahan raha kecamatan katode dan terdaftar pada tps kelurahan raha kecamatan katode tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari sugianaali amrannur amin, alamat desa zakaria kecamatan frini djalil, spode yogyarti, skmhashiitem, alamat desa bangun sari kecamatan lasalepa dan terdaftar pada tps bangunsari kecamatan lasalepa tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode maritim, alamat jalan gambar kelurahan sidodadi kecamatan bata aidoru dan terdaftar pada tps iii kelurahan sidodadi kecamatan bata aidoru tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari julianaaleindodahliamirndi tertanggal juni bahwa saya terdaftar sebagai wajib pilih tps kelurahan desa wale ale kecamatan tongkang, bukti fotokopi surat pernyataan dari usaha tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari nama tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode nana tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari nuri tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari muharram, sp. tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari jasnawati, pd. tertanggal juni bahwa saya terdaftar sebagai wajib pilih dan benar benar mendapatkan surat panggilan pada pemilukada tanggal juni tps kelurahan mangga kuning kecamatan katode, bukti fotokopi surat pernyataan dari eden supriyadi tertanggal juni bukti fotokopi surat penyataan dari amin wijaya tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ngadiman tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari anima tertanggal juni bukti surat pernyataan dari eko ariyanto tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari hua tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari siti salary tertanggal juni bukti fotokopi surat keterangan domisili jia sebagai warga kelurahan tempo kecamatan napabalano, bukti fotokopi surat penyataan dari canada tertanggal juni:bukti fotokopi surat penyataan dari ode tali, pd, seorang kepala desa masala kecamatan napanokusambi tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan murid, seorang kepala desa lahan, bukti fotokopi surat pernyataan hasanuddin, seorang kepala desa lumba kecamatan napanokusambi, tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode hallo, seorang kepala desa tangkumaho kecamatan napanokusambi tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari kadir berduri, seorang kepala desa kombikuno kecamatan napanokusambi tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari said, seorang kepala desa latar kecamatan napanokusambi tertanggal juni bukti fotokopi surat pengakuan dari anton, tertanggal juni memberikan pengakuan berdasarkan apa yang alami selama pelaksanaan pemilukada muna bukti fotokopi surat pengakuan dari beni, tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode salina tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan dari oto tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari hartono tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari martina. tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan dari sanusi tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari hartono tertanggal juni warga desa kalangan, panas kecamatan tiworo selatan: bukti fotokopi surat pernyataan dari hadi tertanggal juni bukti fotokopi surat penyataan dari sjahrir tahir, ag. tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ahmad haryanto tertanggal juni bukti surat pernyataan dari roma, pi. tertanggal juni anggota panas kecamatan napabalano, bukti fotokopi surat penyataan dari syahrul ramadhan, ag. tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode datazone, tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari drs. ode bakar, tertanggal juni warga desa bolo, ketua panas kecamatan logia, bukti fotokopi surat penyataan dari muhammad abidin, warga palangka kecamatan dibuka, tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari ode lavoro, tertanggal juni warga desa airlangga, panas desa airlangga kecamatan warga: bukti fotokopi surat pernyataan dari ode abdul galur. tertanggal juni anggota panas desa ghonebalano kecamatan dibuka, bukti fotokopi surat pernyataan dari wd. rebana, tertanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari faisal famili, tertanggal juni anggota panas desa banggai kecamatan dibuka, bukti fotokopi surat pernyataan dari erna watt, tertanggal juni anggota panas desa consume kecamatan dibuka, bukti fotokopi surat pernyataan dari usman ntara, tertanggal juni warga desa kampobalano yang juga ketua panas kecamatan sawerigadi, bukti fotokopi daftar nik, nama lengkap pemilih untuk tps desa langkumapo kecamatan napabalano,muna nomor panwaslukadamuna tahun bukti fotokopi daftar verifikasi koreksi dan temuan penggelembungan jumlah pemilih tetap pada daftar pemilih tetap dpt) hasil pleno komisi pemilihan umum daerah kabupaten muna pemilukada muna bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu mn tentang perubahan kedua terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor pts kpu mn tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati muna tahun bukti fotokopi surat pernyataan dari maria, hut., lurah burung burung tertanggal juni menyatakan bahwa pada tanggal juni bukti fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, atau model ckw (untuk pemilih): bukti rekaman video kampanye tim damai oknum pegawai negeri sipil pns) atas nama samurai, sh, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi mengenai evaluasi berkaitan dengan verifikasi administrasi dan faktual melalui audiens tertanggal juni bukti fotokopi data penduduk kabupaten muna tahun dan bukti fotokopi surat pernyataan atas nama umar bone tertanggal juni yang menyatakan bahwa telah menyerahkan uang sebesar rp. kepada ketua komisi pemilihan umum daerah kabupaten muna pada tanggal april pukul sebagai imbalan atas diloloskannya calon bupati independen,surat keputusan kpu nomor pts kpu muna tentang berita acara rekapitulasi hasil per,: itu saya...ya , yang menguraikan hal hal identitas lengkap pemohon .dan seterusnya. uraian yang jelas mengenai antara lain: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon". permintaan petit untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang eksepsi polita maupun petit tidak mempermasalahkan hasil pleno kpu kabupaten munabahwa dalam keberatan pemohon hanya menguraikan masalah penetapan calon jalur independen, intimidasi, money politics dan daftar pemilih tetap dpt) yang dilakukan oleh memohon di.. bahwa keputusan kpu kabupaten muna nomor pts kpu mn tertanggal juni dalamoleh komisi pemilihan umum kabupaten muna pada tanggal juni: sebagaimana tabel dibawah ini yang telah ditetapkan pleno kpu kabupaten muna tanggal juni sebagai berikut: tabel hasil perolehan penghitungan suara sesuai surat keputusan kpu kabupaten muna pada tanggal juni mama suara test wampardetan suara sumber: kpu kabupaten muncomplain atau buktipada tanggal juni tahun adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tersebut dan berita acara ditandatangani oleh saksi saksi pasangan calon bukti bahwa pemohon mendalilkan bahwasanydalil pemohon tahun bukti bahwa keberatan dari pihak saksi zainal ihu pasangan calon usman emba, s.t, dan drs. harian selaku bupati dan wakil bupatihasil penghitungan suarademikian pula dari pihak saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan keberatan sebagaimana diatur dalambahwa dari pihak panwaslukada dan pardan penetapan hasil penghitungan suara pada pemilukada untuk menindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud oleh dan peraturan kpu tahun untuk ditindaklanjuti memohon, karena tidak adanya keberatan keberatan tersebut maka memohon melakukan pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode dengan surat keputusan nomor pts kpu mn bukti bahwa pemohon telah mengajukan dalil dalil dengan fakta hukum yang terjadi pemilukada tebing tinggi, pemilukada konawe selatan pada halaman sampai dengan halaman tersebut pada prinsipnya tidak relevan dengan penyelenggaraan pemilukada kabupaten muna yang dinyatakan oleh pemohon adanya kecurangan, secara massif, terstruktur dan terencana hal tersebut sangat tidak beralasan jika tudingan tersebut dialamatkan kepada memohon, justru pemohon menggunakan logika terbalik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, justru pemohon didukung incumbent bupati) selaku ketua partai golkar provinsi sulawesi tenggara selaku partai pengusung maka potensi kecurangan, massif dan terstruktur tersebut kualitasnya dilakukan tim pasangan calon lm. usman emba, dan drs.p. harian. bahwa pemohon mendalilkan pada angka fakta hukumnjadi alasan memohon untuk menetapkan syarat jumlah penduduk calon perseorangan. menurut memohon apa yang didalilkan pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum,komisi pemilih umum kabupaten muna dilampirkan dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil kabupaten muna. bukti bahwa kpu kabupaten kota adalah pengguna akhir data pemilih, sesuai yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum, huruf juncto penjelasanbahwa memohon menolak dalil pemohon pada angka menurut memohon tidak sesuai dengan fakta hukum karena pasangan calon nomor urut pilih, pd. dan ode alami, s.h.) sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun huruf bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang kurangnya (lima persen). pemohon mendalilkan bahwa penetapan memohon yang menyatakan calon independent pasangan nomor urut pili, spd dan ode alami, telah memenuhi syarat dukungan "prosentase menurut pemohon dianggap keliru hal tersebut memohon secara tegas menolak karena data kependudukan tahun jumlah penduduk kabupaten muna berjumlah (dua ratus empat puluh enam ribu) jiwa, jadi yang didalilkan pemohon tidak sesuai fakta hukum justru yang terjadi adalah tidak konsistensinya pemohon dengan dalil dalilnya tentang sumber data jumlah penduduk kabupaten muna sementara pada angka atas pemohon mendalilkan yang harus dipergunakan oleh memohon dalam menentukan syarat dukungan calon perseorangan adalah hasil sensus penduduk tahun bukan data kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, data jumlah penduduk yang keluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil bukti bahwa pemohon pada angka mendalilkan ppk tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi administrasi pasangan calon jalur independen pili, dan ode alami, s.h., hal tersebut tidak benar karena (dua puluh sembilan) ppk telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dua tahap, karena pada tahap pertama belum mencapai prosentase dukungan, sehingga memohon menyampaikan kepada pasangan calon jalur independen untuk melengkapi dukungannya dan pada tahap dua telah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan bukti pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan dari sejumlah pps kabupaten muna menyatakan bahwa pps tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan yang dilakukan oleh calon independent pasangan calon nomor urut menurut memohon bahwa apa yang didalilkan pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum, berdasarkan peraturan kpu nomor tahun bahwa verifikasi dan rekapitulasi pps dibuat dalam tiga rangkap, yaitu: satu rangkap disampaikan kepada pasangan calon beserta laporannya: satu rangkap disampaikan kepada ppk beserta laporannya, arsip. bahwa pemohon telah mendalilkan pada angka sampai dengan bahwasanya ppk tidak melakukan rekapitulasi terhadap pasangan calon pil, dan ode alami, s.h. hal tersebut tidak benar ppk telah melakukan rekapitulasi dengan merujuk pada juncto peraturan kpu nomor tahun bahwa pasangan calon jalur independen dalam hal ini pili, dan ode alami, s.h. selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bakal calon dari perseorangan saat menyerahkan dokumen dukungan kepada pps sebelum pendaftaran sesuai peraturan kpu nomor tahun juncto juncto dan telah memenuhi persyaratan selaku calon bupati dan wakil bupati. bahwa memohon dengan surat keputusan kpu kabupaten muna pts pun tentang penetapan persyaratan minimal jumlah dukungan calon bakal pasangan perseorangan dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun bukti bahwa memohon telah menetapkan dengan surat keputusan kputerlampir. bahwa memohon menolak dalil pemohon pada angka sampai dengan yang dapat kami rangkum sebagai bagai berikut: tentang secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur menurut pemohon atas penyelenggaraan pemilukada kabupaten muna, asumsi yang didalilkan pemohon tidak dapat diterima secara logika hukum karena pemohon yang berpotensi melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis karena dukung incumbent bupati) dan telah menggerakkan pns, kepala desa lurah, camat, pejabat struktural untuk memenangkan pasangan calon lm. usman emba, s.t, dan drs. harian. bahwa pemohonlah yang seharusnya ditetapkan selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, asumsi pemohon tersebut tidak dapat menguraikan secara jelas dan terinci dalam polita maupun petit pemohon. tentang adanya pelanggaran pelanggaran serius dan signifikan yang dialihkan pemohon, hal ini pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran pelanggaran tersebut karena panwaslukada sampai saat ini tidak ada satu pelanggaran pun yang diteruskan gakumdu adanya pelanggaran yang serius tersebut sebagaimana yang didalilkan pemohon. bahwa pemohon mendalilkan data kependudukan atas dukungan pasangan calon jalur independen pili, pd. dan ode alami, sh. pemohon menyatakan adanya intimidasi dan terjadinya money politics yang dijadikan dasar keberatan oleh pemohon dalam permohonannya sebagai faktor menentukan perolehan suara dan kemenangan pasangan calon dr. lm. baharuddin, kes. dan ir. malik itu, si. selaku bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten munmunmuna yang telah merusak sendi sendi demokrasi kabupaten muna hal tersebut hanyalah suatu asumsi asumsi pemohon yang tidak dapat pertanggung jawabkan secara yuridis. bahwa jika benar keberatan pihak pemohon tersebut (goodadministrasijustru pemohon yang dukung oleh incumbent dan melibatkan pns banyak melakukan pelanggaran antara lain kepala desa, camat, guru banyak terlibat untuk mendukung pasangan calon lm. usman emba, dan drs. harian dengan menggunakan fasilitas negara kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural lingkup pemda kabupaten muna. bahwa berdasarkan keberatan pemohon pada angka sampai dengan angka kalau itu dinyatakan sebagai pelanggaran oleh pemohon yang telah dilakukan oleh memohon sekiranya dari pasangan calon lm. usman emba, dan drs. harian merasa keberatan terhadap pasangan calon jalur independen tersebut harus melaporkan kepada panwaslukada sebagai pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran penyelenggaraan tahapan pemilukada, maka sepatutnya pemohon pada saat penetapan pasangan calon melakukan keberatan terhadap pasangan calon independen tersebut dalam hal ini pili, dan ode alami, s.h. bahwa dalam keberatan pemohon adanya dugaan pelanggaran pada angka sampai dengan angka dimana semua kejadian tersebut diduga terjadi sebelum hari pencoblosan pada tanggal juni dan hal tersebut merupakan domain panwaslukada kabupaten muna yang tidak masuk pada domain kewenangan dan tanggung jawab memohon. bahwa dalam uraian polita pemohon pada angka pemohon tidak menggambarkankecuali mendalilkan pada bentuk intimidasilm. usman emba, s.t. dan drs. harian selaku bupati dan wakil bupati, kalau hal tersebut merupakan pelanggaran maka harus alihkan pemohon. bahwa pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari kecamatan dan pengancaman pengancaman tersebut pemohon berkeyakinan sejumlah jiwa yang dinyatakan basis partai golkar akan menyalurkan pilihannya pada pasangan calon nomor urut lm. usman emba, s.t. dan drs. harian, dalil pemohon tersebut tidak realistis karena berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh data valid dengan tidak membuktikan nama nama pendukungpekerjaan dosen alamat jalan karang asem utara nomor kelurahan kuningan timur, kecamatan setiabudi,eimigrasian (selanjutnya disebut terkait dengan kewenangan beberapa penyelenggara negara untuk mencegah seseorang dan memperpanjang pencegahan itu, dengan , yang selengkapnya berbunyiterhadap dan uudsebuan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembaliyang memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk mencegah pemohon meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan memperpanjangnya tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangjaksa agung yang diberikan kewenangan memperpanjang pencegahan terhadap pemohon tanpa batas waktu dengan mendapatkannya kepada yangdalam machtsstaaf' penyelenggara negara dapat bertindak sewenang wenang sesuai seleranya sendirijerman bawah rezim national sozialismus nazi) yang dipimpin oleh adolf hitler.' ini mengandung implikasi bahwa negara ini, penyelenggara negara harus melindungi hak asasi manusia, dimplikasi iniyang logis, pernyataan sebagai sebuah negara hukum memang membawa implikayang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara, yang antara lain sebagaimana disebutkan dalam undang undang guo adalah menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri keuangan, jaksa agung, kepala kepolisian negara republik indonesia, dan ketua komisi pemberantasan korupsi dan kepala badan narkotika nasional, untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesianya. norma undang undang seperti iniyang diberikan oleh undang undang dasar. atau rechtsstaat?. bahkan sebaliknya dapat membawa negara republik indonesia menjadi negara kekuasaan belaka atau machtsstaat :k asasi manusia pada tahun, presiden dan dpr dengan persetujuan bersama telah mensahkan yang dalamnya, khususnya justru memuat norma yang melanggar hak asasi manusia, bahwa era reformasik asasi manusia:ncegah seseorang dengan memperpanjangnya setiap (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan, nyata nyataberapa kali boleh melakukan perpanjangan, pada hakikatnya adalah sama dengan memberikan kewenangan mencegah seseorang seumur hidup.. bahwa tindakan pencegahan yang diatur dalam sampaiundang undang nomor tahun tentang undang undang hukum acara pidana kurap)asa penahanan itukalau damemberi kewenangan memperpanjang pencegahan tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan kepada penyelenggara negara tertentu, hal itu bukan saja ketidak adilan dan kesewenang wenangan, melainkan suatuundang undang nomor tahun tentang kurapjaksa agung, yang menjadi atasan penyidik kejaksaan agung itu dapat mencegah selama (enam) bulan, dan boleh memperpanjangnya semaunya sendiri, sepanjang perpanjangan dilakukannya setiap enam bulan tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya. kewenangan seperti ini jelas jelas bertentangan dengan dan uud bahwa sampai kurap hanya memberikan kewenangan penahanan dan kepanjangannya penyidik, penuntut umum maupun hakim yang jumlah seluruhnya tidak boleh melampaui (empat ratus hari). penahanan dengan batas maksimum (empat ratus) hari inipun sudah dibagi bagi kepada penegak hukum yang berbeda, yakni penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, dengan maksud untuk mencegah penahanan yang sewenang wenang dan tidak perlu. sementara kewenangan untuk melakukan pencegahan dalam perkara pidana yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun juncto adalah kewenangan yang berada pada satu tangan penyelenggara negara (penegak hukum), yakni jaksa agung semata mata tanpa kontrol dari penyelenggara negara yang lain. kewenangan pencegahan yang dilakukan oleh satu penyelenggara negara tanpa kontrol penyelenggara negara yang lain, dan dapat memperpanjangnya setiap kali (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh memperpanjang, membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam uud bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dan bertentangan dengan hak setiap orang untuk dengan bebas meninggalkan wilayah negara ini kapan saja mereka menghendakinya sebagaimana,nyata nyatanegara kesatuan republik indonesia selama lamanya (enam) bulan, dan dapat memperpanjangnya setiap kali selama lamanya (bulan) tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya, jelas nyata nyatamakajuga diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia,(vide buktiundang undang tahun yang sedang diuji melalui permohonan ini:undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia adalah bersifatundang undang nomor tahun tidak dapat diartikan lain kecuali dalam konteks penyelidikan, penyidikan. dan hal ini sesungguhnya adalah juga bertentangan dengan uud yang akan pemohon memohonkan untuk diuji secara terpisah nantinya maka dengan dalih operasi musisi bidang penyidikan , jaksa agung dapat memperpanjang pencegahan terhadap seseorang tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma undang undang yang diatur dalam dengan demikian, jaksa agung diberikan keleluasaan untuk bertindak zalim oleh dua undang undang yang berlaku negara ini. dengan keleluasaan seperti itu, jaksa agung, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun karena tindakannya dilegalkan oleh dua undang undang, dapat melakukan tindakan sewenang wenang melanggar asas praduga tidak bersalah serta mengabaikan asas persamaan hadapan hukum. padahal kedua asas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari hak asasi manusia, yang terus melekat pada seseorang meskipun orang itu dinyatakan sebagai tersangka. karena itu, demi hukum, norma undang undang sebagaimana terkandung dalam haruslah dinyatakan tidak berlakukhususnyiv. tambahan keterangan bahwa sebelum sampai pada kesimpulan permohonan ini, pemohon ingin menjelaskan pertanyaan berbagai pihak kepada pemohon sehubungan dengan permohonan ini, yakni: apakah sekiranya petit permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah, maka cukuplah waktu (enam) bulan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang tergolong rumit, sedang yang bersangkutan dengan leluasa meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia. bukankah hal itu dapat menyulitkan penyidik dan menghambat proses penegakan hukum? pemohon tidak ingin terlibat dalam polemik dalam menjawab pertanyaan ini, karena hal itu bukanlah kewenangan pemohon. pemohon menyerahkan sepenuhnya jawaban itu kepada pembuat undang undang, yakni dpr dan presiden. pemohon hanyalah rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan dan kekuasaan apapun dalam membentuk undang undang. pemohon juga bukanlah seorang penyidik, malah status pemohon adalah tersangka yang sedang dalam proses penyidikan aparatur penyidik kejaksaan agung. bahwa pemohon juga dengan sengaja tidak memohon agar mahkamah konstitusi untuk memutuskan tenggang waktu tertentu bagi pencegahan yang lebih panjang dari (enam) bulan, sekiranya frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan dalam dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. pemohon menyadari bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah terbatas kepada negative legislation , yakni berwenang menyatakan norma undang undang bertentangan dengan uud dan menyatakannya tidak mempunyaingka atas, maka pemohon hangul bagilegal standing) mengajukan permohonan inikuatan hukum mengikat. namun mahkamah tidak berwenang untuk merumuskan norma undang undang yang barusebagaimana diatur dalam (2a) huruf mk. kesimpulan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka angka dan angka iii atas, maka sampailah pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang kesimpulannyaeimigrasiaeimigrasianimigrasiannorma konstitusi sebagaimana diatur dalamnomor tambahan lembaran negara nomor tentang keimigrasian, pada frasa yang berbunyi dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulanmilik pemohon atas nama prof. dr. yusril iha mahendra: bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang keimigrasian lembaran negarasurat panggilan tersangkaterangan wakil jaksa agung harmoni yang menyatakan bahwa surat cikal yang dikeluarkan jaksa agung adalah sah: bukti fotokopi polemik sejumlah media mengenai keputusan pencekalan terhadap pemohon: bukti fotokopi pernyataan pejabat kejaksaan agung, tanggal agustus agustus dan september yang menyatakan bahwa berkas pemohon telah lengkap atau bukti fotokopi pernyataan jaksa agung brief arief, tanggal juli bukti fotokopi pernyataan jaksa agung brief arief, tanggal januari yang menyatakan bahwa akan mempelajari putusan kasasi prof. romli artasasmita, bukti fotokopi pernyataan ketua mahkamah konstitusi, tanggal agustus yang menyatakan bahwa kejaksaan agung wajib hukumnya memanggil kedua saksi susilo bambang yudhoyono dan megawati sukarno putri) menguntungkan yang dimintakan oleh pemohon, selain itu, pemohon juga mengajukan (empat) orang ahli sertasebagai berikut: ahli pemohonsebagai perbandingan, pada undang undang nomor tahun dinyatakan secara jelas pada bahwa jangka waktu pencegahan paling lama selama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali, masing masing tidak lebih dari enam bulan. ahli mengemukakan contoh contoh kasus negara lain, yaitu kasus geeft wilder yang dicekal karena film yang publikasikan menimbulkan kemarahan dunia internasional karena menjelek jelekkan islam, namun pencekalan itu diberikan batas waktu yang jelas. ditetapkan tidak boleh meninggalkan belanda untuk tujuan inggris februari oktober kasus lain adalah kasus anders bearing brevis yang dinilai pemerintah norwegia melakukan kejahatan kemanusiaan terburuk norwegia sejak perang dunia ke meskipun demikan polisi hanya memerlukan waktu delapan minggu untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. kasus lain yang terjadi rwanda juga mengindikasikan sebesar apapun kejahatan ham berat yang dilakukan, namun sejumlah resolusi dewan keamanan pbb memerintahkan agar proses investigasi dan pengadilan terhadap para pihak yang bertanggungjawab harus selesai sebelum akhir jadi tetap ada batas waktu yang jelas atas pencekalan, penetapan tersangka, terdakwa, sehingga tetap ada kepastian hukum. pada helsinki court yang disepakati pada tahun terdapat satu panduan yang disebut guidelines for co operating the field economics, science, and technology and the environment yang merekomendasikan agar menghilangkan semua hambatan yang membatasi seseorang melakukan perjalanan dalam dan luar negeri bagi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. pada tahun komisi ham pbb menerbitkan suatu working paper yang menegaskan perlunya imunitas bagi para ilmuwan terhadap hak atas kebebasan bergerak, rights free movement. dan dalam working paper tersebut dinyatakan seperti ini, travel restrictions limiting the ability scientists and scholars visit communicate with their colleagues other countries, violate the principle free association and violate the right receive and disseminated information . prof. dr. tahir azhar, s.h. akibat dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: instansi terkait dapat mengulang pencegahan itu setiap bulan berkali kali tanpa ada batas waktu dan bahkan boleh jadi seumur hidup warga negara indonesia yang dikenakan pencegahan tersebut, tidak terkecuali pemohon. tidak ada kepastian hukum (onrechtszekerheid) yang merugikan kepentingan hukum, hak hak konstitusional, hak hak sipil, dan hak asasi manusia, pemohon, dan warga negara indonesia lain. dan uud mengatur ketentuan sebagai berikut., dan meninggalkannya, serta berhak kembali. apabila terjadi konflik atau pertentangan antara undang undang dengan undang undang dasar, maka yang harus dijadikan pedoman atau tolok ukur konstitusional adalah undang undang dasar. dengan perkataan lain, substansi suatu undang undang tidak boleh bertentangan dengan kaidah kaidah dasar, atau ketentuan ketentuan fundamental dalam undang undang dasar. pemohon dalam permohonannya dengan jelas telah membuktikan bahwa yang posisinya berada bawah uud bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan uud sangat disesalkan pembentuk khususnya dalam frasa yang membolehkan dikenakan pencegahan luar negeri selama enam bulan terhadap warga negara indonesia dan pencegahan itu dapat diperpanjang setiap enam bulan tanpa batas waktu, pada waktu menyusun itu tidak memperhatikan atau setidaknya telah mengabaikan ketentuan ketentuan uud yang diatur dalam guo.dengan perkataan lain, eksistensinya wajib digugurkan, dihapuskan, dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mengikat. lebih lanjut mengandung unsur unsur yang lebih mencerminkan dan menonjolkan kekuasaan politik daripada kekuasaan hukum. padahal sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar republik indonesia tahun bahwa indonesia adalah negara hukum, maka dengan demikian hukum adalah komponen yang paling tinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sedangkan kekuasaan politik adalah komponen kedua dan harus berada bawah kekuasaan hukum dan diatur oleh hukum.dberdasarkan alasan alasan dalam legal opinion ini dan argument argumen pemohon, maka sudah sewajarnya mahkamah konstitusi menerima permohonan pemohon menyatakan tidak berlaku, tidak mengikat, dan tidak memiliki kekuatan hukum. dr. final kasim, s.h., llm hak atas kebebasan bepergian (the rights move free fully) sudah menjadi isu yang serius sejak kekaisaran romawi. perkembangan yang lebih progresif tercatat terjadi inggris. pada tahun pertama sekali hak atas kebebasan berpergian ditulis dalam suatu akta yang dikenal dengan magna carta. magna carta merumuskan jaminan perlindungan hak atas kebebasan bepergian tersebut dalam kutipan sebagai berikut: shall lawful any person for the future, out our kingdom, and return safely and security, land water, saving his allegiance us, unless time war, for some short space, for the common good the kingdom: exception prisoners and outlaws, according the laws the land, and the people the nation war against us, and merchants who shall treated said above. pada masa kekaisaran romawi suci, joseph pada tahun telah mengambil langkah yang maju pada masa itu yaitu dengan mengizinkan budak menikmati hak atas kebebasan bepergian. para budak rusia tidak diberi kebebasan personal mereka sampai alexander merumuskan emansipasi budak pada tahun perkembangan kesadaran jaminan perlindungan atas hak bepergian dengan bebas dalam lintasan sejarah tersebut merupakan anteseden dari lahirnya rezim hak asasi manusia internasional yang menegaskan hak atas bepergian secara bebas tersebut abad yang modern sekarang. deklarasi universal hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen soft law yang paling berpengaruh. begitu juga dengan international covenant civil and political rights, kovenan internasional hak sipil dan politik yang merupakan instrumen hard law yang paling banyak diratifikasi oleh negara negara saat ini. kedua instrumen hak asasi manusia internasional ini yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai international bill human rights, mengakui pentingnya jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan bepergian secara bebas, liberty movement invisible condition for the free development person, begitu ditegaskan oleh komite hak asasi manusia yang mengawasi pelaksanaan covenant hak sipil dan politik tersebut. deklarasi universal hak asasi manusia merumuskan sebagai berikut. setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas batas setiap wilayah negara. setiap orang berhak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk dirinya sendiri dan kembali negaranya. sedangkan dalam covenant internasional hak sipil dan politik dirumuskan secara lebih kolaboratif sebagai berikut. setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara dalam wilayah tersebut, memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya. setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya sendiri. hak hak atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (order public), kesehatan masyarakat, atau moral, atau hak hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak hak lain yang diakui dalam covenant ini. tidak seorang pun boleh secara sewenang wenang dicabut hak untuk memasuki negaranya sendiri. seiring dengan perkembangan tingkat internasional tersebut, tingkat nasional, terjadi pula perkembangan serupa dalam hal munculnya norma yang menjamin perlindungan hak atas kebebasan bepergian. dewasa ini hampir semua konstitusi negara, baik negara demokratis ataupun bukan, menghormati hak yang strategis dan sangat penting ini. sebagai contoh, afrika selatan, konstitusi negara ini pasca apartheid memberi jaminan kebebasan bepergian bagi warga negaranya. selain itu, secara eksplisit konstitusi afrika selatan menjamin warga negaranya mendapatkan hak untuk mendapatkan paspor. indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan yang dipaparkan atas. undang undang dasar amandemen juga memberi jaminan yang kuat pada hak tersebut. merumuskan dalam satu nafas dengan hak hak lainnya sebagai berikutdan meninggalkannya, serta berhak kembali. dengan demikian, gamblang sekali bahwa setiap warga negara indonesia bebas memilih tempat tinggal dan meninggalkannya, serta berhak kembali. itu artinya, hak atas kebebasan bepergian secara bebas telah menjadi hak konstitusional setiap warga negara indonesia. lebih jauh hak konstitusional ini dijabarkan lebih rinci dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. hak atas kebebasan bepergian ini bukan merupakan salah satu dari hak yang tergolong dalam kategori hak hak yang tidak boleh dikurangi (nonderogable rights), tetapi masuk dalam kategori hak yang dapat dikurangi (permissible rights). perbatasannya haruslah (necessary and proportionality democratic society). dalam prinsip proporsionalitas (proportionality principle). paling tidak harus diperhatikan tiga aspek yang berbeda dalam prinsip ini, ketiga prinsip itu adalah restrictive measure must their very nature appropriate achieve their protective function. kedua, they must the least intrusi instrument amongst those which achieve the desired result, dan terakhir they must proportional the interest protected. perlu juga diingat mengenai ketentuan pembatasan ini, uud juga menggariskan tuntunan atau persyaratan, bagaimana pembatasan hak harus dilakukan. uud khusus,para pembuat undang undang yang akan membatasi hak dan kebebasan warga negara, harus memperhatikan frasa untuk memenuhi tuntutan yang adil sebagai maksud yang dikehendaki dari ketentuan pembatasan tersebut. yang menjadi persoalan dalam usaha perlindungan hak hak asasi manusia adalah ketentuan yang menyatakan, jangka waktu pencegahan berlaku paling lama bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama bulan. yang diuji materi oleh pemohon pada perkara ini. frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan jelas. ketentuan undang undang guo tersebut dengan demikian harus diuji dari prinsip proporsionalitas (proportionality principal) yang menjadi salah satu ukuran dari pembatasan hak yang dibenarkan. seperti yang sudah disinggung, ada tiga aspek yang berbeda dari prinsip ini yang salah satunya adalah prinsip they must proportional the interest protected. dalam konteks ini, waktu atau durasi menjadi sangat penting. bahwa pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam bab yang menyatakanmaka hak hak konstitusional pemohon telah dirugikan, khususnya oleh frasa yang mengatakan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan sebagaimana akan diuraikan secara lebih rinci dalam uraian uraian berikutnya dalam angka bawah nanti. norma ini terkait dengan ketentuan ketentuan sebelumnya dalam bab undang undang nomor tahun yang khusus mengatur pencegahan dan penangkalan , yang memberikan kewenangan kepada beberapa penyelenggara negara, antara lain jaksa agung, untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan indonesia berdasarkan alasan tertentu. alasan tertentu itu, jika dikaitkan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, itu ialah karena keterlibatan seseorang dalam perkara pidana ,pencegahan untuk meninggalkan, s.h., llmatas dasar daftar pencegahan itu, pejabat imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan luar wilayah indonesia. sampai situ, kita menyaksikan kepastian kewenangan hukum pejabat imigrasi untuk mengenakandalam undang undangmenyatakan bahwa jangka waktu pencegahan berlaku enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. rumusan atau frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan,penuh ketidakpastian hukum yang tentu saja mempengaruhi masa depannya. perpanjangan secara terus menerus setiap enam bulan masa pencegahan orang luar wilayah indonesia sebagaimana dibuka pintunya oleh undang undang guo,akhirnya. preventive detention merupakan sebuah bentuk penahanan yang buruk yang masa lalu banyak digunakan oleh rezim rezim pemerintahan otoriter atau totaliter untuk memenjarakan pihak pihak yang kritis terhadap pemerintah, preventive detention yang tidak pasti akhirnya itu, jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia, undang undang ham, dan uudiniketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi masa depannya. saksi pemohon dr. h.a.m. fatwa sebagai saksi faktasejak tahun saksi sebagai salah satu tokoh penandatangan petisi pada masa orde baru tanpa ada surat dicabut hak hak sipil seperti tidak boleh meminjam uang bank, tidak boleh hadir bersama satu atap dalam acara acara dengan dan presiden dan wakil presiden ri), dan tidak boleh bepergian luar negeri. pada saat terjadi perubahan politik, tanpa ada pencabutan surat surat dan pemberitahuan, tiba tiba tidak lagi dilarang keluar negeri, bahkan justru difasilitasi. fahri hamzah sebagai saksi fakta menerangkan kejadian yang dialami sendiri oleh saksi ketika masih menjabat sebagai ketua hanja pembahasan ruu keimigrasian mana dalam pembahasan tersebut, tim. dalam pembahasan pembahasan ruu keimigrasian memiliki tendensi untuk mengurangi kekuatan negara atau peran negara dan memperkuat kebebasan sipil. dalam memimpin hanja, saksi memiliki komitmen beserta semua anggota dewan yang lain akan mengawasi jangan sampai ada diskresi yang berlebihan dan mengurangi apa yang pada undang undang sebelumnya dianggap berlebihan. dalam undang undang yang lama keputusan pencegahan lebih ringan, karena ada pembatasan selama dua tahunkesimpulanyatakan sebagai berikut: i. pokok permohonan pemohon norma yang dikandung olehdan bertentangan dengan uud normadengan perpanjangan setiap (enam) bulan tanpa batas sampai beberapa kali boleh melakukan perpanjangan,singkatnya menurut pemohon ketentuan guo khususnya frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulankeimigrasi apa yang dialami oleh pemohon lebih merupakan permasalahan penerapan (implementasi) pemberlakuan ketentuan norma yang diuji dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas pemberlakuan suatu norma. menurut pemerintah yang semestinya dilakukan oleh pemohon adalah me review apakah dari proses pencegahan keluar wilayah indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dialami pemoho, atau apakah putusan pencegahan tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan pemohon karena ada kekhilafan atau kekeliruan dari pejabat yang berwenang. apabila dalam implementasinya pemohon merasa pencegahan yang dialami pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka menurut undang undang keimigrasian, pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat tersebut dan bukan mengajukan konstitusionalitas pemberlakuan ketentuan guo kepada mahkamah konstitusterhadap materi yang dimohonkan ujiakan menyampaikan landasan filosofis pencegahan sebagaimana maksud dalam undang undang keimigrasian, yakni sebagai berikut: filosofi pencegahan( occur), juga dalam ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahu.terimplementasi dalam peraturan perundang undangan negara tersebut. selanjutnya dalamengan demikian,keimigrasian, antara lain mengatur pembatasan kebebasan orang untuk tpi). implementasi undang undang nomor tahun tentang keimigrasian terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon yaitu undang undang keimigrasian khususnya pada frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang keimigrasian merupakan bentuk pembaharuan terhadap hukum keimigrasian, salah satu pembaharuan hukum keimigrasian dalam undang undang nomor tahun adalah politik hukum kebijakan keimigrasian yang merubah cara pandang dan paradigma secara fundamental pengaturan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara republik indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. pembaharuan hukum keimigrasian diperlukan untuk mengakomodasi hal hal yang sudah tidak relevan lagi dalam politik hukum keimigrasian sebelumnya dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian, yang dipengaruhi antara lain oleh perubahan sosiologis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, perjanjian dan kebiasaan internasional, serta perubahan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengaturan, bahwa undang undang nomor tahun tentang keimigrasian merupakan bentuk perwujudan suatu cita politik hukum keimigrasian untuk masa mendatang (ius constituendum) yang lebih komprehensif, mampu menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan, dan bersifat antisipatif terhadap permasalahan masa depan, dalam undang undang keimigrasianprinsip ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum undang undang keimigrasi, bahwa indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum memberikan jaminan konstitusional terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. sehingga setiap warga negara indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam mempergunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah indonesia. karena itu tidak dapat dibenarkan seorang warga negara indonesia dikenakan tindakan penangkalan dengan alasan apapun. namun demikian, hak konstitusional tersebut dibatasi dengan berlakunya uud yang pada pokoknya menerangkan, bahwa hak hak konstitusional seseorang dapat dibatasi oleh undang undang, dan salah satuidalam hukum pidana. negara manapun dunia, seseorang yang melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana niscaya akan dibatasi hak haknya, termasuk hak hak yang dijamin oleh konstitusinya. sebagai contoh, seseorang diberi hak oleh konstitusi untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh uud akan tetapi dalam hal menjadi tersangka dan atau terdakwa dan harus menjalani penahanan, maka hak haknya untuk bekerja menjadi dibatasi. pengaturan pencegahan merupakan salah satu prinsip perwujudan kedaulatan negara untuk membatasi hak seseorang keluar wilayah negara republik indonesia. wujud pembatasan ini adalah berupa larangan sementara terhadap orang untuk keluar wilayah negara republik indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan undang undang. adapun undang undang yang telah mengatur tentang pencegahan meliputi: undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, yang dalam huruf berbunyi, y1erintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian luar negeri : undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, yang dalam huruf berbunyi . undang undang nomor tahun tentang badan narkotika nasional, yang dalam berbunyi, . wilayah negara kesatuan republik indonesia selama (enam) bulan berdasarkan keputusan jaksa agung republik indonesia nomor kep dsp. tanggal juni tentang pencegahan dalam perkara pidanaoperasi musisi bidang penyidikan , karena pemohon diduga terlibat dalam perkara pidana dan telah dinyatakan sebagai tersangka sejak tanggal juni (vide bukti dalam konsideran keputusannya, jaksa agung telah menggunakan yang salah satu nya pemohon anggap telah merugikan hak hak konstitusional pemohon, dan sekarang sedang dimohonkan untuk diuji oleh mahkamah konstitusi: bahwa sebelum terbitnya keputusan jaksa agung nomor kep dsp. tanggal juni sebagaimana dikemukakan dalam angka atas, jaksa agung, sebelumnya juga telah menerbitkan keputusan nomor kep dsp. tanggal juni tentang pencegahan dalam perkara pidana yang diutusnya mencegah pemohon untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia selama (satu) tahun dengan alasan yang sama, yakni untuk kepentingan operasi musisi bidang penyidikan . pencegahan itu berlaku sejak tanggal juni sampai dengan tanggal juni (vide bukti keputusan ini didasarkan, antara lain, pada undang undang nomor tahun tentang keimigrasian yang ketika itu masih berlaku. menjelang jangka waktu pencegahan itu berakhir, jaksa agung, kembali melakukan pencegahan kepada pemohon untuk meninggalkan wilayah negara indonesia melalui keputusan nomor kep dsp. tanggal juni tentang pencegahan dalam perkara pidana untuk jangka waktu tahun lagi hingga tanggal juni (vide bukti alasan yang digunakan adalah sama, yakni untuk operasi musisi bidang penyidikan . padahal, salah satu dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pencegahan itu ialah undang undang nomor tahun yang nyata nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan sejak tanggal mei bahwa pemohon kemudian melakukan perlawanan atas keputusan jaksa undang undang nomor tahun tentang kejaksaan agung republik indonesia, yang dalam huruf berbunyi,undang undang keimigrasian selengkapnya menyatakanmaksud dari ketentuan undang undang keimigrasian menentukan secara jelas dan limitation jangka waktu pencegahan terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah indonesia yaitu paling lama bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan: menurut pemerintah,: pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi didasarkan atas adanya permintaan dari pejabat yang berwenang. yang dimaksud pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang undang keimigrasian, terdiri atas: menteri keuangan, jaksa agung: cc. kepala kepolisian negara republik indonesia, ketua komisi pemberantasan korupsi: kepala badan narkotika nasional, atau pimpinan kementdengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang (vide undang undang keimigrasian) dan atau langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan yang mendesak (vide undang undang keimigrasian) dalam konteks ini termasuk pula perpanjangan masa pencegahan apabila dipandang perlu oleh pejabat yang berwenang. pencegahan yang dilakukan terhadap seseorang adalah terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam kurap tidak dilakukan secara diskriminatif (telah dilakukan melalui proses hukum), yang menjamin setiap warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya, baik hak maupun kewajibannya, yang selanjutnya akan memberikan suatu kepastian hukum. proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh memiliki maksud, karakteristik, dan dasar kepentingan yang berbeda dan pejabat pejabat tersebutlah yang sangat mengetahui kebutuhan dan proses pada masing masing instansi, sehingga ketentuan mengenai perpanjangan masa pencegahan tidak dapat dipersamakan. dengan demikian pembentuk undang undang bertujuan ingin menyerahkan lebih lanjut pengaturan keseluruhan batas waktu pencegahan melalui undang undang yang menjadikan dasar pencegahan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini. adapun untuk pengaturan atau pedoman dalam menentukan batas waktu keseluruhan masa pencegahan terkait dengan bidang keimigrasian adalah peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun apabila pengaturan keseluruhan batas waktu masa pencegahan atur secara spesifik dalam undang undang nomor tahun maka ketentuan guo akan tidak bersifat futuristik dan antisipatif perkembangan substansi pencegahan dimasa mendatang khususnya terkait dengan perbedaan karakteristik dari perkara atau kasus yang ditangani seperti pajak, narkotika, korupsi, pencucian uang, terorisme dan lainnya. undang undang keimigrasian telah memberikan jalan keluar (exit law) terhadap setiap orang yang dikenai pencegahan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan misalnya kepada menteri keuangan, jaksa agung, kepala kepolisian, ketua komisi pemberantasan korupsi, dan kepala badan narkotika nasional. apabila seluruh ketentuan mengenai pencegahan telah terpenuhi yaitu pejabat yang berwenang mengajukan pencegahan, mekanisme pengajuan pencegahan melalui keputusan, dan jangka waktu pencegahan telah sesuai dengan undang undang keimigrasian, maka pejabat imigrasi akan memproses permintaan pencegahan tersebut. dengan perkataan lain, pejabat imigrasi sebagaimana ditentukan dalam undang undang keimigrasian hanya melaksanakan permintaan pejabat yang diberi kewenangan mengajukan pencegahan terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah indonesia, karena itu pejabat imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang untuk keluar wilayah indonesia tanpa adanya permintaan dari pejabat yang berwenang. iv. tanggapan pemerintah atas pertanyaan pemohon bahwa dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal november pemohon mengajukan dua pertanyaan kepada pemerintah, yaitu: berapa lama pemerintah akan melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang keimigrasian? pemohon menganggap ketentuan undang undang guo dimaknai sebagai dasar melakukan pencegahan secara terus menerus (tidak mempunyai batas waktu yang jelas). terhadap pertanyaan dan anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa maksud dari pembentuk undang undang merumuskan mengenaibukan dimaksudkan untuk memberikan batasan pencegahan secara terus menerus (tanpa batas), karena ketentuan sesungguhnya telah secara jelas menentukan batas waktu (limitation) pencegahan yaitu paling lama (enam) bulan. bilamana dalam waktu (enam) bulan belum cukup, instansi pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo dapat meminta perpanjangan pencegahan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia paling lama (enam) bulan: adapun mengenai berapa kali permintaan perpanjangan pencegahan tersebut, pembentuk undang undang menyerahkan kepada instansi pejabat yang memiliki kewenangan bidang pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi instansi pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. mengingat instansi pejabat tersebut yang mengetahui kebutuhan, karakteristik, dan dasar kepentingan tindakan pencegahan terhadap seseorang atas kasus atau perkara yang sedang ditangani. selain itu perlu digaris bawahi bahwa menteri hukum dan ham dalam mempunyai kewenangan bidang pencegahan yang antara lain melaksanakan atas keputusan, permintaan, dan perintah dari instansi pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (vide undang undang guo). oleh karena itu, apabila batas waktu pencegahan telah berakhir dan instansi pejabat yang berwenang tidak mengajukan permintaan perpanjangan pencegahan kepada menteri hukum dan ham maka pencegahan berakhir demi hukum (vide undang undang guo|. pemohon beranggapan bahwa keputusan pencegahan orang pergi luar negeri merupakan keputusan yang bersifat administratif dan bukan merupakan putusan pengadilan serta tidak ada konteksnya dalam hukum acara pidana. untuk itu, pemohon mempertanyakan bagaimana jika pemohon melanggar membangkang terhadap tindakan pencegahan yang dimintakan oleh jaksa agung dan saksinya apa? terhadap anggapan dan pertanyaan pemohon tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa jika makna melanggar membangkang yang dimaksud oleh pemohon adalah upaya bersikeras keluar wilayah indonesia, maka apabila keberangkatan tersebut dilakukan melalui prosedur tempat pemeriksaan imigrasi tpi), pejabat imigrasi dapat melakukan penolakan terhadap pemohon untuk keluar wilayah indonesia berdasarkan ketentuan huruf undang undang guo,namanya tercantum dalam daftar pencegahan. samping itu, pejabat imigrasi juga memiliki kewenangan untuk menarik paspor pemohon apabila diketahui pemohon tetap bersikeras akan keluar wilayah indonesia melalui tpi berdasarkan ketentuan yang berbunyi:: atau pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan. apabila pemohon dengan sengaja masuk atau keluar wilayah indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi tpi, maka dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo yang berbunyi:satu) tahun dan atau pidana denda paling banya rp100. (seratus juta rupiah. tanggapan pemerintah terhadap keterangan ahli dan saksi dari pemohon bahwa dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal november pemohon menghadirkan lima orang ahli serta dua orang saksi. terhadap keterangan ahli dan saksi pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: terhadap saksi a.m. fatwa, yang pada pokoknya saksi menceritakan pengalaman mana saksi dicabut hak hak sipilnya termasuk hak untuk keluar negeri tanpa adanya surat ketetapan apapun. terhadap kesaksian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: pemerintah cukup menyesalkan atas kejadian yang alami saksi pada sekitar tahun 1980an, namun dalam kondisi saat ini, menurut pemerintah ketentuan guo telah memberikan suatu kepastian hukum, dengan adanya syarat adanya keputusan pencegahan oleh pejabat yang berhak undang undang keimigrasian) dan adanya mekanisme pengajuan keberatan terhadap keputusan pencegahan undang undang keimigrasian). sehingga kekhawatiran saksi bahwa undang undang keimigrasian dapat dijadikan alat kekuasaan penguasa dengan adanya ketentuan ini tidak dimungkinkan: bahwa menurut pemerintah apabila maksud pemohon menghadirkan saksi untuk dapat menyatakan bahwa undang undang keimigrasian bertentangan dengan uud adalah tidak tepat, karena apa yang dialami, dirasakan oleh saksi berbeda konteks waktu dan dasar hukum pada waktu itu, dan tidak dapat dijadikan bahan perbandingan. terhadap saksi fahri hamzah, yang pada pokoknya saksi menceritakan pengalaman sebagai ketua hanja pembahasan keimigrasian. terhadap kesaksian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut:bahwa proses penyusunan ruu keimigrasian sampai menjadi undang undang keimigrasian telah mengikutiahwa menurut pemerintah dalam proses pembahasan ruu guo dpr dilakukan dalam suasana yang demokratis, terbuka dan tidak ada unsur paksaan sehingga apabila ruu tersebut telah menjadi undang undang diharapkan seluruh pihak dapat menghormati dan melaksanakan ketentuan ketentuan dalam undang undang keimigrasian. terhadap ahli pemohon hafid abbas, yang pada pokoknya ahli berpendapat bahwa: undang undang keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada beberapa penyelenggara negara, antara lain pelaksanaan agung salah satu antaranya, untuk mencegah seseorang luar negeri dengan memperpanjangnya setiap enam bulan tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan, sesungguhnyaterhadap keahlian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: menurut pemerintah salah satu alasannya ialah ketika seseorang sedang dalam proses penegakan hukum. pengakuan yang adil terhadap warga negara yang dicegah untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia juga telah diberikan melaui undang undang ago dengan diberikannya hak kepada orang yang dicegah untuk melakukan keberatan terhadap keputusan pencegahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. terhadap ahli pemohon muhammad tahir ashari, yang pada pokoknya ahli menyampaikan keterangan bahwa undang undang keimigrasianundang undang keimigrasianeksistensinya wajib digugurkan, dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mengikat. terhadap keahlian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa pandangan ahli yang mendukung pemohon agar undang undang keimigrasian pada frasa setiap kali dapat diperpanjang selama lamanya (enam) bulan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan menimbulkan permasalahan baru. yaitu yang antara lain kenyataan akan terjadinya keadaan mana orang orang yang dalam penanganan aparat penegak hukum pada perkara yang rumit yaitu membutuhkan proses penyidikan yang lebih lama akan secara bebas berlalu lintas keluar masuk wilayah indonesia tanpa ada yang membatasi. tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian dengan tidak melindunginya kepentingan nasional terkait dengan perkara yang sedang ditangani dari seseorang yang dikenakan tindakan pencegahan. perlu diingat bahwa undang undang guo dirumuskan dan diatur sesuai dengan filosofi hukum yaitu menciptakan ketertiban umum dan perlindungan kepentingan masyarakat, melalui upaya untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terjadi untuk menjadi keadaan semula (restitution integral). terhadap ahli pemohon abdul hakim garuda nusantara, yang pada garis besarnya berpendapat bahwahukum dan menyatakan bahwa substansi pencegahan lebih tepat dimasukan dalam undang undang keamanan nasional terhadap keahlian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa terhadap pandangan ahli apabila substansi pencegahan lebih tepat dimasukan dalam undang undang keamanan nasional, mungkin bisa saja diterima meskipun belum sepenuhnya reasonable. mengapa? ada satu pertanyaan mendasar yaitu apabila substansi pencegahan dimasukkan dalam undang undang keamanan nasional, siapakah yang akan melaksanakan pencegahan? apakah mungkin seseorang diasumsikan akan cegah ketika keluar dari sebuah rumah, kota, atau daerah tertentu. hal ini tentu sangat berbeda dengan kelaziman secara universal dan internasional, bahwa konteks pencegahan adalah konteks mencegah seseorang keluar dari suatu negara. dengan demikian konteks pencegahan merupakan bagian dari keimigrasian suatu negara, yang pada hakekatnya berlaku secara universal dan internasional. tentunya hal ini tidak dapat disamakan dengan makna preventif detention. oleh karenanya pemerintah tidak sependapat apabila substansi pencegahan dimasukkan untuk menjadi bagian dari undang undang keamanan nasional karena pelaksana dari pencegahan seseorang luar negeri tentunya diatur dalam undang undang yang mengatur tentang hal ihwal orang masuk atau keluar wilayah indonesia, dalam hal ini adalah undang undang mengenai keimigrasian: bahwa pandangan ahli terhadap undang undang guo yang dipandang akan menimbulkan kesewenang wenangan baru, pemerintah tidak sependapat oleh karena apa yang menjadi dasar pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan tertulis tentang pencegahan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar untuk menetapkan keputusan pencegahan tersebut. sebagai contoh terkait dengan proses peradilan pidana, baik penyidik maupun penuntut yang dapat meminta pelaksanaan pencegahan akan terikat oleh ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana. dengan kata lain undang undang guo justru membatasi kewenangan pemerintah yang tidak dapat semena mena mencegah orang keluar indonesia tanpa alasan dan batasan hukum yang sah. terhadap ahli pemohon ideal kasim, yang pada garis besarnya berpendapat bahwa undang undang guo jelas sangat bertentangan dengan perlindungan atas hak atas kebebasan bergerak atau bepergian. dan kalau tidak ada pengaturan yang jelas terhadap hak ini, bisa kita arah apa bentuk dari preventive detention dan jelas ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. terhadap keahlian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah, pengaturan mengenai pencegahan dalam undang undang keimigrasian telah cukup jelas yaitu pejabat yang berwenang mengajukan pencegahan, mekanisme dan syarat permintaan pencegahan, mekanisme pengajuan keberatan atas pencegahan dan jangka waktu pelaksanaan pencegahan. sehingga pencegahan yang dilakukan dalam kerangkadan kepentingan masyarakatsebagaimana ditentukan dalam uud selain menanggapi keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon. pemerintah juga akan menanggapi anggapan pemohon melalui ahli dan saksi yang mempertandingkan ketentuan pencegahan dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian dengan ketentuan pencegahan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang keimigrasian, sebagai berikut: bahwa pembatasan masa pencegahan yang disampaikan saksi dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian, untuk jangka waktu paling lama (enam) bulan, dan dapat perpanjang paling banyak (dua) kali masing agung nomor kep dsp. tanggal juni itu, dengan cara mengingatnya pengadilan tata usaha negara jakarta. wakil jaksa agung harmoni, pada awalnya berkeras mengatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan jaksa agung yang menggunakan undang undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu, sebagai keputusan yang sah dan sudah benar" (vide bukti keputusan jaksa agung tersebut kemudian menimbulkan polemik antara pemohon dengan jajaran kejaksaan agung, menteri hukum dan ham materialis akbar dan beberapa pejabat direktorat jenderal imigrasi, kementerian hukum dan ham (vide bukti namun, ketika gugatan telah didaftarkan pengadilan tata usaha negara jakarta, jaksa agung tiba tiba mencabut keputusan nomor dsp. tanggal juni dan menerbitkan keputusan pencegahan yang baru, yakni keputusan nomor kep dsp. tanggal juni dictum keputusan ini intinya mencegah pemohon untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia selama (enam) bulan, sesuai jangka waktu maksimum yang diberikan oleh yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam konsideran keputusan tersebut. sedangkan alasan pencegahan tetap sama, yakni untuk kepentingan operasi musisi bidang penyidikan , bahwa alasan jaksa agung untuk memperpanjang pencegahan terhadap pemohon karena operasi musisi bidang penyidikan , pemohon anggap sebagai alasan yang mengada ada dan patut diduga merupakan tindakan sengaja yang berhak dan bebas untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan kembali, kapan saja pemohon menghendakinya. penyidikan terhadap pemohon telah dilakukan secara intensif oleh penyidik kejaksaan agung sejak tanggal juni dan berkas perkara atas pemohon, dinyatakan telah lengkap atau pada tanggal januari pernyataan bahwa berkas perkara telah lengkap dan tidak ada lagi pemeriksaan terhadap pemohon dinyatakan berulang ulang dalam jumlah belasan kali oleh para petinggi kejaksaan agung, baik oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus muhammad mari yang sekarang sudah diberhentikan, jaksa masing tidak lebih dari (enam) bulan, yang artinya keseluruhannya adalah (delapan belas) bulan adalah benar adanya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun namun perlu dicermati bahwa ketentuan tersebut mengatur jangka waktu pencegahan untuk perkara yang bersifat keimigrasian atau terkait dengan piutang negara, bukan perkara pidana yang sedang ditangani oleh kejaksaan agung. adapun penyampaian jangka waktu pencegahan yang disampaikan saksi dan ahli merujuk pada undang undang nomor tahun yaitu untuk jangka waktu (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama (enam) bulan dengan keseluruhan masa perpanjangan tersebut tidak lebih dari (dua) tahun sebagaimana diatur dalam adalah benar adanya. namun demikian kembali untuk dicermati bahwa ketentuan masa pencegahan dan keseluruhan masa pencegahan yang tidak lebih dari (dua) tahun tersebut ditujukan untuk pencegahan yang diajukan oleh panglima abri panglima tni), dengan alasan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan perubahannya dalam undang undang nomor tahun (dengan kata lain bahwa pembatasan pencegahan untuk waktu perpanjangan tidak lebih dari (dua) tahun tersebut tidak termasuk pembatasan yang dilakukan oleh jaksa agung). dalam hal ini saksi dan ahli mengabaikan satu kenyataan normatif bahwa masa pencegahan dengan alasan pidana yaitu terkait dengan kewenangan kejaksaan agung dalam undang undang nomor tahun untuk disesuaikan dengan keputusan jaksa agung. secara rumusan, ketentuan pencegahan yang diatur dalam undang undang nomor tahun ini jelas bersifat tidak limitation. oleh karenanya dalam undang undang nomor tahun ketentuan ini justru secara jelas telah dibatasi secara limitation yaitu jangka waktu paling lama (enam) bulan dan setiap kali kepanjangannya paling lama (enam) bulan. para saksi dan ahli kurang mencermati pembatasan jangka waktu pencegahan ini, yang pada dasarnya telah memberikan satu kepastian hukum dan kesetaraan jangka waktu untuk semua perkara atau kasus yang menjadi alasan pencegahan. vimigrasian khususnya frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bultidak bertanggal bulan november yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ketentuan undang undang keimigkeimigrasian. adapun bunyi undang undang keimigrasian yaitukeimigrasikeimigrasian yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, menurut pemohon norma yang dikandung dalam undang undang guo memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara, antara lain menteri hukum dan ham, menteri keuangan, jaksa agung, kapolri, ketua kpk, dan kepala bnn, untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan, sehingga menurut pemohon norma undang undang guo tersebut membuka peluang lebar lebar bagi penyelenggara. (vide permohonan guo halaman bahwa pemohon beranggapan norma yang dikandung dalam undang undang guo juga telah menghilangkan hak konstitusional pemohon sebagaidan menurut pemohon pencegahan untuk meninggalkan wilayah negara republik indonesia tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan, maka hakikatnya adalah sama dengan memberikan kewenangan mencegah seseorang seumur hidup. (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut pemohon tindakan pencegahan yang diatur dalam sampai dengan undang undang guo,seperti diatur, karenarpergian mana saja, termasuk luar negeri, asalkan melapor kepada penegak hukum yang menahannya. (vide permohonan guo halaman bahwa, pemohon beranggapan undang undang guo, khususnya frasatahun karena membuka peluang bagi penyelenggara negara bertindak sewenang wenang, norma tersebut bertentangan dengan asas pengakuan, jaminan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam sertnghendaki sebagaimana diatur dalam uud tahun (vide permohonan guo halaman pemohon beranggapan ketentuan undang undang keimigrasian bertentangan dengan dan uud tahun yang berbunyi: uud tahun yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukumbas memeluk agama dan beribadat menurut agamalamkeimigrasian terhadap permohonan pengujian undang undang keimigrasian, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa, terhadap permohonan pemohon, dpr perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pencegahan sesuai dengan butir guo yaitu:, dan alasan pencegahan sesuai dengan huruf guo yang menyatakandan pengertian penyidikan menurut butir kurap adalah:oleh karena itu pencegahan dari sisi hukum bersifat sementara dan dilakukan semata mata untuk kepentingan proses hukum atau due process law untuk memperlancar pembuktian suatu tindak pidana. bahwa negara kesatuan republik indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam uud penyusun uud menyatakan bahwa negara republik indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechstaats) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (matchstats). hal itu berarti bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum bukan kekuasaan. hukum dalam pengertian positif adalah dalam bentuk hukum tertulis yang terdiri dari: uud tap mpr, uu perppu, pp: perpres: dan peraturan daerah. undang undang guo termasuk dalam kategori hukum tertulis yang terdapat dalam undang undang yang dibuat oleh pembentuk undang undang yaitu dpr dan presiden. undang undang guo secara normatif oleh pembentuk undang undang memberikan kewenangan kepada keimigrasian untuk melakukan pencegahan sementara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan atau due process law. ketentuan dalam undang undang guo memberikan kewenangan kepada keimigrasian untuk melakukan pencegahan sementara yaitu selama proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang untuk berpergian keluar wilayah negara kesatuan republik indonesia. pencegahan tersebut dilihat dari kata sementara tidak akan bersifat tetap atau terus menerus seperti yang diistilahkan oleh pemohon yaitu seumur hidup, meskipun pencegahan dapat diperpanjang setiap kali dalam (enam) bulan tetapi secara normatif terdapat pembatasan bahwa hal tersebut dalam kurun waktu proses penyelidikan dan penyidikan. terhadap pendapat pemohon yang menyatakan undang undang guo telah menimbulkan kesewenang wenangan pejabat yang mengeluarkan pencegahan, dpr tidak sependapat dengan pemohon, secara normatif undang undang guo memberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan termasuk memperpanjang jangka waktu pencegahan terhadap seseorang untuk berpergian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut merupakan pilihan kebijakan atau legal policy pembentuk undang undang dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan atau due process law. dengan demikian ketentuan undang undang guo tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan tidak memiliki kepastian hukum sebab ketentuan ini berlaku bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan karena tindak pidana tersebut untuk proses penyelidikan dan penyidikan dapat dikenakan pencegahan dan hal itu berlaku sementara selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. dalam hal putusan pengadilan memutus bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan, maka pencegahan berakhir demi hukum. mengenai argumentasi pemohon yang mengaitkan dengan putusan bebas atas perkara prof. romli asmasasmita, menurut dpr hal tersebut bukan merupakan persoalan pengujian konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan normguo tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan undang undang guo tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwagung muda tindak pidana khusus sekarang, andi purwanto, dan direktur penuntutan pada jaksa agung muda tindak pidana khusus, arnold angouw, maupun secara langsung disampaikan oleh jaksa agung bakrie arief sendiri kepada publik (vide bukti bahwa menurut jaksa agung brief arief (vide bukti meskipun status penyidikan terhadap pemohon sudah dinyatakan lengkap (vide bukti namun sampai kini belum disertai dengan pelimpahan tahap il, yakni pelimpahan berkas perkara dan kerangkanya, yakni pemohon, dari direktur penyidikan kepada direktur penuntutan. namun berulangkali jaksa agung brief mengatakan kepada publik bahwa tidak akan ada lagi pemeriksaan terhadap pemohon, sejak selesainya pemeriksaan pada bulan desember pelimpahan tahap ini tertunda dilakukan karena kejaksaan agung tiba tiba dikagetkan dengan munculnya putusan kasasi mahkamah agung yang melepaskan professor romli atmasasmita dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) atas dakwaan melakukan korupsi. professor romli adalah dirjen administrasi hukum umum ketika pemohon menjadi menteri kehakiman dan ham. sementara pemohon diduga oleh kejaksaan agung sebagai turut serta melakukan korupsi bersama sama dengan professor romli, sehingga dikenakan kesatu kuhp. putusan kasasi mahkamah agung itu membuat kejaksaan agung seperti kebingungan, apakah akan meneruskan dakwaan terhadap pemohon atau menghentikannya. sebab, kalau professor romli sebagai pelaku utama (kader) dari korupsi itu, sedangkan pemohon turut serta (medepleger) dalam arti memberikan kesempatan dan atau membiarkan bawahan pemohon itu melakukan korupsi ternyata dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh mahkamah agung, maka kesempatan dan atau pembiaran apa yang pemohon lakukan terhadap professor romli? kasasi perkara professor romli itu diputuskan oleh mahkamah agung pada tanggal desember namun sampai saat permohonan ini diajukan, sudah lebih dari (sembilan) bulan lamanya, jaksa agung tidak kunjung selesai menelaah putusan kasasi itu (vide bukti status pemohon sebagai tersangka terkatung katung sekian lama tanpa kejelasan, sementara kejaksaan agung sejak tahun bulan oktober telah gambar gembur mengatakseorang warga negara republik indonesia yang pada saat permohonan ini diajukan terkena perpanjangan masa pencegahan untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia selama (enam) bulan berdasarkan keputusan jaksa agung nomor kep dsp. tanggal juni dengan alasan untuk kepentingan operasi musisi bidang penyidikan . pencegahan ini memperpanjang keputusan pencegahan sebelumnya yang telah dikenakan kepada pemohon berdasarkan keputusan jaksa agung nomor kep dsp. tanggal juni yang berlaku selama (satu) tahun. perpanjangan masa pencegahan ini didasarkan atas ketentuan menurut pemohon, hak konstitusionalnya, yaitu hak atasdan hak untuk kembali yang dijamin oleh konstitusi telah dirugikan dengan adanya ketentuan undang undang guo yang memungkinkan menteri hukum dan ham memperpanjang masa pencegahan pemohon atas permintaan jaksa agung tanpa ada batasan, dengan alasan untuk kepentingan penyidikan. hal itu menyebabkan pemohon kehilangan hak untuk bepergian negara lain dalam jangka waktu pencegahan tersebut tanpa ada kepastian atas berakhirnya masa pencegahan. berdasarkan dalil dalil tersebut, menurut mahkamah, terdapat hak dan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan adanya ketentuanemohon adalah pengujian konstitusionalitas yang menyatakan,sepanjang frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan . menurut pemohon, adanya frasa tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpanjangan pencegahan luar negeri terhadap seorang warga negara pada masa penyidikan tanpa kepastian batas waktu, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan uud dan bertentangan dengan hak warga negara untuk memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali sebagaimana dijamin oleh uud i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:prof. dr. h.m. tahir azharideal kasim, s.h., ll.m occur)guoi pencegahan berada dalam suasana ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi masa depannya: saksi dr. a.m. fatwa saksiyang sangat menyakitkan dan menghilangkan hak hak asasi saksi sebagai seorang warga negara: saksi fahri hamzah saksi menerangkan kejadian yang dialami ketika menjabat sebagai ketua hanja pembahasan ruu keimigrasian. dalam pembahasan tersebut, menurut saksi, hanja: i3.pr yang pada pokoknya menyatakan telah memberikan kepastian hukum demohon, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3 menimbang bahwa pencegahan keluar negeri diatur dalam yaitu pada sampai dengan dalam ketentuan umum angka undang undang guo, dijelaskan bahwa. mengatur bahwa yang berwenang melakukan pencegahan adalah menteri, dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia (selanjutnya disebut menteri hukum dan ham). pencegahan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian, keputusan menteri keuangan dan jaksa agung, permintaan kepala kepolisian negara republik indonesia, perintah ketua komisi pemberantasan korupsi, permintaan kepala badan narkotika nasional, dangatur bahwa apabila seseorang berada dalam daftar pencegahan, atau diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, maka pejabat imigrasi dapat menolak orang tersebut untuk keluar wilayah indonesia. dengan demikian, salah satu tujuan pencegahan adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu untuk mencegah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana menghindar dari proses hukum dengan melarikan diri keluar dari wilayahi3. menimbang bahwaberdasarkan ketentuan tersebut, konstitusi memberikan jaminan hak dan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. hak tersebut juga dijamin dalam norma hak asasi manusia universal yaitu padkovenan tersebut menyatakan: setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut, setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, hak hak atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak hak lain yang diakui dalam kovenan ini, tidak seorang pun boleh secara sewenang wenang dirampas haknya untuk memasuki wilayah negaranya sendiri : i3. menimbang bahwa menurut uud hak untuk meninggalkan wilayah negara yang dijamin oleh konstitusi maupun norma ham universal dapat dibatasi dalam hal hal tertentu,ccur juga membuka kemungkinan adanya pembatasan atas hak warga negara untuk meninggalkan wilayah negaranya, yaitu selama diatur dalam undang undang dan dengan tujuan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, moral atau hak hak dan kebebasan orang lain serta sesuai dengan hak hak lain yang diakui dalam kovenan tersebut: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, pencegahan luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebucegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process law). atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada luar wilayah yurisdiksi hukum nasional indonesia. selain itu,parat penegak hukum. diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang wenangan oleh negara terhadap warga negara. seorang yang dikenai pencegahan luar negeri karena alasan kepentingan penyidikan, juga tetap harus dilindungi hak haknya oleh negara untuk tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai salah satu hak asasi yang dijamin konstitusi (vide uud pembatasan seorang tersangka untuk tidak luar negeri sebenarnya memiliki substansi yang sama dengan sistem penahanan kota yang dianut dalam hukum acara pidana kurap), yaitu bentuk penahanan yang dikenakan kepada tersangka untuk tidak meninggalkan suatu kota selama masa penahanan. tersangka terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan kepada penyidik (vide kurap) dengan tujuan yang kurang lebih sama dengan pencegahan dalam perbedaannya, penahanan kota dapat mengurangi pidana jika pada akhirnya tersangka terdakwa diputuskan dijatuhi pidana penjara, sedangkan pencegahan luar negeri tidak mengurangi pidana. tidak adanya kompensasi atau pengurangan pidana berdasarkan lamanya masa pencegahan yang telah dikenakan terhadap seorang warga negara dapat menjadi pidana tambahan yang berlebihan bagi warga negara tersebut, karena sebelum mendapatkan vonis tersangka terdakwa telah dirugikan terlebih dahulu dengan pencegahan luar negeri yang berdampak pada kehidupannya, i3 menimbang, menurut mahkamah, pada satu sisi pencegahan luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam khususnya frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan luar negeri berakhir. pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang wenangan aparat negara yaitu jaksa agung, menteri hukum dan ham, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. akibat selanjutnya adalah tidak jelasnya penyelesaian suatu perkara pidana yang justru merugikan penegakan keadilan, karena keadilan yang ditunda tunda dapat menimbulkan ketidakadilan (justice delayed justice denied). apalagi, dengan adanya pencegahan luar negeri terhadap seorang tersangka tanpa batas waktu, mengakibatkan ketidakjelasan bagi tersangka dalam waktu yang tidak terbatas pula, dengan tanpa mendapat pengurangan pidana jika pada akhirnya tersangka dijatuhi pidana oleh pengadilan seperti halnya tersangka terdakwa yang dikenai penahanan kota sebagaimana diatur dalam kurap. hal demikian, menurut mahkamah akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan luar negeri tanpa batas waktu yang pasti. pencegahan luar negeri merupakan pembatasan atas hak konstitusional seseorang untuk meninggalkan wilayah negara yang dijamin oleh uud selama perpanjangan pencegahan tersebut dibatasi dan didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum, maka tidak bertentangan dengan konstitusi. namun oleh karena perpanjangan pencegahan luar negeri yang diatur dalam sebagaimana ternyata dalam frasa dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan , dapat mengakibatkan perpanjangan pencegahan luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan uud i3.18jkhusus mengenai frasa setiap kali dalam adalahadalatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :uhammad alim, hartonouhammad alim hartono ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas kepada publik bahwa pemohon diduga kuat terlibat korupsi sisminbakum yang merugikan negara milyar dan ancaman hukuman terhadap pemohon adalah pidana penjara seumur hidup. cara cara yang dilakukan kejaksaan agung ini, telah menyerupai gaya propaganda politik josef goebbels yang berpotensi membunuh karakter pemohon dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah, yang merupakan bagian penting dari due process law' sebagai salah satu ciri negara hukum sebagaimana dikatakan a.v. dicek. padahal, zaman kolonial dulu, berdasarkan hir, pada tingkat penyidikan (inkuisitor), mengumbar nama tersangka kepada publik adalah sesuatu yang dilarang untuk mencegah terjadinya character assassination dan trial the press sebelum trial the court , bahwa jaksa agung ingin menelaah putusan kasasi professor romli entah sampai kapan, hal itu terserah kepada jaksa agung dan bukan kewenangan pemohon untuk mengomentarinya. namun, karena jaksa agung sibuk menelaah putusan dimaksud, maka pemohon tetap dicegah untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia, dengan antara lain mendapatkannya kepada yang kini dimohonkan untuk diuji, maka tindakan jaksa agung itu berada luar kepatutan, bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang wenang yang menyalahi asas negara hukum, dan nyata nyata merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk menikmati kebebasan sebagaimana layaknya warga negara yang hidup sebuah negara hukum, sebagaimana dinyatakan oleh uud bahwa kesibukan jaksa agung dalam menelaah putusan kasasi mahkamah agung dalam perkara professor romli, kini kembali dikagetkan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal agustus yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam menguji konstitusionalitas angka dan angka dihubungkan dengan juncto dan juncto undang undang nomor tahun tentang kurap tentang wajib tidaknya penyidik memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang pemohon minta untuk diperiksa. kejaksaan agung, menurut jaksa agung brief arief kini sedang menelaah putusan mahkamah konstitusi itu untuk memutuskan apakah akan memanggil dan memeriksa susilo bambang yudhoyono dan megawati sukarnoputri sebagai saksi menguntungkan yang pemohon minta, atau tidak, walau ketua mahkamah konstitusi professor mahfud telah mengatakan wajib hukumnya kejaksaan agung memanggil kedua saksi menguntungkan yang diminta yusril tersebut (vide bukti bahwa entah sampai kapan jaksa agung akan menelaah putusan mahkamah konstitusi itu, juga bukanlah kewenangan pemohon untuk mengomentarinya. namun kesibukan jaksa agung brief arief dalam urusan telaah menelaah ini, jangan sampai membuat beliau bertindak sewenang wenang memperpanjang pencegahan terhadap pemohon dengan menggunakan dasar hukum dapat dilakukannya tanpa batas waktu bahkan ila hamil giayamah (sampai datangnya hari kiamat), asalkan diperpanjang setiap (enam) bulan sekali, dengan dalih operasi musisi bidang penyidikan atau dalih dalih yang lain sesuai selera, kepentingan dan kemauan jaksa agung. tindakan jaksa agung mencegah pemohon tanpa batas waktu berapa kali boleh memperpanjangnya itu tentu akan merugikan hak hak konstitusional pemohon. perpanjangan tanpa batas itu memang belum terjadi, namun melihat gejala gejala seperti telah diuraikan dalam angka angka atas, hal itu sangatlah mungkin untuk terjadi, sehingga kerugian hak hak konstitusional yang dimiliki pemohon, sangatlah potensial dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: bahwa dengan berlakunya yang memberi kewenangan kepada jaksa agung dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam undang undang guo, untuk mencegah pemohon meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa batas waktu berapa kali boleh melakukan perpanjangan, kerugian konstitusionalakan terjadi. karena itu, kerugian konstitusional pemohon benar benar bersifat spesifik dan aktual. dalam jangka waktu pencegahan sekarang inipun, yang telah berlangsung sejak tanggal juni kerugian konstitusional itu telah nyata nyata ada dan telah terjadi secara aktual dan secara spesifik. aktual, karena pemohon benar benar tidak dapat meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesia, karena nama pemohon tercantum dalam daftar nama orang orang yang dicegah dalam komputer setiap kantor imigrasi tanah air, bahkan kantor kantor perwakilan republik indonesia luar negeri. spesifik, karena pemohon telah ditempatkan dalam ketidakpastian, yakni sampai kapan pencegahan ini akan berakhir, mengingat memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk terus menerus memperpanjang jangka waktu pencegahan terhadap pemohon tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya. menunggu dalam ketidak pastikan, secara psikologis adalah menyakitkan. hal ini, nyata nyata merugikan hak hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uuduntuk memperoleh adanyaserta berhak kembali , khususnya pada frasa dan meninggalkannya tidak akan atau tidak terjadi lagi. bahwa mana pemohon mau pergi dengan meninggalkan wilayah negara kesatuan republik indonesioleh pemerintah. pemerintah, tidak dapat mengintervensi hak hak konstitusional warga negaranya yang

kj) rammagma sabrina, se., mba pekerjaan wiraswasta alamat jalan ppa nomor rw kelurahan bambu apus kecamatan cipayung, jakarta timur'dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebahagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (gong gini) yang diperoleh selama pernikahan. dengan demikidan atau akan membuat pihak yang dirugikan tersebut sama sekali tidak berdaya dalam melindungi haknya atas harta bersama (gong gini) yang diambil dikuasai secara sewenang wenang oleh pihak lainnya. makatas hak milik pribadi tanpa boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa punkemungkinan besar telah pula melanggar hak konstitusional warga negara lainnya yang secara langsung dan tidak langsung telah mengalami kerugian karenanya masa yang lalu, yang mana yang apabila tidak dilakukan judicial review serta diikuti dengan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap yang dimaksud, maka berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara lainnya masa yang akan datangmasa lalu telah memberi ruang bagi terjadinya tindakan pidana berupa penggelapan harta bersama (gong gini) oleh salah satu pihak yang berselisih peradilan perkara perdata perceraian dan harta bersama, maka tersebut dapat merupakan sebuah bentuk pembiaran terhadap terjadinya tindakan pidana penggelapan terhadap harta bersama secara meluas masyarakat. petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohonmenjamin hak suami nasabah atau hak istri nasabah untuk mendapatkan akses terhadap data nasabah penyimpan dan simpanannya, terkait harta bersama (gong gini) dalam hal perkara perdata perceraian nasabah yang bersangkutan lembaga peradilan perdata seluruh wilayah republik indonesiakta nikah nomor instruksi presiden nomor tahun tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam indonesia: bukti fotokopi kompilasi hukum islam buku tentang hukum perkawinan: bukti fotokopi kitab undang undang hukum pidana buku kesatu bab xxiv tentang penggelapan, bukti fotokopi bukti bukti dari perbankan yang memperlihatkan indikasi kerugian pemohon akibat undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perbankan,bahwa terkait dengan permohonan guo pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan peraturan perundang undangan. bahwa kiranya pemohon dapat memohonkan kepada majelis hakim mahkamah syariah yang memeriksa perkara permohonan perceraian pemohon untuk menetapkan harta bersama (gong gini) yang telah diperolehnya selama perkawinan, sehingga apabila kemudian majelis hakim mahkamah syariah telah menetapkan harta bersama (gong gini) tersebut menjadi harta yang harus dibagi, namun jika suami dari pemohon kemudian tidak membagi harta bersama (gong gini) tersebut, maka pemohon dapat melaporkan perbuatan suami pemohon tersebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. dengan adanya suatu laporan tindak pidana tersebut, pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan perbankan yang menyebutkan bahwengan demikian pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan dan uud berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemerintah dalam permohonan guo menyerahkan sepenuhnya kepada ketua majelis hakim mahkamahjuga berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei dan putusan nomor puu v bertanggal september serta putusan putusan selanjutnya. bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum kepercayaan yang didasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. hal ini sejalan dengan penjelasan pada angka perbankan yang berbunyisebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. hal ini telah menjadi perhatian dari perumus perbankan sebagaimana tampak pada halaman risalah rapat pembahasan ruu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perbankan yang dilaksanakan pada tanggal september yang dikeluarkan sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat yang antara lain menyatakan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. apabila seorang suami atau isteri dari nasabah individual suatu bank dengan alasan harta bersama (gong gini) mendalilkan turut berhak atas suatu simpanan pada bank termasuk atas informasi yang terkait dengan simpanan dimaksud, maka yang bersangkutan seharusnya dapat membuktikan bahwa dirinya berhak juga atas simpanan dimaksud (joint account). selain hal tersebut atas, menurut pemerintah bahwa peranan bank yang sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak pihak yang dapat merugikan nasabah. hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi mengenai hubungan antara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik kerahasiaannya. pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait dengan adanya asas asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan bank, dan asas kehati hatian. hal tersebut membawa konsekuensi kepada bank untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, maka sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan bank. berdasarkan hal hal tersebut maka pemerintah bersama dengan dpr dalam menyusun perbankan memasukkan ketentuan dan undang undang guo mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya pada suatu bank. terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan dan perbankan telah bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah berpendapat bahwa ketentuan guo tidak bertentangan dengan uud sebaliknya ketentuan dan guo telah sejalan dengan ketentuan dan uud adanya ketentuan dan perbankan mengenai kerahasiaan bank, secara tidak langsung justru akan menghambat adanya usaha usaha dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, yang dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak hak nasabah atas dananya yang disimpan dalam suatu bank. dengan demikian adanya ketentuan guo justru memberikan perlindungan atas hak konstitusional nasabah penyimpan dana sebagaimana dijamin dalam ketentuan uud dan uud untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan dalam suatu bank. selain halketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan guo. sehingga berdasarkan hal hal tersebut atas pemerintah berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada dalam ketentuan guo masih sangat diperlukan, guna terciptanya suatu industri perbankan nasional yang baik dan sehat.mengadili permohonan pengujian ketentuan dandpr) telah memberikan keterangperbankan yang berbunyi sebagaipemohon beranggapan ketentuan dan perbankanan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya perbanrbankan yang pokoknya sebagai berikut: pemohon beranggapan dan perbankan hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, yang mana pengecualian tersebut tidak memasukkan pengecualian untuk perkara pengadilan perdata untuk perceraian serta pembagian harta gong gini nasabah penyimpan. menurut pemohon perbankan telah memberi ruang kepada suami pemohon untuk memindahkan dan atau mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami pemohon, hal tersebut bertentanganri uraian atas pemohon pada pokoknya beranggapan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan dan perbankan telah menghalangi akses pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gong gini) pemohon dengan suami pemohon, yang diperoleh selama pernikahan dan disimpan bank atas nama suami pemohon. menurut pemohon dengan adanya ketentuan dan perbankan telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuanpengujian materil dan perbankan terhadap permohonan pengujian materiil dan perbankan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:.terlampir. bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan undang undang yang berlaku negara republik indonesia dengan mengikuti agama yang dianut pemohon yaitu agama islam. pernikahan pemohon dilangsungkan pada tanggal mei dengan akta nikah nomor dan dicatatkan kantor urusan agama kecamatan syiah kuala, kota banda aceh, provinsi daerah istimewa aceh. bahwa sesuai dengan hukum dan undang undang yang berlaku, pemohon melalui kuasa hukum pemohon dari kantor advokat marlianita, dan rekan yang berkedudukan banda aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gong gini) terhadap suami pemohon. gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkahama suami pemohon sejumlah bank kota banda aceh dan bank kabupaten aceh besar, provinsi aceh. pendaftaran harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut didasarkan pada bukti asli berupa buku tabungan dan billet deposito yang berada tangan pemohon.. salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan bank adalah unsur kerahasiaan bank. keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan kanannya dimana dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas) dan kepercayaan (trust). oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation) yang menimbulkan hubungan kepercayaan (trust relation) antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan kanannya. prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan ketentuan angka perbankan yang menyebutkan:: dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan perundang undangan yang dapat menjami(nasabah) yang diatur dalam perbankan. dalam dan perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan fihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur dan perbankan, akan memberikan perlindungan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi yang disimpan bankdengan demikian telah sejalan dengan ketentuan dan uud yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. bahwa dalam kaitan dengan harta bersama (gong gini) yang disimpan bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. oleh karena itu, dpr beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan bank dibuat dalam bentuk joint count dimana masing masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing masing yang tentu saja akibat hukumnya masing masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. hal ini sejalan dengan ketentuan nomor tahun tentang perkawinan yang menyebutkan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak . berdasarkan uraian atas dpr berpandangan ketentuan dan perbankan tidak bertentangdan perbankan tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan dan perbankanketerangperbank: bahwa pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gong gini) terhadap suami pemoho. namun,yang bernama darwis, sh,, bahwa atassebut, dengan rincianbank tersebut menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah. menimbangmenimbang bahwa memperhatikan dalil pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan uud menurut mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapa pun. dan perbankan telah meniadakan hak konstitusional pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. apalagi faktanya pemohon juga sudah berpohon kepada mahkamah syariah kota banda aceh untuk meminta beberapa bank yang dalamnya ada harta bersama pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam perbankan guo. menurut mahkamah, dalam perkara guoterlebih lagiemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikutdari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun, bahwa terkait dengan harta benda yang bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalamharta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing masing. kemudian huruf kompilasi hukum islam yang berlaku berdasarkan instruksi presiden inpres) nomor tahun menyatakan,. oleh karena itu, dengan mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang perkawinan terutama serta inpres nomor tahun tentang kompilasi hukum islam khususnya huruf makadan atau isteri,suami dan atau isteri termasuk pemohon. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah,dan atau isteri satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi: menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab oleh mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut perkawinan, menimbang, benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam perbankan, akan tetapi guo juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk: kepentingan perpajak a), kepentingan peradilan dalam perkara pidana perkara perdata antar bank dengan nasabahnya kepentingan tukar menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis a), bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarkan dengan nasabahnya. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh salah satu pihak. hal demikian dijamin oleh dan uud menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari guo, sehingga setiap isteri dan atau suami termasuk pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan bank. terhadap perbankan perlu diberi penafsiran agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya, kecuali mengenai hal hal lain yang telah ditentukan oleh undang undang dan berdasarkan penafsiran oleh mahkamah ini. menurut mahkamah, apabila perbankan dinyatakan bertentangan dengan uud secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional. oleh karena itu, menurut mahkamah, untuk melindungi hak hak suami dan atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan bank, maka mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. ketentuan perbankan harus dimaknaserta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. dengan demikian dalil pemohon guo, menurut mahkamah adalah beralasan menurut hukum, menimbang bahwa mengenai ketentuan perbankan yang didalilkan bertentangan dengan uud menurut mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. pihak terafiliasi menurut angka perbankan adalah:: cc.bahwadarwis, sh, yang berkedudukan banda aceh. bahwa berdasarkan bukti bukti asli terhadap harta bersama berupa, maka atas terjadinyamaksud. surat permohonan kepada bank termaksud dikirim oleh mahkamah syariah secara terpisah beberapa bank yaitumenolak memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam surat surat jawaban tertulis beberapa bank sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh pemohon. surat tanggapan dari pihak bank yang ditujukan kepada mahkamah syariah kota banda aceh berasal dari: bank syariah mandiri kcp ketapang, aceh besar bank bri kcp peunayong, banda acehapabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian nasional. dengan demikian ketentuan tersebut atas tidak bertentangan dengan uud dan oleh karena itu dalil permohonan pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon terbukti dahartonosholihin nasir bahwa dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada mahkamah syariah kota banda aceh, bank syariah mandiri kcp ketapang, aceh besar, dan bri kcp peunanyong, banda aceh menyatakan . tidak dapat memenuhi panggilansedangkan bank mandiri cabang unsyiah darussalam, banda aceh menanggapi panggilan mahkamah syariah dengan menghadiri sidang perceraian pemohon mahkamah syariah kota banda aceh pada tanggal mei bank mandiri cabang unsyiah tersebut hadir persidangan diwakili oleh kepala cabang bank mandiri cabang unsyiah, darussalam, banda aceh. dalam keterangannya persidangan, kepala cabang bank mandiri cabang unsyiah darussalam, banda aceh menjelaskan bahwa deposito yang disimpan atas nama suami pemohon bank mandiri cabang unsyiah tersebut senilai rp. (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh suami pemohon beberapa hari sebelum gugatan perceraian pemohon didaftarkan mahkamah syariah banda aceh. selanjutnya ketika hakim mahkamah syariah serta kuasa hukum pemohon meminta keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana deposito tersebut setelah pencairan, maka pihak bank mandiri cabang unsyiah darussalam, banda aceh itu menolak memberi keterangan mengenai aliran dana deposito tersebut dengan alasan . tidak dapat memberi keterangan tentang dana nasabahkarena tanggapan ketiga bank yang menolak memberikan keterangan yang diminta oleh mahkamah syariah kota banda aceh mengenai dana yang disimpan oleh suami pemohon ketiga bank tersebut, maka sampai saat ini pemohon tidak mengetahui dengan pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset dalam bentuk produk perbankan lainnya yang disimpan oleh suami pemohon ketiga bank tersebut. oleh karena adanya asas kerahasiaan bank tersebut, maka pemohon, kuasa hukum pemohon serta mahkamah syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama (gong gini) yang diperoleh selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon berlangsung. atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami pemohon bank sebagaimana diamanatkan olehkait kerahasiaan nasabah bank, maka dengan ini pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil.kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannyabuny. bahwa mengingat perselisihan dalam pembagian harta bersama (gong gini) dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebuah peristiwa yang sering terjadi masyarakat luas, yang sering berakhir dengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak yang berselisih, hal yang mana kerugian tersebut telah dan atau dapat terjadi karena kerahasiaan bankrbankan, maka perangkat hukum yang ada saat ini terkait harta bersama (gong gini) yang disimpan atas nama nasabah suatu bank, dapat dikategorikan belum benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan mengayomi ketertiban hidup masyarakat. bahwa kedudukan pemohon dalam perkawinan dilindungi hukum dan undang undang yang berlaku negara republik indonesia, maka terhadap harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, yang mana harta tersebut diperoleh selama dalam kurun waktu pernikahan sehingga kedudukan harta tersebut mata hukum dan undang undang adalah harta bersama (gong gini) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan dan dan diperjelas lagi dalam huruf kompilasi hukum islam yang berlaku berdasarkan inpres nomor tahun maka hak pemohon terhadap kepemilikan harta bersama (gong gini) tersebut juga turut dilindungi oleh hukum dan undang undang yang berlaku negara republik indonesia. bahwa kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan terutama sebagai berikut: yang berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". yang berbunyi mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. yang berbunyi bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing masing . bahwa kriteria suatu objek harta dan atau benda lainnya yang memenuhi syarat sebagai harta bersama (gong gini) telah diatur dalam kompilasi hukum islam huruf yang berlaku berdasarkan inpres nomor tahun yang berbunyi ,: maka kompilasi hukum islam huruf tersebut menjelaskan tentang harta bersama yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri: diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. dalam hal sepanjang (tiga) persyaratan tersebut atas terpenuhi, maka kedudukan suatu objek harta dan atau benda yang diperoleh baik oleh suami maupun oleh istri selama perkawinan mata hukum dan undang undang adalah merupakan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta dan atau benda tersebut terdaftar atas nama siapa. bahwa dengan mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang perkawinan terutama yang pelaksanaannya ditegaskan dalam instruksi presiden inpres) nomor tahun tentang kompilasi hukum islam hurufpemohon, maka mata hukum dan undang undang yang berlaku negara republik indonesia, seluruhpemohon dan suami pemohon sepanjang harta tersebut diperoleh selama periode pernikahan berlangsung. bahwa sesuai sesuai undang undang nomor tahun tentang perkawinan terutama yang pelaksanaannya ditegaskan dalam inpres nomor tahun tentang kompilasi hukum islam huruf maka hak pemohon ataspemohon bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya adalah merupakan hak milik pribadi pemohon yang dijamin oleh undang undang yang berlaku negara republik indonesia. bahwa beberapa dalam uud telah menjamin hak hak konstitusional pemohon, yakni: berbunyi setiap orang berhak akaitan dengan kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pada ditegaskan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya . dimana tersebut hanya memberikan pengecualian tentang kerahasiaan nasabah untuk: (untuk kepentingan perpajakan), (), (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), (dalam perkara perdata antarkan dengan nasabahnya), (untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank), dan (atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis), yang mana pengecualian atas tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (gong gini) nasabah penyimpan, maka dan undang undang nomor tahun tentang kerahasiaan nasabah bank tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (gong gini) yang diperoleh selama pernikahan, dalam hal pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gong gini) lembaga peradilan perdatanghalangi akses pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama yang disimpan bank atas nama suami pemohon, maka tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil bagi pemohonadahal hak pemohon atas harta bersama (gong gini) yang diperoleh selama pernikahan telah dijamin dalam dan undang undang nomor tahun tentang perkawinan, serta dipertegas lagi dalam inpres nomor tahun tentang kompilasi hukum islam dengan demikian dan undang undang nomor tahun tentang perubahan atasuntuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannyadalam hal peradilan perdata gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gong gini) selama pernikahan, telah memberi ruang kepada salah satu pihak baik suami ataupun istri yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebahagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga

unyang diajukan oleh: nama ir. eselon tenay, si. tempat tanggal lahir kupang, agustus pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan anggrek nomor kepura kota kupang, provinsi nusa tenggara timur nama paul edmunds tallo, sos., par. tempat tanggal lahir ngada, desember pekerjaan wiraswasta alamat jalan penyaringan nomor sanur kauh, denpasar selatan, kota denpasarjamaluddin karim, s.h.,m.h., dr. syaiful bakrie, s.h.,m.h., dr. arisan, s.h.,m.h., agus dwiwarsono, s.h.,m.h., rd. yudi dikomandani, s.h.,m.h., mansur munir, s.h., widodo iswantoro, s.h., area gunawan, s.h., aria indra cahyadi, s.h.,m.h., hary budi wibowoali antonius, s.h.,m.h., philips fernandez, s.h., dan stefan pos, s.h. selaku advokat danndiri sendiri maupun secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: berdasarkan surat kuasa khusus nomor sku mdt.php.vi. bertanggal juni memberi kuasa kepada h.m. mahendradatta, s.h.,m.a.,m.h., ph. d., guntur fatahillah, s.h., sutedjo sapto jalu, s.h., hery susanto, s.h., rita, s.h., erwin firmansyah, s.h., aid sya'roni, s.h., farid ghazali, s.h., ratio privasi, s.h., abi sambas, s.h., saham, s.h., dan asep fusion nurzaman, s.h. selaku advokat penasehat hukum pada law offices mahendradatta yang beralamat jalan r.s. fatmawati nomor fg, cite selatan, jakarta baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama, selanjutnya disebut sebagai . ll. pemohon, terhadap komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur, yang beralamat nomor adat mnd vi bertanggal juni memberi kuasa kepada melkianus ndaomanu, s.h.,m. hum. dan yanto m.p. ekon, s.h.,m. hum. selaku advokat kuasa hukum pada kantor advokat meli ndaomanu, s.h.,m. hum., dan rekan, yang beralamat jalan tidar rt. rw. kelurahan sesama, kecamatan kepala lims. frans debu raya tanggal lahir me#efektifitas", daerah saksi, yang menang adalah pasangan calon nomor urut adrianus masing saksi menerangkan kejadian kelurahan bobo: pada tanggal mei saksi bersama rombongan istri pihak terkait pergi berziarah makam raja nasi. dalam perjalanan pulang, bapak baimagang mengarahkan rombongan rumah bapak yeheskiel sila desa tubuh, pada kesempatan itu, istri pihak terkait mengucapkan terima kasih kepada masyarakat tubuh yang telah memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait) pada pilgub putaran pertama, pertemuan hanya berlangsung menit s.d. menit, setelah itu, istri pihak terkait pulang, tidak ada kejadian yang berkaitan dengan pemilukada: tidak ada pembagian uang, hyalinus tiang urin saksi adalah anggota dprd lembata dan ketua dpc pdip: saksi tidak pernah melakukan praktik jual beli suara untuk memenangkan pihak terkait, saksi tidak mengetahui alasan sepupu saksi (bernama vian kopong urin) meminjam uang kepada saksi sebanyak lima ratus juta rupiah, dan saksi tidak meminjamkannya: viktor mado katun saksi adalah wakil bupati dan wakil ketua dpd pdip ntt kabupaten lembata, pada pertemuan tanggal mei dan mei saksi tidak pernah mengarahkan aparatur desa untuk memilih pihak terkait dalam pertemuan dengan seluruh kepala desa kecamatan ile ape dan ile ape timur: saksi tidak pernah menyampaikan bahwa, yang melanggar undang undang pilkada, itu tidak dihukum , karena pada saat itu adalah kunjungan saksi kecamatan ile ape dan ile ape timur untuk menyelesaikan konflik tanah dalam kaitannya dengan pembukaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lembata: pertemuan dimaksud tidak berkaitan dengan pemilukada: linus fusi, pd. saksi adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dinas pendidikan provinsi nusa tenggara timur: penyerahan beasiswa miskin bagi siswa smp negeri yang dilaksanakan pada tanggal mei merupakan kegiatan dinas yang sudah diagendakan, yang dihadiri orang wali murid. pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam: tujuan pertemuan tersebut adalah agar siswa tidak ada yang putus sekolah karena menjelang tahun ajaran baru, dalam pertemuan tersebut, saksi tidak mengarahkan orang tua siswa untuk memilih pihak terkaitmahkamah telah menerima keterangan tertulis dari badan pengawas pemilu provinsi nusa tenggara timur nomor bawaslu prov ntt vi bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pukul wibputarandalam penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur putaran ii, memohon masih menggunakan keputusanpada putaran pertama yaitudan berdasarkan keputusan memohon tersebut, pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur nomor urunusa tenggara timur tahun putara:antara polita dan petit tidak jelas, karena permohonan pembatalan mengenai surat keputusan yang dibuat oleh memohon yang tercantum dalam polita dan petit permohonan pemohon berbeda, serta objek perbaikan permohonan pemohon berbeda dengan permohonan awal, perbaikan permohonan pemohon telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan,:: permohonan pemohon bukan kewenangan mahkamah karena polita pemohon adalah menyangkut pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinymeskipun yang diminta pembatalan oleh pemohon dalam polita berbeda dengan petitumnya, namun menurut mahkamah yang menjadi pokokyang telah mahkamah pertimbangkan pada paragraf adapun mengenai objek perbaikan permohonan pemohon yang berbeda dengan permohonan awal pemohon, menurut mahkamah baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan pemohon sama sama mempersoaltercantum dalam petit permohonan awal dan perbaikan permohonan pemohon, dan hal tersebut menjadi kewenangan mahkamah untuk menghadirinya. dengan demikian eksepsi memohon dan pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas, dan objek perbaikan permohonan pemohon berbeda dengan permohonan awal, tidak beralasan menurut hukum, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa, sertaahwa eksepsi yang menyatakan perbaikan permohonan pemohon telah melampaui waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan, menurut mahkamah memang benar bahwa pemohon atas inisiatif sendiri telah menyerahkan perbaikan permohonan, bertanggal juni depan persidangan pada tanggal juni pada persidangan tersebut, mahkamah berdasarkan ketentuan undang undang memberikan nasihat bahwa pemohon masih dapat memperbaiki lagi perbaikan permohonannya sampai dengan batas waktu tanggal juni pukul wib. namun pemohon menyerahkan perbaikan permohonan kedua bertanggal juni atas nasihat mahkamah tersebut pada tanggal juni pukul wib. terhadap perbaikan perbaikan permohonan tersebut, mahkamah menilai, bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diterima mahkamah depan persidangan pada tanggal juni bukan merupakan permohonan baru, melainkan satu kesatuan dengan permohonan awal pemohon yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni yang telah mahkamah pertimbangkan pada paragraf sampai dengan paragraf oleh karena itu, baik permohonan maupun perbaikan permohonan pemohon yang diterima mahkamah depan persidangan pada tanggal juni tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, sedangkan perbaikan permohonan pemohon yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pukul wib telah melewati waktu yang ditentukan oleh mahkamah. dengan demikiannikabupaten sumba barat daya:n melakukan pembiaran pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif kabupaten sumba barat daya dengan cara: pada satu hari sebelum pemilihan, bertempat rumah ketua pengurus anak cabang pdip kecamatan kodi alazhar, bupati sumba barat daya mengerahkan fasilitas agar memenangkan pihak terkait tps tps yang berada kecamatan yaitu, kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi alazhar, dan kecamatan kodi banned, serta diarahkan juga untuk membentuk dua kelompok saksi yang ditempatkan bagian samping bilik pemilihan suara dan luar tempat pemungutan suara yang masing masing kelompok saksi tersebut bertugas untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih pihak terkait: anggota panwascam kodi utara dan ketua kpps tps desa kori, kecamatan kodi utara memobilisasi dan mempengaruhi anak bawah umur sebanyak lebih dari orang untuk memilih pihak terkait. dan tps desa mangga pipi, kecamatan kodi utara, ketua panitia pemungutan suara kpps), alex ratu dewa, memobilisasi anak bawah umur sebanyak lebih dari orang untuk ikut memilih: pada masa tenang, tanggal mei kecamatan kodi utara,,telah melakukan pengisian formulir kwk.kpu kantor desa masing masing yang telah menguntungkan pihak terkait: anggota kpps,bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti serta saksi saksi thomas teda honda, tangga kata, matius ana ote, johannis mandela, yohanes rinalditahun pada putaran kedua oleh kpu provinsi nusa tenggara timuryang memengaruhi terpilihnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun adapun rincian dalil dalil permohonan keberatan pemohon atas adalah sebagai berikut: pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif: bahwa dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur putaran kedukabupaten sumba barat daya bahwa adanywilayah kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi alazh. penggalangan tersebut dilakukan pada tanggal mandela, martinus jama guna, jefri ana ote, paulina solo, manuel kata milla ate, dan paulus lete boro, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bupati sumba barat daya mengerahkan tokoh masyarakat, tim sukses, kepala desa, dan ketua pps untuk memenangkangemukakan: bahwa tuduhan pemohon yang mengatakan memohon melakukan pembiaran terhadap bupati sumba barat daya yang menginstruksikan, mengarahkan, dan memberi fasilitas para kepala desa, anggota kpps, bawaslu, dan para tokoh masyarakat, dalam rangka pemenang. memohon selaku penyelenggara pemilu telah melaksanakan pemilukada provinsi ntt putaran kedua sesuai dengan ketentuan. memohon tidak pernah mendapat rekomendasi baik dari bawaslu bawaslu mengenai tuduhan tersebut. begitu juga mengenai pembentukan dua kelompok saksi setiap tps untuk mengarahkan pemilih agar memilih pihak terkait tidak dapat dibenarkan,emohon dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tps, ppk maupun kpu kabupaten sumba barat daya, bahwa anggota panwascam kodi utara, ketua pps tps desa kori, kecamatan kodi utara philips patilengga maupun ketua pps tps desa mangga pipi, kecamatan kodi utara tidak pernah memobilisasi anak bawah umur untuk melakukan pencoblosan surat suara yang diarahkan untuk memilih pihak terkait. semua pemilih yang menggunakan hak suaranya tps desa kori dan tps desa mangga pipi telah memenuhi syarat umur maupun administratif lainnya. lagipula saksi saksi pemohon tps desa kori dan tps desa mangganipi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat tps tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani formulir model c1.kwk.kpu, ditambah lagpemohon tersebut, bahwa desa mangga pipi dan lomba spirit formulir c1.kwk.kpunghitungan suara tingkat tps, bukan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tanggal mei seluruh tps tps yang ada kedua desa tersebut, tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon, dan semua saksi menandatangani formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya, bahwa anggota kpps bernama alex rangga dewa telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak lebih dari surat suara tps desa wanita, kecamatan kodi alazhar adalah tidak benar, karena saksi pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tps dan tingkat ppk kodi alazhar,narkoba kata yang pada pokoknya menerangkan bahwa komisi pemilihan umum kabupaten sumba barat daya tidak pernah menerima laporan dari bawaslu maupun dari pihak lainnya mengenai pengerahan kepala desa oleh bupati sumba barat daya (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara), pihak terkait juga membantah dalil dalil pemohon atas, dan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar adanya arahan dari bupati sumba barat daya yang dilakukan kecamatan yang menguntungkan pihak terkait. bupati sumba barat daya tidak pernah diminta atau disuruh untuk menjadi tim sukses pihak terkait. apapun tindakan yang dilakukan oleh bupati sumba barat daya adalah tindakan pribadi, karena pihak terkait tidak pernah meminta dan atau memerintahkan aparatur pemerintah daerah pada tingkat manapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan pihak terkait. pihak terkait juga tidak pernah melakukan upaya mobilisasi dan mempengaruhi anak bawah umur lebih dari orang untuk mencoblos surat suara yang dilakukan oleh anggota panwascam kodi utara dan ketua kpps tps desa kori, kecamatan kodi utara untuk memilih pihak terkait, untuk membuktikan bantuannya, pihak terkait mengajukan saksi john umbu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pengerahan dari bupati sumba barat daya kepada para kepala desa kecamjunijuni, setelah mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil pemohon, dalil bantahan memohon dan pihak terkait, serta bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait, menurut mahkamah mengenai adanya pengerahan dari bupati sumba barat daya kepadakan fasilitas untuk memenangk, tidak dapat dipastikan bahwa perbuatan bupati sumba barat daya tersebut adalah atas perintah dari pihak terkait dalam rangka memenangkan pihak terkait. lagipula berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, memang benar ada pertemuan antara bupati sumba barat daya dengan para kepala desa, dan tokoh masyarakat seperti yang diterangkan oleh saksi pemohon, namun setelah pertemuan tersebut saksi saksi pemohon tidak dapat memastikan apakah para kepala desa dan tokoh masyarakat tersebut mengikuti arahan bupati sumba barat daya dan mengambil langkah langkah untuk memenangkan pihak terkait. dalil pemohon bahwa pembentukan dua kelompok saksi tps mempengaruhi calon pemilih untuk memilih pihak terkait, menurut mahkamah, tidak ada satupun bukti yang dapat memastikan bahwa hal tersebut merupakan langkah kongkrit untuk memenangkan pihak terkait setelah adanya pertemuan antara bupati sumba barat daya dan pihak pihak lain sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dalil pemohon tentang pemilih yang masih bawah umur. berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, memang benar adanya pemilih yang masih bawah umur, namun dari fakta yang terungkap persidangan, terbukti tps desa kori terdapat anak yang masih bawah umur diberikan kartu undangan untuk memilih, namun ternyata anak tersebut tidak ikut memilih, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon yang bernama yohanes rinaldi mandela. adapun pemilih lain yang masih dibawah umur yang ikut memilih jumlahnya tidak signifikan dan tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih yang masih bawah umur tersebut memilih pihak terkait, adapun dalil pemohon mengenai pengisian formulir kwk.kpu pada masa tenang oleh para kepala desa dan penyelenggara pemilu kantor desa masing masing sehingga menguntungkan pihak terkait, menurut mahkamah dari bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diyakini bahwa pengisian formulir kwk.kpu seperti yang didalilkan oleh pemohon tersebut terbukti terjadi. karena dari bukti bukti yang diajukan oleh memohon desa desa tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya. kemudian mengenai adanya anggota kpps, alex rangga dewa yangberdasarkan fakta yang terungkap persidangan, kejadian tps tersebut memang telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten sumba barat daya, dan bawaslu telah merekomendasikan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun oleh karena rekomendasi tersebut sudah melewati waktu yang telah ditentukan, maka rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilaksanakan. memohon mempunyai alasan yang rasional untuk tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten sumba barat daya tersebut, namun demikian, seandainya saksi pemohon mengajukan keberatan sampai pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk dan tetap meminta melakukan pemungutan suara ulang, maka pemungutan suara tersebut ada kemungkinan dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya rekapitulasi tingkat ppk, saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. lagipula andaikata pemungutan suara ulang itu terlaksana dan surat suara yang dicoblos oleh anggota kpps tersebut ditambahkan kepada perolehan suara pemohon, menurut mahkamah hal tersebut juga tidak dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan sehingga melampaui suara pihak terkait, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait yaitu sebanyak suara (vide bukti mengenai pelanggaran pelanggaran serupa yang menurut pemohon terjadi seluruh tps yang ada kabupaten sumba barat daya, menurut mahkamah hal tersebut tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah, sehingga hanyalah asumsi pemohon yang tidak dapat diyakini kebenarannya, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah andaikan penganggaran pelanggaran yang terjadi kabupaten sumba barat daya seperti yang didalilkan oleh pemohon tersebut terbukti terjadi, kabupaten sikka: i3. menimbang bahwa pemohon sebagaimana termuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara mendalilkan memohon telah melakukan pelanggaran yang menguntungkan pihak terkait. pelanggaran tersebut menurut pemohon terbukti dengan adanya penulisan formulir kwk.kpu tps, desa, yang berada kecamatan value yang diisi dengan tulisan yang benar benar sama dan dengan menggunakan warna dan tinta yang sama. dari tps tersebut, ada dua tps yaitu tps dan tps desa rokirole yang ditandatangani oleh orang yang sama, serta anggota kpps, philips cara, telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi pemohon seperti yang tercantum dalam formulir c1 kwk kpu. demikian juga formulir c1. kwk kpu yang terdapat tps, yang tersebar kecamatan, ditandatangani oleh saksi saksi yang tidak diberi mandat resmi oleh pemohonp 13a sampai dengan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti p 33a, dan bukti serta saksi saksi situs victor, yosef martin, yakobus muda yanto seo, bona koran cornelis, paulus pero mira, yohanes vian urin, philips cara, dan bernard francis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tps terdapat nama nama saksi yang tidak sesuai dengan mandat resmiformulir model c1.kwk.kpu yang dimiliki oleh memohon pada tps tps desa kecamatan value tidak terdapat tulisan yang sama dan serupa.., karena logistik berupa alat tulis menulis berdasarkan keputusan. bahwa mengenai tps yaitu tps dan tps desa rokirole, kecamatan value yang ditandatangani oleh orang yang sama adalah tidak benar, karena sesuai deng tangan yang berbeda. untuk formulir c1.kwk.kpu pada tps desa rokirole kecamatan value, ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps yaitu, serta saksi pemohon yaitu stefan cara dan saksi pihak terkait yaitu joniverus langga. adapun formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya pada tps desa rokirole, kecamatan value, ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps yaitu bonefasius lise, maria nona, agnes noni, olivia tia, adel pali, thomas ware dan donamartha satu, serta saksi pemohon yaitu serius ngaji dan saksi pihak terkait yaitu aloysius tangga. bahwa menurut memohon adanya formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya tps tps desa yang tersebar kecamatan value dengan tulisan yang sama adalah diduga palsu, karena formulir model c1.kwk.kpu tersebut bukanlah dibuatyang juga diminta oleh tim sukses pemohon yaitu berani. dugaan adanya pemalsuan formulir modeldandengan peraturan perundang undangan: memohon membenarkan adanya anggota kpps, philips cara, selain menandatangani formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya juga bertindak sebagai saksi pemohon. namun tindakan tersebut dilakukan karena atas dasar permintaan dari kepala desa reruwairere, felinus rongga, selaku koordinator saksi pemohon kecamatan value setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara. namun demikian tindakan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon tps: bahwa adanya formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya tps yang tersebar kecamatan kabupaten sikka ditandatangani oleh saksi pemohon yang tidak diberi mandat resmi menurut memohon tidak benar, karena berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh memohon, mewajibkan saksi pasangan calon menyampaikan mandat selambat lambatnya (satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. saksi saksi pasangan calon yang menandatangani formulir c1.kwk.kpu tps selama penghitungan suara tingkat tps, pps, ppk, kabupaten, dan tingkat provinsi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon, dan juga tidak ada temuan dan rekomendasi dari bawaslu bawaslu mengenai pelanggaran dimaksudalfonso hilaris ase, benediktus toko, viktor marinus sau, dan dionisius untung yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara baik tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten para saksi tidak ada yang mengajukan keberatansecara saksama dalil pemohon, bantahan memohon, serta bukti yang diajukan oleh pemohon dan memohon, menurut mahkamah bukti bukti yang diajukan oleh memohon berupa formulir c1.kwk kpu dari tiap tiap tps tulisannya berbeda walaupun menggunakan warna tinta yang sama. adanya formulir c1.kwk kpu yang menurut pemohon tulisannya dan warna cintanya sama persis beberapa tps yang ada kecamatan value, formulir c1.kwk kpu tersebut merupakan salinan dari formulir c1.kwk kpu yang asli. karena berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai, panwascam value, viktor marinus sau, meminjam formulir model c1 kwk.kpu kepada ketua ppk value, benediktus toko, untuk disalin dengan alasan karena panwascam tersebut tidak memperoleh data model c1.kwk kpu secara lengkap. walaupun mahkamah tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh ppk value yang meminjamkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada panwascam value dengan alasan untuk disalin, namun penyalinan hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh panwascam value tersebut tidak sampai mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga merugikan salah satu pasangan calon. mengenai dalil pemohon tentang adanya penandatangan formulir c1.kwk.kpu tps yaitu tps dan tps desa rokirole, kecamatan value oleh orang yang sama, mahkamah tidak menemukan bahwa hal tersebut terjadi, karena berdasark. begitu juga mengenai anggota kpps, philips cara, yang juga menjadi saksi pemohon tps desa tanggo, dari fakta yang terungkap persidangan, bahwa anggota kpps tersebut ikut menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai saksi pemohon karena diminta oleh kepala desa reruwairere. walaupun tindakan anggota kpps tersebut tidak mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon, namun seharusnya anggota kpps tersebut menolak permintaan kepala desa reruwairere karena akan menyebabkan ketidaknetralan anggota kpps sebagai penyelenggara pemilukada dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, karena kpps sebagai penyelenggara pemilu yang juga merangkap sebagai saksi pasangan calon jelas akan berpihak kepada pasangan calon dalam hal ini pemohon, mengenai formulir c1. kwk kpu yang terdapat tps, yang tersebar kecamatan, yang menurut pemohon ditandatangani oleh saksi saksi yang tidak diberi mandat resmi oleh pemohon, menurut mahkamah bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh memohon, mahkamah menemukan fakta, bahwa formulir c1. kwk kpu yang terdapat tps tersebut telah ditandatangani oleh saksi pemohon. meskipun pemohon mendalilkan bahwa tps tersebut formulir c1. kwk kpu bukan ditandatangani oleh saksi pemohon, namun menurut mahkamah hal tersebut bukan serta merta adalah kesalahan memohon. pemohon juga tidak pernah mengajukan dalam persidangan saksi saksi yang ditunjuk resmi oleh pemohon, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil pemohon tersebut. lagipula tidak dapat dibuktikan apakah formulir model c1. kwk kpu yang menurut pemohon bukan ditandatangani oleh saksi resmi pemohon tersebut dikarenakan saksi resmi yang ditunjuk oleh pemohon tersebut tidak hadir atau ditolak oleh memohon, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, seandainya pelanggaran pelanggaran tersebut terjadi kabupaten sikka sebagaimana yang didalilkan pemohon, good non, namun: kabupaten lembata, kabupaten timor tengah selatan, dan kabupaten flores timur: i3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bupati dan wakil bupati lembata berbuat tidak netral dan terlibat dalam perbuatan yang menguntungkan pihak terkait yaitu dengan cara mengarahkan, menyuruh, mengatur, dan memfasilitasi para camat dan kepala desa kecamatan yaitu kecamatan mesuji, kecamatan buyasuri, kecamatan ile ape, dan kecamatan ile ape timur, untuk memenangkan pihak terkait. isteri pihak terkait yaitu usia adinda debu raya juga melakukan pelanggaran politik uang kabupaten timor tengah selatan dan kelurahan amagarapati, kecamatan kota larantuka, kabupaten flores timur untuk memenangkanbukti bukti bukti p 17a, bukti p 17b, bukti p 33b sampai dengan bukti bukti dan bukti serta saksi saksi akhmad awan langgouyo, lukas alasan, joseph ratu dany, yosef arakan, samsudin ton, firman fact, ali berani, ayub nubatonis, dan jong aliando, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri pihak terkait memberikan uang kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk memilih pihak terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara) terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa pihak terkait tidak pernah meminta dan menyuruh bupati dan wakil bupati lembata untuk berbuat tidak netral yang menguntungkan pihak terkait. tindakan yang dilakukan oleh bupati lembata adalah tindakan pribadi yang tidak pernah diminta atau dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait dan nyatanya pihak terkait juga tidak pernah melihat adanya peristiwa seperti yang didalilkan oleh pemohon. begitu pula usia adinda debu raya (isteri pihak terkait) tidak pernah membagi bagikan uang untuk kepentingan pemenangan pihak terkait dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur putaran keduaachmad ethan, hm., usman ks., benyamin david magang, adrianus masing, viktor mado katun, dan linus fusi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri pihak terkait melakukan silaturahmi kepada masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan pemilukada (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara), mei pk. wita atau satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara rumah ketua pengurus anak cabang pac) pdip kecamatan kodi alazhar. dalam penggalangan tersebut, bupati sumba barat daya pada pokoknya mengarahkan agar para kepala desa, anggota kpps, bawaslu dan tokoh tokoh masyarakat (empat) kecamatan tersebut agar memenangkan pasangan calon nomor urut dengan perbandingan perolehan suara tertentu yang pada intinya memberikan suara yang lebih banyak untuk pasangan calon nomor urut samping itu, diarahkan agar pada setiap tps disediakan (dua) kelompok saksi untuk pasangan calon nomor urut kelompok saksi pertama terdiri dari (dua) orang yang ditempatkan samping bilik suara bertugas untuk mengarahkan para pemilih agar mencoblos pasangan calon nomor unit sedangkan kelompok saksi kedua ditempatkan luar tps (ruang tunggu pemilih) yang bertugas mengarahkan dan mengingatkan kepada para pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pada saat pengarahan, bupati sumba barat daya juga menyiapkan, sekaligus memberikan biaya operasional dengan syarat harus memenangkan pasangan calon nomor urut bupati juga menyatakan bahwa satu hari setelah pemungutan suara mei akan datang kembali untuk membuktikan komitmen kepala desa, anggota kpps, bawaslu dan tokoh tokoh masyarakat (empat) kecamatan tersebut. bukti cd), saksi paulus leta boro dan yohanes mandela, bahwkodi alazhar, dan kecamatan kodi banned menurut penalaran yang logis terbukti dengan hasil perbandingan perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sebagaimana tertuang dalam tabel bawah ini: calon nomor calon nomor hasil suara urut urut bahwa setelah mahkamah memeriksa dan mencermati dalil pemohon, dan bantahan pihak terkait,bupati dan wakil bupati lembata melakukan perbuatan tidak netral yang menguntungkan pihak terkait dengan cara seperti yang didalilkan oleh pemohon. karena yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati kabupaten lembata, selain dibantah oleh wakil bupati lembata dalam persidangan juga tidak ditindaklanjuti secara nyata oleh para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. adapun dalil pemohon bahwa isteri pihak terkait telah melakukan pelanggaran politik uang, menurut mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa kegiatan usia adinda debu raya (isteri pihak terkait) adalah dalam rangka acara silaturahim dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih pihak terkait sehingga pihak terkait terpilih untuk mengikuti pemilukada provinsi ntt putaran kedua tahun mengenai sumbangan kepada mesjid, hal tersebut diberikan oleh istri pihak terkait karena memenuhi permintaan sumbangan yang diajukan melalui proposal kepada isteri pihak terkait, sehingga tidak terdapat bukti adanya keterkaitan antara pemberian sumbangan tersebut dengan pemilukada provinsi nusa tenggara timur putaran kedua tahun. begitu juga mengenai permintaan pemohon agar mahkamah memerintahkan memohon untuk memberikan formulir model c2 kwk.kpu (plant) dan dibuka depan persidangan. menurut mahkamah permintaan tersebut tidak ada urgensi dan relevansinya dengan dalil dalil yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan permohonan awalnya. selain itu permintaan tersebut hanya berdasarkan kecurigaan pemohon dan pemohon tidak dapat mengajukan formulir model c2 kwk.kpu plant) sebagai pembanding yang dapat diajukan kepada mahkamah untuk dijadikan bukti sehingga ada keraguan dengan kebenaran formulir model c2 kwk.kpu (plant) yang dipermasalahkan dan kemudian menjadi dasar keyakinan mahkamah untuk memerintahkan kepada memohon agar membuka kembali formulir model c2 kwk.kpudanarief hid ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. ttd. saiful anwar dewi nurul safitri jumlah berdasarkan perbandingan hasil perolehan suara atas terbukti bahwa terdapat hubungan yang nyata dan langsung antara arahan yang disampaikan oleh bupati sumba barat daya dengan komposisi perolehan suara yaitu berbanding untuk kemenangan pasangan calon nomor urut bahwa, untuk memilih pasangan calon nomor urut bahkan lebih dari anak bawah umur juga dimobilisasi dan dipengaruhi untuk mencoblos surat suara tps desa mangga pipi, kecamatan kodi utara yang dilakukan oleh ketua panitia pemungutan suara kpps) yang bernama alex ratu dawa, bahwa pada tanggal mei pada masa tenang, kepala desa dan sekretaris serta kpps desa kori,. perolehan suara desa kori pasangan calon nomor urut sebanyak suara dan pasangan calon nomor urut sebanyak suara, desa mangga pipi: serta desa lomba karpetdemikian pula desa hohawungokomposisi perolehan suara desa tersebut, pasangan calon nomor urut memperoleh sejumlah suara sedangkan pasangan calon nomor urut memperoleh sejumlah suara fakta ini menunjukan bahwa terbukti terdapat korelasi yang signifikan antara arahan bupati sumba barat daya dengan komposisi perolehan suara pasangan calon, bahwa dalam pada itu sebagaimana laporan temuan panwascam kodi alazhar bukti p .). fakta ini menunjukan bahwa terjadi pelanggaran yang serius bahkan terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap asas asas": bahwa pelanggaran pelanggaran serupa juga terjadi. pelanggaran pelanggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagaimana arahan dari bupati sumba barat daya dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut dengan demikian pelanggaran pelanggaran tersebut atas merupakan konspirasi antara pasangan calon nomor urut dengan bupati sumba barat daya, sehingga pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius, terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon (empat) kecamatan, yaitu: kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi alazhar, dan kecamatan kodi banned. oleh karena itu perolehan suara pasangan calon nomor urut nyata nyata dilakukan melalui pelanggaran serius yang mencederai asas asas pemilu uber dan judul), sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut (empat) kecamatan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu harus didiskualifikasi atau dibatalkan: kabupaten sikka bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu beberapa kecamatan kabupaten sikka yangpelanggaran pelanggaran tersebut terjadi secara terang benderang dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwayakni tps tps tps desa rokirole, tps tps tps desa tanggo, tps tps desa lidi, tps tps tps desa ladolaka, tps tps ,tps desa kesokoja: dari tps tesebut atas ditemukan juga sekurang kurangnya tps yang ditandatangani oleh orang yang sama yakni tps dan tps desa rokirole. ditemukan jugsebagaimana dalam formulir kwk.kpu (bukti p .), bahwa terdapat sejumlah tps yang tersebar (empat belas) kecamatan, yaitu kecamatan paga tps), kecamatan tanawawo tps), kecamatan ego tps), kecamatan magepanda tps): kecamatan alok barat tps), kecamatan alok tps), kecamatan alok timur tps), kecamatan lela tps), kecamatan range tps), kecamatan hewokloang tps), kecamatan waegete, kecamatan, talibun, dan kecamatnit (bukti p .): aja ama |vanitas semen poet orilengo markus range tidak sesuai mandat nicolas nanga tidak sesuai mandat andrea gere darius tidak sesuai mandat (tidak ada opo wolowir juliana lee donatur agus tidak sesuai mandat poo maksimum laki joseph radio tidak sesuai mandat mera tidak sesuai mandat |. paga margaret mere bonifasius nanga tidak sesuai mandat (tidak ada doo saksi) bernapas napa tidak sesuai mandat (tidak ada penanda yohanes length agustinus agus tidak sesuai mandat perpus kei taurensius wara tidak sesuai mandat pop colored sylvester padi sains juga tidak sesuai mandat nicolas nong raimundus reg tidak sesuai mandat tanaman rengga fransiskus ana senapan pap maria ariyanto apa tidak sesuai mandat poo ambisius anis jeremiah work tidak sesuai mandat lo. pola rikarduswede yohanes baba tidak sesuai mandat ferdinand petrus gigi tidak sesuai mandat yohanes aloysius muda guntur tidak sesuai mandat tua stefanussatu wihelmus weu tidak sesuai mandat poo lukas leo stefan satu tidak sesuai mandat ego karno moro kristiani h.m tidak sesuai mandat tidak sesuai pop liakutu petrus pipa serius sepa mandat lho serius sepa antonius ngada tidak sesuai mandat nita usitata adrianus norak oricon bura tidak sesuai mandat mantan reroroj maria florida biarawati tidak sesuai mandat kota alok neng hendrik mau tidak sesuai mandat herman donatur daring sang ema tidak sesuai mandat dak sesuai mandat dak sesuai mandat mop dak sesuai mandat sesuai mandat dak sesuai mandat dak sesuai adat dak sesuai mandat dak sesuai mandat alok floridanus beru mete adrianus kasi tidak sesuai mandat natname fransiskus ting rafael rupa niko tidak sesuai mandat marinus nn wait gabriel maria titan tidak sesuai mandat wihelmina agustinus kristina ana maria kota albertisi benyamin tidak sesuai mandat baru range detik lawrensium genius lela lela martinus luciano tidak sesuai mandat elisabeth pop sikka stefan mudi biru tidak sesuai mandat fransiskus tidak opo liga masing diserahkan tidak sesuai mandat fulgensius opo baopaat peterson until tidak sesuai mandat range tidakadasaksi m.n. erik tidak sesuai mandat blatatati tidak sesuai mandat maria kristiani tanarius bura dpc kristina api yohanes kawasan kopong humans goal don berlin tidak sesuai mandat pop ester cobain ambon tidak sesuai mandat poo lukas makin minggu tidak sesuai mandat namanya mario fransisca usia barak agustinus agustinus sony roberts raga tidak sesuai mandat yuvrinalis raja maria nona tidak tidak ian tena marlin serahkan serahkan gaudensia beats then maria nona martina sumatera markus moa inguliman tidak sesuai mandat martina ayunda pop gelinding titan safar tidak sesuai mandat yohanes fernandes pop wanara fernandes nero tidak sesuai mandat mariaervianti nong okto tidak sesuai mandat klemensius seholastika pop air koja kristiani ende tidak sesuai mandat hewoklo rosita nano rumit kilang agustina buko "dak sesuai mandat bernada wolomap tanarius baomeko lawrensium hendrik pop kajowair being emanuel air "dak sesuai mandat fransiskus solonya yosef bola seriatus klemensius tidak sesuai mandat toto angelus yohanes juang tidak sesuai mandat farmasi mata maria asumsi rosalia roma tidak sesuai mandat joseph goreng wahana hendrik armatus tidak sesuai mandat wogaliri bonevasius water clementine po00000000012 herman ende gabrielwoga tidak sesuai mandat virgins capitata hale kabharesi origins tidak sesuai mandat aloysius opo natakoli avant maria mery tidak sesuai mandat maria nona gaudensius seratus nama saksi tdk waigete dibuka gelar petrus peta sesuai dgn mandat warbler tidak ada stefan nama saksi tdk nong tehan nolaskus sesuai dgn mandat nama saksi tdk fransiskus paulus raga sesuai dgn mandat cuenta topi tidak sesuai mandat wairtera fransisca hendrik nama saksi tdk wahana rogen these sesuai dgn mandat (tidak ada (tidak ada yosef talibun talibun rudolf rinto ambisius row tidak sesuai mandat angelina albert darat leonardo nama tdk sesuai gunung leong maria sylvia mandat darat nama tdk sesuai pantai bustami ekawati dgn mandat nama tdk sesuai umi harap dgn mandat nama mirip dgn mandat utk saksi tps dan tdk sesuai nurbayana mustahil dgn mandat maria fatima nama sama tanda borgx fatima borgx tangan raguan nama saksi tdk sesuai dgn mandat hendrik lambert boli dan tanda tangan yosef jabatan dewa diragukan hiking nikon iskandar nusa tenis yosef sale tidak sesuai nama saksi tdk sesuai dgn mandat markus buku dan tanda tangan tukan gabriel gae diragukan yohanes yohanes nama sama tanda kring aspar aspar tangan raguan heribertus love ama rmonusami toaksesuamandat nama saksi tdk lewomad sesuai dgn surat simon isolates lukas guru mandat nama saksi tdk sesuai dgn surat mandat, saksi hanya tanda lamp yaitu sertifikat hasil penghitungan suarajumlah hasil timutawa donatur don simon sani suara nama saksi tdk basis beda adrianus ardi sesuai dgn mandat nama saksi tdk sesuai dgn surat bung tato filem solo mandat bangkok alexander nama tdk sesuai floridanus adat dgn mandat nama belakang robin romans sama tanda robiante subianto tangan diragukan nama saksi tdk nagahale tajwid basandi sesuai dgn mandat yohanes nama saksi tdk dance yansen sesuai dgn mandat tanaman beradu won (ama liraone vowvesyawo take manan bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tps, sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut dan sangat merugikan terhadap pasangan calon nomor urut hal ini diakibatkan oleh tidak semuanya saksi mandat dari pasangan calon nomor urut karena secara faktual, saksi tps yang tercatat formulir c1.kwk.kpu adalah saksi luar mandat pasangan calon nomor urut sehingga data perolehan suara yang tercatat formulir c1.kwk.kpu adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu perolehan suara yang tercatat c1.kwk.kpu tps sebagaimana tersebut alas harus dibatalkan: kabupaten lembata bahwa adanya fakta yang tak terbantahkan bahwa bupati dan wakil bupati lembatpekerjaan gubernur provinsi nusa tenggara timur alamat rt. rw. kelurahan kayu putih kecamatan bobo, kota kupang, provinsi nusa tenggara timur nama drs. benny alexander litelnoni, s.h.,m. si. tanggal lahir agustusprovinsi nusa tenggarnomor k team mk vi bertanggal juni memberi kuasa kepada marvel w.tigers radja, s.h., sira payung, s.h., petrus selestinus, s.h., uefa rutin cendana putra abubakar, s.h., dan yohanes rihik, s.h., selaku advokat yang beralamat jalan piet tallo nomor kelurahan lilinmengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasibuyasuri, kecamatan ile ape dan ile ape timur. penggalangan tersebut dilakukan pada hari rabu, mei desa balairung, kecamatan mesuji dan pada hari kamis, mei sekitar pukul wita desa kaliber, kecamatan buyasuri, bahwa penggalangan yang dilakukan oleh bupati lembata pada hari rabu kamis, mei dihadiri oleh para camat kecamatan mesuji dan kecamatan buyasuri) dan para kepala desa (dua) kecamatan tersebut yang pada pokoknya mengarahkan agar para camat dan para kepala desa, serta para tokoh tokoh masyarakat (dua) kecamatan tersebut agar memenangkan pasangan calon nomor urut demikian pula wakil bupati lembata juga melakukan penggalangan dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan ile ape timur dengan peserta camat dan kepala desa serta tokoh masyarakat, sedangkan penggalangan kecamatan ile ape dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga provinsi nusa tenggara timur saudara linus fusi): bahwa pelanggaran pelanggaran lainnya yaitu penggalangan kepada masyarakat pada tanggal mei (masa tenang diluar jadwal kampanye) dilaksanakan oleh istri pasangan calon gubernur nomor urut ny. usia adinda debu raya) dengan membagikan uang (money politic) dan sudah dilaporkan oleh bawaslu gakumdu kabupaten timor tengah selatan. pelanggaran serupa juga terjadi pada tanggal mei oleh pelaku yang sama ny. usia adinda debu raya) kelurahan amagarapati, kecamatan kota larantuka, kabupaten flores timur. pelanggaran tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian kabupaten flores timur, iv. bahwa dalam pada itu, berbagai kecurangan, dan pelanggaran yang terjadi baik dalam proses memperoleh suara maupun dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun tentu saja satu sisi sangat sangat merugikan pemohon dan lain sisi sangat mencederai prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa:konstantir oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dalam putusannya nomor php.d ix tanggal lima belas bulan desember tahun halaman: iv. bahwa dalam putusan guo, mahkamah konstitusi menentukan pula bahwa: "terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis", maka berpedoman dan bersandar pada prinsip hukum dan keadilan serta kewenangan mahkamah terurai atas, demi upaya menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka sudah patut dan layak seluruh suara sah yang diperoleh paket nomor empat haruslah dibatalkan atau paket nomor empat haruslah didiskualifikasi karena berbagai kecurangan dan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh paket nomor urut dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun sangat mencederai prinsip dan asas demokrasi: iv. bahwa dalil dalil pemohon guo beralasan hukum, jelas dan tidak kabur, oleh karenanyah, si. atau setidak tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang kabupaten sumba barat daya pada seluruh tps kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi alazhar, dan kecamatan kodi banned:tps tps tps tps tps desa maladewa, tps tps desa wolowiro, tps desa menu,: tps desa paga, tps desa lenandarera, tps dan tps desa wolorega, tps desa love, tps tps dan tps desa pola: tps dan tps desa detubinga: tps dan tps desa tua: kecamatan ego pada tps desa wolodhesa, tps desa napugera, tps desa liakutu: kecamatan nita pada tps desa usitata, kecamatan magepanda pada tps desa magepanda, tps desa done, tps desa reroroja: kecamatan alok barat pada tps desa walilitis tps dan tps desa during, tps dan tps desa wolomarang, kecamatan alok pada tps tps tps tps dan tps desa merawat, tps desa gunungsari: kecamatan alok timur pada tps tps tps tps desa beru: tps desa wairotang: tps tps tps desa wait, tps dan tps desa kojadoi, tps dan tps desa watugong, tps kelurahan kota baru, kecamatan lela pada tps desa sikka, tps desa baopaat: kecamatan range pada tps desa mekendetung, tps tps tps desa blatatatin: tps desa langit: kecamatan hewokloang pada tps desa rumit: tps dan tps desa baumekot, tps desa kajowair, kecamatan waigete pada tps desa dibuka: tps dan tps desa wairbleler, kecamatan talibun pada tps desa talibun: tps dan tps desa darat gunung: tps tps dan tps desa darat pantai, tps tps dan tps desa hiking: tps desa orang: tps desa wailamo: tps tps dan tps desa timutawa: tps desa bangkok: tps dan tps desa nagahale,lembata pada seluruh tps kecamatan mesuji: kecamatan buyasuri, kecamatan ile ape, dan kecamatan ile ape timur, membatalmahkamah konstitusi ini,,nomor pan.mk vi dari mahkamah konstitusi, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yohanes mandela mengenai kejadian kabupaten sumba barat daya: bukti mengenaterima laporan atas nama thomas teda pandu, dan cornelis rambo deta: bukti p 13a fotokopi model c kwk.kpu, tps desa rokirole, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13b fotokopi model c kwk.kpu, tps desa rokirole, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13c fotokopi model c kwk.kpu, tps desa rokirole, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13d fotokopi model c kwk.kpu, tps desa tuaisseo, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13e fotokopi model c kwk.kpu, tps desa tuaisseo, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13f fotokopi model c kwk.kpu, tps desa tuaisseo, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13g fotokopi model c kwk.kpu, tps desa lidi, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13h fotokopi model c kwk.kpu, tps desa lidi, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti fotokopi model c kwk.kpu, tps desa lidi, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13j fotokopi model c kwk.kpu, tps desa ladolaka, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13k fotokopi model c kwk.kpu, tps desa ladolaka, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13l fotokopi model c kwk.kpu, tps desa ladolaka, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13m fotokopi model c kwk.kpu, tps desa kesokoja, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 13nladolaka, kecamatan value, kabupaten sikka: buktiformulir temuan bawaslu kecamatan amanuban barat, surat bawaslu kabupaten timor tengah selatan kepada kapolres timor tengah selatan tentang penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, bertanggal mei bukti fotokopi model c kwk.kpu, tps waturesa, desa wolorega, kecamatan raga, kabupaten sikka, bukti p 17a fotokopi berita acara klarifikasi bawaslu kabupaten flores timur, bukti p 17b fotokopi surat panggilan kapolres flores timur menyangkut pemeriksaan penyidikan tindak pidana, yang memanggil joni aliando: bukti fotokopi model c kwk.kpu, tps vi, desa nita, kecamatan nita, kabupaten sikka, bukti fotokopi surat mandat ketua dpc partai gerindra kabupaten sikka, bukti rekaman arahan bupati sumba barat daya provinsi nusa tenggara timur, bukti rekaman satu orang anggota kpps mencoblos lebih dari satu surat suara,:dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk vi bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yohanes mandela, kabupaten sumba barat daya, buktbukti penerimaan laporan atas nama thomas teda pandu dan cornelis hamba deta, sumba barat daya, bukti fotokopi model c kwk.kpu, tps desa rokirole, kecamatan value, kabupaten sikka: bukti p 33a fotokopi surat mandat dpc partai gerindra kabupaten sikka, untuk menjadi saksi, bukti p 33bketerangan klarifikasi bawah sumpah janji, bawaslu kabupaten flores timur, bukti p 35a fotokopi berita acara klarifikasi bawaslu kabupaten flores timur, bukti p 35b fotokopi berita acara pemeriksaan saksi, kepolisian daerah ntt, resor flores timur, mengenai kampanye luar jadwal, bukti rekaman pengakuan kepala desa lama kecamatan ape timur tentang mobilisasi aparatur kecamatan dan desa untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi keterangan klarifikasi bawah sumpah janji, bawaslu provinsi ntt, mengenai manipulasi formulir model c1 kwk.kpu sejumlah tps kecamatan value, kabupaten sikka, bukti keterangan klarifikasi bawah sumpah janji, bawaslu kabupaten flores timur, bukti keterangan klarifikasi bawah sumpah janji, bawaslu kabupaten flores timur, selain itu, pemohon mengajukan (dua puluh tujuh) orang saksi dalam persidangan tanggal juni dan juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: thomas teda honda saksi menerangkan kejadian tps desa wanita, kecamatan kodi alazhar, kabupaten sumba barat daya, anggota kpps bernama alex rangga dewa mengambil dan mencoblos surat suara, yang kemudian dibawa kotak suara. tindakan tersebut dilakukan setelah orang lain mencoblos: saksi bertanya kepada alex rangga dewa, kenapa saudara mencoblos sepuluh, sementara saya, kami yang lain cuma satu. alex rangga dewa menjawab, ah, itu bukan kau punya urusan! saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kecamatan pada tanggal saksi juga melapor bawaslu kabupaten pada tanggal saksi tidak mengetahui proses tindak lanjut bawaslu: tangga kata pada tanggal april bupati sumba barat daya mengarahkan kepala desa tingkat kecamatan kodi utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kepala desa setelah memperoleh pengarahan dari bupati sumba barat daya, drs. matius ana ote saksi adalah relawan pasangan calon nomor urut pemohon), saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan keterangan saksi thomas teda honda, saksi melihat keributan dan mendengar dari saksi jefri ana ote bahwa anggota kpps alex rangga dewa mengaku telah mencoblos surat suara, saksi menyarankan agar pencoblosan yang dilakukan oleh anggota kpps alex rangga dewa dilaporkan bawaslu dan polres: johannis mandela tps desa kori terdapat kejadian, mana sekitar anak bawah umur ikut mencoblos: yohanes rinaldi mandela saksi adalah saksi yang masih bawah umur, tps desa kori, saksi diberi undangan oleh bawaslu kecamatan kodi utara untuk mencoblos, namun saksi tidak ikut mencoblos, martinus jama guna, pada hari kamis, tanggal yang bertepatan dengan hari pencoblosan, sekitar anak bawah umur diberikan surat undangan memilih tps: surat undangan diberikan oleh ketua kpps, setelah diberikan surat undangan, anak anak mengambil kartu suara kemudian mencoblos, saksi bertanya kepada anggota kpps, kenapa anak anak seperti itu? kok mereka bawah umur? . anggota kpps yang bernama stefan patimado menjawab, tu karena banyak orang yang tidak datang . datang color, untuk bisa menggantikan orang orang itu : saksi tidak mengetahui siapa yang dicoblos oleh anak anak: jefri ana ote saksi membenarkan keterangan saksi thomas teda honda, saksi adalah relawan pasangan calon nomor urut pemohon), saksi mengamankan saksi thomas yang mau diserang oleh anggota kpps dengan keluarganya, saksi tidak mengetahui tindak lanjut laporan bawaslu kecamatan dan bawaslu kabupaten: terdapat anggota kpps yang masing masing mendapat jatah surat suara, paulina solo saksi membenarkan keterangan saksi thomas teda honda, saksi marah karena kotak suara dibuka tanpa menunggu saksi, saksi ditawari untuk mencoblos surat suara, namun saksi menolak karena takut melanggar, saksi melihat saksi thomas teda honda mengambil video anggota kpps alex rangga dewa yang sedang menusuk lembar surat suara, manuel kata milla ate, s.ip. saksi membenarkan keterangan saksi thomas teda honda yang menyampaikan laporan bawaslu kabupaten, laporan juga diteruskan gakkumdupaulus lete boro pada hari rabu, tanggal mei pukul pagi, desa waimaringi kecamatan kodi alazhar, tepatnya rumah ketua pac pdip kecamatan, terdapat kejadian bahwa bupati sumba barat daya mengarahkan sekitar orang (antara lain tokoh masyarakat, tim sukses pdip, kepala desa, ketua pps) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut situs victor saksi adalah sekretaris dpc partai gerindra kabupaten sikka, saksi menerima laporan dari pac kecamatan bahwa terdapat sekitar tps yang kwk.kpu ditandatangani oleh saksi yang bukan diberikan dari mandat resmi oleh dpc kabupaten sikka, saksi melaporkan kejadian tersebut tingkat provinsi dpd) dan partai, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut bawaslu, dpd memberikan respon bahwa dpc partai gerindra kabupaten sikka harus bersedia untuk memberikan keterangan bahwa secara administratif memang ada perbedaan antara mandat yang diberikan oleh gerindra dengan yang ada lapangan, terdapat nama yang tidak sesuai dengan mandat dan menandatangani c1.kwk, joseph martin saksi adalah ketua pac kecamatan nita partai gerindra, desa riil ada tps, namun antara tps tersebut tidak ada saksi yang bersedia: pasangan calon nomor urut menang desa riil: yakobus muda yanto seo saksi menerangkan persoalan c1 kwk kecamatan ego, tps desa napu gera dan tps desa liakutu, terdapat c1 kwk yang ditandatangani oleh saksi yang tidak sesuai dengan mandat yang dikeluarkan, karena lapangan ada perubahan saksi. perubahan tersebut dilakukan oleh tim sukses tanpa pemberitahuan kepada saksi yakobus muda yanto seo: bona koran cornelis saksi menerangkan kejadian tps desa dibuka kecamatan waigete, kabupaten sikka, formulir kwk ditandatangani oleh saksi yang bukan penerima mandat, paulus pero mira tps desa renggarasi, c1.kwk ditandatangani oleh saksi atas nama fransiskus laba yang tidak sesuai dengan mandat partai gerindra. padahal yang diberi mandat adalah maria priyayi, tps desa renggarasi, c1.kwk ditandatangani oleh saksi atas nama jeremiah wara yang tidak sesuai dengan mandat partai gerindra. padahal yang diberi mandat adalah ambisius anis, akhmad awan langgouyo bahwa pada tanggal mei sekitar jam desa kaliber, kecamatan buyasuri, ada kunjungan bupati lembata, mana dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala desa dan ketua bpd se kecamatan buyasuri dan tokoh masyarakat setempat: pada kesempatan itu, setelah bupati menjelaskan berbagai program kerja yang ada kabupaten lembata, kemudian sela sela kunjungan itu bupati menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat, seluruh kepala desa, ketua bpd agar kembali desanya masing masing untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kunjungan dilanjutkan desa dolulolong sekitar jam malam. kunjungan tersebut dikemas sebagai syukuran atas terpilihnya bupati lembata. sementara, bupati lembata ini sudah menjabat selama dua tahun. bupati juga menyampaikan harapan agar masyarakat desa dolulolong memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut bupati sempat memberikan bantuan dus tegel dan memberikan amplop sebanyak lima buah kepada tokoh adat setempat dan pertemuan itu dilakukan rumah adat desa dolulolong, lukas alasan tanggal mei wakil bupati lembata viktor madowatun melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan kecamatan ile ape timur untuk mengarahkan semua kepala desa dan ketua bpd untuk memenangkan pasangan calon nomor urut desa masing masing: wakil bupati lembata meminta kepala desa lampau untuk memberi target, namun kepala desa lampau menyampaikan tidak bisa memberi target karena menyangkut pemilu. namun wakil bupati lembata mengatakan, bapak bapak kepala desa, jangan takut! pelanggaran pemilu tidak ada proses hukum': joseph ratu dany saksi adalah kepala dusun utara, desa balairung, pada tanggal mei tepatnya jam pagi, ada kunjungan kerja bapak bupati lembata desa balairung, kecamatan mesuji, yang dihadiri oleh sekitar orang (yang terdiri dari ketua bpd, kepala desa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat): dalam diskusi dialognya, bupati lembata mengarahkan kepala desa dan bpd untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pada waktu mendengar arahan bupati lembata, kepala desa dan bpd sangat antusias mengatakan, kami siap untuk mengadakan masyarakat ketika kami pulang desa kami masing masing : keesokan harinya pada tanggal mei kepala desa desa saksi mengundang kepala dusun hingga tingkat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut setelah itu, saksi mengumpulkan ketua dan mengatakan, kita terpaksa harus mengikut arahan bapak bupati melalui kepala desa tadi karena kepala desa juga sudah katakan , pasangan calon nomor urut menang desa saksi, desa saksi, tidak ada kejadian khusus seperti protes dan demo, yang berkaitan dengan pemilu, yosef arakan pada tanggal mei bertempat aula smp negeri ile ape, dikunjungi oleh salah satu staf dinas ppo provinsi ntt (bernama linus lusimaking) untuk memberikan beasiswa bagi anak kelas vii dan kelas vii, pada pertemuan tersebut, staf dinas ppo provinsi ntt menghimbau orang tua murid untuk memilih pasangan calon nomor urut kepala sekolah smp negeri ile ape dan kepala dinas utd kecamatan ile ape juga membicarakan hal yang sama, yohanes vian urin saksi adalah ketua dpc partai gerindra: ketua dpc pdip lembata meminta bantuan saksi untuk mengubah namun upaya untuk mengubah tersebut tidak terlaksana, daerah saksi, yang menang adalah pasangan calon nomor urut samsudin ton pada tanggal mei, jam istri gubernur ibu lucia adinda) melakukan kampanye masa tenang, pelataran masjid eksakta kelurahan eksakta: saksi melihat adanya baliho pasangan calon nomor urut panas menurunkan baliho dan berupaya menghentikan acara, namun acara sudah dihadiri oleh banyak orang (tokoh masyarakat dan tokoh agama), sehingga acara terpaksa dilanjutkan, filmog fact matahari selasa, tanggal mei ada kerja bakti pukul dalam acara tersebut juga ada pengarahan untuk memilih pasangan calon nomor urut setelah itu, istri gubernur incumbent memberikan uang, dan saksi mendapat rp. saksi memilih pasangan calon nomor urut sedangkan pemilih lainnya yang berada dalam satu rumah tangga dengan saksi, memilih pasangan calon nomor urut philips cara saksi adalah anggota kpps tps desa tanggo, kecamatan value, kabupaten sikka, sebagai anggota kpps, saksi juga menjadi saksi pasangan calon nomor urut pada tanggal mei, pukul saksi didatangi tamu yang bernama april rongga seorang kepala desa dari reruwairere, sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara, karena diminta sebagai saksi, maka saksi menandatangani meskipun tidak melebihi atau mengurangi suara yang diperoleh pasangan calon: bernard francis saksi tidak pernah mengenal saudara viktor: saksi tidak pernah menyuruh saudara viktor bawaslu) untuk merekayasa kwk ali berani pada tanggal mei sekitar pukul wita, aula balai desa lampau, kecamatan ile ape timur, ada pengarahan oleh wakil bupati kepada kepala desa dan ketua bpd se kecamatan ile ape timur untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kepala desa limau memerintahkan kepala dusun untuk memenangkan pasangan calon nomor urut ayub nubatonis pada tanggal mei, ibu frans debu raya (istri pihak terkait) datang rumah yeheskial silla dan mengucapkan terima kasih karena pemilih memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait) pada pemilu putaran pertama, istri pihak terkait menghimbau agar memilih pasangan calon nomor urut pada pemilu putaran kedua: saksi diberi uang: jong aliando pada tanggal maret sumbangan pasangan calon nomor urut diberikan kepada pak daeng sulaiman. uang diserahkan kepada wakil imam, sambil mengatakan bahwa pasangan calon nomor urut mohon dukungan dan doa restu, ada yang memasang baliho pasangan calon nomor urut pada tanggal yang bukan merupakan hari kampanye, menimbang bahwa memohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal juni dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal juni yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon yang diajukan tertanggal juni maupun perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal juni kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscura libel) dengan alasan: bahwa polita permohonan dengan petit permohonan saling bertentangan antara satu dengan yang lain karena pada polita permohonan, pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur manakah yang diajukan keberatan dan pembatalan kepada mahkamah konstitusi, sedangkan pada petit permohonan angka tanpa alasan pemohon memohonahwa pemohon dalam permohonannya menuduh memohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut secara terstruktur, sistematis dan masif. namun pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang tempat, cara dan bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif mana dan bagaimanakah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut akibat dari permohonan pemohon yang tidak lengkap dan kabur tersebut adalah tidak dapat ditemukan suatu ukuran yang jelas tentang pengaruh pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara dari pemohon dan pasangan calon nomor urut bahwa pertentangan antara polita permohonan dengan petit permohonapasangan calon nomor urut dan memohon beserta pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon maka permohonan pemohon, iivinsi nusa tenggara timur tahun yangsatu berdasarkanmemohon menetapkan pemohon(bukti bahwarubahan keempatpemungutan suara dilaksanakan pada tanggal mei sedangkan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi oleh memohon dilaksanakan pada tanggal juni (bukti bahwa pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi oleh memohonanggal juni (bukti dengan perolehan suara pasangan calon pemohon ir. eselon tenay, dan paul edmunds tallo, sos., par) dan pasangan calon pihak terkait drs. frans debu raya dan drs. benny alexander litelnoni, s.h.,m. si), masing masing, sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon pemohon dan pihak terkait pada pemilu gubernur wakil gubernur ntt putaran tahun nama pasangan calon perolehan suara sah ir. eselon lelah tenay, (satu juta, paul edmunds tallo, sos empat belas ribu, delapan ratus delapan puluh delapan atau drs. frans debu raya drs. (satu juta, enam benny alexander litelnoni, puluh tujuh ribu, lima puluh sh.,m. empat) atau jumlah (dua juta, delapan puluh satu ribu, sembilan ratus empat puluh dua bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pasangan calon, pemohon dan pasangan calon pihak terkait sebagaimana tersebut maka memohon menerbit (bukti bahwa penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur putaran(uber) serta jujur dan adil (judul) sebagaimana digariskan oleh dan uud, serta bebas dari segala rasa takut, tekanan, ancaman dan intimidasi sebagaimana diatur dalam uud, bahwa benarnamun sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon, ternyata pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mana dan bagaimana cara dan bentuk memohon dan pasangan calon pihak terkait nomor urut melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. bahkan pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada memohon dan pihak terkait pasangan calon nomor urut hanyalah beberapa kecamatan yang tersebar (tiga) kabupaten dari kabupaten kota yang berada provinsi nusa tenggara timur yaitu sumba barat daya, sikka dan lembata, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal jika pelanggaran yang dituduhkan tersebutasangan calon pemohon yang memiliki selisih dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar (lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam) suara, bahwa benar memohon selaku penyelenggara pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilu gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur putaran tahun terikat pada asas asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdiri daridengan demikian tidak benar seluruh rincian dalil dalil permohonan keberatan pemohon, seperti dikemukakan pada halaman sampai dengan halaman pokok permohonan pemohon, berdasarkan alasan alasan sebagai berikut:sumba barat daya bahwa tuduhan pemohon pada angka halaman yang mengatakan memohon melakukan kecurangan atau setidak tidaknya pembiaran terhadap bupati sumba barat daya yang menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, memfasilitasi dan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi pasangan calon nomor uru baik secara hukum maupun fakta, karena memohon selaku penyelenggaran pemilu yang sesuai huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, yang bertugas dan berwenang menindaklanjuti dengan segera rekomendasi badan pengawas pemilu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu , tidak pernah mendapat rekomendasi baik dari bawaslu bawaslu, bahwa keberatan lain dari pemohon pada angka halaman dan bersambungan halaman pada pokoknya menyatakan bupati sumba barat daya telah mengarahkan para kepala desa, anggota kpps, bawaslu dan tokoh tokoh masyarakat kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi alazhar dan kecamatan kodi banned untuk memberikan suara lebih banyak kepada pasangan calon nomor urut dengan cara menyediakan dua kelompok saksi setiap tps untuk mengarahkan pemilih mencoblos nomor urut tidak dapat dibenarkanasangan calon pemohon dan sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi baik pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat tps, ppk maupun kpu kabupaten sumba barat daya bukti s.d. berupa fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran),: bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.d vi mahkamah menyatakan bahwa:bandingan perolehan suara antara pasangan calon pemohon dengan pasangan calon nomor urut kecamatan kodi, kodi utara, kodi alazhar dan kodi banned sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon angka halaman tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sebagai pengaruh dari pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon kepada bupati sumba barat daya sebab perolehan suara dari pasangan calon nomor yang memiliki selisih yang jauh dengan perolehan suara dari pasangan calon pemohon kecamatan dimaksud sebanyak sebenarnya tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah perolehan suara pada putaran pertama pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun yang turut diakui sah oleh pasangan calon pemohon pada saat menjadi pihak terkait dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi adapun perolehan suara masing masing pasangan calon pada putaran pertama pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt dapat diuraikan sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon pada putaran pertama pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt, thn kecamatan bara kara banned jumlah bahwa data pada tabel atas, telah membuktikan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut adalah yang tertinggi kecamatan kodi, kodi utara, kodi belajar dan kodi banned sejak putaran pertama pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun yakni sebanyak dibandingkan perolehan suara dari pasangan calon pemohon (empat) kecamatan dimaksud pada putaran pertama hanyalah suara, bahwa keberatan pemohon angka halaman adalah tidak benar sebab anggota panwascam kodi utara, ketua pps tps desa kori, kecamatan kodi utara yaitu sdr. philips patilengga maupun ketua pps tps desa mangga pipi, kecamatan kodi utara yaitu alex ratu dawa tidak pernah memobilisasi anak bawah umur untuk melakukan pencoblosan surat suara untuk pasangan calon nomor melainkan yang sebenarnya adalah semua pemilih yang menggunakan hak suaranya tps desa kori dan tps desa mangga pipi semuanya telah memenuhi syarat umur maupun administratif lainnya. buktinya dari ketidakbenaran tuduhan pemohon tersebut adalah pertama, sampai dengan diajukannya jawaban dari permohonan intersebut dan kedua, saksi saksi dari pasangan calon pemohon tps desa kori dan tps desa mangganipi tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat tps melainkan turut menandatangani formulir model c1.kwk.kpu sebagai bukti persetujuan atas seluruh isi atau substansi dari form model c1.kwk.kpu tersebut (bukti dan bukti bahwa permohonan keberatan pemohon angka halaman tidak benar, sebab formulir c1.kwk.kpu desa mangga pipi dan lomba spiritrhitungan suara tingkat tps, bukan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tanggal mei sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahkan seluruh tps tps yang ada kedua desa tersebut, tidak terdapat keberatan apapun dari saksi pasangan calon pemohon, melainkan semua saksi menandatangani formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya (bukti s.d. bukti bukti s.d. bukti bahwa demikian pula permohonan keberatan pemohon angka halaman yang menyatakan anggota kppstidak dapat dibenarkan sebab ternyata saksi dari pasangan calon pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat tps dan ppk (bukti sehingga dalil keberatan pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan. oleh karena saksi dari pasangan calon pemohon tidak mengajukan keberatan tps desa wanita maupun ppk kodi alazhar maka sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tentang sengketa pilkada kota sungai penuh putaran kedua tahun mahkamah telah memberikan kaidah hukum bahwa .bukti yang diajukan oleh memohon menunjukan saksi pemohon tidak mengajukan keberatan ppk hamparan rawang, tps koto teluk, tps kota dian, tps tanjung muda dan tps koto beringin. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon harus dikesampingkan , bahwa keberatan pemohon angka halaman patut pula ditolak karena pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang tps tps mana saja kecamatan kodi dan kodi banned kabupaten sumba barat daya terjadi pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara: memohon tidak melakukan pelanggaran kabupaten sikka bahwa keberatan pemohon angka halaman yang pada pokoknya pemohon mendalilkantidak benar dan patut ditolak karena (tiga) alasan yaitu pertama, formulir model c1.kwk.kpu yang dimiliki oleh memohon pada tps tps desa kecamatan value yang disebutkan pemohon tidak memiliki tulisan yang sama dan serupa melainkan pada setiap (bukti s.d dan kedua, karena memang logistik berupa alat tulis menulis yang disiapkan oleh berdasarkan, tahun (bukti surat keputusan itu digunakan dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt, karena diberikan delegasi oleh memohon untuk mengatur logistiknya sendiri berdasarkan surat keputusan kpu, tahun (bukti dan pemilu gubernur dan wakil gubernur bersamaan dengan pemilu bupati dan wakil bupati sikka: bahwa demikian pula keberatan pemohon angka halaman yang menyatakan terdapat tps yaitu tps dan desa rokirole, kecamatan value ditandatangani oleh orang yang sama adalah tidak benar dan patut pula ditolak sebab sesuai dengan formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya pada kedua tps tersebut, ternyata, yakni formulir c1.kwk.kpu pada tps desa rokirole kecamatan value ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps yang terdiri dari ditambah saksi dari pasangan calon pemohon nomor urut bernama stefan cara dan saksi pasangan calon nomor urut bernama joniverus langga (bukti sedangkan formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya pada tps desa rokirole, kecamatan value ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps yang terdiri dari bonefasius lise, maria nona, agnes noni, olivia tia, adel pali, thomas ware dan donamartha satu, ditambah saksi pasangan calon pemohon nomor urut bernama serius ngaji dan saksi pasangan calon nomor urut bernama aloysius tangga (bukti bahwa selanjutnya keberatan pemohon yang menyatakan salah seorang anggota kpps pada tps desa tanggo, kecamatan value yang bernama philips cara telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi pasangan calon pemohon, setelah ditelusuri oleh memohon ternyata ditemukan fakta memang benar anggota kpps dimaksud selain menandatangani formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya sebagai anggota kpps, juga bertindak sebagai saksi pasangan calon pemohon (bukti namun tindakan dari anggota kpps yang bernama philips cara yang bertindak selaku saksi pasangan calon pemohon, dilakukan atas dasar permintaan dari kepala desa reruwairere yang bernama felinus rongga selaku koordinator saksi pasangan calon pemohon kecamatan value setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara (bukti selain itu tindakan anggota kpps philips cara tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon tps desa tanggo, kecamatan value tersebut, bahwa sebaliknya formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya tps tps desa yang tersebar kecamatan value yang dimiliki pemohon dan dijadikan bukti dan dasar untuk mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan pada angka halaman permohonan, menurut memohon patut untuk dikesampingkan dengan alasan: pertama, formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya tps tps desa yang tersebar kecamatan value yang dimiliki oleh pemohon diduga palsu karena formulir c1.kwk.kpu dimaksud bukanlah diterbitkandan permintaan dari dionisius rotundatus untung dilakukan atas dasar permohonan dari seorang tim sukses keluarga dari pemohon bernama berani (bukti bukti dan saksi viktor marinus satu), kedua, dugaan adanya pemalsuan formulirbahwaaturan yang berlaku, sehingga selayaknya pemohon melalui ke kuasa hukumnya tidak dibolehkan mengajukan formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya yang diduga palsu tersebut sebagai bukti mahkamah konstitusi dalam permohonan keberatan ini (bukti namun jika tetap saja formulir formulir c1.kwk.kpu dari tps tps kecamatan value dimaksud tetap diajukan sebagai bukti oleh pemohon maka sebagai pihak yang paham hukum tentu mengetahui adanya kuh pidana yang mengancam setiap orang yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan yang merugikan orang lain: bahwa keberatan pemohon angka halaman yang pada pokoknya menyatakan terdapat tps yang tersebar (empat belas) kecamatan kabupaten sikka yang formulir c1.kwk.kpu beserta laporannya ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bukan diberi mandat resmi adalah tidak benar dan patut ditolak sebab(bukti selanjutnya berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi ntt nomor pts kpu prov tersebut, maka saksi saksi pasangan calon yang menandatangani fotokopi formulir c1.kwk.kpu tps yang disebutkan oleh pemohon: bahwa adapun nama nama saksi yang menandatangani formulir c1.kwk.kpu tps yang tidak bersesuaian dengan mandat yang dikemukakan oleh pemohon adalah tidak benar dan patut ditolak, karena sesungguhnya memohon menerima mandat dari saksi saksi pemohon dan saksi saksi dimaksud juga yang menandatangani formulir c1 kwk kpu sehingga ada kesesuaian nama saksi penerima mandat dan saksi yang menandatangani formulir c1 kwk kpu, begitupun selama perhitungan suara tps, pps, ppk dan tingkat kabupaten serta ditingkat provinsi, tidak ada keberatan dari saksi pemohon maupun tidak ada temuan dan rekomendasi dari bawaslu bawaslu yang mengkategorikan hal dimaksud sebagai suatu pelanggaran. adapun nama saksi saksi pemohon pemegang mandat dan yang menandatangani formulir c1 kwk kpu sebagaimana memohon uraikan dalam tabel berikut ini: tabel daftar nama saksi pemohon penerima mandat bersesuaian dengan saksi yang menandatangani formulir c1 kwk kpu iss min ssi kwk saksimandat saksittdci kwk ll. tidaksesuai markus range markus range sesuai (bukti ll. tidaksesuai haryanto haryanto sesuai (bukti ll. tidaksesuai darius darius sesuai (bukti lea saksi idol iro tidaksesuai donatur agu donatur agu sesuai (bukti ll. tidaksesuai yosef sudarso yos sudarso sesuai (bukti imbang tidaksesuai maria asa maria asa sesuai (bukti paga ' | tidaksesuai bonifasius nanga bonifisius nanga sesuai (bukti ll. tidaksesuai barnabas napa barnabas napa sesuai (bukti pan bela becek saksi gea bec ll. tidaksesuai lawrensium wara lawrensium wara sesuai (bukti iwolorega tidaksesuai sains boy juga sains boy juga sesuai (bukti lo. tidaksesuai raymundus reg, raymundus reg sesuai (bukti tidaksesuai jeremiah work jeremiah work sesuai (bukti 1pola tidaksesuai yohanes baba yohanes baba sesuai (bukti tidaksesuai petrus wiki petrus wiki sesuai (bukti tidaksesuai yohanes guntur yohanes guntur sesuai (bukti itu tidaksesuai wilhemus we'u wihemus we'u sesuai (bukti tidaksesuai stefan satu stefan satu sesuai (bukti luakutu tidaksesuai serius sepa serius sepa sesuai (bukti tidaksesuai antonius ngada antonius ngada sesuai (bukti |alok |kotauneng tidaksesuai madi madi sesuai (bukti ll. tidaksesuai donatur sekantong donatur sekantong sesuai (bukti ll. tidaksesuai magdalena konstanta magdalena konstanta sesuai (bukti pemanas tidaksesuai mega artis mega artis sesuai (bukti (ea ata saputra ll. . mariana mariana sesuai (bukti lo. lo. . lemy surabaya lemy surabaya sesuai (bukti lo. lo. ii: gente gente sesuai (bukti lo. race nur race nur sesuai (bukti bea pan baba ben sia pemohon pemohon (|gunungsari fujian fujian sesuai (bukti dinasti binari sesuai (bukti il. shima shima sesuai (bukti ialoktimur |beru tidaksesuai adrianus kasi adrianus kasi sesuai (bukti kesal iwata tidaksesuai marinus gabriel marinus gabriel sesuai (bukti |. tidaksesuai wihelmina yuvilda wihelmina ywvilda sesuai (bukti |ilepolima tidaksesuai kristiani selvan kristiani selvan sesuai (bukti |kotabaru tidaksesuai albertisi range albertisi range sesuai (bukti (lela illa tidaksesuai lawrensium martinus lawrensium martinus sesuai (bukti |sikka tidaksesuai ambigu ambigu sesuai (bukti awal tidaksesuai fransiskus moyang fransiskus masing sesuai (bukti |dapat tidaksesuai guild ' ' guitilda sesuai (bukti drag jenang (rara none mara nona kak pesat gam saksi blatatatin tidaksesuai tanarius bura tanarius bura sesuai (bukti ||. |langit ' ) '| tidaksesuai yohanes basalis yohanes basalis sesuai (bukti tidaksesuai martinus ambon ambon sesuai (bukti |. tidaksesuai martinus minggu minggu sesuai (bukti mes mama kendi tidaksesuai noviliana rajalewa noviliana rajalewa sesuai (bukti tidaksesuai mario lewa mario lewa sesuai (bukti |. tidaksesuai roberts raga roberts raga sesuai (bukti tidaksesuai yuvrihalis rajalewa yuvrihalis rajalewa sesuai (bukti antena tidaksesuai jonoarius jae tidak ada saksi pemohon sesuai (bukti tidaksesuai gaudensia titan leo gaudensia titan leo sesuai (bukti |. tidaksesuai maria nona marlin maria marin sesuai (bukti sumatera tidaksesuai martinalnguliman martinalnguliman sesuai (bukti tidaksesuai yosef dens yosef dens sesuai (bukti esa ena pareja wicara tidaksesuai fernandes nero fernandes nero sesuai (bukti |. tidaksesuai serius nong okto serius nong okto sesuai (bukti ||. iwarkoja tidaksesuai scholastic ende scholastic ende sesuai (bukti |. tidaksesuai bernadette buka bernadette buka sesuai (bukti 'iwolomapa tidaksesuai tanarius rodin tanarius rodin sesuai (bukti |baomekot tidaksesuai herman solo herman solo sesuai (bukti tidaksesuai lawrensium lawe lawrensium lawe sesuai (bukti |kajowair tidaksesuai emanuel air emanuel air sesuai (bukti tidaksesuai fransiskus dewa fransiskus dewa sesuai (bukti klemensius san dahan dang besa juang tidaksesuai tidaknya tps tidaknya tps tidak ada tps4 |mata '| tidaksesuai rosalia resmi rosalia resmi sesuai (bukti iwogalirit tidaksesuai stanislaus slip stanislaus slip sesuai (bukti |. tidaksesuai bonefasius sendi bonefasius sendi sesuai (bukti |watumerak tidaksesuai klemenstina bura klemenstina bura sesuai (buktinusa tenggara timur tahun dengan demikian, keputusan kpu provinsi nusa tenggaranusa tenggara timur.gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggaraertanggal januari atas nama ir. eselon tenay, dan paul edmunds tallo, sos., par. masing masing selaku calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun tidaksesuai gabriel yoga gabriel yoga sesuai bukti inatakoli tidaksesuai maria mery maria mery sesuai bukti tidaksesuai gaudensius demo gaudensius demo sesuai bukti jaga mandat sesuai sesuai bukti tidaksesuai stefan nolaskus stefan nolaskus sesuai bukti pan kes sea monas bensin raga jeon j | tidaksesuai maria putera maria putera sesuai bukti iwaterang tidaksesuai hendrik teen hendrik teen sesuai bukti bea saksi saksi nidaksesuai albert yoswandi albert yoswandi sesuai bukti dan moi bani basah cola gunung esa pantai tidaksesuai hasrat asal oo sesuai bukti nidaksesuai mustahil mustahil oo sesuai bukti indie oo) |tidaksesuai maria boga maria fatima borgx sesuai bukti hiking o ) | tidaksesuai lambert boli dewa amber boli dewa sesuai bukti tidak sesuai yosef sale joseph sale sesuai bukti tidak sesuai gabriel nabi ' gabriel nabi sesuai bukti kirinya oo o )o | tidaksesuai yohanes aspar yohanes aspar sesuai bukti long oo) tidaksesuai timotius jimi ' timotius sesuai bukti jeewomada tidaksesuai lukas guru lukas guru sesuai bukti jamutawa oo tidaksesuai simon sani simon sani sesuai bukti nidaksesuai adrianus ardi adrianus ardi sesuai bukti nidaksesuai filem world willem world sesuai bukti ibangkoor tidaksesuai aleksandr audax ' aleksander audax ' sesuai bukti io tidaksesuai robianus ambiente robiante sesuai bukti inangahale tidaksesuai basandi ' basandi sesuai bukti nidaksesaui yohanes jansen yohanes jansen sesuai buktilembata bahwa permohonan pemohon angka dan halaman yang menuduh memohon seolah olah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati lembata berupa menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, memfasilitasi para camat dan kepala desa dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan mesuji, buyasuri, ile ape dan ile ape timur tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun fakta sebab tugas dan kewenangan memohon yang ditetapkan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi badan pengawas pemilu bawaslu) atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. hal ini berarti memohon hanya dapat melakukan tugas dan kewenangannya atas setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, jika adanya rekomendasi dari bawaslu. namun terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon kepada bupati dan wakil bupati lembata yang dianggap tidak netral dan menguntungkan pasangan calon nomor urut sampai dengan diajukannya jawaban terhadap permohonan ini, memohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari bawaslu terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada bupati dan wakil bupati lembata: bahwa bahkan pelanggaran yang dituduhkan kepada bupati dan wakil bupati lembata oleh pemohon hanyalah berupa pelanggaran yang dilakukan, namun pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang pengaruh pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara yang diperoleh masing masing pasangan calon pemohon dan pasangan calon nomor urut oleh karena itu, jika benar terdapat pelanggaran maka pelanggaran dimaksud tidakemohon kabupaten lembata, bahwa demikian pula pelanggaran pelanggaran lainnya berupa kampanye diluar jadwal kampanye oleh isteri pasangan calon nomor urut dan money politic kabupaten timor tengah selatan, sama sekali merupakan pelanggaran yang tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sebab money politic yang dituduhkan oleh pemohon kabupaten timor tengah selatan khususnya desa tubuh, justru perolehan suara dimenangkan secara mutlak oleh pasangan calon pemohon, dengan perincian sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon pemohon dan pasangan calon urut desa tubuh kabupaten tts urut eselon paul) pasangan calon urut freely bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tabel atas, ternyata perolehan suara dari pasangan calon pemohon desa tubuh yang diduga pemohon terjadi money politic lebih tinggi yakni sebesar suara dibandingkan dengan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut yang hanya suara. jumlah perolehan suara desa tubuh dimaksud merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa money politic yang dituduhkan terjadi kabupaten tts sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dari masing masing pasangan calon,, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan memiliki kekuat, tahun tanggal junatauanggal januariperubahan keempatbond kodi, sbdpero batang, kodi, sbd: bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran tps desa pero koda, kodi, sbd:anggo lele, kodi, sbd:kadang hari, kodi, sbd:kadaghu tana, kodi utara, sbd, bahwa peserta pemilukada provinsi nusa tenggara timurertanggal februari tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur tahun (vide bukti adalah sebagai berikut: nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun calon gubernur dan wakil gubernur pasangan calon ir. eselon lelah tenay, si., dan paul edmunds tallo. sos., par. drs. ibrahim agustinus merah, dan melkiades laka lena, si. drs. christian rokok, dan ir. abraham riyanto. drs. frans debu raya, dan drs. benny alexander litelnoni, s.h., dr. benny kabur harman, s.h., dan willem note, s.h. bahwa pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur pada pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timadalah sebagai berikut (vide bukti pasangan jumlah prosentase calon gubernur wakil gubernur suara yo) esrontfenay poeta siswa,rang indahmanu toshi kodi belajar, sbd: bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran tps desa manu toshi kodi belajar, sbd: bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran tps desa waimakaha kodi belajar, sbd: bukti t121 fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran tps desa waimakaha kodi belajar, sbd, bukti t122waikaninyowalandimu, kodi banned, dj: bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu dan lampiran tps desa walandimu, kodi banned, dj: bukti t142deludepa kodi banned, sbd:da kwk kpu kecamatan kodi, bukti fotokopi formulir da kwk kpu kecamatan kodi utara: bukti fotokopi formulir da kwk kpu kecamatan kodi belajar: bukti fotokopi formulir da kwk kpu kecamatan kodi banned, bukti fotokopi surat mandat dan formulir c1 kwk kpu,tps kecamatan value, desa rokirole: bukti fotokopi fotokopi formulir c1 kwk kpu,tps kecamatan value, desa rokirole: bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu,tps kecamatan value, desa rokirole:adolaka: bukti fotokopi surat mandat dankesokoja, bukti fotokopi surat mandat dan formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan value, desa kesokoja: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan value, desa kesokoja, bukti fotokopi tahun bukti fotokopi surat keputusan kpu provinsi tahun bukti fotokopi kronologis dari dionisius rotundatus untung tentang penulisan ulang model c1 kwk kpu yang dilakukan oleh victor marinus satu tanggal juni bukti fotokopi surat pernyataan dari victor marinus satu tentang menyalin kembali model c1 kwk kpu yang dilakukan oleh victor marinus satu atas permintaan dionisius rotundatus untung, tanggal juni bukti fotokopi berita harian victory news tanggal junit180 fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan paga, desa wolowiro: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan paga, desa wolowiro, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan paga, desa menuwolorega, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan paga, desa wolorega:,: bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan tanawawo, desa pola, bukti t. fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan tanawawo, desa pola, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan tanawawo, desa pola, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan tanawawo, desa tua: bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan tanawawo, desa tua, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan logo, desa gera,nita, desa usitata, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan magepanda, desa reroroja: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan alok, kot timur, desa beru, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan alok timur, desa nangameting:lepolima, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan alok timur, kota baru, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan lela, desa lela, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan lela, desa sikka, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan lela, desa liga: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan lela, desa dapat, bukti fotokopi surat keterangan sebagai saksi pasangan calon nomor urut dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan range, desa teka iku, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan range, desa blatatatin: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan range, desa langitsurat mandat danian tena, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan kawapante, desa ian tena: bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan kawapante, desa ian tena, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan kawapante, desa sumatera, bukti surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan kawapante, desa sumatera, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan kawapante, desa gelinding,air koja:lemnstetu rava benny lisbon setargubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun sebagaimanaetapkanadalah sebagai berikut: enmonete kamar tap (pte calon gubernur wakil gubernur suara lo. jumlah bahwa berdasar atas hal hal tersebut atas, maka pemohon selaku pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi nusa tenggara timur tahun dengan nomor urut yang telah mengikuti putaran kedua pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara guo, fotokopi kpu, tps kecamatan hewokloang, desa wolomapa:pernyataan sebagai saksi pasangan calon nomor urut dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan hewokloang, desa kajowair, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan hewokloang, desa kajowair: bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan bola, desa wolonwalu, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan bola, desa wolonkoli, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan bola, desa mata: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan goreng, desa wahana,capitale desa hale,waigete, desa dibukablelerformulir c1 kwk kpu, tps kecamatan waigete, desa ego:terang: buktitalibun, desa talibun: bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa talibun, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa darat gunungneue:formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa kring, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa orang, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa lewomada, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa timutawa: buktiformulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa nangahale, bukti fotokopi surat mandat dan fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan talibun, desa nangahale:, bukti fotokopi formulir c1 kwk kpu, tps kecamatan ajuni dan juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: narkoba kata saksi adalah anggota kpu kabupaten sumba barat daya, sampai dengan proses rekapitulasi mulai dari tingkat pps, ppk, dan kpu, tidak mendapat keberatan menyangkut tps desa wanita, pada tanggal mei saksi menerima laporan dari panas, namun sudah lewat waktunya: berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten, kpu diminta untuk melakukan pemilihan ulang tps desa wanita. namun karena waktunya sudah lewat, kpu kabupaten sumba barat daya memutuskan untuk tidak melakukan pemilu ulang karena secara logistik surat suara tidak tersedia. lagipula, rekomendasi dinilai terlambat dan waktunya sudah melebihi ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga pemungutan suara ulang tps desa wanita tidak dilaksanakan, kpu kabupaten sumba barat daya tidak pernah menerima laporan dari bawaslu maupun pihak lainnya mengenai pengarahan kepala desa oleh bupati sumba barat daya: berdasarkan wawancara atau penelusuran yang dilakukan saksi, tidak terjadi pengerahan atau mobilisasi pemilih bawah umur. lagipula tidak ada laporan dari bawaslu dan keberatan mengenai hal tersebut: mengenai pengisian format c1 kwk.kpu secara bersama sama oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kpps sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar karena logistik untuk kpps tanggal sore sudah didistribusi tps masing masing, alfonso hilaris ase, s.h.,m. hum. saksi adalah anggota kpu kabupaten sikka, adanya tps limaadalah dalil yang tidak benar karena segala proses, mulai dari pemungutan dan penghitungan tingkat tps, yang ditindaklanjuti dengan proses rekapitulasi tingkat desa, rekapitulasi tingkat kecamatan, dan rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi, mulai dari tps sampai dengan tingkat kabupaten, mengenai pembagian pulpen dengan warna yang sama adalah sesuai dengan keputusan kpu kabupaten sikka nomor tahun tentang pengadaan perlengkapan tps, untuk penyelenggaraan pemilu, kpu kabupaten sikka memesan pulpen yang sama berwarna biru untuk tps kabupaten sikka, ketika pleno rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan karena terdapat tps yang tulisannya benar benar sama dan mirip yang dilakukan oleh satu orang. ternyata yang menyalin adalah bawaslu kecamatan value yang menyalin sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh panas ketika itu, dan saksi mencoba menelusuri. bawaslu dihubungi oleh saudara dionisius coronatus untung (rekan dari bawaslu yang tidak berada dalam posisi sebagai penyelenggara, namun sebagai masyarakat biasa), bawaslu kecamatan (bernama victor marianosawo) meminta tolong untuk mendapatkan model kecamatan value, yang sebelumnya dihubungi oleh temannya dan menyampaikan karena mereka kesulitan untuk mendapatkan model kecamatan value karena kebanyakan tps, mereka tidak punya saksi, dokumen model yang dibuat oleh kpps pada saat pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan dalam kotak: bawaslu kecamatan menyalin model kemungkinan meminjam dan berkoordinasi dengan ppk, yang kemudian fotokopi oleh panas, sesuai dengan yang disampaikan oleh panas, menyalin tps, namun yang dipakai sebagai bahan rekapitulasi tingkat kabupaten adalah dokumen yang dibuat oleh penyelenggara: proses rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal mei dan bawaslu menyalin pada tanggal berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan value, penyalinan dilakukan untuk sinkronisasi data guna kepentingan internal bawaslu kecamatan, model tps dan tps desa rokirole tidak ditandatangani oleh orang yang sama. yang menandatangani model adalah orang yang namanya tercatat dalam model tersebut, mengenai dalil bahwa tps yang tersebar kecamatan mana surat mandat saksi tidak sesuai dengan nama yang menandatangani model justru saksi yang diterima sesuai dengan surat mandat, khususnya penyelenggara pada tingkat bawah kpps yang diterima setiap tps: surat mandat untuk pasangan calon nomor urut pemohon) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai gerindra. secara normatif, surat mandat ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon. ketua dan sekretaris tersebut adalah tim sukses pasangan calon, dalam surat mandat tersebut terdapat logo partai gerindra dan tanda tangan ketua dan sekretaris dpc yang tertempel partai gerindra: formulir surat mandat tidak diatur dalam peraturan kpu: menyangkut anggota kpps yang bernama philips cara yang telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi pasangan calon nomor urut saksi telah melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan philips cara) pada tanggal didatangi oleh kepala desa reruwairere: kepala desa reruwairere meminta kepada yang bersangkutan untuk menjadi saksi. namun pada saat itu, yang bersangkutan menjelaskan bahwa tidak bisa menjadi saksi karena adalah anggota kpps. akan tetapi, kepala desa reruwairere mengatakan kepada yang bersangkutan, bahwa tidak apa apa kamu . kau atur saja . karena penyampaian seperti itu, sehingga pada keesokan harinya setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, menandatangani model tanpa mengubah isi dan hasil model hal ini baru diketahui setelah rekapitulasi tingkat kabupaten: benediktus toko saksi adalah ketua ppk value: format c1 kwk.kpu tps yang berada desa dalam wilayah kecamatan value, kabupaten sikka, yaitu tps tps dan tps desa rokirole: tps tps dan tps desa tanggo, tps dan tps desa lidi: tps tps dan tps desa ladolaka: serta tps tps dan tps desa kesokoja, tulisannya sangat berbeda pada setiap tps, namun warna cintanya sama: nama dan tanda tangan yang termuat dalam format c1 kwk.kpu tps desa rokirole, kecamatan value berbeda dengan nama dan tanda tangan yang ada dalam format c1 kwk.kpu tps desa rokirole, meskipun pulpennya sama: pulpen warna biru adalah sama karena pada saat pengerolan logistik dari kpu yang mergedrow kecamatan, semua pulpen berwarna tinta biru, mengenai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan value, tidak ada keberatan saksi dari pasangan calon nomor urut pemohon) karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan value, tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut yang diberikan mandat untuk menjadi saksi kecamatan tersebut: setelah rekapitulasi perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten, tepatnya pada tanggal mei, saksi didatangi seorang anggota panas kecamatan yang bernama viktor marinus sau dan meminjam model c1 kwk untuk tersinkronisasi data pemilihan suara, sesudah penghitungan, panas kecamatan mengembalikan model c1 kwk kepada saksi, kemudian saksi mengantarkan model c1 kwk kepada kpu kabupaten sikka: model c1 kwk dipinjamkan kepada panas kecamatan karena pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara wilayah kecamatan value, viktor marinus sau sebagai anggota panas tidak mendapatkan data model secara lengkap: setelah model c1 kwk dipinjam, tidak ada perubahan data, viktor marinus sau saksi adalah anggota panas kecamatan value: saksi membenarkan keterangan saksi benediktus toko, hasil sinkronisasi model c1 kwk tidak ada perubahan, saksi didatangi oleh dionisius untung yang memohon bantuan untuk model c kwk gubernur, namun saksi mengatakan tidak punya karena semua data sudah diserahkan bawaslu kabupaten. namun jika data tersebut untuk data pribadi, saksi menyanggupi, sehingga pada tanggal saksi mendekati ketua ppk dan menyalin kembali hasil rekapitulasi tersebut dengan tidak menambah dan mengurangi rekapitulasi perhitungan suara yang ada: dionisius untung pada tanggal mei, saksi ditelepon kursi, tim keluarga pasangan calon nomor urut pemohon). saksi menemuinya jam malam. dalam pertemuan tersebut, saksi diminta untuk mencarikan saksi tps dan tps desa hitung lea daerah pengungsian maumere: keesokan harinya jam kursi menyerahkan semua surat mandat untuk diantar kecamatan value. namun banjir yang terjadi menyebabkan jalan rusak dan transportasi hancur, sehingga berkas tidak sampai, pada tanggal mei saksi ditelepon saudari berani (tim sukses pasangan calon nomor urut pemohon), mereka tidak mempunyai model c1 kwk.kpu. saksi berusaha menelpon kpps kecamatan value, ternyata model c1 kwk sudah dimasukkan dalam peti dan diserahkan kpu, saksi berusaha menelpon saudara marinus, karena menurut saksi panas mempunyai arsip, namun ternyata tidak punya karena sudah diserahkan kpu. meskipun demikian, saudara marinus menyanggupi untuk mendapatkan model c1 kwk dengan cara menyalin: saksi mendapat formulir c1 kwk dengan cara memfotokopi: model c1 kwk yang disalin diserahkan kepada saudara berani:ni dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal juni yang diterima kepaniteraan tanggal junberdasarkandan pihak terkait mendapat nomor urut (empat), bahwa pada tanggal juni memohon: komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur telah melakukansebagaimandengan perolehan suara sebagai berikut: mel mama bra jea dan paul edmunds tallo, sos, par. ooh drs. frans debu raya k0menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun dengan margin selisih suara untuk kemenangan pemohon sebanyak (lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam): bahwa pada hari selasa tanggal juni pemohon telah mengajukandan pada pokoknya meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan:nya pemungutan suara ulang untuk seluruh tps kabupaten sumba barat pada kecamatan,desa) tps), kecamatan ego pada desa) tps), kecamatan nita pada desa) tps), kecamatan magapenda pada desa) tps), kecamatan alok barat desa) tps), kecamatan alok pada desa) tps), kecamatan alok timur pada desa) tps), kecamatan lela pada desa) tps), kecamatan range pada desa) tps), kecamatan hewokloang pada desa) tps) kecamatan waigete pada desa) tps), kecamatan talibun pada desa) tpsberlangsung dan ditetapkan pada hari sabtunusa tenggara timur: bahwa, oleh karendilaksanakan pada hari sabtu tanggal juni makadikarenakkepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabulitelnoni sh, dan meminta pemungutan suara ulang kabupaten lembata pada seluruh tps kecamatan:telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, bahwa selanjutnya pihak terkait berdasarktahun putaran kedua tingkat provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsinusa tenggara timur tahun sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor php.d x1 mahkamah konstitusi, il. dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon telah lewat waktu bahwa,lah dilakukan tertanggal juni bahwa, berdasarkan, kemudian pada tanggal juni dalam suatu persidangan lain dalam perkarapemohon mengajukan permohonan keberatanobjek permohonan yang telah disidangkan pada tanggal juni yang registrasi dengan nomor perkara php.d xi adalah objek perkara yang berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada persidangan tanggal juni tersebut, bahwa, (tiga) hari kerja setelahyang telah dilakukan pada tanggal juni adalah jatuh pada hari rabu, tanggal juni bahwa berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohon yang diserahkan dan tertanggal juni yang diberi judul perihal:lah nyata dan tegas telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa pemohon telah mengganti permohonan, bukan perbaikan permohonan, setelah lewat batas tenggat mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pmk bahwa, berdasarkan registrasi perkara nomor php.d xi pemohon telah mengajukan permohonan dengan objek perihal:bahwa kemudian pada persidangan perkara nomor php.d xi tanggal juni pemohon yang sama juga mengajukan satu bundel berkasedua objek yang diajukan keberatan oleh pemohon adalah objek yang sangat berbeda, yaitu objek permohonan tertanggal juniobjek permohonan tertanggal juni arena formil objek yang dimohonkan adalah objek yang secara formil sangat berbeda, maka ketentuan dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan sebagaimana diatur dalam pmk tahun tidak dapat diterapkan dalam permohonan pemohon yang disebut dengan perbaikan permohonan tertanggal juni bahwa, berdasarkan hal tersebut maka perbaikan permohonan oleh pemohon tertanggal juni haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa permohonan pemohon tidak jelas dapetit permohonan pemohon telah mengajukan pembatalan perolehan suara sah pasangan calon nomor urut pihak terkait) (vide petit permohonan pada angka dan halaman dan bahwa permohonan pemohon tidak dengan jelas menyebutkan tempat pemungutan suara tps) yang telah salah dalam melakukan penghitungan suara yang dapat menyebabkan pembatalan perolehan suara sah pasangan calon nomor urut dan harus diubahnya jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa sesuai dengan kewenangan dari mahkamah konstitusi,k: dalam penjelasan huruf ini menyatakan bahwa,: harus dilakukan: tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) kamus besar bahasa indonesiadikaitkan dengan pengertian wajib menurut kamus besar bahasa indonesia tersebut, maka dengan tidak disebutkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam permohonan tersebut maka pemohon telah tidak melaksanakan salah satudengan tidak dilaksanakan salah satu syarat formal sebuah permohonan maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum dan haruslah dinyataka,:iiirovinsi nusa tenggara timur bawah ini pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif kabupaten sumba barat daya bahwa tidak benar addiwilayah kecamatan kodi, kecamatan kodi utara, kecamatan kodi belaj: bahwa tidak benar adanyalazhar, dan kecamatan kodi banned: bahwa bupati sumba barat daya tidak pernah diminta dan atau disuruh bertindak seolah olah sebagai tim sukses dan atau tim kampanye pasangan calon nomor urut, bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh bupati sumba barat dayprovinsi nusa tenggara timur, dengan cara apapun ataupun dengan model perhitungan atau perbandingan apapun,pun apabila benar ditemukan adanya pelanggaran oleh bupati, pastilah sejak awal pemohon telah membuat laporan atasgtidak berdasar hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan pemohon haruslah ditolak, bahwa tidak benar untuk memilih pasangan calon nomor bahwa pihak terkait tidak pernah melakukan upaya upaya mobilisasi secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, sebagaimana dalil pemohon pada angka halaman permohonannya: bahwa hingga selesainya pelaksanaan pemilukada provinsi ntt, pihak terkait tidak pernah mendengar adanya laporan pelanggaran sebagaimana tersebut atas kepada panas pada tingkat apapun: bahwa oleh karena itu, bahwa tidak benar pada tanggal mei pada masa tenang, bahwa pihak terkait tidak pernah mengetahui peristiwa pengisian formulir sebagaimana tersebut atas dan tidak pernah pula melihat adanya aduan atau laporan kepada wanita pengawas panas) ataupun pihak berwenang lainnya, atas sebuah tindakan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada permohonannya,': bahwa tidak benar: bahwa tidak benar terjadinya pelanggaran serupa, bahwa dalil pemohon sejak awal tidak beralasan hukum, karena apabila benar adanya peristiwa tersebut, tentu pemohon telah menyampaikan keberatannya pada satu tingkat atasnya yaitu pada pleno ppk, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan, bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix halamanovinsi nusa tenggara timurbahwa dalil dalil pemohon adalah imajinasi imajinasi dan asumsi asumsi, karena selain tidak pernah adanya laporan resmi adanya peristiwa tersebut atas, pemohon berusaha membuat konstruksi rekayasa seolah olah adanya peristiwa yang terjadi meluas dan terstruktur, dengan berusaha merekayasa suatu pernyataan tanpa bisa diuraikan dengan tegas mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan untuk kepentingan siapa, karena tetap saja tidak tidak dapat dipungkiri jika peristiwa ini terjadi sangat mungkin hal ini dilakukan oleh pemohon untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi ketika hasil perolehan suara pada tingkat akhir tetap kalah, maka perbuatan ini diubah konstruksinya seolah olah dilakukan oleh pihak terkait, padahal senjatanya tidak demikian, oleh karena itu dalil pemohon ini haruslah diabaikan: kabupaten sikka bahwa, tidak benar adanya tps desa kecamatan value yang tulisan nya benar benar serupa dan sama dengan menggunakan warna dan tinta yang sama pada desa tps dan tidak benar ditemukan sekurang kurangnya tps yang tanda tangani oleh orang yang sama tps dan tps desa rokilele. tidak benar ditemukan nybahwa tidak benar terdapat sejumlah tps yang tersebar (empat belas) kecamatan, yaitu kecamatan paga tps): kecamatan tanawawo tps): kecamatan ego tps): kecamatan magepanda tps): kecamatan alok barat tps): kecamatan alok tps): kecamatan alok timur tps): kecamatan lela tps): kecamatan range tps): kecamatan hewokloang tps): kecamatan waegete, kecamatan talibun, drut bahwa tidak benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tps tentang tidak semuanya saksi mandat dari pasangan calon nomor urut tps: bahwa dalil pemohon sangat tidak jelas apa yang disebut dengan masalah penulisan dengan tinta yang sama sebagaimana diuraikan pemohon pada permohonannya halaman s.d. sehingga pokok permohonan ini hanyalah pernyataan bombastis, sumur dan inisiatif yang mana tidak didukung oleh fakta, karena sangat jelas dalam hukumnya bahwa kwk kpu adalah dokumen yang ditandatangani oleh kpps dan saksi saksi pasangan calon, sehingga oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh pemohon adalah mengada ada dan tidak berdasar hukum, bahwa pernyataan tidak semuanya saksi mandat oleh pemohon adalah hal yang mengada ada, karena saksi adalah pihak pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pemilukada untuk kepentingan pasangan calon dengan membawa mandat resmi dan diterima oleh kpps pps ppk kpu, sehingga apa yang disebut dengan rekayasa saksi adalah pernyataan yang kabur: bahwa dalil rekayasa saksi adalah skenario pemohon yang mengaburkan peristiwa lapangan, karena kemudian pihak terkait menemukan bahwa: apa yang didalilkan sebagai rekayasa saksi adalah persoalan pemohon dengan panas, bahwa dalil rekayasa saksi (saksi bukan mandat) hanya didasarkan pada formulir formulir yang dibuat sendiri oleh pihak yang tidak berhak dan bukan dokumen resmi penyelenggara pemilu, kabupaten lembata bahwa tidak benar adanya bahwa bupati dan wakil bupati lembata tidak netral dan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan pasangan calon nomor berupa: menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, dan memfasilitasi,mayasari, kecamatan ile ape dan ile ape timur: bahwa tidak benar terjadinya penggalangan yang dilakukan oleh bupati lembata pada hari rabu kamis, mei yang dihadiri oleh para camat kecamatan mesuji dan kecamatan mayasari) dan para kepala desa (dua) kecamatan tersebut, dan tidak benar pula wakil bupati lembata melakukan penggalangan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan ile ape timur: bahwa bupati dan wakil bupati lembata, tidak pernah diminta dan atau disuruh bertindak tidak netral: bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh bupati lembatmerupakan fitnah, oleh karena itu apa yang didalilkan pemohon haruslah ditolak, bahwa tidak benar adanya penggalangan masyarakat baik pada tanggal mei dan tanggal mei yang dilaksanakan oleh istri pasangan calon gubernur nomor urut ny. usia adinda debu raya) yang membagi bagikan uang: bahwa ny. usia adinda debu raya tidak pernah membagi bagikan uangnya untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, bahwa pemberian uang tidak selalu memiliki kaitan dengan pemilukada. dalam hal terjadi dugaan praktik politik uang harus jelas siapa penerima, apa hubungan dengan pasangan calon, dan apakah dilakukan agar memilih pasangan calon tertenturmasalahan money politic' pada putaran pertama dan putaran kedua tetap konsisten dan tidak ada pengaruh terhadap apa yang didalilkan pemohon sebagai telah terjadinya money politiclpembagian uang,?, berdasarkan hal tersebut atas, alasan dan dalil pemohon haruslah ditolak: bahwa tabel rincian pelanggaran dan kecurangan pemilukada yang dibuat oleh pemohon dalam permohonannya adalah tabel yang tidak jelas bentuk kesalahannya sedangkan pada sisi lain bentuk bentuk uraian yang dijelaskan oleh pemohon dalam tabel tersebut tidaklah cukup untuk menkualifikasikan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara yang mempengaruhi hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, bahwa tabel yang dibuat oleh pemohon dalam permohonannya hanya berisi asumsi pelanggaran administratif: berdasarkan hal tersebut, apa yang diuraikan dalam tabel tersebut haruslah dinyatakan ditolak, bahwa tidak benar terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dengan sendiri sendiri maupun atas kerjasama antara memohon dan pihak terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilukada provinsi nusa tenggara gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, sebagaimana suratpasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur tahunpihak terkait pernah membujuk dan mengerahkan aparatur desa untuk ikut memenangkan pihak terkait dalam pemilukada provinsi nusa tenggara timur. maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah ditolak, dalam tahapan kampanye pada pemilukada provinsi nusa tenggara timur, pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam undang undang nomor:, tidak pernah menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. dalam kampanyenya pihak terkait tidak pernah melanggar ketentuan undang undang nomor:: bahwa tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, direncanakan secara matang, dan: melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang: (vide: putusanprovinsi nusa tenggara timukada provinsi nusa tenggara timueksepsi pihak terkait seluruhnya, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya:pt fotokopi surat tugas dinas pendidikan pemuda dan olahraga pemerintah provinsi nusa tenggara timur nomor ppo bukti pt fotokopi tiket atas nama linus fusiselain itu, pihak terkait mengajukan (delapan)drs. john umbu saksi adalah anggota dprd provinsi nusa tenggara timur, pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal mei adalah pertemuan dalam rangka pembekalan para saksi dan dihadiri oleh pengurus pac, pengurus dpc, pengurus ranting, dan saksi saksi dari sejumlah tps wilayah kecamatan kodi alazhar, yang dihadiri pula oleh bupati sumba barat daya bernama dr. cornelis kodi mete: pertemuan pada tanggal april adalah pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilgub putaran pada tanggal maret yang dihadiri tim sukses dan kader kader partai kecamatan kodi utara, achmad ethan, s.h.,m.a.p. saksi adalah ketua majelis ulama indonesia mui) kabupaten flores timur dan pegawai negeri sipil sebagai inspektur pemda, kegiatan masjid agung syuhada, kabupaten flores timur, adalah kegiatan silaturahim lima bulan sebelumnya yang berkaitan dengan permohonan bantuan proposal kepada ibu gubernur lucia adinda debu raya (istri pihak terkait), dalam acara silaturahim tersebut, samsudin ton (salah seorang jamaah masjid) mengatakan bahwa, mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita sekalian masuk dalam wilayah politik. sebagai ketua mui kabupaten flores timur, saksi menyampaikan pikirannya dan para umat yang hadir memahami kondisi yang ada, dan prasangka jamaah yang bertanya bisa hilang: kegiatan silaturahmi didahului komunikasi dengan istri pihak terkait sebelum kegiatan, dan meminta beliau hadir terkait dengan realisasi permohonan bantuan. istri pihak terkait mengatakan siap menyampaikan bantuan itu. pada saat kegiatan, memberikan bantuan kepada takmir masjid dalam rangka penyelesaian pembangunan masjid agung syuhada kabupaten flores timur, proposal disampaikan kepada istri pihak terkait karena kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga, drs. h.m. usman k.s. saksi adalah pegawai negeri sipil dan imam masjid alamat: saksi diundang oleh takmir masjid syuhada eksakta dalam mengikutiacara silaturahmi. dalam acara silaturahmi itu, saudara protokol menyampaikan bahwa acara silaturahmi ini adalah acara silaturahmi murni. dalam sambutannya, istri pihak terkait menyampaikan soal memberdayakan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, pada saat acara dialog, saksi menyampaikan bahwa acara dialog tersebut adalah silaturahmi murni dan tidak ada hal hal yang berhubungan dengan politik. silaturahmi dapat dilakukan mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, apalagi berhubungan dengan umat dan kecamatan, terjadi dialog sebagaimana disampaikan saksi achmad ethan, s.h.,m.a.p.: saudara jong aliando pada tanggal maret mengunjungi masjid dan menyerahkan bantuan kepada bendahara masjid dan sekretaris masjid. menyampaikan amanat pasangan calon nomor urut pemohon) yang maju dalam pilgub ntt: saksi tidak mengajukan permohonan kepada pasangan calon nomor urut namun mendatangi masjid saksi. bendahara, dan sekretaris masjid dengan senang hati menerima bantuannya, benyamin david magang saksi adalah anggota dprd kabupaten tts: pada tanggal mei saksi diberi tahu oleh bapak yeheskiel sila bahwa akan diselenggarakan kegiatan kerja bakti pada tanggal istri pihak terkait singgah rumah bapak yeheskiel sila dan masyarakat menerima istri pihak terkait secara adat. masyarakat memberi kesempatan kepada istri pihak terkait untuk memberi sambutan. dalam kesempatan tersebut, istri pihak terkait mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa tubuh yang pada putaran pertama telah memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait), sehingga bisa masuk pilgub ntt putaran kedua, tidak ada pembagian uang dalam acara tersebutkalongan tahun yang diajukan oleh: nama abu almafachir, tempatitanggal lahir pekalongan, september pekerjaan wakil walikota pekalongan, beralamat jalan urip sukoharjo, nomor rt. rw. kelurahan megono, kecamatan pekalongan barat, kota pekalongan. nama maskot, sh, tempat tanggal lahir kendal, september pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat jalan murai nomor bina griya indah rt. rw. kelurahan pringlangu, kecamatan pekalongan barat, kota pekalongan. dalam hal ini memberi kuasa kepada taufik, s.h., m.h. dan rachmat prijjohartono, s.h advokat yang tergabung dalam tim advokasi abu almafachir dan maskot alma), yang memilih domisili hukum jalan urip sukoharjo, nomor megono, pekalongota pekalongan, berkedudukan jalan sriwijaya nomor kota pekalongan: dalam hal ini memberi kuasa kepada susilo yuwono, s.h., muhamad mukhlis, s.h., m.h., dan hadi season, s.h., advokat yang tergabung tim penasehat hukum kpu kota pekalongan, yang berkedudukan jalan serangga semarangmemohon: nama dr. mohammad bashir ahmad, pekerjaan dokter, beralamat jalan agus salim nomor rt. rw. kelurahan sugihwaras, kecamatan pekalongan timur, kota pekalongan. nama achmad alf ausland junaidi, s.e., pekerjaan swasta, beralamat pesinden gang nomor rt. rw. kelurahan person, kecamatan pekalongan barat, kota pekalongan. dalam hal ini memberi kuasa kepada sento gerhana, s.h., yudha supriyanto, s.h., agung dewanto, s.h., dan muhammad asad syarifuddin, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor sento gerhana, s.h., dan partners, yang berkedudukan seroja raya nomor perumahan graha tirto asri, tirto, kabupaten pekalongan, jawa tengah dan kantor advokat yudha supriyanto, s.h., dan associates yang beralamat jalan jawa nomor kota pekalongan, jawa tengahguna lebih mengutamakan pelayanan publik , namun kenyataannya justru tindakan tersebut sangat menguntungkan sekali bagi diri incumbent, akibat fasilitas dan pengaruh kekuasaan. tindakan incumbent tersebut jelas akan menimbulkan ketidakadilan, karena membuat pertandingan menjadi tidak seimbang antara para peserta pemilukada. bahwa, tindakan pembiaran oleh memohon atas perilaku incumbent tersebut atas, sebagai pesertadalah jelas melanggar peraturan kpu nomor yaitu tidak bersikap adil. (iv) memohon telah melakukan penggelembungan dpt bahwa, memohon dengan sengaja telah melakukan tindakan pelanggaran berupa penggelembungan suara melalui rekayasa pada daftar pemilik tetap dpt) yaitu dengan cara menciptakan pemilih ganda didaerah kantong kantong massa pemilih salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota pemilukada kota pekalongan tahun yaitu peserta nomor urut ir. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. (incumbent). bahwa, setelah tindakan memohon berupa penggelembungan suara melalui rekayasa pada daftar pemilik tetap dpt) diketahui oleh pemohon, maka pemohon kemudian segera melakukan klarifikasi dan protes secara serius kepada pihak memohon mengenai perbuatan tersebut. klarifikasi yang dilakukan oleh pemohon mengenai masalah tersebut, akhirnya oleh memohon telah diakui secara tegas kebenarannya sebagaimana terurai dalam surat pernyataan memohon tertanggal juni yang intinya berisi memohon secara tegas telah mengakui perbuatannya, berupa penggelembungan suara pada daftar pemilik tetap dpt), adalah merupakan kecerobohan dari pihak memohon. selanjutnya memohon berjanji akan segera melakukan langkah langkah guna perbaikan daftar pemilik tetap dpt) yang bermasalah tersebut, disertai permohonan maaf memohon atas kesalahan tersebut. bahwa, ternyata hingga hari pelaksanaan pencoblosan dilakukan (tanggal juni memohon sama sekali tidak melakukan perbaikan, tindak lanjut ataupun langkah langkah yang dilakukan guna menyelesaikan masalah penggelembungan suara dalam daftar pemilik tetap dpt) yang konon adalah akibat kecerobohan nya dalam bertindak. kalau sudah demikian adanya, apakah memohon dalam melakukan tindakan penggelembungan suara dalam daftar pemilik tetap dpt) yang secara tegas telah diakuinya, masih dapat berkulit dari tuduhan yaitu memohon dengan sengaja telah melakukan tindakan guna membantu kemenangan peserta nomor urut incumbent). bahwa, dari satu uraian atas, maka jelas terlihat adanya kerjasama yang dilakukan oleh memohon dengan peserta nomor urut dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. (incumbent) guna meraih sebuah kemenangannya, maka dengan ini memohon jelas telah melakukan suatu pelanggaran secara sengaja dan kasat mata, yaitu memihakperbuatan memohon tersebut sama sekali tidak mencerminkan apa yang telah diamanatkan sebagaimana terurai dalam peraturan kpu nomor yaitu harus bersikap dan bertindak nonpartisan dan imperial. memohon membiarkan praktek money politic bahwa, dengan sengaja memohon membiarkan terjadinya money politic yang dilakukan oleh(incumbent). karena dengan tidak mengajukan cuti dalam masa kampanye, maka incumbent sebagai pejabat walikota pekalongan, dengan mudah mengerahkan personilnya seluruh kelurahan kelurahan secara serentak, yang sebagian pelakunya telah tertangkap oleh masyarakat beserta barang bukti dan saksi saksinya. (vi) memohon melanggar dalam sosialisasi pemilukada memohon telah melakukan pelanggaran dalam proses sosialisasi pemilukada kota pekalongan seluruh wilayah kota pekalongan, yaitu secara nyata telah melakukan tindakan memihak kepada salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan yaitu peserta nomor urut dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. memohon secara resmidisertai contoh pencoblosannya sekalian, sedangkan kolom peserta dengan nomor urut dan peserta nomor urut dibiarkan kosong. (bukti terlampir). (vii) memohon membiarkan peserta nomor urut berbuat curang bahwa, memohon telah membiark, telah melakukan kecurangan dengan cara membuat gambar stiker kampanye, berlatar belakang gambar dan tulisan ka'bah, dan telah disebarkan seluruh wilayah kota pekalongan. padahal diketahui bahwa gambar dan tulisan ka'bah tersebut adalah merupakan simbol resmi dari partai persatuan pembangunan ppp), yang mana dalam pemilukada kota pekalongan tahun ini telah berkoalisi bersama (enam) partai lainnya, dengan mempercayakan pihak pemohon sebagai calon walikota dan wakil walikota pekalongan, sebagai peserta dengan nomor urut bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat massif, sebagaimana terurai atas, semuanya adalah merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan oleh memohon terhadap pihak pemohon, yang mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak, serta secara nyata menunjukkan keberpihakan pihak memohon dalam membantu kemenangsian junaidi, se. (incumbent) bahwa, berdasarkan uraian tersebut atas, maka terbukti penyelenggaraan pemilu walikota dan wakil walikota pekalongan tahun diselenggarakan secara tidak professional, karena telah diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan dari pihak memohon, serta kecurangan kecurangan sana sini dalam berbagai bentuk dari pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan yaitu peserta dengan nomor urut adalah dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. incumbent), sehingga secara langsung jelas mempengaruhi terhadap perolehan suara bagi pemohon dan penetapan hasil pemilukada kota pekalongan tahun bahwa, apabila pihak memohon benar benar menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekalongan tahun secara professional dan sungguh sungguh sebagaimana diamanatkan dalam peraturan kpu nomor tahun tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum, maka niscaya tidak akan terjadi kecurangan darikarena terlihat jelas sekali bahwa kecurangan pihak(incumbent), adalah hasil dari dukungan dan keberpihakan pihak memohon, sehingga memporak porandakan perolehan suara bagi pihak pemohon. bahwa, karena apabila melihat dari hasil perolehan suara pemilu legislatif pada tahun seharusnya perolehan suara pihak pemohon sebagai calon yang diusung oleh (tujuh) partai koalisi (yang terdiri dari pan, pdip, ppp, pkb, gerindra, partai demokrat, dan pku), jauh lebih unggul dibandingkan pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta nomor urut yang dalam hal ini hanya diusung oleh partai golkar dan pks. oleh karena itu seandainya pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekalongan ini diselenggarakan oleh memohon secara profesional, yaitu sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam peraturan kpu nomor tahun maka jelas pihak pemohon sebagai peserta pemilukada calon walikota dan wakil walikota pekalongan tahun akan memperoleh kemenangan mutlak dibandingkan dengan peserta calon walikota dan wakil walikota lainnya. bahwa dalil pemohon tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif tahun dimana jumlah total perolehan suara pemilu legislatif ketujuh partai koalisi, terlihat jauh lebih unggul dibandingkan jumlah perolehan suara pemilu legislatif dari partai golkar dan pks, yang telah mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan peserta nomor urut yaitu dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. (incumbent), dengan perincian yaitu sebagai berikut: hasil perolehan suara pemilu legislatif kecamatan pekalongan timur aman can mam doom amal ala sman ala all soto lama www maw senam mms gogo awal ala aja ala jual alm oma) om| alan alm oot i2landungsar. cal sugihwaras psi tel otg loo oman ass asma sen asam tra ta0n basa)utara mmm anm magma mama mara ala ama aman nambarat ina tps pemilih2010 pan pdip ppp pkb gandhi pku golkar pks pbb ama mmm awas ama waw maa awan maw aamnwawa ang sma min owselatan kelurahan jum jumlah partai koalisi (pemohon) partai (incumbent) ema aman mia dkrpankdul soko bkrademn bas| so) tbol ato s0| dgn ang maa mana iosoreo)| t0| d0) oil bkurpanlor 4t| on| oom mlm bkertohrio d8) orb| erp duet bowman (imo dosis ss00 5g00 arap den gan anni knn h209 sermohonan dan incumbent) bahwa, apabila kita melihat uraian secara lengkap perihal perbandingan perolehan suara pemilu legislatif tahun antara jumlah suara yang diperoleh partai koalisi (yang terdiri dari pan, pdip, ppp, pkb, gerindra, partai demokrat, dan pku) dibandingkan dengan jumlah suara partai golkar, pks dan pbb) sebagaimana terurai dalam tabel atas, maka telah menjadi bukti bahwa jumlah massa pemilih yang mendukung pemohon sebagai calon walikota dan wakil walikota pekalongan (peserta nomor urut jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah massa pemilih yang mendukung dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. (incumbent) sebagai calon walikota dan wakil walikota pekalongan (peserta nomor urut sehingga apabila dalam pemilukada calon walikota dan wakil walikota pekalongan tahun ini ternyata jumlah perolehan suara pemohon mengalami kekalahan dibandingkan dengan perolehan suara milik pasangan dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. (incumbent), hal tersebut jelas merupakan akibat dari suatu perbuatan kecurangan dalam berbagai macam bentuk, yang dilakukan oleh pasangan dr. h.m. bashir ahmad dan achmad asian junaidi, se. (incumbent), serta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak memohon sebagaimana telah diuraikan diatas. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka kami memohon kepada ketua mahkamah konstitusi untuk berkenan memberikan keadilan, dengan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon. membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan kpumenyatakan batal demi hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekalongan tahun memerintahkan kpu kota pekalongan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh (tiga)longan tahuekalongan, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait: memeriksa bukti bukti dalah satu kewenangan konstitusional dari mahkamah konstitusi, yaitu adalah berwenang,bukti fotokopi suratmeukti fotokopi surat pernyataan dr. hm. bashir achmad tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan pengurus ksu bina sejahtera atas nama dr. bashir ahmad nomor tertanggal april bukti fotokopi bukti setoran dr. hm. bashir achmad bri sebagai pengembalian sebagian kut, tertanggal agustuskliping koran sore wawasan tertanggal agustus bukti fotokopi tanda bukti dr. hm, bashir achmad telah dilaporkan kpk, pada tanggal november bukti surat pernyataan komisi pemilihan umum kota pekalongan tertanggal juni pengakuan kpu secara tegas, tentang ketidakcermatan atau kecerobohan kpu dalam menyusun atau membuat daftar pemilih tetap dpt bukti fotokopi surat pernyataan dari tim sukses bashir alex yang mengakui bersalah telah merugikan pemohon, bukti tanda terima contoh surat surat yang hanya bergambar bashir dan alex: bukti barang bukti penggelembungan dpt berupa formulir dan kartu pemilih yang diterima panas kota pekalongan, bukti fotokopi surat pemberitahuan dari kpu kota pekalongan dengan nomor tertanggal juni yang berisi kpu keberatan memberikan barang bukti, bukti fotokopi surat pernyataan kjs bmt bahtera tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan kjs bmt bahtera tertanggal juli bukti fotokopi surat keterangan pimpinan cabang bri tbk. pekalongan, tertanggal julizainal arifin, agus gunung dan masukin yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan tentang kredit usaha tani yang masih terutang bri cabang pekalongan yang menjadi tanggungan dr. mohammad bashir ahmad: menimbang bahwa memohon telahpermohonan tidak jelas kabur obscura libel)tidak termasuk obyek perselisihan hasil pemilukada bahwa dalam permohonannya pemohon mempersoalkan hal hal sebagai berikut: memohon selalu berkoordinasi dengan incumbent, (ii) memohon bertindak melawan hukum: (iebahwa keenam. dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka bahwa pemohon telah keliru menyebut nomor keputusan komisi pemilihan umum kota pekalongan, bahwa keputusan sebagaimana disebut oleh pemohon yaitu nomor tertanggal januari adalah berupa pengumuman penetapan calon, sedangkan keputusan kpu pekalongan tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah dengan nomor tahun tanggal mei bukti bahwa pemohon juga keliru menyebut tentang keputusan memohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon. bahwa keputusan memohon nomor tanggal mei adalah berupa pengumuman sedangkan keputusan memohon tentang penetapan nomor urut pasangan adalah dengan keputusan nomor tahun tanggal mei bukti bahwa terhadap pokok permohonan angka tidak seluruhnya benar apabila pemohon menganggap dirinya telah mengikuti semua tahapan pemilu kepala daerah sesuai dengan jadwal peraturan perundang undangan secara konsisten dan bertanggung jawab. yang tidak benar adalah bahwa memohon telah menandatangani ikrar damai yang salah satu isinya adalah menghormati dan menerima hasil pemilihan umum, tetapi kenapa ketika pemohon bukan sebagai peraih suara terbanyak pemohon mengajukan gugatan mahkamah konstitusi? bukti bantahan terhadap pokok permohonan angka dan bahwa pada intinyaahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh pemohon, terhadap keputusan kpu guo, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara bahwa walaupunanggal juni tingkat kota oleh komisi pemilihan umum kota pekalongan, guo ternyata pemohon telah mengakui kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, bukti bahwa menurut hukum pengakuan adalah bukti sempurna. bantahan terhadap pokok permohonan angka bahwa pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan memohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yaitu: memohon selalu berkoordinasi dengan incumbent: (ii) memohon bertindak melawan hukum, (i.() memohon selalu berkoordinasi dengan incumbent. bahwa pemohon ternyata telah mencampuradukkan kapasitas dari dr. h.m bashir ahmad sebagai seorang walikota yang sedang mencalonkan diri dan bowo leksono sebagai pimpinan dprd yang kebetulan sebagai ketua tim kampanye. bukti bahwa menurut ketentuan nomor tahun tentang perubahaniatur". untuk itulah meskipun memohon berwenang untuk menentukan tahapan, jadwal dan program pemilukada kota pekalongan, namun dalam kerangka menginformasikan perubahan jadwal dan tahapan yang berimplikasi pada perubahan anggaran, maka memohon harus berkoordinasi dengan kepala daerah dan pimpinan dprd kota pekalongan bahwa memohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan memohon berkoordinasi dengan incumbent dan pimpinan dprd memicu protes dan mendapatkan peringatan keras dari komisi iii dprd kota pekalongan. bahwa tidak ada peringatan keras dari dprd kota pekalongan dan bahwa dprd kota pekalongan tidak ada komisi iii yang ada adalah komisi dan sehingga komisi mana yang dimaksud oleh pemohon? .(ii) memohon bertindak melawan hukum bahwa tidak benar apabila memohon dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalam penerimaan pendaftaran calon walikota, yaitu melanggar huruf nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan nomor tahun bahwa terkait dengan penelitian administrative, memohon telah melakukan langkah langkah sebagai berikut: melakukan penelitian persyaratan administrasi secara cermat dan telitibahwadan pengadilan negeri pekalongan juga menerangkan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun bukti bahwa atas penelitian tersebut, kemudianbukti .a), bahwasebagaimana diamanatkan oleh tahun juncto nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun kemudian.fii) memohon sengaja membiarkan incumbent tidak cuti. bahwa sesuai dengan ketentuan nomor tahu luar tanggungan negara, dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menjalani cuti apabila pejabat negara tersebut melaksanakan kampanye, sedangkan apabila tidak melaksanakan kampanye maka tidak wajib untuk menjalani cuti. bahwa memohon tidak punya kapasitas untuk menyuruh ataupun melarang pasangan calon untuk mengambil cuti atau tidak, ataupun untuk menganjurkan melakukan kampanye ataupun tidak. bahwa kpu kota pekalongan pada tanggal juni telah menerima surat dari bawaslu pemilukada kota pekalongan nomor pemilukada vi yang intinya calon incumbent tidak mengambil cuti luar tanggungan negara, bahwa atas surat tersebut memohon melakukan kajian atas laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh panas yang hasil analisisnya adalah sebagai berikut: bahwa pejabat negara yang melaksanakan kampanye menjadi calon walikota dan, pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas pemerintahan daerah. bahwa berdasarkan pengertian kata "melaksanakan" pada nomor tahun dikaitkan dengan kalimat berikutnya dalam tersebut, merujuk pada kegiatan fisik person pribadi pejabat negara yang bersangkutan. bahwa berdasarkan kajian atas dan bukti bukti yang diserahkan oleh panas kota pekalongan berdasar surat nomor panwaslukada vi tentang penerusan laporan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal junibuktiekalongan tahun dan permohonan keberatan ini diajukntang waktu pengajuan permohonan bahwa keputusan komisi pemilihan umum kota pekalongan nomorpekalongan, pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongabahwadalam poin (iii) angka sampai dengan angka maka kegiatan tersebut menjadi tugas dan wewenang panas pemilukada kota pekalongan untuk memprosesnya. .(iv) memohon telah melakukan penggelembungan dpt" bahwa menurut prosesnya daftar pemilih tetap dpt) disusun berdasarkan data awal dari data penduduk potensial pemilih pemilu dp4), namun setelah dilakukan analisis dengan tools ternyata ditemukan adanya dugaan (enam ribu sembilan ratus tiga) pemilih yang tercatat ganda dan bawah tahun sebanyak (seribu enam ratus tiga puluh tiga). karena banyaknya pemilih ganda dan bawah umur tersebut, maka dp4 tersebut tidak dipakai sebagai bahan menyusun dps. bukti bahwa dengan menmohon memutuskan untuk menggunakan data pemilih pada pemilu terakhir yaitu dpt pilpres yaitu sejumlah (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan) pemilih sebagai data awal pemutakhiran, kemudian setelah dilakukan pencernaan dengan menghapus pemilih dari luar kota sejumlah (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan) dan memasukkan pemilih pemula dari data dp4 sebanyak (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga jumlahnya sebanyak (dua ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh tujuh) dipakai sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara dps). dari bahan dps tersebut memohon melakukan pencocokan dan penelitian (coklat) lapangan sampai didapatkan daftar pemilih sementara dps) dimana untuk kota pekalongan ada sejumlah (dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) pemilih, bukti .a) kemudian dps diumumkan kepada masyarakat selama hari dan bagi warga yang merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada pps. memohon juga telah menyampaikan soft copy dps kepada tim kampanye masing masing pasangan calon dan bawaslu pemilukada kota pekalongan untuk dicermati bukti .b) dan apabila ada masukan ditambahkan dalam daftar pemilih perbaikan dpp). berdasarkan dps dan dpp tersebut pps menetapkan dpt yang rekannya seluruh kota pekalongan berjumlah (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima), dan memohon juga telah menyampaikan dpt ini kepada pihak pihak yang berkepentingan yaitu bawaslu kota pekalongan dan tim kampanye dari masing masing pasangan calon. bukti .c) bahwa dengan demikian proses pemutakhiran data, mulai dari diterimanya dp4 dari dinas catatan sipil, penyusunan bahan dps, pengumuman dps, penetapan dpt dan rekapitulasi dpt dilaksanakan secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh pasangan calon dan warga kota pekalonganbahwabahwa, hal ini adalah merupakan prosedur baku yang biasa dilakukan bagi kartu pemilih dan surat undangan yang tidak terdistribusi. bahwa kemudianbukti bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh memohon tertanggal juni yang dianggap memohon sebagai pengakuan atas kecerobohan memohon adalah tidak benar sama sekali. bahwa surat pernyataan yang dibuat memohon berisi tentang hal hal yang bersifat normatif serta dilandasi atas pertimbangan untuk menjaga konduktivitas dan memohon dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan kegiatan menjelang hari pemungutan suara tanggal juni bukti bahwa jumlah dpt tidak identik dengan jumlah suara, karena yang dihitung adalah orang yang hadir tps dan menggunakan hak pilihnya secara benar (suara sah) sehingga dengan demikian pemohon tidak terbukti merekayasa penggelembungan dpt apalagi suara, karena telah diakui oleh pemohon tidak terjadi kesalahan penghitungan suara (vide, keterangan pemohon depan persidangan tanggal juli .(v) memohon membiarkan praktik money politic bahwa. bukti .(vi) memohon melanggar sosialisasi pemilukada bahwa memohon menolak secara tegas dalil pemohon yang menuduh memohon(satu).oleh pemohon dan memohon juga sudah menyarankan kepada pemohon untuk melaporkan hal kepada bawaslu kota pekalongan. bahwa memohon memang mencetak contoh surat suara tetapi tidak ada gambar dari pasangan calon. bukti .(vii) memohon membiarkan peserta nomor urut berbuat curang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan pasangan nomor urut (satu) telah membuat gambar stiker kampanye berlatar belakang gambar dan tulisan ka'bah. bahwa menurut hemat memohon. bahwa pelanggaran pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang bersifat massive dan sistematis dan berpihak kepada pasangan calon tertentu yaitu pasangan nomor urut adalah pernyataan yang bersifat insinuatif, dan tendensius tanpa didasari oleh data dan fakta, untuk itu bersama ini memohon mensumeer pemohon untuk mencabut pernyataan tersebut karena tidak mendasar, untuk itu dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak. bahwa memohonwalikota dan wakil walikota pekalongan adalah klaim sepihak yang bersifat ilusi dan tidak bisa dipedomani karena dinamika politik yang berkembang masyarakat selalu berubah setiap saat, untuk itu tabel perolehan suara partai koalisi pendukung pemohon tidak dapat dijadikan sebagai acuan penghitungan suara untuk pemilukada kota pekalongan karena pada kenyataanya berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan oleh memohon membuktikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak bukanlah pemohon melainkan pasangan calon nomor urut bukti bahwa terhadap dalil pokok permohonan selebihnya tidak perlu memohon tanggapi satu persatu cukup memohon tolak karena tidak relevan. bahwa pemohon telah mengakui tentang keabsahan syarat pasangan calon nomor urut dimana dalam petit angka pemohon meminta kepada majelis hakim untuk melakukan pemilu ulang dengan diikuti oleh pasangan calon, padahal seharusnya apabila pasangan calon nomor urut dianggap tidak memenuhi syarat maka dianggap gugur, sehingga pemilu ulang diikuti oleh pasangan calon sajapengaruhi terpilihnya pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon terpilih pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekalongan tahunmengadili: menyatakan menolak semua permohonan pemohon atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterimabukti fotokopi pengumuman penetapan nomor urut pasangan calon, formulir, bukti fotokopi naskah ikrar damai dan pernyataan siap kalah siap menang yang telah diikrarkan dan ditandatangani oleh pasangan, bukti fotokopi hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota, bukti t 4a fotokopi model dan lampiran da bukti t 4b. fotokopi formulir model dan lampiran model bukti fotokopi usulan penundaan tahapan kepada gubernur, bukti fotokopi surat keterangan dari pengadilan negeri pekalongan: bukti t 6a fotokopi panas pemilukada kota pekalongan telah mengecek persyaratan bakal calon: bukti fotokopi memohon telah melakukan analisa atas surat dari panas pemilukada tentang dugaan pelanggaran administratif terhadap pasangan calon nomor urut bukti fotokopi hasil analisa terhadap dp4 dengan tool, bukti t 8a fotokopi proses penyusunan daftar pemilih dari dp4 sampai dpt: bukti t 8b fotokopi penyampaian soft copy daftar pemilih sementara dps) kepada tim kampanye pasangan calon, bukti t 8c fotokopi penyampaian daftar pemilih tetap dpt) kepada tim kampanye pasangan calon, bukti fotokopi tanda terima penitipan kartu dititipkan panas: bukti fotokopi surat pernyataan dari memohon: bukti fotokopi surat keterangan dari pengadilan negeri pekalongan bahwa sampai saat ini tidak ada perkara terkait tindak pidana pemilu: bukti fotokopi specimen surat suara, menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait (dr. muhammad bashir ahmad dan achmad alf ausland junaidi, s.e.), sebagai berikut: dalam pokok permohonan: bahwa pihak terkait menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon karena dalil dalil yang dipergunakan tidak sesuai dengan objek peralihan yang diatur dalamadalah obyil dalil yang digunakan oleh pemohon adalah proses pemilukada itu sendiri, oleh karena itu dengan mendasari pada ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun permohonan yang demikian patut untuk ditolak. bahwa oleh karena objek peralihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, maka dengan mendasari pada ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pihak terkait mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memberikan putusan menolak seluruh permohonan dari pemohon. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, dengan ini pihak terkait mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil adilnya. bahwa selain keterangan atas, pihak terkait juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut: bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil permohonan dalam perkara nomor: php.d viii tertanggal juli karena permohonan tersebut tidak berdasar hukum maupun fakta yang ada, namun atas dasar dugaan dugaan semata. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan nomor huruf (ii) tentang tunggakan bank, dengan alasan bahwa tunggakan utang yang dimaksud oleh pemohon tidak berdasar hukum sama sekali alias mengada ada,bahwa, pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan nomor huruf (iii). sehingga dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar hukum, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan nomor hurufdapat. sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan fakta yang terjadi lapangan: bahwa, dan pihak terkait merasa mendapatkan ultra pelita (memperoleh anugerah dari allah melebihi apa yang saya mintakat), demikian mohon kiranya majelis hakim konstitusi yang mulia agar segera memeriksa dan memutuskan untuk menolak dan atau tidak menerima perkara permohonan dari pemohon, karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta dilapangan. menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait tidak mengajukan alat bukti tertulis, maupun saksiekalongan, berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)disebut pemilukada) kota pekalongan tahun sebagaimana dimaksud dalam kota dan wakil walikota pekalongan tahun bukti bahwa, berdasarkan keputusan kpu kota pekalongan nomor tahun tertanggal mei tentangmana pihak pemohon telah mendapatkan nomor urut bukti bahwa,pekalongan sesuai dengan jadwalpekalongan secara konsisten dan bertanggung jawab. bahwa,yang menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada kota pekalongan sebagai berikut bukti dr. bashir ahmad (html aon oimaese maskot. drs. abdul khalid bahwa, keberatan pemohon terhadap keputusan komisi pemilihan umum kota pekalongan nomor terekalongan dengan keputusan kpuota pekalongan, berdasarkan keputusan kpu kota pekalongan nomor tahun bertanggal mei tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota pekal.,li dengan nomor php.d vi1: bahwa pemohon mendalilkan, memohon sengaja membiarkan incumbent tidak cuti dalam kampanye, yang membuktikan memohon memberikan kesempatan kepada incumbent (iv) menghimpun beberapa pnsena:r kantong masa pemilih pemohonkelurahan secara serentak.tiga saksi, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal pada pokoknya menyatakan bahwa dr. mohamad bashir ahmad masih memiliki tanggungan utang yang belum diselesaikan. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, kpu kota pekalongan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsidalam pokok perkara, bahwa memohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi secara cermat dan teliti sesuai dengan peraturan yang berlaku.makaberdasarkan kajianmaka hal tersebut menjadi tugas dan wewenang panas pemilukada kota pekalongan untuk memprosesnya., bahwa stiker kampanye berlatar belakang gambar dan tulisan ka'bah,,kota pekalongan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: permohonan pemohon tersebut tidak berdasar hukum maupun fakta yang ada, namun atas dasar dugaan dugaan semata, pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan mengenai tunggakan bankpihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan, pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonanbisa. menimbang bahwa untuk mendukung bantuannya pihak terkait mengajukan beberapa surat yang tidak diberi tanda: pendapat mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa, memohon dalam keterangannya, samping memberikan tanggapan atas pokok permohonan pemohon, juga mengajukan eksepsi, yakni mengenai:menimbang bahwa, berdasarkan eksepsi memohon beserta alasan alasan hukumnya, mahkamah berpendapat bahwa dari dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan pemohon, eksepsi memohon erat kaitannya dengan pokok permohonan, karena itu akan dipertimbangkan secara bersama sama dengan pokok permohonan,rsebut, tidak hanya, dimana memberi peluang yang sama kepada seluruh warga masyarakat yang memenuhi syarat, dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu, yaitu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. bahwa,bagai kesalahan dan pelanggaran dari pihak memohon yang dilakukan dengan disengaja, sehingga mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan tidak tercapai. dimana perbuatan memohon dalam melakukan kesalahan dan pelanggaran ini jelas merugikan pihak pemohon, yaitu telah mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara pemohon. bahwa, adapun perbuatan dari pihak memohon dalam melakukan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, apabila diuraikan secara terperinci yaitu adalah sebagai berikut: memohon selalu berkoordinasi dengan incumbent bahwa, mulai sejak pertama memohon menyelenggarakan segala kegiatan pemilukada kota pekalongan ini, yaitu mulai dari menyusun jadwal pemilukada, penghitungan suara atau kegiatan lainnya, hingga sekarang terjadinya perselisihan pemilukada ini yang telah diajukan mahkamah konstitusi, memohon secarapemohon adalah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pekalongan tahun keputusan komisi pemilihan umum kota pekalongan nomor tahunkeputusan komisi pemilihan umumpelaksanaan pemungutan suara pmemohon selalu berkoordinasi dengan incumbent, memohon bertindak melawan hukum dengan meloloskan pihak terkait sebagai salah satu pasangan calon, padahal pihak terkait melalui ksu bina insan sejahtera masih mempunyai utang lebih dari satu milyar, yang otomatis yang bersangkutan merugikan keuangan negara: memohon sengaja membiarkan pihak terkait (incumbent) tidak cuti, sehingga pihak terkait leluasa menggunakan fasilitas negara, kekuasaan dan wewenangnya untuk tujuan pemenangan pihak terkait memohon melakukan penggelembungan dpt, dengan menciptakan pemilih ganda pada kantong kantong pendukung massa pemilih pihak terkait, memohon membiarkan , bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi: sebaliknya memohon menyatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, adalah sebuah keniscayaan apabila memohon berkoordinasi dengan kepala daerah dan pimpinan dprd sebagai pemangku kepentingan (stake holder), bahkan tidak hanya dengan kepala daerah dan pimpinan dprd saja tetapi lebih luas lagi dengan tokoh masyarakat, partai politik, desk pemiludengan penyusunan anggaran. bahwa berdasarkan perselisihan hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, salah satu (selanjutnya disebut diantaranya merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilukada kabupaten kota, mengkoordinasikan penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilukadpemilih: bahwa tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan atas, tentulah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah bahkan secara tidak langsung mewajibkan kpu kabupaten kota menjalin koordinasi dan kerja sama yang sinergis antara kpu kabupaten kota dan pemerintah daerah dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan pemilukada. bahkan dalam penjelasan huruferdasarkan amanat undang undang guo, mustahil penyelenggaraan pemilukada dapat terlaksana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku apabila kpu kabupaten kota tidak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. memang, pemerintah daerah tidak identik dengan kepala daerah, tetapi kepala daerah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dprd (vide huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah). hanya masalahnya, sejauhmana koordinasi dan kerja sama tersebut dapat mengurangi kemandirian kpu kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilukada yang sebagai salah satu asas yang harus dipedomani oleh penyelenggara pemilu (vide huruf bahwa mandiri tidaklah identik dengan dilarang berkoordinasi, berkomunikasi dan menjalin kerja sama yang sinergi. mandiri haruslah dimaknai sebagai tidak adanya campur tangan intervensi dalam tugas pokok dan fungsi serta lembaganya. sejauh dari dalil dalil yang dikemukakan pemohon hadapan mahkamah, pemohon tidak dapat menguraikan sejauhmana koordinasi yang dilakukan memohon dengan kepala daerah dan ketua dprd kota pekalongan mencederai kemandirian dan berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugasnya yang pada akhirnya menguntungkan pasangan calon tertentu, sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya. dengan demikian,sebesar lebih dari milyar rupiah:tiga saksi masing masing bernama zainal arifin, agus gunung, dan masukin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. bashir ahmad masih memiliki tunggakan utang pada bri unit pekalongan yang belum diselesaikan, bahwa sebaliknya memohon menyatakan, pihaknya telah melakukan penelitian persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dr. bashir ahmad juga, bawaslu juga telah melakukan penelitian berkas semua pasangan calon serta tidak memberi masukan atas persyaratan pasangan calon:t 6a. sementara pihak terkait menyatakan bahwa tunggakan utang yang dimaksud pemohon tidak berdasar hukum sama sekali karena pihak terkait tidak mempunyai tunggakan utang dengan lembaga keuangan perbankan mana pun, bahwa berdasarkan bukti sampai dengan bukti yang diajukan pemohon terdapat fakta bahwa dr. bashir achmadkepada bri cabang pekalongan, setidak tidaknya dari bukti yang diajukan pemohon tanggungan utang dimaksud masih berlangsung sampai tahun (vide bukti namun, berdasarkan bukti yang diajukan pihak terkait berupa surat keterangan pimpinan bri cabang pekalongan nomor kc.viii adk yang menyatakan sampai pada tanggal juli dr. mohammad bashir achmad tidak memiliki pinjaman atas nama pribadi bri cabang pekalongan, dikaitkan dengan bukti yang diajukan memohon berupa surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan negara adalah surat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sehingga karenanya harus diterima secara hukum. bahwa kalau pun benar dr. bashir achmad memiliki utang yang merugikan keuangan negara dan oleh masyarakat telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, tetapi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan sehingga belum ada kepastian hukum. sebaliknya dalil dalil pemohon beserta bukti bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa pihak terkait cast dr. bashir achmad melanggardalil dalil pemohon harus dikesampingkan: bahwa pemohon mendalilkan, memohon sengaja membiarkan incumbent tidak melakukan cuti dalam masa kampanye, yang membuktikan memohon memberikan kesempatan kepada incumbent untukmelakukanmelakukan, (iv) menghimpun beberapa pns ataugerak, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil dalilnya: sebaliknya memohon menyatakan bahwa memohon tidak mempunyai kapasitas untuk menyuruh atau pun melarang pasangan calon untuk mengambil cuti atau tidak atau pun untuk menganjurkan melakukan kampanye atau tidak. berdasarkan kajian bawaslu kota pekalongan bahwadalil pemohon, pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dengan cara bagaimana pihak terkait memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya. meskipun pemohon menguraikan adanya pemanggilan kepala kelurahan, ketua dan untuk mendukungnya, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan kapan, dimana terjadi pemanggilan kepada kepala kelurahan, ketua rw rt. pemohon tidak dapat menguraikan bentuk penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil, gedung, telepon, listrik guna melakukan kampanye terselubung. pemohon tidak dapat membuktikan berapa dana apbd yang digunakan untuk kampanye oleh pasangan calon nomor urut pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas melalui cara bagaimana pihak terkait menghimpun beberapa pns pegawai pemkot pekalongan untuk menjadi tim bayangan guna melakukan kegiatan kampanye terselubung. pemohon tidak dapat menguraikan dengan cara bagaimana pihak terkait mengerahkan pkk untuk mencari massa dengan menyebar brosur dan gambar. pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti kapan, dimana, dengan cara bagaimana pihak terkait menganjurkan kepada kopi untuk mendukungnya, bahwa dalil dalil pemohon guo samping tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat secara hukum juga tidak disertai uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga karenanya harus dikesampingkan,ng kantong pendukung pemohon. untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti sebaliknya memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakanyang tidak terdistribusi karena beberapa sebab, yakni pemilih meninggal dunia sebanyak tercatat pemilih ganda sebanyak tidak diketemukan sebanyak pindah domisili sebanyak dan alasan lain sebanyak pemilih. memohon telah mengambil langkah langkah hukum dengan menginstruksikan agar kartu pemilih dan undangan memilih dikumpulkan pps, selanjutnya diserahkan polres tetapi polres tidak mau menerima, selanjutnya kartu memilih dan surat undangan tersebut dititipkan kepada bawaslu. bahwa pernyataan yang dibuat memohon tertanggal juni bukanlah sebagai pengakuan atas kecerobohan memohon, melainkan pernyataan normatif dengan dilandasi pertimbangan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, menurut mahkamah, persoalan dpt dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilukada adalah persoalan yang selalu muncul sebagai bagian dari persoalan kependudukan indonesia pada umumnya. meskipun tidak bermaksud menjustifikasi kesemrawutan persoalan dpt, namun mahkamah memandang bahwa persoalan dpt yang oleh pemohon didalilkan sebagai kesalahan memohon yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pasangan calon nomor urut harus ditolak, setidak tidaknya dengan beberapa alasan, pertama, kesemrawutan dpt adalah sudah menjadi bagian dari persoalan kependudukan pada umumnya. kedua, sejauh dari bukti yang diajukan pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menilai, memohon telah menempuh prosedur yang dibenarkan oleh undang undang ketika dpt ternyata valid, yakni dengan tidak memakai dp4 sebagai bahan menyusun dps, selanjutnya memutuskan menggunakan dpt pada pemilu terakhir yaitu dpt pilpres). ketiga, kalau pun terjadi permasalahan dpt seperti yang didalilkan pemohon dan diakui memohon tidaklah serta merta menguntungkan pasangan calon nomor urut sebaliknya merugikan pasangan calon nomor urut cast pemohon, karena pihak terkait dan pasangan calon lain juga memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap validitas dpt. keempat, pemohon tidak dapat menguraikan dimana terjadi persoalan dpt yang krusial terutama kantong kantong pendukung pasangan pihak terkait. mahkamah berpendapat, kantong kantong dukungan bagi partai politik tidak serta merta juga merupakan kantong kantong massa pendukung bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan sejauh pemilukada dilaksanakan secara jujur dan rahasia. dengan demikian, dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.secara serentak. pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan guna mendukung dalil dalilnya, sebaliknya memohon menyatakan, seandainya benar pemohon memperoleh bukti tentang praktik politik uang (money politic), good non, maka seharusnya temuan tersebut dilaporkan kepada bawaslu kota pekalongan, menurut mahkamah, oleh karena dalil pemohon mengenai praktik politik uang (money politic) dikaitkan dengan persoalan cuti yang telah mendapat penilaian dan pandangan hukum mahkamah atas, maka mutasi mutans penilaian dan pandangan hukum mahkamah juga berlaku terhadap dalil guo,rupa contoh surat suara yang menggunakan logo kpu dan logo pemerintah kota pekalongan dengan tanda gambar hanya pasangan calon nomor urut sebaliknya memohon membantah dalil dalil pemohon dengan menyatakanuntuk mendukung bantuannya, memohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti berupa contoh surat suara tetapi tidak ada gambar dari pasangan calon. menurut mahkamah, dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan pemohon seharusnya dilaporkan kepada bawaslu, dan sejauh dari bukti yang diajukan kepada mahkamah, pemohon telah ternyata tidak menggunakan haknya ketika menemukan pelanggaran seperti yang didalilkan. bukti yang diajukan pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah bahwa memohon melakukan kesalahan yang sangat fatal seperti yang didalilkan karena tengah tengah masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup baik seperti kota pekalongan, mustahil memohon dan pemerintah kota pekalongan membuat contoh surat suara yang hanya bergambar salah satu pasangan calon cast pasangan calon nomor urut karena dampaknya akan sangat kontraproduktif bagi penyelenggaraan pemilukada kota pekalongan, bagi memohon dan bagi pasangan calon nomor urut dengan demikian, dalil'untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan surat tertulis yang diberi tanda bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh khaerudin, effendi dan ahmad tolandi bertanggal mei bahwa sebaliknya memohon menyatakan bahwa seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada panwaslukada kota pekalongan karena hal tersebut merupakan wewenang panwaslukada kota pekalongan. memohon jugapekalongan karena dinamika politik selalu berkembang masyarakat sehingga dalil pemohon hanyalah bersifat insinuatif, dan tendensius. bahwa dari perselisihan hukum atas, menurut mahkamah kalau pun benar terjadi kecurangan sebagaimana yang didalilkan pemohon dengan mendasarkan pada bukti yang diajukan pemohon yang tidak dapat dibantah oleh memohon dan pihak terkait, namun pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kecurangan tersebut merupakan hasil dari dukungan dan keberpihakan memohon sehingga memporakporandakan perolehan suara pemohon sebagaimana didalilkan pemohon. bahwa beralihnya dukungan rakyat dari satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya merupakan hak sepenuhnya dari rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai ekspresi atas hak memilih dalam suatu pemilihan yang demokratis. hal demikian tentu saja bukan merupakan sebuah kesalahan yang harus dibebankan kepada memohon atau pihak terkait sepanjang pelaksanaan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan secara jujur dan rahasia. dalil pemohon yang mengatakan apabila pemilukada dilaksanakan secara bersih, jujur, dan adil maka pemohonlah yang akan memenangi pemilukada karena dikaitkan degan hasil pemilu legislatif adalah tidak benar. begitu pula alasan bahwa pemohon yang diusung oleh tujuh partai politik perolehan suaranya akan sangat jauh berbeda dengan perolehan suara pihak terkait yang hanya diusung satu partai politik cast partai golkar, karena berdasarkan praktik penyelenggaraan pemilu indonesia, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, adalah juga tidak benar karena dukungan rakyat kepada partai politik dalam pemilu legislatif tidak selalu sama dengan dukungan rakyat pada pemilu presiden dan pemilukada. hal demikian semata mata merupakan cerminan terus menerus berkoordinasi dengan kepala daerah walikota) kota pekalongan dr. h.m. bashir ahmad), serta ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota pekalongan bowo leksono) padahal jelas jelas telah diketahui yaitu sebagai berikut: bahwa, kepala daerah walikota) kota pekalongan yang sekarang sdr. dr. h.m. bashir ahmad) adalah termasuk salah satu peserta pemilukada pekalongan tahun yaitu sebagai calon walikota pekalongan incumbent) dalam hal ini berpasangan dengan calon wakil walikotanya yaitu yang bernama achmad alf asian junaidi, se. dimana perlu diketahui bahwa dr. bashir ahmad yang saat ini masih menjabat sebagai walikota pekalongan, selama rangkaiandilakukan, tidak mengambil cuti. bahwa, ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd kota pekalongan bowo leksono), samping sebagai sekretaris dari partai golkar kota pekalongan (yang telah mencalonkan ketuanya sebagai calon walikota pekalongan, yaitu dr. h.m. bashir ahmad diatas), yang bersangkutan bowo leksono) juga menjabat sebagai ketua tim kampanye tim sukses) dari calon pasangan walikota dan wakil walikota pekalongan incumbent) yaitu dr. h.m. bashir ahmad dan achmad alf asian junaidi, se. bahwa, seharusnya memohon sebagai lembaga komisi pemilihan umum yang menurut peraturan kpu nomor tahun tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum, harus berperilaku sesuai dengan yang diamanatkan: huruf (a) harus berpedoman kepada asas mandiri sehingga memohon sama sekali tidak perlu mengadakan koordinasi ataupun konsultasi dengan walikota pekalongan dan ketua pelaksanaan kedaulatan rakyat. dengan demikian, dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasanprd kota pekalongan, apalagi mengenai penyusunan jadwal penyelenggaraan pemilukada kota pekalongan dan lain sebagainya. huruf (f) yaitu menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain. bahwa, dari perbuatan memohon tersebut (yang selalu berkoordinasi dengan walikota pekalongan dan ketua dprd kota pekalongan) atas, telah memicu protes dan mendapatkan peringatan keras dari komisi iii dprd kota pekalongan, disamping protes yang juga datangnya dari tokoh tokoh masyarakat. karena perbuatan memohon tersebut atas, jelas akan menimbulkan hilangnya sikap netral dan tidak memihak pada lembaga memohon sebagai pihak penyelenggara pemilukada kota pekalongan, yang benar benar dituntut harus memiliki sikap netral dengan tidak memihak yang tegas huruf peraturan kpu nomor tahun namun demikian, memohon sama sekali tidak pernah mengindahkan protes dan peringatan tersebut yang datang dari berbagai pihak: bahwa, berawal dari sinilah petaka ketidakadilan yang dilakukan oleh memohon sebagai pihak penyelenggartelah terjadi. maka untuk lebih jelasnya, pemohon akan menguraikan secara lengkap dan terperinci bawah ini, tentang kesalahan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh memohon, yang diduga guna membantu kemenangan salah satu calon pasangan walikota dan wakil walikota pekalongan dalam pemilukada kota pekalongan tahun (il) memohon bertindak melawan hukum bahwa, memohon dengan sengaja telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penerimaan pendaftaran calon walikota peserta pemilukada kota pekalongan, yaitu dengan melawan hukum telah membantu meloloskan syarat syarat pendaftaran dari peserta dr. h.m. bashir ahmad incumbent) sebagai pesertatelah diketahui pada huruf dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, telah ditentukan salah satu syarat bahwa: calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,bahwa, sementara sudah menjadi rahasia umum, yaitu dr. h.m. bashir ahmad incumbent), yang hingga kini belum terselesaikan. sehingga otomatis yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara. (semua bukti bukti terlampir). bahwa, tindakan memohon dalam membantu meloloskan pendaftaran dr. h.m. bashir ahmad incumbent) sebagaiyang bersangkutan masih memiliki tanggungan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, adalah wujud memohon berlaku tidak adil dalam penyelengaraan pemilukada kota pekalongan, yaitu memohon meloloskan pendaftaran dr. h.m. bashir ahmad incumbent), dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. padahal memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kota pekalongan, menurut huruf (a) peraturan kpu nomor tahun yaitu harus melakukan secara tegas apa yang diperintahkan oleh peraturan perundangan undangan, (iii) memohon sengaja membiarkan incumbent tidak cuti bahwa, kesengajaan memohon dalam membiarkan incumbent dengan tidak mengajukan cuti dalam kampanye, membuktikan bahwa memohon memberi kesempatan kepada incumbent leluasa memanfaatkan fasilitas dan kekuasaannya untuk mempengaruhi massa pemilih untuk mendukung pencalonan bagi dirinya. tindakan incumbent selama tidak cuti yang menguntungkan dirinya, apabila diuraikan yaitu sebagai berikut: memanggil kepala kelurahan, ketua dan ketua untuk mendukung suaranya, menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil, gedung, telepon, listrik, guna kampanye terselubung: menggunakan dana apbd untuk kampanye dirinya yang diakuinya sebagai dana pribadi partai. menghimpun. mengerahkan pkk untuk mencari massa pendukung suara dengan menyebar brosur dan gambar: menganjurkan kepada kopi untuk mendukung dirinya, baik melalui upacara, apel, rapat, ataupun dalam bentuk pertemuan pertemuan lainnya. bahwa, tindakan incumbent tidak mengajukan cuti dalam masa kampanye, adalah suatu perbuatan luar kelaziman bagi seorang incumbent sebagai peserta pemilukada negara indonesia, karena belum pernah terjadi hal semacam itu dalam sejarah pemilihan kepala daerah seluruh wilayah indonesia. sekalipun incumbent beralasan, dirinya tidak mengajukan cuti

(lacap, provinsi jawa tengah, tahun yang diajukan oleh: i1. nama hj. novita jayanti, s.e., m.m tempat tanggal lahir cilacap, november pekerjaan anggota dprd provinsi jawa tengah alamat desa karang pucung rt. rw. kecamatan karang pucung, kabupaten cilacap nama mohamad music, sos., m.m. tempat tanggal lahir brebes, april pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan wungu nomor kelurahan gulir, kecamatan cilacap utaradalam hal ini memberi kuasa kepada kusta, bsc. ketua tim pelaksana kampanye dan juru kampanye) dan prasetyo membulat, sos., m.m. sekretaris tim pelaksana kampanye dan juru kampanye) berdasar surat kuasa bertanggal september yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada suratan usman, s.h., lina juliant, s.h. dan ratu vita, s.h., selaku advokat dari law office suratan usman, partners yang berkedudukan hukum jalan iman bawah nomor cinere depoksubstitucilacap, berkedudukan hukum jalan haryono nomor cilacap, provinsi jawa tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada edward kaban, s.h., m.h. selaku kepala kejaksaan negeri cilacap berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu. kab bertanggal september yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada jonathan markus, s.h., manis bumainingsih, s.h., nurrohman, ak., s.h., m.h., dan pramugari widyasani, s.h. selaku jaksa pengacara negara pada kantor pengacara negara yang berkedudukan hukum jalan jenderal sudirmansk g6s. bertanggal september selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama latto suharto memuji jabatan bupati cilacap alamat jalan jenderal sudirman nomor rt. rw. kelurahan sidanegara, kecamatan cilacap tengah, kabupaten cilacap nama akhmad edi susanto, s.t. tempat tanggal lahir banyumas, juni alamat dusun cikembulan, desa jeruk legi kulon, kecamatan jeruk legiolahraga pindah kecamatan yang terpencil serta ada yang dipindah pada badan penanggulangan bencana daerah padahal tenaga pendidikan guru masih kurang dan sangat dibutuhkan. kecurangan penyelenggara pemilukada dan kampanye luar jadwal bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji mengambil cuti untuk melakukan kampanye hanya (lima) hari dari (empat belas) hari yang disediakan sedangkan waktu selebihnya yaitu yang (sembilan) hari tetap digunakan untuk kampanye dengan cara kunjungan silaturahmi dengan calon pemilih dan mengumpulkan orang pendopo kabupaten dengan menggunakan fasilitas negara. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pemberian cuti dikepada bupati cilacap bukti dan keputusan kpu kabupatenbahwa kampanye pemilukada luar jadwal kampanye yang dilakukan oleh calon bupati (incumbent) latto suharto memuji telah melanggar undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. mengenai hal ini pemohon telah membuat laporan dengan nomor lap pel panwaslukada clp vii1 tertanggal agustus kejanggalan dps dan dpt bahwa adanya kejanggalan kejanggalan terkait dengan dps yakni adanya pemilih ganda dan terhadap hal ini, pemohon telah melayangkan surat kepada memohon perihal masukan perbaikan dps dimana hal tersebut menjadi dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan dpt bukti bahwa adanya kejanggalan kejanggalan terkait dengan dpt yakni, adanya nama pemilih tanpa nomor identitas (ktp), adanya nomor identitas pemilih ganda (hanya ganda nomor ktp) serta adanya nama pemilih dan nomor ktp (ganda nomor ktp dan nama) bukti bahwa terhadap hal tersebut, pemohon telah melakukan protes sebanyak kali terkait dengan banyaknya undangan pemilih ganda akan tetapi tidak ditanggapi oleh memohon. kejanggalan data calon bupati (incumbent) latto suharto memuji bahwa adanya kejanggalan data calon bupati (incumbent) latto suharto memuji. hal ini dapat dibuktikan diantaranya: ijazah yang digunakan oleh calon bupati (incumbent) latto suharto pamuiji, bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menggunakan ijazah dan smp atas nama suharto dengan orang tua bernama mad resmi sedangkan ijazah stm atas nama suharto dengan orang tua bernama abdul mulai. hal ini terlihat adanya perbedaan nama orang tua kandung. dalam dokumen tidak ada data pendukung penguat nama suharto bin mad resmi tetapi yang ada adalah nama suharto bin abdul mulai dengan dibuktikan adanya akta kelahiran dan surat kelahiran. dengan kata lain, ijazah tersebut dimiliki oleh orang yang berbeda. bukti kartu tanda penduduk merubah nama dari suharto menjadi latto suharto pemudi bukti akta kelahiran dan surat kelahiran bahwa terdapat kejanggalan,di bukti bahwa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kabupaten cilacap yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana pemohon uraikan atas sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon memperolah suara dengan pasangan calon nomor urut yang melakukan pelanggaran memperoleh atau sebesar sehingga hemat pemohon, untuk beralasan hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten cilacap. bahwa penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pasangan caloung, umum, bebas, rahasia uber) jujur dan adil judul)dan fakta fakta hukum sebagaimana pemohon kemukakan tersebut atas, terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut ixtahun kabupaten cilacap, hj. novita jayanti. se.mm dan mohammad music. soscilacapcilacap tahun seluruh tindakan,yatakan tidak sah dan tidak mengikatdiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama latto suharto memuji dan akhmad edi susanto, sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten cilacap tahun memerintahkan memohon kpud kabupaten cilacap untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut atas nama hj. novita jayanti, se, sebagai bupati dan wakil bupati terpilih atas nama mohammad music, sos. dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten cilacap tahun atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusankeputusan kpu kabupaten cilaca(bukti tidak ada)tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten cilacap, bukti fotokopitanggapan: bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menggunakan dana dari apbd untuk memasang baliho sebagaimanalampiran bukti bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji telah melakukan kampanye terstruktur, sistematis dengan memasang baliho dengan tema bangga bangun desa dengan mengatasnamakan sebagai program pemerintah daerah: bukti fotokopi laporan polisi nomor lp 1x jateng res clp gakumdu tertanggal september sebagaimana tercantum dalam surat panggilan nomor spl bareskrim tertanggal september bukti fotokopi keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pemberiabukti fotokopi keputusan kpukejanggalan kejanggalan dalam dps data pemilih sementara): surat nomor kpu kab. vi1 tertanggal juli perihal masukan perbaikan dps bukti p 7a), bahwa surat tersebut pada intinya mengundang pemohon untuk mengikuti rekapitulasi dpt pada tingkat ppk. surat nomor kpu kab. vi1 tertanggal juli perihal pengiriman soft copy dpt bukti p 7b) bahwa pemohon hanya menerima data dpt dalam bentuk soft copy (cd) dan tidak pernah menerima hard copy nya, bukti fotokopi surat nomor ts.jelitabersih clp vii tertanggal agustus perihal temuan kejanggalan dpt. bahwa pemohon telah mengirimkan surat nomor ts.jelitabersih clp vii tertanggal agustus perihal temuan kejanggalan dpt kepada memohon) kpud kab. cilacap mana inti dari surat tersebut adalah berisi adanya kejanggalan kejanggalan terkait dengan daftar pemilih tetap dpt) yakni: adanya nama pemilih tanpa nomor identitas ktp), adanya nomor identitas pemilih ganda (hanya ganda nomor ktp), serta adanya nama pemilih dan nomor ktp yang ganda (ganda nama pemilih dan nomor ktp). adanya kesalahan input data dengan menggunakan program excel yang menyebabkan terjadinya pembulatan angka menjadi angka hal ini dapat jelas dilihat pada dpt kecamatan sidorejo. bahwa intinya dari hasil rekaman data pemohon menemukan adanya kecurangan kecurangan yang telah dilakukan oleh memohon, antara lain: adanya dpt tanpa nomor pemilih bukti adanya daftar nama pemilih ganda pada saat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati cilacap tahun bukti bukti fotokopi ijazah yang digunakan oleh calon bupati (incumbent) latto suharto memuji. tanggapan: bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menggunakan ijazah dengan nama orang tua yang berbeda beda yakni: ijazah menggunakan nama orang tua madrusmin sebagaimana tercantum dalam stub sdn tertanggal desember ijazah smp menggunakan nama orang tua madrusmin sebagaimana tercantum dalam stub smpn majenang tertanggal desember ijazah stm menggunakan nama orang tua h.abdul mulai sebagaimana tercantum dalam stub stm negeri bandung tertanggal desember hal tersebut menunjukkan ijazah tersebut dimiliki oleh orang yang berbeda, bukti fotokopi kartu tanda penduduk calon bupati (incumbent) latto suharto pamuiji: ktp calon bupati (incumbent) latto suharto memuji tertanggal januari ktp calon bupati (incumbent) latto suharto memuji tertanggal januari tanggapan:an mengubah nama dari suharto menjadi latto suharto pemudi, bukti fotokopi surat kelahiran nomor tertanggal januari dan akta kelahiran nomor dis tertanggal januari tanggapan: bahwa: bukti fotokopi undangan ganda pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati cilacap tahun bahwa pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati cilacap tahun terdapat banyak undangan ganda, sebagai contoh atas nama pemilih novel khairul anam sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara tertanggal september yang ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) dan tps yang berbeda desa dan kecamatan bukti p 12a). bahwa adanya undangan ganda atas nama (satu) orang tps kelurahan gunung simping kecamatan cilacap tengah kabupaten cilacap bukti p 12b): bukti foto foto terkait dengan adanya money politic.bantuan lainnya. hal ini membuktikan bahwa adanya praktik money politic yang dilakukan oleh calon bupati (incumbent) tattoo suharto memuji: bukti foto foto terkait dengan kampanye calon bupati (incumbent) latto suharto memuji dengan melibatkan pns pegawai negeri sipil) dan penyelenggara pemerintah kabupaten cilacap. bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto: kampanye calon bupati (incumbent) latto suharto memuji dengan menggunakan logo pemerintah daerah cilacap bukti p 14a). mobilisasi pegawai negeri sipil pns) dalam kampanye terbuka tertanggal september lapangan krida nusantara cilacap utara bukti p 14b). kampanye calon bupati (incumbent) latto suharto memuji tertanggal september dengan melibatkan kendaraan plat merah yang notabene nya kendaraan tersebut adalah milik pemerintah bukti p 14c). kampanye calon bupati (incumbent) latto suharto memuji tertanggal september dengan melibatkan pemerintah daerah cilacap yakni insert sarwono mantan sekretaris kpud cilacap bukti p 14d). dalam hal ini memberi kuasa kepada much. filmantoro, s.h., sugeng injili, s.h., m.h., dan moh. nabawi, s.h. selaku advokat yang tergabung dalam team advokasi kampanye pendukung latto yang berkedudukan hukum jalan perwira.adv ix bertanggal septemberseptember dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan hari selasa, tanggal oktober dan hari kamis, bukti fotokopi surat nomor kpu. kab vi1 tertanggal agustus bahwa terhadap surat pemohon nomor ts.jelitabersih clp vii tertanggal agustus perihal temuan kejanggalan dpt kepada memohon kpud kabupaten cilacap (vide bukti memohon telah membalasnya dengan surat nomor kpu. kab vi1 tertanggal agustus perihal undangan yang pada intinya surat tersebut berisi undangan kepada pemohon pada tanggal agustus dengan agenda untuk membahas perbaikan daftar pemilih tetap dpt), laporan penerimaan dana kampanye, debat antar pasangan calon dan sosialisasi spesimen surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap tahun namun hingga hari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, memohon tidak memberitahukan hasil perbaikan dpt: bukti video mengenai kampanye yang menggunakan baliho bangga bangun desa. calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menggunakan baliho bangga bangun desa dalam kampanyenya padahal dalam anggaran apbd tidak ada gerakan bangga bangun desa, bukti video pembagian alokasi dana desa add) dari apbd kabupaten cilacap. pembagian alokasi dana desa add) dari apbd kabupaten cilacap digunakan untuk kampanye. pembagian add dipusatkan setiap eks distrik kabupaten cilacap dengan berbau kampanye ajakan untuk menyukseskan calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menjadi bupati dan hampir semua mobil pejabat terdapat gambar calon bupati (incumbent) latto suharto memuji dan bangga bangun desa. bukti video kegiatan peringatan hari ulang tahun kabupaten cilacap yang ke kegiatan peringatan hut kabupaten cilacap yang ke dijadikan ajang kampanye setiap kecamatan dengan teknik membuat kegiatan yang melibatkan banyak massa jalan sehat, sepeda sehat, turnamen sepakbola dan lain lain dengan menggunakan dana apbd untuk kepentingan kemenangan calon bupati (incumbent) latto suharto memuji menjadi bupati bukti rekaman kegiatan tarawih dan silaturahmi taklim) kegiatan tarawih dan silaturahmi taklim) merupakan kegiatan rutin pemerintah kabupaten cilacap pada setiap bulan ramadhan. kegiatan ini dipusatkan setiap kecamatan dengan mengumpulkan seluruh kepala desa, ketua bpd, ketua lppm, mana kegiatan ini dijadikan ajang kampanye untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut (bukti tidak ada) bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya pemohon juga mengajukan (tiga belasarmawan saksi selaku tokoh masyarakat yang saat itu menjadi ketua partai politik dan sudah ingatkan kpud supaya jangan terjadi lagi kejadian tahun lalu bahwa pihak terkait memakai ijazah suharto bin madrusmin untuk dan smp sedangkan saat smk adalah suharto bin abdul mulai:, tahun saksi meneliti tempat kelahiran latto dan didapatkan bahwa suharto bukan nama latto, tapi pemudi: ktp latto ada dua. pertama terbit januari namanya latto suharto pemudi. setelah itu tanggal januari kembali bernama suharto, terkait pergantian nama ktp, dari madrusmin abdul mulai. menurut orang desa setempat, yang namanya suharto sudah meninggal dan ijazah tersebut dipergunakan oleh pihak terkait, saksi tahu hal tersebut dari melihat dokumen fotokopi ijazah latto pemudi. nama suharto tetap, namun setelah ada pergantian nama latto suharto pemudi, sekolah stm menerangkan bahwa nama latto suharto pemudi dibenarkan namun jika kemudian hari ada gugatan, stm tidak bertanggung jawab. sedangkan soal orang tua, juga dari dokumen dan saksi tidak tahu persis madrusmin dan abdul mulai itu satu orang yang sama atau berbeda. rahim program bmd ada setelah pelantikan suharto dari paw wakil bupati menjadi bupati: program ini bukan program pemerintah, karena bukan program pemerintah dan dprd. program ini tidak disetujui dprd. saksi mengetahui hal ini karena saksi selaku anggota dprd dan tidak pernah setujui program tersebut, saksi tidak tahu biaya program ini dari apbd atau bukan, wujud programnya ialah membuat baliho bmd masing masing instansi: mustang saksi selaku masyarakat biasa, data yang didapat saksi adalah, program bmd jadi tema kampanye yang dalam wujud baliho tersebut tidak diturunkan saat masa kampanye bahkan hingga hari tenang. suharto hadiri pengajian taklim dan ada pejabat datang beserta tim suksesnya, saat itu suharto serahkan bantuan berupa uang. untuk pengajian lingkungan, pihak terkait bagikan satu baju koko dari kesra dan sajadah dari halim. purwanto saksi selaku anggota dprd dari badan anggaran, bmd dengan pasang baliho dan gambar bupati, setelah dicermati apbd, tidak ada anggarannya. biaya perkiraan yang dikeluarkan itu lebih dari miliar dengan diperhitungkan dalam sekali pemasangan melalui rangka besi per pasang rp. (tiga juta rupiah) dan se kabupaten dari sekolah sampai balai desa. dan hal ini tidak ter cover apbd: muslim saat itu saksi hadiri pengajian desa nusajati kecamatan sampang yang diselenggarakan oleh pihak masjid jami' hidayah dan bertemu dengan camat budi nario. situ pak camat selaku pns mengajak masyarakat setempat untuk nantinya mencoblos suharto. peristiwa itu terjadi saat sudah memasuki masa pendaftaran pasangan calon tapi belum memasuki tahapan kampanye. yang datang pada acara tersebut diperkirakan orang: sukarno saksi membenarkan keterangan saksi muslim karena turut hadir pada acara tersebut, kecamatan sampang, pihak terkait kalah. kasim ariyanto saksi membenarkan keterangan saksi muslim dan saksi sukarno karena juga turut hadir pada acara tersebut: srono saksi membenarkan keterangan saksi kasim karena juga menghadiri acara tersebut, koran akhmad saksi selaku kepala desa sales kecamatan majenang, saksi selaku ketua paguyuban kepala desa se kabupaten cilacap, dari akhir tahun hingga awal tahun selaku ketua paguyuban, saksi sering dipanggil oleh orang yang mengatasnamakan suharto, yaitu anggota dpr budiman sudjatmiko. bertemu semarang dan yogyakarta. pertemuan pertama berlangsung semarang sebuah hotel yang saksi lupa nama hotel dan alamat dari hotel tersebut. semarang, saksi bertemu dengan suharto dan budiman sudjatmiko. saat itu saksi berdampingan dengan suharto, sedangkan budiman didampingi staf ahlinya. saksi juga turut membawa serta dua kepala desa lainnya untuk menjadi saksi yaitu saudara bagus widodo selaku kepala desa adimulya kecamatan wanara dan saudara hamid selaku kepala desa sendangsari. pertemuan itu intinya budiman ingin saksi beserta keluarga besar paguyuban memenangkan suharto dalam pemilukada kabupaten cilacap tahun saksi diminta untuk konsolidasi. kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua yogyakarta yang dihadiri budiman sudjatmiko dengan didampingi staf ahlinya. saksi sendiri hadir dengan didampingi saudara surat selaku kepala desa condong kecamatan pesugihan. turut hadir pula pada pertemuan tersebut tim dari suharto yang diwakili kepala bagian pertanahan saudara harsono dan kepala dinas perhubungan saudara ujian. pada pertemuan tersebut dibicarakan mengenai perkembangan rekomendasi dpp untuk pasangan calon dan saksi diberi arahan terkait apa saja yang harus dilakukan saat rekomendasi tersebut telah turun yang pada intinya saksi diminta mensukseskan suharto. saat itu saksi tidak langsung menjawab permintaan budiman tersebut. seiring berjalannya waktu, paguyuban sendiri pada akhirnya terpecah pecah dukungan dalam arti tidak ada satu komando, apalagi tingkat bawah terjadi intimidasi. selaku ketua paguyuban, saksi mengetahui banyak kepala desa berada pada posisi yang serba salah. instruksi dari camat berbeda dengan instruksi tingkat kabupaten maupun saat lapangan. saat acara kabupaten, para kepala desa diundang oleh bupati dan diminta melaporkan kondisi atau persepsi warga terhadap suharto. bagi kepala desa yang melaporkan perkembangan tersebut, oleh bupati langsung diberi uang tunai rp. (seratus ribu rupiah). saat pertemuan tersebut ada sekitar kepala desa yang diberi uang tunai tersebut. fadliludin saksi terangan terkait tarawih dan silaturahim (tari) desa saksi. pada acara tersebut ada ajakan memilih suharto. yang diajak adalah para jamaah. saat itu senin juli suharto dan tim nya hadir masjid huda, dusun bidadari, desa sidanegara, kecamatan kedung reja. abas road saksi selaku ketua organisasi masyarakat lambang wijayakusuma kabupaten cilacap: terkait dpt, saksi mengoreksi dan temukan banyak dpt ganda sekitar lebih dari (seratus ribu) pemilih ganda. terdapat nama ganda dan nomor induk ktp ganda. pemilih ada lebih dari an (satu juta empat ratus ribuan), terkait program tari, anggota ormas lambang wijayakusuma yang ada setiap desa dan kecamatan, melaporkan bahwa kegiatan tari adalah agenda rutin pemda cilacap dan pada tahun ini tari menjadi agenda setiap kecamatan. pada acara tempat fadliludin tersebut diundang pula seluruh kepala desa, tokoh masyarakat dan dalam acara tersebut bupati dan musica juga hadir. dalam kegiatan itu disampaikan hal hal terkait dengan informasi bantuan yang menjadi bagian dari janji janji bupati. apa yang disampaikan dusun bidadari juga disampaikan kecamatan lainnya pada kegiatan yang sama, saksi melihat ada pembagian uang kepada masyarakat sejumlah ratusan ribu yang diserahkan langsung oleh suharto. lokasi tersebut juga ada mobil plat merah bergambar suharto, serta sambutan dari camat yang intinya mengajak masyarakat memenangkan suharto. pada hari jadi kabupaten cilacap pada maret ada kegiatan kampanye terselubung tiap kecamatan, salah satu contohnya kecamatan sidorejo ada kegiatan sepeda santai yang dihadiri oleh suharto dan didampingi tim peta pendukung tato): saksi menerima laporan bahwa banyak tps yang dipindah atau diacak lokasinya, mengenai izin cuti bupati, saksi mempunyai data bahwa bupati incumbent melakukan kampanye luar izin cuti tersebut. heri kurniawan saksi menerangkan bahwa uang sejumlah rp. an (dua ratus empat belas jutaan rupiah) tersebut adalah uang honor untuk dibagikan kepada para saksi tps, bukan untuk praktik politik uang. uang tersebut hingga keterangan ini diberikan belum diberikan kepada para saksi tps karena uang itu ditahan oleh panas, musabihan saksi menerangkan bahwa dari (tiga) orang yang terpilih sebagai panas, dua orang mundur dan salah satunya yang bernama fatehun mengatakan kepada saksi bahwa satu orang panas memihak kepada pihak terkait yaitu sani ariyanto, saksi membenarkan keterangan saksi heri kurniawan perihal uang saksi yang disangka untuk praktik politik uang. sebenarnya uang tersebut berasal dari dpc yang diberikan kepada saksi untuk diberikan kepada para saksi tps melalui pac. satu saksi tps mendapat rp. (seratus ribu rupiah). setelah saksi ditangkap, saksi kemudian dilaporkan panas kecamatan banjarsari. panwascam meminta kepada yang melaporkan untuk memberikan barang bukti, namun mereka tidak bisa memberikannya. oleh karena masyarakat sudah ramai, untuk alasan keamanan, saksi dibawa pihak kepolisian kabupaten. karena tidak memenuhi unsur, sebenarnya saksi sudah akan dilepaskan karena ada bukti uang dan surat pembagian logistik, tetapi panas kabupaten tiba tiba saksi diberitaacarakan kembali dan saksi tidak boleh pulang, dan barang bukti disita semua. laporan tersebut kemudian diteruskan dan diproses polres cilacap, namun polres menolak aduan panas tersebut karena tidak memenuhi unsurhal halcilacap tahun yang dilakukan oleh memohon baik pada tingkat tps, pps, ppk maupun kpu kabupaten cilacap. pemohon hanya mengatakan dalil dalil terkait yang konon adanya sikap memohon telah melakukan kecurangan penyelenggara pemilukadacilacap. bahwa seharusnyatanggal september antara lain:dan point huruf huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu.kmemohon. bahwa hal itu diperkuat pula dengan surat dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk tertanggal september hal: panggilan sidang yang disampaikan kepada memohon. dibahwa selain daripada uraian sebagaimana telah diuraikan atasan sebagai berikut: bahwa dari sudut pandang subject itis sebagaimanacilacap karena identitas yang lengkap setidak tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi pekerjaan pemohon atau tempat tanggal lahir pemohon," oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.atau (legal standing) pemohon padamk bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon tersebutlegal standing untuk mengajukan permohonan guobukti yang diajukan memohon perihal surat kuasa tertanggal september yang pada intinya pasangan calon bupati dan wakil bupati hj. novita jayanti. se. dan mohammad music s.sos. selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada: kusta, bsc ketua tim kampanye) prasetyo membulat s.sos, sekretaris tim kampanye) untuk melakukan gugatan perkara terkait dengan permohonan pembatalan hasil pemilukada kabupaten cilacap, berita acara nomor ba mahkamah konstitusi. kemudian berdasarkan bukti yang diajukan memohon perihal surat kuasa substitusi tertanggal september dari kusta, bsc ketua tim kampanye) dan prasetyo membulat s.sos, sekretaris tim kampanye), yang pada intinya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada law office suratan usman, partner advocates dan legal consultant, untuk mendampingi pemberi kuasa dan mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilukada kabupaten cilacap tahun terhadap berita acara nomor ba mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pdt maka surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek yang jelas mengakibatkan tidak sahnya surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hir, rbg dan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tanggal oktober bahwa berdasarkan uraian uraianperkara oleh karena pemberian surat kuasa substitusi dari kusta, bsc ketua tim kampanye) dan prasetyo membulat s.sos, sekretaris tim kampanye) kepada law office suratan usman, partner advocates dan legal consultant adalah sesuatu yang sangat tidak tepat secara hukum karena kusta, bsc ketua tim kampanye) dan prasetyo membulat s.sos, sekretaris tim kampanye) adalah pihak yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan langsung atas hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten cilacap dan atau kehilangan hak konstitusionalnya. seharusnya pasangan calon bupati dan wakil bupati hj. novita jayanti. se. dan mohammad music s.sos. yang berhak memberi kuasa kepada pengacara atau advokat untuk mengajukan gugatan dan berbicara persidangan mewakili pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati hj. novita jayanti. se. dan mohammad music s.sos. mm.yang kapasitasnya telah cacat secara yuridis,tidak dapat diterima. sehingga berdasarkan hal hal yang diuraikan atas melalui jawaban ini, memohon meminta kepada hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan eksepsi memohon.september semula menyampaikan (empat) hal pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan yaitu: kecurangan penyelenggara pemilukada dan kampanye diluar jadwal: penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan pns dan penyelenggara pemerintah kabupaten cilacap: adanya intimidasi, praktik politik uang. kemudian setelah pemohon melakukan perbaikan, secara garis besar menjadi (enam) pokok keberatan, yakni: penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan pns dan penyelenggara pemerintah kabupaten cilacap: praktik politik uang, intimidasi: kecurangan penyelenggara pemilukada dan kampanye diluar jadwal kejanggalan dps dan dpt, kejanggalan data calon bupati incumbent) latto suharto pamuiji. bahwa oleh karena dalam sidang perkara guo telah hadir pihak terkait dan (enam)..cilacap tahun dengan berpijak padapemilukada berdasarkan peraturan peraturan yang sudah ditetapkan oleh kpu.cilacap secara uber dan judul sertac3 kwk.kpu pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara diseluruh tc kwk.kpu dan lampiran model c1 kwk.kpu pada saat penghitungan suara diseluruh t2. kwk.kpu dan lampiran model d1 a .a kwk.kpu dan lampiran model da1 b2.uruh saksi yang hadir, termasuk saksi pemohon menandatangani dokumen berita acara nomor ba ix (bukti dan sertifikasinya pada formulir model db kwk.kpu dan lampiran model db1 anjutnya atas dasar uraian atas, memohon menerbitkan sur2012di tingkat kabupaten (bukti kemudian berdasarkan keputusan dimaksud memohon menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu kab ter(bukti bahwa pemohon juga tidak konsisten dengan piagam deklarasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap tahun yang bermartabat yang sudah disepakatinya khususnya poin (empat) yang menyatakan siap menerima pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap tahun yang disahkan penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku (bukti bahwa dengan demikian tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari alasan alasan sebagai berikut: bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi pemohon mulai dari pemungutan suara dan penghitungan suara tps, rekapitulasi pps, ppk dan kpu kabupaten cilacap, tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam pernyataan keberatan saksi pada formulir model c3 kwk.kpu, d2 kwk.kpu, da2 kwk.kpu dan db2 kwk.kpu. bahwa sebelum memohon menjawab (enam) hal pokok keberatan pemohon atas, perkenalkan kami mengungkapkan kembali tugas tugas dan fungsi bawaslu kabupaten sebagaimana halnya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, antara lain adalahyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.:ugas dan wewenang bawaslu.cilacapcilacap adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan proses pemilukada kabupaten cilacapangan alasan sebagai berikut: bahwa sepanjang mengenai dalil adanya penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan pns dan penyelenggara pemerintah kabupaten cilacap, praktik politik uang, intimidasi, pihak memohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebucilacap yaitu mengenai: kecurangan penyelenggara pemilukada dan kampanye luar jadwal bahwa pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci hal hal yang telah dilakukan oleh memohon yang menunjukkan adanya kecurangan penyelenggara pemilukada, disamping itu memohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat atau rekomendasi dari panwaslukada kabupaten cilacap terkait dengan adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilukada. dengan demikian dalil pemohon sangat mengada ada dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. bahwa pemohon mendalilkan calon bupati incumbent latto suharto memuji telah melaksanakan kampanye luar jadwal kampanye, terhadap hal tersebut sekiranya benar telah terpenuhi unsur unsur kampanye, maka hal yang demikian bukan menjadi ranah atau kewenangan kpu kabupaten cilacap sebagai penyelenggara pilbup cilacap tahun karena hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran tata cara kampanye melainkan merupakan pelanggaran pidana pemilu yang telah diatur sebagaimana dalam undang undang nomor tahun (bukti sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun yang semestinya merupakan kewenangan dari panwaslukada kabupaten cilacap sebagai lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pilbup cilacap tahun serta menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran sengketa penyelenggaraan pilbup cilacap tahun (vide undang undang tahun kejanggalan dps dan dpt bahwa dalil pemohon tentang adanya kejanggalan kejanggalan terkait dengan dps, yang menyatakan bahwa pemohon telah melayangkan surat kepada memohon perihal masukan perbaikan dps adalah tidak benar. karena kpu kabupaten cilacap telah memberikan kesempatan masukan perbaikan, penambahan maupun pengurangan terhadap dps kepada seluruh partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan paling lambat tanggal juni (bukti sedangkan pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu bupati dan wakil bupati cilacap tahun pada tanggal juli berdasarkan berita acara memohon nomor ba vii (bukti terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa adanya nama pemilih tanpa nomor identitas ktp, sesuai dengan (bukti terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa adanya nomor identitas dan nama pemilih ganda dalam dpt, pemohon tidak menyajikan data secara jelas dan sistematis. namun demikian untuk mewujudkan dpt yang akurat, valid, akuntabel dan mempunyai kepastian hukum, memohon telah mengambil langkah langkah pencernaan terhadap dpt menggunakan aplikasi tools dan terhadap hasilnya, memohon telah memerintahkan kepada ppk dan pps untuk melakukan pencernaan dan pemeliharaan dpt melalui surat memohon nomor kpu. kab vi1 tanggal juli (bukti dan menyusun serta menggandakan sept melalui surat memohon nomor kpu. kab vi11 tanggal agustus (bukti kemudian apabila ditemukan pemilih ganda, pemilih ganda tersebut hanya diberikan satu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara undangan tps formulir model .kwk.kpu (bukti kejanggalan data calon bupati (incumbent) latto suharto memuji pemohon mendalilkan bahwa calon bupati incumbent latto suharto memuji menggunakan ijazah dan smp atas nama suharto dengan orangtua bernama mad resmi sedangkan ijazah stm atas nama suharto dengan orangtua bernama abdul mulai sehingga oleh pemohon dinyatakan bahwa ijazah tersebut milik (dua) orang yang berbeda adalah tidak benar. bahwa berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri cilacap nomor pat. pn. clp tanggal mei (bukti menetapkan bahwa: nama mad resmi atau abdul mulai adalah nama dari satu orang yang sama subjek hukumnya: nama mad resmi yang tertulis dalam ijazah yang dikeluarkan oleh negeri majenang tanggal desember serta ijazah smp yang dikeluarkan oleh smp negeri majenang tanggal desember adalah nama yang sama dengan abdul mulai sebagaimana tertulis dalam ijazah stm yang dikeluarkan oleh stm negeri bandung tanggal desember pemohon mendalilkan bahwa calon bupati incumbent latto suharto memuji mempunyai (dua) ktp dengan nomor yang sama yang diterbitkan pada bulan januari tahun hal tersebut tidak relevan dan tidak berkaitan dengan pemenuhan syarat calon dalam pilbup cilacap tahun karena calon bupati incumbent latto suharto memuji pada saat pencalonan menggunakan ktp yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten cilacap tanggal mei (bukti dan telah dilakukan klarifikasi terhadap ktp tersebut (bukti pemohon mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan surat kelahiran calon bupati incumbent latto suharto memuji yang diterbitkan kepala desa sindangsari dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kepala kantor dukcapil kabupaten cilacap adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena dalam undang undangnomor tahun tidak dipersyaratkan bahwa calon harus melengkapi surat kelahiran maupun akta kelahiraterstruktur, sistematis dan masif, menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterimacilacap tahun yang pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal september besertda daerah dan wakil kepala daerah kabupaten cilacapcilacap nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten cilacap bukti tentang penetapan nomor dalam pokok pokok permohonan menerima dan mengabulkan jawaban memohon untuk seluruhnya. menolak permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya.nomor ba ix tanggal september menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikkuasa pasangan calon nomor urut kepada tim kampanye pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat kuasa substitusi dari tim kampanye pasangan calon nomor urut kepada law office suratan usman, partner, bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten cilacap: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten cilacapbukti fotokopi keputusan kpu kabupaten cilacap nomor pts kpu kabiagam deklarasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap tahun yang bermartabat, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti fotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu. kab tanggal mei tentang pengiriman softcopy dps kepada partai politik, bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten cilacap nomor ibaiviicilacap tahunfotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu. kab vii tanggal juli tentang pencernaan dan pemeliharaan dpt bukti fotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu. kab viii tanggal agustus tentang penyusunan dan penggandaan sept: bukti fotokopi dpt pilbup cilacap tahun tps kelurahan adonan kecamatan cilacap tengah dan surat pernyataan, bukti fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri cilacap nomor pdt. pn. clp tanggal mei bukti fotokopi ktp atas nama latto suharto pamuiji: bukti fotokopi surat keterangan kepala dispendukcapil kabupaten cilacap nomor tanggal juni bukti fotokopi rekapitulasi pelaporan temuan dan penanganan panitia pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten cilacap tahun bukti fotokopi formulir seri model c kwk.kpu formulir tingkat tps) terdiri dari: berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sertifikat hasil perhitungan suara: pernyataan keberatan saksi. bukti fotokopi formulir seri model d kwk.kpu (formulir tingkat pps bukti fotokopi formulir seri model da kwk.kpu (formulir tingkat ppk. bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten cilacap nomor pts kpu kab tentang penetapan jadwalsurat kpu kabupaten cilacap nomor kpu kab. vii tanggal full tentang pencernaan dan masukan dpt:juli tentang pemberitahuan bahwa belum dapat mendelegasikan tim kampanye untul ikut mencermati kegiatan rekapitulasi dpt masing masing kecamatan, bukti fotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu kab. vii tanggal juli tentang masukan perbaikan dps: bukti fotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu kab. vii tanggal juli tentang copy dokumen pencalonan dan dpt pilbup cilacapagustus tentang temuan kejanggalan dpt (adanya dpt ganda sebanyak pemilih): bukti fotokopi surat kpu kabupaten cilacap nomor kpu kab. viii tanggal agustus tentang undangan: fotokopi daftar hadir pembahasan perbaikan dpt: fotokopi risalah hasil rapat coord invasi. dalam rapat tersebut pemohon melalui timnya sepakat bahwa data hasil tools memohon dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi terhadap data ganda lapangan: bukti fotokopi rekapitulasi dugaan data ganda dpt pemilu bupati dan wakil bupati cilacap tahun berdasarkan hasil pencernaan aplikasi tools oleh kpu kabupaten cilacap sebanyak pemilih). bahwajoko wahana, s.e. saksi selaku ppk cilacap tengah, terkait pemilih ganda, berdasarkan hasil rapat kpu, saksi bersama pps melakukan pencernaan pada september hasilnya, ditemukan dugaan ganda nama dan nik, bahkan lintas kecamatan. pencarian dilakukan dengan memakai program excel dan tools. terhadap yang ganda tersebut, hari itu juga dilakukan eksekusi, kecamatan cilacap tengah sebelum ditemukan yang ganda jumlahnya adalah pemilih, kemudian menjadi pemilih. namun, saksi tidak tahu hasil seluruh kabupaten: setelah diketahui yang benar benar ganda, kemudian saksi bersama pps melakukan peninjauan lapangan kepada orang yang bersangkutan (pemilih) dengan didampingi ppl. yang bersangkutan diminta memilih akan mencoblos tps mana, kecamatan mana, dan yang bersangkutan diminta membuat pernyataan. jika masih ditemukan yang ganda, maka dari ppk memerintahkan kepada pps kpps bahwa saat menyebarkan undangan diberikan satu saja, kegiatan pencernaan ini dilakukan bersamaan seluruh kecamatan, sehingga saat eksekusi juga dilakukan bersama sama dengan kecamatan lain. contohnya, terdapat pemilih yang terdaftar ganda kecamatan pesugihan dan kecamatan cilacap tengah, yang bersangkutan kemudian diminta memilih, dan yang bersangkutan menyatakan memilih kecamatan cilacap tengah: saksi tidak ikut turun tingkat tps, muhamad saiful saksi selaku pps kelurahan adonan: saksi melakukan tindak lanjut terhadap surat kpu melalui ppk tentang diduga ganda. selaku pps saksi tindak lanjuti dengan turun lapangan didampingi ppl. wilayah adonan, sebelumnya terdapat pemilih menjadi pemilih: terkait pemetaan tps, saksi menerangkan bahwa setiap tps maksimal terdapat pemilih yang dibagi per rw. apabila ada kelebihan jumlah pemilih, maka tidak diaper lain, namun masih dalam lingkup yang sama, sehingga tidak ada tps yang dibuat campuran antar tapi berlainan rw. hal ini bertujuan untuk memeragakan dan mendekatkan pemilih dengan tpsketerangannya sebagai berikut: dalam eksepsi eksepsi tentang keabsahan surat kuasa khususntualam perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten cilacap tahun nomor php.d x registrasi tanggal september dinyatakan bahwa sebagai pemohon adalah hj. novita jayanti, se. dan mohamad music, sos, selaku pasangan calon nomor urut telah memberikan kuasa kepada kusta. ketua tim pelaksana kampanye dan juru kampanye) dan kepada prasetyo membulat, sos, sekretaris tim pelaksana kampanye dan juru kampanye) untuk menjadi kuasa hukum dalam gugatan perkara terkait permohonan pembatalan hasil pemilukada kabupaten cilacap tahun terhadap berita acara nomor ba ximahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tertanggal september bahwa apabila ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun atas dihubungkan dengan fakta hukum adanya pemberian kuasa dari pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut, seakan akan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi tahun telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dimaksud: bahwa namun demikian apabila dicermati ketentuan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka adanya pemberian kuasa dari pemohon pasangan calon kepada kuasa hukumnya melalui surat kuasa tertanggal september merupakan pemberian kuasa yang tidak sah apabila ditinjau kedudukan status hukum penerima kuasa, mana kedudukan penerima kuasa dari pemohon adalah: kusta, berkedudukan sebagai ketua tim pelaksana kampanye dan juru kampanye, dan prasetyo membulat, sos, m.m. berkedudukan sebagai sekretaris tim pelaksana kampanye dan juru kampanye. bahwa kedudukan status hukum kedua penerima kuasa tersebut atas tidaklah memenuhi syarat sebab untuk dapat menjadi kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun karena kuasa hukum yang dimaksud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tidak dapat diartikan lain kecuali mereka yang oleh peraturan perundangan yang berlaku diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berbicara dalam persidangan peradilan. bahwa yang dapat menjadi kuasa hukum untuk berbicara persidangan peradilan khususnya kuasa hukum dari pemohon dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah advokat, yaitu(vide undang undang nomor tahun tentang advokat). kemudian yang dimaksud de (vide undang undang nomor tahun tentang advokat). bahwa dengan demikian orang yang dapat memberi jasa hukum adalah advokat. ketentuan ini ditegaskan pula dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat . bahwa dengan demikian orang yang bertindak seolah olah sebagai advokat tetapi bukan advokat adalah dilarang dan merupakan tindak pidana, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang advokat atas, dihubungkan dengan surat kuasa dihubungkan surat kuasa tertanggal september mana dalam surat kuasa tersebut penerima kuasa adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menjadi kuasa hukum yang dapat memberikan jasa hukum, karena kedua orang penerima kuasa tersebut bukan berprofesi sebagai advokat melainkan hanya sebagai ketua dan sekretaris tim pelaksana kampanye dari pemberi kuasa: bahwa dibentuknya undang undang nomor tahun tentang advokat merupakan amanat dari undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang terakhir telah dirubah dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bahwa advokat sebagai orang yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum sebagaimana tersirat dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun diisyaratkan pula dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang tata tertib persidangan, yang menyatakan: para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga". disebutnya kata advokat" dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun atas menunjukkan bahwa advokatlah yang dapat menjadi kuasa hukum pemohon atau pihak terkait dan hadir dalam persidangan mahkamah konstitusi: bahwa dalam persidangan perkara guo mahkamah konstitusi tanggal oktober muncul kuasa hukum baru berdasarkan surat kuasa subtitusi dari orang bernama kusta, bsc ketua tim) dan prasetyo membulat, sos, sekretaris tim) yang mengacu pada surat kuasa tertanggal september dalam hal ini patut dipertanyakan adanya perbedaan nama antara penerima kuasa dari pasangan calon nomor urut yaitu kusta, bsc yang tercantum dalam surat kuasa tertanggal september dengan nama pemberi kuasa substitusi yang tercantum dalam surat kuasa substitusi tanggal september yaitu bernama kusta, bsc. hal ini menunjukan kerancuan atas subjek dalam pemberian kuasa, bahwa pemberian surat kuasa substitusi dari kusta, bsc dan prasetyo membulat, sos, kepada advokat suratan. dkk adalah merupakan pemberian kuasa substitusi yang tidak sah, karena bertentangan dengan asas hukum "nemo plus jurist album transfer notes guam ips haber (nemo plus) , maksudnya bahwa "orang hanya dapat memberikan sesuatu sebatas yang dimiliki, atau orang tidak dapat memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya": sehubungan dengan pemberian kuasa yang pada prinsipnya boleh disubstitusikan, maka dapat dijelaskan bahwa penerima kuasa yang mensubstitusikan kuasanya tersebut kepada orang lain, hanya dibenarkan sepanjang memilki kewenangan untuk menjadi penerima kuasa. dalam hal penerima kuasa tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka tidaklah dibenarkan mensubstitusikan kuasanya. dengan kata lain orang yang tidak sah sebagai penerima kuasa, tidak sah pula (tidak berhak) mensubstitusikan kuasanya tersebut pada orang lain. jadi dalam hal ini, pihak yang menerima substitusi adalah orang yang menerima kuasa dari orang yang tidak berhak memberikan kuasa substitusi sehingga tidak berhak berbicara persidangan mahkamah konstitusi: bahwa orang yang mengaku bernama kusta, (selaku ketua tim) cast bukan penerima kuasa awal bukan penerima kuasa dari pemohon yang tidak berhak melimpahkan substitusi kuasa, dan prasetyo membulat, sos, (selaku sekretaris) telah melimpahkan substitusi kepada suratan usman, s.h., lina juliant, dan ratu vita, tertanggal september padahal dalam surat kuasa tanggal september (surat kuasa dari hj. novita jayanti, s.e, m.m. dan mohamad music, sos, yang dipergunakan untuk mengajukan perkara ini mahkamah konstitusi) padahal pemberi kuasa tidak menyebutkan untuk memberikan hak melimpahkan subtitusi dengan kata lain dalam surat kuasa tersebut tidak ada klausul untuk disubstitusikan kepada orang lain. dengan demikian surat kuasa substitusi dariadalah cacat hukum. oleh karena surat kuasa substitusi cacat hukum, karenanya segala tindakan dan upaya hukum penerima kuasa adalah batal demi hukum, termasuk dalamnya perbaikan permohonan yang dilakukan dan ditandatangani serta diajukan oleh penerima kuasa substitusi adalah batal demi hukum: bahwa samping itu pula, juga terjadi kontradiksi tentang waktu tanggal pemberian kuasa subtitusi dengan permohonan yang diajukan dan tanda tangani oleh kusta, (selaku ketua tim) dan prasetyo membulat, sos, m.m. (selaku sekretaris) yang didaftarkan dan register dalam daftar register perkara pada kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal september dalam arti surat kuasa subtitusi dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima substitusi (tertanggal september sebelum perkara didaftarkan mahkamah konstitusi. dengan demikian jelas dan terang surat kuasa substitusi tersebut cacat hukum, karenanya konsekuensi dari surat kuasa tersebut juga batal demi hukum: bahwa dalam surat kuasa substitusi dari pemberi kuasatidak secara eksplisit menyebutkan memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan perubahan perbaikan permohonan, dengan demikian upaya perbaikan gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa substitusi tidak berdasarkan wewenang yang ditulis secara eksplisit dalam surat kuasa substitusi. sisi lain dalam hukum acara perdata kita bahwa penerima kuasa limpahan substitusi tidak boleh mengambil alih semua wewenang yang ada dalam surat kuasa awalnya (pemberian kuasa limpahan substitusi hanya untuk wewenang melakukan tindakan upaya tertentu saja yang sifatnya parsial). bahkan apabila kita cermati bersama bahwa terhadap yang dibuat, ditandatangani dan diajukan persidangan oleh penerima kuasa subtitusi bukan sekedar memperbaiki permohonan, akan tetapi merupakan permohonan awal karena tersirat dalam perihal hal permohonan pembatalan hasil pemilukada kabupaten cilacap tahun dan seterusnya. bahwa dalam persidangan perkara guo tanggal oktober penerima kuasa substitusi telah mengajukan permohonan tersebut sedangkan penerima kuasa substitusi tidak mempunyai wewenang untuk itu, sehingga dengan demikian kami keberatan dengan adanya permohonan tersebut yang dipelintir menjadi perubahan perbaikan yang diajukan oleh pihak pemohon pada tanggal oktober dikarenakan kuasa hukum dari pihak pemohon yangbahwa peserta pemilukada kabupaten cilacap adalah sebagai berikut: nomor urut nama pasangan calon hj. novita jayanti. se.mm., dan mohammad music. s.sos. mm. latto suharto memuji dan akhmad edi susanto, bahwa permohonan pemohon adalah pembatalan berita acara nomorpemilukada kabupaten cilacap berlangsung dan ditetapkan pada hari jumatnomor ba 1ix sehingga hitungan hari kerja adalah hari kerja. membuat, menandatangani, dan mengajukan perbaikan permohonan tidak mempunyai wewenang untuk itu, bahwa permohonan pemohon pada nomor php.d x adalah kabur tidak terang atau obscura libel, dikarenakan permohonan pemohon tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun mengenai objek sengketa dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilukada, mana permohonan pemohon tidak menentukan wilayah tertentu kecamatan tertentu atau tps tertentu yang menjadikan terdapat selisih perhitungan antara penghitungan pemohon dengan penghitungan kpud. oleh karena permohonan pemohon pada perkara nomor php.d x tidak terang dan kabur atau obscura libel, karenanya permohonan pemohon tersebut sudah selayaknya untuk tidak diterima, bahwa permohonan pemohon pada perkara nomor php.d x dalam pembuatan penyusunan permohonannya tidak jelas dan kabur serta tidak sistematis, tidak terperinci mana letak perselisihan atau perbedaan perhitungan pemohon dengan penetapan penghitungan akhir yang telah ditetapkan kpud cilacap, sehingga tidak muncul dalam perbedaan penghitungan yang signifikan antara penghitungan menurut pemohon dengan penetapan penghitungan yang ditetapkan oleh kpud cilacap. pemohon juga tidak menjelaskan berapa puluh ratus ribu potensi kerugian suara yang mungkin timbul secara konkrit, pemohon hanya menyebutkan berulang kali "ada kecurangan ada kecurangan". oleh karena pemohon tidak bisa menguraikan secara konkrit kerugian potensi kerugian suara yang mungkin dialami terjadi sehingga dengan demikian menurut hukum bisa disimpulkan tidak ada kerugian konkrit dari pihak pemohon. dengan demikian permohonan pemohon tidak sesuai dengan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa oleh karena permohonan pemohon pada perkara nomor php.d x tidak menampakkan perbedaan selisih perhitungan yang signifikan antara perhitungan pemohon dengan perhitungan akhir yang ditetapkan kpud cilacap, pemohon juga tidak menyebutkan potensi kerugian suara secara konkrit karenanya permohonan pemohon tersebut kabur tidak jelas obscura libel, sehingga permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, dalam pokok perkara bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut atas secara mutasi mutans merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban keterangan pada pokok perkara ini. bahwa pihak terkait menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. bahwa pihak terkait akan memberikan keterangan dan atau menyanggah dalil dalil permohonan pemohon yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan pihak terkait cast terhadap permohonan pemohon yang diajukan dan ditandatangani oleh penerima kuasa awal kusta, dan prasetyo membulat, sos) dan atau yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa subtitusi suratan, s.h., lina juliant, s.h dan ratu vita, s.h. bahwa terhadap permohonan pemohon yang telah diperbaharui lembar pada hal kedudukan hukum (legal standing) pemohon angka sampai dengan angka adalah benar, karenanya oleh pihak terkait tidak perlu ditanggapi dan atau diberi suatu keterangan keterangan. bahwa terhadap permohonan pemohon pada angka adalah benar, akan tetapi oleh orang yang mempunyai kepentingan langsung atas pengajuan keberatan kepada mahkamah konstitusi dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilukada kabupaten cilacap adalah pihak pemohon cast novita jayanti, s.e.,m.m. dan mohamad music, sos, m.m bukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada kabupaten cilacap cast dalam perkara nomor php.d x yang telah registrasi tertanggal september yaitu kusta, dan prasetyo membulat, sos. dengan demikian permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh kusta, dan prasetyo membulat, sos. pada perkara nomor php.d x adalah cacat hukum, karenanya mohon kepada majelis hakim konstitusi yang mulia untuk menolak atau setidak tidaknya memutus untuk tidak menerima permohonan tersebut (niet ontvankelijke verklaard). bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon pada lembar angka poin menurut keterangan pihak terkait adalah tidak benar, akan tetapi malahan justru pihak pasangan calon bupati cilacap nomor urut yang bernama novita jayanti, se,mm dan mohamad music, sos, m.m yang telah berusaha melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menempuh cara cara mempengaruhi pns bahkan melalui pns dengan cara memasang stiker gambar pasangan calon nomor urut novita music ukuran full pada kaca belakang mobil pribadi yang setiap harinya dikendarai baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk urusan kedinasan pns tersebut serta diperkirakan depan sekolahan tempat pns tersebut bekerja, serta puladengan cara memanipulasi surat dinas untuk monitoring dalam hal pelaksanaan kampanye. atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada panwasluda cilacap dengan laporan nomor lap pel panwaslukada ip mengenai pelanggaran tersebut atas, akan kami buktikan dalam acara pembuktian persidangan. bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon pada lembar angka pemohon mendalilkan bupati (incumbent) latto suharto memuji telah melakukan kampanye yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menyuruh memasang baliho penjuru kabupaten cilacap dalam program bangga bangun desa" sebagai kampanye adalah tidak benar. hal mana program bangga bangun desa"dan diundangkan pada tanggal september terhadap program tersebut telah kaji oleh badan pengawas pemilu dapil) jakarta hingga termuat suatu keputusan antara lain yakni bahwa peraturan bupati merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemenang undangan yang lebih tinggi, bahwa peraturan bupati nomor tahun telah diundangkan pada tanggal september sebelum tahapan pemilukada cilacap jadi program bangga bangun desa" sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada cilacap terhadap keterangan tersebut akan kami buktikan pada acara pembuktian nanti: bahwa terhadap perbaikan permohonan pada lembar angka huruf dan huruf adalah tidak benar. justru tim kampanye pasangan calon bupati nomor urut yang telah nyata nyata melakukan "politik uang" yang berupa membagi bagikan uang pecahan rp. (sepuluh ribu rupiah) yang sudah merata jiwa pemilih seluruh wilayah kecamatan se kabupaten cilacap dan pula telah tertangkap tangan dalam mobil merk toyota adanya nomor yang dikendarai oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama heri kurniawan dan musabihan yang dalamnya masih terdapat uang barang bukti uang sejumlah rp. (dua ratus empat belas juta sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan an. serta telah membagikan sembako berupa beras dan lain lain yang dalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor urut novita muslim) yang telah tert'bungkus dalam plastik kretek. dengan demikian pemohon mendalilkan untuk dirinya sendiri dengan peribahasa "lempar batu sembunyi tangan". terhadap pelanggaran tersebut atas telah dilaporkan panwaslukada dengan nomor lap pel panwaslukada clp ix serta akan kami buktikan pada acara pembuktian nanti. bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon pada lembar angka adalah tidak benar. pihak terkait tidak pernah mempunyai maksud seperti yang didalilkan oleh pemohon. banyak dalil dalil yang diajukan pemohon terjadi jauh jauh hari sebelum pemilukada cilacap dilaksanakan, artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan pemilukada. kegiatan kegiatan pihak terkait selaku bupati (incumbent) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran pns, serta rotasi mutasi adalah hal yang wajar dalam bidang kepegawaian guna mengurangi kejenuhan para pns serta bertujuan untuk menambah pengetahuan masing masing pegawai. menurut kuasa hukum pihak terkait, dalil permohonan pemohon tersebut adalah terlalu dibuat buat apabila pemohon menyebutkan mendalilkan kegiatan bupati (incumbent) selalu dikait kaitkan dengan pemenangan pemilukada. sebagaimana kita ketahui bahwa pemilukada adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap orang bilik suara mempunyai kebebasan menentukan pilihannya tanpa paksaan dan atau bujukan dari siapapun. jadi bagaimana dikatakan bupati dalam hal ini incumbent melakukan intimidasi kepada pns ????? bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon pada lembar angka adalah tidak semuanya benar. benar pihak terkait selaku bupati (incumbent) selaku pasangan calon nomor urut mengambil cuti untuk kampanye selama hari dari hari yang disediakan, sedangkan selebihnya tetap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas sebagai bupati. adapun tentang laporan pelanggaran nomor lap pel panwaslukada clp viii berdasarkan kajian panwasluda cilacap kategorikan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu" sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh panwasluda. bahwa terhadap perbaikan permohonan pemohon pada lembar angka adalah bukan merupakan suatu pelanggaran pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut bukan merupakan kompetensi bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. walaupun demikian pihak terkait akan memberikan keterangan agar dapatnya dipahami dan dimengerti masyarakat cilacap pada khususnya dan warga negara indonesia pada umumnya, bahwa: .a. tentang nama orang tua calon bupati (incumbent) latto suharto memuji yang tertulis pada ijazah sd. smp bernama madrusmin dan pada ijazah stm bernama abdul mulai adalah nama satuclp. tanggal mei .b. tentang nama calon bupati (incumbent) latto suharto memuji yang bernama suharto kemudian berubah nama menjadi latto suharto memuji adalah namatanggal februari .c. tentang akta kelahiran dan surat kelahiran calon bupati (incumbent) latto suharto memuji yang dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah sesuatu hal yang prinsip esensial dan bukan merupakan obyek sengketa perkara mahkamah konstitusi, karena tidak menjadikan pengaruh mempengaruhi perolehan suara, namun hanya merupakan kelengkapan administrasi saja. bahwa terhadap permohonan pemohon selain dan selebihnya pihak terkait menolak secara keseluruhan. berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, kami selaku kuasa hukum pihak terkait memohon kehadapan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulseluruhnya. dalam pokok perkarayatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berita acara rekapitulasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten cilacap nomor ba ix tertanggal september memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten cilacap untuk melaksanakan putusan mohon menjatuhkaijazah surat tanda tamat belajar stub) sekolah dasar negeri tahun nomormenengah umum tingkat pertama negeri smpn)teknologi menengah (stan ii) bandung atas nama suharto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya, bukti pt fotokopi buku laporan rapat sekolah teknologi menengah negeri (stm ii) bandung atas nama suharto sekolah dasar negeri tahun nomor majenang yang dinazegeling sesuai dengan aslinya, bukti pt fotokopi surat keterangan sekolah menengah kejuruan negeri bandung smkn atas nama suharto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya, bukti pt fotokopi surat keterangan kepala kantor urusan agama kecamatan cimanggu tentang perubahan nama dan atau penambahan nama atas nama suharto yang dinazegeling sesuai dengan aslinya: bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama latto suharto memuji yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi kartu keluarga kk) atas nama kepala keluarga latto suharto memuji yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama suharto yang telah dinazegeling (sesuai aslinya),alinan putusan pengadilan tata usaha negara semarang nomor g tun ptun.smg yang telah dinazegeling (sesuai aslinya):urat permohonan ijin cuti luar tanggungan negara oleh latto suharto memuji kepada gubernur jawa tengah yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi surat keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pemberian ijikepada bupati cilacap yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi peraturan bupati perlu) nomor tahun2011 tentang pedoman pelaksanaan gerakan bangga bangun desa yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi surat nomor panwaslukada!!l1 dari panitia pengawas pemilukada kabupaten cilacap kepada badan pengawas pemilu perihal konsultasi perlu nomor tahun yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi risalah perlu nomor tahun dari panitia pengawas pemilukada kabupaten cilacap yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi surat nomor bawaslu vi tentang rekomendasi dari badan pengawas pemilu atas tindak lanjut surat konsultasi risalah perlu nomor tahun panwaslukada kabupaten cilacap yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi surat edaran bupati cilacap tentang netralitas yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi penerimaan laporan nomor lap pel panwaslukada ix tentang pelanggaran disiplin pnsdrs. ajar mulyono, mmauto sanjayarekapitulasi surat keluar pada subbab dan mantel bagian umum setda kabupaten cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi dugaan pemalsuan surat perintah palsu nomor atas nama perintah adalah kepala badan kepegawaian daerah bkd drs. ajar mulyono, mm, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya),: bukti ptselebaran foto black campagne dengan cara mendiskreditkan pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut terhadap pasangan calon nomor urut yang mengundang unsur sara, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi foto penemuan dan penangkapan pelaku dugaan money politic politik uang kurang lebih sebesar rp. (dua ratus empat belas juta rupiah)osko pengobatan gratis dan pembagian distribusi air bersih sebanyak (tiga) truk tangki oleh pasangan calon nomor urutmerdeka tanggal september tentang pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil oleh drs. adat mulyono, kepala badan kepegawaian daerah kabupaten cilacap,temuan pelanggaran money politic berupa pembagian sembako kecamatan nusawungu pada hari tenang setelah masa kampanyeenangkapan tim sukses pasangan calon nomor urut novita music) bernama sento, heri kurniawan dan musabihan oleh karena diduga akan melakukan luwu menyebar uang money politic berupa uang sebanyak rp. (dua ratus empat belas juta rupiah)beredar selebaran foto black campagne dengan cara mendiskreditkan pasangan calon nomor urut yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urutoleh drs. ajar mulyono, kepala badan kepegawaian daerah kabupaten cilacap sekretariat daerah setda kabupaten cilacap, yang telah dinazegeling (sesuaicilacap tersebutdengan hasil penghitungan sebagai berikut: hj. novita jayanti. se,mm dan mohammad music. sos. mm. suara sah: atau sebesar latto suharto memuji dan akhmad edi susanto, suara sah: atau sebesar nama pasangan calon dan nomor urut perolehan suara hj. novita jayanti. se.mm dan mohammad music. sos. latto suharto memuji dan akhmad edi susanto, total: yo.tentang kampanye hitamjalan terus, latto sudah memaafperlu dievaluasidilimpahkasus politik uang dilimpahkan, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt tidak ada), bukti pt fotokopi surat undangan dari pengurus anak cabang pdip kec. karangpucung kepada camatpengurus anak cabang pdip kecamatan karangpucung kepada kapolsekkepala upt dinas dispora mendasari surat dari pengurus anak cabang partai pdi perjuangan pac pdi perjuangan) pengurus anak cabang pdip kecamatan karangpucung kepada kepala sekolah paud, tk sd mi smp smu smk negri swastarekapitulasi pelanggaran tahapan pemilukada kabupaten cilacap tahun panwaslukada kecamatan nusawungupanwaslukada kwt 1ix pel pem beserta berita acara klarifikasiatas nama pelapor sugianto, terlahir ino sukarno kecamatan kawunganten, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya): bukti pt fotokopi penerimaan laporan nomor panwaslukada kwt ix dengan pelapor rudi tri toko dengan terlahir topik hid peristiwa mobil nomor pol membawa beras kantong kg) pukul wib pagi hari, serta berita acara klarifikasi terhadap topik hid, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya), bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi laporan pemberian uang (mujur) dari ino sukarno kepada sholihin pada masa tenang pemilukada kabupaten cilacap, telah dinazegeling (sesuai aslinya),kwt 1ix atas nama pelapor wulandariix atas nama pelapor henry pramono, serekapitulasi pelaporan temuan dan penanganan pelanggaran tahun bawaslu cilacap, yang telah dinazegeling (sesuai aslinya). bahwa selain itu, pihak terkaitoktober yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: anton santosa saksi selaku pelaksana tugas sekretaris daerah: program bangga bangun desa bmd) adalah kebijakan operasional pemerintah kabupaten cilacap yang merupakan gerakan akselerasi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah nomor tahun yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan dalam bentuk gerakan keterpaduan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. peran swasta adalah bersama sama dengan komponen masyarakat membangun pedesaan terutama bidang bidang yang mereka tangani, misalnya, perusahaan melakukan csr, dan sebagainya, masalah pendanaan, bmd tidak sama dengan baliho, itu hanya sebagian kecil dari upaya sosialisasi dan penyemangat bagi masyarakat. baliho dibuat oleh masing masing komponen terkait dan atas inisiatif mereka, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah. baliho tidak dibiayai pemerintah. baliho buatan pemerintah, swasta, maupun masyarakat bentuknya berbeda beda sesuai dengan kemampuan masing masing, tentang intimidasi terkait dengan mutasi jabatan, saksi menerangkan bahwa mutasi jabatan itu wajar dan biasa dilaksanakan diawali dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui evaluasi dan sebagainya. pelaksanaan mutasi pada agustus sedangkan pemilukada pada september memang ada jadwal mutasi dan beberapa jabatan kosong yang perlu diisi pada bulan agustus tersebut. tentang netralitas pns dalam pemilihan bupati dan wakil bupati cilacap tahun bupati cilacap telah mengeluarkan surat edaran nomor bertanggal maret yang substansinya pada pokoknya menyatakan bahwa bupati telah memberikan kewenangan pada skpd untuk memantau dan mengurus masing masing skpd kaitannya dengan netralitas pns tersebut: tim advokasi pada september melaporkan bahwa ada seorang kepala skpd, yaitu kepala bkd, berada wilayah kampanye pasangan calon nomor urut pada agustus setelah dikonfirmasi dan dilaporkan kepada panas, serta saksi juga diperiksa panas, diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan membawa surat perintah yang tercetak koran harian yaitu surat bernomor bertanggal juli setelah dicek, ternyata surat tersebut tidak keluar dari sekretariat daerah, namun kop surat tersebut dari sekretariat daerah, tanda tangan dari sekretaris daerah, dan cap juga dari sekretaris daerah. sekretaris daerah saat itu adalah muhammad music, sos., m.m. setelah dicek, sesuai peraturan bupati nomor tahun tentang tata naskah dinas, ternyata nomor surat tidak sesuai dengan penomoran sebagaimana diatur dalam tata naskah dinas dan surat tersebut juga tidak dikeluarkan dari sekretariat daerah: halaman wira pamungkas saksi selaku camat cipari: saksi menguatkan keterangan saksi anton santosa bahwa bmd merupakan percepatan pembangunan atau yang biasa disebut lapangan sebagai akselerasi pembangunan pedesaan yang terdiri dari (empat) pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya yang pada pelaksanaannya disambut antusias oleh masyarakat, sekaligus memberi motivasi dalam hal pembangunan segala bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menumbuhkan swadaya gotong royong tengah masyarakat, dalam hal pembangunan, karena bupati berikan stimulan dalam bentuk semen dan aspal, swadaya tersebut sumbernya dari apbd kabupaten cilacap. sedangkan, material lainnya seperti batu belah, pasir, merokok, kayu bakar, dan tenaga, sumbernya dari swadaya masyarakat, kecamatan saksi, swadaya masyarakat dari jenis kegiatan dan dihitung secara inklusi apakah itu tenaga, kayu bakar, pasir, dan sebagainya, untuk tahun ini totalnya menyerap swadaya masyarakat kurang lebih (delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah): saksi tidak menarik biaya. swadaya masyarakat adalah pada saat kades dapat bantuan semen maupun aspal. pada saat awal akan diturunkan bantuan baik semen maupun aspal itu, dari pejabat pekerjaan umum mengecek lapangan sudahlah tersedia swadaya masyarakat apakah bentuknya berupa sosok, batu belah, pasir, kayu bakar, kemudian diperhitungkan secara teknis oleh dpu untuk diberi bantuan aspal beberapa drum dan semen beberapa sak: saksi tidak rekapitulasi dropping semen tempat saksi. untuk pengaspalan jalan volumenya meter persegi untuk tahun ini untuk semen beton volume meter persegi. mohammad najib saksi selaku camat kroya: saksi membenarkan keterangan saksi anton santosa bahwa pada selasa, agustus sekitar pukul wib, saksi mengetahui bahwa telah hadir pejabat atau kepala bkd drs. ajar mulyono acara kampanye pasangan calon nomor urut gion saksi selaku ketua musyawarah kerja kepala sekolah maks) dan selaku kepala sekolah smp: saat bupati mencanangkan program bmd khususnya pada bidang pendidikan, teman teman kepala sekolah smp se kabupaten cilacap yang berjumlah sekitar an orang baik negeri dan swasta, merasa masih bingung bagaimana supaya pendidikan kabupaten cilacap itu sejalan dengan program pemerintah kabupaten cilacap berupa bmd tersebut. oleh karenanya, para kepala sekolah tersebut menyelenggarakan acara tidak resmi berupa silaturahim dengan bupati pendopo kabupaten cilacap dalam rangka meminta penjelasan bupati perihal program tersebut. acara tersebut berlangsung pada mei saat itu bupati belum calonkan diri: para kepala sekolah, pada acara tersebut, hanya meminta arahan bupati saja. tugiwon saksi selaku pimpinan partai golkar tingkat kecamatan nusawungu: saksi menerangkan bahwa ada seseorang bernama auto santoso selaku pns guru smk negeri dibangun. setiap hari dia membawa kendaraan pribadi dengan diberi gambar kaca belakang mobilnya berupa gambar pasangan calon nomor urut saksi menerima laporan adanya kegiatan politik uang kecamatan nusawungu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut melalui tim suksesnya dengan memberikan uang bervariasi antara rp. (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan rp. (empat puluh ribu rupiah). saksi kemudian mendatangi pihak pemberi antara lain, saudara samin, saudara samaran, dan saudara rahmat dari desa nusawangkal, dan saudara suri dari desa karangpakis. mereka menyatakan uang tersebut diterima dari ranting pengurusan tingkat desa pdi perjuangan, dari tim pasangan calon nomor urut saksi juga menemui sekitar (sebelas) orang yang diberi uang antara lain dari desa nuwasangkal, desa bianco, desa dinasti kidul, desa karangpakis, dan desa purwodadi. jumlah uangnya berbeda beda yaitu antara rp. (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan rp. (empat puluh ribu rupiah). harsono saksi selaku kepala bagian pertanahan kabupaten cilacap: saksi menerangkan bahwa pada malam minggu, tangga lupa, saksi diajak saudara sukiman jogjakarta menemui anggota dpr budiman sudjatmiko pada acara pertemuan keluarga karena kebetulan antara saudara sukiman dan budiman adalah paman dan keponakan. sedangkan saksi hanya sebatas mengenal saja. adapun materi yang disampaikan forum itu adalah, saudara sukiman menanyakan perkembangan informasi terkait rekomendasi dpp pdi perjuangan. saat itu dijawab bahwa rekomendasi belum turun dan sedang proses. yang hadir dalam pertemuan itu budiman sudjatmiko dengan didampingi kedua stafnya, serta saksi dan sukiman. ada juga dua kepala desa yaitu saudara koran dan surat saksi tidak tahu budiman dukung siapa. saudara sukiman merupakan keluarga dari budiman dan juga keluarga dari latto selaku bupati incumbent yang mencalonkan diri lagi. sudirman saksi selaku kepala dinas kehutanan dan perkebunan: saksi membenarkan keterangan saksi wars saksi ingin tahu perkembangan rekomendasi tersebut. saksi mengajak harsono karena kebetulan sudah kenal dekat. hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tim sukses. joko pristiwanto saksi selaku kepala desa kubangkangkung, mulai februari saksi menggantikan saudara koran menjadi ketua parade nusantara kabupaten cilacap. budiman sudjatmiko adalah dewan pembina pusat parade nusantara. saat pertemuan bersama sukiman, saksi tidak ikut: saksi menegaskan bahwa secara organisasi, parade nusantara cilacap netral dan tidak ada tekanan apa pun. tidak pernah ada himbauan apa pun untuk memenangkan salah satu pasangan calon. surano saksi selaku kepala desa kedondong, saksi menambahkan keterangan dari saksi harsono dan sukiman bahwa sebelum pertemuan jogjakarta, ada pertemuan parade nusantara magelang dalam rangka memperjuangkan undang undang desa, yang diselenggarakan paguyuban kepala desa provinsi jawa tengah. pada sore harinya saksi turut serta ahmad goals jogjakarta, saksi mengikuti budiman sudjatmiko yang saat itu menaiki kendaraan yang dikendarai goals. saksi ikut jogjakarta karena saksi menumpang mobil milik goals. sadmoko danardono saksi selaku camat karangpucung, saksi menerangkan bahwa ada penggilingan pns karangpucung khususnya jajaran guru atau upt disdikpora untuk memilih pasangan calon nomor urut dengan bukti adanya surat undangan resmi dengan memakai kop dinas, stempel dinas. acara tersebut diselenggarakan oleh pac pdi perjuangan kecamatan karangpucung. pac pdi perjuangan tersebut mengundang upt dan upt menindaklanjuti dengan membuat surat undangan resmi dinas tersebut, pada januari pukul wib, menghadap ruangan saksi, seseorang bernama kasino selaku kepala bagian keuangan sekretariat dprd kabupaten cilacap menawarkan kepada saksi untuk membeli kaos novita. saksi tidak membelinya karena selaku pns, saksi netral. toto yulisantoso saksi selaku ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut saksi tidak kenal heri setiawan, tidak tahu siapa heri setiawan, dan tidak tahu siapa musabihan: pada september pukul wib, selaku ketua tim, saksi memantau seluruh kegiatan tim kabupaten cilacap. saksi kemudian dilapisi oleh sekretaris tim yang ada banjarsari yaitu saudara mulyono mengenai adanya politik uang. setelah itu saksi tindak lanjuti dengan pergi kecamatan antasari dan berkoordinasi dengan mulyono, panas, dan camat untuk melaporkan kejadian itu. saat itu lapangan telah terdapat ratusan massa yang saksi sendiri tidak tahu pendukung pasangan calon yang mana. mulyono saksi melanjutkan keterangan saksi toto, saksi menerangkan bahwa massa tersebut berasal dari dua kubu pasangan calon, pada malam sebelum pencoblosan, sekitar pukul wib, saksi ditelepon salah seorang tim pasangan calon nomor urut yang mengetahui bahwa bulaksari, kecamatan banjarsari, terdapat pengendara mobil yang kebingungan dan ditanya akan mana katanya akan sowan kyai minggu karim pemimpin pondok pesantren, mereka mengaku tim latto. saat tiba lokasi, saksi kemudian mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah tim latto. saksi bertanya kepada dua orang dari rombongan mobil tersebut yaitu musabihan dan heri. mereka mengaku dari purwokerto, katanya mereka akan mapping untuk kemenangan latto, tapi mereka tidak tahu tim latto siapa saja. ngadiman saksi selaku panwascam banjarsari: sebelum saksi hadir lokasi, telah hadir terlebih dahulu saudara muji saksi hadir karena dilapisi saudara muji selaku pengawas, saksi meminta keterangan kepada mereka namun keterangannya berubah ubah. saksi kemudian koordinasi dengan aparat dan mereka dibawa panas kabupaten untuk diperiksa. fauzi saksi selaku panwascam kawunganten: terkait beras, saksi telah terima laporan dari pelapor dan lakukan klarifikasi kepada taufik hid yang saat itu kedapatan membawa beras. katanya, beras itu akan dibawa ranting pdi perjuangan desa ujungmanik, kecamatan kawunganten. beras itu asalnya dari pelabuhan yang dibawa sudah dalam kemasan berjumlah bungkus. barang itu dihitung polsek kawunganten, karena diamankan situ, beras itu rencananya akan dibagi oleh ranting pdi perjuangan kepada masyarakat desa ujungmanik saksi juga menerima laporan adanya pembagian uang desa bojong. saksi kemudian klarifikasi kepada terlahir yang kemudian mengatakan bahwa uang itu untuk diberikan kepada masyarakat masing masing sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). uang itu dari pac pdi perjuangan kecamatan kawunganten untuk dibagi wilayah bojong dengan pesan supaya memilih novita. uang sudah sempat dibagi, sisa barang bukti sejumlah rp. (empat ratus dua puluh ribu) dalam pecahan rp. dan sekarang proses sudah berjalan gakumdu. tanwin saksi selaku perangkat desa sindangsari, kecamatan majenang: pada saat masa tenang, september pukul wib, desa sindangsari rt.0o3 rw. saksi menangkap seseorang bernama krisnawuji dan abdul hafid yang menyebarkan selebaran. mereka mengaku disuruh oleh saudara apung alias ir. purwanto yang notabene anggota dprd kabupaten dari pdi perjuangan untuk menyebarkan selebaran yang isinya menjelekkan pasangan calon nomor urut kantong mereka terdapat sekitar lembar selebaran. saksi bersama panwascam menangkap mereka. ada bukti laporan panwascam. saksi tidak tahu proses terkini mengenai kejadian ini. sarwono saksi selaku ketua disuruh kepala desa wanara bernama juwana untuk membagikan uang rp. (empat ratus ribu rupiah) kepada warga setempat. uang tersebut sempat dibagi kepada masyarakat yang bersedia memilih novita. saksi mendatangi rumah warga dan juga membagikan kepada setiap orang yang ketemu jalan. saksi sendiri memilih novita. ariyanto pada september pukul wib, saksi berada adimulya dan diberi uang rp. (sepuluh ribu rupiah) oleh lis kustiono selaku perangkat desa setempat dan disuruh untuk memilih novita. saksi terima uangnya tapi tidak memilih novita, saksi memilih latto. saksi mendapat uang karena menjadi saksi tps. menimbang bahwa mahkamah, dalam persidangan hari senin, tanggal oktopukul wib. terhadap perintah mahkamah tersebut,setelah hasil pengcilacap yang mempengaruhi perolehan suaracilacdumum,cilacap memohon) yakni berupamohon tidak melengkapi permohonannya dengan identitas lengkap yang dihampiri salinan kartu identitas dan bukti sebagai peserta pemilukada kabupaten cilacap tahun selain itu, baik memohon maupun pihak terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum para penerima kuasa tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pmk karena, pertama, kusta ketua tim kampanye) dan prasetyo membulat sekretaris tim kampanye) bukanlah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten cilacap tahun kedua, menurut pihak terkait, yang dapat mewakili atau menjadi kuasa hukum untuk berbicara mahkamah dalam perkara guo adalah advokat: menimbang bahwa meskipun secara formal pemohon prinsipal tidak melengkapi permohonannya dengan salinan kartu identitas, namun berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu pun para pihak yang membantah bahwa pihak pemohon yang hadir persidangan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bukanlah pihak lain yang bukan mewakili pemohon prinsipal. terkait dengan yang dimaksud sebagai kuasa hukum untuk dapat berbicara mahkamah, juncto pmk dan juga berdasarkan praktik yang telah berlangsung mahkamah selama ini, ketentuan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membatasi bahwa yang dapat berbicara mahkamah hanyalah advokat sich. adapun pemohon prinsipal telah memberikan kuasa kepada kusta dan prasetyo membulat berdasarkan surat kuasa bertanggal september yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada suratan usman dan kawan kawan berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal septembercilacap sebagaimana tercantum dalamsuratditetapkan pada hari jumat, tanggal septemberbertanggal september yang kemudian registrasi pada hari rabu, september dengan nomor php.d september hari selasa tanggal september dan terakhir hari rabu tanggal september sedangkan hari sabtu tanggal september dan hari minggu tanggal september11) menimbang bahwa terhadapelah mempertimbangkannya pada paragraf sampai dengan paragraf atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum,cilacaptelah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait selaku bupati (incumbent) berupa pelibatan pegawai negeri sipil pns) kabupaten cilacap untuk memenangkan pihak terkait melalui kegiatan berupa pembuatan kaos, jalan sehat, mancing bareng, sepeda santai, foto bersama bupati yang hasil fotonya dipajang rumah masing masing serta kegiatan memasang baliho dengan tema bangga bangun desa dinas, sekolah, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan se kabupaten cilacap dengan biaya ditanggung instansi masing masing karena program bangga bangun desa tersebut bukanlah program pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan persetujuan dprd serta tidak dibiayai dana apbd (vide bukti bukti dan keterangan saksi saksi rahim, mustang, purwantotelah berusaha mempengaruhi pns dengan cara memasang stiker gambar pemohon ukuran penuh pada kaca belakang mobil yang dikendarai pns yang bersangkutan, memanipulasi surat dinasuntuk monitoring pelaksanaan kampanye. program bangga bangun desabertanggal september sebelum tahapan pemilukada kabupaten cilacap tahun (vide bukti bukti pt sampai dengan pt pt pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt dan keterangan saksi saksi anton santosa, halaman wira pamungkas, mohammad najib, tugiwon, sadmoko danardonbaik pemohon maupun pihak terkait terbukti telah sama sama melakukan upaya memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat kabupaten cilacap dengan memanfaatkan unsur unsur birokrasi. namun, menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa upaya yang dilakukan pihak terkait tersebut dapat mengancam kebebasan masyarakat khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya. adapun terkait penggunaan dana apbd dalam program bangga bangun desa, apabila memang terdapat unsur unsur korupsi dan manipulatif untuk tujuan luar upaya menyejahterakan rakyat setempatpraktik politik uang dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau menjanjikan sesuatu bantuan dengan menggunakan dana apbd kabupaten cilacap (vide bukti dan keterangan saksi saksi mustang, abas road, heri kurniawan, musabihan, muslim, sukarno, kasim ariyanto, srono, dan fadliludinmelakukan praktik politik uang dengan cara membagi bagikan uang pecahan rp. (sepuluh ribu rupiah) secara merata kabupaten cilacap dan telah pula ada yang tertangkap tangan, serta membagikan sembako berupa beras dengan disertai stiker bergambar pemohon (vide bukti bukti pt sampai dengan pt pt sampai dengan pt pt pt sampai dengan pt dan keterangan saksi tugiwon, toto yulisantoso, mulyono, ngadiman, fauzi, tanwin, sarwono, ariyantterkait penggunaan dana apbd, sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf apabila memang terdapat unsur unsur korupsi dan manipulatif untuk tujuan tertentu luar tujuan penggunaan apbdintimidasi utamanya kepada para pejabat pemerintah kabupaten cilacap dan melakukan mutasi jabatan (vide keterangan saksi koran ahmad): terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa sudah menjadi tugas bupati untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran pns dan melakukan rotasi mutasi guna mengurangi kejenuhan pns serta sekaligus untuk menambah pengetahuan masing masing pegawai (vide keterangan saksi anton santosa, harsono, sudirman, joko pristiwanto, surano), terhadap dalil pemohon dan bantahan pihak terkait yang telah disertai dengpemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa kegiatan mutasi tersebut merupakan tindakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten cilacap tahunluar jadwal yaitu dengan cara hanya mengambil cuti (lima) hari dari jumlah keseluruhan (empat belas) hari masa cuti yang disediakan, sedangkan (sembilan) hari lainnya dimanfaatkan untuk kampanye dengan cara kunjungan silaturahim dan mengumpulkan orang pendopo kabupaten dengan menggunakan fasilitas negara (vide bukti dan bukti terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar bupati mengambil cuti (lima) hari untuk kampanye, sedangkan selebihnya digunakan untuk melaksanakan tugas tugas bupati (vide bukti bukti pt pt dan keterangan saksi gionkalaupun benar kegiatan resmi pemerintahan luar jadwal cutipemohon tetap tidak dapat membuktii3. .5j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kejanggalan pada daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) berupa adanya nama pemilih tanpa nomor kartu identitas, adanya nomor kartu identitas ganda, dan adanya nama pemilih ganda (vide bukti bukti dan keterangan abas road), terhadap dalil pemohon tersebut, memohon pada pokoknya menerangkan bahwa memohon telah memberi kesempatan guna perbaikan dps sebelum tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilukada. terkait adanya nama pemilih tanpa nomor identitas ktp, sesuai. sedangkan mengenai adanya nama pemilih ganda dalam dpt, memohon telah melakukan pencernaan dengan menggunakan aplikasi tools dan terhadap hasilnya, memohon telah perintahkan ppk dan pps untuk juga melakukan pencernaan dan pemeliharaan dpt yang apabila ditemukan pemilih ganda, maka surat undangan memilih hanya diberikan satu saja (vide bukti bukti sampai dengan dan sampai dengan serta keterangan saksi djoko wahana dan saksi muhammad saifulmenurut pemohon dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati cilacap telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif diseluruh kabupaten cilacap. bahwa pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksaan pemilukada kabupaten cilacapcilacap kabupaten cilacap pembuatan kaos, jalan sehat, mancing bareng, sepeda santai, pns, perawat, bidan dan guru dikumpulkan pendopo untuk foto bersama bupati dan hasil fotonya dipajang rumah masing masing.. bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji telah melakukan kampanye yang terstruktur, sistematis, dan masif tsm) dengan cara menyuruh memasang balihocilacaptelah terjadi kejanggalan pada ijazah, kartu tanda penduduk ktp), dan akta kelahiran pihak terkait (vide bukti bukti dan keterangan saksi darmawan): terhadap dalil pemohon tersebut, baik memohon maupun pihak terkait pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hal hal mengenai ijazah, ktp, dan akta kelahiran pihak terkait, dalam hal ini latto suharto memuji, kesemuanya telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan negeri cilacap (vide bukti bukti sampai dengan pt sampai dengan ptletus: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktiyang terpaut suarakil mochtar ttd ttd muhammad alim hamdan zelda ttd ttd anwar usman maria farida indrawi panitera pengganti, ttd wiki budi wasit,, sehingga pemasangan baliho baliho tersebut terpaksa dibiayai oleh yang memasang yakni dinas, sekolah, kecamatan dan kelurahan bukti pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kabupaten cilacap tahun praktik money politic politik uang)menjanjikan sesuatu bantuan yang menggunakan dana apbd kabupaten cilacap. bahwa terkait dengan adanya money politic yang dilakukan oleh calon bupati (incumbent) latto suharto memuji telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor lp 1x jateng res clp gakumdu tertanggal september bukti dalam dugaan tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksud dalam dan angka nomor tahun tentang pemerintah daerah. intimidasi bahwa calon bupati (incumbent) latto suharto memuji selaku melakukan intimidasi utamanya kepada para pejabat dan melakukan mutasi mutasi jabatan yang penempatannya tidak tepat sehingga ada pejabat yang sarjana kesehatan pindah pada bagian yang mengurusi arsip, padahal tenaga kesehatan sedang dibutuhkan. juga pejabat pada dinas pendidikan, pemudagesumatera selatan, berkedudukan hukum jalan pangeran ratu, jakabaring palembang:jalanm.h., dr. arisan, s.h., mrd. yudi anton rikmadani, s.h., m.h., hary budi wibowo, s.h., bayu nugroho, s.h., yusmarini, s.h., roy fahmi, s.h., gugur ridho putra, s.h., undangan model c6 kwk.kpu yang terjadi kabupaten ogan komering ulu timurogan komering ulu selatamusi banyuasi bahwa berdasarkan model db1 kwk.kpu kota palembang, kabupaten musi rawas, kabupaten lahat, kabupaten ogan komering ulu, kabupaten musi banyuasin, kabupaten ogan komering ulu timur, dan kabupaten ogan komering ulu selatan terdapat pemilih dari tps lain tanpa menggunakan dokumen model a8 kwk.kpu berjumlah dengan rincian sebagai berikut: nol. kabupaten kota jumlah adalah sumatera selatan sejahtera dan terdepan bersama masyarakat cerdas dan berbudaya2 dengan demikian sudah terang dan jelas tagline sumsel gemilang adalah visi misi dari pihak terkait pasangan calon gubernur nomor yaitu ir. alex noerdin), yang pada sidang paripurna sumsel paparan visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumsel pada tanggal mei berdasarkan keterangan saksi sakit menerangkan bahwa benar visi misi untuk pasangan calon gubernur nomor yaitu ir. alex noerdin adalah sumsel gemilang . dan berdasarkan keterangan ahli sutrisman dinas, sh., si.yang pada pokoknya menerangkan tagline sumsel gemilang yang digunakan dalam setiap media ruang terbuka baik baliho, leaflet, billboard, iklan yang terdapat logo pemerintah daerah provinsi sumatera selatan adalah untuk kepentingan kampanye alex noerdin. bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan tentang penggunaan fasilitas pemerintah dan fasilitas umum untuk kepentinganterkait dengan baliho billboard yang pembuatannya menggunakan dana apbd dengan tagline sumsel gemilang dan logo pemerintah provinsi sumatera selatan dipasang pada fasilitas fasilitas pemerintahan didaerah daerah berikut ini: kota palembang bukti s.d bukti kota prabumulih bukti kabupaten muara enim bukti kabupaten lahat bukti kabupaten baturaja bukti s.d bukti kabupaten ogan ilir bukti s.d bukti bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan tentang money politic yang dilakukan olehukti vide bukti berupa rekaman video dengan konten atau isinya memperlihatkan praktek money politics yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut ir. alex noerdin, sh). dimana dalam video yang berdurasi detik terdapat tayangan pembagian uang kepada masyarakat pada saat kampanye daerah belitang, pasar oku timur pada tanggal mei kemudian berdasarkan keterangan saksi sabrina, rawan, imam mufasir, ali aman yang merupakan pegawai p3n yang pada pokoknya menyatakan telah menerima masing masing sepeda motor dan uang sejumlah rp. april selain itu berdasarkan keterangan saksi hasim selaku lintas desa kapuk kecamatan paultan kabupaten ogan ilir yang pada pokoknya menerangkan telah menerima uang sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh kepala desa yang bernama soil dengan syarat harus mencoblos nomor urut hal ini diperkuat dengan keterangan saksi road yang merupakan bawahan dari saksi hasim yang pada pokoknya menerangkan telah menerima uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh kepala desa yang bernama soil kediamannya dengan syarat harus mencoblos nomor urut tentang keberpihakan penyelenggara pemilu mengenai: penggunaan dana apbd dan fasilitas negara, dpt ganda, pembagian sembako: menggerakan pns, hal ini dapat dibuktikan melalui fakta fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu, sebagaimana tersebut bawah ini: laporan pada bawaslu provinsi sumsel (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kota palembang (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten ogan ilir (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten muba (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ulu timur (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ulu (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ilir (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kota lubuklinggau (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten lahat (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu kabupaten muara enim (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu pagaralam. (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu prabumulih (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu ogan komering ulu selatan (vide bukti s.d bukti laporan pada bawaslu banyuasin (vide bukti s.d bukti berdasarkan keterangan saksi peran pada pokoknya, menerangkan bahwa atas laporan yang telah dilaporkan tersebut, bawaslu dan bawaslu telah bersikap tidak netral berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon nomor urut hal ini dibuktikan dengan sulitnya tim advokasi esp win dalam melaporkan terjadinya pelanggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur sumsel pada bawaslu sumsel, dan tidak dianggapnya laporan yang telah dilaporkan tersebut tepat waktu. bahwa bawaslu dan bawaslu kota kabupaten baru menanggapi laporan yang telah dilaporkan setelah dilaksanakannya pilkada (tanggal dan juni padahal seharusnya laporan yang ajukan harusnya ditindaklanjuti oleh hari setelah laporan diterima. bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam penyelengaraan pemilukada provinsi sumatera selatan yaitu: terjadinya penggelembungan suara, penggunaan dana apbd, serta penggunan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kampanye bertentangan dengan huruf dictum menimbang undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yaitu. selain itu juga bertentangan dengan huruf huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yaitu: penyelenggara pemilu berpedoman pada asas: jujur, adil: kepastian hukum: akuntabilitas: sedangkantidak adanysangat jelas bertentangan dengan alinea dan alinea penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yaitu: alinea penyelenggara pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas alineabahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan pasangan calon nomor urut alex noerdin, sh) telah melanggar ketentuan huruf huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi sebagai berikutpejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepalabahwa pelanggaran terhadap ketentuan huruf huruf nomor tahun dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang guo yaitu: bahwa akibat pelanggaramengakibatkan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut menjadi tidak sah. il. petit berdasarkan uraian uraian ataspcalon nomor urut atas nama ir. alex noerdin ishak meski,mfakta fakta persidangan bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis s.d. menghadirkan (enam) orang saksi, dan (satu) orang ahli. adapun masing masing saksi dan ahli pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan saksi saksi yudha rinaldi menerangkan bahwa terjadi kerancuan antara tagline sumsel gemilang yang digunakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan nomor urut yang tercantum baliho, banner, televisi, dan media lainnya dengan visi pemerintah provinsi sumatera selatan yang tidak pernah ada kata sumsel gemilang: menerangkan bahwa baliho atau banner banner dengan tagline sumsel gemilang dari pasangan calon nomor urut tersebut, semuanya mengatasnamakan pemerintah provinsi sumatera selatan. jon kendi menerangkan bahwa dalam penghitungan suara tingkat kpu kabupaten musi banyuasin, terdapat penggelembungan suara sebesar suara, yang didapat melalui penghitungan antara jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih yang sebanyak pemilih dengan jumlah pemilih dari tps lain, menerangkan dasar penghitungan itu berdasarkan model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin, saksi membenarkan bahwa model db1 kwk.kpu yang ada pada saksi adalah sama dengan model db1 kwk.kpu yang ada pada saksi ketua kpu kabupaten musi banyuasin (tanda tangan dan cap semua sama). julius elev adhi menerangkan bahwa pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilgub tingkat kpu kota palembang itu ada terjadi kesalahan prosedur, yakni terdapat jumlah mata pilih dari tps lain yang sangat signifikan berjumlah untuk seluruh kota palembang, berdasarkan model db1 kwk.kpu kota palembang. awam abdullah menerangkan hampir sama dengan yang kota palembang, bahwa. peran yusniardi menerangkan soal pelapor, sebanyak laporan terakhir tanggal juni yang tidak satupun ditindaklanjuti, menerangkan bahwa tanggal juni baru adanya surat dari bawaslu provinsi soal status laporan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. sakit menerangkan bahwa, menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut menggunakan kata sumsel gemilang sebagai visi pencalonannya: menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut khususnya alex noerdin menggunakan kata sumsel gemilang yang didanai apbd media sumsel sehingga seolah olah menjadi visi pemerintah provinsi sumatera selatan, namun tidak ada foto pejabat lainnya selain alex noerdin sendiri. keterangan ahli sutrisman dinas berpendapat bahwa pemasangan iklan, leaflet, bulletin, baliho, dan website dengan tagline sumsel gemilang dan menggunakan logo pemerintah provinsi sumatera selatan oleh pasangan calon nomor urut media massa, kantor kantor pemerintahan merupakan bentuk kampanye, dan upaya mempengaruhi mindset masyarakat bahwa sumsel gemilang adalah pasangan calon nomor urut selanjutnya untuk membuktikan dalil dalil jawabannya, memohon mengajukan alat bukti tertulis s.d. dan menghadirkan (empat) orang saksi terdiri dari: riyadi, anggota kpu kabupaten oku timur, hendri daya putra, anggota kpu kabupaten oku selatan, sutomo, ketua kpu kabupaten musi banyuasin: dan dewantara jaya, sp., anggota kpu kabupaten ogan komering ulu. saksi saksi memohon pada pokoknya menerangkan:dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa telah dilakukanabupaten kota sesuai yang tercatat dalam model db1 kwk.kpu, yang memuat data pemilih, data penerimaan dan penggunaan surat suara, dan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah tps pps ppk, serta lampiran model db1 kwk.kpu yang memuat data perolehan suara pasangan calon, suara tidak sah, suara sah dan tidak sah: bahwanalisa fakta persidangan bahwa alat bukti pemohon s.d. tidak dapat membuktikan dalil permohonan pemohon pada angka dan yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suarayang dihitung dari jumlah yang menggunakan hak pilih (laki laki dan perempuan) ditambah jumlah pemilih dari tps lain. karena berdasarkan alat bukti memohon s.d. dikuatkan dengan keterangan saksi saksi memohon atas nama riyadi anggota kpu kabupaten oku timur, hendri daya putra anggota kpu kabupaten oku selatan, dan sutomo ketua kpu kabupaten musi banyuasin, tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan rekapitulasi dimaksud justru sebaliknya pemohon yang telah salah dan keliru memasukkan angka angka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain kabupaten lahat dan kabupaten oku selatan. termasuk dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penggandaan dpt dan undangan pemilih model c6 kwk.kpu hanya merupakan asumsi yang tidak memiliki dasar pembuktian hukum, sehingga memohon menolak dalil dalil permohonan pemohon: bahwa keterangan saksi pemohon atas nama jon kendi, tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara sebesar kabupaten musi banyuasin sebagaimana didalilkan pemohon pada angka karena berdasarkan alat bukti memohon dikuatkan dengan keterangan saksi memohon atas nama sutomo, tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan dokumen model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin, bahkan saksi jon kendi membenarkan adanya kesamaan model db1 kwk.kpu yang ada padanya dengan model db1 kwk.kpu yang ada pada saksi memohon, tanda tangan dan cap dalam dokumen tersebut semuanya sama. sehingga keterangan saksi jon kendi patut untuk dikesampingkan, kecuali keterangan yang membenarkan adanya kesamaan model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin, bahwa keterangan saksi pemohon atas nama julius elev adhi, yang menerangkan berdasarkan model db1 kwk.kpu kota palembang terdapat jumlah mata pilih dari tps lain yang sangat signifikan yakni berjumlah untuk seluruh kota palembangenerangkan adanya keganjilanhingga keterangan itu hanyalah kecurigaan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan, dengan demikian keterangan saksi julius elev adhi patut pula untuk dikesampingkan: bahwa keterangan saksi pemohon atas nama awam abdullah, yang menerangkanampu menyebutkan jumlah pemilih dari tps lain berjumlah yang tersebar kecamatan kabupaten musi rawas,lain itu saksi tidak menyatakan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten musi rawas, sehingga 'slogan komering ulu timur penyelenggara pemilukada dengan sengaja melakukan penambahan pengurangan jumlah pemilih dalam dpt bahwa berdasarkan model db1i kwk.kpu kabupaten ogan komering ulu selatan total jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih tertulis sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih laki laki berjumlah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih perempuan berjumlah apabila dijumlahkan total jumlah suara yang menggunakan hak pilih berjumlah sehingga terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih. bahwa rekapitulasi pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun berdasarkan model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih berjumlah sedangkan jumlah pemilih dari tps lain berjumlah sehingga total pemilih berjumlah sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak sehingga terdapat selisih jumlah pemilih sebanyak pemilih. bahwa dengan demikian, sudah secara jelas dan nyata komisi pemilihan umum propinsi sumsel sebagai penyelenggara pemilukada provinsi sumsel tidak melaksanakan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumsel sebagaimana mestinya: bahwa tindakan komisi pemilihan umum jelas tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang diamanatkan oleh undang undang, agar pemilu berjalan secara demokratis dan berlangsung jujur, bebas, adil dan bermartabat: keterangan saksi hanya bersifat kecurigaan belaka yang tidak memiliki dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan, dengan demikian keterangan saksi awam abdullah patut untuk dikesampingkan, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon lainnya yang menyatakan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota, dan tidak satupun ditindaklanjuti adalah diluar tugas dan wewenang memohon. dan terhadap adanya (dua) surat rekomendasi bawaslu provinsi sumatera selatan, telah memohon tindak lanjuti sebagaimana bukti yang diajukan memohon, bahwa memohon menolak keterangan ahli pemohon atas nama sutrisman dinas, karena tidak satupun keterangannya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada yang menjadi tugas dan wewenang memohon, selain itu memohon keberatan atas kompetensi ahli pemohon yang bergerak bidang pers karena hendaknya pemohon meminta keterangan saksi ahli dari dewan pers sebagaimana bunyi ketentuan surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang meminta keterangan saksi ahli, bahwa alat bukti memohon s.d. yang didukung dengan keterangan saksi saksi memohon, yang kesemuanya menerangkanperaturan perundang undangan yang berlaku, danlah cukup membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun telah berjala. bahwa dengan mencermati dalil dalil permohonan pemohon, dikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap muka persidangan, pemohon tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa penyelenggaraan pemilukada provinsi sumatera selatan tahun telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan secara tersistematis, terstruktur, dan meluas yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun pemohon tidak pula mampu membuktikan uraiatau dengan kata lain pemohon,penutup berdasarkan segala uraian kesimpulan yang telah di: menerima dan mengabulkan dalil dalil eksepsi memohon:mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara @pihak terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara @uonama pasangan calon politik perseorangan partai hati nurani rakyat, partai kebangkitan bangsa, partai gerakan indonesia raya: partai persatuan pem bangunan: partai peduli rakyat nasional: partai kebangkitan ulama indonesia: partai persatuan nahdlatul ummah indonesia: partai ke daratan: partai karya pembangunan: partai herman deru, sh, nasional benteng kerakyatan dan indonesia, partai demokrasi pembaruan: hj. maphilinda boer: partai patriot, partai demokrasi kebangsaan, partaiir. alex noerdin, partai golongan karya, partai demokrat, dan partai bulan bintang: ir. ishak meski, mm. bintang, partai damai sejahtera partai demokrasi indonesia ir. eddy santana putra, perjuangan bay partai karya peduli dan bangsa: hj. ninja juta supriyanto, se., mm. partai barisan nasional: partai pni marhaenisme partai politik gabungan partaigubernur provinsi sumatera selatan gan calon walikota dan wakil gorontalodalil dalil para pemohon perkara nomor php.d xi dan perkara nomor php.d xi tidak terbukti, tidak jelas (obscura) dan tidak beralasan hukum dalam perkara nomor php.d xi bahwa pihak terkait tetap pada pendirian semula yaitu,hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa dalil pemohon perkara guo, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum yang memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. bahkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukan bahwa pemohon salah memahami, yaitu putusan nomor php.d vi dan nomor php.d vi dan putusan putusan mahkamah konstitusi lainnya,selanjutnya mahkamah menegaskan bahwaasangan calon nomor urut adalah tidak benar dan tidak terbuktiterbukti|.x0umum dan tidak menyebutkan secara pejabat struktural dan jelas dan spesifik terhadap pemanfaatan aparatur pemerintahan aparatur negara pns) pemerintah daerah dari atas hingga provinsi sumatera selatan secara rinci bawah yang seharusnya mengenai siapa, unit kerja apa, jenis bertindak netral dalam kegiatan, waktu, dan tempat, yang pemilukada sumsel. berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut dalam fakta persidangan, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga dalil pemohon harus ditolak atau dikesampingkan. bahwa namun demikian, fakta fakta hukum menunjukkan bahwa justru pasangan calon nomor urut yang melibatkan pejabat struktural pemerintah kota palembang atas nama ramon s.stp kabar umum pemkot palembang dalam kampanye dialog desa sungsang, kecamatan banyuasin ii, kabupaten banyuasin (vide bukti noerdin, sh., ir. ishak meski., mm) telah menggunakan dana apbd untuk membiayai kampanye bahwa pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, telah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pemerintah daerah provinsi sumatera selatan untuk belanja iklan yang tersebar wilayah kabupaten kota se sumatera selatan. adapun iklan iklan kampanye yang pemohon maksudkan terdapat di: koran sriwijaya post: s.d. tanggal maret2013 tanggal maret april2013 g . tanggal april2013 tanggal april tanggal april2013 tanggal april uu. tanggal april2013 tanggal april tanggal april xx. tanggal april pt atas nama dr. gema kepala dinas kesehatan kota palembang dalam kampanye akbar benteng kuno besar bkb kota palembang)sumatera yang dilakukan badan selatan merekrut (tujuh puluh kesbangpol sumsel dalam empat ribu) orang tenaga lintas. hal ini jumlah massif sebanyak dikarenakan keberadaan lintas sejak orang adalah semula, jauh sebelum pelaksanaan tindakan pertama kali dalam pemilukada gubernur sumatera selatan sejarah. dikatakan janggal tahun sudah ada yang berjumlah dan tidak wajar karena orang. sesuai dengan keputusan bentuk tindakan pelanggaran mendagri nomor tahun struktural secara massif tentang pedoman penugasan satuan karena: pertahanan sipil perlindungan pengamanan tps masyarakat dalam membantu merupakan kewenangan pengamanan penyelenggaraan dari polisi yang pemilihan umum tahun pada bekerjasama dengan angka huruf menjelaskan tingkat kpu provinsi sumsel desa kelurahan dua orang anggota sebagai penyelenggara satuan lintas, sepuluh orang pemilukada anggota satuan lintas setiap kpu provinsi sumsel desa kelurahan, tingkat kecamatan sudah mengalokasikan berjumlah orang anggota satuan anggaran pengamanan lintas, tingkat kabupaten kota berjumlah orang anggota satuan dengan menyediakan jumlah anggota satuan lintas hansip setiap tps idmas. julia tersebut merupakan kehendak peraturan pengamanan bukanlah menteri dalam negeri yang harus wilayah kewenangan dilaksanakan oleh pemerintahan pemerintah daerah, dibawahnya dan bukan kehendak dari terlebih dalam urusan pasangan calon nomor urut pemilukada(buktiganbahwaoleh karena itu, dalil pemohon guo tidak beralasan, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan. pembuatan media resmi bahwa tidak benar dalil pemohon perkara milik pemprov sumsel guo yang menyatakan bahwa media berupa koran harian dengan harian koran sumsel adalah media nama koran sumsel resmi milik pemerintah provinsi sumatera melibatkan pns sebagai selatan sebagai corong resmi pemprov pengelolanya yang isi media sumsel sekaligus menjadi media tersebut sebagai corong kampanye alex noerdin sebagai resmi pemprov sumsel incumbent gubernur. hal ini didasarkan sekaligus menjadi media pada fakta bahwa koran sumsel adalah kampanye alex noerdin usaha swasta murni yang dikelola secara sebagai incumbent profesional dan tidak ada sedikitpun gubernur.bukti , pemanfaatan aparat bahwa dalil pemohon yang menyatakan birokrasi secara berjenjang bahwa camat waduk ranau selatan, untuk kepentingan kabupaten oku selatan, telah pemenangan paslon nomor menerbitkan surat bersifat rahasia urut yang dibuktikan dengan nomor surat dengan adanya surat resmi kec.wrs yang ditujukan camat waduk ranau kepada kades kades se kecamatan selatan, kabupaten oku untuk merekrut relawan untuk tim sukses selatan, bersifat rahasia pemenangan pasangan calon nomor dengan surat nomor urut surat tersebut diterbitkan tanggal kec.wrs april dengan adanya surat camat yang ditujukan kepada guo seolah olah pasangan calon kades kades se kecamatan nomor urut diuntungkan atas untuk merekrut relawan penambahan suara sebanyak untuk tim sukses (lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas) pemenangan paslon nomor suara. urut akibat tindakan struktural tersebut bahwa fakta hukum yang sesungguhnya berpengaruh terhadap adalah bahwa surat camat waduk perolehan paslon nomor ranau selatan, kabupaten oku selatan urut secara signifikan nomor kec. wrs tanggal dengan meraih suara april sudah dicabut secara resmi sebanyak sebagai sih camat yang bersangkutan dengan peraih suara terbanyak surat nomor kec. wrs kedua setelah pemohon di| tanggal april fakta ini kabupaten oku selatan, menunjukkan bahwa surat camat waduk padahal semestinya daerah ranau selatan, kabupaten oku selatan tersebut menjadi salah satu nomor kec. wrs tanggal kantong suara herman deru. april sudah kehilangan nilai keberlakubahwa tidak benar dan tidak beralasan yang menguntungkan paslon hukum dalil pemohon perkara guo nomor urut juga terhadap pengakuan ppk kabupaten melibatkan kpu sumsel banyuasin yang menyatakan bahwa yang dibuktikan dengan setiap tps kabupaten tersebut telah adanya pengakuan petugas dicoblos suara sebanyak surat suara ppk kabupaten banyuasin untuk pasangan calon nomor urut yang menyatakan bahwa sehingga jika pengakuan tersebut benar, setiap tps kabupaten maka terdapat penambahan suara bagi tersebut telah dicoblos suara pasangan calon nomor urut sebanyak surat suara kabupaten banyuasin yang terdiri dari untuk paslon nomor urut tps, maka penambahan suara jika kabupaten tersebut tersebut adalah suara tps terdapat tps maka (empat belas ribu) suara. dalil suara yang didapat paslon tersebut jelas jelas mengada ada, karena nomor urut sebanyakmuseum momen kamar dalil pemohon yang bahwa pengalokasian dana apbd menyatakan bahwa telah terjadi yang peruntukannya untuk dana politik penganggaran dalam bantuan sosial sebesar milyar apbd dengan cara yang diberikan kepada organisasi mengalokasikan pembelanjaan organisasi sosial se sumatera selatan pemprov sumsel yang adalah tidak benar karena faktanya dikaitkan dengan pelaksanaan dalam peraturan daerah provinsi pemilukada untuk pemenangan sumatera selatan nomor tahun pasangan calon nomor urut tentang apbd tahun anggaran bentuk politik penganggaran menyatakan pada yang dilakukan antara lain: huruf .e menyebutkan bahwa penganggaran dana belanja bantuan sosial sejumlah selanjutnya penerima bantuan sosial yang bant sosial pada tahun digunakan sebagai money ana bantuan politicsada organisasi keputusan gubernur sumatera selatan organisasi sosial se nomor pts bukan tentang sumatera selatan penerima hibah dan bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan penganggaran dana belanja daerah provinsi sumatera kegiatan fasilitasi selatan tahun anggaran tanggal pemilukada badan januari dengan demikian kesbangpol provinsi dana bantuan sosial yang didalilkan sumsel untuk pemenangan pemohon sebanyak milyar adalah paslon nomor urut tuduhan tidak mempunyai dasar fakta, antara lain untuk: mengada ada dan hanya didasarkan iv) pembayaran uang muka pada asumsi pemohon. dalam fakta belanja kegiatan fasilitasi persidangan dalil dalil pemohon tidak pemilukada kepada pt. terbukti dan beralasan hukum sehingga cipta prima kontrindo dalil dalil tersebut harus ditolak atau sebesar dikesampingkan. berdasarkan spp bahwa terhadap dalil pemohon tanggal april mengenai penganggaran dana sebagai dana awal dari kegiatan fasilitas pemilukada badan kontrak pengadaan kesbangpol provinsi sumsel untuk belanja pakaian petugas pemenangan paslon nomor urut lintas yang bertugas adalah tidak benar dan tidak beralasan setiap tps sumsel hukum, karena faktanya anggaran dengan nilai kontrak rp. apbd untuk perlengkapan lintas memang didasarkan pada pembayaran term dan peraturan belanja kegiatan fasilitasi manah asa mon inda pemilukada kepada cv. izzataka maa rp. pemerintah daerah provinsi sumatera selatan tahun sebagai berdasarkan spp konsekuensi penugasan terhadap tanggal mei satuan anggota lintas pada setiap untuk pengadaan momentum penting termasuk pemilu perlengkapan pakaian gubernur dan wakil gubernur kerja lintas berupatopi sumatera selatan tahun sebanyak pengalokasian dana apbd sebesar dengan nilai kontrak rp. (dua puluh miliar dua ratus dua juta rupiah) adalah benar vi) pembayaran tambahan tetapi pengalokasian itu adalah benar uang persediaan benar diperuntukkan bagi pengadaan kegiatan fasilitasi pakaian perlengkapan anggota satuan pemilukada provinsi lintas se provinsi sumatera selatan kepada bendahara tahun selanjutnya terdapat pula pengeluaran badan pengalokasian dana apbd sebesar kesbangpol sebesar (dua puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan spp yang dialokasikan untuk honor anggota tanggal mei satuan tugas lintas sebanyak untuk pembayaran honor orang. pengalokasian dana apbd bagi petugas lintas yang anggota satuan lintas se provinsi berjumlah kurang lebih sumatera selatan baik untuk orang penyediaan perlengkapan maupun honor anggota satuan lintas yang penganggaran dana ditempatkan pada apbd provinsi bantuan sosial dinas didasarkan pada hasil rapat koordinasi perindustrian dan yang diselenggarakan oleh tanggal perdagangan sebesar rp. desember mengenai alokasi dana untuk untuk penyelenggaran pemilihan umum kegiatan penjualan kepala daerah provinsi sumatera sembako bersubsidi selatan yang menetapkan bahwa masyarakat dengan banyak alokasi dana perlengkapan dan honor paket paket yang anggota satuan lintas pada dalam praktiknya hanya pemilukada dialokasikan tingkat disalurkan melalui orang provinsi. atau organisasi pendukung paslon nomor urutdalam fakta persidangan pemohon tidak bias membuktikan dalil dalilnya, sehingga dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, sehingga oleh karena itu dalil pemohon tersebutren ren aan bahwa pasangan calon nomor hukum dalil pemohon ang urut memanfaatkan posisinya menyatakan bahwa dalam sebagai incumbent dengan berkampanye pasangan nomor urut menyatukan tagline pencitraan menggunakan fasilitas reklame milik dirinya sebagai gubernur dan pemerintah dengan cara penggunaan calon gubernur secara tagline sumsel gemilang . hal ini bersamaan dengan kata kata dikarenakan sumsel gemilang yang sumsel gemilang yang merupakan bagian program rpm dipublikasikan melalui baliho, pemerintah daerah tahun spanduk, koran, dan alat yang semula adalah program pertamanya lainnya yang gubernur dan wakil gubernur terpilih dibiayai oleh apbd sebagai yang disyahkan oleh dprd melalui upaya sosialisasi dan peraturan daerah. rencana kampanye terselubung dalam pembangunan jangka menengah pemilukada.alam fakta fakta persidangan, pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya menurut hukum sehingga dalilbahwa tidak benar dan tidak beralasan menyatakan bahwa dalam hukum dalil pemohon yang rangka pemenangan pasangan menyatakan bahwa dalam rangka calon nomor urut dengan pemenangan pasangan calon nomor cara pengalokasian dana untuk urut dengan cara membagikan pembelian motor untuk kurang sepeda motor kepada pejabat petugas lebih petugas pejabat sic)program dijanjikan akan menjadi milik pengadaan motor kepada petugas pribadi dengan arahan untuk pembantu pencatat nikah p3n) pemenangan pasangan calon adalah dalam rangka peningkatan nomor urutam fakta fakta persidangan, pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya, sehinggdikesampingkan. massif suneaoron swomomrenan dalil pemohon yang bahwa dalil pemohon guo adalah menyatakan bahwa telah terjadi tidak benar dan mengada ada pencoblosan surat suara dikarenakan tidak didasarkan pada secara tidak sah setiap tps fakta yang sebenarnya. karena dalil kabupaten oku sebanyak tersebut tidak dilengkapi dengan bukti suara.tidak benar sembako yang diduga dan tidak beralasan hukum bahwa menguntungkan dan pembagian paket paket sembako menambah suara pasangan diduga menguntungkan dan menambah calon nomor urut yaitu: suara pasangan calon nomor urut pembagian sembako kepada sebagaimana telah diuraikan pada orang atau jawaban angka atas yang pada setidaknya sebanyak pokoknya menegaskan bahwa program paket kota palembang sembako bersubsidi pasar murah dan paket kota bersubsidi merupakan kegiatan yang prabumulih. telah dimulai sejak tahun anggaran pembagian sembako sebagai salah satu upaya untuk sebanyak bungkus pengendalian perkembangan harga tps kemang manis bahan pokok. program penjualan palembang tanggal juni sembako bersubsidi ini kepada yang dilakukan oleh tim masyarakat yang dikelola dinas sukses paslon nomor urut perindustrian dan perdagangan yang bernama daniel provinsi sumatera selatan. ngurusin. pembagian sembako bahwa pembagian sembako sebanyak bungkus sebagaimana dalil pemohon tersebut wilayah kemang |apabila merujuk pada putusan agung palembang pada mahkamah konstitusi maka kegiatan tanggal juni tersebut tidak dapat diprediksi pembagian sembako pengaruhnya terhadap perolehan suara sebanyak bungkus pasangan calon nomor urut wilayah kemang sebagaimana yang dituduhkan oleh agung palembang pada pemohon. bahkan pemberian sembako tanggal juni dalam program sembako bersubsidi pembagian sembako dil pasar murah sasarannya adalah lorong persatuan rt. masyarakat umum sehingga siapapun kelurahan sialang, atau kelompok manapun boleh kecamatan sako, membeli dengan catatan sesuai palembang oleh seorang dengan harga telah disubsidi. pns pemprov sumsel bernama bapak nasuddin, bahwa dalam fakta fakta persidangan, pada tanggal juni pemohon tidak dapat membuktikan pembagian paket sembako dalil dalil nya menurut hukum sehingga seharga paket dengan demikian dalil pemohon tidak sebanyak kurang lebih beralasan hukum dank arena itu harus paket untuk wilayah ditolak atau.bahwa dalil pemohon yang rangka pemenangan menyatakan telah terjadi pembagian pasangan calon nomor urut uang sebesar rp. kepada yaitu: seluruh petugas p3n se sumatera pembagian uang sebesar selatan yang berjumlah sekitar orang beserta stok motor dengan tanggal april zz. tanggal april aa. tanggal mei bb. tanggal mei cc. tanggal mei dd. tanggal mei ee. tanggal mei ff, tanggal mei gg. tanggal mei hh. tanggal mei ii. tanggal mei ji. tanggal mei2013 kk. tanggal mei2013 ii. tanggal mei2013 mm. tanggal mei nn. tanggal mei2013 oo. tanggal mei2013 pp. tanggal mei koran tribun sumsel: s.d. tanggal maret2013 tanggal april2013 oo. tanggal april2013 rp. kepada arahan untuk mempengaruhi seluruh petugas p3n se masyarakat agar pemenang kan sumatera selatan yang paslon nomor urut pada tanggal berjumlah sekitar mei balayudha adalah tidak orang beserta stok motor benar karena faktanya pemberian dengan arahan untuk sepeda motor bagi petugas p3n se mempengaruhi masyarakat sumatera selatan sampai dengan saat agar memenangkan paslon ini baru unit motor, dan tidak nomor urut pada tanggal pernah terjadi pembagian uang sebesar mei balayudha. per orang kepada petugas pemberian uang sebesar p3n. pemberian dalam kategori hibah rp. pada tanggal dari pemerintah provinsi sumatera juni pukul selatan kepada petugas p3n yang oleh herman suami dari dilakukan melalui forum komunikasi ibu ketua rt. rw. penyuluh penghulu dan pencatat nikah kelurahan ogan baru sumatera selatan didasarkan pada kecamatan kertapati permohonan forum psn tertanggal palembang sumsel dengan februari sebanyak unit pengarahan untuk memilih sepeda motor (bukti pt paslon nomor urut permohonan tersebut telah disetujui pembagian uang tunai oleh oleh gubernur provinsi sumatera dan tim saat berkunjung selatan pada tanggal februari ujung sebanyak unit motor. selanjutnya dan berkampanye pasar tuj tersebut dituangkan dalam bentang, oku timur kepada hib warga yang hadir pasar asia perjanjian bar area antara pemerintah provinsi sumatera bentang. selatan dengan forum komunikasi pemberian dana tambahan penyuluh penghulu dan pencatat nikah insentif oleh tim sukses sumatera selatan nomor paslon nomor urut bukan dan nomor fk pn3 kepada seluruh se kota ss ! tanggal april (bukti palembang sebesar rp. dalam pelaksanaan naskah per pada saat perjanjian hibah tersebut melaluitiga pemberian dana insentif per tahap yaitu tahap pertama sebanyak sebesar rp. unit sepeda motor pada tanggal dari pemkot palembang februari tahap kedua sebanyak unit sepeda motor pada tanggal april dan tahap sebanyak unit sepeda motor pada tanggal mei yang keseluruhannya dilakukan melalui forum p3n. oleh karena itu dalam proses penyerahan yang diselenggarakan oleh forum p3n wisma atlit jakabaring mengundang gubernur selaku kepala daerah untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut yang inti sambutannya tidak sedikitpun mengajak atau mengarahkan kepada para anggota p3n yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa dalam fakta persidangan saksi pihak terkait atas nama ismail fahmi selaku sekretaris forum p3n sumatera selatan menerangkan atas usul dan permohonan dari forum p3n sumatera selatan, dan tidak ada sama sekali terkait dengan pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun apalagi dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut dengan demikian dalil dalil pemohon tidak terbukti dalam persidangan sehingga tidak memiliki alasan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.!l1,besar besaran yang dibuktikan menyatakan telah terjadi eksodus dengan banyak pemilih pemilih adalah hanya mengada ada, pindahan dalam form tidak didasarkan dengan bukti menurut tingkat tps berdasarkan saksi hukum, karena dalam fakta suyanto, warga lampung persidangan, saksi pemohon hanya yang bersama orang menerangkan menerima uang temannya diminta untuk ikut dari ketua dan tidak mencoblos paslon nomor urut dapat menerangkan keterkaitan ketua tps kota palembang tersebut dengan tim kampanye dengan imbalan per orang pasangan calon nomor urut juga sebesar rp. saksi tidak dapat menerangkan sumber dana yang diterima oleh saksi. selanjutnya saksi juga tidak dapat membuktikan dan saksi hanya berasumsi bahwa teman lainnya orang) juga menerima uang sebesar dari ketua rt. bahwa dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti, kabur (obscura), dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. dalam perkara nomor php.d xi bahwa pihak terkait tetap pada pendirian semula, yaitu membantah dan menolak seluruh dalil pemohon perkara nomor php.d x1 karena dalil dalil pemohon perkara guo tidak didasarkan pada fakta fakta hukum. hal ini terbukti dalam fakta persidangan bahwa dalil pemohon hanya didasarkan pada asumsi, mengada ada, dan kabur (obscura) serta tidak beralasan hukum, sehingga dalil dalil pemohon harus ditolak danomnrenonon gama ten kantelah nomor urut telah menggunakan menggunakan pemerintah dan pemerintah dan fasilitas umum berupa fasilitas umum berupa baliho baliho dan banner yang dipasang dan banner yang dipasang kantor kantor pemerintahan kota kantor kantor pemerintahan palembang, kabupaten ogan ilir, kota palembang, kabupaten kabupaten ogan komering ulu, kota ogan ilir, kabupaten ogan prabumulih, kabupaten muara enim, komering ulu, kota kabupaten lahat dan kabupaten prabumulih, kabupaten muara banyuasin adalah tidak benar enim, kabupaten lahat dan dikarenakan materi isi pesan pada kabupaten banyuasinbahwa dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon menyatakan pasangan calon nomor nomor urut telah urut telah memproduksi alat alat memproduksi alat alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh peraga sosialisasi yang secretariat pemerintah provinsi dilakukan oleh secretariat sumatera selatan dan skpd dalam pemerintah provinsi sumatera lingkungan pemerintah provinsi selatan dan skpd dalam sumatera selatan untuk kepentingan lingkungan pemerintah kampanye pasangan calon nomor provinsi sumatera selatan yang urut adalah tidak benar. faktanya menggunakan lambang alat peraga sosialisasi program pemerintah provinsi sumatera pemerintah provinsi sumatera selatan selatan secara bersamaan menggunakan lambang pemerintah dengan icon sumsel daerah provinsi sumatera selatan gemilang yang disampaikan dengan kata sumsel gemilang dalam paparan visi dan mis dimana sumsel gemilang merupakan pasangan calon gubernur bagian yang tidak terpisahkan dari dan wakil gubernur nomor tahapan pembangunan yang ditetapkan urut hadapan sidang dalam peraturan daerah provinsi paripurna dprd provinsi sumatera selatan nomor tahun sumatera selatanomor urut memanfaatkan tabloid memanfaatkan tabloid jum'at jum'at sebagai sarana kampanye sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan pasangan dalam rangka pemenangan calon nomor urut adalah tidak benar pasangan calon nomor urut karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun oleh karena itu tabloid jumuntuk memperkuat bantahan pangkalan terhadap dalil dalil pemohon, pihak terkait memperkuat dengan bukti bukti sebanyak (dua puluh delapan) alat bukti yang telah disahkan dalam persidangan, serta menghadirkan saksi saksi sebanyak (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan, yaitu: alat bukti ore latto pt berita acara rapat pleno nomor ba tanggal juniir. alex noerdin, ishak meski pt keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan nomor pts pilkada tanggal junikpu) tanggal junipt berita acara nomor ba kpu. prov iv tanggal april.pt surat edaran komisi pemilihan umum nomor tanggal maret kpu!i11 perihal penjelasan tindak lanjut putusan nomor puu x pt peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ditetapkan januar pt proposal forum komunikasi penyuluh dan februari pencatat nikah sumatera selatan fk p3n sumsel) nomor fk p3n ss i12013 mengenai mohon bantuan kendaraan operasional untuk pt naskah perjanjian hibah daerah antara tanggal april pemerintah provinsi sumatera selatan dengan forum komunikasi penyuluh penghulu dan nomor buknomor fk pn3 ss! ii tahun anggaran pt keputusan gubernur sumatera selatan nomor ditetapkan januaript keterangan klarifikasi bawah sumpah oleh atas tanggal junipt undangan sekretariat daerah pemerintah tanggal desember provinsi sumatera selatan nomor bukan dan nomor bukan ipt keputusan gubernur sumatera selatan nomor tertanggal mei pts bankesbangpo!ptck ts surat harian umum koran sumsel nomor hu ks! i. ptspt rekaman video dalam bentuk kandidat judul file video esp nomor urut yang melibatkan pejabat struktural blusukan pada detik. pt foto yang tersimpan dalam bentuk kandidat kode foto img dan 22a nomor urut pada masa kampanye melibatkan atas nama ramon, pejabat struktural atas nama ramon, ssp ssp. img dan img kabar umum pemkot palembang dan dr. gema atas namapt foto yang tersimpan dalam bentuk kandidat img (dermaga bkb), 22b nomor urut mulai dari masa tahapan sampai (museum), masa kampanye yang menayangkan baliho (dinas sosial), banner pasangan calon nomor urut tempat (taman kota tempat fasilitas umum dan kantor kantor jembatan ampera), pemkot palembang (diperindah), bappeda) ptpt koran sumsel pt surat keputusan nomor tim kampanyept copy sasak saksi saksi fakta pihak terkait, menerangkan sebagai berikut: commas ara keremmem nama: ismail fahmi sekretaris forum menerangkan mengenai tempat tanggal lahir: talang p 3n sumsel bantuan berupa sepeda manggis maret motor untuk masing masing alamat: jl. sosial lr. keluarga anggota p 3n deo nomor agama: islam sumsel, dalam rangka pekerjaan: karyawan swasta memperlancar tugas p 3n. pelaksanaan bantuan tersebut dipaksakan dengan tahap, dan baru terealisasi dalam tahap yaitu: tahap tanggal april sebanyak unit: tahap il,tanggal april sebanyak unit: tahap iii tanggal mei sebanyak unit: serta memberikan uang transport sebesar rp. kepada masing masing anggota p 3n, dari forum p 3n. nama: merson feri ketua forum p 3n menerangkan telah tempat tanggal lahir: batang kabupaten oku menerima kendaraan motor hari ogan, maret dari forum p 3n provinsi alamat: jl. mawar blok sumsel, tanggal april agama: islam pelaksanaan diterima pekerjaan: guru langsung baturaja kabupaten oku). tidak ada kaitannya dengan pilkada gubernur sumsel. nama: defri harmoni ketua forum p 3n menerangkan telah tempat tanggal lahir: kota prabumulih menerima kendaraan motor prabumulih, januari can forum pan ainsi alamat: jl. niigata anggap agama: islam pelaksanaan diterima pekerjaan: karyawan swasta langsung kota prabumulih. nama: abuzilin tukang ojek menerangkan menerima tempat tanggal lahir: rantau sembako dari tim sukses panjang februari pasangan nomor urut dan menjelaskan bahwa alamat: desa lingga kecamatan kidul kabupaten sembako tersebut bang lau kabupaten muara dibagikan seluruh warga nim kelurahan kemas agama: islam rio kecamatan kertapati pekerjaan: tukang ojek palembang. nama: joni buruh menerangkan bahwa tempat tanggal lahir: menerima uang sebanyak palembang juni rp. dari tim alamat: jl. tpa rt rw sukses nomor urut dan kelurahan keramaian disuruh mencoblos kecamatan kertapati pasangan calon nomor agama: islam urut herman deru) pekerjaan: buruh harian lepas nama:ikon sopir menerangkan bahwa ikut tempat tanggal lahir: tebing dalam kunjungan alex genting september noerdin pasar alamat: dusun rt rw gawang, dan tidak ada agama: islam alex noerdin membagi pekerjaan: karyawan swasta bagikan uang yang ada hanya belanja. nama: arti sumantri buruh menerangkan benar tempat tanggal lahir: bertugas sebagai lintas prabumulih desember tps dan menerima alamat: jl. kadir tkr rt. rw. honor sebesar kelurahan ilir kecamatan rp. dari gandum, palembang kelurahan dan tidak ada agama: islam perintah untuk mencoblos pekerjaan: buruh pasangan nomor urut bahwa dengan demikian dalil dalil pemohon perkara nomor php.d x1 dan perkara nomor php.d xi kabur (obscura) dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, dan oleh karena itu pihak terkait memohon agar mahkamah konstitusi menolak seluruh dalil para pemohon guo. iv. petit berdasarkan dalil dalil dalam kesimpultanggal april tanggal april2013 tanggal april2013 ss. tanggal april2013 ' ' tanggal april uu. tanggal april2013 vv. tanggal april tanggal april xx. tanggal april tanggal mei2013 zz. tanggal02 mei2013 aa. tanggal mei2013 bb. tanggal mei2013 cc. tanggal mei2013 dd. tanggal mei2013 ee. tanggal08 mei2013 ff. tanggal09 mei2013 gg. tanggal mei hh. tanggal mei2013 ii. tanggal mei2013 jj tanggal mei2013 kk. tanggal mei2013 ii. tanggal mei2013 mm. tanggal mei koran berita pagi: s.d. tanggal april2013 tanggal april umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun tanggal juni i2.... sumsel. lampiran terkait dengan permohonan salinan dp4, kami, bawaslu prov.. sumsel. secara lebih khusus untuk permintaan salinan dp4 kepada komisi pemilihan umum prov. sumsel, kami, bawaslu prov..... sumsel. ketika itu, serat kami tidak ditanggapi oleh pihak kpu prov..pada tanggal april bawaslu prov.. sumsel dan pencopotannya sebagai kapolda sumsel oleh kepala kepolisian republik indonesia pada tanggal april lampiran pada tanggal april bawaslu prov.. sumsel, bersama sama dengan satuan polisi pamong praja satpol pp) prov... sumsel. lampiran pada tanggal april kami, bawaslu prov... sumsel, maka kami, bawaslu prov.. sumsel, ketua kpid sumsel, kapolda sumsel. kejati sumsel, kasat pol prov.... sumsel mengirimkan surat kepada ketua prov. sumsel. surat ini kami kirimkan untuk meminta penjelasan terhadap......... sumsel meminta kepada kpu prov..... sumsel padahal, sisi yang lain kami merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dengan pihak kpu prov....r...o.surat kabar sindo tanggal april april april april dan03 mei2013 tanggal mei2013 tanggal mei2013 tanggal mei2013 tanggal mei uu. tanggal mei2013 tanggal mei2013 tanggal mei2013 koran seputar indonesia, tanggal april bahwa pemasangan iklan yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur nomor media cetak tersebut atas, nyata nyata telah menggunakan lambang dan tulisan propinsi sumatera selatan serta ikon sumsel gemilang . hal ini, merupakan salah satu bukti belanja iklan kampanye yang dibiayai oleh apbd.(p indkakanpelyaran untk, berobat jon yin ovalis ore gubernur sumatra stradar palembang edisi holiday, minggu ke iv foto copy copy copy copy (satu) buah print out tribun sumsel online,palembang posriwijaya post copy, selasa april rabu april kamis april jum'at april minggu april dan foto copyradar palembang tanggal april april april dan (satu) foto copy''bahwa icon sumsel gemilang adalah visi misi pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, dan ir. ishak meski, mm. sebagaimana paparan yang disampaikan dalam rapat pleno dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan tertanggal mei bahwa ikon sumsel gemilang juga digunakan dalam backdrop kampanye akbar pasangan calon nomor urut oku selatan, tanggal mei mantap memilih ana bahwa pasangan calon nomor urut mencetakmajalah dengan judul young muda cerdas, kreatif, inovatif" yang berisi visi misi pasangan calon dan terdapat logo provinsi sumatera selatan. bahwa pasangan calon nomor urut mencetak:'.o.pemerintah tahun sebagaimana diubah terakhir kali melalui peraturan pemerintah tahun tentang perubahan keempat atas copyd copydelapan) laporan dan dua) temuan terkait dengan kampanye luar jadwal, atau sebagaimana yang diatur dalam jo.satu) keping berisi video rekamanurut tanggal juni berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan hari jumat tanggal april hari jumat tanggal mei menggunakan fasilitas negara dan menggerakkan pns lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan dalam kampanyenya penggunaan fasilitas negara, fasilitas umum, fasilitas pendidikan kota palembang bahwa pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, dan ir. ishak meski, mm) telah menggerakkan skpd skpd lingkungan pemprov sumsel untuk memasang banner, billboard dan spanduk kantor kantor skpd tersebut: (p s.d. perpustakaan wilayah sumsel jalan demang lebar daun palembang: gedung balai latihan pendidikan teknik bpt) sumatera selatan, jalan basuki rahmat. rumah sakit paru paru sumatera selatan jalan merdeka. rumah sakit mata sumatera selatan yang beralamat jalan merdeka palembang. rumah sakit gigi dan mulut sumatera selatan yang beralamat kolonel berlian palembang. rumah sakit jiwa arnaudi bahar sumatera selatan yang beralamat jalan alang alang lebar palembang.. im,.dn dengan barang bukti berupa satu) keping berisi foto fotourut dengan barang bukti dvd yang berisi foto foto kampanye pasangan calonk bahwa terdapat laporan yang diduga melanggar undang undang tahun yang telah diperbaharui dengan undang undang tahun tentang perubahan kedua undang undangig tertanggal juni yang disampaikan tim register panwascamregister pemilukada dengan terlahir tim pemenangan pasangan calonlonlon urut pada tanggal juni berdasarkan hasil kajian tidak bisa.huruf (g)wanabatrkantor perindustrian dan perdagangan sumatera selatan yang beralamat jalan kapten rivai palembang. i. badan ketahanan pangan sumatera selatan yang beralamat jalan kolonial berlian palembang... il.. asrama haji sumatera selatan yang beralamat jalan kolonel haji berlian palembang. pasca sarjana universitas sriwijaya yang beralamat srikaya negara palembang.. gedung bank sumsel babel yang beralamat jalan kha. bestari jakabaring palembang. kota prabumulih pasar inpres prabumulih. nan ana ang menyatakan bahwasanya mereka bukan termasuk team sukses pemenangannomorlini. laporan laporan tersebut kami register dengan nomor:emilukada pemilukada pemilukada bawaslu oki v bawaslu oki v bawaslu oki v prabumulih lap pilgub bawaslu. pbm v prabumulih lap pilgub bawaslu. pbm v oku selatan pemilukada o5 oku selatan pemilukada o5oku v pemilukada oku v pemilukada oku v bawaslu ba v bawaslu ba v oku timur pemilukada ikut v subbagian penerangan mempunyai tugasdan sebagaimana didalilkan oleh pihak pemohon pada angka dan (a) o. sumatera selatan lakukan kajian, dengan hasil sembilan belas) laporan dan temuan kami teruskan kepada kpu prov. sumatera selatan iii. dua) laporan temuan kami teruskan instansi lain, seperti dewan pers iv. dua) laporan temuan kami teruskan kepolisian empat) laporan temuan kami ambil tindakan langsung, dan vi. satu) laporan diteruskan dkpp bahwa ...::dr. alaihi selaku saksi dari pasangan nomor urut dan sdr. kms. azhari selaku saksi dari pasangan nomor urut surat ditujukan kepada komisi pemilihan umum kota palembang nomor:ara enim bpn muara enim pemerintah provinsi sumatera selatan. kabupaten lahat masjid muhaimin, lahat. kabupaten ogan komering ulu dinas bina marga, baturaja, provinsi sumatera selatan. kantor samgat, baturaja, provinsi sumatera selatan.( ogan ilir sma negeri indralaya, provinsi sumatera selatan.( kantor bersama samgat, ogan ilir, provinsi sumatera selatan. dinas pendapatan daerah, ogan ilir, provinsi sumatera selatan. bahwa calon gubernur sumatera selatan nomor urut ir. alex noerdin, sh) telah melakukanpemilu sumatera selatan tidak netral bahwa bawaslu provinsi sumsel dan bawaslu kabupaten kota bersikap tidak dan netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut bahwa, bahwa laporan laporan tersebut berupa laporan laporan, mengenai: pengunaan dana apbd dan fasilitas negara dpt ganda pembagian sembako: menggerakan pns: bahwadan memohon, sebagaimana berikut ini::nomor pemilukada tanggal mei perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilumatera selataertanggal april (vide bukti dan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov. oprovinsi sumatera selatselatan ditetapkan oleh memohojuni hari senin, juni dan hari selasa, juni karena hari sabtu, tanggal juni dan hari minggu, tanggalmatera selatanrta: (i) permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel),: dan (ii) permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, sebagaimana secara lengkap: i3. menimbang bahwa badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi sumatera selatansebagaimana secara lengkappemohon tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak jelassulastrianah, s.h. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum iha iha law firm yang beralamat gedung berita satu plaza citra graha lantai jalan jenderal gatot subroto kav jakartadengan konvoi perbaikan permohonan bertanggal juni yang diterima dalam persidangan tanggal juli pada pokoknya menyatakan hal hallaporan pada bawaslu provinsi sumsel (p s.d. nomor molen| sb, ons sewaan mei pemilukada penggunaan dana pemasangan iklan pada media apbd provinsi sumsel s#tak koran sindo tanggal april pemasangan iklan pada media mei pemilukada penggunaan dana cetak koran berita pagi apbd provinsi sumsel tanggal april pemasangan iklan pada media mei pemilukada penggunaan dana cetak koran sriwijaya apbd provinsi sumsel post tanggal maret dan tanggal april pemasangan iklan pada media mei pemilukada penggunaan dana cetak koran palembang apbd provinsi sumsel pos tanggal april pemasangan iklan pada media mei pemilukada penggunaan dana cetak koran radar apbd provinsi sumsel palembangmaret, danumatera ekspres tanggal april pemasangan iklan pada media penggunaan dana cetak koran berita jum'at mei o0 pemilukada apbd provinsi sumsel edisi bulan april disebarkan setiap masjid wilayah sumsel. penggunaan dana pemasangan iklan pada media mei pemilukada apbd provinsi sumsel cetak koran radar palembang tanggal april penggunaan dana pemasangan iklan pada media april mei pemilukada penggunaan dana alang perkara pemilukada eni eta oran apbd provinsi sumsel stres tanggal april penggunaan dana pemasangan iklan pada media tanggal april pemasangan iklan pada mediadalam pokok permohonan i3 menimbang, mahkamah telah memutus dalam putusan nomor php.d xi bertanggal juli pukul wib yang diputus sebelumnya, bahwa mahkamah memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatanluthfi widodo eddyono mei pemilukada me penggunaan dana sala ajah ben pagi pemilukada eni eta oran apbd provinsi sumselindo tanggal april danapril dan tanggal mei mei pemilukadarme penggunaan dana sea kan sumatera pemilukada eta oran apbd provinsi sumsel stres tanggal dan mei mei pemilukada penggunaan dana pemasangan iklan pada media apbd provinsi sumsel tak koran berita pagiapril pemasangan iklan pada media penggunaan dana cetak koran radar pemilukada apbd provinsi sumsel palembang tanggal april dan mei pemasangan iklan pada media cetak koran sriwijaya post tanggal april tribun sumsel tanggal april mei pemilukada penggunaan dana beritapagi tanggal april, mei sindo tanggal mei palembang post tanggal mei radar palembangdan mei apbd provinsi sumsel cetak koran sindo tanggal 10dan11 mei203 penggunaan dana pemasangan iklan pada mediaiba sara anatiban sana pemilukada p tapaoi pemilukada penggunaan dei pemilukada penggunaan danmei penggunaan dana pemasangan iklan pada media n tapai,tapagi pemilukadamei penggunaan dana berita internet online sriwijayanggunaan dana pemilukada radar palembang tanggal apbd provinsi sumsel mei banapegawai negeri juni pemilukada pelanggaran sipil pns) dalam kampanye oku kampanye alex noerdin ishak meski wilayah ogan komering ulu penggunaan mobil dinastimur penggunaan tempat pendidikan juni pemilukada pelanggaran dalam kampanye alex noerdin oku kampanye ishak meski wilayah ogan komering ulu timur laporan pada bawaslu kota palembang (p s.d. ho| tandon monontaroran sewstarona keremmcan mei2013 pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho sumsel dan fasilitas fly over simpang negara polda badan penanaman modal daerah bpmf), asrama haji sumsel km. palembang mei2013 pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. jakabaring, sumsel depan bank sumsel mei2013 pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. end. sumsel ahmad yani laju), depan pengadilan aan mei2013 pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jalan masuk sumsel bandara smb mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. jakabaring, sumsel dan fasilitas air mancur gsc negara palembang mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. jakabaring, sumsel simpang pasar induk mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. kol. sumsel dan fasilitas berlian km. negara halaman rs. khusus mata mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho sumsel dan fasilitas jl. kol berlian negara. km. depan halaman badan ketahanan pangan, jalan masuk bandara smb ii, balada, jalan masuk bandara smb halaman badan penanggulangan bencana daerah, jl. jakabaring, simpang pasar induk jl. jakabaring, pintu masuk gsc jl. jakabaring, air mancur gsc jl. jakabaring, air mancur gscnegara halaman rs. paru paru jl. merdeka halaman rs. khusus mata jl. demang lebar daun halaman utd bomb jl. demang lebar daun halaman samping bukan jl. demang lebar daun halaman perpustakaan daerah jl. basuki rahmat depan pintu masuk bpt diputarkan tengah jalan menuju bandarars. negara mata jl. merdeka rs. mata jl. demang lebar daun kfc prodexim jl. masuk bandara jl. basuki rahmat bpt jl. srikaya negara pasca sarjana unsur mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jl. demang sumsel lebar daun, halaman utd bomb mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jln. tanjung sumsel dan fasilitas api api, halaman negara depan badan penanggulangan daerah mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jln. ade sumsel dan fasilitas irma, dinas sosial negara provinsi sum sel mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho jln. demang sumsel lebar daun, halaman perpustakaan daerah mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho: sumsel jl. jenderal sudirman depan kantor koni sumsel) jl. end. yani depan ptun laju mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho: sumsel rumah sakit jiwa arnaudi bahar alang alang lebar km. jl. end. sudirman km. kantor bpmf prov sumsel simpang empat jalan kedung mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho sumsel jl. demang lebar daun (depan spbu demang samping rs. siti khofifah) jl. kat. rivai depan kantor perindustrian kec. mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho sumsel kantor bappeda prov. sumsel. kantor diperindah prov. sumsel mei pemilukada ig penggunaan dana pemasangan banner apbd provinsi baliho sumsel dinas tenaga kerja laju prov. sumsel. halaman muhammadiyah laju prov. sumseldinas pendidikan nasional provinsijuni pemilukada bulan penggunaan dana selebaran surat suara tahun apbd provinsi sumsel juni pemilukada bulan penggunaan dana dokumen tahun apbd provinsi buku capaian sumsel pembangunan sumsel dibawah kepimpinan gubernur alex nurdin juni panas ig vi money politics pembagian sembako yang dilakukan oleh tim calon pasangan nomor urut laporan pada bawaslu kabupaten ogan ilir (p s.d. tanggal nomor laporan jenis keterangan laporandan fasilitas sumsel, kpid sumatera negara selatan, utd, dan samgat mei pemilukada penggunaan pemasangan baliho dana apbd sman indralaya provinsi sumsel dan pemasangan alat peraga tempat tempat yang dilarangsumatera selatan juni pemilukada vi money politic pembagian sembako oleh pasangan nomor (empat) alex noerdin dan ishak meski. laporan pada bawaslu kabupaten muba (p s.d. tanggal nomor laporan jenis laporan keteranganlaporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ulu timur (p s.d. tanggal nomor laporan jenis laporan keteralaporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ulu (p s.d. kal mosul mensos mrt mass laporan mei2013samgat oku meibina marga oku mei pemilukada mei penggunaan dana apbd propinsi sumsel laporan pada bawaslu kabupaten ogan komering ilir (p s.d. no| mecca wonontarona seustarona gan mei2013negara pemerintah provinsi sumsel, depan gedung kesenian kayuagung mei2013 bawaslu oki v penggunaan dana pemasangan iklan apbd provinsi pada koran harian sumsel umum suara nusantara edisi kamis tanggal mei junipem prov negara sumatera selatan, depan samgat kayuagung laporan pada bawaslu kota lubuklinggau (p s.d. |no tanggal nomorlaporan jenislaporan keteranglaporan pada bawaslu kabupaten lahat (p s.d. ro(rakyat (nowontarona tamstaroran (reremawcan mei2013 div. pengawasan penggunaan dana apbd pemasangan baliho bawaslu lahat propinsi sumsel dan halaman masjid pemasangan alat peraga muhaimin, jl. veteran tempat yang dilarang lahatpemerintah provinsi sumatera selatan, talang kapukutd didenda provinsi sumatera selatan, jl. kol. berlian, bandar jaya juni div. pengawasan daftar pemilih ganda desa muara bawaslu lahat payang kec. muara payang. juni div. pengawasan daftar pemilih ganda tps bawaslu lahat kelurahan gunung gajah kab. lahat. laporan pada bawaslu kabupaten muara enim (p s.d. so|desa senenturoran ika sean laporantribun sumsel provinsitanggal mei mei pemilukada bawaslu penggunaan pemasangan me v dana apbd banner photo provinsi sumsel sumsel gemilang pemprov sumsel jl. palembang muara enim depan gor muara enim). laporan pada bawaslu pagaralam. (p s.d. scan wowontaroran sstaronan (rerenmwan juni pemilu bulan tahun juni tentang daftar dpt ganda pemilih ganda kecamatan pagar alam utara kelurahan sekitar tps s.d. tps juni pemilu bulan tahun juni penggunaan dana pemasangan apbd provinsi iklan pada sumsel koran sumatera ekspress, palembang ekspress, sriwijaya post, palembang post tanggal juni laporan pada bawaslu prabumulih (p s.d. nomor no) tanggal laporan jenis laporan keterangan mei lap pilgub penggunaan dana apbd pemasangan bawaslu. pbm v provinsi sumsel dan banner baliho sumsel fasilitas negara gemilang kantor samgat prabumulih serta wilayah kota prabumulih juni lap pilgub penggunaan dana apbd pemasangan iklan bawaslu. pbm vi provinsi sumsel pada koran sumatera ekspress dan prabumulih pos tanggal juni laporan pada bawaslu ogan komering ulu selatan (p s.d. nomor no) tanggal laporan jenis laporan keterangan mei pemilukada penwilayah oku selatan. mei pemilukada pengkantor samgat wilayah oku selatan. laporan pada bawaslu banyuasin (p s.d. nomor no) tanggal laporan jenis laporan keterangan memei junjuninomor urut atas nama ir. alex noerdin ishak meski:ktp pasangan calon bukti fotokopi surat keputusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov.bukti fotokopi surat keputussurat keputusan kpu provinsi sumatera selatan, model dc kepepkpu), tertanggal juni bukti fotokopibukti fotokopi dpt tps desa gunung gajah kabupaten lahat, bukti fotokopi undangan model c6 kwk.kpu kabupaten lahat: bukti fotokopi model db kwk.kpu kabupaten lahat: bukti fotokopi model db kwk.kpu kabupaten ogan komering ulu timur, bukti fotokopi model db kwk.kpu kabupaten ogan komering ulu selatan: bukti fotokopi model db kwk.kpu kabupaten musi banyuasin, bukti koran sriwijaya post, tanggal maret hlm him bukti koran sriwijaya post tanggal maret hlm bukti koran sriwijaya post,ibukti koran sriwijaya post tanggal meilm him bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm hlm bukti born sriwijaya post tanggal mei hlm hlm him him bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm hlm bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm hlm hlm bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm him bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm hlm bukti koran sriwijaya post tanggal mei hlm hlm him bukti koran tribun sumsel tanggal maretapril hlm hlm bukti koran tribun sumsel tanggal april hlm hihim bukti koran tribun sumsel tanggal mei hlm bukti koran tribun sumsel tanggal mei hlm bukti koran tribun sumsel tanggal mei hlm hiiberita pagi tanggal april hlm hlm hlm bukti koran berita pagi tanggal april hlm him him hlm hihlm hlm hibukti koran berita pagi tanggal april hlm hlm hlm him hlm him him bukti koran berita pagi tanggal april hlm hlm him hlim hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm hlm hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm hlm hlm him him bukti koran berita pagi tanggal mei hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm him bukti koran berita pagi tanggal mei hlm bukti koran berita pagi tanggal mei hlm hlm hlm him him him bukti koran seputar indonesia april hlm hlm bukti gambar icon sumsel gemilang, bukti koran berita pagi tentang paparan visi misi dari pasangan calon nomor urut dprd sumsel, hlm bukti foto pasangan calon nomor urut kampanye akbar oku selatan dengan menggunakan icon sumsel gemilang pada kankernya, bukti, bukti: bukti majalah dengan judul:bukti foto banner sumsel gemilang perpustakaan wilayah sumsel jalan demang lebar daun palembang: bukti foto banner sumsel gemilang gedung balai latihan pendidikan teknik bpt) sumatera selatan, jalan basuki rahmat: bukti foto banner sumsel gemilang rumah sakit paru paru sumatera selatan jalan merdeka, bukti foto banner sumsel gemilang rumah sakit mata sumatera selatan yang beralamat jalan merdeka palembang, bukti foto banner sumsel gemilang rumah sakit gigi dan mulut sumatera selatan yang beralamat kolonel berlian palembang, bukti foto banner sumsel gemilang rumah sakit jiwa arnaudi bahar sumatera selatan yang beralamat jalan alang alang lebar palembang, bukti foto banner sumsel gemilang bukti foto banner sumsel gemilang kantor dinas perindustrian dan perdagangan sumatera selatan yang beralamat jalan kapten rivai palembang: bukti foto banner sumsel gemilang badan ketahanan pangan sumatera selatan yang beralamat jalan kolonial berlian palembang, bukti foto banner sumsel gemilang: bukti foto banner sumsel gemilang, bukti foto banner sumsel gemilang, bukti foto banner sumsel gemilang asrama haji sumatera selatan yang beralamat jalan kolonel haji berlian palembang: bukti foto banner sumsel gemilang pasca sarjana universitas sriwijaya yang beralamat srikaya negara palembang: bukti foto banner sumsel gemilang, bukti foto banner sumsel gemilang gedung bank sumsel babel yang beralamat jalan kha. bestari jakabaring palembang, bukti foto banner sumsel gemilang pasar inpres prabumulih. bukti foto banner sumsel gemilang bpn muara enim pemerintah provinsi sumatera selatan, bukti foto banner sumsel gemilang masjid muhaimin, lahat: bukti foto banner sumsel gemilang dinas bina marga, baturaja, provinsi sumatera selatan, bukti foto banner sumsel gemilang kantor samgat, baturaja, provinsi sumatera selatan: bukti foto banner sumsel gemilang sma negeri indralaya, provinsi sumatera selatan:sumatera selatan tahun yang pemohon ajukan. il. kedudukan hukum pemohon bukti foto banner sumsel gemilang kantor bersama samgat, ogan lir, provinsi sumatera selatan: bukti foto banner sumsel gemilang dinas pendapatan daerah, ogan ilir, provinsi sumatera selatan: bukti rekaman videoianas ig vivipagaralam pemilu bulan tahun juni bukti fotokopi model kwk pagaralam pemilu bulan tahun juni bukti fotokopi model kwk prabumulih nomor lap pilgub bawaslu. pbm v bukti fotokopi model kwk prabumulih nomor lap pilgub bawaslu. pbm vi bukti fotokopi model kwk oku selatan nomor pemilukada tahun bukti fotokopi model kwk oku selatan nomor pemilukada tahun bukti fotokopi model kwk banyuasin nomor bawaslu ba v bukti fotokopi model kwk banyuasin nomor bawaslu ba vi bukti fotokopi printout tanggal april bukti fotokopi printout tanggal mei bukti fotokopi printout tanggal mei bukti fotokopi contoh surat suara: bukti fotokopi lembar informasi pembangunan capaian pembangunan sumsel bawah kepemimpinan gubernur alex noerdin , biro humas dan protokol sekretariat daerah provinsi sumatera selatan tahun bukti lembar asuransi kesejahteraan sosial assess:) bukti fotokopi model db kwk.kpu kota palembang, sumatera selatan, bukti fotokopi model db kwk.kpu, db kwk.kpu kabupaten ogan komering ulu, sumatera selatan, bukti fotokopi model db kwk.kpu, db kwk.kpu kabupaten musi rawas, sumatera selatan: bukti fotokopi koran sriwijaya post tanggal mei hlm bukti fotokopi laporan pertanggungan pertanggungjawaban apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran bukti fotokopi halaman judul bukubukti fotokopi halaman judul laporan pertanggungjawaban apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran bukti fotokopi surat nomor sk ta spin iv perihal: keberatan atas surat nomor bawaslu kec. km iv ditujukan kepada ketua bawaslu sumsel fotokopi model dc2 kwk.kpu provinsi sumatera selatanselatan tahun kpu provinsi sumatera selatan. bukti rekaman video dengan lokasi kantor media centre kpu provinsi sumatera selatan. bukti rekaman video metro pada saat kampanye pasangan calon nomor urut bukti rekaman video sumsel gemilang : selain itu, pemohon juga mengajukan satu orang ahli dan enamhal hal sebagai berikut: ahli pemohon sutrisman dinas saksi berprofesi sebagai wartawan, apa pun bentuk iklan, apa pun bentuk banner, hal demikian merupakan kampanye. apabila banner iklan terpasang logo pemerintah provinsi sumatera selatan berarti yang memasang pemerintah sumatera selatan dan yang membayar pemerintah provinsi sumatera selatan: buletin jum'at diterbitkan pada tahun dengan fokus pada figur gubernur, leaflet yang diterbitkan oleh dinas pendidikan tahun secara substansi menjelaskan program sekolah gratis yang itu berkaitan dengan program gubernur sumatera selatan tahun website sumsel gemilang sudah tidak bisa diakses karena sudah ditutup. website tersebut berkaitan dengan pihak terkait yang menggunakan ikon atau tagline untuk pengingat. ketika semua orang menyatakan, sumsel gemilang, mindset orang akan mengarah kepada pihak terkait: saksi saksi pemohon yudha rinaldi saksi adalah bendahara tim sukses: terjadi kerancuan antara tagline provinsi sumatera selatan dan pihak terkait karena pada akhirnya implementasinya semua baliho atau banner banner yang mengatasnamakan provinsi, memakai sumsel gemilang , jon kendi dalam penghitungan suara tingkat kpu disebutkan jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih pemilih kalau ditambah dengan jumlah pemilih dari tps lain menjadi berjumlah sementara jumlah suara sah dan tidak sah itu terdapat suara, sehingga ada penggelembungan suara sebanyak suara: julius elev adhi saksi adalah bagian dari tim sukses: pada saat rekapitulasi penghitungan hasil kpu kota palembang terjadi kesalahan prosedur terkait rekapitulasi pemilih dari daerah lain dan blank tidak ditunjukkan: saksi mengajukan keberatan tertulis, awam abdullah saksi adalah saksi pemohon pada rekapitulasi tingkat kpu kabupaten musi rawas, saksi menemukan adalah permasalahan rekapitulasi pemilih dari daerah lain. kpu tidak memberi penjelasan dan tidak menunjukkan model peran yusniardi saksi adalah bagian dari tim sukses pemohon: saksi telah melapork sebanyak laporan: terakhir dilaporkan pada tanggal juni dan tidak ada informasi tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas pemilu: pada tanggal juni baru ada surat dari bawaslu provinsi soal status laporan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. sakit saksi adalah anggota dprd provinsi sumatera selatan dari fraksi pdi perjuangan:. pasangan calon nomor urut pihak terkait) menggunakan sumsel gemilang sebagai tagline nya: dalam media media yang diterbitkan selalu mengambil tagline sumsel gemilang tetapi hanya menampilkan foto alex noerdin pihak terkait)eksepsi bahwa dalil dalil permohonan pemohon, pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan keputusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov v1dengan alasan karena penyelenggaraan pemilukada provinsi sumatera selatan tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan secara tersistematis, terstruktur, dan meluas, bahwa dalil dalil permohonan pemohonraian tersebut diatas, makadenganmemohon memohon eddy santana putra, dan hj. ninja supriyanto, se., mm. sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi sumatera selatan dengan keputusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov. o06kemudian pada tanggal april kpu provinsi sumatera selatan menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilukada sumatera selatan tahun dengan keputussehingga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun adalah sebagai berikut:lil pts kpu. prov.0d060setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal juni dan setelah melewati proses penghitungan suara tingkat tps, rekapitulasi perolehan suara pps, ppk, dan kpu kabupaten kota, memohon selanjutnya melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu provinsi sumatera selatan, sebagaimana tertuang dalam berita acara (vide bukti dan hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan melalu(vide bukti dimana hasil perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: "otr nama pasangan galon perolehan suara hj. ninja supriyanto, se., bahwaselataniketahui bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut pemohon), tidak satupun terkait langsung dengan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu provinsi sumatera selatan (vide bukti bahwa atas dasarpu provinsi sumatera selatan tersebut atas, memohon selanjutnya menetapkterhadap dalil permohonan pemohon pada angka dan yang mengganggap adanya penggandaan daftar pemilih tetap dpt), penggandaan formulir yang diakumulasikan menjadi penggelembungan suara kabupaten lahat, kabupaten oku timur, kabupaten oku selatan dan kabupaten musi banyuasin, adalah dalil yang tidak benar, mengada ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena pemohon telah salah dan keliru dalam membaca data dan dokumen model db1 kwk.kpu yang dijadikan dasar oleh pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara. seperti dalil pemohon pada angka yang menyebutkan bahwa berdasarkan model db1 kwk.kpu kabupaten lahat jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak dan jumlah pemilih dari tps lain sebanyak nyatanya setelah memohon amati secara seksama, data yang disajikan oleh pemohon hanya melingkupi kecamatan saja bukan jumlah dari total kecamatan yang ada kabupaten lahat, dimana seharusnya data pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah sedangkan jumlah pemilih dari tps lain berjumlah sesuai yang tercatat dalam model db1 kwk.kpu kabupaten lahat. kesalahan penyajian data pemilih juga dilakukan oleh pemohon kabupaten oku selatan, dimana pemohon menyebutkan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak sedangkan menurut model db1 kwk.kpu kabupaten oku selatan, tercatat jumlah yang menggunakan hak pilih berjumlah berdasarkan pada fakta fakta tersebut, maka memohon menolak secara tegas dan perlu untuk memberikan penjelasan yang terperinci, sebagai berikut: bahwa dalam pelaksanaan penetapan dpt untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilih sebagaimana penetapan dpt kabupaten lahat, sesuai dengan berita acara rapat pleno kpu kabupaten lahat nomor ba kpu lt iv (vide bukti penetapan dpt kabupaten oku timur, sesuai dengan berita acara rapat pleno kpu kabupaten oku timur nomor iba kpu ot (vide bukti penetapan dpt kabupaten oku selatan, sesuai dengan berita acara rapat pleno kpu kabupaten oku selatan nomor ba kpu.fokus iv (vide bukti dan penetapan dpt kabupaten musi banyuasin, sesuai dengan berita acara rapat pleno kpu kabupaten musi banyuasin nomor ba kpu.muba v (vide bukti yang masing masing jumlah dpt pada tingkatan tersebutku timur (vide bukti model db1 kwk.kpu kabupaten oku selatan (vide bukti dan model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin (vide bukti bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya penggandaan undangan formulir c6 kwk.kpu. perlu memohon jelaskan, bahwadan oleh karena sebagai undangan untuk memilih, makaasumsi yang benar menurut memohon adalah karena tata cara pemungutan suara tps telah diatur secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja,lanjutnya teknis pelaksanaan pemungutan suara yang menyangkut tata cara pemilih dalam memenuhi undangan untuk memilih diatur dalam keputusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu provwalaupun petugas memohon dalam hal inibisaempat pemungutan suara, bahwa berdasarkan penjelasan pada angka atas, maka sungguh, bahwa untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme atau tata cara penghitungan suara dan atau rekapitulasi ditingkat tps, pps, ppk, kpu kabupaten kota, maupun kpu provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan kpu tahun tentang perubahan terhadap, d dan pelantikan. penyelenggara setiap tingkatan tersebut terlebih dahulu membacakan dan menghitung perolehan suara masing masing pasangan calon, membacakan dan menghitung jumlah suara sah seluruh pasangan calon, membaca dan menghitung jumlah suara tidak sah dan terakhir membaca dan menghitung jumlah suara sah dan tidak sah yang dituangkan kedalam lampiran model c1 kwk kpu untuk tps, lampiran model d1 kwk kpu untuk pps, lampiran model da1 kwk.kpu untuk ppk, lampiran model db1 kwk.kpu untuk kpu kabupaten kota, dan lampiran model dc1 kwk.kpu untuk ditingkat kpu provinsi. setelah membuat lampiran sebagaimana yang disebutkan, selanjutnya penyelenggara membuat catatan pelaksanaan penghitungan suara yang dituangkan kedalam formulir model c1 kwk.kpu untuk tps, formulir model d1 kwk.kpu untuk pps, formulir model da1 kwk.kpu untuk ppk, formulir model db1 kwk.kpu untuk kpu kab kota, dan formulir model dc1 kwk.kpu untuk kpu provinsi: bahwa, dan oleh karenanya adalah berlebihan bila selisih angka dalam dalil pemohon yang ditampilkan pada angka dan tersebut dianggap sebagai penggelembungan. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan model db1 kwk.kputidak benar karena kpubahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya menyatakan terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, adalah keliru,, hal ini bukan seperti yang didalilkan oleh pemohon. untuk angka adalah jumlah pemilih perempuan dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih. dengan demikian tidak ada indikasi kesengajaan melakukan penambahan pengurangan jumlah dpt seperti yang didalilkan pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon pada angka yang pada intinya menyatakan ada selisih jumlah pemilih sebanyak pemilih adalah tidak benar,dapat dan bukan merupakan kesalahan memohon: bahwa dalil permohonan pemohon pada angka sampai dengan angka diatas, telah menunjukkan bahwa pemohon kurang cermat, tidak teliti dan banyak melakukan kekeliruan dalam membaca dan meng input data data mengenai jumlah pemilih berdasarkan model db1 kwk.kpu, dan dalam hal pemohon dengan sengaja melakukan input data data dimaksud secara tidak benar, maka sesungguhnya pemohon lah yang telah mencederai pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun secara demokratis, uber, jujur dan adil: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka dan angka yang menyatakan memohon tidak melaksanakan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan sebagaimana mestinya sesuai yang diamanatkan oleh undang undang agar pemilu berjalan secara demokratis dan berlangsung jujur, bebas, adil dan bermartabat,gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib dan dan tidak satupun keberatan diajukan oleh saksi pasangan calon yang tabel. nomor urut dan nama pasangan calon pada pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumsel tahun urut pasangan calon al) nbiiaitum berpasangan dengan hj. ninja supriyanto, se., berpasangan dengan ir. achmad hafiz thohir berpasangan dengan hj. maphilinda boer . berpasangan dengan ir. ishak meski, mm., bahwa pemungutan dan penghitungan suara pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun dilaksanakan pada tanggal juni bersamaan dengan pemilukada kabupaten ogan komering ilir, pemilukada kabupaten lahat,junijuni dan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kabupaten kota kpu kab kota) dilaksanakan tanggal juni bahwa pada tanggal juni kpu provinsi sumatera selatan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi sumatera selatan yang ditetapkan dalamberkaitan langsung dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon selebihnya yang menyatakan telah terjadi dan atau pembiaran terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun hal tersebut adalah diluar tugas dan kewenangan memohon, melainkan tugas dan wewenang badan pengawas pemilu bawaslu) provinsi sumatera selatan, panitia pengawas pemilu bawaslu) kabupaten kota, bawaslu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. dan terkait dengan adanya pelanggaran yang disampaikan oleh bawaslu provinsi sumatera selatan, kpu provinsi sumatera selatan hanya menerima (dua) surat rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh kpu provinsi sumatera selatan (vide bukti bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya secara signifikan yang mempengaruhi untuk terjadinya pemungutan dantahun: pts kpu. prov.putusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov.berita acara pleno:fotokopiari saksi pasangan calon nomor urut pemohon),fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten lahat nomor iba kpu lt iv tentang penetapan dpt kabupaten lahat, bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten oku timur nomor ba kpu ot tentang penetapan dpt kabupaten oku timur: bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten oku selatan nomor ba kpu.fokus iv tentang penetapan dpt kabupaten oku selatan, bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten musi banyuasin nomor ba v tentang penetapan dpt kabupaten musi banyuasin: bukti fotokopi model db1 kwk.kpu kabupaten lahat: bukti fotokopi model db1 kwk.kpu kabupaten oku timur, bukti fotokopi model db1 kwk.kpu kabupaten oku selatan, bukti fotokopi model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin: bukti fotokopi surat klarifikasi tindak lanjut kpu provinsi sumatera selatan atas surat rekomendasi bawaslu provinsi sumatera selatan terkait pelanggaran pemilukada provinsi sumatera selatan tahun bukti fotokopi model db1 kwk.kpu kota palembang: selain itu, memohon juga menghadirkan empat orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal juli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: riyadi saksi adalah anggota kpu kabupaten ogan komering ulu timur, dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi panas dan tidak ada tindak pidana pemilu, tidak ada kejadian luar biasa pada saat hari pencoblosan. penyelenggaraan pemilukada lancar dan aman, hendri jaya putra saksi adalah anggota kpu kabupaten ogan komering ulu selatan, pada saat pencoblosan tidak ada masalah, dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi panas dan tidak ada tindak pidana pemilu, rekapitulasi dilaksanakan pada junipemenang adalah pasangan calon nomor urut sutomo saksi adalah ketua kpu kabupaten musi banyuasin: saksi membenarkan keterangan saksi antar, dewantara jaya saksi adalah anggota kpu kabupaten ogan komering ulu: dalam penyelenggaraan, tidak ada rekomendasi panas dan tidak ada tindak pidana pemilu, pada saat rekapitulasitidak ada kejadian luar biasa pada saat hari pencoblosan: pemenang adalah pasangan calon nomor urutpartai hati nurani rakyat, partai ke bangkitkan bangsa, partai gerakan indonesia raya, partai persatuan pembangunan, partai peduli rakyat nasional, partai kebangkitan ulama indonesia: partai persatuan nahdlatul ummah indonesia: partai kedaulatan: partai herman deru, sh, karya pembangunan, hi. manhilinda boer partai nasional benteng kerak yasan indonesia, partai demokrasi pembaruan:, partai nama pasangan calon partai politik gabungan partai politik perseoranganpartai golongan karya, ir. alex noerdin, partai demokrat: dan partai bulan bintang, ir. ishak meski, mm. partai damai sejahtera partai demokrasi indonesia perjuangan ir. eddy santana putra, partai karya peduli bangsa, hj. ninja juta supriyanto, se., mm. partai barisan nasional: partai pni marhaenismedan wakil nomor urut pasangan gubernur provinsi sumatera selatan calon walikota dan gorontaloprovinsi sumatera selatan model dc kwk.wk.kpu), tertanggal juni atas dasar itulah kemudian kpu provinsi sumatera selatan menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun adalah pasangan calon nomor urut (empat) atas nama ir. alex noerdin, sh., dan ir. ishak meski, mm., dengan keputusan kpu provinsi sumatera selatan nomor pts kpu. prov vi tertanggal juni adapun perolehan suara masing masing pasangan calon peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun adalah sebagai berikut: tabel. perolehan suara masing masing pasangan calon pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun mol mama berpasangan dengan hj. ninja supriyanto, se., da ik berpasangan dengan ir. achmad hafiz thohir ik berpasangan dengan hj. maphilinda boer in berpasangan dengan ir. ishak meski., bahwa berdasarkan uraian atas, kami sebagai salah satu pasangan calon pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatena gubernur provinsi sumatera selatan calon walikota dan gorontalo wakilpasangan calon gubernur dan wakil jumlah akhir gubernur provinsi sumatera selatan perolehan persentase periode suaraoam moga ii1vpejabat umum dan tidak menyebutkan secara jelas struktural dan aparatur dan spesifik terhadap pemanfaatan aparatur pemerintahan daerah dari atas negara pns) pemerintah provinsi hingga bawah yang seharusnya sumatera selatan secara rinci mengenai bertindak netral dalam pemilukada siapa, unit kerja apa, jenis kegiatan, waktu, sumsel.,perekrutan bahwa tidak benar badan petugas lintas yang dilakukan kesbangpollinmas provinsi sumatera badan kesbangpol sumsel dalam selatan merekrut (tujuh puluh empat jumlah massif sebanyak ribu) orang tenaga lintas. hal ini orang adalah tindakan pertama dikarenakan keberadaan lintas sejak kali dalam sejarah. dikatakan semula, jauh sebelum pelaksanaan janggal dan tidak wajar karena pemilukada gubernur sumatera selatan bentuk tindakan pelanggaran tahun sudah ada yang berjumlah struktural secara massif karena: orang. sesuai dengan keputusan pengamanan tps merupakan mendagri tahun tentang kewenangan dari polisi yang pedoman penugasan satuan pertahanan bekerjasama dengan kpu sipil perlindungan masyarakat dalam provinsi sumsel sebagai membantu pengamanan penyelenggaraan penyelenggara pemilukada pemilihan umum tahun pada angka kpu provinsi sumsel sudah huruf menjelaskan tingkat mengalokasikan anggaran desa kelurahan dua orang anggota pengamanan dengan satuan lintas, sepuluh orang anggota menyediakan hansip setiap satuan lintas setiap desa kelurahan. tps tingkat kecamatan berjumlah orang pengamanan bukanlah wilayah anggota satuan lintas, tingkat kewenangan pemerintah kabupaten kota berjumlah orang daerah, terlebih dalam urusan anggota satuan lintas. jumlah anggota pemilukadmilik bahwa tidak benar dalil pemohon pemprov sumsel berupa koran perkara guo yang menyatakan bahwa harian dengan nama koran media harian koran sumsel adalah media sumsel melibatkan pns sebagai resmi milik pemerintah provinsi sumatera pengelolanya yang isi media selatan sebagai corong resmi pemprov tersebut sebagai corong resmi sumsel sekaligus menjadi media kampanye pemprov sumsel sekaligus alex noerdin sebagai incumbent gubernur. menjadi media kampanye alex hal ini didasarkan pada fakta bahwa koran noerdin sebagai incumbent sumsel adalah usaha swasta murni yang gubernur.:: pemanfaatan aparat birokrasi bahwa dalil pemohon yang secara berjenjang untuk menyatakan bahwa camat waduk ranau kepentingan pemenangan paslon selatan, kabupaten oku selatan, telah nomor urut yang dibuktikan menerbitkan surat bersifat rahasia dengan dengan adanya surat resmi surat nomor kec. wrs yang camat waduk ranau selatan, ditujukan kepada kades kades se kabupaten oku selatan, bersifat kecamatan untuk merekrut relawan untuk rahasia dengan surat nomor tim sukses pemenangan pasangan calon kec.wrs yang nomor urut surat tersebut diterbitkan ditujukan kepada kades kades se tanggal april dengan adanya surat kecamatan untuk merekrut camat guo seolah olah pasangan calon relawan untuk tim sukses nomor urut diuntungkan atas pemenangan paslon nomor urut penambahan suara sebanyak (lima akibat tindakan struktural puluh lima ribu lima ratus tiga belas) suara. tersebut berpengaruh terhadap perolehan paslon nomor urut bahwa fakta hukum yang secara signifikan dengan meraih sesungguhnya adalah bahwa surat camat suara sebanyak sebagai waduk ranau selatan, kabupaten oku peraih suara terbanyak kedua selatan nomor kec.wrs setelah pemohon kabupaten tanggal april sudah dicabut secara oku selatan, padahal semestinya resmi oleh camat yang bersangkutan daerah tersebut menjadi salah dengan surat nomor kec. wrs satu kantong suara herman deru. tanggal april fakta ini menunjukkan bahwa surat camat waduk ranau selatan, kab. oku selatan nomor kec. wrs tanggal april sudah kehilangan nilaiyang bahwa tidak benar dan tidak menguntungkan paslon nomor beralasan hukum dalil pemohon perkara urut juga melibatkan kpu guo terhadap pengakuan ppk kabupaten sumsel yang dibuktikan dengan banyuasin yang menyatakan bahwa adanya pengakuan petugas ppk setiap tps kabupaten tersebut telah kab. banyuasin yang menyatakan dicoblos suara sebanyak surat suara bahwa setiap tps kabupaten untuk pasangan calon nomor urut tersebut telah dicoblos suara sehingga jika pengakuan tersebut benar, sebanyak surat suara untuk maka terdapat penambahan suara bagi paslon nomor urut jika pasangan calon nomor urut kabupaten kabupaten tersebut terdapat banyuasin yang terdiri dari tps, maka tps maka suara yang didapat penambahan suara tersebut adalah paslon nomor urut sebanyakmenyatakan bahwa pengalokasian dana apbd yang bahwa telah terjadi politik peruntukannya untuk dana bantuan penganggaran dalam apbd sosial sebesar milyar yang dengan cara mengalokasikan diberikan kepada organisasi organisasi pembelanjaan pemprov sumsel sosial se sumatera selatan adalah tidak yang dikaitkan dengan benar karena faktanya dalam peraturan pelaksanaan pemilukada untuk daerah provinsi sumatera selatan pemenangan pasangan calon nomor tahun tentang apbd nomor urut tahun anggaran menyatakan bentuk politik penganggaran pada huruf .e yang dilakukan antara lain: menyebutkan bahwa belanja bantuan penganggaran dana bantuan sosial sejumlah sosial yang digunakan selanjutnya penerima dana bantuan sebagai money politics sosial pada tahun anggaran terselubung sebesar milyar tersebut sudah ditentukan penerimanya yang diberikan kepada sesuai dengan keputusan gubernur organisasi organisasi social se sumatera selatan nomor sumatera selatan pts bukan tentang penerima penganggaran dana kegiatan hibah dan bantuan sosial pada fasilitasi pemilukada badan anggaran pendapatan dan belanja kesbangpol prop. sumsel daerah provinsi sumatera selatan untuk pemenangan paslon tahun anggaran tanggal antara lain untuk: januari dengan demikian dana pembayaran uang muka bantuan sosial yang didalilkan belanja kegiatan fasilitasi pemohon sebanyak milyar adalah pemilukada kepada pt. tuduhan tidak mempunyai dasar fakta, cipta prima kontrindo mengada ada dan hanya didasarkan sebesar pada asumsi pemohon. oleh karena itu berdasarkan spp tanggal dalil pemohon tidak beralasan hukum april sebagai dana dan harus ditolak atau dikesampingkan. awal dari kontrak bahwa terhadap dalil pemohon pengadaan belanja pakaian mengenai penganggaran dana kegiatan petugas lintas yang fasilitasi pemilukada badan bertugas setiap tps kesbangpol prop. sumsel untuk sumsel dengan nilai kontrak pemenangan paslon adalah tidak rp. benar dan tidak beralasan hukum, pembayaran term belanja karena faktanya anggaran apbd untuk kegiatan fasilitasi perlengkapan lintas memang pemilukada kepada cv. didasarkan pada dan izzataka sebesar rp. peraturan mendagri nomor berdasarkan tahun pengalokasian anggaran spp tanggal mei apbd pemerintah daerah provinsi untuk pengadaan sumatera selatan tahun sebagai perlengkapan pakaian kerja konsekuensi penugasan terhadap lintas berupa topi satuan anggota lintas pada setiap sebanyak dengan momentum penting termasuk pemilu nilai kontrak rp. gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun pengalokasian iii) pembayaran tambahan dana apbd sebesar uang persediaan kegiatan (dua puluh miliar dua ratus dua juta fasilitasi pemilukada rupiah) adalah benar tetapi provinsi kepada bendahara pengalokasian itu adalah benar benar pengeluaran badan diperuntukkan bagi pengadaan pakaian kesbangpol sebesar rp. perlengkapan anggota satuan lintas se provinsi sumatera selatan tahun berdasarkan spp tanggal selanjutnya terdapat pula mei untuk pengalokasian dana apbd sebesar penghitungan suara pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatprovinsi sumatera selatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatl. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwaomisi pemilihan umumni bahwa berdasarkan ketentuan pmkprovinsi sumsel pembayaran honor petugas (dua puluh satu milyar lintas yang berjumlah seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kurang lebih orang. dialokasikan untuk honor anggota penganggaran dana bantuan satuan tugas lintas sebanyak sosial dinas perindustrian orang. pengalokasian dana apbd bagi dan perdagangan sebesar rp. anggota satuan lintas se provinsi untuk kegiatan sumatera selatan baik untuk penjualan sembako bersubsidi penyediaan perlengkapan maupun masyarakat dengan banyak honor anggota satuan lintas yang paket paket yang dalam ditempatkan pada apbd provinsi prakteknya hanya disalurkan didasarkan pada hasil rapat koordinasi melalui orang atau organisasi yang diselenggarakan oleh tanggal pendukung paslon nomor desember mengenai alokasi dana urut untuk penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah provinsi sumatera selatan yangcdalil pemohon menyatakan bahwa bahwa tidak benar dan tidak beralasan pasangan calon nomor urut hukum dalil pemohon yang menyatakan memanfaatkan posisinya sebagai bahwa dalam berkampanye pasangan incumbent dengan menyatukan calon nomor urut menggunakan tagline pencitraan dirinya sebagai fasilitas reklame milik pemerintah gubernur dan calon gubernur dengan cara penggunaan tagline secara bersamaan dengan kata sumsel gemilang . hal ini dikarenakan kata sumsel gemilang yang sumsel gemilang yang merupakan dipublikasikan melalui baliho, bagian program rpm pemerintah spanduk, koran, dan alat daerah tahun yang semula pertamanya lainnya yang dibiayai adalah program gubernur dan wakil oleh apbd sebagai upaya gubernur terpilih yang disyahkan oleh sosialisasi dan kampanye dprd melalui peraturan daerah. terselubung dalam pemilukada. rencanamenyatakan bahwa tidak benar dan tidak beralasan bahwa dalam rangka hukum dalil pemohon yang menyatakan pemenangan pasangan calon bahwa dalam rangka pemenangan nomor urut dengan cara pasangan calon nomor urut dengan pengalokasian dana untuk cara membagikan sepeda motor kepada pembelian motor untuk kurang pejabat petugas sic) pembantu lebih petugas pejabat pencatat nikah p3n). hal ini pembantu pencatat nikah p3n) dikarenakan fakta sesungguhnya adalah se provinsi sumsel serta bahwa program pengadaan motor dijanjikan akan menjadi milik kepada petugas pembantu pencatat pribadi dengan arahan untuk nikah p3n) adalah dalam rangka pemenangan pasangan calon peningkatan pelayanan kepada nomor urut.sif dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalil pemohon guo adalah tidak bahwa telah terjadi pencoblosan benar dan mengada ada dikarenakan surat suara secara tidak sah tidak didasarkan pada fakta yang setiap tps kabupaten oku sebenarnya. karena dalil tersebut tidak sebanyak suara. dilengkapi dengansembako bahwa dalil pemohon guo tidak benar yang diduga menguntungkan dan dan tidak beralasan hukum bahwa menambah suara pasangan pembagian paket paket sembako diduga calon nomor urut yaitu: menguntungkan dan menambah suara pasangan calon nomor urut pembagian sembako kepada orang atau setidaknya sebagaimana telah diuraikan pada jawaban nomor yang pada pokoknya sebanyak paket kota bahwa program sembako bersubsidi palembang dan paket prog pasar murah bersubsidi merupakan kota prabumulih. segi kegiatan yang telah dimulai sejak tahun pembagian sembako sebanyak anggaran sebagai salah satu bungkus tps upaya untuk pengendalian kemang manis palembang perkembangan harga bahan pokok. tanggal juni yang program penjualan sembako bersubsidi dilakukan oleh tim sukses ini kepada masyarakat yang dikelola paslon nomor urut yang dinas perindustrian dan perdagangan bernama daniel ngurusin. provinsi sumatera selatan. cc. pembagian sembako sebanyak bungkus wilayah bahwa pembagian sembako kemang agung palembang sebagaimana dalil pemohon tersebut ada tanggal juni apabila merujuk pada putusan mahkamah konstitusi maka kegiatan pembagian sembako sebanyak tersebut tidak dapat diprediksi bungkus wilayah pengaruhnya terhadap perolehan suara kemang agung palembang pasangan calon nomor urut pada tanggal juni sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. bahkan pemberian sembako pembagian sembako lorong dalam program sembako bersubsidi persatuan rt. pasar murah sasarannya adalah kelurahan sialang, kecamatan masyarakat umum sehingga siapapun sako, palembang oleh seorang atau kelompok manapun boleh membeli pns pemprov sumsel bernama dengan catatan sesuai dengan harga bapak nasuddin, pada tanggal telah disubsidi. juni pembagian paket sembako bahwa dengan demikian dalil pemohon seharga paket tidak beralasan hukum dan karena itu sebanyak kurang lebih harus ditolak dan dikesampingkan. paket untuk wilayahrangka bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemenangan pasangan calon telah terjadi pembagian uang sebesar nomor urut yaitu: rp. kepada seluruh petugas pembagian uang sebesar rp. p3n se sumatera selatan yang kepada seluruh berjumlah sekitar orang beserta petugas p3n se sumatera stok motor dengan arahan untuk selatan yang berjumlah sekitar mempengaruhi masyarakat agar orang beserta stok pemenang kan paslon nomor urut motor dengan arahan untuk pada tanggal mei balayudha mempengaruhi masyarakat adalah tidak benar karena faktanya agar pemenang kan paslon pemberian sepeda motor bagi petugas nomor urut pada tanggal p3n se sumatera selatan sampai mei balayudha. dengan saat ini baru unit motor, dan tidak pernah terjadi pembagian uang pemberian uang sebesar rp. sebesar per orang kepada pada tanggal juni pukul wib oleh petugas p3n. pemberian dalam kategori herman suami dari ibu ketua hibah dari pemerintah provinsi rt. rw. kelurahan ogan sumatera selatan kepada petugas p3n baru kec. kertapati palembang yang dilakukan melalui forum sumsel dengan pengarahan komunikasi penyuluh penghulu dan untuk memilih paslon nomor pencatat nikah sumatera selatan urut didasarkan pada permohonan forum p3n tertanggal februari pembagian uang tunai oleh sebanyak unit sepeda motor dan tim saat berkunjung dan (bukti pt permohonan tersebut berkampanye pasar bentang, telah disetujui oleh gubernur provinsi oku timur kepada warga yang sumatera selatan pada tanggal hadir pasar bentang. februari sebanyak unit pemberian dana tambahan motor. selanjutnya persetujuan tersebut insentif oleh tim sukses paslon dituangkan dalam naskah perjanjian nomor urut kepada seluruh hibah daerah antara pemerintah se kota palembang sebesar provinsi sumatera selatan dengan rp. per pada saat forum komunikasi penyuluh penghulu pemberian dana insentif per dan pencatat nikah sumatera selatan sebesar rp. dari nomor bukan dan pemkot palembang nomor fk pn3 ss tanggal april (bukti ptiiimenyatakan besar besaran yang dibuktikan telah terjadi eksodus pemilih secara dengan banyak pemilih pindahan besar besaran yang dibuktikan dengan dalam formulir tingkat tps banyak pemilih pindahan dalam berdasarkan saksi suyanto, formulir tingkat tps berdasarkan warga lampung yang bersama saksi suyanto, warga lampung yang orang temannya diminta untuk ikut bersama orang temannya diminta mencoblos paslon nomor urut untuk ikut mencoblos paslon nomor urut tps kota palembang dengan tps kota palembang dengan imbalkarena dalil dalil pemohon perkara guo tidak didasarkan pada fakta fakta hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehinggatelah menggunakan nomor urut telah menggunakan pemerintah dan fasilitas umum pemerintah dan fasilitas umum berupa berupa baliho dan banner yang baliho dan banner yang dipasang dipasang kantor kantor kantor kantor pemerintahan kota pemerintahan kota palembang, palembang, kabupaten ogan ilir, kabupaten ogan ilir, kabupaten kabupaten ogan komering ulu, kota ogan komering ulu, kota prabumulih, kabupaten muara enim, prabumulih, kabupaten muara kabupaten lahat dan kabupaten enim, kabupaten lahat dan banyuasin adalah tidak benar kabupaten banyuasinmenyatakan bahwa dalil pemohon yang pasangan calon nomor urut menyatakan pasangan calon nomor telah memproduksi alat alat urut telah memproduksi alat alat peraga sosialisasi yang dilakukan peraga sosialisasi yang dilakukan oleh oleh sekretariat pemerintah sekretariat pemerintah provinsi provinsi sumatera selatan dan sumatera selatan dan skpd dalam skpd dalam lingkungan lingkungan pemerintah provinsi pemerintah provinsi sumatera sumatera selatan untuk kepentingan selatan yang menggunakan kampanye pasangan calon nomor lambang pemerintah provinsi urut adalah tidak benar. faktanya sumatera selatan secara alat peraga sosialisasi program bersamaan dengan icon sumsel pemerintah provinsi sumatera selatan gemilang yang disampaikan menggunakan lambang pemerintah dalam paparan visi dan mis daerah provinsi sumatera selatan pasangan calon gubernur dan dengan kata sumsel gemilang wakil gubernur nomor urut dimana sumsel gemilang merupakan dihadapan sidang paripurna bagian yang tidak terpisahkan dari dprd provinsi sumatera selatanmemanfaatkan tabloid nomor urut memanfaatkan tabloid jum'at sebagai sarana kampanye jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan dalam rangka pemenangan pasangan pasangan calon nomor urut calon nomor urut adalah tidak benar karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun oleh karena itu tabloid jum'dalil dalil pemohon perkara nomor php.d xi da:. bahwa keberatan pemohon didasarkan karena penyelenggaraan pemilu kepala daerah gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas dengan cara yang akan kami uraikan bawah ini, penyelenggara pemilukada dengan sengaja melakukan penggelembungan suara kabupaten lahat, oku timur, oku selatan, dan musi banyuasin: bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun penggelembungan suara dimaksud telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan meluas dengan cara menggandakan nama pemilih dalam daftar pemilih tetap dan penggandaan undangan model c6 kwk.kpu. bahwa kasus menggandakan nama pemilih dalam dpt dan penggandaan undangan model kwk.kpu terjadi kabupaten lahat sebagaimana bukti dan bukti (p bahwa berdasarkan model db1lahat o06 fk p3n ss mengenai mohon bantuan kendaraan operasional untuk p3nii dan nomor bukan i1 fotokopi@ ck ts surat harian umum koran sumsel nomor hu ks! ii1 perihal penawaran kerja sama publikasi program kegiatan pemerintah provinsi sumatera selatan:::bukti pt 22b foto yang tersimpan dalam bentuk kandidat nomorbukti pt fotokopi koran sumsel: bukti pt fotokopi surat keputusan nomor tim kampanye!!!fotokopi tabloid jum'at tahun selain itu, pihak terkait mengajukan (tujuh)mbantu pegawai pencatat nikah): saksi bukan tim sukses: saksi beralamat sosial lorong keluarga kota palembang:,asincatat nikah: merson feri saksi adalah ketua forum p3n kabupaten ogan komering ulu oku) induk, induk, motor dikirim padapada tanggal mei dari forum komunikasi:i. tentang eksepsi memohon bahwa eksepsi memohon yang menyatakan permohonan ago obscura libel karena tidak sesuainamun jika melihat pada perkara perkara perselisihan pemilukada yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi terdapat perkembangan dari obyek perkara perselisihan pemilukada itu sendiri. hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.d vi yangkemudianpertimbangan pertimbangan hukum mahkamah atas menunjukkan bahwa perselisihan pemilukada mempunyai ruang lingkup yang luas namun tidak tak terbatas. batasan ruang lingkup tersebut adalah pada hal hal yang bersifat pelanggaran terhadap konstitusi dan pelanggaransecara sistematis, terstruktur, dan massif. selain itu jugpermohonan yang diajukan pemohon tidaklah kabur (obscura) sebagaimana yang didalilkan memohon. il. tentang pokok pokok permohonan bahwa dalam penyelenggaran pemilukada provinsi sumatera selatan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan meluas, yaitu sebagai berikut ini: bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan tentang terjadinya penggelembungan suara pada pemilukada provinsi sumatera selatan tahunahwa terdapat nama nama pemilih yang digandakan dan tercantum didalam daftar pemilih tetap yang terjadi kabupaten lahat yang sangat jelas mengakibatkan bertambahnya jumlah dpt sehingga menimbulkan undangan ganda, hal inidibuktikan melalui alat bukti surat yaitu: bukti dpt tps desa gunung gajah kabupaten lahat, bukti undangan model c6 kepkpu kabupaten lahat: bukti dan bukti laporan atas dpt ganda dan undangan pemilih ganda kepada bawaslu kab. lahat: selain itu juga memohon dalam persidangan tidak mampu membuktikan dokumen a8 kwk.kpu yang merupakan dokumen pemilih dari tps lain pada kota palembang, kabupaten musi rawas, kabupaten lahat, kabupaten oku induk, kabupaten musi banyuasin, kabupaten oku timur, dan kabupaten oku selatan yang jumlah keseluruhan pemilih dari tps lain berjumlah (sebelas ribu delapan puluh sembilan), sebagaimana bukti surat sebagai berikut ini: bukti model db kepkpu kabupaten lahat: bukti model db kepkpu kabupaten ogan komering ulu timur: bukti model db kepkpu kabupaten ogan komering ulu selatan: bukti model db kepkpu kabupaten musi banyuasin, bukti model db kepkpu kota palembang: bukti model db kepkpu kabupaten ogan komering ulu induk: dengan demikian berdasarkan hal hal yang telah diuraikan pada angka dan 2diatas, makalah terjadi penggelembungan suara dpt dan berpengaruh terhadap hasil pemilukada provinsi sumatera selatan tahun bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan tentang penggunaan dana apbd provinsi sumatera selatan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, sh.) hal ini dapat dibuktikan melalui fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut ini: terdapat penggunaan apbd untuk pembiayaan terhadap media luar ruangan yang menggunakan tagline sumsel gemilang guna kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, sh). sosialisasi melalui pemasangan iklan dengan tagline sumsel gemilang koran koran yang tersebar kabupaten kota se sumatera selatan dengan rincian bawah ini: koran sriwijaya post (vide bukti s.d bukti tanggal maret s.d tanggal mei koran tribun sumsel(vide bukti s.d bukti tanggal maret s.d tanggal mei koran berita pagi (vide bukti s.d bukti tanggal april s.d tanggal mei koran seputar indonesia (vide bukti tertanggal april pembuatan leaflet selebaran. infosheet sumsel gemilang provinsi sumatera selatan kini dan esok (vide bukti selebaran program sekolah gratis, ayunkan langkah untuk masa depan gemilang (vide bukti laporan pertanggung jawaban apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran biro humas dan protokol setda provinsi sumatera selatan (vide bukti halaman huruf pembuatan majalah majalah berita jumatmajalah (vide bukti majalah lembar informasi pembangunan capaian pembangunan sumsel bawah kepemimpinan alex noerdin edisi yang diterbitkan biro humas dan protokol sekretariat daerah provinsi sumatera selatan (vide bukti terdapat penggunaan apbd untuk pembiayaan pembelian sepeda motor yang dihibahkan kepada p3n guna kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut ir. alex noerdin, sh) berdasarkansepakatan bersama antara dealer kendaraan bermotor dengan utd didenda se sumatera selatan tidak sesuai ketentuan (vide halaman angka hal ini juga juga terungkap melalui keterangan saksi sabrina, rawan, imam mufasir, ali aman dalam persidangan yang merupakan p3n yang pada pokoknya menyatakan telah menerima masing masing sepeda motor revo vit dan uang sejumlah rp. ,26 april terdapat penggunaan dana apbd untuk pembiayaan pemberian paket sembako kepada masyarakat kelurahan keramaian, kertapati. berdasarkan keterangan saksi effendi, inang, dan leni marina yang pada pokoknya menerangkan bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut alex noerdin, sh.) telah menyalurkan sembako yang berisi gula, beras, minyak goreng yang ditujukan pada setiap kepala keluarga, pada tanggal dan juni kelurahan keramaian kecamatan kertapati, namun memberikan keharusan kepada setiap keluarga yang sudah berhak memilih untuk mencoblos nomor urut hal ini juga terungkap melaluigiatan pemberian paket sembako melalui pos belanja subsidi sebesar rp. tidak sesuai ketentuan (vide halaman huruf bahwa dari seluruh penggunaan dana apbd sebagaimana disebutkan pada angka angka dan angka atas pasangan calon gubernur nomor urut ir. alex noerdin, sh) menggunakan tagline sumsel gemilang untuk visi dan misi dalam kampanye pemilukada sumsel akan tetapi berdasarkanpada halaman buku menerangkan mengenai visi dan misi provinsi sumatera selatan tahun bukanlah sumsel gemilang (vide melainkan@u m.h., syarif hamid, s.h., hamid basyaib, s.h., sulit, s.h., elly muzdalifah, sampai dengan bukti berupa laporan pelanggaran, serta keterangan saksi peran yusniardi), bawaslu provinsi sumatera selatan dalam keterangannya menyatakan, telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon. dari laporan temuan, baik yang didapatkan dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota, laporan temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta laporan temuan telah dilakukan kajian laporan temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak termasuk sebagai pelanggaran: laporan temuan diteruskan kepada memohon, dua laporan temuan diteruskan instansi lain, dua laporan temuan diteruskan kepolisian: empat laporan temuan diambil tindakan langsung, dan satu laporan diteruskan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum). status penanganan laporan juga telah diumumkan baik sentra penegakan hukum terpadu sentra gakkumdu) provinsi sumatera selatan, serta sekretariat sekretariat bawaslu kabupaten kota provinsi sumatera selatan: mahkamah menilai, bawaslu provinsi sumatera selatan telah memproses laporan dari berbagai pihak termasuk pemohon dan tidak terbukti ada keberpihakan bawaslu provinsi sumatera selatan kepada pihak terkait. selain itu, dalil pemohon guo tidak terkait dengan perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga tidak beralasan menurut hukum,5ji3.6j s.h., nurrohman chaidir, s.h., mirza zulkarnaen, s.h., fahri apriliansyah, s.h., dan siti fitnah nurhidayah, s.h. para advokat yang beralamat graha surya interna 8th floor suite jalan h.r. rasa said kav. x oimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca laporan memohon dan bawaslu provinsi sumatera selatan, keterangan pemohon dan pemohon perkara nomor php.d xi dan pihak terkait sebagai pelaksanaan putusan nomor php.d xi bertanggal juli yang disampaikan dalam persidangan tanggal juli serta membaca dan memeriksa laporan keterangan tambahan dan bukti bukti tambahan yang diajukan oleh para pihak (selengkapnya ada dalam berkas perkaramutus dalam putusan nomor php.d xi bertanggal oktober yang kamarnya menyatakan:,::menimbang bahwa pertimbangan mahkamah terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam perkara guo sebagaimana diperintahkan dalam putusan nomor php.d xi bertanggal juli mutasi mutans dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d xi bertanggal oktober menimbang bahwa dengan demikian mahkamah akan memberikan pendapat atas pokok permohonan sebagai berikut: pendapat mahkamahbawaslu provinsi sumatera selatan, keterangan bawaslu, dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan dalam putusan nomor php.d xi bertanggal juli mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan penyelenggara pemilukada dengan sengaja melakukan: penggelembungan suara, membiarkan pemilih dari tps lain tanpa menggunakan dokumen model a8 kwk.kpu, serta penambahan pengurangan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt): untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti sampai dengan bukti berupa dpt, undangan model c6 kwk.kpu, dan model db kwk.kpuserta saksi jon kendi, awam abdullah, dan julius elev adhi, terhadap dalil dalil pemohon guo, memohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut: penetapan dpt kabupaten lahat berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten lahat nomor ba kpu lt iv (vide bukti penetapan dpt kabupaten ogan komering ulu timur berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu timur nomor ba kpu ot (vide bukti penetapan dpt kabupaten ogan komering ulu selatan berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu selatan nomor ba kpu.fokus iv (vide bukti dan penetapan dpt kabupaten musi banyuasin berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten musi banyuasin nomor iba kpu.muba v (vide buktigan komering ulu timur (vide bukti model db1 kwk.kpu kabupaten ogan komering ulu selatan (vide bukti dan model db1 kwk.kpu kabupaten musi banyuasin (vide buktisebagai undangan untuk memilih,menurut memohon,. walaupun petugasdapatps,:: terkait dengan dalil pemohon bahwa berdasarkan model db1 kwk.kpu,dalil yang tidak benar karena komisi pemilihan umumterhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah pemilih, menurut memohon, dalil tersebut keliru. angka adalah jumlah pemilih perempuan dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih: bahwa dalil adanya selisih jumlah pemilih sebanyak pemilih adalah tidak benarbisa, terhadap fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, bantahan memohon beralasanberdasarkan keterangan memohon, pada kenyataannya,bawaslu kecamatan, bawaslu kabupaten kota, bawaslu provinsi, maupun masyarakat terhadap perolehan suara sah masing masing pasangan calon. selain itu, pelanggaran pelanggaran yang menurut pemohon mengakibatkan adanya selisih suara sebanyak tidaklah: bahwa pemohon mendalilkan, pihak terkait menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah apbd) untuk membiayai kampanye berupa iklan koran dan berbagai media publikasi sosialisasi lain, serta menggunakan fasilitas negara dan menggerakkan pegawai negeri sipil dalam pemasangan banner, billboard, spanduk, dan lainnya berbagai tempat yang didalilkan bersifat kampanye tersebut, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dan barang bertanda bukti sampai dengan bukti berupa iklan koran, infosheet, selebaran, majalah, dan foto, serta keterangan ahli sutrisman dinas, dan saksi saksi, yaitu yudha rinaldi dan sakit, pihak terkait dalam tanggapannya menyatakan hal hal sebagai berikut: bahwa dalil pemohon yang menyatakan, pihak terkait telah menggunakan pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan banner yang dipasang kantor kantor pemerintahan kota palembang, kabupaten ogan ilir, kabupaten ogan komering ulu, kota prabumulih, kabupaten muara enim, kabupaten lahat dan kabupaten banyuasin adalah tidak benar, dan peningkatan kesejahteraan, bahwa dalil pemohon yang menyatakan, pihak terkait telah memproduksi alat alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh sekretariat pemerintah provinsi sumatera selatan dan skpd dalam lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan untuk kepentingan kampanye pihak terkait adalah tidak benar. faktanya alat peraga sosialisasi program pemerintah provinsi sumatera selatan menggunakan lambang pemerintah daerah provinsi sumatera selatan dengan kata sumsel gemilang dimana sumsel gemilang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darivisi dan misi pihak terkai, bahwa dalil pemohon yang menyatakan, pihak terkait memanfaatkan tabloid jum'at sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan pihak terkait adalah tidak benar karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun tabloid jum'at merupakan media dakwah untuk kepentingan pembinaan umat dan tidak terkait dengan pemenangan pihak terkait, sosialisasi dengan menggunakan baliho bannerlbackdrop dan media cetak dengan tagline sumsel cerah justru dilakukan oleh pemohon sebagai walikota palembang dalam berbagai event (vide bukti pt mahkamah menilai, dalil dalil pemohon guo tidaklah berkaitan langsung dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dengan adanya berbagai iklan dan publikasi dalam berbagai bentuk rupa sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh pemohon guo, akan dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait. demikian pula dengan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam memasang berbagai publikasi sosialisasi yang didalilkan oleh pemohon merupakan bagian dari kampanye tidaklah dapat meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran pemilukada yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. walau demikian, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan dana apbd pihak terkait melakukan money politic dengan cara membagi bagikan uang pada saat kampanye daerah belitang pasar ogan komering ulu timur pada tanggal mei (vide bukti berupa rekaman), mahkamah menilai, seandainyapun benar dalil pemohon guo, tidak terbukti apakah ada pengaruhnya dengan pilihan pemilih untuk memilih pihak terkait. selain itu, menurut mahkamah dalil pemohon tidak signifikan untuk, bahwa pemohon mendalilkan, bawaslu provinsi sumatera selatan dan bawaslu kabupaten kota tidak netral dan berpihak kepada pihak terkait karena tidak memproses laporan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon (vide bukt:. .:l i2 tertanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun jpr atas nama willem kenya, bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara makasar nomor b.tun pt.tun mks atas nama willem kenya, bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun jpr tanggal juli atas nama fosfat nadia: bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara makasar nomor b.tun pt.tun mks atas nama fosfat nawipaj bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun jpr tanggal juni atas nama martinus yogi bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara makasar nomor b.tun pt.tun mks atas nama martinus yogi: bukti fotokopi surat keputusan nomor ski dpp barnes xidemo beserta laporannya, bukti fotokopidemo beserta laporannya: menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulisara pemohon atas nama fosfat nadia, spd dan bartholomeus yogi, md. sos, martinus yogi, dan mathias mati global, s.e dan atas nama drs. willem kenya dan johan yalimo adalah bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten paniai dari jalur partai politik yang tidak lolos verifikasi. bahwa oleh karenara pemohon. il. bahwa karena para pemohon tidak lolos dalam verifikasi, maka para pemohon telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negera jayapura dan untuk pemohon fosfat nadia, spd dan bartholomeus yogimartinus yogi, dan mathias mati global, sepada tanggal oktoberara dan dari jalur partai politik, jadi para.ra pemohon tidak lolos dalam verifikasi pencalonan perseorangan independen dan dari partai politikara pemohon, karena tenggat waktu hanya khusus berlaku bagi peserta pemilukada kabupaten paniai tahunpermohonan keberatan, untuk pemohon atas nama fosfat nadia, spd dan bartholomeus yogiatas nama martinus yogi, dan mathias mati global, se, telah diputus dengan putusan nomor g.tun ptun jpr, tanggal juni cg.arajalur partai politik yang tidak lolos verifikasi. bahwa bahwa memohon akan tanggapi dalil para pemohon pada polita sebagai berikut. bahwa memohon akan tanggapi dalil pemohon pada polita polita polita sebagai berikutmemohon akan tanggapi dalil pemohon pada polita polita sebagai berikutaraara pemohon apalagi melakukan perbuatan melawan hukum. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil para pemohon pada polita polita untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa pararaadalaharaolita untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa para pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa castarapetit dalam eksepsi mengabulkan dan menerima eksepsi memohon. menyatakan permohonan keberatan para pemohon ditolak. dalam pokok perkara menyatakan menolak permohonan keberatan parara.(tujuh)nomor php.d x nomor php.d x nomor php.d x mahkamah konstitusi republik indonesiap.tditerima kepaniteraan mahkamah padau":ara pemohon,ara pemohon, bukti bukti memohon dan bukti pihak terkait, mahkamah menemukan fakta bahwa para pemohon memang benar adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten paniai tahun yang tidak diakomodir untuk menjadi pasangan calon dalam pemilukada kabupaten paniai tahun oleh memohon dikarenakan para pemohon dianggap tidak memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah orang sebagai bakal pasangan calon yang diusulkan dari calon perseorangan pemohon dan pemohon ii) serta syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon yang diusulkan dari partai politik pemohon ill). selain itu, terhadap pendaftaran pemohon pemohon ii,pemohon ii, dan pemohon iii mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengterhadap surat keputusan memohon tersebut, pemohon pemohon ii, dan pemohon iii telah mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura, yang berdasarknomor b.tun pt.tun.mks, bertanggal september (vide bukti dan dengan mengabulkan gugatan penggugat pemohon pemohon dan pemohon iii)arari3.7paniai tahun ditetapkan oleh memohon berdasarsuai dengan permohonan para pemohon, maka mahkamahdan i3. bahwa pemohon dad dan pemohon ii: untuk membuktikan dalil permohonannya,sedangkantanpa mengajukan saksi, pemohon iii i3. bahwa pemohon iii mendalilkan memohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten paniai tahun dengan tidak mengakomodasi pemohon iii yang seharusnya telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada kabupaten paniai tahun pelanggaran memohon adalah dengan menyatakan pemohon iiiiii terdapat dualisme kepengurusan atau pencalonan ganda, padahal partai politik tersebut telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencalonkan pemohon iii sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten paniai pada pemilukada kabupaten paniai tahun untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon iii mengajukan bukti dan bukti yaitu putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun jpr, bertanggal juni dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor b.tun pt.tun mks, bertanggal september serta bukti yaitu surat keputusan nomor ski dpp p barnes x1yalimo beserta laporannya dan bukti yaituyalimo beserta laporannya, bahwa memohon membantah dalil para pemohon tersebut dan,: bahwa putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun.jpr, bertanggal juni juncto putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor b.tun pt.tun.mks, bertanggal september putusan nomor g.tun ptun.jpr, bertanggal juni juncto putusan nomor b.tun pt.tun.mks, bertanggal september dan putusan nomor g.tun ptun.jpr, berermohonan keberatan para pemohon:setelah mahkamah mencermati dalil pemohon pemohon ii, pemohon iii, jawaban memohon, jawaban pihak terkait, dan bukti bukti masing masing, maka permasalahan hukum pemohon dan pemohon adalah pasangan calon dari jalur perseorangan yang tidak diakomodasi memohon padahal memenuhi syarat dukungan pencalonan sedangkan permasalahan hukum pemohon iiidan atas, sesuai dengdari rangkaian bukti dan fakta tersebuttidak: i3. .2j bahwa terhadap permasalahan hukum dalam permohonan pemohon iii, setelah mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil pemohon ill dan dalil bantahan memohon, pihak terkait serta bukti bukti yang diajukan pemohon iii, memohon dan pihak terkait, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon iii mempermasalahkan tidak diloloskannya pemohon iii untuk menjadi pasangan calon pemilukada kabupaten paniai padahal pemohon iii telah mendapatkan dukungan dari empat partai politik yaitu partai barisan nasional barnes), partai pemuda indonesia ppi), partai pengusaha dan pekerja indonesia pipi), dan partai demokrasi kebangsaan pdk) sehingga seharusnya memohon memastikan terlebih dahulu prosentase dukungan pencalonan dari partai politik kepada pemohon iii apakah telah mencukupi atau belum mencukupi sehingga harus dinyatakan lolos atau tidak lolosnya pemohon iii untuk menjadi pasangan calon. menurut memohon, memohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan pemohon iii dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik karena adanya dualisme dalam kepengurusan partai politik yaitu partai barisan nasional barnes) dan partai pemuda indonesia ppi) yang menurut memohon justru telah memberikan rekomendasi dan dukungan kepada hengky kayane, sh., dan yohanes you, s.ag., hum. pihak terkait), sedangkan dari rangkaian bukti dan fakta dalam persidanganan klarifikasi dengan benar berdasarkan hukum terhadap pemohon iii. selain itu, setelah mahkamah mencermati bukti pemohon iii, mahkamah menemukan fakta bahwa dewan pimpinan pusat partai barisan nasional barnes) dan dewan pimpinan pusat partai pemuda indonesia ppi) telah menyampaikan dukungan secara resmi kepada pemohon iii (vide bukti p11 dan bukti dengan demikian menurut mahkamah terbukti bahwa memohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar terhadap adanya dukungan ganda dan adanya dualisme kepengurusan partai politik tersebut, bahwa terhadap fakta hukum tersebut atas, mahkamah berpendapatpaniai tahunpemohon ii, dan pemohon iii, mahkamah berpendapat bahwa memohon terbukti telah menghalang halangi hak pemohon pemohon ii, danpemohon ii, dan pemohon iii yang dijamin oleh konstitusi dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten paniai tahunpemohon ii, pemohon iii fosfat nadia pd., dan bartholomeus yogi, md., sos. martinus yogi, se., dan mathias mati global, se.dengan dilaksanakannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut maka mahkamah menunda mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon dalam perkara php.d xhukum: dalil permohonan para pemohon terbukti d,partai politik. bahwp, dan dari pasangan calon perseorangan yaituhani dhanimei dengan register nomor g.tun ptun.jpr atas nama fosfat nadia spd dan kawan kawan. tanggal mei dengan register nomor g.tun ptun.jpr atas nama martinus yogi, s.e dan kawan kawan dan tanggal april dengan register nomor tun ptun.jpr atas nama drs willem kenya dan kawan kawan dan telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara jayapura terhadap perkara nomor g.tun ptun jpr diputus pada tanggal juni perkara nomor g.tun ptun.jpr diputus pada tanggal juni dan perkara nomor g.tun ptun jpr diputus pada tanggal juni amar putusantergugat. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seratus sembilandan rekapitulasi dukungan terhadap (sepuluh) distrik se kabupaten paniai terhadap dokumen dukungan para penggugat. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seratus enambagian. menyatakan batal surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten paniai,olak gugatan para penggugat untuk selebihnya. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) amar putusan perkara nomor g.tun ptun jprmakassar. bahwa amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar terhadap keseluruhan perkara yang memohonkan banding oleh memohon, oleh pengadilan tinggi tata usaha negara makassar telah diputus yang pada intinya dalam putusan tersebut pengadilan tinggi tata usaha negara makassar menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara jayapura hingga saat ini memohon belum mengajukan kasasi terhadap perkara guo.ikut inggi tata usaha negara makaharman rahmat pandita, s.e. tempat tanggal lahir pending pending, april pekerjaan pensiunan: warga negara indonesia: alamat jalan galunggung nomor kayuringin jaya, bekasi selatan, jawa barat: nama letkol drs. benny bukan, tempat tanggal lahir banggai, april pekerjaan tni: warga negara indonesia: alamat jalan penjaringan sari ps. nomor angkut, surabaya, jawa timursurat kuasa khusus nomor mk sk vii tanggal juli memberi kuasa kepada mikael marut, s.h., nasrul pahaman s.h., zainuddin roti, s.h., nicolas pelarut, s.h., dan e.e. enggan buwono, s.h., para advokat pada law office mikael nasrul partners, yang berkantor senama building, ground floor, suite jalan kentang raya nomor senen jakartak(vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viimohonan ini pada pokoknya adalah keberatan terhadapkeberatan ini terkait dengan upaya memohon untuk menghalang halangi hak pemohon untukngacu kepada beberapa putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, maka apa yang dialami oleh pemohon selaras dengan pertimbangan hukum putusan putusan tersebut sehingga berdasarkan atas kewenangan mahkamah sesuai ketentuan perundang undangan serta putusan putusan tersebut atas, terbukti bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon guo. iv. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa permohonan ini adalahbahwa berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pengajuan permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapatyang menjadi objek permohonan perselisihan guo, dikeluarkan oleh memohon pada hari tanggal kamis, juli sedangkan permohonan ini didaftarkan oleh pemohon kepada kantor kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal juli sehingga jika mengacu kepada ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut atas serta memperhatikan bahwa hari sabtu tanggal juli dan hari minggu tanggal juli merupakan hari libur, maka (tiga) kerja tersebut akan berakhir pada hari selasa, tanggal juli bahwa berdasarkan hal tersebut atas, maka oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga formal permohonan pemohon ini dapat diterima. pokok permohonan bahwa adapun alasan alasan yang mendasarioleh pemohon, adalah sebagai berikut: bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon untuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun yang telah mendaftarkan diri kepada komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan atas dasar dukungan dari gabungan partai politikrbukti dari: surat pencalonan model b kwk.kpu partai politik nomor tim.pem hp wb bk iv tanggal april (vide bukti surattanggal april (vide bukti surat model b2 kwk kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal april (vide bukti surat model b5 kwk.kpu partai politi, tanggal april (vide buktia) danb). bahwa sebagaipemohon telah memenuhi semua berkas persyaratan pencalonan yang disyaratkan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan komisi pemilihan umum yang berlaku, dan karenanya telah terdaftar sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun dengan nomor urut (vide bukti bahwa akan tetapi, hak konstitusional pemohon untuk dipilih, telah dirampas oleh memohon disebabkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas asas penyelenggaraan pemilu khususnya asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh memohon maupun pihak lain, yang sudah tentu mempengaruhi kualitas hasil penyelenggaranpelanggaran pelanggaran tersebut, sepertinya telah dipersiapkan secara terencana sejak awal pemohon mendaftarkan dirimulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon. pelanggaran pelanggaran tersebut tidak lain untuk menjegal pemohon atau setidak tidaknya menghalang halangi hak pemohon untuk memenuhi persyaratbeberapa tindakan memohon yang menurut pemohon patut dianggap sebagai tindakan untuk menjegal atau setidak tidaknya menghalang halangi hak pemohon untuk dapat memenuhi syaratadalah antara lain: mengabaikan keabsahan dukungan pkd indonesia sebagai salah satu anggota gabungan partai politik yang mendukung pemohon sebagambuat kesimpulan dan penafsiran yang sewenang wenang, dan cenderung manipulatif yang merugikan pemohon padahal dukungan pkd indonesia tersebut adalah dukungan sah dan oleh pengurus yang sah. tidak melaksanakan verifikasi tahap kedua tanggal april dpp pkd indonesia jalan panglima polis nomor rt. melawan, kebayoran baru, jakarta selatan. padahal verifikasi itu sudah disepakati dengan tim pemenangan pemohon dengan memohon serta telah dikonfirmasikan kepada dpp pkd indonesia terkait dengan klarifikasi mengenai keabsahan kepengurusan pkd indonesia. tetapi pada saat yang disepakati itu memohon tidak melakukannya. janji untuk bertemu dengan tim pemohon guna bersama sama menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari kpk untuk calon wakil bupati wakil kepala daerah, tidak ditepati, padahal memohon sendiri yang menjanjikan itu. keputusan rapat pleno tanggal mei (vide bukti dantelah mengabaikan semua surat penjelasan klarifikasi maupun penjelasan lisan yang disampaikan oleh tim pemenangan serta partai politik pendukung pemohon. keputusan(sesungguhnya dipaksakan untuk dipercepat, yang seharusnya tanggal mei juga dilaksanakan secara tertutup, karena ketika itu ada keberatan dan permintaan klarifikasi dari tim pemenangan pemohon.sesungguhnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat kuorum rapat kpu sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, mana rapat pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (empat) orang anggota, dan keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya (tiga) orang anggota. kenyataannya, pada saat itu (satu) orang anggota kpu banggai kepulauan keluar daerah dan yang (satu) lagi sedang sakit. (vide bukti diduga memohon telah berkonspirasi dengan calon lain untuk menghalang halangi pemohon dapatyang bertendensi pemahaman dan ingin memenangkan calon tertentu yang memiliki hubungan dengan anggota kpu banggai kepulauan. bahwa oleh karena itu pemohon keberatarena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun tanggal juli karena memohon tidak mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun tersebut, padahal pemohon telah memenuhi semua bersyarat untuk itu, sebagaimana ternyata dari surat tim pemenangan pemohon yang diterima oleh memohon tanggal mei (vide bukti bahwa berdasarkan keputusan memohon tersebut atas (vide buktibanggai kepulauan tahun adalah sebagai berikut: pasangan drs. lanka laos drs. zakaria kandang suara pasangan drs. orphan saleh, harian pea, suara pasangan drs. irianto malintang, drs. hud alamat suara selanjutnya berdasarkan surat keputusan memohon (vide bukti yang memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tersebut adalah pasangan drs. lanka laos dan drs. zakaria kandang dengan suara atau total suara sah. bahwa seandainya pemohon menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun tersebut, sangat jelas dukungan suara pemohon yang dapat menghasilkan perolehan suara berbeda dalam pemilukada kabupaten banggai kepulauan, bahkan sangat mungkin pemohon mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dibandingkan dengan ketiga calon lainnya tersebut atas, hal dimaksud dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut: pasangan pemohon merupakan pasangan yang sungguh sungguh mewakili harapan dan keinginan mayoritas masyarakat dari (dua) pulau besar yang membentuk wilayah kabupaten banggai kepulauan, yaitu pulau banggai dan peling, yang merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, karena calon kepala daerah drs. harman rahmat pandita, se.) merupakan tokoh masyarakat pulau feeling, sementara calon wakil kepala daerah drs. benny bukan) merupakan tokoh masyarakat pulau banggai: pasangan pemohon sama sama menjadi tokoh yang ikut memperjuangkan pemekaran kabupaten banggai dengan membentuk kabupaten banggai kepulauan sebagai daerah otonom baru: pasangan pemohon oleh sebagian besar masyarakat kabupaten banggai kepulauan dipandang sebagai figure pemersatu kabupaten banggai kepulauan, karena terkait dengan keputusan pemekaran dan ibu kota kabupaten telah terjadi konflik diantara kelompok masyarakat yang mewakili (dua) pulau besar banggai kepulauan, yaitu pulau banggai dan pulau peling. hal mana masing masing kelompok menghendaki ibu kota kabupaten berkedudukan pulaunya sendiri. pasangan pemohon sama sama pernah dicalonkan oleh fraksi dprd kabupaten banggai kepulauan tahun dan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi karena pertimbangan jenjang karir instalasinya masing masing, kemudian mengundurkan diri dari pencalonan. hal ini tentu saja membuat pasangan pemohon semakin populer mata pemilih: pasangan pemohon diusung oleh (tiga) partai politik yang memiliki basis dukungan yang jelas dan signifikan kabupaten banggai kepulauan, yaitu partai demokrat sebagai partai pemenang pemilu sekaligus mewakili basis dukungan kelompok nasionalis, partai bintang reformasi mewakili basis dukungan kelompok islam, dan pkd indonesia mewakili basis dukungan kelompok kristen katolik, pasangan pemohon sama sama memiliki citra diri yang bersih, jujur, dan berkepribadian serta kepemimpinan yang kuat yang terbukti dari jenjang karir pada instansi masing masing, hal mana memang sangat dibutuhkan oleh rakyat kabupaten banggai kepulauan saat ini. bahwa dengan dihalang hilangnya pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaioleh memohon, maka suara dari pemilih pendukung pemohon berpindah kepada beberapa pasangan calon lain serta banyak lainnya tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih. hal ini tentu saja tidak hanya merugikan pendukung pemilih dan pemohon, bahkan merugikan rakyat kabupaten banggai kepulauan umumnya. mereka 'dipaksa' untuk memilih pasangan calon yang sesungguhnya mungkin mereka tidak kehendaki. bahwa terkait dengan gugurnya hak konstitusional pemohonbukti yang diterima oleh pemohon maupun penjelasan lisan dari memohon dalam pertemuan klarifikasi tanggal mei satu satunya alasan adalah terkait dengan dukungan pkd indonesia sebagai salah satu anggota gabungan partai yang mendukung pemohon. menurut memohon dukungan partai kasih demokrasi indonesia pkd indonesia) kepada pemohon sebagai dukungan yang tidak memenuhi syarat tms), deng: mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dariregitrasi pada tanggal juli dengan nomor php.d ix menguraidalam konteks itu. sebagai pengawal demokrasi, mahkamah konstitusi melalui putusan putusannya diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama guna mewujudkan hak haknya serta tata pemerintahan yang adil alasan bahwa dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan yang mendukung pemohon tersebut sebagai dpd pkd indonesia yang tidak sah. hal itu misalnya terungkap dari keputusan rapat pleno kpu banggai kepulauan tertanggal mei sesuai berita acara nomor ba kpu pangkep sebagaimana ternyata dari pengumuman resmi kpu banggai kepulauan nomor kpu pangkep tanggal mei dan akhirnya hanya meloloskan (tiga) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pada saat yang sama menggugurkan hak pemohon untuk itu (vide bukti bahwa berdasarkan penjelasan resmi kpu banggai kepulauan memohon) dalam pertemuan klarifikasi dengan tim pemenangan pemohon (serta tim dpp pkd indonesia tanggal mei guna memenuhi undangan memohon tanggal mei dan mei (vide bukti dan juga surat kpu pangkep nomor kpu pangkepserta surat kpu pangkep nomor kpu pangkep tanggal mei perihal hasil penelitian dan klarifikasi berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun (vide bukti ternyata bahwa tidak sahnya dukungan pkd indonesia kepada pemohon tersebut karena menurut memohon pada penelitian dan klarifikasi tahap pertama,. bahwa kesimpulan memohon ini sangat sesat dan menyesatkan dan menurut pemohon bertendensi untuk menghalang halangi hak pemohon untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun karena sesungguhnya dpc pkd indonesia serta dpp pkd indonesia selaku partai politik anggota gabungan partai politik yang mendukung pemohon adalah pengurus yang sah. memang sebelumnya dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan dipimpin oleh murinus gunawan sebagai ketua dan foram radio sebagai sekretaris, tetapi kepengurusannya telah dibekukan dan diganti oleh saudara jetski e.t. ethan, s.e. sebagai ketua dan rosita mariana solani, sebagai sekretaris berdasarkperubahan kepengurusan ini sudah sesuai dengan kewenangan dpp pkd indonesia dan ketentuan ad art partaartai politik. bahwa surat keputusan perubahan susunan kepengurusan dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan tersebut, memang ditandatangani oleh wakil ketua umum michael hendri lumanauw, th) dan sekretaris jenderal maria anna s.h.), yang kedudukannya telah disahkan oleh menteri hukum dan ham berdasarkan surat keputusankarena pada saat itu ketua umum, saudara setminus roy rening, s.h., m.h. telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh sidang musyawarah nasional luar biasa pkd indonesia denpasar bali tanggal agustus melalui surat keputusan nomor sk munaslub padi tanggal agustus (vide bukti hal ini dilakukan oleh sidang munaslub karena yang bersangkutan saudara stefan roy rening tersebut terbukti melanggar ad art serta peraturan partai. sementara pada saat yang sama kepengurusan dpp pkd indonesia hasil munaslub denpasar, bali yang menggantikan saudara stefan roy rening tersebut, masih dalam proses pengesahan oleh menteri hukum dan ham ri. bahwa oleh karena itu,dengan alasan bahwa adalah alasan yang terlalu mengada ada, sesat dan menyesatkan. bukankah saudara michael lumanauw, wakil ketua umum) dan maria anna (selaku sekretaris jenderal) dpp pkd indonesia yang menandatangani tersebut adalah pengurus dpp pkd indonesia yang sah berdasarkan surat keputusanbahwa mohon perhatian mahkamah, surat dukungan pkd indonesia tersebut atas, telah diperbarui oleh dpp pkd indonesia setelah kepengurusan dpp pkd indonesia hasil munaslub denpasar, bali disahkan oleh menteri hukum dan ham melalui surat keputusan nomor m.hh .ah. tahun tanggal april tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat pkd indonesia periode (vide bukti hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan memohon ketika melakukan verifikasi sekretariat dpp pkd indonesia jalan panglima polis rt. melawan, kebayoran baru, jakarta selatan tanggal . april (vide bukti pembaharuan tersebut baik mengenai perubahan susunan kepengurusan dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan (yaitu melalui surat keputusan dpp pkd indonesia nomor ii dpp ! e tanggal april (vide bukti maupun mengenai surat dukungan kepada pemohon (yaitu surat keputusan dpp pkd indonesia nomor dpp padi tus tanggal april (vide bukti )). pembaharuan dukungan ini telah disampaikan kepada memohon pada tanggal april melalui tim pemenangan pemohon silakan, dan diterima oleh komisioner kpu pangkep. hal itu diakui sendiri oleh memohon dalam surat bukti tersebut atas. bahwa pembaharuan surat dukungan tersebut sesungguhnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai keputusan kpuberdasarkan tahapan seperti dimaksud surat keputusan tersebut, pemohon masih diberi waktu sampai dengan tanggal april untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan pemohon sesungguhnya masih memiliki waktu hingga tanggal mei untuk penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon. sehingga perbaikan surat dukungan pkd indonesia tanggal april oleh pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. bahwa akan tetapi, anehnya memohon melalui surat tertanggal mei memberikan kesimpulan yang sungguh saling kontradiksiktif. hal itu misalnya terlihat dari kesimpulan memohon sebagai berikut: bahwa meskipun kemudian kepengurusan dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh.o6.ah. tahun tanggal april dengan kepengurusan ketua umum maria anna dan sekretaris jenderal michael henry lumanauw, th, perubahan tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan oleh pasangan calon bupati harman pandita, s.e. dan calon wakil bupati letkol drs. benny bukammo. karena alasan alasan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi republik indonesia nomor m.hh. .ah. tahun tanggal apriluturisrnus gunawan dan sekretaris foram radio. . (vide bukti dari kesimpulan memohon ini, nampak jelas bahwalagi lagi terlalu mengada ada, sesat, menyesatkan, sewenang wenang dan manipulatif. karena bagaimana mungkin memohon bisa menyimpulkan bahwa . perubahanmurinus gunawan dan sekretaris foram radio.) mengingat bahwa bersamaan dengan diterimanya surat keputusan pengesahan kepengurusan dpp pkd indonesia hasil munslub oleh menteri hukum dan ham tersebut, dpp pkd indonesia juga memperbaharui surat keputusan terkait dengan perubahan susunan kepengurusan dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan dan surat dukungan untuk memohon. (vide bukti bukti lagi pula, jika kepengurusan dpp pkd indonesia yang telah disahkan berdasarkan menteri hukum dan ham tanggal april (vide bukti diakui, semestinya dukungan olehdpc pkd indonesia dengan segala perubahannya pembahasannya (vide bukti juga harus diakui. bahwa mohon perhatian mahkamah, kepengurusan dpp pkd indonesia hasil munaslub yang disahkan oleh menteri hukum dan ham tersebut (vide bukti adalah merupakan kelanjutan dari kepengurusan dpp pkd indonesia dibawah kepemimpinan wakil ketua umum michael henry lumanauw, th) dan sekretaris jenderal maria anna s.h.) sesuaiyang dengan segala kewenangannya berdasarkan ad art partai, telah melakukan perubahan susunan kepengurusan dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan seperti ternyata dari surat keputusan dpp pkd indonesia nomor i dpp ibahwa oleh karena itu tidak bisa diartikan lain selain bahwa sesungguhnya memohon memang secara sadar dan sengaja menghalang halangi hak pemohon untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun dugaan itu diperkuat oleh fakta lain yaitu bahwa sesungguhnya memohon sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa sebenarnya dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan, telah memberikan dukungan kepada (dua) pasangan bakal calon yang berbeda oleh (dua) versi kepengurusan dpc pkd indonesia yang berbeda pula, yaitu pengurusmengusulkan pasangan bakal calon pemohon harman rahmat pandita, sebagai bupati dan letkol drs. benny bukammo sebagai wakil bupati), pengurus dpc pkd indonesia versi murinus gunawan sebagai ketua dan foram radio sebagai sekretaris mengusulkan pasangan bakal calon drs. irianto malintang (sebagai bupati) drs. hud alamat (sebagai wakil bupati). dengan kenyataan tersebut, maka sekali lagi tidak bisa diartikan lain selain bahwa dalam hal ini terdapat dukungan ganda dan jika benar demikian, maka pkpu nomor tatelah memberikan arahan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. bahwa akan tetapi, anehnya memohon melalui surat bukti dan bukti tersebut atas, berpendapat dukungan oleh adalah sebagai dukungan yang sah dan karena itu telah memenuhi syarat dukungan ms ) untuk paket tersebut pada verifikasi tahap pertama. selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan huruf (f) dan (g) peraturan kpu nomor tahun tersebut, memohon menyatakan dukungan dpc pkd indonesia versi jetski e.t. ethan, sebagai ketua dan rosita mariana solani, sebagai sekretaris kepada pemohon, dianggap tidak memenuhi syarat dukungan tms). bahwa kesimpulan memohon ini tentu saja lagi lagi sesat, menyesatkan, sewenang wenang, mengada ada, manipulatif, karena satu sisi memohon mengakui bahwa dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan memberikan dukungan kepada (dua) pasangan bakal calon yang berbeda oleh (dua) versi kepengurusan yang berbeda pula, yang berarti bahwa terdapat dukungan ganda , tapi sisi lain, memohon menyatakan bahwa dukungan, dianggap sebagai dukungan yang sah dan memenuhi syarat dukungan ms ). padahal seharusnya, jika memang terbukti ada (dua) dukungan untuk (dua) pasangan bakal calon yang berbeda oleh (dua) versi kepengurusan yang berbeda pula atau dengan kata lain terdapat dukungan ganda , maka sesuai dengan ketentuan pkpu nomor tahun tersebut atas, untuk mengetahui keabsahan kedua pengurusan dan dukungan tersebut, mutlak dilakukan penelitian klarifikasi kepada pimpinan pusat partai yag bersangkutan, yaitu dpp pkd indonesia. memohon memang pernah berencana untuk verifikasi kepada dpp pkd indonesia pada tanggal april terkait dengan hal itu, tetapi memohon tidak jadi melakukan verifikasi dimaksud tanpa memberitahukan alasannya kepada pemohon, juga dpp pkd indonesia jakarta. bahwa mohon perhatian yang mulia mahkamah konstitusi, bahwa sesungguhnya tidak ada kepengurusan ganda dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan dan karenanya juga tidak ada dukungan ganda untuk (dua) pasangan paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pemilukada kabupaten banggai kepulauan tahun seperti yang disimpulkan secara menyesatkan oleh memohon, jika saja memohon mengacu kepada ketentuan peraturan kpu nomor tahun tersebut atas, serta tidak memanipulir hasil verifikasi dan penjelasan dpp pkd indonesia atas keabsahan kepengurusan dpc pkd indonesia kabupaten banggai kepulauan tersebut pada tanggal april sekretariat dpp pkd indonesia jalan panglima polis nomor rt. melawan, kebayoran baru, jakarta, yang terdaftar resmi kementerian hukum dan ham sebagaimana ternyata dari surat kementerian hukum dan ham nomor ahu. .ah. tanggal november (vide bukti seperti yang ternyata dari berita acara hasil verifikasi tersebut (vide bukti bahwa mengenai persyaratan lainnya yang menurut memohon masih belum dipenuhi oleh pemohon, seperti yang dimaksudkan dalam surat memohon tanggal mei angka ii1 (yaitu mengenai spt (lima) tahun terkahir), angka ii. (yaitu mengenai surat pernyataan pengunduran diri pns, tni anggota kepolisian) serta angka iii. (yaitu mengenai laporan harta kekayaan) hal itu sudah dipenuhi semua oleh pemohon sebelum rapat pleno yang tanggal mei hal tersebut sudah ditegaskan oleh pemohon dalam berita acara klarifikasi dihadapananggal mei (vide bukti hal itu misalnya terungkap dalam surat pemohon kepada memohon yang diterima oleh komisioner kpu, saudara moh. andriatul raaf tanggal mei (vide bukti sehingga tidak ada alasan lagi bagi memohon untuk menyatakan bahwa syarat syarat tersebut belum dipenuhi oleh pemohon. bahwa upaya memohon untuk menghalang halangi pemohon guna memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun sepertinya memang sudah lama direncanakan dan ada dugaan kuat hal tersebut dilakukan dengan tendensi pemahaman dan menguntungkan calon lainnya. hal itu terbukti dari keterangan saksi pemohon, yang mendengar pembicaraan antara salah satu komisioner kpu dengan salah seorang calon kepala daerah lainnya yang kebetulan calon incumbent, jauh sebelum verifikasi dilakukan. berdasarkan pembicaraan antara salah seorang komisioner kpu dan salah seorang calon lain tersebut, diketahui bahwa salah seorang komisioner tersebut akan mencari alasan agar dengan cara bagaimanapun juga akan menggugurkan pemohon sebagai calon. dan ternyata alasan itu ditemukan dengan memanipulasi keabsahan surat dukungan pkd indonesia kepada pemohon. sehingga sebenarnya jika kemudian memohon menyatakan bahwa dukungan padi indonesia kepada pemohon sebagai dukungan yang tidak sah, maka hal itu lebih merupakan alasan yang sengaja diciptakan untuk memenuhi harapan calon lain kepada memohon, yang mungkin terlanjur berjanji untuk itu. bahwa tendensi pemahaman dan menguntungkan calon lain tersebut juga bisa dimengerti mengingat bahwa antara ketua kpu kabupaten banggai kepulauan dengan salah satu calon lainnya, terdapat hubungan semena (hubungan karena perkawinan). apalagi kemudian calon lain yang memiliki hubungan dengan ketua kpu banggai kepulauan tersebut, juga berasal dari daerah pemilihan yang sama dengan pemohon. sehingga jika pemohon berhasil menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun maka hal tersebut akan menghambat ambisi calon yang memiliki hubungan' dengan ketua kpu tersebut untuk bisa memenangkan pemilukada. bahwa dugaan ini kemudian seakan menjadi benar karena faktanya berdasarkan surat keputusan kpu tanggal juli (vide bukti bahwa yang memenangkan pemilukada kabupaten pangkep tahun tanggal juli tersebut adalah calon yang kebetulan memang terbukti memiliki hubungan dengan ketua kpu tersebut. bahkan akhirnya calon tersebut bisa mengalahkan calon incumbent, dan hal tersebut sangat jarang terjadi dalam pemilukada beberapa daerah selama ini. bahwa atas dasar fakta fakta tersebut atas, maka menurut pemohon terdapat cukup alasan menurut hukum bagi mahkamah untuk membatalkan tidak saja surat keputus(bukti tetapi juga keputusan rapat pleno kpu tanggal mei yangbahwa dengan membatalkan keputusan keputusan memohon tersebut, maka mahkamah dengan segala kewenangan yang dimilikinya dapat memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemilukada ulang dengan terlebih dahulu memulihkan hak pemohon sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusiberhak mengikuti pemilukada ulang tersebut tanpa harus membuka pendaftaran baru. vi. kesimpulan berdasarkan uraian uraian atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan pembatalan keputusan kpu kabupaten banggai kepulauguo. bahwa mahkamah konstitusi secara konstitusional memang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan guo. bahwa pengajuan permohonan guo oleh pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pencalonan dan dukungan pemohon oleh gabungan partai demokrat kursi), partai bintang reformasi kursi), dan partai pkd indonesia kursi), adalah dukungan yang sah dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pemohon telahanggai tahun bahwa memohon terbukti secara sewenang wenang, manipulatif dan konspirasi telah menghalang halangi pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun bahwa seluruh dalil keberatan dan permohonan pemohon telah didukung oleh fakta dan bukti hukum, sehingga beralasan untuk diterima. dan mampu mensejahterakan setiap warga negaranya. dalam sistem demokrasi hak setiap warga negara dilindungi oleh konstitusi. salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah hak untuk memilih dan dipilih . undang undang dasar negara indonesia tahun sebagai konstitusi negara telah menjamin perlindungan terhadap hak untuk memilih dan dipilih tersebut dalam dan serta yang perwujudannya antara lain hak untuk dicalonkan dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten kota. dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para calon peserta maupun peserta pemilukada yang hak hak konstitusionalnya dilanggar dirampas. untuk menjadi acuan dalam berbicara, mahkamah konstitusi telah mengeluark.tersebut antara lain: huruf yang menyatakan sebagai berikut rhitungan suara yang ditetapkan kpu kip provinsi atau kabupaten kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut mahkamah . yang menyatakan sebagai berikut. berdasarkan ketentuan atas,rselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. oleh karena itu, seperti ditegaskan sendiri oleh mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya selama ini, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa pemilukada tidak sekedar memutus vii. permohonan berdasarkan kesimpulan pemohon tersebut atas, serta berdasarkan atas seluruh kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka pemohon memohon dengan hormat kepada mahkamah konstitusi untuk dapat kiranya berkenan memutuskan dengan amar, memerintahkan memohon untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun pada pemilihan umum ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulaua menurut hukum:anggal julsurat pencalonan nomor tim.pem wb bk iv model kwk.kpu partai politik) tanggal april mengenai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh dpc partai demokrat, dpc partai bintang reformasi dan dpc partai kasih demokrasi indonesiadari bapak harman rahmat pandita, s.e. sebagai syarat pengajuan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah model kwk.kpu partai politik)tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati harman rahmat pandita, dan let benny bukan perihal dialog tentang keabsahan pkd indonesia,pasangan calon bupati dan wakil bupati harman rahmat pandita, dan let benny bukanbukti fotokopi surat tanda terima dari komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor kpu pangkep tanggal mei mengenai hasil verifikasi berkas tahap pasangan calon bupati dan wakil bupati harman rahmat pandita, dan let benny bukan: bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kasih demokrasi indonesia nomor lambang serta pengangkatan ny. maria anna sebagai sekretaris jenderal partai kasih demokrasi indonesia tanggal desember bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kasih demokrasi indonesia nomor sk munaslub padi tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara stefan roy rening, sh. mh. sebagai ketua umum dpp pkdkasih demokrasi indonesia periode tanggal april bukti fotokopi berita acara verifikasi dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia oleh kpu pangkep tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kasih demokrasi indonesia nomor imenteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu.4ah. tanggal november kepada dpp pkd indonesia mengenai keabsahan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal desember tetap berlaku dan mengenai alamat kantor tetap dpp pkd indonesia jalan panglima polis nomor rt. melawan kebayoran baru jakarta selatan: buktierhadap darma pandita, selaku yang memberi keterangsurat tim pemenangan pasangan calon harman rahmat pandita dan benny bukan dengan nomor tim. kab hp.wb keberatan iv mengenai keberatan hasil verifikasi berkas tahap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bukti fotokopi surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh badan rumah sakit daerah luwuk. hal mana bukti ini membuktikan bahwa salah seorang anggota komisioner kpud banggai kepulauan yang bernama syamsudin diman, sedang dalam masa istirahat sehubungan dengan sakitnya yang bersangkutan mulai tanggal mei sampai dengan tanggal mei dengan demikian, adalah hal yang tidak mungkin apabila yang bersangkutan menghadiri rapat pleno kpud banggai kepulaubukti fotokopi tanda terima spt tahunan dengan dan npp atas nama benny bukan untuk tahun pajak dengan status spt nihil. yang dihampiri juga dengan daftar sisa tagihan pajak atas npp atas nama benny bukan, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama surabaya angkut yang ditandatangani oleh kepala seksi penagihan pada tanggal april yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdapat hutang pajak, bukti fotokopi tanda terima penyerahan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara model kpk a) atas nama benny bukan, yang dikeluarkan oleh staff lakon komisi pemberantasan korupsi jakarta tertanggal mei bukti fotokop model bb11 kwk.kpu partai politik) dan surat dari pusat pendidikan dan pelatihan komando pertahanan udara nasional mengenai status personel letkol. sus. drs. benny bukan yang ditujukan kepada kpud banggai kepulauan, bukti fotokopi surat keterangan dari oditurat militer tinggi iii, oditurat militer ill surabaya dengan nomor set iv yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pemohon drs. benny bukan) selama menjalankan tugas sebagai prajurit tni tidak pernah terlibat dalam hutang piutang, tidak dalam keadaan pailit dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana yang menyebabkan dicabut hak pilihnya, bukti fotokopi surat pernyataan komisioner kpu kabupaten banggai kepulauan fidelis antonius nama , bukti fotokopi surat keterangan komisioner kpu kabupaten banggai kepulauan syamsudin dinar . selain itu, pemohonsebagai berikut: brings joseph rahawadan saksi adalah wakil ketua umum dari partai kesatuan demokrasi indonesia dan pada saat pemilukada banggai kepulauan masih bernama partai kasih demokrasi indonesia, bahwa pada saat berlangsung tahapan pendaftaran, pasangan calon bupati wakil bupati banggai kepulauan, april sedang terjadi perselisihan internal dalam partai kasih demokrasi indonesia, partai kasih demokrasi indonesia menjadi kubu, kubu pertama mendaftarkan pasangan harmoni: bahwa dpp pkd indonesia melakukan tindakan organisasi karena ketua dpc banggai kepulauan yang bernama saudara tribus itu berada kubu yang lain untuk mendaftarkan pasangan calonnya: bahwa pada tanggal april saudara seksi, pengganti saudara tribus mendaftarkan pasangan harmoni kpu: pada tanggal april kpu pangkep banggai kepulauan), didampingi oleh kpu sulawesi tengah melakukan verifikasi kantor dpp pkd indonesia jalan panglima polis nomor bahwa berita acara butir ketujuh yang saksi tanda tangani bersama dengan para anggota kpu, kpu banggai kepulauan, dan kpu sulawesi tengah, berbunyi akan ada klarifikasi ulang kepada semua pihak agar ada kejelasan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku , bahwa kpu banggai kepulauan mengatakan akan melakukan verifikasi pada tanggal april apabila pada tanggal april sudah terjadi kepastian menyangkut status kepengurusan dpp pkd indonesia yaitu dengan dikeluarkan pengesahan oleh menteri hukum dan ham, maka masalah ini selesai: bahwa dpc mengajukan peraturan yang tertuang dalam peraturan partai tanggal desember tentang pemilihan pemerintah daerah. prosedurnya adalah dpc setempat mengajukan pendaftaran dpp, kemudian dpp menerbitkan penetapan bakal calon bupati atau wakil bupati: bahwa pada tanggal april dpp menetapkan bakal calon yaitu pasangan harmoni, bahwa pada tanggal april ketua dpc saudara seksi mendaftarkan kpu pasangan harmoni, kemudian tanggal april terbitlah menteri hukum dan ham tentang pengesahan kepengurusan dpp pkd indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa pkd indonesia bali, selanjutnya pada tanggal april keluarlah pengesahan pengurusan oleh menteri hukum dan ham dan terdapat kebijakan yang dilakukan oleh dpp pkd indonesia: bahwa dpp menerbitkan pengesahan perubahan kepengurusan dpc banggai kepulauan yang baru dengan nama partai dan logo baru: dpp menerbitkan revisi rekomendasi dukungan kepada harmon, dengan menggunakan kop baru dan salinan menteri hukum dan ham tanggal april diterima kpu banggai kepulauan, lalu tanggal mei penetapan pasangan calon, persoalannya yaitu, kpu mengaku murinus sebagai ketua dpc padi, sedangkan saudara murinus sudah dipecat, bahwa bukan merupakan ruang lingkup kewenangan kpu untuk mencampuri masalah soal pergantian atau penggantian saudara murinus: kpu dalam laporannya mengatakan bahwa mereka tetap mengakui saudara murinus, itu sama dengan mengatakan kpu mencampuri urusan internal partai kesatuan demokrasi indonesia, bahwa kpu mengabaikan menteri hukum dan ham tanggal april dan pada tanggal april, kpu tidak hadir cantor padi sesuai yang dijanjikan serta telah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah: saksi tetap mendukung pasangan harmoni: darma saksi adalah pengurus partai ketua dpc pbr dan sekaligus tim dari harmoni: bahwa pada tanggal april saksi menyampaikan seluruh persyaratan termasuk surat keputusan medium ham dari dpp padi dan tentang kepengurusan dan keabsahan dpp padi: bahwa pada tanggal april kumar nomor tahun tentang keabsahan kepengurusan dpp padi kpu banggai kepulauan, telah saksi sampaikan. bahwa ketika tanggal april anggota kpu menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi persoalan untuk tim harmoni dan bisa bersama sama untuk mengikuti pemilukada, bahwa pada tanggal mei terdapat surat keputusan atau pleno dari kpud menyatakan bahwa dpp padi tidak memenuhi syarat, kemudian saksi melayangkan surat protes atau memberikan penjelasan kepada kpu yang dihembuskan kepada panas untuk menjadi bahan pertimbangan, tetapi kpu tidak melakukan pertimbangan atas penjelasan penjelasan yang telah disampaikan kepada kpu: kpu tetap dengan keputusan pada tanggal mei untuk menetapkan pasangan calon dan tidak menghiraukan demonstrasi yang terjadi: bahwa seluruh berkas yang dinyatakan kurang oleh kpu telah dilengkapi oleh saksi pada tanggal mei dan telah disertai bukti tanda terima, sari saksi adalah sekretaris partai bintang reformasi, salah satu partai pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati harman pandita dan benny bukan: bahwa pada tanggal april saksi mendaftarkan pasangan calon bupati harman pandita dan benny bukan: pada tanggal april saksi menerima hasil verifikasi tahap pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama harman pandita benny bukan: bahwa dalam penjelasan hasil verifikasi tahap menyatakan persyaratan tanggal april jam dikhususkan untuk surat keputusan kemenkumham pengesahan dpp padi, pada tanggal april jam beberapa persyaratan calon kepada kpud kabupaten banggai kepulauan diterima langsung oleh salah satu anggota komisioner, bapak andrea tahap dan pada jam saksi mengantarkan surat keputusan kementerian hukum dan ham yang diterima langsung oleh bapak kamreatul, pada tanggal mei saksi mengantarkan kpu salah satu persyaratan laporan harta kekayaan negara (lakon), pada tanggal mei saksi menerima surat yang menyatakan belum memenuhi persyaratan surat verifikasi tahap pasangan calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan banggai berupa untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati dan laporan harta kekayaan negara dan pajak dari wakil bupati, bahwa bakal pasangan calon diminta melengkapi atau memenuhi syarat pencalonan dan atau mengajukan calon pengganti dalam jangka waktu tanggal april s.d. april padahal saat verifikasi awal saksi sudah memenuhi syarat namun pada tahap kedua masih dianggap belum memenuhi syarat, khususnya untuk wakil bupati, bahwa pada tanggal tidak terdapat rapat pleno penetapan verifikasi tahap calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan, yang ada hanyalah penetapan pleno kantor gedung balai pertemuan umum kecamatan tinangkung, yaitu penetapan daftar pemilih tetap: sofyan bahwa sebagai pengusung, saksi telah menyerahkan lakon dan bukti pembayaran pajak sesuai surat kpu, bahwa terlihat seperti adanya kesepakatan, mana pengurusan lakon ini bersama sama dengan kpu jakarta, namun hingga tanggal yang telah disepakati oleh kpu, tidak juga memenuhi syarat: bahwa pada tanggal oktober terjadi pembicaraan seputar strategi pemenangan yang dibangun dua posko dua tempat tempat yang strategis, yaitu banggai dan silakan: bahwa pemohon tidak memiliki kualitas hukum untuk dapat mengajunya, dan adil. bahwa saat ini telah terselenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan. akan tetapi, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, telah menorehkan luka ketidak adilan bagi pemohon, karena dalam proses pemilukada tersebut secara nyata nyata hak konstitusional pemohon telah dirampas dengan cara dihalang halangi haknya untuk memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada kabupaten banggai kepulauan tahun tersebut. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon ingin merebut kembali hak konstitusionalnya untuk dapat dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan dalam pemilukada tahun denganepada mahkamah konstitusi ini. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan pemohoini, adalah berdasarkan atas ketentuan dan alasan alasan sebagai berikut undang undang dasar yang menyatakan:erhubung oleh karena harman rahmat pandita, dan letkol drs. benny bukan pemohon), senjatanya adalah bukan bagian dari salah satu pasangan calon peserta pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun dengan keadaan sedemikian tersebut, sudah barang tentu pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat memungkinkan mengajukan permohonan keberatan berkenaan maksud perihal permohonannya kepada mahkamah konstitusi sebagaimana maksud penggalijunctoantara lain mengisyaratkan: pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah , bahwa pemohon telah keliru dan salah mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi dalam posisi dan kedudukan hukum bukan sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kabupaten banggai tahun seharusnya pemohon, mengajukan keberatan kepada pengadilan tata usaha negara ptun), mengkeberatankan keputusan memohon yang tidak menetapkan pemohon sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kabupaten banggai kepulauan tahun berhubung oleh karena pemohon dianulir pencalonannya oleh memohon atas dasar dan alasbanggai kepulauan periode tahun il. dalam pokok perkarabuktbukti bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon pada angka 1l. tersebut, telah dilakukan secara benar, cermat, jujur dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan seluruh tpsbukti bahwa selain hal itu, memohon menyangkal dengan keras dalil dalil permohonan keberatan yang telah dikemukakan oleh pemohon pada angka dan dalil dalil permohonan keberatan pemohon pada halaman alinea sebagai berikut ini: bahwa pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati wakil bupati banggai kepulauan periode sebab: i. surat pencalonan: pemohon tidak memenuhi syarat jumlah kursi minimal partai politik pengusung sebagaimana yang telah ditetapkan pemohon bukti bahwa pengurus cabang partai kasih demokrasi indonesia padi) kabupaten banggai kepulauan yang mengusung memohon adalah pengurus yang tidak sah, karena surat keputusan dpp padi yang menandatangani adalah pengurus cabang padi kabupaten banggai kepulauan tersebut, tidak ditandatangani ketua umum padi melainkan wakil ketua umum bukti dan bahwa pengurus cabang padi kabupaten banggai kepulauan yang sah pada saat pencalonan adalah yang ditandatangani oleh: ketua umum stefan roy rening, sh.mh, dan sekretaris jenderal radon tua gultom, karena sesuai dengan medium ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal april (vide bukti yaitu: ketua murinus gunawan, dan sekretaris foram radio (vide bukti bahwa surat pencalonan pemohon ditandatangani oleh pengurus cabang padi kabupaten banggai kepulauan adalah tidak sah bukti dan bahwa padi kabupaten banggai kepulauan, tidak hanya mengusung pemohon, tetapi juga mengusung pasangan calon drs. irianto malinggong, dan drs. hud alamat pasangan calon nomor urut (vide bukti dan dan ketika dilaksanakan verifikasi tahap pengurus cabang padi kabupaten banggai kepulauan yang mengusung dan menandatangani surat pencalonan pasangan calon tersebut, adalah pengurus yang sah (vide bukti dan oleh karenanya, penyampaian hasil verifikasi tahap pertama kepada pasangan calon drs. irianto malinggong, dan drs. hud alamat, padi cabang banggai kepulauan sudah dinyatakan memenuhi syarat ms), (vide bukti il. syarat administrasi bakal calon bahwa pasangan bakal calon wakil bupati letkol drs. benny bukan). pemohon tidak memasukkan persyaratan sampai dengan batas akhir perbaikan (tanggal april (vide bukti dan bukti yaitu: bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara lakon) kpk. bahwa benar, pada tanggal mei pemohon memasukkan kantor memohon, fotokopi bukti setor lakon kpk, tertanggal mei (vide bukti tetapi tidak dapat dipertimbangkan, karena telah melampaui batas waktu perbaikan yaitu tanggal april (vide bukti dan tidak disertai bukti asli, setor kpk, bahwa pemohon letkol drs. benny bukan), tidak memasukkan tanda terima spt tahun terakhir, namun yang dimasukkan hanya tanda terima spt tahun bahwa pemohon letkol drs. benny bukan), tidak memasukkan surat pernyataan pengunduran diri dalam jabatan struktural fungsional sebagai perwira anggota tni angkatan udara, yang diketahui atasannya. ill. bahwa memohon telah menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama, beserta alasan alasan yang menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat, kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki, tetapi sampai dengan tanggal batas akhir masa perbaikan, pemohon tidak memperbaikinya bukti bahwa sebelum menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama tersebut, memohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi masing masing kepada: pada siang hari tanggal april sekretariat dpp padi jl. panglima pole nomor melawan, kebayoran baru jakarta selatan bukti pada sore hari tanggal april sekretariat dpp padi, jl. tanah abang nomor 60i, jakarta pusat. bukti bahwa dalil pemohon tidak benar, sebab pleno pada tanggal mei telah kuorum karena dihadiri ketua dan orang anggota memohon, sehingga surat keputusadalah sah bukti dan berdasarkan dalil dalil eksepsi jawaban memohon, tvankelijk verklaard), atau:pada pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahunnggal juli dan berita acara nomor ba kpu pangkep vi1bukti fotokopi keputusan pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor tahun tentang jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan, tanggal desember bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesiakeputusanlambang serta pengangkatan ny. maria anna s.h., sebagai sekretaris jenderal susunan partai kasih demokrasi indonesia, tanggal desember bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia nomorncalonan nomor tim.pem wb bk iv model kwk.kpu partai politik), tanggal april bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia nomo), tanggal april bukti fotokopi surat pencalonan nomor krb tanggal april model b kwk.kpu partai politik): bukti fotokopi surat pernyataan kesehaprilapril model b2 kwk.kpu partai politik):irianto malintang, dan drs. hud alamat beserta laporannya: bukti fotokopieserta laporannya,perihal hasil penelitian dan klarifikasi tahaptanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara,berita acara hasil verifikasi faktual komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan provinsi sulawesi tengah, tanggal april bukti fotokopi berita acara dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia, tanggal april bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor ba kpu pangkep tanggal mebukti fotokopi daftar hadirtanggal meipelaksanaan pemilukada kabupaten banggai kepulauan bahwa pemilukada kabupaten banggai kepulauan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut: nama pasangan calon ) nomorurat drs. abubakar orphan saleh,mm. dan drs, h.irianto malintang,mm danulan kpu kabupaten banggai dilaksanakan pada tanggal juli sampai dengan juli masing masing kecamatan dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan: bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten banggai kepulauan dilaksanakan pada tanggal julmodel db kwk.kpu'mungkinkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki minimal (lima belas) persen kursi anggota dprd atauprd. terkait dengan pencalonan pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan dalam pemilukada tahun pemohon didukungertanggal julnggai kepulauan tahun tingkat kpu kabupaten banggai kepulauan, model db1 kwk.kpuara urut drs. lanka laos dan drs. h.zakaria kandang urut drs. abu bakar orphan saleh,mm.dan harian pea,sh urut drs. h.irianto malintang,mm dan drs. hud salawatanggai kepulauankabupaten banggai kepulauan nomor tentangkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun tertanggal julbanggai kepulauaada saat tahapan pemilukada kabupaten banggai kepulauaharman rahmat pandita, dan letkol ddr. benny bukan ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu: bukti laporan setoran pajak tahun terakhir, laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari bakal calon wakil bupati letkol ddr. benny bukan, surat pengunduran diri sebagai pns, tni polri yang ditandatangani oleh atasan dan syarat dukungan partai yang tidak dapat dipenuhi oleh pemohon karena setelah dilakukan verifikasi dan penelitian terhadap partai politik pendukung pemohon baik melalui dpp pkd indonesia maupun kementerian hukum dan ham ternyata partai kasih demokrasi indonesia pkd indonesia) terdapat kepengurusan ganda (dualisme kepemimpinan) dan pengurus yang mengajukan atau bertanda tangan dalam surat pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan yang diajukan oleh pemohon adalah pengurus dpc pkd indonesia yang tidak sahmebahwa akibat tidak terdapatnya pemohon sebagai pasangan calon maka seharusnya pemohon menempuh upaya hukum melalui gugatan pengadilan tata usaha negara palu sesuai surat edaran nomor tahun bahwa adalah salah alamat manakala pemohonpihak terkaitanggai kepulauan mahkamah konstitusi:keputusan memohon tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun bukan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suarabupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulaubanggai kepulauan tahun,,.kabupaten banggai kepulauan tahun dengan terlebih dahulu mengikutsertakan pemohon didalamnyaseluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam pokok permohonannya sebagaimana tersebut pada butir halaman sampai dengan butir halaman adalah dalil yang seharusnya dikemukakan oleh pemohon dalam mengajukan gugatan terkait dengan surat keputusan memohodpengadilan tata usaha negara sulawesi tengah, sehingga berdasarkan ketentuan atas mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud:banggai kepulauakamarnya membatalkan surat keputusanhu(dalam hal ini pemohon tidak memiliki legal standing)karimunbanggai kepulauabanggai kepulauan provinsi sulawesi tengahanggal jultahun tanggal julisurat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor kpu pangkep perihal, tanggal mei menimbang bahwa pengawas pemilihan umum kabupaten banggai kepulauanpendahuluan sehubungan dengan surat panggilan mahkamah konstitusi nomor pan.mk vii tertanggal juli permohonan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten banggai kepulauan tahun oleh pemohon drs. irianto malintang, drs. hud alamat yang telah registrasi mahkamah konstitusi nomor php.d.ix hari kamis tanggal juli jam wib, dan pemohon harman rahmat pandita, letkol drs. benny bukan yang telah registrasi mahkamah konstitusi nomor php.d.ix hari kamis tanggal juli jam wib, maka dengan ini kami menyampaikan keterangan tertulis dan bukti lampiran dalam bundle sebagai bahan pertimbangan bagi hakim mahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. bawaslu kabupaten sebagai aparat pengawas pemilu tingkat kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu bekerja dan bersinergi dengan jajarannya, baik dengan bawaslu terutama dengan bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan ppl) dalam upaya menumbuhkan integritas, mentalitas, solidaritas, imparsialitas serta netralitas untuk melakukan pengawasan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada kabupaten banggai kepulauan) tahun yang aman, damai, sejuk demokratis, dan berkualitas serta elegan. dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten banggai kepulauan panwaslukada kabupaten banggai kepulauan telah melakukan upaya upaya pencegahan supaya tidak sampai terjadi pelanggaran antara lain: melakukan supervisi terhadap anggota bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan ppl), melakukan kerjasama dalam bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran dengan pihak kepolisian dan kejaksaan banggai kepulauan: melakukan kerjasama antara korps pegawai pgri banggai kepulauan mengirimkan surat surat himbauan pada kpu kabupaten banggai kepulauan, tim pemenangan pasangan calon, media elektronik, dan media massa. selain melakukan pencegahan ternyatdengan rincian pelanggaran administrasi sebanyak pelanggaran dan pelanggaran pidana sebanyak pelanggaran. terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud bawaslu telah menindaklanjuti dan meneruskan kpu kabupaten banggai kepulauan dan pihak kepolisian, keberatan pemohon dengan perkara nomor php.d.ix bahwa terhadap perkara nomor php.d.d.ix kami memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor kpu pangkep tertanggal april tentang hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun adalah sebagai berikut:klarifikasi tahap pertamdaftar tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten yang ditanda tangani oleh pasangan calon, fotokopi rekening khusus dana kampanye pasangan calon. formulir yang dibuat calon kepala daerah formulir surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang model bb7 kwk.kpu): surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit modelselama tahun atau lebih model model bb10 kwk.kpu):tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak:: fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar stub) minimal dari mulai jenjang sd,smp,dan sma atau sederajat yang telah legalisasi oleh sekolah bersangkutan sekolah dasar sekolah menengah pertama atau sederajat sekolah menengah atas atau sederajat formulir yang dibuat calon wakil kepala daerah surat keterangan tidak pernah pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: formulir surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan bb6 kwk.kpu), formulir surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang bb7 kwk.kpu): surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailittahun atau lebih. bb10 kwk.kpu): fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang atau pribadi atas nama calon untuk tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak kpp) tempat calon bersangkutan terdaftar, fotokopi kartu tanda penduduk ktp).tahap kedu. cc. bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu tanggal mei terhadap pasangan calon yang dianulir oleh kpu kabupaten banggai kepulauan terkait tidak memenuhi syarat tms) pencalonan pasangan calon harman rahmat pandita, dan drs. benny bukan, panwaslukada kabupaten banggai kepulauan berpandangan bahwa persyaratan pasangan calon yang diusung partai politik ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jenderal partai politik sesuai peraturan perundang undangan. sedangkan terkait dengan munculnya surat keputusan kementerian hukum dan ham nomor dpp padi tus tertanggal april yang diserahkan pada tanggal mei panwaslukada kabupaten banggai kepulauan berpendapat bahwa surat keputusan tersebut kepengurusannya berlaku untuk periode berikutnya karena batas perbaikan berkas pasangan calon berakhir pada tanggal april sehingga partai kasih demokrasi indonesia padi) tidak memenuhi syarat tms) sebagai pendukung pasangan calon harman rahmat pandita, dan drs. benny bukan: bahwa terkait tidak memenuhi syarat tms) partai kasih demokrasi indonesia padi) sebagai pendukung pasangan calon harman rahmat pandita, dan drs. benny bukan, bawaslu juga menemukan data data atau bukti bukti yang menerangkan ada syarat syarat tidak terpenuhi sehingga pasangan calon harman rahmat pandita, dan drs. benny bukan tidak memenuhi syarat pencalonan bupati dan wakil kabupaten banggai kepulauan tahun bukti terlampir): bahwa surat keputusan dewan pimpinan pusat partai kasih demokrasi indonesia nomor iertanggal maret ditandatangani oleh michael lumanauw, wakil ketua umum) dan maria anna, sekretaris jenderal) diserahkan pada pendaftaran tahap pertama,terhadap surat tersebut bawaslu tidak menemukan dalam berkas calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan periode bahwa surat keputusan dpp padi nomor i dpp padi tus tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan provinsi sulawesi tengah dterhadap surat tersebut baru diserahkan pada mei jam wita batas akhir perbaikan tanggal april laporan temuan pelanggaran pemilukada kabupaten banggai kepulauan bahwpelanggaran dengan rincian sebagai berikut: bahwa hasil pengawasan bawaslu tanggal juni telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam mengisi hari sebelum masa kampanye pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun poin yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut terhadap masalah tersebut bawaslu telah berkoordinasi tim pemenangan pasangan calon nomor urut tanggal juni dalam melakukan tindakan penertiban: laporan anggota bawaslu kecamatan bulagi tanggal juni tentang dugaan pelanggaran kesepakatan bersama para tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan, kpu kabupaten banggai kepulauan, panwaslukada kabupaten banggai kepulauan kepada kpu kabupaten banggai kepulauan, terhadap laporan tersebut bawaslu melakukan pengkajian. hasil kajian dan status laporan telah ditindaklanjuti kpu kabupaten banggai kepulauan tertanggal juni dan kpu belum menindaklanjuti: adanya laporan anggota bawaslu kecamatan tanggal juli terhadap temuan bawaslu kecamatan tentang pemilih dibawa umur yang terdapat dalam dpt mendapatkan kartu panggilan dan kartu pemilih kecamatan tinangkung utara. terhadap masalah tersebut bawaslu kabupaten melalui bawaslu kecamatan telah melakukan tindakan berupa penyitaan kartu pemilih dan kartu undangan memilih pada tanggal juli sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih: adanya laporan dari nenek katoda, audio mati, sulfida, wahyudi suwardi, dan admin tanggal juli tentang money politic pada tahapan masa tenang yakni pembagian uang masing masing sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah) kecamatan tinangkung selatantemuan bawaslu kecamatan buko tanggal juli dan juni tentang money politic yakni pembagian semen pada tahapan kampanye gereja dan masjid wilayah kecamatan buko dengan dalil sumbangan pribadlaporan bawaslu kecamatan bangkurung tentang sabotase kotak suaralaporan bawaslu kecamatan bangkurung tentang pencurian model da.a kwk kpu milik anggota panwaslukada kecamatan bangkurungtemuan tidak adanya model da.a kwk kpu milik anggota ppk kecamatan bulagbahwa ketua tim pasangan calon nomor urut telah melakukan pengancaman terhadap anggota bawaslu kabupaten banggai kepulauan, terhadap pelanggaran ini bawaslu telah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan nomor lp b vii tertanggal juli menyuruh orang untuk melakukan pemukulan terhadap ketua bawaslu kabupaten banggai kepulauan (bukti terlampir): bahwa sesuai hasil kajian bawaslu dengan adanya laporan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten banggai kepulauan bersama jajarannya tidak terbukti terjadi penggelembungan suara dimaksud. bahwa dugaan pelanggaran ini telah dilakukan pengkajian dan hentikan karena tidak terbukti . (bukti terlampir): bahwa bawaslu telah menyita formulir model c1 kwk.kpu dari saksi pasangan calon nomor urut pemohon) wilayah kecamatan banggai, banggai tengah, dan bulagi utara sebelum perhitungan suara dimulai yakni sebelum pukul wita. terhadap penyitaan tersebut bawaslu mencegah terjadinya dualisme perhitungan suara yang akan digunakan baik ditingkat ppk maupun ditingkat kpu kabupaten. (bukti terlampir), adanya laporan bawaslu kecamatan banggai tentang black campaign tanggal juli oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut wilayah kecamatan banggai, terhadap laporan tersebut telah ditangani pihak kepolisian sektor banggapukul sedangkan pihak terkait dan pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis setelah melewati batas waktu yang sudah ditentukan,viii tanggal desember dalam pertimbangan hukum i3.19j,bahwa berdasarkan atas dasar hukum dan alasan alasan tersebut atas, terbukti bahwa pemohon memangkepulauan sesuaimahkamah konstitusi:emohongai kepulauan tahun menimbang bahwabukti bukti yang meyakinkan bahwa komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kotagai kepulauindikasi dari komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan ada tendensi untuk, sebagai berikut: bahwmedalam persidangan terdapat fakta sebagai berikut: pemohon diusulkan, terkait dengan padi, menurut memohon berdasarkan data hasil verifikasi, dpc padi kabupaten banggai kepulauan dengan ketua murinus gunawan dan sekretaris foram radio, sudah mengusulkan pasangan calon drs. irianto malintang, dan drs. hud salawat dan dinyatakan memenuhi syarat (vide bukti .3dan bukti terdapat perselisihan internal padi, yaitu adanya dua kubu yang masing masing mengusulkan pasangan calon yang berbeda, yaitu dpc padi kabupaten banggai kepulauan dengan ketua murinus gunawan dan sekretaris foram radio mengajukan drs. irianto malintang, dan drs. hud salawat, sedangkan dpc padi kabupaten banggai kepulauan dengan ketua teks e.t. ethan, s.e dan sekretaris rosita mariana solani, sp., mengajukan harman rahmat pandita, dan letkol drs. benny bukan (vide keterangan saksi pemohon brings joseph rahanadan), terhadap permasalahan tersebut tidak pernah diajukan pengadilan tata usaha negara,untuk penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan dijadwalkan pada tanggal april sampai dengan tanggal april bahwa sesuai penelitian memohon ternyata dalam surat pencalonan nomor krb model b kwk.kpu vide bukti tanggal april dan surat pernyataan kesepakatan bersamvide bukti tanggal april padi bersama sama dengan partai politik lainnya mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah drs. irianto malintang, dan drs. hud salawat dan sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh memohon (vide bukti dan berdasarkan penelitian memohon pula dpc padi dengan ketua teks e.t. ethan, s.e dan sekretaris rosita mariana solani, juga mengajukan harman rahmat pandita, dan letkol drs. benny bukan sebagai bakal pasangan calon pada tanggal april (vide bukti dan bukti bukti dan bukti bahwa sesuai fakta persidangan terdapat dua kubu dalam partai kasih demokrasi indonesia tingkat kabupaten banggai kepulauan yang masing masing mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berbeda (vide keterangan saksi pemohon brings joseph rahawadan wakil ketua umum partai kasih demokrasi indonesia kepengurusan tahun dan sesuai bukti memohon telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal april memohon juga telah memberitahukannya kepada pemohon melalui surat nomor kpu pangkep v2011,bahwa seandainyapun tindakan memohon tersebut dianggap keliru oleh pemohon, good non, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pemohon juga tidak mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara untuk memohon pembatalan atasahwa kalaupun padi versi pemohon dianggap sebagai padi yang sah, good non, akan tetapi sesuai fakta dan bukti dalam persidangan, menurut mahkamah, pemohon tetap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan bukti ternyata bakal calon wakil bupati letkol drs. benny bukan pemohon) masih merupakan prajurit aktif tni angkatan udara, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hurufberdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan tersebutabupaten banggai kepulauan yang bertendensi untuk menghalang halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon harman rahmat pandita, dan letkol drs. benny bukan. i3 menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon danmaka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkankepulauan tahun dalam sidang mahkamah konstitusi yang terhormat ini. iii. kewenangan mahkamah konstitusi secara konstitusional, dasar kewenangan mahkamah konstitusi untuk dapat mengadili permohonan pemohon terkait deng, adalahputusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x tanggal april yag mempertimbangkan:l

ddulisan pekerjaan pns anggota kpu bogor alamat kp. pasir tengah, dusun sukoharjo, kecamatan jeruk, kabupaten bogor selanjutnya disebut sebagaisaksi pemohon: mendengar keterangan pemerintah,pada tanggal novl. kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini bahwa pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian huruf daselanjutnya disebut terhadap dan uud ini berkaitan dengan berhentinya anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sebelum masa jabatan berakhir. bunyi selengkapnya adalah anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima" dalam penjelasan ini disebutkan bahwa, yang dimaksud "mengundurkan diri"sementaraoleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan uudundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan: dan atau rekomendasi dari dpr. menjelaskan tentang penyebab anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan bunyi:: melanggar sumpahj:sementara huruf tidak memberikan penjelasan siapa pihak yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut dengan alasan yang dapat diterima atau tidak. bahwa pelarangan tersebut luar kelaziman yang berlaku seluruh badan lembaga atau komisi negara indonesia. hampir seluruhnya memberikan hak ruang kepada personil dalamnya untuk mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. berikut kami uraikan klausul pengunduran diri pada lembaga lainnya, antara lain:hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, undang undang nomor tahungundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua bpk, komisi pemberantasan korupsi,gundurkan diri, komisi yudisial, undang undang nomor tahun ketua, wakil ketua, dan anggota kognpermintaan sendiri: dpr, undang undang nomor tahun anggota dpr berhenti antarwaktu karena: mengundurkan diri, sedemikian vitalkah anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sehingga bisa mengalahkan lembaga lembaga lain indonesia bahkan presiden sekalipun, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf sampai dengan huruf larangan mundurnya anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dengan alasan seperti tersebut atas menjadi inkonstitusional karena sebagai warga negara indonesia anggota kpu juga yang memiliki hak konstitusionaldengan mengabdi bidang lain sebagaimana diatur dalam uud hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional sebagaimana diatur dalam uud dan hak untuk dapat memilih pekerjaan yang dia kehendaki sebagaimana diatur dalam uud hak hak tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan umum karena kepentingan umum yang mungkin terganggu akibat mundurnya anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota telah diantisipasi oleh undang undang ini. bahwa munculnya. merupakan kesewenang wenangan dari pembuat undang undang terhadap anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota karena sebagaimana dijelaskan poin aturan badan lembaga indonesia telah memberikan tempat terhormat kepada pihak yang mengundurkan diri dengan kalimat "diberhentikan dengan hormat". walaupun ini ditujukan untuk menakut nakuti anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota agar tidak mundur, ancaman ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hak konstitusional anggota kpu yaitu hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam situasi yang sama sama menguntungkan sebagaimana diatur dalam uud bahwa dalam pandangan akhir tim pansus perubahan undang undang penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh wakil ketua komisi ganjar pranowo hadapan sidang paripurna dpr, tanggal september menyebutkan bahwa salah satu perubahan penting dari undang undang nomor tahun yaitu perubahan pengertian penyelenggara pemilu yakni". hal ini mengandung makna posisi kpu dan bawaslu menjadi sejajar. namun dalam pengaturan undang undang ini terdapat diskriminasi karena yang mengatur pemberhentian bawaslu yaitu undang undang nomor tahun tidak ada yang mengatur bahwa anggota bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, bawaslu kecamatan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima atau diberhentikan tidak dengan hormat harus mengembalikan uang kehormatan (dua) kali lipat sebagaimana untuk anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang diatur dalam inikah yang dinamakan kesejajaran. bahwa mempersulit anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota untuk mengundurkan diri pada hakikatnya sama dengan menghilangkan kesempatan kepada anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota untuk berkiprah bidang pemerintahan. jika kemudian hari anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota menjadi politisi atau pejabat negara lainnya, itu tidak bisa dijadikan dasar oleh pembuat undang undang membatasinya melalui pembentukan undang undang yang diskriminatif karena ini menyalahi asas pembterutama asas kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukumsebagaimana diatur dalam uud iv. kesimpulan dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka angka ii, dan angka iii atas, pemohon menyampaikanberserta penjelasannyhuruf berikut penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, berdasarkan berbagai pertimbangan hukummemajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa,pekerjaan sebagaimana diatur dalam uud karena itu terdapat alasan yang cukup bagi mahkamahundang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, khususnya khususnya frasa, "alasan yang dapat diterima," dan penjelasan yang berbunyi,an uud menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: memohon agar putusan ini ditempatkan dalam berita negara republik indonesia: apabila mahkamah berpendapat lain, mohon untuk diberikaselain itu, pemohon mengajukan seorang saksi yaitu drs. teen setiawan pada persidangan tanggal desember yang telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut: bahwa saksi adalah anggota kpu provinsi jawa barat, periode menerangkan atas nama pribadi dan bukan atas nama lembaga kpu provinsi jawa barat, yaitu: pertama, bahwa mengenai ketentuan pengunduran diri bagi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota adalah ketika sahabat saksi yang bernama setia permana (almarhum) telah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota atau ketua kpu provinsi jawa barat periode usai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun pada saat itu, saksi usai melaksanakan tugas sebagai panas pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat, kemudian, setia permana (almarhum) menjadi calon anggota dpr dari pdip daerah pemilihan jawa barat, kota bandung dan kota cimahi. pengunduran diri setia permana dikritisi oleh salah seorang akademisi kota bandung melalui surat kabar pikiran rakyat. dengan mengingatkan mengenai ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, dankemudian ditanyakan, mengapa setia permana dapat lolos kesehatan sebagai calon anggota dpr, padahal alasan untuk pengunduran diri dari kedudukannya sebagai anggota dan ketua kpu provinsi jawa barat adalah harus ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan mengalami sakit permanen dan atau gila. atas pemberitaan ini, saksi pun berkontribusi pemikiran bahwa setia permana mengundurkan diri bukan pada periode masa jabatan tahun, tetapi pada periode masa perpanjangan, masa jabatan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat, sehingga ketentuan huruf undang undang nomor tahun tidak mengikat bagi setia permana. permasalahan ini menjadi selesai ketika mendaftar menjadi calon anggota kpu provinsi jawa barat periode saksi sadar betul bahwa akan masuk suatu kerangkeng, bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, kecuali mau menyandang status sakit permanen atau gila atau pelanggar tindak pidana atau pelanggar sumpah janji dan atau kode etik atau mati, kedua, pada tahun ada seorang komisioner dari kpu kabupaten sukabumi dan ada seorang lagi komisioner dari kpu kabupaten karawang yang dirumorkan berminat menjadi calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kabupatennya masing masing: bahwa risiko yang akan dihadapi, jika mengundurkan diri, akan berpotensi dipermasalahkan dari aspek kesehatan. satu pihak, mengundurkan diri sebagai anggota kpu kabupaten, harus berstatus sakit permanen atau gila, pihak lain, untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus lolos tes kesehatan jasmani dan rohani. jika memilih untuk diberhentikan karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota kpu kabupaten, akan sulit dilakukan karena harus melalui mekanisme dewan kehormatan atau dk. untuk membentuk dk, harus ada rekomendasi dari bawaslu atau pengaduan dari masyarakat dengan identitas yang jelas vide undang undang nomor tahun ketiga, bahwa huruf undang undang nomor tahun kembali dimuat dengan tambahan frasa dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum atau undang undang nomor tahun dengan alasan yang dapat diterima. sedangkan penjelasan huruf undang undang nomor tahun dalamternyata ada tambahan ketentuan dalam undang undang nomor tahun ini, dan diberhentikan dengan tidak hormat, diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak dua kali lipat dari yang diterima. ternyata materi ketentuan dalam undang undang nomor tahun tidak diberlakukan kepada pengawas pemilu. mengapa dalam satu undang undang terdapat diskriminasi perlakuan? jadi, jika mau berhenti sebagai anggota kpu provinsi jawa barat, maka harus memilih salah satu status, sakit permanen atau gila, atau pelanggar tindak pidana, atau pelanggar sumpah janji, dan atau kode etik, atau mati, atau tambahan status baru, miskin, keempat, bahwa ada celah dalam undang undang nomor tahun untuk mengundurkan diri tanpa terkena ketentuan huruf penjelasan huruf dan yaitu dengan memanfaatkan ketentuan huruf antara lain tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. dan penjelasan huruf yang berbunyi,mestilah menggunakan modus operandi yang nakal ini agar bisa mengundurkan diri dari kedudukan sebagai anggota penyelenggara pemilu, tanpa terkena status sakit permanen, atau gila, dan seterusnya. kelima, terdapat ketentuan yang berbunyi,,. kemudian ketentuan yang berbunyi, keanggotaan kpu provinsi berdasarkan undang undang ini ditetapkan setelahketentuan yang berbunyi,oleh undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. berdasarkan ketentuan maka masa bakti kpu akan dipangkas. kpu periode sekarang akan berakhir sekitar bulan april sedangkan berdasarkan ketentuan dan masa bakti kpu provinsi dan kpu kabupaten kota tetap lima tahun. masa bakti saksi dan kawan kawan sebagai anggota kpu provinsi jawa barat tetap akan berakhir bulan november dengan menyisakan perbedaan waktu sekitar sampai bulanan ini, apabila saksi berminat mengikuti seleksi menjadi anggota kpu dan bawaslu, saksi khawatir akan terkena ketentuan huruf penjelasan huruf dan sehingga saksi terkerangkeng tidak bisa mengikuti seleksi menjadi anggota kpu dan atau bawaslu periode yang baruuraian angka sampai atas, pemohon menyimpulkan, bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenanganfaktor inilah yang menjadi salah satu alasan sampai saat ini tidak berani mengambil formulir pendaftaran menjadi anggota kpu dan bawaslu. oleh karena itu, substansi ketentuan huruf penjelasan huruf dan dalam disetarakan dengan ketentuan huruf tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi. keenam, ketentuan penjelasan huruf dan penjelasan huruf juga sebelumnya telah dimuat dalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, yang diundangkan tanggal maret yang berbunyi, yang dimaksud mengundurkan diri pada huruf ini adalah mengundurkan diri karena alasan, dan atau karena terganggu fisik, dan atau jiwanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. pada tahun an, ketika masa ketentuan ini berlaku, ada seseorang yang mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota atau ketua kpu salah satu provinsi indonesia untuk mengikuti seleksi menjadi salah seorang hakim mahkamah konstitusi. namun semua elemen masyarakat indonesia tidak ada yang mempermasalahkannya. akhirnya, bukan saja berhasil menjadi hakim mahkamah konstitusi, beliau juga berhasil mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi indonesia. menimbang bahwa pada persidangan tanggal desember telah didengar keterangan pemerintah yang menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon beranggapan dengan berlakunya guo akan merugikan hak konstitusional yang antara lain: pemohon sebagai anggota kpu kabupaten bogor dapat berhenti antar waktu antara lain karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima yang dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah pengunduran diri karena alasan kesehatan atau terganggu fisiknya. selain itu apabila mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan tidak dengan hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak kali lipat dari yang diterima. ketentuan tersebut dianggap menghalang halangi pemohon untuk mengundurkan diri dengan alasan lain misalnya untuk menjadi anggota kpu atau anggota bawaslu, il. tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon pemerintah ingin menyampaikan bahwa dari permohonan pemohon terhadap pengujian undang undang nomor tahun bahw,t. dengan memahami kedudukanemohon dengan keberadaan norma guo yang menurutemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa untuk menduduki jabatan jabatan publik yang prosedur perekrutannya melalui mekanisme pemilihan, para kandidat sesungguhnya sudah mengetahui seluruh konsekuensinya dan dampak dampaknya termasuk dalamnya adalah konsekuensi berapa lama masa jabatan yang harus diembannya, bahwa seorang kandidat yang sudah terpilih dalam jabatan publik mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban sekaligus hak hak yang harus ditunaikan secara tuntas dalam kaitan dengan jabatan yang diembannya dalam periodisasi tertentu. periodisasi jabatan yang sudah disepakati atau norma hukum publik yang harus ditaati ketika dirinya terpilih untuk menduduki jabatan tersebut, cc. secara etis tidaklah elok apabila seorang pejabat meninggalkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya yang belum selesai untuk mengejar jabatan lain yang dianggap lebih bergengsi dan prestisius dengan mengorbankan jabatan lama: bahwa norma guo didesain agar anggota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota berkonsentrasi penuh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara tuntas, bahwa dalam kerangka implementasi hak konstitusional pemohon seperti hak untuk memajukan diri sendiri, hak berpartisipasi aktif dalam pemerintahan secara profesional dan memilih pekerjaan yang dikehendaki adalah merupakan pilihan pilihan hukum bagi pemohon dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam undang undangnya. ketika sudah memilih jabatan publik tertentu maka dirinya harus konsisten, taat asas, dan konsekuen dengan seluruh konsekuensi yang harus dipenuhinya termasuk dalam periodisasi jabatan yang harus diselesaikan: menyatakan bahwa ketentuan dan huruf dan huruf huruf huruf dan huruf dan undang undang nomor tahuemohongota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima menimbang bahwa salah satu kewenangan mahkamahpengujian konstitusionalitas undang undang cast hurufperorangan warga negara indonesia dan berdasarkandiangkat menjadi anggota kpu kabupaten bogor (vide bukti p 3j, tidak dapat mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan lain kecuali karena alasan kesehatan dan atau karena terganggu fisik dan atau jiwanya padahal pemohon memiliki hak konstitusional untuk, antara lain, bebas memilih pekerjaan berdasarkan ketentuan uud sehingga menurut mahkamah pemohon memilikengan pemberlakuan huruf berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pemohon yaitu tertutupnya peluang untuk berkiprah posisi yang lebih tinggi misalnya menjadi anggota komisioner kpu. pemohon berniat menjadi komisioner kpu, yang berdasarkan menyatakan,, maka tim seleksi akan dibentuk pada tanggal desember dengan asumsi pemohon lulusnya sebagai anggota kpu kabupaten bogor sebelum berakhirnya masa jabatan pemohon, sedangkan berdasarkan keputusan kpu provinsi jawa barat masa jabatan pemohon berakhir pada bulan desember bahwa satu satunya yang sangat memungkinkan digunakan oleh pemohon adalah mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam huruf yang menyatakan, anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: . mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". menurut pembuat undang undang sebagaimana disebutkan dalam penjelasan tersebut makna dari pengunduran diri yang dibolehkansuai dengan huruf adalah sehat jasmani dan rohani. ketentuan ketentuan yang saling bertentangan tersebut sangat menyulitkan dan merugikan hak hak konstitusional pemohon, selain itu yang dari yang diterimanya". menurut pemohon ini sengaja menghalangi haknya untuk berkiprah pemerintahan serta menghilangkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. artinya pada saat pemohon memilih keluar dari anggota kpu kabupaten bogor, maka harus mengembalikan tunjangan khusus yang diterima selama menjadi anggota kpu kabupaten bogor yang dihitung nominalnya sebanyak yang berasal dari , . nilai ini menurut perasaan dan kemampuan ekonomi pemohon sangat banyak dan tidak masuk akalsaksi pemohon serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, kesimpulan pemohon dan keterangadalah pengujian yang menyatakan: anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: aa. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima , i3 menimbang bahwa hurufdapat diterima , yang dalam penjelasannya menyatakan, menurut pemohon sangat merugikan hak hak konstitusionalnya, karena agar pengunduran diri pemohon dapat diterima pemohon harus dalam keadaan sakit, terganggu fisik dan atau jiwanya terlebih dahulu. selain itu syarat mengundurkan diri tersebut berbeda dengan syarat pengunduran diri hakim konstitusi, ketua dan wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan, ketua, wakil ketua, ketua muda mahkamah agung, hakim agung, komisioner komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang biasa singkat kpk dan komisioner komisi yudisialemohon adalah perorangan warga negara indonesia berdasarkan keputusan kpu jawa barat nomor sk kpuojb tanggal september diangkat menjadi anggota kpu kabupaten bogor. mahkamah telah memberikan legal standing kepada anggota dalam sebuah lembaga negara sebagai perseorangan untuk mengajukan pengujian undang undang yang menyangkut hak haknya sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dan nomor puu vii bahwa pemohon mempunyai hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud berupayang bunyinyayang bunyinya, setiap warga terhadap dalil pemohon guo mahkamah mempertimbangkan, bahwa pekerjaan adalah sarana bagi manusia untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan uud selain itu pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menjaga kehormatannya, karena tanpa mempunyai pekerjaan kemungkinan besar mudah berbuat sesuatu yang melanggar hukum. tanpa pekerjaan akan menjadi beban orang lain. dengan bekerja akan memperoleh sesuatu penghasilan yang antara lain untuk menjaga kehormatannya tersebut. uud sebagai salah satu hak asasi manusia menentuanusia akan bahagia kalau dengan pekerjaan dan penghasilannya dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. oleh sebab itu menjadi hak setiap manusia untuk diberi kebebasan mencapai kebahagiaan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang memungkinkan hidup lebih bahagia. tugas negara ialah mendekatkan setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaannya tersebut, baik dalam maupun luar pemerintahan. oleh sebab itu dalam pembukaan uud alinea kedua dik: penjelasan huruf menyatakan, yang dimaksud mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima i . menurut mahkamah, penjelasan tersebut telah mempersempit kebebasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik agar supaya lebih dapat memenuhi haknya untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. padahal, memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik adalah untuk lebih mendekatkan diri arah tercapainya kebahagiaan bagi kemanusiaan selain, menurut hukum progresif, merupakan tujuan setiap hukum dan peraturan perundang undangan terutama juga merupakan hal yang menjadi salah satu kewajiban pemerintah negara indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan uud yakni memajukan kesejahteraan umum. penjelasan huruf bertentangan dengan konstitusi karena menghalang halangi kemerdekaan pemohon untuk mencapai kebahagiaan serta upayanya untuk memajukan dirinya serta kebebasan pemohon untuk mencari pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana pernyataan uud bahwayang menyatakan: selain itu,hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: . mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi ,tua, wakil ketua. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua bpk ,a. . atas permintaan sendiri secara tertulis ,impinan komisi pemberantasan korupsi berhenti atau diberhentikan karena d. mengundurkan diri: atau, huruf undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, sebagaimana diubah deng. permintaan sendiri. dalam penjelasan dari tersebut atas, semuanya menyatakan, cukup jelas yang berarti hakim konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota bpk, ketua,dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tanpa syarat dengan alasan yang dapat diterima . menurut mahkamah ada perbedaan dan ketidaksamaan hadapan hukum mengenai hak pengunduran diri dari pekerjaan antara anggota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota satu pihak, dan hakim konstitusi, ketua, wakil ketua, anggota bpk, ketua danpihak lain, padahal, uudtu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal pengunduran diri sebagaimana dipertimbangkan atas, bertentangan dengan uud dengan demikian frasa "dengan alasan yang dapat diterima dalam huruf beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan uud sehingga huruf harus dimaknai, anggota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: . mengundurkan diri : i3. menimbang bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang telah mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan, misalnya seseorang yang terikat dalam ikatan dinas, tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. menurut mahkamah, anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota mengikatkan diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu selama masa jabatannya, tetapi kedudukan anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terikat dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa ikatan dinasnya dengan konsekuensi, antara lain, membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas tanpa alasan yang dapat diterima, i3. menimbang bahwa berdasarkan pendapat mahkamah tersebut maka tidak ada kemungkinan untuk ditolaknya permohonan pengunduran diri. dalil pemohon tentang pengujian konstitusionalitas sudah tidak dapat dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang menyangkut beralasan hukum: i3. menimbang, bahwa mengenai kekhawatiran jika sekiranya suatu waktu anggota anggota kpu atau kpu provinsi atau kpu kabupaten kota secara serempak seluruhnya mengundurkan diri sehingga terjadi kekosongan atau kevakuman, pertama tama harus dikemukakan bahwa pengunduran diri seseorang untuk memilih pekerjaan lain, adalah salah satu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam uud sehingga tidak boleh dihalangi oleh suatu ketentuan bawah uud. selain itu untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian seperti tersebut maka pembentuk undang undang telah menentukan masing masing dalam sebagai berikut: : tim seleksi mengajukan (sepuluh) nama calon anggota kpu provinsi hasil seleksi kepada kpu : : mekanisme penggantian antarwaktu anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota seperti diatur dalam undang undang guo: selain itu, pembentuk undang undang telah menyiapkan antisipasi yang bersifat sementara darurat manakala kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota tidak dapat menjalankan tugasnya, antara lain jika seluruhnya mengundurkan diri, yakni sebagaimana diatur dalam yang menyatakan:i3. berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, menurut mahkamahbertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahuntidak mempunyai kekuatan hukum mengikpada hari rabu tanggal empatini juga rabu tanggal empat bulan januari tahun dua ribu dua ttd. hartono akil mochtar panitera pengganti, ttd. eddy purwanto negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" serta" bahwa berlakunya huruf sangat merugikan hak konstitusional pemohon karena larangan mengundurkan diri yang dapat diterima hanya terbatas pada "alasan kesehatan dan atau karena terganggu fisik dan atau jiwanya", padahal sebagai seorang warga negara indonesia adalah hak pemohon untuk memajukan diri membangun bangsa dan negara dalam berbagai posisi apakah sebagai komisioner kpu, anggota dpr, anggota dprd, hakim tipikor, dosen, atau posisi apapun yang memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara. hak ini memberangus dengan sendirinya manakala pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota kpu kabupaten bogor tidak boleh mengundurkan diri tengah jabatan: bahwa pemberlakuan huruf dan berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pemohon yaitu tertutupnya peluang pemohon untuk berkiprah posisi yang lebih tinggi misal menjadi anggota kpu. sebagai ilustrasi, apabila pemohon berniat menjadi menjadi komisioner kpu pusat, maka berdasarkan pembentukan panitia seleksi anggota kpu akan dilaksanakan (dua) bulan setelah diundangkan, maka tim seleksi akan dibentuk pada tanggal desember dengan asumsi pemohon melaju sebagai anggota kpu kabupaten bogor sebelum berakhirnya masa jabatan pemohon yang berdasarkan keputusan kpu provinsi jawa barat masa jabatan pemohon berakhir pada bulan desember mekanisme mana yang harus ditempuh oleh pemohon. undang undang guo secara utuh berbunyi,ari bunyi atas, satu satunya yang sangat memungkinkan digunakan oleh pemohon adalah mengundurkan diri yang telah diatur oleh huruf undang undang guo yang berbunyi, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". namun ternyata menurut pembuat undang undang makna dari pengunduran diri yang dibolehkan itumua huruf adalah sehat jasmani dan rohani: bahwa yang menyatakan bahwa", pemohon berkeyakinan ini sengaja dibuat untuk menghalangi hak pemohon untuk berkiprah pemerintahan dan menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saat ini. artinya saat pemohon untuk memilih keluar dari kpu, maka pemohon harus mengembalikan tunjangan khusus (nama mak dipa kpu) yang diterima selama menjadi anggota kpu kabupaten bogor yang dihitung nominalnya sebesar yang berasal dari , . nilai ini menurut perasaan dan kemampuan ekonomi pemohon sangat besar dan tidak masuk akal: bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian undang undang ini, pemohon berharap hak hak konstitusional pemohon dan juga komisioner kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota lainnya untuk memperoleh adanya kesamaan hak mengundurkan diri untuk "alasan lain" selain karena alasan kesehatan, dan atau jiwanya dapat terpenuhi. bahwa ternyata kemudian hari, pemohon mau menjadi anggota partai atau pejabat negara atau pejabat daerah atau jabatan jabatan lainnypembuat undang undang karena telah diatur dengan sangat jelas hak hak tersebut dilindungimemiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan beberapa alasan, yakni: pemohon adalah perorangan warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional yang normalnya telah diatur dan diberikan oleh uud yaitudan uud bahwa pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya huruf dan karena tersebut menghilangkan hak pemohon untuk mengundurkan diri selain alasan kesehatan untuk berkiprah posisi yang lebih baik bidang pemerintahan, mencari pekerjaan yang dikehendaki dan penghidupan yang layak, bahwa kerugian akibat pemberlakuan huruf dan menurut penalaran yang wajar berpotensi akan terjadi manakala pemohon mengundurkan diri, kerugian tersebut berupa kerugian hilangnya kesempatan dan kerugian materi yaitu mengembalikan uang kehormatan (dua) kali lipat: bahwa kerugian konstitusional tersebut nyata nyata terjadi berdasarkan sebab akibat (causal terbang) yaitu hak konstitusional pemohon dirugikan disebabkan oleh pemberlakuan yang saat ini diujipertimbangan hukum bahwabahwa perjalanan panjang komisi pemilihan umum dimulai pasca amandemen uud dimana saat itu wakil wakil rakyat bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan oleh suatu lembaga tersendiri. kesepakatan itu tertuang dalam konstitusi negara republik indonesia yaitundiri . tak kurang dari (tiga) undang undang untuk mengatur tentang penyelenggaraan pemilu. pada saat pertama kali, kpu bentuk berdasarkan undang undang nomor tahun yang pada saat itu masih bersatu dengan undang undang pemilihan umum. namun melihat pada urgensi dan posisi penyelenggara pemilu yang sangat vital, pembuat undang undang pun bersepakat untuk membuat suatu undang undang khusus tentang penyelenggara pemilu sehingga lahirlah undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan yang terakhir undang undang yang saat ini diuji yaitu bahwa dari ketiga undang undang yang telah dibentuk, semuanya mengatur tentang pengunduran diri. undang undang nomor tahun , undang undang nomor tahun juga" yang dalam penjelasan kedua undang undang tersebut semuanya berbunyi,termasuk yang diatur dalam undang undang yang diuji. pertanyaannya: mengapa anggota kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota tidak boleh mengundurkan diri tengah masa jabatannya lalu apakah efektif untuk membendung anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota untuk tidak mundur? bahwa menyimak dari beberapa komentar para politisi yang terlibat aktif dalam penyusunan ketiga undang undang ini salah satu alasan dilarang mundurnya anggota kpu tengah masa jabatan adalah menyangkut independensi anggota kpu terlebih setelah menyerukan kasus mundurnya anas urbaningrum dan andi bupati. untuk periode tersebut mempertanyakan atau mempermasalahkan independensi memang sangat relevan apabila dikaitkan dengan larangan anggota kpu tidak boleh menjadi anggota partai politik sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun namun setelah dibukanya peluang "mantan" anggota partai politik untuk menjadi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota sebagaimana diatur dalam komentar tersebut menjadi tidak relevan karena publik akan lebih mencurigai ke independen nya mantan parpol menjadi anggota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. apalagi mantan anggota parpol tersebut akan terlibat langsung dalam proses pemilu, sementara mantan anggota kpu belum tentu aktif partai politik. dari beberapa rekan rekan anggota kpu kabupaten kota hampir mayoritas mundur untuk melaksanakan studi atau kembali, habitat sebagai dosen, dan sedikit yang bergabung partai politik: bahwa asumsi mundurnya anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota akan mengacaukan tahapan pemilu tidaklah tepat karena pengaturan pergantian antarwaktu anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota berbeda dengan lembaga seperti kpk, bpk, dan komisi yudisial. artinya saat ada anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang mengundurkan diri, cukup dengan mengangkat anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota diurutan berikutnya hasil fit dan proper tes oleh dpr untuk kpu, hasil fit dan proper tes kpu untuk kpu provinsi dan hasil fit dan proper tes kpu provinsi untuk kpu kabupaten kota sehingga tidak memerlukan biaya dan waktu yang banyak sebagaimana diatur dalam kalaupun ada kejadian luar biasa dimana seluruh anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota mengundurkan diri, sampai dengan telah memberikan pengaturan yang sangat jelas yaitu, dalam hal kpu tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana pandangan pengamat anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang mengundurkan diri mempunyai data data rahasia menyangkut kondisi partai politik, ini juga tidak tepat karena lebih berbahaya mana data data politik dengan data data kasus korupsi yang dimiliki oleh bpk, kpk, atau kejaksaan. tetapi ternyata regulasi yang dibuat membolehkan anggota bpk dan pimpinan kpk untuk mengundurkan diri: bahwa tidak adanya opsi mengundurkan diri selain karena alasan sakit terganggu jiwanya dalam dua undang undang lama menimbulkan ketidakpastian hukum kepada anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota yang akan berhenti. beberapa kasus anggota kpu kabupaten kota yang akan berhenti memilih bersidang dewan kehormatan sehingga ada sebagian anggota kpu kabupaten kota yang diterima untuk mundur, ada juga yang ditolak atau bahkan digantung tidak jelas. namun opsi ini tidak dapat digunakan saat ini karena berdasarkan dkpp hanya akan memverifikasi pemberhentian anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota apabila diberhentikan tidak dengan horma

kj) iasa tahun yang diajukan oleh: i1.2j1. nama drs. obednego depparinding, m.h pekerjaan wiraswasta alamat dusun pondok bakar, desa pondok bakar, kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi barat nama david bambalayuk, s.t., m.si pekerjaan anggota dprd kabupaten mamasa alamat jalan pendidikan nomor tata,nomor r&p sk mk vi bertanggal juni memberi kuasa kepada: agus salim, s.h., m.h: muhammad taufik, s.h: jeanne dumai, s.h, ronald christofel mou, s.h: dewi sekar arum, s.h: arya baskom, s.h: yohanes bandara sinar, s.h: yulianto asis, s.h: advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum rudyantho partners, beralamat tamara centre,mamasa berkedudukan rantebuda, desa rambusaratu, kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi barat: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal juni memberi kuasa kepada: dobel amir, s.h., kn: samsudin, s.h: kristiani musik, s.h: syarifuddin, s.h: muh. sattupali, s.h: julherfi, s.h: abdullah, s.h: kamal abdul aziz, s.h, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum amir partners , beralamat gedung manggala wanabatti ruang jalan gatot subroto, senayan,, i1. nama drs. ramlan badawi, m.h pekerjaan bupati mamasa alamat desa orang, kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi barat nama drs. victor potongan, sos pekerjaan anggota dprd kabupaten mamasa alamattanggal juni memberi kuasa kepada rudy alfonso, s.h., m.h: misbahuddin gasma, s.h., m.h: totok prasetiyanto, s.h: dimas pradana, s.h: mimbar berlian bahri, s.h: samsul huda, s.h., m.h: heru widodo, s.h., hum, robinson, sos., s.h: melissa christians, s.h, advokat dan konsultan hukum pada alfonso partners law office, beralamat the tower floor, suite jalan rasa said kav.kecamatan bambang sebanyak wajib pilih terdiri dari: tps desa balapan sebanyak wajib pilih: tps desa bambang sebanyak wajib pilih: tps iiiiii desa minang sebanyak wajib pilih: tps desa rantelemo sebanyak wajib pilih: tps desa saluassing sebanyak wajib pilih, tps iii desa saluassing sebanyak wajib pilih: tps desa salubulo sebanyak wajib pilih: tps desa satu dengen sebanyak wajib pilih: tps desa satu kadi sebanyak wajib pilih: tps desa satu kadi sebanyak wajib pilih: tps desa satu kelompok sebanyak wajib pilih, tps iii desa satu kelompok sebanyak wajib pilih: tps desa satu tabang sebanyak wajib pilih: tps desa satu tabang sebanyak wajib pilih, tps desa siklase sebanyak wajib pilih, tps desa tanete tomba tps desa burung manurung sebanyak wajib pilih,,ludurian sebanyak wajib pilih: tps desa salumaka: tps iii kelurahan talipukki tps kelurahan arale sebanyak wajib pilih: tps kelurahan arale sebanyak wajib pilih: tps desa arale utara sebanyak wajib pilih, tps desa barru sebanyak wajib pilih, tps desa barru sebanyak wajib pilih, tps iii desa barru sebanyak wajib pilih, tps desa barru sebanyak wajib pilih, tps desa kalau sebanyak wajib pilih: tps desa kalau sebanyak wajib pilih,desa salutambun sebanyak wajib pilih: tps desa arale timur sebanyak wajib pilih: tps desa arale timur sebanyak wajib pilih, tps desa buntu palangka sebanyak wajib pilih: tps desa buntu palangka sebanyak wajib pilih: tps desa kabar sebanyak wajib pilih:iii desa penayangan sebanyak wajib pilih, tps desa ranteberang sebanyak wajib pilih: tps desa ranteberang sebanyak wajib pilih: tps iii desa ranteberang sebanyak wajib pilih, tps desa salurinduktara sebanyak wajib pilih: kecamatan tabuhan sebanyak wajib pilih terdiri dari tps desa busana sebanyak wajib pilih: tps desa busana sebanyak wajib pilih: tps iii desa busana sebanyak wajib pilih: tps desa pandang dewata sebanyak wajib pilih: tps desa pandang dewataiii kelurahan cakalangdesa malatiro sebanyak wajib pilih, tpsiiiselain nik ganda seperti tersebut atas, ditemukan pula identitas ganda yang terdaftar dalam dpt dimaksud sebanyak wajib pilih sesuai daftar berikut, tps desa leo sukamaju sebanyak wajib pilih: tps desa sehaluan sebanyak wajib pilih, tps desa sehaluan barat sebanyak wajib pilih: tps desa sehaluan barat sebanyak wajib pilih: tps desa mesakada sebanyak wajib pilih, tps desa salukonta sebanyak wajib pilih: kecamatan bambang sebanyak wajib pilih terdiri dari: tpsdesa minang sebanyak wajib pilih, tps iii desa minang sebanyak wajib pilih: tps desa rantelemo sebanyak wajib pilih: tps desa rante terima sebanyak wajib pilih: tps desa saluassing sebanyak wajib pilih, tps desa saluassing sebanyak wajib pilih: tps desa saluassing sebanyak wajib pilih, tps desa salubulo sebanyak wajib pilih:elompok sebanyak wajib pilih, tps desa satu tabang sebanyak wajib pilih: tps desa satu tabang sebanyak wajib pilih,adi sebanyak wajib pilih: tps desa siklase sebanyak wajib pilih: tps desa siklase: tps desa burung manurung sebanyak wajib pilih::mulo sebanyak wajib pilih: tps desa samulo sebanyak wajib pilih: tps desa salubanua sebanyak wajib pilih: tps desa salubanua sebanyak wajib pilih: tps desa saludurian sebanyak wajib pilih: tps desa saludurian sebanyak wajib pilih: tps desa salumaka sebanyak wajib pilih: tps desa salumaka sebanyak wajib pilih: tps iii desa salumaka sebanyak wajib pilih, tps desa sendang, tps iii kelurahan talipukki sebanyak wajib pilih, tps desa tapalinna: tps iii kelurahan arale sebanyak wajib pilih: tps desa arale selatan sebanyak wajib pilih, tps desa barru sebanyak wajib pilih, tps desa barru sebanyak wajib pilih: tps desa halangan sebanyak wajib pilih, tps desa kalau sebanyak wajib pilih: tps desa kalau sebanyak wajib pilih:uhaidao sebanyak wajib pilih: tps desa uhaidaoiii desa penayangan sebanyak wajib pilih, tps iii desa buntu palangka sebanyak wajib pilih,desa penayangan sebanyak wajib pilih: tps iii desa penayangan sebanyak wajib pilih, tps desa salurinduk sebanyak wajib pilih, tps desa salutambunsalutambun timur sebanyak wajib pilih: tps desa salutambun timur sebanyak wajib pilih, tps desa tara sebanyak wajib pilih, kecamatan tabuhan sebanyak wajib pilih terdiri dari: tps desa busana sebanyak wajib pilih: tps desa busana sebanyak wajib pilih, tps iii desa busana sebanyak wajib pilih: tps desa pandang dewataiiisaluangditemukannya nik dan identitas ganda dalam dpt tersebut atas mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut kecamatan tersebut. adapun potensi terjadinya penggelembungan suara dari nik dan identitas ganda minimal sebanyak suara: bahwa selain itu, ditemukan juga sejumlah wajib pilih terdaftar dalam dpt, sementara berdasarkan formulir hampir semua dpt terdaftar ikut memilih, yaitu: kecamatan sehaluan partisipasi wali ngua kel desa tps dpt dpt# pemilih pindah tidak tempat |eko sukamaju |9a (salah (vide bukti p sampai bukti p dan bukti p kecamatan jambi partisipasi wali ngua kel desa tps dpt dpt# pemilih pindah tidak tempat (samulo tapanya lia, big manurung salubanua (saluran salumaka |ama8s| (vide bukti sampai bukti p dan bukti p kecamatan buntu palangka partisipasi wali ngua kel desa tps dpt dpt# pemilih tidak pindah idak tempat salutambun |kenanga (vide bukti p sampai bukti p dan bukti p sehingga dari data tersebut, berpotensi menggelembungkan suara minimal sebesar suara: bahwa selain permasalahan seperti tersebut atas, memohon bersama sama dengan pt. surya agung yang beralamat jl. abdullah dg. sirusa makassar selaku perusahaan percetakan kertas suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun telah mencetak kertas suara melebihi ketentuan yangmana berdasarkan aturan kertas suara dicetak sebesar jumlah dpt ditambah atau sebanyak lembar, tetapi percetakan telah mencetak kertas suara sebanyak lembar atau berlebih sebanyak lembar. bahwa berdasarkandijelaskan bahwa surat suara lebih terdiri dari surat suara rusak sebanyak lembar sudah dimusnahkan) surat suara lebih sebanyak lembar bahwa pemusnahan surat suara rusak sebanyak lembar seperti tersebut dalam berita acara serah terima tidak pernah disaksikan oleh bawaslu kabupaten mamasa sehingga diragukan kebenarannya. sedangkan surat suara lebih sebanyak lembar diterima oleh memohon dan dimasukkan gudang kpud kabupaten mamasa. (vide bukti dan bukti p bahwa selain surat suara lebih seperti tersebut dalamternyata atas perintah dari memohon, pt. surya agung tetap melakukan pencetakan kertas suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun setelah proses serah terima dan distribusi kertas suara kabupaten mamasa berlangsung. hal ini berdasarkan penelusuran bawaslu kabupaten mamasa lokasi pencetakan kertas suara jl. abdullah dg. sirusa makassar pada tanggal mei sehingga dapat dipastikan bahwa kertas suardiperbaikieauntuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun dengan sengaja dicetak melebihi aturan yang berlaku dan kelebihannya itu lebih besar dari lembar seperti tercantum dalam berita acara serah terima. (vide bukti bahwa setelah dikonfirmasi langsung kepada memohon tentang adanya kelebihan pencetakan kertas suara, keterangan memohon mengakui bahwa ada kelebihan sebanyak lembar yang menurut keterangan memohon telah dimusnahkan oleh memohon disaksikan oleh bawaslu dan petugas keamanan, ternyata setelah diklarifikasi kepada ketua bawaslu kabupaten mamasa menyatakan tidak pernah menyaksikan proses pemusnahan kertas suara dimaksud sehingga ada indikasi bahwa sebenarnya kertas suara kelebihan tersebut tidak pernah dimusnahkan oleh memohon: bahwa memohon tidak pernah melibatkan pihak bawaslu kabupaten mamasa berdasarkan pengakuan dari ketua bawaslu kabupaten mamasa mulai dari proses tender sampai penentuan pemenang lelang pengadaan kertas suara sehingga proses percetakan kertas suara tidak pernah disaksikan oleh bawaslu kabupaten mamasa. hal inibupati dan wakil bupati, bahwa selain itu, memohon telah menyediakan formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu dan membagikan kepada kpps setiap tps. tetapi berdasarkan formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu yang diserahkan kepada saksi saksi yang hadir tps ternyata memohon hanya menyediakan formulir dimaksud dalam bentuk fotokopi bukan asli. hal ini bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun (vide bukti p sampai bukti p bahwa selain formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu dalam bentuk fotokopi, ditemukan juga formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu yang berbeda dengan format formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun hal ini didapatkan tps desa tapalinna kecamatan jambi, tps dan iii desa buntu buda kecamatan mamasa. (vide bukti bukti p dan bukti p bahwa disamping itu, beberapa tps yang ada kecamatan sehaluan, jambi, arale dan buntu palangka meliputi: tps dan iii desa salukonta: tps desa sehaluan barat: tps dan desa benteng: tps dan desa pasembuk, masing masing kecamatan sehaluan tps dan desa samulo:, tps dan desa saludurian: tps dan ill kelurahan talipukki, masing masing kecamatan jambi tps dan desa panutan: tps ii, ill dan desa barru, tps desa halangan: tps iii kelurahan arale, masing masing kecamatan arale tps dan desa kenanga: tps dan iii desa penayangan: tps dan desa tara: masing masing kecamatan buntu palangka tidak memberikan formulir model kwk.kpu beserta lampiran model kwk.kpu kepada saksi pasangan calon diluar saksi pasangan calon nomor dengan alasan kehabisan formulir atau tidak disediakan oleh kpud kabupaten mamasa. hal ini terindikasi adanya kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi data hasil pemilihan tps tersebut serta bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahukekeliruan lain yang dilakukan oleh memohon adalah melakukan pembiaran terhadap perbuatan calon bupati dari pasangan calon nomor urut yaitu drs. ramlan badawi, mh. yang sekaligus merupakan calon incumbent dimana bupati mamasa drs. ramlan badawi, muntuk turun beberapa kecamatan kabupaten mamasa melakukan pemantauan proses pemilukada kabupaten mamasa periode yang adalah perbuatan melawan hukum, karena yang diperbolehkan melakukan pemantauan berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahunbahwa pejabat pegawai negeri sipil yang identitasnya tercantum dalam surat tugas bupati mamasa tertanggal mei yang turun kecamatan kabupaten mamasa, terbukti melakukan beberapa kegiatan kampanye terselubung untuk kepentingan pasangan calon nomor dimana perbuatan tersebut jelas melanggar peraturan pemerintah nomor tahun dan (d) tentang disiplin pegawai negeri sipil yang seharusnya netral dan tidak memihaklam kampanye , bahwa perbuatan calon bupati dari pasangan calon nomor urut tersebut atas merupakan perbuatan pengarahan secara terstruktur, masif dan sistematis yang melibatkan unsur birokrasi pemerintahan untuk bersama sama mempengaruhi dan atau memaksakan wajib pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati mamasa mengarahkan pilihannya pasangan calon nomor urut drs. ramlan badawi, dan victor potongan, sos.)(vide buktikecamatan tersebut atas yaitu: bahwa telah terjadi pemindahan lokasi tps tanpa alasan yang jelas pada saat pemungutan suara berlangsung yang dilakukan oleh oknum kpps pada tps desa benteng kecamatan sehaluan. pemindahan lokasi tersebut berjarak kurang lebih yaitu dari dusun benteng dusun kondo dan pemungutan suara dilanjutkan dusun kondo desa benteng kecamatan sehaluan: bahwa telah terjadi pemaksaan desa kenanga kecamatan buntu palangka dimana oknum kepala desa mengambil dengan paksa surat panggilan dari masyarakat dan membawa serta mencoblos surat suara tps berdasarkan surat panggilan tersebut, bahwa memohon tidak dengan tegas mengawasi proses pemungutan suara sehingga ada wajib pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari kaliorang pemilih hanya didaftar (satu) kali dalam daftar pemilih daerah pemilihan seperti yang terjadi kecamatan jambi dimana wajib pilih atas identitas muh. roni dan hasmawaty terdaftar tps sekaligus yaitu tps desa condong layak dalam dpt pada nomor dan dan tps desa burung manurung dalam dpt pada nomor dan wajib pilih tersebut memberikan hak pilihnya tps desa condong layak, tetapi berdasarkan formulir kwk.kpu tps desa burung manurung semua wajib pilih yang terdaftar dalam dpt memberikan hak pilihnya. (vide bukti p bukti p dan bukti para sekaligus: bahwa proses perhitungan suara tps desa kenanga kecamatan buntu palangka tidak dilakukan lokasi tempat pemungutan suara tersebut tetapi tanpa alasan yang jelas kpps memindahkan proses perhitungan suara kantor desa kenanga kecamatan buntu palangka, bahwa memohon membiarkan terjadinya proses pemungutan suara, perhitungan dan pengumuman perolehan suara diluar jadwal yang telahlaksanaan pemungutan suara dimulai pukul dan berakhir pukul waktu setempat selanjutnya pada pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada dimulai pada pukul waktu setempat sampai selesai yang terjadi tps desa malatiro kecamatan tabuhan dimana tempat pemungutan suara dibuka pukul pagi tanggal juni dan selanjutnya perhitungan suara pada pukul pagi dan pengumuman perolehan suara pukul pagi: bahwa terhadap kekeliruan dan kecurangan kecurangan yang terjadi seperti dalam hal keberatan yang diajukan oleh akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan memohon,mamassebagaimana diuraikan atas, dengan ini perkenalkan kami selaku pemohon meminta majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan perkara ini,keputusan kpu kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu kab v1 tertanggal juni tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh kpu kabupaten mamasa, juncto keputusan kpu kabupaten mamasa nomor pkk kpu kab vi tertanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut drs. ramlan badawi, dan victor potongan, sos. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kecurangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamasa tahun memerintahkan kepada memohon untuk melakukan proses pemungutan ulang seluruh tps dalam wilayah kecamatan meliputiengan tidak mengikut sertakan kandidatberita acara nomor pkk ba iv tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati, wakil bupati mamasa dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamasa tahun fotokopi berita acara nomor pkk ba iv tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati mamasa periode:soft copy dpt kecamatan sehaluan, bambang, jambi, arale, buntu palangka, dan kecamatan tabups desa leo sukamajuleo sukamaju, kecamatan sehaluehaluanpps tapalinnabupaten mamasa tahun tps ii, desa tapalinna, kecamatan jambi, kabupaten mamasburung manurungi, satu maka, kecamatan jambi, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi, provinsi sulawesi barat, bukti fotokopi surat tugas nomor set v bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama adrianus, bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama yakub, bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama salami, bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama suparman: bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama iak, bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas nama pendek,: bukti fotokopi surat mandat nomor obama v atas dalle, bukti daftar pemilih tetap dpt) desa leo sukamaju, sehaluan dan salah kecamatan sehaluanmulo, tapalinna, burung manurung, salubanua, saludurian, dan salumaka kecamatan jambilutambun dan kenanga kecamatan buntu palangkafoto, bukti foto surat suara lebih sebanyak lembar yang simpan gudang kpud kabupaten mamasa, bukti rekaman video proses pencetakan kertas suara oleh pt. surya agung setelah proses serah terima kertas suara dan pendistribusian kertas suara kpud kabupaten mamasa berlangsbuntubuda, kecamatan mamasai, pps buntu buda, kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi barat, bukti foto saudara muh. roni saat melakukan pencoblosan tps desa condong layak, kecamatan jambi: bukti foto saudari hasmawaty saat melakukan pencoblosan tps desa condong layak, kecamatan jambinik ganda:kakan perselisihan tentang hasil pemilihan umum 1 dan nomor php.d vii dapat disarkan sengketa hasil pemilihan umum pemilukada) dalam arti tekni mahkamah konstitusi menyatakan bahwaidentitas ganda.juli yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: suparman saksi bertempat tinggal desa saludurian, kecamatan jambi, yang bersangkutan saksi ppk kecamatan jambi dan pendukung pasangan calon nomor urut rekapitulasi tingkat ppk tanggal mulai dari jam sampai jam yang dihadiri saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut saksi tidak menandatangani formulir da dan mengisi formulir keberatan tentang kertas suara yang terpakai tps burung manurung. sedangkan pada hari rabu ada salah satu dari keluarga saksi yang diketahui terdaftar tps melalui dpt telah meninggal, yang mana pencoblosan surat suara dilaksanakan hari kamis tanggal juni saksi mengajukan keberatan ppk kemudian ppk menyatakan supaya mengisi bangko kosong dan akan disampaikan kpu: begitu juga tapalinna tps semua kertas suara terpakai. padahal banyak keluarga saksi yang telah pindah. tps tapalinna tersisa kertas suara, semua surat suara termasuk surat suara cadangan dicoblos. yustisantos saksi bertempat tinggal desa salumokanan, kecamatan rantebulahan timur: saksi adalah pendukung pasangan calon nomor urut tetapi tidak masuk tim sukses: saksi melihat adanya keterlibatan beberapa oknum pns an. bernhard, s.pd. sebagai asisten iii kabupaten mamasa, rusli sebagai kepala bidang pendidikan kabupaten mamasa, drs. bner kepala bidang pertambangan kabupaten mamasa dalam hal mengkampanyekan kemenangan pasangan calon nomor urut desa salumokanan, desa salumokanan barat, desa bambang, desa buangan, menjelang masa kampanye dengan menyampaikan untuk pemilihan tanggal juni keluarga dan masyarakat harus mencoblos nomor urut yakub solok saksi bertempat tinggal dusun kalasompem, desa kenanga, kecamatan buntu palangka, saksi adalah tim pendukung kemenangan obama desa kenanga, kecamatan buntu palangka, pada tanggal tps desa kenanga pemilih mencoblos sesuai dengan dpt sementara pada saat itu sudah ada orang yang telah meninggal dunia dan tidak berada ditempat. begitu juga tps yang mencoblos padahal telah ada meninggal dunia dan telah pindah: adrianus saksi bertempat tinggal desa arale utara, kecamatan arale: saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut saksi menemukan beberapa kejanggalan beberapa tps, tps desa sehaluan, adanya orang yang berada luar wilayah desa tidak hadir pada saat pencoblosan tetapi kertas suaranya digunakan atau diwakilkan oleh orang lain: contohnya ada dua orang yaitu jakbar dan mawar yang namanya menjadi dpt mamasa. tetapi kertas suaranya digunakan juga tps adanya pembagian tempat pencoblosan tps menjadi yaitu tps desa loteng dilakukan dusun benteng, dan desa kondo. karena jaraknya yang jauh km: saksi tidak ada protes, ada desa kecamatan magellan yang dpt melakukan pencoblosan, padahal beberapa penduduknya sudah tidak berdomisili desa lego sukamaju, desa saluwaho, dan desa melawan. wawan yang bersangkutan saksi pasangan calon nomor urut tps desa arale utara: yang menang tps desa arale utara adalah pasangan calon nomor urut saksi menandatangani formulir .kwk.kpu dan formulir .kwk.kpu,: saksi mengajukan keberatan pada saat pencoblosan ada pemilih yang mencoblos kertas suara lebih dari satu karena diberikan oleh kepala desa. elias saksi beralamat desa arale timur, kecamatan bungo: saksi menerangkan yang sama dengan yustisantos yaitu adanya pns yang ikut berkampanye: pada bulan ada kepala dinas an. gampang bone bersama camat mentor berkampanye desa arale timur dan menyatakan jika tidak mencoblos pasangan calon nomor urut tidak akan diberi rumah layak huni. iak saksi beralamat limba dewata, kecamatan bambang: bahwa desa salukadi kecamatan bambang, ada tiga nama dan tanggal lahir yang sama atas nama yan manuel padahal orang tersebut hanya (satu) orang, ketiga nama tersebut memilih, bahwa tps lembang modelling, jumlah dpt pemilih atas nama bahar dan ritmayanti juga memilih tps desa minang, desa saludengan tps jumlah dpt tetapi formulir yang memilih, sementara atas nama salisuhe telah meninggal satu tahun yang lalu tetapi masih mencoblos, desa lembang modelling, ada anak umur tahun ikut memilihan atau tidak langsung dituduhkan pemohon kepada memohon yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak oleh mahkamah: bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilukada kabupaten mamasasebesar (tujuh puluh tujuh koma sembilan persen) dari jumlah daftar pemilih tetap dpt).am dalil permohonan bantahan memohon poin bahwa selama tahapan bahwa dalil pemohon pada halaman pemilihan bupati dan wakil poin adalah tidakbenar dan tidak bupati mamasa tahun berdasar hukum karena memohon telah terjadi pelanggaran dalam menyelenggarakan pemilukada pelanggaran yang serius dan kabupaten mamasa tahun signifikan yang dilakukan baik telah sesuai dengan ketentuan oleh memohon maupun oleh perundang undangan dan pasangan calon nomor urut berdasarkan prinsip prinsip yang dan tim kemenangannya demokratis, jujur dan adil dengan sehingga menguntungkan tingkat partisipasi pemilih sebesar perolehan suara pasangan (tujuh puluh tujuh koma calon bupati dan wakil bupati sembilan persen). nomor urut dan merugikan perolehan suara pasangan ter mohon tidak pernah melakukan calon lainnya yang terjadi kecamatan yaitu: kec. pelanggaran pelanggaran yang sehaluan, kec. bambang, kec. mengakibatkan perolehan suara jambi, kec. arale, kec. buntu pasangan calon bupati dan wakil palangka dan kec. tabuhan,. sehaluan, kec. bambang, kec. jambi, kec. arale, kec. buntu palangka dan kec. tabuhan, dalil pemohon mengenai hal ini tidak jelas dan tidak terang karena tidak menyebutkan dengan secara kongkrit siapa, dimanaitu mohon agar mahkamah menolak dalil pemohon tersebut. bahwa pelanggaran yang bahwa dalil pemohon pada dimaksud dilakukan oleh halaman poin adalah tidak benar memohon berupa dan tidak berdasar hukum, karena ditemukannya nomor induk dalam proses pendataan pemilih kependudukan nik) ganda pemohon telah melakukan sesuai dalam daftar dpt. proses dengan proses dan tahapan yang pemutakhiran data ditetapkan dalam keputusan kpu sebagaimana yang ditentukan nomor dalam huruf undang undang pkk. pts kpu.kab nomor tahun tentang tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan penyelenggaraan pemilihan umum umum, tidak dilaksanakan bupati dan wakil bupati mamasa secara maksimal dan terkesan tahun dan selama proses tidak transparan. berjalan hingga ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh memohon tidak ada bahwa nik ganda dalam dpt bantahan atau keberatan dari yang dimaksud sebanyak pemohon maupun pasangan calon wajib pilih yang tersebar lain perihal adanya nik ganda dalam (ima) kecamatan dengan dpt yang telah ditetapkan. rincian: dalam rapat pleno rekapitulasi kecamatan sehaluan daftar pemilih tetap dpt) tanggal sebanyak wajib april yang dihadiri jajaran pilih: musica, bawaslu dan ketua tim kecamatan jambi kampanye masing masing pasangan sebanyak wajib calon sesuai surat undangan nomor pilih: pkk kpu kab. kecamatan paralel iv tanggal april sebanyak wajib pilih: ,tidak terdapat keberatan dari kecamatan buntu peserta rapat termasuk tim palangka sebanyak pemohon sendiri, hal dapat dilihat wajib pilih: dari absensi daftar hadir. kecamatan tabuhan sebanyak wajib pilih: bahwa dalam melakukan pendataan bahwa selain nik ganda seperti terhadap penduduk potensial pemilih tersebut atas, ditemukan pula pemilu, memohon telah melakukan identitas ganda yang terdaftar dengan benar sesuai dengan dalam dpt dimaksud sebanyak tahapan tahapan sebagaimana yang wajib pilih terbesar telah ditetapkan. terhadap (enam) kecamatan dengan ditemukannya nik ganda dalam dpt rincian: sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka terhadap nik ganda kecamatan majalan tersebut telah dilakukan sebanyak wajib pilih: penghapusan pencopotan nama kecamatan bambang pemilih yang diindikasikan ganda, sebanyak wajib pilih: perbaikan tersebut dapat dilihat pada kecamatan jambi dp4 dimana semula jumlah pemilih sebanyak wajib tetap terdata sebanyak dpt pilih: dan dalam pemutakhiran data terakhir kecamatan paralel jumlah pemilih terdata sebanyak sebanyak wajib pilih: dpt sehingga terlihat kecamatan buntu terdapatnya palangka sebanyak penghapusan pengurangan dpt wajib pilih: sebanyak dpt. kecamatan tabulahansebanyak bahwa dalam pendataan pemilih wajib pilih. termohontelah melakukan berbagai upaya untuk menjamin tidak bahwa ditemukannya nik dan terdapatnya pemilih fiktif dan atau identitas ganda dalam dpt ganda melalui identifikasi dan tersebut atas mengakibatkan pencopotan. untuk mengantisipasi terjadinya penggelembungan kekeliruan dilapangan, memohon suara yang menguntungkan telah mengeluarkan surat edaran salah satu pasangan calon, nomor pkk kpu kab yaitu pasangan calon nomor tertanggal maret urut dimana beberapa tps ditujukan kepada seluruh pps dalam lingkup (enam) dan ppp sebagai pedoman teknis kecamatan dimaksud hampir pemutakhiran data, antara lain semua dpt terdaftar ikut meminta mengumumkan dps memilih dan potensi dan dpt tambahan ditempat tempat penggelembungan suara dari umum dan melakukan pencopotan nik dan identitas ganda terhadap pemilih ganda, pemilih tersebut minimal sebanyak sudah meninggal, pemilih pindah suara: domisili dan seterusnya, sebagai contoh hal ini dapat dilihat pada kecamatan jambi, semula dp4 berjumlah sebanyak pemilih setelah pemutakhiran dpt berjumlah pemilih. tanpa bermaksud mengabaikan kewajiban untuk menyempurnakan dpt agar tidak terdapat pemilih fiktif dan atau ganda, mengutip putusan putusan mahkamah terdahulu, dinyatakan bahwa kesalahan yang terjadi dalam penyusunan dpt terutama terkait nikbahwa dalam sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan pihak kementerian dalam negeri sendiri mengakui bahwa sistem pencatatan dengan komputerisasi belum siap. dengan demikian, seandainyapun terjadi sekurang sempurnakan dpt, hal tersebut bukan semata mata merupakan kesalahan penyelenggara pemilukada cast memohon sebagai pengguna data kependudukan aki lag tile bahwa terhadap adanya pemilih yang terdaftar dalam dpt telan| daftar dpt telah meninggal meninggal dunia sebelum hari duniadan tidak ditempat sebelum hari pencoblosan dan atau tidak pencoblosan sebagaimana didalilkan berada tempat pada saat pemohon pada halaman poin pencoblosan berlangsung adalah tidak benar dan tidak berdasar sementara berdasarkan hukum, karena hingga saat formulir hampir semua dpt berlangsungnya pencoblosan pada terdaftar ikut memilih, yaitu:kecamatan sehaluan tidak ditempat serta tidak adanya keberatan dan laporan terhadap hal kel tersebut. esa (it artis jib ipa pil bahwa terhadap adanya potensi penggelembungan suara maka dalil hong pemohon tersebut hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, disamping itu pemohon tidakmenguraikan dengan din tid pasti bahwa penggelembungan suara tak tersebut telah mengakibatkan adanya dit penambahan suara terhadap salah satu pasangan calonatau pasangan calon lain karenanya dalil demikian pat harus ditolak. suka mori lagi pula, tuduhan terdapatnya wajib maju (pilih meninggal dan atau tidak ditempat, memohon dapat tidak menyebutkan satu persatu nama medali nama pemilih tersebut dan tidak pula meta disertai dengan rujukan bukti bukti sala yang jelas mengenai status meninggalnya dan atau tidak jaja ditempatinya wajib pilih dimaksud. selanjutnya memohon juga tidak dapat menjelaskan dengan cara bagaimana wajib pilih meninggal kecamatan jambi dawfatau wajib pilih tidak ditempat dimaksud, hak pilihnya kel (dp disalahgunakan oleh pihak lain (tis jib sehingga berakibat kai menggelembungkan suara pasangan calon tertentu. nin lih pin tid dit pat jang ual ana pal saba big nur ak rain sinbibik abi adi "ps all kecamatan buntu palangka |(s artis jib ipa pili nin |g9g lih pin tid dit pat sal uta ajal sehingga dari data tersebut, berpotensi menggelembungkan suara minimal sebesar suara. bahwa selain permasalahan bahwa terhadap terdapatnya sepert tersebut atas, terdapat kelebihan kertas suara sebanyak kelebihan kertas suara yang rang lebih lembar sebelumnya dipertanyakan urang. lyn kepada memohon seb sebagaimana yang didalilkan pada sebanyak kurang lebih lembar pemohon pada poin halaman yang menurut keterangan adalah dalil yang tidak benar dan memohon telah tidak berdasar hukum. dimusnahkan oleh memohon bahwa surat suara yang cetak oleh disaksikan oleh bawaslu dan perusahaan pencetak surat suara pt. petugas keamanan, ternyata surya agung, berdasarkan berita setelah diklarifikasi kepada acara serah terima pekerjaan ketua bawaslu kabupaten pengadaan surat suara pemilihan mamasa menyatakan tidak umum bupati dan wakil bupati pernah menyaksikan proses kabupaten mamasa tahun pemusnahan kertas suara tanggal mei adalah dimaksud sehingga dapat sebanyak118. lembar surat disimpulkan bahwa sebenarnya suara, sementara surat suara yang kertas suara kelebihan tersebut seharusnya cetak berdasarkan tidak pernah dimusnahkan oleh kontrak adalah sebanyak memohon. lembar surat suara, termasuk persen surat suara cadangan. bahwa memohon tidak bahwa dengan demikian terdapat asli kabupaten asa kelebihan pencetakan oleh berdasarkan pengakuan dari perusahaan percetakan sebesar ketua bawaslu kabupaten lembar surat suara. setelah mamasa mulai dari proses disortir oleh perusahan percetakan dari kelebihan lembar surat tender sampai penentuan pemenang lelang suara tersebut terdapat lembar surat suara yang rusak. pengadaan kertas suara sehingga proses percetakan kertas suara tidak pernah disaksikan lot bawaslu kemudian sebanyak lembar kabupaten mamasa. mal surat suara yang rusak tersebut pada bertentangan dengan peraturan tanggal mei bertempat tahun tentang percetakan pt. surya agung, jalan perubahan atas peraturan abdullah dg. sirusa nomor makasar, tersebut dimusnahkan. komisi pemilihan umum nomor terhadap pemusnahan surat suara pantang dendang rusak tersebut dibuatkan berita acara pemusnahan pekerjaan pengadaan prosedur, dan kebutuhan surat suara pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan para pihak yang melakukan dan umum bupati dan wakil bupati. menyaksikan manages pemusnahan surat suara rusak tersebut adalah kasual data kpu kabupaten mamasa dan direktur utama perusahaan percetakan pt. surya agung, irwan mustar, se, mm., dengan disaksikan oleh kompor soekarno kait iii politik dit interkom polda sulselbar dan simplicity gomes, security perusahaan percetakan pt. surya agung. selanjutnya sisa surat suara dibawa dari makasar mamasa bersama sama dengan surat suara mamasa surat suara tersebut berdasarkan kesepakatan yang dihadiri panas, musica dan kepolisian maka disepakati surat suara tersebut serahkan dan berada dibawah pengawasan pihak kepolisian mamasa. bahwa disamping itu, telah bahwa adalah tidak benar tps terjadi pelanggaran terhadap desa tapalinna kecamatan jambi, peraturan komisi pemilihan kpps mengeluarkan formulir model umum nomor tahun kwk.kpu yang berbeda dengan format formulir model kwk.kpu berdasarkan peraturan untuk pengamanan, kpu komisi pemilihan umum nomor propinsi kpu kabupaten kota tahun mencetak formulir model kwk.kpu beserta lampiran bahwa formulir model model kwk.kpu dan kwk.kpu yang dikeluarkan kpps formulir lampiran model da1 tps desa tapalinna kecamatan kwk.kpu yang diberi tanda jambi telah sesuai dengan format khusus antara lain berupa formulir model kwk.kpun pemilihan umum.i mahkamah konstitusi menyatakan bahwa: . berdasarkan konstitusi dan yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusitentang pemerintahan daerah .: bahwa dasar konstitusional atas sikap mahkamah konstitusimikroteks .dalil pemohon tersebut tidak kas kaji benar dan tidak berdasar hukum memberikan saman bera karena memohon telah memberikan acara model kwk.kpu), formulir model c1 kwk.kpu kepada catatan hasil penghitungan kep semua saksi pasangan calon tps suara model kwk.kpu), gan ill desa salukonta, tps desa dan sertifikat hasil perhitungan sehaluan barat, tps dan desa pari kat maa benteng, tps dan desa pasembuk kec. sehaluan dan tps dan desa masing masing pasangan calon samulo tps dan desa yang hadir, pengawas pemilu saladurian, tps dan iii kel lapangan, dan ppk melalu talipukki, kec. jambi, tps dan atu akan nya desa panutan, tps ii, iii dan desa barru, tps desa halangan, menempelkan satu) rangkap kelurahan area kec. area lampiran model kwk.kpu ditempat umum . tps dan kenanga, tps dan iii desa penayangan, tps dan desa tara kec. buntu palangka sebagaimana ketentuan peraturan komisi pemilihan pada tps desa tapalinna umum nomor tahun kecamatan jambi, kpps mengeluarkan formulir model lagi pula, masing masing tps dengan format formulir model 'dak 1ada keberatan" yang kepkpu berdasarkan disampaikan oleh saksi saksi dan peraturan komisi pemilihan juga tidak ada laporan keberatan yang umum nomor tahun s'sampaikan panas. pada tps dan iii desa bahwa dalil pemohon yang salukonta, tps desa menyatakan pada tps desa sehaluan barat, tps dan tapalinna kecamatan jambi, kpps desa benteng, tps dan mengeluarkan formulir model desa pasembuk kec. sehaluan kwk.kpu yang berbeda dengan dan tps dan desa samulo, format formulir model tps dan desa saladurian, kwk.kpu berdasarkan peraturan tps dan iii kel. talipukki, komisi pemilihan umum nomor kec. jambi, tps dan desa tahun adalah dalil yang kabur, panutan, tps ii, iii dan karena pemohon tidak menguraikan desa barru, tps desa dengan jelas dan terperinci halangan, tps iii perbedaan format yang dikeluarkan memohon dengan format yang kelurahan area kec. area, seharusnya sesuai peraturan komisi dan tps dan kenanga, tps pemilihan umum nomor tahun tps dan tps iii desa penayangan, tps dan desa tara kec. buntu palangka tidak memberikan formulir model c1 kwk.kpu kepada saksi pasangan calon diluar saksi pasangan calon nomor urut dengan alasan kehabisan formulir atau tidak disediakan oleh kpu kabupaten mamasa. hal ini terindikasi adanya kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi hasil pemilihan tps tersebut, bahwa kekeliruan lain yang bahwa dalil pemohon keliru. justru dilakukan memohon adalah sebaliknya memohon dalam melakukan pembiaran terhadap rangka menjaga agar penyelenggara perbuatan calon bupati dari tingkat kpps terbebas dari pasangan calon urut pengaruh aparat pemerintahan yakni drs. ramlan badawi, daerah, telah mengeluarkan surat yang merupakan calon edaran nomor pkk kpu incumbent yang menugaskan kab vi tanggal orang pns untuk turun juni lapangan melakukan pemantauan dengan surat adapun edaran tersebut tugas nomor set menyebutkan berdasarkan tanggal mei peraturan nomor tahun penyelenggara tingkat kpps terdiri dari orang yang diambil dari masyarakat setempat yang telah memenuhi syarat. dengan demikian jika ada hansip sekitar tps tidak dianggap lagi sebagai penyelenggara pemilu tingkat kpps dan tidak mencampuri pekerjaan anggota kpps dan mengenai pengamanan tps menjadi tugas polri, bawaslu dan anggota kpps setempat.(enam) kecamatan tersebut atas, itu: bahwa telah terjadi pemindahan bahwa tidak benar terjadi lokasi tps tanpa alasan yang pemindahan lokasi tps desa jelas pada saat pemungutan benteng kecamatan mehalaanke suara berlangsung yang dusun kondo, desa benteng dilakukan oleh oknum kpps kecamatan sehaluan, yang benar pada tps desa benteng adalah tps desa benteng kecamatan sehaluan. kecamatan mehalaanmeliputi dusun pemindahan lokasi tersebut yaitu dusun benteng dan dusun berjarak kurang lebih (tiga) kondo, oleh karena jarak dusun kilometer yaitu dari dusun kondo tps cukup jauh maka benteng dusun kondo dan banyak pemilihdari dusun kondo pemungutan suara dilanjutkan tidak mau datang tps. untuk dusun kondo desa benteng, menyikapi hal tersebut petugas pps kecamatan sehaluan, dengan pengawalan dari petugas pengamanandatang dusun kondo agar pemilih dusun kondo tersebut dapat melakukan pencoblosan dan kotak surat suara yang telah dicoblos dusun kondo dibawa kembali tps desa benteng kecamatan sehaluan untuk dilakukan penghitungan. bahwa memohon tidak dengan tegas mengawasi bahwa dalil pemohon mengenai proses pemungutan suara memohon tidak dengan tegas sehingga ada wajib pilih yang mengawasi proses pemungutan suara menggunakan hak lebih dari sehingga ada wajib pilih yang kali. hal ini bertentangan menggunakan hak pilih lebih dari dengan peraturan pemerintah kali adalah tidak benar. nomor tahun sebagaimana telah diubah dalil pemohon tidak jelas dan tidak terakhir dengan peraturan terang karena tidak menyebutkan pemerintah nomor tahun secara konkret siapa yang menggunakan hak pilih lebih dari satu seorang pemilih hanya didaftar kali dan tps mana saja peristiwa satu kali dalam daftar pemilih tersebut terjadi. daerah pemilihan . adapun sampel yang disebut seperti yang terjadi dil pemohon terdapat wajib pilih atas kecamatan jambi dimana nama identitas muh. roni dan wajib pilih atas nama identitas fatmawati terdaftar tps muh. roni dan fatmawati sekaligus yaitu tps desa terdaftar tps sekaligus condong layak dalam dpt pada yaitu tps desa condong nomor dan tps desa layak dalam dpt pada nomor burung manurung pada dpt pada dan dan tps desa| nomor dan wajib pilih burung manurung pada dpt tersebut memberikan hak pilihnya pada nomor dan wajib kedua tps adalah tidak benar. pilih tersebut memberikan hak pilihnya kedua tps. wajib pilih atas nama muh. roni dan fatmawati adalah pasangan suami kecamatan arale pada tps istri yang terdaftar desa burung desa arale utara, ada oknum manurung dan telah melaksanakan wajib pilih yang membawa dan hak pilihnya tps desa burung mencoblos lebih dari (satu) manurung dan tidak pernah kertas suara sekaligus. melakukan pencoblosan tps desa condong layak. lagi pula, tps desa burung manurung pemohon tidak memiliki saksi tps tersebut, yang hadir disitu hanya saksi dari pasangan kandidat nomor urut dan kandidat nomor urut dalil pemohon bahwarat suara sekaligus adalah dalil yang tidak jelas dan tidak terang man dan individual mengenai oknum dimaksud. bahwa. dela katakan bahwa dalil pemohon tidak benar kecamatan buntu palangka karena faktanya proses perhitungan tidak lakukan lokasi tempat suara dilakukan masing masing pemungutan suara tersebut tps yaitu tps dan tps setelah tetapi tanpa alasan yang jelas itu dilakukan rekap kantor desa kpps memindahkan proses kenanga yang merupakan sekretariat penghitungan suara kantor pps. rekapitulasi penghitungan yang desa kenanga kecamatan dilakukan kantor desa kenanga buntu palangka. adalah rekap dari tps dan tps ii. tps dan tps. bahwa toraja tea bahwa tidak benar dan tidak pemungutan suara, perhitungan berdasar hukumdalil pemohon yang dan pengumuman perolehan menyatakan memohon suara luar jadwal yang terjadi membiarkan terjadinya proses tps desa malatiro pemungutan suara, perhitungan dan dalan dimana pengumuman perolehan suara luar buka pukul pagi tanggal altro kecamatan tabuhan juni dan selanjutnya dimana tempat pemungutan suara perhitungan suara pada pukul buka pukul pagi tanggal juni pagi dan pengumuman dan selanjutnya perhitungan perolehan suara pukul suara pada pukul pagi dan pagi. pengumuman perolehan suara pukul pagi. sangat tidak mungkin tps dibuka jam karena keadaan masih gelap dan tidak ada penerangan yang cukup. fakta yang sebenarnya adalah dengan saksi dari kandidada pukul secara serentak menuju tps desa malatiro yang jaraknya ditempuh sekitar menit, tiba dilokasi tps sekitar jam selanjutnya kotak suara dibuka dan pemilihan mulai pada pukul dan ditutup pada pukul dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. dengan demikian memohon telah melaksanakan sesuai aturan dibuka jam dan ditutup jam wit. bahwa terhadap kekeliruan dan kecurangan kecurangan yang bahwa memohon telah menanggapi terjadi seperti tersebut atas, keberatan yang diajukan saksi saksi pemohon telah mengajukan pemohon dan tidak benar keberatan melalui saksi saksi memohon mengabaikannya, yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi hal itu namun demikian meskipun diabaikan oleh memohon. memohon mengakomodir pada faktanya ketentuan keberatan saksi saksi pasangan tentang keberatan telah sangat calon, sesuai peraturan jelas dan tegas diatur kpu nomor tahun sebagaimana peraturan ditentukan keberatan yang diajukan pemerintah nomor tahun oleh atau melalui saksi pasangan tentang pemilihan, calon terhadap proses penghitungan pengesahan pengangkatan, suara tps tidak menghalangi dan pemberhentian kepala proses perhitungan suara. daerah dan wakil kepala daerah dan disamping itu untuk mengakomodir masyarakat yang tidak terdaftar pasangan calon dan warga dalam daftar pemilih tetap dpt) masyarakat melalui saksi| dan sesuai dengan putusan pasangan calon yang hadir mahkamah konstitusi nomor sebagaimana dimaksud pada puu tertanggal maret dapat mengajukan yang membolehkan pemilih keberatan terhadap jalannya tidak terdaftar dalam dpt untuk penghitungan suara oleh pps memilih dengan syarat apabila ternyata memilikiidenditas sebagai warga setempat, memohon telah terdapat hal hal yang tidak mengeluarkan surat edaran nomor sesuai dengan peraturan pkk kpu kab perundangan undangan : nvi tanggal juni dalam hal keberatan yang edaran tersebut meminta kepada diajukan oleh pasangan calon kpps agar mengijinkan pemilih yang atau warga masyarakat tidak terdaftar dalam dpt untuk sebagaimana dimaksud pada memberikan suaranya tps yang dapat diterima, pps bersangkutan dengan syarat kartu seketika itu juga mengadakan identitas yang bersangkutan pembetulan . diperlihatkan yakni ktp atau kartu keluargauntuk dicocokkan dengan akan tetapi keberatan tersebut dokumen lain. tetap diabaikan oleh memohon. iv. petit berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan atas, dengan ini memohon mohon kepada panel majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara guo dengan amar sebagai berikut: dalam pokok permohosurat nomor pkk kpu kab perihal undangan bimbingan teknis sosialisasi, ppk, pps dan ppp kabupaten mamasa, bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab perihal undangan rapat koordinasi, bukti fotokopi surat nomor ikk pts kpu kab perihal petunjuk khusus dan tata cara pemutakhiran data pemilih oleh pps dan ppp pada pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa: bukti fotokopi berita acara nomor ba rapat koordinasi tentang data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebagai acuan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu bupati dan wakil bupati mamasa periode mamasa, februari bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab. perihal rapat koordinasi daftar pemilih sementara dps) pemilu bupati dan wakil bupati mamasa tahun bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab perihal pemberitahuan kepada pps dan ppp untuk mengumumkan dan perbaikan dps dan dpt tambahan pada pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa, bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab iv perihal pemberitahuan, tanggal april bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab iv perihal undangan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt), tertanggal aprilfotokopi berita acara nomor bamamasa tahun tingkat kabupaten mamaspu kabupaten mamasa, bukti fotokopi berita acara nomor pkk ba iv tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupatifotokopi daftar hadir pasangan calon bupati dan wakil bupati pada rapat plenoasa tahun bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab perihal pemberitahuan jadwal bintik pemungutan dan penghitungan suara tingkat ppk, pps dan kpps, bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab perihal permohonan bantuan pengamanan, tanggal mei bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab vi1 perihal surat edaran, tanggal juni bukti fotokopi program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupatiberita acara pemusnahanperbandingan dp4 dan dps pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sulle yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten mamasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama russian yang menyatakan penyelenggaraan rekapitulasi perhitungan suara pemilukada kabupaten mamasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlak,,burung manurungehaluanleo sukamajuleo sukamaju, kabupaten mamasjambsehaluarale: bukti fotokopi formulir da. kwk.kpu perihal penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk tabuhambang, bukti fotokopi surat nomor pkk kpu kab perihal permohonan bantuan pengamanan,amasa tahun yang pemohon ajukyangmasa tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan memohon nomor pkk pts kpu kab tertanggal april(vide bukti bahwa peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun berdasarkan keputusan memohon nomor bukti fotokopi berita acara serah terima kunci, bukti fotokopi berita acara pembukaan sortir dan pelipatan surat suara pemilukada bupati dan wakil bupati bupati mamasa nomor pkk ba kpu kab bukti foto rapat koordinasi sebelum sortir surat suara, bukti foto pemeriksaan jumlah kardus surat suarasebelum sortir: bukti foto penandatanganan berita acara hasil pengecekan kardus surat suara dan surat suara yang akan disortir juli yang pada pokoknya sebagai berikut: itu yulian saksi adalah kasat intel polres mamasa. surat suara tiba pada tanggal mei kantor kpu, diterima oleh anggota kpu yaitu irianto disaksikan oleh bapak wakapolres kompor mas'ud dan brick muhammad amrun. surat suara yang diterima terdiri dari dus, dus diantaranya dituliskan satu dus tertulis satu dus hanya terbungkus kertas manila putih setelah dibuka ternyata tertulis kelebihan cetakan sebanyak lembar. polda ditandatangani berita acara mengenai surat suara yang dicetak perusahaan surya agung sebanyak surat suara rusak sejumlah telah dimusnahkan perusahaan tersebut dan disaksikan langsung oleh anggota interkom polda sulawesi selatan dan sulawesi barat atas nama kompor sukarno yang bertugas sebagai ketua tim pengamanan perusahaan tersebut. pada tanggal februari dilakukan rapat koordinasi mengenai dp4 yang diserahkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepada kpu. kpu membuka seluas luasnya supaya yang hadir disana yaitu para tim pemenang dan tim sukses ikut bertanggung jawab dan diberi kewenangan untuk membantu jalannya pemutakhiran dilapangan. pada tanggal maret aula mini pemda kabupaten mamasa para tim pemenang dan stakeholder. telah ditentukan dps yang ada yaitu sebanyak setelah itu kpu membuka ruang kembali kepada semua pihak terkait termasuk para pasangan calon agar membantu kpu memberika informasi tentang jika ada dps yang terdaftar ganda, atau telah meninggal dunia, atau belum tercatat, supaya segera melaporkan kepada pihak pemutakhiran dari tingkat pps, ppk, dan kpu. pada tanggal pukul setelah pengundian nomor urut pasangan calon, sekitar pukul dilakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan dpt dan sebelum ditandatangani dpt, kpu membuka ruang kembali supaya jika ada masih ada catatan catatan yang masih harus dibenahi, agar segera diselesaikan. aston saksi menjabat sebagai ketua ppk kecamatan magellan yang terdiri dari tps, pps dan dpt saksi melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati mamasa pada tanggal juni bertempat balai pertemuan masyarakat desa magellan barat, kecamatan magellan. pada saat rapat pleno yang hadir camat, sekretaris camat magellan, para saksi pasangan calon, dan panas kecamatan. para saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi dan formulir da dan tidak ada sama sekali yang yang mengajukan keberatan. saksi menegaskan dari dpt, hanya yang menggunakan hak pilih dan suara sah hanya pemilih dari tps lain sebanyak orang, sebelum pemilihan dilakukan pemutakhiran data bawah dan sudah diumumkan semua desa. masyarakat langsung melihat daftar pemilih yang turun. semua yang sudah meninggal dunia, sudah dicoret, dan dimutakhirkan. hamzah saksi menjabat sebagai ketua ppk kecamatan jambi yang terdiri dari tps, pps dan dpt. dari dpt hanya yang menggunakan hak pilih, suara sah hanya suara tidak sah, pemilih dari tps lain. ada1. sisa surat suara yang tidak terpakai, rekapitulasi dilaksanakan tanggal selesai jam yangua orang saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yang hadir tidak menandatangani da dan mengisi mengisi formulir keberatan dengan alasan adanya keberatan dikarenakan adanya pemilih meninggal dunia desa burung manurung tetapi masih memilih. adrianus saksi sebagai ketua ppk kecamatan bambangdan pemilih dari tps lain. ada sisa surat suara yang tidak terpakai termasuk yang ada desa yang menggunakan hak pilihnya sebanyak ada saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan para saksi tersebut menandatangani da tidak ada yang mengajukan keberatan. rahmat saksi sebagai ketua ppk kecamatan aralesesuai dpt yang telah dimutakhirkan tidak ada nik yang ganda. pada tanggal saksi melakukan rapat pleno mulai pukul sampai dengan pukul yang dihadiri dan tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut tidak ada keberatan. ada formulir kwk.kpu tps dan desa panutan, tps tps tps dan tps desa barru, tps dan tps desa halangan, tps kelurahan arale kecamatan arale. semua saksi yang hadir menandatangani formula tidak ada nik ganda, permen saksi sebagai ketua ppk kecamatan buntu palangka yang terdiri dari tps, pps, dpt yang menggunakan hak pilih suara sah berjumlah suara tidak sah dan pemilih dari tps lain, tidak ada masalah atau kejadian, dan rekomendasi dari panas, tidak ada pemilih yang terdaftar dalam dpt meninggal dunia: dalam rekapitulasi kecamatan hadir saksi dari pasangan calon menandatangi da dan tidak adanya keberatan, dari tingkat tps, pps dan ppk dan diserahkan formula da nya, tidak ada nik ganda yang dipersoalkan. happy yamada, s.pd saksi sebagai ketua ppk kecamatan tabuhan terdiri dari tps, pps, dpt. ada desa yang jumlah pemilih yang memilih dari dpt yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah pada rekapitulasi tingkat kecamatan saksi dari pasangan calon hadir semua kecuali dari saksi pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon yang hadir menandatangi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. tidak ada yang mengisi formulir keberatan keberatan syamsirwan saksi sebagai pps tps desa benteng, kecamatan magellan. tidak ada tps yang pemilihnya mencoblos tidak ada pemilih yang meninggal dunia, tidak ada nik ganda, tps dusun kondo dibagi karena jarak antara tps dan wajib pilih berjarak lima kilometer, berdasarkan musyawarah sehingga terjadi kesepakatan oleh pps, panas, saksi saksi pasangan calon dan aparat kepolisian untuk memindahkan tps, tidak ada keberatan syarifuddin saksi sebagai pps tps desa condong layak kecamatan jambi. tps tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali, tidak ada yang keberatan: mentawai saksi sebagai kpps tps desa malatiro kecamatan tabuhan. dpt berjumlah yang menggunakan hak pilih suara tidak sah dan suara sah saat rekapitulasi ada saksi pasangan calon yang hadir dan menanda tangani formulir sedangkan saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, saksi menyatakan bahwa tidak benar tps desa malatiro kecamatan tabuhan, perhitungan suara dimulai jam yang benar adalah mulai jam siang sampai dengan jam sore dan hadiri oleh saksi saksi pasangan calon yang bertugas tps, yang ditandatangani saksi pasangan calon, dan formulir i2.5j menimbang bahwa pihak terkait pasangan calon atas nama drs. ramlan badawi, m.h dan drs. victor potongan, sos mengajukan tanggapmamasa dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun dengan nomor urut sesuai surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor: pkk pts kpu kab tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamasa tahun tanggal april bahwa pada tanggal juni memohon komisi pemilihan umum kabupaten mamasaesuai berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mamasa tertanggal juni yang dituangkan dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor: pkk pts kpu kab vi tanggal juni tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mamasa, dengan perolehan suara sebagai berikut: perolehan suara h.m. mario said, ip, si. dan simon, s.h. drs. ramlan badawi, m.h. dan drs. victor potongan, sos dr. lepas pelangi, sp. rad dan prof. dr. temp bangga, si. riyanto, s.h. dan hari delima, sos. drs. obednego depparinding, m.h. dan david bambalayuk, s.t., si. movie perasan, dan drs. kaharuddin tinggi ir. linggi dan ,34y6 ir. edy mulyono, m.h. bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu. kab v1 tanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilihmasa tahun bahwa pada tanggal juni pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil pemilukada kabupaten mamasapu kab vi tanggal juni juncto surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu. kab vi tanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilihab vimamasa tahun sesuai surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu kab v1i tanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih, dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamasa tahun tanggal juni yang keputusannya dimohonkan dibatalkan olehmasa provinsi sulawesi barat tahun mahkamah konstitusi,asaamdalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait bahwa selama tahapan pemilihan bahwa dalil pemohon tidak benar dan bupati dan wakil bupati mamasa mengada ada karena faktanya memohon tahun telah terjadi dan pihak terkait tidak pernah pelanggaran pelanggaran yang melakukan pelanggaran pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan mengakibatkan perolehan suara pihak baik oleh memohon maupun oleh terkait bertambah apalagi merugikan dan pasangan calon nomor urut dan mengurangi perolehan suara calon lainnya tim kemenangannya sehingga kecamatan yaitu: kec. sehaluan, kec. menguntungkan perolehan suara bambang, kec. jambi, kec. arale, kec. pasangan calon bupati dan wakil buntu palangka dan kec. tabuhan, dapat nomor urut dan merugikan dalil pemohon inipun kabur dan tidak jelas pai nan karena tidak menyebutkan dengan pasti mas kau siapa, bagaimana dan dimana pelanggaran yag yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga didapatkan cukup bukti bahwa hal takut angka gan kec. tersebut mempengaruhi perolehan suara belahan, pihak terkait: sehingga dengan demikian mohon agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah: bahwa pelanggaran yang dimaksud dalil pemohon tidak benar dan mengada dilakukan oleh memohon ada karena pihak terkait tidak pernah berupa. terjadinya diuntungkan oleh memohon khususnya penggelembungan suara yang penggelembungan suara dari nik dan menguntungkan salah satu identitas ganda minimal sebanyak pasangan calon, yaitu pasangan suara. dalil pemohon ini juga tidak jelas calon nomor urut dimana karena didasarkan pada asumsi semata dan beberapa tps dalam lingkup tidak secara tegas menyebutkan bagaimana kecamatan dimaksud hampir semua dan dimana saja nama nama ganda dalam dpt terdaftar ikut memilih dan dpt tersebut menggunakan hak suaranya potensi penggelembungan suara terlebih lagi suara dimaksud untuk salah satu dari nik dan identitas ganda pasangan calon tertentu, tersebut minimal sebanyak sehingga dengan demikian mohon agar dalil suara, pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah. hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait pada tps dan iii desa bahwa dalil pemohon tidak benar karena salukonta, tps desa sehaluan faktanya saksi pihak terkait dan semua barat, tps dan desa benteng, saksi pasangan calon lain mendapatkan tps dan desa pasembuk kec. formulir model tps tps sebagaimana sehaluan dan tps dan desa didalilkan oleh pemohon, pemohon tidak samulo, tps dan desa menerima formulir model karena saladurian, tps dan iii kel. memang pemohon tidak mempunyai saksi talipukki, kec. jambi, tps dan sebagian besar tps tps dimaksud desa panutan, tps ii, ill dan pemohon kalau pun memang ada saksi desa barru, tps desa pemohon mereka sudah pergi halangan, tps iii kelurahan area meninggalkan tps sebelum rekapitulasi kec. area, dan tps dan selesai. sebagai contoh saksi nomor urut kenanga, tps dan iii desa tps desa saludurian atas nama muh. penayangan, tps dan desa rusli tps desa saludurian kecamatan tara kec. buntu palangka tidak jambi mendapatkan dan menandatangani memberikan formulir model c1 formulir dari memohon namun saksi kwk.kpu kepada saksi pasangan pemohon pergi meninggalkan tps calon diluar saksi pasangan calon sebelum rekapitulasi penghitungan suara nomor urut dengan alasan selesai, kehabisan formulir atau tidak sehingga dengan demikian mohon agar dalil disediakan oleh kpu kabupaten pemohon tersebut ditolak atau mamasa. hal ini terindikasi adanya dikesampingkan oleh mahkamah. kecurangan dan keinginan untuk memanipulasi hasil pemilihan tps tersebut. bahwa kekeliruan lain yang bahwa dalil pemohon adalah mengada dilakukan oleh memohon adalah |ada dan tidak benar karena maksud melakukan pembiaran terhadap diterbitkannya surat tugas nomor: perbuatan calon bupati dari set tanggal mei pasangan calon nomor urut adalah perintah kepada pns untuk .yang sekaligus merupakan calon melakukan pemantauan atas incumbent dimana bupati drs. penyelenggaraan pemilukada dengan tetap ramlan badawi, m.h. telah mengedepankan sikap netralitas selaku pns. mengeluarkan surat tugas nomor: tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh set tanggal mei terima surat tugas untuk membujuk, yang menugaskan orang mempengaruhi atau mengintimidasi pejabat dan oknum pns untuk turun marga untuk mendukung incumbent, beberapa kecamatan pemantauan dimaksud lebih kepada kabupaten mamasa melakukan memastikan tidak ada pegawai negeri pemantauan proses pemilukada sipil yang ikut ikutan melakukan kampanye kab. mamasa periode atau melakukan tindakan lain yang sifatnya yang adalah perbuatan melawan menguntungkan salah satu pasangan calon hukum, karena yang diperbolehkan termasuk pihak terkait. melakukan pemantauan surat tugas dimaksud yang merupakan pkk ba ivmamasa tahun adalah sebagai berikut: nomor urut adalah pasangan atas nama: h.m mario said, s.ip, dan simon, nomor urut adalah pasangan atas nama: drs. ramlan badawi, dan victor potongan, sos nomor urut adalah pasangan atas nama: dr. lepas pelangi, sp. rad dan prof. dr. tempi banga, nomor urut adalah pasangan atas nama: rudyantho, dan hari demmalima, sos nomor urut adalah pasangan atas nama: drs. obednego depparinding, mh. dan david bambalayuk, st, nomor urut adalah pasangan atas nama: movie perasan, dan drs. kaharuddin tinggi nomor urut adalah pasangan atas nama: ir. linggi dan ir. edy mulyono pualillin, dimana pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (vide bukti(hari) kerja sejak hari jumat tanggal juni adalah dalam hitungan waktu hari senin tanggal juni hari selasa tanggal18 juni dan hari rabu tanggal juni hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait berdasarkan peraturan kpu bentuk implementasi dari himbauan agar tahun dan pns bersikap netral dalam pilkada. hal peraturan pemerintah tahun tersebut mestinya direspon sebagai tindakan sebagaimana telah diubah yang positif yang dilakukan oleh bupati terakhir dengan peraturan untuk memastikan bahwa seluruh pns pemerintah nomor tahun kabupaten mamasa bertindak netral dan . melaksanakan pilkada secara jujur dan adil bahwa pejabat pns yang sehingga menjadi pilkada yang identitasnya tercantum dalam surat demokratis. tugas bupati mamasa tertanggal bahwa surat tugas yang demikian itu mei yang turun juga pernah dikeluarkan oleh bupati pada kecamatan kabupaten mamasa saat pilkada gubernur tahun terbukti melakukan beberapa bahwa surat tugas yang sedemikian itu kegiatan kampanye terselubung juga merupakan kelaziman yang terjadi untuk kepentingan pasangan calon dalam birokrasi mamasa karena pada nomor dimana perbuatan tersebut pilkada periode sebelumnya yang jelas melanggar peraturan diikuti oleh pemohon (pemohon pemerintah tahun sebagai pemenang saat itu), surat tugas dan (d) tentang yang demikian juga dikeluarkan dengan disiplin pns yang seharusnya netral maksud yang sama. dan tidak memihak dan peraturan pemerintah tahun bahwa pihak terkait selaku bupati sebagaimana telah diubah terakhir mamasa selalu mengingatkan kepada dengan peraturan pemerintah seluruh pns wilayah kabupaten mamasa tahun . agar bersikap netral menjelang pelaksanaan pemilukada kabupaten mamasa hal bahwa perbuatan calon bupati dari mana dimuat dalam surat edaran bupati pasangan calon nomor urut masa nomor: a seni tersebut atas merupakan hal mei perihal netralitas pns pengarahan secara terstruktur, yang ditujukan kepada staf ahli bupati, masif dan sistematis yang asisten sekda, kepala skpd, para camat melibatkan unsur birokrasi dan para kabar. setda kabupaten mamasa, pemerintahan untuk bersama sama mempengaruhi dan atau sebaliknya pihak terkait menemukan memaksakan wajib pilih pada fakta hukum pelanggaran yang dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati pemohon antara lain: mamasa mengarahkan pilihannya bahwa pemohon sengaja melibatkan pns pasangan calon nomor urut kabupaten mamasa yaitu pada tanggal hal ini bertentangan dengan mei pada acara kampanye terbuka peraturan pemerintah nomor kecamatan jambi pemohon secara tahun sebagaimana telah sengaja melibatkan kepala bidang tenaga diubah terakhir dengan peraturan kerja dinas sosial dan transmigrasi pemerintah nomor tahun mamasa atas nama sugianto, spd. dan muh. hashi staf utd kec. jambi, dimana dalam kampanye yang dihadiri oleh kedua orang pns tersebut ikut dalam arak arakan hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait pemohon, selain mengikuti kampanye pemohon kec. jambi sdr. sugianto, spd. juga mengikuti kampanye pemohon kec. buntu palangka pada tanggal juni bersama sama dengan pns lainnya yaitu bernard pns dinas kehutanan dan yas seno, sekcam. kec. buntu palangka: selain itu yas selaku sekcam. kec. buntu palangka secara terang terangan menjadi koordinator pemenangan pemohon untuk wilayah kecamatan arale bukal yang mengundang sdr. ideal ketua tps iii desa buntu palangka, kec. buntu palangka untuk menghadiri rapat rumah setminus desa salutambun kec. buntu palangka dengan agenda penguatan tim setiap tps dalam wilayah kerja masing masing: bahwa pada tanggal juni murni m.a, guru sdn salumayang dan seri. hindia pengawas pendidikan luar sekolah kabupaten mamasa mengikuti kampanye akbar pemohon kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, bahwa pada tanggal juni seri. hindia, pengawas pendidikan luar sekolah kabupaten mamasa bertempat rumahnya membagi bagikan kartu program mamasa obama kepada lebih dari orang yang hadir dan esok paginya sekitar jam wita membagikan uang masing masing rp. kepada masyarakat desa salumokanan barat, kec. rante belahan timur dibantu kepala desa atas nama demands dan kepala dusun lindu atas nama yakub, bahwa pada saat pendaftaran pemohon sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati mamasa dalam pemilukada kabupaten mamasa. sdr. desa elo, humas dan protokol pada sekretariat kabupaten mamasa dan sdr. well brian pns) dengan menggunakan mobil dinas bukan pol. p@au meminta kepada hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait masyarakat untuk ikut konvoi mengantar bahwa terjadi tindak pemaksaan dari bahwa dalil pemohon tidak benar dan seorang oknum tim pemenangan mengada ada karena faktanya tidak pernah pasangan calon nomor atas|ada tps iii desa rantepalado kec. identitas janur surya yang bambang kabupaten mamasa, mengambil secara paksa surat sehingga dengan demikian mohon agar dalil undangan atas identitas jon pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah. ridwan dan oktopina. selanjutnya janur surya membawa dan menggunakan undangan itu untuk mencoblos kertas suara tps iii desa rantepalado kec. bambang: bahwa memohon tidak dengan bahwa dalil pemohon tidak benar karena tegas mengawasi proses faktanya pemilih atas namanya sdr. muh. pemungutan suara sehingga ada roni dan seri. fatmawati melakukan wajib pilih yang menggunakan hak pencoblosan tps desa lebih dari kali. bujungmanurung dan tidak pernah seperti yang terjadi kecamatan melakukan pencoblosan tps desa jambi dimana wajib pilih atas condong laju. selain itu tps desa hama identitas muh. roni dan bujungmanurung pemohon tidak memiliki fatmawati terdaftar tps saksi tps tersebut, yang hadir disitu sekaligus yaitu tps desa hanya saksi dari pasangan kandidat nomor condong layak dalam dpt pada urut dan kandidat nomor urut nomor dan dan tps desa sehingga dengan demikian mohon agar dalil burung manurung pada dpt pada pemohon tersebut ditolak oleh mahkamah, nomor dan wajib pilih sebaliknya pihak terkait menemukan tersebut memberikan hak pilihnya kta hukum bahwa saksi pemohon tps kedua tps. desa saludurian atas nama suparman, kecamatan arale pada tps mencoblos dua tps yaitu tps desa desa arale utara, ada oknum wajib saludurian dan tps desa salumaka kec. pilih yang membawa dan mencoblos jambi, lebih dari (satu) kertas suara sekaligus. bahwa proses penghitungan suara bahwa dalil pemohon tidak benar karena tps desa kenanga kecamatan faktanya proses perhitungan suara dilakukan buntu palangka tidak lakukan masing masing tps yaitu tps dan tps lokasi tempat pemungutan suara setelah itu dilakukan rekap kantor desa tersebut tetapi tanpa alasan yang kenanga yang merupakan sekretariat pps, jelas kpps memindahkan proses rekap yang dilakukan kantor desa penghitungan suara kantor desa kenanga adalah rekap dari tps dan tps kenanga kecamatan buntu ii. hal dalil pemohon bantahan keterangan pihak terkait palangka. tps dan bahwa memohon membiarkan bahwa dalil pemohon tidak benar karena terjadinya proses pemungutan faktanya saksi pasangan dari pihak terkait suara, perhitungan dan bersama sama dengan saksi dari kandidat pengumuman perolehan suara pasangan nomor urut (satu) (empat), luar jadwal yang terjadi tps (lima) dan (enam) pada pukul menuju desa malatiro kecamatan tabuhan tps desa malatiro yang jaraknya ditempuh dimana tempat pemungutan suara sekitar menit, tiba dilokasi tps sekitar jam buka pukul pagi tanggal selanjutnya kotak suara dibuka dan juni dan selanjutnya pemilihan mulai pada pukul dan perhitungan suara pada pukul ditutup pada pukul dan dilanjutkan pagi dan pengumuman perolehan dengan perhitungan suara. suara pukul pagi. sehingga dengan demikian mohon agar dalil pemohon tersebut ditolak oleh mahkamahdaerah tahun tingkat kabupaten mamasa, bukti pt fotokopiptptpt fotokopiecamatan jambi, bukti pt surat tugas nomor set v kepada pns yang namanya tercantum pada surat tugas, bukti pt surat nomor a set v tentang netralitas pegawai negeri sipil, bukti pt surat dari tim pemenangan obama buntu palangka dan arale, bukti pt fotokopi kartu mamasa: bukti pt soft copy pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas perpustakaan keliling kabupaten mamasa dengan nomor polisi p@au untuk mensosialisasikan pasangan obednego depparinding david bambanglayuk obama) pada saat deklarasi dan pendaftaran pasangan tersebut kepada kpu kabupaten mamasa, bukti pt soft copy demam elo, staf humas dan protokoler kabupaten mamasa terlibat aktif mensosialisasikan pasangan obednego depparinding david mambalayuk obama) pada pemilukada kabupaten mamasa tahun bukti pt soft copy intimidasi oleh pendukung obednego depparinding david bambalayuk obama) pada saat pendaftaran kepada kpu untuk mengikuti pemilukada kabupaten mamasa tahun selain itunicolas okay saksi adalah pns dengan jabatan sebagai kepala inspektorat daerah, belum ada pegawai negeri yang periksa karena tidak ada laporan, berdasarkan permendagri nomor tahun tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilukada, kemudian dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara nomor tahun kemudian nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri, yang menjadi panduan bupati mengeluarkan surat untuk memantau proses penyelenggaraan pemilukada dan menjadi panduan bupati untuk mengeluarkan dua dokumen penting yaitu, yang pertama, surat edaran nomor ditujukan kepada seluruh pegawai lingkup pemerintahan supaya bersikap netral dalam pemilukada. yang kedua surat tugas nomor untuk melakukan pemantauan kecamatan: saksi menerangkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan lapangan terhadap pemilukada yang sedang dilaksanakan. musim saksi menjabat sebagai kepala desa kenanga: tidak benar saksi mengambil surat panggilan masyarakat secara paksa, desa kebanggan terdiri dari tps, saksi melihat tps tersebut pemilukada berjalan lancar. user yang bersangkutan saksi pps pasangan calon nomor urut pada waktu rekapitulasi tingkat pps hanya ada saksi yang hadir, yaitu saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak ada mengajukan keberatan. fatmawati saksi sebagai karyawan honor, dan mencoblos tps desa burung manurung. ideal saksi hanya mencoblos kartu pemilih. tidak ada surat suara rusak, saksi sebagai ketua kpps desa bukal, kecamatan buntu palangka, dpt yang memilih saksi pasangan calon semua hadir, dan yang menang adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara suara: tidak ada masalah. husain saksi adalah seorang guru: pada tanggal pasangan calon nomor urut melakukan kampanye terbuka kecamatan jambi ada pns yang mengikuti kampanye tersebut atas nama sugianto kepala bidang pendidikan. cornelius saksi tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat kecamatan buntu palangka, pada tanggal juni diadakan kampanye terbuka pasangan calon nomor urut kecamatan buntu palangka yang dihadiri sejumlah pegawai negeri sipil, diantaranya bernard yang bertugas kantor pertanian kabupaten mamasa, kemudia saudara luas sebagai sekcam buntu palangka. wasit amelia saksi adalah tim sukses tingkat kabupaten, bahwa ada pns yang mengikuti berkampanye pada saat pasangan calon nomor urut atau obama melakukan kampanye akbar kabupaten mamasa, kecamatan mamasa. pada tanggal juni saudari murni a.m.a., guru sdn selayang dan saudari hindia pengawas pendidikan luar sekolah kabupaten mamasa mengikuti kampanye dalamnya, pada tanggal juni rumah saudari hindia diadakan suatu pertemuan yang dihadiri kurang lebih orang dan dibagi bagikan pada saat itu kartu mamasa obama dan keesokan harinya pukul yang mempunyai kartu obama dibagi bagikan rp. saksi tidak lapor kepada kepala inspektorat. suhardi saksi sebagai kepala sekolah, tanggal juni jam tim pemenangan pemohon mengadakan rapat rumah dinas pegawai kesehatan yang dihadiri oleh staf dinas kesehatan: saksi tidak melapor kepada inspektorat: bahar dan isterinya sebagi honorer sekolah saksi telah meminta izin tanggal juni untuk kembali kampungnya salutabang untuk mencoblosdantanggal junisecara lisan bahwa objek permohonan pemohon error object karena surat nomor pkk pts kpu kab vi tanggal juni bukan berita acara tetapi berupa surat keputusan, i3?. dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh pemohon adalahbubahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal juli pemohon telah me konvoi permohonannya, dan telah menjadikan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamasa nomor pkk ptsbagai objek permohonan bukanmasa terhadapmasa oleh kpud kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu kab vi tertanggal juni juncto keputusan kpud kabupaten mamasa pkk kpu kab vi tentang penetapan pasangan calon terpilih tertanggal junibatalan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. (vide bukti p dan bukti p iv. .pokok pokok permohonan bahwa pemohon sangat keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mamasa yang dibuat oleh memohon seperti yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mamasa nomor pkk pts kpu kab vi1 tertanggal juni juncto keputusan memohon nomor pkk kpu kab v1 tanggal juni tentang penetapan pasangan calon terpilih karena memohon dan pasangan calon bupati dan wakil bupati mamasa nomor urut drs. ramlan badawi, mh., dan victor potongan, sos.) beserta tim pemenangnya telah melakukan pelanggaran pelanggaran serius dan signifikan serta melanggar asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan mekanisme serta tahapan penyelenggaraan pemilukada sebagaimana diatur dalam uud,. bahwa keputusan kpu kabupaten mamasa nomor pkk pts kpu kab v1 tentang penetapan menimbang bahwa berdasarkanertanggal dua puluh dua, bulan april, dua ribu tiga belas, pemohon adalah pasangan calon bupati wakil bupati kabupaten mamasahingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari rabu, tanggal juni karena hari sabtu, tanggal juni dan hari minggu, tanggal juni adalah tidak hari kerja, menimbang bahwa eksepsi memohon pada pokoknya mengenai kewenangan mahkamah:16j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalildengan cara memaksimalkan jumlah surat suara yang ada termasuk surat suara cadangan untuk dicoblos dan diarahkan kepada pasangan calon nomor urut pemohon tidak mengajukan alat bukti, memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut: bahwa memohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakilalil pemohon tidak jelas dan tidak terang karena tidak menyebutkan secara konkrit siapa, dimana,tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan perolehan suara pihak terkai, dalil pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan pasti siapa, bagaimana, dan mana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga didapatkan cukup bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara pihak terkaitbuktikan dengan alat bukti sedangkan memohon menguatkan bantuannya terhadap dalil pemohon berdasarkan bukti sampai dengan bukti dan ternyata mengenai hal tersebut diperoleh fakta hukum tidak ada terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon. oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan hukum, i3 menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya nomor induk kependudukan nik) ganda, identitas ganda yang berpotensi terjadinya penggelembungan suara minimal sejumlah (seribu enam ratus empat puluh enam)kecamatan tabuhan. adanya wajib pilih yang terdaftar dalam dpt telah meninggal dunia dan tidak berada tempat tetapi pada saat pencoblosan berlangsung berdasarkan formulir .kwk.kpu ikut memilih yang berpotensi menggelembungkan suara minimal sejumlah (lima ratus tujuh puluh tujuh), kecamatan sehaluan serta kecamatan buntu palangka, untuk membuktikan dalilnysuparman, yakub solok, dan adrianus. memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut: bahwa dalam pendataan pemilih, memohon telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan atau pemilih ganda melalui identifikasi dan pencopotan. untuk mengantisipasi kekeliruan lapangan, memohon telah mengeluarkan surat edaran nomor pkk kpu kab tanggal maret yang ditujukan kepada seluruh pps dan ppp sebagai pedoman teknis pemutakhiran data, mengumumkan dps dan dpt tambahan tempat umum, melakukan pencopotan terhadap pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang pindah domisili: bahwa pada saat berlangsungnya pencoblosantidak tempat serta tidak ada keberatan dan laporan terhadap hal tersebut: bahwa terhadap adanya potensi penggelembungan suara maka dalil pemohon hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, samping itu pemohon tidak menguraikan dengan pasti bahwa penggelembungan suara tersebut telah mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap salah satu pasangan calon atau pasangan calon laindan saksi aston dp, rahmat permen, terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah dan mengemukakan dalil pemohon tidak benar dan mengada ada karena pihak terkait tidak pernah diuntungkan oleh memohon khususnya penggelembungan suara dari nik dan identitas ganda minimal (seribu tiga ratus) suara. dalil pemohon tidak jelas karena didasarkan pada asumsi semata dan tidak secara tegas menyebutkan bagaimana dan mana saja nama nama ganda dalam dpt tersebut menggunakan hak suaranya terlebih lagi suara dimaksud untuk salah satu pasangan calon tertentu. dan memohon, keterangan saksi pemohon dan memohonselain ituamasa, pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara,nik ganda, identitas ganda, pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masihmasih terdaftar dalam dps ataupun dpt. oleh karenanya, menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3.18j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kelebihan pencetakan surat suara sebanyak (lima belas ribu) eksemplar yang menurut memohon telah dimusnahkan ternyata belum dimusnahkannamun tidak mengajukan saksi, memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon adanya kelebihan surat suara sebanyak (lima belas ribu) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahwa berdasarkantanggal mei sebanyak (seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) surat suara, sementara surat suara yang seharusnya dicetak berdasarkan kontrak adalah sebanyak (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam) surat suara, termasuk surat suara cadangan, bahwa dengan demikian terdapat kelebihan pencetakan sebanyak (dua ribu lima ratus tiga puluh) surat suara. setelah disortir dari kelebihan sebanyak (dua ribu lima ratus tiga puluh) surat suara terdapat sebanyak (seribu tiga puluh) surat suara yang rusak. kelebihan surat suara tersebut telah dimusnahkan yang dilakukan dan disaksikan oleh kpu kabupaten mamasa, direktur utama perusahaan percetakan pt. surya agung, polda sulawesi barat. bahwa sisa (seribu lima ratus) surat suara berdasarkan kesepakatan yang dihadiri panas, musica dan kepolisian diserahkan dan berada bawah pengawasan pihak kepolisian mamasa,bukti sampai dengan bukti dan saksi itu yulian, setelah mahkamah mencermati dengan saksama keterangan pemohon dan memohon, bukti bukti surat tulisan dari pemohon danyang menyakinkan bahwa kelebihan surat suara tersebut dipergunakan untuk mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3 menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan calon bupati pasangan calon nomor urut atas nama drs. ramlan badawi, m.pns) untuk turun beberapa kecamatan kabupaten mamasa untuk melakukan pemantauan proses pemilukada kabupaten mamasa periode adalah perbuatan melawan hukum: untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan bertanda bukti dan saksi yustisantos ym: terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon adalah mengada ada dan tidak benar karena maksud diterbitkannya surat tugas tersebut adalah perintah kepada pns untuk melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pemilukada dengan tetap mengedepankan sikap netralitas selaku pns: surat tugas dimaksud merupakan bentuk implementasi dari himbauan agar pns bersikap netral dalam pemilukada. hal tersebut mestinya direspon sebagai tindakan yang positif yang dilakukan oleh bupati untuk memastikan bahwa seluruh pns kabupaten mamasa bertindak netral dan melaksanakan pemilukada kabupaten mamasa secara jujur, dan adil sehingga menjadi pemilukada yang demokratis: bahwa sebaliknya pemohon sengaja melibatkan pns kabupaten mamasa untuk mengikuti kampanye pemohon: untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan alat bukti surat tulisan bertanda bukti pt dan saksi nicolas okay, setelah mahkamah mencermati dengan saksama keterangan pemohon dan pihak terkait, bukti suratsurat tugas nomor set tanggal mei adalah guna memastikan bahwa para pns mengedepankan sikap netralitas dalam melakukan pemantauan pada penyelenggaraan pemilukada mamasa tahun (vide bukti bukti pt oleh karena itu dalil pemoholimahamdan zelda panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mamasa tahun tanggal juni telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut: perolehan suara menurut h.m. mario said, s.ip.,m. si. dan simon, sh. drs. ramlan badawi, mh. dan victor potongan, sos. dr. lepas pelangi, sp. rad. dan prof. dr. temp banga, si. rudyantho, sh. dan hari demmalima, sos drs. obednego depparinding, mh. dan david bambalayuk, st.,m. movie perasan, dan drs. kaharuddin tinggi ir. linggi dan ir. edy mulyono pualillin, total (vide bukti p bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh memohon tanggal juni ditemukan kejanggalan yang mengindikasi. hal ini dapat dilihat dari persentase partisipasi wajib pilih dimana yang ada kecamatan lain yaitu kecamatan mamasa, kecamatan tawaran, kecamatan selena padang, kecamatan ball, kecamatan tanduk kalau, kecamatan sumarorong, kecamatan membawa, kecamatan pana, kecamatan tabang, kecamatan nosu dan kecamatan rantebulahan timur persentase partisipasi wajib pilih rata rata sebesar dari dpt, sedangkan kecamatan tersebut atas persentase partisipasi wajib pilih rata rata sebesar dari dpt. dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara kecamatan dimaksud dengan cara memaksimalkan jumlah kertas suara yang ada termasuk cadangan untuk color dan diarahkan pasangan calon nomor urut bahwa selama tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati mamasa tahun telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan baik oleh memohon maupun oleh pasangan calon nomor urut dan tim pemenangnya sehingga menguntungkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dan merugikan perolehan suara pasangan calon lainnya yang terjadi: bahwa pelanggaran yang dimaksud dilakukan oleh memohon berupa ditemukannya nomor induk kependudukan nik) dan identitas ganda dalam daftar pemilih tetap dpt) yang telah dikeluarkan oleh memohon kecamatan dimaksud dikarenakan proses tidak dilaksanakan secara maksimal dan tidak transparan: bahwa nik ganda dalam dpt yang dimaksud sebanyak wajib pilih dan tersebar hampir semua tps yang ada kecamatan sesuai daftar berikut:: tps desa leo sukamaju sebanyak wajib: tps desa salukonta sebanyak wajib pilih: tps iii desa salukonta sebanyak wajib pilih:

pan ama, tantempat tinggal warna kampung distrik berpura kota jayapura nama yohanes you, ag., hum. tempat tinggal:: bahwa memohon akan tanggapi dalil pemohon pada polita polita polita sebagai berikut: bahwa penetapan nomor pen ptun.jpr, tanggal mei sertbelum berkekuatan hukum tetap karena sengketa tersebut sekarang ini dalam proses kasasi mahkamah agung, sebagaimana akta permohonan kasasi yang dikeluarkan oleh kepaniteraan pengadilan tata usaha negara jayapura pada tanggal oktober dan memohonmenolak dengan tegas dalil pemohon pad: bahwa memohon tidak menanggapi dalil dalil yang lain karena tidak relevan dengan substansi objek sengketa,: menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak: dalam pokok perkara menyatakan menolak permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya,,,kepaniteraan mahkamahsurat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara nomor. menimbang bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon atas, pihak terkait pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai nomor urut dengki kayane, s.h. dan yohanes you, ag., hum.) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal november yang menguraikan hal hal:ane tera suara sah peer anang o | bahwa permohonan yang diajukan pemohon, pokok permohonan,: keterangan pihak terkaitnomor php.d x nomor php.d x nomor::keberatan para: atausurat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara nomor:ptyang telah menyerahkyang menjadi objek dalam gugatan permohonan pemohon adalahadapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: bahwa memohon telah menerbitmemohon tidak mentaatimemohon juga tidak mentaati putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun.jpr, tanggal juni yang dalam amar putusannyabadalah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai dan bukan peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai tahun, memohon, dan pihak terkait, diperoleh fakta fakta sebagai berikut: bahwa pemohon merupakan bakal pasangan calon dalam pemilukada kabupaten paniai tahun dari jalur perseorangan:aren ptun.jpr, tanggal mei (vide bukti mengabulkan gugatan para penggugat pemohon) dengan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan penundaan para penggugat: memerintahkan tergugat memohon)nitera pengadilan tatadiperhitungkan dalam putusan akhir: adapun pertimbangan hukum dalam putusan ptun guo, pada pokoknya menyatakan: bahwa tergugat cast komisi pemilihan umum kabupaten paniai telah melaksanakan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode tahun yang sedang dalam tahapan kampanye, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa yang berakibat cacat hukumnya pelaksanaan pemilukada kabupaten paniai periode tahun serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik financial cost maupun social cost bagi negara khususnya bagi masyarakat kabupaten paniai maka majelis hakim memandang perlu untuk menunda menangguhkan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan terhadap pokok sengketa cast diperiksa pengadilan: bahwa majelis hakim ptun jayapura berkesimpulan telah terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda menangguhkan (scoring) pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa cast sedang berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan putusan lain yang mencabut penetapan penundaan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, oleh karenanya permohonan penundaan para penggugat tersebut patut untuk dikabulkan: bahwa penetapan penundaan penangguhan ini adalah sebagai bentuk pengecualian berlakunya asas presumptive juta causa dalam hukum administrasi yaitu dalam rangka untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu satu pihak dan kepentingan umum lain pihak: bahwa dengan dikabulkannya permohonan penundaan para penggugat tersebut, maka kepada pihak pihak yang terkait berkewajiban untuk mematuhinya dan pelanggaran terhadap penetapan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak yang melanggarnya, karena penetapan putusan yang dikeluarkan pengadilan tata usaha negara berlaku secara era omnes, bahwa terhadap surat keputusan memohon bertanggal juni (vide bukti mengabulkan gugatan penggugat pemohon) dengan amar putusan sebagai berikut: dalam penundaan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat,rgugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak melakukan verifikasi atas berkas pencalonan para penggugat merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun bahwa tindakan guo dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menyalahi prosedur administrasi, bahwa setelah mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa dan majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur yang berlaku maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pergantian bakal pasangan calon wakil bupati kabupaten periode tahun atas nama clean gobi sebagaimana berikut ini: bahwa berkaitan dengan pergantian pasangan calon wakil bupati dari demands degli menjadi atas nama clean gobi tidak dipertentangkan oleh para pihak, namun majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut agar proses verifikasi maupun rekapitulasi selanjutnya yang dilakukan oleh tergugat tidak mempersiapkannya lagi, bahwa tidak ditemukan satu buktikan yang menyatakan adanya pendukung lukas demo demands degli yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru (in itis clean gobi), bahwa dengan tidak adanya bukti penarikan dukungan yang terbukti persidangan berkaitan dengan pergantian nama bakal pasangan calon wakil bupati atas nama clean gobi maka menurut majelis hakim tergugat wajib melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh para penggugat tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penolakan tergugat atas berkas pencalonan para penggugat maka untuk menjamin terlaksananya pemilukada kabupaten paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis maka tuntutan para penggugat untuk membatalkan objek sengketa adalah patut untuk dikabulkan: bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka kepada tergugat diperintahkan pula untuk mencabut objek sengketa casus bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan para penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, bahwa terhadap putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr, tanggal juni pembanding memohon) mengajukan permohonan banding pengadilan tinggi tata usaha negara tun) makassar. terhadap permohonan banding tersebut, pengadilan tinggi tun makassar menjatuhkan putusan yang dituangkan dalam putusan pengadilan tinggi tun makassar nomor b.tun pt.tun mks, tanggal september (vide bukti yang menguatkan putusan pengadilan tun jayapura nomor g.tun ptun. jpr tanggal juni dengan amar sebagai berikut:g.tun ptun. jpr tanggal juni menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya: dalam putusan pengadilan tinggi tun makassar guo, majelis hakim banding menilai pertimbangan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jayapura telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan: bahwa penggugat berbanding mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar asas asas penyelenggaraan pemilukada serta bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan tergugat pembanding membantahnya dengan mendalilkan bahwa tergugat pembanding dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi tergugat tentang kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini dan telah dinyatakan ditolak, karena para penggugat cukup berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, karena dari bukti bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa bukti p p p dan p yang dihubungkan dengan bukti tergugat, yaitu bukti dan adalah bukti yang berkaitan dengan kepentingan para penggugat, yang harus dilindungi oleh hukum karena para penggugat telah memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansial dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana dalam bukti berupa berita acara nomor ba. kpu pan! tanggal januari ditemukan fakta bahwa tergugat telah melakukan penelitian administratif calon perseorangan dari (empat belas) formulir yang diambil, hanya ada (sebelas) pasangan calon yang menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam (tiga) rangkap, dan dari (sebelas) pasangan calon pasangan guo, hanya (sepuluh) pasangan calon yang memenuhi syarat, bahwa dari (sepuluh) pasangan calon tersebut hanya (delapan) pasangan calon yang dilakukan verifikasi faktual administrasi oleh pps dan para penggugat dinyatakan tidak memenuhi perbaikan syarat dukungan minimal sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa dukungan yang diajukan oleh para penggugat adalah sebagai berikut: distrik paniai timur sebanyak dukungan, distrik yatim sebanyak dukungan, distrik kebo sebanyak dukungan, distrik biola sebanyak dukungan, distrik paradise sebanyak dukungan, distrik eadid sebanyak dukungan, distrik paniai barat sebanyak dukungan, distrik sirip sebanyak dukungan, distrik bogoboida sebanyak dukungan, atau jika diakumulasikan menjadi dukungan. dan jumlah dukungan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi alex ander degli: bahwa dengan adanya dukungan sebanyak dukungan dari distrik dan kampung kabupaten paniai, dan jika parameternya jumlah dukungan minimal sebanyak dukungan maka dukungan bagi para penggugat sebanyak dukungan dan sebanyak distrik dari distrik kabupaten paniai adalah telah memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual dan administrasi maupun rekapitulasi oleh tergugat: bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa guo, dengan tidak melakukan verifikasi atas berkas pencalonan para penggugat adalah merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan oleh karenanya tindakan guo diskualifikasi sebagai tindakan menyalahi prosedur administrasi, bahwa tentang penggantian pasangan calon wakil bupati dari demands degli menjadi clean gobi, karena tidak ada bukti adanya penarikan dukungan terhadap pasangan tersebut, maka tergugat wajib untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh para penggugat: bahwa oleh karena mengenai eksepsi dan jawaban pokok perkara dari tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan atas dengan tepat dan benar maka keberatan keberatan yang tertuang dalam memori banding tergugat tersebut, menurut majelis hakim banding tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama karena tidak cukup beralasan hukum, dan tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara jayapura sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum selengkapnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim banding pengadilan tinggi tata usaha negara makassar, dan oleh karena itu putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun jpr, tanggal juni patut dipertahankan dan diperkuatkan:, bahwa memohon tidak mentaati putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makasar nomor b.tun pt. tun mks tanggal september yang dalam amar putusannya sebagai berikut: menerima permohonan dari tergugat pembanding,tergugat pembanding untuk membayar, kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan ketentuapemilihan umum . dengan dasar peraturan perundang undangan tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi: il. legal standings kedudukan pemohon bahwa yang menjadi legal standing kedudukan pemohon adalah putusan nomor php.d viii tanggal novemberan pengadilan tinggi tun makassar: dan pengadilan tinggi tun makassartenggang waktu pengajuan permohonan menimbangat tanggal oktober sedangkan permohonan keberatan pemohon diajuksenin tanggal oktober dengan nomor perkaramengajukan keberatan terhadap pemilukada kabupaten paniai tahun dengan hasil hasilnya, karena memohon tidak mentaati: penetapan pengadilan tun jayapura nomor pen ptun.jpr tanggal mei yang pada pokoknyaputusan pengadilan tun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal juni dan putusan pengadilan tinggi tun makassar nomor b.tun pt.tun mks tanggal september yang pada pokoknyadan memerintahkan memohon untuk mencabut surat keputusan memohon guo, pendapat mahkamah tentang eksepsi i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukummemiliki kedudukan hukum (legal standing) maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan pemohon: i3. dan keterangan tertulis pihak terkait, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya membantah dalil pemohon dengan alasan memohon melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung republik indonesia terhadapyang dibuktikan dengan akta permohonan kasasi (vide bukti dan tanda terima memori kasasi (vide bukti dengan demikian, memohon dan pihak terkait berpendapat bahwa putusan pengadilan tinggi tun makassar dan putusan pengadilan tun jayapura guo, belum berkekuatan hukum tetap: bahwa terhadap dalil pemohon, jawaban memohon, dan keterangan pihak terkait, dan setelah memeriksa alat alat bukti surat tulisan pemohon, memohon, dan pihak terkait, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwamemerintahkan tergugat pembanding memohon) untuk: melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh penggugat berbanding pemohon):, namun hal itu diabaikan oleh memohon dengan tetap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada dalam rapat komisi pemilihan umum kabupaten paniai pada hari jumat tanggal oktober dan menetapoktober oleh karena dalam kasus guo, memohon mengajukan upaya kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tun makassar nomor b.tun pt.tun.mks juncto putusan pengadilan tun jayapura nomor g.tun ptun.jpr pada tanggal oktober sesuai akta permohonan kasasi (vide bukti maka semestinya memohonsebagaimana diperintahkan oleh putusan pengadilan tinggi tun makassar dan pengadilan tun jayapura,!: ttd. ttd. achmad nowiki hartono ttd. ttd. ahmad fadli semadi akil mochtar ii. tenggang waktudaerah mengaturada tanggal oktober memohon menerbitkadidaftarkan permohonan keberatan terhadap pemilukada kabupaten paniai pada tanggal oktober sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan: bahwa sesuai dengan objek gugatan tersebut atas, maka pemohon berkeberatan dilaksanakannya pemilukada kabupaten paniai oleh komisi pemilihan umum kabupaten paniai karena cacat hukum: bahwa dengan diselenggarakannya pemilukada oleh komisi pemilihan umum kabupaten paniai tersebut menjadikan rakyat indonesia umumnya dan kabupaten paniai khususnya bingung dan telah terjadi pembedahan dan tidak ada kepastian hukum pada masyarakat kabupaten paniai: bahwa oleh karena komisi pemilihan umum tidak patuh pada penetapan dan putusan dari pengadilan tata usaha negara jayapura dan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar maka kepastian hukum kabupaten paniai tidak ada: bahwa dengan adanya objek gugatan tersebut atas sangatlah beralasan untuk komisi pemilihan umum kabupaten paniai untuk sementara waktu tidak melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode bahwa karena memohon telah melakukan kesalahan yang fatal maka telah terjadi kerugian secara finansial terhadap pemohon, bahwa karena permohonan pemohon beralasan secara hukum, maka memerintahkan memohon melaksanakan putusan ini:mohonan dan petit bahwadan atau jika ketugadilan tata usaha negara jayapura nomor pen ptun.jpr tanggal mei tentangalinan putusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal juni bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor b.tun pt.tun mks tanggal september::.g. putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar: bahwa yang berwenang untuk memeriksa perkara pemohon saat ini adalah mahkamah agung republik indonesia,ada poin: bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin,:itis :,

dd) ta tahun yang diajukan oleh: i1. nama h.m. selamat warsito s.t, m.t, mre, tempat tanggal lahir pati, juli pekerjaan wiraswasta: alamat jalan diponegoro nomor pati, jawa tengah: nama dr. hj. sri mulyani, dra., m.m., tempat tanggal lahir pati, maret pekerjaan dosen, alamat desa ngurenrejo rt. wedarijaksa, pati, jawa tengahedari ginting s.h., irwansyah putra, s.h., mba., nasrul ichsan nasution, s.h., nur alamsyah, s.h., m.h., rangga diantara, s.h., advokat and councillors law pada law office ibn partners berkantor jalan kepribadian nomor medan sumatera utberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada bahan s.h., aris boediono, s.h., seno tri baskom, s.h., dr. umar ma'ruf s.h., n., hum., selaku advokat pada kantor advokat penasihat hukum bahan partners yang berkedudukan hukum jalansenarai, s.e., m.nomor sk viii dan nomor sk vii bertanggal agustus memberi kuasa kepada azi widianingrum, s.h., agus gunawan, s.h., hendri wijanarko, s.h., easy natalia s.h., selaku advokat pada konsultan hukum yang berkedudukan hukum konsultan hukum azi widianingrum associates jalan kertanegara iii .5j nama haryanto, s.h., m.m.: alamat desa race kecamatan batangan, kabupaten pati: memohon secara nyata nyata telah melakukan tindakan "pembiaran" terhadap penetapan lokasi tempat pemungutan suara tps)perti: tps desa sumur, kecamatan luwak rumah kepala desa, hal ini sesuai dengan keterangan ali mustofa". tps desa slungkep, kecamatan kayen rumah pns tim sukses, hal ini sesuai dengan keterangan margono". tps desa talun, kecamatan kayen rumah pns, hal ini sesuai dengan keterangan "m. aly syafii". tps desa talun, kecamatan kayen balai desa, hal ini sesuai dengan keterangan aly syafii". tps desa karangsumber kecamatan winong balai desa, hal ini sesuai dengan keterangan yeni". tps desa karangsumber, kecamatan winong negeri, hal ini sesuai dengan keterangan yeni . tps desa karangsumber, kecamatan winong rumah kepala dusun, hal ini sesuai dengan keterangan yenibalai desa, hal ini sesuai dengan keterangan barito". tps desa kedung bulus, kecamatan gembong disumberejo, kecamatan gembong rumah kepala dusun, hal ini sesuai dengan keterangan selamat gandul". tps desa wonosekar, kecamatan gembong rumah kepala desa, hal ini sesuai dengan keterangan sudirman"'. tps desa danyangmulyo, kecamatan winong rumah kepala dusun, hal ini sesuai dengan keterangan yeni". amar putusan mengadili, menyatakan:tps desa sumbermulyo, kecamatan tlogowungu rumah kepala desa, hal ini sesuai dengan keterangan yunus". tps desa pesan, gunung mungkal rumah kepala desa, hal ini sesuai dengan keterangan nur cahya". tps desa pesan, gunung mungkal balai desa, hal ini sesuai dengan keterangan nur cahya". tps desa trimulyo, kecamatan juwana rumah kepala desa, hal ini sesuai dengan keterangan yasmin". tps desa trimulyo, kecamatan juwana, hal ini sesuai dengan keterangan yasmin". tps desa sukolilo, kecamatan sukolilo rumah pns, hal ini sesuai dengan keterangan milik". bahwa kpu kabupaten pati (in cast memohon) telah mendiskualifikasi (menggugurkan) bakal pasangan calon yang diusung partai demokrasi perjuangan indonesia pdi perjuangan): imam euros sebagai calon bupati dan joko sebagai calon wakil bupati. adanya praktek politik uang money politic). bahwa selama proses pemilukada kabupaten pati tahun telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis dengan jumlah yang sangat bervariasi dan terjadi hampir seluruh kecamatan yang ada kabupaten pati, baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama senarai, s.e., m.m. dan tejo pramono dan dan pasangan calon nomor urut atas nama haryanto, s.h., m.m. dan budaya bahwa praktek politik uang (money politiccameo) kalangan masyarakat ora wek.ora bolos" yang artinya tidak ada duit tidak nobles bahwa masih berkaitan dengan adanya praktek politik uang money politic), sebagaimana dilansir harian suara mulia hari kamis tanggal agustus bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilukada pati tahun dibanding pemilukada pati tahun bahwa tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada pemilukada pati tahun mencapai (tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan keseratus) atau sekitar (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua) pemilih yang hadir tps dari total (satu juta sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh) pemilih, dibanding pemilukada pati tahun tingkat partisipasi masyarakat pemilih hanya sekitar (empat puluh empat koma tiga puluh keseratus) atau sebanyak (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) pemilih yang hadir tps dari total pemilih sebanyak (sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) pemilih. bahwa namun demikian tingginya tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada pemilukada pati tahun bukanlah semata mata disebabkan keberhasilan memohon kpu kabupaten pati) dalam konteks sosialisasi atau tingginya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tetapi lebih disebabkan maraknya praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon artinya motivasi masyarakat pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya karena terdorong kompensasi materi. hal ini sejalan dengan keterangan saksi saksi berikut: bukan, alamat rw desa sumber mulyo kecamatan tlogowungu, yang menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut dua) telah membagi bagikan uang sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah) kepada masyarakat desa sumber mulyo kecamatan tlogowungu tps rahmat, alamat desa konyak kecamatan luwak juga menerangkan adanya praktek pembagian uang. budi waskita, alamat desa gedung rejo kecamatan pati kota, menerangkan tentang adanya pembagian uang oleh pasangan calon setiap tps madhuri, menerangkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut haryanto). mohamad syuhada, alamat desa sokopuluhan rw kecamatan pucakwangi, menerangkan adanya pembagian uang sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah) tps rumah kepala desa dan depan tps. hampir, alamat desa sidomulyo, menerangkan pasangan calon nomor urut membagi bagikan uang sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah) tps desa sidomulyo. pari, alamat rw desa pucakwangi, kecamatan pucakwangi, menerangkan, bahwa pasangan calon nomor urut melalui seorang yang bernama sandi (anggota koramil) telah membagi bagikan uang tps tps dibagi oleh maraton (guru sdn kretek), tps desa pucakwangi, pasangan calon nomor urut melalui pribadi (bayan), dan peran supardi telah membagi bagikan uang kepada masyarakat pemilih. suparman, alamat babak menerangkan telah terjadi praktik politik uang, serta adanya salah satu pasangan calon kepala daerah yang memalsukan dokumen, hal ini saksi ikuti dan lihat sendiri persidangan ptun semarang. sholeh, desa pohgading o2, kecamatan gembong, menerangkan bahwa saksi telah menerima uang dari pasangan calon nomor urut sebanyak rp. (tiga puluh ribu rupiah) dan pasangan calon nomor urut sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah). pompa adhi nugroho, alamat balapan jakenan menerangkan telah menerima pembagian uang sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah) dan juga kepada setiap orang yang akan berangkat mencoblos tps. edy pranoto, alamat desa sambiroto kecamatan tayu, melihat dan menerima uang dari pasangan calon nomor urut sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), diajak dan dipaksa untuk memilih pasangan calon nomor urut mohamad slamet, desa semirejo, kecamatan gembong, melihat telah terjadi bagi bagi uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tps tps desa semirejo, tepatnya rumah seorang perangkat desa yang bernama kadus. suharto, alamat desa telagarum kecamatan taken, melihat telah terjadi praktek politik uang oleh pasangan calon nomor urut tps purwanto, alamat rw desa dukuhmulyo, kecamatan jakenan kabupaten pati, melihat adanya praktek politik uang dengan cara bagai bagi uang tps desa jakenan kecamatan jakenan yang dilakukan oleh rusdianto pengaruh) yang diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut (lima). ahmad subaru, alamat desa tambahmulyo kecamatan jakenan, melihat pasangan calon nomor urut (lima) telah melakukan pembagian uang kepada sejumlah pemilih tps desa tambahmulyo kecamatan jakenan. sudarto, alamat desa desa jakenan yang mengaku telah diberi uang sebanyak rp. (dua puluh ribu rupiah) oleh pasangan calon nomor urut sekadar, alamat desa margorejo kecamatan margorejo, adanya pembagian uang rumah kepala desa. bahwa maraknya praktik politik uang juga diakui oleh ketua panitia pengawas pemilukada kabupaten pati agus supriyanto), namun hal tersebut menurut ketua panas sulit diungkapkan, selain kesulitan untuk mendapatkan alat bukti dan keterangan saksi, praktik tersebut juga disukai masyarakat. mobilisasi aparatur pemerintah dan tenaga honorer. bahwa salah satu pasangan calon nomor urut (atas nama senarai, s.e., m.m. dan tejo pramono) telah melakukan mobilisasi aparatur pemerintah, seperti: kepala desa se kecamatan luwak dan kecamatan tayu, dengan cara mengumpulkan salah satu hotel luang indah kabupaten pati, pada sekitar bulan maret yang bermaksud untuk mendukung terpilihnya pasangan calon nomor urut mana pada pertemuan dimaksud telah pula hadir salah seorang camat bernama ribosom, yang merupakan adik kandung pasangan calon nomor urut calon bupati). bahwa pasangan calon nomor urut (atas nama haryanto, s.h., m.m. dan budiyono))plt. sekretaris daerah sekda) kabupaten pati... bahwa pasangan calon nomor urut mengadakan pertemuan dengan perangkat desa se kecamatan gembong balai desa kedung bulus dengan materi pertemuan kampanye. bahwa kepala desa semirejo kecamatan gembong mengkampanyekan pasangan calon nomor urutbahwa camat dukuhseti dan seluruh kepala desa beserta perangkat desa kecamatan dukuhseti sebagai tim sukses ts) pasangan calon nomor urut bahwa persatuan perangkat desa indonesia padi) kabupaten pati sebagai tim sukses ts) pasangan calon nomor urut bahwa yang telah ditentukan. bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan calon bupati cabup), menjanjikan atau mengiring iming bisa mengangkat tenaga honorer menjadi cons, hal ini sesuai dengan keterangan riyanto" selaku ketua aliansi pendukung reformasi nasional apr), yang dikutip dari harian suara merdeka, yang terbit pada hari kamis, tanggal juni menggunakan fasilitas negara. bahwa unh, m.m.) adalah it. sekda kab. pati. bahwa mobil dinas anggota dewan perwakilan rakyat daerah ketua faksi pks atas nama dedy lesmana) ikut serta sebagai sarana kampanye pasangan calon nomor urut bahwa mobil dinas camat dukuhseti dipergunakan sebagai sarana kampanye pasangan calon nomor urut petit permohonan berdasarkan alasan alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan atas, maka pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili permohonan ini untuk dapat kiranya memberikan putusan yaitu: mengabulkan permohonan pembatalan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya, menyalakanadalah tidak sah dan batal demi hukum, menyataadalah tidak sah dan batal demi hukum: memerintahkan kpu kabupaten pati untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh wilayah kabupaten pati: menyatakan pasangan calon nomor urut senarai, s.h., m.m., dan tejo pramono) serta pasangan calon nomor urut haryanto, sh, m.m. dan budiyono) didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana petit angka atas, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalamukti fotokopibukti fotokopi berita acaraberita acara rapat pleno nomor ba kpu!vii tentang perubahan atas berita acara komisi pemilihan umumbukti fotokopi penghitungan suara sementara pemilu bupati dan wakil bupati bukti fotokopbukti fotokopi kliping koran: cabup janjikan jadi pns , sumber suara merdeka terbit hari sabtu, tanggal juni bukti fotokopi kliping koran panas diminta sebutkan nama , sumber suara merdeka, terbit hari jumat, tanggal april bukti fotokopi kliping koran kpu laporkan kasus materai palsu provinsi , sumber suara merdeka, terbit hari rabu, tanggal aprilmobil dinas anggota dprd kabupaten pati yang dipergunakan sebagai sarana kampanye pasangan calon nomor urut (lima) bukti fotokopi surat pernyataan nur cahya tentang keberadaan tps desa pesan rumah kepala desa dan tps balai desa, bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan polisi nomor tpl iv jateng res. pati, tanggal april yang diterbitkan oleh polres pati atas nama pelapor: agus supriyanto bin ahmad supardi dengan laporan: pemalsuan materai dan merek, bukti fotokopi surat tanda penerimaan nomor stp iv bareskrim tanggal april yang diterbitkan oleh polres pati atas nma agus supriyanto bin ahmad supardi yang menyerahkan benda benda atau tulisan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana menggunakan materai yang diduga palsu: bukti fotokopi kliping koran bupati prihatinkan politik uang pilkada , sumber suara muria suara merdeka), terbit hari selasa, tanggal agustus bukti fotokopi kliping koran bupati akui ada money politics , sumber radar pati jawa pos), terbit hari selasa, tanggal agustus bukti fotokopi kliping koran polda dalami keterlibatandua kubu kades dukunggugatan sengketa pemilukada digelar dan senarai gandeng fkh sumber radar pati jawa pos), terbit hari senin, tanggal agustus bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan polisi nomor: tpl vii jateng res pati, tanggal juli yang diterbitkan oleh polres pati atas nama pelapor: sri hastutik binti utico dengan laporan: penganiayaan terhadap jadi bin komisaris yang dilakukan oleh mufasir bin darmuji, ali saito bin darmuji, sunnah binti darmuji,tiga puluh empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari selasa, tanggal agustus dan senin, agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: wahyudi saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tanggal juli saksi dipanggil untuk menyaksikan penetapan perhitungan suara, yang dihadiri oleh musica, panas, dan tamu lainnya: sebelum dimulai ketua kpu menyatakan bahwa kpu telah mengeluarkan perhitungan sementara dari keseluruhan, dan hari tersebut akan dihitung secara keseluruhan perolehan suara, hasil perhitungan sementara diumumkan dengan edaran yang menggunakan kertas berlogo kpu, bertuliskan "sementara : berdasarkan hasil perhitungan sementara pasangan calon nomor urut menempati peringkat namun setelah penghitungan secara keseluruhan menjadi peringkat nama h.m. budiyono, alamat desa pasukanbertanggal agustus memberi kuasa kepada nurcahyo eko pemudi, s.h., selaku pengacara yang berkedudukan hukum jalan syeh jangkung nomor pati, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . l dan pihak terkait ii: membaca keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten pati: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari kepolisian resor pati: mendengar keterangan dari komisi pemilihan umum pusat: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah,saksi tidak menandatangani berita acara, sehingga saksi juga tidak memperoleh berita acara dimaksud. moh. bisri pada tanggal juli saksi datang kpu karena saksi mendapat informasi bahwa kpu telah mengeluarkan pengumuman hasil penghitungan sementara, papan pengumuman kpu: setelah melihat hasil pengumuman, saksi kembali sekretariat. tak lama berselang saksi didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal yang mengatakan bahwasanya perolehan suara sementara dapat berubah, dan pasangan calon nomor urut dapat menjadi peringkat jika saksi mau membeli suara masing masing seharga rp. saksi tidak membeli suara yang ditawarkan kepadanya. jani saksi adalah anggota kesatuan padi, pada tanggal mei padi mengundang semua perangkat balai desa winong kecamatan winong, dihadiri oleh senarai, dan meminta perangkat beserta istri dan anaknya yang telah memiliki hak pilih untuk memilih pasangan calon nomor urut acara dihadiri oleh kurang lebih orang perangkat: perangkat yang hadir diberi uang rp. oleh ketua padi: saksi mengenal beberapa peserta yang hadir, diantaranya, dari desa karang sumber kasihan, sundari, imbang dari desa suguhan: joo, sardi. dari desa kedolangkat: bupati. madhuri soleh saksi adalah perangkat desa padi) berasal dari kecamatan gembong: pada hari jumat tanggal mei pengurus padi mengumpulkan padi se kecamatan gembong desa kedungbulus kecamatan gembong dihadiri kepala desa, pengurus padi kabupaten dan senarai: senarai meminta dukungan dari perangkat desa dalam pencalonan dirinya sebagai bupati, hal tersebut terjadi sebelum masa kampanye, baru sampai pada tahapan pengumuman calon. sukar saksi adalah kepala desa putaran: saksi membenarkan apa yang dipersepsikan oleh madhuri soleh: ada pidato dari pengurus padi, serta senarai, yang mengajak untuk memberikan dukungan kepada senarai. susanto saksi adalah karyawan hotel luang indah: saksi melihat senarai dan adiknya mengumpulkan kepala desa dari kecamatan, sejumlah kurang lebih orang, acara diselenggarkan hotel luang indah pada tanggal maret pompa adhi nugroho saksi adalah warga kecamatan jakenan: pada malam hari tangal juli pukul saksi dihampiri oleh bapak rusdiyanto sampling) dan diberikan uang rp. rusdiyanto meminta saksi agar memilih pasangan calon nomor urut eddy pranoto pada malam hari tanggal juli (minggu tenang), saksi didatangi oleh (warga desa sambiloto) dan diberikan uang rp. mengaku merupakan suruhan pak haryanto, saksi diminta memilih pasangan calon nomor urut pada hari pemilihan, saat hendak berangkat tps, saksi bersama istri dihadang oleh ibu kini, dan diberi uang rp. serta diminta memilih pasangan calon nomor urut moh. slamet saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut saksi melihat tps ditempatkan rumah perangkat desa: istri saksi diberi uang rp. pasar puri dan diminta memilih pasangan calon nomor urut saksi juga melihat orang orang lain pasar juga diberi uang. purwanto saksi adalah pns: saksi melihat rusdiyanto sampling) memberikan uang tps desa jakenan, dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi melaporkan panwascam dua kali, namun tidak ada tindak lanjut. sudarto saksi diberi uang oleh rusdiyanto sampling) sebesar dalam amplop dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut ahmad subaru pada tanggal juli jam pagi saksi dikunjungi oleh orang yang tidak dikenal: saksi dan istri diberi masing masing satu amplop: saksi diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut harmoni pada malam hari tanggal juli saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut membagikan uang: tim pasangan calon nomor urut bernama rutin membagikan rp. tim pasangan calon nomor urut terdiri dari orang bernama ardi ledak, sumardi, nani membagikan rp. saksi melihat hampir setiap rumah dibagikan uang: pada pagi hari saksi melewati rumah bapak setahap (perangkat desa) yang dijadikan tps desa sidomulyo. supriyanto pada pagi hari tanggal juli pukul saksi didatangi sutomo yang merupakan tetangga saksi, dan diberikan uang rp. saksi diminta ikut mendukung pasangan calon nomor urut sri hayati pada tanggal juli saksi diberi uang rp. pasar puri: saksi diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut ngarai pada hari rabu wage tanggal juli pasar wage, seorang pengusaha bernama bapak haji tomo yang membagikan uang: saksi beserta ratusan orang lain menerima uang masing masing rp. saat memberikan uang saksi diingatkan untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi diminta untuk tandatangan dan menulis nama. sugandi camat dan perangkat desa kecamatan sukuhseti semua menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut camat dukuhseti (bernama ribosom yang merupakan adik senarai) berpidato mushola nurul huda, desa letusan, kecamatan dukuhseti, tanggal juni dalam pidatonya camat mengajak untuk mendukung senarai, saksi melihat mobil dinas kecamatan dipakai untuk membawa orang orang yang sakit dibawa rumah sakit, tidak dipungut biaya, namun diminta memilih pasangan calon nomor urut pada tanggal juli pukul saksi melihat perangkat desa bernama sugandi membagikan beras per kepala keluarga, dan uang rp. alih syafii penduduk desa talun, saksi merupakan pemilih tps balai desa talun: kepala desa dan perangkat desa adalah pendukung pasangan calon nomor urut karena sering berkumpul dengan tim sukses pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut menang tps desa talun. paris pada hari jumat tanggal juli saat masa kampanye, saksi melihat pasangan calon nomor urut berkampanye membawa logo pdip perjuangan. padahal yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari pdip: namun terhadap hal ini tidak ada teguran dari panas. suhartono ppk kecamatan wedarijaksa, saksi pasangan calon nomor urut adalah perangkat desa, yaitu staf kaur kesra. teguh bandang waluyo saksi adalah anggota dprd kabupaten pati: saksi adalah koordinator tim pemohon: pada tanggal juli saksi mendapat informasi terjadi money politic desa kedungbang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut lalu saksi langsung datang tkp. saksi mendapati pembagian uang dilakukan oleh saudara sido tim sukses pasangan calon nomor urut kepada hampir orang, masing masing rp. saksi adalah pemilik hotel luang indah, saksi tidak pernah mengundang senarai. jadi acara hotel luang indah bukan inisiatif saksi, namun diselenggarakan oleh senarai. yang membayar sewa ruang pertemuan dalah kepala bkk badan kredit kecamatan sukolilo. hadi sono tps desa karang sumber, ditempatkan dalam balai desa karang sumber, ada perangkat desa bernama sudarso iodin) membagi bagikan uang dari senarai, sejumlah orang yang diberi uang, masing masing rp. barito tps desa kedungbulus ditempatkan halaman rumah perangkat desa, rumah unary, tps desa kedungbulus ditempatkan dalam balai desa: tps desa kedungbulus ditempatkan halaman rumah kepala dusun: perangkat desa kedungbulus bernama keris membagi uang dari pasangan calon nomor urut saksi melihat orang yang diberi uang masing masing rp. desa kedungbulus pasangan calon nomor urut menang mutlak, milik muslihat ariyanto tps desa sukolilo ditempatkan halaman rumah perangkat desa, tim sukses pasangan calon nomor urut membagi uang dekat rumah saksi, saksi menerima uang sejumlah rp. retno sulistyorini saksi adalah panwascam: kesaksian saksi belum mendapat ijin bawaslu, sehingga keterangan saksi tidak dipertimbangkan. abdul rahim saksi dari pasangan calon nomor urut saksi adalah saksi tps desa sikatan: pada saat apel pembukaan kpps, mufasir masuk dalam tps, lalu keluarga mufasir diminta mencoblos, dan setelah itu tidak mencelupkan jari tinta, terhadap hal ini anggota kpps tidak menegur, saksi mengajukan protes, namun mufasir mengatakan agar saksi tidak memberi masukan: ali saito yang merupakan adik mufasir dan kepala desa sikatan dan tim sukses senarai berbicara kamu jangan aneh aneh buat desanya sendiri saja : saksi melihat orang yang sudah memilih, kembali memilih, saksi mengajukan keberatan dan akhirnya dibatalkan: saksi menghubungi kardes jadi) lalu mufasir melempari jadi dengan batu dan menginjak injak kepala jadi: jadi selanjutnya dibawa dokter, dan kejadian dimaksud dilaporkan polres. buwono pada hari jumat tanggal mei mesjid nurul iman, harus, saksi bertemu ribosom, yang merupakan adik dari senarai, ribosom menyatakan bahwa pencalonan diri senarai sebagai bupati telah menghabiskan uang milyar rupiah. agung koeswoyo pada tanggal juli tim sukses pasangan calon nomor urut bernama salam, materi, dan pen membagikan uang desa colek kidul, kecamatan margoyoso: menurut informasi, pembagian uang tersebut terjadi hampir seluruh desa colek kidul: banyak karyawan saksi yang mendapat uang dimaksud, serta orang tua saksi juga mendapat uang dimaksud, masing masing rp. yunus tps4 desa sumbermulyo ditempatkan dalam ruang tamu rumah kepala desa: saksi saksi tps berada luar ruang tamu: sewaktu saksi mencoblos bilik tidak ada tenda: saksi, petugas kpps tps desa sumber mulyo menawarkan kepada saksi untuk membeli suara saksi rp. sholeh hari jumat, tanggal juli tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar rp. kepada masyarakat desa, kargo, tim pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar desa poh gading. urip sutiyoso terjadi pembagian uang, pada tanggal juli jam wib, desa kalimulyo, kecamatan jakenan oleh bapak haji bateman, masing masing sebesar rp. enero sutrisno desa tambah sari terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama sutomo beserta keluarganya: pembagian uang dilakukan pada sore dan malam hari dan juga jam pagi, banyak keluarga saksi yang diberikan. budi mulyono ada kandidat yang melakukan money politic desa jatim mulyo money politics yang dilakukan pasangan calon nomor urut desa jati mulyo oleh nursalim dan desa panggungroyom oleh kunci yang merupakan perangkat desa sekaligus saksi ppk pasangan calon nomor urut money politics oleh tim pasangan calon nomor urut sebesar rp. masing masing orang, money politics yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut desa tlogoharum oleh manaf dan desa ngurensiti oleh ali dan makan, masing masing sebesar rp. budi waskita pada tanggal juli jam saksi didatangi oleh tim pasangan calon nomor urut bernama gaiyo dan ardi, saksikan istri saksi diberi uang rp. saksi juga melihat gaiyo dan ardi membagikan uang untuk orang laipati. bahwa sebagaimana dasar permohonan pemohon baik dalam poin kedudukan hukum (legal standing) maupun dalam poin kewenangan mahkamah, pemohon dengadipada pemilukada tahun bahwa dengan demikian permohonan pemohon telah terjadi ketidakjelasan atau obscura libel atau malahan sama sekali tidak menguraikan tentang perbedatahundan tanpa kejelasan bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara pemilukada kabupaten patipemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupatenkepaniteraan mahkamah) pada hari jumatpada pokoknya menyatakan: dasar permohonati dengan nomor urut (satu), berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu)tertanggal juni bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pembatalan terhadapselaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pati tahun model db kwk.kpu beserta laporannya). bahwa berdasarkan berita acara nomor ba kpu vii tanggal pati tahun bertanggal juni (vide bukti yaitu sebagai berikut: nama calon bupati nama calon keterangan wakil bupati haryanto, s.h., m.m. penulisan urutan h.m. slamet warsito, be, dr. hj. sri mulyani, nama pasangan calon s.t, m.t. dra. m.m. ditulis berdasarkan ir. sri merditomo, m.m. karbida, s.h. urutan pasangan hj. kartini sukawati, s.e. calon pada saat m.m. mendaftarkan didaftar sri susah, s.h., hasan, s.h., m.m. kan kpu(vide bukti adalah sebagai berikut: nama pasangan calon nomor urut h.m. slamet warsito, be, s.t.h. dan hasan, s(vide bukti junctobertanggal juli (vide bukurut nama pasangan calon suara h.m. slamet warsito, be, stm(tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan keseratus), bahwa berhubung antara keenam pasangan calon tidak ada yang mendapatkan persentase suara lebih dari.h., m.m. dan budiyono serta pasangan calon senarai, s.e., m.m.,(vide bukti bahwa dalil pemohon angka halaman yang menyatakan kpu kabupaten pati tidak mentaati asas penyelenggara pemilu, adalah dalil yang tidak benar dan kami tanggapi sebagai berikutpatatpati tahun terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapantahapanwarga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi kabupaten patpati tahun semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang undangan. perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara setiap tps kabupaten pati dihadiri oleh panwaslukada kabupaten pati, aparat kepolisian kabupaten patpatpati sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara seluruh tps kabupaten pati yang disampaikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten patipatpatpatpat. bahwa pelaksanapatpatpatpatpatipati tahun ketentuan perundang undang telah mengatur dan mengamanatkan agarpatipattidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang undangan untuk memberikan kepada pasangan calon termasuk pemohon yaitu keputusan tentang penetapan pasangan calon dan keputusan tentang penetapan nomor urut pasangan calon. walaupun tidak ada kewajiban sedemikian oleh peraturan perundang undangan tetapi apabila pasangan calon membutuhkan keputusan tersebut, memohon pasti memberikannya sebagai bentuk asas keterbukaan. kpu kabupaten pati selalu memberikan dokumen ataupun surat keputusan kepada pihak lain yang meminta memohon baik secara lisan ataupun tertulis, sementara sampai dengan saat ini tidak pernah sekalipun pemohon meminta ataupun mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan permintaan surat keputusan tersebut kepada kpu kabupaten pati. bahwa terkait penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon telah diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi pemohon untuk menyatakan memohon telah melanggar asas pemilu. sedangkan berkaitan dengan berita acara dan sertifikat perhitungan perolehan suara, untuk memenuhipasangan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan, komisi pemilihan umum kabupaten pati telah mengirimkan dan memberikan kepada pasangan calon melalui saksi tim kampanyenya (vide bukti khusus untuk saksi pasangan calon nomor urut ikut hadir dalam rekapitulasi tingkat kabupaten pati dan tidak pernah menyampaikan keberatan. bahwa pada saat selesai rapat pleno perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan kpu kabupaten pati pada tanggal juli mana dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk saudara. wahyuditahun tersebut hasilnyaseratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) suara dan dengan hasil tersebut pemohon hanya menduduki tempat urutan ke (empat). bahwa(saksi pasangan calon h.m. slamet warsito, be, s.t., m.t., dengan dr. sri mulyani, dra, m.m.), saudara wahyudi meninggalkan tempat terlebih dahulu dan tidak menandatangani berita acara maupun sertifikat perhitungan perolehan suara. kemudian setelah saksi lima pasangan calon (kecuali sdr. wahyudi) menandatangani berita acara serta sertifikat perhitungan perolehan suara, staf kpu kabupaten pati berupaya mencari saksi dimaksud baik dirumah maupun sekretariat tim kampanye h.m. slamet warsito, be, s.t., m.t., dengan dr. sri mulyani, dra, m.m., dengan maksud untuk meminta tanda tangan serta menyerahkan surat dimaksud, tapi saksi selalu menghindar. sampai dengan saat ini, pihak pasangan calon h.m. slamet warsito, be, s.t., m.t., dengan dr. sri mulyani, dra, m.m., ataupun saksi serta tim kampanyenya belum pernah meminta berkas dimaksud kepada kpu kabupaten pati. lebih dari itu nyatanya pemohon juga terbukti telah mengikuti proses pemilukada sebagai pasangan calon untuk seluruh tahapan pemilukada, sedemikian sampai bisa mengajukan permohonan php ini. bahwa mengenai penghitungan sementara, kpu kabupaten pati pada tanggal juli melaksanakan perhitungan sementara tersebut (bukan quick count). perhitungan sementara dimaksudkan untuk memberikan informasi sementara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. namun perlu kami sampaikan bahwa perhitungan sementara dimaksud telah diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat dan pasangan calon bahwa karena sifatnya sementara maka perhitungan dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang bersifat final dalam penentuan komposisi suara pasangan calon. perhitungan sementara ini hanya menampilkan sejumlah perolehan suara tps (bukan samping itu tidak ada peraturan perundang undangan yang melarang kpu kabupaten kota memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan menayangkan perolehan suara sementara pasangan calon. lebih dari itu sekali lagi perhitungan sementara ini hanya sekedar informasi sementara dan bukan sebagai suatu penetapan yang bersifat final. bahwa nyatanya dalam penghitungan suara secara manual dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tidak ada keberatan yang diajukan saksi pemohon terkait hasil penghitungan suara. demikian pula pada saat ditegaskan oleh ketua panel hakim mahkamah konstitusi dalam persidangan tanggal agustus pemohon membenarkan tidak menyoal hasil rekapitulasi penghitungan suara. bahwa dengan demikian keberatan pemohon tersebut tidak beralasan. dalam proses verifikasi administrasi dan faktual dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang dalam hal ini mungkin yang dimaksudkan oleh pemohon adalah pasangan calon sri susah dan hasan perlu dijelaskan sebagai berikut. proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh pps ditemukan berkas dukungan yang menggunakan meterai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersebar desa kecamatan, atas hal tersebut kpu kabupaten pati melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk dukungan desa tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (sesuai dengan ba. nomor ba kpu iv tentang pencernaan terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan), sementara untuk dukungan desa lain yang menggunakan meterai sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap dilakukan proses verifikasi factual oleh pps. bahwa setelah melalui verifikasi faktual terhadap sisa dukungan yang diserahkan pada awal pendaftaran dan pemenuhan kekurangan syarat dukungan pada masa perbaikan, bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakans dapat memohon tanggapi bahwa sesuai ketentuanantara lain menyebutkaapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetapkan dalam daftar pemilih tetap. merujuk dan melaksanakan ketentuan tersebut, dikarenakan pada masa pemeliharaan dpt (dengan batas waktu hari sebelum hari pemungutan suara) ditemukan pemilih sesuai ketentuan dan maka pada tanggal juli komisi pemilihan umum kabupaten pati mengadakan rapat pleno untuk membahas rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil pencernaan, yang dihadiri oleh semua tim kampanye pasangan calon, panwaslukada kabupaten pati, dispendukcapil, desk pilkada kabupaten pati, ppk se kabupaten pati yang kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu vii dengan ditandatangani dan disetujui oleh komisioner kpu, semua saksi pasangan calon (termasuk saksi paslon slamet warsito sri mulyani), panwaslukada kabupaten pati, (vide bukti sehingga, sebenarnya pada tanggal juli atas perubahan rekapitulasi daftar pemilih sudah tidak ada masalah dan diterima oleh semua pihak termasuk saksi pas lon pemohon. bahwa mengenai keberadaan tps berada adalah tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang undangan. sesuai ketentuan dalamkemudian diubah dengan pkpu tahun tentang perubahan pkpu nomor tahun disehingga jelas dalam ketentuan tersebut tidak ada larangan tps didirikanhingga pendirian tps dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa mengenai dalil pemohon angka halaman permohonan yang menyatakan memohon telah mendiskualifikasi (menggugurkan) bakal pasangan calon yang diusung pdi perjuangan imam euros sebagai calon bupati dan joko sebagai calon wakil bupati adalah dalil yang tidak benar. bahwa benar imam euros dan joko(vide bukti bukti dan bukti bahwa kemudian pada masa perbaikan persyaratan bakal pasangan calon, pimpinan dpc pdip kabupaten pati telah mengajukan pasangan calon baru yaitu senarai, dan tejo pramono berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun (vide bukti bukti dan bukti bahwa dengan fakta tersebut tidaklah benar jika memohon mendiskualifikasi imam euros dan joko. lebih lanjut selengkapnya mengenai persoalan pencalonan dari dpc pdi perjuangan dalam pemilukada kabupaten pati tahun bisa dibaca dalam jawaban memohon dalam perkara nomor php.d ix yang dengan sendirinya mohon juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini. bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman permohonan yang menyatakan adanya praktek politik uang (money politic) secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama senarai, se.,mm dan tejo pramono dan pasangan calon nomor urut atas nama haryanto, s.h., dan buono, memohon menyatakan bahwamendapatkan atau dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten pati terhadap kasus dimaksud. dalil pemohon yang menyatakan bahwa praktek politik uang (money politics(cameo) kalangan masyarakat ora wek, ora bolos yang artinya tidak ada duit ngga nobles, merupakan pernyataan yang tidak benar dan penggeneralisiran yang tanpa dasar. tentunya pernyataan ini sangat melukai keseluruhan warga masyarakat pati yang ikut melakukan pemungutan suara. lebih parah lagi statemen pemohon yang menyatakan tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada pemilukada tahun ini yang mencapai dari sebelumnya yaitu pemilukada tahun hanya (yang benar adalah sebagai imbas dari maraknya praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, adalah statemen yang mengada ada. pemohon juga akan menyatakan bahwa perolehan suara pemohon sejumlah (seratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) adalah hasil membeli suara pemilih. bukankah statemen tanpa dasar tersebut tersebut merendahkan masyarakat kabupaten pati dan merendahkan pemohon sendiri. bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman permohonan yang menyatakan adanya mobilisasi aparatur pemerintah dan tenaga honorermenerima rekomendasi dari bawaslu kabupaten pati terhadap kasus dimaksud. bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman permohonan yang menyatakan adanya penggunaan fasilitas negaraabupaten pati terhadap kasus dimaksud. bahwa dengan demikian terbukti memohon telah melaksanakan pemilukada kabupaten pati tahun secara langsung, umum, bebas,dan tidak bisa membuktikan telah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat sistematis, massif, dan terstruktur, sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon yang bisa menyebabkan terpilihnya pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten pati tahunbukti fotokopi keputusan kpu kabupaten pati nomor tahun tentang tahapan, program, dan jadwal penyelengaraanada pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun bukti fotokopi keputusan kabupaten pati nomorfotokopi keputusan kpu kabupatenupaten pati dan penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan, bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten pati nomor tahun tentang jadwal dan lokasirubahan atasfotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten pati nomor ba kpu vii tentang perubahan atas berita acara kpufotokopi surat kpu kabupaten pati nomorfotokopi tanda terima penyerahan soft copy dpt pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten pati tahun tanggal juni bukti fotokopi surat kpu kabupatenfotokopi berita acara kpu kabupaten pati nomor ifotokopi berita acara kpu kabupaten pati nomor iupaten pati nomor fotokopi berita acara kpu kabupaten dan hasan, s.h., m.m.: bukti fotokopi berita acara kpu kabupatennomorfotokopi surat kpu nomorfotokopfotokopi surat dpc pdip kabupaten pati nomor: ex dpcfotokopi surat pencalonan nomor ex idprov model b kwk.kpu partai politik), dengan calon kepala daerah dan calon wakil kepalalaupun menurut peraturan perundang undangan menentukan kesalahan hasil penghitungan suara, namun mahkamah dapat memproses adanya pelanggaran pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang tentu saja pelanggaran dimaksud mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga mahkamah dalam mengadili, memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilukada tidak sekedar hanya semata mengenai kesalahan penghitungan suara, akan tetapi lebih meluas hal hal yang substantif, artinya mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedur (procedure justice) memasang dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice).kabupaten patirekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten pati dilaksanakan pada tanggal juli sebagaimana berita acara nomor ba kpu vii tanggalupaten pati, tanggal mei fotokopfotokopi visi dan misi calon bupati dan wakil bupati pati pasangan senarai, s.e., m.m. tejo pramono, fotokopi s.k. dpc pdip kabupatenfotokopi rekening tim kampanye senarai tejo pramono: fotokopi:fotokopi surat pernyataan tidak aktif dari profesi, atas nama senarai, s.e., m.m., tanggal mei fotokopfotokopfotokopi surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yme, atas nama senarai s.e., m.m, tanggal me,fotokopi surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah, atas nama senarai, s.e., m.m.,tanggal mei fotokopi keterangan hasil pemeriksaan narkoba, atas nama senarai, s.e., m.m.fotokopsenarai, s.e., m.m.fotokopi surat pernyataan bersedia memberi kuasa kepada kpu kabupatenfotokopifotokopi kartu npp atas nama senaraisenarai, fotokopi ktp, atas nama senarai, foto senarai: fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar, atas nama senarai, fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama, atas nama senarai, fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas, atas nama senarai: fotokopi ijazah atas nama senarai dari universitas muria kudus dengan gelar sarjana ekonomi: )ijazah atas nama senarai dari universitas islam indonesia program pasca sarjana: fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi calon wakil kepala daerah, atas nama tejo pramono, tanggal mefotokopi surat pernyataan tidak aktif dari profesi, atas nama tejo pramono, tanggal mei fotokopi surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yme, atas nama tejo pramono, tanggal mei fotokopfotokopfotokopi keterangan hasil pemeriksaan narkoba, atas nama tejo pramonofotokopi surat keterangan pengadilan negeri pati nomortejo pramonofotokopfotokopi surat pernyataan bersedia! memberi kuasa kepada kpu kabupatenfotokopifotokopi kartu npp, atas nama tejo pramonotejo pramono, fotokopi ktp, atas nama tejo pramono: fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar, atas nama tejo pramono, fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama, atas nama tejo pramono, fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas, atas nama tejo pramono, foto tejo pramono, bukti fotokopi ketetapan dpp pdip nomor tap dpc dpp! iiifotokopi dpp partai demokrat nomor sk dpp dpc.pd jateng iv fotokopi dpp pkb nomor dpp.o3 v a. fotokopi dpw pks jateng nomor d.skep ak pks fotokopi dpp gerindra nomor pts dpp gerindra fotokopi dpw ppp jateng nomor pts k x11 fotokopi dpd pkb jateng nomor skep dpd pkb iv fotokopi ppi nomor sk dpp ppi a fotokopi dpd partai hanura jateng nomor skep dpd hanura jt i bukti fotokopfotokopifotokopi berita acara kpu kabupatenebagai berikut: nama pasangan calon: slamet warsito, be. s.t., m.t. nomor urut dan dr. hj. sri mulyani, dra. m.m. senarai s.e., m.m. dan tejo nomor urut pramono ir. sri merditomo, m.m. dan nomor urut karbida, s.h. sri susah, s.h., m.h. dan hasan nomor urut s.h haryanto, s.h., m.m. dan nomor urut budiyono hj. kartini sukawati, s.e., m.m., nomor urut dan suseno bukti fotokopi keputusan kpu kabupatenberita acara kpu kabupaten: bukti: tahun tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pati tahun putaran keduaati, tanggal juli bukti fotokop: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten patifotokopi surat dari polres pati nomor: vifotokopi surat kpu kabupaten pati nomordan radio harbor fm:model db kwk.kpu beserta laporannya), maka tenggang waktu untuk mengajuti adalah hari rabu tanggal juli kamis juli dan jumat juli sedangti tahun didaftarkan pada hari jumat tanggal juli bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. pokok permohonan bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pati bupati dan wakil bupati) untuk masa kerja lima tahun depan, yaitu tahun sampai dengan tahun mana memohon cast komisi pemilihan umum kpu) kabupaten patpati tahun pada tanggal juli bahwa pemilukada kabupaten pati tahun diikuti oleh (enam) pasangan calon yaitu sebagai berikut: pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah h.m. slamet warsito, be, s.t., m.t.bukti fotokopi surat dari universitas bojonegoro uniform) nomor ub vi tanggal mei perihal pengesahan legalitas fotokopi ijazah sarjana atas nama imam euros, yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten pati, yang ditandatangani oleh rektor slamet kyswantoro, s.e., m.m.: bukti fotokopfotokop: bukti fotokopselain bukti bukti tersebut atas, memohon juga mengajukan bukti tambahan yang tidak disahkan dalam persidangan berupa bukti tentang akta permohonan banding nomor ptun.smg yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis,, dalam pelaksanaannya kecamatan winong, berlangsung kondusif, aman tertib, dan lancar: tidak ada keberatan yang diisi dalam formulir: tidak ada kerusuhan: tida ada protes ppk:ps desa danyangmulyo terdapat tps, saat penetapan lokasi tps dihadiri oleh lurah dan perangkat desa, lurah menyarankan boleh tempat perorangan asal ada ijin dari yang bersangkutan: tidak ada keberatan atas penetapan lokasi tps, saat pencoblosan tidak ada yang protes, tidak ada yang keberatan, dan semua mengisi formulir, tidak ada masalah dalam penghitungan suara: ada anggota kpps yang merupakan perangkat desa pps pps dan pps ada anggota kpps yang merupakan pns yaitu tps tps tps tps dan tps terhadap anggota kkp yang merupakan perangkat desa dan pns tidak ada yang keberatan.:: anggota kpps dipilih dengan pengumuman papan pengumuman, ada seorang pns yang ikut pencalonan anggota kpps, ada juga perangkat desa yang ikut pencalonan anggota kpps, namun, tidak ada tim sukses yang mencalonkan sebagai anggota kpps, tidak ada yang pernah protes pps saksi pemilihan dimenangkan oleh slamet warsito, sejumlah suara, disusul oleh senarai sejumlah suara, tidak ada keributan protes, maupun penandatanganan formulir keberatan,enarai, s.e., m.m. dan tejo pramtentang kesuburan dalam surat kuasa bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon diajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli yang tertulis dalam permohonannya masing masing adalah para advokat pada law office ibn partners yang beralamat jalan kepribadian nomor medan, sumatera utara , bahwa dalam aturan, surat kuasa khusus harus jelas kapasitas para kuasa hukum dalam bertindak baik sendiri sendiri atau bersama sama, diketahui dalam permohonan yang dilandasi surat kuasa khusus jelas para kuasa hukum tidak dapat bertindak baik sendiri sendiri atau bersama sama melainkan masing masing, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima karena didasarkan pada surat kuasa yang kabur tidak jelas. tentang kewenanganpati (halaman angka alinea pertama)terjadinya money politic dalam pemilukada kabupaten pati hal tersebut adalah tidak benarpati calon (panwasuu (pori para pencari landengan demikian tentang. oleh karena itu permohonan pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima. dalam pokok perkara bahwa pihak terkait dengan tegas menolak yaitu mengenai: tentang pelaksanaan pemilukada kabupaten pati bahwa pemilukada kabupaten patiengan demikian siapa yang memberi? apakah benar yang memberi pasangan calon nomor urut (dua) ataukah pasangan lain? siapa yang menerima?emohon? bahwa dalil pemohon pada polita alinea pertama halaman tidak benar terjadi money politic yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis, karenihak terkait telah mengikuti segala tahapan pemilukada yang diselenggarakan oleh memohon yangsuatu peristiwa money politic adalah merupakan ranah panas untuk menindaklanjuti. hal tersebut sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang menyataemohon sebagaimana tertulis dalam polita alinea pertama halaman adalah tidak benar, dan pihak terkait tidak pernah melakukan sebagaimana dalil permohonan pemohon: bupati& negeriermohontentang mobilisasi aparatur pemerintah dan penggunaan fasilitas negara bahwa tidak benar adanya mobilisasi aparatur pemerintah dalam hal pertemuan dimaksud telah pula dihadiri oleh salah satu camat bernama ribosom yang merupakan adik kandung pasangan calon nomor urut calon bupati), yang benar saat pertemuan yang terjadi hotel luang indah pati sekitar bulan maret adalah tentang sosialisasi saudara senarai untuk mencalonkan sebagai bupati pati: bahwa tidak benar adanya kampanye yang dilakukan oleh kepala desa semirejo kecamatan gembong, camat dukuhseti dan seluruh perangkat desa seluruh kecamatan dukuhseti untuk mengkampanyekan pasangan calon nomor urut dan tidak benar pula penggunaan mobil dinas camat dukuhseti untuk keperluan kampanye pasangan calon nomor urut maka dengan demikian tidak ada mobilisasi aparatur pemerintah dan mempergunakan fasilitas negara tidak pernah terjadi. karena fasilitas negara tersebut hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat:nambahwa polita angka halaman polita angka halaman angka halamanberita acara nomor ba kpuidalam pemilukada pati tahun putaran kedua harus dikesampingka: menyatakan bahwa politik uang, mobilisasi aparatur pemerintah dan penggunaan fasilitas negara yang melibatkan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam polita angka halaman polita halaman polita halaman pad, yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sah dan mengikat secara hukum berita acara nomor ba kpu vii1menyatakan sah demi hukum pemilukada kabupaten pati tahun i2. menimbang bahwa, pihak terkait tidak mengajukan bukti tertulis untuk perkara guo: untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan (tiga) orang saksi yangryadi saksi adalah ketua umum padi kabupaten pati: mulai tahun ada tambahan penghasilan perangkat desa, setiap kecamatan sudah terbentuk padi per kecamatan, sehingga rutin setiap bulan ada konsolidasi padi, senarai adalah ketua dprd, setiap kali padi melakukan konsolidasi, maka akan mengundang eksekutif dan legislatif. karena senarai adalah ketua dprd, maka senarai selalu diundang dan selalu datang, padi tidak pernah memberikan uang sebagaimana yang dituduhkan saksi pemohon, setelah senarai mencalonkan diri tidak pernah ada konsolidasi, ketua padi dukuhseti bernama samaran mengatakan bahwa fasilitas mobil camat dipersilahkan untuk digunakan untuk kebutuhan sosial, tapi tidak pernah dikatakan untuk kampanye. triton saksi adalah kepala desa: saksi tidak pernah mengarahkan untuk mencoblos senarai: saksi tidak pernah mengetahui tentang money politic, saksi adalah simpatisan senarai, tapi tidak pernah menunjukkan pada orang lain. mufasir tidak ada mobilisasi aparatur negara yang dikatakan saksi pemohon, seperti menghadiri acara hotel luang indah: haryanto, s.h., m.m., dan budiyono hj. kartini sukawati, s.e, m.m., dan suseno bahwa dari proses pelaksanaan pemilukada kabupaten patikpu kabupaten pati nomor ba kpu viiyaitu: pasangan calon kepala daerah dan jumlah urut wakil kepala daerahjumlah bahwa berdasartanggal juli maka ditetapkan pasangan calon peserta pemilu bupati dan wakil bupati pati tahun sebagai pemenang pertama adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan sebagai pemenang kedua adalah yang memperoleh suara terbanyak kedua yang selanjutnya akan mengikuti pemilu bupati dan wakil bupati pati tahun putaran kedua adalah: haryanto, s.h., m.m., dan h.m. budiyono memperoleh atau (dua puluh delapan koma empat puluh persen) sebagai acara hotel luang indah memang dihadiri senarai, dan juga saksi. tetapi hal ini memenuhi undangan dari pemilik hotel luang indah, acaranya adalah nonton bersama sepak bola indonesia malaysia, terkait keterangan saksi pemohon bernama abdul rahim yang menyatakan bahwa saksi menyuruh keluarga saksi untuk memilih tps desa sikatan, lalu tidak mencelupkan tangan tinta, saksi membantahnya: saksi juga membantah jika dirinya dikatakan melakukan penganiayaan kepada saudara jadi. menurut saksi justru dirinya yang dipukul oleh saudara sarwono, dan saksi telah melakukan visum serta melapor kepada polresaryanto s.h., m.m., dan h.m. budiykarena dalam dalilnya pada hal angka pemohon menerangkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut haryanto)tertanggal juni nomor urut adalah sri susah, sh. dan hasan, sh. m.h., sedangkan pihak terkait haryanto, sh. m.m., dan budiyono adalah nomor urut berdasarkan hal tersebutdangan termasuk dan terutamabahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahyaitu sebagai berikut: bupati wakil bupati penulisan urutan nama pasangan calon ditulis h.m. slamet warsito, dr. hj. sri mulyani, dra. berdasarkan urutan saat mendaftarkan ir. sri merditomo, karbida, sh. didaftarkan kpu m.m, kabupaten pati hj. kartini sukawati, suseno s.e., m.madalah sebagai berikut: nama pasangan calon nomor urutjuncto keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati nomor tahun tentang penetapan hasil perhitungan perolehan suara tiap tiap pasangan bupati dan wakil peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun bertanggal julurutan yang terdaftar dalam pemilihan tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih (tujuh puluh tiga koma lima per seratus): bahwa berhubung antara keenam pasangan calon tidak ada yang mendapatkan prosentase suarah., m.m. dan budiyono serta pasangan calon senarai, s.e., m.m.bahwa dalil pemohon halaman angka halaman angka angka angka angka angka serta halaman angka angka angka angka angka adalah hanya merupakan opini halusinasi dari pemohon karena pihak terkait tidak mengenal apalagi menyuruhlakukan seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut (atas nama haryanto, sh, m.m. dan budiyonoit. sekretaris daerah sekda) kabupaten pati itu merupakan tuduhan yang tidak mendasar karena pihak terkait sejak tanggal februari sudah dicopot tanpa dengan alasan tidak jelas oleh bupati pati sebagai it. sekretaris daerah, jadi merupakan dalil yang mengada ada dan patut untuk dikesampingkan. bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakanlagi lagi pemohon berhalusinasi dan beropini semata mata demi pembenaran dalil dalil pemohon yang tidak berdasarkan fakta hanya merupakan tuduhan tanpa alasan dan bukti. bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakanpihak terkait tidak pernah mengetahui hal tersebut apalagi menyuruhlakukan dan jika benar dalil tersebut maka semestinya dilaporkan pada bawaslu kabupaten pati untuk ditindaklanjuti, jika ternyata memang memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, pihak terkait tidak pernah diminta klarifikasi oleh bawaslu kabupaten pati terhadap hal tersebut atas itu artinya bahwa pemohon hanya mengada ada. bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan bahwa u.h, m.m.) adalah plt. sekda sini jelas bahwa pemohon berpikiran sempit karena mobil diproduksi oleh pabriknya tidak diproduksi hanya (satu) unit saja dan itu terbukti bahwa pabrik memproduksi mobil dengan type yang sama dengan jumlah lebih dari (satu), pihak terkait juga mempunyai mobil seperti yang dibanggakan oleh pemohon yaitu mobil dinas sekda. justru yang dipergunakan itu adalah mobil pribadi milik pihak terkait yaitu honda crv warna silver, a n: andri ariyanto, alamat: notodiningrat rt. rw. solo, polisi ca, mesin: k20a rangka: muridnomor urut haryanto s.h., m.m., dan budiyono adalah pasangan yang sah untuk mengikuti pemilukada kabupaten pati putaran kedua tahunagustus yang diberi tanda bukti il sampai dengan bukti ii yaitu berupa: bukti tllsertabukti tgal juni bukti tll fotokopi keputusan kpuahun bukti tll fotokopi berita acara kpu kabupaten pati1 kwk.kpu): bukti tllpeserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun bukti tanggal juli bukti tll fotokopi nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun pasangan calon haryanto, s.h., m.m., dan h.m. budiyono, bukti tllbukti tll fotokopi bpk mobil honda cr v tahun atas nama anri andiyanti nomor pol. ca, nomor mesin k20a51047395, nomor mesin. metro47504joo3436: bukti 1i fotokopi stok mobil honda cr v tahun atas nama andri ariyanto nomor pol ca, nomor mesin k20a51047395, nomor mesin. metro47504joo3436.ismo saksi adalah anggota dprd kabupaten pati yang juga merupakan sekretaris tim: saksi membantah tuduhan money politic yang dilakukan pasangan calon nomor urut karena saksi tidak pernah menyuruh untuk melakukan dan menginstruksikan: pada tanggal februari calon bupati sudah diberhentikan dari it. sekretaris daerah: mobil dinas sekretaris daerah sama dan sejenis dengan mobil pribadi bakal calon bupati nomor urut hanya plat yang berbeda, selama menjadi tim sukses, saksi tidak pernah memobilisasi tenaga honorer. joko slendro saksi adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut saksi membantah tuduhan adanya mobilisasi, selama menjadi tim sukses, saksi tidak pernah mendapati atau mendapat laporan mengenai mobilisasi tenaga honorer: hardi saksi adalah wakil ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi mengetahui bahwa ada (dua) mobil yang mirip, yaitu mobil dinas sekretaris daerah, dengan mobil pribadi calon bupati nomor urut tim tidak pernah memerintahkan untuk membagi bagi uang, dan tidak pernah ada protes dan laporan dari orang lain terkait hal ini. ali pandora saksi adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut saksi tidak pernah diperintah, diinstruksikan, atau melakukan, serta menerima laporan atau keberatan mengenai adanya politik uang. sutomo saksi adalah ketua desa tanjungsari, saksi belum pernah dan tidak pernah dihubungi untuk membagi bagikan uang. i2.9j menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten pati, telah memberikan keterangan tertulis bertanggal agustus pada pokoknyapati tahun sebagaimana ditetapkan dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati (videahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara pemilukada kabupaten pati tahun yang dimiliki oleh panwaslucalon nomor urut h.m., slamet warsito, b.e.,s.t.,m.t. dan dr. hj. sri mulyani, dra, m.m., memperoleh suara sah sebanyak seratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) suara, untuk pasangan calon nomor urut senarai, s.e., m.m.calon nomor urut ir. sri merditomo, m.m., dan karbida, s.h..h., m.h., dan hasan, s.h., m.m., memperoleh suara sah: (lima ribu seratus enam puluh lima) pasangan calon nomor urut haryanto, s.h., m.m., dan h.m. budiyono memperoleh suara (dua ratus empat ribu enam ratus enam) suara dan pasangan calon nomor urut hj. kartini sukawati, s.e., m.m., dan suseno memperoleh suara sah: (seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima (videmengenai keberatan pemohon sebagaimana pada pokok permohonan, maka panwaslukada kabupaten pati memberikan keterangan sebagai berikut: kpu kabupaten pati tidak mentaati asas penyelenggara pemilu: bahwa kpu kabupaten pati selama ini selalu memberikan dokumen dokumen yang dibutuhkan oleh panwaslukada serta sepengetahuan bawaslu, kpu pati juga selalu membuka akses data kepada publik minimal dengan ditampilkannya papan pengumuman. bahwa kpu kabupaten pati melampaui batas kewenangannya, yaitu dengan cara melakukan penghitungannwaslukada kabupaten pati memandang bahwa quick count tidak dilarang karena merupakan penghitungan sementara asal penghitungan tadi ada dasar dan sumber yang sudah valid sehingga tidak menyesatkan. penghitungan yang sah adalah penghitungan atau rekapitulasi yang dilaksanakan sebagaimana yang telah dijadwalkan pada rapat pleno kpu yang dihadiri oleh ketua dan anggota kpu yang disaksikan oleh masing masing saksi pasangan calon sebagaimana yang telah dilaksanakan kpu kabupaten pati pada hari selasa tanggal juli sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor:. bahwa kpu kabupaten pati mengesahkan surat dukungan pasangan calon perseorangan model b1 kwk.kpu perseorangan) yang masalah ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib: memang benar ada pasangan calon nomor urut sri susah, s.h., m.h., dan hasan, s.h., m.m., yang dalam persyaratan dukungannya menggunakan meterai yang terindikasi palsu atau dipalsukan dan memang hal tersebut sudah dilaporkan pihak penyidik pasangan calon pemenang pertama yang memperoleh suara terbanyak pertama. senarai, s.e., m,m., dan tejo pramono memperoleh atau (dua puluh dua koma sebelas persen) sebagai pasangan calon pemenang kedua yang memperoleh suara terbanyak kedua kpu kabupaten pati tidak mentaati asas penyelenggara pemilu. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum pemilu)milukada), menyebutkankpu kabupaten pati (in cast memohon) sebagai penyelenggara pemilukada kabupaten pati tahun terlihat tidak mentaati asas sebagaimana tersebut atas, sebagaimana hal hal tersebut bawah ini, antara lain memohon tidak memberikan dokumen dokumen yang merupakan hak dari pasangan calon termasuk pemohon, seperti: surat keputusan sk) tentang penetapan pasangan calon, tentang penetapan nomor urut pasangan calon, serta berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta dokumen penting lainnya, padahal dokumen dokumen tersebut adalah menjadi kewajiban memohon untuk memberikannya kepada pasangan calon. memohon telah melampaui batas kewenangannya, yaitu dengan cara melakukan penghitungan suaradahal memohon sebagai penyelenggara tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sementara (quick count), sebagaimana contoh bawah ini: tani man dengan suara kepolisian resor pati dengan (terlampir), model b1 kwk kpu perseorangan yang menggunakan materai yang diduga palsu dimaksud sebanyak (tujuh) bundel yaitu bundel dukungan desa gumo kecamatan tlogowungu, bundel dukungan desa gunungsari kec. tlogowungu, bundel dukungan desa ukir sari kecamatan tambakrejo, bundel dukungan desa karangan kecamatan tambakrejo, bundel dukungan desa koripandriyo kecamatan gabus, bundel dukungan desa puri kecamatan pati dan bundel dukungan kelurahan pati kidul kecamatan pati. panwaslukada kabupaten pati menganggap pelanggaran hukum berupa pemalsuan materai adalah murni tindak pidana umum dan sudah proses kepolisian resor pati yang tidak mempengaruhi proses pembatalan pencalonan bupati dan wakil bupati pati. syarat dukungan yang diperoleh pasangan calon nomor urut sangat melebihi jumlah persyaratan dukungan yang ditetapkan oleh kpu kabupaten pati yaitu minimal dukungan, sehingga apabila model b1 kwk kpu perseorangan yang menggunakan materai palsu dianggap tidak sah tidak berpengaruh secara signifikan mengurangi syarat dukungan sebagaimana dipersyaratkanmemang benar kpu kabupaten pati telah merubah jumlah pemilih terdaftar sebagaimana hal tersebut tertuang dalam berita acara rapat pleno nomor: ba kpu vii 2011tanggal juli tentang perubahan atas berita acara komisi pemilihan umum kabupaten pati nomor:hal tersebut karena adanya kesalahan menghitung jumlah pemilih desa duren sawit yang tercatat seharusnya dan desa pasuruan yang tercatat seharusnya desa harus yang semula tercatat seharusnya sehingga daftar pemilih terdaftar menjadi pemilih laki laki yang semula menjadi pemilih perempuan yang semula menjadi jumlah seluruhnya yang semula menjadi perubahan daftar pemilih terdaftar dimaksud tidak menambah atau mengurangi jumlah hanya membetulkan penghitungan yang dilakukan oleh pps desa duren sawit dan desa pasuruan kecamatan kayen serta desa harus kecamatan pati. perubahan tersebut dihadiri oleh kpu kabupaten pati panwaslukada kabupaten pati, perwakilan pasangan calon termasuk saudara bakri yang mewakili pasangan calon nomor urut ikut menghadiri. adanya praktek politik uang money politic) bahwa panwaslukada kabupaten pati tidak pernah menemukan dugaan adanya praktek politik uang, dan baru mengetahui adanya praktek politik uang baru saat ini setelah adanya laporan mahkamah konstitusi. pasangan calon nomor urut atau tim suksesnya sampai saat ini tidak pernah melaporkan adanya praktek politik uang panwaslukada kabupaten pati baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama senarai, s.e., m.m., dan tejo pramono atau pasangan calon nomor urut atas nama haryanto, s.h., m.m., dan audio istilah cameo) dimasyarakat kabupaten pati ora wek . ora bos yang artinya tidak ada duit nggak nobles sengaja dihembuskan oleh seseorang atau kelompok orang yang menginginkan keuntungan semata serta untuk mengurangi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak suaranya sehingga hal tersebut masuk dalam kajian panwaslukada kabupaten pati terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada pemilukada kabupaten pati tahun ini. mobilisasi aparatur pemerintah dan tenaga honorer. pasangan calon nomor urut atas nama senarai, s.e., m.m., dan tejo pramono melakukan mobilisasi aparatur pns yang dilakukan sekitar bulan april yang dihadiri ribosom camat), panwaslukada kabupaten pati menganggap hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran pemilukada atau mobilisasi massa senarai, se,mm sebelum ditetapkan sebagai calon bupati dalam kapasitas sebagai ketua dprd kabupaten pati pada bulan april bisa melakukan pertemuan rutin dengan para kepala desa terkait permasalahan pembangunan daerah dan penyerapan aspirasi masyarkat daerah tayu dan luwak. namun saat itu mengikutsertakan tejo pramono yang dikemudian hari menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan senarai. aturan dalam peraturan perundang undangan pemilu tidak dapat menjangkau sepanjang yang bersangkutan belum ditetapkan. kpu kabupaten patadalah nomor tahun tertanggal juni pasangan calon nomor urut atas nama haryanto, s.h, m.m. dan buono mengumpulkan para kepala sekolah dan smp bersama dengan kepala dinas pendidikan pada bulan juni kudus dalam rangka kemenangannya. kebersamaan kadis pendidikan dikarenakan pasangan calon nomor urut saat itu adalah menjabat sebagai plt. sekretaris daerah: panwaslukada perlu menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil saat mendaftarkan diri menjadi calon bupati wajib hukumnya mengundurkan diri dari jabatan negerinya sebagaimana diatur dalam peraturan kepala bkn nomor tahun tentang pns yang menjadi calon kepala daerah calon wakil kepala daerah. sehingga calon bupati nomor urut saat sudah ditetapkan sebagai calon bupati pati sesuai kpu nomor tahun tertanggal juni adalah pns biasa tidak ada jabatan, sekali lagi tidak ada jabatan yang disandangnya. untuk diketahui bahwa jabatan terakhir calon bupati nomor urut atas nama haryanto, s.h., m.m., adalah kepala badan kepegawaian daerah bkd) kabupaten pati bukan plt. sekretaris daerah. tuduhan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai fakta. bulan juni plt. sekda kabupaten pati dijabat oleh saudara drs. demon destino, m.m. panwaslukada kabupaten pati tidak pernah menerima pengaduan atau laporan serta menemukan pasangan calon nomor urutdan baru mengetahui setelah ada pemberitahuan mahkamah konstitusi. pns tugas wewenang dan tanggung jawab dan larangannya sudah diatur dalam undang undang kepegawaian yaitu nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian, peraturan pemerintah nomor tahun tentang larangan pns menjadi anggota partai politik serta surat edaran menpan nomor: se .a m.pan tanggal mei tentang netralitas pns dalam pemilihan kepala daerah. tentang netralitas pns ini panwaslukada sudah berkirim surat kepada bupati pati selaku pembina kepegawaian daerah dengan surat nomor panwaslukada vii tertanggal juli (terlampir). menggunakan fasilitas negara bahwa tuduhan pasangan calon nomor urut telah menggunakan fasilitas negara pada saat melakukan pertemuan kampanye adalah tidak mendasar, tidak sesuai fakta serta tidak rasional. pasangan nomor urut saat sudah ditetapkan oleh kpu kabupaten pati dengan kpu nomor tahun tanggal juli telah mengundurkan diri dan dicopot jabatannya oleh bupati pati dari jabatan kepala badan kepegawaian daerah kabupaten pati bukan sebagai plt sekretaris daerah, sehingga menjadi pns biasa (staf). tidak ada tunjangan jabatan serta fasilitas seperti mobil dinas sebagaimana disebutkan oleh pasangan calon nomor urut dan diketahui bahwa sekretaris daerah pada bulan juni dijabat oleh saudara demon destino, m.m. i2. menimbang bahwa kepolisian resor kabupaten pati, telah memberikan keterangan lisan dan tertulis dan dibacakan pada hari kamis, tanggal agustus pada pokoknya sebagai berikut::, bahwa tidak ada: bahwa kepolisian resor pati menetapkan adanya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh mufasir: i2. menimbang bahwa komisi pemilihan umum pusat telah memberikan keterangan tertulis, dan lisan pada hari kamis, agustus yang pada pokoknya sebagai berikut:.i2. menimbang bahwa komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada hari kamis, agustus yang pada pokoknya sebagai berikut, undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun mengatur mengenai hal yang berbeda yakni: perbaikan syarat calon yaitu persyaratan yang berhubungan langsung yang menyangkut diri calon dan wajib dipenuhi oleh calon mendasarkan ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang tahun dalam wujud konkret dituangkan dalam pengisian formulir syarat calon yang wajib dituangkan oleh masing masing calon: dalam undang undang nomor tahun juncto. undang undang tahun dirumuskan dengan kalimatcalon, bukan syarat pengajuan calon). perbaikan syarat pengajuan calon yaitu kewenangan yang diberikan oleh huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon. dalam wujud konkret dituangkan dalam pengisian formulir syarat pengajuan calon yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpd dpw dpc partai politik sesuai tingkatannya. dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang tahun dirumuskan dengan kalimat apabilapengajuan calon oleh partai politik dan gabungan partai politik, bukan syarat calon. dalam hal tidak dipenuhi syarat pengajuan calon dan atau syarat calon dalam ketentuan tersebut, maka partai politik atau gabungan partai politik dan atau calon melaluapabila frasa pembuka dalam ketentuan pkpu nomor tahun yangoblositafsirkan bahwa yang memperbaiki syarat pengajuan calon adalah pasangan calon bukan partai politik atau gabungan partai politik, berbeda sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun maka penafsiran tersebut dapat dipahami, kendatipun dengan melalui surat kpu nomor kpu v tanggal mei telah diluruskan dan dijelaskan yang pada intinya bahwa apabila terdapat pertentangan antara dua ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku dan dijadikan dasar hukum adalah ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang dijabarkan lebih lanjut dalam frasa pembuka pkpu nomor tahun dan memberi kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik, harus dipahamiadalah perbaikan terhadap belum atau tidak dipenuhinya syarat pengajuan calon dan atau syarat calon sebagaimana dijelaskan pada angka dan angka terhadap pergantian kepengurusan partai politik oleh kepengurusan partai politik tingkat atasnya dengan tetap pasangan calon semula yang diajukan, atau dibarengi dengan pengajuan calon baru, kpu sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun untuk mengatur secara teknis lebih lanjut telah mengatur yaitudan perbaikan yang dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang telah memenuhi syarat dinyatakan tidak berlaku, serta baik ada pergantian kepengurusan atau tidakonsekuensi(vide huruf dan huruf serta pkpu nomor tahun dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tidak dikenal istilah rekomendasi kepengurusan partai politik tingkat atasnya. sendainyapun ada rekomendasi, hal tersebut merupakan urusan internal partai politik yang bersangkutan, dan apabila rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh kepengurusan partai tingkat bawahnya, pengajuan pasangan calon tetap harus dilakukan oleh kepengurusan partai politik tingkat bawahnya tersebut yaitu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. dalam proses pengajuan pasangan calon, kpu mendasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun beserta penjelasannya, yaitu diajukan oleengan kata lain, pengajuan pasangan calon untuk pemilu bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota diajukan oleh dpc partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten kota dan sekaligus sebagai partner kpu kabupaten kota selaku penyelenggara perlu bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota tingkat kabupaten kota. i2. menimbang bahwa pemohon, memohon, pihak terkaitagustuspiamono karbida, s.h. s.h., m.m. budiyono bie 5sssaaka mita suseno ama asal memohon telah mengesahkan surat dukungan pasangan calon perseorangan model b1 kwk.kpu perseorangan), mana masalah ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib polres pati), sesuai dengan nomor laporan lp april res. pati, tanggal april permasalahan formulir dukungan dengan tidak mempergunakan materai asli tersebut telah menjadi perhatian publik, sebagaimana pemberitaan harian surat kabar yang terbit kabupaten pati, seperti pemberitaan harian suara merdeka, yang terbit pada hari jumat, tanggal juni dengan judul berita: panas diminta sebutkan namanya terkait dugaan balon pemalsu materai dan yang terbit pada hari rabu, tanggal april dengan judul berita: kpu laporkan kasus materai palsu provinsi".bukti 1sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan serta(vide bukti bukti bukti 1i dertanggal juni (vide bukti bukti bukti 1lyang dibuat oleh komisi pemilihan umum kabupaten pati bertanggal juli (vide bukti bukti iljuli hari kamis, tanggal juli dan hari jumat, tanggal juli menimbang bahwa permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jum'at, tanggal juli berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan. yang dibuat3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada kabupaten pati tahun yang dilakukan oleh memohon, pihak terkait dan pihak terkait ii. untuk membuktikan dalil dalilnya,kabur (obscura libel), selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkmengenai kewenangan mahkamah, dan surat kuasa pemohon yang dinilai kabur, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. untuk membuktikan dalilnya pihak terkaitdalil permohonan pemohon kabur. untuk membuktikan dalil dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti il sampai dengan 1i serta mengajukan orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal agustus selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: i3kepala kepolisian resor pati, komisioner komisi pemilihan umum pusat, dan komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah, yang menguraikan hal hal yang selengkapnya dalam bagian duduk perkara:: pendapat mahkamah tentang eksepsi i3 menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mahkamah yang diajukan oleh pihak terkait mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf dan paragraf atas: i3 menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai surat kuasa pemohon yang dinilai bersifat kabur, mahkamah telah mencermati surat kuasa pemohon, dan mahkamah berpendapat tidak ada permasalahan dalam surat kuasa pemohon. dengan demikian eksepsi memohon tidak beralasan hukum. i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa permohonan pemohon dinilai bersifat kabur karena alasan adanya perbedaan penghitungan dengan penetapan hasil kpu, penafsiran makna terstruktur, sistematis, dan masif, serta kesalahan penyebutan pasangan calon nomor urut haryanto), mahkamahmohonan: dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, mahkamah telah memutuskan dalam putusan nomor php.d ix tanggal agustus yang kamarnya, antara lainertanggal junii3. menimbang bahwa dengan dibatalkannya objek permohonan pemohon dan dengan adanya perintah mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana amar putusan mahkamah nomor php.d ix maka objek yang menjadi keberatan dalam permohonan pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dalil dalil pemohon dalam pokok permohonan tidak lagi memiliki relevans, pihak terkait dan pihak terkait tidak beralasan hukum: pokok permohonan tidak relevan untuajukan oleh: nama h.a. baso afifullah, pekerjaan karyawan: alamat jati padang pasar minggu, jakarta selatan, dki jakarta, nama kemal burhanuddin pekerjaan karyawan: alamat jalan burhanuddin nomor kelurahan jagungnama drs. taufik fachruddin, m.m.: pekerjaan swasta, alamat jalan penghibur mappasaile, kecamatan pangkajene, kabupaten pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan, nama hj. nurul taman, pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan nadi burhanuddin, desa tumampuadalam hal ini memberikan kuasa kepada hermawan, s.h., indah saptorini, s.h., m.h. dan joni priyanka, s.h.: para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum yudistira yang berkedudukan jakarta dan beralamat jalan kebon jeruk vii nomor hayam buruk) mahar tamansaripangkajene dan kepulauan, berkedudukan jalan kesehatan nomor pangkajene, kabupaten pangkajene dan kepulauanbahari shar, s.h., amir saleh, s.h., m.h., syamsuwardi s.h., muh. suri burhan, s.h., thamrin achmad, s.h., dan muslimin rais, s.h., m.h.: para advokat dan konsultan dan kantor hukum bahari shar, s.h. rekan yang berkedudukan jalan a.p. pettarani ruko new zamrud blok nomor makassar, sulawesi selatan, telepon dan dari kantor advokat dan konsultan hukum thamrin achmad, s.h. associates yang berkedudukan jalan concrete nomor makassar, sulawesi selatan, telepon bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . memohon: nama syamsuddin hamid, s.e.: agama islam: pekerjaan ketua dprd kabupaten pangkajene dan kepulauan,angancaen peritansuan paman baso afifullah drs. taufik ses dae hj. nurul jaman, jumlah suara sah jumlah suara tidak sah,,sebagaimana tersebut atas hampir terjadi seluruh kabupaten pangkajene dan kepulauan yang meliputi (tiga belas) kecamatan, yakni kecamatan lubang tangan, kecamatan lubang palmas, kecamatan lubang tupabiring, kecamatan pangkajene, kecamatan baloghi, kecamatan bungo, kecamatan lawakan, kecamatan marang, kecamatan negeri, kecamatan binasa ten, kecamatan mandate, kecamatan condong dallas dan kecamatan lubang tupabiring utara, bahwa pelanggaran memohon yang disengaja secara masif, terstruktur, dan terencanpangkajene dan kepulauan tahun yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis, sebagai berikut. tentang daftar pemilih tetap dpt) bermasalah bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahumemohonoleh memohon dapat dibuktikan seluruh kecamatan, antara lain, kecamatan pangkajene, kecamatan minisite'ne, kecamatan baloghi, kecamatan bungo, kecamatan labakkang, kecamatan condong dallas, kecamatan ma'rang, kecamatan negeri, kecamatan mandate, kecamatan lubang tupabiring, kecamatan likupang tupabiring utara, kecamatan likupang palmas dan kecamatan likupang tangan. yang mengatur, bahwa setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan , sedangkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa dari data yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada tersebut, sudahtanpa nomor induk kependudukan nik) yang dilakukan memohon setiap daerah pemilihan,, bahwa terhadap dpt yang digunakan dalam pelaksanaan pemilukada pangkajene dan kepulauan tahunsif, yaitu sebanyak pemilih:yang tidak valid. temuan dpt invalid ada (enam) kecamatan, yakni kecamatan lubang jakabaring, kecamatan marang, kecamatan lubang tangan, kecamatan labakkang dan kecamatan negeri serta kecamatan lubang palmas kecamatan pangkajene, kecamatan block, kecamatan condong dallas, kecamatan binasa te'ne, praktik money politic atau pemberian uang kepada pemilihantaranya, adalah sebagai berikut: koran harian fajar, senin juni halaman dengan judul magnet fulus calon bupati : foto money politic kpps berupa pembagian uang kepada setiap pemilih yang telah memilih tps, koran harian berita kota makassar, senin, mei halaman dan bersambung halaman dengan judul sahabat dituding dugaan money politic koran harian tribun timur, senin, mei halaman dengan judul tim sahabat diimpor panas pangkep : koran harian berita kota makassar, selasa, juni halaman dengan judul pemilukada sulsel rawan money politic : koran tribun timur, selasa, juni halaman dengan judul tim sahabat akui selalu bagikan rokok , harian fajar, senin, mei halaman dengan judul panas pangkep usut dugaan money politics , harian fajar, senin, mei halaman dengan judul panas pangkep usut dugaan money politics , berita acara kesaksian, selasa, juni tentang terjadinya money politic pembagian uang rumah warga: daftar nama nama yang menerima uang menjelang pemilukada kab. pangkep desa bara batu, kecamatan labakkang: daftar nama nama yang menerima uang menjelang pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan desa kelurahan bara batu, kecamatan labakkang tanggal juni berita acara bahwa pada selasa, juni terjadi pembagian uang kepada warga kampung desa kelurahan bonto perakmappasailejagung, kecamatan pangkajene, daftar nama nama yang menerima uang menjelang pemilukada kab. pangkep desa tabo tabo, kecamatan bungo: daftar nama nama orang yang menerima uang dari sahabat kelurahan bawaslu, kecamatan negeri, daftar nama nama orang yang menerima uang dari sahabat dusun panjang, desa kelurahan bawaslu, kecamatan negeri: kartu pemilih atas nama depp dusun panjang desa kelurahan bawaslu kecamatan negeri: daftar nama nama orang yang menerima uang dari sahabat dusun panjang desa kelurahan bawaslutaku parenting, kecamatan negeri, daftar nama nama orang yang menerima uang dari sahabat desa baring, dusun amputtangbontomatenenegerioneringwaslu, kecamatan negeri. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, ditemukan fakta fakta bahwa ada kurang lebih sebanyak (lima ratus delapan puluh enam) orang peserta daftar pemilih telah menerima uang dari salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun dan yang lebih ironis lagi tim sukses salah satu calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun yakni dari pasangan nomor urut secara terbuka depan umum telah membagi bagikan uang kepada panitia pelaksana pemungutan suara apps) pada saat pemilihan umum bupati dan calon wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun sedang berlangsung, bahwa samping itu pula terdapat fakta lain yang terjadi yaitu adanya pembebasan iuran listrik kepada masyarakat pulau yang dilakukan oleh tim sukses sahabat calon nomor urut bahwa praktik praktik money politics sebagaimana tersebut atas secara jelas dan tegas telah merusak asas asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. samping itu pula nyata nyata secara langsung mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon yang mengakibatkan kerugian yang sangat berarti bagi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan tahun khususnya pemohon serta proses demokrasi itu sendiri, bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan tahun dan pembiaran yang oleh memohon terhadap adanya praktik praktik ilegal tersebut atas dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut atas bersifat masif, terstruktur, dan terencana. pelanggaran tersebut atas semuanya merupakan kesengajaan atau setidak tidaknya tindakan pembicaraan dan tindakan tidak adil yang dilakukan olehnomor urut bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, terbukti penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulaupraktik praktik kecurangan, sehingga secara langsung memengaruhi perolehan suara pemohon dan penetapan hasil pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun bahwa akibat lain dari adanya praktik money politic tersebut menimbulkan adanya perpindahan pemilih dalam menentukan pilihannya. keadaan ini yang sudah sangat jelas merugikan pemohon dan termasuk pasangan calon bupati dan wakil bupati lain, bahwa sehubungan dengan fakta fata tersebut atas maka sudah seharusnya perolehan suara pasangan calon nomor urut syamsuddin hamid, s.e. dan drs. abd. rahman assegaf yang mendapatkan suara terbanyak yang diperoleh dengan cara cara yang melanggar hukum dalam bentuk money politic, layak untuk dinyatakan tidak sah hangus oleh majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini: berdasarkan hal hal yang telah dipaparkan tersebut atas maka pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan mengajukan pembatalakarena dilakukan secara yang tidak jujur dan adil, penuh dengan rekayasa, terjadi money politic, memohon kputematis, terstruktur, dan massif, hal tersebut juga menunjukkansehubungan dengan hal tersebut, dengan ini pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia agar kiranya berkenan untuk memutuskan hal hal sebagai berikut. petit primairepangkajene dan kepulauanemerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh (enam) pasangan calon selambat lambatnya hari sejak putusan mahkamah konstitusi dibacakan. subsidi: apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aguaanggal julberita acara nomor p.kwk pk vii tentangtertanggal s.d. juni: bukti fotokopierikut berita acaracalon pasangaangkajene dan kepulauan tahun tertanggal april bukti fotokopi keputusan pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor p.kwk pk iv tentang petunjuk pelaksana pedoman teknis kampanyetabulasi daftar pemilih tetap dpt) dengan tingkat kerusakan meliputi seluruh kecamatupabari'raangetakknegerkalimatpangkajene: alamat jalan battling, desa batara, kecamatan labbakang, kabupaten pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan, nama drs. abd. rahman assegaf: agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan jalan matahari nomor kabupaten pangkajene dan kepulauan, provinsi sulawesibupaten pangkajene dan kepulauan tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada a.h. wakil kamal, s.h., m.h., guntur, s.h., dan mulyadi phillips, s.h., si., para advokat pada kantor hukum awk partners yang beralamat menara karya building, 28th floor, jalan h.r. rasa said, blok kav. jakartyang kemudianaloghcondong dallasinasa te'nendate: bukti fotokopi daftar tabulasi daftar pemilih tetap dengan nomor induk kependudukan nik) ganda jilid vi): bukti fotokopi daftar tabulasi daftar pemilih tetap dengan pemilih masih dibawah umur dalam dpt versi kpud kabupaten pangkajene dan kepulauan. menimbang bahwa atas permohonan pemohon, memohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan danmemohon dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan posisi hukum memohon: bahwa setelah mencermati, alasan alasan permohonan keberatan pemohon dalam perkara guo maka sangatlah jelas permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu permohonan keberatan sebagaimana diuraikan berikut: bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena sudah kadaluarsa lewat waktu sebagaimana ditentukan ataufakta hukumnya adalah: bahwa dalil pemohon pada permohonannya halaman (enam) angka romawi iii berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ini, telah didasarkan pada argumentasi yang intinyadan dan atau nanti pada tanggal juli baru mendapatkan salinan penetapan hasil rekapitulasidalil yang tidak benar juga tidak berdasar, mengingat undangan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara telah disampaikan kepada para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan, dan telah diterima oleh semua pasangan calon termasuk kepada pemohon atau melalui tim kemenangannya, bahwa bahkan faktanya para saksi dari pemohon telah menghadiri dan menyaksikan langsung rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu pada tanggal dan juli dan pada saat penghitungan' rekapitulasi penghitungan suara tersebut oleh memohon, saksi yang telah dimandatkan untuk mengikuti rekapitulasi oleh pemohon dan tidak satupun yang melakukan protes ataupun keberatan dari hasil rekapitulasi tersebut atau berjalan sangat lancer. lagipula pemohon sudah mengetahui tahapan tahapan mengingat memohon sudah melakukan sosialisasi kepada pimpinan partai, masyarakat, lsm dan musica kabupaten pangkajene dan kepulauan serta kepada para tim pemenangan serta semua peserta sosialisasi telah mendapat salinan tahapan, program, dan jadwal tentangselanjutnya perlu pula ditegaskan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar maka faktanya pada tanggal juli penghitungan suara atau hasil rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai dan sudah diketahui bahwa pasangan nomor urut telah meraih suara terbanyak atau memenangkan pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun selanjutnya dari hasil rekapitulasi tersebut diplenokan dan ditetapkan pada tanggal juni atau sesuai dengenetapan tersebut telah diketahui oleh masyarakat luas karena pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan diliput oleh beberapa media cetak maupun elektronik: bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi yang hadir, serta mendapat mandat dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. apalagi turut hadir panitia pengawas pemilu bawaslu) dan unsur musica kabupaten pangkajene dan kepulauan, bahwa selanjutnya, memohon menanggapi tambahan keterangan yang disampaikan oleh kuasa pemohon pada persidangan tertanggal juli sebagai berikut: bahwa keterangan pemohon mengenai tidak diberikannya surat ketetapan oleh memohon adalah alasan yang dibuat buat, oleh karena memohon tidak pernah menolak memberikan penetapan hasil rekapitulasi kepada pemohon atau saksinya yang telah diberikan mandat untuk itu, bahwa tidak pernah ada saksi yang telah dimandatkan oleh pemohon untuk meminta penetapan hasil rekapitulasi tersebut secara resmi yang benar adalah salah seorang tim pemenangan pasangan calon nomor urut menghubungi memohon (anggota kpu @ratu hyun, s.t.) rumah, tetapi itu dilakukan pada hari libur kerja atau pada hari minggu, tanggal juli bukan hari sabtu. adapun yang diminta bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara, akan tetapi keputusan penetapan pasangan calon terpilih yang hanya berhak diberikan kepada pasangan calon terpilih, dprd kabupaten kota, sehingga permintaan tersebut tidak diindahkan. akan tetapi hasil rekapitulasi penghitungan suara tetap diberikan pada hari itu juga, melalui sekretaris kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan kantor kpu. begitu pula tim pemenangan pasangan calon nomor urut mendatangi kantor memohon pada hari senin tanggal juli meminta salinan penetapan pasangan calon terpilih, bukan penetapan rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak diberikan, karena memang tidak ada kewajiban memohon untuk memberikan keputusan penetapan tersebut, sedangkan penetapan rekapitulasi penghitungan suara sebenarnya telah diterima pada hari kamis tanggal juli bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, maka sangat jelas keterlambatan pengambilan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor p.kwk pku2010itu disebabkan karena kelalaian sendiri oleh pemohon, bukan kelalaian memohon, karena sesuai tahapan pemilukada dan undangan yang telah disampaikan kepada pemohon bahwa rekapitulasi penghitungan suara akan dilaksanakan pada tanggal s.d. juni sehingga seharusnya pemohon atau saksinya menghadiri secara tuntas tahapan tahapan tersebut dan atau atas kelalaian dari pemohon sendiri tidak mengirimkan saksinya untuk meminta salinan tersebut setelah penetapan dibacakan, sehingga alasan alasan tersebut harus dikesampingkan: bahwa lagipula penghitungan jangka waktu suatu permohonan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dihitung bukan pada saat diberitahukan nama resmi atau telah menerima salinan secara resmi, akan tetapi dihitung sejak tanggal penetapan, sehingga dalil dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum: bahwa oleh karena itu, sebagaimana diakui pula oleh pemohon bahwa obyek permohonan adalah berkenaan dengan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan pada hari rabu tanggal junimerujuk kepada ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka seharusnya penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan mahkamah konstitusi paling lambat tanggai juli oleh karena itu, pengajuan keberatan dari pemohon yang diajukan pada tanggal juli kemudian tercatat dalam register perkara konstitusi nomor php.d.viii pada tanggal juli sudah lewat waktu (satu) hari, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun apalagi jika disesuaikan dengan hari kerja kabupaten pangkajene dan kepulauan, dimana hari sabtu adalah merupakan hari kerja sehingga dapat dikatakan telah lewat waktu (dua) hari kerja, bahwa dengan demikian karena pengajuan keberatan pemohon terhadapudah melewati hari kerja sebagaimana ketentuan peraturan mahkamah konstitusi maka permohonan pemohon tersebut berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa permohonan pemohon dalam perkara guo tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil khususnya berhubungan dengan kewenangan mahkamah konstitusi atau telah salah objek (error object), sebagaimana dimaksudtegasundang undangpmk objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. bahwa begitupula ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto peraturdalam ketentuan tersebut diatur tentang pembentukan panitia pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yanggatur hubungan koordinasi antara panitia pengawasan pada semua tingkatan: bahwa dari ketentuan tersebut atas dan dihubungkan dengan dalil dalil pemohon dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah sengketa hasil yang merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan panitia pengawas pemilu bawaslu), dalam hal ini bawaslu kabupaten pangkajene dan kepulauan, karena sekali lagi sepanjang dalil dalilnya pemohon, tidak menggambarkan fakta bahwa apa yang diuraikan nampak secara nyata memengaruhi hasil perolehan suara dari pasangan calon nomor urut yang ditetapkan oleh memohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,dan seharusnya kalaupun hal itu ada, yang menurut pemohon tindakan money politic yang disengaja secara massif, terstruktur,, karena hal itu merupakan kewenangannya, dan bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi, bahwa permohonan keberatan dari pemohon adalah kabur (obscura libel), oleh karena antara polita permohonan dengan petit permohonan dari pemohon saling bertentangan atau petit tidak didukung posisinya, sehingga permohonan tersebut sangat membingungkan: fakta hukumnya adalah: bahwa sebagaimana dalam polita permohonan dari pemohon yang dipermasalahkan pemohon adalahdalam petit angka dari permohonan pemohon yang dimohonkan pembatalan adalahkabupaten pangkajene dan kepulauan tahun bahwa dengan adanya kontradiksi tersebut menyebabkan permohonan pemohon menurut hukum adalah kabur (obscura libel) sehingga harus dinyatakan permohonan pemohon tidak tidak dapat diterima: berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut atas maka sangat jelas dan berdasar hukum apabila permohonan keberatan dari pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil. il. dalam pokok perkara bahwa memohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon dan apa apa yang telah diuraikan oleh memohon dalam eksepsi atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari memohon: bahwa benar tentang dalil pemohon pada angka s.d. sehingga tidak perlu ditanggapi oleh memohon: bahwa tentang dalil pemohon pada angka perlu ditegaskan bahwasesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan dalan proses penetapan tersebut tidak satuan saksi dari pasangan calon termasuk pemohon yang mengajukan keberatan, bahwa tidak benar dalil yang disampaikan pemohon pada angka s.d. tentang adanya pelanggaran yang bersifat sistematik, terstruktur, dan massif yang mengakibatkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun tidak berasas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil: bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun oleh memohon komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan telah melaksanakan seluruh tahapan pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun dan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. hal ini tercermin dari. sejak dimulainya tahapan pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan dps, dpt dan dpt sampai dengan pada hari pemungutan suara, begitu pula pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat tps oleh kpps, ppk dan kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan semuanya berjalan dengan lancar, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh pemohon, bahwa dengan demikian pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun sudah berjalan sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil uber judul), sehingga dalil dalil pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan! bahwa pemohon dalam permohonannya pada angka keliru dengan dalilnya yang menyatakan memohon telahyang menyebabkan adanya penambahan wajib pilih fiktif dengan cara memohon membiarkan dpt sebagai pelanggaran serius dan signifikan yang memengaruhi perolehan suara, bahwa dalam proses penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt), memohon telah mengundang masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menghadiri rapat pleno terbuka, hal ini merupakan tindak lanjut dan diserahkannya salinan daftar pemilih sementara dps) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun kepada masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. dalam rapat pleno tersebut, masing masing tim kampanye pasangan calon dan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir bertanda tangan, termasuk pemohon. hal ini membuktikan bahwa penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) tidak ada masalah, apalagi dihadiri oleh unsur yang terkait, antara lain pps, ppk, bawaslu dan musica, bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya angka dan angka yang menyatakan memohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar tidak valid karena terdapat pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) tanpa nomor induk kependudukan nik) setiap daerah pemilihan dan pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) yang dikeluarkan memohon dengan nomor induk kependudukan ganda yang terjadi dalam lintas tps (tidak terkoneksi): bahwa juga tidak benar keberatan pemohon dalam permohonannya pada angka dan angka yang menyatakan adanya penggelembungan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih bawah umur sebanyak pemilih dan tidak kalinya pemutakhiran data yang dilakukan oleh memohon (enam) kecamatan: bahwa bagaimana mungkin memohon melakukan penggelembungan jumlah pemilih, sementara dalam setiap tahapan mulai dari terbitnya dps, dpt dan dpt, memohon selalu mengundang pihak pihak yang terkait dalam pemilukada ini. hal tersebut ditandai dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh para saksi yang hadir. sedangkan keberatan pemohon memberikan tambahan keterangan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli serta perbaikan permohonan melalui konvoi dalam persidangan pada tanggal juli menguraikan dasar dasar permohonannya sebagai berikut. kewenangan mahkamah konstitusi (a)(b)c)(d)ngkajene tentang pemutakhiran data (enam) kecamatan yang tidak valid adalah bentuk tidak konsistensinya pemohon dalam permohonannya, karena mencantumkan lebih dari (enam) kecamatan. padahal saksi pemohon bertanda tangan mengakui bahwa pemutakhiran data tidak bermasalah dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dari salah satu pasangan calon bupati terpilih, yakni pasangan calon nomor urut (empat) yang diuraikan dari angka s.d. berupa guntingan koran dan angka s.d. berupa daftar nama penerima uang, bahwa apa yang diurai pemohon tidak menggambarkan fakta dan kenyataan adanya pemberian uang tersebut.bahwa dalil pemohon dalam angka dan angka tentang adanya kurang lebih (lima ratus delapan puluh enam) orang peserta daftar pemilih menerima uang dan pemberian uang kepada panitia pelaksana pemungutan suara apps) yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun serta pembebasan iuran listrik bagi masyarakat pulau adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak benar, karena memohon sebagai pelaksana pemilukada tidak pernah mendapatkan informasi ataupun laporan baik dari pemohon maupun dari pihak lainnya, termasuk dari bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki ataupun memproses kasus yang disampaikan pemohon tersebut. apalagi dalam pelaksanaan pemilukada tidak dikenal apps, namun yang ada adalah kpps dan pemohon juga tidak menjelaskan mengenai apps yang mana terjadi pemberian uang, sehingga sangat tidak jelas clan tidak berdasar dalil tersebut. begitu pula tentang dalil pemohon bahwa tim sukses nomor urut telah melakukan pembebasan iuran listrik kepada masyarakat pulau, karena setahu memohon pasangan nomor urut bukanlah pejabat yang mempunyai kewenangan tentang hal tersebut, sehingga dalil dalil tersebut sangat tidak beralasan, oleh karenanya patut dikesampingkan karena tidak logis, bahwa sangat tidak jelas dalil pemohon pada angka dan angka tentang adanya money politic, pembiaran praktik praktik ilegal yang dianggap merusak asas asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dan merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain, termasuk pemohon, bahwa apa yang menjadi keberatan pemohon tentang pemberian uang dengan menjadikan memohon sebagai pihak yang harus bertanggung jawab adalah salah alamat, mengingat hal tersebut adalah tugas clan wewenang dari pihak lain, yaitu panitia pengawas pemilu, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila pemohon mendudukkan memohon sebagai pihak yang menanggung hal tersebut: berdasarkan uraian uraian tersebut atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan dari pemohotidak berdasar hukum, karena memohon telah melaksanakan tahapan tahapan pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun serta sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau perundang undangan dan peraturan teknis lainnya. lebih khusus lagi memohon telah melaksanakan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil uber judul). dengan demikian, penetapan tersebut menurut hukum sah dan mengikat. sehubungan hal hal tersebut atas maka memohon memohon hadapan mahkamah konstitusi atau majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: mengadili, dalam eksepsi menerima eksepsi dari memohon, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidak tidaknya, pernyataan permohonan pemohon tidak dapat diterimamemberikandalam eksepsi permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu (tiga) hari kerja bahwa bahwa maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauatahun (vide bukti pt adalah kamis, juli jumat, juli dan terakhir senin, juli karena hari sabtu, juli dan hari ahad, juni bukan hari kerja, bahwa seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan, termasuk saksi pemohon pada saat rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan tanggal juni hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut, oleh karena itu tidak benar dalil memohon pada halaman huruf yang menyatakan. kemudian rapat pleno tersebut dilanjutkan pada tanggal juni dengan agenda acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan pemilukada yang diketahui oleh seluruh pasangan calontersebut, bahwa sesuai jadwal tahapan pemilukada yang diketahui oleh seluruh pasangan calon keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor p.kwk pk xi1 tanggal desemberangkep tahun pada halaman huruf yang tegas tegas menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi penghitungan tingkat kpu kabupaten dan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon, yaitu tanggal sampai dengan (vide bukti pt bahwa pada hari rabu tanggal juni telah dimuat beberapa media massa cetak mengenai perolehan masing masing pasangan calon, sehingga mustahil pemohon tidak mengetahui hasil rekapitulasi suara pada tanggal juni tersebut. antaranya termuat pada headline. kemudian, halaman rekap suara pangkep (vide bukti pt dan berita headline pada(vide bukti pt bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, eksepsi pihak terkaitselasa, tanggal juli bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana dan demi kepastian hukum yang adil, mohon diputus dengan secepat cepatnya tanpa harus melakukan pembuktian lebih lanjut: bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana disebutkan atas maka mohon mahkamah yang mulia agar tidak perlu memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan pemohon guo dinyatakan tidak dapat diterima: legal standing pemohon tidak terpenuhi dan surat kuasa cacat yuridispemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat kemal burhanuddin sc., bertanggal juliyang pada pokoknya menegaskan bahwdan beliau menegaskan tidak mengetahui apabila masalah tersebut diperkarakan mahkamah konstitusi. pertanyaan yuridis yang harus dijawab adalah siapakah yang telah menandatangani surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan keberatan atas nama kemal burhanuddin sc. tersebut?, bahwa merupakan konsekuensi logis sebagai politisi pemohon harus siap kalah dan siap menang dalam percaturan politik, perlu kiranya sikap kesatria dan kenegarawanan untuk menerima realitas politik. sikap kesatria dan kenegarawanan tercermin dari kemal burhanuddin sc.,tersebut, berdasarkan fakta yuridis tersebut, nyata nyata legal standing pemohon tidak terpenuhi dan surat kuasa khusus pemohon cacat yuridis,rmohonan pemohon kabur atau tidak jelasmenguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat olehadalah kabur dan tidak jelasil.benar berdasarkanasing masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: pasangan calon kepala daerah ir. kamrussamad dan wakil kepala daerah ir. rinaldi perupa sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten, pasangan calon kepala daerah baso afifullah dan wakil kepala daerah h.a. kemal burhanuddin, sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten: pasangan calon kepala daerah drs. h.a. mansyur, am, dan wakil kepala daerah ir. basri hasan sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten: pasangan calon kepala daerah syamsuddin hamid, dan wakil kepala daerah drs. abdul rahman assegaf sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten, pasangan calon kepala daerah drg. padilla r.d. larangan, kes dan wakil kepala daerah abdul muis, sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten: pasangan calon kepala daerah drs. hm. taufik fachrudin dan wakil kepala daerah hj. nurul jaman, sebanyak suara atau dari suara sah kabupaten. bahwa pihak terkait dan tim kampanye pihak terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan sesuaitidak benar dan demokratis dalam pelaksanaan pemilukada se propinsi sulawesi selatan, bahwa kemal burhanuddin sc., baik selaku calon wakil bupati pasangan nomor urut ataupun sebagai bupati pangkajene dan kepulauan serta pasangan calon lainnyserta telah menyatakan selamat secara terbuka atas kemenangan pihak terkait (vide bukti pt dan bukti pt bahwa pihak terkait menolak dengan tegasterbukti., bahwa seandainya pun dalil pemohon tersebut benar adanya bahwa dpt bermasalah,. pemohon tidak menjelaskan secara terang benderang pasangan calon mana yang dirugikan atau diuntungkan atas dpt yang bermasalah tersebut? bisa saja persoalan dpt itu justru merugikan pihak terkait, bukankah antara calon wakil bupati merupakan bupati incumbent yang turut juga bertanggung jawab apabila benar ada persoalan dpt? oleh karena itu sangat tidak adil persoalan dpt apabila benar, aksesnya harus ditanggung oleh pihak terkait: bahwa selanjutnya pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi praktik money politic atau pemberian uang kepada pemilih dari salah satu pasangan calon bupati yang terpilih, yakni pasangan calon nomor urut (empat), karena senjatanya dalil dalil pemohon tidak benar dan hanya khayalan dan rekaan pemohon semata. olah karena itu, pihak terkait monomer agar pemohon membuktikan dalil dalilnya tersebut, bahwa,erdasarkan argumentasi hukum tersebut atas maka mohon mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon demi prinsip prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan: ill. permohonan bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut ataseksepsi mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait tersebut, dalam pokok perkara menolak permohonan yang dimohonkiv tanggal april tentang penetapan,xi1 dan kepulauan, provinsi sulawesi selatan tahun dalam hal ini keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan telah ditetapkan pada tanggal juni sebagaimana tercantum dalam(e) dan tidak pernah mendapatkan surat salinan penetapan hasil rekapitulasi suara langsung dari kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan: (f) pemohon hanya mendapatkan surat salinan penetapan calon terpilih pada tanggal juli oleh karenanya, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, (9g) hal ini sejalan dengan komitmen mahkamah untuk penegakan hukum substantif, bukan sekedar formalistik atau terjebak pada ketentuan undang undang yang membelenggu akses keadilan, sebagaimana refleksi tahun mk, (h) mahkamah konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian the constitution). dengan konsekuensi itu juga berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (the final interpreter the. oleh karenanya, juga berfungsi, dan pelindung ham (the protector human rights). dalam melaksanakan kewenangan tersebut, menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (the guardian the tanggal desember tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pangkep tahun bukti pt fotokopi formulir model kwk: berita acara komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor: ba kpu pk vi tanggal junibeserta laporannya: bukti pt fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor: ba.kpu pk vi terli tentang penetapan pasangan calon kepala daerah terpililiping, dan halaman rekap suara pangkep: bukti pt fotokopi kliping, bukti pt fotokopi kliping koran fajar halaman terbitan hari minggu juni cegah konflik, musica temui sahabat dan tajam , bukti pt fotokopi kliping koran fajar terbitan selasa tanggal juni bupati selamat syamsuddin hamid : bukti pt fotokopi berita surat pernyataan dari h.a. kemal burhanuddin, sc: bukti pt fotokopi susunan tim kampanye resmi syamsuddin hamid, s.e. dan drs. abd. rahman assegangkajene dan kepulauan berdasarkdaerah kabupaten pangkajene dan kepulauan dengpangkajene dan kepulauan dengan nomor urut dan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor p.kwk pk iv bertanggal april tentang penetapan, penentuan nomor urut,(vide bukti menimbang bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi mengenai tidak terpenuhinya kedudukan hukum pemohon karena surat kuasa dari pemohon prinsipal dinilai cacat yuridis. hal tersebut didasari oleh adanya surat pernyataan dari h.a. kemal burhanuddin sc. bertanggal juli selaku calon wakil bupati nomor urut yang juga menjabat sebagai bupati pangkajene dan kepulauan yang pada pokoknya menegaskan bahwa h.a. kemal burhanuddin sc. telah menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan serta menegaskan tidak mengetahui apabila masalah rekapitulasi hasil suara dalam pemilukada kabupaten pangkajene dan kepulauan diperkarakan mahkamah (vide bukti pt terhadap hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa seandainya terbukti benar h.a. kemal burhanuddin sc. selaku calon wakil bupati nomor urut tidak menandatangani surat kuasa untuk mengajukan permohonan keberatan sehingga pasangan calon nomor urut tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, akan tetapi dalam permohonan guo juga masih terdapat pemohon lain dari pasangan calon nomor urut yang memiliki dalil dalil permohonan yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam permohonan guo. apabila h.a. kemal burhanuddin sc. selaku calon wakil bupati nomor urut menerangkan tidak menandatangani surat kuasa dan kemudian yang bersangkutan berkeberatan serta ingin menempuh jalur hukum lain atas ketidakbenaran hal tersebut, misalnya secara pidana ataupun perdata, maka mahkamah tidak berwenang untuk menindaklanjuti hal demikian sehingga harus disampaikan kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakusudah kadaluarsa atau lewat waktu: permohonan pemohon salah objek (error object), permohonan keberatan pemohon kabur (obscura libel), eksepsi pihak terkait: permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu (tiga) hari kerja, permohonan pemohon kabur atau tidak jelaspangkajene dan kepulauan yang meliputi (tiga belas) kecamatan:da.if, yaitu sebanyak pemilihdaftar tabulasi daftar pemilih tetap dpt) dengan tingkat kerusakan meliputi seluruh kecamatan danmasing masing kecamatan,. oleh karenanyadalam jawabannya, memohon menegaskditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam proses penetapan tersebut tidak satu pun saksi dari pasangan calon termasuk pemohon yang mengajukan keberatan: bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan dpt, memohon membantah bahwa sejak dimulainya tahapan pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan dps, dpt, dan dpt sampai dengan pada hari pemungutan suara. begitu pula pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat tps oleh kpps, ppk, dan kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan, semuanya berjalan dengan lancar, dan tidak sebagaimana yang digambarkan oleh pemohon. lagipula, memohon juga tidak mungkin melakukan penggelembungan jumlah pemilih, sebab dalam setiap tahapan mulai dari terbitnya dps, dpt, dan dpt, memohon selalu mengundang pihak pihak yang terkait dalam pemilukada, bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai terjadinya money politic, memohon membantah dengan menyatakan hal tersebutmenimbang bahwapihak terkait membantah, dan demokratis dalam pelaksanaan pemilukada se propinsi sulawesi selatan: bahwa pihak terkait juga membantahmenurut pihak terkait,, bahkan. seandainya pun dalil pemohon benar adanya bahwa dpt bermasalah, hal: bahwa terkait dengan dalil pemohon terkait money politic, pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil tersebut, karena senjatanya dalil dalil pemohon tidak benar dan hanya khayalan dan rekaan pemohon semata..ahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut pihak terkait mengajukan bukti pt berupa fotokopi susunan tim kampanye resmi syamsuddin hamid, s.e. dan drs. abd. rahman assegafnomor urut dan nomor urutyang ditetapkan pada tanggal juntetapkan pada tanggal juli permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah pada hari selasadalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan oleh pemohon dinilai telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif, memohon telah melakukan kekeliruan disebabkan karena kelalaiannya dalam melakukan validasi data dan pemutakhiran dpt serta tidak melakukan pemutakhiran data secara benar' tidak valid:pangkajene dan kepulauan sebagaimana termuat dalam polita dan petit pemohon, jawaban memohon dan tanggapan pihak terkait, serta bukti democracy) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif. il.ngkajene dan kepulauan tahun masing masing nomor urut (dua) dan nomor urut (enam) sebagaimana telah ditetapkan dalampangkajene dan kepulauankpu kabupaten pangkajene dan kepulauanpangkajene dan kepulauan tahun dalam hal ini memohon telah mengeluarkhwa dengan demikian, antara pemohon dan memohon adalah pihak pihak yang terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas). oleh karenanya, para pihak tersebut mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini, bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan:rta juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu terkait dengan permohonan pemohon kabur (obscura libel), salah objek (error object), dan telah melewati tenggang waktu (tiga) hari kerja, eksepsi tentang obscura libel bahwa baik memohon maupun pihak terkait membantah dalil hukum permohonan pemohon yang tidak jelas dan kabur karena dalil yang dikemukakan oleh pemohon merupakan asumsi asumsi semata. terhadap eksepsi tersebut mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo tidak tepat menurut hukummenimbang bahwa dalam permohonannya, pemohon mengajukan keberatan terhadap(vide bukti berdasarkan keberatan permohonan pemohon tersebut maka mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukaneksepsi tentang tenggang waktu bahwa baik memohon maupun pihak terkait sama sama mengajukan eksepsi terhadap permohonan keberatan pemohon karena dinilai telah melewati tenggang waktu (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam juncto yang menyatakan, y1)engaruhi terpilihnya pasangan calon , dan pmk yangditetapkan pada tanggal juni sehingghari rabu, juni yaitu kamis, juli jumat, juli dan hari terakhir yakni senin, juli karena tanggal juli dan juli adalah hari sabtu minggu atau hari libur, bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah pada hari selasa, juli pukul wib dengberdasarterhadap dalil permohonan yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan surat undangan dari memohon untuk menghadiri rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara atau setidak tidaknya terlambat menerima, mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tidak dapat dijadikan alasan pembesar bagi pemohon untuk menyimpang tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan hadapan mahkamah. juncto dan pmk telah tegas menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dihitung setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara, bukan berdasarkan tanggal diterimanya surat undangan ataupun setelah diterimanya salinan penetapan hasil penghitungan suara tangan para pasangan calon. bahwa dalam persidangan bertanggal juli baik pemohon, memohon, maupun pihak terkait telah mengakui secara bersama bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara guo adalahdengan demikian,adalah beralasan hukum: dalam pokok perkara menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi yang berkaitan denganarmohonan beralasan hukum, pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan: menolak eksepsi memohon dan pihak terkait untuk selain dan selebirmohonan:i. tenggang waktu pengajuan permohonan (a) bahwa keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tentangpemohon mendapatkan surat undangan untuk menghadiripada tanggal juli sementara untuk penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu kepala daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun pemohon tidak mendapatkan undangannya. pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal juli oleh karenanya permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang: (b) bahwa dalam ketentuundang undang: tambahan keterangan: pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan atasda hari selasa, tanggal juli bahwa jika memperhatikan penetapan hasil rekapitulasi suara pada hari rabu, tanggal juni maka seharusnya tenggang pendaftaran adalah hari kamis, tanggal juli, hari jumat tanggal juli, dan terakhir hari senin, tanggal juli (hari sabtu dan minggu ahad hari libur), bahwa pemohon mengajukan permohonan pada hari selasa, tanggal juli yang artinya telah melewati masa pendaftaran sebagaimana waktu (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya penetapan hasil rekapitulasi oleh kpud pangkep, sebagaimana pmk nomor tahun dan berdasar pada ketentuan maka permohonan pemohon tidak dapat registrasi, berdasarkan hal tersebut, pemohon menyampaikan keterangan tambahan berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran permohonan keberatan atas hasil rekapitulasi kpud pangkep dalam pemilukada kabupaten pangkep. tambahan keterangan berkaitan dengan waktu ajudannya permohonan bahwa sesuai jadwal rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sejak tanggal s.d. juni namun faktanya rekapitulasi dilakukan pada tanggal dan juni, selesai tanggal pukul wita. saksi dari pasangan calon nomor urut saksi syahrul yang menggantikan rahmad, setelah selesai tidak pernah ada informasi akan ada penandatanganan penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal juni, tanggal juli saksi syahrul meminta penetapan hasil rekapitulasi kepada ketua kpu pangkep dan tidak diberikan dengan alasan tidak hadir pada saat penetapan hasil rekapitulasi. pihak pemohon tidak pernah mendapatkan surat penetapan hasil rekapitulasi, sampai pada ahirnya pada hari senin tanggal juli, pemohon basmalah melalui rahmad meminta kantor kpu, bertemu matahari, s.h. dan nazir, s.h. selaku anggota kpu, kemudian meminta hasil rekapitulasi dan dijawab, ada sama ibu duyun anggota kpu . selanjutnya, nuarahmad rumah ibu duyun, bertemu atas mobil, lalu meminta penetapan hasil rekapitulasi yang dijawab, tidak ada sama saya, akan koordinasi dulu dengan ketua kpu pangkep . kemudian rahmad rumah ketua kpu, namun tidak bisa bertemu dan langsung kantor kpu. sesampai kantor kpu pangkep, sdr. rahmad bertemu dengan ketua kpu idris al yatim dan ibu duyun selaku anggota kpu. sdr. rahmad meminta penetapan hasil rekapitulasi, namun tidak langsung diberikan, dengan alasan tidak ada ketentuan kandidat yang kalah diberikan: kemudian ibu duyun menelpon anggota kpu kabupaten barru sulawesi selatan mempertanyakan apakah kandidat lain, selain pemenang kab. barru diberikan penetapan hasi rekapitulasi suara. lalu dijawab, iya diberikan . berdasar dari jawaban anggota kpu kab. barru tersebut, kemudian ada komitmen akan diberikan. namun, ternyata ada permasalahan dengan mesin printer kantor kpud pangkep, sehinggaru diberikan pada sore hari sekitar pukul wita, sehingga pada saat itulah pemohon mendapatkan surat penetapan hasil rekapitulasi, yakni hari senin tanggal juli sekitar pukul wita: selain uraian tersebut atas, perwakilan dari pemohon pasangan calon nomor urut sempat datang rumah ibu duyun pada hari sabtu, malam minggu tanggal juli, dan dikatakan, bukan jam kerja, nanti kantor saja , yang artinya pada hari senin tanggal juli, sehingga yang bersangkutan menelpon rahmad, saksi pemohon dari pasangan basmalah, untuk meminta bantuan agar bisa mendapatkan hasil rekapitulasi suara, berdasarkan uraian tersebut maka adalah wajar dan patut, jika terjadi keterlambatan pendaftaran permohonan pembataluraian atas juga menunjukan bahwa keterlambatan bukanlah kelalaian pemohon, melainkan karena kesengajaan dari pihak memohon kpu kab. pangkep yang tidak segera memberikan surat penetapan hasil rekapitulasi suara atau ketidaktahuan kpu pangkep untuk menyerahkan atau memberikan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilukada kepada semua pasangan calon: berdasarkan urban tersebut atas maka adalah patut diterima, registrasi, dan dipersidangkan permohonan pembatalanlain keterangan tersebut, registrasi atas permohonan atau perkara guo juga patut dilakukan jika memperhatikan perkara nomor php.d viii dan perkara nomor php.d viii yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi. iv. duduk perkara bahwapangkajene dan kepulauan tahun sebagaimana termuat dalam keputusan kpu kabupaten pangkajene dan kepulauan keptertanggal april bahwa berdasarkan keputusan kpud kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor p.kwk pk iv tertanggal april tentang penetapan, penentuan dpemohon mendapatkan nomor urut dan nomor urutngkajene dan kepulaud kabupaten pangkajene dan kepulauan secara konsisten dan bertanggung jawab: bahwa pemohon keberatan dengan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor: p.kwk pk v.ncak jaya, berkedudukan jalan andreas coem, pagaleme, mulia, kabupaten puncak jaya, dalam hal iniserta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada denny kailimang, sh., mh., drs. utomo karim t., sh., yanti nurdin, sh., mh., daro riyanto, sh., title erina yunus, sh., mm., rachmat basuki, sh., bastian noor pribadi, sh., musafir, sh., diaz leroy, sh., advokat dan atau penasehat hukum yang tergabung dalam tim advokasi kpu puncak jaya beralamat kantor menara kuningan lantai jalan rasa said blok kav. jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagaiab. vii kepala distrik menolak berdasarkan surat nomor tahun telah menghimbau kepada seluruh masyarakat menolak melalui kepala kepala kampung dan aparat kampung, kepala suku, tokoh pemuda, tokoh gereja, tokoh perempuan dan tokoh adat untuk segera mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang yang sedianya dilaksanakan pada tanggal agustus kantor distrik menolak. bukti ppd pada tanggal dan tanggal agustus tetap masih melaksanakan sosialisasi kantor distrik menyangkut teknik dan mekanisme pemungutan suara ulang distrik menolak bukti logistik psu pada kampung tps distrik menolak logistik pemilukada dengan rincian: model: undangan) model: c,c ,c3,c4,c5,c7,c dan model da, dan lampiran da1 model daa dan lampiran daa model da7 model db, dan lampiran model modelmei proses pengadaan surat suara pada pemungutan suara ulang psu), kpu kabupaten puncak jaya bekerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor). pengadaan surat suara mulai dicetak pada tanggal s.d. juli disortir dan packing tanggal s.d. juli selanjutnya distribusi logistik dari kpu kabupaten puncak jaya tanggal s.d. juli distribusi logistik dari kabupaten distrik menolak sebelum pendistribusian logistik dari kabupaten distrik dilakukan penyortiran disaksikan panwaslukada kabupaten puncak jaya, saksi para melakukan penandatanganan namun dari tim sukses nomor urut menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya tim sukses kandidat nomor urut meminta untuk dilakukan pemilihan ulang sebagaimana amar putusan mk, tetapi tim sukses nomor urut dan nomor urut menolak dengan alasan sudah ada kesepakatan untuk membuat penyataan dan menandatangani surat penyataan tadi.melihat situasi masyarakat yang sudah emosi dan anarkis, pihak kepolisian yang dipimpin langsung deh. kemudian sekitar pukul wit, ke tim sukses dari masing masing kandidatdan masyarakat, selanjutnya dilakukan foto bersama, pada hari selasa tanggal agustus pukul wit, atas permintaan kapolres puncak jaya, helikopter tni m1 dengan nomor heli dari nabire mendarat bandara mulia dan selanjutnya pada pukul wit, heli tersebut berangkat menuju dist. menolak untuk mengangkut anggota serta ppd dist menolak mulia, heli tersebut mengangkut anggota sebanyak flight terdiri dari anggota tni polri, ppd dan panas distrik. pada flight ke terjadi kontak tembak antara kelompok tpm opm dengan tni namun tidak ada korban ,dari kedua pihak akan tetapi akibat dari kontak tembak tersebut heli terkena tembakan pada bagian ekor sebelah kiri bagian bawah tembus atas bagian kanan. pada pukul wit, kandidat nomor urut pasangan drs. hnok ibo dan justus honda masuk dalam apron bandara mulia menemui kapolres untuk melakukan protes kenapa ppd distrik menolak dibawa jayapura dan tidak dilakukan pleno mulia? sehubungan dengan pertanyaan tersebut, kapolres menjawab bahwa hal tersebut atas permintaan kpud kepada kapolres beberapa hari sebelum pemilihan ulang dilaksanakan pada saat kapolres dan anggota pengamanan kembali dari distrik menolak ketua kpud dan anggota sudah berada jayapura). namun kandidat nomor urut drs, hnok ibo dan pasangannya) tidak terima dengan jawaban kapolres. dan situasi bandar udara mulia sempat menegang akibat provokasi yang dilakukan saudara yuni honda (tim kandidat nomor urut setelah itu kapolres menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi distrik menolak bahwa tidak ada pencoblosan ataupun pemilihan ulang, sehingga apa yang mau penekan? mendengar jawaban tersebut kandidat nomor urut dan massanya dapat menerima dan situasi kembali kondusif. pada pukul wit, ppd distrik menolak beserta panas pilkada bupati dan sakit bupati puncak jaya tahun diberangkatkan jayapura dengan menggunakan pesawat sky truck dan pada pukul wit helikopter tni berangkat nabire. kemudian menjelaskan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya kampung distrik menolak dilaksanakan sesuai amar putusan namun pelaksanaannya dilapangan pada saat hari (hari senin tanggal agustus tidak dilaksanakan pemilihan ataupun pencoblosan tetapi masyarakat hanya menyerahkan (dua) papas triples yang berisi jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat kepada (tiga) kandidat, pada hari rabu tanggal agustus kapolres puncak jaya menghubungi via telpon seluler ketua kpud puncak jaya yang saat itu sudah berada jayapura menanyakan rencana kegiatan kpud, dan oleh ketua kpud menjelaskan bahwa hari ini maksudnya hari rabu tanggal agustus jam wit, akan dilaksanakan pertemuan antara kpud, ppd serta panas distrik menolak yang bertempat hotel mutiara kota raja jayapura. namun tanpa sepengetahuan kepolisian pada hari yang sama tanggal agustus sekitar jam wit, orang anggota ppd distrik menolak (masing masing martinus honda, notas honda dan delman honda tiba bandar udara mulia dengan menggunakan pesawat sky truck. ke (tiga) anggota ppd tersebutno, rapat penanya sendiri hanya berlangsung kurang lebih sekitar menit. adapun hasil pleno pada saat itu adalah sebagai berikut: nomor urut suara nomor urut suara nomor unit suara demikian laporan kronologis ini dibuat dengan sebenar benama tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x bertanggal juli memohon cast ppd distrik menolakiumo, kampung sumo, kampung menolak, dan kampung menu pada hari senin tanggal agustus selanjutnya, ppd distrik menolak pada tanggal agustus telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suarhasil perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: kampung sendiri honda hnok ibo agus korona | jumlah dea iritumo tum semua 2x05 jumlah total suara sah pada tanggal agustus memohondengan hasil perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jumlah suara sah nama distrik sendiri honda hnok ibo agus korona | jumlah yori karena justus honda yacob umbi tingginambut smo|o0 jigonikme torre iraqi jumlah total suara sahemohon mengajukan surat bertanggal agustus perihalkabupaten puncak jaya bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari yang sama, yaitu rabu tanggal agustus yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal september perihal laporan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya distrik menolak dalam pemilukada kabupaten puncak jaya tahun dalam laporan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya distrik menolaksebagai berikut: bahwa menurut pemohon pelaksanaan pemberian suara yang benaradalahyang rekapitulasi hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut kampung ba) dang ben bekal man kes mei beng bea bike mak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang bertujuan untuk menganulir kemenangan pemohon dan memenangkan pasangan calon incumbent yaitu pasangan calon nomor urut yang dilakukan dengan cara menghadirkandengan membawa papan triples tandingan yang diisi atau ditulis oleh anggota panas distrik menolak atas nama anus jiwa, yang selanjutnya hasil tersebut oleh ppd distrik menolak telah diplenokan luar wilayah distrik menolak dengan tanpa mengundang saksi dari pemohon dan saksi pasangan calon nomor urut bahwa sehubungan dengan adanya dua kesepakatan tersebut maka dengan disaksikan oleh kapolres puncak jaya, formulir rekapitulasi da kwk kpu dikosongkan dan untuk selanjutnya akan dibawa mahkamah konstitusi, tetapi akhirnya memohon tetap melaksanakan pleno rekapitulasi dengan menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pemenangihak terkait mengajukan surat bertanggal september perihal keterangan pihak terkait dalam psu distrik menolak yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: ada pencurian dokumen kpu yang dicuri oleh lari eya pendukung utama pasangan calon nomor urut yang akhirnya hadapan kapolres puncak jaya dikembalikan anggota ppd namun tidak lengkap isinya, dan salah seorang perwakilan masyarakat asal kampung sumo yang bernama marius murid telah menyerahkan uang yang berasal dari agus korona sebesar yang merupakan upaya money politic yang dilakukan oleh agus korona yang selanjutnya dilaporkan kepada panas distrik menolak: akibat peristiwa memalukan terkait money politic yang dilakukan agus korona pemohon), maka pendukung pasangan calon nomor urut atas nama epy eya telah memaksa anggota ppd distrik menolak untuk melakukan pemilihan psu) pada saat itu dan disarankan agar ppd distrik menolak hanya membawa papan triples angka versi kandidat nomor urut mahkamah konstitusi. selanjutnya ketua ppd ev. martinus honda berdiri dan menyampaikan bahwa psu harus dilakukan sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x danppd distrik menolak, kota mulia oleh kapolres, maka ribuan massa berasal dari distrik menolak mulai bergeser kota mulia untuk mengejar suara yang sudah diberikan pada tanggal agustus dan setelah massa tiba ibukota kabupaten, pada tanggal agustus diinformasikan ppd dan panas distrik kota jayapura, sehingga ppd dan panas distrik menolak kembali mulia untuk melaksanakan rapat pleno ppd yang ditunda pada tanggal dan agustus dan setelah tiba lapangan trikora, ppd dan panas distrik menolak langsung menggelar acara pleno hadapan ribuan massa dari distrik menolak. adapun hasil rekaman kampung dan jumlah total untuk masing masing kandidat adalah sebagai berikut: suara bahwa menurut pihak terkait pada saat rekapitulasi, memohon telah memberitahukan secara patut kepada semua saksi pasangan calon, namun tim sukses dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menolak undangan yang diantar oleh staf kpu, dengan alasan yang kurang jelas dan,bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin, tanggal agustus yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, tanggal september yang pada pokoknya menyatakan dansa pendukung dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calonama distrik daerah jumlah suara sah yori karena justus honda yacobnama distrik daerah jumlah suara sah yori karena justus honda yacob umbi mematuk.. adapun hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk distrik menolak adalah sebagai berikut: nama distrik daerah jumlah suara sah yori karena justus honda yacob umbi menolakagustus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:. pada saat penyampaian suara, pendukung pasangan calon nomor urut berada sebalah kanan dan pendukung pasangan calon nomor urut dan nomor urut bergabung pada satu tempat sebelah kiri dan masing masing telah menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan ikat: pada tanggal agustus kapolres:kandidat, ppd dan kpu puncak jaya kantor kpu kabupaten puncak jaya tanggal juli setelah proses penyortiran logistik langsung di packing dan segel sebanyak tps distrik menolak. kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyortiran dan penyerahan logistik untuk didistribusikan. teknis pendistribusian logistik dari kpu kabupaten puncak jaya distrik menolak disepakati oleh semua pihak terkait diangkut dengan cara menyewa masyarakat distrik menolak membawa melalui darat dengan pengaman pihak kepolisian resort puncak jaya diikuti oleh saksi tim sukses masing masing pasangan calon. sebelum diberangkatkan semua logistik telah dicek sesuai berita acara, yang sebelumnya ditandatangani semua pihak. distribusi logistik dari kabupaten distrik menolak pada tanggal agustus dan tiba pada tanggal agustus kantor distrik menolak. namun dalam perjalanan sebelum pelaksanaan psu tanggal agustus distrik menolak telah terjadi aksi pencurian dokumen kpu oleh pendukung kandidat nomor urut atas nama lery eya sesuai pengakuannya dihadapan ppd dan kapolres puncak jaya, dan untuk kehilangan tersebut telah dibuat berita acara pada tanggal dan tanggal agustus selanjutnya untuk kejadian khusus ini sudah diteruskan laporan nya panas dan kepolisian. bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti berdasarkan laporan ppd kpu disertai rekomendasi panas distrik menolak, maka kpu kabupaten mengadakan rapat untuk pengadaan kembali dokumen yang hilang bukti bukti pemungutan suara ulang tanggal agustus bahwa telah menjadi adat kebiasaan tradisi pada setiap penyelengaraan pemilihan umum, sejak pemilihan umum pertama pemerintahan order baru tahun setiap tahapan penyelengaraan pemilihan umum mulai dari pendaftaran pemilih pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pada penyelengaraan pemungutan suara dan penghitungan suara pelaksanaannya selalu diawali dengan upacara adat, dipimpin kepala sukumelaksanakan pleno ppd dan dengan dijemput oleh massa yang berjumlah ribuan orang.muka publik hasil kesepakatan suara yang dicatat pada tanggal agustus dengan hasil perolehan suara adalah sebagai berikut:bertanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin, tanggal september yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berdasarkan surat kpu kabupaten puncak jaya dan surat kpu provinsi papuabertanggal julikapolres puncak jaya telah menyampaikan laporan kronologis pemilukada ulang distrik menolak kabupaten puncak jayamassa pendukung pasangan calon nomor urut dan nomor urut telah menyerahkan suara dengmassa pendukung pasangan calon nomor urut juga telah menyerahkan suara ddan pasangan calon nomor urut suara, pada pukul wit, ketua ppd menawarkan kepada masing masing tim sukses dan masyarakat, apakah akantitusi? kemudian dijawab oleh masing masing tim sukses bahwa keduetiga pasangan calon yang tetap meminta ppd untuk membawa kedua papan triples yang berisi tulisan perolehan suara olah masing masing kandidat, maka ketua ppd dan anggota serta panas distrik menolak melaksanakan rapat tertutup dan menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut bahwa apabila ketiga tim sukses tetap bertahan dengan keputusannya sebagaimana tersebut diatas, maka ppd akan membuat surat perdua papan triples dengan maksud agar jangan ppd yang disalahkan ketika sidang mk, dan oleh ketiga tim sukses sepakat diusulkan disampaikan oleh ppd distrik menolak. selanjutnya ppd membuat surat pernyataan sebagaimana kesepakatan, namun setelah selesai dibuat surat pernyataan dan diminta perwakilan dari masing masing kandidat dan masyarakat untuk melakukan penandatanganan, tim sukses pasangan calon nomor urut menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya tim sukses pasangan calon nomor urut meminta untuk dilakukan pemilihan ulang sebagaimana amar putusan mahkamah konstitusi, tetapi tim sukses pasangan calon nomor urut dan nomor urut menolak dengan alasan sudah ada kesepakatan untuk membuat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tersebut,selanjutnya, pihak kepolisian yang dipimpin, yang kemudian sekitar pukul wit, ketiga tim sukses dari masing masing pasangan calonmenolak dan masyarakat. selanjutnya dilakukan foto bersama, pada tanggal agustus tiga anggota ppd distrik menolak (masing masing martinus honda, notas honda dan delman honda) tiba bandar udara mulia dengan menggunakan pesawat struck dan rapat pleno tersebut hanya berlangsung kurang lebih menit. adapun hasil pleno pada saat itu adalah sebagai berikut: pasangan calon nomor urut suara, pasangan nomor urut suara dan dan pasangan calon nomor urutseptemberbawaslu kabupaten puncak jaya, bawaslu, dan kapolres puncak jayalaporan keberatan dari pemohon dan keterangan pihak terkait, sedangkan bawaslu kabupaten puncak jaya dan kapolres puncak jay:panwaslukada kabupaten puncak jaya, keterangan kpu provinsi papua, keterangan kpu pusat dan keterangan tertulis kapolres puncak jayaemukanuntuk pelaksanaan psu distrik menolak telah dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh bawaslu dan tim sukses masing masing pasangan calon, ada kesepakatan dari masyarakat dan tim sukses masing masing pasangan calon untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang bertempat kantor ppd menolak, pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal agustus bertempat kantor ppd distrik menolak dan terdapat dua massa pendukung yaitu massa pendukung pasangan calon nomor urut dan nomor urut serta massa pendukung pasangan calon nomor urut massa pendukung dari pasangan calon nomor urut dan nomor urut telah menyampaikan: massa pendukung pasangan calon nomor urut telah menyampaikan suara melaluiyang kemudian dituangkan dalam papan triples dengan hasil semua suara diperuntukkan untuk pasangan calon nomor urut dengan jumlah suara: masing masing massa pendukung pasangan calon telah bersepakat untuk menyerahkan triples pemberian suara tersebut kepada mahkamah konstitusi dengan disaksikan oleh ppd, bawaslu dan kapolres puncak jaya, pasca kesepakatan tersebut, ppd telah melakukan rapat internal yang pada akhirnya meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan psu sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x yaitu melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan adat kebiasan masyarakat distrik menolak dan untuk selanjutnya ppd menolakkemudian oleh ppd menolak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut: nama kampung perolehan suara nomor urut suara nomor umur suara nomor urut suara total suara nomor urut suara nomor umur suara nomor urut suara total suara nomor umur suara total suara sumo nomor umur suara total suara nomor urut suara nomor umur suara nomor urut suara total suara |. menolak nomor urut suara nomor umur suara nomor urut suara total suara proses pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppd dilaksanakan pada tanggal agustus kota mulia dengan dihadiri oleh anggota ppd dan panas distrik menolak, saksi pasangan calon nomor urut dan warga masyarakat distrik menolak dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan perolehan suara sendiri honda yori karena hnok ibo justus honda suara agus korona yacob enunbi total jumlah perolehan suara suara tanggal agustus kpu kabupaten puncak jaya telah mengadakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupatenprosentase urut suara sendiri honda dan yori karena suara hnok ibo dan suara| justus honda agus korona dan yacob umbi suara jumlah total suara suara menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, mahkamah meyakinipasca penyerahan dua triples dari massa pasangan calon nomor urut dan nomor urut serta massa pasangan calon nomor urut (bukti pt s.d. pt bukti pt yang juga diketahui oleh ppd distrik menolak, bawaslu distrik menolak, dan kapolres puncak jaya tanggal agustus adalah murni kesepakatan masyarakat distrik menolak untuk menentukan perolehan suara masing masing kandidat. kesepakatan tersebut dilakukan sesuaienam kampung distrik menolak dituangkan dalam pernyataan tertulis masyarakat masing masing kampung distrik menolak yang masing masing ditandatangani oleh kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan enam kepala kampunghasil kesepakatan masyarakat enam kampung distrik menolak tersebut oleh ppd dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara kampung distrik menolak serta ditandatangani oleh ketua ppd distrik menolak, anggota ppd distrik menolak dan dan ketua panwaslukada distrik menolak (bukti selanjutnya pada tanggal agustus ppd distrik menolak melakukan rapat pleno hasil pemungutan suara ulang distrik menolak tersebut lapangan trikora distrik mulia dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: mop mamkpasangan perolehan suara selanjutnya kpu kabupaten puncak jaya pada tanggal agustus melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dihadiri oleh ketua kpu puncak jaya bernama isak eya dan tiga anggota kpu bernama pat. simeon hilangkan, meluas wonerengga dan jennifer darling tabung, saksi pasangan calon nomor urut ppd distrik menolak, bawaslu distrik menolak, bawaslu kabupaten puncak jaya dan tokoh adat tokoh masyarakat dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara sendiri honda dan suara yori karena hnok ibo dan suara justus honda agus korona dan suara yacob umbi jumlah total suara suara (bukti s.d. bukti menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik menolak versi pemohon (bukti bukti s.d.arang kurangnya (dua) orang anggota ppk serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon , karena hanya ditandatangani oleh dua anggota ppd distrik menolak yang bernama manus animo dan devices honda. dengatidak benar adanya, sesuai fakta bahwa perolehan suara tersebut tidak sama dengan perolehan suara hasil rekapitulasi ppd distrik menolak dan rekapitulasi enam kampung distrik menolak yang sesuai denganhukum sebagaimana tersebut diatas akan menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam pemilukada ulang kabupaten puncak jaya distrik menolak tanggal agustus yaitungan demikian perolehan suara masing masing pasangan calon tingkat kabupaten puncak jaya adalah sesuai dengan model db kwk.kpu beserta laporannya, bertanggal agustusyang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan ini, menimbang bahwa terkait keberatan pemohon pasangan calon nomor urutsangan calon nomor urut sama sekali tidak membuktikan adanya upaya dari memohon dan pihak terkait yang bertujuan untuk menganulir kemenangan pemohon dan memenangkan pasangan calon nomor urut mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pihak terkait telah benar benar menghadirkan massa dari luar distrik menolak yang memberikan suara sebanyak suara untuk pihak terkait dengan membawa papan triples tandingan. selain itu, menurut mahkamah bukti perolehan suara yang tertera pada papan triples diragukan validitasnya oleh karena bukti triples tersebut tidak dibuktikan oleh bukti bukti lain menurut hukum. dengan demikian,keberatan dari pemohon untuk seluruhnyasendiri honda, sh., si., dan yori karena, s.ip., sebanyak (delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara, pasangan calon nomor urut drs. hnok ibo, dan justus honda, sos., si., sebanyak (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara, pasangan calon nomor urut agus korona, s.ip., si., dan yacob umbi, s.pak., sebanyak (enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu) suara: memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten puncak jtokoh masyarakat, bakar batu, potong babi dan pembacaan doa. bukti bukti tradisi ini berlanjut pada pemilihan umum tahun sampai dengan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun demikian juga dalam penyelengaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kebiasaan ini tetap dipertahankan, ada upacara adat dipimpin kepala suku atau toko masyarakat, bakar batu, potong babi, dan pembacaan doa. sedangkan sistem pemberian suaranya melalui kesepakatan adat, sistem perwakilan, sistem ikat, lempar suara maupun sistem noken. pada penyelengaraan pemilukada ulang distrik menolak kabupaten puncak jaya pemberian suaranya juga menggunakan sistem ikat dimana perwakilan melempar suara kepada masing masing kandidat sesuai jumlah warga yang diwakilinya untuk dicatat oleh para petugas kpps maupun ppd. bahwa pelaksanaan pemungutan suara distrik menolak telah dilaksanakan pada tanggal agustus kantor distrik menolak sebagaimana kesepakatan masyarakat distrik menolak sebelumnya yang tertuang dalam surat kesepakatan tanggal agustus (vide bukti bahwa sebelumnya pelaksanaan ketua ppd menolak menyarankan agar masing masing pendukung kandidat untuk duduk dan berkumpul sesuai dengan nomor urut masing masing, agar jelas terlihat para pendukung masing masing kandidat dalam proses pemungutan suara ulang. bahwa saat penyampaian itu, ribuan pendukung kandidat nomor urut sudah berada disebelah kanan dan pendukung kandidat nomor urut dan nomor urut bergabung pada satu tempat disebelah kiri tanpa memisahkan diri, karena jumlahnya sangat sedikit. bahwa ketua ppd menyampaikan bahwa sebelum pemungutan suara ulang dimulai hari ini dari ibu kota kabupaten puncak jaya.anwar usman panitera pengganti, ttd. hani dhani bahwa maksud penyampaian ketua ppd mengenai pengembalian dokumen yang dicuri agar semua proses rekapitulasi penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan penyelenggaraan pemilukada. bahwa pemungutan suara ulang saat itu belum juga dimulai karena ketua ppd dan masyarakat lain pun tetap memaksa agar dokumen kpu segera dikembalikan supaya psu segera dimulai, namun terjadi perdebatan yang sengit antara ppd dan pendukung kandidat nomor urut yang menahan dokumen kpu, selanjutnya dalam keadaan terpaksa dihadapan kapolres dan panwaslukada dokumen kpu dikembalikan, tapi tetap saja tidak lengkap sebagaimana yang telah dilaporkan pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi tbl vi1 dir reskrium um. formulir yang belum dikembalikan adalah model lengkap (berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps dan model kwk kpu berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik). (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dalam keadaan yang tegang.masyarakat termasuk sdr. agus korona sendiri pun melihatnya. bersamaan itu marius murid mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh sdr.ukti bukti bukti bukti pernyataan ini" bukti bukti bahwa sesuai keinginan masyarakat saat itu juga dihadapan kapolres puncak jaya dan anggota ppd uang sejumlah rp. (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada panas distrik menolak dan uang itu sudah diserahkan pihak kepolisian dengan nomor surat stp viii dit reskrimum (vide bukti bahwa akibat peristiwa yang sangat memalukan bagi pendukung kandidat nomor urut itu, tiba tiba pendukung atas nama epy eya telah melihat kondisi yang sangat sulit bagi pasangan nomor urut sehingga meminta kepada ppd untuk tidak usah lagi dilakukan pemilihan (psu) pada saat itu, namun disarankan hanya membawa papan triples angka versi kandidat nomor urut mahkamah konstitusi. bahwa setelah mendengar saran yang aneh dari epy eya, ketua ppd ev. martinus honda dengan tegas berdiri bukti bukti menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan ikat sesuai dengan keinginan dari kampung dan tps, dan nama yang dicatat saat itu oleh ppd adalah sebagai berikut: bukti bukti bukti globe, tps ulama tirto umbi juru bicara kepala siap bersaksi adat,an. kolonial umbi nomor globe, tps ninggeneri terminus kepala kampung baru siap bersaksi boss ee manan mes guru, tps guru tele eya koordinator kepala adat siap bersaksi katana guru, tps biak totius eya juru bicara kepala suku kepala suku besar kab. puncak jaya besar siap yunus umbi. bersaksi guru, tps yura eya tokoh masyarakat siap bersaksi dan dgn kilulumo, tps aman honda tokoh masyarakat siap bersaksi pen ann duo sumo, tps maklumat meninggal kepala adat sk. nomor siap bersaksi aan menolak, tps menolak gula korona juru bicara kepala adat an. kepala adat dan honda. sk. nomor siap bersaksi menolak, tps tiles korona tokoh masyarakat siap bersaksi menolak, paroki honda tokoh pemuda siap bersaksi mem menu, tps menu abe honda juru bicara kepala adat,an. kepala adat sepur honda sk. nomor siap bersaksi dan setelah dilempar disampaikan suara dari kampung dan tps oleh para perwakilan bukti selanjutnya hasil perolehan suara untuk masing masing calon yang dicatat saat itu adalah sebagai berikut: aki kampung metode masing masing jumlah tps kandidat nomor urut suara tps sa urut suara tps kilulumo ikat suara bulat tps kandidat tps kandidat tps tps bahwa setelah prosesi 'pelemparan' (penyampaian) suara selesai dilakukan oleh masing masing perwakilan dan proses pencatatan angka masing masing suara dilakukan oleh ppd, tiba tiba ada oknum pendukung kandidat nomor urut kembali memprovokasi masa dengan mengatakan hal hal yang menjurus untuk menggagalkan rapat pleno ppd ditingkat distrik yang sedianya akan dilanjutkan saat itu. bahwa akibat provokasi itu, membuat masa yang berjumlah ribuan orang mengamuk dan menyerang oknum yang bersangkutan, namun dengan sigap anggota kepolisian memberikan tembakan peringatan yang meredakan ketegangan masa saat itu. bahwa akibat ketegangan itu, pleno ppd yang sedianya dilaksanakan saat itu akhirnya ditunda untuk esok hari tanggal agustus dan manapun ikut bubar akibat hujan deras saat itu. bahwa pada tanggal agustus ppd bersiap siap untuk melaksanakan pleno yang tertunda tanggal agustus namun diluar dugaan, kapolres kab. puncak jaya membawa anggota ppd dan panas distrik segera berangkat ibu kota kabupaten mulia dengan pesawat polisi, dengan alasan keamanan belum kondusif distrik menolak, karena saat itu ada danramil yang ditembak dan pucuk senjata milik polisi yang dicuri oleh kelompok yang tidak dikenal distrik menolak bukti bahwa setelah ppd dan panas tiba mulia ibu kota kab. puncak jaya, pesawat polisi yang sama kembali membawa panas dan anggota ppd jayapura tanpa ada alasan yang jelas mengapa anggota ppd dan panas kembali diterbangkan jayapura, ibu kota provinsi papua. pelaksanaan rapat pleno ppd bahwa akhirnyribuan masa berasal dari distrik menolak telah tiba ibu kota kabupaten mulia untuk mendengar hasil perolehan suara secara keseluruhan melalui rapat pleno ppd yang ditunda pada tanggal dan tanggal agustus bahwa setibanya ppd dan panas bandara kota mulia masa yang berasal dari distrik menolak sudah sejak pagi menanti bandara mulia, langsung secara spontan membawa anggota ppd untuk segera melaksanakan pleno ppd dilapangan terbuka, agar semua masyarakat dapat mendengar dan mengetahui secara langsung dan jelas perolehan suara untuk masing masing kandidat, karena ada kecurigaan bahwa ppd telah disandera oleh aparat kepolisian untuk merubah berita acara secara diam diam bukti bukti kemudian anggota ppd digiring oleh ribuanketua (vide bukti suara dan setelah ketua ppd membaca hasil perolehan masing masing kandidat masa bertopik sorak menyambut hasil tersebut, dan dilanjutkan dengan kata kata sambutan dari kepala distrik menolak, bpk. marvel honda sebagai pembina politik distrik menolak, dan ditutup acara pleno terbuka saat itu dengan doa oleh perwakilan masyarakat menolak atas nama bpk. jeremiah korona (vide bukti bahwa setelah kpu kabupaten mencetak dokumen yang dicuri, dokumen dokumen tersebut diserahkan kembali ppd untuk dituangkan kembali hasil perolehan suara yang ditulis dalam kertas bergaris pada tanggal agustus distrik menolak. bahwa rincian hasil penghitungan suara pada tps kampung setelah dituangkan dalam berita acara model model kwk kpu adalah sebagai berikut: bukti s.d. bukti kampung globe jumlah suara jumlah kandidat ket. urut ana mangga tps1 tps3 tps4 ppsoo kampung guru jumlah suara jumlah urut nama kandidat tps pps ket. tps1 tps2 tps3 tps4 ps3e7 kripto ibo dan partner beralamat jalan welter monginsidi, kelurahan bahu nomor link. kota manado bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai oo. pihak terkait: mendengar dan membaca laporan tertulis memohon, mendengar dankomisi pemilihan umum,puncak jaya: mendengar dan membaca laporan tertulis pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait, membaca keterangan tertulis kepolisian resort puncak jaykampung kililumo jumlah suara jumlah nama kandidat tps1 tp32 ps3 tps4umah jaan jas kampung sumo jumlah suara jumlah urut nama kandidat tps1 ps2 tes3 desaaman jas, kampung menolak urut nama kandidat jumlah suara pps ket. tps tpslah goo soo| aso kampung menu jumlah suara jumlah kandidat ket. sendiri honda, sh,m. olah data rekapitulasi yang dilakukan oleh ppd distrik menolak nama kandidat perolehan suara kandidat jumlah sendiri honda, sh,m. dan. bahwa setelah selesai rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat ppd, ketua beserta anggota ppd menyerahkan kpu kabupaten puncak jaya pada tanggal agustus kantor kpu provinsi papua yang langsung diterima oleh anggota kpu kabupaten puncak jaya untuk segera ditetapkan jadwal pelaksanaan pleno tingkat kabupaten bukti bukti bukti bukti rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu kabupaten puncak jaya bahwa pada tanggal agustus sekretariat kpu kabupaten mengeluarkan undanganundangan tersebut ditujukan kepad serta masyarakat bukti bahwa setelah diundang dengan patut, namun tim sukses kandidat nomor urut atas nama bner honda dan tim sukses kandidat nomor urut atas nama dekat honda menolak menerima undangan yang diantar oleh staf kpu yang bernama rony jiwa pada tanggal agustus dengan alasan yang kurang jelas, namun undangan bagi pihak pihak lain tetap didistribusikan sesuai rencana. bahwa pada tanggal agustus akhirnyailaksanakan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari saksi dan tim sukses terhadap hasil yang dibacakan dan disahkan oleh ketua kpu kabupaten puncak jaya saat itu bukti bukti bukti bahwa adapun pihak pihak yang hadir saat rapat pleno kpu adalah anggota beserta ketua kpu, saksi saksi, tim sukses kandidat nomor urut anggota panas kabupaten, disertai anggota panas distrik menolak bukti bukti bukti danbukti sendiri honda, sh,m. #atase meja aaa o2t21 dengan demikian pemungutan suara ulang tanggal agustus masyarakat telah menentukan pilihan dengan memberikan suara sesuai dengan tata cara yang disepakati kepada masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati dari kampung, tps distrik menolak yang dituangkan pada lampiran model db1 kwk kpu dalam berita acara model db kwk.kpu adalah sebagai berikut bukti jumlah perolehan nama calon bupati dan wakil bupati suara sah sendiri honda, sh,m. dan yori karena, s.ip suara drs. hnok ibo dan justus honda, sos, suara agus korona, s.ip,m. dan yacob umbi, pak suara jumlah suara danjumlah jumlah nama calon bupati perolehan suara sah prosentase urt dan wakil bupati suara sah tidak sah sendiri honda, sh,m. dan yori karena, s.ip suara drs. hnok ibo suara dan justus honda, sos, suara agus korona, s.ip,m. dan yacob umbi, pak suara jumlah suara suara ill. kesimpulan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada kampung, tps distrik menolak kabupaten puncak jaya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya pada tanggal agustus dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan ulang bupati dan wakil bupati pada (enam) kampung distrik menolak tanggal agustus adalah: sendiri honda, sh,m. dan yori karena, s.ip suara yo) drs. hnok ibo dan justus honda, sos, suara y6) agus korona, s.ip,m. dan yacob umbi, pak suara yo) jumlah suara sah suara y6) suara tidak sah suara total suara sah dan suara tidak sah suara dan perolehan suara untuk masing masing pasangan calon secara keseluruhan distrik kabupaten puncak jaya adalah sebagai berikut: malah nama calon bupati maan karan sah proses urt dan wakil bupati suara sah tidak sah case sendiri honda, sh,m. dan yori karena, s.ip suara drs. hnok ibo dan justus honda, sos. suara| suara agus korona, s.ip,m. dan yacob umbi, pak suara jumlah suara suara oleh karena, jumlah perolehan suara pada masing masing kandidat berada pada posisi sebagaimana tertera tabel atas, maka kpu nomor pts kpu kab tertanggal juni yang ditunda pelaksanaannya melalui keputusan mahkamah konstitusi nomor: php.d dianggap sah dan berlaku sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan demikian kpu nomor pts kpu kab tertanggal juni tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya periode dianggap sah dan berlaku pula. demikian laporan kpu kabupaten puncak jaya menyangkut pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik menolak pada tanggal agustus atas perhatiannya disampaikan terima kasihseptember sebagai berikut: kode nama bukti surat, foto dan video urut bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten puncak jaya tentang penetapan tanggal pelaksanaan pencoblosan pemilihan umum ulang bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tahunikie tanggal juli fotokopi absensi sekretariat vii tanggal juli ena nomor kpu kab tanggal juli fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten puncak jaya tentang perubahan keputusan kpu kab. puncak jayanomor ba vii tanggal juli fotokopiabsensi sekretariat kpu padapenyampaian perubahan keputusan kpu kabupaten puncak jaya, nomor kpu kab tanggal juli fotokopi permintaan data penduduk menentukan dpt distrik menolak, nomor kpu kab tanggal juli fotokopi berita acara rapat pleno kpu kabupaten puncak jaya tentang pemeriksaan barang logistik pemilihan ulang bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tahun nomor bangii tanggal juli fotokopi absensidistrik menolak, nomor bai vii tanggal juli fotokopi absensi sekretariat padatea fotokopi data penduduk menolak untuk menentukan dpt distrik menolak, kabupaten puncak jaya, nomor kecapi tanggal juli fotokopi berita acara rapat pleno kpurekapitulasi daftar pemilih terdaftarrekapitulasi daftar pemilih terdaftarnama tps, alamat tps dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per tps nomor pts. kab. tanggal april fotokopi absensi tanggal juli fotokopi absensi sekretariat padadistrik menolak, nomor pts kpu kab tanggal juli fotokopi undangan untuk menyaksikan kelengkapan logistikpengawasan putusan tentang pelaksanaanekspedisi pengiriman surat pengawasan kpu provinsi papua dan bawaslu, nomor kpu kab vi1 tanggal juli tiki tanggal juli nomor fotokopi pengiriman surat pengawasan mahkamah konstitusi jakarta melalui tiki tanggal juli nomor fotokopi nobulan acara pemeriksaan logistik pemilu bersama dengan kpu, panas dan para tim sukses dari ketiga pasangan calon pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tahun distrik menolak, tanggal juli logistik pemilukada ulang distrik menolak, tanggal juli fotokopi absensi sekretariatberita acara rapat pleno kpu persiapansekretariatikie tanggal juli fotokopi radiogram undangan kpu ppd distrik menolak, mengikuti sosialisasi keputusan nomor php.d x tentang pemungutan suara ulang distrik menolak, nomor kpu kab tanggal juli nobulan acarkpusekretariatppd distrik menolak, dan undangan pada rapat pleno sosialisasi keputusan nomor phd.d tentang pemungutan suara ulang distrik menolak, kepada ppd distrik menolak, tanggal juli fotokopi berita acara rapat pleno kpuba vii tanggal juli fotokopi absensi pada rapat pleno kpu kabupaten puncak jaya dalam persiapan pendistribusian dan pengamanan logistik distrik menolak, pemungutan suara ulang distrik menolak, nomor ba vii tanggal, juli fotokopi absensi sekretariat pada rapat pleno kpu kabupaten puncak jaya dalamman fotokopi himbauan kpu kabupaten puncak jaya dalam rangka pemilihan umum ulang distrik menolak, nomor kpu kab tanggal juli fotokopi himbauan pemilukada ulang distrik menolak nomor tanggal juli oleh kepala distrik menolak, t fotokopi permohonan pengamanan logistik dan pengamanan be kpu kab tanggal juli fotokopi surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, kepala kampung tentang pemusatan tps kantor distrik menolak, nomor tanggal agustus fotokopi penelusuran laporan hasil klarifikasi dari bawaslu kada kabupaten puncak jaya nomor panwaslukada kab pji v tanggal agustus fotokopi tanggapan terhadap surat panwaslukada kabupaten puncak jaya, nomor kpu kab tanggal agustus melalui tiki nomor fotokopimenolak, yang hilang nomor panwaslukadai keji viii tanggal agustus tanggal agustus fotokopi undangan penyerahan rekapitulasi hasil pemilu ulang dari ppd distrik menolak, kepada kpu kabupaten puncak jaya nomor kpu kab tanggal agustus fotokopi model c.bwb kpu, berita acara pemungutan suara menolak, kabupaten puncak jaya: pemungutan suara dan penghitungan suara tempatyang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x tanggal juli komisi pemilihan umum kpu) kabupaten puncak jaya diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya pada kampung yang terdiri dari tempat pemungutan suara tps)dengan mengikut sertakan ega menolak, kabupaten puncak jaya: fotokopi lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara tps) globe, kampung globelobetps tigerbeaulamaulamaninggineri.tiap, kampung globeeta distrik menolak, kabupaten puncak jaya, fotokopi model c1.bwb kpu, catatan pelaksanaanguruurungininik kampung guru, distrik menolak, kabupaten puncak jaya, pemungutan suara dan penghitungan suara tps ngininik kampung gumpbngininik kampung gurungininik kampung guruataiak, kampung guru, distrik menolak, kabupaten puncak jaya: san dam kran dan penghitungan suara tps dolunggame, kampung guru, distrik menolak, kabupaten puncak jaya: maa bangga kran dan penghitungan suara tps dolunggame, kampung guru, distrik menolak, kabupaten puncak jaya. fotokopi lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasi penghitungan suara tps dolunggame, kampung gurnggamewanitabae kampung guanitaanitaeee distrik menolak, kabupaten puncak jaya, pemungutan suara dan penghitungan suara tps kililumo, kampung kililumokili sumo, kampung kililkili sumoterebut, kampung kiliterebutoloenggen, kampung kililaloenggen, kampung kiliusun, kampung kililumo, distrik menolak, kabupaten puncak jaya, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak kililsumo, kampunggililomegililomeempat pemungutan suara tps) asasi baruaklumateeeaklumat, kampung smaklumat, kamp. sumo, distrik menolak, kab. puncak jaya:menolakenolakolakkamp. menolakalinggup, kamp menolakalinggup, kamp. menolak, distrik menolak, kab. puncak jaya, fotokopi lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasi penghitungan suara tps balinggup, kampung menolakautismeutisme, kampung menolak, distrik menolak, kabupaten puncak jaya, dan penghitungan suara tps dolugabak, kampung menolak, |. distrik menolak, kabupaten puncak jaya, t fotokopi model c1.bwb kpu, catatan pelaksanaan eeeolugabakgabak, kampung menolak, distrik menolak, kabupaten puncak jaya: dan penghitungan suara tps mbambilepaga, kampung menolakbambilepaga, kampung menolakmenu,menumenu, kampung mewuegsu,imeimeoguramburaanggita, kampung menanggitaggita,empat pemungutan suara tps) anggita, kampung. menu, distrik menolak, kabupaten puncak jaya, fotokopi model da.bwb kpu, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kab. puncak jaya tingkat distrik pada distrik menolak, kabupaten puncak jaya: fotokopi model da1.bwb, fotokopi lampiran model da1.bwb kpulampiran model da1.bwb kpu,lobeuru, kampung kililumo, distrik menolak, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suatu "|. kampung sumo, distrik menolakpemilihan tps dalam wilayah kampung menolak, distrik menolak, t menu, distrik menolak:dalam kampung, globewilayah kampung gurukampung kllilumo, distrik menolak, tingkat distrik menolak, kabupaten puncak jaya,sumo distrik menolak:menolak, distrik menolak, fotokopi lampiran model da.a.bwb kpu. rekapitulasi sertifikat penghitungan suara untuk pasangan calon tps dalam kampung menu distrik menolak,: pada saat psu, tanggal agustus sesuai video): tentang pengangkatan pengurus besar lembaga musyawarah adat lma kabupaten puncak jaya, tanggal mei fotokopi keputusan bupati puncak jaya nomor tahun tentang perubahan atas keputusan bupati puncak jaya nomor tahun tentang pengukuhan para kepala suku kabupaten puncak jaya, tanggal juni anne anak been naa masyarakat dan pemerintahan kampung kabupaten puncak jaya nomor viii dprk agustus t fotokopi berita acara kehilangan dokumen panitia kotak suara tps terebut, kampung kililumo, distrik menolak, kabupaten puncak jaya tanggal agustus fotokopi berita acara kehilangan kotak suara kotak suara tps terebut, kampung kili sumo, distrik menolak, kabupaten puncak jaya tanggal agustus fotokopi berita acara pengembalian dokumen panitia pemilihan eretan kabupaten puncak jaya, tanggal agustus distrik menolak, tanggal agustus tulisan kertas): fotokopi surat keterangan dari bung yonif paniai tentang pelaksanaan pemungutan suara kantor distrik menolak, kabupaten puncak jaya, tanggal agustus t foto kotak suara yang kosong, dan foto pengembalian sebagian dokumen yang dicuri kandidat nomor urut (tiga) dimuka kapolres dan panas: foto penyerahan uang money politik juta rupiah dari kandidat nomor urut (tiga) dihadapan panas, kapolres dan ppd distrik menolak, serta disaksikan oleh masyarakat dilapangan distrik menolak, tanggal agustus dibawah oleh kepala kampung biak, atas nama totius eya, foto perwakilan masyarakat per kampung tps dan kepala suku serta tokoh perempuan memberikan suara, tanggal agustus psu, tanggal agustus foto kehadiran tokoh masyarakat, kepala kampung, dan ribuan masyarakat menolak, dilapangan mulia pada saat rapat pleno ppd distrik menolak, agustus menolak, dilapangan trikora mulia, tanggal agustus fotokopi berita acara serah terimnomor ba vii1 tanggal agustus fotokopi absensi kpu kabupaten puncak jayasekretariat kpuanggota ppd distrik menolak, dan undanganmodel db.kwk kpu,fotokopi lampiran model db1.kwk kpu, rekapitulasi hasil kabupaten puncak jaya tingkat kabupaten puncak jaya, fotokopi model db1.kwk kpu, rekapitulasi penghitungan suara pemilihan ulanglampiran model db1.kwk kpu, rekapitulasi bee kabupaten puncak jaya tingkat kabupaten puncak jaya pada lo. distrik menolak, kabupaten puncak jaya, fotokopi lampiran model da2.kwk kpu, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan denganmodel db3.kwk kpu, surat pemberitahuan waktu dan tempat:dan wakil bupati kabupaten puncak jaya, pada distrik menolak, kabupaten puncak jaya, fotokopi absensi sekretariat kpu padakantor kpu provinsi papua, fotokopi absensi undangantanggal agustus kantor kpu provinsi papua: provinsi, tanggal agustus pidana pemilu, nomor panas mewolukiviii fotokopi penerimaan laporan nomor panas mewolukisviii model kwk., pelapor ev. martinus honda: fotokopi surat tanda bukti laporan kepolisian nomor tbl vii dit bareskrim polda papua tanggal agustus stp vii ditreskrimum, tanggal agustus nvi11 papua ditreskrimum, tanggal agustusagustus dan agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah masing masing tanggal agustus dan september serta menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal september yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pasangan calon: sendiri honda, sh, si., dan yori karena, s.ip. drs. hnok ibo dan justus honda, sos, si. agus korona, s.ip, dan yacob umbi, pak. pemungutan suara ulang psu) yang dimaksud dalam amar putusan mahkamah konstitusi distrik menolak, adalah demi menjaga hak konstitusional masyarakat adat setempat dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tahun dengan sistem noken, sebagaimana telah diakui juga dalam putusan putusan mk. sebab, hak memilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang undangan jamin oleh uud sebagai hak dasar setiap warga masyarakat. dalam kerangka pelaksanaan amanat uud dimaksud, maka mahkamah konstitusi memerintahkan kpu kabupaten puncak jaya, kpu provinsi papua, panwaslukada kabupaten puncak jaya, serta badan pengawas pemilihan umum bawaslu), untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat hari sejak putusan ini diucapkan. il. pelaksanaan pemungutan suara dasar pemungutan suara ulang bahwa sebagian permohonan dari calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya pasangan calon nomor urut agus korona dan yakub umbi) telah dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x tanggal juli maka kpu diperintahkan untuk kembali melaksanakan psu distrik menolak kabupaten puncak jaya. bahwa amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x tanggal juli selengkapnya: amar putusan:a pendukung dari pasangan calon nomor urut dayori karena justus hondayori karena justus honda umbi meworuk a39 oleh karena massa pendukung masing masing pasangan calon mempertahankan pilihannya, maka, kpu provinsi papua telah menyarankan agar ppd menolak segera melakukan pleno rekapitulasi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan polres puncak jaya dan polda papua terkait keamanannya,, adapun hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk distrik menolak adalah sebagai berikut: yori karena justus honda umbi mematukketerangan lisan dalam persidangan pada tanggal september dan laporan tertulis bertanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah masing masing tanggal september yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: kpu kabupaten puncak jaya telah melaksanakan pemungutan suara ulang pemilukada puncak jaya pada tanggal agustus enam kampung pada distrik menolak dengan diikuti oleh tiga pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d sesuai surat kpu kabupaten puncak jaya tanggal agustus perihal laporan pemungutan suara ulang distrik menolak, kpu kabupaten puncak jaya telah melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut kepada kpu provinsi papua, sesuai surat kpu provinsi papua nomor p set kpu viii tanggal agustus kpu provinsi papua telah melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka dan angka amar putusan mahkamah konstitusi php.d x berdasarkan surat kpu kabupaten puncak jaya dan surat kpu provinsi papua tersebutmenyampaikan laporan tertulis bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal agustus yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan berdasarkan pada amar keputusan mahkamah konstitusi, nomor php.d tanggal juli telah memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten puncak jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya (enam)(tiga) pasangan calon tersebut, yaitu: sendiri honda, sh, msi dan yori karena. drs. hnok ibo dan justus honda, sos. ii, agus korona. s.ip. msi dan yacob umbi, pak. dan pada bagian akhir putusan sela nomor php.d x disebutkan" berdasarkan keputusan inilah maka panwaslukada kabupaten puncak jaya beserta panas distrik menolak diberikan tanggung jawab untuk segera melaporkan kembali hasil pengawasan dan temuan temuan dalam pemungutan suara ulang pada tanggal agustus distrik menolak i.pembahasan pra pemungutan suara ulang psu) dalam rangka pengawasan pemungutan suara ulang distrik menolak pemilukada kabupaten puncak jaya, panwaslukada kabupaten puncak jaya melakukan koordinasi dengan bawaslu distrik menolak beserta panas lapangan kampung tps yang ada distrik menolak, setelah melakukan koordinasi, panwaslukada kabupaten puncak jaya bersama panas distrik menolak melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih tetap distrik menolak, apakah ada perubahan jumlah penduduk yang ada distrik menolak pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten puncak jaya, setelah melakukan pengecekan, dinas kependudukan dan catatan sipil memberikan surat keterangan kepada kpu kabupaten puncak jaya nomor kecapi perihal keterangan bahwa jumlah penduduk menolak tidak ada perubahan dan itu berarti jumlah daftar pemilih tetap distrik menolak adalah jiwa atau tidak ada perubahan atau jumlah tetap sesuai daftar pemilih tetap distrik menolak kabupaten puncak jaya, panwaslukada kabupaten puncak jaya bersama bawaslu distrik menolak menyaksikan pengecekan logistik untuk pemungutan suara ulang distrik menolak, yang dihadiri oleh para kandidat calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya bersama dengan tim sukses kantor kpu kabupaten puncak jaya: panwaslukada kabupaten puncak jaya dan bawaslu distrik menolak bersama sama ppd menolak serta tim sukses masing masing kandidat dengan pengawalan aparat keamanan tni polri menuju distrik menolak. pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) sebelumnya: sebelumnya pelaksanaan ppd menyarankan agar masing masing pendukung kandidat untuk segera memisahkan diri sesuai nomor urut yang didukung, pada saat penyampaian itu, pendukung kandidat nomor urut berada disebelah kanan dan pendukung nomor urut dan tiga bergabung pada satu tempat disebelah kiri: dan ppd menyampaikan bahwa sebelum dimulai psuadh dari kabupaten: namun dalam perdebatan yang sengit antara ppd dan pendukung kandidat nomor urut akhirnya dihadapan kapolres dan panas dokumen tersebut dikembalikan namun tidak lengkap sebagaimana daftar dokumen itu telah dilaporkan pihak kepolisian (terlampir): dalam keadaan yang tegang tersebutorang termasuk sdr agus korona sendiri sebagai kandidat nomor urut marius murid mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh sdr agus korona melalui manus animo ditolak oleh masyarakat kampung sumo dan masyarakat menolak lainnya karena masyarakat tidak mau uang tapi pembangunan dan dibuktikan dalam sebuah tulisan papan triples. dan sesuai kesepakatan masyarakat dan kapolres serta ppd akhirnya uang tersebut diserahkan kepada panas distrik menolak untuk diteruskan pihak kepolisian dan hal itu sudah dilaporkan (terlampir laporan polisi): selanjutnya, ada oknum dari kandidat nomor urut atas nama epy eya yang memprovokasi massa untuk tidak melakukan pemilihan namun hanya membawa papan triples versi kandidat nomor urut tanpa melakukan pemungutan suara ulang psu). setelah mendengar provokasi dari epy eya, ketua ppd dengan tegas berdiri menyampaikan bahwa pemungutan suara ulang (psu) harus dilakukan sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi,untuk mewakili dalam melempar menyampaikan suara masyarakatimenyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan ikat sesuai dengan keinginan dari kampung atau tps masing masing. dan setelah dilempar disampaikan suara dari kampung dan tps oleh wakil wakilnya, ppd mencatat kertas bergaris, oleh karena belum lengkapnya berita acara yang hilang (dicuri) tersebut. dan data yang dicatat panas dalam pemungutan suara ulang psu) sebagai berikut: nama model kampung pemilihan keterangan globe kesepakatan tps, nomor urut suara: nomor urut suara, nomor urut suara jumlah suara guru kesepakatan tps, nomor urut suara: nomor urut suara, nomor urut suara. jumlah suara kililumo ikat suara tps nomor urut suara, nomor urut nomor urut suara. jumlah suara sumo ikat suara tps, nomor urut suara: nomor urut suara, nomor urut jumlah suara menolak kesepakatan tps. nomor urut suara: nomor urut suara: nomor. urut suara. jumlah suara menu kesepakatan tps. nomor urut suara: nomor urut suara, nomor urut suara. jumlah suara: setelah selesai proses pemungutan suara psu), ada oknum yang coba lagi memprovokasi agar pelaksanaan pleno ppd untuk mereka hasil yang sudah dilempar disampaikan oleh masing masing perwakilan tidak dilanjutkan tahapan pleno ppd, namun hanya membawa papan saja mahkamah. akibat pernyataan itu, masa mengamuk dan mencoba menyerang oknum tersebut, namun polisi menenangkan massa dengan membunyikan tembakan beberapa kali, akhirnya masa kembali tenang dan duduk ditempatinya masing masing. akhirnya proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat ppd yang sedianya lakukan saat itu juga tidak dilanjutkan, serta masa telah bubar akibat hujan deras yang turun kira kira pukul wit: pada keesokan hari, tanggal ada informasi ppd akan melaksanakan pleno yang tertunda tanggal agustus akibat keributan, dan tanpa diduga, kapolres kabupaten. pelaksanaan pleno ppd mulilaksanakan pleno ppd, dan dengan dijemput oleh massa yang berjumlah ribuan orang,dimuka publik saja hasil (lempar suara perwakilan) yang dicatat pada tanggal agustus dan selanjutnya, ppd digiring: dan setelah ppd membaca hasil perolehan masing masing kandidat massa bertepuk sorak menyambut hasil tersebut, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kata kata sambutan dari kepala distrik menolak marvel honda sebagai pembina politik, dan ditutup doa tutup oleh perwakilan masyarakat menolak atas nama bpk. jeremiah korona (video foto terlampir). rekapitulasi pelanggaran pemilu panwaslukada kabupaten puncak jaya secara umum menerima laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh bawaslu distrik menolak yang terjadi pada saat pemilukada ulang distrik menolak terdiri atas (tiga) yaitu dua buah pelanggaran yang terindikasi kuat memenuhi unsur unsur tindak pidana, satu buah pelanggaran yang bersifat sengketa pemilukada. pelanggaran yang bersifat pidana adalah: hilangnya logistik pemilu berupa buah kotak surat suara milik tps dan kotak milik ppd menolak yang hilang dan dicuri oleh sdr. lari eya (mengaku sendiri depan orang banyak bahwa dia yang mencuri). hilangnya logistik pemilukada tersebut dilaporkan oleh ketua ppd sendiri setelah mengecek kelengkapan logistik tersebut dan ternyata hilang, laporan telah diterima panas distrik dan ditindak lanjuti polisi dan diterima pihak kepolisian dengan nomor tbl viii dit bareskrim urn. terlampir laporan polisi): terjadi money politik, itu ditandai laporan dari masyarakat bahwa salah satu kandidat memberi uang kepada masyarakat kampung sumo melalui sdr manus animo yang diberikan kepada yakiles honda, dimana manus animo katakan bahwa uang ini kamu bawa pulang dan bagikan masyarakat agar nanti dukung dan pilih sdr agus korona kandidat nomor urut tetapi uang tersebut masyarakat kampung sumo tolak dan kembalikan kepada agus korona, tetapi saksi marius murid dan yakiles honda melaporkan kepada panas distrik menolak dan serahkan uang itu, dan sudah diteruskan pihak kepolisian. (terlampir laporan polisi): kejadian khusus dalam pemungutan suara ulang psu) sebelum psu dimulai, namun ketua ppd langsung mengarahkan masa, bahwa putusan mahkamah konstitusi, memerintahkan kita masyarakat menolak untuk harus melakukan psu sesuai dengan hati nurani dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat menolak dalam setiap pemilu dprd, pilgub, pilpres, dan pilbup. sehingga tidak benar jika dibawa papan mahkamah konstitusi jakarta dan akhirnya psu tetap dilaksanakan pada tanggal agustus sesuai kesepakatan dari perwakilan masyarakat distrik menolak pada saat itu. (foto terlampir prosesi psu). bahwa terkait laporan dari koalisi puncak jaya bersatu nomor ipkjbayaha!!! tentang penyampaian keberatan pilkada ulang distrik menolak yang diterima oleh sdr persen umbi (anggota panwaslukada kabupaten puncak jaya), mengenai laporan tersebut seri persen umbi telah melakukan klarifikasi dan kajian tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang tersebut distrik menolak tanggal serta tidak melakukan koordinasi dengan bawaslu distrik menolak dan ketua panwaslukada kabupaten puncak jaya. setelah melakukan klarifikasi dan kajian, seri persen umbi lalu meneruskan laporan kepada bawaslu dengan penomoran surat keluar dan bulan yang salah, dimana nomor surat keluar adalah tertulis dan bulan tertulis bulan mei). ketua bawaslu kada kabupaten puncak jaya pun tidak pernah diberitahukan, malahan surat tersebut diteruskan kepada bawaslu tanpa tanda tangan dan cap panwaslukada kabupaten puncak jaya. mengenai isi laporan tersebut, panwaslukada memandang adalah salah dan keliru karena sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang menolak tanpa menghilangkan hak suara masyarakat. itu berarti pemungutan suara ulang distrik menolak harus betul betul menghasilkan suara murni masyarakat melalui sistem budaya adat yang berlaku dimasyarakat serta bukti keterangan laporan panas distrik menolak dan juga video juga foto yang menggambarkan bahwa pemungutan suara ulang menolak betul betul sesuai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui cara budaya mereka. i.penutup bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah dilaksanakan oleh ppd distrik menolak pada tanggal agustus dan dilakukan dengan sistem perwakilan melalui kepala suku, tokoh adat, kepala kampung, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, maupun tokoh perempuan: bahwa dalam pelaksanaan psu dilakukan dengan sistem perwakilan dengan adanya kesepakatan dan ikat suara atau pemberian suara secara bulat kepada salah satu pasangan, bahwa proses psu telah direkam sesuai dengan hasil yang dilempar disebutkan oleh masing masing pewakilan pada tanggal agustus namun pelaksanaan pleno tertunda dan dilaksanakan pada tanggal agustus kota mulia. dan hasil masing masing suara dari ketiga kandidat adalah: nomor urut sendiri honda. sh. msi dan yori karena. s.ip, memperoleh suara sebanyak suara, nomor urut drs. hnok ibo dan justus honda, sos, si, memperoleh suara sebanyak suara: nomor urut agus korona, s.ip, msi dan yacob umbi pak. memperoleh suara sebanyak suara. dan adanya temuan pelanggaran pidana dan kejadian khusus dalam psu distrik menolak, yang telah dilaporkan pihak kepolisiangustus dan september yang masing masing diterima kepaniteraan mahkamah tanggal agustus dan september serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal september yang menguraikan hal hal sebagai berikut: proses pemungutan suara ulang hingga rekapitulasi tingkat distrik bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang enam kampung se distrik menolak didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor yang kamarnya berbunyikabupaten puncak jaya tahun pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pasangan calon yang ikut serta dalam psu distrik menolak adalah sebagai berikut: sendiri honda, sh, dan yori karena, s.ip: drs. hnok ibo dan justus honda, sos, si, agus korona, s.ip, dan yako umbi, pak. tahap persiapan bahwa sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi tanggal juli kpu kabupaten puncak jaya telah melakukan langkah langkah persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya pada kampung tps distrik menolak, sebagai berikut: kpu kabupaten puncak jaya mengadakan rapat pada tanggal julibahwa untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, memohon telah menerbitkan keputusan tahun dan berdasarkan keputusan ago, telah ditetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal agustus bahwamenolakuntuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, ppd distrik menolak tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat distrik menolak, padahal memohon telah menganggarkan dan menyiapkan dana sosialisasi sebesar dan dana kerjasama dengan media televisi dan radio sebesar rp. , , padahal distrik menolak tidak ada aliran listrik dan tidak menangkap suara siaran maupun radio, termasuk pula memohon sudah menyiapkan sewa pesawat untuk sosialisasi sebesar rp. tetapi tidak pernah ada penyewaan pesawat untuk kegiatan dimaksud. bahwa mahkamah konstitusi memerintahkan kpu kabupaten puncak jaya menyelenggarakantetapi memohon tidak pernah membagi logistik pemilukada enam kampung dimaksud dan tidak pula membangun tps tps enam kampung tersebut, tetapi fakta yang terjadi adalah memohon penyelenggaraannya hanya distrik menolak saja. padahal, memohon telah menyiapkan dana untuk pengangkutan dan distribusi logistik dari ibukota kabupaten distrik, dari distrik enam kampung dan dari enam kampung ke tps sebesar rp195. bahwa hari pemungutan suara ulang telah ditetapkan memohon pada hari tanggal agustus bahwa pada saat keenam masyarakat dan tokoh adat beserta kepala kampung se distrik menolak turun kantor distrik menolak pada tanggal agustus bermaksud meminta logistik untuk dibawa tps tps kampung masing masing, ketua ppd distrik menolak menolaknya dan melarang anggota ppd mendistribusikan logistik pemungutan suara ulang psu), dengan tujuan supaya seluruh formulir dan berita acara rekapitulasi tetap dalam kekuasaan ketua ppd dan tidak dapat diisi tingkat kpps dan kampung, sehingga ketua ppd dapat dengan leluasa mengisi formulir formulir tersebut sesuai kemauannya untuk memenangkan pasangan calon pihak terkait nomor urut tindakan ketua ppd distrik menolak tersebut telah melanggar ketentuan peraturan kpu nomor tahun adapun mengenai adanya laporan panwaslukada dan laporan polisi tentang adanya pencurian logistik psu, yang sebenarnya terjadi adalah, oleh karena ketua ppd melarang pembagian logistik kampung kampung, kemudian masyarakat bereaksi merebut paksa logistik tersebut. peristiwa baku tarik logistik psu pada saat itu, tanggal agustus pun dapat diselesaikan dihadapan kapolres puncak jaya, yang memang beliau beserta jajaran aparat kepolisian mengawal pengiriman logistik psu sejak dari kantor kpu puncak jaya mulia, sesuai spin nomor spin vi1 bag ops tertanggal juli (vide bukti dan foto logistik psu yang pada saat hari psu sudah ditangan ppd):, bahwa terhadap tindakan pelaporan pencurian logistik psu kepada panwaslukada kabupaten puncak jaya dan pelaporan kepada ditreskrim polda papua sebagaimana disampaikan oleh panwaslukada dan memohon kepada mahkamah, justru pemohon hendak tunjukkan kepada mahkamah tentang adanya konspirasi yang dibangun oleh panwaslukada dengan pasangan calon incumbent untuk melakukan tindakan diluar prosedur yang lazim dalam penegakan hukum pelanggaran pemilukada, bahwa penyidik gakkumdu adalah polres kabupaten puncak jaya, akan tetapi tindak lanjut pelaporan disampaikan oleh panwaslukada polda papua, cg. ditreskrim polda, bukan kasat bareskrim polres puncak jaya. tindakan panwaslukada tersebut dilakukan oleh karena bareskrim polres puncak jaya tidak dapat menindaklanjuti laporan ago mengingat fakta hukumnya, peristiwa yang dituduhkan sebagai pencurian logistik psu sudah diselesaikan dihadapan kapolres pada tanggal agustus bahwa tepat hari tanggal agustus pagi, ketua ppd distrik menolak memaksa membuka pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa didahului pendistribusian logistik ke enam kampung, dan pembukaan tersebut dihadiri oleh masyarakat enam kampung se distrik menolak serta disaksikan oleh kapolres kabupaten puncak jaya dan anggota tni, namun tanpa dihadiri satupun dari kelima komisioner kpu kabupaten puncak jaya dan pula tanpa supervisi oleh kpu provinsi papua, hanya dihadiri dan diawasi oleh satu anggota panwaslukada kabupaten puncak jaya atas nama infus kilo dan juga tanpa dihadiri bawaslu ri. ketidakhadiran kelima komisioner kpu kabupaten puncak jaya merupakan pelanggaran terhadap amar putusan mahkamah konstitusi: bahwa oleh karena logistik pemilukada tidak didistribusikan kampung kampung oleh ppd distrik menolak, maka sesaat setelah ketua ppd membuka secara resmi, masyarakat yang sudah berkumpul sejak dini hari menjelang pagi lapangan distrik menolak tidak dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan adat kebiasaan yang turun temurun berlaku, yakni meskipun pemilihannya dilakukan dengan sistem noken, warga masyarakat yang mempunyai hak konstitusional untuk memilih, terlebih dahulu dibagi surat suara, kemudian memasukkan surat suara tersebut dalam tas yang disebut noken secara terbuka, sesuai pilihannya dihadapan masyarakat. bahwa dengan tidak baginya logistik surat suara oleh ppd kepada masing masing kampung, masyarakat tidak dapat memilih dengan menggunakan surat suara dan menganggap hasil pemilu pertama mei sudah benar dan tinggal mengulanginya kembali tahapan pengambilan kesepakatan suara masyarakat tiap tiap kampung secara tertulis, sehingga kemudian masyarakat menyalurkan aspirasinya dengan cara tanam triples warna coklat yang isinya memberikan suara secara keseluruhan sebanyak suara untuk nomor urut suara untuk nomor urut dan suara untuk nomor urut (vide bukti rekaman saat tanam triples sesuai dengan kesepakatan adat sewaktu bakar batu untuk penobatan agus korona sebagai anak adat calon bupati pada bulan desember bahwa dari kesepakatan suara secara keseluruhan se distrik menolak dengan cara tanam triples atas, kemudian masyarakat tiap tiap kampung membuat secara tertulis, yakni kesepakatan suara yang diambil masyarakat kampung sumo, yang dibuat menolak pada tanggal agustus ditandatangani oleh kepala kampung sumo: merugi honda, memberikan suara sebagai berikut: nogobawiwa kepala distrik tunduk ketua ppd tunduk ketua kpu, tunduk naluri kinawonak nit masyarakat kampung sumo pendek sinar wara logo nomor urut area nagano nogobamuni jiwa o'" yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: terima kasih kepada kepala distrik, ketua ppd dan ketua kpu, sekali lagi ucapkan terima kasih, kami masyarakat kampung sumo punya suara sebanyak suara itu kami serahkan nomor urut terima kasih bapak bapak'.uru, yang dibuat secara tertulis menolak tanggal agustus ditandatangani oleh kepala kampung guru: gumengga honda, memberikan suara sebagai berikut: nihongo namun ppd nom kepala distrik nom kit apit area nit masyarakat ngumburu nen suara logo nomor nagano nagano wa . yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: kami ucapkan terima kasih kepada ppd dan kepala distrik,kami masyarakat kampung guru punya suara yaitu suara itu kami kasih nomor dan suara itu kami kasih nomor urut terimakasihuu: pinus honda, sebagai berikut: ninogopamini ppd nom distrik nom nit masyarakat kampung menu pendek nina suara area nagano ndi nagano yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: terima kasih kepada bapak bapak ppd dan kepala distrik kami masyarakat kampung menu punya suara jadi: suara itu kami kasih nomor urut danolakolak: gubuk 'anggun korona, sebagai berikut: ninogopamuni ppd nom distrik nom nit masyarakat kampung menolak pendek ninasiwara area me: nagano ndi nagano yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: bapak bapak ppd dan kepala distrik kami ucapkan terimakasih, kami masyarakat kampung menolak punya suara sebanyak jadi suara itu kami kasih nomor urut teruslobeglobe: kings eya, sebagai berikut: nogobamuni kinawonak kepala distrik tunduk sepeda tunduk nagoya kapolsek tunduk yokiragi suara nggilibe logo agus wagaggirak gugur suara porak mek apit area agus oggi wa . yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: terima kasih bapak bapak kepala distrik, ppd dan bapak kapolsek saya perlu sampaikan bahwa suara kampung globe sebanyak suara itu secara resmi saya berikan kepada agus korona, karena kampung ini basisnya agus korona, maka saya berikan semuakililumokilulumo: lukas game, sebagai berikut: ninogopamini ppd nom distrik nom nit masyarakat kampung kililumo pendek nirsuara apit area nagano yang terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah: bapak bapak ppd dan bapak kepala distrik kami ucapkan terimakasih, kami masyarakat kampung kililumo punya suara sebanyak suara itu kami semua serahkan kasih nomor urutdari enam kampung juga dituangkan dalam kesepakatan suara secara gabungan yang dibuat tertulis dan ditandatangani enam kepala kampung, dan disaksikan tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, kepala suku perang dan aparat keamanan, yakni diberikandengan pertimbangan atau alasan: karena calon bupati nomor urut pemohon agus korona) adalah: putra daerah asli puncak jaya yang dapat berbahasa ibu dan besar dalam bahasa noken: anak adat distrik menolak yang dapat memahami budaya dan adat tanah distrik menolak: dukungan suara mutlak yang telah dilakukan dengan upacara adat pengalengan noken pada perayaan natal desember tidak dapat diubah . pengambilan kesepakatan suara tersebut pemohon buktikan dengan rekaman video penandatanganan enam kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, kepala suku perang dan aparat keamanan vide bukti dan kesepakatan suara bersama enam kampung tanggal agustus vide bukti bahwa berdasarkan kesepakatan pemberian suara dari masing masing kampung atas, maka jumlah rekapitulasi pemberian suara keenam kampung sama dengan jumlah suara yang ditulis papan triples, yakni sebagai berikut: uut| nama pasangan con siar bahwa setelah keenam kampung membuat kesepakatan suara, masing masing kepala kampung membacakan hasil pilihan masyarakatnya, kemudian hasil keseluruhan dituliskan dan dituangkan didalam formulir da kwk kpu berita acara hasil penghitungan tingkat distrik oleh ppd distrik menolak dan ditandatangani oleh saksi saksi pasangan calon, yakni saksi pasangan calon urut atas nama genus umbi dan saksi pasangan calon nomor urut atas nama prius honda, dengan hasil perolehan suara: mma gan dengan kan kan eps ape vide bukti s d bahwa hasil perolehan suara per kampung juga dituangkan dalam lampiran formulir da bwb kpu plant kertas lembar ukuran besar), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: brg elang teman bkk dls msn pesan ben bela bnn kain issn vide: bukti berupa lampiran formulir da bwb kpu plant kertas lembar ukuran besar) bahwa setelah kesepakatan suara selesai diambil dan formulir berita acara tingkat distrik selesai diisi dan ditandatangani oleh saksi saksi dua pasangan calon, yakni saksi pasangan calon nomor urut atas nama genus umbi dan saksi pasangan calon nomor urut atas nama prius honda, dan meskipun belum ditandatangani oleh ketua ppd, akan tetapi dua anggota ppd atas nama manus animo dan devices honda sudah tanda tangan, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan kpu nomor tahun berita acara rekapitulasi yang dibuat dihadapan masyarakat enam kampung tersebut adalah sah secara hukum, sebagaimana bunyi sebagai berikutrbahwa pada siang harinya, sekitar pukul wit datang massa dari luar distrik menolak, yakni dari distrik pagoda dan distrik sinar kabupaten puncak papua dan dari distrik mulia ibukota kabupaten puncak jaya, yang menolak hasil kesepakatan suara enam kampung dan memaksakan diri untuk memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut bahwa pemberian suara yang dibawa dari masyarakat yang datang siang hari pukul wit tersebut kemudian dituangkan dalam papan triples tandingan, tetapi yang mengisi pemberian suara pada papan triples tersebut bukan masyarakat enam kampung distrik menolak, tetapi anggota panas distrik menolak atas nama anus jiwa. fakta tentang siapa yang menuliskan suara sebanyak suara untuk pasangan calon nomor urut pada papan triples tandingan tersebut menunjukkan bahwa pemberian suara tersebut adalah tidak murni kehendak suara masyarakat enam kampung, tetapi atas rekayasa dan campur tangan panwascam dan ketua ppd. vide bukti berupa video sdr anus jiwa saat sedang menuliskan angka pada papan triples dan foto sdr anus jiwa saat sedang menulis papan triples vide bukti dan bukti bahwa munculnya massa yang memihak pasangan calon nomor urut setelah masyarakat enam kampung selesai mengambil kesepakatan suara dan selesainya penuangan dalam berita acara da bwb kpu, menyebabkan suasana menjadi ricuh, selain karena massa tersebut adalah bukan warga masyarakat distrik menolak, kedatangan mereka ternyata mempunyai maksud memaksakan kehendak untuk mengubah hasil pemberian suara yang sudah disepakati masyarakat (enam) kampung sebelumnya. bahwa semula, ketua ppd hendak memaksakan untuk menuangkan hasil perolehan suara psu dari angka yang terdapat pada papan triple tandingan yang ditulis oleh sdr anus jiwa anggota panas distrik yang isinya menyerahkan seluruh suara kepada pasangan calon incumbent, tetapi ditolak oleh saksi pemohon dan masyarakat enam kampung yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan suara yang menetapkan pemberian suara untuk nomor urut suara, nomor urut suara dan nomor urut suara yang telah dibuat tertulis. bahwa untuk mempengaruhi masyarakat agar merubah kesepakatan suaranya, pasangan calon incumbent membagi bagi uang kepada masyarakat yang berkumpul dan yang tertangkap tangan adalah tindakan money politics sebesar rp. , . (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dari timses nomor urut sdr. rambo honda kepada sdr. lakon dan penerima, sdr. lakon mengaku dihadapan ketua ppd distrik menolak dan dihadapan kapolres puncak jaya, bahwa yang memberikan uang adalah tim dari nomor urut sar. rambo honda dan diminta untuk mendukung nomor urut bukti rekaman video saat penangkapan dan penghitungan uang), adapun mengenai tuduhan money politics yang dilaporkan pihak terkait panwaslukada dengan pemohon sebagai terlahir, yang menurut versi pihak terkait, bahwa pada tanggal agustus salah seorang perwakilan masyarakat asal kampung sumo menyerahkan uang juta kepada marius murid untuk dikembalikan kepada sdr agus korona tetapi oleh marius murid diperlihatkan didepan masyarakat dan kemudian dilaporkan panas, tuduhan tersebut adalah tidak benar, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah, uang tersebut adalah milik pasangan calon incumbent yang dibawa marius murid yang ditugasi untuk memobilisasi massa dari dua distrik diluar menolak, yakni distrik pagoda dan distrik sinar, kabupaten puncak papua. bahwa marius murid adalah bukan penduduk atau warga menolak, tetapi warga distrik pagoda, kabupaten puncak papua yang merupakan orang kepercayaan pasangan calon incumbent untuk membawa massa dari distrik pagoda dengan imbalan rp150 juta dan dari distrik sinar lapangan distrik menolak pada tanggal agustus saat psu berlangsung, juga dengan imbalan juta untuk membawa papan triples yang ditulis oleh sekretaris panas distrik anus jiwa, bahwa oleh karena laporan money politics tersebut hanya rekayasa pasangan calon incumbent bekerja sama dengan panwaslukada puncak jaya, maka secara tidak sadar panwaslukada puncak jaya pun telah melanggar prosedur hukum acara pidana pemilukada, yakni dengan cara melanjutkan hasil pemeriksaan panwaslukada puncak jaya bareskrim polda papua, bukan diteruskan kasat bareskrim polres puncak jaya, oleh karena memang pada saat hari kejadian, tanggal agustus kapolres puncak jaya beserta jajaran aparat polres puncak jaya berada tkp (tempat kejadian perkara) dan menyaksikan tidak adanya kejadian money politics sebagaimana dituduhkan tersebut keberadaan jajaran polres puncak jaya didasarkan pada surat perintah kapolres puncak jaya nomor spin vii bag.ops tertanggal juli yang memang ditugasi khusus mengawal jalannya psu), bahwa penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) distrik menolak adalah tanggal agustus namun karena ada alasan waktu pengadaan surat suara dari pihak ketiga yang tidak cukup waktu percetakan, sehingga melalui rapat pleno kpu tanggal juli diubah tanggal pelaksanaan psu tanggal agustus bukti s.d. bukti kpu kabupaten puncak jaya pada tanggal juli melalui surat nomor kpu kab. vi1 berkoordinasi dengan dinas kependudukan guna memastikan kembali dpt distrik menolak untuk proses pengadaan kartu suara dan perbaikan daftar pemilih bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti kpu kabupaten puncak jaya berkoordinasi semua tahapan administrasi dalam rangka psu dan pengadaan logistik dengan pihak pihak terkait yakni: panwaslukada kabupaten puncak jaya, bawaslu, kpu provinsi papua, polres resort kabupaten puncak jaya tni polri) dan pemerintah daerah kabupaten puncak jaypu kabupaten puncak jaya berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat kampung kabupaten puncak jaya, untuk memverifikasi legalitas para kepala suku dan tokoh tokoh adat yang umumnya dipercayakan mewakili masyarakat papua dalam prosesi pemilukada provinsi papua, dan untuk hal ini kpu telah mendapat surat resmi dari kantor dinas pemberdayaan masyarakat kampung nomor surat bpk dengan lampiran bupati nomor tahun dan bupati nomor tahun guna menjelaskan dasar pengukuhan dari kepala kepala suku dan tokoh tokoh adat kabupaten puncak jaya, khususnya distrik menolak bukti bukti bukti t 373a). kpu kabupaten puncak jaya memandang verifikasi legalitas para faktanya, penyidik gakkumdu polres puncak jaya yang saat itu berada tkp tidak dapat menindaklanjuti laporan ago oleh karena memang kejadian yang sebenarnya bukan money politics, sehingga panwaslukada memaksakan diri untuk meneruskan laporan pihak terkait ditreskrim polda papua. bahwa selanjutnya, ditengah suasana yang memanas, keinginan ketua ppd untuk mengisi formulir berita acara tingkat distrik dengan perolehan suara seluruhnya untuk pasangan calon nomor urut (incumbent) ditolak oleh masyarakat dan keenam kepala kampung dan saksi pasangan nomor urut dan nomor urut sehingga akhirnya dihadapan kapolres puncak jaya, untuk meredam gejolak masyarakat, ketua ppd memutuskan untuk tidak mengisi berita acara hasil pemungutan suara ulang tingkat distrik, tetapi langsung melaporkannya kepada mahkamah konstitusi dalam keadaan kosong dan akan menyerahkan dua papan triples yang berisi suara yang memenangkan pemohon dan suara yang memenangkan nomor urut kepada mahkamah konstitusi untuk selanjutnya meminta mahkamah menetapkan hasil akhir perolehan suara pemungutan suara ulang distrik menolak. bahwa keputusan ketua ppd menolak ditolak oleh dua anggota ppd menolak dan saksi saksi pasangan nomor urut dan nomor urut mengingat sebelumnya sudah dibuat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan dimuat dalam formulir da1 bwk kpu dan formulir da ukuran plant, tetapi penolakan tersebut tidak diindahkan oleh ketua ppd dengan memaksakan akan memasukkan formulir rekapitulasi da bwb kpu yang masih kosong dalam kotak suara. bahwa untuk menjamin bahwa formulir tidak diisi oleh ketua ppd menolak, kapolres membuka formulir yang masih kosong dan menunjukkannya kehadapan masyarakat dengan disaksikan oleh ketiga saksi pasangan calon dan, sebagai jaminan, ketua ppd membuat kesepakatan tertulis yang pada pokoknya berisi kesepakatan untuk tidak mengisi formulir hasil rekapitulasi tingkat distrik dan menyerahkannya mahkamah konstitusi dalam keadaan kosong. bahwa terhadap keputusan tersebut, saksi pasangan nomor urut dan nomor urut keberatan dengan alasan ketua ppd distrik menolak sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat, setelah sebelumnya pernah berkhianat pada saat pleno pemilukada pertama bulan mei dengan cara membuat kesepakatan untuk mengosongkan berita acara distrik menolak tetapi pada saat pleno kpu kabupaten, ketua ppd menuliskan berita acara distrik menolak dengan suara sebanyak seluruhnya untuk nomor urut bahwa perseteruan atas dicoba ditengahi oleh ketua ppd dengan membuat surat kesepakatan untuk mengosongkan berita acara pleno distrik dan pada saat saksi pasangan nomor urut dan nomor urut terpaksa menyetujui dan membubuhkan tanda tangan, tetapi justru saksi nomor urut tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut. bahwa meskipun kesepakatan mengalami jalan buntu, logistik formulir rekapitulasi tingkat distrik yang sudah diisi sesuai kesepakatan suara masyarakat enam kampung ditinggal kantor ppd distrik menolak dan tidak dibawa oleh ketua ppd sebagai laporan ppd distrik menolak kepada kpu kabupaten puncak jaya, tetapi formulir yang dimasukkan kedalam kotak suara adalah formulir yang dalam keadaan kosong, dengan disaksikan oleh kapolres puncak jaya, untuk selanjutnya dibawa oleh ppd untuk dilaporkan kepada kpu kabupaten puncak jaya ibukota kabupaten kota mulia. bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara ulang kelima komisioner kpu puncak jaya yang tidak ikut hadir distrik menolak, tetapi pada hari yang sama justru kelimanya pergi meninggalkan kota mulia ibukota kabupaten puncak jaya menuju kota jayapura pada tanggal agustus sehingga seusai menyelenggarakan psu distrik menolak pada tanggal agustus ppd distrik menolak tidak dapat melaporkan hasil pemungutan suara ulang yang formulanya kosong tersebut kepada kpu kota mulia, ibukota kabupaten puncak jaya. bahwa dengan alasan hendak melapor kpu puncak jaya jayapura, sesaat setelah tiba mulia, ppd distrik menolak langsung terbang meninggalkan kota mulia menuju kota jayapura menggunakan helikopter, padahal seharusnya, untuk kepentingan pelaporan hasil psu, kpu kabupaten puncak jagalah yang kembali terbang dari jayapura ibukota kabupaten mulia, sehingga saksi saksi pemohon dan pasangan calon nomor urut dapat ikut menyaksikan proses pelaporan ppd distrik menolak kepada memohon. bahwa pemohon dan pasangan nomor urut beserta saksi saksi pasangan calon berusaha untuk ikut menyaksikan proses pelaporan ppd distrik menolak kepada kpu kabupaten puncak jaya kota jayapura tetapi pemohon dan pasangan calon nomor urut beserta saksi saksinya hanya bisa menyusul dengan menempuh jalan darat melintasi dua kabupaten, yakni kabupaten tolikara dan kabupaten jayawijaya. bahwa, pada saat melintas perbatasan antara distrik tingginambut dan distrik ilu untuk menuju kota wamena kabupaten jayawijaya), rombongan pemohon dihalang halangi oleh oknum aparat tni, dengan alasan ada perintah dari atasan untuk melarang pemohon dan pasangan nomor urut meninggalkan kota mulia dan diharuskan kembali", sehingga pemohon kesulitan untuk melanjutkan perjalanan darat menuju wamena. namun, setelah melalui argumentasi panjang, pemohon dan pasangan calon nomor urut menyampaikan hendak mahkamah konstitusi jakarta untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang, akhirnya tni memberi izin. fakta tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dan keberpihakan tni kepada pasangan calon incumbent. bahwa dengan perbedaan cara tempuh perjalanan, yakni rombongan pemohon dan pasangan nomor urut melalui jalan darat, sedangkan ppd distrik menolak menggunakan helikopter, mengakibatkan saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut tidak dapat mengikuti pleno pelaporan jayapura oleh ppd distrik menolak kepada kpu puncak jaya atas hasil psu distrik menolak, padahal jika kpu puncak jaya tetap berada kota mulia dan tidak pergi menuju jayapura sejak tanggal agustus maka seharusnya saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut dapat mengikuti pleno pelaporan ibukota kabupaten puncak jaya. fakta bahwa tidak ada gangguan keamanan apapun dari pemohon maupun pendukung pemohon, bahkan polres puncak jaya telah mengawal dari sejak pengiriman logistik dari kabupaten distrik sampai pengiriman kembali logistik hasil psu dari distrik kabupaten, sesuai surat perintah kapolres puncak jaya nomor spin vi1 bag.ops tertanggal juli bahwa ketidakikutsertaan saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut mengikuti pleno pelaporan ppd diskotik menolak kepada kpu puncak jaya berakibat adanya tindakan penyelewengan oleh penyelenggara yang terjadi pada tanggal agustus saat rombongan pemohon baru bisa sampai kota wamena dan terbang dengan pesawat komersial sentani jayapura, justru dengan cara diam diam kpu kabupaten puncak jaya memerintahkan ppd distrik menolak untuk kembali puncak jaya guna menggelar pleno distrik lapangan ibukota kabupaten yang dikenal dengan nama lapangan trikora dan disitulah ppd distrik menolak mengisi formulir da bwb kpu hasil rekapitulasi tingkat distrik yang dengtanpa disaksikan oleh saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut dan tanpa ditandatangani oleh saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut sehingga apabila dalam formulir da rekapitulasi distrik menolak terdapat tanda tangan saksi pemohon dan saksi pasangan nomor urut tanda tangan tersebut adalah pasti dipalsukan. bahwa tindakan ppd distrik menolak kembali kota mulia kemudian menyelenggarakan pleno tingkat distrik menolak luar wilayah distrik menolak selain melanggar keputusan yang telah diambil ketua ppd dihadapan masyarakat menolak dan dihadapan kapolres puncak jaya, juga nyata nyata telah melanggar ketentuan peraturan kpu nomor tahun bahwa tindakan ppd distrik menolak yang sampai dengan saat laporan ini disampaikan kepada mahkamah konstitusi tidak pernah menyampaikan salinan berita acara pleno tingkat distrik yang dibuat kota mulia tanggal agustus adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan kpu nomor tahun bahwa, terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara hasil suara pada papan triples tandingan yang baru dibawa lapangan distrik pada tanggal agustus setelah jam siang dengan hasil suara yang dituangkan dalam formulir berita acara distrik yang diisi dan diplenokan distrik mulia tanggal agustus yakni: pada papan triples tandingan yang ditulis sekretaris panas distrik anus jiwa, disebutkan sebanyak suara untuk pasangan calon nomor urut dalam formulir da berita acara pleno tingkat distrik menolak yang dilakukan dilapangan trikora muliafakta ini menunjukkan bahwa, pemberian suara kepada nomor urut adalah merupakan rekayasa yang melanggar kesepakatan suara masyarakat enam kampung yang telah dibuat dan ditandatangani pada pagi hari tanggal agustus bahwa yang sangat mencederai demokrasi dan melanggar asas fairness adalah tentang peristiwa dibalik keberangkatan ketua dan dua anggota ppd distrik menolak kembali dari jayapura kota mulia tanggal agustus bahwa ada dua anggota ppd distrik menolak atas nama manus animo dan devices honda yang tidak bersedia berpihak kepada calon incumbent, pada tanggal agustus malam, keduanya diberi minuman keras sampai mabuk, sehingga pada tanggal agustus pagi, saat memohon memberangkatkan ketua dan (dua) anggota ppd mulia menggunakan pesawat massa milik polisi yang disiapkan oleh pasangan calon incumbent, keduanya masih dalam keadaan belum sadarkan diri. bahwa, belakangan hari diketahui bahwa kesediaan ketua dan dua anggota ppd kembali ibukota kabupaten mulia untuk menggelar pleno distrik tanggal agustus pagi, dilakukan karena ada pemberian uang sebesar rp. (seratus juta rupiah) dari pasangan calon incumbent. bahwa pleno distrik menolak mulia, ibukota kabupaten puncak jaya yang hanya dihadiri oleh (tiga) anggota ppd distrik menolak tanggal agustus adalah tidak memenuhi kuorum dan melanggar dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, bahwa: rapat pleno kpu provinsi dan kpu kabupaten kota cincau panitia pemilihan distrik)setelah memohon menyelenggarakan pleno tingkat distrik pada tanggal agustus yang bertempat ibukota kabupaten tanpa mengundang saksi saksi pasangan calon pemohon dan nomor urut memohon lagi lagi tanpa pernah memberitahu maupun mengundang pemohon, menyelenggarakan pleno penetapan perolehan suara tingkat kabupaten oleh kpu puncak jaya pada tanggal agustus bertempat kota jayapura, padahal baik saksi saksi pemohon maupun saksi saksi pasangan calon nomor urut sudah kembali dari jayapura mulia untuk menunggu pelaksanaan pleno tingkat kabupaten tersebut, tindakan memohon atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun bahwa pleno yang diselenggarakan memohon tanggal agustus jayapura hanya dihadiri oleh (tiga) orang anggota kpu kabupaten puncak jaya saja yakni atas nama: isak eya ketua), pdt. simeon hilangkan, s.th anggota) dan jennifer darling tabung, s.e. anggota) dan berita acara pleno pun hanya ditandatangani oleh tiga anggota kpu yang hadir tersebut, sedangkan anggota kpu atas nama dinas gele, sos., si. dan meluas wonerengga tidak menghadiri pleno tersebut, sehingga demi hukum, pengambilan keputusan tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara psu distrik menolak dalam pleno tersebut tidak memenuhi kuorum dan melanggar dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum,hasil pleno memohon tanggal agustus jayapura yang tidak memenuhi kuorum tersebut isinya sama dengan hasil pleno distrik ppd distrik menolak mulia tanggal agustus adalahterdapat kejanggalan hasil rekapitulasi perolehan suara yang diplenokan memohon tingkat kabupaten dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dituliskan dalam papan triples versi pasangan nomor urut dengan fakta sebagai berikut dalam formulir db berita acara pleno tingkat kabupatenpada papan triples yang diusung nomor urut disebutkan sebanyak suara untuk pasangan nomor urut sedangkan pemohon dan nomor urut tidak diberi suara alias nol suara. bahwa kembali pemohon tegaskan, sebenarnya pada hari pelaksanaan psu tanggal agustus ketua ppd distrik menolak telah memutuskan untuk membawa dua triples yang isinya disepakati enam kampung untuk memenangkan pemohon dan triples tandingan yang memenangkan pihak terkait diajukan sidang mahkamah konstitusi, dengan menyatakan, nanti yang menetapkan dan putuskan sebagaimana isi laporan kpu provinsi papua kepada mahkamah konstitusi tertanggal agustus (point halaman dan laporan kpu kabupaten puncak jaya tertanggal agustus (point angka .), tetapi faktanya, kedua triples yang dibawa oleh ppd distrik menolak sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang pemohon sampaikan dan laporkan kepada mahkamahurut? urut2 urut3 suara isbe sumur s50| deog| antitumor imo erotik euro | os88| ko51| ii. tentang dokumen surat pernyataan kepala kampung dan tokoh masyarakat tertanggal agustus serta surat hasil rekapitulasi tingkat distrik ''menolak tertanggal agustus yang dibuat dengan kertas folio bergaris bahwa perlu pemohon sampaikan kepada mahkamah tentang adanya atau munculnya dokumen surat pernyataan kepala kampung dan tokoh masyarakat tertanggal menolak, agustus yang dibuat dengan kertas folio bergaris, bahwa surat pernyataan tersebut adalah dokumen rekayasa yang tidak dibuat menolak tetapi baru dibuat setelah seluruh tahapan psu selesai diselenggarakan, bahkan menolak tidak ada menjual kertas folio bergaris dan tanda tangan kepala kampung serta tokoh adat, tokoh pemuda tersebut palsu, sebagaimana terlihat dari garis tanda tangan yang semuanya mirip dari tarikan tangan satu orang saja. bahwa mengenaidokumen rekayasa yang baru dibuat setelah seluruh tahapan psu selesai diselenggarakan, mengingat pada tanggal agustus keputusan ketua ppd distrik menolak dihadapan masyarakat dan dihadapan kapolres puncak jaya sebagaimana rekaman video pernyataan ketua ppd yang pemohon sampaikan, adalah mengosongkan formulir da bwb kpu tentang rekapitulasi hasil psu tingkat distrik dan akan membawa dua triples dari dua kubu pasangan calon mahkamah untuk supaya diputuskan oleh mahkamah: bahwa good non, seandainya benar bahwasah menurut hukum, padahal tidak, tentunya ppd distrik menolak tidak akan membuat pleno rekapitulasi tingkat distrik pada tanggal agustus ibukota kabupaten kota mulia, sedangkan faktanya, ppd menyelenggarakan pleno, meski tetap tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri oleh (tiga) anggota ppd distrik menolak, sebagaimana diatur dalam dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. atas dasar argumentasi pemohon atas, maka cukup beralasan bagi mahkamah untuk mengesampingkan dokumen dokumen yang disampaikan, baik oleh memohon maupun oleh panwaslukada dan pihak terkait dalam persidangan laporan hasil psu ini. i.tentang laporan pemohon kepada panwaslukada dan rekomendasi panwaslukada bawaslu atas pelanggaran kode etik yang dilakukan memohon bahwa terhadap pelanggaran yang kasat mata yang dilakukan oleh memohon dalam merubah hasil psu yang disepakati masyarakat enam kampung dalam pleno ppd distrik menolak tanggal agustus kota mulia telah pemohon laporkan kepada panwaslukada sebagaimana surat koalisi puncak jaya bersatu nomor pkb.ayah pj viii perihal penyampaian keberatan pilkada ulang distrik menolak. bahwa terhadap laporan pemohon, panwaslukada telah memeriksa pelapor, saksi saksi, alat bukti dan terlahir, selanjutnya telah membuat kajian dengan kesimpulan, bahwa ppd distrik menolak tidak mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan semua pihak dan juga tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan pemilukada yang berlaku. bahwa panwaslukada kemudian membuat rekomendasi kepada bawaslu atas hasil kajian sebagai berikut setelah menerima dan mengkaji laporan keberatan dari kandidat nomor urut maka kami panwaslukada meneruskan laporan ini kepada bawaslu dan mahkamah konstitusi untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut hukum, sebagaimana surat panwaslukada nomor panwaslukada kab.pj v. tertanggal agustus iv. kesimpulan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pemohon laporkan ataskos dang men bee bki men me) eu) bnn bnn bekal ken menembak mei bahwa terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, baik tingkat ppd maupun tingkat kpu kabupaten, yang bertujuan untuk menganulir kemenangan pemohon dan sebaliknya, bermaksud untuk memenangkan pasangan calon incumbent bernomor urut yang tidak saja melanggar putusan mahkamah konstitusi, tetapi juga melanggar hak konstitusional warga negara, baik hak konstitusional pemohon untuk dipilih maupun hak konstitusional warga negara untuk memilih dari masyarakat enam kampung se distrik menolak, yang disertai pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut berupa money politics dan tindakan persekongkolan dengan penyelenggara untuk memenangkan dirinya. bahwa telah ada kesepakatan suara dari masyarakat enam kampung yang dituangkan dalam papan triples dan kesepakatan tiap tiap kampung yang dibuat tertulisbahwa pada siang sekitar pukul wit, munculjuga dengan membawa papan triples tandingan, yang oleh pemohon dapat dibuktikan bahwa suara tersebut diisi atau ditulis oleh anggota panas distrik menolak atas nama anus jiwa. tokoh adat kepala suku ini sangat penting dalam menilai keabsahan suara semua pemilukada, karena terbukti juga dalam persidangan sebelum putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d ada saksi atas nama bisa eya dari kandidat nomor urut agus korona dan yacob umbi) dengan status palsu telah mengaku sebagai kepala suku, suku want, namun kepala suku want distrik menolak yang benar adalah sdr. kolonial umbi sesuai surat keputusan bupati kabupaten puncak jaya nomor tahun tentang pengukuhan dan pengangkatan kepala tokoh adat kabupaten puncak jaya (vide bukti dalam proses tahapan persiapan ini pula, kpu kabupaten puncak jaya melakukan rapat koordinasi dengan: (a) ppd distrik menolak, serta panwaslukada kabupaten dan panas distrik, tanggal juli (b) kapolres puncak jaya perihal pengamanan logistik terutama selama persiapan sampai pelaksanaan tempat pemungutan suara tps), pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara, pengamanan rapat pleno ppd ibukota distrik menolak: (c) rapat koordinasi pada tanggal agustus pembahasan tentang tata cara pendistribusian logistik distrik menolak dan dari distrik menolak kampung dan pembayaran honor ppd, pps, kpps, ongkos bawa logistik dan biaya operasional ppd, pps, dan kpps serta biaya penunjang kepada kampung: (d) ppd menyangkut dimana: pemilih yang dapat menggunakan hak pilih pada tanggal agustuspor yang masih berlaku: pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan model c kwk.kpu), setiap pasangan calon pada saat pemungutan suara ulang wajib bahwa ppd distrik menolak mengadakan pleno diluar wilayah distrik setelah melapor kepada kpu kabupaten dengan difasilitasi oleh pasangan calon incumbent, yang isinya memberidengan memperhatikan amar putusan mahkamah konstitusi yang, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi adalah pemberian suara yang dilakukan oleh masing masing kampung dari enam kampung yang ada distrik pada tanggal agustus pagi, yang telah mempertimbangkan hak hak tradisional masyarkat adat yang dikehendaki oleh masyarakat enam kampung, sehingga beralasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang distrik menolak yang benar adalah: are cnn, bahwa dalam hal mahkamah berkehendak untuk meyakinkan kebenaran fakta hukum yang pemohon sampaikan dalam laporan ini perlu membuka kembali persidangan untuk memeriksa saksi saksi, maka mohon dengan segala hormat kepada mahkamah untuk menghadirkan kapolres puncak jaya atas nama akbp majelis arcmin sebagai saksi hidup yang mengikuti proses pelaksanaan psu mulai dari pengiriman logistik berjalan kaki bersama sama masyarakat dari kota mulia distrik menolak sampai dengan menyaksikan pemberian suara dan penandatanganan kesepakatan suara secara tertulis dari enam kampung, penanaman triples oleh masyarakat serta menyaksikan pemasukan formulir da bwb kpu yang kosong untuk dibawa mahkamah konstitusi. petit berdasarkan uraian fakta hukum yang didukung dengan alat bukti sebagaimana pemohon sampaikan seluruhnya dalam laporan ini, maka perkenalkan pemohon menyampaikan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut: mengadili, menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan perolehan suara dari hasilyang benar, yang diselenggarakan sesuai dengan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya yang dikehendaki oleh masyarakat, adalah sebagai berikut: can kedai kel kan taman ino (ino (as: memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten puncak jaykode bukti dokumen alat bukti dokumentasi video: keterlibatan anggota panas distrik menolak atas nama anus jiwa yang mendukung pasangan calon nomor urut salah satunya dengan cara menuliskan pada selembar papan triple: suara yang sudah kasih ibo dan honda tetap demi pembangunan willy dokumentasi video: warga dari distrik mulia dan distrik pagoda yang turut campur dalam proses pemungutan suara distrik menolak pada tanggal agustus dokumentasi video: penandatanganan surat pernyataan dukungan terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya oleh tokoh pemuda atas nama: genus umbi, tokoh adat: kings honda, tokoh perempuan: betina honda, tokoh agama: biliar wea, kepala suku perang: dekat biniluk, depan kantor distrik menolak, tanggal agustus dokumentasi video:nomor urut depan ketua ppd dan kepala distrik menolak dalam pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya depan kantor distrik menolak tanggal agustus dokumentasi video: penandatangancalon nomor urut depan ketua ppd dan kepala distrik menolak dalam pemungutan suara ulang pemilukada kab. puncak jaya depan kantor distrik menolak tanggal agustus dokumentasi video: pasangan calon nomor urut mendapatkan ancaman dari opm organisasi papua merdeka) kampung biak distrik menolak, pada tanggal agustus agar meninggalkan distrik menolak sesegera mungkin, dengan alasan bahwa pasangan lain tidak hadir dokumentasi video: penyerahan papan triple kepada ketua ppd distrik menolak setelah ketua ppd memberi pernyataan mengenai pengisian berita acara rekapitulasi akan diisi karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. dokumentasi video: pernyataan kepala kampung atas nama kings eya yang meminta agar suara dibagi rata masing masing suara untuk kedua pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut karena pasangan calon nomor urut bersikukuh meminta seluruh perolehan suara diberikan kepada mereka. dokumentasi video: pengecekan berita acara model da.kwk.kpu dan logistik pemilu oleh kapolres puncak jaya yang masih bersih dan belum diisi. dokumentasi video: masyarakat kampung dari distrik menolak yang datang kantor distrik menolak mengantar papan triple yang bertuliskan perolehan suara untukdokumentasi video: keterlibatan tni koramil mulia) dengan pasangan calon nomor urut yakni dengan cara menghalang halangi keberangkatan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yang akan wamena agar tidak keluar dari distrik mulia tanpa alasan yang jelas dokumentasi surat asli: fotokopi keputusan kpu kabupaten puncak jaya. dokumentasi asli: fotokopi rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tahun tingkat distrik. model da1 bwb.kpu dokumentasi asli: fotokopi surat koalisi puncak jaya bersatu nomor pjb ayah pjiviii kepada ketua panas kab. puncak jaya perihal keberatan pemilukada ulang distrik menolak oleh ppd menolak, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi kesepakatan suara masyarakat enam kampung se distrik menolak yang memberikan suara sebanyak suara kepada pasangan calon nomor urut dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung globelobe, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung guruuru, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung kililkilulumo, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung ssumo, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung menolak yang menyerahkan suara sebanyak suara kepada pasangan calon nomor urut. dan suara untuk agus korona pasangan calon nomor urut yang ditandatangani kepala kampung menolak, tertanggal agustus dokumentasi asli: fotokopi surat kesepakatan kampung menu yang menyerahkan suara sebanyak suara kepada pasangan agus korona pasangan calon nomor urut yang ditandatangani kepala kampung mewuegs, tertanggal agustuslobeuru. enter ora sbi sesat fotokopi lampiran model da a. bwb.kpu rekapitulasi sertifikat bupati ppd dalam wilayah kampung kililumosumo. dokumentasi asliolaku. fotokopi: fotokopi surat dprd kab. puncak jaya nomor . dprd viii tertanggal agustus kepada ketua kpud kabupaten puncak jaya, tentang pelaksanaan pemilu ulang distrik menolak. fotokopi: fotokopi surat koalisi puncak jaya bersatu agus yako nomor kpop ayah pj vii172012 tertanggal agustus kepada ketua panas kab. puncak jaya, perihal keberatan pemilukada ulang distrik menolak oleh ppd menolak. lampiran tanda terima dari sek. kpu tertanggal agustus fotokopi: fotokopi surat mandat saksi nomor ayah pkd ulang pjb vii tentang tim saksi koalisi puncak jaya bersatu pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati puncak jaya agus korona, s.ip, dan yako umbi, pak. distrik menolak pada pemilihan kepala daerah kabupaten puncak jaya tahun fotokopi: fotokopi daftar nama saki pemilukada bupati dan wakil bupati agus korona s.ip dan yako umbi, s.pak., kab. puncak jaya periode fotokopi: fotokopi surat mandat saksi distrik menolak ayah pkd u pjb v atas nama dekat biniluk, prius honda, pius korona, dll. fotokopi: fotokopi surat dari komandan operasi wilyah mulia atas nama rambo honda dan komandan operasi wilayah jambi kepada agus korona tertanggal juli dokumentasi foto: fotokopi masyarakat menuliskan aspirasinya papan triple warna coklat dengan tulisan: nomor urut suara, nomor urut suara dan nomor urut dokumentasi foto: fotokopi anggota panas distrik menolak menulis papan triple dengan angka perolehan suara sebanyak untuk pasangan urut oat pelaksanaan psu distrik menolak tanggal agustus fotokopi: fotokopiaam een kue kwk.kpu beserta lampiran model db1 kwk.kpu. dokumen asli: fotokopi surat perintah kepolisian negara daerah papua resor puncak jaya nomor spin vv bag ops, tertanggal juli yang pada pokoknya berisi, kepada para personil polres puncak jaya dan brimob bko yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam surat perintah ini untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara distrik menolak kabupaten puncak jaya. fotokopi: fotokopi surat koalisi pemilihan puncak jaya calon bupati pasangan sendiri honda dan yori karena senior) nomor cb kpp pj vii kepada ketua kpu provinsi papua, perihal: surat keberatan pleno ppd distrik menolak, tertanggal agustus fotokopi: fotokopi kronologis pemilihan ulang distrik menolak, oleh panitia pemilihan distrik ppd) distrik menolak kab. puncak papua, tertanggal agustus fotokopi: fotokopi surat koalisi puncak jaya bersatu pkb ayah pjiviii tertanggal agustus kepada panas pilkada kab. puncak papua, perihal penyampaian keberatan pilkada ulang distrik menolak. fotokopi: fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kab. puncak jaya, nomor panwaslukada kab pj v perihal penerusan laporan hasil klarifikasi. tertanggal agustus dokumentasi video: pelaporan oleh lakon umbi tim sukses kandidat nomor urut tentang adanya money politic yang dilakukan oleh tim sukses nomor urut serta penyerahan bukti berupa uang kepada panas kantor distrik menolak tanggal agustus dokumentasi video: telah direvisi menjadi: dokumentasi video: pembacaan surat kesepakatan antara ketua ppd distrik menolak atas nama martinus honda dengan masyarakat distrik menolak, pada tanggal agustus yang pada pokoknya berisi, akan menyerahkan suara masyarakat yang tulis masing masing triples mahkamah konstitusi, untuk diputuskan. dokumen asli: fotokopi surat pernyataan atas nama ter eya, jabatan ketua pac partai kebangkitan bangsa pkb) kab. puncak jaya, tertanggal agustus yang pada pokoknya berisi bahwa ketua pac pkb distrik menolak mendukung partai politik yang mencalonkan pasangan agus korona ip, dan yacob enemy dengan basis perolehan suara hasil pemilu tahun sebanyak suara sebagai modal basis pendukung dari distrik menolak. dokumen asli: fotokopi surat pernyataan atas nama prius honda alias ferry honda, jabatan ketua dpc partai kesatuan demokrasi indonesia padi) kab. puncak jaya, dan pisah eya, jabatan sekretaris dpc padidasardokumen asli: fotokopi surat pernyataan atas nama dekat biniluk, jabatan ketua dpc partai hati nurani rakyat hanura)fotokopi: fotokopi pernyataan dukungan anggota dprd kabupaten puncak jaya kepada calon bupati pasangan agus korona ip, dan yako umbi, pak, pemilukada kabupaten puncak jaya, tertanggal septembern tertulis dalam persidangan tanggal september yang menguraikan hal hal sebagai berikut: kegiatan pra psu. bahwa jadwal pelaksanaan psu distrik menolak yang ditetapkan oleh memohon adalah tanggal agustus bahwa setelah suara dicetak, pada tanggal juli memohon mengundang ketiga kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya, panas kabupaten maupun pihak keamanan untuk menyaksikan sendiri jumlah kotak suara dan surat suara beserta semua logistik psu distrik menolak. bahwa benar jumlah dpt distrik menolak adalah dan sesuai dengan jumlah surat suara yang dicetak. bahwa benar memohon telah melaksanakan semua tahapan dari mulai sosialisasi menyangkut amar putusan mahkamah konstitusi tanggal juli maupun pembekalan pembekalan kepada anggota ppd menyangkut dengan teknik pelaksanaan psu distrik menolak pada tanggal juli bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka dengan warga masyarakat maupun himbauan secara kontinyu dari kepala distrik kepada tokoh tokoh gereja, kepala suku, kepala kampung, tokoh masyarakat agar berpartisipasi dalam psu distrik menolak tanggal agustus bahwa bukti sosialisasi yang efektif terlihat dari pelaksanaan pemungutan suara distrik menolak semua masyarakat berbondong bondong dari kampung datang untuk memberikan hak suara mereka dalam psu distrik menolak tanggal agustus sebagaimana terlihat bukti dalam foto dan video. bahwa benar sesuai kesepakatan masyarakat sebagaimana terjadi lazimnya dalam setiap pemilu daerah pegunungan papua mengingat medan dan lokasi dan keamanan yang sulit dijamin, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dipusatkan disatu titik, yakni lapangan kantor distrik menolak. bahwa benar memohon telah berkoordinasi dengan semua pihak menyangkut pelaksanaan psu tanggal agustus termasuk permintaan supervisi dari kpu pusat, kpu provinsi dan pemberitahuan resmi pihak bawaslu maupun pihak panas untuk melaksanakan amar putusan mahkamah nomor php.d x menyangkut dengan pengawasan dari awal mulainya tahapan pemungutan suara ulang sampai dengan pelaksanaan tanggal agustus bahwa dengan disaksikan oleh ketiga kandidat pada tanggal agustus semua logistik pemungutan suara ulang distrik menolak distribusikan oleh memohon melalui jalan darat dengan pengawalan kapolres puncak jaya. bahwa semua kunci dokumen dan kotak suara secara resmi diserahkan oleh memohon kepada kapolres puncak jaya dihadapan tim sukses pendukung masing masing kandidat dan panas kabupaten dan panas distrik. bahwa sebelum logistik tiba tanggal agustus kantor distrik menolak telah terjadi pencurian beberapa dokumen kpu dan kotak suara yang dilakukan oleh pendukung kandidat nomor urut sesuai pengakuan sdr. lari eya kepada ppd dan kapolres puncak jaya bukti video). bahwa untuk kejadian tersebut, memohon sudah melaporkan kehilangan sebagian dokumen kpu kepada pihak panas distrik, panas kabupaten dan telah dilaporkan pihak kepolisian oleh sekretaris ppd menolak. bukti laporan polisi). bahwa dari kejadian atas, ada kejanggalan yang muncul untuk menjadi pertimbangan mahkamah atas keterangan kapolres maupun pemohon, yakni, mengapa sampai dokumen negara bisa jatuh ketangan lari eya sebagai pendukung utama kandidat nomor urut sementara semua kotak suara dalam keadaan terkunci dan satu satunya pemegang kendali kunci hanyalah kapolres. bahwa logistik dan dokumen kpu dikawal secara berlapis oleh pasukan brimob, tapi anehnya tanpa ada kejadian luar biasa (overzicht) dan bencana alam, secara sadar dan teratur dokumen ppd bisa beralih tangan dari pihak kepolisian pendukung kandidat nomor urut dan sudah diakui oleh lari eya. bahwa anehnya lagi, setelah pengakuan pencurian dokumen oleh sdr. lari eya kantor distrik tanggal agustus kapolres tetap saja membiarkan dokumen berada oknum tersebut dan tidak mengambil tindakan tegas sampai pada tanggal agustus sebelum dilakukan psu, anggota ppd dan masa memaksa oknum tersebut untuk mengembalikan dokumen ppd agar psu bisa mulai. namun sebelum dikembalikan sebagian dokumen kpu sempat terjadi perdebatan sengit antara kapolres dan tim sukses nomor urut sebagaimana terlihat dalam video, seakan akan mengambarkan arogansi kapolres puncak jaya. bahwa saat masa menuntut pihak keamanan untuk segera mengambil dokumen yang dicuri sesuai pengakuan lari eya, anehnya kapolres dalam video yang sudah diajukan sebagai bukti pihak terkait kepada mahkamah dan semua lembaga yang berkompeten terlihat dengan jelas balik memarahi dan menekan warga sipil yang tidak berdaya dalam perkataannya yang menantang warga sipil biasa ditengah tengah lapangan psu tanggal agustus sambil dikawal dengan brimob bersenjata berkata suru saya tanggung jawab dokumen.baru punya senjata yang mau tanggung jawab hilang dua .?. bahwa permintaan masa saat itu kepada kapolres, tolong dokumen yang dicuri oleh lari eya diambil mengingat kewenangannya sebagai polisi, karena awalnya sudah diakui juga oleh pencuri pada tanggal agustus dan tentu juga sudah menjadi kewajibannya karena saat penyerahan dokumen dan kunci kotak suara oleh memohon tanggal agustus kantor kpu mulia hanya kapolres lah satu satunya pemegang kunci dokumen. bahwa sangat ironis, karena sebaliknya kapolres menantang masa sambil berkata mereka harus bertanggung jawab untuk senjatanya yang hilang. bahwa jikalau saja ada pembagian tugas dari awalnya, dimana senjata yang hilang itu dipegang oleh warga, dan kunci kotak suara beserta dokumen kpu dipegang kapolres, maka wajar dan sah sah saja perkataan kapolres tersebut, namun faktanya kedua benda tersebut berada dalam kendali kapolres puncak menyiapkan saksi tempat pemungutan suara tps) sebanyak orang tps dan orang tingkat distrik menolak dan orang saksi tingkat kpu kabupaten yang dibuktikan dengan surat mandat ditandatangani oleh pasangan calon atau tim sukses:tps pada kampung distrik menolakmasuk dalam tps dan dianggap bukan sebagai saksi. tahap pelaksanaan penyusunan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan psu kpu melakukan rapat pleno penetapan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan psu pertama tanggal juli nomor kpps kab kemudian ada perubahan waktu cetak surat suara dari rekanan percetakan diminta tambahan hari kerja. atas usul rekanan percetakan tersebut kpu kembali mengadakan rapat pleno perubahan tahap, program, dan jadwal pada tanggal juli nomor kpps kab berita acara rapat pleno nomor ba vi1 (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti penetapan dpt pada tps kampung distrik menolak bahwa kpu telah mendapat surat jawaban nomor kecapi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten puncak jaya atas permohonan informasi jumlah dpt distrik menolak, maka berdasarkan surat tersebut dpt distrik menolak dalam psu masih berjumlah pemilih dan jaya, sehingga mana mungkin tanggung jawabnya dilimpahkan kepada warga sipil yang tak berdaya. bahwa kejanggalan lain juga terlihat dalam pernyataan kapolres video, jangan salahkan orang yang mengangkat (kotak suara sehingga rusak).namun kotak suara itu yang tidak kuat. pernyataan atas tidak disesuaikan dengan fakta, karena bila saja beban setiap kotak suara itu berbeda berat nya, pernyataan kapolres bisa diterima dengan akal sehat bahwa mungkin saja beban terberat ada pada kotak suara yang rusak botol, namun terbukti bahwa semua kotak suara memiliki beban yang sama berat, sehingga jikalau kotak suara satu yang botol karena tidak kuat, maka semua semua kotak suara harus ikut mengalami kerusakan. bahwa kejadian pembiaran pencurian dokumen kpu dan tidak adanya tindakan tegas terhadap oknum yang mencuri dokumen, jelas mengindikasikan ketidak netral kapolres puncak jaya dan sudah nyata nyata sikap pembiaran ini membuktikan kapolres berada dibalik kepentingan politik pihak pihak tertentu, dan jelas melanggar kode etik netralitas polri dan semua ketentuan pemilukada. bahwa perbuatan kapolres sebagai institusi diluar struktur instrumen pemilukada jelas jelas telah mencederai asas asas independensi dan kemandirian sebuah lembaga pemilukada sehingga pihak terkait memandang penting untuk melakukan upaya hukum selanjutnya pihak pihak yang berkompeten untuk memprosesnya. bahwa sehubungan dengan pemberian keterangan dari kapolres mahkamah, pihak terkait menolak setiap keterangan dalam bentuk apapun yang memiliki aroma politik dan menerobos domain lembaga pemilukada dan menjurus memihak kandidat tertentu itu sangat tidak dibenarkan oleh undang undang, karena pemberian keterangan mahkamah dari lembaga kepolisian haruslah dibatasi pada tugas dan kewenangan yang melekat padanya dan atau kecuali pemberian keterangan menyangkut dengan sebuah klarifikasi atas tuduhan langsung yang tak berdasar kepada institusi kepolisian. bahwa sangat aneh jikalau setiap pemilukada ada lembaga kepolisian yang turut mempengaruhi sah tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilukada, tanpa menghormati lembaga lembaga yang sudah ditetapkan oleh undang undang. bahwa pihak terkait sangat yakin mahkamah tentu tidak secara gampang mempercayai lembaga diluar struktur pemilukada dan mengabaikan nilai nilai dan norma hukum yang hidup dan tumbuh dalam budaya masyarakat papua selama ini, yang dari pemilu pemilu selalu menggunakan sistem dan budaya kesepakatan dan perwakilan dalam memberikan lempar suara. bahwa kekuatiran yang berlebihan hilangnya suara mereka dari para kepala suku besar, tokoh adat dan tokoh perempuan distrik menolak membuat mereka harus bersela lela berjalan kaki dari distrik menolak ibukota puncak jaya, dan ibukota provinsi menghadap dprd dan mrp dan terakhir ibu kota jakarta untuk hadir mahkamah yang terhormat untuk mengadukan aspirasi mereka tanpa ada rekayasa dan suap suap seperti yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu. pelaksanaan psu distrik menolak bahwa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh memohon, psu distrik menolak tanggal agustus benar telah terlaksana dengan baik distrik menolak, karena satu hari sebelum pelaksanaan telah dinaikan doa syukur bersama oleh masyarakat dan kepala kepala suku dalam acara bakar batu bersama sebagaimana lazimnya papua umumnya. bahwa benar pada tanggal agustus sesuai kesepakatan masyarakat dari kampung distrik menolak mereka telah berkumpul lapangan kantor distrik untuk pelaksanaan psu. bahwa benar sebelumnya psu dimulai ketua ppd menolak ev. martinus honda meminta segera dikembalikan dokumen kpu yang dicuri oleh lari eya pendukung utama kandidat nomor urut bahwa setelah melewati perdebatan panjang untuk pengembalian dokumen, akhirnya dihadapan kapolres dokumen kpu dikembalikan anggota ppd namun tidak lengkap isinya sebagaimana terlihat dalam berita acara kehilangan dan laporan panas distrik. bahwa benar setelah pengembalian dokumen oleh oknum lari eya, tiba tiba saja salah seorang perwakilan masyarakat asal kampung sumo marius murid menyerahkan uang money politic yang disuap oleh agus korona sebesar (lima puluh juta rupiah) untuk dilaporkan kepada panas distrik. bahwa sebelum diserahkan panas, sdr. marius murid memperlihatkan uang tersebut didepan masa dan agus korona supaya terbukti betapa hanya suara rakyat yang suci itu dihargai dengan uang juta rupiah. bahwa dihadapan kandidat nomor urut agus korona melihat uang tersebut tunduk dan malu tidak bisa berbuat apa dan para dengan kejadian yang memalukan dan tidak disangka sangka. bahwa bersamaan itu pula marius murid mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh sdrahwa benar pernyataan tersebut telah bahwa perbuatan suap yang dipermalukan oleh masyarakat terhadap pemohon membuktikan dan telah membuka mata hati kita semua anak negeri bahwa masyarakat distrik menolak yang polos dan lugu merindukan pembangunan bumi cendrawasih papua, agar kelak anak cucu dan negeri mereka bisa bersaing dengan daerah daerah lainnya indonesia, sehingga sangat riskan dan naif jika mahkamah akhirnya mengabaikan bahkan menyia nyiakan suara murni masyarakat menolak. bahwa benar akibat peristiwa memalukan sdr. agus korona, maka pendukung kandidat nomor urut itu atas nama epy eya memaksa anggota ppd untuk perlu dilakukan pemilihan (psu) pada saat itu, namun disarankan ppd hanya membawa papan triples angka versi kandidat nomor urut mahkamah konstitusi. bahwa benar setelah mendengar pernyataan dari epy eya, ketua ppd ev. martinus honda berdiri dan. bahwa pernyataan ketua ppd ditambah lagi dengan penjelasan oleh bpk. guru laetus, yang menjelaskan sesuai bukti video pihak terkait .bahwa bagaimana kita membawa blank kosong dan berita acara ppd harus diisi dengan angka angkanya sesuai dengan hasil pemungutan suara ulang saat ini. . bahwa benar ppdbahwa benar para perwakilan yang sudah menunggu dari pagi hari langsung berdiri serempak per kampung dan per tps sesuai bukti video pihak terkait untuk langsung menyampaikan suara berdasarkan metode kesepakatan atau ikat sesuai dengan keinginan dari kampung dan tps, dan langsung nama nama 'pelempar dan jumlah suar yang dilempar dicatat saat itu oleh ppd. bahwa benar. bahwa benar jumlah suara yang dilempar saat itu untuk masing masing kandidat sesuai dengan hasil rekaman tim sukses adalah sebagai berikut: kampung masing masing jumlah tps kandidat guru kesepakatan total: suara kilulumo ikat' suara bulat s.p sumo ikat suara bulat menolak kesepakatan bahwa disamping prosesi pelemparan suara dari perwakilan kampung, masih ada juga tokoh perempuan atas nama ilina animo yang berdiri dan menyatakan dalam bahasa daerah sebagaimana terlihat dalam video bahwa selama ini saya membawa rica dari kampung menolak ibu kota mulia untuk berjualan, namun gunung yang tinggi dan jalan yang jauh sehingga bila tiba ibu kota rica rica yang dibawah saya itu sudah busuk dan tidak bisa dijual lagi dan saya pulang tidak membawa apa apa, sehingga, hari ini mewakili suara perempuan saya mendukung kandidat nomor urut demi pembangunan menolak yang lebih baik . bahwa benar setelah beberapa kali proses pelemparan suara dilakukan oleh para perwakilan masing masing kampung, sempat terjadi aksi tidak terpuji dari pendukung kandidat nomor urut yang telah menduga dari awal bahwa kandidat nomor urut akan mengalami kekalahan setelah dipermalukan lewat kasus money politic. bahwa akibat aksi tidak terpuji dari oknum tersebut yang memprovokasi masa dengan kata kata yang menjurus untuk membatalkan pleno ppd tingkat distrik, maka masa yang sudah selesai memberikan suara mengamuk dan hendak mengejar oknum tersebut, namun keributan tersebut dapat dicegah oleh para kepolisian dan tni kopassus. bahwa benar setelah masa ditenangkan, pleno ppd yang sedianya dilangsungkan saat itu, akhirnya ditunda tanggal agustus mengingat hujan deras yang turun dan waktu sudah mulai gelap, sehingga manapun bubar sambil menunggu pelaksanaan pleno ppd esok hari. bahwa benar, setelah esok hari tanggal agustus ppd akan melanjutkan pleno yang tertunda, namun tanpa diduga, kapolres membawa ppd dan panas distrik mulia, ibu kota kabupaten puncak jaya. bahwa benar setelah ppd dan panas distrik tiba kota mulia, tanpa alasan yang jelas ppd dibawah kota jayapura oleh anggota kepolisian sesuai perintah kapolres puncak jaya. pelaksanaan rapat pleno ppd bahwa padah pesawat kota mulia oleh kapolres, maka ribuan masa berasal dari distrik menolak mulai bergeser kota mulia saat itu untuk mengejar suara yang sudah diberikan pada tanggal agustus bahwa setelah masa tiba ibu kota kabupaten pada tanggal agustus hal itu diinformasikan ppd dan panas distrik kota jayapura, sehingga ppd dan panas distrik kembali mulia untuk melaksanakan rapat pleno ppd yang ditunda pada tanggal dan agustus bahwa benar setelah ppd dan panas distrik tiba bandara kota mulia masa sudah menunggu sejak pagi bandara mulia, dan ketika ppd dan panas distrik tiba bandara mulia secara spontan masa membawa ppd dan panas distrik untuk segera melaksanakan pleno ppd dilapangan trikora mulia. bahwa setelah tiba lapangan trikora ppd dan panas distrik menolak langsung menggelar acara pleno dihadapan ribuan masa menolak, dengan pertama tama ada pembukaan doa yang dipimpin oleh ketua ppd, dan diikuti pembacaan hasil rekaman kampung dan jumlah total untuk masing masing kandidat adalah sebagai berikut: nama pasangan jumlah perolehan suara sendiri honda,sh,m. dan yori karena, s.ip drs. hnok ibo dan justus honda,s. sos, suara agus korona,s.ip,m. dan yacob umbi,s. pak total jumlah perolehan suara bahwa sesuai dengan bukti video pihak terkait setelah pembacaan jumlah suara masing masing kandidat masa bertopik sorak menyambut hasil tersebut, dan jumlah suara yang unggul adalah kandidat nomor urut dengan jumlah suara sebanyak (empat belas ribu seratus tiga puluh suara). bahwa setelah direkam sesuai dengan tps masing masing kampung diperoleh hasil untuk setiap kandidat adalah sebagai berikut: nomor urut jumlah distrik 'menolak suara aa. psjtuma tee sumo tps asasi bau ps| maklumat ' ps| kiuume kampung tps terebut | kusumo tps| moloenggen psjbuun oo is|arosuanaga ajo teja tes|mamtieaa raja see os ies|oawasame maa nan ejaan bahwa benar setelah ppd menyalin suara dalam berita acara dan hasil tersebut tanggal agustus diserahkan kpu kabupaten kantor kpu provinsi papua untuk diplenokan lebih lanjut pada tingkat kabupaten. bahwa benar pada tanggal agustus pihak terkait menerimabenar undangan dari sekretariat kpu ditujukan kepada ketu. bahwa benar setelah diberitahukan secara patut oleh memohon, namun tim sukses dari kandidat nomor urut nomor urut menolak undangan yang diantar oleh staf kpu, dengan alasan yang kurang jelas. bahwa benarbahwa benar dalam rapat pleno ketua kpu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengisi formulir keberatan apabila ada keberatan dari para kandidat, namun tidak ada pihak pihak yang mengisi formulir keberatan sehingga pengesahan rekapitulasi pemungutan suara ulang dapat disahkan secara baik dan lancar. bahwa benar selain tim sukses dan saksi saksi dari pihak terkait adapun pihak pihak lain yang hadir saat rapat pleno kpu adalah anggota beserta ketua kpu, anggota panas kabupaten, disertai anggota panas distrik menolak dan masyarakat distrik menolak lainnya. bahwa benarperolehan suara masing masing kampung adalah sebagai berikut: nama kandidat jumlah sendiri honda, sh,m. ban yori karena, s.ip drs. hnok ibo agus korona, s.ip,m. (en man 2ase sn0s |ras0a| bahwa dari hasil pemungutan suara ulang distrik menolak ini terbukti dengan jelas pasangan calon nomor urut memperoleh hasil suara yang mengungguli dua kandidat lainnya. bahwasuara sah tidak sah sendiri honda, sh,m. drs. hnok ibo agus korona, s.ip,m. tee tidak mengalami perubahan dengan dpt pemilukada tanggal mei distrik menolak adalah: (vide bukti bukti bukti bukti bukti ham tps mematuk sehingga berdasarkan dpt kpu memesan logistik pemungutan suara ulang. sosialisasi tata cara pemberian suara tps dan amar putusan sosialisasi dilaksanakan dengan cara tatap muka bersama masyarakat, panitia penyelenggara. sosialisasi didasarkan keputusan mahkamah konstitusi dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat kampung distrik menolak,, sebagaimana dijamin dalam uud berdasarkan surat kpu nomor kpu kab. vi11 diminta kepada kepala distrik menolak dan tembusan kepada kepala kampung tps agar setidaknya dalam setiap pertemuan gereja gereja dan atau acara acara sosial kemasyarakatan lainnya dapat diumumkan secara kontinyu menyangkut dengan pemungutan suara ulang (psu) yang sedianya dilaksanakan pada tanggal agustus dilapangan kantor distrik menolak, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam surat kesepakatan tanggal agustus bukti bukti menanggapi surat kpu kabupaten puncak jaya nomor kpu bahwa jelas terbukti jumlah perolehan suara secara keseluruhanlihat dalam tabel atas dan pihak terbitlah yang memperoleh suara terbanyak yakni, suara atau bahwa setelah ditetapkannya jumlah suara masing masing kandidat oleh kpu kabupaten dalam acara rapat pleno tanggal agustus para perwakilan masyarakat menolak yang terdiri dari kepala kepala suku dan tokoh adat, tokoh perempuan menghadap dewan perwakilan rakyat daerah dprd) dan majelis rakyat papua mrp) provinsi papua untuk menyampaikan aspirasi mereka agar suara yang sudah diberikan tidak dizolimi oleh oknum oknum tertentu termasuk kapolres puncak jaya yang banyak mengintervensi pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik menolak. penutup bahwa karena bukti bukti pihak terkait sangat kuat dan beralasan, untuk itu dalam petit pihak terkait tetapseluruh permohonan pemohon: menyatakan sah dan berlakumungutan suara ulang distrik menolak tanggal agustus, dan atau atau apabila majelislobeigerulamainggeneriurugininiiaamewanitakililumoerebutloingenusun kampung kililumo distrik menolak versi tim sukses nomor urut2)sumoililomesasi baruklumatolgguloalingguputismeobbambileimecalon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya di, aslinya eee sukses nomor urut pt fotokopi lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasil foto copy sesuai penghitungan suara tps tigerulamainggeneri kampung globegininikiak kampung gurolinggameterebut,loinggenusun, kampung kililenghitungan suara tps asasi baru, kampung sklumat, kampung senghitungan suara tps anggulobalinggup, kampung menolak aslinya distrik menolak, kabupaten puncak jaya. pt lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasil penghitungan foto copy sesuai suara tps autisme, kampung menolak distrik menolak, aslinya kabupaten puncak jaya. pt fotokopi lampiran model c1.bwb kpu, sertifikat hasil foto copy sesuai enbambilepenu kampung menanimewuramburulobeurukililsolaku distrik menolak, kabupaten puncak jaya. pt fotokopi lampiran model da .bwb kpu, sertifikat foto copy sesuai rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan aslinya calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak jaya tps dalam wilayah tingkat distrik menolak, kabupaten puncak jaya. pt fotokopi model db3 bwb kpu, surat pemberitahuan waktu foto copy sesuai dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat aslinya kabupaten. temuan masalah tingkat distrik. aslinya pelanggaran pemilukada, tanggal agustus aslinya pt fotokopi lampiran model kwk kpu, rekapitulasi hasil foto copy sesuai penghitungan suara ulang distrik menolak, kabupaten aslinya puncak jaya. aslinya aslinya aslinya aslinya aslinya aslinya pt bukti foto kehadiran tokoh masyarakat, kepala kampung foto copy sesuai dan ribuan masyarakat menolak dilapangan mulia saat aslinya persiapan rapat pleno ppd tanggal agustus pt video bukti penjelasan guru laetus saat psu tanggal foto copy sesuai bahwa tidak bisa menerima papan, namun kita aslinya harus melakukan psu dan ppd buat berita acara, penjelasan ini langsung membuat masa bertopik tangan untuk siap psu. psu tanggal aslinya aslinya oleh kandidat nomor urut aslinya masyarakat menolak disaat pleno ppd. aslinya pt video bukti pengembalian dokumen yang dicuri foto foto copy sesuai penyampaian suara oleh para kepala kampung, tokoh aslinya pemuda, tokoh perempuan dan kepala suku saat psu tanggal bahwa suara kami tidak bisa dibeli. aslinya pt video bukti pemberian suara dari perwakilan kepala suku, foto copy sesuai aslinya masa bandara mulia tanggal aslinya tabo video bukti penyampaian aspirasi dprd. i2. menimbang bahwa mahkamah telah memanggil kepala kepolisian resort puncak jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten puncak jaya tahun namun kepolisian resort puncak jaya hanya menyampaikan keterangan tertulis mengenai laporan kronologis pemilukada ulang distrik menolak kabupaten puncak jayaada hari jumat tanggal agustus pukul wit anggota polres puncak jaya sebanyak orang dan brimob bko polres puncak jaya sebanyak orang yang dipimpin langsung oleh kapolres puncak akbp drs. marvels arcmin berangkat dari kapolres puncak jaya menuju kantor kpud puncak jaya untuk mengamankan pendistribusian logistik pada pilkada ulang puncak jaya distrik menolak yaitu lembar kertas suara, buah kotak suara, baliho lembar dan berkas ppd koli, pada pukul wit anggota yang melaksanakan serta bersama anggota ppd menolak berangkat dengan kendaraan menuju kampung lirik distrik mulia yang dipimpin oleh patung mayor inf. achmad kabau telah berangkat mendahului rombongan kapolres namun tidak diketahui berapa jumlah dari tni yang berangkat dan atas perintah siapa?, karena pengamanan langsung dalam pelaksanaan pilkada adalah pihak kepolisian, pada saat logistik mau diberangkatkan ternyata porter dari sekolah al kitab mulia yang sudah dijanjikan oleh kpud sebagai petugas (porter) yang akan memikul logistik pemilu ternyata setelah sampai daerah pemberangkatan lirik porter tersebut tidak ada sehingga kapolres puncak jaya menyarankan kepada kpud puncak jaya untuk menyiapkan porter dari masyarakat menolak asli dan hal tersebut disepakati oleh ketiga tim sukses pasangan calon yang juga ikut bergabung dalam pendistribusian logistik tersebut, pada pukul wit, rombongan kapolres puncak jaya berangkat untuk mengawal logistik dan melaksanakan pengamanan pemilukada ulang kampung dist. menolak dengan berjalan kaki dan jarak tempuh selama (dua) hari. dalam perjalanan menuju dist. menolak kab. puncak jaya telah terjadi perampasan senjata milik inventaris anggota pengamanan pemilukada tni polri) yang dilakukan oleh kelompok tpn opm yang memang berbasis puncak jaya, yang berturut turut terjadi pada: pada hari jumat tanggal agustus pukul wit, dalam perjalanan menuju dist. menolak tepatnya kamp. ogolumo dist menolak kab. puncak jaya, danramil paniai lett inf. pallidus logo cepat oleh orang tak dikenal otk) yang diperkirakan sekitar orang dan kemudian seni jenis milik danramil dirampas, dalam kejadian tersebut salah seorang dari otk berkata kamu yang membawa tni masuk menolak"" pada hari sabtu tanggal agustus pukul wit, bertempat kamp. biak dist. menolak kabupaten puncak jaya, salah satu anggota brimob an. brit agus sunarko nrp dalam keadaan lelah kemudian senjata api yang bersangkutan dirampas oleh lery mayu telenggen, adapun jenis seni cina 2000p dengan nomor seni nomor pelaku perampasan senjata api tersebut an. lery mayo tahun dari kelompok jambi, masih terjadi kontak tembak antara sesama tpn opm antara kelompok rambo wanita, melodi honda dan bunaken telenggen melawan kelompok dpi jambi dipimpin oleh mengamati telenggen karena pelaku perampasan seni milik danramil dan anggota brimob serta yang menyandera anak dari telenggen adalah kelompok tpn opm jambi pimpinan mengamati telenggen. pada hari minggu tanggal agustus pukul wit, bertempat halaman kantor dist. menolak kabupaten puncak jaya, ketua ppd dist. menolak mengumpulkan para kepala kampung dan masyarakat untuk menjadi saksi dalam pengecekan logistik pemilukada ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal agustus kantor distrik menolak. setelah pengecekan logistik selesai, ketua ppd bersama kepala kampung sepakat melakukan pemungutan suara ulang dengan sistem noken yang pelaksanaannya disepakati bahwa kampung dilaksanakan distrik menolak yaitu masing masing kampung sebagai berikut: kampung menolak, kampung guru dan kampung minut sedangkan kampung globe, kampung sumo dan kampung kililumo dilaksanakan kampung masing masing. setelah kesepakatan tersebut dicapai mengenai tempat pemilihan ulang pemungutan suara, selanjutnya ketua ppd menyampaikan kepada forum bahwa ada satu kotak logistik pemilukada yang berisi dokumen berita acara ppd isinya kosong hilang, adapun kotak tersebut setelah diteliti ternyata bagian bawahnya jebol dikarenakan kualitas bahan tidak bagus ditambah dengan perjalanan jauh dan medan yang sulit, sementara kunci pada bagian gembok masih tersegel dan kuncinya dipegang oleh kapolres puncak jaya. sehubungan dengan hal tersebut kapolres puncak jaya bersama ketua ppd dist. menolak menghimbau kepada masyarakat agar menyerahkan dokumen berita acara ppd tersebut, beberapa saat kemudian salah satu masyarakat asli menolak yang sudah dikenal petugas dan ppd yang bernama lari eya mengangkat tangan dan menyampaikan bahwa saya yang mengamankan dokumen tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak percaya kepada ppd distrik menolak karena berdasarkan pengalaman pemilukada tahap dimana ppd tidak netral berpihak pada kepada salah satu kandidat , adapun dokumen tersebut akan diserahkan kepada ppd melalui bapak kapolres selaku petugas keamanan pada besok harinya pada tanggal agustus sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilukada mulai, pada hari senin tanggal agustus pukul wit, dokumen berita acara ppd yang sebelumnya diamankan oleh sdr. lari eya sesuai dengan janjinya sehari sebelumnya diserahkan kepada ppd melalui kapolres puncak jaya, selanjutnya dokumen tersebut diperlihatkan kepada (tiga) tim sukses, saksi, panas dan ppd didepan masyarakat dan ternyata blank berita acara ppd tersebut masih kosong belum isi, selanjutnya kubu dari nomor urut dan nomor urut menyampaikan bahwa berita acara ppd tersebut dipegang oleh kapolres puncak jaya, akan tetapi massa pendukung nomor urut yang dipimpin oleh yuni benda, memprotes bahwa berta acara tersebut tidak boleh dipegang oleh kapolres puncak jaya dan akhirnya berita acara tersebut diserahkan kepada ketua ppd depan ke tim sukses, saksi, panas dan ppd didepan masyarakat. pada pukul wit, ketua ppd membuka acara pemilihan dengan meminta salah satu pendeta untuk memimpin doa. setelah berdoa, kelima ppd akan membagikan kotak suara kepada masing masing kepala kampung yang akan melaksanakan pemilihan ulang. namun massa pendukung nomor urut dan nomor urut berteriak dan berkata untuk apa lagi melakukan pemilihan, sementara suara kami sudah serahkan kepada (tiga) kandidat dengan perolehan suara sebagai berikut: nomor urut suara, nomor urut suara dan nomor urut suara . kemudian ketua ppd menanyakan kepada massa pendukung nomor urut yang juga membawa papan triples dengan jawaban untuk apa lagi melakukan pemilihan, sementara suara kami sudah serahkan kepada kandidat nomor urut pasangan drs. hnok ibo justus honda, sos, dengan perolehan suara sebagai berikut: nomor urut suara, nomor urut dan nomor urut suara. pada pukul wit, ketua ppd menawarkan kepada masing masing tim sukses dan masyarakat, apakahitusi, kemudian dijawab oleh masing masing tim sukses bahwandidat yang tetap sama kepada ppd untuk tetap membawa ke papan triples yang berisi tulisan perolehan suara olah masing masing kandidat, ketua ppd dan anggota serta panas distrik masing masing ruangan distrik untuk melaksanakan rapat tertutup. kurang lebih sekitar sampai dengan merit kemudian ketua ppd dan anggota serta anggota panas distrik keluar dari ruangan dan menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut bahwa apabila ke (tiga) tim sukses tetap bertahan dengan keputusannya sebagaimana tersebut atas, maka ppd akan membuat surat pe (dua) papan triples dengan maksud agar jangan ppd yang disalahkan ketika sidang nanti mk. oleh (tiga) tim sukses sepakat akan apa yang diusulkan disampaikan oleh ppd distrik menolak dan selanjutnya ppd membuat surat pernyataan sebagaimana kesepakatan tersebut atas, namun setelah selesai dibuat surat penyataan dan diminta perwakilan dari masing masing kandidat dan masyarakat untuk

se) punama herlina libur, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan yunus nomor kelurahan mandala, distrik biak kota, kabupaten biak numfor dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada label rumbia, sh, advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm, untuk selanjutnya memilih domisili hukum ruko taman metropolitan blok ptm nomor cibubur, jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai . u. pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon: membaca dan mendengar keterangan pemerintahdan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal meifrase pidana penjara paling singkat (empat)utusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal juni bukti fotokopi putusan pengadilan negeri biak nomor pid.sus pn.bik. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan dan kesimpulan dari pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon, ketentuan minimal pidana penjara selama (empat) tahun yangnomor tahun "),eran pemohon pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana (vide bagian iii angka permohonan pemohon). bahwa pemohon kemudian dikenakan juga dengan ketentuan formil padvide bagian iii angka permohonan pemohon).asalkan proporsional dengan peran atau perbuatan yang dilakukan pemohon (vide bagian iii angka permohonan pemohon). sehingga pemohon tidak menjadi korban dari undang undang yang formil belaka (vide bagian iii angka permohonan pemohon). bahwa menurut pemohon frase "pidana penjara paling singkat (empat) tahun" pada undang undang nomor tahun tersebut telah bertentangan dengan uud ii. terhadap dalil dalil pemohon tersebut, pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: tentang kewenangan mahkamah konstitusi bahwa menurut pemohon,sehingga telah jelas bahwa sebenarnya tidak ada dan atau bukan kewenangan mahkamah konstitusi norma tetapi untuk menguji konstitusionalitas undang undang tertentu dengan undang undang dasar sesuai deng. mengingat kewenangan mahkamah konstitusi yang dibatasi pada hal hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka terang dan jelas disini tidak terdapat kewenangan mahkamah untuk mengadili permohonan pemohonemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). tentangmberantasan tindak pidana korupstentuan tersebut, menurut pemerintah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian tipikor, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah tidaklah terdapat kerugian konstitusional yang dialami pemohon atas penerapan undang undang nomor tahun terhadap uud asumsi sebab akibat kerugian konstitusional pemohon tidaklah berdasar karena ketentuan ketentuan guo selain ditujukan kepada pemohon (sebagai warganegara yang berada dalam posisi "sebagai terpidana"), ditujukan pula terhadap setiap orang lain yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang tipikor. sehingga menurut pemerintah ketentuan guo telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon. bahwa pemohon sudah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan majelis hakim kasasi pada mahkamah dengan putusan nomor pid. sus tanggal juni maka sesuai dengan ketentuan uud pemohon harus menerima konsekuensi berupa pembatasan hak hak konstitusionalnya oleh ketentuan hukum pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.dengan demikian telah jelas bahwa sebenarnya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam permohonan ini.penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diujiyang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon tersebut atas, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum sistem pemidanaan yang berkaitan dengan lamanya ancaman pidana (strafmaat), sebagai berikutdan akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi tersebut selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, hak sosial, ekonomi, pembangunan, akan tetapi merupakan salah satu bentuk penghancuran secara sistematis dan memporak porandakan harkat dan martabat manusia dan lebih daripada itu akibat daripada korupsi yang telah terstruktur dan membudaya. sehingga ancaman hukumannya diperbesar oleh pembentuk undang undang karena yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. halbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas." l.h.o huntsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system)ed punishment). menurut bara nawawi arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang selanjutnya dikemukakan bara nawawi arief, bertolak dari pengertian atas, maka apabila aturan aturan perundang undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam kuhp, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam kuhp, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang undang khusus luar kuhp merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan.menurut mulai, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) maksimum khusus untuk kejahatan kejahatan tertentu. pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah dalam rangka mengurangi dipartisi pidana (disparitas sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukantandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, andi hamzah mengemukakan, berhubung karena bermacam macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam kuhp dan perundang undangan luar kuhp sering pula merupakan alternatif dalam satu samping tidak adanya minimum khusus dalam tiap tiap tindak pidana yang tercantum dalam tersebut sebagaimana halnya amerika serikat, maka hakim indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. akibat dari ketentuan semacam ini kadang kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap undang undang pidana. apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (pretensi general) dalam konsep kuhp sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan. hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mulai bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang orang lain tercerah melakukan tindak pidana. bara nawawi arief menyatakan bahwa, dan delik delik yang dikualifisir oleh akibatnya (erfolsgualifizierte elite):yaitu: untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya. untuk lebih mengefektifkan pretensi general, khususnya bagi delik delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperbesar, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperbesar dalam hal hal tertentu. dengan demikian frase "pidana penjara paling singkat (empat) tahun" yang diatur dalam undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar ketentuan tersebutancaman pidana dari tipikor dimaksudkan juga. terhadap pokok materi yang diajukan oleh pemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:hal ini disadari pula oleh bangsa indonesia danmberantasan tindak pidana korupsi. oleh karena itutidaktidak sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana lainnya.tipikor memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang undang lainmenurut pemerintah, ketentuan tipikor telah memberikan kemaill. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa:mberantasan tindak pidana korupsi karena kerugian yang didalilkan diderita oleh pemohon lebih merupakan penerapan (implementasi) ketentuan tipikor yang telah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung: menurut pemerintah, ketentuan tipikor dengan menentukan batas maksimum dan minimum dari pidananya. ivtipikortipikor. adapun bunyenda paling sedikit (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak (satu milyar rupiah)". pemohon beranggapan ketentuan tipikor sepanjang frase, "pidana penjara paling singkat (empat) tahun". bertentangan dengan uudtelah dirugikan oleh berlakunya tipikortipikor pada pokoknya sebagai berikut:pemohon, danrp.ada pokoknya putusan.(vide permohonan guo hal angka(dua ratus ributipikor. (vide permohonan guo hal angka bahwa menurut pemohon dengan pemberlakuan rumusan minimal sebagaimana dimaksud pada frase "pidana penjara paling singkat (empat) tahun" pada tipikorctipikor terhadap permohonan pengujian tipikor sepanjang frase, "pidana penjara paling singkat (empat) tahun", dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: undang undang dasar menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. salah satu wujud dari negara hukum adalah menciptakan suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan hukum (law enforcement) segala bidang termasuk didalamnya bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. bahaya tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dapat merusak segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dalam rangka menanggapi aspirasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya. diperlukan upaya pencegahan dan pemberontakannya yang sangat luar biasa,ndak pidana korupsi secara sistematik dan meluas tidak hanya telah merugikan keuangan negara atauupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa. berdasarkan pertimbangan tersebut dpr selaku lembaga negara yang diberi kekuasaan legislasi telah menentukan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif, yaitu dalam tipikor dimuat ketentudalam bab tipikor, mengatur jenis tindak pidana korupsi yaitu mulai dari dan yang dirumuskan dalam bentuk delik formil dengan ancaman pidana minimal berbeda beda mulai dari ancaman pidana minimal (satu) tahun sampai dengan minimal (empat) tahun. menurut dpr pencantuman pidana minimal (paling singkat) (empat) tahun pidana sebagaimana diatur dalam tipikor sudah merupakan pencantuman sanksi pidana yang adil dan tegas, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat pada khususnya dan kerugian tersebut akan mempengaruhi perekonomian nasional secara sistemterkait dengan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam tipikor sepanjang frase, "pidana penjara paling singkat (empat) tahun"., telah bertentangan denganpr perlu menjelaskan bahwa penentuan ancaman pidana minimum dalam tipikor yang tertuang melalui pencantuman frasa ,"pidana penjara paling singkat (empat) tahun"., sudah5" ketentuerdasarkan uraian uraian atas dpr berpendapat ketentuan ancaman pidana minimum yang terdapat dalam tipikor telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentutipikor tidak bertentangan dengan uud menyatakan tipikor tetap mempunyafrasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun yang terdapat dalam yang selengkapnyarp. (satu miliar rupiah)warga negara, bahwa perlindungan dimaksud tidak semata mata hanya tertuang dalam uud tetapi juga harus tertuangahwa, yang menurut pertimbangan hukum pengadilan tinggi jayapura, lamanya pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan fakta fakta hukum terkait peran pemohon dalam perkara pidana yang dituduhkan kepada pemohon, bahwa pemberlakuan pidana minimal (empat) tahun penjara sebagaimana ditentupro rata, bagai trisula maut karendirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh uud dengan berlakunya karena adanya frasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun pemohon yang hanya terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana kurang dari (empat) tahunse, sebagai warga negara. menurut pemohon ketentuan minimal pidana penjara selama (empat) tahun yang tercantum dalam yang akan dikenakan kepada seseorang, sebagaimana yang dijatuhkan terhadap pemohon sangatlah tidak adil dan tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan proporsi peran pemohon yang dibuktikan pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana. pemohon juga mendalilkan bahwa dengan berlakunya pidana minimal sebagaimana dimaksud pada frasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun dalamadalah sangat tidak rasional, sangat tidak logis, sangat tidak bisa diterima pikiran sehattanpa mengajukan saksi dan atau ahli, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis pemerintah dan dpri3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati rumusan pengaturan mengenai lamanya ancaman pidana yang tercantum dalam kuh pidana, ternyata kuh pidana mencantumkan ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus dalam rumusan detiknya (vide dan kuh pidana). meskipun kuh pidana tidak mengenal dan mengatur aturan pidana minimum khusus, namun bukan berarti aturan pidana minimum khusus tidak diperbolehkan, karena kuh pidana sendiri dalamdalam perkembangannya, terdapat beberapa undang undang yang mengatur tindak pidana khusus sepertinarkotika, yang mencantumkan ancaman pidana minimum khusus menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada..sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik delik itulah yang digolongkan sangat berbahaya . patokan ini dalam hal hal tertentu dapat diturunkan pada delik delik yang tergolong berat (penjara sampai tahun). adapun mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan. menurut mahkamah, penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk undang undang. frasa . pidana penjara paling singkat (empat) tahun dalam yang dimohonkan pengujian merupakan opened legal policy pembentuk undang undang, yang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, karena tindak pidana korupsi indonesia termasuk tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime) karena telah terjadi secara meluas dan sistematis yang membahayakan sendi sendi kehidupan negara, sehingga dibutuhkan cara cara yang luar biasa (extraordinary measures) guna menanggulanginya: selain itu, pencantuman pidana minimum dalam sebenarnya menekankan pada aspek pencegahan dan upaya shock therapy bagi masyarakat luas. pencantuman rumusan pidana penjara minimal sebagaimana pada frasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun dalam didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah sedemikian meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif. unsur unsur tindak pidana dari dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi baik perbuatan yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi. hal ini bersesuaian dengan pendiri, sehingga dalam proses penanganannyabaik terhadap pelaku maupun terhadap seluruh warga masyarakat. terlepas dari berapa pun jumlah yang korupsi, asal telah memenuhi unsur unsur adalah merupakan tindak kejahatan yang jelas merugikan kepentingan publik. oleh karena itu, tidak relevan jika pemohon mengaitkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana lainnya, karena tindak pidana tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pemohon. dengan demikian, frasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun dalam sudah tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastianfrasa pidana penjara paling singkat (empat) tahun dalamhartono muhammad alim ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. pertama, memasang hakim pada peradilan umum disatu sisi untuk menghukum seseorang selama (empat) tahun, tanpa mempertimbangkan proporsi perbuatannya: kedua, memasang jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang dengan pidana penjara minimal (empat) tahun, walaupun kualitas perbuatannya tidak sepadan: dan ketiga, memasang seseorang untuk harus menjalani hukuman selama (empat) tahun pidana penjara walaupun tidak bersesuaian dengan perbuatannya, bahwa agar daya berlakunya frase pidana penjara paling singkatidak memasang dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak, maka harusnya diberlakukan secara konstitusional bersyarat (conditional constitutional)nah dimohonkan pengujiannya mahkamah konstitusi oleh tuan ir. dawud jatmiko, dengan perkara nomor puu iv yang telah diputuskan mahkamah konstitusi pada tanggal juli bahwa dalam permohonan tersebut, yang dimohonkan pengujiannya adalah konstitusionalitas dari kata dapat yang tercantum dalam rumusan undang undang nomor tahundan seterusnya. bahwa pemohon tuan dawud jatmiko pada perkara tersebut, mempersoalkan tentang kata dapat yang mengandung makna atau berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan suatu tindak pidana yang tidak merugikan kerugian negara, namun akibat hukumnya sama, yaitu adanya ancaman pidana penjara yang sama, bahwa permohonan tuan dawud jatmiko tersebut kemudian mendapatkan penegasan dari mahkamah konstitusi melalui putusannya nomor puu iv tanggal juli yakni rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud padamerupakan rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, tanpa mempersoalkan telah atau tidak merugikan negara, bahwa pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah berkenan dengan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini pemohon, yang menurut pemohon, tidak konstitusional dan merugikan pemohon, bila rumusan ancaman hukumannya sama tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang: bahwa rumusan ancaman hukuman yang sama ini, disebabkan karena frase pidana penjara paling singkat (empat) tahun'limitation telah ditetapkan pembuat uu, bahwa karenanya, yang menjadi permasalahan dalam permohonan pemohon adalah mengenai rumusan atau isbukan soal penerapan hukumnya yang telah dikenakan kepada pemohon dalam putusan peradilan umum:terdakwa herlina libur, pi, yang identitasnya sebagaimana tersebut atas., bahwa pada pokoknya putusan mahkamah agung : bahwa pengadilan tinggi jayapura, mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemohon, yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan negeri biak selama (empat) tahun menjadi (dua) tahun, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terdakwa dalam perkara tersebut ditunjuk oleh kepala dinas pertanian dan kehutanan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian dan kehutanan kabupaten supiori nomor tanggal julialihan teripang serta peningkatan sumber daya nelayan dalam satu surat keputusan, bahwa dalam operasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa tidak dilibatkan secara langsung sesuai fungsinyaolahan teripang serta peningkatan sumber daya nelayan dalam satu surat keputusan, bahwa terdakwa menerima pemberian uang sebanyak rp. (tiga juta rupiah) sebagai fee dari terdakwa dirk. libur kantor dinas pertanian dan kehutanan kabupaten supiori pada tahun yaitu setelah pekerjaan pengadaan speedboat selesai dilaksanakan.nomor tahun bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim pengadilan tinggi jayapura disatu pihak dan hakim pengadilan negeri dan hakim agung dilain pihak berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemohon, bahwa ketentuan minimal pidana penjara selama (empat) tahun yang tertuangundang undang nomor tahunroporsi peran pemohon pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana, bahwa akan tetapi, pemohon kemudian dikenakan juga dengan ketentuan formilnamun pemohon mempersoalkan frase pidana penjara paling singkat (empat) tahun pada rumutidak konstitusional: bahwa dengan pemberlakuan rumusan minimal sebagaimana dimaksud pada frase pidana penjara paling singkat (empat) tahunterlihat betapa rumusan inbahwa dengan pemberlakuan rumusan minimal pidana penjara sebagaimana pada frase pidana penjara paling singkat (empat) tahun", bahwa keadilan distributif bukanlah keadilan yang hendak dicapai dalam rumusan frase "pidana penjara paling singkat (empat) tahun pada undang undang nomor tahun tersebut, melainkan keadilan secara substantif, adil secara materiil, sehingga bersesuaian dengan rumusan uud agar tercipta atau tercapai kepastian hukum yang adil bagi pemohon, bahwa mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya antara lain menyatakan tidak akan terpasang dengan keadilan formal, sebaliknya lebih jauh dan yang terpenting adalah keadilan substantif, sebagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi yang termaktub dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi,sehingga pemohon tidak menjadi korban dari yang formil belakauntuk memeriksa dan memutuskan permohonan ininomor tahun bertentangan dengan uud,rahmad ardiansyah tonga pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara, dari partai bintang reformasi alamat jalan khairul anwar nomor kecamatan rantau selatan, rantau rapat, kabupaten labuhanbatu sebagai nn25 n050505050 . pemohon nama mayat pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara, dari partai patriot alamat jalan dusun dono sari kelurahan sono martini, kecamatan kualuh hulu, kabupaten labuhanbatu utara, sumatera utara sebagai n2n0n050505050 . pemohon ii, nama robert simanjuntak pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara, dari partai kasih perjuangan bangsa alamat jalan dusun iii pangeran perk. pangeran kecamatan aek kuo, kabupaten labuhanbatu utara, sumatera utara sebagai n2n0 205n0 pemohon iii: nama gusman effendi siregar, s.p. pekerjaan anggota dprd kabupaten padang lawas utara, dari partai bintang reformasi alamat jalan desa huta lombang, kecamatan batang onang, kabupaten padang lawas utara, sumatera utara sebagai .o0 pemohon iv, nama ahmad husin situmorang pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara, dari partai bintang reformasi alamat jalan perjuangan nomor aek kanoman, kabupaten labuhanbatu utara, sumatera utara sebagai .ooo en. pemohon nama rudi i.r saragih, s.p., si. pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara, dari partai karya peduli bangsa alamat jalan gkps nomor aek nagara, kecamatan bilah hulu, kabupaten labuhanbatu utara, sumatera utara sebagai 2n2n2n0505050502050 . pemohon vi: nama drs. sutan lapisan nasution pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu, dari partai matahari bangsa alamat jalan sirandorung nomor rantau rapat, sumatera utara sebagai n2n0n0505050502050 . pemohon vii, nama iwan sakti pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu, dari partai pelopor alamat dusun iii desa cinta makmur, kecamatan panai hulu, kabupaten labuhanbatu, sumatera utara sebagai 2n5505050 . pemohon viii: akan menimbulkan terjadinya konflik horizontal antara sesama pendukung dalam satu partai politik, sehingga menimbulkan kerugian yang riil dalam masyarakat. kinerja pemerintahan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang legislatif menjadi terhambat atau terganggu. secara spesifik kerugian para pemohon adalah tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ke (tiga). sebagai contoh konkrit sejak para pemohon diangkat menjadi anggota legislatif daerah, para pemohon telah meminjam sejumlah uang kepada bank pemerintah daerah dengan jaminan surat keputusan pengangkatan sk) sebagai anggota dprd yang dicuci selama setiap bulannya yang berakhir hingga bulan april bahwa para pemohon mengerti konsekuensi hukum apabila pindah partai politik, secara otomatis tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif yang masih (tiga belas) bulan lagi tersisa dan tidak mendapat hak hak sebagai anggota dewan perwakilan rakyat lagi. bahwa guo menimbulkan keresahan bagi para pemohon, karena terpaksa diberhentikan dan harus mengundurkan diri serta meninggalkan konstituen yang memilih para pemohon pada pemilu legislatif tahun yang lalu. bahwa secara hukum segala sesuatu perbuatan yang dilakukan karena keterpaksaan dan karena tiada pilihan lain tidak dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman, karena pengunduran diri harus dilakukan secara sukarela bukan secara terpaksa sebagaimana fakta yang terdapat bagi para pemohon. bahwa pemilihan umum dimaksudkan adalah rakyat yang melakukan pemilihan secara langsung perwakilannya untuk duduk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah: bahwa walaupun para pemohon merupakan anggota partai politik, yang telah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah akan tetapi dikarenakan yang memilih para pemohon adalah rakyat, berarti para pemohon merupakan perwakilan rakyat yang memilih untuk menjadi perwakilan dewan perwakilan rakyat daerah, bahwa dengan terpilihnya para pemohon menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, maka para pemohon yang duduk sebagai anggota menjadi dewan perwakilan rakyat daerah,: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum , bahwa pertentanganyang pada saat para pemohon masih berstatus sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) periode ingin melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode harus berhenti menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode karena diberhentikan keanggotaan dari partai politik yang menaungi para pemohon: bahwa oleh karena partai politik yang menaungi para pemohon tidak menjadi peserta pemilihan umum sehingga menjadi syarat oleh para pemohon untuk mencalonkan diri dari partai politik yang ikut dalam pemilihan umum dan diberhentikan keanggotaannya dari partai politik sebelumnya,undang undang nomor tahunketentuan undang undang nomor tahun yang sedang dimohonkan pengujiannya mahkamah saat ini, hanya dapat diberlakukan dan dipersyaratkan bagi calon anggota legislatif yang pindah partai politik, khususnya bagai partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun bahwa apabila ketentuan undang undang nomor tahun hanya diberlakukan bagi anggota legislatif dari partai peserta pemilihan umum tahun dan tidak diberlakukan kepada para pemohon yang partainya tidak menjadi peserta pemilu tahun maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi lagi. bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan atas, mohon kepada mahkamahhingga patut dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditional konstitusional)dan atau kewenangan konstitusionalnya dengan lahirnya guo, sehingga para pemohon tidak dapat melanjutkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang (i.c undang undang nomor tahun tentang susuk mpr, dpr, dpd dan dprd yang berlaku. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun yang isinya menetapkan sepuluh partai politik sebagai peserta pemilu (bukti ditambah dengan partai dua partai yaitu pbb dan pkpi: bahwa sesuai dengan amanat menimbulkan ketidakpastian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusi bagi para pemohon untuk tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dengan keluarnya guo bertentangan dengan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, karena lahirnya guo tidak memenuhi aspek pembentukan peraturan perundang undangan, sebab frasa guo berlaku umum (generalis), karena memberlakukan hal yang sama bagi seluruh anggota legislatif hasil pemilu tahun tanpa memperhatikan latar belakang partai politik asal para anggota legislatif saat ini. bahwa frasa guo terbentuk tidak secara demokratis, yang mengakibatkan melanggarnya hak konstitusional warga negara khususnya para pemohon,adanya frasa tidak mengantisipasi akibat hukum yang timbul, hal ini disebabkan adanya partai politik yang tidak memiliki keterwakilan dpr akan tetapi mempunyai wakil yang duduk dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwanyerap seluruh aspirasi masyarakat khususnya terhadap fungsionaris partai politikdalam teori hukukanlah produk hukum yang bersifat responsif, sebagaimana yang dikemukakan oleh mahfud md: setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh sisi politik kelompok dominan (penguasa). oleh karena itu, setiap usaha melahirkan hukum yang berkarakter responsive populist harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru bentuk melahirkan ketidak keseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok. (dalam buku dengan judul politik hukum indonesia) karya mahfud md, penerbit lp3es, hal. bahwa berdasarkan teori teori hukum atas lahimenuhi aspek pembentukan peraturan perundang undangan, baik dari segi filosofis, sosiologis maupun kemanfaatantanggal januari bukti fotokopi keputusan gubernur sumatera utara nomor pts tahun tentang pemberhentian anggota dprd kabupaten labuhanbatu daerah pemilihan (tiga) dan daerah pemilihan (lima) dan pengangkatan anggota dprd kabupaten labuhanbatu utara masa jabatan bukti fotokopi keputusan gubernur sumatera utara nomor pts tahun tentang perubahan atas keputusan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang pemberhentian anggota dprd kabupaten labuhanbatu masa jabatan dan pengangkatan anggota dprd kabupaten labuhanbatu masa jabatan bukti fotokopibatu bara masa jabatan dan pengangkatan anggota dprd kabupaten batu baraasahan masa jabatan dan pengangkatan anggota dprd kabupaten asahanmandailing natal masa jabatan dan pengangkatan anggota dprdbatu bara nomor k dprd tentang susunan dan personalia badan musyawarah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batu bara: bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu utara nomor, badan anggaran, badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu utara tahun sidang bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten asahan nomor k dprd tentang penetapan pimpinan dan anggota badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten asahan,musyawarahanggaranrubahnyesuai,surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten padang lawas utara nomor pts dprd tentang pengukuhan struktur dan keanggotaan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten padang lawas utara masa jabatan bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu nomor a daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu tahun anggaran bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah anggota dprd kabupaten mandailing natal masa jabatan bukti fotokopi surat sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten asahan nomor tanggal tanpa bulan tahun perihal permohonan fasilitas kredit multi guna konsumtif kmg k), bukti fotokopi surat keterangan nomor setwan tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan nomor kc14 apk l bukti fotokopi surat keterangan nomor setwan tanggal mei bukti fotokopi surat penegasan persetujuan pemberian kredit bank sumut cabang kisaran nomor k006 apk l bulan agustus selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli dan empat orang saks ahli para pemohon andi irmanputra sidin seperti diketahui bahwa salah satu kekuasaan yang vital dalam negara demokrasi konstitusional adalah kekuasaan yang memegang mandat kedaulatan rakyat. salah satu ciri inti negara demokrasi konstitusional adalah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pendiriannya dipilih rakyat secara langsung. oleh karenanya kekuasaan seperti ini menjadi sangat penting dan tidak boleh lumpuh yang dapat diakibatkan syarat konstitusionalitas kuorum kelembagaannya tak terpenuhi. dalam undang undang dasar kita memiliki kekuasaan pembentuk undang undang yang sah mengatasnamakan institusi mewakili rakyat dari pusat dan daerah, yaitu dpr dan dprd. oleh karenanya institusi ini, tidak boleh hilang bahkan lumpuh akibat sistem yang diciptakan oleh dirinya sendiri. sistem ini bisa jadi bukan disebabkan karena kesengajaan namun disebabkan karena kelalaian visi dalam proses pembentukan norma undang undang yang diproduksinya. bahwa salah satu kelemahan legislasi kita adalah pembentuk undang undang selalu lebih mengedepankan politik hukum yang mengakomodasi kepentingan pragmatis dari partai politik pembuatnya, undang undang hanya menangkap keinginan politik pada saat itu saja. akibatnya sering tidak ada simulasi visioner dari sebuah norma yang diciptakan akan implikasi implikasi lanjutan jikalau terjadi pergeseran pergeseran keadaan politik, struktur hukum, atau norma perundang undangan yang terjadi depannya. salah satu yang menjadi permasalahan adalah undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang partai politik,ketentuan ini selama ini aman aman saja, paling jauh adalah perdebatan ini adalah tentang seputar, real atau paw oleh parpol yang anggotanya, nakal. namun, perkara menjadi lain ketika bahwa parpol yang mendapatkan kursi dprd ternyata banyak antaranya yang tidak lagi menjadi peserta pemilu berikutnya tahun nanti. ketentuan ini bukanlah ketentuan berdiri sendiri, melainkan ketentuan yang berkaitan dan norma yang berada dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd disebutkan bahwa anggota dpr dan dprd berhenti antara waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. anggota dpr dan dprd diberhentikan antara waktu salah satu penyebabnya adalah diberhentikan sebagai anggota partai politik dan atau menjadi nama efendi sirait pekerjaan anggota dprd kabupaten labuhanbatu, dari partai peduli rakyat nasional alamat dusun jambangan desa aek kersik kecamatan aek kuo, kabupaten labuhanbatu, sumatera utara sebagai .oo0 pemohon ix, nama rejo siregar pekerjaan anggota dprd kabupaten deli serdang, dari partai damai sejahtera alamat jalan binjai km. sunggal, kabupaten deli serdang, sumatera utara sebagai . . pemohon nama paslon santri pekerjaan anggota dprd kabupaten deli serdang, dari partai damai sejahtera alamat jalan enggang nomor perumnas mandala sebagai . pemohon xi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada adi mandar, s.h., hum., guntur rambe, s.h., deni irwansyah polis, s.h., fajarudin s.h. m.h., ahmad rifai hasibuan, s.h., dan oktober siahaan, s.h, advokat pada kantor adi mandar, guntur rambe partner attorney, solicitor, legal consultant, legal drafted, election consultant, beralamat jalan sutomo siswomihardjo perdana) iii nomor pesawat medan, membaca kesimpulan para pemohon. anggota partai politik lain. pemberhentian anggota dpr dan dprd tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan dpr dan dprd. dari ketentuan dalam undang undang nomor tahun ini menunjukkan bahwa berhentinya seorang anggota dpr dan dprd karena menjadi anggota partai politik lain bukan dalam kamar meninggal dunia atau mengundurkan diri, namun melalui kamar diberhentikan. oleh karenanya, pemberhentian anggota dpr dan dprd bergantung pada pengusulan parpol bersangkutan pada pimpinan dpr atau dprd. artinya bahwa sepanjang tidak terdapat pengusulan dari parpol, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat. namun kemudian, menjadi agak kabur ketikanggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila salah satunya menjadi anggota partai politik lain. tata cara pemberhentiannya tergantung pada ad art partai tersebut, dalam hal anggota partai politik diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, makadari ketentuan ini, maka yang tadinya jikalau hanya melihat undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dapat ditafsirkan bahwa tergantung pengusulan dari partai politik bersangkutan untuk diberhentikan atau tidak, maka norma dalam undang undang parpol ini justru memiliki implikasi imperatif. bahwa seorang anggota partai politik yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena menjadi anggota parpol lain, akan otomatis diikuti pengusulan pemberhentiannya kepada pimpinan dpr dan dprd sebagai anggota dpr dan dprd. artinya tidak ada pilihan bagi parpol untuk tetap mempertahankan anggota dpr dan dprd tersebut setelah menjadi anggota partai politik lain. parpol harus segera menyusul pemberhentian yang bersangkutan menjadi anggota dpr atau dprd. namun, menjadi persoalan ketika terdapat keadaan konstitusional yang berubah. yang tadinya norma ini hanya berada dalam dimensi parpol yang memiliki kursi dpr dan dprd, kini sudah berada dalam dimensi lain, yaitu parpol yang memiliki kursi dprd yang tidak lagi menjadi peserta pemilu berikutnya. artinya, norma ini akan menimbulkan masalah secara konstitusional ketika terdapat beberapa kemungkinan yuridis bahwa parpol yang mendapatkan kursi dpr saat ini, seandainya ternyata satu atau lebih, atau bahkan keseluruhan tidak lagi menjadi peserta pemilu karena tak lolos verifikasi, walaupun kualitasnya adalah bahwa hanya parpol yang mendapatkan kursi dprd saat ini sebagian besar antaranya tidak lagi menjadi peserta pemilu tahun seandainya kita disimulasikan bahwa lebih dari parpol yang sekarang memiliki kursi dpr tidak lagi menjadi peserta pemilu berikutnya entah karena tidak lolos verifikasi atau penyebab lainnya, maka kemungkinan belum tentu seluruhnya anggota dpr dari parpol tersebut akan setia mengikuti parpol tersebut. seperti diketahui bahwa relasi parpol sebagai suatu pranata demokrasi dengan para anggotanya bukanlah relasi yang merekat ideologis, sehingga sangat rentan untuk membuat relasi tersebut menjadi serpihan yang pecah dan terlepas. oleh karenanya, seandainya kemudian lebih dari parpol tersebut anggota dpr nya kemudian pindah parpol yang menjadi peserta pemilu, maka bisa dibayangkan akan terjadi pemberhentian besar besaran dpr yang kemudian tidak dapat dijawab secara mudah bahwa paw adalah solusinya. karena secara linier kemungkinan besar calon anggota partai politik penggantinya juga bisa jadi sudah berpindah parpol dan menjadi caleg pada partai lain peserta pemilu. oleh karenanya dalam situasi seperti ini, maka yang dikhawatirkan bahwa norma undang undang parpol tersebut akan membuat terjadinya kondisi kelumpuhan pranata konstitusi kita, sehingga lembaga demokrasi tidak berjalan. dalam undang undang dasar disebutkan bahwa mpr terdiri dariartinya dalam situasi seperti ini lembaga mpr pun akan mengalami kondisi keterancaman karena tidak dapat menjalankan fungsi akibat kuorum konstitusional tidak terpenuhi, akibat anggota dpr yang diberhentikan tersebut tidak menemukan penggantinya. presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan juga kemungkinan akan mengalami berbagai macam hambatan dan tak dapat bekerja karena relasi konstitusional dengan dpr mana butuh kuorum rapat, mulai alat kelengkapan hingga paripurna tidak terpenuhi. relasi ini sesungguhnya tidak boleh putus karena bagaimanapun fungsi legislasi pengawasan dan anggaran atas kekuasaan presiden berada dpr yang kesemua fungsi ini adalah pilar pilar utama jalannya kekuasaan pemerintahan. gambaran akan potensi kekacauan konstitusional ini sesungguhnya telah mengancam depan mata pada tingkat dprd provinsi kabupaten kota, termasuk relasinya dengan kepala daerah. akibat definisi parpol pada menyamaratakan seluruh parpol yang memiliki kursi dpr dan dprd, baik yang masih menjadi peserta pemilu maupun yang tidak lagi menjadi peserta pemilu. oleh karenanya, keberadaan undang undang parpol ini yang memberikan ruang penafsiran bahwa seluruh parpol meski bukan lagi peserta pemilu, membuat lembaga pelaksana pemilu atas dasar itikad baik menjalankan undang undang akan memaksakan anggota dprd yang sedang menjabat itu untuk meninggalkan kursi keanggotaan dprd jikalau ingin menjadi calon anggota dpr atau dprd lagi tanpa ada batasan bahwa itu hanya berlaku bagi partai politik yang menjadi peserta pemilu dengan catatan itikad baik tidak cukup dipakai dasar penyelenggaraan negara untuk mengatur sesuatu yang bukan otoritas dan kepentingannya. selain ancaman kelumpuhan pranata konstitusi, maka bagaimanapun parpol diakui memiliki hak atas kursi dpr dan dprd. bagaimanapun hak tersebut timbul karena parpol adalah satu satunya organisasi yang boleh menjadi peserta pemilu legislatif. hak parpol yang berjalan itu adalah hak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr dan dprd, termasuk hak untuk tidak mengusulkan pemberhentian anggotanya dpr dan dprd guna mempertahankan kursinya yang bisa jadi kosong karena sebuah aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pelaksana pemilu. oleh karenanya terdapat keadaan yuridis yang memungkinkan bahwa sebuah parpol yang memiliki keanggotaan dpr dan dprd ada yang bukan lagi peserta pemilu, namun ada yang tetap menjadi peserta pemilu. parpol yang bukan lagi peserta pemilu yang masih memiliki anggota dpr atau dprd tersebut memiliki anggota dprd yang kemudian telah berpindah parpol guna menjadi caleg parpol lain yang menjadi peserta pemilu berikutnya. namun parpol asalnya tak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentiannya bisa karena alasan subjektif, bisa juga karena alasan tidak memiliki daftar paw karena semua sudah menjadi anggota parpol lain dan parpol tersebut tak rela jatah kursi dprd dibiarkan kosong. oleh karenanya, maka undang undang parpol tersebut'. frasa parpol yang dimaksud dalam ini tidak dapat lagi dibaca bahwa seluruh parpol yang termasuk yang tidak menjadi peserta pemilu, namun harus dibaca bahwa aturan ini akan menimbulkan kekacauan konstitusional, serta merugikan hak konstitusional partai politik jikalau seluruh parpol, termasuk pada parpol yang tidak lagi menjadi peserta pemilu berikutnya, dan tak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentian keanggotaan anggota paspornya dprd dipaksakan untuk memberhentikan anggota dprd dari paspornya karena menjadi caleg dari parpol lain. sebagai catatan bahwa ketentuan ini juga sesungguhnya tidak dapat dihubungkan dengan proses konstitusional rezim pemilu. dalam arti bahwa seseorang yang kemudian menjadi caleg dari partai tertentu yang telah meninggalkan partainya, yang notabene tidak terdaftar sebagai peserta pemilu, harus ditafsirkan bahwa parpol yang sebelumnya yang tidak lagi menjadi peserta pemilu harus pemberhentiannya guna kepentingan pelaksana pemilu atau pelaksana pemilu mensyaratkan mereka mengundurkan diri karena hal tersebut bukanlah kebutuhan pelaksanaan pemilu karena hal ini berada dalam domain relasi parpol dan dpr hal ini akan menimbulkan kekacauan yang dapat diakibatkan bahwa tafsir parpol dalam undang undang parpol berlaku secara umum yang kemudian dijadikan jembatan intervensi lembaga penyelenggara pemilu yang sesungguhnya tidak berkepentingan melalui aturan yang merugikan hak konstitusional parpol atas kursi dprd yang tanpa sadar mengancam kelumpuhan jantung konstitusi kita. oleh karenanya sepanjang frasa partai politik harus diartikan tidak termasuk pada partai politik yang bukan peserta pemilu dan tidak berkehendak untuk mengusulkan pemberhentian kepada pimpinan dpr atau dprd sebagai anggota dpr dan dprd, karena jikalau diterapkan, maka akan menimbulkan kekacauan konstitusional yang akan mengancam jantung kehidupan uud saksi para pemohon binsar nasution, md. saksi adalah anggota dprd kabupaten mandailing natal dari partai bintang reformasi yang mengundurkan diri: keanggotaan saksi sebagai anggota dprd untuk masa jabatan lima tahun, aturan dalam undang undang guo sangat diskriminatif, karena saksi dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai anggota dprd, karena mencalonkan diri sebagai anggota dprd tahun melalui partai demokrat: saksi adalah ketua badan legislasi, saksi harus mengundurkan diri padahal masih ada rancangan perda yang sedang dibahas. themes welerubun, s.h. saksi adalah anggota dprd maluku tenggara dari ppen yang telah mengundurkan diri, karena kini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai nasional demokrat, saksi mengalami kerugian dengan adanya ketentuan undang undang guo. selain itu juga terjadi kerugian pada negara dan daerah karena tidak berfungsinya alat kelengkapan dprd. maluku tenggara dari partai yang memperoleh kursi, partai harus mengundurkan anggotanya, dan tidak mengajukan penggantian antar waktu. ilyas siswa, pd. saksi adalah anggota dprd mandailing natal dari partai matahari bangsa, yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri untuk partai hanura, saksi adalah satu satunya anggota legislatif dari suku jawa, sehingga konstituen saksi yang merupakan suku minoritas sangat berharap pada keberadaan saksi sebagai anggota legislatif. drs. safron saksi adalah anggota dprd kabupaten batu bara dari partai bintang reformasi yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai amanat nasional, saksi diminta berhenti karena mencalonkan diri dari pan, karena partai bintang reformasi tidak lagi dapat ikut pemilihan umum, dan karena saksi mencalonkan diri sebagai caleg dari pan maka saksi berdasarkan peraturan kpu dianggap pindah partai. saat ini kepengurusan pmb kabupaten batu bara sudah tidak ada lagi, pengurusnya sudah bubar, dan tidak dapat melakukan penggantian antar waktu, karena sudah tidak ada lagi anggota, karena semua sudah bergabung dengan partai lainng pada pokoknya sebagai berikut:undang undangdiundang undang partai politik haruslah dipahami secara se mengundurkan diri secara tertulislnomor tahun (bukti terhadap undang undang dasar (bukti sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan alasannya, para pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan mahkamah konstitusi dan "legal standing para pemohonpartai politik dan undang undangara pemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas pada proses manakah pembentukan undang undang partai politikundang undang penyelenggara pemilu dan undang undangundang undang partai politik. para pemohon beranggapan ketentuan huruf dan undang undangyang wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya huruf dan undang undang partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan ketentuan mengakibatkanbahwa hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya sebagai peserta pemilu tahun bukan kepada para pemohon: bahwa akibat hukum dari adanya upaya melanggar hukum administratif yang dilakukan olehketerangan dpr terhadap dalil parapartai politik. terhadap permohonan pengujian undang undang partai politik dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: pengujian huruf dan undang undangundang undangundang undangbahwa huruf dan undang undangundang undangundang undangarpolanggota dprd kabupaten kota periode pada beberapa kabupaten kota provinsi sumatera utara yang mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya parpol karena para pemohon tidak dapat menyelesaikan pengabdiannya sebagai anggota dprd hingga akhir masa bakti keanggotaannya yaitu tahun sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. hal ini karena para pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) tahun untuk partai politik lain, akibat partai politik yang sebelumnya mencalonkan para pemohon tidak lagi menjadi peserta pemilu tahun menurut para pemohon, parpol telah melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin dan uud karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan tidak memberikan kebebasan berserikat untuk menentukan pilihan masuk dalam sebuah organisasi yang dapat memenuhi aspirasinya, serta tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan:yelesaikan pengabdiannya sebagai anggota dprd sampai akhir masa jabatannyaparpolparpolparpolyang menurut para pemohon bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang masing masing menyatakan: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umpara pemohon mendalilkan bahwa parpol tidak mengakomodasi keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para pemohon sebagai anggota legislatif, karenamaksud untuk menjadi calon anggota legislatif daerah pada pemilu tahun ketentuan yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan latar belakang partai politik telah memperlakukan secara sama terhadap hal yang berbeda. menurut para pemohon seharusnya ketentuan guo hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yoleh karena objek permohonan para pemohopartai politik. il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan kerugian konstitusional para pemohonberbunyindang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan partai politiknya sebagai peserta pemilu tahun bukan kepada para pemohon yang partai politiknya tidak lagi sebagai peserta pemilu tahun para pemohon juga mendalilkan bahwsehingga tidak. akibatnyamencapai kuorum. menurut para pemohon, pihaknya duduk sebagai anggota dprd. dengan ketentuan parpol maka para pemohon terpaksa meninggalkan konstituen yang memilihnya pada pemilu legislatif tahun yang lalu. i3.: i3.juli dan juli yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat.i3. menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari dpr yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan parpol telahbahwaparpoli3bukti surat tertulis dari para pemohon, keterangan dari pemerintah, dan keterangan dpr, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pendapat mahkamah i3 16j menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu ketentuan ketentuan konstitusional dalam uud dan norma derivatif'nya dalam perundang undangan tentang dpr dan dprd sebagai berikut: para pendiri negara telah memilih susunan negara kesatuan yang berkedalaman rakyat dan berdasarkan konstitusi, yang pemerintahan negaranya mengenal adanya cabang utama kekuasaan negara, antara lain, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. untuk mengisi keanggotaan legislatif tersebut dipilih melalui pemilu. sebagai suatu negara kesatuan, indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas dan budaya yang beranekaragam, sebagaimana diatur dalam uud negara kesatuan republik indonesia dibagi atasdengan baginya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan tersebut maka setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan secaraberdasarkan pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan uud sebagai konstitusi maka pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara kesatuan republik indonesia nkri) harus dijalankan secara demokratis berdasarkan prinsip negara hukum (vide uud oleh karena itu untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara demokratis berdasarkan pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan , dalam pemerintahan pusat, selain presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, dibentuk pula dewan perwakilan rakyat dpr) yang antara lain, menjalankan kekuasaan legislatif, dan untuk pemerintahan daerah samping dibentuk kepala pemerintah daerah dibentuk pula dewan perwakilan rakyat daerah dprd) sesuai dengan tingkat masing masing, yang anggota anggotanya juga dipilih melalui pemilu (vide dan uud dengan dibentuknya presiden dan dpr, serta dengan ditentukan adanya dua unsur pemerintahan daerah tersebut maka kerja sama yang harmonis antara kedua unsur pemerintahan daerah tersebut sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, yang antara lain, untuk pembentukan peraturan perundangan undangan, menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (vide uud berdasarkan uraian tersebut jelaslah arti pentingnya kedudukan dan fungsi dpr dan dprd secara keanggotaan dan kelembagaan. secara teknis fungsi tersebut diselenggarakan oleh para anggota sebagai bagian dari sistem pemerintahan nkri. mengingat arti pentingnya kedudukan dan fungsi dpr dan dprd tersebut maka keanggotaan dpr dan dprd, secara konstitusional, haruslah menjadi suatu perhatian khusus, karena pada anggotalah terletak fungsi dpr dan dprd, pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung secara demokratis sesuai dengan amanat uud oleh karena itu eksistensi dpr dan dprd dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sejatinya merupakan eksistensi anggota dpr dan dprd. komposisi keanggotaan dpr dan dprd yang rekrutmennya diperoleh melalui pemilu yang pesertanya adalah partai politik, sejatinya merupakan konfigurasi dari suatu representasi politik dari seluruh masyarakat yang ada indonesia dan dalam suatu daerah dan waktu tertentu. selain itu, komposisi keanggotaan tersebut juga merupakan konfigurasi dari figur tokoh politik yang sebagai representasi ketokohan figur politik masyarakat, karena sistem dan mekanisme rekrutmen keanggotaan dpr dan dprd ditentukan pula oleh figur tokoh politik secara individual. dengan demikian maka konfigurasi politik ditentukan oleh partai politik dan figur tokoh politik. terkait dengan itu maka partai politik dan figur tokoh politik sebagai faktor penentu dalam konfigurasi politik harus menjadi dasar dalam pemecahan permasalahan terkait dengan hal ihwal tentang dpr dan dprd. i3 . menimbang bahwa konfigurasi representasi kedaulatan rakyat indonesia yang diperoleh dari hasil pemilu, adalah konfigurasi periode lima tahunan. hasil pemilu membentuk suatu konfigurasi politik, sebuah institusi lembaga perwakilan rakyat dengan komposisi sesuai dengan perolehan suara masing masing peserta pemilu. dalam hal institusi dpr dan dprd maka konfigurasi dpr dan dprd dalam periode lima tahun tersebut, tercermin dari partai politik yang memperoleh kursi untuk menempatkan wakilnya. selain itu, konfigurasi itu juga mencerminkan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih (konstituen). konfigurasi institusi dpr dan dprd satu periode ini pada prinsipnya harus dipertahankan, sebagai sebuah amanat dari representasi rakyat melalui pemilu. representasi rakyat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut indonesia sebagaimana ditegaskan dalam uudkonsepsi politik kenegaraan yang meletakkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara tangan rakyat. rakyatlah yang membentuk negara dan menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam pemilu, rakyat langsung memilih siapa wakil yang dikehendakinya. banyaknya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh wakil rakyat: i3. menimbang bahwa legitimasi politik dalam sebuah konfigurasi tersebut harus dipertahankan, kecuali jika terjadi hal hal yang menyebabkan harus dilakukannya pergantian, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kekosongan keanggotaan dpr atau dprd, karena kekosongan keanggotaan akan menghambat terselenggaranya tugas negara. permasalahan hukum yang para pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota dpr atau dprd, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dpr atau dprd dari partai politik lain pada periode pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota dpr atau dprd, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota dpr atau dprd. i3.konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.menurut mahkamah meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota dpr atau dprd oleh rakyat melalui pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. hak demikian tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. dalam pemahaman yang demikianlah, makna parpol, dalam hal seseorang telah diberhentikan dari anggota partai politiknya berhenti pula keanggotaan yang bersangkutan mewakili partai tersebut lembaga dpr atau dprd. jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam huruf parpol. hal ini juga berlaku apabila ada anggota dpr atau dprd yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota dpr atau dprd merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan. dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember yang antara lain, mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan daerah pemilihannya, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota dpr atau dprd dari partai politik peserta pemilu yang terdaftar dalam daftar calon tetap sebagai pengganti. jika partai politik tersebut tidak lagi memiliki calon anggota dpr atau dprd dalam daftar calon tetap sebagai pengganti, sedangkan anggota dpr atau dprd yang mewakili partai politik tersebut keluar dari dpr atau dprd dan partai politik tersebut tidak melakukan penggantian antarwaktu, maka akan terjadi kekosongan anggota dpr atau dprd. kekosongan keanggotaan juga mungkin terjadi jika kepengurusan partai politik tingkat regional sudah tidak ada lagi, akibat anggotanya sudah bergabung dengan partai politik lain atau partai politiknya sudah bergabung dengan partai politik lain, atau sebab lainnya yang terkait dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. dalam hal demikian, penggantian antarwaktu tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan masalah hukum yaitu kekosongan keanggotaan dpr atau dprd, i3. menimbang bahwa mahkamah akan mempertimbangkan apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya. dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota dpr atau dprd telah pemberhentiannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota dpr atau dprd dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota dpr atau dprd. dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut mahkamah ketentuan parpol adalah konstitusional. akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak pemberhentiannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota dpr atau dprd, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota dpr atau dprd. hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. dalam kasus yang dipersoalkan oleh para pemohon, para pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota dpr atau dprd tidak lagi sebagai peserta pemilu. beberapa daerah mana keanggotaan dprd mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam pemilu tahun berikutnya, maka anggota dprd secara massal juga akan melakukan perpindahan partai politik lain yang menjadi peserta pada pemilu berikutnya. dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota dprd ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan dprd tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, dprd merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. menurut mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya dprd menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: dan kedua, perbaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak hak konstitusional tersebut, mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota dpr dan dprd:oarief hidarief pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang . dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'. bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jelaslah para pemohon dijamin hak konstitusional serta bebas menentukan pilihan untuk masuk dalam organisasi yang dapat memenuhi aspirasinya menyampaikan pendapat sebagai warga negara indonesia,ahwa parrujuk kepada putusan mahkamah nomor puu ii1id, hartonod. arief hid hartono ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. yunita ramadanggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota yang tersebar sumatera utara yang telah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum untuk periode tahun oleh rakyat berdasarkan daerah pemilihan masing masing, pada dasarnya adalah atas kesadaran rakyat pemilih berdasarkan integritas serta kapasitas para pemohon, bahwa para pemohon berhak diberikan kesempatan untuk tetap menyelesaikan pengabdiannya pemerintahan dari jalur politik hingga berakhir masa waktunya, sesuai dengan mandat yang sudah berikan oleh rakyat pemilih daerah pemilihan masing masing, hal mana semestinya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian yang adil sesuai dengan uud bahwaada dasarnya berakibat bagi para pemohon tidak lagi dapat menyelesaikan masa pengabdiannya badan legislatif dan bertentangan dengan uud sebagaimana dimaksud pada berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan kelimaerbunyiertentangan dengan undang undang dasar berbunyi: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umumii. alasan alasan permohonan para pemohon bahwa para pemohon adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten kota pada beberapa kabupaten kota provinsi sumatera utara yang dilantik sesuai dengan surat keputusan gubernur sumatera utara (bukti dan bukti bahwa para pemohon sebagai anggota legislatif yang berasal dari partai politik peserta pemilu tahun yang lalu, dan tidak memiliki wakil dpr karena syarat yang ditentukan oleh undang undang tidak terpenuhi, namun partai tetap eksis karena daerah provinsi, kabupaten kota masih banyak yang mendapat kepercayaan dari konstituen, sehingga mencukupi kuota untuk duduk menjadi anggota legislatif daerah janggal karenatidak dapat ikut serta dalam pemilu tahun sehingga menurut para pemohon bertentangan dengan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diatur dalam undang undang dasar bahwa ketentuan diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan latar belakang partai politik anggota legislatif hasil pemilihan umum tahun yang diikuti oleh (tiga puluh empat) partai politik (i.c para pemohon), sementara peserta pemilihan umum tahun tidak sama dengan peserta pemilihan umum legislatif tahun yang hanya diikuti oleh (dua belas) partai politik peserta pemilu: bahwa guo, mengakibatkan para pemohon telah tidak dapat melanjutkan tugas pengabdian sebagai wakil rakyat tempat para pemohon bertugas dan mengabdi saat ini hingga akhir masa bakti tahun karenakeinginan untuk menjadi calon anggota legislatif daerah pada pemilu tahun hal ini menyebabkan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan. bahwa para pemohon menyadari, secara yuridis formal apabila para pemohon berpindah partai kepada partai politik peserta pemilu tahun otomatis akan berhenti dari keanggotaan partai politik asal para pemohon dan sekaligus berhenti dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana ketentuan frasa undang undang nomor tahun tentang partai politik. bahwa seharusnya ketentuan guo hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya sebagai peserta pemilihan umum tahun bukan kepada para pemohon yang partai politiknya bukan lagi sebagai peserta pemilu tahun bahwa argumentasi lain adalah, dengan diberlakukannya ketentuan guo, tetapi kenyataannybahwa akibat hukum lain dari guo para pemohon melihat ada upaya daridengan cara melanggar hukum administratif, dengan modus membuat pengunduran diri dari partai asal (partai peserta pemilu tahun dengan pindah partai politik baru yang merupakan peserta pemilu tahun dengan restu pengurus partai masing masing dan membuat perjanjian tidak akan melakukan pergantian antar waktu paw) pada keanggotaan legislatif yang menjadi calon anggota legislatif dari partai lain, hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan, menjadi calon anggota dpr dprd provinsi kabupaten kota. bahwa walaupun sesungguhnya mengundurkan diri dari partai asal merupakan suatu keterpaksaan dan bukanlah kehendak dan kemauan para pemohon, melainkan disebabkan karena partai politik asal para pemohon tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan komisi pemilihan umum. bahwa dari wewenang yang melekat pada diri para pemohon sebagai wakil rakyat daerah, telah dirugikan hak dan atau kewenangmengakibatkan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon menjadi dirugikan, hal ini disebabkan:kuorum. alat kelengkapan dprd tidak lengkap, bahkan tidak sesuai dengpara pemohon tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh undang undang nomor tahun tentang susunan kedudukan anggota mpr, dpr, dpd dan dprd.

tinsya fauzi alamat jalan anggrek luar bali persero rw kelurahan lubuk baja, kecamatan batam kota, kota batam. nomor ktp berdasarkan surat kuasa nomor mk iv bensin berinsya fauzieffendi harahap, s.h., jehezkieldevy sudarso, s.h., cn., maria erna e., s.h., m.h. dan arie eko yuliearti, s.h., m:i1 kpu pusat jakarta lsm kampak ex! i11 bawaslu pusat jakarta lsm kampak ex! iii dpr jakarta lsm kampak ex! iiix!! ii bawaslu pusat jakarta lsm kampak ex! iii dpr jakarta lsm kampak ex! iiioh: bahwa saksi,: bahwa saksi,: bahwa saksi,., bahwa saksi, pada april menggelar demonstrasi kpu provinsi kepulauan riau dan bawaslu provinsi kepulauan riau:memohon menyatakan permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum php) karena permohonayang bukan kewenangan mahkamah menimbang bahwa keberatan memohon sepanjang mengenai permohonan yang. menimbang bahwa sengketa yang diajukan oleh pemohon adalah tentang perubahan nama calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) dari daftar calon sementara dcs) dalam daftar calon tetap dct) yang tidak sesuai dengan prosedur, maka meskipun pemohon mencantumkan dalam petit permohonannya bahwa perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah atas nama aida nasution smith, s.e., m.m dan atrice ellen manage menjadi suara yang tidak sah, menurut mahkamah permohonan yang diajukan bukan menjadi kewenangan,,,namunnamunmakaaftar calon tetapdalam persidangan pada hari selasa tanggal mei pada pokoknya jawaban memohon menyatakan: bahwa dalam eksepsi, memohon menyatakanmendaftarkan diridalam pokok perkara, memohon menyatakan karena objek permohonan guo bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum, dengan demikian mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara permohonan guo. menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan yangmajelis hakim mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan iniomisi pemilihan umum pts kpu tanggal mei mengenai perolehan suara aida nasution smith, s.e., m.m. nomor urut yang berjumlah suara dan atrice ellen manage nomor urut yang berjumlah suarakomisi pemilihan umum kpu) provinsi kepulauan riaumemohon komisi pemilihan umum

arhj. sumiyati pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat perum jaka permai, jalan cemara raya nomor rt. rw.0o6a, kelurahan jakasampurna, kecamatan bekasi barat, kota bekasi nama anim imamuddin, se. pekerjaan anggota dprd kota bekasi warga negara indonesia alamat kranggan lembur kelurahan jatirangga, kecamatan jatisampurna, kota bekashiu indiana, s.h., tanda nasution, s.h., astiruddin purba, s.h., budi rahmat iskandar, s.h., shalih mangaka sitompul, s.h., m.h., rm. purwa anwarsaputra, s.h., m.h., ulung purnama, s.h., m.h., dan taufik his, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi pasangan calon walikota wakil walikota bekasi sm2 anim beralamat gedung bellavista jalan jatimakmur nomor pondok gede, kota bekasbekasi, berkedudukan jalan ir. juanda nomor kota bekasi, jawa barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada alex lazily, s.h., akan ikan, s.h., erwin martin, s.h., dan burma johar, s.h., para advokat dari law office alex syalzily, partners berkantor jalan pramuka nomor kotarahmat effendi pekerjaan calon walikota bekasi walikota bekasi alamat jalan raya pekan indah blok nomor bekasi nama ahmad syaikh pekerjaan calon wakil walikota bekasi anggota dprd provinsi jawa barat alamat jalan antara nomor komplek kbn, rt. rw. jatimakmur, pondokgedebidi, s.h., kamal abdul azis, s.h., perundang undangan yang berlaku untuk menjadi calon walikota dan wakil walikota bekasi, sesuai kewajibannya kpu kota bekasi (lc. memohon) harusberbunyi: kpumeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam (bukti dan bukti .b) bahwa kpu kota bekasi ic. memohon)h. rahmat effendi: bahwa kpu kota bekasi ic. memohon) tidak melakukan kewajibannyaiketahui dari keterangan tergugat sendiri yang diberikan pada kpud tegaskan ppen hanya cantumkan satu istri.:l:il perihal dugaan pelanggaran administrasi,,ampai dengan:, bahwa pada tahapan pungut hitungx11 perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu. pelanggaran pidana pemilu,tujukan kepada kapolresta metro bekasi kota nomor pdp panwaslukada kota bekasi ilditujukan kepada kapolresta metro bekasi kota, pdp panwaslukada kota bekasi xll:a kepada ppk rawalumbu, bawaslu kota bekasi sudah berkirim surat bawaslu, penyelesaian sengketa pemilu: tidak ada kasus sengketa pemilu yang diadukan bawaslu kota bekasieksepsi yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait sebagai berikut: eksepsi memohon permohonan pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan: permohonan pemohon kabur dan tidak jelas obscura): eksepsi pihak terkait pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing), permohonan lewat waktu: salah objek (error object) karena pemohon mengajukan objeki3. menimbang bahwa terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon lewat waktu. , menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap persidangan berdasarkan bukti bukti surat atau tulisan maupun saksi saksi yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut: terdapat dua dokumen yang diterbitkan oleh memohondan ii)mohon selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota bekasi dan dikutuk palu pada pukul wib: memohon komisi pemilihan umum kota bekasi) mengundang saksi saksi pasangan calon untuk hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal desember pukul wib, dengan surat undangan bertanggal desember (vide bukti saksi saksi pasangan calon hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal desember akan tetapi saksi saksi pasangan calon selain saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) meninggalkan ruang rapat pleno komisi pemilihan umum kota bekasi: menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan dan fakta persidangan tersebut(bukti bukti pt sedangkantidak terdapatberdasarkan peraturan perundang undangan serta fakta persidangan adanya rapat pleno tingkat komisi pemilihan umum kota bekasi pada tanggal desember maka objek permohonan yang tepat dalam perkarayang memuat hasil perolehan suara untuk masing masing pasangan calon, sedangrupakan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilihaka sesuai denghkamah konstitusi adalah tiga hari kerja setelah komisi pemilihan umum kota bekasi memohon) menetapkan hasil perolehan suara, yaitu kamis, desember jumat, desember dan terakhir rabu, januari karena sabtu, desember ahad, desember senin, desember (cuti bersama), dan selasa, januari tahun baru) bukan hari kerja, menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal januari sesuai dengan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk tanggal januari berdasarkan uraian pertimbangan atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon diajukan melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon lewat waktu adalah beralasan menurut hukum: i3. ttd. sholihin nasir bahwa surat keputusan nomor pts kpu kota tanggal oktoberyang dikeluarkan oleh kpu kota bekasi ic. memohon) telah jelas dan nyataana kpu kota bekasi ic. memohon) tidakmana ternyata kemudian diketahui bahw: bahwa telah nyat yakni dengan hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama gujarati dengan (empat) orang anak. padahal menurut data kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota bekasi calon walikota dr.h. rahmat effendi ic. pihak terkait) memiliki isteri lain yang bernama luciano victoria dengan (tiga) orang anak sesua (bukti bahwa sesuai pengakuan calon walikota dr.h. rahmat effendi ic. pihak terkait) pada global pada hari jumat tanggal desember dalam acara fokus selebritis pada pukul wib dengan didampingi oleh isterinya yang bernama luciano victoria, mana calon walikota dr.h. rahmat effendi telah nyata mengaku mempunyai isteri lebih dari satu dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota bekasi sesuaitentangm), maka dengan demikian secara tegas bahwa calon walikota dr.h. rahmat effendi tidak memenuhi syarat menjadi calondisebabkan tidak mengisi formulir model bb10 kwk.kpu secara benar dan lengkap: bahwa kpu kota bekasi ic. memohon) denganselaintergugat juga melanggar huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana telah diubah terakhir dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan tugas dan wewenang kpu kota dalam penyelenggarkota yang telah memenuhi persyaratan. bahwa selain melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, ti'adakan kpu kota bekasi ic. memohon) dalam menerbitjuga telah bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyatakan pemerintahan berpedoman pada asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik juncto) proporsionalitas: profesionalitas: akuntabilitas: efisiensi: dan efektivitas , mana memohon dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota bekasi tahun telah nyata nyata melanggar asas asas sebagai berikut: asas kecermatan kpu kota bekasi ic. memohon) dalam membuat surat keputusan harus bersifat jujur untuk menggambarkan fakta fakta yang jelas berkaitan pengisian data formulir model bb10 kwk.kpu telah menetapkan calon walikota bekasi. asas ketelitian dan kepatutan: kpu kota bekasi ic. memohon) telah secara jelas tidak teliti dan tidak berhati hati untuk melakukan verifikasi data secara benar. maka dengan demikian, keputusan yang diterbitkan kpu kota bekasi (lc. memohon) guo juga melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan asas asas pemerintahan yang baik, bahwa kpu kota bekasi ic. memohon) telahyang nyata nyata telah melanggar peraturan perundang undangan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pemohon yaitu: hilangnya kesempatan bagi pemohon untuk menjadi walikota dan wakil walikota bekasi periode bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan memohon nomor pts kpu kota tanggal oktober tentang penetapan pasangan calon walikota dan walikota bekasi periode menjadi peserta pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun dan suratlikota bekasi periode dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun kepada(bukti il. pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam menyelenggarakan pemilukada kota bekasi tahun bahwalam memanipulasi data daftar pemilih tetap dpt) pemilukada kota bekasi tahun antara lain: bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki memohon berdasarkan undang undang nomor tahun huruf tentang pemutakhiran data pemilih, mana memohon berikut jajarannya dimasing masing tingkatan dengan bukti bukti yang meyakinkan melanggar ketentuan mana adanya perbedaan hasil rekapitulasi dalam daftar pemilih tetap dpt) dalam berbagai versi baik versi pps form model d1 kwk.kpu), versi ppk form da1 kwk.kpu), maupun versi kpu kota bekasi form db kwk.kpu), sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini: perubahan jumlah pemilih dari salinan dpt model d1. kwk kpu dan model da. kwk kpu (kecamatan raman enebaharar | keterangan) jati asih jati kramat perbedaan versi d1 versi da1 terdapat pengurangan jumlah kwk.kpu kwk.kpu jumlah pemilih perempuan pemilih p1. (p1. dalam salinan dpt dalam salinan sebesar dpt yang menggunaka jumlah jumlah jati luhur perbedaan versi dpt versi da1 terdapat selisih sebesar antara jumlah kwk.kpu rekapitulasi p1. jumlah dpt dengan da1 kwk.kpu perbedaan versi dpt versi da1 terdapat selisih sebesar antara jumlah kwk.kpu rekapitulasi jumlah dpt dengan da1 kwk.kpu jati jatisampur perbedaan versi formulir versi terdapat selisih sebesar sampurna hasil d1 kwk.kpu formulir rekapitulasi da1 tentang kwk.kpu jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunaka hak pilih laki laki lk) d1 kwk.kpu dengan da1 kwk.kpu jati perbedaan versi dpt versi terdapat selisih sebesar sampurna antara da1.kwk.kp rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu jati perbedaan versi dpt versi terdapat selisih sebesar anggun antara da1.kwk.kp rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu jati radenjati ranggabekasi jaka mulya perbedaan versi dpt versi terdapat selisih sebesar selatan antara da1.kwk.kp rekapitulasi daftar pemilih tetap jumlah pemilih jumlah (dpt) dengan pemilih formulir jumlah da1 kwk.kpu pemilih kayu perbedaan versi dpt versi terdapat selisih sebesar ingin antara da1.kwk.kp lk: rekapitulasi pr: daftar pemilih tetap (dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu antar citing perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar gebang udik rekapitulasi kwk.kpu kwk.kpu lk: yang jumlah menggunaka hak pilih jumlah jumlah daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu citing perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar udik rekapitulasi kwk.kpu kwk.kpu yang tidak menggunaka hak pilih daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu rawa bojong perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar bumbu mentengngasinanbojong perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar rawa antara kwk.kpu kwk.kpu bumbu rekapitulasi yang menggunaka hak pilih daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu sepanjang perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar jayamustika mustika perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar jaya saritidak menggunaka hak pilih daftar pemilih tetap dpt) yang tidak dengan formulir da1 kwk.kpu kemuning perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar antara kwk.kpu kwk.kpu lk: rekapitulasi (ppk) pr: daftar perbedaan pemilih antara pemilih rekapitulasimustika perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar jaya antara kwk.kpu kwk.kpu rekapitulasi yang pemilih menggunaka hak pilih pemmenggunaka hak pilih daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu pondok jati warna perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar melati antara kwk.kpu kwk.kpu rekapitulasi yang menggunaka hak pilih daftar jumlah jumlah pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu jati murnipemilih menggunaka hak pilih pemilih daftar jumlah jumlah pemilih tetap pemilih dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu medan pejuangmedanbekasi kota baru perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar baratjumlah menggunaka hak pilih daftar jumlah jumlah pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu jumlah pemilih dari tps lain bintara jumlah versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar jaya memilih kwk.kpu kwk.kpu dalam salinan pr: dptbekasi duren jaya perbedaan versi d1 versi da1 terdapat selisih sebesar timur antara kwk.kpu kwk.kpu rekapitulasi yang menggunaka hak pilih daftar pemilih tetap dpt) dengan formulir da1 kwk.kpu mustika perbedaan formulir d1 formulir da1 terdapat perubahan jaya antara kwk.kpu kwk.kpu sebesar rekapitulasi (pps): (ppk): daftar pemilih tetap dpt) pemilih yang pemilih menggunakan pemilih hak pilih pemilih syarifuddin, s.h., dan melissa christians, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor alfonso partners law office yang beralamat the tower 'or suite jalan h.r. rasa said kav. jakarta serta berdasarkan surat kuasa khususdan bidat, s.h., para advokat pada kantor dr. muhammad amrun and partners map) law firm, menara icb bumiputera, jalan probolinggoota bekasidaftar pemilih tetap dpt) pemilih yang tidak pemilih menggunakan pemilih hak pilih pempr: tetap dpt) pemilih pemilih yang menggunakan pemilih pemilih hak ptetap dpt) pemilih pemilih yang tidak menggunakan pemilih pemilih hak pilih dengan formulir da1 k.kpu untuk memperkuat dalil pemohon tersebut atas pemohon mengajukan bukti sebagaimana berikut bawah ini: form d1 kwk.kpu kelurahan mustika sari bukti form d1 kwk.kpu kelurahan kemuning bukti form d1 kwk.kpu kelurahan mustika jaya bukti form d1 kwk.kpu kelurahan jati warna bukti form d1 kwk.kpu kelurahan jati murni bukti form d1 kwk.kpu kelurahan pejuang bukti form d1 kwk.kpu kelurahan medan satria bukti form d1 kwk.kpu kelurahan kota baru bukti form d1 kwk.kpu kelurahan bintara jaya bukti form d1 kwk.kpu kelurahan duren jaya bukti form d1 kwk.kpu kelurahan mustika jaya bukti form da1 kwk.kpu kecamatan jati asih bukti form da1 kwk.kpu kecamatan jati sampurna bukti form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi selatan bukti form da1 kwk.kpu kecamatan antar gebang bukti form da1 kwk.kpu kecamatan rawa bumbu bukti form da1 kwk.kpu kecamatan mustika jaya bukti form da1 kwk.kpu kecamatan pondok melati bukti form da1 kwk.kpu kecamatan medan satria bukti form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi barat bukti form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi timur bukti form db kwk.kpu kota bekasi bukti bahwa berdasarkan keterangan dari anggota ppk kecamatan bekasi timur sdr. milik susanto hadapan panwaslukada kecamatan bekasi timur pada hari senin tanggal desember menyatakan bahwa adanya tindakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh ketua pps bekasi jaya (sdr. imam bersama sama dengan salah seorang komisioner kpu kota bekasi (sdr ucu asmarasandi) dengan melakukan sinkronisasi data rekapitulasi pps pada tanggal desember pukul wib., tanpa dihadiri oleh saksi saksi dari pasangan calon dengan demikian hal tersebut secara nyata telah melanggar undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu (bukti telah cukup jelas bahwakarena keterlibatan komisioner kpu ucu asmarasandi dalam melakukan perubahan daftar pemilih sebagaimana dalam bukti rekaman keterangan dari anggota ppk bekasi timur. bahwa samping itu juga keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan ketua ppk kecamatan bekasi timur (seri siti fatimah) yang dibuktikan melalui surat elektronik (rekaman suara) dengan sdr budi haryanto via telepon, dan cukup jelas pula disampaikan bahwa proses sinkronisasi data dilakukan seluruh kecamatan se kota bekasi atas koordinasi dan atau perintah (tiga) orang komisioner kpu kota bekasi yaitu: sdr. ucu asmarasandi, sdr. syafruddin, dan salah seorang lagi yang tidak jelas disebutkan (bukti voice). dengan demikian patut diduga seluruh data rekapitulasi ditingkat pps, ppk, dan kpu kota bekasi sudah tidak valid dan cacat hukum. bahwa selanjutnya memohon telah menerbitkan surat edaran nomor kpu kota x11 tertanggal desember tentang ralat surat edaran mana dalam surat tersebut ditegaskan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan formulir model tetapi terdaftar dalam dpt maka yang bersangkutan dapat memilih dengan menunjukan ktp selanjutnya dalam surat tersebut pada poin (dua) dengan tegas dinyatakan bahwa terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya (bukti dengan surat edaran tersebut memohon telah nyata nyata menghalangi hak pilih warga kota bekasi yang ternyata tidak terdaftar dalam dpt, padahal mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu vii dengan amar putusannya menyatakan bahwa, atau passport yang masih berlaku bagi warga negara indonesia yang berada luar negeri, warga negara yang menggunakan ktp harus dilengkapi dengan kartu keluarga kk) atau nama sejenisnya. dengan demikian surat edaran yang diterbitkan oleh memohon telah nyata nyata bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tersebut atas. akibat yang ditimbulkan dengan adanya surat edaran memohon tersebut maka ribuan pemilih yang memiliki hak pilih seluruh kecamatan kota bekasi yang tidak terdaftar dalam dpt tidak dapat menggunakan hak konstitusinya. hal tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil pemilukada kota bekasi tahun bahwa memohon telah dengan sengaja memanipulasi dan membiarkan warga kehilangan hak pilihnya, dengan tidak memasukannya warga yang telah memilki ktp kota bekasi kedalam daftar pemilih tetap, manipulasi dpt tersebut tersebar diseluruh tps wilayah kota bekasi, sebagaimana dalam tabel berikut bawah ini (bukti rekap total penghilangan hak pilih pemilukada kota bekasi periode lno wilayah jumlah kecamatan kelurahan pbekasiutara |. iharapanjaya oo ikaliabangtengah ) | imargamulya )o| ytelukpucung o ) o| |harapanbaru oo) perwira voodoo o o) o| total (bekasitimur ldurenjaya oo bo. |margahayu o ) o| lo. larenjaya ooo o o o o| |bekasijaya ooo o o o o| tot al2| j|bekasibarat bintara ooo o| lbintarajaya oo )o | |jakasampurna o ) | kotabaru o )o| (bo kanji yo) total3| (bekasiselatan jakamulya oo ll. ijakasetia oo o| lo. marganya o o| ikayuringinjaya ooo o o o| ipekayonjaya oo o o o o o o| total jyyatiasih poo lb. ijatiluhur ijatimekar yjatirasa ooo oo o| jatikramat o o| yjatiasih oo ob. yiatisar.o total too |bantargebang ibantargebang ) | keiketingudi koooooo o o)o lgikwul lsumurbatu o cbooo)o| oo total oo (medansatra lo. ikambaru |. iharapanmulya oo pejuang voodoo o)o| imedansatria ooo o)o| mms lwsncasaa imustikajaya imustikasari oo ooo)o| ll. lpedurenan kemuning oooooooo)o|o'o2.i i o total8| oo ) (rawalumbu |. ibojongrawalumbu |rawalumbu |pengasinan oo ) | ). sepanjang jaya oo total |pondokmetati boh |. isatimurn cbooo o a15 |jawara o20 liktimelati o o bo. ljatirahayu ii. total| tsi (pondokeepe jatbening )a?2n.i iiktibeningbaru oo ) jaticempaka oo) |. ijatimakmur |jatiwaringin total |jatisampurna bo. ljatisampurna ooo o o| |. |jatiraden |adikarya oo o2 ijatiranggon o o ) oo| bo. jatirangga total2| grandtotal dengan banyaknya jumlah warga masyarakat yang memilki ktp tetapi tidak masuk dalam daftar pemilu tetap dpt) merupakan upaya upaya penghilangan hak konstitusional warga kota bekasi yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pemilukada serta partisipasi masyarakat kota bekasi, sebagaimana terlihat pada lampiran formulir model db.kwk kpu tercatat jumlah pemilih dalam dpt orang, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya (suara sah dan tidak sah) sebanyak orang yo) sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar orang dengan demikian dibanding pileg tahun (sebesar menjadikan pemilukada kota bekasi minim partisipasi masyarakat. hal mana terlihat dalam formulir setiap tps seluruh kecamatan kota bekasi (bukti .a). bahwa sesuai peraturan kpu nomor tahun yang menyatakan bahwa ketua kpps menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara tps model ce6e kwk, namun faktanya memohon menyerahkan surat pemberitahuan tersebut (satu) hari sebelum pemungutan suara, bahkan banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt)yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan jumlah hak warga negara yang dihilangkan oleh memohon seluruh kecamatan kota bekasi, sebagaimana dalam tabel berikut bawah ini: rekap pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) tetapi tidak diberikan form model c6 kwk dalam pemilukada kota bekasi |. wilayah jumlah kecamatan kelurahan (a4 paatiasid isatiluhur oo ijatimekar voodoo )o0| le. ijatirasa lk. ijatikramat ijatiasih oo jatisari total |bekasitimur toh il. idurenjya ooo oo)o| imargahayu o| yarenjaya ooo o| |. ibekasijya o) o| bo. total padan bintara lk. ibintarajaya o o)o| lk. ijakasampurna )o| . kotabaru ooo)o)o| (ho kanji ho. total621| (mustikajaya toh lk. imustikajaya il. imustikasari )o| lo. ipedurenan ysimunng li. tof at ijatisampurna lk. ijatisampurna |. ijatiraden |. ijatikarya cbooo )o| lk. ijatiranggon o o)o| ll. ijatirangga o ooo)o)oui| oo. tot at bantargebang . ibantargebang )o| . igiketingudik o o)oi| ygikwul |. |isumurbatu o)o| lo. tal (medansatra oei poo ikahbaru harapanmulya oo lk. pejuang o| imedansatra o ooo)o)oi| ora jbekasiutara harapannya o oo o o ) | lk. ikalabangtengah imargamulya o o o)o| itelukpucung oo ) | ) iharapanbaru perwira cbooo o) o0| oi. tof at64| rawalumbu ibojongrawalumbu rawalumbu pengasinan oo ) | ) lk. isepanjangjaya oo)o| bo. tof at4s7 jpondokmelati isatimurni ooo ijatiwarna ooo o ) o| lk. ijatimelati ooooooooo)oi| lk. ijatirahayu o o)o| pooh total 610o| ipondokgede ijatibening ooo )o0| lo. ijatibeningbaru o)o| ijaticempaka ) | lo. ijatimakmur ijatiwaringin oo) total |bekasiselatan ijakamulya lo. ijakaseta oo oo )o| |. imargajaya ooooooooo)o| |. |kayuringinjaya o o o o)o| lk. ipekayonjya o)o| bo. tot als1| ll. grandtotal o | bahwa selain hal tersebut atas beberapa wilayah kelurahan kecamatan faktanya ditemukan beberapa orang yang tidak terdapat dalam dp4, dps, dan dpt akan tetapi mendapat undangan memilih form model c6 kwk beberapa tps, seperti wilayahsebagaimana dalam tabel bawah ini: indi mission mind mna mnn na024? adas mel dikenal hps jp. dipanggang kwk.kpu nps1 hadisodikin (bukti yps1 rockin oo 1ps1 musuh oo yps1a srirahayu oo ) ps1 merbangunlumban isi |nuraysah oo ) ps1 muhamadrais jandiwahyudi oo es3 layar oo . ps1 orisnomirdaus ips muhamad barus ps1 |ahmadi oo ilham oo ps14 starosti oo |ips1 darma oo o o| ips babangsdiarto ipa irwanalfrido febrinadwinanda ps1 herudwimadiatmi |ips1 indriatantina o o| ips1 |fatmawati ipa |etiymurnati oo robcain oo ps4 ellywidiastuti oo denymuharam sofianaf sihombing ips14 rohanapasaribu ho. |ps1 fridesty simatupang kwk.kpu loo 011ps18 (narsis oo klip. |nurul s138 oo ps18 sumbodropurwati ps18 sudirman oo ps18 timah oo jluinah oo s18 lilisherawati oo ps18 nirnaningsih oo ) ps138 ciptoprayog oo ) ps18 rusmayanti oo ps18 rasa oo ps18 rohani oo ps18 rasdisaepulloh ips18 rikidermawan 11p s18 |rasis oo ) bo. 11ps18 |rna sumurbatu tps nuri model kwk.kpu (bukti eng kwk.kpu 11p s34 |weunnio (bukti ps34 kangin oo ps34 nirmala saragih ps34 repelitatambunan ps34 esrawaty manurung ps34 |ekaningsih lho hps34 ayuhandiniresmi | ps34 jujujulaeha |1p s34 desisiskawati 11p s34 fitripermatasari punk rya model man ben bukti kwk.kpu bukti bekasiutara margamulya tps19 rata ' model aan (bukti bahwa memohon telah lalai dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga nama nama pemilih ganda masih tertera dan tercantum setiap tps, ditemukan lebih dari nama pemilih ganda, sebagaimana tercatat dalam penetapan daftar pemilih tetap pemilu walikota dan wakil walikota tahun tertanggal november (bukti pencatatan nama ganda tersebut hampir terjadi setiap tps seluruh kota bekasi yang saat ini sedang terus dilakukan verifikasi sehingga jumlah tersebut akan terus bertambah dan dalam persidangan ini sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan telah diverifikasi sebagaimana dalam tabel berikut bawah ini: rekap total dpt ganda pemilukada kota bekasi periode ino| wilayah jumlah kecamatan | ) kelurahan (la (lbekasiutara a|harapannya o o o ) | kaliabangtengah oo) |margamulya oo al|telukpucung oo)o| oo harapanbaru (perwira oo) tetapi o o o ) (bekasitimur durenjaya b|margahayu ) | olarenjaya bekasijaya o | total |bekasibarat mi|bintara a77 bintarajaya o ) | jakasampurna m|kotabaru bo. asp kanji ho. total3| |bekasiselatan jakamulya |jakasetia |. marganya kayuringin jaya pekayonjaya oo) total jaatiasid poo lo. jatiluhur jatimekar jatirasa a27 jatikramat jatah oo lo. jatisari ho. total bantargebang bantargebang ciketingudik oo) giwol ooh sumurbatu poo total (medansatra boh m kalibaru poo harapanmulya pejuang oo |medansatria total| ooo o)o216| (mustikajaya |mustikajaya |mustikasari padurenan oo |chung oo total (rawalumbu bojongrawalumbu ao rawalumbu |pengasinan sepanjang jaya ko. total9| (pondokmelati jatimurni oo aa|jawara oo jatimelati jatirahayu total jpondokgede jateng oo) oo jatibeningbaru jaticempaka jatimakmur oo jatwaringin oo) total | ) jatisampurna boh jatisampurna |jatiraiden oo sa|adikarya oo |jatiranggon jatirangga poo ho. total2| enamrorm ii. pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama dr. rahmat efendi dan ahmad syaikh. rahmat efendi dan ahmad syaikh dan atau baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama, bahwa pada tanggal desember menjelang hari (dalam masa tenang), pihak terkait melalui tim suksesnya dan aparat kelurahan pns melakukan pembagian kartu sehat berikut voucher senilai rp. (dua ratus lima pulu ribu rupiah) yang terdapat gambar calon walikota nomor urut (ic. pihak terkait) (bukti kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untukemilih pihak terkait, mana pembagian kartu sehat tersebut dilakukan merata setiap kecamatan se kota bekasi dan telah terbagi sekitar pemilih sebagaimana dalam tabel berikut bawah ini: kecamatan tempat bagi kartu sehat ntuk banyaknya memenangkan pasangan waktu pembagian masyarakat yang calon nomor (ic.pihak menerima kartu terkait) sehat mustika jaya berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model bekasi utara berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model rawa bumbu berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model antar gebang berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model jati asih berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model bekasi selatan berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model medan satria berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model bekasi barat berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model bekasi timur berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model pondok gede berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model pondok melati berbarengan dengan pemberian undangan memilih form model me bahwa pihak terkait telah melakukan kampanye terselubung dengan melakukan pengecoran jalan umum pada saat menjelang pencoblosan pemilukada kota bekasi, sebagaimana terlihat selalu terdapat spanduk pihak terkait yang terpasang setiap proyek pengecoran jalan tersebut, hal mana dalam upaya mempengaruhi masyarakat bahwa seolah olah proyek jalan tersebut adalah proyek pihak terkait oleh karenanya dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih pihak terkait dalam pemilukada serta mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pemohon dan sangat mencederai demokrasi, sebagaimana terlihat dengan jelas dalam dokumen foto pengecoran jalan tersebut (bukti bahwa perbaikan (pengecoran) jalan menggunakan anggaran apbd oleh walikota bekasi (incumbent) seluruh kelurahan se kota bekasi, yang dilakukan pada saat masa tenang sampai pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana tabel berikut bawah ini: kecamatan lokasipengecoranjalan marry spa rae odamemeung ssp gp aam arm bahwa pihak terkait yang notabene adalah incumbent telah terang terangan secara terstruktur dan sistematis melakukan mobilisasi pegawai negeri sipil dan birokrasi pemerintahan kota bekasi untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kota bekasi, hal mana terlihat dalam setiap kampanye pihak terkait selalu dilakukan pengerahan pns dan keterlibatan para camat camat se kota bekasi, sebagaimana yang dilakukan oleh camat jati asih drs. ahmad terkasih) untuk pasangan calon nomor urut (ic. pihak terkait) (bukti gsramraye | opukkaipaye | bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan rawa bumbucamat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker selatan bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan antar camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker gebang bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan jati asih camat melakukan konvoi kendaraan dengan stiker bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan medan camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker satria bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan mustika jaya camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan pondok gede camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan jati camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker sampurna bergambar pasangan calon nomor urut kecamatan bekasi batasutara camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar pasangan calon nomor urut hal mana berdasarkan surat pernyataan atas materai dari herman aziz yang menyatakan bahwa pada tanggal november pada hari jumat jam wib, camat jati asih yang bernama drs. ahmad terkasih mengatakan bahwa pembangunan jalan jalan assyafiyah akan dibangun oleh rahmat effendi (ic. pihak terkait) (bukti p.70a)bekasibekasibekasi, petit (menyatakan batal demi hukuepada komisi pemilihan umum kota bekasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps kota bekasi paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo: mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dr. rahmat efendi dan ahmad syaikh sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota bekasi tahun memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum kota bekasi) untuk menjalankan dan mentaati putusan ini. ataup 70a, sebagai berikut: buktibukti fotokopibukti fotokopiformulir model bb10 kwk.kpu atas materai rp. atas nama dr. rahmat effendi dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas yang sebenarnya, bukti fotokop, bukti fotokopi gugatanbukti fotokopi dpt kecamatan jati asih: bukti fotokopi dpt kecamatan jati sampurna, bukti fotokopi dpt kecamatan bekasi selatan, bukti fotokopi dpt kecamatan antar gebang, bukti fotokopi dpt kecamatan rawa bumbu, bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi dpt kecamatan pondok melati: bukti fotokopi dpt kecamatan medan satria: bukti fotokopi dpt kecamatan bekasi barat, bukti fotokopi dpt kecamatan bekasi timur, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati kramat, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati luhur: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jatisampurna: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati sampurna: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati anggun: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati raden, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati rangga, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jaka mulya, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan kayu ingin, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan citing udik, bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan bojong menteng: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan pengasinan: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan bojong: bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan sepanjang jaya: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan mustika sari, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan kemuning, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan mustika jaya, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati warna, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan jati murni, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan pejuang: bukti! fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan medan satria, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan kota baru: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan bintara jaya: bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan duren jaya, bukti fotokopi form d1 kwk.kpu kelurahan mustika jaya, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan jati asih: bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan jati sampurna, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi selatan, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan antar gebang, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan rawa bumbu, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan mustika jaya: bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan pondok melati, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan medan satria, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi barat, bukti fotokopi form da1 kwk.kpu kecamatan bekasi timur: bukti fotokopi form db kwk.kpu kota bekasi: bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi bukti rekaman keterangan dari ketua ppk bekasi timur, bukti bukti fisik tidak diserahkan, bukti fotokopi bukti ktp warga kota bekasi yang tidak masukan dalam dpt, manipulasi dpt tersebut terjadi seluruh tps wilayah kota bekasi, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan bekasi barat: bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan bekasi timur, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan bekasi utara: bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan bekasi selatan: bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan pondok gede, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan pondok melati: bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan rawa bumbu, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan medan satria, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan antar gebang: bukti p 59j fotokopi form setiap tps pada kecamatan mustika jaya: bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan jati sampurna, bukti fotokopi form setiap tps pada kecamatan jati asih: bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan pondok melati, bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan antar gebang cikiwul): bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan antar gebang sumurbatu): bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan rawalumbu: bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan jati asih: bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan bekasi selatan, bukti fotokopi model kwk.kpu kecamatan bekasi utara, bukti bukti fisik tidak diserahkan, bukti fotokopi kartu sehat yang terdapat gambar calon walikota nomor urut (ic. pihak terkait), bukti dokumen foto pengecoran jalan tersebut: bukti dokumen foto pengerahan pns kota bekasi: bukti fotokopi surat pernyataan atas materai oleh herman azis tentang adanya keterlibatan camat jati asih drs. ahmad terkasih) dalam kampanye untuk pasangan calon nomor urut (ic. pihak terkait),milik suharto saksi adalah anggota ppk kecamatan bekasi timur, saksi menyatakan tetap memberikan kesaksian meskipun komisi pemilihan umum kota bekasi keberatan dengan tindakan saksi yang memberi keterangan untuk pemohon, dengan alasan saksi akan menjelaskan yang sebenarnya, ppk bekasi timur ada empat pps, yaitu bekasi jaya, aren jaya, duren jaya, dan margahayu, permasalahan yang terjadi ppk bekasi timur adalah adanya penambahan pemilih dalam dpt karena akibat adanya surat edaran kpu yang saksi lupa nomornya dan hanya ingat tanggalnya, yaitu tanggal desember desember dan desember yang inti dari surat edaran tersebut adalah bagi pemilih yang tercatat dalam dp4 dan dps serta tidak mendapat dapat dimasukan dalam dpt: ada tiga pps yang menambahkan pemilih dalam dpt, yaitu pps aren jaya orang, pps deren jaya orang, dan pps margahayu orang, daftar pemilih tetap ditandatangani oleh ketua pps atas hal tersebut saksi melapor kepada panas, dan panas memberikan rekomendasi, dan selanjutnya saksi menunggu keputusan dari kpu: tidak ada rapat pleno ketika ada penambahan pemilih dalam dpt oleh pps, saksi tidak mengetahui pemilih yang ditambahkan dalam dpt tersebut memilih atau tidak, sebagai akibat penambahan pemilih, menurut saksi ada penambahan suara sehingga terdapat selisih perolehan suara, pada tanggal desember ketua kpu kota bekasi, ucu asmarasandi, memerintahkan ketua pps bekasi jaya, ilham, melakukan sinkronisasi dan penyesuaian daftar pemilih. hal itu dilakukan sehari setelah pleno: sinkronisasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki rekap sesuai dengan formulir sinkronisasi tersebut dilakukan hanya berdua saja, yaitu ketua kpu kota bekasi dengan ketua pps bekasi jaya, dan hal itu dilakukan tanpa membuka kotak suara, sinkronisasi dilakukan tanpa mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon dan hanya mengubah berita acara, saksi melaporkan sinkronisasi tersebut kepada panas, namun saksi disalahkan oleh panas karena merubah berita acara padahal perubahan tersebut berdasarkan data dari pps: tidak ada rekomendasi panas atas sinkronisasi tersebut, saksi juga melapor kepada kpu kota bekasi, dan kpu kota bekasi menyatakan tidak menyuruh saksi merubah berita acara: tidak ada tindak lanjut dari panas, meskipun saksi sudah diklarifikasi oleh panwascam, saksi dede firmansyah saksi tidak terdaftar dalam dp4, dps, dan dpt: saksi tidak menerima undangan memilih c6: tidak terdaftarnya saksi, saksi kemudian berupaya kelurahan harapan mulya dengan memberi bukti ktp kota bekasi dan kartu keluarga termasuk isteri saksi, sampai dua hari sebelum hari pemilihan saksi tidak juga mendapat undangan memilih c6, kemudian saksi kembali memberikan bukti ktp dan kartu keluarga kepada pps tetapi tetap tidak diindahkan, saksi tidak dapat menggunakan hak pilih saksi yang menurut saksi berada tps padahal ktp dan kartu keluarga saksi masih berlaku: saksi sahat reynolds tambunan, s.e. keterangan saksi sama dengan keterangan saksi dede firmansyah: tambahan keterangan saksi adalah saksi tidak mengerti saksi masuk tps mana: sepengetahuan saksi, tetangga saksi terdaftar tps kelurahan bintara, kecamatan bekasi barat: tiga hari sebelum hari pemilihan, saksi baru mengetahui tidak terdaftar dalam dpt, yaitu setelah saksi melakukan pengecekan kantor kelurahan: saksi dan isteri saksi tidak memilih karena tidak ada dalam dpt, padahal pada saat pemilihan umum presiden dan pemilihan anggota legislatif ada dalam dpt::keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasisaksi sri susastra saksi mendapat voucher sehat dari tim pasangan calon nomor urut pada tanggal desember bernama panggilan ency tetapi voucher tersebut belum saksi gunakan: saksi memilih tps kelurahan antar gebang, kecamatan antar gebang: yang menang tps tersebut adalah pasangan calon nomor urut saksi husni murti sehari sebelum memilih saksi diberi kartu sehat dari tim pasangan calon nomor urut yaitu tokoh golkar yang bernama marta: pemberian kartu sehat tersebut dengan himbauan untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih pasangan calon nomor urut saksi memilih tps kanji, kartu sehat tersebut belum digunakan oleh saksi, saksi tri agus widodo saksi tinggal jaka sampurna, bekasi barat, saksi mendapat voucher dan kartu sehat satu hari sebelum pemilihan dari ibu nuri dan memesan jangan lupa besok color nomor yaitu pasangan pas: saksi diberi voucher dan kartu sehat hanya untuk saksi sendiri karena saksi hanya tinggal sendiri rumah: saksi belum menggunakan voucher dan kartu sehatnya, saksi memilih tps jaka sampurna: saksi titin saksi tinggal jalan jatirasa, kelurahan jatirasa, kecamatan jatiasih: pada tanggal desember saat saksi datang tps, saksi dipanggil oleh saudara ido anggota karang taruna wilayah saksi dan diberi kartu sehat, kartu sehat tersebut diberikan satu hanya untuk saksi dengan pesan harus memilih nomor saksi memilih tps jatirasa, saksi sugiarto saksi adalah ketua rw. kelurahan jati warna, kecamatan pondok melati: ada kunjungan bapak syaikh calon wakil walikota datang tempat saksi dan memohon ijin untuk pengobatan gratis, pengobatan gratis dilakukan satu kali yaitu sekitar bulan november dua hari sebelum pemilihan ibu sumiyati menyuruh dua orang adiknya, yaitu ibu tiwi dan ibu aisyah untuk membagi bagikan kartu sehat: sepengetahuan saksi sesuai keterangan orang orang yang diberikan kartu sehat adalah untuk memilih pasangan pas, saksi juga diberi kartu sehat tetapi tidak ada pesan apapun untuk saksi: saksi henti rachmawati saksi tinggal kampung teluk buyung, kelurahan marga mulya, bekasi saksi memilih tps seminggu sebelum pemilihan saat saksi pulang kerja, saksi diberi kartu sehat untuk saksi dan ibu saksi dari ibu wati (pengurus majelis ta'lim) sambil berpesan jangan lupa memilih pas, saat pemberian kartu sehat tersebut saksi juga diminta untuk menyiapkan ktp, saksi memilih pasangan pas karena sudah diberi kartu sehat, saksi hasen pada hari kamis tanggal desember ada pengajian kaum ibu dengan ustazah bernama sudah. ustazah tersebut meminta kepada jamaah untuk menusuk pas sambil memberikan kartu bekasi sehat, pada hari jumat, saksi melihat dan juga didatangi oleh salah satu tim diberikan kartu sehat: saksi menerima kartu sehat tersebut: saksi dini mati saksi akan menerangkan mengenai pembangunan jalan rt. rw. kelurahan kanji, kecamatan bekasi barat: dua hari sebelum pemilihan, saat masyarakat membantu pembangunan jalan tiba tiba ada tim pas bernama ibu endang datang dan mengatakan ini pembangunan jalan atau pengecoran jalan adalah program dari pas, oleh karena itu agar pada tanggal desember jangan lupa color pas. saat peristiwa tersebut banyak saksi yang melihat, akibat pembangunan jalan tersebut, masyarakat merasa terbantu, sehingga pada tanggal desember mereka memilih pas, dan tempat tersebut pasangan pas mendapat suara terbanyak: saksi tidak mendapat kartu sehat karena bukan simpatisan pasangan pas, tetapi saksi melihat warga dibagikan kartu sehat, antaranya tetangga saksi mendapat kartu sehat, saksi herman aziz saksi melihat camat jati asih melakukan konvoi pada hari jumat, tanggal november2012, tepatnya setelah sholat jumat, camat jati asih mengumpulkan jamaah dan dkm termasuk saksi. saat itu camat jati asih menyatakan bahwa jalan wilayah jati sari khususnya rw. akan dibangun oleh ppen rahmat effendi), untuk itu diminta kesediaan warga rw. pada tanggal desember memilih pas, saksi kemudian menegur camat tersebut, tetapi tidak diindahkan: saksi melihat pada hari minggu tanggal desember malam hari, camat jati asih kembali mendampingi ppen robin rt. rw. saksi juga melihat camat jati asih pada saat tahlilan almarhum bapak soleh berbicara agar pada tanggal desember memilih pas, menimbang bahwa memohon menyampaikan jawaban dalam persidangan pada tanggal januari dan jawaban tertulis yang diterima:undang undangundang undang nomor tahun sampai saat ini masih berlaku, sejatinya harus menjadi pegangan bagi panel majelis hakim mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan iniundang undang nomor tahun ini penting untuk dijadikan dasar oleh panel majelis hakim mahkamah dalam memberikan putusan atas sengketa php karena secara imitasiundang undang nomor tahun yang:ihakundang undangundang undangpanel majelis hakimmemohon agar yang mulia panel majelis hakimubahwa.,tidak pula mengemukaknomor tahun tidak dipenuhi oleh pemohon: selanjutnya berdasarkan huruf pmk nomor tahuntahun oleh karena syarat syarat sebagaimana ketentuan huruf angka pmk nomor tahun tidak terpenuhi dalam permohonan ini, maka kiranya panel majelis hakimnomor tahun di, sifat permohonan yang tidak sesuai dengan pmk nomor tahunpanel majelis hakim mahkamah mengabulkan eksepsi memohon berdasarkan pmkuntuk melaksanakan amanat undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang kemudian diganti dengan undang undangbahwa ketentuan undang undangsol peoommneantan papa selesai| keterangan popup$'pmp . . penyusunan program dan anggaran pemilu walikota feb april kpu kota dan wakil walikota non tahapan feb mei it) penetapan tahanan, program dan jadwal tata kerja kpu kota, ppk, pps dan kpps dalam pemilu walikota dan wakil walikota pemantau dan tata cara pemantauan pemilu walikota dan wakil walikota sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilu walikota dan wakil walikotawalikota dan wakil walikota tata cara pelaporan dana kampanye peserta pemilu walikota dan wakil walikota tata cara audit dana kampanye peserta pemilu walikota dan wakil walikota tahapan feb mei tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilu walikota dan wakil walikota tata cara pencalonan walikota dan wakil walikota anang pan maag dan wakil walikota tata cara pemungutan dan penghitungan suara tps dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pps, ppk dan kpu kota tata cara penetapan pasangan calon ' | dan wakil walikota antara lain tahapan, program dan jadwal ' )) | penetapan jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perorangan aan dan kpps terdaftar untuk tiap pps, ppk kemampuan rohani dan jasmani aan serangan gaon yang pemeran syarat mengabdi laporan dana kampanye mengaudit laporan dana kampanye kampanye suarperlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kenaikan sta ppk penghitungan suara oleh ppk pengesahan dan pakan pengesahan dan pelantikan jh4)| penetapan pemantau bea aan pps dan kpps jie) sosialisasi informasi pendidikan pemilih) pembentukan pengangkatan: pemanen song tea tan bintndsintosatneti menanam ink kisi dion pelatihan maker: kpu kota tan kids ds? maa data mia pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi juni juli kpu kota pemantau pemilihan umum walikota dan wakil walikota. man matan masyarakat menerima pemberitahuan dprd kota bekasi okt okt dprd kota kepada kpu kota bekasi mengenai berakhirnya bekasi masa jabatan walikota dan wakil walikota rapat koordinasi kpu kota dengan pelaksana juni juli kpu kota, ppk pemilu walikota dan wakil walikota ppk dan dan pps pps pelaksanaan perairan catatan tag log pemberitahuan kepada pemerintah daerah mei juni kpu kota tentang penyampaian data penduduk potensial pemilu pemilu dp4) oleh pemerintah daerah dana biciiosihsarsindondsi dona mito pemkot penyusunan data daftar pemilih berdasarkan dp4 juli agustus kpu kota, oleh kpu yang dibuat sebanyak pps dan ppk, pps dan rt rw untuk disampaikan kepada pps melalui ppp ppk, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasidilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh komisi pemilihan umum kpu) kota bekasikota bekasi nomor urut dr. rahmat efendi walikota petahana) dan ahmad syaikh, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilukada kota bekasiaa zaskia mennnnnnna pps dan ppp dibantu ppp ppp pena dean sementara ppp eat ea ata eman tambahan sego log tetap oleh pps penyampaian daftar pemilih sementara, daftar sept okt pps pemilih perbaikan tambahan dan daftar pemilih tetap kepada kpu oleh ppk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah okt okt ppk pemilih terdaftar dan tps terinci tiap kecamatan dan kelurahan oleh ppk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah okt nop kpu kota pemilih terdaftar dan tps terinci tiap kecamatan dan kelurahan oleh kpu penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk des des kpu kota ppk tps kepada kpps oleh pps dan kepada pps, kpps pengawas pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon oleh kpps ben pengumuman dan atau penyerahan dokumen juni juni kpu kota dukungan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon juni juni kpu kota dan perseorangan dalam (tiga) rangkap kepada kpu pasangan kota bekasi selama masa pendaftaran dan atau calon penyerahan dukungan. perseorangan penyerahan dokumen dukungan bakal calon juni juni kpu kota dan perseorangan walikota dan wakil walikota dari pps kpu kota bekasi kepada pps. ngen pakai pasangan aon persaingan kota dukungan bakal pasangan calon perseorangan. kpu kota pamunganbatal can perseranganognp ps, dukungan bakal calon perseorangan oleh pps. taat dana sia bnn verifikasifaktual ' jui2012| jui20122| pps berta acara jui2012| jui20122| sanca pasangan bakal calon perseorangan oleh ppk. penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan juli juli kpu kota bakal calon perseorangan oleh kpu kota bekasi. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan juli juli rumah sakit tentang kemampuan jasmaniagus agus kpu kota partai politik atauagus agus kpu kota oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. penyampaian kekurangan jumlah dukungan paling agus agus kpu kota rendah dan atauagus agus kpu kota pemenuhan syarat calonsept sept kpu kota pencalonan perseorangan dan memperbaikisept okt kpu kota persyaratan pasangan calon sekaligusang memenuhi persyaratan eka dan wak bekasi calon walikota dan wakil walikota bekasi walikota bekasi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan tee dan wakil walikota bekasi penyusunan dan penetapan jenis barang dan sept nop kpu kotasept2012| nop kpu kotaencetakan daftar pasangan calon, surat suara okt nop kpu kota tes pemungutan dan penghitungan suara persiapan dan pelaksanaan sortir surat suara nop nop2012| kpu kota pendistribusian daftar pasangan calon, surat nop des ppk dan pps suara, serta alat dan kelengkapan administrasi ppk oleh ppk, dari ppk pps oleh pps pendistribusian daftar pasangan calon, surat des des pps suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari pps kpps kampanye pertemuan kpu kota bekasi dengan tim nop nop kpu kota kampanye dan unsur terkait tentang pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang kampanye perumusan dan penandatanganan kesepakatan nop nop kpu kota bersama siap kalah dan siap menang serta dengan calon deklarasi kampanye damai asam kampanye teng nop pon more pelaksanaan kampanye ja. penyerahan rekening dana kampanye oo pra kampanye okt nop pasangan ama sea mna calon dang dan disini edisi koin sin calon ie. debat pasangan calon nop2012| nop2012) kpu kota ban calon tani kisibnsitinioiosnkoriosabinsendosicnliad madina kskssduli mitra calon masa tenang des2012| des2012) kpu kota kampanye pat perang hate aaaaaa menu pesan mere pemungutan suara dan penghitungan suara persiapan pps dan ppk bekasi pembentukan kpps dan bimbingan teknis nop des2012) pps serta sosialisasi oo o yoo untuk tps, pengawas pemilu lapangan dan pps, dan kpps saksi pasangan calon adan wat pemungutan hari dan waktu pemungutan suara tps persiapan tps des2012| des2012) kpps pelayanan pemungutan suara dan penghitungan suara des des2012| kpps, pps, tps oleh kpps serta rekapitulasi hasil ppk dan kpu penghitungan suara oleh pps, ppk dan kota kpu kota peran men seneng nan nan tra suara tps oleh kpps penyusunan berita acara dan sertifikat des des kpps hasil penghitungan suara tiap tps wilayah kerja pps oleh pps suara tps oleh kpps penyampaian kotak suara yang berisi des des kpps berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta alat kelengkapan administrasi oleh kpps kepada pps tps oleh pps hasil rekapitulasi penghitungan suara pps oleh pps teahtungan summer penghitungan suara oleh pps penyampaian sertifikat hasil des des pps rekapitulasi penghitungan suara oleh pps kepada ppk dad kuasa inna mendunia dengan tiap tiap pps oleh ppk penyusunan berita acara dan sertifikat des des ppk hasil rekapitulasi penghitungan suara ppk oleh ppk penghitungan suara oleh ppk rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk kepada kpu kota daa dog dog pee nsshnsksntaso mendonscdid cendol made kpu kota didandani kabosdaka manda hasil penghitungan suara kpu kota dengan suami kota dean sen penghitungan suara kpu kota sean ulang psu pan maen tae ama wakil walikota penyampaian berita acara penetapan januari januari kpu kota pasangan calon walikota dan wakil walikota bekasi terpilih kepada dprd kota bekasi walikota dan wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur pengesahan pengangkatan pasangan januari februari menteri dalam walikota oleh menteri dalam negeri atas nama presiden pelantikan dan pengambilan sumpah janji maret maret gubernur walikota dan wakil walikota bekasi periode iia). penyampaian perselisihan hasil pemilihan umum des des kpu kota walikota dan wakil walikota oleh pasangan calon pemohon) dengan kpu kota memohon) kepada mahkamah konstitusi watak can waka watak manakah ao8 walikota dan wakil walikota oleh mahkamah konstitusi too leo too menyampaikan hasil pemilihan umum walikota des maret kpu kota dan wakil walikota kepada dprd provinsi jawa barat, dprd kota dan menteri dalam negeri laporan kpu kota kepada kpu provinsi dan kpu, des januari kpu kota dihampiri dengan tahapan pemilihan umum walikota dan wakil walikota memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum des januari kpu kota walikota dan wakil walikota serta mengelola barang inventaris pembubaran ppk, pps dan kpps sesuai dengan januari januari kpu kota tingkatannya pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta des feb kpu kota pengawasan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota pertanggungjawaban anggaran pemilihan umum des feb kpu kota walikota dan wakil walikota tahapan pemilukada putaran jadwal waktu program kegiatan mulai selesai keterangan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu januari walikota dan wakil walikota des kpu kota sortir dan pendistribusian januari januari kampanye penanaman visi dan misi pasangan calon januari januari pasangan calon masa tenang januari januari pemungutan suara dan perhitungan suara tps januari januari kpps rekapitulasi hasil perhitungan suara pps januari januari pps rekapitulasi hasil perhitungan suara ppk januari februari ppk rekapitulasi hasil perhitungan suara kpu kota bekasi februari februari kpu kot penetapan dan penyampaian hasil penetapan pasangan februari februari kpu kota calon terpilih kepada dprd kota penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu walikota dan wakil walikota oleh calon pasangan lainnya kepada pebruari pebruari pasangan mahkamah konstitusi pemberitahuan kepada dprd kota bekasi berkaitan dengan penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu walikota dan pebruari pebruari wakil walikota penyelesaian perselisihan hari pemilihan umum walikota paling lama dan wakil walikota bekasipaling lama calon terpilih kepada dprdperiodesebagai berikut: amar anemon spa nsson jumlengan demikian dalil dalil permohonan pemohon poin poin dan poin adalahsehingga patut dan berdasar bila dalil dalil permohonan pemohon tersebut dikesampingkan: tentangdalam pemilu walikota dan wakil walikota bekasi bahwa terhadap dalil dalil yang menyatakankarena dr. rahmat effendi hanya mencantumkan (satu) orang istri dalam daftar riw hidup sebagaimana formulir model bb10 kwk.kpu , andaikata hal itu benar, permasalahan syarat pasangan calon bukanlah merupakan objek sengketa php,: bahwa tentang jumlah istri, undang undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon dan oleh karena itu bukanlah merupakan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa umpamanya pun benar dr. rahmat effendi mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam formulir model bb10 kwk.kpu, memohon dalam melakukan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sehubungan dengan daftar riw hidup, secara formal mengacu pada ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun yang menyatakan pemenuhan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dalam dilengkapi dengan bukti daftar riw hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partaibahwa memohon (vide huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa samping itu sebelum penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota bekasi periode telah pula dilakukan uji publik sejak tanggal oktober s.d oktober guna memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan atas pasangan calon: bahwa tentang keterangan memohon yang dimuat harian berita ekspres news tanggal desember halaman bersambung halaman dengan judul kpud tegaskan ppen hanya cantumkan satu istri, itu adalah keterangan yang sejujurnya disampaikan ketua kpu kota bekasi berdasarkan formulir model bb10 kwk.kpu atas nama dr. rahmat effendi: bahwa demikian pula pengakuan calon walikota dr. rahmat effendi yang disiarkan oleh global tv, hari jum'at tanggal desember dalam acara fokus selebritis, pukul wib itupun merupakan kejujuran yang tentu saja tidak dilarang oleh undang undang: bahwa lebih lanjut mengenai kemelut yang didalilkan oleh pemohon seputar pengisian formulir model bb10 kwk.kpu atas nama dr. rahmat effendi, kami persilakan kepada pemohon dan kuasanya untuk membaca pertimbangan hukum mahkamah dalam sengketa php nomor php.d ix halaman berdasarkan hal halpelanggaran yang dilakukan oleh memohon atas tuduhan bahwa memohon telah melakukan berbagai pelanggaran, terhadap hal ini memohon memberikan jawabsebagai berikut: seluruh rangkaian tahapan pemilu walikota dan wakil walikota bekasi tahun telah dilaksanakan oleh memohon dengan taat pada asas penyelenggaraan pemilu sesuaimohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan atau melakukan pembiaran pembiaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon, inklusif pasangan calon dr. rahmat effendi dan ahmad syaikh, sebab memohon menjalankan kewajiban kewajibannya dalam menyelenggarakan pemilu guo senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, untuk menyikapi adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih formulirsedang dalil dalil pemohon yang menyatakan banyak pemilih yang mencoblos lebih dari (satu) kali , dalil dalil yang menyatakan banyak pemilih fiktif menggunakan hak pilih orang lain , dan dalil dalil yang menyatakan banyak pemilih dari wilayah luar kota bekasi melakukan pencoblosan menggunakan undangan memilih atas nama orang lain , andaikata benar goud non permasalahan permasalahan ini jelaslah merupakan pelanggaran pidana pemilu yang seharusnya dilaporkan panas untuk dapat menindaklanjutinya dan memohon juga telah menyikapi dengan cara mewajibkan setiap pemilih yan telah menggunakan hak pilihnya mencelupkan jarinya dengan tinta pemilu: bahwa namun demikian dalil dalil permohonan pemohon terlihat jelasketerangan tambahan memohon bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon poin polita halaman yang menyatakan . mana adanya perbedaan hasil rekapitulasi dalam dpt dalam berbagai versi baik versi pps model d1 kwk.kpu), versi ppk model da1 kwk.kpu), maupun versi kpu kota bekasi model db kwk.kpu), karena: dpt yang benar dan sah adalah dpt sebagaimanasamping itu, yang dituduhkan telah dilanggar oleh memohon adalah keliru, sebab huruf undang undang nomor tahun adalah untukmemohon menolak dalil permohonan pemohon poin polita halam yang menyatakan .. karena: pada tanggal desember tidak ada acara sinkronisasi data rekapitulasi sebagaimana dalil pemohon guo, memohon dengan itikad baik hanya ingin melakukan pembetulan atas kesalahan pps mencantumkan jumlah pemilih laki laki dan perempuan dalam formulirbekasi tps dalam wilayah kelurahan model d1 kwk.kpu), apabila terjadi perbedaan dalam mencantumkan jumlah pemilih laki laki dan perempuan dalam model d1 kwk.kpu maka memohon berwenang dan punya kewajiban melakukan pembetulan: disamping itu hal tersebut terjadi setelah selesai pemungutan suara dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing masing pasangan calon, bahkan panwaslukada kota bekasi kecamatan bekasi timur setelah melakukan gelar perkara gakkumdu yang dihadiri penyidik dari kepolisian, kejaksaan, ketua dan anggota bawaslu kota bekasi dan anggota bawaslu kecamatan bekasi timur, telah memberikan kesimpulan bahwa karena tidak ada niat jahat dari pelaku (hanya memperbaiki) dan tidak ada yang dirugikan maka kasus ini tidak bisa dibawa pengadilan . artinya kasus ini sudah clear, bahwa memohon menolak secara tegas dalil pemohon poin polita halaman dan poin polita halaman karena: surat edaran nomor kpu kota x11 disusul dengan surat edaran nomor kpu kota x11 jelaslah tidak dimaksudkan untuk menghalang halangi dan atau menghilangkan hak warga kota bekasi untuk memilih, akan tetapi justru sebaliknya dimaksudkan untuk melindungi dan atau memberikan hak seluas luasnya kepada pemilih yang sudah terdaftar, sedang mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii perlu dipahami oleh pemohon bahwa putusan guo adalah aturan main untuk pilpres bukan pilkada sebagaimana dalam perkara ini,oleh memohodenganmenolak dalil pemohon poin polita halaman yang menyatakan . memohon menyerahkan surat pemberitahuan model c6 kwk (satu) hari sebelum pemungutan suara, bahkan banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam dpt. , karena: memohon telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara tps model c6 kwk.kpu) sesuai aturan yang berlakpemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota bekasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bekasi, provinsi jawa barat periode berdasarkan(vide bukti dan berdasarkan(vide buktilaksanakan pada hari jumat tanggal desember sebagaimana tertuang dalam(vide bukti pada hari yang sama yaitu hari tanggal desember memohon juga menerbitkuntuk menyikapi kemungkinan adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilihdemikian pula memohon menolak dengan tegas bila dikatakan . dibeberapa wilayah kelurahan kecamatan faktanya ditemukan beberapa orang yang tidak terdaftar dalam dp4, dps, dan dpt akan tetapi mendapat undangan memilih form model c6 kwk) beberapa tps, seperti wilayah:. sebagai mana poin polita halaman sebab: petugas kpps tidak mungkin memberikan undangan untuk memilih kepada warga yang tidak terdaftar, namun andaikata benar, goud non, pada saat hendak memilih tentu undangan untuk memilih sebagaimana form model c kwk dicocokkan terlebih dahulu dengan dpt yang ada tps tempat hendak memilih tersebut. disamping itu, sampai saat ini tidak ada satupun saksi pasangan calon dari wilayah dimaksud, inklusif seluruh saksi dari tps kota bekasi yang menyatakan adanya permasalahan guo, bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan oleh karena itu kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah dapat mengesampingkan dalil dalil pemohon dan menolak seluruh permohonan pemohon, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif bahwa secara tegas pemohon telah menuduh memohon dalam melaksanakan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi dan masif sehingga menyebabkan terpilihnya pasangan calon nomor urut dr. rahmat effendi dan achmad syaikh, pemohon telah mengemukakan dalil dalil permohonan php yang sama sekali tidak berdasar fakta fakta menurut hukum, sehingga sangatlah beralasan bagi memohon untuk membantah dalil dalil pemohon dimaksud sebagai berikut: tentang pelanggaran terstruktur bahwa dalil permohonan pemohon pada intinya mendalilkihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun pada dalil dalil permohonan pemohon tidak menyatakan secara hukum bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu walikota dan wakil walikota bekasi telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. pemohon juga tidak menyatakan telah menemukan fakta fakta hukum praktik kecurangan yang dilakukan dan atau dibiarkan oleh memohon: atas dalil dalil permohonan pemohon ini, memohon menyampaikan bantahdan bukti bukti sebagai berikut: seluruh rangkaian tahapan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun telah dilaksanakan dengan taat pada asas penyelenggaraan pemilihan umumdasarkan uraiansistematis pemohon pada dalil permohonannya menyatakan bahwa memohon membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk kota bekasi dan tidak mempunyai hak pilih dibiarkan dan atau disuruh untuk memilih pasangan calon nomor urut atas dalil dalil tersebut, memohon menolak secara tegas berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti sebagai berikut: dalil yang dikemukaota bekasi danlil seperti ini sangatlah mengada ada dan tidak benar, sebab dalam menyusun daftar pemilih tetap dpt) memohon senantiasawalikota dan wakil walikota bekasi ini telah dilakukan oleh memohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan dengan langkah langkahmana keputusan kpu kota bekasi nomor pts kpu kotakan kinerja memohon telah menunjukan upaya upaya yang signifikan dalam melindungi dan memberikan hak seluas luasnya kepada pemilih. hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang dikeluarkan oleh memohon berupa surat edaran nomor kpu kota x11 disusul dengan surat edaran nomor kpu kota x11 ini artinya bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon sama sekali tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan kirany, tentang pelanggaran masif bahwa pemohon dalam dalil dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran pelanggaran yang telah terjadi secara menyeluruh (masif) tersebut, pemohon hanya merumuskan asumsi dan prasangka tanpa didasari fakta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum:terhadap pemilihan umum yang kemudian diubah dengan undang undang nomor tahun antara lain adalah. berdasarkan segala uraian tersebut atas, memohon memohon kepada panel majelis hakim mahkamah yang mengadili perkara ini tahun subsidi: bila mahkamahr:s.d bukti fotokopi surat mandat dari pasangan calon,: bukti fotokopi surat pemberitahuan yang disampaikan tim sukses pasangan calon nomor urut tertanggal desember bukti fotokopi formulir model kwk.kpu: bukti fotokopi formulir model kwk.kpu a.n dr.h. ra: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan bekasi jaya, bekasi timur: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan aren jaya, bekasi timur:,:: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan teluk pucung, bekasi utara:,,:: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan sumur batu, antar gebang:,, bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan jati bening baru, pondok gede,: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan jati sari, jati asih:, bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan jati luhur, jati asih: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan jati sampurna, jati sampurna:: bukti sebagaimana tertuang dalamrabu tanggal januari (hari senin, tanggal desember dan hari selasa tanggal januari sebagai hari cuti bersama), hari kedua jatuh pada hari kamis tanggal januari dan hari ketiganya jatuh pada hari jumat tanggal januaranuari oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pmk nomor tahun(vide bukti yang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: anchor, pdi: bukti fotokopi formulir model dari tps kelurahan jati penurunan, mustika jaya,:tahapan tersebutz kelurahan harapan mulya.,:.saksi,:saksi:saksi,:.rni, saksi gion saksi adalah ketua ppk antar gebang:,saksi.saksi oetjiek ros,:saksi budi setiawan saksi adalah ketua ppk bekasi utara, secara umum bekasi utara tidak pernah ada upaya penghilangan hak pilih dari para pemilih, tidak laporan kecuali yang terjadi kelabang tengah seperti yang dijelaskan oleh ketua pps,,:permohonan pemohon, pihak terkait memberikan tanggapan dalam persidangan tanggal januari dan menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima persidangan pada tanggal januari pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi i. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) bahwa komisi pemilihan umum kota bekasi kpu kota bekasi) telah menetapkan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota bekasi pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi periode serta nomor urut masing masing pasangan calon (vide bukti pt bukti pt 1a, bukti pt yaitu sebagai berikut: urut nama pasangan keterangan pama aan sea calon wiki walikota anwar anchor, pdi calon wakil walikota |htimimanusan ses enam wiki mamata anim aminuddin, s.e.,mm calon wakil walikota temanya cilonwaki motto lukman syaikh calon wakil walikota dr. rahmat effendi calon walikota |fiatmsa sama. colomwaki matoa peanadatase cilonwaki motto andi abadi, s.e. calon wakil walikotasekalipun pemohon perkara guo adalah pasangan calon nomor urut sebagaimana ditetapkan kpu kota bekasi (vide bukti pt bukti pt 1aj, tetapi pemohon telah memberikan kuasa kepada seorang pasangan calon walikota bekasi dengan nomor urut atas nama shalih mangaka sitompul, s.h.,m.h., yang tidak mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pemilukada kota bekasi tahun bahwa dengan tidak mengajukeabsahan hasil pemilukada kota bekasi. dengan menerima kuasa dari pemohon permohonan keberatan guo satu sisi, sedangkan sisi lainvaliditas hasil pemilukada kota bekasi, maka timbul konflik kepentingan pada shalih mangaka sitompul, s.h.,m.h. dalam kapasitas sebagai pasangan calon walikota bekasi dengan nomor urut dan sekaligus sebagai penerima kuasa dari pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pemilukada, sehingga mengakibatkan surat kuasa ini cacat hukum. oleh karena surat kuasa dari pemohon guo cacat hukum, maka permohonan keberatan guo juga cacat hukum, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo.. permohonan lewat waktu bahwa berdasarkbagaimana juga dikutip pemohon pada halaman perbaikan permohonan tertanggal januarisedangkan pemohon menentukan objek permohonan salah satufaktadengan adanya fakta bahwaadalah berdasarkan berita acara yang dibuat kpu kota bekasi pada tanggal desember maka permohonan guo telah melampaui batas tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam pmk nomor tahun sehingga sangattidak dapat diterima. iii. salah objek (error object) il.yektif itis dalam permohonan guo, yaituyektifdengan pemohon meminta mahkamah konstitusi agar menyatakan batal demi hukum (void into)dan menyatakan batal demi hukum (void into)emohon telah menetapkan sendiri satu status hukum keputusan kpu kota bekasi guo sebagai batal demi hukum tanpa melalui proses peradilan peradilan tata usaha negara terlebih dahulu. bila sudah batal demi hukum , maka suatu keputusan tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya sebagaimana petit permohonan pemohon guo. dengan demikian, petit pemohon guo melampaui lahirnya putusan mahkamah konstitusi itu sendiri. oleh karena permohonan guo tidak memenuhinya syarat subyv. dalam pokok perkara: dalil dalil permohonan tidak benar, kabur (obscura) pihak terkait telah disampaikan panel hakim perkara php.d xi dalam sidang pada tanggal januari akibat pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada memohon kpu kota bekasi) danv. bahwa benar komisi pemilihan umum kota bekasi telah menetapkan pihak terkait merupakan peraih perolehan suara terbanyak pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasnomor urut atas nama dr. rahmat efendi dandan wakil walikota tingkat kota bekasi oleh komisi pemilihan umum kota bekasi tanggal desember (vide bukti p 4j, yaitu: urut nama pasangan e| perolehan suara kena ken dn: san anwar anchor, pdi hj. sumiyati vitimmanudansesm n3som drs. dadang mulyadi, man sasa ahmad syaikh sana nba "nn andi abadi, s.e. hanya pasangan calon nomor urut nomor atas nama hj. sumiyati anim aminuddin, s.e.,mm dan pasangan calon nomor urut nomor atas nama drs. dadang mulyadi, dan lukman syaikh yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara calon walikota dan wakil walikota kota bekasi dengan mengajukan dan mendaftarhkamah konstitusi. iv. bahwa pihak terkait merasa perlu membantah.. pemohon tidak menjelaskan secara konkrit tuduhannya dalam bentuk tindakan tindakan yang bagaimana untuk memperlihatkan adanya keberpihakan kpu kota bekasi bersama sama jajaran pemerintah kota bekasi untuk memenangkan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut atas nama dr. rahmat effendi ahmad syaikh. dengan demikian dalil pemohon guo bisa dikatakan sebagai khayal, halusinasi, dan fitnah(apakah walikota??, pihak terkait) atas nama dr. rahmat effendiyangsebaliknya, merugikan pasangan calon pemohon. bahwa dalil tuduhan pemohon guo jelas merupakan pernyataan bersifat umum tanpa merinci dalam bentuk bagaimana simbiosis antara memohon kpu kota bekasi) dengan pihak terkait, sehingga memohon melakukan tindakan melawan hukum. pernyataan tanpa kejelasan bentuk pelanggaran yang dituduhkan pemohon tersebut jelas merupakan fitnah dan khayalanjuga merupakan ekspresi daya halal dan halusinasi permohonan, halaman angka bahwa .,kota bekasi) untk turun memenangkan pasangan calon nomor urut pemilih ganda dan berbagai bentuk terjadi pelanggaran dan kecurangan. . pernyataan ini jelas bersifat sangat umum dan tidak merinci siapa pelakunya, mana terjadinya, siapa target tindakan itu, melibatkan berapa jumlah orang? dengan demikian, dalil pemohon guo bukan merupakan suatu pernyataan hukum yang didukung bukti bukti untuk menunjukkan kebenarannypermohonan, halaman halaman angka angka angka angka bahwa pihak terkait tidak diverifikasi persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagai calon pasangan walikota dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun dengan mengutip: kpud tegaskan ppen hanya cantumkan satu istri. bahwa dalil tuduhan pemohon guo tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. bahwa kpu kota bekasi telah meneliti berkas pihak terkait sebagai bakal calon pasangan walikota dan wakil walikota bekas serta telah melakukan verifikasi faktual dan telah menyatakan lengkap berkas tersebut (bukti pt bukti pt 5a|. bahwa pihak terkait telah memenuhi syarat administratif sebagai bakal calon walikota bekasi dengan mengisi formulir isian yang harus diisi, termasuk anggota keluarga pihak terkait. bahwa pihak terkait benar mengisi nama istri pihak terkait yang harus diisi dalam kolom dimaksud dalam formulir kpu kota bekasi bukti pt bukti pt 6aj. informasi yang harus diisi dalam satu lajur formulir tersebut adalah berkenaan dengan identitas istri, bukan ditanyakan berapa istri . bahwa sudah benar pihak terkait tercantum istri gujarati dalam formulir kpu bekasi guo karena dr. rahmat effendi menikahi guna dihadapan petugas penghulu kantor urusan agama. status menikah tercatat kua itulah yang menjadi latar belakang pengisian nama istri pihak terkait bernama guna. dari pernikahan pihak terkait guo telah dikarunia anak. bahwa benar adanya pihak terkait dr. rahmat effendi telah menyampaikan kepada publik bahwa pihak terkait memiliki istri lain bernama luciano victoria bukti pt bukti pt 7a)| samping istri bernama gujarati. penyampaian informasi kepada publik tersebut dilakukan dr. rahmat effendi untuk memberi informasi pribadi yang benar. bahwa benar pihak terkait dr. rahmat effendi telah menikahi seorang perempuan bernama luciano victoria secara agama islam dan telah dikarunia anak (bukti pt bukti pt 8aj. bahwa pihak terkait telah menjalani pernikahannya tersebut dengan mawaddah rahmah . bahwa pihak terkait telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh materiil dan materiil serta anak anak pihak terkait tumbuh dalam kehidupan yang bahagia bersama kedua orang tuanya. bahwa tidak pernah ada keluhan maupun laporan terkait kehidupan rumah tangga pihak terkait dari istri ataupun anak anak pihak terkait, sehingga terasa aneh bila ada pihak ketiga menyudutkan dan mempersoalkan kehidupan pribadi pihak terkait. bahwa dengan fakta fakta terkait pengisian formulir kpu bekasi dengan identitas pihak terkait dr. rahmat effendi, maka tidak berawalan hukum dan sangat keliru jadinya mempersoalkan status kehidupan rumah tangga pihak terkait dr. rahmah effendi. bahwa pemohon tidak merujuk secara jelas peraturan perundang undangan mana yang dilanggar oleh pihak terkait dalam konteks pengisian formulir model bb10 kwk.kpu dengan data satu istri dan (empat) anak serta pengakuan pihak terkait dr. rahmat effendi tentang istri dirinya luciano victoria) dengan kartu keluarga yang terpisah dari kartu keluarga dengan istri pertama gujarati). seharusnya pemohon menjelaskan apa yang dilanggar dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan serta apa yang dilanggar dalam undang undang nomor tahun tentang susunan kependudukan. iv. bahwa pihak terkait membantah dalil permohonan pemohon guo terkait soal kartu sehat berikut voucher senilai (dua ratus lima puluh ribu rupiah) divide perbaikan permohonan iii, angka halaman karena kehadiran program kartu sehat guo (bukti pt yang merupakan bentuk partisipasi pihak ketiga luar kendali pihak terkait maupun tim sukses pasangan calon nomor urut dr. rahmat effendi dan ahmad syaikh. bahwa pemohon juga melancarkan program sejenis kartu sehat guo, yang distribusinya dilakukan secara terstruktur (melibatkan tim sukses secara berjenjang dari tingkat kota bekas, kecamatan kecamatan, kelurahan kelurahan sampai rw rt), sistematis karena direncakan sebaran dan target sebarannya serta masif karena jumlah penyebaran voucher kartu sehat itu melibatkan banyak warga akibat metode penyebarannya yang berjenjang. bahwa pemohon telah mengaburkan fakta fakta penyebaran kartu sehat yang ikatan sejumlah dan dikaitkan dengan penyerahan dilakukan bersamaan undangan memilih form model kecamatan kota bekasi, yaitu: mustika jaya, bekasi utara, rawa bumbu, antar gebang, jati asih, bekasi selatan: medan satria, bekasi barat: bekasi timur, pondok gede, dan pondok melati. bahwa tuduhan ini bersifat fitnah dan ngawur, karena tidak pernah terjadi penyebaran kartu sehat itu dilakukan bersamaan dengan undangan memilih form model c). bahwa pihak terkait menegaskan bahwa kartu sehat itu diorganisasi oleh pihak ketiga dan diambil oleh warga yang membutuhkan tanpa mengantar pada tempat tujuan warga yang memerlukan. dan lebih dari itu, voucher kartu sehat guo hanya bernilai manakala dibawa rumah sakit jmc untuk berobat. pihak terkait akan mendatangkan pengelola kartu sehat untuk menerangkan kejadian sesungguhnya. bila pemohon memiliki bukti bukti yang kuat terkait soal kartu sehativ. bahwa pihak terkait membantah dalil permohonan pemohon guo terkait soal mobilisasi pns dan birokrasi pemerintahan kota bekasi (vide perbaikan permohonan iii, angka halaman karena pihak terkait menyadari betul bahwa memenangkan pemilukada bekasi ini harus dilakukan secara fair tanpa melibatkan pns dan birokrasi pemerintahan kota bekasi. pihak terkait akan mendatangkan saksi terkait soal guo untuk membantah dalil pemohon guo. bila pemohon memiliki bukti bukti yang kuat terkait soal pns dan birokrasi kota bekasiatau a, sebagai berikut:bukti pt 1a fotokopi berita acara hasi rapat pleno nomor ba kpu kota x tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota bekasi periode pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun tanggal oktobernggal oktober bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota bekasi nomor pts kpu kota.pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota bekasi periode bukti pt fotokopi berita acara nomor ba kpu kotanmiii tentang pelaksaan verifikasi faktual persyaratan bakal calon walikota dan wakil walikota kota bekasi periode tahun tanggal agustus bukti pt 5a fotokopi lampiran berita acara rapat pleno kpu kota bekasi nomor ba viii tanggal agustus tentang hasil pemenuhan syarat pencalonan walikota dan wakil walikota dari partai politik dan atau gabungan partai politik pemilihan umum walikota dan wakil walikota bekasi tahun bukti pt fotokopi formulir model bb10 kwk.kpu partai politik, tanggal agustus tentang daftar riw hidup atas nama dr. rahmat effendi, bukti pt 6a fotokopi kartu keluarga dr. rahmat effendi dengan isteri gujarati: bukti pt fotokopi kartu keluarga dr. rahmat effendi dengan isteri luciano victoria: bukti pt 7a fotokopi kartu identitas atas nama luciano victoria, bukti pt fotokopi gugatan pengadilan tata usaha negara bandung antara drs. dadang mulyadi, m.m., dan lukman hakim, hj. sumiyati dan anim imamuddin, s.e., m.m., serta asing samawi, s.e., m.m, dan andi abadi, s.e., melawan komisi pemilihan umum kota bekasi, tanggal desember bukti pt 8a fotokopi permohonan pihak terkait menjadi tergugat intervensi dalam gugatan pengadilan tata usaha negara bandung,yulianto bahwa saksi telah tiga tahun membuat program kartu bekasi sehat, karena saksi ada kabupaten bekasi,,, tidak adasaksi cholil saksi tidak menjelaskan mengenai isteri yang kedua dari rahmat effendi: ketika pemilukada berlangsung tidak ada sesuatu hal dalam rumah tangga rahmat effendi yang mendapat kritikan atau apapun dari masyarakat terkait isteri kedua beliau: saksi tidak hadir ketika rahmat effendi menikah dengan isteri keduanya: saksi mengetahui rahmat effendi mempunyai isteri dua dari cerita rahmat effendi kepada saksi, saksi sering berkunjung rumah isteri kedua dan isteri pertama rahmat efendi karena ada kegiatan pengajian: saksi ahmad terkasih saksi tidak pernah ikut dalam kampanye terbuka para pasangan calon: posisi saksi adalah sebagai camat jati asih: saksi mengetahui ada kampanye dari jadwal yang dibuat kpu, saksi hadir dalam setiap kampanye para pasangan calon adalah sebagai camat jati asih: saksi tidak ikut naik panggung pada saat kampanye dan tidak juga ikut konvoi, pada saat saksi memantau kampanye yang disebutkan oleh pemohon, saksi berada pom bensin: saksi tri ariyanto tjahjono saksi adalah pns pada dinas bina marga dan tata air, saksi tinggal bumi anggrek, blok nomor kabupaten bekasi: bahwa pengaspalan jalan sebelumnya melalui proses pengadaan barang dan jasa lingkungan dinas bina marga dan tata air, yang dimulai dari adanya kesepakatan kegiatan antara walikota dengan dewan perwakilan rakyat daerah: kesepakatan antara walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal september untuk pengaspalan jalan titik: pengaspalan jalan merupakan bagian program pemerintah daerah dari ratusan kegiatan yang ada dinas bina marga dan tata air: kegiatan pengaspalan jalan tersebut sudah masuk dalam peraturan daerah: program dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah, kemudian kepala dinas bina marga membuat pengelola kegiatan pada tanggal oktober sehingga proses lelang baru dimulai tanggal oktober karena waktu yang pendek sampai akhir tahun, maka sesuai dengan keppres tahun dinas bina marga itu menggunakan waktu yang paling minimal, yaitu hari. sehingga kalau tanggal oktober baru dimulai proses lelang, kemudian ditandatangani kontrak sekitar tanggal november dan waktu pelaksanaanya sampai hari, yaitu tanggal desember kegiatan tersebut dilaksanakan sampai akhir tahun, sehingga tidak ada kegiatan yang disesuaikan dengan pemilukada, dan kenyataannya juga ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun kpu, kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh pps formulir d1 kwk.kpu), ppk formulir da kwk.kpu) dan formulir model da1 kwk.kpu hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkatpolitik uang, netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu, pemilih ganda. rahmat efendi dan ahmad syaikh, pasangan calon nomor urut atas nama dr. rahmat efendi dan ahmad syaikh tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota bekasi: bahwa sesuai persyaratan yang harus dilengkapi pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lainnya pada saat mendaftar menjadi calon walikota dan wakil walikota bekasi periode mengisi formulir model bb10 kwk.kpu atas meterai rp. mana para pasangan calon mengisi formulir model bb10 kwk.kpu secara jujur dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan calon walikota dan wakil walikota bekasi tahun (bukti bahwa setelah para pasangan calon melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kpu kota bekasi ic. memohon) dan atau peraturan batas akhir dinas bina marga melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan sampai tanggal desember itu terakhir mengeluarkan spm: saksi memasukan anggaran pembangunan jalan yang kemudian dirumuskan dalam apbd: saksi tidak mengetahui program pembangunan jalan melalui jalur skpd skpd lain, anggaran yang saksi masukan dalam apbd termasuk rancangan terhadap pelaksanaan program yang dijabarkan dalam apbd yang diusulkan oleh rahmat effendi, jumlah seluruh program yang dijabarkan dalam apbd ada kegiatan yang nilainya kurang lebih rp. milyar, kegiatan ada yang murni dan ada yang abt, untuk kegiatan murni dimulai dari bulan juli, sedangkan untuk abt dimulai bulai oktober proses peperangannya, yang termasuk dalam pelaksanaan program masuk dalam postur anggaran abt yang proses hilangnya pada bulan oktober sumber dana abt berasal dari apbd kota bekasi: saksi tidak mengetahui pemasangan spanduk dalam setiap kegiatan programota bekasi yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari yang menguraikan sebagai berikut: pemohon pasangan calon nomor urut sumiyati mochtar mohamad dan anim imamuddin): bahwa terhadap pernyataan pemohon pada pokok pokok alasan permohonan poin yang menyatakantertanggal desember (vide bukti yang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calsecara sendiri sendiri,. rahmat efendi dan ahmad syaikh oleh karena itu suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut yang ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon terpilihpns birokrat kota bekasi) untuk turun memenangkan pasangan calon nomor urut pemilih ganda dan berbagai kecurangan lainnyaenuhi hasil perolehan suara atau setidak tidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainya yaitumemohon rahmat effendi. bawaslu kota bekasi telah mengambil langkah pada tanggal agustus berkirim surat kpu kota bekasi dengan nomor bawaslu kada kt. bks viii perihalterlampir b18), mengingat kpu kota bekasi belum merespon surat tersebut maka pada tanggal oktober bawaslu kota bekasi berkirim surat ke kepada kpu kota bekasi dengan nomor bawaslu kada kt. bks perihal permohonan salinan dokumen persyaratan pasangan calon walikota wakil walikota bekasi terlampir b19). akhirnya surat rekomendasi dari partai pengusung, sedangkan data yang lain tidak diberikan. bahwa terhadap pernyataan pemohon pada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon point yang menyatakann terjadi pembiaran pembiaran yang menguntungkandalam pelaksanaan pemilukada kota bekasi pada tanggal desember banyak terdapat dpt ganda, mana dpt ganda tersebut tersebar seluruh tps kota bekasi. bawaslu kada kt. bks ix perihal0september bawaslu kota bekasi telah mengirim kpu dan disdukcapil kota bekasi, dengan nomor bawaslu kada kt. bks ix perihal, himbauan untuk mewaspadai adanya pemilih ganda pada dp4 terlampir b0oampai dengan dptidak memperoleh undangan untuk mencoblos, sekalipun pemilih tersebut menunjukan ktp kk dan namanya terdaftar dalam dpt namun kpps beserta anggotanya tidak membolehkan pemilih tersebut mencoblos tpmencoblos lebih dari (satu) kali tps, kpps beserta anggotanya membiarkan pemilih tersebut melakukan pencoblosan tps tersebut mana sebelumnya pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan tpsfiktifimenggunakan hak pilih orang lain, mana undangan memilih model kwk.kpu) milik orang lain digunakan untuk memilih, kpps beserta anggotanya membiarkan pemilih tersebut melakukan pencoblosan tps tersebut mana pemilih tersebut menggunakan undangan memilih model kwk.kpu) milik orangmemohon membiarkan pemilih dari daerah lain (luar kota bekasi) untuk melakukan pencoblosan tps kota bekasi, bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kota bekasi pada tangal desember banyak pemilih dari wilayah luar kota bekasi melakukan pencoblosan tps dengan modus menggunakan memilih model kwk.kpu) milik orang lain. bawaslu kota bekasi telah menindaklanjuti laporan topik umar tentang agus dan wahyu fajar bukan warga kota bekasi yang mendapatkan dan akan mencoblos tps kelurahan pekan jaya kecamatan bekasi selatan. bawaslu kota bekasi sudah berkirim surat model kwk tujukan kepada kapolresta metro bekasi kota, nomor pdp panwaslukada kota bekasi xii tentang penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu terlampir b45)(empat) atas nama rahmat efendi dan ahmad syaikh dan atau baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama. berdasarkan fakta data pada divisi penanganan pelanggaran bawaslu kota bekasi bawaslu kota bekasi telah menindak lanjuti laporan dan temuan sebanyak kasus, yang terdiri dari kasus dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran pidana pemilu, dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kasus bukan kewenangan bawaslu dan diteruskan lembaga terkait kasus kpid jawa barat, kasus bkd kota bekasi dan kasus pidana umum) dan kasus yang tidak memenuhi unsurpihak terkait melalui tim suksesnya membagikan uang dan sembako kepada masyarakat seluruh wilayah kota bekasi, agar dalam pemilukada tanggal desember masyarakat memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut yang menyatakan pihak terkait melalui tim suksesnya dan aparat kelurahan pns melalukan pembagian kartu sehat yang terdapat gambar calon walikota nomor urut kepada masyarakat (satu) hari sebelum hari pencoblosan.kla bawaslu bks utara xi perihal: pembagian kartu sehat paslon48):di,paslon, bahwa pada tahapan dpt, pasangan calon nomor urut shalih manggarai sitompul dan anwar anchor madu.sumiyati mochtar mohammad dan anim imamuddinurut dadang mulyadi dan lukman hakimampai dengan

gpdrs. anthony iowa pekerjaan pegawai negeri sipil pns) alamat jalan poros nabire paniai idekebo, kampung kuyakago, kabupaten dogiyai nama papa clara global pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dogiyai alamat abuya, distrik maria barat,,dari komisi pemilihan umum provinsi papuabahwa kampung obat distrik kamu utara jumlah pemilih untuk dua tps terjadi money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan cara ketua bapelkam atas nama bunamoye pinay menghentikan proses pemilihan yang sedang berjalan dan memerintah untuk dilakukan proses pemilihan sistem noken dengan maksud suara dimasukan saja dalam kantong dan diserahkan untuk pasangan calon nomor urut karena bunamoye pinay bertemu dengan paniscus goo dan menerima uang sejumlah rp. (tiga puluh lima juta rupiah). sehingga proses pemilihan tidak dilanjutkan sesuai dengan aturan standar pemilihan dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara. bahwa desa yametadi, distrik kamu utara, jumlah pemilih tidak dilakukan proses pemilihan karena sejak semua aparat kampung, anggota tps mabuk mabukan karena sudah sepakat untuk memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut sehingga surat suara sudah dicoblos sejak malam hari oleh kpps, tidak dilakukan proses pemilihan pada hari dan pasangan calon nomor urut memperoleh sejumlah suara. pemohon ditelepon oleh kepala desa pada malam hari dalam keadaan mabuk. bahwa kampung mogoktiga puluh lima juta rupiah) dan (dua) ekor babi yang diterima oleh bapak yesaya kenya dan pemohon ditelepon oleh yesaya kenya sehingga pasangan calon nomor urut memperoleh suara sejumlah suara. bahwa kampung iodidelima puluh juta rupiah), sehingga telah dilakukan pencoblosan sejak malam hari didahului oleh pengusiran saksi dan pendukung pasangan calon nomor urut oleh kepala kampung commas goo, sehingga pasangan calon nomor urut memperoleh suara sejumlah suara. bahwa kampung maura, distrik kamu, jumlah pemilih untuk tps, adalah basis massa pasangan calon nomor urut seluruh masyarakat sudah sepakat untuk memeberikan suara kepada pasangan calon nomor urut namun karena intervensi dan inisiatif dari kpps petrus docomo, pd) sehingga mengambil alih pembagian suara dan pasangan calon nomor urut hanya memperoleh suara, pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara sejumlah suara bahwa desa bukan, distrik kamu, jumlah pemilih terjadi kesepakatan tokoh masyarakat, kpps dan pps untuk membagi suara kepadanamun setelah itu datang tim dari pasangan calon nomor urut dalam keadaan mabuk dan memaksa perubahan pembagian sehingga pembagian menjadijuga tidak terjadi proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemohon mengalami pengurangan sejumlah suara. bahwa berdasarkan uraian tentang pembagian suara yang cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat kampung, kpps, anggota tps yang dilakukan pada maka sangat jelas bahwa mayoritas daerah pemilihan tidak melakukan proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlalu, melainkan melakukan pembagian suara tanpa melalui proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku. bahwa pembatalan hasil rekapitulasi distrik piyaiye oleh memohon telah memberi kesan bahwa seolah seolah hanya pada distrik piyaiye yang proses pemilukada dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemohon sangat dirugikan. bahwa dengan adanya pembatalan distrik piyaiye maka selayaknya memohon juga membatalkan hasil rekapitulasi seluruh distrik dan kampung yang tidak melakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku patut dibatalktelah membatalkan hasil perhitungan suara distrik piyaiye yang sangat merugikan pemohon. memerintahkan kepada memohon untuk memasukan hasil perhitungan suara dari distrik piyaiye sehingga perolehan suara pemohon sebanyak suara sesuai kesepakatan awal dengan tokoh masyarakat, tokoh adat piyaiye yang telah dibatalkan, dapat diperhitungkan kembali untuk pemohon, bukan kepada pasangan calon nomor urut, bukti p fotokopronologis pemilukada distrik piyaiye. selain itu, pemohon mengajukan (tujuhyang pada pokoknya sebagai berikut: andreas gobi saksi berdomisili distrik maria barat: saksi adalah tim sukses dari pasangan calon nomor urut saksi memperoleh laporan dari saksi lapangan, yulius tebal, bahwa ada pemaksaan kehendak untuk mengatur suara tps dan tps diberikan kepada pasangan calon nomor urut menurut saksi bahwa panitia pengawas distrik maria barat ikut mengatur suara untuk diberikan kepada pasangan calon nomor urut saksi tidak ingat berapa perolehan suara masing masing kandidat: bahwa sekretaris panitia pengawas maria barat mengatur tps dan tps desa mahkota. depuis global saksi berdomisili distrik maria tengah: pada tanggal januari kampung araujo, distrik maria tengah sebanyak suara dialihkan kampung time: bahwa suara tersebut diberikan oleh kpu kepada pasangan calon nomor urut bahwa kpu diberikan data dpt kepada panitia pengawas distrik maria tengah sebanyak lebih, namun sampai ppd berjumlah kurang lebih ada indikasi money politic kampung petapa tps dan tps2 serta masyarakat tidak melakukan pencontrengan namun suara langsung diberikan kepada pasangan calon nomor urut ada indikasi bahwa sekretaris ppd maria tengah memihak dan bekerja untuk pasangan calon nomor urut saksi memperoleh informasi dari agapetus gede koto, saudara saksi, bahwa ada enam suara dijual seharga rp. juta dan dibeli oleh pasangan calon nomor urut hendrik tebal saksi adalah penduduk piawai: rekapitulasi pertama dilakukan pada hari jumat tanggal januari diberikan kepada pasangan calon nomor urut pada tanggal januari berita acara diganti dengan rekapitulasi baru yang difasilitasi oleh salah satu anggota kpu kabupaten dogiyai dengan mengalihkan dari pasangan calon nomor urut kepada pasangan calon nomor urut saksi berada tempat acara rekapitulasi, pada tanggal januari terjadi pembagian suara yang dibagikan kepada pasangan calon masing masing memperoleh suara, pada tanggal januari saksi menyaksikan hasil rekapitulasi masing masing mana pasangan calon memperoleh suara, pada tanggal januari hasil rekapitulasi berubah menjadi (dari distrik piawai) dan dialihkan kepada pasangan calon nomor urut oleh ppd: saksi tidak melihat secara langsung adanya perubahan suara. ben pirai saksi tinggal kampung obat, distrik dakedo: saksi dipaksa dan ditolong (disorot) dengan uang juta dan mobil untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut saksi tidak mau disorot dan tidak mau menerima uang juta karena takut kepada tuhan dan masyarakat: jumlah pemilih kampung obat sebanyak pemilih dan suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut oleh masyarakat, pada saat pencoblosan suara ada sekelompok orang disorot dengan uang untuk tanda tangan agar memilih pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut mendapat suara dan pasangan calon nomor urut mendapat suara. yulius tebal saksi tinggal kampung deneiode, distrik dakedo: saksi menceritakan kejadian kampung una: bahwa pasangan calon nomor urut berkeliling kampung untuk meminta masyarakat memilih pasangan calon nomor urut bahwa masyarakat telah sepakat untuk membagikan suara kepada tiga pasangan calon: masyarakat disorot uang sebesar juta oleh pasangan calon nomor urut suara dibagikan kepaduang sebesar juta disembunyikan dalam tas dan kemudian dibagi bagikan kepada anak anak dan ibu ibu. maulid pirai saksi tinggal kampung nua, kamu timur, ada dua tps kampung nua dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih, ada kesepakatan untuk bagi rata suara kepada masing masing pasangan calon, ada tim sukses pasangan calon nomor urut membagikan uang sebesar juta kepada (empat belas) kampung nua, pasangan calon nomor urut memperoleh suara paling banyak karena membayar masyarakat. lame ketsuki, s.h. saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut pada tanggal januari ada keributan piyaiye, ada kesepakatan suara dari piyaiye untuk membagi sisa dari suara kepada pasangan calon nomor urut bahwa rekapitulasi baru dilakukan kabupaten bukan piyaiye: saksi tidak berada piyaiye tetapi berada kabupaten dogiyai, ada kesepakatan termasuk dalamnya ada ketua padi yang minta difasilitasi antara lain, genset, laptop, dan printeraraara.. iiara pemohon merupakaara pemohon maka penilaiannya memohon serahkan kepada mahkamah untuk memeriksa dan menilainya.ara pemohon, maka perlu memohon cermati apakah,materiil). ii. tenggang waktu bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang disyaratkan dalam peraturan mahkamah konstitusiapakah para pemohon telah menggunakan tenggang waktu mengajukan permohonan secara benar atau tidak. permohonan pemohon perkara register nomor php.d x telah lewat waktu, sesuairtolak: eksepsi permohonan pemohon lewat waktu bahwa permohonan pemohon perkara register nomor php.d x telah lewat waktu, senjatanya. sesuai denganngditolak, adalah sangat beralasan hukum karena sudah seharusnya pemohon sebagai advokat pengacara telah mengetahui secara baik dan benar tentang hukum acara pada persidangan mahkamah konstitusi, mana pengajuan perkara sengketa php harus dilakukan dalam waktu (tiga) hari kerja sesudah pleno rekapitulasi perhitungan suara dilakukan tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten dogiyai. namun ternyata pemohon melakukan pengajuan permohonan diluar hukum acara yang berlaku mahkamah konstitusi.kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh memohon. pada permohonan register nomor php.d x mempersoalkan: tentang tidak adanya undangan pemberitahuan kepada pemohon, sehingga pleno rekapitulasi dan tidak dapat mengajukan keberatan, tentang pembatalan hasil pemilihan distrik piyaiye oleh memohon, mana pemilihan distrik piyaiye berdasarkan rekapitulasi oleh ppd piyaiye menyatakan pemohon memperoleh suara sebanyak suara: tentang memohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilukada kabupaten dogiyai tahun tidak mengetahui tempat dilakukan pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan. bahwa atas dalil dalil yang dinyatakan oleh para pemohon seperti tersebut diatas, maka memohon menanggapinya sebagai berikut: kepada pemohon untuk pleno rekapitulasi perkara register nomor php.d x bahwa adalah tidak benar memohon secara sembunyi sembunyi dan tidak memberikan undangan kepada para kandidat atau tim sukses para pasangan calon untuk mengikuti pleno pleno yang lakukan oleh memohon hingga sampai pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten dogiyai kabupaten biak numfor. bahwa bukti adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh memohon kepada para kandidat, maka pada tanggal januari ada saksi saksi dari para pasangan calon yang hadir dalam pleno tersebut kabupaten biak numfor dan semua saksi saksi telah menanda tangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. (vide bukti oleh memohondistrik piyaiye yang menyatakan pasangan calon atas nama drs. anthony iowa dan clara papa global memperoleh suara distrik piyaiye sebanyak suara. bahwa benar ada hasil pemilihan yang dibatalkan dan kemudian dinyatakan tidak sah yaitu menyangkut pemberian suaracrubah hasildan atas kejadian ini justru pemohon bersama pihak terkait yang mempersoalkan masalah tersebut karena mengetahui suara yang berasal dari distrik piyaiye telah disalahgunakan dan menyimpang dari kesepakatan yang ada karena ternyata semua suara dari distrik piyaiye berikan kepada pasangan calon nomor urut (urut) atas nama drs. thomas tigi dan herman awe, sos yang adalah kini juga menjadi pemohon pada perkara register nomor php.d jadi tidak benar memohon menghilangkan perolehan suara pemohon sebanyak suara. memohon juga menjadi heran suara yang didapati oleh pemohon sebanyak suara, itu dari mana.,:::y !, memohon mengajukan (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan::pasangan calon atas nama natalis segel, sos. dan esai malay mengajukan tanggapan tertulis bertanggal februari yang diserahkan persidangan mahkamah pada hari senin tanggal februar(tiga) dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dogiyai tahun sebagaimanasalah satu pertimbangan hukum perkara nomor php.d vi mahkamah menyatakan bahwa,, dan pelanggaran terhadap asas asas bahwa pada tanggal januaridogiyai tahun sesuai berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dogiyai tahun tanggal januari bahwa selanjutnya pihak terkait ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilukada kabupaten dogiyai tahun sesuai dengkepala daerah kabupaten dogiyai tahun tertanggal januari dengan perolehan suara sebagai berikut: urut pasangan calon jumlah suara drs. tomas tigi dan herman awe, sos drs. anton iyouwau dan apa clara global natalis begini, s.sos dan esai malay, sip jumlah sumber: model db1 kwk.kpu bahwa pada tanggal januari pemohon: drs. anthony iowa dan papa clara global telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil pemilukada kabupaten dogiyai tahun dan meminta pembatalan atas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten dogiyai tahuntanggal januari telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh komisi pemilihan umum kabupaten dogiya republik indonesia:anuari dalam nomor php.d x dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari selanjutnya diajukan kepada mahkamah pada tanggal januari bahwa tenggang waktu permohonan sebagaimana diatur dalam pmkmk dimaksuddogiyai pada selasa, tanggal januariogiyai tahun tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum dogiyai tertanggal januarkeputusan kpukepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dogiyai tahun sehingga, waktu untuk mengajukan keberatan mengenai hasil pemilukada kabupaten dogiyai tahun sebagaimana ditentukan dalam pmk adalah hari rabu tanggal januari hari kamis tanggal januari dan terakhir hari jumat tanggal januari bahwa oleh karena kuasa hukum pemohon baru mendapat kuasa dari pemohon prinsipal untuk mengajukan permohonan guo pada tanggal januari dan selanjutnya permohonan pemohon diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal januari maka permohonan guo menjadi lewat waktu atau kadaluwars karena lewat waktu atau kadaluwarsbagian pokok permohonan ini:: bahwa selanjutnya, perkenalkan pihak terkait memberno keterangan bantahan pihak bahwa pokok permohonan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dalam permohonan ini adalah karena faktanya pada saat pelaksanaan keberatan pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang berita acara rekapitulasi hasil dilaksanakan dihadiri oleh saksi dari penghitungan suara pemohon yang bernama saudara pemilukada kabupaten dogiyai hendrik tebal dan yang bersangkutan tahun karena dilakukan pun ikut menandatangani berita acara dengan penuh rekayasa dan dimaksud. dengan demikian dalil sembunyi sembunyi sehingga pemohon ini tidak benar dan mengada ada pemohon tidak menerima dan karenanya harus ditolak mahkamah,suara guo dilakukan mana: bahwa karena tidak ada bahwa dalil pemohon tidak benar dan undangan pemberitahuan mengada ada karena faktanya pemohon kepada pemohon, sehingga mengetahui tempat dan waktu no keterangan bantahan pihak tidak mengetahui tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil dilakukan pleno rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan umum tidak dapat mengajukan kepala daerah dan wakil kepala daerah keberatan. kabupaten dogiyai tahun bahwa faktanya saksi pemohon pasangan calon nomor urut hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut. sehingga dengan demikian dalil pemohon harus ditolak mahkamah: bahwa pemohon hanya bahwa dalil pemohon mengada ada membaca dari media cetak karena faktanya saksi pemohon hadir terbitan tanggal januari dalam rapat pleno rekapitulasi hasil yang baru diterima pada tanggal penghitungan suara pemilihan umum januari bahwa sidang kepala daerah dan wakil kepala daerah pleno rekapitulasi perhitungan kabupaten dogiyai tahun pleno suara dilakukan kabupaten dilakukan kabupaten biak adalah biak yang sangat jauh dan sulit dikarenakan kondisi keamanan terjangkau dari dogiyai, kabupaten dogiyai sangat tidak kondusif dan tidak ada jaminan keamanan terhadap memohon apabila melakukan pleno kabupaten dogiyai. dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak mahkamah: bahwa pemohon juga bahwa dalil pemohon adalah tidak benar membaca dari media cetak dan mengada ada karena faktanya tidak bahwa hasil pemilihan dari ada satu kandidat pun yang memperoleh distrik piyaiye dibatalkan suara distrik piyaiye. bahwa tidak padahal tindakan guo sangat pernah dilakukan pemungutan suara merugikan pemohon karena distrik piyaiye karena pada tanggal berdasarkan rekapitulasi yang januari kepala distrik piyaiye dilakukan oleh ppd piyaiye mengundang seluruh kepala kampung yang sudah ditandatangani, distrik piyaiye untuk melakukan rapat pemohon memperoleh suara akbar dengan agenda: membangun kata no keterangan bantahan pihak distrik piyaiye sejumlah sepakat tentang pembagian perolehan suara, suara antara ketiga kandidat cabup dan cawabup. bahwa dalam rapat akbar tersebut disepakati hal hal sebagai berikut: pembagian perolehan suara dilakukan melalui musyawarah dan mufakat maka logistik pemilukada tidak didistribusikan masing masing tps: masing masing kandidat mendapat suara, sisa suara sebanyak suara disiapkan untuk diserahkan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak: dpt: masing masing kandidat menyiapkan uang sebanyak rp. (sepuluh juta rupiah) sedangkan kepala distrik menyiapkan uang sebanyak rp. (lima belas juta rupiah). uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada kampung luar kampung apogomakida powa). sedangkan kampung apogomakida disediakan ekor babi. biaya pembelian babi ditanggung bersama antara saksi masing masing kandidat, kepala distrik dan ppd: dengan demikian berdasarkan kesepakatan adat atas tidak pernah dilakukan pemungutan suara distrik no keterangan bantahan pihak piyaiye, bahwa kemudian setelah dilakukan pemilihan para pihak ingkar dari kesepakatan adat dimaksud. sehingga karena memang tidak pernah dilakukan pemungutan suara dan para pihak mengingkari kesepakatan tersebut maka memohon mengosongkan kolom perolehan suara semua pasangan calon distrik piyaiye namun menuliskannya sebagai suara tidak sah. dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak mahkamah: bahwa samping alasan bahwa dalil pemohon tidak jelas dan alasan guo juga terdapat masih sangat sumur mengingat karena penyimpangan pencoblosan tidak menyebutkan secara pasti siapa saja yang dilakukan oleh tim sukses yang terlibat dalam penyimpangan dan pasangan calon nomor urut pelaku praktek politik uang dimaksud, distrik mafia barat, mafia dilakukan mana serta bagaimana. lalu, tengah, dan kamu utara. selanjutnya bagaimana korelasi samping itu telah terjadi politik penyimpangan dimaksud kaitannya uang kampung nua, dengan perolehan suara masing masing kampung bungo pasangan calon pada pemilukada kabupaten dogiyai tahun dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak mahkamah: bahwa permasalah money bahwa dalil pemohon tidak jelas dan tidak politic sudah dilaporkan kepada benar karena pihak terkait dalam panas distrik kamu timur keikutsertaannya sebagai peserta selalu namun tidak ada respon. menjunjung tinggi mengindahkan asas asas pemilu dan sesuai peraturan tentang pemilu. dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak mahkamah: no keterangan bantahan pihak yang ditujukan kepada tim peduli cinta damai pemilukada kabupaten dogiyai, nomor p set kpu hal tanggapan penegasan, pada intinya menyatakan bahwa: .a komisi pemilihan umum bahwa dalil pemohon adalah tidak benar propinsi papua belum karena atas kpu provinsi papua mencabut atau membatalkan nomor tentang pemberhentian antar komisi pemilihan umum waktu anggota komisi pemilihan umum propinsi papua nomor kabupaten dogiyai, sebagaimana tahun tanggal dimaksudkan oleh pemohon, anggota kpu november tentang dogiyai sea peter, se: ii. agustinus pemberhentian antara waktu tebal, sos, iii. julien angouw, dan anggota komisi pemilihan iv. tanarius tigi, s.ip.) pada tanggal umum kabupaten dogiyai: november telah mengajukan .b komisi pemilihan umum gugatan kepada komisi pemilihan umum dogiyai yang telah jayapura ptun jayapura sebagaimana diberhentikan, masing masing register perkara nomor sea peter, se: g.tun ptun.jpr:, agustinus tebal, sos: bahwa dalam proses pemeriksaan perkara cc. julien angouw, dan dimaksud, majelis hakim pada pengadilan tanarius tigi, s.ip: tata usaha negara jayapura telah .c dinyatakan tidak mempunyai mengeluarkan penetapan nomor kewenangan lagi untuk g.tun ptun.jpr, bertanggal melaksanakan tahapan desember yang kamarnya adalah penyelenggaraan pemilukada sebagai berikut: kabupaten dogiyai. mengadili: mengabulkan permohonan penundaan para penggugatno keterangan bantahan pihak:akan diperhitungkan dalaman putusan akhir bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa anggota kpu kabupaten dogiyai sebagaimana dimaksud pemohon karena faktanya sesuai surat penjelasan ptun jayapura kepada bupati dogiyai, nomor w4 tun4 hk. x11 bertanggal desember yang pada pokoknya menyatakan: bahwa sehubungan dengan objek sengketa masih dalam keadaan status guo, maka (empat) orang anggota kpu kabupaten dogiyai (in cast penggugat) tidak dapat dikategorikan telah diberhentikan dipecat, oleh karenanya maka (empat) orang anggota kpu kabupaten dogiyai (in cast para penggugat) guo bersama no keterangan bantahan pihaksebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, bahwa penetapan penundaan guo bersifat era omnes yaitu langsung berlaku dan mengikat terhadap semua pihak sejak dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara, dan terhadap penetapan penundaan guo tidak dapat dilakukan upaya hukum, penetapan penundaan dinyatakan tidak berlaku lagi hanya jika ada penetapan lain dikemudian hari yang menyatakan sebaliknya atau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pokok perkaranya yang mencabut penetapan penundaan guo: sebagaimana disebutkan pada poin atas, (empat) orang anggota,nas dogiyai yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu:: drs. anthony iowa dan papa clara global, sos, natalis segel, sos dan esai malay, s.ip. no keterangan bantahan pihak berdasarkan penetapan nomor g.tun ptun.jpr, bertanggal desember dan surat penjelasan ptun jayapura kepada bupati dogiyai, nomor w4 tun4 hk. x11 bertanggal desember maka jelas dan terang bahwa anggota kpu kabupaten dogiyai yang bernama sea peter, se, agustinus tebal, sos, julien angouw, dan tanarius tigi, s.ip. tetap sah untuk melaksanakan tugas tugasnya sebagai ketua dan anggota kpu dogiyai temasuk melaksanakan pemilukada kabupaten dogiyai tahun sehingga semua keputusan dan penetapan yang dikeluarkannya adalah sah secara hukum. dengan demikian dalil pemohon ini harus ditolak mahkamahputusan sela dalam eksepsi menerimatelah didengar keterangan pada persidangan mahkamah tanggal februari yang pada pokoknya,:,telah mendengar keterangan dari ketua komisi pemilihan umum provinsi papua dalam persidangan mahkamah pada tanggal februari yang pada pokoknya:isil, tanggal janogiyai berdasarkanoktobertanggal oktober ((bukti i3. menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal januari pemohon mendalilkan bahwan wakil kepala daerah kabupaten dogiyai tahun tanggal januari:idak dilakukan di daerah bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam pmk bahkan tidak jelas kapan dan mana dilakukan karena pemohon tidak pernah menerima undangan untuk acara guo, bahwa pemohon, sejak tanggal januari dan januari berada dogiyai dan pergi kantor memohon namun keadaan kantor memohon biasa biasa saja tidak ada kegiatan apa apa dan pemohon tidak pernah disampaikan hal ihwal adanya pleno yang dilakukan biak sehingga terbitnyyang menjadi objek sengketa. pemohon diajukan melewati tenggang waktu (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan juncto pmk maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterimogiyairabu, januari kamis, januari dan terakhir jumat, januari bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait serta fakta yang terungkap persidangan mahkamah pada tanggal februari saksi pemohon, hendrik tebal,dan lampiran model db1 kwk.kpu (bukti bukti bukti dan bukti pt dengan adanya bukti surat yang diperkuat dengan tanda tangan saksi pemohon, hendrik tebal, menurut mahkamah, secara hukum pemohon telah mengetahui hasil perolehan suara masing masing pasangan calon pada tanggal januari menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan. oleh karena pemohon mendaftarkan permohonannymaka eksepsi memohon dan pihak terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon, terbukti dan beralasan menurut hukum. namun demikian karena mahkamah tidak mengadili pokok permohonan pemohon maka pemohon tetap berhak ikut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten dogiyai dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada kecamatan piyaiye, kabupaten dogiyai sebagaimana putusan nomor php.d x tertanggal februarintang tenggang waktudan pihak terkait mengenai lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonabahwru diserahkan oleh memohon kepada pemohon pada tanggal pemohon mendaftarkan permohonan kepada mahkamah konstitusi yakni tanggal januari jakarta.setelah pemohon kembali nabire, bahwa sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara dilakukan kabupaten biak yang sangat jauh dan sulit terjangkau dari dogiyai, dan bertentangan dengan aturan penyelenggaraan pemilukada, sehingga pemohon menganggap hitungan (tiga) hari kerja adalah sejak hari memohon mengetahui adanya keputusan dimaksud. bahwmk dan hukum acara perdatasurat keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara masing masing kandidat tingkat kpukan dilakukan kapan dan mana karena kepada pemohon tidak ada undangan pemberitahuan, sehingga tidak mengetahui tempat dilakukan pleno rekapitulasi:bahwa sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu dilakukan kabupaten biak yang sangat jauh dan sulit terjangkau dari dogiyai: bahwa pemohon juga membaca dari media cetak bahwa hasil pemilihan dari distrik piyaiye dibatalkan padahal tindakan guo sangat merugikan pemohon karena berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh ppd piyaiye yang sudah ditandatangani, pemohon memperoleh suara distrik piyaiye sejumlah suara: bahwa setelah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara distrik piyaiye sesuai dengan kesepakatan awal dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan sudah menjadi konsumsi publik kabupaten dogiyai,kabupaten dogiyai, maka ppd diintervensi oleh pasangan calon nomor urut dengan mendatangi ppd yang sedang menunggu waktu menyerahkan hasil rekapitulasi kepada memohon, sehingga hasil rekapitulasi menjadi berubah dan suara suara dialihkan kepada pasangan calon nomor urut dan akibatnya hasil perhitungan berbeda dengan kesepakatan awal dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat piyaiye bahwa samping alasan alasan guo juga terdapat penyimpangan pencoblosan yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut distrik maria barat, maria tengah, dan kamu utara. samping itu telah terjadi politik uang kampung nusa, kampung bungo. bahwa distrik maria barat telah terjadi tindakan tindakan yang bertentangan dengan aturan standart pemilukada karena telah terjadi: pencontrengan dilakukan dengan intimidasi karena pada dan pada hari ada pejabat yaitu anggota dprd wakil ketua dprd kabupaten dogiyai) dan sekretaris panas distrik maria barat, bernapas tebal tim sukses pasangan calon nomor urut turun lapangan tps tps kampung tombak dan kampung mahkota dengan intimidasi mengalihkan pilihan rakyat untuk memilih pasangan calon nomor urut selain itu kampung mahkota tps dan tps masyarakat telah sepakat untuk memberikan suara sejumlah (delapan ratus) suara kepada pasangan calon nomor urut tetapi sekretaris panas distrik maria barat barnabas tebal membatalkan dengan cara menyatakan kepada masyarakat bahwa suara ini harus diserahkan kepadanya supaya dia yang membagikan kepada (tiga) kandidat dan kalau tidak diserahkan semua suara itu didiskualifikasi atau kpu dogiyai tidak terhitung, sehingga tindakan ini telah merugikan pemohon, pada tanggal januari pembagian kartu suara dari distrik maria barat kampung kampung pps) tetapi ada yang hilang tengah jalan karena (satu) tps yaitu tps kitakebo tidak ada tidak sampai sehingga tidak ada pemilihan tps tersebut. dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih. bahwa kasus atas ini berdasarkan laporan dari ppl) pengawas pemilihan lapangan kampung yaitu: iak tebal dari desa tombak kebo, dan petrus tebal dari desa mahkota: bahwa distrik maria tengah telah terjadi tindakan tindakan yang bertentangan dengan aturan standar pemilukada karena telah terjadi: bahwa pada tanggal januari pada saat hari kampung araujo distrik maria tengah ditemui oleh saksi pasangan calon nomor urut saudara depuis global bahwa (satu) tps yaitu tps kampung araujo dengan jumlah pemilih sebanyak pemilih tidak melakukan pemilihan tps tersebut karena surat suaranya dialihkan kampung time, dan diketahui bahwa tps meta dan tps terjadi penggelembungan suara sehingga dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut dan ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut depuis gabah dan pasangan calon nomor urut hendrik bagai) bahwa ada indikasi money politic kampung petapa tps dan tps masyarakat tidak melakukan pencontrengan karena suara langsung diberikan kepada pasangan calon nomor urut disebabkan karena ada bantuan pembangunan gereja dari pasangan calon nomor urut sejumlah rp. (seratus juta rupiah) sehingga dua tps tersebut dimenangkan mutlak oleh pasangan calon nomor urut dengan jumlah suara suara. bahwa ada intervensi dengan indikasi money politic dari sekretaris ppd stefan tamago dan anggota ppd maria tengah jonas global) yang terkesan bekerja untuk pasangan calon nomor urut kepada basis massa pasangan calon nomor urut dengan menyatakan untuk tidak memilih kandidat yang tidak memberikan uang sehingga tps modi dan desa upibega dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut bahwa dari keterangan bapak akapetus kedua koto menyampaikan kepada saksi pasangan calon nomor urut depuis global bahwa suara mereka dipakai untuk memilih pasangan calon nomor urut karena setiap keluarga diberikan uang sejumlah rp. (satu juta rupiah). bahwa terjadi money politic desa bungo distrik kamu timur yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut diwakili oleh saudara yohanes dewey ketua batalkan kampung kuyakago) dengan daud kenya, pd. dengan cara saudara yohanes dewey membawa uang sejumlah rp. (tigapuluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada seorang aparat kampung bungo atas nama paulus pinay melalui daud kenya, pd. dan dilakukan didepan (empat) orang saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dan masyarakat serta gembala dan pendeta serta aparat kampung serta anggota kpps, pada saat hari sehingga suara pemohon dikurangi sejumlah suara. bahwa desa nusa distrik kamu timur jumlah pemilih untuk dua tps pemilih, terjadi money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut melalui kasus goo pns staf badan keuangan negara) dengan cara menyerahkan uang sejumlah rp. (tiga puluh lima juta rupiah) kepada kepala desa atas nama philips dow, sehingga hal tersebut diprotes keras oleh marius goo tokoh masyarakat dan elias goo dan mulus pinay (saksi pemohon). sehingga pasangan calon nomor urut memperoleh sebanyak suara distrik kamu timur.

tahun diajukan oleh: meng nama dr. harley alfredo benfica mangindaan, s.e, msm penata. alamat kawasan marina plaza ruko walk ra.i manado bahar ana ara nama jimmy siku alamat kawasan marina plaza ruko walk ra.ifebruari memberi kuasa kepada hendri piter pole, s.h., bulan rongkonusa, s.h., dan rosela delle, s.h., para advokat, yang berdomisili kawasan marina plaza ruko walk ra.i manadterhadap: komisi pemilihan umum kota manado, berkedudukan jalan a.a. maramis kecamatan mapanget kompleks pameran kayuwatu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk kpu mdo pilwako tanggal maret memberi kuasa kepada budi panjaitan, s.h., m.h., kepala kejaksaan negeri manado, berkedudukan jalan pemuda nomor sari, manado, selanjutnya memberikan kuasa substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi nomor sk r. gtn tanggal maret kepada harry a.g tendean, s.h., eka nugraha, s.h., dan realis lawendatu, s.h., masing masing adalah jaksa pengacara negara pada kejaksaan. negeri manado, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid berkedudukan jalan pemuda nomor sari, manadoir. goddess sofcarvicky lumentut, s.h., si. alamat lingkungan kelurahan paksa, kecamatan wanna, kota manado nama mor dominus bastian alamat lingkungan iv, kelurahan wenang selatan, kecamatan wannamaret memberi kuasa kepada drs. utomo karim s.h., denny palilingan, s.h., franklin montolalu, s.h., percy contoh, s.h., rachmat basuki, s.h., drs. eden supriyadi, dan diaz leroy, s.h, para advokat dan atau konsultan hukum, pada kantor utomo karim partners, yang berkedudukan gedung aurata graha lantai jalan kebon sirihe, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid atas dan diperkuat lagi dengan adanya pengabaian memohon terhadap rekomendasi panwaslih untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada (lima) kecamatan kota manado wanna, pal dua, singkil, sari dan mapanget), maka sangatlah tidak adil apabila formalitas pembatasan selisih suara maksimal antara pemohon dengan peraih suara terbanyak diterapkan secara strict dalam memeriksa permohonan dari pemohon, sebab selisih perolehan suara tersebut terjadi bukan sekadar akibat dari kesalahan penghitungan suara, melainkan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan memohon dan atau pasangan peraih suara terbanyak pada proses pemungutan suara. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka secara logis yuridis pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan permohonan pembatalbertanggal februari ill. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwadiumumkan pada hari jumat, tanggal februari pukul wita: bahwa adapun permohonan ini diajukan pada hari minggu, tanggal februari pukul wib, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan juncto pmk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti pt fotokopi berita media sulut today, tanggal desember bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk kpu kota manado kecamatan: sari, singkil, wanna, dikala, mapangakan dapat diwujudkan. manakala sengketa atau perselisihan telah. diselesaikahukum permohonan pemohon ini diajuv1.. bahwa adapun ppk seluruh kecamatan kota manado melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal s.d. februari bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno tersebut, maka khusus (lima) kecamatan, yaknidivide bukti bukti bukti pt dan berita acara nomor ba pilwako! anado diumumkan oleh memohomerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid dan wakil walikota kota manado tahun pada hari jumat, tanggal februari pukul wita (vide bukti bukti bukti pt a wib) sampai dengan hari senin, tanggal februarimerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid,manado tahuvide bukti p 2jwalikota dan wakil walikota manado tahun bertanggal agustus bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut divide bukti p 5j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota manal fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goota manado berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa (vide bukti t manado adalah jiwa: persentase perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoakan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam .6 bulan maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul wib, oleh sembilan hakim merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godtelah ditemukan banyaknya kesalahan dan pelanggaran berat yang terjadi dan dilakukan, baik oleh pihak penyelenggara pemilihan umum sendiri, maupun oleh pihak penyelenggara pemilihan umum bersama dengan pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak peserta nomor urut yang dapat diuraikan sebagai berikut: terdapat lebih dari (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, diijinkan mencoblos namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terdapat lebih dari (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada tps yang sama atau berbeda tps::itemukan adanya begitu banyak kesalahan dan pelanggaran tersebut, maka panwaslih pada masing masing (lima)menahan m.p sitompul dewa gede lagunacamatan, yakni kecamatan wanna, kecamatan pal dua, kecamatan singkil, kecamatan sari, dan kecamatan mapanget, telah melakukan kajian dan tindak lanjut atas dan selanjutnyamasing masing mengeluarkan menerbitkan rekomendasi (bukti s.d. bukti kepada masing masing ppk pada kecamatan kecamatan tersebut agar melaksanakan pemungutan suara ulang psu): bahwa akan tetapi sangat disayangkan, ternyata seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslih dari kecamatan wanna, kecamatan pal dua, kecamatan singkil, kecamatan sari, dan kecamatan mapanget tersebut, ditolak dan tidak dilaksanakan oleh ppk tanpa mengemukakan alasannya: bahwa fakta penolakan pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh ppk lima kecamatan diperkuat kesaksian tertulis sejumlah orang yaitu: saksi denny saroinsong sebagai anggota panwaslih kecamatan wanna, kota manado untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) beberapa tps tps yang ada kecamatan wanna kota manado (bukti saksi refrain tumiwa sebagai ppksandy novita makale, kota manado untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) beberapa tps tps yang kecamatan singkil kota manado (bukti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god saksi salim piubravery mokodompis sebagai anggota panwaslih kecamatan singkil, kota manado, memberikan kesaksianmake ch. lengkongng diterbitkan oleh panwaslihyohanes sekuel pondoh, sebagai anggota panwaslih kecamatan sari, kota manado untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) beberapa tps tps yang ada kecamatan sari kota manado (bukti saksi jusuf albucharimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god beberapa tps tps yang ada kecamatan mapanget kota manado (bukti saksi billy manuelbeberapa tps tps yang ada kecamatan mapanget kota manado (bukti saksi sofyan huseinrayon medi tampenawas, sebagai ppl pada kelurahan telinga atas, kecamatan wanndebby sendi omongan, sebagai ppl pada kelurahan telinga atas, kecamatan wanna, kota manadochrist angelo lengkong, sebagai saksi pada tps kelurahan santana, kecamatan sari kota manado, memberikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kesaksian bahwa benar pada saat perhitungan suara ada pemilih yang melakukan pencoblosan memakai undangan atas nama fico lombogia padahal diketahui yang bersangkutan pemilik undangan sedang berada luar kota. kota manado, untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) dibeberapa tps tps yang ada kecamatan sari kota manado (bukti saksi marvel budiman,, memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi pelanggaran pelanggaran sehingga oleh panwaslih diterbitkan rekomendasi untuk melakukan pemilihan suara ulang pada tps tps bermasalah, namun atas rekomendasi tersebut, pihak ppk maupun kpu kota manado tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti saksi jonas magadata, sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut dalam rapat pleno tingkat kecamatan ppk kecamatan singkil, kota manado, memberikan kesaksian bahwa benar telah ditemukan begitu banyak kecurangan serta pelanggaran, sehingga panwaslih kecamatan singkil mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, namun kpu tidak menindaklanjuti rekomendasi itu tanpa yang jelas (bukti saksi johannes george, pd., sebagai saksi pasangan calon nomor urut dalam rapat pleno tingkat kecamatan ppk kecamatan wanna, kota manado, memberikan kesaksian bahwa temukan beberapa hal, yaitu:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan wanna,7a): saksi jerry panglima, sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut dalam rapat pleno tingkat kecamatan ppk kecamatan wanna, kota manado,wanna8a), bahwa pada saat permasalahan tersebut diungkap dipersoalkan lagi oleh saksi pihak pemohon dalam rapat pleno tingkat kota manado kepada memohon pada saat rekapitulasi suara, tanpa alasan dan dasar pihak memohon sekantong kosong saja langsung menyatakan tidak akan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh tersebut atas: bahwa dalam rapat pleno (lima) kecamatan yang direkomendasikan panwaslih untuk pemungutan suara ulang, pimpinan rapat tingkat ppk selalu mengatur persidangan sedemikian rupa dengan mengabaikan pembahasan soal rekomendasi panwaslih tersebut. bahkan pihak ppk ada yang mengatakan: jika ada keberatan silakan dicatat dalam formulir keberatan saksi dan menyelesaikannya mahkamah. konstitusi . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tindakan, ini jelas jelas bertentangan dengan hakikat pelaksanaan rekapitulasi suara jenjang ppk yang berfungsi mengoreksi dan menyelesaikan seluruh masalah administrasi dan pelanggaran yang terjadi pada tps. sehingga hal ini cukup membuktikan bahwa penyelenggara pemilihan kota manado dengan sengaja, selain melakukan pembiaran atas kesalahan dan pelanggaran yang terjadi, juga pengabaian atas rekomendasi panwaslih tersebut. bahwa saksi dari pihak pemohon beberapa kecamatan telah mencatat pernyataan keberatan atas kejadian kejadian tersebut atas dan menyatakan menolak menandatangani model db2 kwk dan model da2.kwk (bukti s.d. bukti bahwa tindakan ppk pada kecamatan wanna, kecamatan pal dua, kecamatan singkil, kecamatan sari dan kecamatan mapanget, yang dengan itikad buruk menolak dan tidak mau melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh panwaslih, secara jelas dan terang telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu huruf yang menyatakan: tugas, wewenang dan kewajiban ppk meliputi: menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan, undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu huruf yang menyatakan: . tugas dan wewenang panas adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada ppk untuk ditindaklanjuti. undang undang nomor tahun huruf dan huruf yang menyatakan pada pokoknybarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godperaturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan yang menyatakan: dalam hal saksi masih keberatan terhadap,dijadwalkan:. kwk untuk ditindaklanjuti pada rekapitulasi hasil perhitungan suara kabupaten kota, dengan demikian, tindakan memohon pada (lima) kecamatan tersebut secara jelas dan terang menyatakan telah secara sadar melawan hukum, melanggar peraturan perundang undangan, sangat merugikan kepentingan pemohon dan jauh dari semangat penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota manado yang berasaskan uber, judul, transparan, dan akuntabel. dan untuk alasan ini, pemohon mohon kiranya mahkamah berkenan menghadirkan pihak bawaslu kota manado dan atau. iv. pengunaan kartu tanda penduduk ktp) dan identitas lain dalam. bahwa, penggunaan ktp dalam pemilihan walikota dan wakil walikota manado sangat tidak wajar.iv tanggal maret yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret dan selanjutnya menyampaikan konvoi perbaikan permohonan yang diterimauntuk pemilihan walikota dan wakil walikota tahun perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus, akan tetapi ternyata hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. dengan demikienurut hukum perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan masih tetap diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah') sampai dibentuknya badan peradilan khusus, bahwa uraian tersebut sejalan juga dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan mkrinya, mahkamah telah memberikanembuat mahkamah tidak saja terbatas mengadilimanado tahun diumumkannya atas pengguna hak pilih secara keseluruhan adalah jumlah pemilih, yang termasuk didalamnya khusus adalah pengguna tb yang mencapai angka yang sangat besar yaitu jumlah pemilih. terhadap jumlah tersebut apabila dipresentasikan maka total pengguna hak pilih dengan menggunakan tb yaitu ktp mencapai dari jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan. bahwa gambaran penggunaan ktp pada masing masing wilayah kecamatan yang jumlahnya adalah sebagai berikut: pengguna ktp kecamatan bunaken adalah sebanyak (empat ratus tujuh puluh) ktp, pengguna ktp kecamatan bunaken kepulauan adalah sebanyak (seratus tiga) ktp, pengguna ktp kecamatan paralayang adalah sebanyak (dua ribu empat ratus tujuh puluh) ktp: pengguna ktp kecamatan mapanget adalah sebanyak (seribu enam ratus enam) ktp: pengguna ktp kecamatan paal dua adalah sebanyak (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) ktp: pengguna ktp kecamatan sari adalah sebanyak (seribu seratus delapan puluh delapan) ktp: pengguna ktp kecamatan singkil adalah sebanyak (seribu tiga) ktp: pengguna ktp kecamatan dikala adalah sebanyak (seribu delapan ratus tiga belas) ktp, pengguna ktp kecamatan twinting adalah sebanyak (seribu empat ratus empat puluh tujuh) ktp: pengguna ktp kecamatan wanna adalah sebanyak (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) ktp: pengguna ktp kecamatan wenang adalah sebanyak (seribu delapan puluh dua) ktp: penggunaan ktp atau identitas lain dalam jumlah yang tidak sedikit dalam pemilihan umum tersebut atas tentu mengundang tanya, sebab merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap dpt) yang telah dilakukan berulang kali setiap hajatan demokrasi, ditambah lagi dengan dibukanya 'kran pencatatan pemilih tambahan hingga tujuh hari sebelum pemilihan, maka seharusnya penggunaan ktp pada tiap tiap tps akan menunjukkan jumlah angka yang relatif sedikit, dengan jumlah keseluruhan (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) ktp. terhadap jumlah yang relatif besar, maka dugaan pelanggaran ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun dan tersebut atas semakin menguat dan berdasar, beberapa indikasi pengguna ktp dalam tb adalah mencapai jumlah pemilih atau dari keseluruhan jumlah pengguna hak pilih yang tidak rasional, dapat dibuktikan dibuktikan sebagai berikut: dalam beberapa tps tps yang tersebar seluruh kecamatan penggunaan ktp mencapai atau bahkan melebihi (lima puluh) pemilih: dalam beberapa tps tps bahkan mencapai angka yang sangat signifikan yaitu mencapai pemilih pengguna ktp. angka ini menjadi tidak rasional jika dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk mencoblos bagi pemilih dalam tb2 yang hanya (enam puluh) menit saja. pemohon yakin penggunaan ktp oleh pengguna hak pilih dalam jumlah yang besar per tps kota manado, yaitu peserta nomor urut selain itu, terdapat bukti bukti kuat bahwa sejumlah pemilih yang datang tps dengan membawa ktp ternyata adalah pemilih yang tidak berdomisili rt rw tempat tps berada. untuk mengawal proses transparansi penggunaan ktp tiap tps para saksi pemohon mendapat kesulitan untuk memotret data formulir tb2 tiap tps karena dihalang halangi para petugas kpps. berdasarkan data sampel tps yang sempat foto mengenai asal usul pemilih dalam formulir tb2 kwk, secara meyakinkan dapat dibuktikan pelanggaran memohon. sejumlah pemilih ternyata tidak berdomisili rt rw setempat sebagaimana ditunjukkan bukti berikut ini: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps kelurahan santana weru, kecamatan wanna, terdapat (sepuluh) orang pemilih weru, kesepuluh orang itu (bukti yang nanti akan diajukan dalam pembuktian persidangan ) terdiri atas: mike bane nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi selatan: steven mamangkey nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi selatan, fish sanger nik ternyata pemegang ktp kelurahan sari tps dpt version waworuntu nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa kecamatan tondano selatan kelurahan tataran dua, pinang wenerengga nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang: haryanto umar nik ternyata pemegang ktp kelurahan karombasan utara tps dpt pinus tambun nik ternyata pemegang ktp kelurahan paralayang tps julian enembe nik ternyata pemegang ktp kelurahan paksa, kecamatan wanna tps dpt mesin woman nik ternyata pemegang ktp kelurahan paksa, kecamatan wanna tps dpt ini taliabu nik ternyata pemegang ktp provinsi papua barat. tps kelurahan karombasan utaraarombasan utara, (enam) orang itu terdiri atas: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god albert monopoli nik ternyata pemegang ktp provinsi maluku kabupaten maluku tengah, junta manoputih nik ternyata pemegang ktp provinsi maluku kabupaten maluku tengah, veronica tisapaly nik ternyata pemegang ktp provinsi maluku kabupaten maluku tengah, ricard manoputy nik ternyata pemegang ktp provinsi maluku kabupaten maluku tengah, frica halim nik ternyata pemegang ktp provinsi riau kota pekanbaru, kaler land nik ternyata pemegang ktp provinsi ntt kabupaten alor: tps kelurahan tanjung batuanjung batu. keenam orang itu terdiri atas eko arti jelita suwardi nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa utara kecamatan dicembre, seni kanal nik ternyata pemegang ktp kelurahan pandu, kecamatan bunaken darat tps fitria marsyela nyaman nik ternyata pemegang ktp kelurahan pandu, kecamatan bunaken darat tps hariyatik nik ternyata pemegang ktp provinsi jawa timur kota surabaya, pers simbal nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi utara, kota kotamobagu, boris rinaldi dayah nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi utara kecamatan wenang. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps kelurahan paksa, kecamatan wanna, terdapat (tujuhpaksa. ketujuh orang itu terdiri atas: rencana malangkab nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa: arie nangka nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps icon onibala nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps friends manopo nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps dean umroh nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps nori makanan nik pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps musa maras nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi nyiur tps tps kelurahan santana, kecamatan sarikedua orang itu terdiri atas: rocky sendok nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang: decora kantor nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang. tps kelurahan santana, kecamatan sari, terdapat (sembilanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsembilan orang itu terdiri atas: march kelengkungan nik ternyata pemegang ktp kecamatan paal dua. gede johan nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi tengah. cristina preity smoked nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa selatan, kecamatan amurang kel. rite tps adr steven dien nik ternyata pemegang ktp kelurahan sari tumpuan tps raymond mundo nik ternyata pemegang ktp kelurahan telinga atas tps adhisty kompas nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa, kecamatan lembap timur, kelurahan tps alexander karena nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa selatan, merlin more nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa tps kristin lombogia nik ternyata pemegang ktp kelurahan telinga atas tps tps kelurahan santana, kecamatan sari, terdapat (charles nik ternyata pemegang ktp kota tomohon, franky segala nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa utara: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god rinaldo kumal nik ternyata pemegang ktp kecamatan dikala, denny ruangan nik ternyata pemegang ktp provinsi jawa timur, juliana lumayan nik ternyata pemegang ktp kecamatan wanna kelurahan karombasan utara. tps kelurahan santana, kecamatan sari, terdapat limaavid nakal nik ternyata pemegang ktp kecamatan bunaken: rno onigiri nik ternyata pemegang ktp kecamatan bunaken kelurahan malas ktp atas nama selvianty sengketa, irene delle nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa selatan kecamatan tatapan kelurahan warna, jae jakob nik ternyata pemegang ktp provinsi dki jakarta: andreas konon nik ternyata pemegang ktp provinsi dki jakarta. tps kelurahan santana, kecamatan sarienam orang itu terdiri atas: dina lego nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa kecamatan tombariri timur kelurahan lemah: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god more teror nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang kelurahan dibangun valentine panungkelan nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang kelurahan bahu tps aldo carlo polisi nik ternyata pemegang ktp kota tomohon, kecamatan tomohon tengah, kelurahan matang raymond teror nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang kelurahan dibangun bonifasius teror nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang, kelurahan dibangun tps kelurahan sari, kecamatan sariebby norman nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa kecamatan mendulang kelurahan kalsel tps nama ktp sebenarnya derby hormat, adelaide situ nik ternyata pemegang ktp kecamatan twinting: veneta tampil nik ternyata pemegang ktp kecamatan wenang, martin asali nik ternyata pemegang ktp provinsi kalimantan timur samarinda, sri wahyuni nik ternyata pemegang ktp provinsi kalimantan timur. tps kelurahan wawonasa, kecamatan singkil, terdapat (tigtiga orang itu terdiri atas: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god munir muhamad nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo, henry arena nik ternyata pemegang ktp kelurahan kompos barat tps rupiah kargo nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo kecamatan tilang kelurahan tabula tps (bukti .a). tps kelurahan wawonasa, kecamatan singkildua orang itu terdiri atas: nuri tan mid nik ternyata pemegang ktp kecamatan dikala, sarira sopalatu nik ternyata pemegang ktp provinsi maluku kabupaten maluku tengah. tps kelurahan kentang baru, kecamatan singkilentang baru. enam orang itu terdiri atas: devi lapisan nik ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi tengah, try cahyadi kusumah nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo, rail dapo( nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo: fitria badar nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo: roskynda djafar nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalo, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suwardi nik ternyata pemegang ktp provinsi jawa tengah. tps kelurahan telinga bawah, kecamatan wenangelinga bawah. lima orang itu terdiri atas: emma rasul nik pemegang ktp kabupaten minahasa utara kecamatan aermadidi, bobby runtukahu nik ternyata pemegang ktp kecamatan dikala kelurahan dikala baru tps ike palangka nik ternyata pemegang ktp kecamatan dikala kelurahan dikala baru tps arnold angka nik ternyata pemegang ktp provinsi papua kota sorong: yulian kalang nik ternyata pemegang ktp provinsi papua kota soroingsan menjaga nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa selatan, pemilih atas nama sigit eko subroto nik pemegang ktp kecamatan wanna, sedangkan pemilih atas nama marissa boneka dengan nik ternyata nik tersebut terdaftar atas nama ninik subroto dari kecamatan bunakeeni hamid nik ternyata pemegang ktp kota gorontalo, provinsi gorontalo: pemilih atas nama vonneke linttewas nik ternyata pemegang ktp provinsi kalimantan timur, kota balikpapan, kelurahan gunung sari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hasil penghitungan suara semata mata, tetapi termasuk mahkamah juga mengadili tentangihan dan atau bersama sama denganrolehan suara dari peserta pemilihan umum,pada saat mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain dalam putusan nomor php.d vi tanggal desember yang dalamnya mahkamah mempertimbangkan, .masihmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ulu: dan pemilih atas nama usman tue nik ternyata pemegang ktp provinsi gorontalohillips wagyu nik ternyata pemegang ktp kelurahan ranomuut kecamatan paal dua: pemilih bernama fernanda laura dengan nik ternyata nik terdaftar atas nama elisabeth panjang kelurahan pandora, kecamatan pamona selatan, kabupaten poso, provinsi sulawesi tengah, dan pemilih bernama roni balik nik ternyata nik terdaftar atas nama adri talumewo kelurahan suku, kecamatan airmadidi, kabupaten minahasa selatajimmy tumbal nik ternyata pemegang ktp kelurahan mahakeret barat, kecamatan wenaeski daud nik ternyata pemegang ktp kelurahan tanjung batu kecamatan wanna, pemilih bernama saiful arif nik ternyata pemegang ktp provinsi jawa timur, kabupaten lamongan, kelurahan sidomulyo: dan pemilih bernama haber sidenreng nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa tenggarvalentino lomba nik ternyata pemegang ktp kelurahan telinga atas, kecamatan wanna, dan pemilih bernama lektor viktor (nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bernama carry thomas nik ternyata pemegang ktp kelurahan masing, kecamatan twinting, dan pemilih bernama abdullah makagiantang nik ternyata pemegang ktp kabupaten kepulauan sangiheohani nik ternyata pemegang ktp kelurahan atas kecamatan dikala:iovani karang nik ternyata pemegang ktp kelurahan cahaya, kecamatan wenang: pemilih bernama john gelora nik ternyata pemegang ktp provinsi jawa timur, kota depok, dan pemilih bernama sylvester lele nik ternyata pemegang ktp kabupaten minahasa,evelyn jacob dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan kalawat, kecamatan kalawat, kabupaten minahasa utara dan pemilih bernama hendri supit nik. ternyata pemegang ktp kelurahan kalawat, kecamatan kalawat, kabupaten minahasa utaresy tutul, nik yang ternyata terdaftar atas nama orang lain, yaitu, erna tutulian sasuke, nik ternyata pemegang ktp kelurahan buahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bernama benjamin polopadang, nik ternyata pemegang ktp kelurahan telinga atas, kecamatan wanna dan pemilih bernama silvia sumampow, nik ternyata pemegang ktp domisili kelurahan paksa, kecamatan wannaharuddin, nik. ternyata pemegang ktp provinsi sulawesi selatan dan pemilih bernama maria g.c. color, nik. ternyata pemegang ktp kota balikpapansebastian masak, nik. ternyata nik terdaftar. atas nama orang lain, yaitu: sofia karet kelurahan saum laki, kecamatan tanimbar selatan, kabupaten maluku tenggara barat, provinsi maluku dan pemilih bernama jenny rumah nik ternyata pemegang ktp kelurahan pal dua, kecamatan pal dupmc e.y. cangkang nik ternyata pemegang ktp kecamatan paralayang satu baratrensen laus kabel, nik ternyata pemegang ktp kelurahan kawangkoan baru, kecamatan kalawat, kabupaten minahasa utara dan pemilih bernama david nangka, nik. ternyata pemegang ktp kelurahan gangga satu, kecamatan likupang barat, kabupaten minahasa utara, serta pemilih bernama jennifer palendeng nik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ternyata pemegang ktp kelurahan sea, kecamatan peleng, kabupaten minahasyenny lenny manopo, nik ternyata pemegang ktp kelurahan jati, kecamatan pulogadung, dki jakarta dan pemilih bernama diana manopo, nik ternyata pemegang ktp kelurahan jati, kecamatan pulogadung, dki jakartmarjawan paroki, nik. ternyata nik terdaftar atas nama orang lain, yaitu: oscar kundali kelurahan batu kotainer berlin sastra, nik ternyata pemegang ktp kelurahan huangobotu, kecamatan dungigi, kota gorontalo dan pemilih bernama michael census. nik. ternyata pemegang ktp kelurahan aaryan, kecamatan boalemo, kabupaten boalemo, provinsi gorontaloroyce pakai dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan irian weru dua, kecamatan irian, kota bitung: dan pemilih bernama annisa pratiwi dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan karet tangsi, kecamatan tanah abangterdapat pemilih bernama hardy macs mawa, s.h., nik ternyata pemegang ktp kelurahan santana, kecamatan sari, kota manado, pemilih bernama lydia m.a. piri, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god s.h., nik ternyata pemegang ktp kelurahan santana, kecamatan sari, kota manado, pemilih bernama jerry easton nababan nik ternyata pemegang ktp kelurahan gunung samarinda kecamatan balikpapan utara, kota balikpapan, prov. kaltim: dan pemilih bernama flora irene lawan nik ternyata pemegang ktp kelurahan sawagumu, kecamatan sorong utara, kota sorong provinsi papua baratfransisca rosalia klinis,, dan pemilih bernama karen t. sanger denganliza tampanguma nik ternyata pemegang ktp kelurahan tendangan tengah, kecamatan kawangkoan, kabupaten minahasa, dan pemilih bernama yuli widi dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan bakar santri, kecamatan bakar santri, kota surabayngelina nik ternyata tidak terdaftar fiktif: pemilih bernama hengky sondakh nik ternyata pemegang ktp kelurahan pakuweru, kecamatan tenga, kabupaten minahasa, pemilih bernama iwan runtime nik ternyata pemegang ktp kelurahan mapanget kecamatan talangan, kabupaten minahasa utara, dan pemilih bernama jerry walangitan. nik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ternyata nik terdaftar atas nama orang lain yaitu irian hafal, kelurahan kelak, kecamatan paralayangetrus caesius nik ternyata pemegang ktp kelurahan bumi beringin, kecamatan wenang, dan pemilih bernama prince pareja nik ternyata pemegang ktp kelurahan dapil, kecamatan tampan amma, kabupaten kepulauan talaud. tps kelurahan panik.irene nova budaya, nik ternyata pemegang ktp kelurahan baru ilir, kecamatan balikpapan barat, kota balikpapan, provinsi kaltimarissa lulus nik ternyata pemegang ktp kelurahan kaskade tiga, kecamatan tomohon utara, kota tomohon: pemilih bernama olive stina opini nik ternyata pemegang ktp kelurahan telinga atas, kecamatan wanna, dan pemilih bernama diana bastian nik ternyata pemegang ktp kelurahan paten barat, kecamatan pasar minggudewi angouw nik ternyata pemegang ktp kelurahan peramal, kecamatan pal durace gabriela asmara nik ternyata pemegang ktp kelurahan wenang selatan, kecamatan wenang: pemilih bernama rich baris racun nik ternyata pemegang ktp kelurahan saka, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan torium, kabupaten kepulauan banggai, provinsi sulteng, pemilih bernama santo arema nik ternyata pemegang ktp kelurahan kompos timur, kecamatan singkil, dan pemilih bernama jawara nik ternyata nik terdaftar atas nama orang lain yaitu dey honda kelurahan peleng satu, kecamatan peleng, kabupaten minahastampenawas nik ternyata pemegang ktp kelurahan sampo, kecamatan bontang selatan, kota bontang, provinsi kalimantan timur, dan pemilih bernama mariana asli nik ternyata pemegang ktp kelurahan dikala kumara, kecamatan dikalaani wenas dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan ranomuut, kecamatan paal dua, dan pemilih bernama minor magdalena nik ternyata pemegang ktp kelurahan bendungan, kecamatan denpasar selatan, kota denpasar, provinsi baliia magdalena dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan palate, kecamatan likupang selatan, kabupaten minahasa utara dan pemilih bernama yulianto baktun dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan limbah dua, kecamatan kota selatan, kota gorontaloyam sumampouw dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan talangan, kecamatan talangan, kabupaten minahasa utara dan pemilih bernama yulianto merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dimana dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan panik bawahcharles kami dengan nik ternyata tidak terdaftar (fiktif)tumundoh dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan hanya hanya, kecamatan luwuk selatan, kabupaten banggai, provinsi sulawesi tengahabraham dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan wenang selatan, kecamatan wenama ricci window dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan bahu kecamatan paralay dan pemilih bernama juliant, serta pemilih bernama adriana london dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan fandom, kecamatan biak kota, kabupaten biak numfor, provinsi papuabinjai madu hendra dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan binjai, kecamatan medan denah, kota medan sumatra utara dan pemilih bernama rio tunangan dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan wanna, kecamatan wanna kota manado, serta pemilih bernama febrian margaret dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan sundulan satu, kecamatan twinting kota manado dan juga pemilih bernama melani mume dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan guan, kecamatan moyang, kabupaten kota bolaang mongondoweilly sinar dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan manumpitaeng, kecamatan manganat, kabupaten kepulauan sangihe dan pemilih bernama johan gandaria dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan peramal, kecamatan paal duafanny pengamanan dengan nik ternyata pemegang ktp desa satelit dua. kecamatan mendulang, kab kota minahasa utara dan pemilih bernama said wiki dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan wawonasa, kecamatan singkiltvone stella mardjoen dengan nik ternyata fiktifmariana patung dengan nik ternyata nik terdaftar atas nama orang lain, yaitu jonny harimisa domisili kelurahan pandu, kecamatan bunaken dan pemilih bernama imam guna dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan panik bawah, kecamatan mapanget, kab kota manado, sertajulien modal dengan nik ternyata pemegang ktp desa kali, kecamatan peleng, kabupaten minahasa dan pemilih bernama andi sugiarto dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan pallerakkang, kecamatan biringkanaya, sulawesi selatanubel sidabariba dengan nik ternyata nik terdaftar atas nama orang lain, yaitu: putri intan kelurahan palopo satu, kabupaten dairi, provinsi sumatera utara dan pemilih bernama endi fatwa dengan nik ternyata pemegang ktp kelurahan getas, kecamatan kotoran, kabupaten temanggung, provinsi jawa tengah. bukti penggunaan ktp yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, diperkuat oleh kesaksian sejumlah saksi antara lain: saksi marvel budiman menyatakan bahwa benar terjadi telah ditemukan begitu banyak kecurangan kecurangan serta pelanggaran pada saat pleno tingkat ppk kecamatan sarisetiap tps tps yang ada kecamatan sari, bahwa banyak ditemukan dimasing masing tps tps pemilih yang pelanggaran tersebut, panwaslih meneliti serta merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god'.: bahwa paradigma dan pemaknaan mahkamah tersebut atas konsisten diterapkan dalam berbagai .putusan putusan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada diketemukan, mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah pemilukada), yaituutusan putusan sela mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun antara lain pemilukada kabupaten kepulauan sula putusan sela nomor php.d bahwa adapun permohonan yang diajukan pemohon ini selain mempersoalkan tentang adanya kesalahan proses pengjuga tentang adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon dan pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak peserta nomor urut dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsuhartono pangerang sebagai saksi pada tps kelurahan titiwungen selatan, kecamatan sari kota manado, menyatakan benar pada saat pemilihan untuk daftar pemilih tambahan mencapai jumlah yang cukup besar, bahwa benar ada pemilih pemilih yang memilih menggunakan ktp luar kota manado salah satunya pemilih atas nama indah rizki romana, bahwa benar ada beberapa pemilih yang menggunakan ktp dan memilih tps kelurahan titiwungen selatan kecamatan sari kota manado padahal mereka terdaftar dan telah mendapat untuk memilih tps lain (buktimenyatakan bahwa benar terjadi begitu banyak kecurangan kecurangan serta pelanggaran pada saat pleno tingkat ppk kecamatan dikaladisetiap tps tps yang ada kecamatan dikala, bahwa banyak ditemukan masing masing tps tps pemilih yang menggunakan dpt sudah melampaui batas kewajaran (bukti saksi hendrik boy gerangan menyatakan bahwa benar, adalah penduduk kota manado yang beralamat jalan martadinata lingkungan kelurahan mendengar luar kecamatan dikala kota manado, bahwa benar menyaksikan pada saat hari pemilihan ada (dua) orang pemilih yang memilih tps kelurahan mendengar luar kecamatan paal dua kota manado yang diketahui memiliki hubungan sebagai ayah dan anak yang tidak terdaftar dpt kemudian memilih memakai kartu keluarga dan diketahui ternyata mereka memakai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kartu keluarga yang beralamat kelurahan telinga bawah kecamatan wenang kota manado (bukti saksi inggris fitria juta kankou sebagai saksi pasangan calon nomor urut pada tps kelurahan paksa, kecamatan wanna, kota manado, menyatakan bahwa benar saya menyaksikan sendiri bahwa pada saat pemilihan ada pemilih yang setelah selesai mencoblos tidak mencelupkan salah satu jari tinta dan itu sengaja dibiarkan oleh petugas kpps: bahwa benar ada salah satu pemilih yang sakit yang memilih dirumah tapi petugas kpps yang diijinkan untuk ikut menyaksikan hanya saksi dari pasangan calon nomor urut sedangkan untuk saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak diijinkan untuk ikut menyaksikan, bahwa benar, ada beberapa pemilih yang namanya tercantum dpt tapi ternyata tidak mendapat c6, setelah pemilih yang bersangkutan datang mengkonfirmasi untuk memilih maka diketahui ternyata ada tapi tidak distribusikan dan hanya tertahan sampai pada kepala lingkungan (buktiada kecamatan singkilk melakukan psu diberbagai tps tps bermasalah tersebut (bukti saksi vicky jefferson ikhlas pandeypelanggaran merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkecamatan wannamapanget. banyak pemilih yang mengunakan ktp sudah melampaui batas kewajaran (bukti bahwa dalam putusan nomor php.bup xiv mahkamah telah memerintahkan pemungutan suara ulang tps. putusan itu diambil karena pihak kpu kepulauan sula tidak dapat menunjukkan bukti tb2 kwk. dokumen tb2 kwk ini menjadi parameter untuk mencocokkan kebenaran jumlah dan persyaratan seorang pemilih yang datang tps dengan membawa ktp. ini memberi bukti bahwa mahkamah sungguh sungguh memandang penggunaan ktp oleh pemilih sangat urgen mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, sekaligus tidak mentoleransi pelanggaran yang terjadi. bahwa fakta, bukti dan argumen tersebut atas pemohon paparkan dari sebagian kecil data yang bisa dikumpulkan. tentunya ini punya potensi ibarat fenomena gunung es. artinya, dari sejumlah (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih dalam tb2 itu sangatlah potensial sebagian besarnya adalah pemilih siluman yang sengaja diusulkan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut oleh karena itu, menjadi penting kiranya apabila mahkamah berkenan memerintahkan memohon memberikan pembuktian dalam persidangan dengan menghadirkan seluruh formulir tb2 kwk agar dapat dinilai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ketepatan jumlahnya, kebenaran asal domisili pemilih dan ketepatan jenis dokumen identitas diri yang digunakan. bahwa samping itu pula, berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi tersebut atas, maka secara yuridis menimbulkan konsekuensi hukum: wajib dilaksanakannya pemungutan suara ulang psu) sebagaimana ditentukan secara tegas (eksplisit) dalam undang undang nomor tahun huruf dan huruf serta pkpu nomor tahun huruf dan huruf iv. tentang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota dan wakil walikota manado tahun juga diketemukan banyaknya pemilih yang mencoblos lebih dari (satu) kali, baik pada tps yang sama, ataupun pada tps lain, yang dapat dibuktikan berdasarkan: saksi marvel budiman sebagai saksi pasangan calon nomor urut pleno tingkat kecamatan ppk kecamatan sari, kota manado telah mendapati ada pemilih pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali: telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lain,emungutan suara ulang berbagai tps tps bermasalah tersebut, bahwa benar ppk. tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas (bukti saksi santo djafar sebagai saksi pasangan calon nomor urut pada tps kelurahan banjir, kecamatan dikala, kota manado telah mendapati bahwa benar ada pemilih atas nama masduki samar yang mendapat dua undangan kemudian memilih tps yang berbeda yaitu tps dan tps kelurahan banjir, kecamatan dikala, kota manado (bukti saksi doli makawena sebagai saksi pasangan calon nomor urut pada pps kelurahan telinga atas, kecamatan wanna, kota manadotelah menyaksikan beberapa formulir tidak distribusikan kepada pemilih dan yang tidak distribusikan tersebut tidak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god langsung dikembalikan sebelum pemungutan suara berlangsung pada pps melainkan langsung dimasukan dalam kotak sehingga pps tidak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mencocokkan formulir dengan daftar pemilih yang dating memilih: bahwa benar, dalam melaksanakan tugas sebagai pps kami mendapatkan pemilih atas nama david rey ternyata telah melakukan pemilihan tps yang berbeda yakni tps dan tps (bukti saksi inggris melani fiorentina tanduk sebagai saksi pasangan calon nomor urut pada tps telinga atas, kecamatan wanna, kota manado menyatakan bahwa benar, ada seorang pemilih atas nama david joss rey yang melakukan pencoblosan dua kali, yang pertama tps kemudian tps kelurahan telinga atas kecamatan wanna,achmad babel sebagai warga kelurahan bilang lingkungan kecamatan bunaken darat, kota manado memberikan keterangan bahwa memperoleh (tiga) formulir untuk memilih tiga tpsabdul mandat sebagai warga kelurahan bilang lingkungan kecamatan wanna, kota manado bahwa dengan ini secara benar dan jujur serta siap diangkat sumpah janji untuk memberikan keterangan bahwa, memperoleh (tiga) formulir untuk memilih tiga tps merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godjohannes george pd.bahwa benarjefri masinambow (bukti saksi ahmad novel lihat,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godvictor rumit bertugas:namun panwaslih dan ppk benar benar tidak menindaklanjuti hal tersebut (bukti saksi vicky jefferson ikhlas pandey dan telah didapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang lai dan benar ppk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tanpa alasan yang jelas. saksi mendapati ada pemilih yang tidak terdaftar tetapi menggunakan hak pilih milik orang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god lain. atas pelanggnuk melakukan pemungutan suara ulang namun tak diindahkan oleh ppk (bukti iv.. bahwa hingga menjelang pencoblosan, masyarakat kota manado tidak memperoleh informasi yang pasti menyangkut kepastian tanggal pencoblosan. akibatnya, timbul ketimbang siaran yang berakibat rendahnya partisipasi pemilih tps (bukti b. memohon telah gagal menjalankan tugasnya untuk memastikan formulir model berupa surat pemberitahuan memilih sampai tangan pemilih minimal tiga hari menjelang pencoblosan. berdasarkan bukti bukti, pemohon dapat membuktikan sebanyak formulir tidak distribusikan seluruh tps kota manado (bukti s.d. bukti dari (tiga ratus sebelas) tps yang datanya sempat dihimpun, sebagaimana ditampilkan dalam table bawah ini: ra) nyo ara elemen, kecamatan dibagikan pada dikembalikan pemilih pps tidak dibagikan khkemafpkonst test pua "indonesia |insan daat j jumlah pemilih sebanyak itu apabila menggunakan hak pilihnya tps sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan yang sangat mungkin dapat berbeda dengan yang ditetapkan memohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa fakta fakta tentang tidak dibubarkannya formulir c6e kwk secara merata seluruh pemilih diperkuat dengan kesaksian tertulis sebagai berikut: saksi musa martin maras, beralamat lingkungan iv, kelurahan bumi nyiur kecamatan wanna menyatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan pembagian formulir c6 kwk sehingga memilih dengan menggunakan ktp. namun, melihat ada orang lain yang menggunakan formulir kwk atas nama dirinya memilih tps kelurahan paksa kecamatan wanna (bukti saksi marvel irwan audy sanger, s.e., yang bertugas sebagai ppl pada kelurahan peramal, kecamatan paal kita manado menyaksikan bahwa banyak formulir yang masih tersisa dan tidak didistribusikan dan dalam keadaan kosong. juga melihat ada dua orang pemilih atas nama chandra satu dan sandra pajak yang memperoleh masing masing dua untuk memilih (bukti iv. pelanggaran jenis lainnyaternyata dalam kotak kotak suara yang masih tersegel pada tps tps tidak ditemukan formulir c7 kwk, juga terdapat kotak suara yang sudah dalam keadaan tidak tersegel. bahwa atas pelanggaran tersebut, panwascam menerbitkan rekomendasi untuk melakukan psu berbagai tps tps bermasalah tersebut, namun tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilihan memohon (bukti oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kpu nomor tahun yang menyatakan hari) sebelum hari pemungutan suara keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor pts kpu mdo merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godjunctolam penyelenggaraan pemilihan umum walikota manado tahun yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal februarimemberikan kebenaran dan keadilan bagi pemohon, berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikutmbatalkan berlakunymerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara dalam pemilihan umum calon walikota dan wakil walikota kota manado tahun bahwa berdasar padaraian tersebut atas, menurut pemohon mahkamah konstitusi sangatli. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan yang menyatakan sebagai berikutdan kpu kabupaten kota kepada mahkamah konstitusi, bahwabukti(bukti maka pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota manadobarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god membatalkanpada seluruh tps,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmerintahkan komisi pemilihan umum kota manado untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) pemilihan walikota dan wakil walikota manado pada seluruh tps atau setidaknya tps tps yang terletakmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hariutara dan komisi pemilihan umum kota manado dalam rangka pelaksanaandan panitia pengawas pemilihan kecamatan kelurahan lapangan: tps memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitterhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota, memerintahkan kepada kepolisian ri, kepolisian daerah sulawesi utara dan kepolisian resor kota manado untuk mengamankan proses pemungutan suara ulangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsampai dengan laporan tersebut disampaip123, serta bukti sampai dengan bukti yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret dan maret sebagai berikut:yang diumumkan pada hari minggu, tanggal februari pukul witabukti fotokopi berita acara nomor ba pilwako!manado dalam pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun formulir db1 kwkbukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan kecamatan wanna kota manado nomor panwascam wn!!i tanggal februari perihal rekomendasi. bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu nomor panwascam. pd tanggal februari bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan kecamatan singkil kota manado nomor sr panas skl! ingkil kota manado nomor sr panas skl!ari kota manado nomor panwascam sr sr tanggal februari perihal: surat rekomendasi psu pemungutan suara ulang. bukti fotokopi berita acara panitia pengawas pemilihan kecamatan mapanget kota manado nomor ba panwascam mpt! tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan denny saroinsong tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan refrain tumiwa tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan sandy novita makale tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan salim piu tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan bravery mokodompis tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan make ch. lengkong tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan yohanes sekuel pondoh tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan jusuf albuchari tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan billy manuel tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan sofyan huseibukti fotokopi surat pernyataan rayon medi tampenawas tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan debby sendi omongan tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan christ angelo lengkong tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan marvel budiman tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan jonas magadata tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan johannes george, pd., tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan johannes george, pa., tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan jerry panglima tanggal maret bukti p 28a fotokopi surat pernyataan jerry panglima 29291nado tahun kecamatan singkil3bahwa adapun dalam dan pmk telah ditentukankabupaten kota bahwa sesuai dengan data kependudukan pada kementerian dalam negeri republik indonesia jumlah penduduk kota manadadapun pemohon ditetapkakarena itu terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah suara: bahwa berdasarkan pmk tersebut atas, maka pemohon hanya berhak mengajukan permohonan apabila selisih suara pemohon dengan pasangan calon yang dinyatakan peraih suara terbanyak adalah maksimal suara. bahwa akan tetapi, oleh karena pemungutan suara yang dilakukan oleh memohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota manado tahun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka walaupun antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut terdapat selisih suara berjumlah suara atau melebihi dari batas maksimal namun pengajuan permohonan ini seharusnya tetap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god5a1 fotokopi catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi s.dbukti p 35a9 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan santana model da2 kwk). bukti p 35bb5 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan sari kota baru model da2 kwk). bukti p 35cc5 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan sari utara model da2 kwk). bukti p 35susulan tahun kecamatan sari kelurahan titiwungen utara model da2 kwk). bukti p 35ee3 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan sari tumpuan model da2 kwk). bukti p 35ff6 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan titiwungen selatan model da2 kwk). bukti p 35gg3 wakil walikota manado susulan tahun kecamatan sari kelurahan s6perolehan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan dan wakil walikota manado tahun kecamatan bunaken darat tanggal7a fotokopidikalbukti tidak diserahkanwawonasa kecamatan singkil. bukti p 50a fotokopi kejadian khusus pilwako manado tps kelurahan wawonasa kecamatan singkikembang baru kecamatan singkil. bukti fotokopi kejadian khusus pilwako manado tps kelurahan telinga bawah kecamatan wenang. singkilsari kota barubumi nyiur kecamatan wanna. bukti fotokopi kejadian khusus pilwako manado tps kelurahan telinga atas kecamatan wanna. bukti fotokopi kejadian khusus pilwako manadoundangan klarifikasi nomor panas mdo!! kepada jerry masinambow. bukti fotokopi undangan klarifikasi nomor panas mdo!! kepada victor rumit. bukti fotokopi undangan klarifikasi nomor panas mdo! ! kepada daniel bangsa, s.kelurahan all kecamatan dikala. bukti tidak diserahkan). bukti surat pernyataan marcella supit tertanggal maret bukti tidak diserahkan). bukti surat pernyataan andrew pattymahu tertanggal maret bukti tidak diserahkan). bukti surat pernyataan fatimah tertanggal maret bukti tidak diserahkan). bukti bukti rekaman video sisa surat suara buat oleh desis role del sulu seperti pada bukti surat pernyataan pada bukti bukti rekaman video yang direkam oleh hamid rahim berisi tentang yang tidak distribusikan (seperti pada bukti surat pernyataan bukti bukti rekaman pembicaraan telepon antara ketua kpps tps dan tps kelurahan telinga bawah, kecamatan wenang, kota manado. seperti pada bukti surat pernyataan yang buat oleh desis role del sulu bukti rekaman video kesaksian oleh aroma combining (seperti pada bukti surat pernyataan bukti bukti rekaman video kesaksian oleh rendy ratu. bukti rekaman video kecamatan bunaken darat pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan bunaken kepulauan pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan all dua pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan sari pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan singkil hari pertama pada saat pleno kpu kota manado. bukti p 134a rekaman video kecamatan singkil hari kedua pada saat pleno kpu kota manrekaman video kecamatan dikala pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan twinting pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan wanna pada saat pleno kpu kota manado. bukti rekaman video kecamatan wenang pada saat pleno kpu kota manado. bukti fotokopi surat pernyataan marvel budiman tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan suhartono pangerang tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan samurai mailman tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan hendrik boy gerangan tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan inggris fitria juta kankou tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan mursyid lainyasanto djafar tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan doli makawena tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan inggris malang fiorentina tanduk tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan achmad babel tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan abdul mandat tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan johannes george, pd. tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan jerry masinambowsamurai mailmanvictor rumitkabar harian tribun manado edisi sabtu, februari dan edisi senin, februari serta surat kabar harian radar manado edisi sabtu, bukti p 160e februari edisi senin, februari dan edisi selasa, februari bukti p 161a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye s.d dari pemohon untuk kecamatan sari pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 161a13 bukti p 162a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye dari pemohon untuk kecamatan wanna pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 162a60 bukti p 163a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye s.d dari pemohon untuk kecamatan mapanget pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 163a27 bukti p 164a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye dari pemohon untuk kecamatan singkil pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 164a31 bukti p 165a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye s.d dari pemohon untuk kecamatan pal dua pada tps yang ditemukan pelanggaran bukti p 165a29 bukti p 166a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye s.d dari pemohon untuk kecamatan wenang pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 166a36 bukti p 167a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye dari pemohon untuk kecamatan twinting pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 167a49 bukti p 168a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye dari pemohon untuk kecamatan paralayang pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 168a24 bukti p 169a1 fotokopi tanda terima surat mandat saksi tim kampanye s.d dari pemohon untuk kecamatan bunaken darat pada tps yang ditemukan pelanggaran. bukti p 169a13 bukti fotokopi surat pernyataan mursyid lainyocky josef monde, tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan marvel budiman, tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan rocky color tertanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan fernando semua tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan farida syamsuddin, pdl tanggal februari bukti fotokopi surat panwascam wanna tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan farida syamsuddin tersri wulandari elisabeth martabatjefri a.y. masinambow tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan meski montolalusylvia karangalpine angela gonihenry laura warung tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan musa maras tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan nima latto tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan benny kartini pondokan tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan jonathan mariah tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan arifin andreas saroinsong nyatakan sah menurut hukum, sebab dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan, memohon telah mengabaikan rekomendasi panwaslih pada (lima) kecamatan wanna, pal dua, singkil, sari, dan mapanget) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) pada (seratus lima puluh tiga) tps, dengan total jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) sebesar (tujuh puluh satu ribu seratus lima belas) pemilih. dengan fakta tersebut, apabila pihak memohon menindaklanjuti rekomendasi panwaslih dari (lima) kecamatan tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, maka pemohon berkeyakinan hasil akhir pemilihan walikota dan wakil walikota manado akan memenangkan pemohon dtanggal februari tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebab dikeluarkan berdasarkan pada proses pemungutan suara yang tidak sah, bahwa terbukti dan berdasar, mana pasangan calon nomor urut menang dengan perolehan suara sangat signifikan tps tps yang secara fakta terjadi pelanggaran pelanggaran yang sangat substansi mempengaruhi hasil perolehan suara milik pemohon, yaitu wanna, yaitu kelurahan paksa (di santana werusuara kelurahan telinga atasinggris walewangko tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan johannis wijaya tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan benny kartini pondokan tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan jonny kankou tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan lovely henry saga tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan aroma combining tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan franky della tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan marvel irwandi audy singles, tanggal februari bukti fotokopi surat perayaan meta boiling tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan vera mamalia tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan deity role adel sulu tanggal maret bukti p226 fotokopi surat pernyataan victor rumit tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan victor rumit tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan jerry panglima tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan hamid rahim februari bukti fotokopi surat pernyataan billy stika dayah tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan danny ando panda tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan olivia fairly contoh tanggal februarial dubunaken kota manado provinsi sulawesi utanningkilenangdikalari kota manado provinsi sulawesi utara. bukti fotokopiralayang kota manado provinsi sulawesi utarmapangetdikalenal duralayanna. mana ag, teen tata (on bulu, pan se2o1 tt, sematanenmiken pancaari. bukttwinting. bukti tidak diserahkan)ingkilbunaken dan bunaken kepulauan. bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp panas mdo!pelapor victor rumit. bukti fotokopi penerimaan laporan nomor lp panas mdo! pelapor victor rumit tempat kejadian kantor kecamatan wenang. bukti fotokopi selisih perhitungan jumlah pengguna hak pilih dari setiap kecamatan yang berbeda dengan pleno kpu kota manado bukti fotokopi catatan kejadian khusus yang diajukan oleh max sudiro yahoo. bukti fotokopi tanda terimatanda terima dokumen pengaduan nomor v l dkpp bukti fotokopi laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh komisi pemilihan umum kota manado dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado. bukti fotokopi tanda terima sekretariat komisi il, hal laporan pelanggaran pemilihan daerah walikotamerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bukti fotokopi surat kepada bawaslu sulawesi utara oleh pelapor lucky sendoksingkil satu kecamatan singkil. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon mengajukan jawab, dengan alasan: bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara sehinggapemohon dalam permohonannya pada halaman huruf mempersoalkan tentang adanya kesalahan proses pertetapi pemohon tidak dapat menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan perhitungan suara, dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh memohon, serta pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon baik pada tingkat tps, ppk, dan kpu kota manado. bahwa setelah mencermati seluruh permohonan, pemohon ternyata mendalilkan memohon mengabaikan rekomendasi panwaslih (lima) kecamatan, penggunaan ktp dan identitas lain dalam jumlah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god relatif besar, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, sikap tidak profesional memohon dalam memastikan pemilih hadir tps, serta pelanggaran jenis lainnya yang bersifat administratif, yang sesungguhnya telah ditangani oleh lembaga yang berkewenangan, yaitu dalam hal ini pengawas pemilihan yang memeriksa dan memberikan rekomendasi, dan kpu sesuai tingkatannya menindaklanjuti dan menyelesaikannya. hal interkait dengan pelanggaran administrasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh kpu kota manado berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa pemohon sebagaimana didalilkan dalam halaman poin huruf huruf dan huruf memahami paradigma dan kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum serta, adalah tidak berdasar.sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor tahun yang sifatnya sementara sampai peradilan khusus pemilu terbentuk. selain itu hukum acara yang dipakai oleh mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan adalah pmk nomor tahun belum pernah dicabut atau diubah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penafsirannya oleh putusan mahkamah konstitusi, sehingga mahkamah tidak dapat mengubah kewenangannya memasuki pelanggaran luar perselisihan hasil pemilihan. bahwa kewenangan mengadili (kompetensi absolut)bagaimana telah dirubah dengan pmk nomor tahun terbatas pada sengketa hasil pemilihan. adapun mengenai pelanggaran pidana menjadi ranah pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun dan pelanggaran administrasi adalah merupakan ranah kewenangan pengawas pemilihan berdasarkan nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor tahun sedangkan mengenai pelanggaran kode etik adalah menjadi ranah dewan kehormatan penyelenggara pemilu berdasarkan nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor tahun sehinga dalil pemohon guo patut dikesampingksekota manado memiliki jumlah penduduk (dua ratus lima puluh ribu) dan (lima ratus ribu) jiwa, karenanya pengajuan perselisihan hanya bisa jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak (satu koma lima persen).merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god umum adalah jiwa, (vide buktibahwa berdasarkan berita acara nomor ba pilwako!(vide bukti dan(vide bukti diperoleh: nama pasangan calon perolehanbahwa berdasarkan ketentuan juncto pmk, yaitu sebesar suara atau y4), sedangkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait yaitu sebesar suara dan atauihak terkait ,5y6) selisih suara pihak terkait pemohon) persentase (selisih suara pihak terkait)nomor tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun. terhadap dalil pemohon yang menyatakan walaupun antara pemohon dan pasangan calon nomor urut terdapat selisih suara berjumlah atau melebihi dari batas maksimal namun pengajuan permohonan seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum sebab memohon telah mengabaikan rekomendasi panwascam kecamatan adalah tidak benar dan tidak berdasar. memohon sesungguhnya telah menindaklanjuti dan menyelesaikan semua pelanggaran administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kemudian sikap mahkamah terhadap merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penerapan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sangat jelas, sebagaimana tergambar dalamundang undang nomor tahu dan walikota. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pemohon dalam melakukan perbaikan permohonan telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan jam) berdasarkan pmk nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan pmk nomor tahun dimana perbaikan permohonan tersebut seharusnya jatuh pada tanggal maret perbaikan guo bersifat substantif bukan redaksional yang seharusnya direnvoy oleh para pihak dalam persidangan. sehingga perbaikan permohonan tertanggal maret patut dikesampingkmendalilkan permohonannya pada halaman merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara yang secara umum kecamatan wannwanna adalah kecamatan singkilsingkil, yaitu kelurahan kelurahan ternate baruternate tanjungwawonasaarateentang barusingkilsingkil adalah kecamatan pal dupal dua, kelurahan melenceng (dimana terdapat sebahagian besar tps tps. yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sampai dengan halaman angka sampai dengan angka tidak jelas kelurahan mana yang dimaksud oleh pemohon, karena tidak mencantumkan kelurahan. bahwa pemohon mendalilkan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada halaman angka dan tidak jelas tps dan kelurahan mana yang dimaksud oleh pemohon. cc. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka iv. huruf adalah tidak jelas dengan alasan yang didalilkan didalam tabel pada halaman dan data tersebut tidak rasional dan cenderung manipulatif, karena angka angka yang ditampilkan tidak jelas. ii. dalam pokok permohonan tentang mengabaikan rekomendasi panwaslih (lima) kecamatan bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka iv. yang menyatakan adalah tidak benar, sebab memohon telah menindaklanjuti rekomendasi panwascam dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa terhadap dalil pemohon pada angka iv. dapat dijelaskan bahwa memohon melalui ppk menerima rekomendasi dari panwascam wanna pada tanggal dan februari (vide bukti panwascam sari pada tanggal februari (vide bukti panwascam mapanget pada tanggal februari (vide bukti panwascam singkil pada tanggal dan februari (vide bukti serta menerima laporan hasil pengawasan dari panwascam paal dua pada tanggal februari (vide bukti bahwa terhadap rekomendasi dan laporan hasil pengawasan sebagaimana pada poin telah diteruskan oleh ppk kepada memohon sebagaimana ketentuanrekomendasi rekomendasi panwascam tersebut telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ditindaklanjuti oleh memohon dengan melakukan langkah langkah sebagaimana ketentuan pkpu nomor tahun tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana telah dirubah dengan peraturan kpu nomor tahun yaitu: memohon melakukan pencernaan kembali data atau dokumen dalam rekomendasi rekomendasi tersebut, memohon melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi kepada ppk kecamatan wanna, sari, mapanget, singkil, paal dua pada tanggal februari kpu kota manado: cc) memohon melaksanakan rapat pleno tindak lanjut hasil rekomendasi panwascam pada tanggal februari (vide bukti memohon mengirimkan(vide bukti memohon memberikan surat perihal teguran tertulis kepada ppk dan kpps yang terbukti melakukan pelanggaran adminstrasi. . bahwa rekomendasi rekomendasi panwascam yang meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang psu) sejumlah tps menurut memohon tidak dapat dilaksanakan memerhatikan ketentuan pkpu nomor tahun yang menyatamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhasil pencernaan memohon terhadap rekomendasi rekomendasi panwascam adalah sebagai berikut: terhadap rekomendasi panwascam wannakeabsahannya diragukan karena tidak bernomor, tidak ditempel, tidak memiliki kop suratmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godaridalamingkilmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmapangetmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmelalui ppk tidak pernah menerima rekomendasi dari panwascam paal dua namun menerima laporan hasil pengawasan pemilu yang seharusnya disampaikan kepada pengawas pemilihan satu tingkat diatasnya (vide bukti bahwa tindak lanjut kpu kota manado terhadap rekomendasi panwascam sudah sejalan dengan rekomendasi panas kota manado yang dituangkan dalam surat nomor panas mdo! tanggal februari nomor panas mdo! l1 tanggal februari nomor panas mdo!lll tanggal maret nomor panas mdo!ll1 tanggal maret nomor panas mdo!ll1 tanggal maret yang meneruskan pelanggaran adminstrasi pemilu kpu kota manado, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh kpu kota manado berdasarkan ketentuan dalam pkpu nomor tahun (vide bukti tentang penggunaan kartu tanda penduduk ktp) dan identitas lain dalam jumlah relatif besar. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka iv. pengunaan kartu tanda penduduk ktp) dan identitas lain dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adalah tidak berdasar, sebab pemilih dalam tb daftar pemilih tambahan adalah sah dan berdasarkpu nomor tahun hal ini untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan pemilihan terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan ktp dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado sangat tidak wajar tidak berdasar bahkan cenderung imajinatif. bahwa jumlah pemilih dalam tb yaitu mereka yang memilih menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan atau identitas lain, adalah jumlah yang dihitung dan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkatan paling bawah yaitu tps, ppk dan tingkat kota. bahwa proses tersebut melibatkan semua pasangan calon melalui saksi yang ditunjuk serta pengawas pemilihan semua tingkatan. terhadap dalil pemohon yang menyatakan beberapa tps pemilih dalam tb mencapai atau bahkan melebihi (lima puluh) pemilih sehingga menjadi tidak rasional jika dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk mencoblos yang hanya (enam puluh) menit saja adalah tidak berdasar. bahwa penggunaan hak pilih untuk pemilih tb sebagaimana diatur dalam pkpu nomor tahun dilakukan (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara tps. pemilih terdaftar dalam tb harus tetap dilayani sepanjang surat suara masih tersedia. teknis pelayanan untuk pemilih tb dilaksanakan dengan mendaftar tps pada jam sampai dengan wita dan pelaksanaan pencoblosan. akan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god diselesaikan bagi mereka yang sudah terdaftar pada jam tersebut. terhadap dalil pemohon yang menyatakan penggunaan ktp oleh pengguna hak pilih dalam jumlah yang besar yaitu peserta nomor urut adalah tidak benar dan cenderung imajinatif. bahwa pemohon tidak menjelaskan bagaimana mobilisasi itu dilakukan dan bagaimana dipastikan pemilih dalam tb memberikan hak suaranya kepada pasangan calon nomor urut sehingga dalil dalil pemohon yang terkait dengan tb patut dikesampingkan. tentang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan banyaknya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, baik pada tps yang sama, ataupun pada tps lain, yang dibuktikan dengan keterangan saksi saksi bahwa ppk tidak menindaklanjuti rekomendasi panwascam adalah tidak benar. bahwa memohon telah menindaklanjuti semua rekomendasi panwascam terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara. terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yaitu dengan mencoblos lebih dari satu kali merupakan dugaan pelanggaran pidana berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang perlu diteliti kebenarannya melalui sentra gakumdu. tentang tidak professional memohon dalam memastikan pemilih hadir tps bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka iv. huruf sebagaimana dalam halaman huruf adalah tidak benar, dengan alasan pelaksanaan pilkada susulan tanggal februari telah disosialisasikan kepada masyarakat baik dalam pembuatan billboard pada titik kota manado, penyebaran spanduk spanduk, sosialisasi media massa cetak, penyampaian informasi tempat tempat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ibadah, publikasi lewat kendaraan informasi dari dinas infobox kota manado, dimana hal ini dilakukan secara kontinyu sehingga partisipasi pemilih dalam pilwako februari bisa mencapai lebih dari partisipasi pemilih, mohon dalil pemohon dapat dikesampingkan. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka iv. huruf adalah tidak benar dengan alasan pemohon telah menyalurkan formulir model c6 kwk kepada pemilih (tiga) hari sebelum pelaksanaan, bahkan seseorang untuk datang tps tidak harus membawa formulir model c6 kwk untuk dilayani menggunakan hak pilihnya, tetapi tetap akan dilayani dengan membawa ktp kk paspor atau surat keterangan tempat tinggal. formulir model c6e kwk tidak mempengaruhi seseorang untuk datang tps karena formulir tersebut sifatnya pemberitahuan bukan undangan, sehingga bukan satu satunya media untuk memberitahukan kepada pemilih tetapi juga melalui media yang lain seperti pemberitahuan melalui pengeras suara. bahwa dalil pemohon sebagaimana yang ditampilkan didalam tabel pada halaman dan tidak rasional dan cenderung manipulatif, sebab data dpt berjumlah dan dapat buktikan dengan tanda terima formulir model c6 kwwalikota dan wakil walikota kota manado tahun tanggal februari menetapkan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun susulan yang benar adalah sebagai berikut:apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aeio. bukti fotokopi data agregat kependudukan per kecamatan dak2) pemilihan kepala daerah secara serentak tahun bukti berita acara nomor ba pilwako buktibukti rekomendasi dari panwascam wanna pada tanggal dan februari bukti rekomendasi panwascam sari pada tanggal februari bukti rekomendasi panwascam mapanget pada tanggal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godperamalmendengar dalampal dupal dua adalah kecamatan dikaldikala dengan total perolehan suara rekomendasi panwaslih untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut pada (lima) kecamatan wanna, pal dua, singkil, sari, dan mapanget) dikarenakan begitu jelas dan terang terjadinya: kesalahan proses penghitungan suara oleh memohon dan penyelenggara pemilihan lainnya: serta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon: pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak peserta nomor urut yang kesemuanya berpengaruh secara signifikan pada hasil penghitungan suara, mengacu pada sikap dan konsistensi mahkamah dalam setiap putusan yang menyatakan bahwsebagaimana telah diuraikan butir huruf huruf huruf dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god februari bukti rekomendasi panwascam singkil pada tanggal dan februari bukti laporan hasil pengawasan dari panwascam paal dua pada tanggal februari bukti berita acara rapat pleno tindak lanjut hasil rekomendasi panwascam pada tanggal februari buktibukti rekomendasi panas kota manado yang dituangkan dalam surat nomor panas mdo! ll tanggal februari nomor panas mdo!l tanggal februari nomor panas mdo! ll1 tanggal maret nomor panas mdo! ll1 tanggal maret nomor panas mdo!lll tanggal mareota manado cast memohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun pada tanggal februari sebagai berikut: (bukti pt bukti pt merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dr. harley alfredo benfica siku pemanas lumentut, sh, si., dan mor dominus bastian pen paman gregorius tony kawung, pemohonumum adalah jiwa.ee pemohon) terkait bahwa berdasarkan tabel tersebut atas, terbukti terdapat selisih hasil perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon yaitu sebesar suara atau sehingga selisih suara tersebut melebihi ambang batas suara sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan juncto huruf dan pmk sehingga terbukti pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god beralasan hukum apabila permohonan pemohon tidak dapat diterima. bahwa mahkamah dalam putusan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati walikota serentak mahkamah telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan dari permohonan yang diajukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor. sehingga permohonan guo yang terbukti tidak sesuai dengan dan tersebut beralasan hukum apabila majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, ii. eksepsi tentang perbaikan permohonan pemohon lewat waktu bahwa permohonan pemohon pertama kali didaftarkan pada hari minggu, tanggal februari pukul wib, sehingga telah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun namun demikian, perbaikan permohonan diajukan oleh pemohon pada hari jumat, tanggal maret pukul wib sehingga telah melebihi batas waktu karena seharusnya perbaikan permohonan diajukan selambat lambatnya pada hari rabu tanggal maret pukul wib, sebagaimana dipersyaratkan oleh bahwa kemudian pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan hari selasa tanggal maret juga terbukti telah mengajukan perubahan untuk ketiga kalinyadengan alasan reenvoi padahal faktanya, perubahan permohonan tersebut telah merubah substansi permohonannya, sebagaimana ditegaskan oleh pemohon dalam persidangan bahwa perubahan terakhir tersebut yang digunakan dalam perkara guo, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, perbaikan permohonan yang diajukan pemohon pada persidangan pemeriksaan pendahuluan haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru sehingga haruslah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ditolak oleh mahkamah karena diajukan luar jangka waktu yang ditentukan: ii. permohonan pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak menyangkuttentang kesalahan hasil penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahunwalikota dan wakil walikota kota manado tahun pada tanggal februari serta dalam dalil permohonannya tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut (good non) signifikan akan berpengaruh terhadap keterpilihan pemohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun pada tanggal februari berdasarkan alasan tersebut maka cukup beralasan hukum apabila adalah patut menurut hukum bila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, ivbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran dengan memberikan ruang bagi pemilih pengguna kartu tanda penduduk ktp) dan indentitas lainnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih, sehingga menurut pihak terkait adanya pemilih yang memilih menggunakan ktp dan identitas lainnya tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan lainnnya, karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun yang tidak memberikan batasan terhadap banyaknya jumlah pemilih pengguna ktp, bahwa tidak adanya pembatasan tentang pemilih menggunakan ktp dan identitas lainnya tersebut telah dikuatkan dengan dikeluarkannya surat edaran kpu kota manado nomor kpu mdo! ! tertanggal februari halaman semua pasangan calon dan masyarakat kota manado telah mengetahui dikarenakan sosialisasi telah disampaikan oleh kpu kota manado melalui media cetak elektronik bahkan surat edaran tersebut telah disampaikan kpu kota manado kepada masing masing pasangan calon, dibuktikan dengan antusiasmenya masyarakat manado memberikan hak pipinya tps tps, sehingga jumlah pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado lebih banyak dari pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kota manado, (bukti pt bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pengguna ktp dan identitas lainnya yang telah melaksanakan hak pilihnya tersebut telah memilih pihak terkait ataupun salah satu calon tertentu, karena tidaklah mungkin untuk mengetahui pilihan pemilih pengguna ktp dan identitas lainnya tersebut,dikarenakan adanya asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun bahwa dalil pemohon yang mendalilkan terjadi kecurangan dibeberapa tps yang dimenangkan oleh pihak terkait dengan angka kemenangan yang signifikan, adalah suatu dalil yang bersifat asumsi dan dugaan tanpa bukti karena dalil tersebut hanya untuk memperkuat dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mempengaruhi mahkamah agar terlihat seakan akan pihak terkait melakukan kecurangan. sebaliknya tps tps yang dimenangkan secara signifikan oleh pemohon tidak dipersoalkan oleh pemohon dalam dalilnya, sehingga terkesan pemohon sengaja mencari cari tps yang dimenangkan oleh pihak terkait untuk dipersoalkan dalam dalil permohonan pemohon. hal mana pula bawaslu kota manado dalam pleno rekapitulasi suara kpu kota manado, baik secara lisan maupun tertulis pihak bawaslu kota manado tidak memberikan rekomendasi psu kepada kpu kota manado, yang ada bawaslu kota manado hanya memberikan rekomendasi yang bersifat pelanggaran administrasi, dikarenakan syarat materil dan formil dalam undang undang nomor tahun juncto dan pmk nomor tahun tidak terpenuhi. (bukti pt bahwa dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi konspirasi antara pihak terkait dan memohon untuk melakukan kecurangan, hal tersebut tidak mungkin terjadi dikarenakan pihak terkait tidak memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran pelanggaran tersebut dikarenakan sejak tanggal desember tahun calon walikota manado atas nama dr. ir. g.s vicky lumentut pihak terkait) dan calon walikota nomor urut yaitu dr. harley mangindaan pemohon) sama sama sudah tidak lagi menjabat sebagai walikota dan wakil walikota manado, dikarenakan telah diberhentikan dan telah dilantik penjabat walikota yang baru yaitu, ir. royce rowing si. penjabat walikota manado yang baru telah melakukan rotasi dan mutasi serta penggantian para pejabat eselon dua dilingkungan pemerintah kota manado sampai kepada para kepala lingkungan. halaman pula terindikasi kecenderungan pejabat walikota kota manado yang baru lebih berpihak pada pasangan calon nomor urut (empat).(bukti pt bahwa dalil pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut pihak terkait) melakukan kecurangan untuk memperoleh suara terbanyak, hal itu tidak benar dan tidak memiliki bukti, karena yang sebenarnya terjadi indikasi keberpihakan sekretaris kota manado kepada pasangan calon nomor urut pemohon) dibuktikan dengan adanya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god laporan masyarakat bahwa aparatur sipil negara sekda kota manado), secara langsung membagi bagikan uang kepada masyarakat yang ada dibeberapa kelurahan kecamatan sari, dengan maksud mempengaruhi masyarakat guna memilih pasangan calon nomor urut pemohon). hal mana dibuktikan dengan adanya laporan dari organisasi kepemudaan dengan nomor laporan polisi style x11 sulut resta manado, (bukti pt bahwa adanya dalil dari pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan memohon yang mengabaikan rekomendasi panas kecamatan tingkat tps adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti bukti yang pihak terkait miliki yaitu formulir model c1 kwk kpu menunjukkan tidak adanya keberatan dari masing masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon yang terdapat tps se kota manado telah menandatangani seluruh formulir model c1 kwk kpu dan tidak ada keberatan saat pemungutan suara dan perhitungan suara tps. adanya keberatan pemohon setelah rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan ppk) selesai dilakukan dan terlihat bahwa hasil perhitungan suara pemohon ternyata dikalahkan oleh pihak terkait (bukti pt bahwa tidak ada temuan maupun catatan kejadian khusus yang dibuat oleh panitia pengawas lapangan masing masing tps kecamatan. pengawas lapangan juga tidak mencatat, menemukan serta melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi, bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun 2015pada tanggal februari telah dilaksanakan oleh kpu kota manadosecara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kpu kota manado juga telah menyelenggarakan pemilihan secara berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tersebut apalagi memohonkan pembatalan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan walikota dan walikota manado tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godota manado (in cast) memohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun tanggal februari rekapitulasi ditingkat kotamanado sudah benar bahwa rekapitulasi tingkat kota manado: dr. harley alfredo benfica mangindaan, se, msm dan jimmy siku. dr. ir. goddess soccer vicky lumentut, sh, dan mor dominus bastian. danny boost warouw, se, ak, me,dan gregorius tony kawung, se. bahwa undang undang nomor tahun merupakan undang undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat indonesia, baik bagi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan atau peserta calon kepala dan wakil kepala daerah tidak terkecuali mahkamah konstitusi, sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan siapapun penyelenggara pemilu haruslah berpedoman pada undang undang dasar dan undang undang yang masih berlaku: bahwa undang undang nomor tahun adalah suatu kepastian hukum dan bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait, hal mana aturan dan pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh para pasangan calon, sehingga tidak berdasar lagi bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan, apalagi berupaya mendorong mahkamah konstitusi mengesampingkan undang undang nomor tahun tersebut. selama undang undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi pasangan calon untuk patuh pada undang undang tersebut. karenadalam pemilihan yang demokratis, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa rasionalitas undang undang nomor tahun sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang undang gunadalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta bisseperti hasil pleno rekapitulasi suara kpu manado dalam pelaksanaan pilkada kota manado, dimana selisih perolehan suara antara pemohon. dan pihak terkait jauh dari ambang batas prosentase sebagaimana undang undang nomor tahunsurat keputusan kpu kota manado nomor pts kpu mdo pilwako tanggal februarmanado tahuntp nomor nik atas nama goddess soccer vicky lumentut. bukti pt fotokopi ktp nik atas nama mor dominus bastian. bukti pt fotokopi surat keputusan kpu kota manado nomor pts kpu mdo pilwako tertanggal agustus bukti pt fotokopi hasil rekapitulasi penghitungan suara kpu kota manado nomor pts kpu mdo pilwako tanggal februari bukti pt fotokopi surat edaran kpu kota manado nomor kpu mdo!i1 bukti pt fotokopi surat rekomendasi panas kota manado nomor panas mdo! ll dan nomor panas mdo! ll tanggal februari bukti pt fotokopi pemberhentian walikota dan wakil walikota serta pengangkatan walikota baru nomor tahun tertanggal desember merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

d), ramoafpxemenkeu.go.idtahun anggaran sbk meliputi: sbk umum: dan sbk khusus. sbk umum sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sbk yang berlaku untuk beberapa seluruh kementerian negara lembaga yangmantauan dan evaluasi, sbk penelitian, sbk peraturan menteri lembaga, sbk peraturan presiden, sbk peraturan pemerintah, sbk rancangan undang undang: sbk sosialisasi, dan sbk kehumasan dan informasi. jfimenkeu.go.id (dalam rupiahlaporan pertanilaporan humaniora, seni budaya, pendidikan laporan kajian aktual strategis naskah kebijakan standar biaya keluaran peraturan menteri lembaga peraturan menteri lembaga yang bersifat internal peraturan peraturan menteri lembaga yang bersifat eksternal peraturan standar biaya keluaran peraturan presiden peraturan presiden yang bersifat sederhana peraturan presiden peraturan presiden yang bersifat kompleks peraturan presiden standar biaya keluaran peraturan pemerintah peraturan pemerintah yang bersifat sederhana peraturan pemerintah peraturan pemerintah yang bersifat kompleks peraturan pemerintah standar biaya keluaran rancangan undang undang ja. rancangan undang undang yang bersifat sederhana undang undang rancangan undang undang yang bersifat kompleks undang undangcc. layanan sosialisasi berskala besar laporan standar biaya keluaran kehumasan dan informasi layanan kehumasan dan informasi layanan ifferenreu.go.ic kementerian negara lembaga: kementerian perdagangan (dalam rupiah) ' ' ''''""mu . direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga sertifikasi profesi dan sdm sertifikasi person orang sertifikasi bimbingan teknis orang sertifikasi produk sertifikasi produk tipe dalam negeri produk sertifikasi produk tipe luar negeri produk sertifikasi produk tipe dalam negeri produk sertifikasi produk tipe luar negeri produk sitegehsenkeu.go kementerian negara lembaga: kementerian pemuda dan olah raga (dalam rupiah) volume dan meme m jme.| kementerian pemuda dan olah raga fasilitasi dan pembinaan masyarakat pengelola industri olahraga yang memfasilitasi dalam orang pelatihan sdm industri dan promosi olahraga. ain kanker.gold kementerian negara lembaga: komisi pemberantasan korupsi (dalam rupiah) volume dan mem me . komisi pemberantasan korupsi sertifikasi profesi dan sdm sertifikasi profesi dan kompetensi antikorupsi orang inenrewgoid kementerian negara lembaga: komisi yudisial (dalam rupiah) volume dan pre oom siaasoan senin retenngn komisi yudisial pengawasan dan pengendalian masyarakat investigasi penanganan dugaan pelanggaran kode etik laporan investigasi pendalaman kasus laporan penelusuran rekam jejak hakim dan cha orang investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik laporan standarisasi profesi dan sdm standarisasi calon hakim agung hoc orang bnenrewgoic kementerian negara lembaga: badan nasional penanggulangan bencana (dalam rupiah) aeon ttg mama (raman . m n . .m. . badan nasional penanggulangan bencana norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik spk norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang dukungan sumber daya darurat spk norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang pengembangan strategi penanggulangan spk bencana norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang dukungan infrastruktur darurat spk peningkatan kapasitas aparatur negara pendampingan pengelolaan infrastruktur darurat orang norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang fasilitasi penanganan korban dan pengungsi spk peningkatan kapasitas aparatur negara bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan orang pengungsi norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang pengendalian operasi spk norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang pengelolaan logistik dan peralatan spk norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang optimasi jaringan logistik dan peralatan spk norma, standar, prosedur dan kriteria spk bidang pendidikan dan pelatihan spk jdih #menkeu.go.id kementerian negara lembaga: lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (dalam rupiah) volume dan pan#o suga doom temuan mm lembaga kebijakan pengadaan pemerintah norma, standar, prosedur dan kriteria pedoman sertifikasi bjp pedoman 6nentowoic kementerian negara lembaga: badan nasional pencarian dan pertolongan basarnas) (dalam rupiah) badan nasional pencarian dan pertolongan basarnas) pelatihan bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana kompetensi tenaga sar yang dipelihara orang diklat dasar sar untuk jabatan rescue orang diklat dasar sar untuk jabatan non rescuedasar potensi sar air untuk wilayah barat orang jp) pelatihan dasar potensi sar air untuk wilayah orang tengah jp) pelatihan dasar potensi sar air untuk wilayah orang timur jp) pelatihan dasar potensi sar ketinggian untuk orang wilayah barat jp) pelatihan dasar potensi sar ketinggian untuk orang wilayah tengah jp) pelatihan dasar potensi sar ketinggian untuk orang wilayah timur jp) pelatihan dasar potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah barat jp) pelatihan dasar potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah tengah jp) pelatihan dasar potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah timur jp) pelatihan dasar potensi sar medical first responden orang untuk wilayah barat jp) pelatihan dasar potensi sar medical first responden orang untuk wilayah tengah jp) pelatihan dasar potensi sar medical first responden orang untuk wilayah timur jp) materi sar yang diberikan kepada anak sekolah untuk orang wilayah barat materi sar yang diberikan kepada anak sekolah untuk orang wilayah tengah materi sar yang diberikan kepada anak sekolah untuk orang wilayah timur pelatihan teknis potensi sar air untuk wilayah orang barat jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar air untuk wilayah orang tengah jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar air untuk wilayah orang timur jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar ketinggian untuk orang wilayah barat jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar ketinggian untuk orang wilayah tengah jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar ketinggian untuk orang wilayah timur jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah barat jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah tengah jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar gunung dan hutan orang untuk wilayah timur jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar medical first responden orang untuk wilayah barat jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar medical first responden orang untuk wilayah tengah jp) prioritas nasional) pelatihan teknis potensi sar medical first responden orang untuk wilayah timur jp) prioritas nasional) koordinasi latihan sar beregu bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah barat latihan sar beregu bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah tengah latihan sar beregu bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah timur latihan sar beregu ketinggian untuk wilayah barat kegiatan kfonkewgoie kementerian negara lembaga: badan nasional pencarian dan pertolongan basarnas) (dalam rupiah) stan siaga sopran keterangan lao v v v m ia latihan sar beregu ketinggian untuk wilayah kegiatan tengah latihan sar beregu ketinggian untuk wilayah timur kegiatan latihan sar beregu gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah barat latihan sar beregu gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah tengah latihan sar beregu gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah timur latihan sar beregu air untuk wilayah barat kegiatan latihan sar beregu air untuk wilayah tengah kegiatan latihan sar beregu air untuk wilayah timur kegiatan latihan sar beregu pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah barat latihan sar beregu pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah tengah latihan sar beregu pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah timur latihan sar beregu bawah air untuk wilayah barat kegiatan latihan sar beregu bawah air untuk wilayah tengah kegiatan latihan sar beregu bawah air untuk wilayah timur kegiatan latihan sar beregu ruang terbatas untuk wilayah kegiatan barat latihan sar beregu ruang terbatas untuk wilayah kegiatan tengah latihan sar beregu ruang terbatas untuk wilayah kegiatan timur latihan sar satuan bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah barat latihan sar satuan bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah tengah latihan sar satuan bangunan runtuh untuk kegiatan wilayah timur latihan sar satuan ketinggian untuk wilayah barat kegiatan latihan sar satuan ketinggian untuk wilayah tengah kegiatan latihan sar satuan ketinggian untuk wilayah timur kegiatan latihan sar satuan gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah barat latihan sar satuan gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah tengah latihan sar satuan gunung dan hutan untuk kegiatan wilayah timur latihan sar satuan air untuk wilayah barat kegiatan latihan sar satuan air untuk wilayah tengah kegiatan latihan sar satuan air untuk wilayah timur kegiatan latihan sar satuan pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah barat latihan sar satuan pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah tengah latihan sar satuan pada kecelakaan kendaraan kegiatan bermotor untuk wilayah timur latihan sar satuan bawah air untuk wilayah barat kegiatan latihan sar satuan bawah air untuk wilayah tengah kegiatan latihan sar satuan bawah air untuk wilayah timur kegiatan latihan sar satuan ruang terbatas untuk wilayah kegiatan barat latihan sar satuan ruang terbatas untuk wilayah kegiatan tengah latihan sar satuan ruang terbatas untuk wilayah kegiatan timur pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat siaga sar khusus lebaran kantor sar untuk laporan wilayah barat siaga sar khusus lebaran kantor sar untuk laporan wilayah tengah @kanker.go id kementerian negara lembaga: badan nasional pencarian dan pertolongan basarnas) (dalam rupiah) pro etan setosa peran keterangan .?a:il # siaga sar khusus lebaran kantor sar untuk laporan wilayah timur siaga sar khusus lebaran pos unit siaga sar laporan untuk wilayah barat siaga sar khusus lebaran pos unit siaga sar laporan untuk wilayah tengah siaga sar khusus lebaran pos unit siaga sar laporan untuk wilayah timur siaga sar khusus natar kantor sar untuk laporan wilayah barat siaga sar khusus natar kantor sar untuk laporan wilayah tengah siaga sar khusus natar kantor sar untuk laporan wilayah timur siaga sar khusus natar pos unit siaga sar laporan untuk wilayah barat siaga sar khusus natar pos unit siaga sar laporan untuk wilayah tengah siaga sar khusus natar pos unit siaga sar laporan untuk wilayah timur sin ateneo.go.ic kementerian negara lembaga: ombudsman republik indonesia (dalam rupiah) volume dan penpomam eeeeee toe tega ' ' |&. ombudsman republik indonesia fasilitasi dan pembinaan lembaga lembaga yang didampingi oleh ombudsman perwakilan lembaga dalam pemenuhan standar pelayanan publik pinehenteu.oic1@komenteugoid kementerian negara lembaga: sekretariat kabinet (dalam rupiah) volume dan lao o it sekretariat kabinet peningkatan kapasitas aparatur negara pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah orang hikonkeu.go.id kementerian negara lembaga: lembaga penyiaran publik radio republik indonesia (dalam rupiah) pre eta sikintotan peran keterangan lal o )# lembaga penyiaran publik radio republik indonesiaffilgenkeu.co. kementerian negara lembaga: badan keamanan laut (dalam rupiah) volume dan lao . itb badan keamanan laut operasi bidang keamanan operasi udara maritim operasi operasi bidang keamanan patroli mandiri hari operasi ditnenkewgoic kementerian negara lembaga: lembaga perlindungan saksi dan korban (dalam rupiah) powo mebel sekretariat jenderal pelayanan publik kepada masyarakat layanan penerimaan dan penelaahan permohonan saksi dan orang korban layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang terorisme layanan pemenuhan hak saksi tindak pidana korupsi dan orang pencucian uang layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang ham berat layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang typo layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang penyiksaan layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang umum lainnya layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana orang kekerasan terhadap perempuan dan anakbagi angan any kepala bawah alami stasi kementerian biro umum mas soeharto nip 196909221990011001m jafkemenkeu.goiiamenkeu.go.idamenuewgoidccdiri kemenkeu.go.iddifemenkeu.go.idik&menu.go.idjail menkeu.go.idconcept) fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. sasaran difikemenkeu.go:id sbk khusus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sbk yang berlaku untuk satu kementerian negara lembaga tertentuhuruf huruf danhuruf huruf dan sbk khusus sebagaimana dimaksud dalamsbk umum dan sbk khusus sebagaimana dimaksud padpenampakan besaran sbk umum dan sbk khususkhusus untuk pelaksanaan anggaran penelitipedoman pembentukan komite penilaian dan atau reviewer sebagaimana dimaksud padajaga menkeu.go.idjain.$aku.go.idtgkemenkeu.go.idjainidhenkeu.go.idmenkeu.co.ieigekmenkejsivkemenkeu.go.iddih.@#aku.go.idgtgponkeu.go.dditftgnenkeu.go.idhbonkeu.go.id pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset penelitian dan inovasi. pelaksanaan anggaran peneliti penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaranmemprioritaskan danpengawasan atas penggunaan sbk dilakukan oleh aparat pengawasanafitamenkeu.go.id:ditrenkew.go.iebikanenteu.go.id publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi, publikasi artikel jurnal internasional: publikasi artikel jurnal internasional terindeks terindeksmenkeu.gold:: xx. paten sederhana terdaftar, merek dagang terdaftar: desain industri terdaftar,ain menkeu.go.id:in menkeu.go.id publikasi artikel jurnal internasional mei publikasi artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional publikasi artikel pada prosiding pertemuan jamaimemma orson publikasi artikel pada prosiding pertemuan jamaimemsmitamass tokoh prototipe laik industri digunakan dalam malas desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar dir menkeu.id karya seni tari, patung, lukisan, puisi, naskah kebijakan material spesimen jenis kekayaan material spesimen jenis kekayaan galur perbaikan untuk seed sistem temuan senyawa baru dari natural resource untuk obat temuan senyawa sequence dna temuan senyawa baru dari natural resources untuk obat kesanjenis benih bibit varietas flora unggul (hangat tmp jenis isolasi ekstraksi bioresources untuk banten (di renew.go.id jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon produk biosimiliar, protein therapeutic, jaan niger nge prototipe benih seed telah terkarakterisasi dea prototipe memenuhi syarat pada clinical|din kemenkeu.go.id standar biaya keluaran peraturan menteri lembaga sbk peraturan menteri lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan menteri lembagamenteri lembagamenteri lembaga yang bersifat internal sbk peraturan menteri lembaga yang bersifat inraturan menteri lembaga yang bersifat eksternal sbk peraturan menteri lembaga yang bersifat eksperaturan presiden sbk peraturan presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan presidenresideresiden yang bersifat sederhana sbk peraturan presiden yang bersifat sederhana merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan presidenresiden yang bersifat kompleks sbk peraturan presiden yang bersifat kompleks merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan presidenaku.go.ic standar biaya keluaran peraturan pemerintah sbk peraturan pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan pemerintahemerintahemerintah yang bersifat sederhana sbk peraturan pemerintah yang bersifat sederhana merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan pemerintahemerintah yang bersifat kompleks sbk peraturan pemerintah yang bersifat kompleks merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan pemerintahstandar biaya keluaran rancangan undang undang sbk rancangan undang undang merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rancangan undang undang yang dihasilkan dari tahapan perencanaan sampai dengan disusunnya rancangan undang undangrancangan undang undang yang bersifat sederhana sbk rancangan undang undang yang bersifat sederhana merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan undang undang yang jumlah nya tidak lebih dari (lima puluh) dan atau melibatkan tidak lebih dari (lima) kementerian lembaga instansi. sbk rancangan undang undang yang bersifat kompleks sbk rancangan undang undang yang bersifat kompleks merupakan sbk yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan @kante.go: aabikisia kementerian sit 20m mas soe nara nip z219o mit way jdih.kemenkeu.go.id undang undang yang jumlah nya lebih dari (lima puluh) dan melibatkan lebih dari (lima) kementerian lembaga instansif atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon i setara atas dengan jumlah peserta minimal (seratus lima puluh)(empat ratus)(lima ratus) orangmenteri keuangan republik indonesia, sri mulya indrawi salinan sesuai dengan aslinya, kepala biro umum p5, kementerian a3. birohukum mas yeo nip 196902majelis permusyawaratan rakyat (dalam rupiah) mapan sae dea taman deputi bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi #kanker.go.id kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan (dalam rupiah) satuan ukur free ) bs a.a tki badan pemeriksa keuangan pemeriksaan keuangan negara lhpakni laporan lhpaknii laporan lhp akn iii laporan lhp akn laporan lhpaknv laporan lhp akn laporan lhp akn vii laporan lhp bpk perwakilan provinsi aceh laporan lhp bpk perwakilan provinsi sumatera utara laporan lhp bpk perwakilan provinsi riau laporan lhp bpk perwakilan provinsi kepulauan riau laporan lhp bpk perwakilan provinsi jambi laporan lhp bpk perwakilan provinsi sumatera barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi sumatera selatan laporan lhp bpk perwakilan provinsi lampung laporan lhp bpk perwakilan provinsi bengkulu laporan lhp bpk perwakilan provinsi kepulauan bangka belitung laporan lhp bpk perwakilan provinsi banten laporan lhp bpk perwakilan provinsi jawa barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi dki jakarta laporan lhp bpk perwakilan provinsi jawa tengah laporan lhp bpk perwakilan provinsi daerah istimewa yogyakarta laporan lhp bpk perwakilan provinsi jawa timur laporan lhp bpk perwakilan provinsi bali laporan lhp bpk perwakilan provinsi nusa tenggara barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi nusa tenggara timur laporan lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan tengah laporan lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan selatan laporan lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan timur laporan lhp bpk perwakilan provinsi sulawesi utara laporan lhp bpk perwakilan provinsi gorontalo laporan lhp bpk perwakilan provinsi sulawesi barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi sulawesi selatan laporan lhp bpk perwakilan provinsi sulawesi tengah laporan lhp bpk perwakilan provinsi sulawesi tenggara laporan lhp bpk perwakilan provinsi maluku laporan lhp bpk perwakilan provinsi maluku utara laporan lhp bpk perwakilan provinsi papua laporan lhp bpk perwakilan provinsi papua barat laporan lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan utara laporan lhp loppink kartu.go.id tee waporan lhp tematik akn laporan lhp tematik akn iii laporan tematik akn laporan lhp tematik akn laporan lhp tematik akn laporan lhp tematik akn vii laporan lhp auditor utama investigasi laporan laporan penelaahan informasi awal laporan laporan pemberian keterangan ahli laporan kemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) nan . me. kepaniteratperkara hukum perseoranganbanding yang diselesaikan perkara pengadilan militer utama dan pengadilan militer tinggi s.d iii perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan perkara pengadilan militer tinggi s.d iii dan pengadilan militer s.d iii perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan perkara pengadilan militer ill jayapura iditgkeemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kejaksaan republik indonesia (dalam rupiah) volume dan bob kejaksaan republik indonesia kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri penanganan perkara restoration justice perkara tindak pidana umum pada perkara kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri igf kemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian dalam negeri (dalam rupiah) uraian volume dan ket satuan ukur besaran keterangan sekretariat jenderal standardisasi profesi dan sumber daya manusia penilaian kompetensi jabatan pelaksana lingkungan kemendagri orang penilaian kompetensi jabatan administrator, pengawas, dan orang fungsional lingkungan kemendagri penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi lingkungan orang kemendagri layanan manajemen sumber daya manusia internal seleksi penerimaan calon praja orang badan pengembangan sumber daya manusia peningkatan kapasitas aparatur negarapemerintahan dalam orang negeri pengembangan kompetensi hari bidang kepamongprajaan dan orang manajemen kepemimpinankementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) ' mu kementerian pertahananiiiyanan bantuan hukum perseorangan bantuan dan nasihat hukum luar pengadilan non litigasipersiapan beltsftomenteu.go, kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) jar .ooo #h ikursus manajemen bendaharawan keuangan pertahanan orangii) orang pendidikan dan pelatihan teknis administrasi umum tingkat orang pendidikan dan pelatihan teknis alih golongan dari golongan orang golongan iii bagi pns pediklat kader bela negara bagi siswa gabungan orang tof bagi pelatih diklat kader bela negara orang markas besar tniiipembentukan satgas bonek unfit operasi kegiatan satgas bonek unfit operasi purna tugas satgas bonek unfit operasi pembentukan satgas unfit operasi kegiatan satgas unfit operasiunfit operasi gabungan gelar siap dan rotasi satgas unfit operasi iitamonreu.goa kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) tote wetan sitara 2edaran keterangan satuan ukur mm. gabungan purna tugas satgas unfit operasi pembentukan satgas mtf operasi kegiatan satgas mtf operasi purna tugas satgas mtf operasi pembentukanpembentukanpembentukaniiiserving) calon psp pnb tni orang seleksi penerimaan serving) mahasiswa beasiswa tni calon orang tni penerimaan cons mabes tni orang mbrenkeuctee remi lal )e|, satker layanan penyusunan lain satker eselon dengan unit|hisitkaonev.go.d kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) app ("pmintelijen siber orang kursus bintara intelijen sibere pertahanan orang seleksiermataaniknenteu.go.ia kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) benda tana (aa teraman nun , " mmm,ii) peserta latihan petugas operasi satgas intel orangtunjuk pembinaan napi prajuritpenyelesaian perkara pidana perkara lelang sita rampasan perkara eksekusi [email protected] kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) mmm (oren raman mmm.bantuan dan nasihatpengolahan dan penyelesaian perkara koneksitas perkara markas besar tni pelatihan bidang pertahanan dan keamanansatuan korem materi orangmateri orangiii kemenkeu.go kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) r m' ' ' ' .iiimateri orangpelatihan bidang pertahanan dan keamanan kopdar pria orang kopdar wanita orang sersan taruna pria orang sersan taruniiiiii orang peserta diktukba reg sus rayon orang peserta diktukba reg suiiicab sampur ranpur orangmenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) aro j sb liiiiiieru!!diklaim cab sampur ranpur orang diklaim cab angin orang latar cons orang layanan bantuan hukum perseorangaii!kasasi orang(@kemenkeu.go. kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) t $kasasi orangiiill,iii bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun berbanding) orang tk. bandingiii bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun memohon orang tk. kasasi rayon dihtnenteu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) lal . isaiiiiii orang bantuan hukum non litigasi) rayon orang bantuan hukum non litigasi)iiiii!iiiawalan polisi militer rayon perkara pengawalan polisi militer rayon perkara pengawalan polisi militer rayon iii perkara pengawalan polisi militer rayon perkara pengawalan polisi militer rayon perkara markas besar tnisatuan marinir orang latihan perorangan tabib senjata orang latihan satuan tabib senjata orang latihan intelejen tni orang pelatihan bidang pertahanan dan keamanan serving calon taruna taruna aal orang servirfknenkew.go.ic kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem aaa drama true aro hi$dika bintara matra laut tanjung uban orang diksargolan bintara matra laut tanjung uban orang dika tamtama matra laut tanjung uban orang diksargolan tamtama matra laut tanjung uban orang dika bintara matra laut makassar orang diksargolan bintara matra laut makassar orang dika tamtama matra laut makassar orang diksargolan tamtama matra laut makassar orang dika bintara matra laut sorong orang diksargoian bintara matra laut sorong orang dika tamtama matra laut sorong orang diksargolan tamtama matra laut sorong orang peserta dikspesta perkara tk. rayon idfkamenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bom oam perawan imenu.go kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) pot matan sematkan 2errans keterangan satuan ukur me.markas besar tni operasi bidang pertahanan peserta operasi intel taktis tni operasikoad| perkara diikeffkokeu.gold (dalam rupiah) ito standar biaya keluaran audit kinerja layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi aceh layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sumatera utara layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi riau layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kepulauan riau layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi jambi layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sumatera barat layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sumatera selatan layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi lampung layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi bengkulu layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi bangka belitung layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi banten layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi jawa barat layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi d.k.i. jakarta layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi jawa tengah layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi d.i. yogyakarta layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi jawa timur layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi bali layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi nusa tenggara barat layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi nusa tenggara timur layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kalimantan barat layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kalimantan tengah layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kalimantan selatan layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kalimantan timur layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi kalimantan utara layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sulawesi utara layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi gorontalo layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sulawesi barat layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sulawesi selatan layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sulawesi tengah layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi sulawesi tenggara layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi maluku layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi maluku utara layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi papua layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama lha provinsi papua barat layanan audit kinerja dalam kota layanan audit kinerja dalam kota provinsi acehriau lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi kepulauan lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi jambisumatera lha selatan layanan audit kinerja dalam kota provinsi lampung lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi bengkulu lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi bangka lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi banten lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi jawa barat lha cin bonvowoosia kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) ' ' ' ' ' (" m.d#konkeugoid kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) soo ai aitirkantou.comicleh direktorat jenderal imigrasi operasi operasi gabungan oleh direktorat jenderal imigrasi operasi penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh direktorat jenderal operasi imiglayanan bantuan hukum perseorangan kegiatan bantuan hukum litigasi orang layanan bantuan hukum kelompok masyarakat kegiatan bantuan hukum non litigasi kelompok masyarakat badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusiacin afpnvougosia kementerian negara lembaga: kementerian pertanian (dalam rupiah) bap aa iga pose tw ""' th:xhp wk inspektorat jenderal layanan manajemen kinerja internallingkup mitra kerja inspektorat laporan laporan hasil revi laporan keuangan dan revi rka k l laporan laporan hasil audit pada satker lingkup mitra kerja laporan laporan hasil pengawalan spip pada satker lingkup mitrlingkup mitra kerja laporan laporan hasil evaluasi sakit eselon lingkup lingkup mitrprasarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungsintheneu.go kementerian negara lembaga: kementerian perhubungan (dalam rupiah) pra matan sutan sean keterangan ee . inspektorat jenderal layanan manajemen kinerja internal laporan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri dokumen laporan hasil revi rencana kebutuhan bmn dokumen laporan hasil revi tingkat tanpa dokumen laporan hasil revi tingkat kappa e dokumen laporan hasil revi tingkat apa dokumen laporan tindak lanjut revi dokumen laporan hasil revi tingkat apa dokumen laporan hasil revi pink tingkat tanpa dokumen laporan hasil revi pink tingkat kappa dokumen laporan hasil revi pink tingkat apa dokumen laporan hasil revi pink tingkat apa dokumen laporan evaluasi atas implementasi sakit tingkat eselon dokumen badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan kerja sama kerja sama sbk) kesepakatan norma, standard, prosedur dan kriteria!! sertifikasi, standarisasi akreditasi dan manajemen mutu spk diklat sbk) standar rencana pengembangan sumber daya manusia spk din fantowcoiamodel mempan aiituan oran serangan uu, ojo direktorat jenderal pendidikan vokasi fasilitasi dan pembinaan masyarakat anak usia sekolah tidak sekolah memperoleh pendidikan orang anak usia sekolah tidak sekolah memperoleh pendidikan orang beborovgoic kementerian negara lembaga: kementerian kesehatan (dalam rupiah) sekretariat jenderalselain provinsiprovinsi papua dan papua barat) survei darah massal malaria (angka parasite rate) layanan survei darah massal malaria (schistosomiasis layanan survei sentinel malaria knowles layanan irs indoor residual praying penyemprotan insektisida pada layanan dinding rumah) kemoprofilaksis kusta orang deteksi dini penyakit tidak menular institusi orang direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakitpesawat daratan dan rujukan (katae(hs) layanan layanan survei faktor risiko penyakit malaria hs)(hs) layanan layanan survei faktor risiko penyakit (hs) layanan layanan kegawatdaruratan dan rujukan katagori (hs) layanan layanan pengendalian faktor risiko penyakit pelabuhan hs)agori layanan layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium hs) layanan layanan survei faktor risiko penyakit dbd katagori (hs) layanan dir munroi.go.id kementerian negara lembaga: kementerian agama (dalam rupiah) volume dan role| ratan siantan besaran keterangan a mmm). inspektorat jenderal layanan audit internal layanan audit internal dokumen direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam bantuan peralatan sarana kitab suci agama islam dan sarana peribadatan agama islam yang unit disediakan sitgketnenkeu.go.id infponkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian sosial (dalam rupiah) ml $ badan pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosialtin kpnteugoid (dalam rupiah) pro setan iruamttare peran keterangan satuan ukur '' |' ' mem. layanan audit kinerja dalam kota provinsi d.k.i. jakarta lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi jawa tengah lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi d.i. yogyakarta lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi jawa timur lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi bali lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi nusa tenggara lha barat layanan audit kinerja dalam kota provinsi nusa tenggara lha timur layanan audit kinerja dalam kota provinsi kalimantan lha barat layanan audit kinerja dalam kota provinsi kalimantan lha tengah layanan audit kinerja dalam kota provinsi kalimantan lha selatan layanan audit kinerja dalam kota provinsi kalimantan lha timur layanan audit kinerja dalam kota provinsi kalimantan lha utara layanan audit kinerja dalam kota provinsi sulawesi utara lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi gorontalo lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi sulawesi barattenggara layanan audit kinerja dalam kota provinsi maluku lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi maluku utara lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi papua lha layanan audit kinerja dalam kota provinsi papua barat lha cc. layanan audit kinerja luar provinsi layanan audit kinerja luar provinsi provinsi aceh lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sumatera lha utara layanan audit kinerja luar provinsi provinsi riau lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kepulauan lha riau layanan audit kinerja luar provinsi provinsi jambi lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sumatera lha barat layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sumatera lha selatan layanan audit kinerja luar provinsi provinsi lampung lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi bengkulu lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi bangka lha belitung layanan audit kinerja luar provinsi provinsi banten lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi jawa barat lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi jawa tengah lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi d.i. lha yogyakarta layanan audit kinerja luar provinsi provinsi jawa timur lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi bali lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi nusa lha tenggara barat layanan audit kinerja luar provinsi provinsi nusa lha tenggara timur layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kalimantan lha barat layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kalimantan lha tengah layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kalimantan lha selatan layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kalimantan lha timur layanan audit kinerja luar provinsi provinsi kalimantan lha utara layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sulawesi lha utara layanan audit kinerja luar provinsi provinsi gorontalo lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sulawesi lha barat layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sulawesi lha selatan layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sulawesi lha tengah layanan audit kinerja luar provinsi provinsi sulawesi lha tenggarpapua lha layanan audit kinerja luar provinsi provinsi papua barat lha menkeu.co.id kementerian negara lembaga: kementerian kelautan dan perikanan (dalam rupiah) bana eeeeee rae warman mmm si. w direktorat jenderal perikanan budidaya bantuan hewan calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ekormasyarakat ekor benih ikan air tawar yang disalurkan masyarakat ekor benih udang yang disalurkan masyarakat ekor benih ikan air payau yang disalurkan masyarakat ekor benih kepiting yang disalurkan masyarakat ekor benih ikan airsurveilans resistensi antimikroba amr) surveilans sampel sampel nutrisi pakan sampel penyidikan dan pengujian penyakit sampel obat ikan sampel sampel mutu pakan sampel direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan penanganan perkara perkara tkp sulit yang ditangani perkara perkara tkp sedang yang ditangani perkara jitgfemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (dalam rupiah) volume dan po#n debutan sem drama mmm soho kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kebijakan bidang pengembangan wilayah rekomendasi kebijakan bidang pemerataan pembangunan rekomendasi wilayah kebijakan jin gdypenkeu.go.id kementerian negara lembaga: badan pusat statistik (dalam rupiah) protes|maman siantan bosan reteaagan www badan pusat statistik diii dokumedili layanan program div layanan aancewgoien o#mm | tamat maa kamala uu ju d2 sekretariat jenderal pelayanan publik kepada masyarakatelayanan publik kepada masyarakatelayanan publik kepada masyarakatmasyarakat pbt pts partisipasi masyarakat dan pihak ketiga kategori bidang pelayanan publik kepada masyarakat pbt hkb redistribusi luas kategori bidang pbt hkb redistribusi luas kategori bidang pelayanan publik kepada masyarakat pbt hkb redistribusi luaelayanan publik kepada lembagaelayanan publik kepada lembagaelayanan publik kepada lembaga pbt pts desa lengkap jawa bali hektar pbt pts desa lengkap luar jawa hektar pbt pts desa lengkap kepulauan hektar pelayanan publik kepada lembaga pbt peningkatan kualitas menuju kota lengkap jawa bali hektar pbt peningkatan kualitas menuju kota lengkap luar jawa hektar pelayanan publik kepada masyarakatkategori bidang pelayanan publik kepada masyarakatpelayanan publik kepada masyarakat sha redistribusi tanah bidang sha konsolidasi tanah bidang pelayanan publik kepada lembaga sha bmn (s.d m2) kategori bidang shatbmn (s.d m2) kategori bidang shatbmn (s.d m2) kategori bidang sha bmn (s.d m2) kategori bidang sha bmn (s.d m2) kategori bidang pelayanan publik kepada lembagadirihabowo kanan mana tempa uum .x pelayanan publik kepada lembagapelayanan publik kepada masyarakatprasarana pengembangan kawasan data dan informasi p4t kategori bidang data dan informasi p4t kategori bidang data dan informasi p4t kategori iii bidang data dan informasi p4t kategori bidang data dan informasi p4t kategori bidang pelayanan publik kepadaii!pelayanan publik kepada masyarakatiigenre kementerian negara lembaga: perpustakaan nasional republik indonesia (dalam rupiah) volume dan awam pte doa perma inti siti itb #& perpustakaan nasional sarana bidang pendidikan alih media bahan perpustakaan tercetak media kertas paket alih media bahan perpustakaan format audio paket inikpnwov.co.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) pot ratan) semanvran besaran keterangan direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika pelayanan publik lainnya balon kelas jakartkepulauan seribu)bogor, depok, bekasi) balon kelas jakartajakarta penertiban frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika luar kota bogor, depok, bekasi) balon kelas jakarta pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas jakarta pengukuran frekuensi radio layanan luar kota bogor, depok, bekasi) balon kelas jakarta penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas jakarta penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota koordinasi hasil gangguan) balon kelas jakarta penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota bogor, depok, bekasi) balon kelas medanmantauan frekuensi radio dan layanan standar pos dan informatika luarmedan pengukuran frekuensi radio luar| layanan kota balon kelas medan) balon kelas medan pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas medan pengukuran frekuensi radio luar| layanan kota transportasi udara) balon kelas medan layanan penyelesaian layanan penanganan gangguan dalam kota balon kelas medan layanan penyelesaian layanan penanganan gangguan luargukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas bandung pengukuran frekuensi radio layanan luar kota balon kelas bandung penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas bandung penanganan gangguan layanan frekuensi radiojin @encer.go.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) amami oom (tea nur im, 3j. balon kelas semarabalon kelas semarang pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas semarang pengukuran frekuensi radio layanan luar kota balon kelas semarang pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi laut karimunjawa) balon kelas semarang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas semarang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luargukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas surabaya pengukuran frekuensi radio layanan luar kota balon kelas surabaya penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas surabaya penanganan gangguan layanan frekuensi radio luarngukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas! samarinda pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi darat balon kelas samarinda pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi darat dan laut balon kelas samarinda pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi udara balon kelas samarinda penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas samarinda penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota darat balon kelas samarinda penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi udara balon kelas samarinda penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi laut balon kelas makassar pemantaulaut dih.x8 monkey.go.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) too i #ertibgukuran frekuensi radio layanan luar kota makassar transportasi laut balon kelas makassar pengukuran frekuensi radio layanan luar kota makassar transportasi darat balon kelas makassar pengukuran frekuensi radio layananinformatika luar kota makassar transportasi laut blazon kelas makassar penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota makassar transportasi darat balon kelas makassar penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi lautpekanbarupekanbaruon kelas pekanbaru pengukuran frekuensi radio layanan luar transportasi darat blazon kelas pekanbarulazon kelas pekanbaru pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi laut balon kelas pekanbaru pengukuran frekuensi dalam layanan kota balon kelas pekanbaru pemantauan frekuensi radio layanan dan sandar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut balon kelas pekanbaru penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas pekanbaru penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota balon kelas pekanbaru penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi lautlewat sungai laut balai monitor kelas palembang penertiban frekuensi layanan radio dan perangkat pos dan informatika dalam kota balai monitor kelas palembang penertiban frekuensi layanan radio dan standart perangkat pos dan informatika luar kota balai monitor kelas palembang pengukuran frekuensi layanan radio dalam kota balai monitor kelas palembang pengukuran frekuensi layanan radio luar kota balai monitor kelas palembang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas palembang penanganan gangguan layanan luar kotadalam kota d.i. yogyakarta) sih kanker.go.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) nan muram.luar kota d.i.dalam kotaluar kota diy) balai monitor kelas yogyakarta pengukuran frekuensi layanan radio d.i. yogyakarta) balai monitor kelas yogyakarta dokumen penyelesaian layanan penanganan gangguan balon kelas yogyakargukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi daratdenpasar penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas denpasar penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kotagukuran frekuensi layanan radio dalam kota kupang balai monitor kelas kupang pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi darat balai monitor kelas kupang pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi udara ntt balai monitor kelas kupang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota kupang balai monitor kelas kupang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi darat balai monitor kelas kupang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi udara balai monitor kelas manado pemantauan frekrad dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kota suludaraudara kepulauanlaut kepulauan balai monitor kelas manado penertiban frekuensi layanan radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota sulut sink area.go.ia (dalam rupiah) mm. standar biaya keluaran dokumen rancangan standar nasional indonesia rani3) dokumen rani3 yang disusun dengan adopsi identik metode publikasi reprint|'cc. dokumen rani3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiriinfkhonkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) o balai monitor kelas manado penertiban frekuensi layanan radio dan standar pos dan informatika luar kota sulut balai monitor kelas manado pengukuran frekuensi layanan radio dalam kota sulut balai monitor kelas manado pengukuran frekuensi layanan radio luar kota sulut transportasi darat balai monitor kelas manado pengukuran frekuensi layanan radio luar kota sulut balai monitor kelas manado penanganan gangguan layanan frekuensi radio sulawesi utaradaratdan lautluar kota papua) balai monitor kelas jayapura pengukuran frekuensi layanan radio bergerak dalam kota papua) balai monitor kelas jayapura pengukuran frekuensi layanan radio bergerak luar kota papua) balai monitor kelas jayapura pengukuran frekuensi layanan radio bergerak luar kota dengan transportasi darat papua) balai monitor kelas jayapura penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota papua) balai monitor kelas jayapura penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota papuaalamiluarluar kota menggunakan transportasi kapal lautdalam kotaluar kota aceh) balai monitor kelas banda aceh pengukuran layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas banda aceh pengukuran layanan frekuensi radio luar kota aceh) balai monitor kelas banda aceh pengukuran layanan frekuensi radio luar kota aceh) dengan menggunakan transportasi laut balai monitor kelas banda aceh penanganan layanan gangguan spektrum frekuensi radio didalam kota balai monitor kelas banda aceh penanganan layanan gangguan frekuensi radio luar kota aceh)dalam kota hepkewgoid kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) nu. mh.ai monitor kelas batam pengukuran frekuensi layanan radio dalam kota balai monitor kelas batam pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi laut balai monitor kelas batam pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi udara balai monitor kelas batam penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas batam penanganan gangguan layanan frekuensi radiotransportasi lautngukuran frekuensi layanan radio dalam kota balai monitor kelas padang pengukuran frekuensi layanan radio luar kota balai monitor kelas padang pengukuran frekuensi layanan radio transportasi laut balai monitor kelas padang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas padang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luarluar kota balai monitor kelas jambi pengukuran frekuensi layanan radio balai monitor kelas jambi penanganan gangguan layanan frekuensi radio)ngukuran frekuensi layanan radio dalam kota bengkulu balai monitor kelas bengkulu pengukuran frekuensi layanan radio luar kota bengkulu balai monitor kelas bengkulu penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota bengkulu balai monitor kelas bengkulu penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota bengkuludalam kota din kanker.oo.ic kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) )##gukuran frekuensi layanan radio dalam kota balai monitor kelas lampung pengukuran frekuensi layanan radio luar kota balai monitor kelas lampung penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas lampung penanganan gangguan layanan frekuensi radio luargukuran frekuensi layanan radio dalam kota balai monitor kelas pontianak pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi darat balai monitor kelas pontianak pengukuran frekuensi layanan radio luar kota transportasi udara balai monitor kelas pontianak penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas pontianak penanganan gangguan layanan frekuensi radio luarbanjarmasin penertiban frekuensi| layanan radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota balai monitor kelas banjarmasin penertiban frekuensi) layanan radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota balai monitor kelas banjarmasin pengukuran layanan frekuensi radio balai monitor kelas banjarmasin penanganan layanan gangguan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas banjarmasin penanganan layanan gangguan frekuensi radio luargukuran layanan frekuensi radio dalam kota balai monitor kelas palangkaraya pengukuran layanan frekuensi radio luar kota balai monitor kelas palangkaraya penanganan layanan gangguan frekuensi radio dalam kota @kante.god kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) mmm balai monitor kelas palangkaraya penanganan layanan gangguan frekuensi radio luar kota balai monitoring kelas mataram pemantauan layanan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kotapenyebrangan air laulaut gili kepulauanudara balon kelas mataramataram pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota ntb) balon kelas mataram pengukuran frekuensi radio layanan luar kota ntb) transportasi darat balon kelas mataram pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi penyebrangan air laut balon kelas mataram pengukuran frekuensi radio layanan luar kota ntb) transportasi udara balon kelas mataram penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota ntb) balon kelas mataram penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota ntb) balon kelas mataram penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota ntb) transportasi udara balon kelas palubalon kelas palupalu pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas palu pengukuran frekuensi radio luar layanan kota transportasi darat balon kelas palu pengukuran frekuensi radio luar layanan kota transportasi laut balon kelas palu penanganan gangguan frekuensi layanan radio dalam kota balon kelas palu penanganan gangguan frekuensi layanan radio luar kota pokmon kendari pemantauan frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kotamelalui transportasi darakendari penertiban frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kota pokmon kendari penertiban frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika luar kota pokmon kendari pengukuran frekuensi radio dalam layanan kota pokmon kendari pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi darat pokmon kendari pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi laut jaghkemenkeu.go. kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) mi. pokmon kendari pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi udara pokmon kendari penanganan gangguan frekuensi radio layanan dalam kota pokmon kendari penanganan gangguan frekuensi radio layanan luarjauhdekat balon kelas meraukemerauke pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota balon kelas merauke pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi udara balon kelas merauke pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi darat jarak jauh balon kelas merauke pengukuran frekuensi radio layanan luar kota transportasi darat jarak dekat balon kelas merauke penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas merauke penanganan gangguan layanan frekuensi radio luardalammanokwari penertiban frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kota pokmon manokwari pengukuran frekuensi radio dalam layanan kota pokmon manokwari pengukuran frekuensi radio luar layanan kota transportasi laut pokmon manokwari pengukuran frekuensi radio luar layanan kota transportasi darat pokmon manokwari pengukuran frekuensi radio luar layanan kota transportasi udara pokmon manokwari penanganan gangguan frekuensi layanan radio dalam kota pokmon manokwari penanganan gangguan frekuensi layanan radio luar kota pokmon mamuju pemantaumantauan frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika luarluar kota pokmon mamuju pengukuran frekuensi radio dalam layanan kota mamuju pokmon mamuju pengukuran frekuensi radio luar kota layanan mamuju pokmon mamuju penanganan gangguan frekuensi layanan radio dalam kota pokmon mamuju penanganan gangguan frekuensi layanan radio luar kota mamuju pokmon ambon pemantauan frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kota ambon kankou.go.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) mem.lautudara pokmon ambon penertiban frekuensi radio dan standar layanan perangkat pos dan informatika dalam kota ambon pokmon ambon penertiban frekuensi radio dan standar| layanan perangkat pos dan informatika luar kota ambon transportasi laut pokmon ambon penertiban frekuensi radio dan standar layanan perangkat pos dan informatika luar kota ambon transportasi udara pokmon ambon pengukuran frekuensi radio dalam layanan kota pokmon ambon pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi laut pokmon ambon pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi udara pokmon ambon penanganan gangguan frekuensi radio layanan dalam kota pokmon ambon penanganan gangguan frekuensi radio layanan luar kota transportasi laut pokmon ambon penanganan gangguan frekuensi radio layanandalam kotpulau terluar pokmon ternate penertiban frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kotangukuran frekuensi radio dalam layanan kota pokmon ternate pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi laut pokmon ternate pengukuran frekuensi radio luar kota layanan transportasi udara pokmon ternate penanganan gangguan frekuensi radio layanan dalam kota pokmon ternate penanganan gangguan frekuensi radio layanan luardalamlaut pokmon pangkal pinang pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota pokmon pangkal pinang pengukuran frekuensi radio layanan luar kota menggunakan transportasi darat pokmon pangkal pinang pengukuran frekuensi radio layanan luar kota menggunakan transportasi udara laudalam kotadaraudara laut pokmon pangkal pinang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota enenkou.gold kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) mmm. pokmon pangkal pinang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi darat pokmon pangkal pinang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luar kota transportasi darat laut pokmon gorontalo pemantauan frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika dalam kota pokmon gorontalo pemantauan frekuensi radio dan layanan standar perangkat pos dan informatika luardalamluar kota loka gorontalo pengukuran frekuensi radio dalam kota layanan loka gorontalo pengukuran frekuensi radio luar kota layanan pokmon gorontalo penanganan gangguan frekuensi layanan radio dalam kota pokmon gorontalo penanganan gangguan frekuensi layanan radio luardalam kota kota tangerang, tangerang selatan)gukuran frekuensi radio layanan luar kota balon kelas tangerang pengukuran frekuensi dalam layanan kota kota tangerang, tangerang selatan) balon kelas tangerang penanganan gangguan layanan frekuensi radio dalam kota balon kelas tangerang penanganan gangguan layanan frekuensi radio luardarat pokmon tanjung selor pengukuran frekuensi radio layanan dalam kota pokmon tanjung selor pengukuran frekuensi radio layanan luar kota dengan transportasi darat pokmon tanjung selor pengukuran frekuensi radio layanan luar kota dengan transportasi laut pokmon tanjung selor penanganan gangguan frekuensi layanan radio dalam kota pokmon tanjung selor penanganan gangguan frekuensi layanan radio luar kota dengan transportasi darat pokmon tanjung selor penanganan gangguan frekuensi layanan radio luar kota denganlau transportasi penyeberangan air laut inifanveu.go a kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) #ao tenan desa tema titi vi? badan pengawas obat dan makanan perkara hukum badan usaha perkara bidang penyidikan obat dan makanan dki perkara jakartaperkara bbcom bandaperkara bbcom jambi perkara bidang penyidikan obat dan makanan loka perkara pom kota sungai penuhmonroe.goa kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) w perkara bidang penyidikan obat dan makanan balai perkara kepulauan tanimbarrejang lebongperkara bpom mamuju pemantauan produk rekomendasi intelijen yang berkualitas laporan ronteuooi kementerian negara lembaga: badan narkotika nasional (dalam rupiah) bem dean tmn w u uus badan narkotika nasional penyidikan dan pengujian produk layanan pemeriksaan uji narkotika, psikotropika, prekursor, produk dan bahan adiktif lainnya pelayanan publik kepada masyarakatakamenewgoic (dalam rupiah) satuan ukur ik dokumen ran| sni metode terjemahan dengan jumlah halaman s.d|cc.|dihenewgoiaobe| mama siantan berawan keterangan satuan ukur badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa pelatihan bidang sosial kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai besar jakarta balai kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai besar jsar yogyakarta balai kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai besar yogybalaianjarmasin balaidaratudara kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih oleh orang upt balai pekanbaru balaidaratbalai kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai ambon lokasi jangkauan darat kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai ambonlokasi jangkauan laudaraudara kader pemberdayaan masyarakat desa, dtt yang dilatih orang oleh upt balai denpasar balaiengkulu balaiudara tentu.oic kementerian negara lembaga: badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (dalam rupiah) soo man sikat 20an keterangan mh: tp, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sosialisasi dan diseminasi layanan informasi gempabumi dan tsunami melalui sekolah orang lapang gempabumi slg) wilayah barat layanan informasi gempabumi dan tsunami melalui sekolah orang lapang gempabumi slg) wilayah tengah layanan informasi gempabumi dan tsunami melalui sekolah orang lapang gempabumi slg) wilayah timur pelayanan publik lainnya layanan informasi posisi bulan dan matahari layanan fasilitasi dan pembinaan masyarakat layanan informasi meteorologi maritim melalui sekolah orang lapang cuaca nelayan scn) wilayah barat layanan informasi meteorologi maritim melalui sekolah orang lapang cuaca nelayan scn) wilayah tengah layanan informasi meteorologi maritim melalui sekolah orang lapang cuaca nelayan scn) wilayah timur kemenkeu.go. kementerian negara lembaga: badan informasi geospasial big) (dalam rupiah) volume dan ben oma sea maa , mup m) me, badan informasi geospasial big) norma, standar, prosedur dan kriteria kurikulum penyerangan surveyor pemetaan spk .affomenweu.co. kementerian negara lembaga: badan pengawas tenaga nuklir (dalam rupiah) volume dan senam tee aman iii badan pengawas tenaga nuklir kebijakan bidang tenaga nuklir hasil analisis penerapan peraturan bidang instalasi dan rekomendasi bahan nuklir kebijakan 6rerkeugoid kementerian negara lembaga: lembaga arsip nasional republik indonesia (dalam rupiah) volume dan pam titan mama tama mm. arsip nasional kebijakan bidang teknologi informasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan sign dan jika rekomendasi kebijakan mentor co.id kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) area| teman siantan korean keterangan ee i w5i badan pengawasan keuangan dan pembangunrekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian laporan kecurangangrgbhenreu co.id kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) ,?,?,?,dit fapenkeu.go kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) car mbangunan laporan nasional lainnydifdeprenkeu.go.id kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) art bhjtfpa t lni hx sorekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian laporan kecurangan ffgenkeu.bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini,kam menkeu bagian keempat pelaporan atas pemungutan dan penyetoran bea meterai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan dengan menyampaikan spt masa bea meterai kantor direktorat jenderal pajak paling lambat tanggal (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. spt masa bea meterasediakan oleh direktorat jenderal pajak. atas penyampaian spt masa bea meterai sebagaimana dimaksud pada diberikan bukti penerimaan elektronik. dalam hal pada suatu masa pajak: tidak terdapat dokumen yang wajib dipungut bea meterai, pelaporan sebagaimana dimaksud pada tetap dilakukan, dan pembubuhan meterai elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan, spt masa bea meterai dihampiri dengan daftar dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai contoh format spt masa bea meterai sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii! yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dalam hal batas akhir penyetoran sebagaimana dimaksud dalam dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam merupakan hari libur, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. hari libur sebagaimana dimaksud pada merupakan hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional, hari yang ditetapkan sebagai hari libur untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan untuk cuti bersama secara nasional. pemungut bea meterai dengan kemauan sendiri dapat membetulkan spt masa bea meterai yang telah disampaikan dalam hal: terdapat salah tulis atau salah hitung, atau terdapat surat berharga berupa cek dan atau billet giro sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bea menterinya telah dipungut tetapi tidak digunakan. pembetulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam spt masa bea meterai yang menyatakan bahwa pemungut bea meterai yang bersangkutan membetulkan spt masa bea meterai: dan mengeluarkan nomor seridari daftar pemungutan, untuk pembetulan spt masa bea meterai sebagaimana dimaksud pada huruf atas penyampaian spt masa bea meterai sebagaimana dimaksud dalam yang menyatakan kelebihan penyetoran bea meterai dapat diajukan permohonan: pemindahbukuanj, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. permohonan sebagaimana dimaksud pad, kepada direktur jenderal pajak melalui kepala kpp tempat pemungut bea meterai terdaftar. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: bukti penyetoran, spt masa bea meterai dan bukti penerimaan spt masa bea meterai yang menjadi dasar permohonan, dan daftar cek dan atau billet giro yang bea menterinya telah dipungut tetapi tidak digunakan,atas permohonan sebagaimana dimaksud pada yang diterima secara lengkap diberikan bukti penerimaan. ketentuan mengenai contoh format:sebagaimana dimaksud pada dan daftarmindahbukuan, cek dan atau billet giro yang dimintakan pemindahbukuanmindahbuku, dan kesesuaian jumlah bea meterai yang dimintakan pemindahbukuan dengan kelebihan penyetoran dalam spt masa bea meterai. penelitian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil penelitian atas permohonan pemindahbukuan. dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada terdapat ke: menerbitkan bukti pemindahbukuan, dan dalam hal terdapat surat berharga berupa cek dan atau billet giro yang bea menterinya telah wenatadintn can: dan menuangkan dalam berita acara pemusnahan cek dan atau billet giro. dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada terdapat ketidakmindahbukuan. s5)ngembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang belum diperhitungkan untuk pembayaran pajak yang terutang: dan cek dan atau billet giro yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutangngembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. penelitian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam. dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada: menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebesar nilai lebih bayar berdasarkan hasil penelitian: d, dan menuangkan dalam berita acara pemusnahan cek dan atau billet giro. donaldnerbitan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal bukti penerimaan. pelaksanaan pemusnahan surat berharga berupa cek dan atau billet giro sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf angka dapat dilakukan dengan bantuan pembuat meterai yang membubuhkan meterai percetakan pada cek dan atau billet giro yang bea menterinya dimintakan pemindahbukuan atau surat penolakajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kepada pemungut bea meterai atas bea meterai yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetorea meterai yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetoridang bea meterai. pemungut bea meteraienyetoran bea meterai yang tidak atau kurang disetor yang telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada dapat diperhitungkan sebagai deposit bagi distributor yang mendistribusikan meterai elektronik kepada pemungut bea meterai. ketentuan mengenai: penandatanganan spt masa bea meterai, pengenaan sanksi administratif, dalam hal pemungut bea meterai tidak atau terlambat menyampaikan spt masa bea meterai, dan cc. pembetulan spt masa bea meterai, dilaksanawas modesta bab ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. wasidudlakdplt. kepala bagian administrasi kementerian syah nipistributor adalahmeterai elektronnetapan sebagai pemungut bea meterai, surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut bea meterai, dan surat pencabutan penetapan sebagai pemungut bea meterai contoh format surat penetapan sebagai pemungut bea meterai kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak pers surat penetapan sebagai pemungut bea meteraiditerangkan bahwa: nama hnannanananananananananaaaa npp parakan alamat ponsel (email) melakukan nana aan telah ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal . keamanan nana manakataaaan sesstdidu petunjuk pengisian suratomor surat penetapanama wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. angka diisi dengan npp wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. angka diisi dengan alamat ponsel (email) wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. angka diisi dengan tanggal (satu) bulan berikutnya setelah tanggal suratetapan sebagai pemungut bea meterai. potatsdinu contoh format surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut bea meterai nomor nnananannan anna knanaanaanang kanan hal pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut bea meterai yth. direktur jenderal pajak pejabat yang ditunjuk sehubungankami yang bertanda tangan bawah ini: nama kanaananannanannaan alamat ponsel (email dannannanennnanan anna aan jabatan kanaananaanana nana bertindak sebagai wakil pengurus pejabat dari: nama kanaananaaanaaana anakan npp denanananannanannanaan ana ana alamat ponsel (email) daknanannanananaananna ana ana aan memberitahukan bahwa kami: memfasilitasi penerbitan cek dan atau billet giro menerbitkan dan atau memfasilitasi penerbitan dokumen:, sebanyak . dalam (satu) bulan terakhir. demikian pemberitahuan ini disampaikan. hormat kami, mannaanaananananann coret yang tidak perlu. komen g9p, petunjuk pengisian surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut bea meterai angka diisi dengan kepala surat. angka2 diisi dengan nomor surat. angka diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan suratalamat ponsel (email) wajib pajak (untuk wajib pajak orang pribadi) atau alamat ponsel (email)ponsel (email) wajib pajak badan. angka diisi dengan jumlah dokumen tertentu yang diterbitkan atau difasilitasi penerbitannyawosaladiss contoh format surat pencabutan penetapan sebagai pemungut bea meterai has kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak daananananannananannaann surat pencabutan penetapan sebagai pemungut bea meterai nomor li.an pengawasan atas penyampaian spt masa bea meterai, dengan ini surat penetapan sebagai pemungut bea meterai nomor . alatas: nama bnakaananaanananaa aan alamat ponsel (email) mlakaananan ana ana dinyatakan dicabut dari administrasi direktorat jenderal pajak terhitung sejak tanggal . pencabutan ini hanya dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh pemungut bea meterai yang bersangkutan. menanam kesana maman) menanam meng petunjuk pengisian surat pencabutancabutan penetapan sebagai pemungut bea meteraietapan sebagai pemungut bea meterai yang dicabut. angka diisi dengan nama wajib pajak yang dicabut surat penetapan sebagai pemungut bea menterinya. angka diisi dengan npp wajib pajak yang dicabut surat penetapan sebagai pemungut bea menterinya. angka diisi dengan alamat ponsel (email) wajib pajak yang dicabut surat penetapan sebagai pemungut bea menterinya. angka diisi dengan tanggal (satu) bulan berikutnya setelah tanggal surat pencabutancabutancabutancabutan penetapan sebagai pemungut bea s tangan plt. kepala bagian mirtistramberitahuan (spt) masa bea meterai contoh format formulir induk surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai kementerian surat pemberitahuan (spt) masa spt normal keuangan r.i. bea meterai spt pembetulan ke ear direktorat formulir ini digunakan untuk melaporkan pemungutan bea meterai masa pajak bagian identitas pemungut lee panam lilit lilit lttttti ttttitttii lama ilitiitit lil ttl bagian objek bea meter! jumlah bea meterai dokumen yang boa meterai uraian dokumen yang yang dipungut beri fasilitas! dibebaskan dipungut rp) pembebasan rp) surat berharga berupa cek dan billet giro. nan. surat keterangan. surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta lengkapnya. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari r95. (lima juta rupiah). yang: menyebutkan penerimaan uang: atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. bagian pemungutan uut uu. (sesuai dala lampiran (sesuai data langsa hm) membuat daftar dokumen a16 sesuai data lampiran jumlah bagian penyetoran pa. penyetoran dengan kap kjs ntp penyetoran dengan kap kjs ntp penyetoran dengan kap kjs ntp tw jumlah bagian penghitungan kelebihan penyetoran bea meterai (lebih) disetor dengan: kap kjs nilai pada butir kolam kap kjs nilai pada butir kolom cc. kapikjs (nilai pada butir kolom bea meterai (lebih) disetor pada spt masa bea meterai yang dibetulkan: kap kjs (nilai pada butir spt yang dibetulkan) kapikjs (nilai pada butir spt yang dibetulkan) cc. kap kjs (nilai pada butir spt yang dibetulkan) bea meterai (lebih) setor karena pembetulan: kap kjs (nilai pada butir la ea) kap kjs (nilai pada butir e1.b e.2b) cc. kap kjs (nilai pada butir .c .c) bea meterai (lebih) setor pada: (diisi dalam hal spt bukan pembetulan) (diisi dalam ha! spt pembetulan) diminta untuk: peraturan pemindahbukuan cetakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagian pernyataan dan tanda ta, lengkap, dan jelas, pemungut bea meteraiwpimpinan kuasa pemungut bea meterai tanggal! bulan tahun jaewve d iii sesetadndu petunjuk pengisian formulir induk surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai bagian identitas pemungut npp diisi dengan npp pemungut bea meterai. nama diisi dengan nama pemungut bea meterai. alamat diisi dengan alamat pemungut bea meterai. bagian objek bea meterai kolom baris diisi dengan jumlah cek dan billet giro (sesuai data pada lampiran yang dipungut. kolom baris diisi dengan jumlah dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dipunguttelahdipungut(sesuai data pada lampiran i).4a. kolom baris diisi dengan nilai bea meterai yang dipungut atas dokumen pada kolom baris 4b. jumlah pada diisi dengan hasil penjumlahan kolom kolom baris kolom 4baris1 diisi dengan jumlah cek dan billet giro yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai. kolom baris2 diisi dengan jumlah dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak wesstadnng berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meteraimendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai23a.b. jumlah pada diisi dengan hasil penjumlahan kolom kolom baris bagian pemungutan kolom baris diisi dengan jumlah dokumen yang dibubuhi meterai percetakan (sesuai data pada lampiran kolom baris diisi dengan jumlah dokumen yang dibubuhi meterai elektronik (sesuai data pada lampiran uu)pemberitahuan masa bea meterai yang selanjutnya disebut spt masa bea meterai adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh pemungut bea meterai untuk melaporkan pemungutan bea meterai dari pihak yang terutang dan penyetoran bea meterai kas negara untuk suatu masa pajak. masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi pemungut bea meterai untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan bea meterai yang terutang dalam jangka waktu (satu) bulan kalendementeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. kolom baris diisi dengan jumlah dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik (sesuai data pada lampiran iii)menggunakan meterai percetakan (sesuai data pada lampiran i). kolom baris2 diisi dengan nilai bea meterai yang dipungut menggunakan meterai elektronik (sesuai data pada lampiran ii). kolom baris diisi dengan nilai bea meterai yang dipungut dengan membuat daftar dokumen (sesuai data pada lampiran iii). jumlah pada diisi dengan hasil penjumlahan kolom kolom baris bagian penyetoran cukup jelas. bagian penghitungan kelebihan penyetoran cukup jelas. bagian pernyataan dan tanda tangan cukup jelas. contoh format lampiran surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai at, daftar pemungutan toon menggunakan meterai percetakan hang lampiran! kementerian keuangan masa pajak pmp pemungut direktorat jenderal pajak ing pembuat meterai nomor seri "membuat meterai nomorseri jum beameterai emis dokumen npp nama (akhir lembar tarif dipungut rp) ras ken a daan denny ben ben bnn muntidbeni .ohwantetnuran mita kum amanda han ban ata a ep tan mentimun hee maman nan yaa memanen e.#a. mena ena po aoooopon pemnnenoownononso pe, a, | m n oke ( mefomemenomununomoja ono tai www lam aan mam dena mana ben bencana fonts non rnyyoon evemrmawap lenanwaa eat enam nan sewa teen panenteg mpe mma mena makam maveneearamemn kusama cewenmnen nana ma a anna nba nano mann lamavenmnmtanann | jumlah petunjuk pengisian lampiran surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai angka1 diisi dengan nomor urut. angka diisi dengan surat berharga berupa cek atau billet giro. angka diisi dengan npp pembuat meterai. angka diisi dengan nama perusahaan percetakan pembuat meteraijumlah cek atau billet giro. angka diisi dengan tarif bea meterai. angka diisi dengan jumlah bea meterai yang dipungut. menata contoh format lampiran surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai hei menggunakan meterai elektronik lampiran han man pisa tree ron menekan mendoan menu bank diriku nan menaik can benkonena bangunan sll leo teh lol see beo elo tote # tepi mnn denny tel lon too lte aaa 2el slot sol oo. elo kzl ll) tea dna eee plot ane":. angka4 diisi dengan tanggal dokumen. angka diisi dengan nilai dokumenangka diisi dengan npp distributor. angka diisi dengan nama distributor. contoh format lampiran iii surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik kementerian keuangan r1! masa pajak npp pemungut dosen women mana gitar meme7mik mama ll. il. lo. shoot |. ll. dea ll. lo. lo. nian ll. lo. lo. il. ll. lo. il. le. aan petunjuk pengisian lampiran iiitidak dapat dibubuhi meterai elektroniktidak dapat dibubuhi meterai elektronik. angka diisi dengan tanggal dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik. angka diisi dengan nilai dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronikcontoh format lampiran surat pemberitahuan (spt) masa bea meterai ane men tan dokumen enggan didi dari pengenaan bea meterai lampiran direktorat jenderal pajak imm yyyy ama maan w w w w u ban she w aaa www jah kemenkeu jaimendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai.mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai. angka diisi dengan tanggal dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai. angka diisi dengan nilai dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meteraibebsya nip lampiran iii, laporan, dan berita acara contoh formatnomor banana kanaatanaananananannnan lampiran satu set hal permohonan pemindahbukuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yth. direktur jenderal pajak u.p. kepala kpp.( sebagaimana diatur dalakami yang bertanda tangan bawah ini: nama kamananananananannnnaa npp banananaananananann naa jabatan peananaananananananaa anna bertindak sebagai wakil pengurus pejabat dari: nama penataan ana npp panananaanaaannaanan ana alamat danaananannanannaan anna mengajukan permohonan: pemindahbukuan (dapat diperbanyak sesuai jumlah bukti penyetoran) dari: nama kanananananananannananan aan masa tahun pajak damanananananana kanan ame nilai bnanannaanaaannannanaaan aan ke: pad bab penetapan pemungut bea meterai bagian kesatu umum bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu yang menjadi objek bea meterai dipungut oleh pemungut bea meterai. dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: surat berharga berupa cek dan billet giro,an. dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai dikecualikan dari pemungutan bea meterai. bagian kedua kriteria pemungut bea meterai wajib pajak yang ditetapkan sebagai pemungut bea meterai sebagaimana dimaksud dalam merupakan wajib pajak dengan kriteria: nama kanannaanaana nana ana npp danaannananna aan kap kjs ann nan nun ane enn pan masa tahun pajak kenaanannaanana nana aan aan aan ana nomor ketetapan keputusan putusan mananannananan ana nilai yang dimohonkan pemindahbukuan kenananannaa aan aan aan aan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ke: nomor rekening nkanaaaaaaaanaa aan aan nama bank nnkaananaanannanaanaa naa nama pemilik rekening ocean psi alamat pemilik rekening .iiieecennn atas kelebihan penyetoran bea meterai masa pajak . tahun pajak .(?bersama dengan permohonan ini, disampaikan: bukti penyetoran. spt masa bea meterai dan bukti penerimaan spt masa bea meterai masa pajak .? tahun pajak .? yang menjadi dasar permohonan. daftar cek dan atau billet giro. demikian permohonan ini disampaikan. hormat kami, lnmemnanaaann coret yang tidak perlu. beri tanda (x) pada bagian yang sesuai. petunjuk pengisian. angka diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat. angka4 diisi dengan unit eselon direktorat jenderal pajak kpp) tempat pemungut bea meterai terdaftarwajib pajak badnama wajib pajak tujuan pemindahbukuan. angka diisi dengan npppajakilai yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahbukuan. angka diisi dengan nomor rekening tujuan pengembalian. angka diisi dengan nama bank tujuan pengembalian. angka diisi dengan nama pemilik rekening tujuan pengembalian. angka diisi dengan alamat pemilik rekening tujuan pengembalian. angka diisi dengan masa pajak yang diajukan permohonan. angka diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan. angka diisi dengan nilai kelebihan penyetoran yang dimohondaftar cek dan atau billet giro yang bea menterinya telah dipungut tetapi tidak digunakan daftar cek dan atau billet giro yang bea menterinya telah dipungut tetapi tidak digunakan jenis nomor nomor masa jumlah dokumen seri awal seri akhir pajak . polo. oo.) ann tenaga dengan sll. to. bo.) (me hormat kami, petunjuk pengisian daftar cek dan atau billet giro yang bea menterinya telah dipungut tetapi tidak digunakan angka1 diisi dengan nomor urut. angka diisi dengan jenis surat berharga berupa cek atau billet giromasa pajak penyetoran dan pelaporan cek atau billet giro. angka diisi dengan jumlah cek atau billet girolaporan hasil penelitian atas permohonan pemindahbukuan kementerian keuangan republik indonesia psa men direktorat jenderal pajak laporan hasil penelitian atas permohonan pemindahbukuan nomor ponkanaaan tan eeananaanaan tanggal donnannanannnnananaaaan identitas pemungut bea meterai nama hnaanannaananaalanan naa surat permohonan nomor dnkkaaaaaana nana aan tanggal hnnananaananannakannaann anna hal bannakannananaakananana nanas! tahun pajak . sebesar rpmindah bukankesesuaian jumlah bea meterai yang dimohon untuk dilakukan pemindahbukuan dengan kelebihan penyetoran dalam spt masa bea meterai pembetulan ke . masa pajak . tahun pajak .? sebesar . berdasarkan penelitian, terdapat tidak terdapat!mindahbukuan. diterbitkan bukti pemindahbukuan dari (dapat diperbanyak sesuai jumlah bukti penyetoran): nama bkkaananaaaan kap kjs knananaanananan nana gg) masa tahun pajak blkknantana nana ke: npp bkkaakanaaanaan ana nama bkeaknananan aan kap kjs badakaananaan masa tahun pajak blanaaaaaanan nomor ketetapan keputusan putusan bnknantanaakankan nakeaaanananann nana menyetujui, kepala kpp . coret yang tidak perlu. beri tanda ix) pada bagian yang sesuai. petunjuk pengisian laporan hasil penelitian atas permohonan pemindahbukuan angka diisi dengan kepala suratmindahbukuan. angka diisi dengan jumlah billet giro yang dimintakan pemindahbukuan. angka diisi dengan kap kjs berdasarkan bukti penyetoran. angka diisi dengan masa pajak dan tahun pajak berdasarkan bukti penyetoran. angka diisi dengan npp wajib pajak tujuan pemindahbukuan. angka diisi dengan namaberita acara pemusnahan cek dan atau billet giro kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak car berita acara pemusnahan cek dan atau billet giro) atas nama nomor dennanaanannanananaa tanggal bnanananaa nanas pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat . telah dilaksanakan pemusnahan cek dan atau billet giro) atas nama .? dengan rincian sebagai berikut: pemusnahan cek dan atau billet giro) dilakukan sehubungan dengan permohonan kanan) melalui surat nomor panas) tanggal .( hal .@l, atas . lembar cek dan atau . lembar billet giro . berdasarkan laporan hasil penelitian nomor kanan) tanggal . pemusnahan dilakukan atas . lembar cek dan atau . lembar billet giro dengan cara dipajang dibakar). pemusnahan cek dan atau billet giro dilaksanakan oleh . orang pegawai kpp . dan . orang pegawai .? serta dibantu . orang pegawai .? selaku pembuat meterai. berita acara ini dibuat dalam rangkap (dua) dengan rincian (satu) lembar untuk kpp .( dan (satu) lembar lainnya untuk .?. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. kepala seksi paman mengetahui, kepala kpp . coret yang tidak perlu maa petunjuk pengisian berita acara pemusnahan cek dan atau billet giro angka diisi dengan kepala surat. angka diisi dengan nama bank yang mengajukan permohonan. angka diisi dengan nomor berita acara. angka diisi dengan tanggal penandatanganan berita acara. angka diisi dengan hari penandatanganan berita acara. angka diisi dengan tanggal penandatanganan berita acara (dengan huruf). angka diisi dengan bulan penandatanganan berita acara. angka diisi dengan tahun penandatanganan berita acara (dengan huruf). angka diisi dengan nama kantor dan alamat kantor tempat pemusnahan dilakukan. angka diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan. angka diisi dengan perihal surat permohonan. angka diisi dengan jumlah cek berdasarkan permohonan. angka diisi dengan jumlah billet giro berdasarkan permohonjumlah cek berdasarkan laporan hasil penelitian. angka diisi dengan jumlah billet giro berdasarkan laporan hasil penelitian. angka diisi dengan jumlah pegawai yang melaksanakan pemusnahrusahaan percetakan. angka diisi dengan unit eselon direktorat jenderal pajak. angka diisi dengan nama pejabat eselon direktorat jenderal pajak. angka diisi dengan jabatan wakil, pengurus, atau pejabat dari bank pemungut bea meterai. angka diisi dengan nama wakil, pengurus, atau pejabat dari bank pemungut bea meterai. angka diisi dengan nama pejabat eselon iii direktorat jenderal pajak. memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau menerbitkan dan atau memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau huruf dengan jumlah lebih dari (seribu) dokumen dalam (satu) bulan. bagian ketiga tata cara penetapan pemungut bea meterai pasa! direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wajib pajak sebagai pemungut bea meterai dengan menerbitkan surat penetapan sebagai pemungut bea meterai. penetapan sebagai pemungut bea meteraietapan. wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam tetapi belum ditetapkan sebagai pemungut bea meterai dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui: alamat ponsel (email), aplikasi, atau sistem, yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dapat menjadi pertimbangan bagi direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan wajib pajak sebagai pemungut bea meterai. ketentuan mengenai contoh format surat penetapan sebagaimana dimaksud pada dan surat contoh formatnomor denaaanaaaanaananaaaaan tanggal bnnanananeananna anna identitas pemungut bea meterai | a. nama pangean nana anna aan do) surat permohonan nomor dkaakannananannanannan anna ana tanggal akanaananana ana hal dknakannananananan naa tahun pajak .ngembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutangberdasarkan penelitian: tidak terdapat kelebihan penyetoran bea meterai. terdapatngembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dengan nilai sebesar rp.anakan kanananannananana kenanananaaana aan) menyetujui, kepala kpp .(? coret yang tidak perlu. beri tanda (x) pada bagian yang sesuai. petunjuk pengisian2 diisi dengan nama pemungut bea meterai. angka diisi dengan npp pemungut bea meterai. angka4 diisi dengan nomor surat permohonan. angka diisi dengan tanggal surat permohonan angka diisi dengan hal surat permohonanjumlah billet gironilai kelebihan penyetoran berdasarkan hasil penelitinomor? ak) kanan sifat sangat segera halyth. lea berdasarkan laporan hasil penelitian nomor .! tanggal . yang telah dilakukan atas permohonan pemungut bea meterai melalui surat nomor . tanggal . hal. disampaikan bahwa kepada: nama menanam anna ana alamat makanan anna menolak permohonan pemindahbukuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ! dengan alasan pp . coret yang tidak perlu. petunjuk pengisian penolakan permohonan. angka diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan surat. angka4 diisi dengan tujuan surat penolakan permohonan berdasarkan surat permohonan dan laporan hasil penelitialamat pemungut bea meterai. angka diisi dengan alasan penolakan permohonangan plt. kepala bagian administrasi kementerian nin9730213 .cabutan penetapan sebagai pemungut bea meterai direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut penetapan sebagai pemungut bea meterai dalam hal pemungut bea meterai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam selama (tiga) bulan berturut turut. pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan penetapan sebagai pemungut bea meterai. pencabutan penetapancabutan penetapan. meterai elektronik yang belum dibubuhkan oleh pemungut bea meterai yang dilakukan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada distributor sebagai persediaan meterai elektronik. ketentuan mengenai contoh format surat pencabutannjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atas nama menteri. bab iii tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea meterai bagian kesatu umum pemungut bea meterai wajib:bagian kedua pemungutan bea meterai pemungutan bea meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada saat: dokumen diterima dari pembuat meterai, untuk dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen, untuk dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf atau dokumen diserahkan kepada pihak yang terutang, untuk dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pemungutan bea meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membubuhkan: yan meterai percetakan pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pembuat meterai, atau meterai elektronik pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf atau huruf untuk kebutuhan pembubuhan meterai elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf pemungut bea meterai dapat meminta meterai elektronik dari distributor. permintaan meterai elektronik sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesar kebutuhan pemeteraian untuk (satu) masa pajak pada (dua) bulan pertama terhitung sejak ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. untuk kebutuhan pembubuhan meterai elektronik masa pajak berikutnya, pemungut bea meterai dapat meminta meterai elektronik dari distributor setelah melakukan penyetoran bea meterai yang terutang untuk masa pajak sebelumnya yang telah menjadi kewajibannya. dalam hal pembubuhan meterai elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf tidak memungkinkan untuk dilakukan yang disebabkan oleh kegagalan sistem meterai elektronik, pemungut bea meterai tetap wajib memungut bea meterai dengan membuat daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik yang dilampirkan dalam spt masa bea meterai. dalam hal diminta oleh pihak yang terutang, pemungut bea meterai harus membuat penjelasan tertulis bahwa bea meterai yang terutang atas dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik sebagaimana dimaksud pada telah disetorkan kas negara dan dilaporkan dalam spt masa bea meterai. bagian ketiga penyetoran bea meterai (l) penyetoran bea meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf atas bea meterai yang dipungut untuk setiap masa pajak wajib dilakukan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. penyetoran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan: formulir ssp, sarana administrasi lain yang disamakan dengan ssp, atau kode billing dengan kode akun pajak (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran: (sembilan nol nol) untuk pemungutan dengan membubuhkan meterai percetakan, dan (sembilan nol satu) untuk pemungutan apabila pembubuhan meterai elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan, atau kode billing dengan kode akun pajak (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis setoran (sembilan nol dua) untuk pemungutan dengan membubuhkan meterai elektronik. penyetoran dengan menggunakan kode billing sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mencantumkan npp distributor yang mendistribusikan meterai elektronik kepada pemungut bea meterai kolom keterangan pada kode billing. penyetoran sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai deposit bagi distributor. pad

tj) tawww .jdih.kemenkeu.go.id remas menteri keuangan republik indonesiaan b.juliproses dalam daftar pembayaran dalem) pensiun bulanan indukyang berlaku. www .jdih.kemenkeu.go.id remas menteri keuangan republik indonesia dalem sebagaimana dimaksud pada dan merupakan daftar pembayaran yang dibuat oleh aspen persero) sebagai sarana pembayaran pensiun. dalam hal pembayaran tunjangan dengan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilaksanakan pada bulan juli makaagustus harus menggunakan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalamgiartol dih.k nip www jain. kemenkeu.g0o.

pembangunan hukum berdasarkan cita hukum pancasila tami rusli fakultas hukum universitas bandar lampung, jl. pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract the development the national law based pancasila rechtsidee , the present time many aspects community has changed and developed rapidly. this change, course, greatly influenced the development existing indonesia law. development all areas was always carried out, including the development law through legal reform order develop national law based pancasila. the indonesian revolution that cultivation point proclamation independence the republic indonesia creating national law, relief only political terms only. should building legal system the basis new spiritual values pancasila. ideas such these provide broad place explore the principles customary law and regulations conform with the ideals indonesian law based pancasila and indonesia constitution year keyword: pancasila, law, development. pendahuluan pertimbangan hukumnya menyebutkan pancasila dan uud sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap landasannya. hukum positif menunjukan bahwa hukum dengan demikian terutama mengenai positif yang merupakan ius constitute perundang undangan apapun bentuknya belum merupakan hukum nasional ius undang undang, peraturan pemerintah, constituendum, karena hukum yang berlaku peraturan presiden, keputusan presiden, dan negara kita adalah sebagai berikut: peraturan pelaksanaan lainnya) agar berasal dari zaman kolonial dan tentunya merupakan suatu sistem hukum nasional yang tidak berdasarkan pancasila dan berlandaskan cita hukum pancasila uud1945. seyogyanya ditempatkan dalam suatu pola merupakan kaedah hukum adat, masih pemikiran tentang cita cita hukum nasional berorientasi sempit (lokal), maka belum rechtsidee. sepenuhnya mencerminkan nilai nilai sistem hukum adalah keseluruhan pancasila dan uud sekalipun kaidah kaidah hukum yang merupakan satu pancasila itu sendiri digali dari hukum adat. kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah perundang undangan yang terbentuk sub sistem (misalnya sub sistem hukum tata sesudah tanggal agustus mungkin negara, hukum administrasi negara, hukum jugabanyak yangbelumsesuai denganjiwa pidana, hukum perdata, hukum dagang dan pancasila, undang undang dasar hukum ekonom), yang saling berkaitan dan walaupun undang undang yang saling pengaruh dan mempengaruhi bersangkutan dalam konsiderans atau soenaryati hartono, prisma: c0o.cocococcc.cccccc oococococoso00oo0owsooososvcoso0owwoovoana pembangunan hukum berdasarkan cita hukum pancasila tami rusli)

rela, bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaran nomor tahungatur dan menetapkbesaran penghasilan tetapkepala sekretariatenghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setiakepala desa dan perangkat desa, yang selanjutnya disebut tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. tunjangan bpd adalah penghasilan yang sah yang diterima setia bulan oleh bpd yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. insentif adalah penghasilan yang sah yang diterima setia bulan oleh ketua yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. alokasi dana desa,ketua dari apb des agarrt,yang dianggarkan dalam apb des yang bersumber dari add.dianggarkan dalam apb des yang bersumber dari add. besaran tunjanganunjangan, bpd diberikan operasional yang dianggarkan dalam apb des yang bersumber dari add. bab insentif ketua ketua dapat diberikan insentif setiap bulan yang besarannya (dua puluh lima keseratus) bersumber dari add dan sisanya sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari sumber dana lainnya yang dibebankan pada apb des. besaran insentif ketuanghasilan tetap besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan desesaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepala desa kepala seksi, kepala urusan kepala dusun besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa kepala desa kepala seksi, kepala urusan besaran tunjangan bpd besaran insentif ketutag kena gubernur maluku utaradengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku utara menimbang bahwa pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara harmonis dan sinergi agar tercapai kesejahteraan, keadilan, keseimbangan secara berkelanjutan,rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecidan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun nomor140,pulau pulau kecil terluar,propinsi maluku utara menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dengan peraturanmaluku utara yang selanjutnya disingkat zwp provinsi adalah kebijakan pemerintah daerah provinsi malukuayaan industri: kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan, dan kearah laut sejauh (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. bab azas dan tujuan zwp provinsi berdasarkan asas keberlanjutan: konsistensi: keterpaduan, kepastianhukum: kemitraan: pemerataan: keterbukaan: desentralisasi: akuntabilitas: keadilan, dan budaya. zwp provinsiiii jangka waktu, kedudukan, dan fungsi bagian kesatu jangka waktu (l) jangka waktu zwp provinsi adalah (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya. zwp provinsi berkedudukan: zwp provinsi menjadi acuan kabupaten kota, melengkapi rtrw provinsi, dan zwp provinsi dan rtrw provinsi menjadi instrumen kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. bagian ketiga fungsi fungsi zwp:rencana struktur ruang wilayah pesisir bagian kesatu umum (l) rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan: sistem pusat pusat pelayanandan pertumbuhan, sistem::: ternate sofia sebagai pusat kegiatan nasional pkn): tidore (soa sio), tobelo, labuhan, sarana sebagai pusat kegiatan wilayah pkw): singoli, jailolo, weda, bohong, masa sebagai pusat kegiatan lokal yang diusulkan menjadi pkw sampai akhir tahun perencanaan, dan galena, bere bere, warabala, kao, meliput, kedai, tongue sungai, susu, buli, payah, patani, suami, guruapin, relief, sakit barang, falabisahaya, dosa dan pulau gene sebagai pusat kegiatan lokal pkl):jalan raya:: peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan: peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir:dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkapjalan, peningkatan kelengkapan jalan:trans maluku utara jalan trans maluku utara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas aruba dae: dae bere bere: dalam kota aruba: bere bere sopi: sopi warabala, warabala aruba, later galena galena tobelo: tobelo dermaga feri: tobelo pelabuhan: tobelo pedagang, pedagang kao: kao bos: bos singoli dermaga feri: bos simpang doing: simpang doing sofia, simpang doing bobaneigo, simpang singoli jailolo, jailolo goal: goal ibu: ibu kedai: simpang doing doing sofia kelam: kelam payah, keliling pulau tidore: payah weda, weda masa: weda saga, bobaneigo ekor: ekor suami: suami buli: buli otomasi: suami diduga: buli lapangan terbang: saga otomasi: labuhan barang, masa matching: matching sakit, labuhan samadhi: barang laba, keliling pulau makian, lalui jikotamo anggap lalui jikodolong: jikodolong sailor sum, garapan okayama, matching ranga ranga: ranga ranga sakit, sakit dehepodo, keliling pulau ternate, sarana manaf: manaf fatkayon, fatkauyon wai ina, sarana pole: pole albula: albula wai ina: bohong tiong:, tiong tebang, tebang sama: dosa falabisahaya, falabisahaya biloba, dosa auponhia, kapoor capalulu, jalan lokal primer terdiri atas: later galena kedai, kao taliwang, taliwang tolabit, taliwang kursi, simpang tube katana, ngidiho lapi, lapi drum, tolabit togorebatua, meliput taliwang, ibu togorebatua, dermaga sofia simpang malala, sofia bukit durian: bukulasa barumadehe: grading akekolano, akekolano oba: oba somahode: somahode garujou, grading simpang ake goals, saga patani, patani sepele: sepele saham, saham biola: kolibale simpang saga: later wayamii, maaf lolita: lolita pattern: pattern jara jara, jara jara botol, botol labi labi: labi labi lobata: lobata suami: barang song, song wim, lalui samo capalulu waiting, jalur angkutan umum,meliputi: jalur menuju kota kecamatan wilayah pesisir,sofia, tobelo, masa, weda, terminal tipe gamalama, bastion, dua dua, sulamadaha, games, kelam, payah, patula, soa sio, rum, goto, singoli, goal, ibu, loloda, bos, doing, galena, meliput, kao, pedagang, susu, aruba, warabala, santoso, sopi, bere bere, buli, ekor, suami, tata, bill, dorosagu, pattern, otomasi, foya, relief, animo, patani, gene, labuhan, barang, hindari, laba, wayakuba, mafia, sakit, busur, ganeluar, tawa, lalui, wayaloar, mano, solisi, sarana, manaf, kabau, waikalopa, dosa, mangold, kawat, biloba, buruakol, bohong, tiong, terjaga, bareng, sama, losing: yang berhubungan dengan aktivitas perikanan. strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan sebagai berikut:: pelabuhan perikanan pantai tobelo kab. halmahera utara: pelabuhan perikanan pantai bacan kab. halmahera selatan: dan cc. pelabuhan perikanan pantai miley kab. pulau morotai,:jaringan telekomunikasi. arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut::::sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai: kolam tampungan sebagai basis wilayah pesisir, daerah aliran sungai: perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan wilayah pesisir, dan fasilitasi:: mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional: mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian dan obyek wisata, cc.,: pengembangan prasarana air minum, pengembangan prasarana drainase,:: mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusat pusat aktivitas: mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat pusat aktivitas:sarana dan prasarana perikanan kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut: pengembangan jaringan sarana dan prasarana perikanan tangkap: pengembangan jaringan sarana dan prasarana perikanan budidaya, dan pengembangan jaringan sarana d: peningkatan sarana dan prasarana pada sentra produksi perikanan, peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana perikanan, dan optimalisasi operasional pelabuhan dan balai benih ikan sebagai sentra perikanan, arahan pengembangan jaringan sarana dan prasarana perikanan dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen wilayah wilayah potensi perikanan, mengoptimalkan pelabuhan perikanan nusantara ternate, pelabuhan perikanan pantai bacan dan pelabuhan pantai tobelo sebagai sentra produksi perikanan, dan mengembangkan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya., peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang ditetapkan pemerintah, dan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi., membangun jaringan irigasi sentra sentra pertanian, dan cc., arahan pengembangan megapolitan meliputi kawasan megapolitan perikanan tangkap kota ternate, kabupaten halmahera selatan, kabupaten pulau morotai: kawasan megapolitan perikanan budidaya kab. kepulauan sula dan kabupaten halmahera timur:(l) rencana struktur ruang pulau pulau kecil terdiri atas rencana pengelolaan dan, strategi dan arahan. bagian kedua pengelolaan dan pemanfaatan pulau pulau kecil kebijakan pengelolaan dngelolaan danngelolaan dan pemanfaatan pulau pulau kecil wilayah provinsi maluku utara dilaksanakan melalui melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan pulau pulau kecil dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari pulau pulau kecil:: kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi: kawasan strategis nasional tertentu:: zona hutan: zona pertanian, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap: zona pelabuhan, zona pertambangan, zona industri, zona pariwisata:dan zona permukiman. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: zona konservasi pesisir zona konservasi maritim: zona konservasi perairan:: zona instalasi militer: dan zonasitus:dengan cara memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan, mengembangkan hutan mangrove mengembangkan hutan jati dan hutan lain: dan mengembangkan hutan cemara dan hutan lain sem::halmahera selatan, halmahera utara, halmahera timur dan halmahera barat: arahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan:pertanian, mengembangkan sawah tadah hujan zona pertanian berkelanjutan,: pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau air tawar dan air laut: pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau air tawar dan air lautan,dan air lauthalmahera barat dan halmahera utara, halmahera selatan: mengembangkan perikanan budidaya air tawar halmahera utara, halmahera timur, halmahera barat:dan mengembangkan budidaya perikanan air laut kota ternate, kabupaten halmahera tengah, kabupaten halmahera selatan, kabupaten halmahera utara, kabupaten halmahera barat, dan kabupaten pulau taliabu, arahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara revitalisasi tambak: mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan, cc.pengembangan sarana,prasarana,dan teknologiperikanan tangkap: pengembangan sumberdaya manusia,: meningkatkan teknologi penangkapan ikan: meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap:engembangan perikanan tangkap perairan provinsi maluku utara dibagi menjadi (tiga) daerah penangkapan utama yang potensial yaitu: daerah penangkapan ikan yaitu daerah daerah dengan potensi pengembangan ikan karang (ikan kerapu berenang, kakatua, biji nangka) meliputi: perairan pantai sebelah barat daya pulau morotai, sebelah timur kepulauan sula, pantai tobelo, perairan bacan dan obi daerah penangkapan ikan yaitu daerah daerah yang memiliki potensi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal (ikan layang, kembung, julung julung, kue, dan kakap merah) berada perairan pantai sebelah selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, barat laut, dan barat pulau morotai, perairan pantai tidore, ternate, dan wilayah perairan sarana daerah penangkapan ikan yaitu daerah pengembangan perikanan pelagis besar (cakalang, tongkol, dan tuna) terdapat perairan lepas pantai maluku utara pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud harus tepat dan berbasis komoditas sebagai berikut: komoditas pelagis besar untuk pasar ekspor dengan bentuk komoditas adalah olahan segar untuk tuna dan beku untuk cakalang: komoditas pelagis besar untuk tujuan pasar domestik, yaitu cakalang dan tongkol dengan jenis produknya adalah segar dan beku, olahan asap: komoditas pelagis kecil untuk pasar ekspor, yaitu ikan layang, dengan produk yang tepat adalah bentuk olahan beku, komoditas pelagis kecil untuk pasaran domestik, yaitu ikan layang, kembung, dan julung julung, dengan produk yang tepat untuk antar pulau adalah olahan beku dan khusus ikan julung julung adalah bentuk olahan asap, sedangkan untuk pasaran setempat adalah olahan segar, ikan demersal utuk pasaran ekspor, yaitu ikan kakap merah dengan produk yang tepat adalah fillet: ikan demersal untuk pasaran domestik dan lokal, yaitu ikan kwe. untuk antar pulau produk yang tepat adalah olahan beku, sedangkan untuk pasaran setempat produk yang tepat adalah segar:provinsi maluku utara meliputi pelabuhan perikanan samudera pps) kabupaten pulau morotai, pelabuhan perikanan samudera pps) ternate kota ternate, pelabuhan perikanan pantai ppp) tobelo kabupaten halmahera utara, pelabuhan perikanan pantai ppp) bacan kabupaten halmahera selatan, pangkalan pendaratan ikan ppi) dua dua kota ternate: pangkalan pendaratan ikan ppi) gene kabupaten halmahera tengah, pangkalan pendaratan ikan ppi) goto kota tidore kepulauan, pangkalan pendaratan ikan ppi) weda kabupaten halmahera tengah, pangkalan pendaratan ikan ppi) loloda kabupaten halmahera barat, pangkalan pendaratan ikan ppi) mainan kabupaten kepulauan sula: pangkalan pendaratan ikan ppi) manitingting kabupaten halmahera timur, pangkalan pendaratan ikan ppi) sofia kota tidore kepulauan: pelabuhan perikanan pantai ppp) miley kab. pulau morotai: dan tempat pelelangan ikan tiada kabupaten halmahera barat::abupaten halmahera timur, halmahera tengah, halmahera utara, halmahera barat dan halmahera selatan, kabupaten kepulauan dan kabupaten pulau malibu,:potensi wilayah pesisir,kabupaten pulau morotai, kabupaten halmahera selatan dan kabupaten halmahera utara, kota ternate dan kabupaten halmahera baratmolekul kie raha: pengembangansarana dan prasarana kepariwisataan: mengembangkan ternate, tidore, jailolo, tobelo, bacan dan morotai sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus, dan mengembangkan pulau lele, pulau dodol dan pulau widi sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus: paragraf zona permukiman kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut:cc.kabupaten kota dalam wilayah provinsi maluku utara:dan pengelolaanzona sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk:untuk kepentingan pariwisata, :: dan peningkatan perhatian asas asas konservasi dan kepentingan umumsempadan pantai ditetapkan dengan lebar minimal (tiga puluh) meter untuk pasang terendah dan minimal (dua ratus lima puluh) meter untuk pasang tertinggi yang dihitung dari titik pasang tertinggi kearah darat. arahan: pesisir pantai kabupaten halmahera selatan sebagai zona rawan tsunami kabupaten kepulauan sula, kabupaten halmahera utara, kabupaten halmahera utara, halmahera timur, halmahera tengah, dan kabupaten pulau morotai: pantai kota tidore kepulauan, kota ternate dan kabupaten halmahera timur sebagai zona rawan abrasi pantai, halmahera barat, halmahera utara, halmahera tengah, halmahera timur, halmahera selatan dan kepulauan sula sebagai zona rawan gempa bumi: dan:: penegakkan peraturan tata ruang:melakukan sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer :: penataan ruang zona situs warisan dunia dan sekitarnya, pelestarian zona situs warisan duniasebagai area khusus warisan duniaalur pelayaran internasional: alur pelayaran nasional: cc. alur pelayaran regional: alur pelayaran lokal, dan alur pelayaran khusus untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu. bab viikota ternate: kota tidore kepulauan, kabupaten halmahera utara, kabupaten halmahera timur, kabupaten halmahera barat: kabupaten kepulauan sula, dan kabupaten pulau morotai kabupaten pulau taliabu, halmahera tengahjiu dan pulau morotai sebagai pulau terluar dan terdepan provinsi maluku utara. bab viii hak, kewajiban dan peran serta masyarakat bagian kesatu hak masyarakat (l) setiap orang berhak untuksatuan kerja pemerintah daerah yang sesuai tugas dan tanggungjawabnya(l) setiap orang wajib mentaati zwp provinsi:dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin: setiap orangmelindungi,sanksi administrasikenakan sanksi administrasi: sanksi sebagaimana dimaksud dalam pada yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tentang zwppola ruang wilayah provinsi, pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi:zwp provinsi maluku utaraperaturan gubernur. bab penyidikan (l):a.madjid hasen lembaran daerah provinsi maluku utara tahun nomor noref peraturan daerah provinsi maluku utara penjelasan atasumum wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi maluku utarmaluku utaramaluku utarmaluku utarmaluku utara yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan provinsi maluku utara. rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi maluku utarutara nomor

sda ny, aan lean septpinsi maluku utara,republik indonesia nomolain lain pendapatan asli daerah yang sah anggaran jumlah lain lain pendapatan aslirp. cccc. dana alokasi khusus anggaran jumlah dana alokasi khususjumlah dana dana darurat rp. dana bagi hasil anggaran rp. jumlah dana bagi hasil rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus anggaran rp.anggaran rp. jumlah siapa rp. pencairan dana cadangan anggaran rp. jumlah pembentukan dana cadangan rp. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan anggaran rp. jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkananggaran rp. jumlah pembayaran pokok utdaerah, lampiran daftar.)

gubernur maluku utara peraturan daerah provinsi maluku utara nomor: tahun tentang retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku utara, menimbang: bahwa retribusi daerah sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang undangan adalah merupakan potensi pendapatan daerah sehingga dipandang perlu untuk diatur dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah provinsi maluku utarprovinsi maluku utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan retribusi daerah yang bentuk dengan peraturjasa yang disediakan atau diberikanda kas umum daerah adalah kas umum daerah pemerintah maluku utar, danumum dr. hasan boesoerie:umumumum daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rsuberdasarkan jenis layanan, bahan peralatan yang digunakan, kelas perawatan dan frekuensi penggunaan layanan kesehatan:yang diberikan oleh balai kemetrologian:tera tera ulang sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. atas permohonan pemilik pemakai alat alat http, pengujianrp. per untuk setiap kali pengujian dihitung dari jarak lokasi pemilik pemakai http dengan instansi yang membidangi metrologi legalkhusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan,struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam lampiran iii, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian ketiga retribusi retribusi tempat khusus parkir paragraf nama, objek, subjek dan penggolongan retribusi dengan nama retribusi tempat khusus parkir, dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan dimiliki,layanan jasa retribusiretribusi tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan retribusi tempat khusus parkir,khusus parkir diukur dari pemakaian pemanfaatan fasilitas yang disediakan tempat khusus parkirkhusus parkiratau dimilki oleh pemerintah daerah,, dan bibit atau benih ikandinas pertanian dan dinas kelautan dan perikanan: dan bibit atau benih ikan,,jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur dari jenis dan berat hasil produksi usaha daerah. prinsip dan sasaran dpropinsi maluku utara meliputi, wajibizin, jenis angkutan, jumlah tempat duduk, tonase, dan jumlah kendaraan. prinsip dan sasaran dviitangkap, untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas (sepuluh) sampai dengan (tiga puluh) gt, wilayah administrasi dan beroperasi wilayah pengelolaan perikanan provinsi maluku utara untuk orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan yang berdomisili wilayah administrasi provinsi maluku ut, surat izin penangkapan ikan sisi) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran atas (sepuluh) sampai dengan tiga puluh) gt, wilayah administrasi dan beroperasi wilayah pengelolaan perikanan propinsi maluku utara: surat izin kapal pengangkut ikan siki) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran atas (sepuluh) sampai dengan tiga puluh) gt, berpangkalandari hektar, pembesaran dengan areal lahan kolam air tenang tidak lebih dari (dua) hektare, kolam air deras tidak lebih dari (lima) unit dengan ketentuan unit keramba jaring apung tidake, pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari (lima) hectare, usaha pembudidayaan ikan laut: pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari hektareunit) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan (unit)(satu) unit kantongukuran 3m kantong, kepadatan antara ekor per kanton(dua) unit dengan ketentuan unit berukuran (satu) hectare, alone dengan menggunakan kurungan pagar (popculture) unit dengan ketentuan unit 210x2x0, m3: keramba jaring apung mm) unit dengan ketentuanberukuran 1m3,diukur berdasarkan jenis dan jumlah surat izin serta besarnya hasil perikananprinsip dan sasaran penetapanviii, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan gubernur. retribusi dipungut dalam wilayah propinsi maluku utara. bagian keempatlimabagian kesatu penentuanterhadap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayargubernuritetapkan dengan peraturan gubernur. bagian kedua tempat pembayaran pembayaran retribusi dilaksanakan dengan cara: menyetor langsung rekening kas umum daerah, melalui bank lain lembaga keuangan kantor pos yang ditunjuk oleh gubernur atau pejabat yang berwenang, dan atau, melalui bendahara penerimaan bendahara penerimaan(satu hari kerja)viii penagihan surat teguran sebagai awal tindakanterima wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. tata cara penagihan atur lebih lanjutxiv pembinaan, pengawasan dan pengendalian dinas pendapatan dan pengelolaan assetn pengelolaan asset daerah kappa) pada dinas pendapatan dan pengelolaan asetpasal sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurunganretribusi izin trayekizin usahaujian dan pengawasan mutu hasil mutu produk hasil perkebunan lembaran daerah propinsi maluku utara tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan pengukuran dan pengujian hasil hutetapan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dr. hasan boesoerie ternate, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanitera tera ulang dan kalibrasi alat alat ukur, takar, lingkup metrologi legaldaerah lembaran daerah propinsi maluku utara tahun nomor tambahan lembaran daerah nomordicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab xviii ketentuan penutup peraturan gubernur sebagai pelaksanaannomor registrasi peraturan daerah provinsi maluku utara nomor penjelasan atas rancangan peraturan daerah provinsi maluku utartiga) retribusi baru bagi daerah yaitu, retribusi pelayanan tera tera ulang, retribusi,maluku utara tentang retribusi daerah menjadi satu peraturan daerah. dengan demikian peraturan daerah provinsi maluku utarmaluku utaryaitu rumah sakit dr. hasan boesoerie ternate yang dikelola oleh pemerintah provinsi maluku utara. yang dimaksud dengan retribusi pelayanan kesehatanmaluku utarayang dimaksud tempat khusus parkir meliputi sebagaimana dimaksud dalam adalah tempat khusus parkir pada terminal bandar udara sultan barulah ternate dan tempat khusus parkir pada pelataran rumah sakit dr. hasan boesoirie ternatsehatan pada rsud dr. hasan boesoirie ternate tabel tarif berkelas instalasi rawat inap (dalam rupiah) examen pan eren sama celicunceu rp. rp. rp. .0007nari tabel tarif visite dokter dan konsultasi antar smf, konsultasi gizi dan biaya rekam medik (dalam rupiah) dna sarana pelayanan rp) |arif visite dokter& konsultasi | .lantarsmr boo. .o00000. |. kelasi rp. rp. |. kelas rp. rp. kelas rp. .0o0| rp. vip rp. rp. rp. cucu rp. konsutasidii kelasi rp1750| rp. kelasi rp. rp. kelas rp3.s00| rp. rp. rp. rp. rekammedik kelasi rp. rp. kelasi rp2000o| rp. kreasi rpasooo| rp. a00 ap3s00o| tabel tarif tindakan medik dasar (dalam rupiah) |ketasperawatan assamana sasapetayawan tapir rp) kelasitcivo) |vip intensif(cit) oo|wptpaviiun tabel tarif tindakan medik dan terapi operatif kelas iii dan rawat jalan (dalam rupiah) spa apsis sma operatif sarana besartciro) 8a2o00o| eusustemoy tabel tarif tindakan medik dan terapi operatif kelas dan rawat jalan (dalam rupiah) jenis tindakan pemasaran penata tan |eesartciro) 6a1.500o| husustciro) tabel tarif tindakan medik dan terapi operatif kelas (dalam rupiah) operatif kecil kecil (cito) sedang sedang (cito) besar sesar (cito) khusus khusus (cito) tabel tarif tindakan medik dan terapi operatif kelas vip vip icu iccu (dalam rupiah) ata operatif sarana besarcciro) aemusustatoy a220000| 167a000| tabel tarif tindakan medik dan terapi non operatif (dalam rupiah) sea serta rp) gips besar dewasa anti balu ou. dibawah1ocm idiots10cm jangka jantan lo. dibawah1ocm idiots10cm ianselverban ipasanginfus anak tabel tarif pelayanan icu iccu (dalam rupiah) apa jenis pelayanan tindakan jumlah rp) sarana pelayanan visite dokter konsultasiantar smf o o | |a. tindakan intensif yoo oo) pemasangan resusitasi jantung paru rkp tindakankhusus yoo no) pemasangan respirator monitor invasive s6ooo| tpiduralkateter | pengobatan titrasidengan4 intrusion pump syiringpump pengobatan tetrasidengan o85000| infusion pump seiring pump. lo) pengobatanblenketeroldanpengawasan penggunaan dan monitorsaturasi ' ) | sa 00o0| penggunaan dan monitor ekg ' ) ) | ) pemasangan ventilator pemasangan endrotrakeltube pemasanganarteriine ) | o85. nebulae monitorpasien khusus o ooo |o66000| tabel sewa kamar operasi (dalam rupiah) jasa jasa taj aman aan late 3s0. o0| sosok| o00. tabel paket pemakaian dan inkubator (dalam rupiah) jasa jasa keterangan jumlah rp) sarana pelayanan dilamar operasi ibs, ird,gbs) loolmpr3y) ob. rawatinapdewasa rawatinapanak bayi as0| tabel persalinan (dalam rupiah) jasa jasa jumlah nama parts normal fkelastl ho5000| kelas a31000| feast he3ooo| a92188| amp 8er.000o| tarsus normaldampenyuttr306ooo tabel tarif tindakan keperawatan (dalam rupiah) jasa sarana pelayanan tabel tarif pemeriksaan dan konsultasi (dalam rupiah) rp) rekammedik tarifpemeriksaan dokter asisten umum dokter gigi tarif pemeriksaan dokter spesialis tarif konsultasiantr smf dokter asisten umum dokter spesialis tarif pemeriksaan dokter igd 0o| tarifkonsultasiantr smf dokter asisten umum tabel tarif poliklinik bedah (dalam rupiah) afp sarana pelayanan rp) icantiverban 10cm angkatjahitan 10cm jahit lukalebihdari10 gipskecil dewasa icipssedang anak tabel tarif poliklinik penyakit dalam (dalam rupiah) rp) loejfek |tridmil a50000| arema s2000| tabel tarif poliklinik tht (dalam rupiah) apa sarana pelayanan rp) pungsirahang |xirpasigranuloma |swabnasal d0000| sederhana ho: tampontelinga toilethidung yuwoaran red, poo too eoo00 fkelasll keras feels lo.popup gantifeebam tabel tarif poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan (dalam rupiah) met sarana pelayanan rp) |pasanglup |pasang implant 2r000| |cabutimplant pil moon| kondom room| tabel tarif poliklinik mata (dalam rupiah) jasa jasa jumlah |keraton metro a5. pemeriksaan refraksi butawarna tabel tarif poliklinik kulit dan kelamin (dalam rupiah) apa sarana pelayanan rp) laser engkol (skin drafting tabel tarif poliklinik syaraf (dalam rupiah) keterangan jumlah rp) sarana pelayanan tabel tarif poliklinik penyakit jiwa (dalam rupiah) doll serambi sama sewu mms keterangan sarana pelayanan jumlah rp) sosiologis tanpa remediasi erapikelompok s2:s00| tabel tarif poliklinik anak tumbuh kembang (dalam rupiah) jasa prof jum (hepatitis enterik konsultasilaktsi tabel tarif tindakan gigi dan mulut (dalam rupiah) jasa jasa dapat jitraksibisa 2x000| jtkstraksidengankomplikasi aveolectomy a20) gingivectomy toperculectomy | tambalsementara (dendortfletheer) iambalparmanen: rt, silikat amalgam, ib|composite a2000| | ierawatansaluranakar: pop putra,kasino,en.phosphotcement as000| cresopher,guttapperca jabsceskecilinise a5000| jabscesbesarincise a20) da1 pinisi absesdengan general anestesi | |calling kuadran:simple (ringan) |calling kuadran:kronis(berat) a83 tretocigi da4 |keposisimandibular fiksi gigidengankawat sa0oo0| jodontectmy saloon| tabel tarif instalasi rehabilitasi medik unit fisioterapi (dalam rupiah) non rp) la. |pemeriksaan fisik developmental screening test , | bait analis , | balancing tet tindakan ringan po00000| parafin bath pneumatic presso |vakum tindakan sedang bo0000000| electrical stimulation low frequency pemakan maan minahasa mei ultrasound us) a5000 | , | |exercise non equipment citing table muscle mobilization bas lo. lo. tindakan berat bo00000| exercise electrical equipment |lembar traction( lt) , | exercise treadmill tabel unit cost per pemeriksaan laboratorium (dalam rupiah) |no pemeriksaan jasasarana jasapelayanan jumlah rp) pem. hematologi golongan darah trombosit malaria ddr) nesta | fana 10n0001 (bmp) evaluasi anda mamanya sapoool att) |b. kimia klinik lot.) bilirubindirek samurai cholesterol tes tambahan bale totalbindingironcapacity( tbc)| ) )? troponint pem. imunologi |resta bahan |. anti anti rapid 6s. ft4 |o.pem.urine urine protein urine keton lpk (restameaman e.pem. feses |. afresesamoeba soo pem. mikrobiologi |.) itestambahan |. aligator jamur safruroar teskultur&resistensi 8000o0o| tabel tarif patologi anatomi (dalam rupiah) jasa pemeriksaan sarana jasa pelayanan jumlah rp) radikalisasi tabel tarif radiologi (dalam rupiah) jasa jumlah cop (sepekan tasmemmasatas manustangan icakaneus (sendibahu shoulder semula apat enam sendipergelangantangan solo| |harahap dewasa) tasoomenfenopotos (nba fenoaptanag kemana dara boom semesta as000 as000 isendipanggulteoxaee) o yeftumbataptat solo| a000| salsaemmapaat o2.ooo| too ofcovorgeusapia solo| a000| coceygeus ap lat as000o| toraks evaluasi corpus alienus) |dewasa apat dewasa apat jpemeriksaantanpakontras jusettanpaprin) yoo oesofagogam |ivw prostat s8| husna (2l tabel unit cost dan tarif tindakan unit gawat darurat (dalam rupiah) taj amen ama sma gips besar dewasa o o| biasa gantibaut tabel kedokteran forensik (dalam rupiah) mae rp) penitipan jenazahdari u hari penitipan jenazah dari luar penunjang toxicology sianida frase logam benar i&paspor s0000| analgesik antisemitik antisemitik hipnotis&tnanguilizer '| pestisida napa penunjang anatomi patologi alkoholbarah rhesus a00| ternate tabel tarif tindakan hemodialisa dan endoskopi (dalam rupiah) jasa melo mmm dawan sama (antara laluemopiausis loh bialiser bru voodoo| aso000| (biatiser reuse dialisis baru( cit) so0000o| ss0. se) sal 1am endoskopi gastroscopy colonscopy tabel pemakaian ambulance dan mobil jenazah (dalam rupiah) jasa pel mmc ata tama antar pemakaman jenazah i|batamkota mahkota soo0oo| |#tuardaerah dantarpasienputang | batamkota |#tahkta solo0o| #tuardaerah tantarpasienke air pore oo as0000o| tabel tarif panel general medical check pemeriksaan kesehatan dasar rar laboratorium oo. barahrutin cbc# diff# led#ddr) o ) | ) juri rute d0000| issue a5000| solo| seer solo| ilsammagr a5500| cula darahpuasa solo| kolesterol total kolesterol hdl a5500| kolesterol derek jure solo| (kreatinin a5s00o| iasamurat solo| rangkuman kota 30a750| pemeriksaan kesehatan medium dalam itaboratrium ln. ibarahrutin cbc#di ff# led4ddr) juri rute d0000| user a5000| solo| seer solo| isammatt isla darahpuasa solo| ikolesteroltotal kolesterol hdl a5500| kolesterol derek os9000| reum a5500| solo| kreatinin a5500| iasamurat solo| ih8sag anti rangkuman borat pemeriksaan kesehatan plus wanita ja. audiometri ja. funduskopi ipapsmear konten foto thorax ius abdomen a8a25| s2125| |pemeriksaan dokter spesialisgigi sooko| itaboratrium lo. .) ibarahrutin bc# diff led4ddr) juri rutin d0000| items rutin so00 user a5000| solo| seer a5000| solo| isammagt a5500| gula darahpuasa solo| ikolesteroltotal kolesterol hdl a5500| kolesterol derek s9000| reum a5500| solo| kreatinin a5500| iasamurat solo| ih8sag anti anti hev jera d6000| kota oo) pemeriksaan kesehatan plus pria bee ja. audiometri ja. funduskopi konten foto thorax abdomen pemeriksaan dokter spesialis patologi kini 1s. itaboratrium lo. nu. ibarahrutin cbc#di ff# led4ddr) urin rutin items rute s.o000 user a5000| solo| seer solo| isammatt gula darahpuasa solo| kolesterol total kolesterol hdl ( eatesterototorek seo to0oo| soo0 torium soo s00o| treat 500p 500p tasamurat soo pasa 2500p a0o00| pamimse 2500p aoo0| tamil aoo00| bala soo oo sok ass sees| pemeriksaan kesehatan plus wanita eksekutif jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) rara audiomeri atunduskoni a200| tbonomeri teperimeri so00oo| pemeriksaan dokter spesiaisobsam o| assoc| es.oo0 trapsmear as00| c pemeriksaan dokter spesialis bedah o | a5. atra d6000| treadmill tetenocardiogai | pemeriksaan dokter spesialis pam soo| tasriromeri soo a50000| pemeriksaan dokter spesiatssart ooo| assoc| tatontgenfoto thorax tbuscadomn asa25 laboratorium tbarahrutin ceceoteledhdori soo turimtutin 0000p trees rutin 1500p seong soo soo ser soo soo teammates 500p soo tatatifosfatse protein total 5500p soo tabuh soo tstebuin 5500p soo tewabarahpuasa soo soo tema barah2jam setelanmakan solo| soo tkotesteroi total as500| tkokesteroitpubiek too tkokesteroitotbirek soo turut 500p soo treat soo tasamurae 500p soo caesar 2500p amis 2500p soo amis t narkoba parameter 0000p 2000p rek aoo tak o pemeriksaan kesehatan plus pria eksekutif jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) arak ja. audiometri ja. funduskopi ib. fotometri s500| perimeter |pemeriksaan dokter spesialis jantung sooko| jaka dr6000o| ib. treadmill ic. echocardiografi ia. spirometri 50000o| pemeriksaan dokter spesialissart 5o.000o| pemeriksaan dokter spesialis radiologi ja. rontgen foto thorax ib. abdomen itaboratrium lo. .) ibarahrutin bc# diff led4ddr) juri rutin d0000| items rute so00 user a5000| solo| seer a5000| solo| isammagt a5500| ialkalifostatse protein total solo| albumin a5500| solo| isiobuin solo| gulabarahpuasa solo| gula darah2jamsetelahmakan soo0o| kolesterol total ' ') ) | kolesterol hdl derek kolesterol derek s9000| reum solo| kreatinin iasamurat solo| in8sag anti anti narkoba3parameter dvrv o d0000| ordo| si. lea larr toa o ) | pemeriksaan kesehatan calon pegawai pemeriksaan dokter spesialis penyakitparu pemeriksaan dokter spesialis radiologi 5o.00o| kan onaneantaanasaa| solo| solo| sso00| laboratorium ibarahrutin cbc# diff led#ddr) o ) | golongan darah urin rutin loo d0000| issue a5000| solo| user a5000| solo| gula darah puasa o15000| solo| kolesterol total lo ) | aureum a5500| solo| kreatinin 35s00| iasamurat 35s00| soo0o| narkoba3parameter imsa 3x0o1at o ) | pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa sederhana jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) mata (virus, angkutan 000p tool, pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa dengan bebas narkoba jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) aan rangkuman solo| s000 tomat ) | surat keterangan sehat jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) ara rangkuman soo| solo| tomat panel general medical check (mobile) (dalam rupiah) pemeriksaan kesehatan dasar laboratorium oo. ibarahrutin cbc#di ff# led4ddr) | ' juri rute nr000| user dr6transportasi spoof tomat 3a6000| pemeriksaan kesehatan medium itaboratrium io. ibarahrutin cbc# diff# ddr) oo ' juri rute an0o0o| issue d6sih8sag anti rangkuman o sora pemeriksaan kesehatan plus wanita dome | ( funduskop s000| (pemeriksaan dokter spesies obat oo) c000o| ( trap smear s000o| | | konten foto thorne 3a000| tuscabdomeh sosok| so000| t0g000 ( c pemeriksaan dokter spesies gii 6000o| laboratorium ibarahrutintc bcr differ ebr ddr) oo ) lo. juri rutin ar0o0o| in. |races rutin userjasamurat ih8sag anti anti hev jera borat pemeriksaan kesehatan plus pria jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) rara ia. audiometri |a. funduskopi rontgen foto thorax usg abdomen .000o| s9.00o0o| pemeriksaan dokter spesialis gigi |laboratorium |. |ibadah rutin cbc# diff lediddr) juri rutin pieces rutin skor seer |camar gula darah puasa kolesterol total kolesterol hdl kolesterol derek |reum (kreatinin |samurai |menag anti jantimev kolese dr8000| ito 6a6000| pemeriksaan kesehatan calon pegawai arak jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) mata (virus, jantung pemeriksaan dokter spesialis penyakit paru pemeriksaan dokter spesialis radiologi naa arena aspek| soon patologi klinik laboratorium |ibadah rutin cbc4d iff# led4ddr) oo) ' ) golonganbarah juri rutin skor sepert gula darah pusa kolesterol total |reum (kreatinin samurai narkoba3parameter bag ito s39000| pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa sederhana mmm erd aan jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) mata (virus, rangkuman pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa dengan bebas narkoba man kas jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) rangkuman ito d47000| surat keterangan sehat jenis pemeriksaan tarif rp) sarana pelayanan rangkuman ito tabel tarif tindakan oleh spesialis jantung (dalam rupiah) jenis pemeriksaan jasa jasa tarif rp) |streptase trombosis kelas vip pav icu kelasi kelasi ikelasll ujitatih kelas vip pav icu kell |kelasi (kelas a7s00| pemberian antikoagulan kelasi pav icu kelas (kelas, |kelas tindakan shock p0) kelas vip pav icu (kelas an0000| (kelas, m0000| |kelas m0000| pacemaker transversus kerja) kelas vip pav icu kelasi kelas kelas iii konsul spesialis jantung (diluar jam kerja) |. kelas vip pav icu kelas kelas kelas iii treadmill medical check up) treadmill prog rehabilitasi jantung) traksi punggung kosmetika pemeriksaan gangguan tum, bang echocardiograf vip iccu icu kelas kelas iii cep atom poliklinik gigi dr. praktek swasta keterangan: setiap tindakan medis dan penunjang medis yang dilakukan tidak terencana darurat cito) dikenakan tambahan biaya dari komponen jasa pelayanan. pasien yang dirujuk dari luar swasta, dan paviliun khusus untuk tindakan medik dan terapi operatif dikenakan tambahan biaya dari komponen jasa pelayanan sesuai dengan jenis tindakan. pasien yang dirujuk dari luar swasta, dan paviliun untuk pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi) serta pelayanan fisioterapi dan lain lain yang dilakukan rs, dikenakan tambahan biaya dari jasa pelayanan yang berlaku sesuai dengan jenis pelayanan. pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medis, paramedis, non paramedis dan tenaga administrasi ditetapkan lebih lanjut oleh direktur rs. gubernur maluku utara ttd. abdul gani kasula lampiran i.a peraturan daerah provinsi maluku utara nomor tahun tanggal tentang retribusi daerah daftar kategori jenis tindakan pelayanan kesehatan pada rsud dr. hasan boesoirie ternate ino smr tindakan keci tindakan sedang tindakan besar tindakan khusus apps bedah toraks vaskular eksis tumor dinding dada embolectomi sympatektomi&mutasi sederhana thorakotomi lobectomi pheneumectomi wsd toratoksin reseksianeurismaarteri resepsi tumor mediastinum biopsiscalen stripping simple reseksianeurisma aorta abdominalis stripping duplex complex pass arterifemoralis ektirpasihemangioma simple resepsi tumor oesophagus ekstirpasihemangioma duplex thoraktomi decortikasi simpatektomi simple reseksianeurisma aorta abdominalis simpatektomi duplex suprarenal shunt thoraktomi labectomi reseksikosta window thoraktomi reseskiparu embolectomi amputasi eksis tumor dalam dada enfarterectomi eksis tumor dinding dada rekonstruksi bedah anak laparatomi eksplorasi enderictalpulltrough (save) resepsi anastomose master, usus halus&kolon sunting, drainage internal gastronomi, ileostomi, kolostomi anoplasti eksis tumor jinaksplenektomi appendectomi hermiotomi irigasi hidrokolectomi bedah tumor lumpectomieksisi tumor tiroidektomi radikalmastektomi flap ekspirasi tumor jaringan modified radikalmastektomi radikal neck direction rnd lunak lima paratidektomi eksis tumor kulit resepsi tumor maksila subkutanmastektomi mandibula bedah ortopedi amputasi jari amputasi jari amputasi jari myoculan free vascularizeo flipping tradisi jari tradisi jari amputasipergelangantangan free vascularizeo bone drafting release trigger finger skin drafting amputasilenganbawah atrhroscopy rekonstruksisendi operasiarteri dengan tuntunan arthroskopi amputasilenganatas rekonstruksi ligament tenda amputasipergelangan kaki sendi bahu orig jari amputasitungkaibawah shih kebab killing osteotomy orig metatarsal amputasipedis rekonstruksi neglected dislokasi orig metacarpal amputasisiku semua rekonstruksi jam chilestendolengthening amputasipaha orig tibia fibula deridemen open fraktur amputasilutut orig malleolus lateralis medialis tenoraphy tenda atrodesis 2jari orig radius una neuraraphy nervus atrodesis pergelangan tangan orig intercondilerhumeri release trigger finger atrodesissen diriku orig intercondiler lemur release compressa saraf perifer atrodesissen ankle orig intertroohanter lemur blind external fiksi atrodesissen dilutus demi arthroplasty diskografi orig arthrodesis sendicoxae facet vertebral block dengan fasciotomy arthrodesis sendibahu fluoroscoj myocutan mapping release ctv neulolysis neurectomy dengan fluoroscopy maniscectomy triple arthrodesis arthrotomy winning release contractor sendi sguesterectomy orig metacarpal arthrotomy debridement release contractor ostetomy cabutinplantulangbelakang orig reposisi winning pasanggip orig malunion fracture debridemen reposisi dinding orig nonunion fracture pasanggip high tibialostetomy operasitulangbelakangtanpa supra consider osteotomy pasang instrument harus vagus osteotomy cabut wire dalamkulitdengan orig pelvis fluoroscopy debridement open fracture orig tibia orig tersebutdiatas snp tebakan kel tenda sedang selatan besar ho. bedah ortopedi orig humerus eksplorasi plexus brachialis killing lemur debridement tenoraphy orig fibula neuroraphy anastomose vascular orig malleollus rekonstruksi ligamen tendosendi lutut orig radius tendon transfer tendon orig una excisa tumor jinaktulang rekonstruksi orig candidus humor denganinplant bonecement orig collumhumeri excisa tumor ganastulang rekonstruksi orig caput huberi implan bonecement orig jari external dicaci reposisiterbuka orig metatarsal cognitive fracturdekatsendi orig metacarpal hand surgery rekonstruksi orig radius distal release syndactily orig lemur rekonstruksi blast injury orig caput lemur rekonstruksi cur hand release contractor sendi krukendorg procedure orig clauvicula juara procedure debridement open fracture orig rekonstruksitendo ligament jari tersebutdiatas orig olecranon ilizarof procedure orig paella rekonstruksitulang pelvis french osteotomi total knee replacement" instradiscalelektrotermalteraphy total hip replacement" tenoraphy? tenda implantasi" neuraraphy neurons operasitulangbelakangdengan tendon transfer tendon pasang instrument rekonstruksi ligamen tekno operasitulangbelakangdengan sendi ankle tuntunanendoskopi excisa tumor jinaktulang mikro surgery denganmikroskop kyphoplasty vertebroplasty keterangan micro discectomy besarantarif kali standar eksternaffixasi reposisiterbuka ) besarantarif kali standar #) besarantarif kali standar bedah ortopedi minimal invasive percutaneus osteosynthesis release syndactyli external fiksi reposisiterbuka minimal invasive percutaneus osteosynthesis release syndactyli release ring contraction syndrome rekonstruksi ligamen tenda jari edici ganglion polita calotaxis lenghteningdengan implant external fiksi bedah saraf overhecting beograd cranial eksplorasi plexus cervical, brachialis, koreksi liquor continues ventrikular drainage lumbosacrali, sympatectomi cranioplasty ekstirpasikistdermoid laminectomi laminotomi rekonstruksimeningoensefalokel epidermis uranium radix dansarafperiferneurectomi, koreksiimpresifraktur resepsi tumor jinak neurologis rekonstruksimeningomyelokel reseksiligamentum carpi trapanasi nematoda (spina bifida transversus (coral tunnel operasiarteriacarotis terpanas sub kapital syndrome) fusi corpus vertebrata transplantasi rekonstruksisaraf perifer craniotomiuntukeksplorasi proses desakruangkepalaataupenyakit vascular koh vulva higiene jahitlukaepisiotomi reparasirupturporsio seksiosesaria histerektomi total pemeriksaanginekologi reparasiruptur perineum dengananestesiumum laparotomieksplorasi histerektomipervaginam ligament derajat reparasiruptur perineum totals miomektomi reparasiruptur perineum biopsiserviks dengananestesiumum kistektomi reparasifistel grade marsupialisasi ekstirpasikistabartholini ligasiarteriuterina vaginoplasti incisishimenimperforata dengananestesiumum histerorapi operasi tumor ganas induksi stimulasi reparasirupturforniks kuretase korporasi posterior oksitoksin posterior tanpaanestesi umum tubektomi histerektomi subtitel induksibalonkateter kauterisasidengananestesi intrauterin umum induksi dilatasidengan manual plasenta laminasi laparoskopisterilisasi insisiabsesbartholini no| | sepang besa khusu tht ademotonsilektomi broncoscopi rigid angiobibroma nasofaring autrostomi sinus basilaris bef bedah sinus endoskopi bef complex) bello tampon fungsional (simple) front ethmoidectomyekstranasal eksis fistula preasikuler card well lue radical mastoidectomy ekstrasipolipnasiinfranasal eksisikista duct thgroglossus timpanoplasty (general anestesi) ethoimedectomy intranasal tmo khusus diruang ibs esotagoskopi rigid maksilektomi partial bedahlaringmikroscop konkotomi miringoplasty laringectomi total names solusi pemasanganpipagrommet meksilektomi total operasisedang yang lain rhinotomilateralis radical neck dissection reposisifrakturos. naratif (a.a) simple modified mastridectomy stapedectomy tonsilektomi submucous rejection smr) tmo khusus ruang ibs trakheotomi smr ) | tindakanmedikkeci tindakanmediksedang tindakanmedikbesar | tindakanmedikkhusus | lal soo mata ekstraksikalsiumoxala aplikasicryo ablasi bedahkatarakfakoemuilsifikasi jahitanlukakecil (algebra) cyclodiatermi cataractadesesiolentis, ekstraksi vitrektomi ekspirasi granulosa divisio cataracta scuderia katarakintrakapsularis, ekstraksi dakriosistorinostomi katarak, ekstrakapsuler, chalazion, herdeolum, eviscerasio implantasi iol primer sekunder orbitotomi lateral pinguicula flap conjungtiva keratoplastik (transplantasikornea) paracenthese, injeksi intra probing ductus nasolacrimalis vitriol transplantasiamion iol rekanalisasi rupture train contoraphu, tarsopraphi, kanal ekstraksi corpus selerotomi, taksonomi cyclodialisasi posterior iridektomi basal perifer sektoral scerolectomi nexus terigu transplantasi stem cell wheeler, kista, tumor kcl jinak tatolagekornea strasbismus correction ino seo ecu seng ) esa ro | khusus gigi dan mulut bedah mulut bedah mulut bedah mulut apex resepsi enukleasikistakurangdari sialolithotomi bedahorthognatik debridement menjahit luka reposisidenganpenyulit ostectomi ankiloplasty odontectomylebihdari fixasigigi mobile elemendengan reseksirahang condilektomy labioplastydupleks bedahkankermulut odontectomy enukleasikistabesar implant gigi operasiimpikasi transplantasigigi implant rahang seguresterektomi palatoplasti estimasi tumor jinakkurang 2cm vestibulosplastilebih open view method cabutgigi dari kuadran period incisiabsesdengan enukleasikistabesar gingiva graft fistulektomi lebihdari ginggivalmol sealolithotomi intra oral odontectomysulit bedah orthdontiuntukkoreksi gigi multiple odontektomi replantasigigi implantasi gigi labioplasty simple penutupanordontral fistula marsuapialisasikista koreksioroanthral fistula vestibuloplasti per kuadran periodontal apkoectomi flap periodontal per regio single coronary flap periodontal ancylotomi per regio bedahortodonsi multiple corenally flap bedahmasihtertutuptulang period pergi period single literally flap frenulectomi period per regio root planning double literally flap enam bone graf flap periodontal ginggivectomi pedodontia pulpectomi tindakan keperawatan tindakan perawatan kecil tindakan perawatan sedang tindakan perawatan besar tindakan perawatan khusus perawatan dan monitor infus pemenuhan kebutuhan monitoring termodinamik pengelolaan ventilator nutrisimelalui ngt secarakontinyu perawatan pasien dengan arteri line perawatandan monitor transfusi perawatanlukabesar cm) pengelolaan parental nutrisi defibrilasi perawatandrainase bilaslambung kandung kemih bronkial washing trombolisisterapi perawatanluka cm),perawatan perawatan parietal rkp terapinitrocin lukabakar, luas perawatandan monitor wsd perawatanendotrakhealpermanen heparinisasi pemasangan husna pavement perawatanlukabakar, perawatandenganintubasi tpm ppm luasnya pengelolaaninfusdengan kateterisasijantung perawatan dan monitor pemakaian kateter suclionkontinyu siring pump infus pump terapi anti aritmia perawatanlukabakar, luasnya? memasang soorten perawatantracheostomi transfusitukar ect denganpremedikasi fungsiperikardium pleura perawatanpasien coma perawatanpasienbunuhdiri pengelolaan caps perawatan com perawatanisolasi perawatandan monitor cvp perawatantraksi perawatanpasien inkubator perawatanselama perawatandanirigasi post op. prostat gubernur maluku utara ttd. abdul gani kasula lampiran ii: peraturan daerah propinsi maluku utara nomor tahun tanggal tentang retribusi daerah daftar tarif retribusi pelayanan tera tera ulang v aa ukuran panjang sampai dengan buah| sampai dengan sampai dengan buah sampai dengan nan nan alat ukur permukaan cairan (level gauge) elektronik takaran (basah kering) sampai dengan buah| sampai dengan sampai dengan buah| sampai dengan tangki ukur bentuk silinder tegak sampai dengan buah sampai dengan sampai dengan sampai dengan lebih besar dari dihitung tiap rp. buah bentuk bola speroidal sampai dengan lebih dari dihitung sebagai berikut a). pertama b). selebihnya dari sampai dengan buah setiap c). selebihnya dari buah setiap bagian dari dihitung satu v uv u u bentuk silinder datar oj sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan tangki ukur gerak tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon sampai dengan sampai dengan nan nana). pertama b). selebihnya dari sampai dengan buah setiap c). selebihnya dari sampai dengan buahsampai buah dengan setiap selebihnya dari sampai dengan buah setiap bagian dari dihitung satu buh|lan ukur dari gelas labu ukur, buret dan pipet buah| s0.00oo| sooko| gelas ukur bejana ukur sampai dengan sampai dengan pol sampai dengan sampai dengan meter taksi speed meter (meter rem tachi meter thermometer |sentimeter doo a31 daf vskometer o temuan tool isjalatukurluas buh| tokoh| 16jalatukursudut ' buh| to0ooo| a.l. meter induk simammmesay lelo: leo: sampaidengan25m' h buah| s0000| so.ooo| lebih dari m' h @.25m'pertama buah| s0000| sooko| selebihnya dari m? h sampai dengan m' h buah setiap m? h selebihnya dari m? h nek akan setiap m? h aan ono m? h setiap m h meter kerja sompemmaa ooo sampaidengan1 sm h as00o0o| sampaidengan50m h ss000| ss000o| sampaidengan75m h ' ) | o6s000| solo| sampaidengantoomh sae elo badan ukur sampaidengan100mh buah) t00.000o| lebih dari m? h dihitung samba a.100m pertama buah| t00. selebihnya dari m' h sampai dengan m? h buah setiap m? h selebihnya dari m? h setiap m? h selebihnya dari m? h setiap m? h selebihnya dari m? h atm doo bel papan dna nya bagian dari m? h dihitung m? h nan .mmuuawu meter kerja sampai dengan m' h lebih dari m? h dihitung sebagi berikut m' h pertama selebihnya dari m' h sampai dengan m? h buah setiap m' h selebihnya dari m? h sampai dengan m? h buah setiap m? h selebihnya dari m? h sampai dengan m? h buah setiap m? h selebihnya selebihnya dari m' h buah setiap m? h bagian dari meh dihitungbuah (ika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan bbg), elpiji, untuk setiap buah badan ukur meter air meter induk sampai dengan m' h lebih dari m? h sampai lebih dari m h meter kerja sampai dengan m' h lebih dari m? h buah lebih dari m h meter cairan minuman selain air meter induk sampai dengan m? h lebih dari m? h sampai lebihdari m' h buh| meter kerja sampai dengan m? h lebih dari m? h sampai buah lebih dari m? h pembatas arus air buah| 2s0o| jalan kompensasi suhu nara la. sampai dengan20001 buah| lebih dari sampai mamantoao |awn| 2sa0| 2mo0| lebih dari meter proper yang mempunyai (dua) seksi atau lebih, maka setiap buah seksi dihitung sebagai satu alat ukur li) sampai dengan 10kg min buah| lebih dari kg min dihitung sebagai berikut: a). kg min pertama buah b). selebihnya dari kg min sampai dengan kg min buah setiap kg min c). selebihnya dari kg min sampai dengan kg min buah setiap kg min d). selebihnya dari kg min sampai dengan kg min buah setiap kg min ama pawn setiap kg min www |l. sampai dengan galat pengisi ' ) | buah| so.0oo| page jom t00o| "0wo| setiap alat pengisi u wv |listrik stop watch buh| vb sampaidenganl kg buah| sampaidengan5kg buah) sampaidengan10kg buah| w . sampaidenganl buah| sampaidengan5kg buah| sampaidengan10kg buah| sampaidengan5kg buah| sampaidengan10kg buah| d . sampaidenganl buah| dari kgsampaidengan skg buah| to.0oo| dari 5kgsampaidengan10kg buah| dari10sampai dengan15kg o ) | buah| dari 15sampai dengan25kg buah| dari25kgsampaidengan50kg buah| dari50sampai dengan 100kg buah| dari100kesampaidengan150ke buah) dari 150sampai dengan300kg buah| dari sampai dengan500kg buah| dari sampai dengan1.000kg buah| dari sesampai dengan5.000kg buah) 1s0000| sampaidenganl buah| dari kgsampaidengan skg buah| dari5kgsampaidengan10kg buah| dari10sesampai dengan 15ke | buah| dari 15sampai dengan25kg | buah| dari25sesampai dengan 50ke buah dari50sampai dengan 100kg buah| dari100kgsampaidengan150kg buah| dari kgsampaidengan300kg buah| dari sampai dengan500kg buah| t00. 1l. dari500 sampai dengan .000ke buah| isotop| dari sampai dengan5.000kg buah| sampaidengan100toh ) | buah| 1s0000| is0.000o| impagmansonwan fwn| sampai dengan ton h lebihbesardari500ton h buah| 4s0. sampaidengan100kg em? buah| to.ooo| lebih dari kg cm? ampaamantommkue o)|fwn| lebih dari 1000kg em? ' buah| 30000o| alat ukur tekanan darah buah a). sampaidengan 100kg em? buah| t0.s00| b). lebih dari kg cm? damusmantoorgem o) o|asan| orsay| asam| naa swmwawmaan c). lebih dari kg cm? pressure calibration pressure recorder a). sampai dengan kg cm? b). lebih dari kg cm? buah sampai dengan kg cm? c). lebih dari kg cm? pencak kartu kapas dan tekstil, buah setiap komoditi untuk kayu dan komoditi lain, buah setiap komoditi http yang memiliki konstruksi tertentu: timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot ingsun buah timbangan majemuk timbangan cepat, timbangan pengisi (curah dan timbangan pencampuran buah untuk semua kapasitas imbangan elektronik untuk semua kapasitas http yang memerlukan kalibrasi sertifikasi tabel: iav: tera tera biaya biaya sertifikasi unit (era atau jera atau minimum minimum iav' tera tera gubernur maluku utara abdul gani kasula, lampiran iii peraturan daerah provinsi maluku utara nomor tahun tanggal tentang retribusi daerah daftar besarantarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas perhubungan komunikasi dan informatika no| nama jenis barang jasa, tarif parkir | biaya sewa keterangan ruanganber rp. m2 bulan ruangan non ac rp. m2 bulan |tahan kosong rp. m2 bulan dinas perindustrian dan perdagangan bidang bahan bahan jenis pengujian sifat yang spesifikasi besarnya tarif rp) pengujian produk yang uji diukur identitas metode pengujian fisika kimia kopra kadar air rp. kg sampel kadar minyak rp. kg sampel kadar asam laurat sni rp. kg sampel benda asing rp. kg sampel bagian berkarang rp. kg sampel bagian bersama rp. kg sampel bagian cacat rp. kg sampel fisika kimia biji kakao kadarair rp. kg sampel mikroblog serangga hidup sni rp. kg sampel biji berbau asap dan rp. kg sampel atau berbau asing kadar kulit dan kadar rp. kg sampel kepung biji kadar lemak total rp. kg sampel kadar lemak bebas rp. kg sampel keeping biji rp. kg sampel cemaran logam rp. kg sampel cadmium cd) kompas kadarbesi fe), rp. kg sampel tembaga cu) dan seng zn) kadar timbal pb) rp. kg sampel kadar raksa hg) rp. kg sampel kadararsen as) rp. kg sampel kapang dan khamir rp. kg sampel bakteri total rp. kg sampel bakteri koliform rp. kg sampel salmonella rp. kg sampel fifth rp. kg sampel residu pestisida rp. kg sampel kadar air rp. kg sampel fisika kimia biji berkarang rp. kg sampel serangga utuh mati rp. kg sampel kotoran mamalia snicengkeh sni rp. , kg sampel fisika kimia fuli kadar air sni rp. kg sampel biji berkarang rp. kg sampel serangga utuh mati rp. kg sampel kotoran mamaliaair minum dalam angka lempeng total rp. sampel mikrobiologi kemasan amd) (alt) koliform sni rp. sampel fe. coli rp. sampel salmonela typos rp. sampel clostridium perfringens rp. sampel rp. sampel nitrat no3) rp. sampel nitrit no ) rp. sampel kekeruhan rp. sampel cemaran logam rp. sampel (timbal, tembaga, cadmium, raksa) kadar besi fe), rp. sampel kadar arsen as) rp. sampel badan rasa rp. sampel warna rp. sampel kesadahan rp. sampel zat terlarut rp. sampel zat organic rp. sampel ammonium nh3n) rp. sampel sulfat so4 ) rp. sampel sulfide s7) rp. sampel klorida ci) rp. sampel fluorida f7) rp. sampel sianida cn) rp. sampel mangan mn) rp. sampel klorbebas ci) rp. sampel fisika kimia rumput laut sni rp. , sampel mikrobiologi fisika kimia roti tawar manis sni rp. , sampel mikrobiologi fisika kimia bismut sni rp. , sampel mikrobiologi dinas pertanian no| jenis komoditi pelayanan tarif rp) padpadijagung kompositjagungedelaacang hijaue.pengujian kesehatan benih per sampel rp. kacang tanahtanaman holtikultura tahunan pemeriksaan lapangan perbanyakan tanaman secara generatif (biji), per rp.okupasi, rp. cangkok,sambung (gratis enter, anakan, bonggol) perstek) rp. pemeriksaanlapanganperbanyakantanamansecaravegetatif (kulturjaringan) rp. perbatanguntukbenih yang dinyatakan lulus dikenakanbiayaperbatang produsen penangkaran yang memakai mengambil mata entries dari rp. sumber pohon induk produsen penangkap lain dikenakan biaya per stres penerbitan register berbatang rp. tanaman hortikultura semusim jenis umbian kentang pemeriksaan lapangan rp. pemeriksaan umbi gudang per kilo gram rp. cc. pengujian kesehatan per sampel rp. penerbitan register lulus laboratorium per kilo gram. rp. tanaman hortikultura semusim yang diperbanyak secara generatif (bu) pemeriksaan lapangan rp. pengujian benih untuk pengisian label per kilo gram rp. pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilo gram rp. pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus mutu benih per sampel rp. pengujian kesehatan per gram rp. tanaman hortikultura semusim yang diperbanyak secara vegetatif (anakan, steak, umbi, bonggol) yang lulus diperiksa lapangan rp. untuk benih dikenakan biaya per batang. secara vegetatif (kultur jaringan) yang lulus diperiksa lapangan untuk benih rp. dikenakan biaya per batang cc. penerbitan register berbatang. rp. tanaman kakao pemeriksaan lapangan kebun entri per pohon rp. pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon rp. cc. pemeriksaan kebun pembibitan per pohon rp. pengujianbenih laboratorium per sampel rp. pengujian benih khusus per sampel rp. penerbitan register per kilogram rp. penerbitan register per anakan rp. kelapa sawitdalamhibrivanili pemeriksaanlapangankebuninduk per pohon rp. pemeriksaankebunpembibitan per anakan rp. penerbitan register per anakan rp. pala pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon rp. pemeriksaan kebun pembibitan per anakan rp. pengujian laboratorium per sampel rp. pengujian khusus per sampel rp. penerbitan register per kilo gram (biji) rp. penerbitan register per anakan rp. cengkeh pemeriksaan lapangan kebun lajambu mete pemeriksaan lapangan kebunsertifikasi tanda daftar dan register pohon induk penerbitan surat tanda daftar penangkap benih rp. penerbitan surat tanda daftar perdagangan dan penyalur benih rp. penerbitan register pohon induk per pohon. rp. jenis pengujian besarnya biaya keterangan pengujian satuan pengujian organ optik pengujian mikrobiologi tpc total plate count) rp. per sampel esehericia coli rp. per sampel salmonella rp. per sampel embrio cholera rp. per sampel embrio parahaemolyticus rp. per sampel staphylococusaureus rp. per sampel shield rp. per sampel listeria rp. per sampel clostridium rp. per sampel pengujian kimia protein rp. per sampel lemak rp. per sampel kadar abu rp. per sampel kadar air rp. per sampel . tri methyl amine tma) rp. per sampel total volatile base tvb) rp. per sampel histamin rp. per sampel mercury rp. per sampel fisika faith rp. per sampel jasa laboratorium lain rp. per sampel plc high performance liquid chromatography) rp. per sampel refraktor meter per sampel salimometer rp. per sampel meter rp. per sampelbesaran tarif retribusi tempat khusus parkir rumah sakit umum dr. hasan boesoirie ternate boesoirie ternate kali parker s.d jam berikutnya jam) jam pertama mobil penumpang rp. mobil barang kecil rp. rp. rp. mobil barang besar rp. rp. rp. tarif parkir pada terminal bandar udara sultan barulah ternate parkir.d jam maksimal jam) jam berikutnya pertama mobil barang sedang rp. rp. rp .pelabuhanan dinas kelautan dan perikanan jenis penerimaan pelayanan barang dan satuan tarif jasa jasa tambat jasa labuh biaya tambat biaya labuh untuk kapal berukuran diatas kapal perikanan gt, kapal perikanan per meter pangan samudera zee, kapal perikanan eks luar panjang rp. kapal etalkapal non perikanan semua ukuran rp. kapal perikanan gt, kapal perikanan samudera zee, kapal perikanan eks luar per kapal etal rp.rp. kapal non perikanan semua ukuran per kapal etal rp. tambat dan labuh untuk kapal perikanan berukuran s d kapal berukuran rp. kapal berukuran s d rp. kapal berukuran s d rp. labuh berlangganan kapal perikanan per kapal etal rp. 'anomtanampemansnsumsarsot anos0| tatentamabaswatmaana iraommantamaroog sesuai dengan tarif yang berasal dari pam per liter langganan nabi eksploitasi langganan pln ditambah biaya eksploitasi bengkel reklame bulan atangmanpesburanperamn aman saman semasa kendaraan roda tiga sejenisnya kendaraan roda tiga men sejenisnya per kendaraan rp. sultan barulah ternate ikan tangki bongkar muat esamacarewonama asanpareagan memutar tersimpan bamboo mentstumosun perompak emosontas terbitan set0 amen tersimpan consort0 ( emensamas perompak monsoon0 tewas tewmenan somos0 ismavememsntin dewan tussen tesowme dewan esomsamor dewan t t0n01 jeseusntamnamssman dengannjualan hasil produksi usaha daerah benih tanaman pangan dan perkebunan benih tanaman pangan biji) padi rp. kg bibit padi hibrida rp. bibit jagung komposit rp. bibit jagung hibrida rp. bibit kedelai rp. bibit kacang hijau rp. bibit kacang tanah rp. bibit benih tanaman hortikultura biji) rp. gram bibit sayuran bibit tanaman hortikultura (anakan) nangka rp. bibit rambutan rp. bibit mangga rp. bibit durian rp. bibit duku rp. bibit manggis rp. bibit benih tanaman perkebunan biji) kelapa sawit rp. , kg bibit kelapa dalam rp. , kg bibit kelapa hibrida rp. , kg bibit kakao rp. , kg bibit jambu mete rp. , kg bibit pala rp. , kg bibit cengkeh rp. , kg bibit lada rp. , kg bibit vanili rp. , kg bibit bibit tanaman perkebunan (anakan) kelapa sawit rp. bibit kelapa dalam rp. bibit kelapa hibrida rp. bibit kakao rp. bibit jambu mete rp. bibit pala rp. bibit cengkeh rp. bibit lada rp. bibit vanili rp. bibit gubernur maluku utara abdul gani kasula lampiran vii peraturan daerah retribusi daerah nomor tahun tanggal daftar besaran tarif retribusi izin trayek angkutan antar kota kabupaten dalam provinsi akbp) jenis angkutan kapasitas tempat duduk tarif per tahun izin trayek mobil penumpang umum s d orang mini s d orang rp. bus bus s d orang bus orang atau lebih rp. angkutan sungai danau dan penyeberangan asap) sampai dengan rp. rp. diatas rp. gubernur maluku utara abdul gani kasula lampiran viii peraturan daerah provinsi maluku utaratentang retribusi daerah nomor tahun tanggal tentang retribusi daerah daftar besaran tarifretribusi izin usaha perikanan retribusi perizinan perikanan tangkap jasa perizinan iup tangkap hand line tarif per orang hpi. rp. hand line tarif per perusahaan hpi rp. pool and line tarif gt perorangan hpi rp. pool and line tarif gt perusahaan hpi rp. purse seine pelagis kecil tarif gt perorangan hpi rp. purse seine pelagis kecil tarif gt perusahaan hpi rp. sup budidaya retribusi perikanan budidaya air payau objek retribusi satuan ha) rp. (ho rp. sda rp. retribusi perikanan budidaya air tawar no| objek retribusi luas lahan satuan( ha) tarif kolam air tenang hektar rp. sda rp.es0o000 a0 sda rp. sda rp.t000, 2keamaroeas s56 sada rp.t000, sda rp.t000000 sda rp.t000000 sda rp. restribusiperikananbudidaya air laut no| objek retribusi luastahan satuan tarif rumput laut ilepaspasar unit rp. rakit apung unit rp. |b. longtime unit rp. jabal unit ) | rp. unit | rp. |footer soto rekor t00000 (keramba hektar rp. hektar rp. bea nan retribusi perikanan budidaya perbenihan no| objek retribusi luas lahan satuan( ha) tarif backyard o . hektar rp. 0s o0o sda rp. |. sda rp. penggelondongan |. sda rp. sda rp sda rp. battery pop sda rp. |. sda rp. sda rp gubernur maluku utara abdul gani kasula

sip,huruf undang undang tahun tentang pemerintahapbd provinsi maluku utargubernur maluku utarasaldo kas bendahara penerimaan saldo kas akhir per desember2013 saldo kas akhir per desember terdiri darivagustus

:perubahanoktober bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf perlu dilakukan perubahan anggara pendapatan dan belanja daerah provinsi maluku utara tahun anggaran dengan peraturan daerahnggal novembecc. lain lain pendapatan daerah yang sah anggaransetelah rpdana alokasi khusus anggaranrp. jumlah dana dana darurat rp. dana bagi hasil anggaran rp. jumlah dana bagi hasil pajak rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus anggaransetelccapa berkenaan anggaran rp. jumlah siapa berkenaan rp. pencairan dana cadangan anggaran rp. jumlah pencairan dana cadangan setelah rp. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan anggaran rp. jumlah penjualan kekayaan daerahrp. pembayaran pokok utang anggaran rp. jumlah pembayaran pokok udaerah: lampiran daftarnovember pj. gubernur maluku utara tanribali lamo diundangkan sofia pada tanggal november sekretaris daerah provinsi maluku utara madjid hasen lembaran daerah provinsi maluku utara tahun nomor . halmahera selatan nama dan daerah aliran das sungai das sungaio11 das ghifari das bobo das wayamli das gola das malala das dingolaf besar das wala das wali das petualang das taiga das sungai das sungai das gau das saldiadili das loteungeu das birdas samamaluku das colon das jaga das lololimdi das kolanomaake das ngangamiango das papeda das palopo das kadang das bakau das rano das laba das tali das camera das aji das wasit das lipat das sungai das sungai das moral das sakit das biaboki das tango das poliol das last das bone das bibir das dogulai das fisisungai das sungai das tawa das guruapin duri sungai das sungai das tutul das samalanga das peleton das tamale das titilengan das wahana das lobata das song kurung das goyang das subsuku das itaku das tukang das kebal das kutai das para das pandang das ngofakiaha das tinggal das town das sangre das sungai das sungainama dan daerah aliran das sungai das sungai das susu das warabala das melanoma das tubuh das lele das morotai das pus das tata das pakaian das cio das tapi das libani das pita das daponama dan daerah aliran das sungai das sungailolo das golek das laba das camera das togurara das makara das marikuaralamo das door das tuduwangi das gilo nama dan daerah aliran das sungai das sungaisio das that das sumkusu das ibu das sik das buku das kahatola das ngelo das salangadeke das loloda das gandasulmagazine das satu das gamolamo das total das bubble das ilafameko das kamu das isi das paca irigasi provinsi meliputi bendungan, jaringan saluran irigasi dan daerah irigasi. sistem jaringan irigasi provinsi jaringan air minum perkotaan dan jaringan air minum perdesaan. jaringan air minum perkotaan terdapat ibu kota kabupaten kota yang dilayani oleh perusahaan daerah air minum dam) yaitu sula, tidore, ternate, jailolo,.terama area kabupaten wilayah sungai irigasi kewenangan kota das) (d.i) d.i pattern halmahera halmahera pusat kelam timur selatan halimah halimah d.i wangongira a'mantra a'mantra pusat utara selatan d.i. toboulamo halmahera halmahera provinsi utara utara halimah halimah d.i. meliput a'mantra a'mantra provinsi utara utara d.i. biang halmahera halmahera provinsi utara utara d.i. taliwang halmahera halmahera provinsi utara utara d.i. kelereng halmahera halmahera provinsi utara utara d.i. aha pulau morotai provinsi utara d.i. piloto pulau morotai provinsi utara halmahera halmahera d.i. talaga provinsi barat utara halmahera halmahera d.i. jani provinsi barat utara halmahera halmahera d.i. jailolo provinsi barat utara halmahera halmahera d.i. goal provinsi barat utara halmahera halmahera d.i. loloda provinsi barat utara nama daerah kabupaten wilayah sungai kewenangan kota das) (d.i) d.i. susu halmahera halmahera provinsi barat utara d.i. usia halmahera halmahera provinsi barat utara di. sahu halmahera halmahera provinsi barat utara halmahera halmahera d.i. kelam halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. saga halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. trailing halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. ekor halmahera halmahera provinsi timur selatan halimah halimah d.i. akedaga ama era a'mantra provinsi timur selatan d.i. meja halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. wayamli halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. dorosagu halmahera halmahera provinsi timur selatan d.i. wairoro halmahera halmahera provinsi tengah selatan di. kobe halmahera halmahera provinsi tengah selatan d.i. bibinohi halmahera halmahera provinsi selatan selatan nama daerah kabupaten wilayah sungai kewenangan kota das) (d.i) halmahera halmahera provinsi selatan selatan halmahera halmahera d.i. sayang provinsi selatan selatan d.i. get halmahera halmahera provinsi selatan selatan halmahera halmahera d.i. gane timur halmahera halmahera provinsi selatan selatan d.i. yahoo kota tidore halmahera provinsi tayang) kepulauan selatan d.l. cinta kota tidore halmahera provinsi kepulauan selatan d.i. mandi kota tidore halmahera provinsi kepulauan selatan kepal d.i. jorjoga kepulauan provinsi sula d.l. kilo kepulauan provinsi sula d.i. waimiha kepulauan provinsi sula d.i. tolabit halmahera halmahera kabupaten jakarta) utara utara halimah halimah d.i. pedagang a'mantra a'mantra kabupaten utara utara halimah halimah d.i. dorolamo a'mantra a'mantra kabupaten utara utara moi kabupaten wilayah sungai kewenangan kota das) (d.i) halmahera halmahera d.i. gagak utara utara kabupaten halmahera d.i. miley pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. dae pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. wewemo pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. santoso pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. bahu bahu pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. sambil pulau morotai kabupaten utara halmahera d.i. hoku hoku pulau morotai kabupaten utara d.i. fronti halmahera halmahera kabupaten barat utara d.i. gembala halmahera halmahera kabupaten barat utara d.i. color halmahera halmahera kabupaten barat utara d.i todos halmahera halmahera kabupaten barat utara d.i. diduga halmahera halmahera kabupaten timur selatan halmahera halmahera d.i. mancalele kabupaten timur selatan halmahera halmahera d.i. wahana kabupaten selatan selatan halmahera halmahera d.i. kosa kabupaten selatan selatan halmahera halmahera d.i. bale kabupaten selatan selatan wilayah sungai lintas kabupaten kota kepulauan sula obi das sungai das sungai das aloha das della das model das pot das tango das gado das yamada kecil das tinggal das yamada besar das batas das sembada das lab das kayu das kalau das sahu das buaya kecil das sinabung das madufuhi das way nude das labura das way buya das dulhania das nabi das bulunya das deg das kena das way hay das ipa das tua das damai das kubu das nin das way alata das kalapa das manang das sarana das way teliti das foi das bua das ina das mono das capita das kabur das masuki das made das warga das ratu das lokadata das here das hui das kaway das sewa das tetamu das sumatera das parigi das dara das sungai das sungai das masa das nib das kota das sawi das nata das busa das ncaa das boleh das gondola das gay das lagi das beda das koka das fata das aku das tahu das mono das sekolawansungai das sungainakala nama dan daerah nama dan daerah aliran aliran das sungai das sungai das ufamatola das nikolaipusat kegiatan nasional ternate provinsi pkn) mana (pk np) pusat kegiatan tidore sasih provinsi pron wilayah tobelo, provinsi provinsi (ewe p abuya provinsi provinsi samara provinsi provinsi pusat kegiatan weda, masa, buli wilayah promosi cemara, jaya, jailolo pin (pk wp) jaya, jailolo provinsi provinsi singoli, bere bere pusat kegiatan strategis nasional aruba nasional pks) pusat galena regional kabupaten | | ( | kegiatan kao regional kabupaten tpt lokal( pkl) malut regional kabupaten ( | ( | edi regional kabupaten tongutesung regional kabupaten tft susu regional kabupaten tpp bong regional kabupaten lbisahaya regional kabupaten tpp beta regional kabupaten ata regional kabupaten ebe regional kabupaten erna kabupaten wairoro regional kabupaten ( | ("| warabala regional kabupaten guruapin regional kabupaten ( | ( || e wafat regional kabupaten fakta regional kabupaten ( | ( | e abang regional kabupaten sopi regional kabupaten ( | ( || pusat administrasi provinsi kabupaten pusat perdagangan, jasa dan pemasaran pusat perhubungan dan komunikasi pusat produksi pengalihan pusat pelayanan sosial(kesehatan, pendidikan dan lainnya) pusat pendidikan tinggaruba dae |asal| dae bere bere lao lon seal dalam kota aruba bere bere sapi osn sofi warabala warabala aruba osn kabupaten halmahera utara lapangan terbang galena luas| galena tobelo lal meal tobelo dermaga fery o3oo| tobelo pelabuhan coast| tobelo podiwang cases| podiwang kao |on |337ee| oos kao bos (nao| later galena kedai lp a3ooo| kao taliwang taliwang tolabit lelo s0oo| os2 taliwang kursi polo sp. tube katana op ngidoho tapi op lapi drum op soo| tolabit togorebatua opo meliput taliwang bos singoli dermaga fery lal bos simpang doing lal simpang doing sofia lao doing bobaneigo balon singoli jailolo jailolo goal lo goal ibu snr tbu kedai lo neo0 sp. doing doing dermaga) ibu togorebatua olx sofia kelam o11 kelam payah jas2| keliling pulau tidore dermaga sofia malala sofia bukit durian bukulasa barumadehe opo grading akeklano akekolano oba opo oba somahode somahode garojou opo grading ake goals kabupaten halmahera sooko| solo| a5000o| snr e1ooo| solo| cbooo| jara jara botol snr kabupaten halmahera snr snr cbooo| 6g000o| kota ternate jasa| label jambul pelabuhan tte oso| oz0| oao| ozo| oao| oss| os3| oss| o26.a 3neo| an2oso| solo| bohong tiong tiong tebang tebang sama dosa falabisahaya falabisahaya biloba |soo| kapoor capalulu capalulu waiting keterangan jalan nasional jalan strategi nasional snr jalan strategi nasional rencana jalan jalan provinsi jalan kabupaten kolektor1 kolektkeberadaan status oja| terminal kelam halmahera) ime eltematameyana met la| terminal singoli halmahera) imecjoa terminal goal halmahera) type nana terminal ibu halmahera) type ola terminal loloda halmahera) type terminal bos halmahera) type terminal doing halmahera) type terminal tobelo halmahera) type doo oja| terminal galena halmahera) type terminal meliput halmahera) type doo ola terminal kao halmahera) type 00s| terminal pedagang halmahera) type terminal susu halmahera) type terminal aruba morotai) type ja terminal warabala morotai) type terminal santoso morotai) type is| terminal bere bere morotai) type terminal masa halmahera) type opa terminal buli halmahera) type nan terminal ekor halmahera) type mae terminal suami halmahera) type isi terminal tata halmahera) type terminal bill halmahera) type terminal dorosagu halmahera) type ena aan terminal pattern halmahera) type terminal gotowase halmahera) melo terminal weda halmahera) type ja terminal foya halmahera) type opa lal terminal relief halmahera) type terminal bangsa halmahera) type terminal patani halmahera) type opa ole terminal gene halmahera) type temstmanpsan telsmmaatsaan mere emas meet) fetemamtetamawar nice| iremetsscatetamawan (nee petemamttamtes need| jelomnmngsa (se teltemmatmare taman dee tafomtammpe nee altamatvamanwon terminal sarana sulawesi) type terminal manaf sulawesi) mec| |. terminal kabau sulawesi) idkec |o1 terminal waikalopa sulawesi) mec| terminal dosa mangold) mec| ole terminal mangold mangold) "mec| terminal kawat mangold) dmc terminal biloba mangold) ime| terminal baruakol mangold) mec| (s0 terminal bohong taliabu) type naustralia damper, sidney, adelaide, melbourne yokohama, kobe, osaka, nagoya, hamata, tokyo, chiba new york new jersey, los angeles, long beach manila luzon) cina shanghai hongkong kaohsiung busan alur pelayaran nasional maluku malut sulut malut papua barat malut sorong, kabare raja ampat), stone raja ampat), fak fak, manokwari, kaisar raja ampat) sulteng malut sultra malut sulsel malut papua malut jatim malut kaltim malut kalsel malut alur pelayaran antar kabupaten tobelo bacan morotai sarana weda masa jailolo tidore alur pelayaran rakyat ternate rum tidore ema ternate doing ternate |oba tempat |obi tidore gita |. tidore |oba l. jailolo |tbu (. aruba ibu. |. bui masa |. bui alami |. bui patani |. bui biola weda mab wea ei lalui sailtatus keberadaan kota kabupaten eksisting pelabuhan ahmad yani utama pelabuhan tpawatanito pelabuhan hari pengumpan rawan pelabuhan sofia utama pelabuhan sosio pengumpul pelabuhan rum pengumpan pelabuhan goto pengumpan pelabuhan mare pengumpan pelabuhan selama pengumpan pelabuhan sowang pengumpan pelabuhan payah pengumpan pelabuhan patula pengumpan pelabuhan jailolo pengumpul pelabuhan singoli pengumpan pelabuhan goal talaga pengumpan pelabuhan sahu pengumpan pelabuhan kedai pengumpan pelabuhan ibu pengumpan pelabuhan bos pelabuhan tobelo utama pelabuhan kao pengumpan pelabuhan pedagang pengumpan pelabuhan galena pengumpan pelabuhan susu pengumpan pelabuhan dama pengumpan pelabuhan aruba hub. internasional pelabuhan aru pengumpan pelabuhan santoso pengumpan pelabuhan sopi pengumpan pelabuhan bere bere pengumpan pelabuhan warabala pengumpan paman) grow ten posanviste teraman |eamanswam teman toman teman (pamumaton taman tammanoasam permen (pamantaten pengaman joss emma remaanwoi teman gajoamumteai taman jesamnanwota reremeu |pastutantora pengumpan |peabuhantetter pengumpan |reubunansepo satwa pengumpan (rsaturanwtea pengumpan tosastntaaa paman fpamutatsan teman pelabuhan labuhan utama inang pem trsanntn team pelabuhan busur pengumpan irasamanorvar teman touan tanaman ipaamtantara tegar toamtantati pem irasmansnaa pemeran (resaantoomasi segmen (hassamatsaan permen |pomutantowu penanam (oemuansom pemasar pelabuhan wayaloar pengumpan (romusa taman (raman mem preman tmn iraaaansama | van iamamosa memuja iamaonoorg tema irewuanntanat penganan jpemantase pem jpemuantsan permen ipsamontarat team ipamaontan semen tentara team (roman pemeran (ramomewuta pegang romansa temen (remunwatna paman ||a " pelabuhan gelar pengumpakarta soekarno hatta jogja adisutjipto ngurahkai rencana angkutan udara niaga luar negeri australia jepang amerika serikat filipina china taiwan hongkong korea rencana angkutan udara bukan niaga dalam negeri ban ngurah sulbar lagaligo rencana angkutan udara bukan niaga luar negeri amerika serikat san francisco, john kennedy, los angeles, mesias pesanan macapagal hanzi beijing, bangun guangzhou rayuan, kaohsiung hongkong hongkong chengdu, jeju, mean, seoul limpo rencana pengembangan kebandarudaraan provinsi maluku utara bandara kumbang kao, kabupaten halmahera utara bandara gamarmalamo galena, kabupaten halmahera utara bandara buli buli, kabupaten halmahera timur bandara weda weda, kabupaten halmahera tengah bandara gene pulau gene, kabupaten halmahera tengah bandara usman sadik abuya, kabupaten halmahera selatan bandara malam sarana, kabupaten kepulauan sula bandara mangold fala, kabupaten kepulauan sula poo bandara tomato kabupaten halmahera barat nee mae selattenaga diesel ternate, soa siu, sarana, baca, tobelo, jailolo, ibu, lalui, dosa, bohong, payah, masa, weda, galena, buli(2emagatap rencana kalteng, masa, pulau rerata pep rencana tenagaair |. rencana tenaga mikro kalbar, halus, kota tidore, hidro kaltim, kalteng, kalsel, rencana kepulauan sula, pulau men nee bumi tenaga tenaga arus pulau morotai kepulauan rencana laut sula tenaga bio kota tidore, kalteng, rencana energi kaltim, kepulauan sula: juli tentang rencana tata ruang wilayah provinsi maluku utara tahun daftar jaringan tenaga listrik a11 ranting bacan | ranting jailolo |789a |kantor pelayanan lalui kantor pelayanan bohong |19g jaa |2o as jas |2s madopolo kantor pelayanan makian dalam aan pj. gubernur maluku utara tanribali lamo lampiran peraturan daerah provinsi maluku utara nomor 2tahun tanggal juli tentang rencana tata ruang wilayah provinsi maluku utara tahun daftar distribusi minyak dan gas minyak tanah depo ternate, pt. minimal utara, pt. ternate gunung bacan, sarana, tinggi tobelo minyak solar, industri tambang pln bensintelekomunikasi sistem jaringan mikro ternate bos, bos digital soa siu, bos hasil lobata, bos tobelo, bos jailolo jaringan serat optik jailolo, ternate, sofia palapa ring koneksi dari sulawesi utara jaringan satelit ternate, bacan, morotai, sarana, mangold jaringan tetap ternate, tidore, kalbar, telekomunikasi halus, morotai, kalsel, kepulauan sula jaringan telekomunikasi ternate, tidore, kalbar, khusus halus, kalteng, kaltim, halal, morotai, kepulauan sula jaringan stasiun radio ternate stasiun lokal pj. gubernur maluku utara tanribali lamowilayah negara, peraturan presiden nomor tahun tentang badan nasional pengelola perbatasan dan sertebrapa kali terakhir dengan peraturan presiden nomor tahun bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan pengelola perbatasan dan unit layanan pengadaan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bidang urusan pengelola perbatasan dan pengadaan barang jasa lingkungan provinsi maluku utara diwadahi oleh sekretariat daerah, maka organisasi sekretariat daerah provinsi maluku utargelola perbatasitambah sebagai berikut pada bab angka huruf diubah dan ditambah pada biro pemerintahan umum, menjadi: bagian pemerintahan umum, membawakan sub bagian kerjasama antar daerah: sub bagian administrasi perangkat daerah dan pejabat negara: cc. sub bagian koordinasi dan pembinaan wilayah. bagian otonomi daerah, membawakan sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan: sub bagian desentralisasi dan pengembangan wilayah: sub bagian evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah. bagian pengelola perbatasan dan pertanahan, membawakan sub bagian pengelola perbatasan: sub bagian pengelola potensi dan infrastruktur kawasan: sub bagian pertanahan. bagian administrasi kependudukan, membawakan sub bagian kependudukan dan pencatatan sipil: sub bagian informasi dan pelaporan kependudukan: sub bagian tata usaha biro. pada bab angka huruf diubah dan ditambah satu bagian pada biro administrasi pembangunan menjadi: bagian administrasi pembangunan, membawakan: sub bagian administrasi pembangunan fisik dan prasarana: sub bagian administrasi pembangunan lintas kabupaten kota: cc. sub bagian tata usaha biro. bagian pengendalian pembangunan, membawakan sub bagian pendataan pembangunan daerah: sub bagian pengendalian program kerja pembangunan daerah: sub bagian monitoring dan evaluasi. bagian usaha jasa pembangunan, membawakan: sub bagian pembinaan jasa konstruksi dan non konstruksi: sub bagian layanan pengadaan secara elektronik, sub bagian pengawasan dan pelaporan. bagian layanan pengadaan, membawakan: sub bagian pelayanan: sub bagian umum: sub bagian informasi dan pengaduan. pada bagian layanan pengadaan dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. bagan struktur organisasi biro pemerintahan umum dan biro administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi maluku utara sebagaimana tercantum pada lampiran perubahan peraturan daerah ini. ketentua:sekretariat daerah merupakan unsur staf yanghwa perkembangan urusan pemerintahan yang tidak mewadahi dalam peraturan pemerintah nomor tahun sehubungan dengan dinamika pengelolaan wilayah perbatasan melalui undang undang nomor tahun tentang wilayah negara dan peraturan presiden nomor tahun tentang badan nasional pengelola perbatasan yang memberikan penugasan perlunya pembentukan badan pengelolaan perbatasan daerah oleh kepala daerah baik secara mandiri maupun melekat pada unit struktural lainnya. selain itu, sehubunganeh karena, agar organisasi sekretariat daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien perlu dilakukan penyesuaian sesuaimaluku utara tahun nomor:diganti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong prajadiubah dan ditambah sebagai berikut pada bab huruf diubah menjadi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi maluku utara. bagian ketiga diubah menjadi badan kesatuan bangsa dan politik. bab iii bagian ketiga paragraf diubah menjadi badan kesatuan bangsa dan politik adalah unsur pendukung tugas kepalabagian ketiga paragraf diubah menjadib iii bagian ketiga paragraf huruf dan diubah menjadipemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik. bab iii bagian ketiga, paragraf diubah dan point bidang perlindungan masyarakat dihapus dan ditambah menjadi:kan: sub bagian penyusunan program: sub bagian umum dan kepegawaian, cc. sub bagian keuangan. bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan dan penanganan konflik, membawakan sub bidang pengembangan nilai nilai kebangsaan, sub bidang penanganan konflik. bidang fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik, membawakan sub bidang fasilitasi organisasi politik kemasyarakatan, sub bidang lembaga perwakilan dan partisipasi politik. bidang pengembangan budaya politik, membawakan: sub bidang pengembangan budaya etika politik, sub bidang fasilitasi pendidikan politik. bidang ketahanan seni budaya, agama dan ekonomi, membawakan: sub bidang ketahanan seni budaya dan agama, sub bidang ketahanan ekonomi. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi maluku utara sebagaimana tercantum pada lampiran perubahan peraturan daerah ini. ii. bab iii bagian ketigabelas, paragraf diubah dan ditambah menjadi satuan polisi pamong praja selanjutnya disebut satpol tipe adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. bab iii bagian ketigabelas, paragraf diubah dan ditambah menjadbab iii bagian ketigabelas, paragraf diubah dan ditambah menjadi dalam melaksanakan tugas pokokkepala daerah. bab iii bagian ketigabelas, paragraf diubah dan ditambah menjadi untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pad: menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggan satpol mempunyai hak:: polisi pamong praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bab iii bagian ketigabelas, paragraf diubah dan ditambah menjadi dalam melaksanakan tugasnya, satpol: kepala satpol diubah menjadi kepala: bagian tata usaha yang membawahi dua subbagian diubah menjadi sekretariat yang membawakan: subbagian penyusunan program subbagian umum dan kepegawaian subbagian keuangan bidang pengembangan kapasitas, membawakan: seksi pengembangan personil: seksi penyuluhan dan pengawasan. bidang penyidikan dan penindakan, membawakan: seksi operasi dan penertiban, seksi pemeriksaan dan penyidikan. bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, membawakan seksi pengawalan dan kesamaptaan: seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah. bidang perlindungan masyarakat yang membawakan: seksi pembinaan dan pengembangan sdm: seksi kurikulum dan pelatihan. kelompok jabatan fungsional il. bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja dan sebagaimana tercantum pada lampiran perubahan peraturan daerah ini. pada bab bagian kesatu dan diubah menjadi: kepala satpol provinsi merupakan jabatan struktural eselon ii.a: sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon iii.a: kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon iv.a.,bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing lembaga teknis lingkungan pemerintah provinsi maluku utara, seringkali ditemukan adanya kesamaan atau tumpang tindih sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. diundangkannyasebagai salah satu salah satu dasar hukuberimplikasi pada dilakukannya penyesuaian atas organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja provinsi maluku utara. untuk memenuhi maksud diatas, maka perlu. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi maluku utara tahun nomor lampiran peraturan daerah provinsi maluku utara nomor tahun tanggal juli bagan struktur organisasi dan tata kerja lampiran peraturan daerah badan kesatuan bangsa dan politik provinsi maluku utara. kepala badanbidang bidang bidang bidang pengembangan nilai nilai fasilitas organisasi politik, pengembangan budaya ketahanan seni budaya, kebangsaan penanganan kemas, lembu. perwakilan politik agama dan ekonomi konflik partisipasi politik sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan nilai fasilitasi organisasi pengembangan budaya ketahanan seni budaya nilai kebangsaan politik kemasyarakatan etika politik dan agama sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang penanganan konflik lembaga perwakilan fasilitasi pendidikan ketahanan ekonomi partisipasi politik politik upt lampiran peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tanggal juli bagan struktur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja provinsi maluku utara sekretariat kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian penyusunan umum keuangan kepegawaian program bidang bidang bidang bidang pengembangan penyidikan pembinaan ketentraman perlindungan mayarakat kapasitas penindakan ketertiban seksi seksi seksi seksi pengembangan penertiban pengawalan pembinaan dan personil kesamaptaan pengembangan sdm seksi seksi seksi seksi penyuluhan pemeriksaan ketentraman kurikulum dan pengawasan penyidikan ketertiban masyarakat pelatihan wilayah gubernur maluku utara thaib arman

gubernur sumatera baratdalam rangka penyelenggaratugas dan fungsi perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap rumah sakit daerah sebagai organisasi bersifat khusus, dan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya yang telah dilakukan reorganisasi dan terdampak refocussing kegiatan dan relokasi anggaran, bahwa pengaturan mengenai perangkat daerah sebagaimana yang telah diatursebagaimanantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni yangdan tata kerja utd rumah sakit daerah berdasarkan peraturan daerah ini. ketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutenyesuaian status jabatan direktur rumah sakit daerah sebagai jabatan struktural, dilaksanakan setelahtd yang baru. pengisian jabatan perangkat daerah yang mengalami perubahilaksanakan paling lambat (enam) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah tahun dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengisian jabatan rumah sakit daerah yang mengalami perubahan berdasarkan peraturan daerah ini dilaksanakan sejak peraturan daerah ini diundangkan.provinsi sumateperaturan daerah provinsi sumaterbaratdr. achmad mochtar bukittinggi:ariamanrof. hb. spain padangdaerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja, peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain, dan peraturan daerah nomor tahun tentang penetapan status balai pengobatan penyakit paru paru menjadi rumah sakit paru provinsi sumatera barat,mahyeldi diundangkan padang pada tanggal juli pj. sekretaris daerah provinsi sumatera barat, ttd benci warprovinsi sumatera baratdalam perkembangannya, peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintahan daerah sehingga telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah berdasarkan beban kerja, kebutuhan dan target kinerja yang kemudianalam perjalanannya terdapat dinamika dimana proses perubahan terhadap peraturan daerah nomor tahun dan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga dalam peraturan daerah nomor tahun belum mengakomodir substanhususnya terkait dengan kelembagaan rumah sakit daerahyang merujuk kepadasesuai dengengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan apbd untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid refocussing kegiatan dan relokasi anggaran tersebut mengakibatkan anggaran yang awalnya direncanakan akan digunakan untuk reorganisasi sebagai tindaklanjut dari peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun dialihkan guna penanganan covid sehingga pengisian jabatan perangkat daerah yang mengalami perubahan sebagai amanah dari dari peraturan daerah nomor tahun belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit daerah serta guna efektifitas pelaksanaan penataan kelembagaan lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun pasca refocussing kegiatan dan relokasi anggaran pada apbd dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease covid perlu dilakukan perubahan kedua terhadap peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun yang mana dalam peraturan daerserta dilakukan juga penyesuaian terhadap status jabatan direktur rumah sakit daerah sebagaijabatan strukturalselain itu juga dilakukan penghapusan terkait batas waktu pengisian jabatan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mengalami perubahan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi sumatera barat nomor

tn: tgl gubernur sumatera baratsumatera barat, menimbang bahwa untuk meningkatkan taraf hidup, produktivitas, dan meningkatkan kemampuanperlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, bahwasebagai acuan dalam melaksanakan kewenanganmenetapkan lokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan nelayan, menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir, laut dan perairan umum, dan mendorong adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antar pemilik kapal dan nelayan buruh. untuk menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan nelayan, pemerintah daerah membangun sistem pemasaran komoditas perikanan, menyediakan sistem informasi pasar yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional: dan melengkapi sarana pemasaran ikan. nelayan pemilik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan nelayan buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu para pihak, dan cc. pilihan penyelesaian sengketa. perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud padaan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan bagi kedua belah pihak, mempertimbangkan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganmaka hubungan pemilik kapal dan nelayan buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku daerah. pemerintah daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada nelayan buruh dalam membuatapat dilakukan langsung kepada nelayan atau melalui koperasi nelayan. bagian keempat jaminan resiko penangkapan ikan pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan. resiko sebagaimana dimaksud pada meliputi: hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa. perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk: a.asuransi nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi nelayan buruh menjadi tanggungjawab nelayan pemilik. asuransi nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikanuntuk kapal dengan bobot paling besar gros ton. asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwayang bekerja pada kapal penangkapan ikan. asuransi nelayanketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian asuransi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan gubernurnelayan dan pemilik kapal wajib melengkapi perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan. nelaydan atau teguran tertulis. pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajibpemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan meliputi: pemeriksaan d. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait daerah. bagian keenam fasilitasi dan bantuan hukum pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. fasilitasi dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberdayaan bagian kesatu umum pemerintah daerah melakukan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan dan terprogram. pemberdayaan nelayankemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penguatan kelembagaan nelayan, dan fasilitasi akses permodal. keterlibatan dan peran perempuan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk pemberdayaan keluarga nelayan guna meningkatan keterampilan, kemampuan dan kreatifitas keluarga nelayan dalam bidang usaha ekonomi mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif. bagian kedua pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan termasuk keluarga nelayan. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk a.pengembangan program pelatihan dan pemasangan dibidang perikanan, fasilitasi pemberian beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan bidang perikanan, dan cc. pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan. bagian ketiga penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan, pemerintah daerah melibatkan dan berkoordinasi dengan penyuluh perikanan. bagian keempat kemitraan usaha pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan. kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada kegiatan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, distribusi: dan pemasaran. pelaksanaan kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam perjanjian tertulis. bagian kelima kemudahbagi nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikdan alih teknologi. untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyediakan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas dan perangkat daerah terkait. penyediaan informasi bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat informasi tentang potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan, sarana produksi, ketersediaan bahan baku: harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, dan tingginya gelombang laut, pendidikan, pelatihan, penyuluhanterintegrasi dengan spe provinsi sumatera barat. bagian keenam penguatan kelembagaan nelayan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap nelayan melalui penguatan kelembagaan nelayan.pembentukan kelembagaan nelayan. pembentukan dan penguatan kelembagaan nelayan disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah. kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh nelayan. dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada bertugas meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam pengembanggian ketujuh fasilitasi akses permodalan pemerintah daerah memberikan fasilitasi akses permodalan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya. pemberian fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas dengan pendampingan oleh konsultan keuangan mitra bank dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan. bab pendanaan pendanaan dalam penyelenggaraperundangan. bab partisipasi masyarakat masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, dan atau pengawasketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dengan peraturan gubernur. bab vii pembinaan dan pengawasan gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayandilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diaturmahyeldi diundangkan padang pada tanggal agustus sekretaris daerah provinsi sumatera barat, ttd hansastrilindungan dan pemberdayaan nelaynjelasan atasumum provinsi sumatera barat yang terletak bagian barat pulau sumatera, memiliki garis panjang sepanjang dan perairan luas laut diperkirakan memilki potensi perikanan lebih kurang ribu ton per tahun. potensi yang terdapat luar provinsi sumatera barat yang sangat besar tersebut, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah dan masyarakat sumatera barat. dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut menjadi sangat besar, yaitu mulai dari (nol) sampai (dua belas) mil laut. artinya kewenangan pengelolaan wilayah laut mulai (nol) sampai (dua belas) mil sepenuhnya menjadi urusan pemerintah provinsi. melihat besarnya kewenangan dan potensi yang terdapat wilayah perairan laut tersebut, maka pemerintahan daerah provinsi harus dapat mengelola dengan sungguh sungguh potensi tersebut, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumatera barat terutama masyarakat nelayan. untuk dapat mengelola secara maksimal potensi kelautan tersebut, maka diperlukan landasan hukum yang jelas sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan daerah untuk mengatur semua potensi perikanan dan termasuk mengatur dan memberikan perlindungan dan pemberdaya dengan melindungi dan memberdayakan masyarakat nelayan. dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya dan masyarakat sumatera barat umumnya. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah,lokalrencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan menjadi bagian dalam penyusunan dan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerahsil inventarisasi adalah hasil inventarisasi data nelayan yang memiliki kartu identitas sebagai nelayan. data nelayan yang telah inventarisasi berdasarkan kartu identitas nelayan, dijadikan sebagai input data dalam spe provinsi sumater. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi sumatera barat. perlindungan nelayan adalah segala upayamenggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap bisnissetiap orang adalah orang perorangan atau kopewilayah hukum republik indonesia. kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhi kembangkan dari, oleh dan untuk nelayan berdasarkan budaya dan kearifan lokal. asuransi nelayesiko penangkapan ikanrlindungan dan pemberdayaan nelayan dilakukan berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatanj, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan: efisiensi berkeadilan, berkebertujuan untuk: memberikan perlindungan kepastian usaha yang berkelanjutan terhadap nelayan daerah, mengembangkan produktivitas, kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan potensi nelayan, mewujudkan peningkatan kemampuan kapasitasmemberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum: dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan daerah. ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan nelayan, meliputi perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pendannelayan tradisionalima) yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan. bab perencanaan pemerintah daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangan daerah. rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan strategi dan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan. penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan daerah. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan disusun berdasarnegara republik indonesia, cc.daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan jumlah nelayan. penentuan jumlah nelayntuk penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dinas menyusun data nelayan yang bersumber dari data kependudukan dan hasil inventarisasi. data nelayan sebagaimana dimaksud pada disusun berbasiskan data elektronik dan dapat terintegrasi dalam spe daerah. data nelayan sebagaimana dimaksud pada dilakukan peremajaan data secara berkala. setiap nelayan harus memiliki identitas sebagai nelayan. identitas sebagai nelayan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kartu tanda penduduk yang mencantumkan identitas sebagai nelayan atau surat keterangan sebagai nelayan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. bab iii perlindungan bagian kesatu umum perlindungan terhadap nelayan meliputi: prasarana dan sarana, kepastian usaha, jaminan resiko penangkapan ikan, fasilitasi dan bantuan hukum: dan jaminan keamanan dan keselamatan. bagian kedua prasarana dan sarana pemerintah daerah menyediakan prasarana dan sarana, meliputi:paling sedikit meliputimasaran hasil perikanan, jalan distribusi, dan instalasi penanganan limbah. penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada nelayan untuk memperoleh sarana perikanan. kemudahan untuk memperoleh sarana perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi menjamin ketersediaan sarana usaha perikanan, dan pengawasan terhadap harga sarana usaha perikanan. sarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sarana penangkapan ikan, dan sarana pengolahan dan pemasaran. sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan kapal berinsulasi, perahu yang dilengkapi mesin dan peralatan lainnya, alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan alat bantu penangkapan ikanbagian ketiga jaminan kepastian usaha pemerintah daerah menjamin kepastian usaha nelayan dalam penangkapan ikan. untuk menjamin kepastian usaha nelayan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah

ea) cia semu puma 73ndaraan bermotor ubah bentuk dan ganti mesinmengalami ubah bentuk, dasar pengenaan pkb dan bbn kb ditambah dengan nkb ubah bentuk. dalam hal light truck, truck, tonton, dan tractor headsebagaimana dimaksud pada danm mahyeldi diundangkan padang pada tanggal z2jun! pj. sekretaris daerah provinsi sumatera barat, benc202mobil penumpang sedan gaji lra rom ber 2000cc (alfaromeo |156cav624v lra romeo |ies lra romeo a156 spark speed lra romeo a156 stem laura romeo |ais6 lraromeo a166 sportronic lra romeo juara romeo (alfa romeo 1779cc jatraromeo |er love lra romeo (ct venice berlin lraromeo jat junior lraromeo junior lavraromeo |au lia super alfa romeo |gula super jazrarompo montreal laura rom2o sport kronik 3000cc 200s 10102a jason martin vintage oo2| |aston martin (db9 jason martin db9 vacante |aston martin |dbs 4x2 (aston martin (vanguish v12 jason martin |santa jenis sepeda motor sepeda motor roda il. ms| vivamas vivamas samson mati m9| |vivamas samson (ro sacoooo| r7| 200sf ss00o00o| so00. dengan seo0roof ivivamas samson laksana (roda .s00. g1lo 7a1 scoop0o0o| 7a2 o0625 ivivamas samson laksamana |dramas samson super (roda tas ta6 mo ma8| |vivamas samson super |vo lta vtt a t jizhongyu rhino sal sumatera barat, nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor tahun " " " tampak sel saman (aa parma tewas (oma jam butanol carroll |pakkayu (bak besi blind van box (sus sam busmedium sunting kat sa! bus maxi tni |carcarri erk |. compact (concrerepump bam inn conveyor belt rang lan (damkar (ag |merek (bou bue 3s000. dump (flat deck bnn |rre |gandengan lap bak landasan terbang boa long nana kai, sooooooo| nat mikrob .| es000000| aan bee minibus mobil jenazah (prime mover (|. (refrigerator ssoooooo| es000000| iriver conramek self loader isemetranler 5s. (sky lift (station wagon (sleeper uranium iranian uvorouc tanki a41 (tractor head mali adilan ato0arms wing box sumatera baratik,oefisien adalah unsur pengali dari nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan bobot kendaraan. bobot adalah cerminan tingkat kerusakan jalan dan ataumerupakan kendaraan bermotor yang dioperasikan atas jalan darat. kendaraan bermotor yang dioperasikan atas jalan darat sebagaimana dimaksud padabn kb:bn kb berbasis baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10x (sepuluh persen) dari dasar pengenaan bbn kbbn bn kb.

npemohon perkara nomor php.d viii nama petrus horas mumbai pekerjaan wiraswasta alamat jalan trikora nomor dok atas jayapura papua nama manuel menu pekerjaan anggota dprd provinsi papua barat alamat jalan pahlawan nomor langgeng, manokwari, provinsi papua barat pemohon pemohon perkara nomor php.d viii nama drs. decay secepat tempat tanggal lahir serui, januari alamat jalan pattimura, serui, papua nama drs. genes runtubo: alamat jalan pasir hitam desa pasir hitam, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapen nama billy frederik pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan kpr, desa famboaman, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapenooooooo at. pemohon iii: pemohon perkara nomor php.d viii nama adolf steve paramore, s.h.provinsi, dan kpu pusat yang sengaja mengulur ulur dan membiarkan kejadian ini berlangsung dan berlarut larut: pemohon php.d viii pemohon iv) bahwa hasil verifikasi tanggal agustus yang dilaporkan mahkamah konstitusi, merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen: bahwa pemohon tidak bersedia untuk mengikuti pemilukada ulang: pihak terkait bahwa kpu kabupaten kepulauan yapen telah melaksanakan verifikasi faktual dan administratif sesuai dengan perintah putusan mahkamah konstitusi mana konfigurasinya sama karena persentase dukungan partainya sama dan pemohon maupun pemohon iii memang tidak memenuhi syarat: kpu kabupaten kepulauan yapen mengalami kendala karena adanya intervensi dari pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah yang tidak mendukung tahapan pelaksanaan pemilukada ulang, bahwa para pemohon ini tidak menggunakan hak konstitusionalnya dengan baik mana tidak memenuhi upaya yang dilakukan oleh memohon, bahkan memboikot seluruh tahapan pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang ditindaklanjuti dengan pemboikotan pencabutan nomor urut, sehingga memohon tidak bisa melakukan tahapan selanjutnya: bahwa kalau pemohon tidak mau berpartisipasi dan pejabat pemda tidak memberikan mendukung pelaksanaan tahapan pemilukada pihak terkait mohon ditetapkan saja sebagai pihak yang memenangkan pemilukada kabupaten kepulauan yapen ini. pertimbangan hukum menimbang bahwa mahkamah telah memutus permohonan, dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon iii untuk sebagian:pe perangntaan daniel ayumi, sos mpa, dan hari' dahan arman, sos. robert fontana, sos, msi, dan bernard tarumi, sos. yuhendar muabusi, ap, si, dan fits bernard bisa, md. pak petrus horas mumbai dan manuel menu.i3. menimbang bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor nomor php.d viii bertanggal desember memohon komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen) kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tanggal agustus dan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap delapan pasangan calon ditambah dengan dua pasangan calon pemohon dan pemohon iii) yang dimulai pada tanggal april sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky iertanggal april i3 menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diperoleh hasil sebagaimana terdapat dalam surat keputusan komisi pemilihan umumbertanggal meii3 menimbang bahwa memohon kpu kabupaten kepulauan yapen) menyampaikan kepada mahkamah laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, bertanggal mei serta menyampaikan keterangan secara lisan muka persidangan pada tanggal juli sebagai berikut: bahwa pascaputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal desember salah satu anggota kpu kabupaten kepulauan yapen atas nama denny gemar, s.h. mengundurkan diri sehingga praktis hanya tersisa (tiga) orang anggota, dengan demikiankpu kabupaten kepulauan yapen tidak dapat melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa hal tersebut kemudian disikapi oleh kpu provinsi papua dengan membuka kembali pendaftaran pencalonan anggota kpu baru sebagai pengganti antarwaktu paw) mengingat calon yang terdapat dalam daftar tunggu sudah tidak ada lagi: bahwa proses rekrutmen, seleksi, bintik terhadap (sepuluh) calon paw praktis membutuhkan waktu lama dan baru dapat dilakukan pelantikan paw jayapura pada tanggal januari bahwa setelah dilakukan pelantikan anggota kpu kabupaten kepulauan yapen yang baru kemudian kpu kabupaten kepulauan yapen melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dengan melakukan verifikasi ulang meliputi administrasi maupun faktual sejak tanggal april berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky itanggal april hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan kpu nomor pts kpu ky v tertanggal mei dengan konfigurasi pasangan calon yang tidak berubah seperti sebelum putusan mahkamah konstitusi,.poinependingpengundian nomor urut sekaligus pengesahan tanda tangan atas kertas suara pada tanggal mei namun tanpa alasan yang jelas kegiatan tersebut diboikot oleh (tujuh) pasangan calon kecuali pasangan calon atas nama tony besar, s.sos dan frans sandi, bsc, i3.5j menimbang bahwa kpu provinsi papuakpu provinsi papua membenarkan keterangan kpu kabupaten kepulauan yapen: i3 menimbang bahwa bawaslu kabupaten kepulauan yapen dan bawaslu menyampaikan keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut:kalkalah konstitusi tersebut tidak dilaksanakan sesuai denganverifikasii3. menimbang bahwa kementerian dalam negeripada prinsipbahwa,: bahwa hal hal yang berkembang sesuai denganel kpu, hal tersebut bukan ranah dari pemda kepulauan yapen maupun kementerian dalam negeri. i3. menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dimaksud, para pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh memohon: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati laporan kpu kabupaten kepulauan yapen, kpu provinsi papua, bawaslu kabupaten kepulauan yapen, dan bawaslu, mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh paranomor php.d viii bertanggal desember tersebut, terdapat fakta fakta sebagai berikut: surat pengunduran diri dari anggota kpu kabupaten kepulauan yapen bernama denny gemar, sesuai surat pernyataan bertanggal januari memohon komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen) melakukan rapat pleno tertutup guna membahas kelanjutan dari pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba kpu ky tanggal januari yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan kpu kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky tanggal januari kpu provinsi papua melakukan rapat pleno pada tanggal januari dengan agenda membahas berbagai agenda termasuk pengunduran diri anggota kpu kabupaten kepulauan yapen bernama denny gemar sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba kpu papua i surat pencabutan pengunduran diri dari denny gemar bertanggal maret terkait pengunduran diri denny gemar, kpu provinsi papua berdasarkan surat nomor set kpu v tanggal mei menyatakan menolak pengunduran diri denny gemar. perihal pengunduran diri denny gemar tersebut, bawaslu kabupaten kepulauan yapen pada tanggal mei merekomendasikan agar kpu provinsi papua membatalkan surat nomor set kpu v tanggal mei dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran denny gemar dengan memberi sanksi pemberhentian terhadap denny gemar. atas rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan yapen, kpu provinsi papua melakukan rapat pleno pada tanggal oktober yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim seleksi calon anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen dengan keputusan kpu provinsi papua nomor tahun bahwa memohon menerbitkan surat keputusan nomor tahujuncto berita acara rapat pleno kpu kabupaten kepulauan yapejuni juncto berita acara rapat pleno kpu kabupaten kepulauan yapenagustus bahwa kpu kabupaten kepulauan yapen kemudian menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu ky viii tentangkepulauan yapen, bertanggal agustus bahwa sesuai berita acara nomor ba kpu ky viii tanggal agustus hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap delapan pasangan calon ditambah dengan dua pasangan calon pemohon dan pemohon iii) adalah: bahwa hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut kemudian dilaporkan kepada mahkamah konstitusi dengan surat kpu kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky viii tanggal agustus dalam surat tersebut kpu kabupaten kepulauan yapen juga memohon agar mahkamah konstitusi menjadikan hasil pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun sebagai putusan final, karena setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ternyata pasangan calon yang memenuhi syarat tetap sama dengan peserta sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi: bahwa permohonan tersebut kemudian ditolak oleh mahkamah konstitusi dengan surat nomor pan.mk x tanggal oktober perihal jawaban atas penyampaian laporan pelaksanaan putusan nomor php.d vii1 bahwa kpu provinsi papua selanjutnya tetap melakukan penyeleksian anggota kpu kabupaten kepulauan yapen pengganti antarwaktu, dan baru selesai pada tanggal januari yaitu dengan melantik penggantian antar waktu anggota kpu kabupaten kepulauan yapen, bahwa kpu provinsi papua mendapat surat pernyataan sikap bertanggal januari dari tujuh pasangan calon kecuali pasangan calon tony besar, sos dan frans sandi, sc., sos., serta pasangan calon daniel ayumi, sos., dan haji adnan arman sos., yang isinya antara lain tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan pemilukada ulang .dst : bahwa anggota kpu kabupaten kepulauan yapen dengan komposisi yang baru kemudian melakukan rapat koordinasi dengan para pasangan calon dan ketua koalisi ketua dan sekretaris partai pada tanggal februari bahwa kpu kabupaten kepulauan yapen selanjutnya membuat surat keputusan nomor pts kpu ky iv tanggal aprahwa sesuai jadwal sebagaimana surat keputusan nomor pts kpu ky iv tanggal april kpu kabupaten kepulauan yapen melakukan verifikasi ulang meliputi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dilaksanakan sejak tanggal april bahwa berdasarkan berita acara nomor baan keputusan kpuidapat hasilangkaitundarapat pleno kpu kabupaten kepulauan yapen dengan acara pengundian nomor urut sekaligus pengesahan tanda tangan atas kertas suara pada tanggal mei namun tujuh pasangan calon dari delapansamsul huda, s.h., misbahuddin gasma, s.h., heru widodo, s.h., hum., daniel tonapamasiku, s.h., dobel amir, s.h., kn., bonifasius gunung, s.h., satu pali, s.h., totok prasetiyanto, s.h., robinson, s.h., samsudin, s.h., dan dimas pradana, s., untuk selanjutnya keseluruhan disebut . para pemohon: terhadap: i1.6j komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen, berkedudukan jalan maluku serui, papua: dalam hal inis.h., taufik bahari, sh., hum., llm., ajisatria sulaiman, s.h., llm., juliana dewi, s.h., rahman ramli, s.h., mirza roy pizza, s.h., m.h., dan nur annisa rizki, s.o. memohon, pasangan calon tidak hadir kecuali pasangan calon atas nama tony besar, sos dan frans sandi, bsc., sos: menimbang bahwa sesuai fakta fakta tersebut menurut mahkamah memohon kpu kabupaten kepulauan yapen) telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan putusan mahkamah nomor php.d viii tanggal desember meskipun terdapat berbagai hambatan seperti mundurnya anggota kpu kabupaten, penolakan dari pasangan calon, dan ditangguhkannya anggaran pemilukada oleh penjabat bupati kabupaten kepulauan yapen: menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang terungkap persidangan penolakan dan pemboikotan yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon dari delapan pasangan calon yang memenuhi syarat tanpa ada alasan yang jelas tentang ketidakhadirannya pada rapat pleno penetapan nomor urut, kecuali pasangan calon tony besar, sos dan frans sandi, sc., sos. sementara ibundanya pencairan anggaran pemilukada oleh penjabat bupati merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan, karena penjabat bupati tidak berhak untuk tidak mencairkan dana pemilukada selama dana tersebut ada dan dianggarkan dalam apbd. hal demikian juga bertentangan dengan keterangan dari kementerian dalam negeri pada persidangan tanggal juli yang menyatakan bahwa penjabat bupati bertugas memfasilitasi pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitif. oleh karena itu, menurut mahkamah pemboikotan oleh tujuh pasangan calon dan penundaan pencairan dana oleh penjabat bupati telah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan tahapan pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen. mahkamah menilai tindakan yang demikian jelas menggangu proses demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh uud apabila hal demikian dibiarkan lama tanpa kepastian hukum maka akan berakibat terhambatnya pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat kabupaten kepulauan yapenjabatoleh karena itu, menurut mahkamah penetapan kepala daerah yang definitif merupakan pemenuhan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebab ada beberapa tindakan pemerintahan yang hanya dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah, seperti pengesahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah: i3 menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil dalil para pemohon khususnya tentang terjadinya pelanggaran dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahunpasangan calon yang memenuhi syarat dan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen. pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi pascaputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal desember adalah sama dengan hasil verifikasi sebelum pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun oleh karenanya, menurut mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut keberatan paradan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut mahkamah, hasil perolehan suara dalam pemilukada kabupaten kepulauan yapen tahun sebagaimanadijadikan pedoman untuk menentukan pasangan calon terpilih, karena bagaimana pun juga hasil pemilukada tersebut telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap pasangan calon yang dikehendaki. lagi pula, pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal desember adalah sama dengan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten kepulauan yapen yang telah dilakukan pada tanggal november mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kekosongan kepala daerah definitif kabupaten kepulauan yapen dengan tertunda tandanya pelaksanaan pemilukada dengan berbagai hambatan yang telah diuraikan atas: i3 menimbang bahwa oleh karena itu mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara guo dengan memerintahkan kpu kabupaten kepulauan yapen menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih tony besar, sos., frans sandi, bsc. sos., sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dan kemudian mengusulkan kepada dprd agar kemudian diusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan seperti yang akan dimuaerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetappadomisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen untuk mengusulksesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai bupati dan wakil bupati kepulauan yapedan sholihin nasir sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon i kuasanya, pemohon il kuasanya, memohon kuasanya, dan pihak terkait kuasanya, serta tanpa dihadiri oleh pemohon ii kuasanya dan pemohon iv kuasanya,ttd. saiful anwar sholihin nasir nama tony besar, sos pekerjaan anggota dpd alamat jalan moh. hatta, kelurahan serui jaya, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapen nama frans sandi, sc., sos., mba pekerjaan pegawai negeri sipilnomor klf sk v bertanggal mei memberi kuasa kepada label rumbia, s.h., dan libert kripto, s.h., semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari kawasan law firm, berkedudukan jalan jcd lantai jalan wahid hasyim nomor jakarta pusat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h., advokatioi. pihak terkait, mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis memohon: membaca keberatan pemohon dan pemohon iii: mendengar keterangan para pemohon: mendengar keterangan komisi pemilihan umum provinsi papua, mendengar keterangan komisi pemilihan umum: mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan panitia pengawas pemilu kabupaten kepulauan yapen: mendengar dan membaca keterangan tertulis badan pengawas pemilu, mendengar keterangan kementrian dalam negeri: duduk perkara menimbang bahwa mengutip seluruh uraian dalam putusannej amapasangancdn adat steve paramore, dan titus sumbar, so8 tony besar sos, dan frans sandi, e.5c, mba |ora. tropicus lukas ayumi dan elizabeth amandel, xonetina spora borat, sit, dan cristian nyawa, ssi) daniel ayumi, sos mpa, dan haji dahan arman, sos. robert fontana, sos, msi, dan bernard tarumi, sos. yuhendar mumbai ap, si, dan rite bernard bisa, md. pak |petrus horas mumbai dan manuel menu. pemohon!) ir. marinus worabay dan bola frederikmenimbang bahwa mahkamah telah mendengar laporan lisan kpu kabupaten kepulauan yapen, kpu provinsi papua, kpu pusat, bawaslu bawaslu kabupaten kepulauan yapen, kemendagri, para pemohon dan pihak terkait yang disampaikan depan persidangan tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (masing masing keterangan selengkapnya ada pada berkas perkara): komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen bahwa pasca putusan mahkamah konstitusi tanggal desember salah satu anggota komisioner kpu kabupaten kepulauan yapen atas nama deni kumar mengundurkan diri, yang tersisa hanya tiga orang, dan daftar tunggu untuk paw juga sudah tidak ada, sehingga semua kegiatan hanya dilakukan oleh tiga anggota kpu sambil menunggu proses paw tahap berikutnya karena daftar tingginya sudah habis: bahwa pada tanggal agustus memohon melaksanakan putusan mahkamah konstitusi yaitu melakukan rapat pleno atau verifikasi secara terbuka dengan menghadirkan bawaslu, bawaslu kabupaten kepulauan yapen, kpu provinsi papua, para kandidat, serta partai partai pendukung. dalam rapat pleno tersebut kpu bisa melihat atau menentukan partai politik mana yang memberikan dukungan kepada kandidat yang benar berdasarkan kehadiran partai politik pada saat itu. hal tersebut telah dituangkan dalam satu keputusan bersama, daftar hadir, serta semuanya sudah ditandatangani oleh bawaslu, kpu provinsi, bawaslu, panas kabupaten, para kandidat, serta partai pendukung yang hadir ketika itu, bahwa terhadap hasil dari rapat pleno tersebut atas, memohon telah melaporkan kepada mahkamah konstitusi yang dijawab oleh mahkamah konstitusi dalam suratnya yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan inkrach. sehingga memohon beberapa kali mendatangi mahkamah konstitusi, baik secara langsung maupun tertulis untuk meminta petunjuk selanjutnya: bahwa dalam tenggat waktu sekitar satu tahun, seleksi dan rekrutmen untuk anggota kpu yang baru, masih dalam tahap proses. kemudian pada tanggal januari dilakukan pergantian antar waktu. jadi, ada dua anggota kpu baru yang masuk untuk melengkapi komposisi lima anggota kpu kabupaten kepulauan yapen, bahwa dengan komposisi lima keanggotaan kpu kabupaten kepulauan yapen, maka pada awal april memohon melakukan audiensi dengan pejabat bupati, ir. hell teror untuk berkoordinasi menyangkut pelaksanaan pemilukada ulang: bahwa pejabat bupati dalam suratnya tertanggal april tidak mendukung apa yang diprogramkan oleh memohon, namun sebaliknya, dalam suratnya dengan tegas menyatakan bahwa semua kegiatan kegiatan kpu yang bersumber dari dana apbd tahun kabupaten kepulauan yapen untuk sementara waktu tidak dilayani atau di pending, termasuk kegiatan tender pekerjaan pencetakan suara atau formulir lainnya. dengan adanya surat pejabat bupati tersebut, maka praktis semua kegiatan kpu vakum. bahkan perjalanan dinas untuk memenuhi undangan atau panggilan dari mahkamah konstitusi pun, tidak ada dana dari pemda, justru diambil daripada spp bupati kabupaten kepulauan yapen, bukan dari posnya kpu, bahwa sebelumnya ada juga pernyataan sikap dari semua kandidat pada tanggal januari yang menyatakan bahwa semua kandidat tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen, kecuali yang mengikuti hanyalah pasangan kandidat nomor urut atas nama tony besar dan pasangannya pihak terkait). hal tersebut terbukti pada saat pleno penetapan hasil verifikasi faktual dan administrasi pada tanggal mei para pasangan calon yang diundang secara patut dan hadir, namun tidak mau masuk mengikuti pleno verifikasi yang dilakukan oleh memohon: bahwa hasil verifikasi yang ditetapkan oleh kpu kabupaten kepulauan yapen, konfigurasi pasangan calon tidak berubah atau sama dengan keputusan yang terjadi pada tahun mana dua bakal calon yang mengajukan gugatan pada saat itu atas nama saudara petrus foram mumbai dan pasangannya manuel menu, serta alm. ir. marinus barabai, dan billy frederik, s.h., tetap dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. sehingga konfigurasi tetap sama dengan pemilukada pada tahun komisi pemilihan umum provinsi papua bahwa kpu provinsi papua membenarkan keterangan kpu kabupaten kepulauan yapen: komisi pemilihan umum pusat bahwa kpu pusat belum berbuat terlalu banyak, hanya menerima laporan dan mengingatkan kpu provinsi untuk terus mensupervisi kegiatan pemilukada ulang. oleh karena itu belum ada yang bisa dilaporkan: bawaslu kabupaten kepulauan yapen dan bawasluhkamhkamah konstitusi tersebut tidak dilaksanakan sesuaikementrian dalam negeri kemendagri) bahwa terkait dengan putusan mahkamah konstitusi, prinsipnya adalah apa pun alasan, bahwa hal hal yang berkembang sesuaiil kpu, hal tersebut bukan ranah dari pemda kepulauan yapen maupun kementerian dalam negeri. pemohon php.d viii pemohon bahwa pemohon tidak mengikuti verifikasi pada tanggal agustus namun pemohon telah menyurati kpu provinsi papua yang pada pokoknya berisi bahwa kalau anggota kpu kabupaten kepulauan yapen hanya berjumlah tiga orang, tidak ada mekanisme untuk pendampingan, yang ada mekanisme peraturan kpu nomor adalah pengambilalihan. oleh karena itu, pemohon tidak mengikuti kegiatan tersebut: tahapan prosedur yang dilaksanakan oleh memohon tidak sesuai mekanisme, hal tersebut terbukti formulir b kwk yang harusnya dikembalikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan tidak dilakukan oleh memohon: pemohon php.d viii pemohon ii) bahwa sebenarnya pemohon telah mengikuti semua tahapan dengan baik, bahwa pemohon tidak mengetahui ada laporan mahkamah konstitusi yang dibuat oleh memohon terkait hasil verifikasi ulang, pemohon php.d viii pemohon iii) bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dicekal: bahwa verifikasi tanggal agustus pemohon tidak ikut, karena pemohon mengetahui anggota kpu kabupaten kepulauan yapen belum memenuhi kuorum yaitu seharusnya berjumlah sebanyak lima anggota: bahwa pemohon berkesimpulan sebagai berikut: kpu yapen telah melakukan perbuatan melanggar konstitusi, yaitu tidak melaksanakan verifikasi adminstrasi sesuai putusan mahkamah konstitusi tanggal desember serta pelecehan dan intervensi putusan mahkamah konstitusi: kpu kabupaten kepulauan yapen sengaja menghalangi pemohon dan pemohon iii, untuk masuk pada pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen dengan melakukan verifikasi satu hari, yaitu pada tanggal agustus dengan tidak memberikan peluang pada pemohon dan pemohon iii memberikan berkas administrasi dan tetap mempergunakan persentasi yang sudah digugurkan dengan putusan mahkamah konstitusi tanggal desember dan sengaja menghalangi hak konstitusional pemohon dan pemohon iii. anggota kpu kabupaten kepulauan yapen adalah penyelenggara pemilukada yang gagal melaksanakan pesta demokrasi. untuk itu, harus diberhentikan dan diganti dengan anggota kpu antar waktu yang baru sesuai aturan yang berlaku. memohon kepada kpu kabupaten pusat agar dapat menindaklanjuti rekomendasi bawaslu pusat, bahwa kegagalan kpu kabupaten kepulauan yapen dalam melaksanakan verifikasi administrasi faktual sesuai putusan mahkamah konstitusi desember adalah tidak terlepas dari kegagalan kpudang tahun yang diajukan oleh: nama efek karyanya, kep., mh. pekerjaan wiraswasta alamat dusun pasir, desa rancakalong, kecamatan rancakalong, kabupaten sumedang nama dr. irianto pekerjaan pns alamat pager betis nomor desa cipameungpeuk, kecamatan sumedang selatansebagai 5n5n5 nnu null ll. pemohon nama oom supriatna pekerjaan wiraswasta alamat jalan pasir imun barat nomor bandung nama hj. eni juta pekerjaan wiraswasta alamat dusun kaum tengah, desa darmaraja, kecamatan darmarajalll . . pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada bidang sugesti, sh., mh., dan much. romli, sh., advokat pada kantor hukum bidang sugesti, sh., mh., associates beralamat kantor jalan simanalagi nomor muncul indah, kabupaten majalengka, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama taufik gunawansyah, ip., si. pekerjaan wakil bupati alamat ling. parigi, kelurahan pesanggrahan baru, kecamatan sumedang selatan, kabupaten sumedang nama ir. use komaruzzaman, mm. pekerjaan pns alamat dusun pasir, desa cintamulya, kecamatan jatinangor. pemohon ill, selanjutnya disebut sebagai . para pemohon, harun rasyid saksi telah menerima uang sebesar rp. dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut selain itu, para pemohon telah menyerahkan surat pernyataan kesaksian secara tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal maret yang masing masing bernama juwana, maman, porno, eni, alma, subianto, andi, dan riding bin enem,mohon perhatian, memohon tidak pernah menerbitkan baik keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu.kab. kwk iimaupun keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu.kab. kwk 1ldengan demikian pengajuan permohonan para pemohon guo mengandung kesalahan objek (error object), bahwa berkaitan dengan dalil dalil para pemohon, angka satu baris terakhir disebutkan secara jelas: .dan perkaranya telah diadukan bawaslu kab sumedang yang selanjutnya pada sat ini sedang ditangani kepolisian resort sumedang. . dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti persoalan guo kini tengah dalam proses penanganan sebagai pelanggaran pidana pemilu yang proses penyelesaiannya melalui peradilan umumdengan perkataan lain bukan kompetensi mahkamah konstitusi. bahwa demikian pula dengan dalil para pemohon dalam angka yang berkaitan dengan aktivitas kampanye, adanya penempelan baliho (vide polita angka dan angka nyata nyata adapun benar good non merupakan kompetensi peradilan umum. pokok permohonan bahwa pertama tama memohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang termuat dalam bagian eksepsi atas,menurut hemat memohon, permohonan para pemohon sekarang ini nyata nyata tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara, padahal signifikansi dan atau korelasi antara pelanggaran dengan hasil penghitungan suara merupakan syarat imperatif, sebagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d xi putusan tertanggal februari yaitu: berdasarkan uraian tersebut atas, merupakan fakta hukum berita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kabupaten sumedang perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang tahun tanggal maret juncto keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu. kab. kwk!ii1 tanggal maretdalil eksepsi memohon seluruhnybarat nomor sk kpu jb ix tentang peresmian ketua komisi pemilihan umum kabupaten sumedang,omor urut pasangan calobuktieksepsi bahwa dalam bagian petit para pemohon! !lpadahaldituangkan dalam berita acara tanpa nomor. bahwa demikian pula dalam bagian petit berikutnya, yaitupermohonan pembatalan pasangan calon, nyata nyata tidak ada korelasinya dengan dalil dalil polita yang dikemukakan para pemohon. bahwa dalil para pemohon sebagaimana terurai dalam bagian polita, secara objektif tidaklah akan mempengaruhi hasil penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang karena adapun benar merupakan pelanggaran pidana pemilu yang menyelesaikannya melalui proses pemeriksaan peradilan umum. pokok permohonan bahwa pihak terkaitadalah dialihkan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik, bilamana para pemohon, mendalilkan seolah olah memohon telah melakukan kesepakatan bersama dalam kejahatan jual beli suara, sebagai mana dalam akta notaris tanggal number lebih lebih sebagaimana didalilkan para pemohon persoalan tersebut kini tengah ditangani oleh kepolisian resort sumedang, bahwa dalil para pemohon tentang dugaan kampus usap dijadikan kegiatan kampanye politik praktis jelas merupakan dalil yang ada ada, terbukti para pemohon tidak menyebutkan baik bentuk kegiatan maupun kapan serta siapa siapa saja pihak yang turut serta dalam kegiatan tersebut, bahwa adalah dalil yang tendensius, para pemohon mendalilkan pihak terkait dapat mempengaruhi mahasiswa untuk memilih, dan sungguh dalil yang merendahkan integritas mahasiswa yang dewasa ini sudah merupakan pengetahuan publik (fakta notify mahasiswa umumnya bersifat kritis, mandiri sehingga sulit untuk dipengaruhi, apalagi dalil yang irasional seolah olah pihak terkait telah melakukan intimidasi kepada orang tua stkip, bahwa untuk menjadi perhatian dilingkungan usap yang merupakan unit garapan yayasan yang murni diprakarsai sepenuhnya oleh masyarakat, dimana usap membawahi berbagai sekolah tinggi yang telah memiliki program akademik yang secara teknis tidak melibatkan yayasan, termasuk program kuliah kerja umum dan bukan pkl sebagaimana didalilkan para pemohon dan tidak masuk akal dalil para pemohon seolah olah dalam program ini yang nota bene melibatkan mahasiswa secara langsung berkorelasi dengan perolehan suara pihak terkait, terbukti para pemohon tidak dapat menyebutkan indikator indikator, parameter parameter yang siginifikan adanya kausalitas antara program mahasiswa dengan perolehan suara pihak terkait. bahwa pertimbangan mahkamah konstitusi, sebagaimana dalam putusannya dalam perkara nomor php.d viii juncto php.d vi tertanggal desember juncto php.d viii tertanggal juni yang dimaksud denganndalilkan adanya dugaan pelanggaran pilkada yang konon yang tidak berdampak terhadap hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang dengan demikian, terbukti dalil dalil paradalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya dalam pokok permohonan menyatakan menolak permohonsumedang nomor pts kpu. kab. kwksxii tentang nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang tahun ptptpt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu. kab. kkspt fotokopi surat keputusan bersama dpc ppp kabupaten sumedang dan dpc partai demokrat kabupaten sumedang tentang pembentukan tim kampanye gabungan endang standar dan ade irawan pada pemilukada kabupaten sumedang tahun menimbang bahwa bawaslu kabupaten sumedang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal maret yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut: aspek pengawasan bahwa bawaslu kabupaten sumedang mengajukan permohonan audiensi dengan musica tentang telah dibutuhkannya bawaslu kabupaten sumedang dengan surat nomor bawaslu viii .tanggal agustus (bukti bahwa pemerintah kabupaten sumedang akan menyerahkan dp4 kepada kpu kabupaten sumedang sesuai surat yang disampaikan kepada kpu kabupaten sumedang nomor dps tanggal september perihal: penyerahan dp4: (bukti bahwa bawaslu kabupaten sumedang menyampaikan kepada kpu kabupaten sumedang tentang konfirmasi terkait keputusan kpu kabupaten sumedang nomor pts kpu. kab. kwk vii tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang tahun sesuai surat nomor panwaslukab tertanggal oktober selanjutnya kpu kabupaten sumedang membalas surat tersebut sesuai surat nomor kpu. kab. tanggal oktober perihal konfirmasi terkait penyerahan dp4 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang, selanjutnya karena belum adanya kejelasan substansi yang kami klarifikasi maka bawaslu kabupaten sumedang mengirim kembali surat kepada kpu kabupaten sumedang dengan surat nomor panwaslukab tanggal oktober perihal klarifikasi ulang terkait penyerahan dp4 yang tidak sesuai jadwal. (bukti bahwa bawaslu kabupaten sumedang menyampaikan kepada kpud kabupaten sumedang tentang permohonan jadwal waktu dan tempat penyerahan berkas calon perseorangan sesuai surat nomor panwaslukab tertanggal oktober kemudian kpu kabupaten sumedang menjawab surat bawaslu sumedang berkaitan dengan jadwal waktu dan tempat penyerahan dukungan bakal calon perseorangan sesuai dengansecara langsung pendaftaran seluruh pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik aula kpu kabupaten sumedang. pengawasan atas tahapan ini dilakukan sejak tanggal s.d. oktober sesuai surat kpu kabupaten sumedang nomor kpu kab tanggal september tentang pemberitahuan menerima penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan: (bukti bahwa untuk pembahasan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu, bawaslu kabupaten sumedang dan stakeholder terkait diundang untuk membahas mengenai hal tersebut oleh polres sumedang: sesuai dengan nomor x res tertanggal oktober tentang undangan rekor dengan gakumdu kabupaten sumedang, (bukti bahwa untuk sosialisasi tahapan pemilu bupati dan wakil bupati sumedang tahun pihak kpu kabupaten sumedang mengundang stakeholder sesuai undangan gerakan sumedang memilih dalam bentuk launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sumedang pada tanggal oktober bertempat alun alun sumedang. bahwa bawaslu kabupaten sumedang hadir dalam rapat koordinasi sentra gakumdu dalam hal penanganan pelanggaran pidana pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan surat nomor x res tentang rapat koordinasi sentra gakumdu pilkada (bukti bahwa bawaslu sumedang menghadiri rapat penyampaian hasil verifikasi persyaratan bakal pasangan calon aula kpu kabupaten sumedang pada tanggal oktober bertempat kpu kabupaten sumedang sesuaites kesehatan jasmani bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang, berdasar surat kpu kabupaten sumedang nomor kpu kab. x1 tertanggal november perihal undangan atas penandatanganan antara kpu kabupaten sumedang dengan ikatan dokter indonesia kabupaten sumedang tentang pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati: bahwa bawaslu sumedang memberikan materi pada saat sosialisasi pemilu kepada masyarakat dan stakeholder sesuai surat kpu kabupaten sumedang nomor kpu. kab. tertanggal november tentang permohonan sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil daerah (bukti bahwa bawaslu sumedang menghadiri pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati periode nomor kpu. kab kwk xi dan nomor kpu. kab kaki xi perihal pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang periode aula kpu kabupaten sumedang pada tanggal november sesuai surat nomor kpu. kab. tertanggal november (bukti bahwa demi ketertiban dan ketepatan pada tahapan pemutakhiran data pemilih1 tertanggal november tentang rapat kerja panwaslukab tentang pemantapan pengawasan tahapan pemutakhiran data daftar pemilih pencalonan pada pemilukada (bukti pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan pencalonan, bawaslu kabupaten sumedang turut mengawasi verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang dari jalur perseorangan dengan melakukan supervisi kecamatan kecamatan sesuai nomor panwaslukab x11 tertanggal desember tentang supervisi tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan pencoblosan yang ditujukan kepada ketua bawaslu kecamatan se kabupaten sumedang (bukti demi ketertiban dan ketepatan pada tahapan persiapan kampanye, pendistribusian logistik, masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suarai tertanggal desember (bukti himbauan dari bawaslu kabupaten sumedang kepada pasangan calon bupati wakil bupati dan tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat tentang penertiban alat peraga kampanye pasangan calon sesuai surat nomor bawaslu. kab x11 tertanggal desember (bukti bahwail tertanggal desember tentang rapat koordinasi paniaikab sumedang: kemudian bawaslu sumedang menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut denganbawaslu. kab x1l tertanggal desember tentang alat peraga kampanye dan masa sosialisasi pasangan calon. (bukti bahwa bawaslu kabupaten sumedang menghadiri undangan sosialisasi pasangan calon dan deklarasi pemilu damai yang dilakukan kpu kabupaten sumedang bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai nomor kpu. kab. xii tertanggal desember (bukti bawaslu kabupaten sumedang menghimbau kepada kpu untuk menertibk! terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten sumedang, berkedudukan jalan serta mustar nomor kabupaten sumedang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus komisi pemilihan umum kabupaten sumedang bertanggal maret memberi kuasa kepada dr. abar kartabrata, sh., hum., meet akhmad hakim, sh., para advokat pada kantor hukum abar kartabrata dan rekan beralamat jalan buahbatu dalam ill nomor bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama endang standar alamat gang joon kelurahan regal wetan, kecamatan sumedang selatan, kabupaten sumedang nama ade irawan alamat jalan lumbung nomor partido, kelurahan belong, kecamatan cimahi, kota cimahbern sarjana ramayana, sh., mh., wizard, sh., hama, sh., selaku para advokat pada kantor hukum bern ramayana dan rekan, beralamat komplek perumahan patrol, jalan patrol nomor baleendah, kabupaten bandung: tertanggal februari tentang penertiban alat peraga kampanye pasangan calon jelang masa kampanye, (bukti bahwa bawaslu telah memperingatkan kpu agar mengambil tindakan terkait dengan i1 perihal jadwal dan tempat kampanye rapat umum, dengan menyampaikan surat nomor bawaslu. kab ! tertanggal februari (buktuntuk disampaikan kepada masing masing pasangan calon sesuai surat nomor bawaslu. kab tertanggal februari (bukti bawaslu kabupaten sumedang menginstruksikan kepada bawaslu kecamatan untuk mengawasi pendistribusian logistik dan masa kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai surat nomor bawaslu. kab l! tertanggal februari tentang surat edaran kampanye dan pengawasan proses pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, (bukti bawaslu kabupaten sumedang menyampaikan himbauan penyelenggaraan kegiatan pada masa kampanye agar berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan surat nomor bawaslu. kab 1l tertanggal februari tentang himbauan penyelenggaraan kegiatan dimasa kampanye: (bukti bawaslu kabupaten sumedang menghimbau kepada kpu kabupatenll tertanggal februari tentang himbauan pembersihan alat peraga, (bukti bawaslu kabupaten sumedang diundang untuk menghadiri pengawasan penetapan rancangan nota kesepakatan kpu provinsi dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun tentang pemanfaatan waktu sejenak penetapan nomor urut, dengan nomor surat kpu prov x11 perihal rancangan nota kesepakatan tertanggal desember bukti aspek tindak lanjut pelanggaran temuan pemilu bupati dan wakil bupati sumedang bahwa bawaslu kabupaten sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan nomor bawaslu.cam. tem tanggal januari pada hari sabtu tanggal januari antara pukul wib s.d. pukul wib halaman rumah saudara alat dsn desa mandalaherang rt. rw. kecamatan malaka kabupaten sumedang perihal dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan oleh cabup tatang suwarna dimana pada saat itu, telah dilakukan pembagian alat peraga kampanye berupa kalender berisi visi, misi dan program dan ajakan untuk memilih, serta sticker. huruf peraturan kpu nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi saksi saksi, bawaslu kabupaten sumedang menyatakan temuan tersebut tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu, dikarenakan dilakukan sebelum masa kampanye dan unsur unsur kampanye tidak secara kumulatif terpenuhakilkpu. kab. x11 tentang tata tertib pelaksanaan sosialisasi paslon bupati wakiljumat pada tanggal januari adanya kegiatan kampanye sebelum tanggal dimulai masa kampanye yang dilakukan oleh calon bupati sumedang nomor urut atas nama ade irawan, yang pada saat itu menyampaikan ajakan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut pada pemilukada tahundikarenakan tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatifselasa tanggal januari sekira pukul wib, bertempat mesjid miftahul huda dusun sejati 0o1 rw desa singasari kecamatan jatinunggal, kabupaten sumedang, dilaksanakan pengajian rutin hidayah yang dihadiri oleh ibu ibu pengajian dan oleh pengurus dkm mesjid miftahul huda. dalam acara tersebut hadir pula salah satu calon bupati sumedang nomor urut bernama didi ahmad diakhir. pada saat sdr. didi ahmad diakhir diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, sdr. sdr.h. didi ahmad diakhir meminta doa restu dan mengajak perserta pengajian untuk memilih ybs pada saat hari dan ujung acara, sdr.h. didi ahmad diakhir menyerahkan bantuan berupa uang sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) kepada bapak para untuk keperluan mesjid.pelanggaran pemilugor bulutangkis hwd kecamatan malaka kabupaten sumedang telah diadakan acara dialog optimalisasi peran rt rw dalam pembangunan baik narasumber pertama yaitu sdr. doni ahmad munir, st, maupun narasumber kedua yaitu sdr. endang standar, drs, hes) dalam pemasarannya terindikasi melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimana ada ajakan, himbauan, dan do'a restu agar para rt rw mendukung pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut hes hade pada tanggal februari dalam orasi hes juga memaparkan program kerja dan janji janji yang akan dipenuhinya jika menjabat sebagai bupati kab. sumedang diakhir acara ada pembagian ada pembagian uang transport bagi peserta rt rw) sebesar rp. per peserta oleh panitia dari lpm citra tandang pembangunan kabupaten sumedang dengan ketua sdr. nina mariana, yang merupakan bendahara ppp.unsur kampanye sehingga tidak bisa ditindaklanjute!!1rabu tanggal februari pukul sebagian warga desa berkumpul depan balai kades margalaksana bersama sama dengan kepala desa kemudian menyambut kedatangan pasangan calon nomor urut lalu masuk balai desa. acara dibuka oleh kepala desa kemudian kepala desa mempersilahkan pasangan calon memberikan sambutan, isi dari sambutan pasangan calon nomor urut diantaranya meminta doa dan dukungan dari warga yang hadir. diduga telah melanggar nomor sebagaimana diubah terkahir dengan nomor tahun berdasarkan kajian tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu tetapi telah melanggar huruf nomor tahun tentang desa, berdasarkan hasil kajian bawaslu bahwa tidak memenuhi unsur unsur pelanggaranjum:: dengan surat nomor bawaslu kab lrabu tanggal februari terlihat kepala desa tanjungwangi kecamatan tanjungmedar, ikut memobilisasi rombongan peserta kampanye paslon nomor urut agus widianto santoso hj. mula mulyani sukanya),desa sukaraja kecamatan cibugel kabupaten sumedang,dan pasangan calon nomor urut untuk bupati. diduga melanggar nomor sebagaimana diubah terkahir dengan nomor tahun berdasarkan hasil kajian telah memenuhi unsur mengenai pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam atas: dan berkas pelanggaran tersebut telah dilimpahkan polres sumedangahwa bawaslu kabupaten sumedang telah menemukan dugaan pelanggaran dengan nomor bawaslu. kab ll tanggal februari pada hari minggu tanggal februari jam wib diketahui bahwa sdr. ence cardano telah menyerahkan uang sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) kepada saudari ayin, saudarasaksi saksi telah memenuhi unsur mengenai pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam atas, dan berkas pelanggaran tersebut telah dilimpahkan polres sumedang surat nomor bawaslu. kablaporan pemilu bupati dan wakil bupati sumedangx11 tanggal desember pada hari kamis tanggal desember sekira pukul wib pada saat petugas pps melakukan verifikasi faktual daftar dukungan tambahan bakal calon bupati wakil bupati sumedang a.n. oom supriatna hj. eni juta, diketahui bahwa identitas pelapor dan istrinya yang bernama seri. mining, serta identitas sdr. rupanya, dan seri. idah telah masuk dalam daftar dukungan serta tantangannya dipalsuklarifikasi dari saksi saksi yang diminta keterangan serta waktu kejadian telah melebihi batas waktu (waktu kejadian lebih dari hari), karena waktu kejadian pada tanggal september sehingga hal. tanggal januari pada hari selasa tanggal januari baliho pasangan calon nomor urut endang standar dan ade irawan) berukuran dipasangkan pada hari minggu tanggal januari kampung char, diketahui telah hilang dari tempat pemasangan semulaeterangan saksi saksi yang diklarifikasi kurang memenuhi dan fakta fakta laporan yang diberikan kurang lengkap sehingga dugaan pelanggaranjanuari pada hari minggu januari baliho pasangan calon nomor urut trofi gunawansyah dan use komaruzaman) yang terpasang depan rumah pelapor, diketahui telah rusak. diduga melanggar nomor sebagaimana diubah terakhir dengan nomor tahun hasil kajian tidak memenuhi unsur pelanggaran dikarenakan bukti bukti tidak memenuhi unsur pelanggaran.februari pada tanggal januari dilakukan penebangan pohon pinggir jalan depan rumah sdr. sanusi dan merusak baliho pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut agus widianto santoso, hj. fully mulyani sukanya, pdabupaten sumedang dan klarifikasi saksi saksi tidak bisa ditindak lanjuti karena fakta fakta laporan dan saksi saksi tidak mendukung terhadap pelanggaran tersebut. (bukti bahwa bawaslu kabupaten sumedang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor lap. pelanggaran l tanggal februari pada hari selasa tanggal februari sdr. kodim zah fauzi melaporkan bahwa sdr. iim maulana sebagai kpps tps dianggap bersikap tidak netral dan berpihak kepada paslon hes hade. dengan mengundang paslon hes hade untuk hadir dalam acara pengajian ds. cinangerang, diduga melanggar peraturan bersama kpu, bawaslu, dkpp tentang kode etik: berdasarkan kajian bawaslu kabupaten sumedang dan saksi saksi tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan saudara terlahir sdr. lim) memfasilitasi paslon sebelum yang bersangkutan menjadi anggota kppsil tanggal februari pada hari selasa tanggal februari jam wib, oom supriatna, se, melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon hes hade: money politic iming iming domba tiap desa korban kardes berangkat umroh intimidasi sms orang tua mahasiswa i stkip pkl praktek kerja lapangan) mahasiswa sebelum waktunya baliho masih ada pada saat pencoblosan baliho ajak sebelum kampanye lembaga pendidikan sebagai ajang politik praktis berdasarkan pelaporan tersebut atas, hasil kajian dan keterangan saksi saksi hanya huruf (a) yang bisa ditindaklanjuti yang unsur pelanggaran pemilu terpenuhi, sedangkan laporan dugaan pelanggaran mengenai huruf yaitu baliho ajakan sebelum masa kampanye, kami sudah melayangkan surat himbauan kepada kpu kabupaten sumedang tentang penertiban baliho atau sebutan lain (bukti dan (bukti sedangkan hal hal yang lain yaitu poin poin poin poin poin poin tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu:!! tanggal maret hari jumat tanggal maret sdr. dadang kusta efendi, yang melaporkan pada tanggal februari melihat hampir seluruh perusahaan yang berada wilayah (t32 perusahaan) tidak meleburkan karyawannya yang bekerja pada shift pagi dan perusahaan tersebut tidak ada tps, diduga melanggar nomor tahun berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian bawaslu kabupaten sumedang tidak bisa memenuhi unsur pelanggaran pemilu dikarenakan tidak terbukti perusahaan tersebut menghalang halangi warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara pada saat pemungutan suara, tetapi memberikan waktu kepada seluruh karyawan untuk memberikan hak suaranya pada saat waktunya secara bergantian. (bukti keterangan bawaslu kabupaten sumedang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan bahwa terhadap pernyataan pemohon poin diduga telah terjadi money politic secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut tujuh dan atau drs. endang standar, dan ade irawan desa sukawati kecamatan pado kabupaten sumedang, berdasarkan fakta dan data pada divisi penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten sumedang telah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut berkasnya sudah kami limpahan kepolisian resor sumedang sebanyak (dua) berkassurat tulisan para pemohon, memohon, dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi saksi para pemohon, membaca keterangan bawaslu kabupaten sumedang: membaca keterangan kapolres sumedangbahwa pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu.kab. kwkuntuk terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten sumedang, berkedudukan jalan serta muchtar nomor sumedang telp fax untuk selanjutnya mohon disebut memohon perihal sebagai berikut: gubernur nomor bupati nomor masing masing berisi uang tunai sebesar rp. (ar. ayin, sdr.!lahwa terhadap pernyataan pemohon pada pokok pokok alasan permohonan poin yang menyatakan didugayang dilakukan pada saat masa tenang.memobilisasi mahasiswa dengan cara melaksanakan pukul sebelum waktunya yaitu tanggal januari s.d. februaripemanfaatan yayasan sebelas april stkip usap). adapun contoh memanfaatkannya yayasan sebelas april stkip usap) oleh drs. endang standar,dengan diangkut oleh kendaraan yang memakai gambar simbol hes hade dan atau pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urutdan bukti terhadap laporan yang diberikan tidak lengkap, sehingga tidak bisa ditindaklanjutipada tanggal februari masih tertempel baliho pohon yang terletak desa tamansari kecamatan cibugel dan diambil pada jam siang oleh timnya seorang pns guru, mengenai baliho yang masih tertempel pada saat masa tenang, bawaslu kabupaten sumedang menghimbau kepada kpu kabupaten sumedang yang temuannya disampaikan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupatixi1 tertanggal desember tentang himbauan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon, dan surat nomor bawaslu. kab ll tertanggal februari tentang himbauan pembersihan alat peraga, dan selain itu pada masa tenang berdasarkan fakta data pada divisi penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten sumedang(bukti bahwa terhadap pernyataan pemohon pada pokok pokok alasan permohonan poin yang menyatakan memasang baliho yang bernada ajakan yang dilaksanakan sebelum jadwal kampanye, bawaslu kabupaten sumedang telah berupaya: (buktixi1 tertanggal desember tentang rapat koordinasi paniaikab sumedang: menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut bawaslu kabupaten sumedangnomor bawaslu. kab il tertanggal desember tentang alat peraga kampanye dan masa sosialisasi pasangan calon. bawaslu kabupaten sumedang menghimbau kepada kpu yang temuannya disampaikan kepada seluruh pasangan calon untuk penertibl tertanggal februari tentang penertiban alat peraga kampanye pasangan calon jelang masa kampanye: pengawasan bawaslu kabupaten mengenai! !1i dengan menyampaikan surat nomor bawaslu. kab tertanggal februaryang dihembuskan kepada masing masing pasangan calon sesuai surat nomor bawaslu. kab tertanggal februari!pelanggaran kode etik pemilu, yaitu: tidak terjadi pelanggaran kode etik pemilu pelanggaran pidana pemilu,gubernur nomor bupati nomor masing masing berisi uang tunai sebesar rp. dr. ayin, sdr. ence adat dan cce dan meminta agar penerima uang memilih pasangaipelanggaran lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenangk.urut kpu. kab. x11 tentang tata tertib pelaksanaan sosialisasi paslon bupati wk.ljum', dengan surat nomor bawaslu kab ! imenimbang bahwa mahkamah telah pula meminta keterangan tertulis kepada kapolres sumedang dan kapolres sumedang telah menyampaimpaikan keterangan sebagai berikut: berkaitan dengan pokok permohonan poin yaitu dugaan telah terjadinya money politic, penyidik polres sumedang telah menerima (dua) berkas penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari bawaslu kabupaten sumedang yaitu: penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu nomor bawaslu.cam tanggal maret yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan polisi nomor lp bupaten sumedang).elapan) orang saksi dan melakukan penyitaan barang bukti berupa (empat) buah amplop berwarna putih dengan tulisan gubernur nomor bupati nomor berisi uang tunai masing masing sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah), hasil penyidikan diduga bahwa pada hari sabtu tanggal pebruari sekira pukul wib dusun citra desa sukaraja kecamatan cibugel kabupaten sumedang telah terjadi tindak pidana dengan sengaja member,. busana dengan cara memberikan amplop berisi uang tunai sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) kepada warga dusun citra desa sukaraja kecamatan cibugel kabupaten sumedang dengan maksud agar penerima amplop berisi uang tersebut dapat memilih pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut h.irianto mahfudz sidik syarifudin dan h.tatang farhan hakim) serta pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang nomor urut h.taufik@ gunawansyah dan h.use komaruzzaman), berdasarkan (dua) alat bukti yang sah, sdr. busanalasa tanggal maret pukul wib akan dilakukan pemeriksaan terhadap sar. busana, penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu nomor panwaslukab tanggal maret yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan polisi nomor lp b i11. sumedang),ua bebas) orang saksi dan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari (dua) lembar uang tunai pecahan rp. (sepuluh ribu rupiah), hasil penyidikan diduga bahwa pada hari minggu tanggal februari sekitar pukul wib kp. sukamara dsn. cikarang ds. sukawati kec. pado kab. sumedang telah terjadi tindak pidana dengan sengaja memberi ence cardano dengan cara memberikan uang tunai sebesar rp. , (sepuluh ribu rupiah) kepada warga kp. sukamara dsn. cikarang ds. sukawati kecamatan pado kabupaten sumedang dengan maksud agar penerima uang tersebut dapat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati sumedang nomor urut h.endang standar dan h.ade irawan), berdasarkan (dua) alat bukti yang sah, sdr ence cardanonin tanggal maret pukul wib akan dilakukan pemeriksaan terhadap sar. ence cardano, setelah pemeriksaan terhadap tersangka busana dan tersangka ence cardano selesai, maka penyidik polres sumedang akan melakukan pemberkatan untuk selanjutnya berkas perkara dilimpahkan jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian tahap pertama. berkaitan dengan pokok permohonan poin sampai dengan poin kami tidak bisa memberikan penjelasan karena hal tersebut merupakan kewenangan bawaslu dan kami tidak pernah menerima penerusan laporan tersebut dari pihak bawaslu kabupaten sumedangmaret kk! il1sumedang nomor pts kpu.kab. kwk xi1 tanggal desember dimana pemohon adalah pasangan calon kepala daerah peserta pemilukada kabupaten sumedang dengan nomor urut nomor urut dan nomor urmedang, maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guoaraempat bulan maret tahun dua ribu tiga belas dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedangtanggal maretara(vide bukti pemohon bukti bukti pt selain itu, menurut mahkamah, penerbitan keputusan memohon nomor pts kpu. kab. kaki dijadikan objek permohonan oleh para pemohon, substansinya merupakan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten sumedang tahun, catatan pelaksanaansumedangumedang tahun tingkat kabupaten sumedang lampiran model db1 kwk.kpu) tanggal empat bulan maret tahun dua ribu tiga belas (vide bukti bukti bukti pt 2j, tanpa nomor, tertanggal empat bulan maret tahun dua ribu tiga belas inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan para pemohon karena memohon komisi pemilihan umum kabupaten sumedangumedang: bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para pemohonber objek permohonan parapihak terkait tentang permohonan para pemohon salah objek beralasan menurut hukum,ara pemohon salah, dalam pokok permohonnwar usman ttd. ttd. akil mochtar hamdan zelda panitera pengganti, ttd. hani dhaniditetapkan pada hari senin, tanggal maret sehingga batas waktu hari kerja jatuh pada hari kamis, marethmaret masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, pokok permohonan diduga telah terjadinya money politic secara sistematis, terstruktur, dan masif hal tersebut terbukti ditemukannya bukti hukum akta notaris nomor tanggal november yang dibuat kantor notaris wulandari pujatresna yang berkedudukan kabupaten bandung tentang kesepakatan bersama dalam kejahatan jual beli suara yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan atau drs endang standar dan ade irawan dengan para pihak (tercantum dalam akta notaris terlampir) dan hal ini terbukti pada sehari sebelum pelaksanaan pemilukada fakta lapangan terjadi money politic desa sukawati kecamatan pado kabupaten sumedang telah tertangkap salah satu kelompok yang patut diduga adalah tim sukses pasangan calon nomor urut drs endang standar dan perkaranya telah diadukan bawaslu kabupaten sumedang yang selanjutnya pada saat ini sedang ditangani oleh kepolisian resort sumedang, diduga pasangan calonpadahal pada saat itu kpu kabupaten sumedang sudah menetapkan sebagai hari tenang yang secara tegas dan patut dipatuhi oleh seluruh peserta calon pemilukada kabupaten sumedang, memobilisasi mahasiswa dengan cara melaksanakan pkl sebelum waktunya yaitu tanggal januari s.d. februari padahal waktu pelaksanaan pkl tersebut biasa dilaksanakan pada bulan juni untuk dan karenanya calon bupati kabupaten sumedang yaitu drs. endang standar pasangan calon nomor urut adalah ketua yayasan sebelas april stkip usap) dan ini harus dipandang selain sebagai pelanggaran pemilukada juga suatu kejahatan moral terhadap generasi muda yang seharusnya belajar menuntut ilmu dengan baik tetapi kenyataannya dimanfaatkan dan direduksi untuk kepentingan politik drs. endang standar pasangan calon nomor urut adapun contoh memanfaatkannya yayasan sebelas april stkip usap) oleh drs. endang standaryang secara sistematis serta terorganisir para mahasiswa yang akan pkl tersebut diangkut desa desa dengan kendaraan yang memakai gambar atau simbol hes hade dan atau pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut pada tanggal februari masih tertempel baliho pohon yang terletak desa taman sari kecamatan cibugel warung dekat material dan ambil pada jam wib siang oleh timnya seorang pns guru, memasang baliho dengan nada ajakan color nomor urut dilaksanakan sebelum jadwal kampanye. petit berdasarkan uraian tersebut mengabulkan seluruh permohonan pemohon, membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumedang nomor pts kpu.kab. kwk! junctodang nomor pts kpu. kab. kwk xin2012aki xii tentang nomor urut pasangan caloiii: bukti fotokopi surat pernyataan yon haryanto tentang money politic: bukti foto dokumen pelaporan money politic: bukti fotokopi surat pernyataan sdr sapi tentang money politic: bukti fotokopi surat pernyataan ny. olah tentang money politic: bukti fotokopi surat bukti rekaman enim tentang money politic: bukti bukti sms intimidasi: bukti fotokopi bukti buku saku dan penggalangan pasangan calon nomor urut bukti bukti ajakan dari pasangan calon nomor urut sebelum masa kampanye: bukti fotokopi surat ucapan terima kasih tentang pelaksaan kkl dari sta usap sumedang: bukti fotokopi surat keterangan dari desa ronggeng wetan nomor des 1l bertanggal januari bukti fotokopi surat keterangan dari desa mulyajaya nomor des il bertanggal januari bukti fotokopi akta notaris kesepakatan bersama nomor tanggal november tentang jual beli suara, bukti fotokopi surat pernyataan membagikan uang dari warga cikarang sukamara dari pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan dari sdr eni tentang menerima uang dari pasangan calon nomor urut selain itu, paramaman herman pada saat saksi akan mencoblos tps saksi mendapatkan uang sebesar rp. dari sdr. ence yang merupakan pekerja dari pasangan calon nomor urut subianto saksi adalah wartawan dan juga pekerja lsm, saksi mendapat pengakuan dari kepala sekolah dasar talaga mukti yang bernama ayi yang telah diundang oleh pemkab sumedang untuk menghadiri sosialisasi dana bos pada tanggal februari menurut saksi hal tersebut meruapakan bagian dari kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut odo pada saat pencoblosan tps tempat saksi berada, saksi melihat bapak sama selaku kepala sekolah selalu membisikkan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi tidak melakukan protes karena saksi takut akan timbul keributan. agus prayitno pada tanggal maret saksi mendapat informasi bahwa ada suami istri yang mendapatkan uang dari pasangan calon nomor urut masing masing sebesar rp. dan rp. dan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap info tersebut, saksi telah melaporkan hal tersebut tim pasangan calon nomor urut yon haryanto saksi telah melaporkan terkait adanya money politic panas tetapi belum ada tindak lanjutnya dari panas terkait laporan saksi tersebut.

kj) nadrh. irwandi yusuf, tempat, tanggal lahir bireuen, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil warga negara indonesia tempat tinggal jalan salam nomor desa bandar baru, kecamatan kuta alam, banda aceh nama dr. ir. muatan yunani, tempat, tanggal lahir merek, juni pekerjaan pegawai negeri sipil warga negara indonesia tempat tinggal nusa indah nomor guce garut, dusun indah, kecamatan darul imarah, aceh bekhusus tertanggal april memberi kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h., mh., sayur abubakar, s.h., gunawan hanung, s.h., jamaluddin karim, s.h., syafii saragih, s.h., today laga buana, s.h., dan nurul afifah, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor dr. muhammad amrun and partners map) law firm, yang beralamat2520052n252 . pemohon, terhadap: komisi independen pemilihan aceh, berkedudukan kantor komisi independen pemilihan kip) aceh jalan nyak arief komplek gd. arsip banda aceh: berdasarkan surat kuasa ketua kip aceh nomor tanggal april memberi kuasa kepada ilham saputra, sos, wakil ketua kip aceh, ir. hj. nurani abdullah, zainal abidin, s.h., si, robby syah putra, se., akmal abal, s.hi., darwin adi dharma, pt, masing masing sebagai anggota kip aceh, yang bertindak untuk dan atas komisi independen pemilihan aceh, selanjutnya disebut .cbooo0000 memohon, i1. nama dr. zaini abdullah tempat, tanggal lahir sigla, april pekerjaan dokter warga negara indonesia alamat gampong sarana kecamatan mutiara, kabupaten pidie nama mutakhir manaf tempat, tanggal lahir aceh timur, april pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kota panton labu kecamatan tanah jambo aynomor mdt. sku php. prov nad.iv. tanggal april memberi kuasa kepada mahendradatta, s.h., ma., mh., ph.d., akhmad khalid, s.h., guntur fatahillah, s.h., manna, s.h., m.r. pahlavi hakim, s.h., mh., abi sambas, s.h., fajar herumurty, s.h., achmad michigan, s.h., fahmi achmad, s.h., hum., sutera sapto jalu, s.h., hery susanto, s.h., erwin firmansyah, s.h., ratio privasi, s.h., dan kaharuddin, s.h., kesemuanya adalah advokat, the law offices mahendradatta jalan r.s. proporsionalitas: profesionalitas: j)) akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. iv.a. bahwa hari selasa tanggal april memohon kip aceh) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur wakil gubernur, yang dituang dalam berita acara rekapitulasi hal) dengan mengumumkan hasil perolehan suara: nomor urut jumlah akhir tgk. ahmad tajuddin dan tae oo dr. jr. muatan yunani, sc.( hw. eng) dr. tgk. ahmad fauzi, ag. dr. nova irwansyah, hasil penghitungan suara pemilu gubernur wakil gubernur tersebut atas sesungguhnya lahir dari proses pemilu yang curang dan penuh praktik intimidasi yang dilakukan pihakyang akan pemohon buktikan dalam pemeriksaan permohonan guo. iv.b. praktik intimidasi dan teror praktik intimidasi dan teror membayangi proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota provinsi aceh tahun intimidasi dan teror oleh orang orang yang menamakan dirinya tim sukses ataupun simpatisan dan kader partai aceh telah memberi warna buruk terhadap penyelenggaraan pasta demokrasi provinsi aceh bukti bukti p 5a, bukti p 5bj. pencapaian kemenangan politik menuju kekuasaan tampaknya ingin diraih dengan cara cara kekerasan fisik dan bersenjata, yang membuat warga masyarakat jauh dari merasakan kedamaian dan ketentraman. praktik kekerasan dan teror masa lalu yang telah membuat masyarakat aceh sangat menderita tampaknya ingin diulang lagi era pasca perdamaian helsinki. pihak kepolisian telah berhasil menangkap sejumlah anggota partai aceh dan termasuk pemimpin partai aceh bernama aya bantah terkait teror dan kekerasan bersenjata, yang mengakibatkan setidaknya menewaskan sedikitnya orang bukti p 5c, bukti p 5dj. tim sukses pemohon menerima pengaduan pengaduan praktik intimidasi terhadap pemilih dan saksi saksi mandat dari pemohon, yang dapat diuraikan berikut ini: iv.b. intimidasi dan teror pra pencoblosan pada maret jam wib dua orang anggota partai aceh kecamatan bandar dua, kabupaten pidie jaya dengan bersenjata api mengepung rumah mutakhir koordinator tim sukses pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan) dengan maksud menculik mutakhir supaya menjadi lemah dukungan rakyat kepada pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan bukti p 6j: pada maret jam dua orang anggota partai aceh bernama ijo dan border menandatangani rumah afrizal, tim sukses pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan, gampong ring blang kecamatan mereda, kabupaten pidie jaya dengan maksud mengancam hendak membunuh afrizal bila irwandi menang menjadi gubernur lagi bukti pada maret jam wib telah simpatisan partai aceh bernama sawan ahmad menganiaya mulia dan munzir abdurrahman tim seram irwandi muatan kabupaten bireuen) pada saat pemasangan baliho cagub irwandi muatan gampong karung, kecamatan kuala, kabupaten bireuen bukti p 8j: pada maret jam wib simpatisan partai aceh bernama rauf dakwaan kawan merusak (empat) mobil operasional tim seram irwandi muatan gampong balet sekutu, kecamatan peusangan, kabupaten bireuen. kasus ini ditangani poker bireuen bukti p 9j, pada maret jam orang tidak dikenal merusak rumah rahmah (simpatisan pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan) gampong meunasah mayang, kecamatan muara dua, kabupaten lhokseumawe bukti p 10j: pada maret tim sukses pasangan cagub cawagub irwandi muchtar dilempari batu oleh ratusan anggota partai aceh ketika melakukan kampanye kawasan batuphat, kecamatan muara satu, kota lhokseumawe. korban luka luka orang dari tim sukses pasangan cagub cawagub irwandi muchtar bukti pada maret muhammad junaidi tahun) anggota tim sukses pasangan cagub cawagub irwandi muchtar babak belur dipukul anggota anggota partai aceh kawasan desa beureughang, kecamatan kuta makmur, kabupaten aceh utara. perkara ini dilaporkan polres aceh utara bukti pada april dilaporkan kepolisian kasus pemberondongan dan pembakaran rumah jalaluddin (koordinator satgas cagub cawagub irwandi muchtar banda aceh pada februari dan kasus penganiayaan anggota tim sukses cagub cawagub irwandi muchtar aceh utara bukti pada april jam wib, maimun alias ijo panglima segoe partai aceh ulee glee) menandatangani warung kopi milik bukhari gampong menko dayah, kecamatan bandar dua dan kemudian mengancam tim sukses pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muchtar bernama muhammad jalil akan mengubur hidup hidup kalo irwandi menang menjadi gubernur. pada waktu bersamaan rusli alias combat (simpatisan partai aceh) memaki bukhari dengan umpatan "pengkhianat bangsa, membodohi bangsa" bukti p 14j: pada april nurdin yahya dijemput paksa pon lakmus dari partai aceh dan membawa dia markas partai aceh. nurdin ditampar dan dipaksa menandatangani pencabutan sebagai saksi mandat pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muchtar bukti p 15j): pada april jam mandi bin usman (anggota tim sukses irwandi muchtar) dipukul masdaruddin alias apotek (anggota partai aceh) gampong alue pun, kecamatan peusangan bukti p 16j: pada april kendaraan tim seuramoe irwandi muatan dalam perjalanan menghantar surat mandat saksi beberapa tps kecamatan bing sangat kota lhokseumawe dihadang oleh anggota anggota partai aceh berkendaraan mobil daihatsu xena. kasus ini telah dilaporkan polres lhokseumawe bukti pada april aparat kepolisian menangkap tiga pelaku intimidasi dan penganiaya dua orang tim relawan tim seuramoe irwandi muatan kota lhokseumawe gampong rayeuk karung, kecamatan blang sangat, kota lhokseumawe bukti p 18j, pada april sekitar jam wib tiga mobil berisi anggota partai aceh menandatangani manager perkebunan ptpn iii wilayah karang inang kecamatan ranto peureulak bukti p 19j, pada april sekitar malam hari sekelompok anggota partai aceh menandatangani manajer perkebunan julok rayeuk kecamatan indra makmur,. kandidat dari partai aceh menang wilayah itu bukti p 20j, pada april tengku tarmizi (anggota tim sukses cagub cawagub irwandi muchtar) diculik anggota partai aceh dan kemudian dibawa sebuah warung desa pedalaman peureulak. tarmizi diminta mengundurkan diri sebagai saksi dari tim irwandi muchtar bukti p 21j, pada april anggota bawaslu agustin tio fridelini mempublikasi beberapa laporan intimidasi kantor panas provinsi aceh, yang korbannya tidak hanya masyarakat awam, tetapi penyelenggara pemilukada bukti iv.b. intimidasi dan teror hari pencoblosan pada april anggota partai aceh mengunjungi beberapa tps kecamatan sawang kabupaten aceh utara meningitimidasi saksi saksi mandat pasangan kepala daerah wakil kepala daerah jalur independen bukti p 23j), pada april gampong dusun koso4j, pada april gampong dusun bertahan5j, pada april gampong dusun amuranomor polisi tanpa pengawalan petugas kepolisian bukti p 26j: pada april gampong dusun pusing, kecamatan kembang tanjung, kabupaten pidie, sekalipun ketua kpps gampong meunasah mee telah menerima kehadiran saksi pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan benama hadir tps untuk bertugas, tetapi abdullah (kader partai aceh) mengusir dari tps hadir karena menolak memberikan uang rp. kepada abdullah bukti pada april ketua kpps kecamatan kabupaten pidie menolak memberikan formulir dan laporannya kepada saksi saksi mandat pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan dan ppk juga menolak memberikan berita acara rekapitulasi suara kepada para saksi mandat tersebut bukti pada april jam wib anggota pps desa genteng timebukti p 29j: pada april jam wib, saksi pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan bernama ishak diusir oleh anggota partai aceh dari kantor camat pidie setelah aparat kepolisian dan koramil setempat meninggalkan kantor camat pidie, sehingga kotak kotak suara tidak dijaga lagi bukti p 30j: pada april ppk kecamatan pidie melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tanpa kehadiran saksi pasangan calon gubernur wakil gubernur irwandi muatan bernama bachtiar karena undangan rapat telah diubah tanpa diberikan kepada para saksi bukti p 31j: pada april saksi pasangan calon gubenur wakil gubernur irwandi muatan bernama helmi hasen tidak dapat lagi menjaga kotak suara ppk kecamatan lumpang, kabupaten pidie setelah diusir dan dicaci maki oleh anggota partai aceh nur bukti beberapa pelanggaran pemilukada tersebut telah dilaporkan bawaslu aceh dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. petitdan tidak memilik" menyatakan batal dan tidaknyatakan dan memerintahkan komisi independen pemilihan aceh untuk menyelenggarakan ulang paling lambat (tiga) bulan pemilihan umum gubernur wakil gubernur provinsi aceh tanpa keikutsertaan la: buktiertanggal desember2011:, bukti p 3a fotokopi keputusan komisi independen aceh nomor tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur aceh tahun tertanggal januari bukti p 3b fotokopimaret bukti fotokopi kliping berita dengan judul kata irwandi tentang penembakan pon cage: bukti p 4a fotokopi tanda serah terima dari panwaslukada, tanggal april bukti fotokopi laporan dari pemantauan asing tentang kondisi pilkada aceh dari asian network for free election angel foundation), tanggal april bukti p 5a fotokopi berita media dengan judul bawaslu: intimidasi terjadi hampir seluruh daerah", tanggal april bukti .b2 fotokopi berita media dengan judul inilah kisah rencana pembunuhan irwandi, dan penembakan lain jelang pilkada, tanggal april bukti .b3 fotokopi berita serambi dengan judul kader laporkan rahul panas" tanggal februari bukti p 5b4 fotokopi foto mobil nomor plat am: bukti p 5b5 fotokopi foto empat orang memegang bendera gam: bukti p 5b6 fotokopi foto mobil bekas terbakar: bukti p 5b7 fotokopi foto mobil yang kaca depannya pecah: bukti p 5b8 fotokopi foto sekelompok orang membawa bendera bertuliskan aceh: bukti p 5b9 fotokopi foto seseorang naik mobil dengan memegang senjata laras panjang, bukti p 5c fotokopi berita media dengan judul ayah bantu akui terlibat kasus teror polisi, bukti p 5d fotokopi berita media dengan judul pembantaian warga jawa aceh tumbal politik partai aceh, tanggal april bukti p 5b1 video: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan dari mutakhir, tanggal april bukti fotokopi penerimaan laporan nomor bawaslu pj iv bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl skt. bireuen dari munzir abdurrahman, tanggal maret bukti fotokopi surat seuramoe irwandi muatan nomor divisio perihal laporan pengrusakan, tanggal april dan tanda bukti laporan, bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl 1i1 aceh res smw, tanggal maret bukti tidak diajukan: bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl aceh res smw, tanggal maret bukti tidak diajukan, bukti fotokopi penerimaan laporan nomor bawaslu pj iv tanggal pril bukti p 14a fotokopi penerimaan laporan nomor bawaslu pj iv tanggal pril bukti fotokopi penerimaan laporan nomor bawaslu pj iv tanggal pril bukti fotokopi surat seuramoe irwandi muatan nomor iv sim perihal laporan, tanggal april dan tanda bukti laporan: bukti fotokopi keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama mawardi bantu saidi, bukti tidak diajukan, bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian resor aceh timur, tanggal maret bukti tidak diajukan, bukti fotokopi berita media dengan judul panas terima laporan pelanggaran pilkada , bukti fotokopi berita media dengan judul bawaslu catat adanya pelanggaran dan intimidasi , tanggal april bukti p 22a fotokopi data penanganan pelanggaran pemilukada aceh tahun tahapan kampanye dari panwaslukada, tanggal april bukti tidak diajukanitia pemilihan kecamatan, tanggal april bukti tidak diajukan, bukti tidak diajukan, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama pelapor muhammad nazir dan mutakhir, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, tanggal april bukti fotokopi penerimaan laporan atas nama pelapor anus, tanggal april bukti fotokopi penerimaan laporan atas nama pelapor ishak, tertanggal april bukti tidak diajukan: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama pelapor muhammad nazir, tertanggal april selain itu, pemohon juga menghadirkan (tiga puluh satu) orang saksi yang memberikan keterangannya bawah sumpah baik persidangan maupun melalui video conference tanggal april dan tanggal april yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: drs. ghazali abbas adan menurut saksi partai aceh pendukung pihak terkait telah melakukan tindakan yang menakut nakuti, intimidasi dan teror, merusak baliho, dan melakukan manipulasi suara, tindakan menakut nakuti dan melakukan teror tersebut adalah pernah dilakukan pada saksi, yaitu menurunkan secara paksa dari atas mimbar dalam acara ceramah maulid oleh kelompok fasis yang antikritik. mereka itu adalah kader kader partai aceh pa). saksi melakukan kritik pada mereka yang menarik pajak liar. apabila ada uang, mereka datang dan minta bagian, tindakan teror dilakukan pada pemilukada yang dilakukan pada masyarakat yaitu apabila ada masyarakat yang ikut kampanye dari kelompok tertentu, maka rumah mereka akan dibakar. terjadi ketakutan masyarakat dan saksi pasangan calon pidie. mereka melarang saksi pasangan calon masuk area tps, tindakan merusak baliho pemohon, namun apabila baliho tersebut milik partai aceh yang mencalonkan pihak terkait tidak dirusak. selain itu, pemohon dilarang memasang baliho kampung kampung, namun untuk baliho pihak terkait yang didukung oleh partai aceh dipasang sampai pelosok, bahkan pada minggu tenang baliho tersebut masih terpasang, fatmawati nomor cite selatanepolisian daerah provinsi aceh: mendengar dan membaca keterangan panitia pengawas pemilihan umum provinsi acehpihak terkait: mendengar danapril dengan nomor php.d x yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal april yang diserahkan dan diterimatindakan manipulasi suara yaitu terdapat pencoblosan lebih dari satu kali daerah tangsi, namun saksi lupa nama kampungnya. saksi mempunyai foto mengenai pencoblosan lebih dari satu kali, partai lokal antara lain partai aceh pa), pas, pda, dan pba: dihitung secara matematis, pihak terkait yang didukung oleh partai aceh memperoleh banyak suara, namun banyak juga suara pihak terkait yang diperoleh secara tidak halal. daerah daerah basis partai aceh yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat, yaitu pantai timur aceh, aceh besar, pidie, pidie jaya, bireuen, aceh utara, lhokseumawe, dan aceh timur, sehingga daerah daerah tersebut pihak terkait banyak mendapatkan suara, pengurus partai aceh kebanyakan mantan mantan anggota gam. terdapat statement yang secara masif terjadi aceh dari atas sampai kampung kampung, bahwa yang tidak menjadi anggota partai aceh adalah pengkhianat, tukang kacau, bikin kacau, saksi pernah melaporkan perbuatan teror yang melarang saksi untuk berkhotbah salah satu masjid karena akan membuat keributan: partai aceh pada saat ini menguasai dan mengatur jadwal siapa yang boleh berkhotbah mesjid, padahal tugas tersebut merupakan dari kepala urusan agama kua): saksi pernah melaporkan pada panwaslukada pidie mengenai tindakan partai aceh yang melakukan politik musala dan masjid, namun ternyata panas tidak menegur dan membiarkan mereka karena mereka takut pada partai aceh: saksi tidak tahu apakah pencoblosan ganda tersebut pada pemilukada gubernur dan wakil gubernur ataupun pemilukada bupati dan wakil bupati, karena pemilukada tersebut dilakukan secara bersama sama, namun lazimnya mereka mencoblos kader partai aceh. saksi mempunyai foto pemilih memegang surat suara lebih dari satu, ishak munte alias gadis saksi dilarang oleh teman saksi yang ada partai aceh untuk ikut menjadi tim pemohon, karena tidak mengindahkan peringatannya tersebut, pada hari minggu, tanggal maret saksi didatangi oleh orang yang menggunakan mobil milik partai aceh melakukan pengeroyokan pada saksi yang salah satu pelakunya adalah sulfida, ketua tim pihak terkait kota subulussalam, saksi sudah melaporkan tindakan pengeroyokan tersebut pada kepolisian namun tidak ada tindak lanjutnya, lukman pada hari minggu, tanggal pukul saksi menghadiri undangan kenduri maulid dan menyantuni sekitar anak yatim dari royal lawang, kampung kali muara iii, kabupaten pidie, pada hari senin saat menunggu pelaksanaan acara kenduri tersebut tiba tiba datang sekitar orang dari partai aceh yang menggunakan kereta yang mengatakan, kamu kemari! pengkhianat! menjual bangsa! , oleh karena orang tersebut membawa parang, saksi bersama lima teman melarikan diri, namun saksi ditangkap dan tangan saksi dipukul dengan kayu: saksi melaporkan tindakan pemukulan tersebut kapolda yang laporan saksi tersebut dilimpahkan kapolres aceh timur: jalaluddin saksi adalah relawan dari tim sukses pemohon provinsi: pada waktu pulang dari acara kenduri maulid dan menyantuni sekitar orang anak yatim lawang, saksi diberhentikan depan masjid oleh sekitar orang bersama dengan camat lawang yang mengendarai kereta, mobil, dan mobil bapak camat (plat merah). mereka mengejar saksi bersama teman teman saksi dan memukul, serta merusak mobil, rohani makam saksi adalah relawan pemohon provinsi: keterangan saksi sama dengan keterangan dari kedua rekan saksi bernama lukman dan jalaluddin, mutakhir saksi adalah saksi pemohon pusing kecamatan kumai tanjung, pada waktu berada tps, saksi didatangi oleh beberapa orang yang melarang saksi untuk menjadi saksi pemohon. saksi diminta uang sebanyak rp. oleh kader partai aceh, ishak saksi tinggal gampong raya sanggup kecamatan pidie, kabupaten pidie, pada waktu saksi menjaga kotak suara kecamatan pidie tanggal sekitar pukul diusir oleh anggota lintas yang juga sebagai anggota partai aceh. menurut mereka yang menjaga kotak suara adalah lintas. menurut mereka yang menyuruh saksi pergi adalah camat pidie dan saksi disuruh datang lagi pada tanggal untuk menyaksikan buka kotak suara. saksi tanya balik pada lintas tersebut mengapa buka kotak suaranya tanggal padahal kecamatan lain buka kotak suara tanggal lintas menjelaskan bahwa itu urusan pak camat, bukan urusan saya . namun ternyata kotak suara dibuka dan direkam pada tanggal tanpa mengundang saksi mandat: helmi hasen pada tanggal malam, saksi menjaga kotak suara kantor camat. pada pukul wib datang anggota dari partai aceh yang mengatakan irwandi siapa yang mendukung irwandi, pengkhianat. babi semua. setelah kejadian tersebut, saksi pulang untuk menghindari pertumpahan darah, muhammad jalil pada hari minggu, sekitar pukul saksi duduk warung kopi sibukari desa muko dayah, saksi dipanggil oleh anggota partai aceh bernama maimun alias iju yang menanyakan apakah saya bekerja sama dengan irwandi. saksi membenarkannya, namun maimun mengatakan kalau irwandi menang, saya akan dibunuhnya: muhammad nazar bin hamdani saksi bertempat tinggal jenis, kabupaten bireuen, pada hari minggu, tanggal maret saat berkoordinasi dengan kawan kawan untuk persiapan kampanye irwandi, didatangi oleh anggota partai aceh diajak untuk naik motor anggota partai aceh tersebut. saksi menolaknya, namun dari arah belakang saksi dihantam oleh isa, anggota partai aceh yang juga sebagai panglima sago: saksi melaporkan penganiayaan tersebut pada polisi. oleh polisi, saksi dibawa rumah sakit untuk divisus dan dibawa kantor polisi untuk dimintai keterangan: alamsyah pada tanggal maret yaitu pada waktu saksi menaikkan baliho irwandi lawang kecamatan karung menerima telpon supaya posko irwandi. dua puluh menit setelah sampai posko irwandi datang sekitar orang dari partai aceh antara lain bernama rauf dan abe. mereka membawa parang, pisau, batu, dan kayu dan menyerang teman teman saksi dan merusak mobil: polisi datang setelah selesai kejadian, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, saiful mahdi saksi bertempat tinggal kecamatan jangka, gampong anjungan, kabupaten bireuen: kejadian yang menimpa saksi sama dengan yang diterangkan oleh teman saksi alamsyah: anggota partai aceh berjumlah orang menghancurkan mobil yang ada posko irwandi. mereka datang posko irwandi dengan mengendarai mobil partai aceh dan kereta. mereka datang membawa parang dan menyerang serta mengejar teman teman saksi yang sedang duduk posko irwandi muatan balai sekutu, kecamatan peusangan, kabupaten bireuen: fauzi ilyas kejadian yang menimpa saksi sama dengan yang diterangkan oleh saksi sebelumnya alamsyah dan saiful mahdisama), anggota partai aceh telah merusak mobil milik teman teman saksi yang ada posko irwandi balet, mulyadi saksi tinggal karena, kecamatan koala kabupaten miring,: pada tanggal maret anggota partai aceh bernama satuan aman memukul dan merusak baliho irwandi. orang partai aceh tersebut melarang naikkan baliho irwandi, baliho yang boleh pasang hanya milik partai aceh: anggota partai aceh mengancam masyarakat kalau partai aceh tidak menang, akan diusir dari kampong, mahdi bin usman saksi bertempat tinggal kampong pante pintu, kecamatan peusangan, kabupaten bireuen: pada hari minggu sekitar pukul sore, saksi mengantar surat mandat pada bapak ket kepala kampung) kecamatan peusangan, namun ditengah jalan diberhentikan oleh anggota partai aceh dan mengambil mandat, saksi melarikan diri hutan bertemu dengan panglima partai aceh bernama paket dan memukul saksi: nurmalahi saksi tinggal mahang, kecamatan kuta cot glie, kabupaten aceh besar, pada waktu akan menyerahkan surat mandat, saksi bertemu dengan orang partai aceh yang melarang saksi menyerahkan surat mandat dan saksi diminta untuk pulang, kalau tidak mau saksi akan injak injak, bahagia saksi tinggal kampung mahang, kecamatan kuta cot glie, kabupaten aceh besar, pada tanggal april saksi diberi tahu oleh keluarga bahwa dicari oleg tiga orang dari partai aceh. mereka mengancam keluarga saksi supaya mundur dari tim irwandi, kalau tidak akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. karena ketakutan, keluarga menyuruh saksi mencari tempat yang aman dan saksi selama seminggu pergi serambi irwandi: ali imran saksi tinggal membuat, kecamatan kuta ciri, kabupaten aceh besar, saksi sebagai tim supervisor menyerahkan mandat desa. pada awalnya orang tersebut mau menerima mandat, namun pada hari pemilihan menyatakan mengundurkan diri karena takut diancam dipukul, dikeroyok, dan dibunuh oleh orang partai aceh: agussalaim saksi tinggal desa pulau, simpang ulim, aceh timur, saksi dihajar oleh sekelompok preman dari partai aceh pada saat hari pencoblosan, saksi pada saat pencoblosan tps desa pulau, simpang ulim dihajar oleh sekelompok preman dari partai aceh yang berjumlah orang. salah satu orang yang memukul saksi tersebut adalah bernama terong alias bahari, pang sago kecamatan simpang ulim dan nasir rumus anggotanya. setelah menghajar saksi, orang tersebut mengancam saksi yang mengatakan awas, kamu nanti malam saya tembak. saya habis semua kamu, orang irwandi , saksi dipukuli oleh orang tersebut dihadapan aparat keamanan, bawaslu desa, dan bawaslu desa. setelah kejadian tersebut datang aparat dari danramil dan camat untuk mendamaikan saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian dan oleh kapolsek dibawa puskesmas untuk divisus, dili munandar saksi tinggal los nomor kota lhokseumawe, pada tanggal maret mobil mobil tim sukses irwandi dilempari oleh partai aceh yang melakukan kampanye calon bupati kreungkukuh: pada tanggal april saksi bersama dengan rekan saksi mengantar surat mandat saksi kecamatan blang sangat. pada waktu saksi memberikan surat mandat saksi tps datang mobil dari partai aceh dan menggertak saksi untuk saksi melaporkan kapolsek dan kapolsek bersama saksi menuju tempat kejadian menanyakan masyarakat ada kejadian apa?, namun masyarakat menjawab tidak terjadi apa apa: teman saksi yang masih tinggal tempat kejadian diculik oleh partai aceh dan dibawa pakai mobil, namun mobil partai aceh tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. mobil partai aceh tersebut sampai sekarang masih ada polres lhokseumawe: derek armada saksi tinggal desa lubuk pusaka, kecamatan langkahan, aceh utara: saksi adalah saksi irwandi mutan tps seureuke: masyarakat menolak menjadi saksi mandat dari pemohon karena trauma atas kejadian pembunuhan pekerja ptt serui kecamatan langkahan. masyarakat takut karena yang datang serui adalah orang orang dari partai aceh yang minta pada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait) dan nomor pasangan calon bupati): kpps menolak memberikan pada saksi, sehingga saksi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara penghitungan suara tersebut: saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut: mawardi bantu saidi saksi tinggal cot sambong, nisam, aceh utara: saksi memberikan surat mandat desa desa untuk pasangan calon nomor urut pemohon): saksi diancam oleh orang partai aceh: saksi takut karena orang itu membawa parang dan batu, said saksi melihat teman saksi dipukul dua kali oleh orang partai aceh: iskandar saksi tinggal desa bayi, kecamatan santelera bayi, pada tanggal hari kamis sore, sekitar saksi mendapat telpon dari seseorang untuk datang kantor komite peralihan aceh kpa) kecamatan santelera bayi, namun saksi tidak datang. selanjutnya pada malam jumat, sekitar pukul saksi bersama teman saksi memasang spanduk irwandi muatan simpang dayah, lhoksukon. setelah itu saksi minum kopi sebuah warung tiba tiba datang orang partai aceh yang mengendarai sekitar mobil berhenti dan saksi dihantam sampai pingsan. salah seorang yang memukul saksi tersebut bernama mahdi dari partai aceh yang tinggal kecamatan santelera bayi, teman saksi bernama mutakhir dipukul sampai pingsan, mutakhir saksi adalah ketua satgas kabupaten aceh utara: pada malam kejadian, saksi mengawal orang irwandi memasang baliho, namun saksi dipukul oleh satgas dari partai aceh, setelah kejadian saksi dibawa rumah sakit untuk divisus dan teman saksi bernama muhammad saidi melaporkan pada pihak yang berwajib. pelaku pemukulan bernama rambut sudah ditangkap, namun sekarang yang bersangkutan ditangguhkan penahanannya, zulfikar pada malam jumat tanggal bulan maret sekitar pukul rombongan saksi sebanyak orang memasang spanduk. setelah itu saksi minum kopi disebuah warung, namun tiba tiba datang iring iringan mobil dari partai aceh: orang tersebut melarang saksi memasang bendera partai, namun saksi menjawabnya, siapa yang melarang memasang bendera, padahal orang dari tim irwandi tidak pernah melarang partai aceh menaikan bendera. tiba tiba orang tersebut mengeroyok dan menonjol, serta menendang saksi dari arah belakang, setelah melakukan penganiayaan, orang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian: muhammad saidi saksi tinggal rentang, kecamatan barat demo, kabupaten aceh utara, saksi melihat teman saksi bernama mutakhir dan zulfikar dipukul: pada tanggal maret saksi melihat kader partai aceh membakar mobil kampung bungkam, kecamatan pirak timur, kabupaten aceh utara, pada jam wib, saksi interogasi oleh kader partai aceh dan pada pukul jam mobil saksi merk toyota adanya jak yang terpasang stiker irwandi muatan dibakar, munandar saksi tinggal desa ketapang, kecamatan pirak timur, kabupaten aceh utara, pemukulan juga terjadi pada teman saksi yang menaikan spanduk lhoksukon, desa dayah: teman saksi bernama zulfikar dipukul dan ditendang dari belakang oleh satgas partai aceh, saksi menyaksikan mobil yang dipasang stiker irwandi muatan dibakar. saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, karena saksi datang tempat kejadian setelah mobil sudah terbakar: pada waktu malam setelah kejadian pembakaran mobil, saksi diancam oleh salah satu anggota dari partai aceh yang mengatakan kalau bukan kalian yang naik mobil itu, dari dulu sudah kualitas kalian. tgk. abdullah ibrahim saksi tinggal desa biner, nisam, aceh utara, saksi adalah tim pemantauan irwandi muatan kecamatan nisam: pada hari pencoblosan, saksi melihat kader dari partai aceh memberikan pengarahan pada pada masyarakat tps biner, kampung biner untuk mencoblos nomor urut pihak terkait) dan nomor pasangan calon bupati dan wakil bupati) yang yang diusung oleh partai aceh: saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, namun saksi merekam pada waktu mengarahkan untuk mencoblos nomor yakni saksi tinggal desa ceumeucet, kecamatan kuta makmur, kabupaten aceh utara, pada tanggal maret sekitar pukul waktu saksi pulang beruang desa lang kuta, tepatnya depan kantor partai aceh, saksi dipanggil dan dipukul dari arah belakang beramai ramai oleh anggota partai aceh. saksi jatuh dari kereta, kemudian diinjak injak, dipukul pakai batu pada bagian kepala: setelah kejadian, saksi diantar oleh teman saksi untuk melapor polres, namun yang bersangkutan tidak ditangkap dan tidak diproses oleh pihak kepolisian, nasir saksi tinggal desa palupamreh, kabupaten aceh utara: pada waktu saksi bersama dengan teman saksi akan kruengkukuh dengan mengendarai mobil pic tanggal maret namun sampai simpang panah sweeping oleh orang partai aceh sedang ikut melakukan kampanye, saksi dan sopir ditunjuk dengan membetulkan kepala saksi dengan pintu mobil, setelah kejadian pemukulan, saksi dibawa oleh temen teman rumah sakit kasrem lhokseumawe untuk divisus. kemudian pada keesokan harinya tim advokasi irwandi membawa saksi melaporkan pemukulan tersebut polres lhokseumaweeksepkil kepala daerah: bahwa pemda secara tegas menyebutdanundang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh selanjutnya disebut 2006j juncto huruf dan huruf juncto huruf dan huruf gaun tahun tentang penyelenggara pemilu aceyang ditetapkan oleh kip, hanya terhadap hasil perhitungan suara yag mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,us).:ltumpernyataan tim seuramoe pemenangan irwandi muatan dalam tabloid berita mingguan modus aceh nomor th.x april halaman berujar dalam pelaksanaan pemilukada aceh, bukan hasilnya yang mereka protes, melainkan proses pelaksanaannya yang diprotes bukti pernyataan ini dapat dimaknai bahwa penetapan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh kip aceh tidak dipersoalkan, bahwa setelah membaca permohonan pemohon sebagaimana register perkara nomor php.d x tertanggal april pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan yang benar menurut pemohon, sehingga syarat formal mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana terurai atas tidak terpenuhi, dan menjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel), untuk itu majelis hakim mahkamah konstitusi dapat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, pokok perkara bahwa dalil yang telah memohon uraikan dalam eksepsi atas, merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh dijelaskpemilihan gubernur wakil gubernur. lebih lanjut lembaga kip diatur dalam @akun aceh nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum aceh. dalam kedua ketentuan tersebut telah diatur tentang tugas, kewenangan, dan kewajiban kip dalamaceh, sehingga tidak beralasan dan mengada ada jika kip dikatakan berkonspirasi dengan calon tertentu agar dapat lolos dalam proses pencalonan sebagaimana terurai pada angka iv.a. permohonan pemohon. seluruh peserta pemilukada telah diproses sesuai dengan tatacara pencalonan sebagaimana diatur dalam keputusbukti demikian juga seluruh peserta pemilu gubernur wakil gubernur telah diverifikasi dan telah ditetapkan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum gubernur wakil gubernur tahun bukti bahwa pernyataan pemohon sebagaimana terlihat dalam permohonannya angka iv.a. yang menyatakan kip aceh tersandera oleh kepentingan politik yang menghendaki adanya calon gubernur wakil gubernur dari kubu partai aceh dan angka v.a. dengan menyatakan pembukaan kembali pendaftaran calon peserta pemilukada melanggar hak hak konstitusional pemohon tidak berdasar secara hukum.yaitu putusan nomor skin x tertanggal januari yang memerintahkan memohon untukguna memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan bukti putusan pengadilan merupakan hukum, lembaga yang baik adalah lembaga melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya berdasarkan hukum. tidak ada pelanggaran hak hak konstitusional pemohon, justru sebaliknya hak hak konstitusional setiap warga negara provinsi aceh yang dilindungi konstitusi dapat diaktualisaslkan. bahwa memohon juga menolak dengan tegas dalil pemohon yang termuat dalam bagian uraian angka iv.a. yang menegaskan tindakan memohonsecara formil bertentangan dengan asas pemilu kepala daerah. tindakan memohonprovinsi aceh berdasarkan perintah pengadilan mahkamah konstitusi) justru bersinergi dengan asas asas kepemilikan: bahwa memohon menolak pernyataan pemohon tertera pada angka iv.a. menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur wakil gubernur yang tertuangapril adalah hasil penghitungan suara yang lahir dari proses pemilu yang curang. proses rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan kip acehgubernur( wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota provinsi aceh bukti dalam proses rekapitulasi tersebut semua saksi pasangan calon diundang bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur wakil gubernur tingkat provinsi aceh, dengan perolehan suara sebagai berikut: bukti tgk. ahmad tajuddin dan ir. teungku suriansyah memperoleh suara, drh. irwandi yusuf dan dr. ir. muatan yunani, hw. eng) memperoleh suara: prof. dr. dari daud, dan dr. tgk. ahmad fauzi, memperoleh suara, muhammad nazar dan nova irwansyah, memperoleh suara: dr. zaini abdullah dan mutakhir manaf memperoleh suara: bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara gubernur wakil gubernur tingkat aceh tidak ada keberatan saksi yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara bukti bahkan saksi nomor urut pasangan calon drh. irwandi yusuf dan dr. ir. muatan yunani, tidak hadir dalam rapat pleno kip aceh tersebut: bahwa pernyataan pemohon menerima pengaduan pengaduan praktik intimidasi terhadap pemilih dan saksi saksi dari pemohon harus dibuktikan oleh pemohon. oleh karena salah satu asas pemilukada adalah rahasia, sehingga tidak seorangpun dapat mengetahui seorang pemilih itu memilih siapa: petit berdasarkan alasan alasan pada eksepsi dan jawaban dari memohon atas, kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang"catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum gubernur wakil gubernur tingkat provinsi aceh" menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan kip aceh nomor tahun tentang penetapan pasangan calon gubernur wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum gubernur wakil gubernur provinsi aceh tahun. adapun bukti bukti memohon tersebut adalah sebagai berikut: bukti fotokopi berita media modus aceh, edisi april dengan judul habis pilkada terbitlah gugatan , bukti fotokopi keputusan komisi independen pemilihan aceh nomor tahun tanggal juli bukti fotokopi lampiran komisi independen pemilihan aceh nomor tahun tentang nama namaanggal desember bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari bukti fotokopi keputusan,independen pemilihan nomor perihal rekapitulasi penghitungan perolehan suara provinsi oleh kip provinsi: bukti, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota tingkat aceh oleh komisi independen pemilihan acehdasar hukum permohonan atas penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur aceh, adalah sebagai berikut: undang undang dasar:: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh,peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentanggaun aceh nomor tahun tentang penyelengaraan pemilihan umum aceh: keputusan kip aceh nomor tentang tahapan, program,sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi independen pemilihan nomor tentang perubahan atas keputusan komisi independen pemilihan aceh tentang tahapan, programpemerintah nomor tahun: putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal novembersudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh mahkamah konstitusi oleh karenanya pemilukada provinsi aceh tahun yang dilakukan oleh memohon selaku penyelenggara pemilukada adalah sarat praktik intimidasi dan teror yang konon menurut dalil pemohon terjadi tingkat kabupaten dan kota provinsi aceh, yang dijadikan merupakan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kriminal murni, sehingga terpaksa pihak terkait menyebut dalil dalil pemohon dalam perkara ini lebih merupakan surat dakwaan daripada surat permohonan sengketa pemilukada karena seharusnya yang menjadi objek perselisihan adalahahwa pemohon pada permohonannya hanya menguraikan adanya praktik intimidasi dan teror yang merupakan klaim sepihak dan pemohon yang seolah olah terjadi pada hari menjelang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada provinsi aceh(selanjutnya pmk sehingga permohon, pemohon hanya mengklaim adanya praktik intimidasi dan teror yang dianggap membayangi proses pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota provinsi acehtjk verklaard),pallah subhan watt'ala telah terpilih menduduki jabatan selaku gubernur dan wakil gubernur untuk periode setelah melalui proses pemilihan dalam pemilukada yang berlangsung demokratis, aman, tertib dan terkendali. bahkan dari perolehan suara masing masing antar pasangan calon khususnya perolehan suara yang diperoleh pihak terkait, jelas menunjukkan harapan yang begitu besar masyarakat aceh untuk segera terjadinya perubahan dan ini tentu bukan hanya kemenangan partai aceh atau partai pengusung lainnya melainkan kemenangan seluruh masyarakat aceh sekaligus amanah yang harus kita tanggung bersama untuk membangun negeri serambi mekkah' yang damai dan sejahtera untuk tahun depan. kemenangan pihak terkait sesungguhnya bukanlah sebuah keajaiban mengingat diusung oleh partai yang memang memiliki basis pendukung dan simpatisan yang fanatik, namunprovinsi aceh: bahwa pada hari selasa tanggal aprilhun sebagaimana tertuang dalam berita acara komisi independen pemilihan aceh nomor ba iv dengan hasil sebagai berikut: pasangan calon nomor urut tgk. ahmad tajuddin, dan ir. teuku suriansyah, si, sebanyak suara sah atau pasangan calon nomor urut drh. irwandi yusuf dan dr. ir. muatan yunani, sc. hw. eng) pemohon) sebanyak suara sah atau yo: pasangan calon nomor urut prof. dr. dari, daud, dan dr. tgk. ahmad fauzi sebanyak suara sah atau yo, pasangan calon nomor urut muhammad nazar dan ir. nova irwansyah sebanyak suara sah atau y4, pasangan calon nomor urut dr. zaini abdullah dan muzakfr manaf pihak terkait) sebanyak suara sah atau yo, berdasarkan berita acara komisi independen pemilihan aceh nomor ba iv tertanggal aprilaceh dan suraceh, pasangan calon nomor urut dr. zaini abdullah dan mutakhir manaf sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebesar atau y6.(lima puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) telah memohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi acehjyang ditetapkan oleh memohon kip aceh), maka mahkamah berwenang untuk mengadiliada awalnya kip aceh mengeluarkancan wakil gubernur aceh tahun tertanggal desember bukti p 3j, yaitu atas lima pasangan calon: drh. irwandi yusuf dan dr. ir. muatan yunani hw. eng) tgk. ahmad ajudan, dan jr. teuku suriansyah, muhammad nazar dan jr. nova irwansyah, prof. dr. dari daud, dan dr. ahmad fauzi,ditindaklanjuti dengan keputusan nomor tahun tentang penetapan nomor urutpaling terbanyak. selisih perolehan suara diantara pihak terkait dengan pemohon yang mencapai angka suara, bahkan dalam hitungan kalkulasi matematis pun manakala perolehan suara pemohon digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon lain mutlak masih belum cukup melampaui perolehan suara karena hanya mengumpulkan suara, masih selisih suara dengan pihak terkait yang memperoleh suara mencapai suara, hal ini jelas mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat aceh yang nyata nyata menginginkan perubahan dengan mengamanatkan pihak terkait untuk memimpin dan pembangunan aceh dalam tahun depan, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil pemohon yang termuat dalam bagian uraian angka iv. alasan alasan permohonan poin iv. pelancaran asas pemilu sub. yang menggunakan istilah dan atau frase kejahatan konstitusional dengan alasan sebagai berikut: bahwa memang benar suatu peristiwa hukum dapat dipandang dari berbagai macam aspek hukum, baik itu hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana, namun dalam menilai itu semua harus benar benar melalui pengkajian hukum secara komprehensif, apakah peristiwa hukum tersebut merupakan kewenangan hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana? bahwa, pemohon dalam perkara guo menyatakan pemilukada provinsi aceh adalah tergolong sebagai kejahatan konstitusional, padahal jika berbicara mengenai konstitusi jelas merupakan ranah hukum tata negara, mana dalam hukum tata negara tidak dikenal istilah kejahatan. istilah kejahatan hanya dikenal dalam hukum pidana. jika logika demikian dibenarkan, maka setiap peristiwa hukum akan mempunyai istilah istilah seperti pemohon dialihkan, seperti kejahatan perdata, kejahatan tata negara. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil pemohon yang terurai dalam bagian uraian angka iv.a. antara lain sebagai berikut: pemohon hanya menggunakan parameter perasaan' yang menuduh sejak awal pemilukada gube dinamai kekerasan utamanya seolah olah ditunjukkan untuk menghentikan langkah pemohon, jawaban pihak terkait bahwa: tuduhan tersebut sebagai tuduhan yang tidak tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena pemohon secara subyektif menggunakan parameter 'perasaan' untuk menilai situasi dan kondisi menyangkut keamanan selama penyelenggaraan pemilukada: pendapat pemohon telah dibantah sebagaimana pernyataan kapolriditahan pertama pemungutan suara, dan kapolri berharap proses depannya, yakni perhitungan suara dan pengamanan kotak kotak suara juga akan berlangsung aman' tribun news, senin april selanjutnya menkopolhukam joko suyanto selain itu juga bisa dipantau dari tingkat keikutsertaan pemilih yang mencapai persen', antara, jumat april sementara mendagrikita hormati hasilnya semua sudah berlangsung dengan damai april media online bahkan irwandi yusuf, menyampaikan kepada sejumlah media pada tanggal februari diantaranya kepada media online viva news antara lain terkait adanya sejumlah aksi penembakan, dengan judul: gubernur aceh penembakan terkait kecemburuan irwandi yusuf membantah serial penembakan aceh terkait pilkada, berikut kutipannya: viv news serentetan penembakan misterius terjadi aceh. sejumlah spekulasi berkembang seal motif penembakan. polisi bersikukuh, ini kriminal murni. sementara, koalisi masyarakat sipil aceh menduga itu bagian konflik jelang pilkada yang digelar februari mendatang. sebab, yang disasar etnis tertentu. dimintai keterangan soal kondisi aceh terkini, gubernur nanggroe aceh darussalam, irwandi yusuf mengatakan, situasi saat ini sudah terkendali. situasi bagus, kondusif, aman," kata dia usai audiensi musica aceh gedung kemenag polhukam, jakarta, rabu januari irwandi juga membantah, penembakan terkait politik. setelah kami teliti, kami simpulkan, itu tidak ada urusannya dengan politik. tetapi lebih terkait dengan ekonomi dan kesempatan kerja. macam mana logikanya kalau mengaitkan dengan politik?," kata dia. dia menjelaskan, ada kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang. kecemburuan orang pribumi terhadap orang pendatang terkait lapangan kerja," kata dia. contohnya, proyek jembatan aceh timur, yang menggunakan kontraktor tenaga kerja dari medan. datang beberapa orang mengusir pekerja medan itu pulang agar orang aceh bisa bekerja. sekarang sudah aman dan orang aceh yang kerja. juga yang terjadi bireuen, diminta agar itu diserahkan saja tenaga kerja aceh yang banyak menganggur, tetapi oleh pihak pelaksana tidak bisa karena itu membutuhkan keahlian menanam kabel optik. akhirnya begitu kejadiannya," kata irwandi. gubernur mengakui, kecemburuan sosial dipicu kurangnya lapangan kerja aceh. kalau sawah banyak tapi orang malas sawah. umr (upah minimum regional) aceh rp. juta, paling besar indonesia. pemborong banyak mengambil warga luar aceh asal mau dibayar dibawah umr," kata dia. irwandi lalu merinci lokasi kejadian penembakan yang kuat diduga berlatar belakang ekonomi. yakni, bireuen dan aceh utara. kalau yang banda aceh tidak jelas motifnya," dia menambahkan. kok mereka punya senjata? senjata itu mana mana dunia ini banyak," jawab dia. pada tanggal desember terjadi penembakan pt. setia agung, aceh utara, yang menewaskan orang dan melukai orang lainnya. sebelumnya, terjadi pula penembakan perusahaan survei minyak dan gas karate sawang, juga aceh utara. sabtu, desember sekitar pukul wib, terjadi lagi penembakan mess telkom bireuen, aceh. pelaku menembaki pekerja galian kabel mess telkom yang saat itu hendak beranjak tidur. tiga pekerja tewas, dan tujuh lainnya terluka. seluruhnya adalah pekerja pendatang asal jawa timur. selang sehari, minggu, januari sekitar pukul wib, seorang warga desa seureuke, kecamatan langkahan, aceh utara, juga tewas ditembak kelompok tak dikenal. ditembak bagian kepala ketika sedang berada warung kopi. begitu juga kapolda aceh irjen pol iskandar hasan menyatakan, situasi keamanan aceh menjelang pilkada masih kondusif. waspada news, kapolda aceh irjen pol iskandar hasan (kiri) didampingi pangdam iskandar muda mayjen tni adi mulyono (dua kiri) melaporkan situasi keamanan menjelang pilkada aceh masih kondusif saat pertemuan dengan dirjen otda kementerian dalam negeri djuhermansyah (kanan) dan gubernur aceh tarmizi karim (dua kanan) saat pertemuan align gubemuran, banda aceh, minggu dirjen otda bersama rombongan kementerian hukum dan ham datang aceh untuk memantau pelaksanaan pilkada aceh pada april pemohon menuduh seolah olah adanya permohonan oleh pemerintah melalui mendagri yang mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara mahkamah konstitusi berkaitan untuk menghentikan pencalonan pemohon dan berakibat memohon tersandera kepentingan politik karena adanya pencalonan pihak terkait: jawaban pihak terkait tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, sesungguhnya bahwa pemohon adalah incumbent yang ambisius yang terpilih sebagai gubernur periode lalu atas dukungan partai aceh yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif, namun karena partai aceh yang meraih kursi terbanyak dengan kursi dari kursi atau nyata nyata tidak lagi memberikan dukungannya, maka pemohon dengan menghalalkan segala cara (macieviellis) menghalang halangi partai aceh yang mengusung pihak terkait dengan segera menyelenggarakan pemilukada sesuai jadwal tanpa keikutsertaan partai aceh (partai lokal), situasi seperti ini jelas senjatanya telah menciptakan konflik dimasyarakat serta menimbulkan gangguan keamanan, karena jelas bagaimana mungkin partai pemenang pemilu justru tidak dapat mengusung pasangan calonnya sendiri? oleh karenanya, demi mengakhiri konflik dan mengakhiri kontroversi politik dan hukum, kemudian mendagri mengajukan permohonan dan telah diputus mahkamah sesuai nomor i skin x tertanggal januari yang pada pokoknya terurai dalam putusan sela sebagaimana dikuatkan dengan putusan akhir,, adapun yang menjadi titik berat mahkamah memutuskan hal demikian sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:@akun, yang menyatakan "hukum hakim yara'ul khilafah"" yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang paling tinggi bagi negara, dengan demikian adalah mengada ada jika pemohon mengaku ngaku telah dirugikan, justru sebaliknya pihak terkait yang nyata nyata telah dirugikan hak konstitusionalnya, berdasarkan uraikan atas, good non apa yang dilakukan memohon dengan memundurkan jadwal pemilukada dan membuka kembali pendaftaran yang menilai memohon tersandera oleh kepentingan politik" sebagaimana dalil pemohon adalah mengada ada, melainkan murni penegakkan hukum sebagaimana perintah mahkamah dalam putusan guo,selain dianggap melanggar hak hak konstitusional pemohon yang selanjutnya menurut dalil pemohon bertentangan dengan asas pemilu kepala daerah: pihak terkait tidak mengomentarinya karena menjadi domain memohon untuk menanggapinya, bahwa pihak terkait dengan tegas membantah dalil dalil pemohon sebagaimana terurai dalam uraian angka iv.a. khususnya yang berkenaan langsung dengan pihak terkait, dimana pemohon menuduh pihak terkait berada belakang kecurangan dan praktik intimidasi, dalil dalil pemohon yang menyebut seolah olah pihak terkait berada belakang adanya kecurangan dan intimidasi yang dilakukan adalah memutarbalikkan fakta dan fitnah, karena pasca kekalahan pemohon dalam konvensi partai aceh, praktis pemohon berupaya terus menerus memprovokasi dan menciptakan opini yang mendiskreditkan pihak terkait, terbukti beberapa media lokal mendapati pemohon dengan tim suksesnya sedang memanggul senjata,bahwa pihak terkait menolak semua dalil dalil pemohon butir iv.b, butir iv.b1, dan butir iv.b2 tentang praktik intimidasi baik pra pencoblosan dan hari pencoblosan, termasuk pemohon mengaku ngaku seolah olah adanya intimidasi terhadap tim sukses pemohon yang menerima pengaduan pengaduan terhadap pemilih dan saksi saksi mandat dari pemohon, yang terjadi berbagai daerah, bahwa atas dalil pemohon tersebut pihak terkait menanggapi sebagai berikut: intimidasi dan teror yang didalilkan oleh pemohon ternyata ditujukan kepada pemohon bukan kepada calon pemilih. apakah intimidasi terhadap pasangan calon (gua non itupun bilamana benar) bisa mempengaruhi perolehan suara pemilih? intimidasi teror adalah suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum pidana dan hukum pidana tidaklah dapat dikira kira atau hanya sekedar dijadikan sample, tetapi dia harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui criminal due process law. bilamana dalil pemohon tentang intimidasi dan teror diterima begitu saja oleh mahkamah hanya dengan mendengar kesaksian orang orang yang mengaku korban saja, maka hal tersebut dianggap sudah menjadi "vonis awal" yang mengebiri hak orang orang yang "dituduh". putusan mahkamah bisa dipakai oleh orang orang yang mengaku korban untuk mempengaruhi posisi, jaksa, dan hakim pidana untuk tidak memutuskan hal hal yang bertentangan dengan putusan mahkamah yang juga mengandung "vonis awal" tersebut. jadi untuk bisa menggunakan intimidasi dan terror sebagai dasar putusan mahkamah seyogyanya digunakan bukti yang kuat, setidak tidaknya mendengar hasil penyidikan oleh aparat kepolisian negara selaku penyidik tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal kategori subjek pelaku (kader) sebagai perorangan perorangan atau korporasi. pemohon menurunkan adanya rangkaian tindak pidana korporasi dalam hal ini partai aceh. karenanya dalam tindak pidana korporasi sepantasnya pemohon melaporkan pengurus korporasi yang ditutupnya terlebih dahulu. harus ada korelasi yang jelas antara serangkaian tindak pidana kekerasan (intimidasi dan teror) yang didalilkan pemohon dengan kemenangan pasangan zaini mutakhir. karena pemohon selain sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur, sebelumnya incumbent atau gubernur periode sebelumnya yang bias saja banyak meninggalkan "musuh musuh". jangan semua tindakan "kebencian" terhadap pemohon harus dibebankan kepada pihak terkait. hal demikian akan pihak terkait buktikan pada saat pembuktian. bahwa pelaksanaan pemilukada tingkat aceh dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan, baik pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota tanpa bermaksud membela memohon adalah menjadi tidak adil manakala pemohon memanfaatkan pelanggaran pelanggaran yang mungkin saja terjadi wilayah lain dalam pemilukada tingkat kabupaten dan kota untuk dibebankan kepada memohon dan pihak terkait: berdasarkan fakta fakta pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut atas, pemohon dapat diibaratkan sebagai "incumbent yang ambisius", bahwa dari hal hal yang pihak terkait kemukakan atas membuktikan, permohonan yang diajukan pemohon tidak ada pihak terkait,ertanggal april serta lampirantingkat provinsi aceh" menyatakan sah danmerintahkan komisi independen pemilihan aceh untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo, sebagai berikut:nur dan wakil gubenur provinsi aceh tahun pasca putusan mahkamah konstitusi nomor skin tanggal januarinur wakil gubenur terpilih dalam pemilihan umum gubenur dan wakil gubenur provinsi aceh tahun tanggal april bukti ptprovinsi aceh tahun tanggal april bukti pt fotokopi surat komisi independen pemilihan aceh nomor perihal rekapitulasi penghitungan perolehan suara provinsi oleh kip provinsi, tanggal april bukti pt fotokopi berita online tribunnews.com dengan judul kapolri pilkada aceh aman!", tanggal april bukti pt fotokopi berita online antara dengan judul menko polhukam: pilkada aceh berlangsung dengan baik tanggal april bukti pt fotokopi berita online semu.com dengan judul mendagri nilai pilkada aceh berlangsung demokratis", tanggal april pasangan calon gubernur dan wakil gubernur aceh tahun tertanggal januari bukti p 3aj, yaitu sebagai berikut: nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur aceh tahun nomornya meta pasangan calon kawanan tgk. ahmad tajuddin, calon gubernur drh. irwandi yusuf calon gubernur pra moyang lama oman prof. dr. dari daud, m.a. calon gubernur diknas aman one muhammad nazar calon gubernur kemudian menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor i skin kip acejanuari bukti p 3bj, yang pada pokoknya menambah satu lagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur atas nama dr. zaini abdullah dan mutakhir manaf, oleh karena kedua pemohon adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pemilihan umum gubernur dan calon wakil gubernur propinsi aceh awalnya berdasarkan keputusan kip aceh nomor tahun divide bukti p 3j juncto keputusan kip aceh nomor tahun vide bukti p 3aj juncto keputusan kip aceh nomor tahun divide bukti p 3bj, maka dengan demikian pemohonbukti pt fotokopi berita online viva.news dengan judul gubernur aceh: penembakan terkait kecemburuan , tanggal februari bukti pt fotokopi berita online dengan kapolda aceh laporkan keamanan pilkada, tanggal april bukti pt fotokopi foto bersama dengan beberapa orang memang senjata laras panjang, bukti pt fotokopi foto bersama dengan beberapa orang memang senjata laras panjang, bukti pt. fotokopi foto pemohon memegang senjata larang panjang, bukti pt fotokopi foto seseorang memegang senjata laras panjang: bukti pt fotokopi foto seseorang memegang senjata laras panjang: bukti pt fotokopi foto pemohon memegang senjata: bukti pt fotokopi kartu tanda partai aceh atas nama anggota pemohon, bukti pt fotokopi surat tugas juru kampanye pemilihan umum tahun atas nama pemohon, selain itu, pihak terkait juga menghadirkan (dua puluh tiga) orang saksi, dan (dua) orang ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah, baik persidangan maupun melalui video conference tanggal april yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: saksi pihak terkait maimun saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar ada ancaman akan mengubur hidup hidup muhammad jalil tim sukses pemohon) apabila irwandi menang, dalam struktur partai aceh tidak ada istilah panglima segoe. musafir saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. saksi adalah simpatisan pasangan mutakhir makan dan zaini abdullah pihak terkait): tidak benar bahwa pada malam rabu, tanggal maret jam wib, ada pengepungan rumah mutakhir koordinator tim sukses pemohon): pada waktu kejadian saksi berada rumah yang rumah tersebut berdekatan dengan mutakhir dan tidak ada kejadian apa apa mutakhir rumah tersebut. kaharuddin saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b tidak benar dua orang anggota partai aceh mendatangi rumah afrizal gampong rindang, karena rumah afrizal dekat dengan kapolsek dan saksi juga tokoh masyarakat daerah tersebut. bulan saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon poin iv.b. dan tidak benar adarelawan tim serambi l irwandi. pada waktu saksi mengantar surat mandat dari tim irwandi tidak ada penganiayaan kepada saksi. david saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. dan tidak benar ada intimidasi atau penganiayaan pada saksi pada waktu mengantar surat mandat dari irwandi, adnan saksi dihadirkan persidangan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar ada penganiayaan, intimidasi, dan penangkapan, yang terjadi adalah mengamankan relawan irwandi yang masuk kampung pada pukul membawa surat mandat. karena orang tersebut tidak dikenal dalam masyarakat, maka yang bersangkutan diamankan supaya tidak diamuk massa. nasir saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar ada kampanye kawasan batuan, kecamatan muara satu pada tanggal maret pada waktu saksi minum kopi pinggir warung jalan kawasan batuan tidak melihat ada rombongan yang melintasi jalan kawasan batuan. mulyadi saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar ada pelemparan batu oleh partai aceh kepada tim irwandi yang melewati jalan batuan. amirudin ali saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. saksi adalah kepala desa beureughang: partai aceh tidak pernah menyuruh untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi masyarakat, saksi datang tempat kejadian pemukulan setelah kejadian, sehingga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap junaidi: tidak benar partai aceh melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada muhammad junaidi, justru orang partai aceh mendamaikan dan mengantar orang tersebut pada istri mudanya. keributan tersebut terjadi pasar yang jaraknya sekitar meter dari kantor partai aceh, tgk. hasan saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. pada waktu pelatihan, partai aceh telah mengingatkan pada anggotanya dilarang untuk melakukan intimidasi: pada waktu pencoblosan tanggal april orang partai aceh mendatangi ataupun mengunjungi tps untuk untuk mencoblos dan tidak benar kalau orang partai aceh datang tps untuk melakukan intimidasi. tgk. jamaluddin hasan saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar ada kasus penganiayaan dewantara kabupaten aceh utara. baharuddin muhammad pada tanggal maret sekitar jam saksi melihat mobil yang ditempel pasangan calon irwandi akan mengadakan acara masjid darussalam, desa bate kemukiman kali, kecamatan muara tiga, saksi bertanya pada salah satu orang yang keluar dari mesjid tersebut, sedang ada acara apa masjid darussalam. orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa tim irwandi akan mengadakan acara maulid pada tanggal maret tidak benar ada pembubaran maulid tanggal karena acara maulid tersebut akan dilaksanakan tanggal maret tidak benar daging maulid dibawa lari orang, karena belum ada pembelian kerbau. pemilik kerbau menolak memberikan kerbaunya karena belum dibayar lunas. muhammad ali pada tanggal maret saksi berada dekat mesjid darussalam. sehabis magrib, saksi melihat empat buah mobil datang masjid untuk melakukan acara maulid pada keesokan harinya (tanggal maret acara maulid tersebut tidak ada ijin dari penyelenggara, padahal ulama telah mengeluarkan peraturan bahwa apabila akan mengadakan acara yang bermotif politis mesjid tersebut supaya tidak diberi ijin, masyarakat setempat mendatangi masjid dan menanyakan apa ada jin, mereka menjawab tidak ada ijin. oleh karena banyak masyarakat yang datang masjid, orang tersebut ketakutan dan melarikan diri, tidak benar ada yang membawa lari daging pada acara maulid, karena kerbaunya belum dibeli. ramli haji hsien saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. tidak benar rauf merusak empat mobil operasional milik tim irwandi, karena rauf sudah lama tidak ada kampong, sehingga tidak ada hubungan antara kerusakan mobil dan rauf. saksi tidak tahu siapa orang yang merusak mobil tim irwandi tersebut. saksi hanya melihat massa yang berkumpul kode balistik berjumlah orang. masdaruddin saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. saksi membenarkan telah menampar dua pada mahdi bin usman, karena dia masuk rumah bapak kecik membawa berkas (surat mandat). pada waktu itu saksi curiga dan menanyakan kepada mahdi bin usman membawa apa, namun yang bersangkutan lari lewat pintu belakang. kemudian saksi menamparnya dua kali. tarmizi saksi dipukul menggunakan toya oleh mahdi bin abu bakar tim sukses irwandi), setelah dipukul, saksi dibawa atas jembatan dan dipukul lagi dengan besi. ibrahim idris saksi dihadirkan untuk membantah dalil pemohon pada poin iv.b. pencoblosan dan penghitungan suara tanggal tps desa pusing, kecamatan kembang tanjung berjalan aman. setelah penghitungan suara tps tersebut, kotak suara dibawa dengan menggunakan bus sekolah yang dikawal oleh polisi dan tentara, semuasaksi pasangan calon hadir dalam penghitungan tps pusing. yuri saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut pihak terkait): penghitungan suara tps desa jeumeurang berjalan dengan baik dan aman tidak ada kejadian apa apa: kaharuddin pencoblosan tps desa bertahan, kecamatan kembang tanjung, berjalan dengan lancar, aman dan tertib, serta tidak ada pengalaman ataupun pengusiran terhadap saksi saksi dari pemohon: tidak benar mobil partai aceh membawa kotak suara tps desa bertahan: saksi pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan pada waktu penghitungan suara tps bertahan: murni abdullah saksi adalah saksi mandat dari pasangan calon nomor urut pihak terkait) tps mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan tidak ada keributan desa meunasah mee, tidak benar partai aceh membawa lari kotak suara, saksi pemohon bernama supriyadi hadir tps dalam penghitungan dan tidak mengajukan keberatan. nur saksi sebagai tim sukses dr. zaini abdullah dan mutakhir manaf pihak terkait) pernah menjadi korban penganiayaan dan pengrusakan mobil desa alur tentang, kecamatan brem bayern, kabupaten aceh timur, pada waktu itu saksi akan desa bukit selama untuk menemui rekan tim pihak terkait desa alur tentang. pada waktu saksi akan desa bukit selamat didatangi oleh anwar alias gading tim irwandi muatan) memukul kaca mobil dengan gagang parang. kemudian mereka memukul teman saksi ismail bin jalil) dan melakukan penghinaan terhadap pemimpin saksi bernama dr. zakaria saman dan dr. malik mahmud: saksi sudah melaporkan pelaku kepolisian, namun yang bersangkutan tidak ditangkap, bahkan pada malam penghitungan suara datang kantor camat, kecamatan mirei bayern. ismail pada tanggal maret saksi bersama teman teman atas nama tim partai aceh masuk desa alur tentang untuk klarifikasi dan temu ramah tamah dengan masyarakat. selang berapa menit, datang satu tim irwandi muatan langsung memukul dinding mobil menggunakan mata parang. fachrul razi kapasitas saksi partai aceh adalah sebagai juru bicara partai, partai aceh tidak pernah memerintahkan secara resmi atapun secara institusional untuk melakukan kekerasan dan intimidasi, baik tingkat pusat sampai tingkat gampong. hal itu dapat dibuktikan bahwa ketua umum partai aceh tengku mutakhir manaf) mengeluarkan statement statement yang dirilis oleh media tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk melakukan hal hal yang anarkis, karena partai aceh insya allah akan menang, saksi juga mengimbau kepada kader partai aceh dapat melakukan pemilukada secara demokratis, tidak melakukan kekerasan, serta berpolitik secara cerdas. maklumat dan statement statement tersebut termuat dalam serambi, media terbesar aceh yang dapat merangkum sampai tingkat gampong, hubungan antara pemohon dan partai aceh yaitu bahwa pemohon irwandi yusuf) merupakan anggota dari partai aceh dan pada pemilu tahun pernah menjadi juru kampanye. keanggotaan irwandi yusuf dalam partai aceh dibuktikan dengan nomor atas nama drh. irwandi yusuf, sc., alamat bandar baru, kecamatan kuta alam, kota banda aceh: kapasitas irwandi yusuf dalam struktur partai aceh menjabat sebagai ketua penasihat partai aceh, namun dalam konvensi partai aceh tanggal februari melakukan pertemuan dan menetapkan dr. zaini abdullah dan tengku mutakhir manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur aceh tahun namun pihak dari irwandi tidak menerima kekalahan konvensi itu, sehingga mereka mengeluarkan statement statement yang mengatakan pemilihan tidak demokratis: aturan ad art partai aceh menentukan bahwa mekanisme pemilihan, baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota. untuk tingkat kabupaten kota diserahkan kepada dewan pimpinan wilayah yang direkrut dari dewan pimpinan segoe, yang direkrut dari dewan pimpinan gampong. sedangkan tingkat provinsi ditentukan bahwa keputusan apapun yang dihasilkan oleh wilayah berdasarkan musyawarah tetap mendapat pertimbangan dari tuhaput dewan syuro) partai aceh. partai aceh dalam beberapa pernyataan pernyataannya harian serambi, tanggal maret dan tanggal april dan tanggal april mengimbau kepada kader tidak melakukan kekerasan, dan untuk bisa menerima hasil keputusan secara adil dan demokratis untuk membangun aceh secara bersama sama, terkait mengenai kasus sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon yang dituduhkan kepada partai aceh bahwa partai aceh juga mengalami intimidasi dan kekerasan lapangan. namun partai aceh percaya kepada pihak kepolisian, dapat menyelesaikan pelanggaran pidana yang terjadi, siapa pun yang tergolong kepada partai aceh, mesti memiliki kartu anggota. apabila orang tersebut tidak memilki kartu anggota, maka yang bersangkutan bukanlah anggota partai aceh melainkan hanya simpatisan partai aceh. pasca putusan yang membuka kembali pendaftaran bakal pasangan, partai melalui konferensi pers merekrut siapa yang mau bergabung menjadi tim sukses partai aceh dan partai aceh mendapat partai aceh tidak memiliki kendaraan partai, tidak ada instruksi, atau surat resmi kecuali kendaraan kendaraan yang dicat dengan dzikir atau kandidat baik bupati maupun gubernur atas inisiatif dari pemilik mobil atau simpatisan yang mendukung pasangan calon nomor urut perbedaan partai aceh dan komite peralihan aceh kpa) bahwa kpa adalah institusi yang merupakan transformasi dari kombatan gam, sedangkan partai aceh adalah satu institusi politik tempat bernaung mantan kombatan dan semua rakyat aceh yang ingin berkontribusi atau berpartisipasi secara politik. apabila ada kekerasan yang dilakukan oleh mantan kombatan, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan partai aceh. bahkan dalam partai aceh ada dua struktur atau kepengurusan yang berbeda antara partai aceh dan kpa yang merupakan tempat bergabungnya para mantan kombatan. mantan kombatan adalah anggota anggota gam yang pernah memegang senjata: partai aceh juga mengalami suatu intimidasi, yaitu ketika incumbent irwandi yusuf) mengeluarkan statement koran yang mengatakan bahwa pimpinan partai aceh terlibat dalam penembakan penembakan masa lalu, bahkan juga mengatakanmelakukan klarifikasi dan sosialisasi masyarakat: apabila partai aceh dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur tersebut memperoleh itu merupakan pilihan rakyat aceh yang menginginkan perubahan adanya gubernur yang baru, selama tahun pada masa kampanye, partai aceh menjelaskan kepada rakyat bahwa mou helsinki tidak terimplementasi dengan baik, bahkan instruksi presiden nomor tahun yang merupakan instruksi kepada gubernur tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada gaun, tidak ada lembaga wali nanggroe, tidak ada gaun gaun yang lain, dan tidak ada himne, sehingga waktu lima tahun kepemimpinan irwandi yusuf sebagai gubernur provinsi aceh terbuang dengan sia, dalam kampanye, partai aceh lebih mengarahkan kepada hubungan aceh dan jakarta, sehingga apabila mou helsinki terealisasi, maka aceh akan jauh lebih baik, partai aceh dalam pemilu legislatif tahun memperoleh suara atau kursi parlemen setahu saksi, ayah bantah adalah mantan kombatan. beliau adalah salah satu anggota kpa yang masa konflik pernah berperang dan dalam struktur bukan merupakan pengurus pusat, alasan partai aceh dalam pemilukada gubernur aceh tidak mencalonkan diri, karena pencalonan gubernur aceh bertentangan dengan undang undang pemerintahan aceh. pada saat keputusan partai aceh mengusung pihak terkait, pendaftaran putusan sudah ditutup, sehingga partai aceh tidak dapat mendaftar diri dalam pencalonan gubernur aceh, komposisi kepengurusan partai aceh, yaitu dari kombatan gam sebanyak sedangkan lainnya dari sipil, intelektual, akademisi, dan kelompok masyarakat: ahli pihak terkait prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. pemohon drh. irwandi yusuf dan dr. ir. muatan yunani, sc), pasangan calon nomor urut tidak mengajukan hasil penghitungan (dan perolehan) suaranya yang dipandang benar uud menggunakan nomenklatur: perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dikmutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. esensi konstitusional dari perselisihan hasil pemilu, invasi pemilukada, adalah hasil pemilu atau hasil pemilukada, menurutetapkan bahwasanya permohonan keberat. tatkala pemilukada termasuk rezim pemilu dan karena itu berada bawah kewenangan mahkamah guna mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilukada maka keberatan hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara kpud, atau cast penetapan hasil penghitungan suara pemilukada oleh komisi indexen pemilihan kip) aceh bagi pemilukada aceh: peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang pedoman berbicara hasil pemilihan umum kepala daerah pmk menetapkan, objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon kpud kip)mk menetapkan permohonan keberatan sekurang kurangnya memuat: a. uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon ahli kpud kip), permintaan petit untuk membatalkan hasilkbbi, merumuskan entri sekurang kurangnya dalam makna: adalah setidak tidaknya, serendah rendahnya. kata sekurang kurangnya mengandung konotasi persyaratanpinsi aceh tahun ditetapkan oleh memohon kip aceh) berdasarkanlaj, yang kemudian ditindaklanjuti dengbahwa masih dalan tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan keputusan kip aceh guo, yaitu pada tanggal april maka pemohon mendaftarkan permohonan guo kepaniteraan mahkamah pada tanggal april makangadili permohonan guo, iv. alasan alasan permohonan iv.a. pelanggaran asas pemilu iv.a1. masyarakat dapat terjamin dengan baikermohonan pemohon tidak ternyata memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut versinya dan karena itu tidak mengajukan permintaan petit kepada mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suaranya yang dipandang benar, dalam perselisihan hasil pemilu, cast hasil penghitungan suara pemilukada, sekurang kurangnya dua hasil penghitungan suara yang dipertandingkan, yakni: penghitungan suara memohon (dari kpu kpud kip) yang merupakan obyek keberatan, dan penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon, tanpa rujukan banding penghitungan suara oleh pemohon, bakal tidak akan ada hasil pemilu pemilukada menurut konstitusi: penghitungan suara oleh pemohon menentukan signifikansi penghitungan suara mana antara keduanya yang benar menurut hukum: sudah tentu, keadilan substansi turut berperan dalam upaya penghitungan suara, termasuk proses daripadanya, tidak sekedar keadilan prosedural, diragukan signifikansinya pemohon dalam permohonan keberatannya mengemukakan banyak pelanggaran pemilukada guna memohon pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada gubernur wakil gubenur tingkat provinsi aceh, tanggal april pemohon berhak atas upaya pembuktian yang cermat atas pelbagai pelanggaran pemilukada yang dikemukakannya walaupun sesungguhnya lebih banyak harus ditangani oleh petugas penyidik, menurut kurap. pihak terkait berkepentingan agar hal dimaksud segera dibuktikan guna menghindarkan diri mereka dari prasangka (fitnah). pihak terkait yang terpilih bukan incumbent, tidak memungkinkan peluang guna memperalat aparat aparat melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. tidak berarti, calon incumbent selalu memperalat aparat acaranya. namun jika sekiranya, sejumlah pelanggaran dapat dibuktikan good non perolehan suara pemohon diragukan signifikansinya. tidak adanya penghitungan suara yang diajukan pemohon, mengharuskan kita merujuk pada penghitungan suara memohon kip). menurut berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada gubernur wakil gubernur provinsi aceh, tanggal april dari pasangan calon, rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat: drh. irwandi yusuf dr. ir. milyar yunani, sc, pasangan calon nomor urut memperoleh suara: y4). dr. zaini abdullah mutakhir manaf, pasangan calon nomor urut memperoleh suara juridische vraagstuk: sekiranya pemohon dapat membuktikan dalilnya good non dapatkah perolehan suaranya mencapai atau melampaui perolehan suara pihak terkait suara)? hal dimaksud berpaut dengan signifikansi perolehan suara pemohon. lancar dan aman memohonkan pemilukada ulang, disertai diskualifikasi pihak terkait harus didukung oleh alasan dan pembuktian yang cermat. menurut steven huefner, dalam bukunya remedgying election wrong, terdapat dua masalah pemilu yang cast acapkali terjadi, yaitu: fraud. kecurangan hasil suara disebabkan oleh para calon yang curang, : mistake. kekhilafan (kekeliruan) yang dilakukan oleh petugas pemilu. kekeliruan petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi dan dikoreksi dalam proses penghitungan sementara atau melalui proses penghitungan ulang: kip aceh adalah cast penyelenggara pemilukada aceh, menurut undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. lebih lanjut lembaga kip diatur dalam gaun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu aceh: memohon kip) telah menyelenggarakan pemilukada aceh secara benar menurut hukum: memohon kip aceh) tela, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari yang memerintahkan memohon kip) aceh untuk membuka kembali pendaftaran calon guna member! kesempatan kepada para bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan. penyelenggaraan pemilukada aceh tahun berjalan aman dan lancar: kapolri,tahap pertama pemungutan suara dan kapolri berharap proses depannya, yakni penghitungan suara dan pengamanan kotak kotak suara juga berlangsung aman". tribun news, senin, april selanjutnya, menkopolhukam, joke suyanto,. selain itu juga bisa dipantau dari tingkat keikutsertaan pemilih yang mencapai antara, jumat, april mendagri,dihormati hasilnya sudah berlangsung dengan damai. april media online dr. maruarar siahaan pasangan calon nomor urut pemohon) tidak diusung oleh partai aceh, namun partai aceh mencalonkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh. melihat latar belakang bahwa partai aceh adalah sebagai pemenang dalam pemilu tahun sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan dalam sengketa pemilukada ini, putusan sela mahkamah konstitusi nomor skin x sudah dapat menjawab bahwa memberikan ruang kepada partai aceh untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh: intimidasi dan teror oleh orang orang yang menamakan dirinya sebagai simpatisan, tim sukses partai aceh perlu pembuktian lebih lanjut, karena sebagaimana keterangan dari bawaslu bahwa dari kasus yang dilaporkan bawaslu hanya ada kasus yang yang dinyatakan terbukti. namun demikian mahkamah konstitusi tentu memiliki formula untuk menilai adanya suatu pelanggaran. yurisprudensi mahkamah konstitusi telah menentukan bahwa proses pemilukada dapat memengaruhi hasil. proses dan kualitas penyelenggara pemilukada akan berpengaruh terhadap perolehan suara dan paradigma keadilan substantif yang dibangun tidak memperkenankan keadilan prosedural memasang mahkamah konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi dalam sengketa pemilukada bukan hanya menghitung suara, tetapi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon. masif diartikan bahwa bahwa pelanggaran tersebut dilakukan wilayah luas seluruh kecamatan, kabupaten yang meliputi rt, rw, desa, kelurahan secara merata yang pelanggaran tersebut dilakukan oleh struktur penyelenggara sampai tps, penilaian mengenai pelanggaran tersebut harus jugasuatu angka akal sehat atau hitungan matematis dapat dilihat hasilnya,memiliki kewenangan untuk mempromosikan orang yang ada dalam jajaran struktur, ataukah ada struktur lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran dimaksud, ahli tidak melihat adanya keterlibatan kip menggunakan struktur yang ada untuk memenangkan pihak terkait: pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif masih membutuhkan dua ukuran, yaitu pertama bobot adanya pelanggaran yang dapat membentuk keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi secara masif seluruh wilayah, dan kedua, menurut ahli bahwa sampai saat pemohon belum berhasil membuktikan hubungan antara pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis dengan angka adanya pelanggaran dimaksud, sehingga tidak cukup untuk membatalkan hasil penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh yang ditetapkan oleh kip: mahkamah konstitusi sudah mengadakan memorandum understanding muo) dengan kepolisian, sehingga aspek aspek pelanggaran pidana tetap diproses dan ditindaklanjuti oleh kepolisian: menimbang bahwa mahkamah pada tanggal april telah mendengar keterangan dari kepolisian daerah provinsi aceh yang memberikan mengenai intimidasi dan teror yang dilakukan sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan sebagaimana dalil permohonan pada poin iv.b. dan poin iv.b. sebagai berikut: kasus nomor satu dan dua tidak ada laporan polres pidie dan pidie jaya, kasus nomor tiga masih dalam proses penyidikan: kasus nomor empat masih dalam proses penyidikan dan berkas akan segera dilimpahkan penuntut umum: kasus nomor lima sedang diproses atau masih dalam tahap penyidikan: kasus nomor enam tidak ada laporan yang masuk polres lhokseumawe, kasus nomor tujuh masih dalam proses penyelidikan (selidiki) yang belum ditentukan kerangkanya, kasus nomor delapan mengenai pemberondongan dan pembakaran rumah jalaluddin koordinator satgas cagub cawagub irwandi yusuf muatan yunani banda aceh) tidak ada laporan polresta banda aceh dan polres aceh utara, kasus nomor sembilan dan nomor sepuluh tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor sebelas dan dua belas masih dalam proses penyidikan, kasus nomor tiga belas mengenai penangkapan tiga pelaku intimidasi dan penganiayaan atas nama hasanuddin jaelani masih dalam proses penyidikan, kasus nomor empat belas tidak ada laporan polres aceh timur, kasus nomor lima belas faks tidak terbaca sehingga tidak bisa memberikan keterangan, kasus nomor enam belas tidak ada laporan polres aceh timur: kasus nomor tujuh belas bahwa hasil koordinasi dengan bawaslu provinsi aceh, anggota bawaslu agustianitiu free) berada banda aceh pada tanggal april dan tetapi tidak mengunjungi kantor bawaslu aceh: pihak kepolisian dalam menangani kasus kasus tertentu hanya membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang dilakukan dan tidak membuktikan mengenai motif dari tindakan pidana tersebut, kasus nomor satu mengenai intimidasi oleh partai aceh melakukan kepada saksi saksi mandat pada tanggal april tidak ada laporan polres lhokseumawe, kasus nomor dua mengenai pengrusakan kunci gembok kotak suara tps kampung dusun pusing, kecamatan kembang tanjung, kabupaten padi oleh massa simpatisan partai aceh tanggal april tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor tiga mengenai pengrusakan kunci gembok kotak suara tps kampung dusun bertahan, kecamatan kembang tanjung, kabupaten pidie oleh simpatisan partai aceh tanggal april tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor empat mengenai pengrusakan kunci gembok kampung garing, dusun jembrana kembang tanjong, kabupaten pidie oleh massa dan simpatisan partai aceh tanggal april tidak ada laporan polres pidie, kasus nomor lima mengenai pengusiran saksi pemohon hadir kampung dusun pusing, kecamatan kembang tanjung, kabupaten pidie oleh kader partai aceh abdullah) tanggal april tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor enam mengenai penolakan ketua kpps kecamatan kabupaten pidie memberikan formulir dan laporannya kepada saksi saksi mandat tanggal april tidak ada laporan polres pidie, kasus nomor tujuh mengenai anggota pps desa genteng time,tanggal april tidak ada laporan polres pidie, kasus nomor delapan pengusiran saksi pemohon ishak) dari kantor camat pidie oleh partai aceh tanggal april tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor sembilan mengenai perubahan jadwal rapat pleno rekapitulasi suara kecamatan pidie tanpa pemberitahuan kepada saksi pemohon tidak ada laporan polres pidie: kasus nomor sepuluh mengenai pengusiran terhadap saksi pemohon helmi husein) pada saat menjaga kotak suara ppk kecamatan penumpang, kabupaten pidie oleh anggota partai aceh nur) tidak ada laporan polres pidie: menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umum provinsi aceh menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal april dalam persidangan tanggal april yang menguraikan hal hal sebagai berikut: aspek pengawasan bahwa untuk mengingatkan panas kabupaten aceh mengenai masa perbaikan daftar pemilih sementara dps), bawaslu provinsi aceh melayangkan surat kepada ketua bawaslu kabupaten kota se provinsi aceh dengan surat nomor bawaslu aceh xi pada tanggal november bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4), dps, dan dpt pemilu terakhir bawaslu provinsi aceh melayangkan surat kepada ketua panitia pengawas pemilu kabupaten kota se provinsi aceh dengan surat nomor bawaslu aceh xli tanggal desember perihal mohon salinan dp4, dps, dan dpt pemilu terakhir, bahwa dalam melakukan pengawasan panwalukada provinsi aceh menemukan adanya alat peraga dan baliho yang terpasang tempat umum. menanggapi hal tersebut panwalukada provinsi aceh melayangkan surat kepada pasangan galon gubernur dan wakil gubernur untuk menurunkan baliho dan alat peraga. surat nomor bawaslu aceh tanggal januari bahwa untuk memperoleh data pasangan calon panwalukada provinsi aceh melayangkan surat kepada ketua kip aceh nomor bawaslu aceh l pada tanggal januari perihal mohon salinan data data, bahwa untuk koordinasi pengawasan dengan bawaslu kabupaten panwalukada provinsi aceh melayangkan surat kepada bawaslu kabupaten kota se provinsi aceh nomor bawaslu aceh ! tertanggal februari bahwa untuk mendapatkan data organisasi pemantau, panwalukada provinsi aceh menyampaikan surat kepada kip aceh nomor bawaslu aceh l pada tanggal februari bahwa untuk menertibkan baliho dan alat peraga bawaslu provinsi aceh menyampaikan surat kepada kip aceh dengan nomor bawaslu aceh ! pada tanggal februari bahwa untuk menjaga netralitas pns dalam proses pemilukada provinsi aceh, bawaslu provinsi aceh melayangkan surat kepada gubernur aceh dengan nomor bawaslu aceh!! i pada maret perihal netralitas pns dalam pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota: bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan panwalukada provinsi aceh menyampaikan hasil surat kesepakatan bersama mengenai posko dan pemasangan alat peraga kepada gubernur aceh, ketua dpra, kejati aceh, kepala pengadilan tinggi aceh, satpol pp, kapolda aceh, dan pasangan wagub cawagub melalui surat nomor bawaslu aceh!!! pada tanggal maret bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran pemilukada mengenai kampanye luar jadwal, panwalukada provinsi aceh menyampaikan surat kepada para pasangan gpidana kampanye luar jadwal: bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran pemilukada mengenaitentang dana kampanye: bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran pemilukada mengenai sumbangan!l tanggal maret perihal ketentuan pidana sumbangan dana kampanye: bahwa dalam rangka pembekalan!l tanggal maret perihal undangan bimbingan teknis penyelesaian sengketa, bahwa dalam rangka pembekalan tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suaraill perihal rekor pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, bahwa dalam rangka memberikan himbauan untuk pemilukada damai aceh, bawaslu provinsi aceh menyampaikan surat nomor bawaslu aceh!! i kepada ketua komisi penyiaran indonesia daerah perihal himbauan sosialisasi pilkada damai melalui lembaga penyiaran radio aceh pada tanggal maret dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan bawaslu provinsi aceh menyampaikan permintaan daftar tim kampanye kepada kip provinsi aceh dengan surat nomor bawaslu aceh!!l perihal permintaan daftar tim kampanye, juga kepada ahmad tajuk iin, irwandi yusuf, dan muhammad nazar pada tanggal maret dalam rangka fungsi sosialisasi dan pencegahan adanya pelanggaran dalam kampanye, bawaslu provinsi menyampaikan surat kepada pasangan galon gubernur wakil gubernur dan tim kampanye perihal maklumat larangan dalam kampanye melalui surat nomor bawaslu aceh! pada tanggal maret dalam rangka pengawasan terhadap adanya baliho dan alat peraga menjelang masa tenang, bawaslu provinsi aceh menyampaikan surat nomor bawaslu aceh iv perihal penertiban alat peraga pasangan calon tanggal april kepada kip provinsi aceh. juga kepada pasangan calon dengan surat nomor bawaslu aceh iv sehubungan dengan berakhirnya masa kampanye bawaslu aceh menyampaikan surat larangan kampanye melalui surat nomor bawaslu aceh iv tanggal april aspek tindak lanjut pelanggaran bahwa bawaslu provinsi aceh menemukan adanya dugaan pasangan prof. dr. dari laut belum memenuhi persyaratan pasangan calon terkait dengan statusnya sebagai rektor universitas syahkuala, bawaslu provinsi menyurati kip aceh melalui surat nomor bawaslu aceh x11 perihal memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pencalonan prof. dr. dari laut pada tanggal desember namun tidak ada tanggapan: bawaslu provinsi aceh mengundang kip aceh pokja pencalonan sar. nurani melalui surat nomor bawaslu aceh!!l perihal undangan klarifikasi tanggal sebuah namun tidak dipenuhi oleh kip: bawaslu provinsi aceh mengundang untuk kedua kalinya melalui surat nomor bawaslu aceh ! perihal undangan kedua tentang klarifikasi tanggal februari namun tidak juga dipenuhi. bawaslu kemudian kembali mengundang pokja pencalonan kip aceh melalui surat nomor bawaslu aceh!!l namun tetap tidak dipenuhi, bawaslu aceh kemudian mengirimkan surat nomor bawaslu aceh!! tentang undangan keempat tentang klarifikasi pada tanggal februari yang kemudian dihadiri oleh kip aceh, bawaslu provinsi mengundang prof. dr. dari daud, untuk klarifikasi terkait dengan temuan tersebut, namun tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan: bawaslu provinsi kemudian mengirimkan surat nomor bawaslu aceh!!l kepada menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia up. kepala biro kepegawaian perihal permohonan salinan surat keputusan pemberhentian dari jabatan negeri prof. dr. dari daud, ma: bahwa kemudian bawaslu provinsi aceh mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat bawaslu aceh!!l perihal rekomendasi iv.adi, iv.atterobosan hukum yang dilakukan oleh mahkamah, adalahterkait pencalonan dari unsur pns yang merekomendasikan kip aceh untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan perihal tidak melengkapinya surat pemberitahuan kesanggupan mengundurkan diri dari tugas tambahan sebagai rektor jika terpilih sebagai kepala daerah oleh negeri prof. dr. dari daud, ma. namun belum ada tanggapan hingga saat ini: bahwa bawaslu provinsi aceh mendapatkan surat dari bawaslu kabupaten aceh singkil nomor bawaslu kada ask tertanggal februari perihal legalitas surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana atas nama dul murid, bahwa atas surat bawaslu kabupaten aceh singkil tersebut bawaslu provinsi aceh menjawab melalui surat nomor bawaslu aceh!!l tanggal februari untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: bahwa bawaslu provinsi aceh menerima surat dari bawaslu kabupaten aceh barat daya nomor bawaslu abdya xii tanggal desember perihal klarifikasi status surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama sulaiman adanya, sp, bahwa bawaslu aceh menjawab surat dari bawaslu kabupaten aceh barat daya tersebut melalui surat bawaslu nomor bawaslu aceh! !l perihal klarifikasi status surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama sulaiman adam, tanggal februari untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan, bahwa bawaslu provinsi mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan melalui surat nomor bawaslu aceh! !l perihal rekomendasi tanggal februari mengaji sengketa pemilukada oleh bawaslu aceh utara yang melibatkan dewan pimpinan wilayah partai aceh kabupaten aceh utara dengan bakal calon bupati aceh utara miftahul munir mansur, sebagaimana nomor penerimaan laporan bawaslu au!i tentang penggunaan atribut tanda gambar yang menyerupai kemiripan dengan partai aceh oleh calon independen yang merekomendasikan untuk merevisi keputusan kip nomor tahun tentang pedoman teknis kampanye pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota provinsi aceh, yang mengatur tentang larangan penggunaan tanda gambar, atribut, umbul umbul yang menyerupai sesama peserta pemilukada jalur independen dan atau partai politik) selai itu juga dapat ditempuh melalui membangun komunikasi kepada kedua belah pihak untuk saling menghargai dan sportivitas dalam memenangkan pemilu kada. keterangan bawaslu aceh berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. bahwa terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi aceh tahun oleh drh. irwandi yusuf fan dr. ir. muatan yunani, yang berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada bawaslu aceh, dapat disampaikan sebagai berikut: seram irwandi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pilkada kepada bawaslu aceh sebanyak (dua) kali, yaitu: laporan seram invansi pada tanggal april kantor bawaslu aceh dengan surat nomor si m iv perihal laporan pelanggaran dan tindak pidana pilkada b1): laporan seram irwandi aceh besar pada tanggal april dan surat seram irwandi muatan kabupaten aceh besar tanggal april nomor (b2): bahwa terhadap dua laporan tersebut. bawaslu aceh menindaklanjuti sesuai dengan focus dilewatinya dengan meminta kepada bawaslu kabupaten kota untuk melakukan penelusuran, klarifikasi, penelitian, dan menindaklanjuti laporan dimaksud dengan surat: b3): surat yang ditujukan kepada ketua bawaslu aceh nomor bawaslu aceh iv meminta kepada bawaslu aceh besar melakukan klarifikasi kepada pihak pihak yang terkait dengan masalah yang dilaporkan( b3),: bahwa sesuaigaturh sejak terjadinya pelanggaran", maka bawaslu aceh menyampaikan surat kepada sdr. sekretaris umum badan pelaksana seram irwandi muatan pusat nomor bawaslu aceh iv tanggal april perihal laporan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilukada aceh, bahwa dari (dua puluh tiga) kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka ada (dua belas) kasus diantaranya memenuhi syarat batas untuk ditindak lanjuti dan (sebelas) kasus lagi tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melampaui waktu penanganan oleh bawaslu,p 1ajp 2j yang diterbitkewenangan mahkamah untuk mengadili permohonan pemohon guo, memohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi, yaitu: menurut memohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon: menurut pihak terkait bahwa permohonan pemohon salah objek karena pemohon dalam permohonan hanya menguraikan mengenai adanya praktik intimidasi dan teror yang terjadi sebelum dan pada waktu pencoblosan: i3.5j menimbang bahwa meskipun memohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang berbeda, namun menurut mahkamah kedua eksepsi tersebut menggunakan alasan yang sama, yaitu permohonan pemohon bukan merupakan keberatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah gubernur provinsi aceh yang ditetapkan oleh memohon. dalil memohon dan pihak terkait ini diperkuat oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait, yakni prof. dr. lica marzuki sebagai termuat dalam paragraf putusan ini. oleh karena ituguo adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah provinsi aceh yang termuatlayang diterbitkan oleh memohon, komisi independen pemilihan kip) aceh. dengan demikian mahkamah berwenang untuk mengadili objektanggal januari (bukti p 3b), pemohon adalah salah satu peserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur acehpasangan calon gubernur dan wakil gubernur aceh tahun dituangkanasing masingapril kamis, april dan jumat, dan putusan putusan mahkamah tersebut telah menghantarkan sebuah keadilan konstitusional serta kehidupan demokrasi yang berkeadilan sehingga terciptanya suasana yang kondusif ditengah masyarakat, iv.aiv.a. bahwa sejak awal telah dirasakan pelaksanaan pemilu guber, yang terutama ditujukan untuk menghentikan langkah pemohon untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi aceh sebagai pasangan gubernur wakil gubernur provinsi aceh periode berbagai tindak kekerasan terjadi pasca penetapan pemohon sebagaitanggal april menurut pemohon pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur aceh tahun penuh dengan adanya praktik praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh memohon dan tim sukses ataupun simpatisan dan kader partai aceh, yaitu: (i) pelanggaran terhadap asas pemilihan umum, (ii) praktik intimidasi dan teror pra pencoblosan, dan (iii) praktik intimidasi dan teror pada hari pencoblosan: untuk membuktikan dalildan (tiga puluh satumemohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkar: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkaittersebut. keterangan pihak terkait selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara: dan (dua puluh tigaakhirkabur tidak jelas dan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon salah objek telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan tiga pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh memohon dan anggota, kader ataupun simpatisan partai aceh, yaitu sebagai berikut: pemohon mendalilkan bahwa tindakan memohon membuka kembali pendaftaran calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur aceh dan pengunduran jadwal pemberian suara telah melanggar hak hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan asas pemilu yang. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti p 3b berupa keputusan komisi independen pemilihskin x dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli: terhadap dalil pemohon guo, memohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwanomor skin x sehingga telah sesuai dengan asas kepemilikan: untuk membuktikan jawabannya, memohon mengajukan bukti berupa putusan mahkamah konstitusi nomor skin x tanggal januari dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli, setelah mahkamah mencermati bukti ditemukan fakta hukum bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor skin x telah memerintahkan kepada memohon kip) untukkantu diucapkan. menurut mahkamah tindakan kipapat dibenarkan menurut hukum karena kip melaksanakan putusan mahkamah nomor skin x putusan mahkamahahkamah dalam putusan nomor php.d ix tanggal november antara lain . putusan sela mahkamah tersebut dikuatkan dengan putusan akhir nomor php.d 1ix tanggal november yang antara lain menyatak : sekalipun mahkamah dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan sela php.d ix tanggal november namun putusan guo baru diketahui oleh pihak pihak yang berkepentingan, yaitu pada saat dijatuhkan putusan akhir nomor php.d ix tanggal november atau setelah komisi independen pemilihan menutup pendaftaran bakal pasangan calon. oleh karena itudalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh menteri dalam negeri sebagai pemohon terhadap komisi pemilihan umum dan komisi independen pemilihan sebagai memohon dan menjatuhkan putusan sela nomor skin x tanggal januari yang kamarnya . pada dasarnya putusan mahkamah, khususnya dalam sengketa kewenangan lembaga negara mengikat kepada para pihak yang bersengketa, sehingga pembangkangan atau penolakan terhadap putusan pengadilan merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam uud menurut mahkamah tujuan dibukanyimaksudkan untuk memberikan keadilan hukum, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. pendapat mahkamah demikian termuat dalam pertimbangan hukum putusan akhir nomor skin x tanggal januari yang antara lain menyatakan": berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: pemohon mendalilkan bahwa tim sukses ataupun simpatisan dan kader partai aceh melakukan intimidasi dan teror yang dilakukan sebelum dan pada hari pencoblosan, yaitu: tindakan intimidasi dan teror prapencoblosan terjadi antara tanggal maretpengepungan rumah mutakhir (ii) ancaman akan membunuh afrizal apabila irwandi menang, (iii) penganiayaan terhadap mulia dan munzir pada waktu memasang baliho irwandi gampong karung, (iv) perusakan empat mobil operasional irwandi muatan gampong balet, (v) perusakan rumah rahmah gampong meunasah mayang: (vi) pelemparan batu terhadap tim sukses irwandi muatan ketika melakukan kampanye kawasan batuphat: (vii) pemukulan terhadap muhammad junaidi desa beureughang: (viii) pemberondongan dan pembakaran rumah jalaluddin banda aceh, (ix) pengancaman terhadap muhammad. jalil gampong menko, xx) penampakan nurdin untuk mencabut sebagai saksi mandat irwandi, (xi) pemukulan terhadap mandi bin usman gampong alue pun, (xii) penghadangan kendaraan tim irwandi pada waktu mengantar surat mandat saksi beberapa tps kecamatan bing sangat, xxiii) penangkapan tiga pelaku intimidasi dan penganiaya oleh kepolisian, (xiv) intimidasi terhadap manager perkebunan ptpn iii wilayah karang inang kecamatan ranto peureulak dan manager perkebunan julok rayeuk kecamatan indra makmur supaya para pekerjanya memilih pasangan calon yang diusung oleh partai aceh, (xv) penculikan terhadap tengku tarmizi: dan (xvi) intimidasi kantor panas provinsi aceh: tindakan intimidasi dan teror pada hari pencoblosan terjadi antara tanggal aprilintimidasi terhadap saksi saksi mandat irwandi: (ii) pengrusakan kunci gembok kotak suara tps tps gampong dusun kosong, (iii) tps gampong dusun bertahan, (iv) tps gampong dusun amurang: (v) tps gampong dusun pusing': (vi) ketua kpps kecamatan kabupaten pidie menolak memberikan formulir formulir dan laporannya kepada saksi saksi mandat irwandi, (vii) anggota pps desa genteng time kecamatan batee, (viii) pengusiran ishak dari kantor camat pidie, (ix) rapat pleno ppk kecamatan pidie tanpa dihadiri oleh saksi irwandi, dan (ix) pengusiran helmi hasen pada waktu menjaga kotak suara ppk kecamatan lumpang kabupaten pidie,dan menghadirkan (tiga puluh satu) orang saksi bernama drs. ghazali abbas adan, ishak munte alias gadis, lukman, jalaluddin, riyadi makam, mutakhir, ishak, helmi hasen, muhammad jalil, muhammad nazar bin hamdani, alamsyah, saiful mahdi, fauzi ilyas, mulyadi, mahdi bin usman, nurmalahi, bahagia, ali imron us, agussalim, dili munandar, derek armada, mawardi bantu saidi, said, iskandar, mutakhir, zulfikar, muhammad saidi, munandar, tgk. abdullah ibrahim, yunani, nasirbahwa anggota, kader ataupun simpatisan partai aceh melakukan tindakan teror, merusak baliho milik irwandi pemohon), melakukan pengeroyokan, memukul, mengusir, mengancam membunuh, merusak mobil, melarang disertai dengan ancaman menjadi saksi mandat dari pemohon, melarang untuk memasang bendera dan menaikkan spanduk partai yang mendukung pemohon, mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos pihak terkait, dan merusak, serta membakar mobil milik tim sukses pemohon: terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut: pihak terkait menolak semua dalil dalil tentang praktik intimidasi baik pra pencoblosan maupun hari pencoblosan, intimidasi dan teror yang didalilkan oleh pemohon bukan ditujukan kepada calon pemilih, sehingga intimidasi tersebut tidak dapat mempengaruhi perolehan suara pemilih: intimidasi dan teror merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum pidana yang tidak dapat dikira kira atau pembuktiannya hanya dengan menggunakan sampel, tetapi harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui criminal due process law. apabila dalil pemohon tentang intimidasi dan teror tersebut diterima oleh mahkamah setelah mendengar keterangan saksi saksi pemohon, maka putusan mahkamah tersebut akan menjadi vonis awal yang mengebiri hak orang orang yang dituduh, pelaksanaan pemilukada aceh dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, baik untuk memilih gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota, sehingga menjadi tidak adil manakala pemohon memanfaatkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi wilayah lain dalam pemilukada tingkat kabupaten dan kota, untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait mengajukan bukti pt sampai dengan bukti pt 7e, dan menghadirkan (dua puluh tiga) saksi, serta (dua) orang ahlisebagai berikut: maimun, musafir, kaharuddin, bulan, adnan, nasir, mulyadi, amirudin ali, tgk. hasan, tgk. jamaluddin hasan, baharuddin muhammad, muhammad ali, ramli haji hsien, tarmizi, ibrahim idris, yuri, kaharuddin, dan murni abdullah: bahwa tidak benar anggota, kader ataupun simpatisan partai aceh melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut: (i) mengancam akan mengubur hidup hidup muhammad jali apabila irwandi menang, (ii) melakukan pengepungan rumah mutakhir, (iii) mendatangi dan mengancam membunuh afrizal apabila irwandi menang, (iv)sukses irwandi, (v) pelemparan dengan batu kepada tim irwandi batuan, (vi) pengeroyokan dan pemukulan kepada muhammad junaidi, (vii) pembubaran maulid masjid darussalam dan membawa lari datang maulid: dan (viii) merusak empat mobil operasional milik tim irwandi, ibrahim idris, yuri, kaharuddin, murni abdullah: bahwa tidak benar anggota, partai, dan simpatisan partai aceh membawa dan merusak gembok kotak suara tps desa bertahan dan desa meunasah mee. pencoblosan dan penghitungan suara tps desa pusing, tps desa jeumeurang berjalan dengan aman, masdaruddin: bahwa saksi membenarkan telah memukul dua kali mahdi bin usman karena yang bersangkutan memasuki rumah bapak kecik membawa berkas. saksi menegur mahdi bin usman, namun yang bersangkutan melarikan diri dan saksi memukulnya: nur dan ismail: bahwa tim sukses irwandi bernama anwar alias gading telah merusak kaca mobil milik tim sukses partai aceh desa alur tentang dengan gagang parang, fachrul razi: bahwa partai aceh juga pernah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh incumbent irwandi yusuf) yang menyampaikan statement menuduh partai aceh terlibat dalam penembakan penembakan masa lalu, bahkan juga menuduh bahwadilakukan klarifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna mengembalikan nama baik partai aceh: ahli prof. dr. lica marzuki, s.h: objek sengketa pemilukada adalah berkaitan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara pemilukada yang ditetapkan oleh kpu kip. tanpa ada perbandingan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, maka tidak ada sengketa pemilukada. penghitungan suara oleh pemohon dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi penghitungan suara yang benar menurut hukum: pemohon dalam permohonan guo lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran untuk membatalkan berita acara rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh kip. seandainyapun pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka ahli meragukan signifikansi perolehan suara pemohon: ahli dr. maruarar siahaan, s.h: penilaian terhadap suatu pelanggaran harushitungan matematis dapat dilihat hasilnya, pelanggaran yang bersifatyang memiliki kewenangan untuk mempromosikan orang yang ada dalam jajaran struktur, apabila menggunakan struktur lain untuk melakukan pelanggaran, ahli tidak melihat kip menggunakan struktur yang ada untuk memenangkan pihak terkait: pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masih membutuhkan dua ukuran, yaitu: (i) bobot adanya pelanggaran yang dapat membentuk keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi pelanggaran secara masif seluruh wilayah, (ii): setelah mencermati bukti bukti surat tulisan dan keterangan saksi dari para pihak, menurut mahkamah bukti bukti p 5a sampai dengan bukti p 5d, bukti berupa berita media, yaitu mengenai teror, rencana penembakan kepada irwandi yusuf, pembantaian warga jawa aceh, berita mengenai teror dan penembakan aceh yang ditayangkan suatu stasiun televisi swasta, foto foto, mengenai teror serta intimidasi kepada bawaslu tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil pemohon karena bukti bukti tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut. bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti berupa tanda bukti laporan dan penerimaan laporan dari panas dan kepolisian tidak serta merta dapat membuktikan kebenaran pelanggaran sebagaimana dalil pemohon. laporan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilaporkan kepada bawaslu dan kepolisian masih memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, sehingga bukti laporan belum dapat dijadikan dasar untuk memvonis kesalahan pelaku. pada dasarnya untuk membuktikan terjadinya suatu pelanggaran tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya laporan saja, tetapi harus disertai dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari saksi saksi yang terkait. menurut panwaslukada aceh dalam persidangan tanggal april bahwa panas tidak dapat menindaklanjuti laporan dari pelapor karena saksi (korban) tidak bersedia memberikan keterangannya pada panas terhadap pelanggaran yang telah melaporkannya tersebut. dari kasus pelanggaran, hanya ada kasus yang ditindaklanjuti oleh panas. demikian juga, kepolisian daerah provinsi aceh dalam persidangan tanggal april telah memberikan keterangan bahwa dari kasus pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan wilayah hukum kepolisian daerah provinsi aceh. kasus yang dilaporkan kepolisian aceh tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. oleh karena kasus pelanggaran pidana tersebut masih diproses oleh pihak kepolisian aceh, maka mahkamah tidak dapat menilai atas pelanggaran pidana dimaksud: bahwapemohon (khususnya yang mempunyai selisih suara banyak), pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. mencermati permohonan pemohon dan bukti bukti, serta fakta yang terungkap persidangan, mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis, tidak melalui suatu perencanaan yang matang, karena kapasitas pihak terkait bukan sebagai incumbent atau pejabat pemerintahan yang dapat menggerakkan struktur yang ada untuk memengaruhi pemilih supaya memilih pihak terkait. kejadian yang sifatnya pidana, seperti yang didalilkan pemohon tersebut tidak terbukti dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih dan tidak terbukti dilakukan secara kerjasampasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh dari jalur independen bukti p 4j. sebagai langkah menghentikan tindak kekerasan tersebut, maka pemerintah melalui menteri dalam negeri mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara mahkamah konstitusi untuk menunda pelaksanaan pemilukada tingkat gubernur, kabupaten kota provinsi aceh, yang akan memberi ruang bagi wakil partai aceh untuk menjadi peserta pemilu gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota tahun mahkamah konstitusi kemudian mengabulkan permohonan menteri dalam negeri melalui putusan mahkamah konstitusi nomor i skin x tanggal januari divide bukti p 3bj. menindaklanjuti putusan guo, kip aceh membuka kembali pendaftaran peserta pemilu gubernur wakil gubernur, pemilu bupati wakil bupati, pemilu walikota wakil walikota, yang kemudian partai aceh mendaftarkan dr. zaini abdullah dan mutakhir manaf sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. putusan nomor i skin x telah mengubah peta politik dalam pemilu gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota tahun kip aceh tersandera oleh kepentingan politik yang menghendaki adanya calon gubernur dan calon wakil gubernur dari kubu partai aceh. fakta ini pun menjadi latar belakang mengapa sulit sekali melakukan tindakan pre empire mencegah segala tindak kekerasan dan kecurangan yang membayang bayangi pemilukada provinsi aceh tahun iv.a.memperlihatkan memohoyaitu: mandiri: jujur, adil, kepastian hukum: tertib penyelenggaran pemilu: kepentingan umum: keterbukaan: (pembiaran)memengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih pihak terkait. bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta hukum mengenai adanya teror dan intimidasi, namun tindakan teror dan intimidasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengaku atau diduga sebagai simpatisan partai aceh, sedangkan tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota partai aceh, tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, karena orang orang yang melakukan tindakan teror dan intimidasi tersebut tidak diketahui apakah yang bersangkutan mempunyai hubungan secara struktur dengan partai aceh melalui pembuktian adanya kartu anggota partai aceh.akalangsungkan kepada pihak terkait. saksi pihak terkait bernama fachrul razi dalam persidangan dengan tegas menerangkan partai aceh secara institusional tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kekerasan dan intimidasi, baik tingkat pusat sampai tingkat gampong. saksi sebagai juru bicara partai aceh mengimbau kepada kader partai aceh untuk dapat mengikuti pemilukada secara demokratis, tidak melakukan kekerasan, serta berpolitik secara cerdasterbukti menurut hukum. seandainyapun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon, maka pelanggaran ag, sehingga iapun permohonan pemohon terbukti, hal demikian tidak dapat memengaruhi perubahan terhadap peringkat perolehan suara pemohon, terhadap dalil pemohon mengenai adanya intimidasi dan teror pada hari pencoblosan, mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil pemohon guo, karena bukti yang diajukan oleh pemohon sangat minim dan keterangan saksi saksi pemohon yang membenarkan adanya pengrusakan dan pengangkutan kotak suara tps pada waktu dibawa kecamatan tidak didukung dengan bukti lain. adapun terhadap dalil pemohon mengenai kpps tidak memberikan formulir formulir dan laporannya, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon. seandainya pun benar kpps tidak memberikan formulir formulir dan laporannya kepada saksi pemohon, maka saksi pemohon sudah mengetahui perolehan suara dari masing masing, i3. menimbang bahwa terlepas dari penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan pada saat ini masih dalam proses hukum, pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan kepolisian aceh harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melihat dan mengaitkan siapa yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh tahun i3. menimbang bahwa dari seluruh penilaian dan fakta hukum tersebut ataspada hari kamis, tanggal tiga, bulan memuhammad alim, dan ahmad fadli semadi, masing masing sebagai anggota, didampingi oleh suwardi sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon kuasanya, memohon kuasanya, sertartono hamdan zelda ttd. ttd. maria farida indrawi muhammad alim ttd ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. suwardi

bab pendahuluan latar belakangengamanatkan kepada pemerintah daerah untukrealisasi dari amanat tersebut atas, kabupaten bireuen yang sebelumnya sudah mendirikan perusahaan daerah air minum berdasarkan gaun kabupaten bireuen nomor tahun telah merencanakan untuk merubah qanperubahhal iniapalagi, saling berkompetisi. dengan demikian, maka kompetisiberdasarkan gambaran uraian atas, pemerintah daerah kabupaten bireuen memandang perlu melakukan perubahan terhadap gaun kabupaten bireuen nomor tahun tentang tentang pendirian perusahaan daerah air minum dam) krueng peusangan, dengan pertimbangan: pelayanan pengadaan air minum merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang perlu diselenggarakan dengan baik agar kebutuhan rakyat tersebut dapat terpenuhi dengan baikditetapkan sekitar tahun yang hukum yang berlaku pemerintah hindia belanda (sekarang pemerintah republik indonesia). merujuk pada ketentuan pada bab vii, bagian persekutuan, kuh perdata menyatakan bahwa:berdasarkan ketentuan kuh perdata tersebut atas, dapat diuraikan beberapa unsur yang terdapat dalam persekutuan perdata, yaitu: adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, masing masing pihak harus memasukkan sesuatu dalam persekutuan (ireng), dan bermaksud membagi keuntungan bersama. dengan menganalisis unsur unsur dalam kuh perdata tersebut atas, maka dapat diartikan persekutuan perdata (partnership maatschap) adalah perseroan (persekutuan perseroan). walaupun pengertian dari persekutuan ini sempit dalam arti hanya perseroan, namun hal ini menunjukkan bahwa telah diakui dan diatur perihal kedudukan suatu badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban selain orang manusia pribadi (natuurlijke persoon). badan hukum merupakan badan badan perkumpulan yakni orang orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.? badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan persetujuan dandalam hal pemuda memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dewan pengawas dari jasa produksi diatur dengan peraturan bupati. dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnymenunaikan ibadah haji, cuti nikah:atau cuti bersalin dan atau cuti diluar tanggungan pemuda. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti diatur dengan peraturan bupatiireksipaling sedikit melalui tahapan: seleksi adminstrasi: ukk, dan wawancara. untuk dapat diangkat sebagaiagama islam dan mampu membaca al our' m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala atau calon wakil kepala daerah,dan atau calon anggota legislatifanitia seleksi berjumlah gasa pemuda, dan menindaklanjuti calon direksi terpilih untuk diproses lebih lanjutdireksi pemuda. panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota direksi yang telah lulus persyaratan ukk dilaksanakan oleh: tim, atau lembaga professional. ukk yang dilaksanakan oleh tim, melibatkan konsultan perorangan. tim atau lembaga profesional bertugas melaksanakan proses ukk sesuai dengan indicator penilaian ukk, menetapkan basil penilaian ukk,dan menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi. tim atau lembaga profesional ditetapkan dengan keputusan kpm. indikator penilaian ukk,: keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, kemapanakhir nilai ukk, meliputi: diatas (delapan koma lima)dan dibawah (tujuh koma nol) direkomendasikan tidakireksi kpm menetapkan (satu) calon anggota direksi terpilih setelah melakukan wawancara akhiruntuk menetapkan calon anggota direksi terpilih lainnya. dalam hal bumi lembaga keuangan, kpmdisetujui, kpm menetapkan calon anggota direksi terpilih. apabila hasil proses lebih lanjut tidak disetujui, kpm menetapkan calon anggota direksi lainnya sesuai dengan prosestidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebdireksi mempunyai tugas menyusun perencanaan(businessman corporate. direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai pemuda berdasarkan peraturan kepegawaian pemuda dengan pertimbangan dewan pengawas, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan dibawah direksi dengan pertimbangan dewan pengawas, mewakili pemuda didalam dan diluar pengadilan, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemuda, menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan, menjual, menjadikan atau rnelepask aset milik pemuda berdasarkan persetujuan kpm atas pertimbangan dewan pengawas, untuk aset mulai rp. (lima milyar rupiah) atas dengan persetujuan dprk, danumi lainnya bumi dan badan usaha swasta jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada pemuda, dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.sebagai pejabat sementara pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan keputusan kpm. keputusan kpm paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang, pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. pejabat sementaraenghasilan direksi pada pemuda ditetapkan oleh kpmuda wajib mengikutsertakan direksi pemuda pada program bpjs kesehatan bpjs ketenagakerjaan, dpl simponi dan dpl dapenma panti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga: dan cuti bersalin dan atau cuti diluar tanggungan pemudamemiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus pengurusnya. lebih lanjut, badan hukum dapat diklasifikasi sebagai subyek hukum yang sama dengan manusia dengan alasan antara lain:? badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat muka pengadilan, ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli, dan mempunyai tujuan dan kepentingan. dalam menjalankan perbuatan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki sejumlah wewenang. wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua yaitu: pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid), dan kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor faktor yang mempengaruhinya. ada (empat) teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum: teori fiktif oleh friedrich carl von saving bahwa syarat syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan badan hukum, akan tetapi badan badan hukum boleh dianggap seolah oleh manusia. teori fiksi yang menganggap persamaan badan hukum dengan seorang manusia hanya.jurnal hukum.com.atuan pengawas intern pada pemuda dibentuk spi yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. spidilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas. pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan pemudilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. perencanaan, operasionalgurusan pemuda dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.,bertujuan untuk mencapai tujuan pemuda, mengoptimalkan nilai perumdapengadaan barang dan jasa pemuda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi mengacu kepada ketentuan perundang undangan. pemuda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. kerja engan peraturan bupati.paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada kpm. laporan triwuldisahkan oleh kpm. dalam hal terdapat dewan pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.disampaikan kepada kpm. laporan tahunanharus disebutkan alasannya secara tertulis.penetapan tarif tarif air minum ditetapkan oleh bupatikabupaten apbd). penggunaan laba penggunaan laba pemuda diatur dalam anggaran dasar,bubaran pembubaran pemuda ditetapkan dengan gaun. fungsi pemuda yang dibubarkanketentuan penutup pada saat berlakunya qanun inlembaran daerah kabupaten bireuen tahun nomor dan gasebagaimana telah diubah dengan gadicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab penutup kesimpulan berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa: bahwa secara teori hierarki, penyusunrupakan pelaksanaan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yabahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan kabupaten bireuen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, memperbaiki pengelolaan badan usaha milik daerah yang dirasakan masih belum memberikan efek yang cukup signifikan bagi daerah bahkan cenderung membebani daerah, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. perumpamaan atau fiksi belaka, menyatakan bahwa peraturan peraturan hukum bagi pelaksanaannya memerlukan pekerjaan jiwa manusia, seperti pengetahuan tentang suatu hal yang disembunyikan dalam penipuan, ketakutan dalam soal paksaan, kesalahan dalam hal tindakan melawan hukum, ini semua tidak berlaku bagi badan hukum. teori organ oleh otto von guerre bahwa badan hukum adalah suatu yang sungguh sungguh ada dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat alat (organ organ) yang ada padanya (pengurusnya). teori ini menyatakan bahwa peraturan peraturan hukum yang menurut teori fiksi tidak dapat diberlakukan bagi badan hukum, berlaku juga untuk badan hukum. hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan jiwa organ badan hukum, seperti seorang ketua, sekretaris atau anggota lain pengurus dianggap juga sebagai keadaan jiwa badan hukum sendiri. teori kekayaan bertujuan oleh bring bahwa badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi oleh suatu tujuan. teori ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan. teori milik kolektif oleh panil dan molengraaf bahwa hak dan kewajiban hukum itu pada hakekatnya hak dan kewajiban anggota bersama sama. oleh karena itu badan hukum adalah konstitusi yuridis saja, jadi pada hakekatnya abstrak. sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum kabupaten bireuen menjadi perusahaan umum daerah adalah terlaksananya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akanmemperoleh laba keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. saran sebagai tindaklanjut dari naskah akademik ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: perlunya pemilahan substansi naskah akademik ini dalam suatu peraturan daerah. merekomendasiknjadi prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah. daftar pustaka abdul kadir muhammad, hukum perdata indonesia, citra aditya bakti, bandung, hlm.hukum.com. else kartika sari, hukum dalam ekonomi edisi kedua, cikal sakti, jakarta, hlm.jurnal.id.tri buono, hukum dagang: bentuk usaha tidak berbadan hukum, griya media, salatiga, hlm. aulia mutia, op. cit., hlm.mn. purwosufjipto, pengertian pokok hukum dagang jilid jabatan, jakarta, hlm. kitab undang undang hukum perdata. tri buono, op. cit, hlm. nyoman suryadi, efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah, citra utama, jakarta, hlm. ibiibiagi manan, menyongsong fajar otonomi daerah, uii press, yogyakarta, hlm. moh. mahfud md, demokrasi dan konstitusi indonesia, liberty, jogjakarta, hlm.maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan, penerbit paniscus, jogjakarta, hlm.bid., hlm. kota di indonesia?page all. superior derogat legi inferior. seluruh peraturan daerah perda harus tunduk pada kuhp .bagi manan, dasar dasar perundangan indonesia, indo hill, co. jakarta, hlm. kemudian, badan hukum dibedakan dalam (dua) bentuk, yaitu: badan hukum publik publiek rechts persoon) badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dengan tujuan pembentukannya terkait kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa sesuai dengan kewenangan pembentukannya yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti negara republik indonesia, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, perusahaan negara, dan institusi lainnya. badan hukum privat privat rechts persoon) badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat perdata sipil yang tujuan pembentukannya terkait kepentingan banyak orang dengan tujuan tertentu, misalnya keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain lain menurut hukum yang berlaku. contohnya: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal. teori badan usaha dalam hukum dagang, yang menjadi subyek hukum atau pihak yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai perusahaan yang terdiri dari perusahaan perseorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang berstatus badan hukum ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. adapun yang dimaksud dengan kata usaha adalah suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu guna else kartika sari, hukum dalam ekonomi edisi kedua, cikal sakti, jakarta, hlm. mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur unsur yaitu: terus menerus, terang terangan, memiliki sistem pembukuan, memiliki obyek usaha, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang undang. badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan.' disebut kesatuan hukum karena badan usaha pada umumnya berbentuk badan hukum. disebut ekonomis, karena faktor faktor produksi badan usaha terdiri dari sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk memperoleh laba atau memberi layanan kepada masyarakat. badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat mana badan usaha itu mengelola faktor faktor produksi. perusahaan merupak. perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.!? menurut harry hen john alexander, sebagaimana dikutip oleh tribuono, ada (tiga) langkah proses yang harus dilalui dalam memulai suatu usaha, yaitu: discovery: langkah ini merupakan langkah awal sebagai upaya menemukan peluang bisnis yang potensial untuk dikembangkan. ada banyak kesempatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang, namun dari sekian banyak kesempatan bisnis tersebut, apa yang akan dipilih? misalnya bisnis dalam bidang jasa dan harus ditentukan apa yang diinginkan, atau bisnis produksi barang, dan yang lainnya. investigation: langkah ini sejatinya merupakan kelanjutan dari langkah discovery. pada tahap ini akan dilakukan pengkajian terhadap kesempatan bisnis yang dipilih tersebut, apakah memiliki kelayakan secara ekonomi atau tidak? assembly: proses ini merupakan tahap akhir, yaitu mencakup kegiatan untuk melengkapi kebutuhan (minimal) untuk memulai melakukan kegiatan usaha. beberapa kegiatan yang dimaksud dalam proses ini antara lain pengurusan izin dan pemilihan bentuk usaha, penyediaan kebutuhan tenaga kerja, penyediaan modal, penyediaan perlengkapan kantor, pemilihan lokasi usaha, dan yang lainnya. termasuk dalam langkah ini adalah perencanaan lanjutan secara detail dari perusahaan tersebut. sebagai suatu wadah dalam melakukan kegiatan usaha, badan usaha memiliki berbagai bentuk. bentuk badan usaha ini diatur oleh hukum yaitu hukum dagang yang merupakan lex specialist dari hukum perdata. artinya, badan usaha diatur dan ditentukan oleh hukum. ketika landasan hukumnya berubah, maka bentuk usahanya hlm. pun akan berubah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. badan usaha memiliki beberapa fungsi antara lain: fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. adapun yang dimaksud dengan fungsi fungsi tersebut yaitu: fungsi komersial: salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan berharga saing. fungsi sosial: fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsungatau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha. fungsi pembangunan ekonomi: badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. secara teoritis, badan usaha dibagi menjadi (dua) bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. badan usaha berbadan hukum badan hukum (recht person) adalah merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) sama halnya dengan orang (naturalis person) dapat melakukan berbagai perbuatan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang aulia mutia, op. cit, hlm. menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. menurut salim h.s., badan hukum adalah kumpulan orang orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. dengan demikian, suatu badan hukum analog dengan orang karena dapat melakukan berbagai perbuatan seperti mengadakan perjanjian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama dan lain sebagainya. adapun kriteria suatu perkumpulan atau organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum jika: perkumpulan orang (organisasi yang teratur), dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat dan menggugat pengadilan. jika badan usaha terbagi atas badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum, maka badan hukum pun terbagi lagi menjadi dua yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata misalnya perseroan terbatas pt), yayasan, dan koperasi. perseroan terbatas pt) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang serta peraturan pelaksan'! badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum publik, yaitu peraturan perundang undangan. badan hukum publik pun terbagi dua yaitu badan hukum publik yang tidak bergelut bidang usaha atau dengan kata lain murni menyelenggarakan urusan publik pemerintahan seperti pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan badan hukum publik yang menggeluti usaha komersial yaitu badan usaha milik negara bumn) dan badan usaha milik daerah bumi), bahkan sekarang ada badan usaha milik gampong bumi). badan usaha bukan badan hukumbadan usaha bukan badan hukum memiliki bentuk yang beragam, antara lain perusahaan usaha dagang, firma, persekutuan komanditer (comanditair vennootschap), dan persekutuan perdata. perusahaan dagang, menurut h.m.n. purwosuftjipto, merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang. persekutuan perdata adalah persetujumembagi keuntungan yang terjadi karenanya. firma (vennootschap onder firma) yaitu persekutuan bawah nama bersama. firma memiliki kesamaan dengan persekutuan perdata, sehingga dianalogikan sebagai metamorphosis dari persekutuan perdata, sehingga firma disebut juga sebagai persekutuan perdata khusus. adapun perbedaan firma dan persekutuan perdata yaitu: firma adalah persekutuan yang menjalankan kegiatan usaha. firma memakai nama bersama. dalam firma, masing masing sekutu bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng.?' persekutuan komanditer atau (comanditair vennootschap) adalah firma yang mempunyai satu atau dua orang sekutu komanditer. pada memiliki dua sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. sekutu aktif adalah m.n. purwosutjipto, pengertian pokok hukum dagang jilid jabatan, jakarta, plan kitab undang undang hukum perdata. tri buono, op. cit, hlm. lalu, sehingga tidak mampu lagi memenuhi berbagai kebutuhan yang timbul dari akibat perubahan sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat yang berkembang sangat pesat dan bersifat multidimensional. selama tahun tersebut telah terbit berbagai produk regulasi yang berpengaruh terhadap validitas gaun kota bireuen nomor tahun yang lebih jauh lagi berpengaruh terhadap validitas tindakan dam sebagai perusahaan daerah yang potensial menimbulkan berbagai masalah hukum yang dapat mempengaruhi kinerja dan akuntabilitas perusahaan. beberapa produk regulasi antara lai, peraturan menteriserta peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang organ dan kepegawaian dam, yang mengakibatkan gaun kabupaten bireuen nomor tahun memerlukan penyesuaian. dammilik modal yang mengelola dan menyelenggarakan usaha. sedangkan sekutu pasif adalah pemilik modal yang tidak ikut mengelola dan atau menyelenggarakan usaha. tanggung jawab sekutu aktif selain harta kekayaan juga meliputi harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab modalnya yang ada cv. teori otonomi daerah. berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, di campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan. prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.?! istilah otonomi atau autonomy secara etimologi berasal dari kata yunani (autos) yang berarti sendiri dan nomor yang berarti hukum atau peraturan. definisi otonomi daerah menurut c.j. aransemen dalam martin jung? adalah nyoman suryadi, efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah, citra utama, jakarta, hlm. bid,hak untuk mengatur urusan urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan peraturan yang dibuat dengannya. berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dinyata. sementara itu, ateng syafruddin memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. tetapi kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. pemberian tanggung jawab itu, menurut ateng syafruddin terkandung dua unsur yaitu: pemberian tugas dalam arti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya. pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (staatrechtelijk), bukan hanya tatanan administrasi negara (administratiefrechtelijk). sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi bid.erkaitan dengan dasar dasar bernegara dan susunan organisasi negara. jadi otonomi merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan dalam kerangka kesatuan yang lebih besar. ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (unitary state). otonomi adalah fenomena negara kesatuan yang mengandung kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya atas dasar desentralisasi ketatanegaraan dalam bentuk otonomi tersebut. melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalamnya kebebasan dan kemandirian dalam menggali dan menggunakan sumber sumber daya daerah, mulai dari mengatur dan menentukan sumber pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi, denda, dan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan sampai dengen pengelolaan, peruntukan dan penggunaan. dalam kewenangan mengelola sumber sumber pendapatan daerah yang nota bene adalah bagian dari keuangan negara sebagaimana atur dalam ketentuan angkaagi manan, menyongsong fajar otonomi daerah, uii press, yogyakarta, hlm. berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut , terkandung kewajiban untuk menggali dan mengelola sumber sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, royalti, maupun deviden dari kekayaan yang dipisahkan. kajian teoritispembukaan undang undang dasar negara republik indonesia uud nri alanfrasa melindungi seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerminkan suatu kerangka teoritik tentang kewajiban konstitusional pemerintahan negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, termasuk penyediaan air minum atau air besi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya air dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air bersih yang berkelanjutan. indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam uud nri mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hukum atau peraturan perundang undangan. secara teoritis, pemikiran negara hukum eropa kontinental dimulai oleh pemikiran manuel kant, kemudian dikembangkan oleh j.f stahl. pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran ekonom adam smith. julius friedrich stahl, mengemukakan unsur sebagai ciri negara hukum, yakni: tindakan pemerintah berdasarkan undang undang legalitas), perlindungan ham, pemisahan kekuasaan, adanya peradilan administrasi. terlepas dari perkembangan pemikiran negara hukum yang sangat pesat, yang melahirkan berbagai gagasan tetang penyelenggaraan kehidupan negara berdasarkan atas hukum, terdapat kesamaan pada kedua sistem hukum itu berkenaan dengan penempatan hukum dalam penyelenggaraan negara, yaitu bahwa hukum harus diletakkan sebagai dasar seluruh perilaku negara. pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan gaun dalam mengatur tentang perubahan gaun nomor tahun eksistensi gaun ini akan menjamin dan melindungi hak rakyat atas ketersediaan air bersih satu sisi dan perlindungan serta penyelamatan sumber daya air pada sisi lainnya, sebagai bentuk pemenuhan syarat terhadap asas legalitas dalam negara hukum rechtstaat , yang mensyaratkan bahwa bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrumen hukum, yaitu undang undang, dan untuk daerah berupa peraturan daerah atau gaun. peraturan daerah atau gaun itu merupakan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, yaitu pelayanan publik berdasarkan atas hukum. moh. mahfud md, demokrasi dan konstitusi indonesia, liberty, jogjakarta, hlm. hamid attamimi?'gaun, perlu dipahami karakter norma dan fungsi qanun penyelenggaraan pemerintahan daerah. angka undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menentutau gaun merupakan penjabaran uud nri yang menggunakan frasa dibagi atas ,angka undang undang tahun mengartikan bahwa peraturan daerah gaun)teori penentangan norma stufenbau des rechts), menurut hans kersen??grundnorm). sistem peraturan perundang undangan indonesia dipengaruhi oleh pemikiran hans kersen, sebagaimana tercermiwas maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan, penerbit paniscus, jogjakartaatau berada dibawahdaerah gaun kabupaten kota pada huruf pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang undangan atasnya sebagaimana tercantum pada huruf sampai dengan teori dan metode legislasi, dari perspektif substansial hukum, menurut seiman, mencakup (dua) tujuan yaitu: pertama, untuk memberikan justifikasi terhadap produk yang dibuat, dan kedua, untuk mendapatkan panduan dalam penyusunan laporan penelitian dari sisi fakta dan logika (facts and logic), yaitu untuk menyusun justifikasi rasio berdasarkan pengalaman (reason informed experience), yang mengakibatkan detail substansi suatu rancangan undang undang menjadi sebagaimana ditampilkan dalam rancangan. teori seiman ini merupakan dasar untuk memberikan justifikasi teoritik terhadap suatu produk legislasi dan panduan teoritik berkenaan dengan kegiatan perancangan produk legislatif. teori legislasi dalam kategori sebagai panduan penelitian hukum (legislative theory categories guide research) adalah teori tentang cara melakukan identifikasi dan cara menjelaskan masalah perilaku (identifies and explain problematic behaviors) berkenaan dengan: (a) ketentuan yang dibuat dan akan diberlakukan terhadap masyarakat yang akan terkena aturan (the rule addressed the role occupants), (b) perilaku masyarakat yang terkena aturan yang diharapkan oleh para pelaksana aturan (the implementing agency expected behaviors), (c) seluruh sumber dan faktor non hukum yang bersifat menghambat dari keadaan lingkungan dan lokasi pemberlakuan hukum yang bersifat khas (all non legal constraints and resources the actors' location specific environment) yang menghambat bekerjanya aturan. teori legislasi kategori kedua dari seiman berkenaan dengan posisi aturan dalam korelasi dengan perilaku masyarakat. kategori tersebut dapat digunakan untuk menyusun hipotesis sebab (causal hypotheses), sesuatu yang sangat diperlukan dalam perancangan produk legislasi yang efektif (necessary design effective legislative measures). teori legislasi merumuskan kategori tersebut dalam kategori yang lebih sempit, yaitu: rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology roccipi). kategori itu diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu, (a) faktor subyektif, dan (b) faktor obyektif. faktor subyektif adalah faktor subyek hukumnya. faktor ini mencakup kepentingan (interests atau incentives), yaitu persepsi masyarakat terhadap siapa ketentuan itu dibuat dan diberlakukan (role occupants) berkenaan dengan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan pertimbangan biaya dan kemanfaatan yang akan diperoleh (costs and benefits), baik insentif material maupun non material, seperti penghargaan terhadap seseorang dalam kelompoknya (power and reference group esteem). ideologideology: values and attitude merupakan kategori kedua dari kategori perilaku subyektif seseorang, yang menjadi motivasi seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. motivasi ini merupakan motivasi yang tidak bertolak dari kepentingan. analisis terhadap faktor ini merupakan analisis terhadap perilaku orang seorang dalam struktur institusi yang sudah ada. faktor obyektif adalah faktor ketentuannya. faktor ini mencakup: (a) ketentuan rules), (b) peluang opportunity), (c) kemampuan capacity), (d) komunikasi communication), dan (e) proses process). komponen rules merupakan komponen yang berkaitan dengan pertanyaan: mengapa orang berperilaku tertentu dibawah suatu ketentuan hukum, tidak hanya berkenaan dengan satu ketentuan single rule), melainkan ketentuan dalam arti perangkat atau keseluruhan whole cage laws). faktor opportunity berkenaan dengan peluang seseorang untuk berperilaku sesuai dengan perintah ketentuan yang dibuat. apakah lingkungan tempat ketentuan itu akan diberlakukan memungkinan berlaku yang diperintahkan. ketidaksesuaian antara perilaku yang diperintahkan dengan lingkungan tempat perilaku itu dilakukan merupakan pemicu terhadap ketidak patahan (menyimpang). faktor capacity berkenaan dengan kemampuan role occupants untuk bertindak sesuai perintah undang undang. communication merupakan faktor komunikasi antara pelaksana aturan dengan role occupants dalam hal role occupants berperilaku menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. komunikasi ini bertujuan mencari sebab sebab ketidaktaatan itu. bid., hlm.pertimbangan tersebut merupakan alasan mendasar yang mendorong perlunya perubahan gaun nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum dam) krueng peusangan. sementara itu, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menetapkan berbagai persyaratan dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang undangan, antara lain: syarat kajian teoritik dan praktik empiris, syarat analisis peraturan perundang undangan, syarat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta syarat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang undang, qanun provinsi, atau gaun kabupaten kota. berdasarkan persyaratan dan tujuan pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang undang nomor tahun tersebut, maka dalam penyusunan naskah akademis ini diarahkan pada penelitian terhadap empat masalah, yaitu: landasan teoritik dan praktik empiris sebagai landasansar kewenangan, lingkup materi kewenangan, dan materi kewenangan pemerintah kabupaten bireuen dalam melakukan perubahan terhadap gaun kabupaten bireuen nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah process merupakan faktor yang berkaitan dengan kriteria dan prosedur standar yang ditetapkan ketentuan yang berlaku. dalam hal terjadi penyimpangan perilaku, pelaksana hukum harus memeriksa ketepatan kriteria dan prosedur standar yang ditetapkan. panduan perancangan produk legislasi ini mensyaratkan suatu eksplorasi obyektif, analisis pada aturannya (analisis rumusan normalnya, analisis lingkungan aturannya, analisis kemampuan sasaran aturannya, analisis komunikasi sosialnya, dan analisis kriteria dan standar prosedurnya), untuk membuat agar suatu produk legislasi dapat berfungsi dengan baik pasca penetapannya. kajian asassecara yuridis asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dituangkan dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, meliputi asasberhasil gunakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. pengertiandangkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat mudisementaralanjutnyaakhirjika asas asas dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tersebut digunakan untuk mengkajiaka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (l) asas kejelasan tujuan, bahwa tujuadalah berupaya mengharmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi serta menciptakan iklim good corporate governance dalam perusahaan umum daerah air minum. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa qanun kabupaten bireuen tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan nantinya dibentuk secara bersama oleh bupati dan dprk kabupaten bireuen. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatemperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan. dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunyini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. alasan sosiologis perlunya gaun tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan perusahaan umum daerah air minum kabupaten bireuen. pendayagunaan dan kehasilgunaan, bahwdapat berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pelayanan perusahaan umum daerah air minum kabupaten bireuen dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. kejelasan rumustetapgaun kabupaten bireuen tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum krueng peus selanjutnya dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, juga ditentuasas asas tersebut atas menjadi pedoman bagi. penjabaran asas asas tersebut adalah:bagi masyarakat.nri tahun, terdapat beberapa asas dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah yang patut dijadikan referensi, yang terdapat dalam beberapa ketentuan, diantaranya: undang undang tahun yang menyatakan bahwa dan profesional. undang undang tahun menyatakan bahwdengan demikian dalampengganti, asas asas pembentukan peraturan perundang undangan tersebut tetap diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam perumusannya. kajian praktik empiris gambaran umum daerah dan pelayanan dam krueng peusangan kabupaten bireuen kabupaten bireuen merupakan salah satu dari kabupaten yang ada provinsi aceh, karena provinsi aceh terdapat kabupaten dan kota. kabupaten bireuen merupakan hasil pemekaran dari kabupaten aceh utara melalui undang undang tahun tanggal oktober. indonesia ?page all. topografi kabupaten bireuen terdiri dari pantai dengan dataran rendah sebelah utara dan daerah pegunungan sebelah selatan. luas tanah menurut penggunaannya terdiri dari perkampungan, persawahan, tegalan, perkebunan rakyat, tambak, berupa semak alang alang, hutan belukar, tebat, kebun campuran, perkebunan besar, danau dan rawa. kabupaten bireuen dilalui oleh buah sungai, yaitu krueng samalanga, krueng pindah, krueng jeunieb, krueng jalan, krueng peudada dan krueng peusangan yang semuanya bermuara selat malaka. kabupaten bireuen juga terdapat dataran tinggi atau pegunungan yaitu gunung ujung, gunung panyang, gunung karung, dan gunung batee. secara geografis wilayah kabupaten bireuen memiliki posisi strategis, karena terletak sebagai berikut kawasan pantai timur pulau sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang pulau sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan pantai barat sumatera. berdekatan dengan kota pusat pertumbuhan kota lhokseumawe dan medan yang merupakan pusat kegiatan nasional pkn). disamping itu, kota medan juga terdapat pelabuhan dan bandar udara internasional. berhadapan langsung dengan selat malaka yang merupakan zona ekonomi eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat. dilintasi oleh jalan trans sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat pulau sumatera. masa mendatang, jalan trans sumatera pada ruas antara medan sampai bandar lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional trans asia dan trans asemaupun jasa jasa lainnya. mengenai dengan jumlah penduduk, menurut data demografi kabupaten bireuen sampai november penduduk kabupaten bireuen berjumlah jiwa dengan perincian jiwa laki laki dan jiwa perempuan . untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk kabupaten bireuen dapat dilihat dalam tabel bawah ini: tabel data jumlah penduduk kabupaten bireuen, november air minum dam) krueng peusangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan gaun baru yang akan dibentuk. selanjutnya dalam undang undang nomor tahunini kemudian diatur pula dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang dalam menyatakan bahwadanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh bumi daerahnya masing masing. demikian pula halnya dengan pemerintah kabupaten bireuen yang memiliki perusahaan daerah air minum krueng peusangan, wajib segera melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah atau persero daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah. selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, perubahan bentuk hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari badan usaha milik daerah yang bergerak bidang penyediaan air minum. jumpa (peusangan (makmur |gandapura (pindah (jangka simpang mamplam perlambang kota juang (peusangan sebuah peusangan selatan kuta blang total sumber: jumlah penduduk yang berjumlah jiwa tersebut, ditempati oleh sekitar rumah tangga kabupaten bireuen pada tahun tercatat sebanyak rumah tangga dengan rata rata sampai jiwa per rumah tangga. penyebaran penduduk kabupaten bireuen sebagian besar terkonsentrasi kecamatan kota juang dengan jumlah penduduknya mencapai jiwa. mata pencarian penduduk kabupaten bireuen masih dikategorikan dalam wilayah agraris. hal ini bisa diamati dari jumlah penduduk yang sebagian besarnya masih berprofesi sebagai petani. samping itu mata pencaharian penduduk lainnya adalah perdagangan, perikanan, swasta, wiraswasta, pns, tni polri, buruh dan jasa. dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan kegiatan lain, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan wilayah kabupaten bireuen yaitu perairan terbuka perairan terbuka dapat dimanfaatkan wilayah kabupaten bireuen adalah sungai yang berhulu dataran tinggi bukit barisan dan bermuara selat malaka. terdapat beberapa daerah aliran sungai das) yang mengairi krueng peudada, krueng pindah, dan krueng jeunieb. jika dilihat bentuk pola alirannya,sungai sungai yang mengalir wilayah ini berbentuk sub paralel bagian hulu. penyebabnya adalah kondisi wilayah yang berbukit sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari jalur pegunungan, pada bagian hilir berbentuk linier. sungai sungai yang melewati wilayah kabupaten bireuen sebagian terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. bencana banjir disebabkan adanya penggundulan hutan daerah aliran dan hulu sungai. daerah irigasi potensi sumber daya air lain yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk dan irigasi yang terdapat wilayah kabupaten bireuen. terdapat waduk yang berfungsi sebagai menyatu dari daerah irigasi diwilayah ini untuk kebutuhan irigasi. daerah resapan air daerah aliran sungai das) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik titik tinggi mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. guna dari das adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh diatasnya melalui sungai. das kabupaten bireuen meliputi das peusangan dan das mereda yang berhulu dataran tinggi bagian selatan yang merupakan lembah lembah atau punggung bukit dengan fungsi menangkap air hujan catchment area). terdapat (enam belas) sungai yang mengaliri wilayah ini dengan luas dan krueng peusangan merupakan sungai terbesar kabupaten bireuen. daerah rawa kabupaten bireuen daerah berawa tersebar kecamatan, merupakan daerah sumber daya air dan resapan, perlu dijaga kelestariannya. luas daerah rawa paya) kabupaten bireuen secara keseluruhan adalah ha. paya nie merupakan daerah rawa terbesar dengan luas yang berada kecamatan kutilang. adapun rawa rawa tersebut, yaitu kecamatan simpang mamplam rawa paku ha) dan kolam sapi ha), kecamatan jeumpa rawa paya jagat ha), paya geudeubang ha), dan paya cut ha), kecamatan kota juang rawa paya karung ha), kecamatan kutilang rawa paya nie ha), dan kecamatan makmur rawa paya meuseujid ha) dan paya gub ha), demikianlah gambaran sumber daya air yang ada kabupaten bireuen. selanjutnya mengenai ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kabupaten bireuen sudah ada perusahaan daerah air minum dam) krueng peusangan, yang didirikaakan tetapikeadaan tersebut dapat dipahami karena kondisi alat produksi wtp) yang ada kabupaten bireuen merupakan penyerahan asset dari kabupaten aceh utara pemerintah daerah kabupaten bireuen yang berupa puing puing dari kehancuran yang mana pada waktu itu kondisi aceh dalam keadaan konflik. dalam hal ini dam menjadiberikut ini digambarkan beberapa kongsi wtp pada saat penyerahan dari pemerintah daerah kabupaten aceh utara kepada pemerintah daerah kabupaten bireuen. wtp samalanga wtp jeunieb wtp tepi mane dari gambar tersebut atas penanggungjawab dam krueng peusangan kabupaten bireuen mulai pada tahun membuat struktur dam, membuat draf qanun pendirian dam dan membuat sosialisasi dam dan melakukan pembenahan alat produksi (wtp) yang merupakan jantungnya dam. namun hal ini sangat sulit dilakukan karena disamping kondisi keamanan tidak menentu ditambah lagi kondisi keuangan dam yang tidak ada sama sekali, dan tidak adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah serta kondisi perusahaan yang hancur pancuran. sehingga pada tahun dam krueng peusangan mengalami (dua) masalah besar, yaitu: dam harus menanggung biaya produksi seperti biaya listrik yang menunggak, bahan kimia: bbm solar, jaringan hancur pancuran, meteran air yang tidak ada, gaji karyawan yang tertinggal. dam harus memperbaiki semua alat produksi karena apa yang diserahkan dari pemerintah daerah kabupaten aceh utara pemerintah daerah kabupaten bireuen seperti terlihat dalam gambar dengan kondisi hancur pancuran. dari kedua permasalahan atas, maka dari tahun s d sekarang dam krueng peusangan kabupaten bireuen tidak henti hentinya melakukan pembenahan dengan melakukan apa yang bisa dibuat dengan mandiri yang artinya tanpa menggunakan dana apbd, dam krueng peusangan dapat membelah diri dari kehancuran menuju kemajuan dan dapat melayani masyarakat jam secara kontinyu. dalam perjalannya, banyak hal menjadi kendala operasional dam krueng peusangan, dimulai dari aset yang kondisinya sebahagian besar sudah rusak dan memerlukan perawatan dan penggantian yang disebabkan oleh sudah tidak ada maintenance yang memadai selama aset tersebut dibangun hingga saat ini. hal ini menjadi tantangan berat bagi dam krueng peusangan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan saat dam krueng peusangan mulai dioperasionalkan banyak infrastruktur yang harus diperbaiki ataupun harus dilakukan penggantian. baik dari unit pengolahan, transmisi, dan distribusi. selain itu meningkatkan sumber daya manusia pun harus dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung kinerja dan tujuan dam krueng peusangan sebagai perusahaan berkualitas yang menyediakan kebutuhan air berkualitas bagi masyarakat kabupaten bireuen. sistem penyediaan air minum kabupaten bireuen akan dikelola oleh dam krueng peusangan kabupaten bireuen. sistem perpipaan dam krueng peusangan akan melayani masyarakat kabupaten bireuen dengan mengandalkan (empat belas) wtp dari (enam) buah ikk instalasi kota kecamatan) yang tersebar dalam kabupaten bireuen, yaitu ikk samalanga, ikk jeunieb, ikk peudada, ikk peusangan, ikk kuta blang, dan ikk juli. adapun data sumber air untuk masing masing instalasi pengalihan air dapat dilihat pada berikut ini tabel sumber air dam krueng peusangan kapasitas lokasi sumber terpasang kind ist kontinuitas air ipd) wtp ikk samalanga krueng baik desa bate link) bate link terjamin wtp meurah ikk krueng samalanga desa baik bate link meurah terjamin wtp ikk jeunieb krueng desa blang baik pindah samagadeng terjamin wtp ikk peudada krueng desa lawan peudada baik wang terjamin wtp ikk peusangan krueng desa blang panji) peusangan baik san terjamin wtp peusangan krueng selatan desa tanjong sim baik behind) terjamin wtp ikk kuta blang krueng desa blang moe) peusangan baik terjamin wtp tepi mane ikk juli desa gedung baik beunyot) terjamin wtp bukit mulia ikk krueng baik juli desa bukit mulia) peusangan terjamin sementara itu, untuk kapasitas produksi dam krueng peusangan dapat dilihat dalam tabel berikut: tabel kapasitas produksi dam krueng peusangan kapasitas dibangun ipd) ann desa krueng baik bate link baik bate link wtp meurah ikk krueng samalanga desa baik bate link meurah) wtp ikk jeunieb krueng desa blang eng baik pindah samagadong wtp ikk peudada krueng baik desa lawang peudada baik wtp ikk peusangan desa blang panji) peusangan wtp peusangan krueng selatan desa sam baik tanjong behind) blang desa blang krueng baik mee peusangan wtp tepi mane krueng baik ikk juli desa dengan baik beunyot) usang baik wtp bukit mulia krueng ikk juli desa bukit baik peusangan mulia hingga saat ini, (enam) ikk dalam kabupaten bireuen beroperasi dengan baik. melihat dari kapasitas yang terpasang saat ini, estimasi daerah pelayanan akan menjadi tidak maksimal. estimasi daerah pelayanan berdasarkan kapasitas ikk terpasang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut tabel cakupan pelayanan berdasarkan kapasitas terpasang instalasi pengalihan air ipa) cakupan pelayanan ikk samalanga ikk jeunieb ikk peudada ikk kuta blang ikk juli bireuen melihat cakupan pelayanan berdasarkan kapasitas terpasang, maka dapat disimpulkan upgrade kapasitas maupun pembangunan unit instalasi baru perlu dilakukan guna memaksimalkan pelayanan, terutama wilayah yang belum terjangkau oleh dam krueng peusangan. dengan demikian diharapkan dengan adanya aturan yang baru berupa gaun kabupaten bireuen tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan, masyarakat kabupaten bireuen yang membutuhkan air bersih dapat terlayani. kajian terhadap praktek penyelenggaraan dam krueng peusangan berdasarkan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat kabupaten bireuen sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dam krueng peusangan sudah didirikan sejak tahuhal tersebut merupakan penyerahan asset dari pemerintah daerah kabupaten aceh utara pemerintah daerah kabupaten bireuen, karena wilayah tersebut berdasarkan hasil pemekaran dari kabupaten aceh utara melalui undang undang tahun tanggal oktober termasuk dalam wilayah kabupaten bireuen. dalam hal iniasset yang diserahkan tersebut dam krueng peusangan) berupa puing puing dari kehancuran yang merupakan dampak dari kondisi aceh ketika itu sebagai selain itu diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi badan usaha milik daerah pada umumnya dapat meminimalisasi seperti lemahnya efisiensi, independensi dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif. dengan demikian, tujuan pendirian perusahaan daerah yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi daerah terutama berkaitan dengan kepentingan umum dapat dioptimalkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang handal danperubahan dan penyesuaiditetapkan dengan gaun kabupaten bireuen. untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah, dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk naskah akademik. identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam naskah akademik ini adalah permasalahan apa yang dihadapi dalam perubah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi mengapa perlu rancangan gaun kabupaten bireuen sebagai dasar pemecahan daerah konflik, dimana dam menjadi salah satusementara sisi lain kebutuhan masyarakat akan air bersih, baik untuk memenuhi kebutuhan akan air dalam kehidupan sehari hari, maupun untuk kebutuhan industri kecil (home industry) serta untuk usaha usaha lain yang bergerak bidang jasa dan sebagainya. sehinggaoleh karena itumenjaditunggu tunggu oleh masyarakat kabupaten bireuen. dengan demikianharapkan dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena masyarakat kabupaten bireuen sangat membutuhkan pelayanan air bersih untuk kebutuhan hidupnya sehari hari. implikasi penerapan sistem perusahaan daerah air minum krueng peusangan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara salah satu amanat dikeluaradalah supaya pemerintah daerah dapatkhususnya mengenai perusahaan air minum, kabupaten bireuen sebelumnya sudah mendirikan perusahaan daerah air minum dam) berdasarksehingga untuk merealisasikabupaten bireuen juga telah merencanakan untuk merubah gaun kabupaten bireuen nomor tahadanya perubahan sistem perusahaan daritentu berimplikasi terhadap sistem pengelolaan perusahaannya dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. implikasi dari penerapan sistem perusahapada prinsipnya, perusahaan umum perum) adalah badan usaha milik negara bumn)dengan demikian perusahaan umum daerah merupakan badan usaha milik daerah bumi)oleh karena itu perubahan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah tersebuttuntutan ini semakin terasa yang saling berkompetisi merebut pangsa pasar, dengan penawaran jasa dan produk yang berkualitas dan harga yang murah. sehingga masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya secara ekonomis. konsekuensinya, bumi akan ditinggalkan oleh masyarakat apabila kebutuhan dan kepuasan masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. salah satu contoh yang jelas terlihat secara kasat mata adalah perum damri yang sekarang sudah ditinggalkan masyarakat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan berkembangnya perusahaan transportasi online seperti taxi online, grab, drive, gojek, gokar, maxim dan lain sebagainya. demikian juga halnya dangan perusahan umum daerah air minum nantinya, apabila pemerintah daerah tidak mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga kebutuhan dan kepuasan masyarakat tidak terpenuhi, tidak mustahil juga akan ditinggalkan oleh masyarakat. apalagi kalau ada perusahaan swasta yang bergerak bidang usaha air minum, yang bisa menawarkan harga air minum yang lebih murah dan pelayanan dan kualitas produk air minum yang lebih baik. selanjutnya kompetisi juga harusdengan demikianberkaitan dengan implikasinya terhadap keuangan negara, dapat dijelaskan bahwa bumn, sedangkan perusahaan umum daerah yang merupakan bumi, mak. dengan demikian sebagai badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah, maka bumi sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari pendapatan daerah. sehingga bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. secara umum keberadaan bumi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting. sehingga bila pengelolaannya sangat profesional, maka akan memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakatnya. beberapa peranan penting bumi antara lain: penyedia barang bernilai ekonomis yang tidak mampu diproduksi swasta. sebagai instrumen daerah untuk menata perekonomian daerah. pihak yang mengelola berbagai aset dan sumber daya alam daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat luas. berkontribusi dalam kemajuan sektor bisnis yang belum dilirik swasta. sebagai penyedia lapangan pekerjaan. membina pengembangan unit usaha kecil seperti koperasi. mendorong kemajuan masyarakat berbagai bidang kehidupan. dari berbagai penjabaran atas maka bisa disimpulkan bahwa bumi memiliki berbagai ciri khusus, dibandingkan badan usaha lainnya, yaitu: bumi didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya. pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal bumi. bumi dipimpin oleh seorang direksi yang bisa diangkat dan diberhentikan kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur). segala risiko yang terjadi pada bumi ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah. sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah. sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi daerah dan nasional. tidak semata mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. jadi tujuan bumi tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin. bumi bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak. berdasarkan uraian atas dapat dipahami bahwa perusahaan umum daerah air minum sebagai bumi, mempunyai fungsi ganda yaitu untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. kemudian, karenmaka sebagai badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah, bumi sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari pendapatan daerah. sehingga baik atau tidaknya bumi (khususnya perusahaan umum daerah air minum kabupaten bireuen) dikelola atau dijalankan, akan sangat mempengaruhi perekonomian daerah kabupaten bireuen. bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait salah satu asas atau prinsip hukum dalam ilmu hukum adalah lex superiore derogat legi inferior, yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (lex superiore) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (lex inferior). asas ini biasanya juga disebut sebagai asas hierarki. dengan demikian dalam penyusunan peraturan perundang undangan (termasuk dalamnya perda gaun), haruslah memperhatikan asas asas atau prinsip prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang undangan yang ada. salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang undangan yang lebih rendah atau yang berada bawahnya (lex superiore derogat lex inferior). untuk menjaga sinkronisasi antara gaun dan kebijakan hukum nasional, maka pemberlakuan prinsip lex superiore derogat legi inferior sudah menjadi syarat mendasar yang tidak boleh dikesampingkan. prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada atasnya. walaupun dalam hal ini, ditekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan gaun berdasarkan superior derogat legi inferior. prinsip lex specialis derogat legi generali . penggunaan asas atau prinsip tersebut atas telah ditegasknantinya atau berada dibawahnyaperundang undangan berupa gaun kabupaten bireuen harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan atasnya. dengan demikian prinsip dasar ini menjadi landasan dalam penyusunan rancangan gaun berkaitan dengan perusahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi . 31https cjr.or.id prinsip lex superior derogat legi inferior harus digunakan seluruh peraturan daerah perda harus tunduk pada kuhp . terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang undangan yang berada atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah modal. dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun denganperaturan perundang undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang perubahan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. adapun peraturan perundang undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang undangan yang sederajat, masing masing selanjutnya akan diuraikan dibawah inilandasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind). hal ini dapat dilihat dari ketentuan uud nri yangnri dinyataqanun kabupaten bireuen tentang perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan tujuan dan kegunaan sejalan dengan identifikasi masalah yang dikemukakan atas, maka tujudapat dirumuskan sebagai berikut merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasansebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum. merumuskanndang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat . dan dalam ketentuan uud nrierdasarkan ketentuan tersebut atas, dapat dipahami bahwa uud nripengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi. terkait dengan badan usaha milik daerah indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional uud nrinri merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial indonesia. ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan pembentukkan kekuasaan ekonomi yang dapat membeli atau mengatur kekuasaan politik. uud nri menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaanmakmurankamandemen keempat uud nri ada penambahan dua yakni dandkesimpulan ini didapat dari kalimat efesiensi, kemajuan, kemandirian. dalam ini ditegaskan bahwa sekalipun secmencermati ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan. peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan kongkritisasi indonesia sebagai negara hukum (rechstraat), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang undang. uud nrimelakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut uud nrioleh karena itu ntuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi provinsi aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus. selanjutnysehingga pemerintahan aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip prinsip pemerintahan yang baik. adapun kewenangan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten kota diatur dalam undang undang nomor tahun yaitu: jl):selanjutnya, sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan propinsi aceh pada umumnya serta kabupaten aceh utamping itu juga, dipandang perlu membentuk kabupaten bireuen sebagai pemekaran dari kabupaten aceh utara. hal ini dimaksudkan bahwa pembentukan kabupaten bireuerkaitan dengan kewenangan daerah, undang undang nomor tahun menyatakan bahwa dengan terbentuknya kabupaten bireuemudian undang undang nomor tahun menyatakan bahwa kewenangan wajib, terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan.. koperasi. dan tenaga kerja. selanjutnya dalam kaitannya dengan pembentukan gaun kabupaten bireuen, yang dibuat secara bersama antara pemerintah kabupaten dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten dprk) bireuen, dalam undang undang nomor tahun menyatakan bahwa dengan terbentuknya kabupaten bireuen, dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah sesuai deng mengenai undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan dalam kaitannya dengan rencana pembentukan gaun kabupaten bireue), sebenarnya sudah dibahas sebelumnya atas. oleh karena itu berikut hanya dibahas secara singkat saja mengenai undang undang nomor tahun sebagai salah satu peraturan perundang undangan yang menjadi obyek evaluasi dalam penyusunan naskah akademik ini. undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan diperlukan naskah akademik yang harus dilampirkan dalam rancangan peraturan daerah gaun provinsi dan rancangan peraturan daerah gaun kabupaten kota. disamping itu juga secara yuridis harus sesuai dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dituangkan dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,itu terdapat juga asas yang harus dimuat dalam materi muatan suatu peraturan perundang undangan yangundang undang tahun memberikan landasan yuridis teknikal bagi pemerintah daerah kabupaten bireuen dalam membentuk rancangan gaun tentang pembentukan perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan sebagai pengganti ataslam pembentukan gaun kabupaten bireuen tersebut khususnya dalam teknik penyusunan diperlukan tidak hanya paham paham politik, tetapi juga kemampuan keterampilan dalam merumuskan paham paham tersebut dalam naskah naskah normatif yang konkrit. sehingga nantinya gaun tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan dapat berlaku secara efektif.ahun merupakan salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah gaun, sebagaimana diuraikan dalam lampiran tahun angka yang menegaskan bahwa undang undang tentang pemerintahan daerah merupakan salah satu peraturan perundang undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah gaun. undang undang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah tahun selanjutnya, dalam tahun dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konsumen yang diserahkan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. hal itu mengandung arti bahwa kabupaten bireuen dapat membentuk gaun dalam menjalankan otonomi daerah. dengan demikian, undang undang nomor tahun relevan digunakan sebagai salah satu landasan yuridis formal dalam. undang undang nomor tahun tentang sumber daya air undang undang ini merupakan pengganti undang undang nomor tahun tentang pengairan. undang undang nomor tahun sebetulnya telah dicabut dengan undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, namun undang undang nomor tahun kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka undang undang nomor tahun tentang pengairan diberlakukan kembali. undang undang tentang pengairan yang diberlakukan kembali tersebut ternyata, maka undang undang tersebut perlu diganti. sehingga ditetapkanlah undang undang nomor tahun tentang sumber daya air. dalam ketentuan undang undang nomor tahun diatur ketentuan mengenai tugas pemerintah daerah kabupaten kota dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, sebagaimana berikut,:ketentuan undang undang nomor tahun diatur ketentuan mengenai wewenang pemerintah daerah kabupaten kota dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, yangselanjutnya dalam undang undang nomor tahun diatur umum daerah air minum krueng peusangrancangan gaun kabupaten bireuen tentang perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan. adapun kegunaadalah sebagai acuan atau referensi penyusunan pembahasan rancangan gaun kabupaten bireuen tentang perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan. metode penelitian penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berpangkal pada pendekatan perundang undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara rancangan gaun ini dengan beberapa undang undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan dikaji. dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif doktrinal dengan pendekatan konseptual (konseptual approach). melalui pendekatan konseptual, nantinya akan merujuk pada prinsip prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan para sarjana atau doktrin doktrin hukum. metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kritis (critical analysis) melalui pendekatan analisis komprehensif (comprehensive analysis). pendekatan tipe ini adalah peneliti mengungkapkan tidak hanya segi ketidak sempurnakan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyatersebutyang dapat diserahkan tersebut tidak termasuk: menetapkan kebijakan, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, nilai satuan bpsdm. badan usaha milik negara badan usaha milik daerah bidang pengelolaan sumber daya air, menurut ketentuan undang undang tahun:diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan penugasan pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah bidang pengelolaan sumber daya air diatur dengan peraturan kepala daerah. dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diuraikan atas, maka keberadaan badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air memiliki peran penting dalam turut mengelola sumber daya air.badan usaha milik daerah bumi) merupakan salah satu peraturan perundang undangan pelaksana undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam peraturan pemerintah nomor tahun ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan bumi secara umum. adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum bumi yang telah ada sebelum diberlakukannya tahun diatur dalam ketentuan yang berbunyiketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa perusahaan daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk bumi yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah. hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa bumi dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerahwalaupun pengaturan badan usaha milik daerah bumi) telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah, namun hak hak kepegawaian perusahaan daerah air minum yang telah berubah menjadi perusahaan umum daerah air minum masih tetap merujukyang terjadi adalah bentuk hukumnya dari perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum. jadi yang terjadi perubahan hanya peralihan aset dan personilnya saja, sedangkan kedudukan dan status kepegawaian yang lama tidak mengalami perubahan dan masih tetapperti halnya undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maka demikian pula permendagseluruhan ketentuan dalam permendagri tersebut merupakan landasan pembentukkan gaun (baik gaun provinsi maupun gaun kabupaten kota), mulai dari landasan, asas, materi muatan, proses dan teknik penyusunan gaunsebagai peraturan teknis dari peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah berimplikasi pada struktur organisasi pada perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan yang nantinya akan dibentuk. dalam hal ini harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tersebut. bab landasan filosofis, sosiologis dan yuridis landasan filosofis, arah mana cita cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. oleh karena itu, peraturan perundang undanganperaturan perundang undanganperundang peraturan perundang undangandalam konteks kehidupan bernegara indonesi undangan. peraturan perundang undangan undangan indonesia berdasarkan uud nrisetiap peraturan perundang undangan yang dibuathendaknya diwarnai dan dialiri nilai nilai yang terkandung dalam cita hukum pancasila tersebut. esensi dari landasan filosofis ini dapat ditemukan pada eksistensi undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang menyatakan pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara . cita hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang undangan indonesia hendaknya mencerminkan asas, yaitutujuan didirikannya perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan kabupaten bireuen adalah untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah akan air bersih demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. hal tersebut sesuai dengan ketentuan uud nri yang bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah gaun dan peraturan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, bahwa peraturan daerah gaun merupakan suatu produk yang menjadi sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. metode dan tata cara pembangunan antara suatu daerah dengan yang lainnya sangat berbeda, begitu juga dengan karakteristik serta geografis suatu daerah juga sangat mempengaruhi nilai nilai yang terkandung dalam masyarakatnya, seperti: sosial budaya, adat istiadat, ekonomi dan nilai lainnya. dengan mengenal lebih jauh nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat serta mengenal kondisi geografis wilayah suatu daerah, pemerintah daerah dalam konteks pendirian perusahaan umum daerah air minum diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan merata kepada seluruh masyarakat. pemerintah kabupaten bireuen sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah gaun tentang perusahaan daerah air minum, yaitunamun demikian, untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat kabupaten bireuen, maka diperlukan adanya gaun perubahan atastersebut. landasan sosiologis berkaitan dengan landasan sosiologis, robert seiman dan ann seiman mengatakan bahwa kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara undang undang (norma norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan masyarakat. dengan demikian, dalam proses penyusunan peraturan perundang undangan daerah wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. roscoe pound mengemukakan bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (law tool social engineering), hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (legal policy making). berdasarkan amanat uud nri khususnyamelalui amanat undang undang tersebut jelas disampaikan bahwa pengelolaan sumber daya air secara filosofis harus ditujukan untuk menunjang dan meningkatkan kemakmuran rakyat. kabupaten bireuen yang secara geografis termasuk sebagai salah satu kabupaten dalam provinsi aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional trans sumatera) serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan wilayahnya. kabupaten bireuen merupakan salah satu kawasan perkotaan perkembangannya cukup pesat dari tahun tahun. sebagai daerah yang dikenal sebagai kawasan perdagangan, kebutuhan akan air bersih kota ini sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. hal tersebut adalah konsekuensi dansejalan dengan terus meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk yang tinggal kabupaten bireuen. namun demikian, walaupun kabupaten bireuen secara umum terdiri dari wilayah datar, landai, bergelombang dan berbukit. kelerengan bervariasi antara yo, y0, 40y9, o, akan tetapi karena perkembangan kotanya sebagai daerah perdagangan, menyebabkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terus meningkat. konsekuensinya adalah dam krueng peusangan belum mampu memberikan pelayanan yang merata semua wilayah yang ada kabupaten bireuen. faktor lainnya yang menyebabkan belum bertanya pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan kabupaten bireuen adalah perbedaan luas wilayah dan kepadatan penduduk antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. wilayah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, relatif lebih dapat terlayani penyediaan air bersihnya oleh dam krueng peusangan dibandingkan dengan wilayah wilayah yang kepadatan penduduknya rendah. dengan kehadiran dam krueng peusangan sebagai badan usaha milik daerah kabupaten bireuen yang memberikan pelayanan bidang air bersih kepada masyarakat, diharapkan berbagai permasalahan dalam penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat kabupaten bireuen dapat diatasi. dengan demikian,menggantikan gaun kabupaten bireuen nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum krueng peusangan, diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. tehnik analisis data dilakukan secara edukatif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan berdasarkan pada teori teori yang berlaku. air bersih demi kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bireuen. landasan yuridis landasanrasa keadilan dan kepastian hukum. persyaratan yuridis juridische gending sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang undangan. menurut, bagi manan" hal hal penting yang harus diperhatikan adalah: keharusan adanya pemberian wewenang peraturan perundang undangan itu batal demi hukum van rechtwegeneitig , dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. misalnya bagi manan, dasar dasar perundangan indonesia, indo hill, co. jakarta, hlm. keharusan peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dprd. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya. dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. berdasarkan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, adapun yang menjadi hirarki peraturan perundang undangan adalah undang undang dasar, tap mpr, undang undang perppu, pp, perpres, perda provinsi dan perda kabupaten kota (untuk provinsi aceh disebut dengan gaun provinsi, sedangkan untuk kabupaten kotanya disebut gaun kabupaten kota). adapun peraturan perundang undangan yang menjadi landasan yuridis darisebagai penggantadalah sebagai berikut: uud nringkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan bonus kabupaten bingen tentang perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan sasaran yang akan diwujudkan sasaran penyusunan naskah akademik rancangan genus ini adalah agar pengaturan mengenai perubahan status perusahan daerah air minum krueng mampu mengatur tentang perubahan dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah secara menyeluruh semua aspek pengaturan yang perlu diatur dalam pembentukan perusahaan umum daerah. arah dan jangkauan pengaturan untuk mengoptimalkan upaya pengaturan tentang perusahaan daerah air minum yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. dan mengatur bagaimana pengaturan mengenai ruang lingkup materi pengaturan ketentuan umum dalam angka lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dinyatakan bahwaketentuan umum yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini antara lain: daerah adalah kabupaten bireueireuen. sekretaris daerah yang disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten bireuen. keterwakilan pemilik modal yang selanjutnya disingkat denganbupaten bireuen yang selanjutnya disebut pemuda adalah perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan kabupaten bireueyang menjalankan pemuda air minum krueng peusangan kabupaten bireuen. pegawai adalah pegawai yang bekerja lingkungan pemuda air minum krueng peusangan kabupaten bireuen dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada pemuda air minum krueng peusangan kabupaten bireuen. il. gaji adalah gaji pokok pegawai pemuda air krueng peusangan kabupaten bireuen. penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan tunjangan yang sahorencana kerja dan anggaran perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan kabupaten bireuenadministradibayar oleh pelanggystem fisik dari prasarana dan sarana air minumaa. pelanggan adalah pelanggan pemuda air minum krueng peusangan kabupaten bireuen. bb. anthem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih. cc. hari adalah hari kerja. muatan materi materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini adalah: nama dan tempat kedudukan perusahaan daerah air minum krueng peusangan kabupaten bireuen yang didirikan dengan qanun kabupaten bireuen nomor tahun selanjutnya diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah air minum bab kajian teoritis dan praktik empiris kajian teoritis teori badan hukum menurut abdul kadir muhammad, subyek hukum adalah orang yaitu pendukung hak dan kewajiban. orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis sebagai mahkluk sosial, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. subyek hukum dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata), terbagi dua, yakni orang manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon). seseorang dikatakan sebagai subyek hukum (pembawa hak), dimulai dari dilahirkan dan berakhir saat meninggal. bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak dalam kandungan, asal kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. sedangkan dalam hal meninggal saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. kemudian, terkait subyek hukum lainnya berupa badan hukum (rechts persoon), dapat dialami dari burgerlijk webbook atau biasa disebut kuh perdata yang merupakan warisan dari belanda yang berdasarkan asas konkordansi menjadi him. abdul kadir muhammad, hukum perdata indonesia, citra aditya bakti, bandung, krueng peusangan kabupaten bireuen sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah, yang dalam qanun ini disebut pemuda air minum krueng peusangan kabupaten bireuen dan perusahaan umum daerah air minum krueng peusangan berkedudukan dan berkantor ibukota kabupaten dan apabila diperlukan dapat mempunyai kantor cabang dalam lingkungan daerah. modal sumber modal pemuda air minum krueng peusangandilakukan guna menambah modal pemuda air minum krueng peusangan yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. pinjamandiperolehadalah: kapitalisasi cadangan, keuntungan evaluasi aset. modal dasar pemuda air minum krueng peusangan adalah semua aktiva dan passive dari perusahaan daerah air minum krueng peusangan. besarnya modal dasar pemuda air minum krueng peusangan berdasarkan hasil penilaian kembali oleh akuntan publik independen yang ditetapkan dengan keputusan bupati. besarnya modal disetor pemuda air minum krueng peusangan sebesar nilai hasil penilaian kembali.organ dan pegawai perusahaan umum daerahperusahaan umum daerah terdiri atas kpm dewan pengawas,terdiri atas: rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran pemuda, dan cc. rapat luar biasa. kpmantara lain: perubahan anggaran dasar, peralihan as. dan jaminan as, terdiri atas:. atau eksternal bumi selain tersebut pada huruf huruf dan hurufagama islam dan mampu membaca al our'aproses pemilihan anggota dewan pengawas, dilakukan melalui seleksi. panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan a.perangkat daerah, dan b.unsur independen dan atau perguruan tinggi. panitia seleksi bertugas: a.menentukan jadwal pelaksanaan, b.melakukan penjaringan bakal calon dewan pengawas, c.membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan ukk, d.menentukan formulasi penilaian ukk, e.menetapkan hasil penilaian, menetapkan calon anggota dewan pengawas, dan g.menindaklanjuti calon anggota dewan pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjutmenurut ketentuan peraturan perundang undangundang atau kebijakan pemerintah. penunjukan lembaga profesional. indikator penilaian ukk paling sedikit meliputi: pengalaman mengelola perusahaan, keahlian, cc. integritasdan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,kepada bupati. kpm melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota dewan pengawas,ewan pengawas mempunyai tugas: melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan pemuda, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan pemudyang dibuat direksi kepada kpmdalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang menilai kinerja direktur dalam mengelola pemud cc. meminta keterangan direkturbumi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran pemuda. penghasilan dewan pengawas ditetapkan oleh kpm dengan memperhatikan kemampuan pemuda. penghasilan: dan atau anthem atau insentif kinerja. penghasilan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

realisasi pelaksanaan rtp pernyataan risiko sb h w w eww ih w www yoo poo pena ooh petunjuk pengisian gubernur sulawesi barat, kolom berisi urut kolom berisi uraian risiko berasal dari dokumen daftar risiko ttdali baal masdar

freedom association and protection the right organize convention, adopted july the general conference the international labour organisation its thirty first session entry into force: july accordance with article the general conference the international labour organisation having been convened san francisco the governing body the international labour office, and having met its thirty first session june having decided""freedom expression and association are essential sustained progress", considering that the international labour conference, its thirteenth session, unanimously adopted the principless,s the organisation concerned, join organisations their own choosing without previous authorization. article workers' and employers' organisations shall have the right draw their constitutions and rules, elect their representatives full freedom, organiseeof. article workers'' and employers' confederation shall have the right affiliate with international organisations workers and employers. article the provisions articles and thereof apply federations and confederations workers' and employers' organisations. article the acquisition legal personality workers' and employers' organisations, federationss articles and thereof. article exercising the rights provided for this convention workers andr shall applied impar, the guarantees provided for this convention. article the extent whic, the ratification this convention any member shall not deemed affect any existing law, award,"organisation"protection the right organiseoras soon possible after its ratification declaration stating::, cthe territories respect which reserves its decision. the undertaking referred subparagraphs (a)s (b), (c)or( d)of may communicated the director general the international labour office: (a) two more members the organisation respect any territory which under their joint authority, any international authority responsible for the administration any territory, virtue the charter the united nations otherwise, respect any such territory. declarations communicated the director general the international labour office accordance with the preceding paragraphs:partsonvention dulu adopted the general conference the international labour organisation during its thirty first session which was held san francisco and declared closed the tenth day july faith thereof have appended our signatures this thirty first day augustgelolaan keuangan desangaturan pengelolaan keuanganembatan gantung, bangunan rumah kantor gedung gudang aula, dan lain sejenisnya. bagian kelima operasional pengelolaan keuangan desa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bertumpu pada swadaya, namun dapat diberikan bantuan dana stimulan untuk mendukung pelaksanaan tugas. operasional bagi tim pengelola kegiatan yaitu maksimal (tiga keseratus) dari nilai dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat penyusunan rab. peruntukanab dan desain infrastruktur sederhana, proses pengadaan barang jasa, penyusunan administrasi kegiatan dan pelaporan operasional bagi panitia penerima hasil pekerjaan ditetapkan secara proporsional berdasarkan nilai kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut ketua php maksimal rp. per kegiatan anggota php maksimal rp. per kegiatan. besaran dana operasional untuk php sebagaimana pada huruf dan huruf dengan peruntukannya sebagai berikut biaya transportasi, dan honorarium pelaksana operasional untuk perencanaan (pembuatan desain dan rab) kegiatan infrastruktur oleh tenaga ahli dengan besaran sebagai berikut kegiatan infrastruktur dengan nilai juta maksimal sebesar (satu per seratus) kegiatan infrastruktur dengan nilai juta maksimal sebesar (dua per seratus) besaran dana operasional untuk perencanaan sebagaimana pada meliputi kegiatan penyusunan desain dan rab awal dan perubahan jika terjadi perubahan kegiatan. bab azas umum dan struktur apbdesa bagian kesatu azbrkkp desa sebagaimana dimaksud pada dihampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya rab)satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalamesa menjadi pedoman bagi pemerintahbelanja, dan obyekparagraf kesatu pendapatan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf,tanah bengkok. hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: pendapatan sewa tanah kas desa, pendapatan sewa gedung milik desa, pendapatan tambatan perahu, pendapatan objek rekreasi desa, pendapatan hasil pemandian umum desa, pendapatan perkumpulan petani pemakai air irigasi desaperan serta masyarakat berupa tenaga maupun barang yang dinilai dengan uang, terdiri dari hasil swadaya, hasil gotong moyang, dan hasil partisipasi lainnydanti kerugian tgr)j . pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain lain pendapatan desa yang sah lainnya kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam hurufadalah dana yang bersumber dari apbn yang diperuntukan bagi desa dantentuan mengenai tata cara pembagian dan besaran dana desa untuk setiap desa, prioritas penggunaan dana, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawabantersendiri dengan peraturan bupati. alokasi dana desa add) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah alokasi yang diterima oleh desa dalam satumengenai tata cara pengalokasian add diatur tersendiri dengan peraturan bupatidan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana huruf adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga lain lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud padapenggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud padatunjangan badan permusyawaratan desa,dan tunjangan bpd premi jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah desatersendirilanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja pemeliharaan belanja cetak penggandaan, belanja sewa kantor gedung gudang parkir, belanja sewa perlengkapan, peralatan kantor, dan rumah tangga, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu, j . belanja perjalanan dinas, belanja upah kerja, il. belanja honorarium narasumber ahli, belanja operasional pemerintah desa, belanja operasional bpd, oo. insentif rukun tetangga rukun warga, belanja jasa kantor, belanja kursus pelatihan bimbingan teknis, belanja jasa pihak ketiga, belanja honorarium tim panitia kegiatan, belanja uang sidang bpd, belanja jasa tenaga ahli, belanjapembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan. nilai pembelian pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud, honorarium tpk, tenaga ahli dan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam belanja modal. perincian klasifikasi belanja, kegiatan dan jenis belanja dalam apbketigpada terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa. defisit anggaran sebagaimana dimaksud padadiantaranya bersumber dariparagrafbadan usaha milik desa bum desa), penjualan asset milikpelaksanaan kegiatan. penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dengan antara lain kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan pemanfaatan asset desa, penyertaan modal desa pada bum desa atau badan usaha lainnya, investasi lainnya yang dimiliki desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakatgelolaan keuangan desa. penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desausaha desa. bab penyusunan rancangan dan penetapan apb desa bagian kesatu penyusundengan melampirkan desa dan rab kegiatpembahasan sebagaimana dimaksud pada menitik beratkan pada kesesuaian dengan desa. rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah dibahas dan disepakati kepala desa bersama bpddilengkapi dengan lampiran yang terdiri dardaftar kekayaan milikporan realisasi pertanggungjawaban apb desa tahun sebelumnya rencana kerja pemerintah desa rkp desa) tahun ini rencana anggaran biaya rab kegiatan per sumber dana) bagian kedua evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa dilakukan oleh tim asistensi yang dibentuk dengan surat keputusan bupati. penetap, ditetapkan kepala desa menjadi peraturan desa tentang apb desa dan peraturan kepala desa (perkakas) tentang penjabaran apb desa. penetapan rancangan peraturan desa tentang apb desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran peraturan desa tentang apb desa diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa. bab pelaksanaan dan perubahan apb desa bagian kesatu pelaksanaan anggaran pendapatan desa semua pendapat yang ditunjuk oleh pemerintah desauntuk kelancaran pelaksanaan tugas, bendahara desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak (lima juta rupiah). semua penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahpasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain lain. pemerintahkomisibagian keduadiverifikasi oleh dari koordinator ppid dan disetujui oleh kepalapelaksana kegiatankegiatan. rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada memuat antar lain uraian kegiatan, rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, dan daftar pelaksana kegiatan rencana kegiatanker, pengajuankerjaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia barang dan jasa dengan nilai sampai dengan (lima puluh juta) pelaksana dapat mengajukan spp pembayaran uang muka pengadaan barang dan jasa kepada kepala desa. spp pembayaran uang muka panjar sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: surat permintaan pembayaran spp), rencana anggaran biaya, dan pernyataan tanggungjawab belanjarangkat desa yang mengurus personalia, mengajukan spp belanja pegawai kepada kepala desa dengan dihampiri surat permintaan pembayaran spp) belanja pegawaidalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan sekretaris desa berkewajiban meneliti kelengkapan permintaan pembayselanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran. atas pembayaran yang dilakukan,mbayaranotonggian ketiga perubahan kegiatan dan apb desa paragraf kesatualam hal terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, terjadi kelangkaan bahan material, dan terjadi efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sisa dana kegiatan perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan tidak mengganti jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam apb desa, tidak melanjutkan kegiatan sampai dengan ditetapkannya perubahan pelaksanaan kegiatan. penetapan perubahan pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rapat kerja pembahasan dan kesepakatan perubahan pelaksanaan kegiatan dan dituangkan dalam berita acara. berita acara sebagaimana dimaksud pada dihampiri perubahan perubahan rencana anggaran biaya dan gambar desain dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa. berita acara sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi kepala desa untuk menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa. paragraf kedupenatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa bagian kesatu ketatausahaan ketatausahaan penerimaan dan pengeluarsatu) kali (dua puluh empat) jamterdiri dari: surat pengantar, buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu penerimaan, buku pembantu bank, buku pembantu panjar, buku register spp, register penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas: j . kwitansi, nota barang, dan il. surat setoran pajak,buku pembantu penerimaan, buku pembantu bank, buku rekapitulasi panjar, buku register spp pengeluaran, buku register kwitansi pembayaran, dan register penutupan kas format buku ketatausahkepala desa wajibkeduakepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana sesuai sumber dana kepada bupati melalui camat berupa laporan realisasi penggunaan dana tahap dan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebagaimana dimaksud padatahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan januari tahun berjalan. bagian ketigapada disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnyfasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. pembinaan pada tingkat kabupaten sebagaimana maksud adalah dengan mem unsur unsur bupati barito kuala sebagai pengarah, wakil bupati barito kualabagian tata pemerintahan sebagai sekretaris, dan anggota, terdiri dari unsur unsur badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan perencanaan pembangunan daerah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, bagian hukum, dinas pendapatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan inspektoratrito kuala,rangkaiaturan perundang undangembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pembinaan langsung, koordinasi, pengendalian dan monitoringkepala seksi pemerintahan sebagai anggota bidang penyelenggaraan pemerintahan: dan kepala seksi pmd sebagai anggota bidangteknisrtanggungjawabnghimpun laporan pelaksanaan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa: dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten desa dapat dikenakan sanksi penundaan pencairan dana dalam hal berdasarkan lhp pengawas fungsional terdapat permasalahan penggunaan dana non prosedural yang belum diselesaikan oleh pemerintah desa kewajiban perpajakan belum disetorkan pemerintah desa rekening kas negara. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman pada peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,rito kuala tahun nomor dan peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa tahun anggaran berita daerah kabupaten barito kualasup ono berita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor lampiran| peraturan bupati barito kuala nomor tahun tanggal desember daftar parameter kegiatan apbdesa kode uraian keterangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangandesa kegiatan operasional kantor desa belanja alat tulis kantor belanja benda pos dan materai belanja foto copy, cetak dan penggandaan biaya belanja jasa listrik, air, telepon pengadaan buku peraturan perundang undangan belanja alat alat kebersihan perjalanan dinas belanja makan minum rapat perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga.pengadaan sarana transportasi kendaraan roda dua bagi pemerintah desa pengadaan peralatan kantor dan alat alat rumah tangga kegiatan operasional kantor lainnya kegiatan operasional bpd belanja alat tulis kantor belanja atk dan penggandaan perjalanan dinas belanja makan minum rapat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemdes kegiatan operasional bpd lainnya kegiatan insentif rt rw kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor desa pembangunan kantor desa pagar dan halaman kantor desa pembangunan tempat parkir kantor desa kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa kegiatan penyusunan dokumen rpj desa kegiatan penyusunan dokumen rkp desa kegiatan perencanaan pembangunan desa lainnya kegiatan penyusunan apb desa penyusunan rancangan apb desa penetapan apb desa perubahan apb desa kegiatan penyusunan laporan pemdes penyusunan laporan pertanggungjawaban apb desa dan laporan kepala desa penyusunan ppd dan skpd akhir tahun penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa lipid) penyusunan ppd dan skpd akhir masa jabatan kegiatan pengelolaan informasi desa penyusunan papan dan buku monografi desa pembuatan dan pengelolaan papan informasi desa pembuatan dan pengelolaan papan informasi kantor desa pembuatan dan pengelolaan papan informasi bpd kegiatan pengelolaan informasi lainnya kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar desa pelaksanaan kerjasama antar desa pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga kegiatan penataan dan pendataan desa penetapan dan penegasan batas desa pemasangan tugu batas desa pemasangan batas wilayah dan pembuatan pintu gerbang desa pembuatan nomor rumah penduduk pendataan pertanian pendataan perekonomian kegiatan penataan dan pendataan desa lainnya kegiatan pendataan, distribusi dan penagihan pbb kegiatan penyusunan tata ruang desa kajian rencana penyusunan tata ruang desa penyusunan tata ruang desa kegiatan evaluasi tingkat perkembangan pemdes lomba desa evaluasi perkembangan desa secara mandiri oleh desa kegiatan lomba desa evaluasi tipologi desa berdasar indeks desa membangun idm) kegiatan pemilihan kepala desa serentak antar waktu kegiatan pemilihan badan permusyawaratan desa kegiatan pengisian perangkat desa bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan saluran irigasi bendungan berskala kecil embung dan atau system pengairan irigasi desa waduk tanggul penahan banjir kegiatan sarana dan prasarana saluran irigasi desa lainnya pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman pembangunan dan pemeliharaan jalan poros desa pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani pembangunan dan pemeliharaan jalan menuju pertanian pembangunan dan pemeliharaan jalan lokasi wisata pembangunan dan pemeliharaan jembatan pembangunan dan pemeliharaan gorong gorong pembangunan dan pemeliharaan bangunan penahan tanah timbunan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan pembangunan dan pemeliharaan dermaga tambatan perahu pembangunan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin pembangunan rumah sehat perbaikan rumah sehat pembangunan dan pemeliharaan prasarana posyandu pembangunan dan pemeliharaan polindes dan poskesdes pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan posyandu polindes pengadaan prasarana transportasi untuk ambulance desa pengadaan kapal motor ambulance desa pengadaan mobil ambulance desa pembangunan dan pengadaan fasilitas penyandang disabilitas pembangunan panti penyandang disabilitas pengadaan alat bantu penyandang disabilitas pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih skala desa penampungan air hujan perlindungan mata air sumur bor sumur gali sumur resapan embung kejernihan air perpipaan. kegiatan sarana prasarana air bersih berskala desa lainnya pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini paud) pembangunan gedung paud ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi wc, tempat cuci tangan, uks, ruang guru, dll) pengadaan buku dan peralatan belajar paud pembangunan wahana permainan anak paud alat pendidikan edukatif apl dan apd) kegiatan pembangunan sarana prasarana taman belajar keagamaan pembangunan gedung taman belajar keagamaan pengadaan buku dan peralatan belajar pembangunan sarana dan prasarana kegiatan belajar masyarakat pembangunan dan pengadaan sarana prasarana seni dan budaya pembangunan sanggar seni pembuatan film dokumenter peralatan seni dan budaya sarana dan prasarana seni dan budaya lainnya pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan desa pembangunan gedung perpustakaan desa pengadaan buku bahan bacaan kegiatan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat desa lainnya kegiatan pembangunan sarana sanitasi lingkungan mandi, cuci, kakus mck jamban publik pembuatan saluran air kotor kegiatan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan desa lainnya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah pengada kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup pembuatan terasering kolam untuk mata air pencegahan abrasi pantai pengembangan cemara laut dan pembibitan penanaman bakau pembersihan daerah aliran sungai kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup lainnya kegiatan pembangunan sarana prasarana energi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari instalasi biogas pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik pembangunan sarana prasarana energi lainnya pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana informasi dan komunikasi jaringan internet untuk warga desa website desa peralatan pengeras suara telepon umum radio single side band ssb) sarana prasarana komunikasi lainnya pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana produksi pertanian percetakan lahan pertanian kandang ternak mesin pakan ternak kolam ikan kapal penangkap ikan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian sorotan) sarana prasarana produksi pertanian lainnya pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lumbung desa lantai jemur hasil pertanian dan penjemuran ikan gudang pendingin (cold storage) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil mesin jahit peralatan bengkel kendaraan bermotor mesin bubut untuk meubel sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana pasar desa pasar desa pasar sayur pasar hewan tempat pelelangan ikan toko online gudang barang sarana prasina pemasaran lainnya pengadaan, pembangunan, pemeliharaan saranand taman rekreasi tempat penjualan tiket rumah penginapan angkutan wisata sarana dan prasarana desa wisata lainnya pengadaan, pembangunan pemeliharaan sarana prasarana ttg penggilingan padi perut kelapa pengepung biji bijian pencacah pakan ternak sangrai kopi pemotong pengirim buah dan sayuran pompa air traktor mini sarana prasarana ttg lainnya bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban pengadaan sarana prasarana keamanan dan ketertiban penanggulangan gangguan keamanan terhadap sumber daya desa kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban lainnya kegiatan peningkatan peran dan fungsi lkd lpml kegiatan peningkatan peran dan fungsi lkd rt rw kegiatan peningkatan peran dan fungsi lkd karang taruna kegiatan peningkatan peran dan fungsi lkd pkk pembinaan administrasi pkk desa kegiatan program pokok pkk kegiatan pembinaan organisasi pkk lainnya kegiatan peningkatan peran dan fungsi tbm perpres operasional pengelolaan perpusdes insentif petugas perpusdes kegiatan peningkatan peran dan fungsi lembaga adat kegiatan peningkatan peran dan fungsi lkd lainnya kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama peningkatan sarana prasarana kegiatan keagamaan kegiatan fasilitasi pengajian pengajaran keagamaan kegiatan fasilitasi majelis ta'lim dan remaja mesjid kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama lainya kegiatan peringatan hari besar keagamaan kegiatan pembinaan majlis taklim kegiatan lito, hari jadi barito kuala, dan hari proklamasi kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat borgx) kegiatan pembinaan seni dan budaya bidang pemberdayaan masyarakat pelatihan bintik workshop bagi kepala desa dan perangkat desa pelatihan bintik kepemimpinan bagi kepala desa pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa pelatihan perencanaan pembangunan desa pelatihan sistem informasi keuangan desa siskeudes) pelatihan penyusunan peraturan desa pelatihan media informasi desa pelatihan administrasi desa pelatihan bisnis, pemetaan kelayakan usaha dan pengembangan bum desa kegiatan pelatihan kepala desa, perangkat desa lainnya pelatihan bintik workshop bagi bpd pelatihan bintik kepemimpinan bagi bpd pelatihan monitoring dan evaluasi kinerja pemdes kegiatan pelatihan bpd lainnya pendayagunaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpml) pengembangan lembaga kemasyarakatan desa pelatihan pengurus lpml pelatihan ketahanan masyarakat desa kegiatan pelatihan lpml lainnya pendayagunaan lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk) pelatihan kelompok perempuan wirausaha kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k pkk) lp3 pkk dan tpk3 pkk pelatihan kader posyandu pelatihan pengembangan usaha posyandu pelatihan sistem informasi posyandu kegiatan pelatihan pkk lainnya pendayagunaan lembaga karang taruna pelatihan pengembangan bakat dan minat remaja pelatihan kerja dan keterampilan kelompok pemuda pelatihan pencegahan penyalahgunaan napa insentif bina keluarga remaja bkr) pendayagunaan lembaga adat pengembangan lembaga adat pelatihan pengurus lembaga adat kegiatan pendayagunaan lembaga adat lainnya pengelolaan penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan pengelolaan penyediaan air bersih pengelolaan balai pengobatan desa pengelolaan sampah berskala rumah tangga pengelolaan sarana pengolahan air limbah penyediaan makanan sehat posyandu balita dan lansia pmt posyandu balita dan lansia fasilitasi keluarga berencana insentif kader posyandu insentif bkb dan bkl perawatan kesehatan ibu hamil dan menyusui penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui fasilitasi senam bagi ibu hamil pemeriksaan kesehatan ibu hamil peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui pengobatan dan perawatan untuk lansia pemeriksaan tekanan darah pengobatan secara umum penyuluhan terkait dengan penyakit yang derita kegiatan operasi katarak senam lansia senam polaris bantuan insentif guru paud dan taman belajar keagamaan insentif guru paud insentif guru taman belajar keagamaan bantuan pemberdayaan bidang olah raga pengadaan sarana dan prasarana olah raga fasilitasi turnamen olah raga pelatihan pengembangan bakat dan minat remaja penyelengaraan kursus seni budaya pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian pembibitan tanaman pangan pembibitan tanaman keras pengadaan pupuk pembenihan ikan air tawar pengelolaan usaha hutan desa pengelolaan usaha hutan sosial pengadaan bibit induk ternak inseminasi buatan pengadaan pakan ternak pelatihan pengolahan hasil produksi pertanian kegiatan pengelolaan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya pengelolaan usaha jasa dan industri kecilsasirangan: bengkel kendaraan bermotor, pedagang pasar, pedagang pengepul: dan pengelolaan usaha jasa industri lainnya pendirian dan pengembangan usaha bumdes bumdes bersama pendirian bum desa bum desa bersama: pengelolaan hutan desa: industri air minum: industri pariwisata desa, industri pengolahan ikan pendirian dan pengembangan bumdes lainnya penyertaan dan penguatan permodalan bumdes bumdes bersama penyertaan modal bum desa bum desa bersama penguatan permodalan bum desa bum desa bersama pelatihan pembentukan dan pengembangan bumdes koperasi pelatihan kerja dan keterampilan kelompok tani pelatihan pengelolaan produksi pertanian pelatihan pengolahan hasil produksi pertanian pelatihan kerja dan keterampilan kelompok nelayan pelatihan kerja dan keterampilan kelompok pengrajin industri kreatif bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran usaha ekonomi masyarakat pembentukan usaha ekonomi masyarakat bantuan sarana produksi usaha ekonomi masyarakat bantuan distribusi dan pemasaran usaha ekonomi masyarakat pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ttg) sosialisasi ttg, pelatihan teknologi tepat gunarcontohan pengembangan sumber energi perdesaan, percontohan ttg pengembangan sarana transportasi dan komunikasi percontohan ttg pengembangan jasa dan industri kecil kegiatan pelatihan ttg lainnya pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha ekonomi masyarakat dan bumdes penyediaan informasi harga pameran hasil usaha bumdes, koperasi dan usaha ekonomi masyarakat kerjasama perdagangan antar desa dan pihak ketiga pengelolaan pemasaran lainnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana penyediaan layanan informasi tentang bencana pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana pelatihan tenaga sukarelawan penanganan bencana kegiatan kesiapsiagaan lainnya pendampingan masyarakat desa berkelanjutan pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa pelatihan kpud dan kpud tehnik infrastruktur pelatihan tim pengelola kegiatan tpk) pelatihan panitia penerima hasil pekerjaan php) pelatihan tim penyusun rpm dan atau rpk desa pelatihan pendampingan masyarakat desa lainnya penyusunan potensi, asset dan profil desa pendataan potensi dan aset desa penyusunan profile desa data desa penyusunan peta aset desa kegiatan penyusunan potensi, aset dan profil desa lainnya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi desa pembentukan balai rakyat peningkatan kapasitas balai rakyat sistem informasi desa koran desa website desa radio komunitas pembuatan brosur, leaflet, banner dil pengelolaan informasi dan komunikasi desa lainnya peningkatan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa penyebarluasan informasi muses musyawarah kelompok untuk perencanaan dan penganggaran muses penyusunan rpm desa muses penyusunan rkp desa musrenbangdesa penetapan rpm desa musrenbangdesa penetapan rkp desa sosialisasi penggunaan dana desa penyelenggaraan muses pertanggungjawaban dan serah terima kegiatan muses utk hal hal strategis lainnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pembentukan community based monitoring pengembangan unit pengaduan masyarakat pelaksanaan audit berbasis komunitas pelatihan paralegal kegiatan pengawasan dan pemantauan lainnya bidang tak terduga kegiatan tanggap darurat bencana alam desa rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam kegiatan tanggap darurat bencana lainnya kegiatan tanggap darurat bencana lainnypiddaftar parameter rekening apbdesa bag www aset 1a.|ordo mao erna nn.nn.nn.pengelolaan tempat pemandian umum hasil bumdes hasil pengelolaan jaringan irigasibegawan hasil partisipasi lainnya lain lain pendapatan asli desauso rama kerman gan engsurat kabar dan majalah belanja buku materi modulsewa ruangan atau gedung belanja sewa sarana mobilitaspokja poems belanja honorarium instruktur pelatih narasumber belanja insentif guru paud dan taman belajar keagamaan belanja sewa ruangan atau gedung belanja perjalanan dinas belanja beasiswa pendidikan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bintik belanja publikasi, dekorasi dan dokumentasi belanja spanduk baliho banner leafletjasa konsultansi belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat belanja barang yang akan jual masyarakat belanja jasa transaksi keuangan admin bank dll) belanja modal uso rama kerman gan eng belanja modal tanah bangunan kantor belanja modal tanah rumah dinas belanja modal tanah pertanian. perkebunan dan perikanan belanja modal tanah sarana kesehatan belanja modal tanah sarana pendidikan belanja modal tanah sarana umum belanja modal tanah sarana jalan belanja modalpengolah pertanian, peternakan dan periksa belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapanpos dan peralatan keamanan belanja modal pengadaan sana prasarana olah raggorong gorongbelanja modal perangkat lunak software gawetaa. potongan pajak ppn pusat potongan pajak potongan pajak potongan pajak taa. potongan pajak lainnya ta. potongan pajak daerah perhitungan pfk uang muka dan jaminan uang muka dan jaminan bupati barito kuala hasanuddin murad lampiran peraturan bupati barito kuala nomor tahun tanggal desember rencana anggaran biaya desa oo. oom. kecamatan .ooooco co. tahun anggaran . bidang kegiatan waktu pelaksanaan harga rp) st naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa jumlah rp)|surat permintaan pembayaran (spp) desa .voodoo oom. kecamatan. oo. tahun anggaran . bidang kegiatan waktu pelaksanaan rincian pendanaan pagu anggaran pencairan s.d yang| permintaan jumlah sampai sisa dana uraian lalu sekarang saat ini suap telah dilakukan verifikasi penenmeeaanemujtanggal.o.o, ruang lingkup dan tujuan bagian kesatu asas dan ruang lingkup asas pengelolaan keuangan desa adalah: transparan, akuntabel: partisipatif,dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf adalahanggaran dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pernyataan tanggung jawab belanja desa .cbooo.como. kecamatan.ooooooo.oy. tahun anggaran . bidang kegiataneenammmemtanggal.o.o. pelaksana kegiatan buku kas pembantu kegiatan desa. kecamatan woo. tahun anggaran . bidang kegiatan nomor tanggal uraian pengembalian saldo kas rp) bukti belanja dari bendahara swadaya barang dan belanja bendahara masyarakat jasa modal lal pindahan jumlah dari halaman dan nan bnn tenun banana ben rumah fotalpenerimaan total pengeluaran total pengeluaran saloka ) ) ) | oo pewanenetaennanat tanggal. eror sen nnn nana kanan nana pelaksana kegiatan rencana anggaran kegiatan desa .ooocoooco.cbooo. kecamatan.ooocooo. tahun anggaran . bidang kegiatan waktu pelaksanaan rincian pendanaan oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. sub total1)| lo. lo) oo. oo. oo. oo. oo. u uu u uo( senar|, albuku kas umum desa .oo oo. kecamatan woo. oo. tahun anggaran . jumlah tanggal kode rekening uraian akui bukti pengeluaran saldo kumulatif beta tete betetitu tete betetitu tete betetitu tete betetitu tete betetitu rp. rp. mengetahui, penanneananaajtangga l.ooo wo. kepala desa bendahara buku kas pembantu pajak desa .o oo. kecamatan. om. tahun anggaran . rp) rp) rp) nassar .enaaptmaaa ann jonah mengetahui, penaannenenannsama tanggal ena nan menanam kepala desa bendahara buku bank desa desa .ooo oo. kecamatan. tahun anggaran . bulan bank cabang rek pemasukan pengeluaran tanggal bukti biaya uraian transaksi saldo transaksi transaksi setoran bunga bank penarikan (rp) pajak administrasi rp) rp) rp) rp) mengetahui, penanaman) bal.oo an. kepala desa bendahara laporan realisasi penggunaan dana desa tahap.tahun anggaran . pemerintahan desa. kecamatan.oco. kabupaten barito kuala pagu desa rp. jumlah jumlah tanggal dan bukti penerimaan pengeluaran rp) rp) feenoapaan lal2| (pendapatan transfer lafal| (panapesa yoo ktamapperrama o ktamaprepua o adapter o o eoobemmasamoanteosa aan pemerintah desa kesatu pala ikesiatamumssoan pala ikesiatamumsoan kegiatan. desa j2fala| fkegiatansooo.a o o oo|o l2|2al2| fkegiatansoo. oo oo|o fkegiatansooo. oo oo|o j2salaf| fregiatansososooa ooo oo|o0000000 bosmremmansemasantaml| |3ja| kegiatansooo.aa ooo oo|oo fkegiatansooo. o oo oo|o fkegiatansooo ooo oo|oo j2f3jaf| fkegiatansooo.a o oo oo|o trt bosmrenemammsaaal loo papar ikesiatamuasamoa peak iikesiatamuansooan jae peak iikesiatamoassooan kesiatamuassooan jae disetujui oleh bendahara desa kepala desa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama pemerintahan desa .oooocooo tahun anggaran . srsaswwawsws . feewoapaan biji| (pendapatanastipesa ' fafafa| (asitusha nani nani saw jasa1| (ambatanperahu nani. tempat pemandianumum jaff2ja jaringantrigasi oo aaa isvocoaroriipesyaanotonerorne bifida| taintainpendapatanasidsa pendapatantraeh ajelihpamaba keamanan pop . kabupaten provinsi jalokasibanabesa j2f2|a| bantuan keuangan j2 ipantuanprovinsi bantuan kabupaten kota ape pendapatantamtam aaa mengikat pete amtampendapatangdesayangsah jumuampenoapatan zoo u belanja penyelenggaraan pemerintah desa ata penghasiantetapdantunangah 2ajalihiesama pegawai penghasilan tetap kepala desakan perangkat undangan kepala desakan perangkat oomangangpo loperasionatkantor belanja barangdanlasa aattuliskantor bendapos pakaian dinasdanatribut kpakaianpinas alasan bahan kebersihan erjalananpinas pemeliharaan airtistrikdan telepon (li otonom postosemoan fpetanjamodal komputer lil mejadankusi mesin tik www |a| operasional8pp (belanja barangdanlasa ipa keengganan konsumsi rapat ss. j2jasa| loperasionairm7 |fifa| (belanja barangdanlasa ipa keengganan konsumsi rapat postoseocon bidang pelaksanaan pembangunan desa ' | |a| (kegigtaneneememoenmmowaa pa1 (belanja barangdanlasa oo kupahkerja kronor opo postomemmonoooon dunia wwww semen material postoseocon egigtaneneememenman (belanja barangdanlasa kupahkerja kronor opo postomemmonoooon jala warsaw vii basa pasir (egigtananememonen bidang pembinaan kemasyarakatan dance wwww (belanja barangdanlasa k8onorpetatih lil konsumsi bahanpetatihan $$. (egigtaneneeemnonen |2ja| bidang pemberdayaan masyarakat join waw |2jafar| (belanja barangdanlasa k8onorpetatih lil konsumsi bahanpetatihan $$. jod nice ass wwww sidang takterauga (kegiatan kejadian luar biasa (belanja barangdanlasa lil k8onortim lil konsumsi kovatobatan postosemoomon jumanseana o isurerusyoersr feemeiaaan |3ja| (penerimaanpembiayaan '3fifa| supa (pencairanpanacadangan hasil kekayaan desayangdipisahkan human) pengeluaran pembiayaan pembentukan danacadangan penyertaan modalbesa human) o disetujui oleh kepala desamaksud dan tujuan maksud diterbitkannya pedoman pengelolaan keuangan desa adalah: sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten barito kuala selakubagi desa desa kabupaten barito kuala dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan desa siskeudes). tujuan diterbitkannya pedoman pengelolaan keuangan desa adalah diperolehnya kepastian cara untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan desa lainnya yang sah sebagai sumber penerimaan keuangan desa kabupaten barito kuala sesuai ketentuan yang berlaku: agar desadesa,pk)aporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa akhir semester pemerintahan desa .cbooo oo. tahun anggaran . jumlah rp) rp) napas. ipindahansaldo (semesterpertama) ) | jeewoaparan lali| pendapatan astipesa nan $@sssssswawww nani ass awal nani warsaw jagal2| imasitaset oo jaf1| (tambatanperahu jasa| fpasarpesa oo ji| (tempat pemandianumum jajak2ja jaringantrigasi oo ajal| iotoarartispessaangotongrorng pop jinja| jiaintainpendapatanaslidesa 0000p j1| ipendapatangransfer jala| ipanapesa ala keenan pool . kabupaten provinsi jalokasibanabesa jal2a|a| bantuankeuangan jal2| bantuanprovinsi ji| |e| bantuan kabupaten kota ape endapatantamtam ena poo bon mengikat itaintainpendapatandesayangsah jumumpenoapatan seo u |i| belanja penyelenggaraan pemerintah desa tttt apik penghasilan tetap dantunangah aahihiasama pegawai: penghasilan tetap kepala desadanperangkat (oto undangan kepala desa dan perangkat ooamangangpp |2jal2| loperasionatkantor belanja barangdanlsa alattuliskantor bendapos pakaian dinasdanatribut kpakaianpinas alasan bahan kebersihan ierjalananpinas pemeliharaan aairtistrikdan telepon kronor www jeelanamodal komputer imejadankusi kmesintii jaw www operasional bpd belanja barangdanlsa par penggandaan konsumsi rapat postasacooan o l2jalan loperasionaig77rw |ija belanja barangdanlsa par penggandaan konsumsi rapat postasocomea bidang pelaksanaan pembangunan desa data tega cg belanja barangdanlsa kupahkera kronor postanornemmoson nana saw semen material postasocomea |2l2| ikegiatanaemenomeman belanja barangdanlsa kupahkera kronor postanornemmoson metana modal kasa pasir postanonoomomaa iegiatanawmnevomeon bidang pembinaan kemasyarakatan data kegiatan belanja barangdanlsa oo k8onorpetatihn konsumsi bahanpetatihan lip postanoromea ikegiatanawmnevomean |2jal bidang pemberdayaan masyarakat data tega |a|a1 | belanja barangdanlsa k8onorpetatihn konsumsi bahanpetatihan lip postanoromea nadine jawawa |2ls| sidang takterduga |sli| (kegiatan kejadian luar biasa belanja barangdanlsa k8onortim konsumsi kopatobatan lip postanoroomoon jumuanseana isurerusyoersr try nama teemeayaan |3ji| ipenerimaanpembiayaan p3salaf| supa ipencairanbana cadangan hasil kekayaan desayangdipisahkan jumuantrp pengeluaran pembiayaan pembentukan danatadangan penyertaan modalbesa jumuantrp disetujui oleh kepala desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa pemerintahan desa woo. tahun anggaran . jumlah jumlah realisasi lebih kurang lal feewoapatan jaja| ipendapatanaslipesa jajaran masitusana jaja hasi bumper oo jaja tanahkasdbesa oo yoh tete who koh now. . jaja|2f| (tambatanperahu jaja|2f|2pasarpesa (tempat pemandianumum jaja paringantrigasi tete koh aaa ivasaaranisrasigancetangtorng jaja|af| tain ainpendapatanaslidsa tee bi. tie pendapatan ranger pilaliopanapesa www lw aaa kabupaten provinsi imokasibanabesa ji| |af| bantuan keuangan ja| |5sp ipantuanprovinsi |6f| bantuan kabupaten kota tee tla|o eendaparantamiamn kanan smnaaaam mengikat tlajteimaim pendapatandesayangsah tee joumeampenoapatan tee tee io. goo belanja penyelenggaraan pemerintah desa | www tali penghasilantetap dantunjangan paliliileetanja pegawai: u penghasilan tetap kepala desadanperangkat (oo tunjangan kepala desakan perangkat tumpangan8pp tete koh alileoeerasionatkamr u (belanja barangdanlasaa yoh doo atatuiiskanter w w www oosendaps www www pakaiandinasdanaribe tete koh ipakaianpinas alasan bahan kebersihan yoh iersatananpinas keemeliharan air, listrik dan telepon tone a n tete koh pelanjamodal oo komputer mesadankusi kmesintit a n tete koh |af3f| operasional8pp (belanja barangdanlasaa yoh opp keengganan konsumsi rapat oo yoh a n tete koh |2jaff joperasionair7mw |a1|af (belanja barangdanlasa yoh opp keengganan konsumsi rapat oo yoh a n. tete koh bidang pelaksanaan pembangunan desa yoo yoh patah teegiataamnamevnen aw a.a www belanja barangdanlasa yoh polo kepantera tone pop jeastormomoomommen tete koh |2f1 pelanjamodai polo semen material a n. tete koh bae kegiatan (belanja barangdanlasaa yoh polo kepantera tone pop jeastormomoomommen tete koh pelanjamodal ioolobasa polo pasir pop jastomommomooma tete koh pee kegiatan tete koh bidang pembinaan kemasyarakatan patah kegiatan www w w (belanja barangdanlasa yoh ktonorpelatin konsumsi i8ahanpelathan tete koh kegiatan tete koh |a| bidang pemberdayaan masyarakat paajitp ieegiatamanmra www www . w w |a| (belanja barangdanlasaa yoh ktonorpelatih konsumsi 8ahanpetatinan j2jaf2| (regiatanaraowaee |s| sidang takterauga |s|a| (kegiatan kejadian luar biasa belanja barangdantasa lipi k8onortim lipi konsumsi kobatobatan jumarseanya isureusyoersir boom u u u u u lucu i3f1| (penerimaanpembiayaan bros u u u u u lucu jali pencatranbanacadangan jala asiikekayaan disayang dipisahkan lipi fumeantre) (pengetuaranpembiayaan jalalopembentukan dana cadangan (penyertaan modalnya vip fumeantr) yoo pembiayaan netto penerimaan pembiayaan siapa tahun berjalan selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus defisit disetujui oleh kepala desa laporan kekayaan milik desa sampai dengan desember. ray o amun21eomamasertancak u aset tidak lancar investasi permanen penyertaan modal pemerintah aset tetap tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan, jaringan dan instalasi dst. aset tidak lancar lainnya omumasermoartancak mam user(ap u kewambanjangkapende tumpah kewajiban jangka pendek jumlah kekayaan bersih ii) kepala desa. program sektoral dan program daerah yang masuk desa tanggal desa kecamatan kabupaten enskegiatan lokasi kegiatan ringan kegiatan volume satuan sumberdaya umah sub total jenis kegiatan inn naas sub total jenis kegiatan sub total jenis kegiatan inn naas sub total jenis kegiatan www total laporan kepala desa kepada bupati penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran desa. .o.ooo.e, kecamatan ee. ooc ee, kabupaten barito kuala, provinsi kalimantan selatan kegiatan prioritas kegiatan belum prioritas pemberdayaan masyarakat desa penyelenggaraan pemerintahan desa pembinaanlesi pan row peta prov oma pan (rev aan |eg kalimantan selatan leo leo me. vi: jia3 mmm ni. iolkecamatan leo naa ,.,y is. m . . ms.dibuat oleh disetujui oleh kepala urusan perencanaan kepala desa bupati barito kuala hasanuddin murad)bendahara: ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa pada setiap tahun anggarandalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan infrastruktur desa, dibentuk tim pengelola kegiatan tpk). keanggotaan tpk terdiri dari kepala seksi, lembaga pemberdayaan masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pelaksana kegiatan selaku tim pengelola kegiatan tpk)nyusun rencana anggaran biaya rab) berdasarkan data harga pasar setempat, spesifikasi teknis, dan gambar rencana kerja, melakukan proses pengadaan barang dan jasa, melaksanakan kegiatan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan surat permintaan pembayaran spp), dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah bendahara desa yang berkedudukan sebagai staf pada urusan keuangan. bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepalgian ketiga panitia penerima hasil pekerjaan php)tiga) orang, (satu) orang unsur badan permusyawaratan desa, (satu) orang unsur pemerintah desa dan (satu) orang berasalmemiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menguasai masalah yang berkaitan dengan barang jasa yang diadakan, tidak sedang menjabat sebagai sekretaris desa, kaur keuangan, pelaksana kegiatan tpk dan atau bendahara desa. pemeriksaan sebagaimana dimaksud padmeriksa dan menguji hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan: menerima hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, dan membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sebagaimana pada sedikitnya dilakukan dalam tahap meliputi tahap pertama pemeriksaan dan penilaian terhadap (lima puluh per seratus) dari seluruh target kegiatan tahap kedua pemeriksaan dan penilaian terhadap (seratus per seratus) dari seluruh target kegiatanmeriksaanbagian keempat tenaga ahli pembangunan infrastruktur pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli bidang pembangunan infrastruktur guna pembuatan desain dan rab maupun pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatkhusus untuk pekerjaan konstruksi yang tidak sederhana memerlukan keahlian khusus seperti jembatan beton, jembatan kontruksi kayu minimal

ut,jumlah penduduk ' jumlah penduduk miskin luas wilyah ikgbanjir pasar pandan sari 'a0022 oooosusas sal a0ozz jacoooers| oorzasss joo1use |owo174759 aoosase1as o ) o2786s19a| jamuirpasar mentari saif other jooooszasr| 40f ons joooneraz| nooossuo janowoeos a00s277227 |o0odorata o0nano207e 2sassy2| tass07s02| banjir pasar barunya baru books books joooozess| jacooriez5 ooo1s2835 ooo2525223 (5s jamuirpasar danau karya s67| aoe2 joooosare| 3gfo0otr joooooooe| nonesavas jaunes2wa| oo0writes |ooossuna o0028227a 2na2pass| tanaenans janirmuara anjirserapat muara o ) ) alosa jacorass7o| books jooorssse| aoo132862 |colors28e| otobus7s95 |ooorsao2a ooososusaa o ) lats460o79| oo ) jamur muara andr muara kota ame toworaars| home jooosasse| 47a76|o0neo7 joooorooos| .61944f oooswo7752 jaooorsaa siaga787| sesar! |o4s janurmuara patih luhur jacoogzoeo 'also joo1ses| |ooo2siri ao0s742528 |owo172345 a004sa17o3 o ) o3za78s10| (5s jawirmuara nirsuara tate| t20, neo joooeesas| 1s0| one joonsasaa| g6466a| none2sor jaouozs2su o00s022277 o0o1see o0068s1asa soaerara| sena janurmuara anjir serapan lama powo jacozoosas books jocooseos| |ooo32215 anos1ea226 |oco1ss047 a003751705 | ) sos77se| (5s jamur muara anjir serapan baru a0nsa jagoasor| 140f oow joooesosel a0desas joooasesa| 30509fo0besar227 a0uses2 o00020727 |ooosaanaa r2asan| janirmuara anjir muara lama azo |a00176077| joooossaa| jacob1solo| doosan381 o0010768 ooosastisa o )o25228733| oo ) (ca jamirmuara sungai pun ta6o| agam jagonosre| 70f love joooresuel a0narasi jawoorazso| .2s866| 0sar17se olas isa| 22atari| e32san| |osa janurmuara anji serapan baru alosa avoraos2 sous |aco7eo1| oo01s8s8s |oooosossa| ao0ss075a5 |o00195220 acoustic1o2 o )sas2se7a| oo ) 77207mer| jamur muara pari luhur baru mars jaomorer| mono joooeosr| faonssnie jooozesre| m0.4300fo0one17s2 jansassa| diosesan anna) 0naga0| janurmuara sei tunggu baru anos7 o00125a6 jocooszas| ooo1s9295 |ooo1osz5 ao0sa7e125 |owo176252 )3a7aoe1s| jamuirmuara anu serupa t20, ono fooorsoal o001a08| ooostasa jaooossase| ao0never72 o0onoda| o01s07a8g9 an7enz01| janurmuara sepakat bersama aoo1o jacob7219 a0| joooozies| zoos1ssa7 |oooossss a005501553 |owo1eso47 a00315s120 o ) o255es887| oo ) (5s jari muara marabahaya baru a7af ooa7 jooooseasal o0ose jooorsoo| .7476l o0oxo77 jaooorecoe| o00nse21 |o0osa7s o00112018n asas2e77| janurmuara beringinjaya loose across8a7 a00 jooorszes| o0002076 a00sans4 |owo13n370 a0ose2essa o ) o3n402019| oo )7s1034815| jaguar pulau alalak aon? jaooarea| asf ago, jooozwrar| |oooownar (aosueos| |ooowerasa jooonasona| 00r01oe7 so70028a| rmann200 doc jabatan pulau pewangi loose |aco21038a 'a00s joo1zara| ooooxs2eo 1e2601 anos192605 |owo1ss778| a0os7sa0e3 o )9massa0e| oo (ea jawara pulau suara carros jawozerase| 361f aras joooeror| .53173fo0monsoon |uncovers| ooosesosa2 jooorasagg o01rsssf1s a220s0a| doc jabatan sungai lembah amors jooorsase| oo1sz jacosesa7| |oooozs2s1 a005339932 |woo01s8 a008752701 | ) z2036027| (es jawara berangan timur oz? tooosasesel ans tonsure| ooorazan2 joooorazsnl oooesosy21 jooonesoz2| ovesocasa 0007ass| e0panas (ce jabatan bersemangat bhakti| 49a| ooooasea a0o3s jooorzse7| o0o1xe254 |ooo1ne25 ao0sa407ea |ow0165225 ooosasas7 o ) o25423108| oo (er jaguar sungai pitung g3af ooa2 joooorsorel o0uses novanto2s jaoooassss| o00sisi22 |o0o1sasa saas7ase| 77an! doc jabatan belanda muara books jooorzazas| loose jacob27o0| acozases joooozsses o004777571 |works339 zoos2171 o ) osutegeso| o o ) (ee jaguar belanda camat jaonesws| sous jooowrerl a0nsson jaoooseoon| .04272fo0soros |ansar| ooo1show0 enarasaa| a22sos0| barat tanjung harapan |coor2871 ooo1z joooossoz| joo2s251 aoossez162 ooo1akses aoz9so018 jawara semangat dalam dosen joowonael |o0oo jooorwzse| ooositoaowzisre| a0oasrraz |o0o1asas2 none1rsa0s mass77ss| sss0anss jabatan beringin books jasa7o4s| 0ones |oooozsos| avo1a2e8s |aooorszeo| |voor7iee oo128ss112 o jarak semangat karya a88) aon joooousse7| onar jooororse| ooo1to2sa jaooounees oonsisana o002074227 2narasi| ans20163 jabatan panca karya jacooezeos jogos7a| odorata7 |acoorasa7| a0osa39705 ooo1e391 ooo3osa7 o ) o25387s01| oo) 7asa25501 jaguar tatah mesjid cam&ez jaozorzzs| ca0ree toooseor |o0o1neasa joooowses| oosa0e aoonersa 00serves m01g800| a0as0g00 mandastana terentang books jooozeszes| horor jacosssas| o00265724 |oooozes72| agosto2094 |ovo1s0053 av07303625 co10ga12| o imanoastana tanpa alonzo joooorsosl o0ore joooesosa| noogissor jaoozisa m247058| aoosasess| oootozas o00s177e02 aer2yas| enosnas (mandastana suntik luar books joo1z1s05 joo1sesi zoos4e7e2 |oooosas7e o0014167 a004a7seed o )js6sao03| oo |manoastana pun lam ya8| moore joooorsesl 31fo0ore joooossso| ooowozwolaoooo2s oo0cheese7 |o0o1sites o0n2n8e782 2metode| tanah20n5) mandastana tabung limbah books joo13219 joooozsoo| acooserse| ooo13256| books12ssa oo) imanoastana pantai ham bawang 6esf jones joooooaosel sal one joooooera| rossa7 jaouoaesar| oonesana |ooo1seize o0ngn22002 a220n7a| terasa mandastana tatah layang azo jacooreoss| ozo1 ocossees| ooosossas |oooozssso| |ooo1ses82 poso77as oo ) so019733| |manoastana suntik tengah tass| a0es name powo joooowos a0miss joooaazrs| o0saran2 jaonanei7| 2re2077a| masakan imandastana morawa aoo3z jacooszoso| zoos jocosass| a00265722 |aoo02e572| ooossaos01 zoos212051 o ) osz32ass| oo o771572156 |manoastana sel romania arif cooks joooowesa| a00 jooooseri| .7476l o0zoo7 jaooorecoe| a00sense7 |o001og705 o002581427 2nsa7a2i| tana imandastana bangkit baru jacoosaa31 jooorsose| oooasesas |oooosoasa anos362505 |owoxcoas7 o )?3t7e090a| oo mana tana antasansegera 73s| moore jooooosesr| o0oa7 oooraose| ou40510 nona21ss joouoaseus oo0erase o0oeo1ss2 o001ase2e2 naga2a| |mandastana karang bunga amors joo1year joooossis| |aoo26e72| loose7sos ooo1702s8 books2016s ) oase9202| oo ) imandastana karang indah to62| team taomonee7| owe jooooeseel a01ne212 jowooneaez| o0omega2 onnanese| ooo2soo1a 22g0nge2| anak002rantau bawah sungai pantai books joooazoroa| ocos7 jacorosos| a0150404 jooorsowoa| |coor1s13 ' ) oase1sa9| oo) (5s rantau bawah pindahan baru i9a| pages tohor2eos| aman jawoornen| o1osu1a jaootosnss| 000oco1 faoonoz1s go0sns27g 227sa7se| e207ael rantaubadauh sungai gampaasahi| also jaco172a7a| 9o| amors jooorcisi |ooorzessa| aow02955 |obor20as8 loss263 o ) oarsasana| oo) draw tau bawah sungai gam 2ara| loose a00russ 6af o0o1s jooorsuri| o00zes21 jooooaesr2| |agaorsse joootzoser agamserosg dogs0sa peta2o05 rantau bawah sungai samurai books joo1ssa1 stories amors9s0s |ooososos |kota7e2e a0ose20711 o )jas2saro| oo ) rantau bawah simpang arya aaa atas joooosesos| sal cage boomers| ) o00nemann |aooneses| goosuassa2 jocotesuse| goowsosa assoc| szo7zeo| rantau bawah sinar baru aoc jacobs71s 'a00s joo1zara| o0or7an21 |ooo77302| oooass131 |owo130s39 aoosasoes o )jas037s62| oo ) 7e2a7n562 rantau bawah sungai bambang aa2| camat joooossa camps joowsias| o0osoeeis jaowesese| goossussa5 joootissus ooosasaran asa21as| assess rantau bawah ganda jaya ao1zs joooosasz| actors717| a003895163 ooo1sss o00575132 nasa7| law ang murung keramat ess| ame joooossaas| cameos boomers o0010sname jaowossal ooosssosae owousssin gora4e77 2nassar| erase bel ang sungai peluang aoo2z jacoosis01 voor jooosses| jacob1solo| a0o4725391 ooo11ss2 ooo24s013 | ) belakang belakang iso| oosa tooorwso2| sej ame jaworooar| books2son jaooessi| oo0essere ognorsa g00s72se0s nora2as renaisans |bel ang bambang |aoo074622 jasercos jacobs2se| aoososase ooo1s2s16 ooz4971s3 oo ) belakang sukaraja total aon toooosssas . a8|o0nia jaoooosari| ooo1skor7 jaoonnesos| aoowassoos fooosussa good1asas1 as2sss7| as7s7ssr| bel ang sungaiseluangpasa ' ' books o0011175 joooosasi| odorata7 |acoorasa7| a0o3817312 ooo1tasi9 ooo2se0c2 o23543207| (5s tertawa toootoass| o0rar jawoscase| noosasser jaoonsisss| oo0susu1s ogorosua go0re23a1a ses0sari) asal belakang primata aoe7 joo1z7aso as| jacoosoes| |ooo3a215 aoosesas24 |ow0170059 aow017864 o )?3s0e7270| oo) belakang karang dukuh 0oes tooorisosi| ame jaoooraan| ooo1zac2 |aoonranse go0e0r12 foo1soz21 g00sketsa2 22sa7son| s20sosok (belakang patih selera books jooorrasi| o0osz jacorszo2| o00323851 |books25as aroma7a7s8 |oco36243 cosa7ow2 asaiaaco| ooo belakang karang buah s0of also joooorsasi| tamara jooonsize| o001page2 jaowsesel ooouseuzas ocotussa o00270202 22sekte| sasa |bel aaw ang binaan baru 'books joo1z1e01 co| sos jaoozorsa| |ooo1oss| aoo4s97s21 |ow0137927| a0037690sa o ) o3t02596a| o )#s1a65561 bel ang rangga surya i230| toootrus om&s joworsera ooo1rusak jaooorrase oo0rises fantasi goousawsos an7e72es| (m2 carbon sungai lambat books joo1asasi sos jaoozorsa| ooo10c29 |owo12se5e aoo4sea7as o ) o3n6010o1a| oo jeereon sungai rasa toa8| aon toooossace| onta jawoosean| ooonsonzs joooeswos| oo0si2e120 jaoonsansa goosnasuas a2aruna sasa (oma carbon simpang mungkin books joo1zo7a7 voor jooosses| doosan7 a003718425 ooo1tassa ooo3220166 oo ) gas jeereon sawahan i2a7f o0oer toootssaae namo ooo1ane s6 oo1negara jaoonsera7| 20511aoousssaas poooasis grossa2e7 ana2non| teresa (os carbon bantul a0oz2 jaco1go015 joooosri| jaooossezs a00359027 ooo100771 ooososa1es jeereon cadangan i01| o0oe2 toootossos| caf oma jowossarn| oooesazn2 |ooneeseo| ao0uses2re jagonerss good1wo1a2 3g07none snsisous |oms carbon sei tunjang aoo2o jacobs2os 'books joo1o72| |across127| aoo47sa36 ooo1assa1 ooo270075 jeereon se! raya ces| ame joooosasas| oam o0swiss javensis| at.asa2a ooosmsos |owousrsa goo2s2asis 21sans| |akuma banua anyar 'anos jacooowrz3| books oversee cosa1052 |aooosatos| oosozsz15 |doors1071 oo0s25303 reserazrr| jeumpa murung raya tog0| o0oei toootoses7| to0rzs jaooosons| ooowesorr jooonesor| faoossozzus fagonrro7 bo0sesat ea2anas| ransel |bakumpai palangka 73a| aoo2z jacooessss jocorcuss| |ooorsso7i loose77686 |owo200231 | ) susraasa| ooo )97723s6308| jeumpa bakung 000i toootoass morio jowosasan| oorwsasoe montase oo0retusa facts goossuasas asinan |akuma bangtan anos ovororss books jacob2ra| o0xs20551 colors2eas |owo215e12 a0ozosasa1 oo ) oo ) jearumpai batik arif are7 jooooszoss| tags prosesi| o0ozesrar jaownesr2l ooosuscise ocotesess go0cases17 antsnsss| enezason |akuma bahalayung books jacoocwsz| ozo |ocozassa| a00507525 |choose7s2 oooasass12 |coords30s zoos2a79as oo oa3190525| oo ) jeumpa sungai rik a7s| amis jooooesaas| sal agnes jooomera| o00koran jaowssras| ooossee1s0 |ocoteose goose2819 2nusa2ss| sns02255| kutipan jambu baru |a00053857 jooorsez1| o0o27901 a007262775 |owozasass ao070496as oo ) ss019022| jikunipan jam staf jazz joooossara| 3al amor, joomeoar| 01ss7s7 jagonssre| woodi7ras owounesaa oow1saat asasuser| esesaser kutipan kabau axzz jacoossasi| poso cocok1ras| aoo7o7171 |aooozoza7| oooassw096 |o00130523 lokasi2827 o ) o39600825| kutipan jarang asal books joooosees| crowe joooonare| o0napas7 jaowesoas| g00s0s202 |cortez1se| go0s004007 25aeneus tassoseis| kutipan jabatan anos2z |acoogoaoe a00 jooorszes| |o00225512| aoowsesee3 o0014597 a0os84s173 o ) ose3as2100| oo ) gas kutipan kutipan gir ama joooosasos| tagar jooonarer| a00rer3an |agnonaras| ooosaosss2 footer2s7| grossa1a2e 2narmove| score| kutipan jabatan baru a0o3s actores3a 'a0o2z jocoosesa| |ooozsazes anos011225 |owo1s0337 a0oso7e1e2 | ) s0007205| gas kutipan asia baru ag7f aoi jooooeas| came joooorszs| o0oraz1ri jaownarir| oooesusr25 |ocogosai2| goowormasn asam) sasaran kutipan rimbun tulang jacooeiza7 voor joooorsso| jacooraras a004035108 ooo120003 ooo3osa7a o ) o25140160| oo) jrasuran pantang raya ssilaanss joooosasas| taro tooossizo o0o1eso17 agresor| o0047s90s2 |otot2772| g00s4008e setara| ensosartabukan tabukan raya boost a0o10411 'a0o2zz jacoosesa| |o00121222| alosa4a379 o ) o25388c08| oo jrasuran teluk tamba o0oas joooosassl sja denotes oooworsor jooomosr| a001susu7 jagoeiea7 o00s732s01 aliases encer| (tabukan rantau bambang 'aoo22 jacoosesiz| books ocorosas| ooosossas |aooozseso| zoos321159 |ooorsngas zoos927879 o jrasuran tamba jaya 3gi| casus joooosrsss| sel rows jagnsrre| ootiretas jaoorrsas| d0. o0asas1ren ooo1sisa o00etheses prosa| etasason| tabukan muara pulau coz jacooessa7| lolos jocosreas| oo1025e8 |amors2ses| o007107204 |ooz1s218 doors2ass o ocs3s6620| oo ) jrasuran karya indah ga) amen joooososos| 7af came jooonsasa| | o0o1sars jaowsues| |about2sa0| oowzesa7n 2n22ass| annals |oaa tabukan bandar karya above ac0038030 jooorsez1| aoooszas |owo1saras a0os8sss7 o )9st977seo| oo) ramuan karya makmur ina3| books toootosar7| a02 jowoasarn| ooosiarer joomensre| oo0uss1c2 fagotaos g00ss2372 asasasse| tenaansos o1as tabukan karya jadi boost jacob7ese 'a00s joo1zara| boosts197 o0005082 ao0s853005 o0011601 | ) jrasuran pantang baru ase|manis joooossosa| pagos7 jooorasos| o0o1eso17 jagoonesor| ooosusa2ae |acoteassn goo4siapa 3nas7220| on2en mekarsari mekarsari oro jooooseri| books1801 ooo4s1s a003296189 oooosesas oosa1a7e o ) masa17242| ooo o7s8550342| jmekarsari tamban raya jaousiss2| ata oosa toooroesa| ao0naso1 oovosso |amesezore jowotseser ognesas2us pesenam sasa mekarsari pinggiran tengah alosa jacooozozs| boost ocozesis| anos30287 |aooossose| osz8ass |ooo1stase books31002 o )saz7sos8| oo) (si jmekarsari pinggiran darat o0oso tagoeeras 001a2 jooousose| aoueesos jooooeerar| agarerete: joootaeres og06nter tetapi1s asasi15 mekarsari delapan also jacobson2| books fooosaso1| |aoo101207| |morio71a oooresoss o oc303s837| oo ) 7e3as0s37 dos jmekarsari tamban raya baru o0oes toooritese com&e7 o0nz32 oosa21ss jaoonssns| zoos7n24 jawi books227e asasi) r2sos asa mekarsari pinggiran baru jooosuea7 jonas joorosz3e| |aoooass25| |moore2201 oo1s707s83 oo ) sag7n9yos| (ss imekarsari karang mekar t067f toootorai| omn#o oooarae ooowesorr joooonesor| 0o0assis07 joootasa2 goosessia0 assassins| e135ses mekarsari indah sari a0o33 acoogzo1 a0| jacoozies| ooozsenan |oooozoasu ao0se81525 |owo17oax6 o ) o20224322| 7agenda2n (s7 jearamea barabai o0ose tooowosl oms jowoseren| ooosararm |aonnseres| o00sc1s002 ogo8s7 g0os1a an2rsssf| enrasasa (ass |peramban sungai kali amors jooorsessi| jawa77| oog9easa joooososas |o00104722| acts161215 o ) grid7ses| oo) jearamea pendalaman tan2| poso tooorzaoi| o0nsz jaworaasr| ooozsmoan |oonesese| .04325ao0seusia jaoonsesa goouuosse aso1masa enasseal barabai handal barabai books jacoocwssi| books jocozoa2| a00322155 |nodosa21s| o0o379337 |ooorisso1 books72 7s4eso0z jea ramai gagap case| zoos2 tooorzsnesl 2es| o0rae jawoerane| oo1simo5 aonroseo .83541ao0usisasg jagonarsas books7sse as77aon| barabai barabai karyawan| aow jocorozeos| jooozessa| aco1aza1 oooeseses1 |ozo8s71 sosagaa7| jea rama pendalaman baru aas|o0osi tooorzess2| comes jaworare2| books2son joonessil oo0coesezi faooneoss goossosian asar2es| tewas20s| barabai karya baru coa| 7a| jooorsze| |ooo22251 |oworssass o )? jea rama barabai kolamkiri also jooorsezis| o0os a0neue ognssrmas joooosasas| o0merasa17 0o1asia o00122sse7 as77asal ss2issn |barabai barabai kolam books cbooo jogos2ze| zoos97879 acoosorse| a0oas76s03 ooo1asz08 books2527 jea ramai barabai kolamkiri cover jooorsisar| a8|books jagger| onscreen jaoooseuse| a2. o00s3ae117 o0o1co0sa o00e51apps doo anssesiel 7ersassae| 1cs marabahaya penghulu axzz oo0053058 books joo1zsz| |san7seks boost8430e chooses29 oooazasa7a jmarabahan bagus staf anss joooosrass| sal age jooonesra| a0share2 jamwsasrel zoos28s2se |awosssse| goossaasas anssacer| soccer marabahaya balik jacobs3os: loss joooozsz| poorest77 jacoorseos| books31503 ooo1a7sas o002264273 19asg12e| oo) marabahaya banjarbaru iag2| soosi tooorzeesal 7af oma joworsasa| ooosizo2 jooonsrzor| oo0ussssso faootaes7 goousersee anosmia2 ensonsar| imarabahan antaranya azo jacoorasz7| como7s2| loose249 |chooses25| oosa122 |odoratus7 oosa7s000 oo ) solusi2| oo) marabahaya antaranya aes| amar joooosares| ames joooroner| jagonossr| ao0sso27es owoutuosa good12020a 32snakes| marabahaya sido makmur 'a0o2s acooesoss ooo1z joooosiz2| jacoozes72| a0oso16959 ooo1soso0 aoo2s4392 234056s7| oo ) imarabahan karyamaju ses|aan2 joooossasa| ca0oe jooosras| ! o001a1111 |aooonsuaa| ooososseo2 |ocousisos good12s7ae 257250sn| tas te7oes wanara kolam kiri anos7 joo11728s 'books jooooroz2| |esosoeos oosa9152 ooo1oea7a ooo2s18772 | ) jwanaraya rohamraya o0oes toooteeenel om#us jowosasar| .2728a| oooruse7 jagontaser| ao0sesajen onie2 b00session sesencor| 20score| |wanara simpang jaya aroma jacooogaz: 3a| joooososa| o0rosso25 |asas0e05 proses4s81 ooo1dosa6 ooo3o8soo ) o253s0532| jwanapaya tum caf ams jooooszasa| 7laser jooorsose| a.2728a| fraser jagoan) a2. books2m01a aooussss7 grosses1a anganaas| wanara pinang habang |cbooo301e o0ooo joooosow7| |esosoeos ooossesit1 ooo1sess3 ooo2587227 o24s8a720| oo) 7aso28715| jwanaraya waringin kencana 7s1names jooooros| age jooosras| ooonganso |esosaeos| oooserosar octa go0some77g 2s2nasa| tas ross wanara babat raya jacoossse3 o0ooo jacooises| o00sa7879 ooo1oase o002276257 1873369s| oo ) das jwanaraya kolam kanan ag| ama joooooeeas| ago joosars| moores1ie jaownasir| oosa2song ocoteesua go0s21e237 anafase7| assraser| wanara sidomulyo alosa joo1s4a52 'books joooozsse| aoo1s270| o0o3s80767 ooozsssaoe | ) 23s24000| das jwamaraya kolam makmur i910|o0ora tooossissel o0nsi joworasis| ooosasser looonssss| 000s23s005 jaonsrosa| gnosis3ae a2arsene| te2sense jumlah penduduk ' jumlah penduduk miskin luas wilayah ikawanara surya kanta books jocorsz2se| loose jooorsoos| odorata7 |ooooresu7| ooo1se201 ooosoasis o ) atas395| o da7 iwanaraya sumber ses| ace taowessel voor tooorose| bi02042 o0og1ss7 joooosnsss| gooezaos11 0o12son mo0aras02 wanara didasari |oooosatar books joo1zaz| acosasoss joooosasos| a00s880290 |ooo17e400 7a5a02010| iryancrir sampurna to17| names boomers ame jagensel o00sora7n jacoosaraa| cacoszc20e1 yoon1saas a0nsseoean s7state 205a1e1 perangkat terjangkit barat joooosa77| o00s97525 |oooosozs2 ooo205895 oo0sn81a87 'o )?327e7sos| bar iancrir bandang arora toooosarsal tas| o0ore tooozsoas| unserer joooosares| o007773an6 b00se70e07 agregasi pessoas| perangkat terjangkit timur joao o.ooo9o3es o00ao jooorisa| |ooosossss |owo1see7 oo0gos1133 o o6534s63s| oo )9j786785636| banjir cahaya baru sas|aon2 jaowntal 1ta| loose toooroasa| sia0510 oaosszss joooosazis| o0oceneoo1 ooo1unse7 mo0songs2 ansesaan e2105ae1| perangkat terjangkit pasar 0oas joo1sas7| poso jooozsiso| oo0ssa00 jooooseasi ooo1s0907| oooerz2316 | ) sos9309o| cas cancer terjangkit muara oggi ace jaowosisal foto2 toooassse| ooosnesee joooosnesn| g0jessica7n o01eros mo0esa1a17 oso1sooko| 2e5eea| o ) oa|10s28| oo oa) 28se| o1| 7asal o3l anoomaol tesroasuoo asi perhitungan pagu dana desa kabupaten mengetahui, marabahaya, november kepala bmpd kab. barito kuala kepala bukan kab barito kuala petugas penghitung dana desa drs. dahlan nama jelas risk larasati, nip. nip nip. lampiran peraturan bupati barito kuala nomor tahun desember rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten barito kuala tahun anggaran bea desa '''' ' ' abunganen karya baru o ou a55, habunganen (sungai teras dalam t00, mabunganen (sungai jingafi besar nama ram ban pinggiran luar |ramuan (tambanmuarabaru tampan rosario baru jjanampasak jabar rasa ganda janjirpasar ' |andaman ' | banjir pasar banjir seberang pasar banjir muara janji serapan baru t72, ).3089at. anom muara sungai pulau banjir muara banjir serapan baru 7o0| tatak isi semangat bhakti tas. sos t00| jabatan belanda muara tt.611r00| jabatan jbetambsan imandastana pantai tembawang mawbastana anti tengah tas. s0) imamdastana ilokrawa sej ama mama (eengggemef mat mat desa rantaubadauh (simpangarya | (rantaubadauh (sungai bambang (rantau bawah (pandaraya o | te7, | belakang (sungai seluangpasar lawang primata berawan karangdukuh jak meson (ce jce bon jbadandan o75a, jce bon seri (ej baru pai e bakumpai bak o | u ,77a160| baku pat sungaiseliik | (3g (rur span ukuran ukuran kutipan jasiabaru sej ama mama (eengggemef mat mat desa kuman bun gan (ra kan bukan (muarapulau tabukan jbandarkarya (ra bukan karyamakmur te9, merarsari (mekarsari (tambanrayabaru 7e57206, (mekarsari (karang mekar | imekarsari (indahsari o | barabai jbarambaikaryatani barabai (karyabaru ram o(barambaikolamkiri o | imarabahan jantarraya imarabahan (karyamaju ta6, wana raya o(daring kencana o | ,8a0| jwanaraya kelambanan iwanaraya jsi dome lyo sej ama mama (eengggemef mat mat desa grwnjsesanarir (terjangkit |jejangkitpasar bupati barito kuala, hasanuddin murarito kualrito kual(barito kualbupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desberita daerah kabupaten barito kuala tahun nomor kertas kerja worksheet) penghitungan dana desa setiap desa kabupaten kota tahun anggaran jumlah penduduk ' | jumlah penduduk miskin luas wilyah jumlah rasio jumlah indeks rasio indeks haaitabunganen kuala lunak te| a07 jasowarm| one jooosssanl a856| g0seren jagooesese| oo0seaczoe |awonesse| ooooasaa | oso0nesis mosen jtabunganen sungai telan besar ooo1rose joooossso| choose36 ooosasass ooo1o3936 ' rasuncanen muncar lanei org books jooooerasl ozo jooorooer| noouwsea2 juououses| ooneousz1 |o0o1sous7 o001177800 santos| teng25105 j|tabungan tabunganenmuara| o0os7 |ooo1a1z75 books jocoosssi oo0an8232 jooooasezs o00172556 oo0as32733 3n30163a| o (5s rasuncanen tasunganentenga above jooosarsl s0f jooozras| l0. obesa7 jaouoaesar| s0. |a0edisi |o0o1so2as o008s8n01 anna22| besaran22! jtabunganen karyabaru books s9| o0oso joo1os75| oo0as1801 ao00as18 owo192197| oo0a78o30o irasuncanen tabungan perum a0rso jaooarars2| ca0nse jooosor| o0rose fooorozooa| 3255054fooosuz7a54 jaoorasaan| ooreausoo asagoasa| ana22a5al jtabunganen sungaiterasdalam| ' oc009131 ooa2 jocoraso7| oo0nasas |oooosseso| o0s9as947 ooo208378 oo0akses1s2 oo (5s rasuncanen suncaunga esa sson after fooooses| joooozssr| oooasesao jaouoasess| o00121107| o00250022 mesta27| eno0n127) |tabungan tabungan kecil books 0ois joooosasi| oooososas |aseaeeos ooo1tilas oo025a8cs oo 7ara17678| irasuncanen se iter luar ca0ns jaomesrer| powo jooooasas| a0sesat jooonasesa| 3i48618| o0antennae onnanran| 22sng201| anak201| tabungan sei telanmuara aoo2s |acoocaszi books jocoozisi o00532155 jocoosaz1s| a006731916 a002212516 7asas1, ira ngawen beringin kencana tag| a0nes jaonagsan| s6|novel jooosooar| onganner jooonganan| o0san2077 onatnee| oooesasoo2 ana2000| tabungan tanggulrejo boost joo1ses7| oo1z1 joooaz77| ooognesis joooososs2 o00130253 ooo7a73cs | ) ramuan purwosari come jaoornses| 1aaf doors joooesaosl |a0memesan |aoozasan| on20r22 o00s2202a akan esaray| los tamban purwosari oo7a oo1desa jooooasi| boost3114 |ooooszs1a| ooo112192| ooosoases o ) ramuan tamban bangun a0orn jaomssrzs| o0reo joooseosel a0notes2 jogoonresa| 86019fo0osz2mas nurani ooo1saat sasaran| asas (os tamban tamban muara loss joomla72s2| ora jooosorse| oo0ssa00 jooooseasi ooo10ne33 soaps733| o irama tamban kecil ame tamara| a17 ca0neo tooogosr |agorrsaes joo1rao| .56008f o0os771018 aonrarar o0o01ss2so so0gas0| 7nao0a00 ban pinggiran luar oo1as jocosasroe| jocorzoss| proses37 |aooosesa7| |oco120235 oox2731eeo oo 104782as0| oo) irama delapan sse8| oi tooosazass| c00zee taonesasa| .0015fooosora1n joooosoree| oooaso1s77 toko1osaka7| 01passage 22nsa201a| sana ban tamban muara bar rose o00ao jooorisa| oo0an8232 jooooasezs ooo1sos38 oo0so97722 atas62a| oo) e2s06623| irama purwosari baru 2is2| am&ez taozonss| aon, jooozisra| jooonzszsa| dr |ooosanaa20 o001s72 s2s0n200| 7a0on200 ban sekata baru ooa7 jokowi72| books jooozozra| joooozsz3s| o00458877 ooo133766 antasari| oo 9j irama kanda gao| aoa2z joooorsear| cbooo jooozzosa| n0o2ss721 jaouozesre| mo. oooseznee2 o0o1sa0ss o001802289 02en7ar| ban dasar loss oooosooz7| boost jooozooza| joooozsz3s| ooossazea |owo1so27n| oo0a7o8260 3944sos| irama sidorejo tapi) cross jaooasas| 1as| books joooeoosr| as8298 ya0nrssaai jagoonraas| |o0o1r22274 antara| o00so01e7 antesasn| eco0o0e| ban delapan baru arora jocoressws| oo1i7 joossea| o00s97879 |oooosorss| ooo1so983 ooososzss o irama tamban bangunan, a0o jagoraera7| 63f a0mz joooeor| |o001ne2se joo1ses| 4a86182|ooosogragn oon01e g0masa1172 a2asas| sa7a57asl aam ban tamban sari baru coor1sos 7a| books joorsze3| a0002150 o00s170241 |owo1as107 oo0as07319 35a89s13| jamuirpasar andaman arms jagoan| 00vas joonaser| |a0messe jowoonzese| a0owners sonar2is| poowa20os ange2es7| anang) banjir pasar hilir mesjid o0oso cbooo jogos2z6| o00215901 oouop1s9 a004593525 o001378 @oo31728 oo)? 74655a,7e2 jamuirpasar anji pasar kota age jaonsees | 1nf owe joooorsrel a0assess joooonsane| |o0serangan |aoaesnsi ooo271test a20 banjir pasar banjir aoo2 oo0oas poso jooozrras| joooosseos| o00asso8s6 ooo13es26| poso701ga | ) ats02001| oo (5s jamuirpasar gan si8| romeo joooousitel o0001oe nomor2uaaouoaorzr| a0eee207a o00222222 2nicolae| taysnasas banjir pasar gandaria soosi gal joo1a7i| o0o377ss joooosrres| |ooo1727a8 oo0a0325es o )? (ar jamuirpasar pasar botani cameo jagoraos| owe jooossaral foonerore jaoozeraa| .74922fo0nasarain agonerza ooo28o17 samar) nasa banjir pasar andaman |ocooozesr moore joooosors| zoos1s5a7 |oooosisss o00171201| ooosaseseo o ) o25448605| 7a5s50606| (5s jamuirpasar anu reese range t20, aow jooossosl 1na| loose jooososae| nona aowaraer| sous9a| o00 ea27ese o0o1so120| oo0sana209 anomala| tesla banjir pasar anjir seberangpasay ' ) ) books jocorszos1| jooozse7i| |aooosz2ea| o00cos2003 o0018156 oooeoze23a oo page7ason| oo (ca jamirpasar anjir pasar lama como tagozocars| a0nee toooeoni| o0nasa7 foooosesar| 2805416f oonsoosasa konon2n| maros kal gera120a2|

uny panas bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garutsesuai berita acara rapat konsultasi dinas kesehatan pada tanggal januari telah disepakati besaran pemanfaatan dana non kapital untuk pembayarangarut. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten garut, dan cc.garutgarutccskrining kesehatangarutgarutpara bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garut nomor tahunperhatikanirektur adalah direkturakademi keperawatan kabupaten garut yang selanjutnya disebut asper adalah akademi keperawatan sebagai unit kerja pada dinas kesehatan kabupaten garut yang telah menerapkan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah penuhbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya spm adalah sebagai pedoman asper dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi bidang keperawatan. tujuan spm adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pendidikan keperawatan. bab iii penyelenggaraan standar pelayanan minimal asper asper menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat diploma iii berdasarkan spm. ruang lingkup spm sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan asper, meliputi: pelayanan pendidikan: organisasi dan sumber daya manusia, dan cc. sarana dan prasarana. uraian spm dengan jenismasing masing bidang pelayanan. bab pengembangan kapasitas pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan asper sesuai spm, meliputi: perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai spm, penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target, cc.awasan dan pelaporan direktur melaksanakan pengawasan dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan asper sesuai spm. direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan asper sesuai spm kepada bupati melalui dinas. bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan asper yang dilakukan oleh dinas berdasarkan spm yang ditetapkeluruh pembiayaan penyelenggaraan pelayanan asper untuk pencapaian target sesuai spm dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja asperdirekturarena uan:a. bahwa agar dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui pengadaan langsung dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sertamelalui pengadaan langsumemuatngadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dibuat setelah ditandatanganinya kontrakb viii pemeriksaan dan serah terima pekerjaan pa kpa menunjukketentuan lain lain hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturinspektorat adalah inspektorat kabupaten garut. kepala inspektorat yang selanjutnya disebut inspektur adalah kepala inspektoratgaruadaan barang jasa pemerintah melalui pengadaan langsukan melalui pengadagarut. laporan proses pemilihan penyedia barang jasa adalah laporan proses pengadaan langsung dari pengumuman hingga penetapan pemenang yang dibuat oleh pejabat melalui pengadaan langsungmelalui pengadaan langsung kabupaten garut. bab iii organisasi pengadaan barang jasa organisasi pengadaan barang jasa meliputi: pa kpa ppk: pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, dan tim lainnya yang diperlukan. pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufbab1rsiapan pengadaan barang jasa bagian kesatu rencana umum pengadaanengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui lpse, dan mengundang memberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan. berdasarkan rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada penyedia barang jasa dapat menyampaikan permohonan untuk menjadi penyedia barang jasa dengan melampirkan data kualifikasi. penyedia barang jasa yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada dimasukan dalam daftar peserta calon penyedia barang jasa dalam pengadaan barang jasa skpd. bagian kedua penyusunan kerangka acuan kerja menyusun kerangka acuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan. kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat.bab pelaksanaan pengadaan bagian kesatu pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya melaluidalam melakukan pengadaan langsung, pejabat pengadaan hanya terikat pada ketentuan atau wajib melakukan (dua) hal yaitu: harus melakukan klarifikasi teknis barang, tujuannya agar tidak membeli mengadakan barang dengan spesifikasi yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh ppk, dan melakukan negosiasi harga agar diperoleh harga yang sama atau lebih rendah dari harga masing masing barang yang tercantum dalam rincian hps. proses pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnyamemuat. (sepuluh juta rupiah), akuntansi dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah). bagian kedua pengadaan jasa konsultansi pengadaan jasa konsultasi melalui pengadaan langsung adalah proses pengadaan jasa konsultansi yang merupakan kebutuhan operasional skpd dan atau menilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah)proses pengadaan jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dilakukan melaluiurat perintah kerja spk), meliputi antara lain

tar lppm keputusan rektor universitas lampung nomor un26 lk tentang penetapan penggunaan pakaian dinas lingkungan universitas lampung rektor universitas lampung, menimbang bahwa dalam rangka menciptakan kewibawaan dan ketertiban lingkungan universitas lampung, khususnya dalam tata berpakaian dinas, perlu adanya perubahan dan inovasi keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah antara rektor universitas lampung dengan senat universitas dan jajarannya menyepakati untuk melaksanakan hal tersebut: bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wujud program pengembangan disiplin budaya kerja maka perlu dibuatkan surat keputusan: bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf dan dipandang perlu menetapkan penggunaan pakaian dinas lingkungw amat. enunilanhtl bikin7mversu: tahun nomor peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidik. penetapan penggunaan pakaian dinas lingkungan universitas lampung. kesatu menetapkan penggunaan pakaian dinas lingkung universitas lampung sebagaimana tercantum dala. rincian lampiran keputusan ini. kedua bagi pejabat, pendidik dan kependidikan ninghkui ga. universitas lampung yang tidak mentaati tata term akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan ang berlaku. dari amat, enunilahtl bulunya bukti ketiga khusus bagi pegawai wanita tidak diperkenankan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kepantasan sebagai seorang pegawai. keempat dengan berlakunya keputusan ini maka surat keputusan rektor nomor un26 lk tentang penetapan penggunaan pakaian dimas lingkungan universitas lampung dicabut: dan dinyatakan tidak berlaku kelima keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan. ditetapkan bandar lampung para tanggal januari pas rekor universitas lampung, san mri tembusan kt, ani para wakil rektor, nip961 para kepala biro: para dekan dan direktur pascasarjana: para ketua lembaga: para kepala upt, para ketua badan, ketua spl universitas lampung. loe ama bangsa hti browse buat lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor yro jun2g lk tanggal januari tentang penetapan penggunaan pakaian dinas lingkungan universitas lampung. hari pakaian pejabat yang memakai! pp ek, tali kr. lebih sb, kepala kemeja panjang berhasi bira, dekan, wakil dekan, direktur laden pascasarjana, wakil direktur senin ( aki laki) pascasarjana, ketua lead bagi, sekretaris blazer perempuan) lembaga, kepala bagian, kepala upt, dan kepala sub bagian. sektor, wakil rektor, ketua spl, kepala biro, dekan, wakil dekan. direktur era pascasarjana, wakili direktur jaya bli ika selasa psh pakaian sipil harian) pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala bagian, kepada lpt. dan kepala sub bagian, meme pejabat, tenaga pendidik dan tmn pendek panjang lani wasit nga putih pendek panjang kependidikan universitas lampung r rena kemeja batik unta jabat, naga pendidik dan kependidikan universitas laampiig ima mam lain net lengan pendek panjang) pejabat dan pegawai negeri sipil .rumah iii umum universitas lampung. wakil ret bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil dekan bidang jumat pramuka kemahasiswaan dan alumni fakultas (lingkungan universitas lampung dan yang lain mewajibkan pakaian pramuka untuk pegawai negeri sipil lainnya lingkungan universitas langsung hari pakaian bin pakuan kerja biasa selasa meteran kerja biasa mapan rabu pdh pakai dinas harian) kemeja warna putih celana rok titan atau sela kamis pakaian batik unila punya pakaian batik lengan panjang pendek olah raga ditetapkan bandar lampung universitas lampung, ayi ale sesaromani fie19612301088031002 loc: amat, hti solok buku

mega tiki erp482a un26. tu., perlu dibentuk panitia coaching asisten: bahwa untuk pembentukan panitia coaching asistepekan paska adicoaching asistaa lampiran keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampung nomor 3482a un26. tu. tanggal septemberdr. indah istana, s.p., si. ketua dr. ir. dyah aring tepian lestari, m.s. sekretaris lina marina, s.p., si. bendahara dr. abdul mutholib, s.p., si. seksi acara dr. ir. fembriarti erry prasmatiwi, m.p. dr. ir. dwi haryono, m.s. juliana saleh, s.p., si. seksi perlengkapan dr. ir. tut muniarti, m.t.a. dr. ir. dame truly gultom, m.s. ir. ada nugraha, m.s. seksi kesekretariatan dr. maya ranting, s.p., shinta tantriadisti, nipdb. e keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampung nomor 3481a un26. tu.rlu dibentuk panitia seleksi: bahwa untuk pembentukan panitia selek":" komite aiodtsi deal senin.tiga panitia bertugas menyiapkan semua hal hal yang dibutuhkan dalam kegiatan seleksi asisten dosbea irwan suri menelan nip tembusan yth. rektor: para kepala biro: para dekan: lingkungan universitas lampung bee bee eme lampiran keputusan dekan fakultas pertanian universitas lampung nomor 3481a un26. tu. tanggal septemberpenanggung jawab prof. dr. ir. irwan effendi, m.s. mata kuliah dr. ir. bagus hasanuddin, m.s. dr. ir. serangga nikmatullah, m.s. dr. ir. suharyo gitosaputro., si. ir. indah nurmayasari, sc. seksi acara dr. indah istana, s.p., si. dr. ir. dame truly gultomeksi perlengkapan dr. ibnu, s.p., m.m., sc., ph. rio tepi prayitnobara be. irwan suri banua nip

ema sannasional dan temu bisnis jurusan proteksi tanaman fakultas pertanian universitas lampung, perlu dibentuk panitia seminar,ema lanaksusunanpenasehat prof. dr. ir. hariadhi mat akin, m.p. pengarah prof. achmad priyatmojo prof. damayanti bukhari prof. dr. ir. irwan suri banua, si. prof. dr. ir. dermiyati, agr. sc. dr. ir. abdullah aman damai, si. dr. ir. kuanta utas hid, m.p. anggota pengarah prof. dr. ir. hakim sudarso, sc. prof. dr. ir. roma hasibuan, sc. prof. dr. ir. cipta ginting, sc. prof. dr. ir. purnomo, m.s. prot. susilo, sc, dr. sudiro, s.p., m.p. ketua dr. radix suharto, s.p., agr. wakil ketua dr. ir. gede wibawa, m.s. sekretaris ir. titik nur any, sc. bendahara ir. joko prasetyo, m.p. widyaningrum, s.p. seksi dana ir. nur yasin, si. ir. ra. wardhana, si. ir. te. sukmaratri muh. basuki, s.p., si. bambang sutera, s.p. muhammad jadi, s.p. heri saputra, s.p. s8. jurnal, s.p, veronica mahendrawati es, s.p. mahasiswa hima protesta man, aa bee seksi konsumsi dr. ir. suskandini ratih m.p. ir. lestari wibowo, m.p. dilayani, s.p., si. dr. silih nuryantini dra. dewi rumbai mustikawati dian meithasari, s.p. mei haryanto, s.p. yeni susanti, hut. mahasiswa hima protesta seksi makalah ir. agus muhammad hadiri, m.p. puji lestari, s.p., si. endah setiangsih, s.p. sri hindari, s.p. ayu pamerdasih, s.p. ario nugroho, s.p. samsul hid, s.p. mahasiswa hima protesta seksi acara dan persidangan prof. dr. ir. hakim sudarso, sc. prof. dr. ir. purnomo, m.s. dr. sudiro, s.p., m.p. ir. albertus sudirman, m.p. ir. maman hantaman, si. dr. endang nurcahyani komarudin, s.p., sc. melaya indriyati, s.p. fajar budi susanto, s.p. mahasiswa hima protesta seksi kesekretariatan dr. duyun citrina, s.p., m.p. selai helena, s.p., sc. radiata, s.p., si. lista maria, s.p. acuta komalasari, s.p. buruh antar andini, s.p. nordiana, s.p. yanilkajaya, s.p. bihikmi semenjak, s.p. mahasiswa hima protesta seksi publikasi dokumentasi ir. muhammad nurdin, si. ea, ms: tri haryono, s.p., si. muhtadin, s.p. haryadi helmizar padri mahasiswa hima protesta nat anang nai seksi perlengkapan "ir sorkin, m.p, dan transportasi ir. sudi pramono, m.s. sir badai ir. biaya widianto, s.p. zaini ahmad mustofa mahasiswa hima protesta seksi keamanan bagian umum dan sekuriti universitas lampung dan kebersihannan nip

sita patassosialisasi: bahwa untuk pembentukkan panitia ats nagosialisanu irwan suri banua nip tembusanyth. rektor, para kepala biro, para dekan: lingkungan universitas lampung ay.imateri prof. dr. ir. irwan effendi, m.s. dr. ir. bagus hasanuddin, m.s. dr. ir. serangga nikmatullah, m.s. dr. ir. suharyo gs, si. ir. indah nurmayasari, sc. seksi acara dr. ir. dame truly gultom, m.s. dr. indah istana, s.p.i. seksi perlengkapan dr. muhammad ibnu, s.p., sc. rio tidy profit, s.p. si. ditetapkan bandar lampung pada tanggal oktober dekan fakultas pertanian universitas lampung, ata irwan suri banua nip

keputusan rektor universitas lampung nomor ko19 un26. pp tentang kegiatan pelatihan akbar guru pendidikan anak usia dini (paud) taman kanak kanak (tk) caudatus athfal (ray satuan paud sejenis (sps) rektor universitas lampung menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaanmenteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor. kesat. ketiglampiran kept nomor putusan rektor univers tanggal tun26. pp situs lampung september tentang tim panitia pegiat anak usia dini bal pelatihan akbar guru caudatus athfal, ane kanak pendidikan aud sejenis (sps kegiatan pelatihan akbar gur jenis (sps) (paud) taman kanak kanak tkyraudatu bana satuan paud sejenis (sps) athfal (ra) pengarah pa" wakil pengarah ir. hariadhi mat akin, m.p. wakil pengarah nan bujang rahman, si. wakil pengarah iii of. dr. ir. muhammad kamal, sc. prof. dr. mahatma koleksi, sc. menanggung jawab prof. dr. ir. hakim sudarso, sc. wakil penanggung jawab dr. hartono, sc. ketua dr. nina yudha bryanti, si. wakil ketua dr. farida aryan, pd. sekretaris eka sofia agustina, pd., pd. bagian acara lestin oktan, sos., si. koordinator) andi pindah, com media muhammad yusuf agi nanda prasetyo wiki mabruroh bagian publikasi dra. sumiharni, m.t. koordinator) dr. dr. khairunnisa berapi, kes., aif. ari sofia, m.a. wulan suska, kom., si. vito prasetya, si. reza afif mutiara bagian konsumsi silvia nanda resmi, kom. koordinator) tiara dewi rahmat fatriyani bonus lubis aji setia nugroho rio aziz taufik bagian kesekretariatan ida repanda ist: m.m. koordinator) emi rachmawati, pd., si. haryanto ina ariana, si. siti tarbiyah, si. resmi survei wind, s.p. siti syifa zalim rima meranti putri sma ban

kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas pertanian maa(sos00) un26 pp. tentang kalender akademik tahun akan akademik gem(p3 pan sa" mantan, gemahasiswa npm no| nama mahasiswa npm muda romania fik taufik purwa joko prasetyo adi destriadi sutisna ratna dewi juli nurani o ) ) e| no| nama mahasiswa npm nol nama mahasiswa npm sulfida jaenudin kartahadimaja samsul rizal rudi hilman sri ramadhan ratna wylie arief ditetapkan bandar lampung pada tanggal september menekan fakultas pertanian aaa tadi ina rd) tai klan suri banua nip pm fp ak aw. keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung nomor un26.i1 ppo7.rnorni dan bisnis universitas lampung dekan fakultas ekonomi oan bisnis universitas lampung menimbang la., mengingat undang undang wo.a!enap tahun akademik kedua| dan bisnis universitas lampung: ketiganornsatria bangsawan, tembusan mnidlampiran3 surat keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis unila nomor iun26. ppo7. tanggal februari tentang penetapan dosen pembimbing akademik semester genap program studi reguler fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung program akuntansi nama mahasiswa come or. lindrianasari, s.e. sc. akt wc) ade balai yuna ahmad effendi amalia kusumawati andi andy prima aritonang muhammad dwi warung turi halida eka santri pakpahan rizki annisa fera anggiani husni bagus kannada kira agusta kala ayu media siefanny octavia dalit saiful samuel simanjuntak muhammad irvan lady afif luthfi anggi nagita zam zam syaiful dicky aditif donny christian honey drs. nurdin, s.fe.m.m, ak. cpa rima tika zein fitriyana candi yunita aziz reyditha rahmeswan mantri nuri wulan citrina ari dara sugesti dinda ayu dirasa ocha kamala dewi rida safitri puspita amalia balas beto eka fitria anton alfian feby anggiani tanjung deni andika pratama adrian wijaya amira kutai agustin adele halaman genap nama mahasiswa niken kusumawardani, its julio ardiansyah santo solandri azy abdullah azam muhammad siddiq nugraha citra ayu wulandari ayu budi muhammad khalid adik gemilang herd fadilah duty karelia alma saling lucky satria budiman alma yolanda ariska septriyanda patani eka sandra amelia sari bima pratama setiawan ratih kusuma nigrum eka rismiana denny perdana putra linda septian albert nanda saputra aldi hasan aditif nurrohman xavier fairuz ibrahim ninik dewi s.e. msi akt wahyu fitri section micro zyafutra muammar hary syari teguh prasetyo heni pertiwi rivai. ridwan. lazim cannabis derita setia rini khalifah puspa rizky suryo laksono andrean marceilino raka hendra wibisono ibnu trileksono sisca novela sari angin alamiah novia wita arini ade mutia indah sari rito7og9 dane ridwan cornelius tegar prasetyo berlian keliling ayu putu guna maharani widya rizki eka putri, s.e, si. akt galuh bramantyo abimanyu khairul hwan artista pascal mohammad enobilla mubarak baby saktioriza nugraha fadli adam karim amrulioh prakash busi ellen beta chino muhammad nur validasi dera agi putra yong adi saputra sylvia maya suci meriah islamist nur fadilah lulus fisika susanti zebra md. abiezzart marga bella aritmatika era halaman pla genap nama mahasiswa dunia amalia, s.e. sc, akt im. reza budiman magdalena maulida age julia dian palu daniel gray pratama pangaribuan fadli muhammad faksi luthfi arif rahman fatimah febriyanti purnamasari dina hadiah tiga ganjar samuel tagorando situmorang khairul noviyanti hutabarat desimal sari siti khusfatun khasanah enos awolmabin rahim risk nanda saputra salma indrianti im. abdul hamid dwi reni octavia. s.e. si. kilas zahra satir2 besar rama putra meffrisni amelia dewi sukmasar, s.e. ms. iva renta simbolon akbar dinda (im fadhil garry shogi (im tirta syifa im. ricky kandar made yudhistira hain jaya wardhana ketut adi lanang jiwa bagus kade widi ariana ilham suwanderi (imam mahmud abdullah inda tri handayani atari sastra dewi fransisca ayu setianinasih sang rasio sinaga zahra salsabila muhammad terra prasetya wieyansyah dwitaka putra ita purnama sari syair aisyah putri rizki riandiarto faris salman alfarizi sandy ade saputra nabila bonita ridho alma kuasa susi mardelisni ryan normandy halaman genap nama mahasiswa mel kamp tenan tamatan liza alia, e.m. si. yuniawati eka putri yusuf keras ibadah mufti ali widiiyazhari mutiara margarita use saifuddin, s.e msi regina dewi puterinya ronaldo cici paramita wisnumuri wicaksono novia. marina density anggiani andi natasha nabila mutia putri alvin parsyah zam kami ricky joe serumah kurnia annisa nurul rizki yanti putri milenia wijaya nyoman dwi anjani putri ditetapkan bandar lampung pada tanggal februari dekan satria bangsawan mip muhammad novo almari tone halaman p a genap urut yang dibimbing hasbullah jihad, sk. ind olivia fasia anggun sari dian akasia karpindo luthfyyah puti elizabeth roult ana rasa ola frashella beli lo49 gita florensis alvida edi sekawan ie110 nabilsyah muhammad muhammad fikri fakhruddin (habis rizki sebagia (senja wahyu saputra i7i10o110o7i wayan udayana ifebrjana is11o1l oz6 fadhil harga unary (rosihandani trump fimela febrian dr. ayi hadist, s.e, mba ltd abdi dus prasetyo mira jiwa dirnisantia rangga ahmad bit hanif herman aliando difoto muhammad alter adi si10 o11iti keisya tiara puti fitriyana maura farradiena dian pasha 1ido mutica larasati semua kaban kharrurisa fadilah deri pemudi kevin angga putra muhammad zulfikar marut (ridwan firmansyah (isabella putri lestari du. ribuan, lil fajar solid fajar wahyudi nur said avia harahap madya putri utami karina putri darmawan okta karma wati maria lupa bisa melinda mutiara fitri andi miranda aulia medi beli o11o69 irvan aprica risk indarwati mahir putra irfan laut pia ikhsan ramadhani las101102 desanya pratiwi wuxia mayang sari jihan fata rini maura aulia mahir times amnesti ica? rianz kurniawan afifah mila khalifah albert jadi handoko halaman p.a genap nama mahasiswa cnn n . einde evans, s.e., si, akt, andhika wicaksono andre ridwan citra welas sari dewi aloysius adhiatrnaja andini reza saputra novanto margaret mate samuel sosial soko orie putri ayu andika andreas wibowo angsa febrian resmi lahir sendi alamsyah fusi merawat dini lia aprilia tri studi im. mahardika rani aprilia marisa salsabila putri nanda sari raihan randy find safitri ayu susanti devi vitriyani ari rosita drs. achmad subsidi indra, mom, akt, c.pla. iwa rio adi rahman ardiansyah tangga dilantik agnes fitria wulandari rio cahyono saputra faizal syarif hiduplah nabila febidanti gita azra puspitasari regina caeli aularnissa ani anjaswati bambang catur pemudi vallen natasha cuando arnellia resting siska destin diajang fisi wulan feb risk saputra fortuna shintania siagian agent komalasari, s.e. si, aki billy setiawan desfiati aneka setiawan devi gerhana putri soni setiawan sra korona yolanda kharisma nadya uefa annisa rosalia simanjuntak (ikhwan berlian widianto stefan erik saputra halaman p.la genap go urut yang dibimbing fadilah hana ayu maria anti safitri safitri amonia nabla eliza mustika dewi prilly claudia derita berbaris sri utami sinta maya sari tina aini syahmirs lubis sisca cornelia core |klaus andi, s.e. ms. akt, garry anindya dewi martha sari merti disayangi essa fathah salsabila dian ekawati cia mur indah sari risk tiara putri tika larasati barito putri renata violet alkisah tri litani melissa tristan shinta ayu rohani prita masyithah khsirunnisa umi hadiah rizky nurfsizin saphira putri rahib tri yulianto ir. medis ariyanto, s.e. si, akt. c.pla ifa rahmat wijaya residu laras wati luton efendi aji rahman avatulloh ahmad ainun aziz adi ashita nadia citra rizki maulana im. elly candrawati eri mar' atus solida mutia nihandayona kevin joan shinta wulandari mona novriyanti yolanda margaret kira oktamalia husna fitria fitri mut waliyanti firantika dias puteri hirta rakastina putri hendri prayoga henti mana halaman p.a genap nama mahasiswa susi sem, ph. ak. okta rina fitri dimas sakti priagung asy syuro mesti pamungkas debby srikandi gusar olivia tamara mara tila lisa ayu monika mailing maharani nur ali laila sifat hasan noticia natalia octa marselita evita sabrina mursyid hilary putri sonia rafi lawan ramadhan rafi eka candra rahadian almira putri aisha dr. farichah, s.e. si.aki kristin dlamunggus al azhari sastra amalia wahana paramitha raung mayortni mandarin hasan aphia putri edam pradana ahmad ramadhan fusion akbar syah rizki pangestuti kartika putri mana despite daria hadi shan ignatius felix fernando oni miftacantis lambda mur azizatul jannah or. fajar gusiiawsty dewi, s.e.m si. akt maret vanity muhammad gaza made reni sukawati ari yanto arya bimo seto aliya nabila abdita rachman utara ali ghifari zakka anggota aniaya anggiani ludwig damai kiki saputra nadia nada halida monika tri andini muhammad zaid alkali muhamad husain rahma suci ramadan sailalita zeta naira aliya rahma pribadi albert reja cindy tabiat veronica subarmata halaman p.a genap nama mahasiswa aspek sempat) tonal memakan saring suhendrs, s.e.,m, ak. bidi fajar fadilah hilaris digo mario yakni agustina, se. si. akt. cinta permata sari cindy aaron gitar ayu civilian wiki agung prayoga joshua alexander artinya hani wulan juliana jintan pratiwi gerhana evi murmitasari erin junjung insani barel fasa maya aulia saputra gabriel bundaran januari saputra karin nuklida hafidz rully afifullah seri anggiani dr. yulisnsyah, s.e.m.sla., ph. akt need fariz antasari hasibuan firma violet putri gilig rio asiatica utami cahya awaludin dani aulia yoni setiawan ayu fatmawati lama aphia eralsyah bella octavia rows studi putri indah yulvianita im. sana alfarizy eti setiawan kevin caesar wicaksono which septian ellen octavia muhammad arif fawwagi gita lara feri rizki tanjung agus patron 'iris, ak. agung prayoga alfaizah fauzan aditya sukmaisii (indra berita dzki #acara sabrina hobinya berbakti (hayati ramayana anggun novitasari annisa husna anggrainie dewi amalia kriya tulaela nurfitri taufik rahma! gani denda violinist fahmi. agen evi nur hadiah dwi puspita sari halaman p.a genap nama mahasiswa basuki wibowo, s.e. akt. (li fikri fadel gita nyali dewi lia sartika nainggolan didasari david barito resmi ayu prabowo suci marina putri cindy carolina syarief salma karina seputar args teori aufsltiar seka anggiani putri atma sulit yong alfarizi putri mariana rezeki sri guitar februari salim nabila dwi raphelanda nadya shakira muhammad zamzam tri joko prasetyo, e., si. ike bela salsabila indah larasati rizky edwin pratama assay cahaya chairanee hendro fanosawinata bakal tri kurniawan justin ningrat kaharuddin, s.e. si, akt. ahmad amirudin rule indian rina pertiwi wuri studi hanafi tiara selir utami kartika sudrajat dini rahmah sari melihat muhammad wild kirim rama edy arif sahoutrs nova berlian danu tio wijaya agung saputra afra romania santi adalah sabrina mutia pico nauli, s.e. sc. tks yohanes ikan sena yudha perwira yustiansyah nia regina novembre orban simbolon nur lason radar hendra muntah niken anggiani susi agustin reni safitri ratna sani lili salma adriani rika wulan tika halaman genap nama mahasiswa mame tonal temiaasana tia rahmayadi rona nabila gurita rosa laihatul jannah fatimah khoirunnida rosa noticia deddy rinaldi pratama putra yes dwi putri ligatur rahmah milan citra pertiwi muhammad reza sumatera syarief jihan putri kusuma maki kezia julia putri tiara kevin galeri citra dharma, s.e. randa pranata reynolds effendi rizky saputra made alit serta madiun dare utami melania gunung visi gita gejala fariz muda farhan diery laundry muhammad igbeluddin ashididi devi alysssin fondasi im. hindi martha im. ilham huda melani puspita martha meira asia or, ratna sepliyanti se, si. aki ufc jaka utama haris rizki setiawan dara oktavita demensia liberty putri suryanisari drama jubata nicholas tarigan mur amina novia justicia wiki aliyah khomsatul khoiriyah dea pridawati naval rizky mimica rifah gurratunnisa wind septian siti istiqomah (ichsan nanda ramadhan ikhsan imi helmalena dewi halaman genap nama mahasiswa dr. rindu rika gamayuni, s.e, m.s dewi iba owi rangga eka dinanti aprilia saraswati elsa putri chaniago ely oktavita wahyudi benny septiyaningsih rilis diana annisa nails siri inilah kurnia putri amelia fatima ula bimantara putra utama fadel dwi aprilia putri angela tania putri yolanda siswa (rawan global rizky akbar bangkit saputra jovi istana mangaka yudha lita utami luisa gracia barcelona sudrajat, se. acc, akt edward christ porus fobia yolanda jenis fahri amin opal aris pratama prangko adi saputra rangga prasetya nimas rocha khsirani diorama bayu firmansyah tio aldo pratama nova clarissa fimela gadis yunita ainun sofia lerrynza putri retina martial chandra files mahir almira put chairunnisa (intan hindi mohd yostisio hid jayanti diah kartika sari josef rheinhard pasaribu anak andrean prayoga muhammad rizky sastra nadia risk alpina yuztitya asmsranti, se., akt muhamad ardiansyah mulyani munjiyah peta puti sugesti tria tirani rahmah karina tri indah febrian cessna leftarm jessica melinda faisal fachrur rosi lamella puteri fran oktana fauzi halaman genap nama mahasiswa oleo state ten tematatatasa frenzy gunanya simamora yudha primayuda elia agusta muhammad aman saputra anis yulianto sari fatmawati febby fadli apabila hafiz billy ancaman fabio anugrah lista monika sumatra annisa mulia pghkya marsha ariana bersila muhammad nurielhuda rachman jefrianto pakpahan retina disita amalia hindi hariyanur |endi wibowo rio kurniawan rendynothe yunanda chara tidespania mubarak, se.m. aceh, jean paramitha kadek ferry setiawan rosita dewi sarmiyatun sartika panji wulandari rosalia simanjuntak (ikhwan berlian widianto stefan erik saputra siti meidianti saudari ahmad nasrudin ferdy prasetyo rekan radiata husein erika dwi ariana mukmin nur firdaus suhardi| yolanda sesilia becky ariyanto nugroho martina kartini soni pryanlo gina andini amelia nur amanah doni sagitarian warganegara, mba. manages zailani tri sawo bella febriyanti yusuf roberts wijaya putri salsabila muhammad nur rabbi rizky mayasari jordan bimantara nabila shakira kurniadi andrelansyah naufal gani marsalino indah murisnseni yudha adi wardhana vicky rizky daftar tari kasumawati angga okitesvara pratama alma hilman

sta of, salinan win bupati kebumen provinsi jawa tengah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang pakaian adat khastengah nomor tahun tentang bahasa dan aksara jawa, maka diperl, bahwa kabupaten kebumen memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa pakaian adat khas kabupaten kebumen yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan, bahwa penggunaan pakaian adat yang merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat kabupaten kebumeaian adat khascip khasuntuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. bab pakaian adat pakaian adat khas kabupaten kebumen terdiri atas pakaian adat laki laki pakaian adat perempuan ii. pakaian adat perempuan tidak berjilbab tampak depan tampak belakang isa "re ad" aah ton keras, gih ana ara desa keterangan la. sanggul jogjakarta kebaya kartini lengan panjang stage warna hitam kain batik jabatan latar putih sandal seop bra pakaian adat perempuan berjilbab tampak depan tampak belakang lead p ar: ana tang "ih 2n san "na sal kesia ag, keterangan 1b. jilbab warna krem kebaya kartini lengan panjang stage warna hitam kain batik jabatan latar putih sandal seop warna hitam keterangan gambar l.a. sanggul jogjakarta sanggul menggunakan model sanggul jogjakarta. contoh gambar sanggul jogjakarta jilbab warna krem untuk wanita berjilbab, sanggul diganti dengan jilbab warna krem yang melambangkan kelembutan dan klasik kebaya kartini kebaya merupakan manifestasi budaya dan mozaik histori busana perempuan indonesia, dengan rona pesona estetika yang membumi. kebaya memberikan ruang gerak yang mampu menampilkan keanggunan dan kesopanan yang menggambarkan perempuan dengan tipikal lemah lembut, sopan, tenang, damai dan penuh kasih. kartini merepresentasikan kesempurnaan perempuan pengguna kebaya. kesempurnaan dihasilkan dari perpaduan perempuan yang menghargai adat istiadat, santun terhadap keluarga, sekaligus sebagai perempuan anggun, lembut, tangguh serta cerdas. kecerdasan kartini tidak hanya diperuntukkan bagi dirinya, tapi untuk masyarakat luas. kartini dan kebaya menjadi paket yang sempurna sebagai wujud perempuan kreatif, cerdas. dan aktif dalam menata kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. stage stage adalah ikat pinggang tradisional masyarakat jawa yang terbuat dari tenun dengan lebar antara (dua puluh lima) sentimeter dengan panjang (dua) sampai (tiga) meter. stage yang berbentuk panjang dan membentuk tubuh bermakna bahwa wanita jawa adalah sosok yang menyesuaikan diri, dan melambangkan kesabaran seorang wanita jawa contoh stage warna hitam han akan ah. ikang enam kain jabatan latar putih dengan iron mataraman kain jarak adalah kain panjang yang dikenakan untuk menutupi tubuh sepanjang kaki. jarak artinya aja seri. jangan mudah iri terhadap orang lain, karena iri hati hanya akan menimbulkan rasa emosional, rusa grup dalam menanggapi segala masalah. kain jarak yang digunakan adalah jabatan latar putih contoh kain jarak jabatan latar putih pia snare nan aksi tm an) telp lan sea pra ja) kanan ar: gan uh" bean tpa bpa ikea tas kain batik motif jabatan latar putih kain batik motif jabatan latar putih adalah kain batik khas kebumen. motif jabatan latar putih melambangkan ungkapan cinta, keindahan dalam keragaman dunia. didalam motif jabatan latar putih terdapat kumpulan makhluk hidup berupa tumbuhan dan binatang yang memberikan keteraturan dan keindahan. sehingga diharapkan yang memakai kain ini dapat merasakan kedamaian dan memberikan kedamaian. pola yang ada motif jabatan latar putih hampir mirip dengan motif sekar jagad yang merupakan motif khas indonesia. motif sekar jagad mengandung makna kecantikan dan keindahan sehingga orang lain yang melihat akan terpesona. ada pula yang beranggapan bahwa motif sekar jagad sebenarnya berasal dari kata "kar jagad" yang diambil dari bahasa jawa kar peta, jagad dunia), sehingga motif ini juga melambangkan keragaman seluruh dunia. namun, ada pula yang mengatakan bahwa sekar jagad berasal dari kata sekar yang berarti bunga dan jagad yang berarti dunia. ini menggambarkan bahwa batik sekar jagat bermakna keindahan dan keanekaragaman bunga seluruh dunia. hal ini sekali lagi menekankan bahwa batik sekar jagad memiliki makna filosofis keindahan dan keanekaragaman. iron mataraman biru atau iron bisa terjadi dengan cara melipat lipat ujung jari sehingga berwujud biru. biru artinya wiwitan aja nganti klerus. olahan segala hal sedemikian rupa sehingga menumbuhkan rasa menyenangkan dan harmonis, jangan sampai menimbulkan kekeliruan dan ketidakharmonisan sandal seop warna hitam bupati kebumen, ttd. mohammad yahya fuad pakaian adat laki laki sebagaimana dimaksud pada ayah huruf dengan spesifikasi terdiri atas baju surjan lengan panjang dengan kerah berdiri bahan baju lurik motif kecil warna coklat tanah kehijauan kancing baju kancing bungkus sesuai warna busana (tiga) buah kancing kait arah 2dua) buah dada kanan kiri celana panjang komering warna hitam bahan celana disesuaikan pancingan bebek panen kain batik kebumen motif jabatan latar putih bahan kain katun ikat pinggang sabuk kopel penutup kepala deretan berbentuk segitiga motif deretan warna dasar merah kecoklatan dibingkai batik motif moyang gambar awet berwarna hitam disetiap ujungnya gambar awet pada ujung segitiga lebih besar cucuk awet menghadap depan bahan deretan katun alas kaki sepatu pantofel hitam, kaos kaki hitam atau sandal banyolan pakaian adat perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan spesifikasi terdiri atas baju kebaya kartini lengan panjang warna coklat kehijauan bahan baju menyesuaikan cc. stage warna hitam kain batik kebumen motif jabatan latar putih dengan iron mataraman bahan kain katun alas kaki sepatu pantofel hitam atau sandal seop terbuka rambut sanggul jogja, bagi yang berjilbab warna kerudung krem bab iii model pakaian adat model pakaian adat khas kabupaten kebumen bagi laki laki dapek bab penggunaan pakaian adat penggunaan pakaian adat digunakan pada waktu upacara hari jadi kabupaten kebumen dan atau upacara kegiatan lainnya sesuai dengan instruksi. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten kebumenabupaten kebumen. bupatiperangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menanganish penata nip. lampiran bada peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang pakaian adat khas kabupaten kebumen pakaian adat laki laki tampak depan tampak belakang nih bet bye tai vz: san md" ag, keterangan ikat kepala (deretan) baju surjan ikat pinggang (sabuk kopel) pancingan bebek panen (jabatan latar putih) celana komering (warna hitam) sandal banyolan sepatu pantofel (warna hitam) keterangan gambar ikat kepala deretan adalah tutup kepala dari kain batik yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional. deretan berbentuk segitiga melambangkan (tiga) hubungan yang harus dijaga oleh manusia yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. segitiga pada bagian depan bermakna kita harus berfikir baik dan fokus dalam melakukan sesuatu. motif moyang dilukiskan bentuk bentuk parang tuding. tuding berarti menunjuk. motif ini memiliki makna bahwa orang yang memakai diharapkan dapat menunjukkan hal hal yang baik dan menimbulkan kebaikan. warna merah kecoklatan melambangkan seseorang yang setiap saat menebarkan semangat dan energi, tampil dengan penuh percaya diri, meriah, ceria dan mempesona. contoh gambar deretan surjan surjan adalah baju jas laki laki jawa berkerah tegak, berlengan panjang, terbuat dari bahan lurik. kata surjan, menurut salah satu tafsir, adalah tembung gara atau gabungan dari dua kata, yaitu suaka dan janda , yang berarti menjadi manusia . sementara menurut tewas dwarapala keraton yogyakarta, surjan berasal dari kata arab sorotan , yang berarti pelita penerang . dalam al quran terdapat istilah sorotan ukiran , bermakna pelita penerang yang menerangi . surjan awalnya diciptakan kanjeng sunan kalijaga sebagai baju takwa, selanjutnya dijadikan sebagai pakaian resmi kasultanan mataram. ada beberapa tafsir tentang makna makna simbolis dalam surjan, antaranya bagian leher atau kerah yang memiliki enam kancing adalah melambangkan rukun iman yang jumlahnya enam. dua buah kancing bagian dada sebelah kanan dan kiri melambangkan dua kalimat syahadat. surjan juga memiliki tiga buah kancing yang letaknya bagian dalam, dada dekat perut, letaknya tertutup, melambangkan tiga macam nafsu manusia yang harus diredam dikendalikan ditutup. ketiga nafsu tersebut adalah nafsu bahamas (hewani), nafsu lawwamah (nafsu makan dan minum), dan nafsu syaitaniah (nafsu setan). contoh gambar kain lurik warna coklat tanah kehijauan melambangkan warna bumi dan pertanian yang melambangkan kesuburan, kesejahteraan, produktivitas tinggi dan kesuksesan tetapi tetap sederhana dan bersahaja. tega ikat pinggang ikat pinggang menggunakan sabuk kopel yaitu sabuk yang dipakai oleh laki laki yang merupakan bagian dari kelengkapan pakaian adat. sabuk kopel digunakan dengan cara meningkatkan badan atau lebih tepatnya dipanggang. sa buk artinya hanya impas saja, tidak untung dan tidak rugi. makna sabuk adalah agar manusia menggunakan badannya untuk bekerja sungguh sungguh, jangan sampai pekerjaannya tidak menghasilkan atau tidak menguntungkan (buk). kopel bermakna bergandengan saling berhubungan. contoh gambar sabuk kopel nun ci. pancingan bebek panen pancingan bebek panen adalah kain jari dengan motif batik jabatan latar putih yang dikenakan menutupi seluruh tubuh (dubbed) bermakna manusia harus used yakni tekun dan rajin dalam bekerja mencari rezeki. bra contoh gambar kain jari motif jabatan latar putih pipa goa gory pta lis lai kena plan ima" gas ha &. pen aga aka anus sls bea par celana komering celana komering adalah celana longgar yang panjangnya diatas mata kaki. celana komering melambangkan langkah yang tutup (selesai), walaupun celana itu longgar tapi ada batasannya, ada ukurannya yang bermakna ada tata terbitnya. dalam peribahasa jawa disebutkan tata, tata, dan tutup yang bermakna hidup itu harus sesuai aturan, berani dalam kebaikan, dan selesai dalam mengemban amanat tuhan. gambar celana komering sandal banyolan sepatu pantofel sandal banyolan berarti sandal yang terbuat dari ban bekas yang bermakna bahwa kita harus menghargai apapun dan siapapun walaupun hanya berupa barang bekas. dengan kreatifitas dan daya nalar yang tinggi, barang yang kelihatan tidak berharga bisa dijadikan barang yang berharga. sandal dikenakan kaki dengan maksud agar kita selalu menyembah hanya kepada nya baik lahir maupun batin. contoh gambar sandal banyolan contoh sepatu pantofel hitam

amsbahwa sehubungpenyesuaian terkait dengan urusan pengembangpaser tahun tentang penggunaan produk lokal unggul. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati paser nomor tahun tentang penggunaan produk lokal unggulan daerah berita daerah kabupaten paser tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan pada angka bab dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan umumdihapusketentuan pada huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan kecil umk), kelompok usaha bersama kub), kelompok tanisayyid fathurrahman berita daerah kabupaten paser tahun nomor dlm memomegpesma tum dawan jaminan emtbagantutam nememanyantara merenmtpemenmaman jmeasmamranman| sewumebaranariwisatariwisatariwisata kabupaten lampung tengah rincian tugas seksi destinasi dan sarana prasarana pariwisata adalah sebagai berikut: melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perancangan destinasi dan sarana prasarana pariwisata, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata, melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan pariwisata kabupaten lampung tengah untuk keterpaduan pengembangan destinasi dan sarana dan prasarana, membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dalam hal urusan pengembangan destinasi pariwisata dan sarana prasarana pariwisata, mengumpulkan bahan untuk pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata baik alam, buatan, religi dan budaya, melaksanakan survey pendataan dan memverifikasi destinasi pariwisata, menetapkan obyek obyek wisata sebagai destinasi pariwisata unggulan kabupaten setiap kecamatan, menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan destinasi pariwisata, mengadakan kerjasama kemitraan dengan instansi dan stakeholder terkait untuk pengembangan destinasi pariwisata dan sarana prasarana pariwisata, mendata dan menginventaris sarana dan prasarana pariwisata yang memiliki potensi yang potensial, merawat dan memelihara sarana prasaranadustri pariwisata seksi industri pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang pariwisata serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan investasi usaha pariwisata. rincian tugas seksi industri pariwisata, adalah sebagai berikut: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasimelaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait, provinsi dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata, melaksanakan dan menyiap: melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas industri pariwisata, membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dalam hal urusan pengembangan industry pariwisata, melaksanakan bimbingan teknis terhadap kelompok usaha jenis dan atraksiwisata mengelola kawasan strategis pariwisata yang ada, menginventarisir dan pendataan daftar usaha pariwisata biro perjalanan, hotel, restoran, rumah makan, pameran dan informasi kepariwisataan, pusat kebugaran, transportasi pariwisata, dan sejenisnya mengadakan kerjasama kemitraan dengan instansi dan stakeholder terkait untuk pengembangan industrilembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis ,pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata baik pemerintah maupun swasta, rincian tugas seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan sebagai berikut:sanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional, mendata dan menginventarisir kelompok sadar wisata disetiap kecamatan, membimbing dan mengadakan penyuluhan kepariwisataan kepada kelompok sadar wisata dan masyarakat dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama bidang kepariwisataan, melaksanakan program penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisatmasaran pariwisata bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas: pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten kota lain, dan stakeholder untuk pengembangan pasar, perumusan segmen pasar pariwisata pariwisata, pelaksanaan promosi potensi pariwisata kabupaten lampung tengah, pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada kepala dinas, dan perencanaan kegiatan pembinaan pengembangan, pemantauan pemasaran pariwisata dan seni budaya, penyusunan strategi, komunikasi dan pengembangan pemasaran pariwisata, penghimpunan dan penganalisis profil pasar pariwisata, penghimpunan dan penganlisisis target pasar pariwisata, pemantauan dan evaluasi perkembangan pasar pariwisata: perencanaan kerjasama pemasaran pariwisata dengan stakeholder terkait baik itu media online, media elektronik, media cetak dan media ruaasaran dan promosi pariwisata seksi pemasaran dan promosi pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata serta, rincian tugas seksi pemasaran dan promosi pariwisata adalah sebagai berikut:lampung tengah: melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan informasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategstrategi pemasaran pariwisata, membimbing, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, menyusun rencana kerja seksi pemasaran dan promosi pariwisata, menyiapkan bahan pembinaan pemasaran dan promosi pariwisata, melaksanakan dan menyiapkan bahan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata, menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan promosi wisata, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pemasaran dan promosi wisata, j . menyediakan dan mendistribusikan bahan promosi pariwisata dengan audio visual, display, video dan vcd, poster dan booklet, melaksanakan kegiatan promosi lewat media cetak, penulisan atribut, pemasangan iklan dan lomba penulisan tentang kepariwisataan, melaksanakan kegiatan promosi lewat penyelenggaraan event pariwisata, dengan penyelenggaraan pameran wisata, lomba dan festival, melaksanakan kegiatan promosi lewat penyelenggaraan widya wisata, familiarization tour, press tour, wisata remaja dan roadshow, mengumpulkan dan mengolah data promosi wisata, membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas tugasnyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengembangan pelayanan informasi pariwisata, rincian tugas seksi pelayanan informasi pariwisata adalah sebagai berikut: melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata, melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan informasi pariwisata bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikaspelayanan informasi pariwisata, membimbing, membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, menyusun rencana kegiatan pembinaan pengembangan, pemantauan pelayanan informasi pariwisata, menyiapkan bahan pembinaan pelayanan informasi pariwisata, menyiapkan petunjuk tehnis pelayanan informasi pariwisata: menghimpun dan menginventarisir data data yang terkait dengan informasi pariwisata, melaksanakan kegiatan pelayanan informasi tentang kepariwisataan mengadakan pemantauan dan evaluasi serta penyuluhan terhadap pengusaha jasa wisata: mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan, membuat laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas: il. memberikan saran dan pertimbangan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusanfestival budaya dan kuliner seksi festival budaya kulinerfestival budaya dan kuliner, rincian tugas seksi festival budaya dan kuliner adalah sebagai sebagai berikut membagi tugas, membimbing dan member petunjuk bawahan agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, melaksanakan kegiatan festival budaya dan kuliner daerah dan luar daerah dalam rangka pemasaran pariwisata, menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan festival budaya dan kuliner, membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban amuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisatsekretaris daerah kabupaten (di hermansyah berita daerah kabupaten lampung tengahariwisata kabupaten lampung tengah. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata kabupaten lampung tengah. sekretaris adalah sekretaris pada dinas pariwisata kabupaten lampung tengah. bidang adalah bidang pada dinas pariwisata kabupaten lampung tengah. sub bidang adalah sub bidang pada dinas pariwisata kabupaten lampung tengah. seksi adalah seksi pada dinas pariwisata kabupaten lampung tengah. sub bagian adalah sub bagian pada dinas pariwisatariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pariwisatpariwisata mempunyai fungsi: perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar pedoman pelaksanaan tugas bidang pariwisata, perumusan program kerja dinas pariwisata sebagai pedoman kerja, pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi yang terkait dalam rangka pengembangan pariwisata, pembinaan dan pemberdayaan pariwisata, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional lingkungan dinas pariwisata, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi: pengembangan sarana dan prasarana bidang pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata,, sumber daya alam dan manusiaariwisatapariwisataumber daya manusiaiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama bidang pariwisata, penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinasariwisatariwisatkepariwisatamaupun sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan. membuat laporan data kepariwisatakepariwisataanariwisatpenyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan, pariwisatilmbimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan agar melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, membuat daftar penilaian sasaran kinerja pegawai skp) bawahan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. oo.pengembangan destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata bidang pengembangan destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata melaksanakan fungsi: pelaksanaan koordinasiinfrastruktur, ekosistem, objek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat kabupaten berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyusunan kebijakan pelaksanaan program kerja pengembangan destinasi pariwisata, industry pariwisata dan sarana prasarana pariwisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, penataan, perawatan dan pengembangan sarana prasarana pariwisata, pelaksanaan pengawasan, terhadap industri pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pelaksanaan koordinasi dengan berbagai instansi berkaitan stake holder lainnya untuk pengembangan destinasi,industry serta sarana prasarana pariwisata, pelaksanaan pelaporan melaksanakan program kerja kepada kepala dinas, pemberian saran dan gagasan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputujain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. paragraf seksi destinasi dan sarana prasarana pariwisata seksi destinasi dan sarana prasarana pariwisatdestinasi dan sarana prasarana pariwisata dalam rangka pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, ekspor ssh harga amplop sari9o |amplop casing buru amplop sa1goo| .0200200025amplop uusetcp oo buu so00| kertas dan cover lainnya plastik mika o ininya,05mm) kertas dan cover lainnya plastik mika o ininya,07mm) kertas dan cover lainnya s1118as kertasfisis oo kembar| kertas dan cover lainnya sa1nga2 kertastax oo 210x380 kertas dan cover lainnya kertastax oo (26x50 kertas dan cover lainnya kertasfax oo |210x50 kertas dan cover lainnya sa1n841 kertasfax oo 126x300 kertas dan cover lainnya kertasfax oo (210x380 kertas dan cover lainnya kertastbc oo ss000| kertas dan cover lainnya kertas duplitor oo kertas dan cover lainnya kertas doorslag oo plan kembar| ekspor ssh harga kertas dan cover lainnya kertas foliobergris oo pak kertas dan cover lainnya .000a5 kertas foto glory oo pak kertas dan cover lainnya kertas fotokwarto pak kertas dan cover lainnya kertas gambar oo kertas samson kertas dan cover lainnya s1118sa kertas gambar oo ) kertas flipcart kertas dan cover lainnya kertassamson kembar| kertas dan cover lainnya (eliminating uk. folio kembar| kertas dan cover lainnya (eliminating uk. kartu pengenal tebal oo ) kembar| kertas dan cover lainnya (eliminating uk. kartu pengenal tipis kembar| kertas dan cover lainnya letter press besar oo buah kertas dan cover lainnya sa1n86a plastik mika oo oo1omm) kertas dan cover lainnya ' plastik transparan polos pak kertas dan cover lainnya plastik transparan kembar| kertas dan coverlainnya plastik transparan pak kertas dan coverlainnya |kertas foto oo opak da0) |pracetak ' ' jplatui oo yo8uu materai ' ' materai10000 buah ekspor ssh harga |perangko |perangko buah |perangko s11n882 (perangko buah (perangko sa1n878 .00001perangko buah |perangko sumber .00002perangko buah perangko |sa1g8o |perangko buah |perangko sa1g7o |perangko buah pita writer sa1n910 ribbon voli buah pita writer sa1n9o0 ribbon black pita writer ribbon printerktpel oo unit tinta toner printer |kargo hdp colour ribbontflm ekspor ssh harga film (tinta printer e ktp) ekspor ssh harga ekspor ssh harga ekspor ssh harga ekspor ssh harga ekspor ssh harga tinta toner writer jasatcsa3sa) buah ekspor ssh harga ekspor ssh harga |cat |catdasar oo yoga |cat (pempulplamurkayu |cat san3as8 movie oo pasok |cat sa3as7 |catat oo |cat san3930 meniekayu |cat sara8s0 cat marka( non thermoplas) |cat sarana cat konstruksi oo aso00| |cat sar3aso menit besi oo |cat sara9re cat antikapal oo a2000)| |cat sar3ase |oanabride oo m0000) |cat sragen cat marka( thermoplastc) cat |parser ji1701010100600017|ct oo m000) |cat sar3a6o catmengklat oo) o6eso| baja aragon bajastruktur baja |season baja bergelombang baja s11a900 baja tulangan( uli p28 oo ns00| baja sa1a890 baja tulangan( uli7039 ns00| baja saraf98 bajatulangan n300| baja harian baja tulangangan u32polos baja baja tulangan u24(besibetonbiasa)polos baja ' bajaprofisiku baja ' ' bajaprotilip dog baja ' baja tulangan( polos) u24 dog doo nn300) ekspor ssh harga kbs medisinal nnnnnnn nan dna kena bnn ann pena dna penguat sinyal kbs metisilin nnn nan dna kang pen trauma kena dan .5mm untuk microphone adapter ama aee hdmi otg micro usb flash disk 5363an8 kabel usb repeater extended oo meter yaa pan memanen meter |usb flash disk (r. b2. extension cable20meterwithbooster ) | unt |usb flash disk s1r227 jra. flashdisk3268 oo sun a7a0000 |usb flash disk flashdisk1668 oo sun |usb flash disk flashdisk868 oo uan usb flash disk flashdiska oo tuan ekspor ssh harga mani isikan pendek maka'9y20dixie disini mana dan off ssi isikan anik bean naka psr bnn mana speaker soundcard bahan komputer lainnya audio kabelspeaker titan4x2. abelii4 oo meter bahan komputer lainnya keyboard buah bahan komputer lainnya modeminternet buah bahan komputer lainnya keyboarddan mouse wireless buah untuk merekam tanda tangan ktp) bahan komputer lainnya keyboarddan mouse buah bahan komputer lainnya mouse wireless buah bahan komputer lainnya mouse buah sapu dan sikat korokwc buah ekspor ssh harga alat alat pel dan lap kapel oo buah alat alat pel dan lap (scrapped oo buah alat alat pel dan lap .0000atap kaca oo buah alat alat pel dan lap kaneko ion buah ember, slang, dan tempat air lainnya gayung buah ember, slang, dan tempat air lainnya emberberkran buah keset dan tempat sampah ' keranjang sampah plastik buah keset dan tempat sampah plastik sampah besar oo pak keset dan tempat sampah plastik sampahlumbo pak keset dan tempat sampah |plastik sampah kecil oo pak keset dan tempat sampah ' ' ' ' ?| plastik sampahsedang pak keset dan tempat sampah ' ' ' ' ) plastik superjumbo pak ekspor ssh harga kunci, kran dan semprotan kamar oo d81700) pengharum ruangan s1a3ana .0000a isi bagus oo buah pengharum ruangan |pewangi kamar mandi pengharum ruangan |pewangikuangan kaleng pengharum ruangan 5143a19 (pewangikuangan kang pengharum ruangan s1a3a1e (parfum mobil gantung buah kus sa13610 khas alangsalang |kus sarana6 kos oo ekspor ssh harga kabeltisrik samoa8n kabeltistrik (kabel ny2x25 kabeltisrik kabeltistrik (kabel ny2x4 kabeltisrik |kabelteepon pvc1pair(tol,100meter) rol kabeltisrik kabeltelepon pvc2pair(tol,100meter) rol ekspor ssh barang harga stop kontak ' ' stop kontak are futbol puth ' ' stop kontak ' ' stop kontak are futbol hitam ooh stop kontak ' ' ' ? stop kontak are oo ooh d3g50) stop kontak ' ' ) stop kontak ardeputar oo (saklar saklar outlaw bengkel oo pooh ekspor ssh harga |saklar saklar outbauwseri oo a9250| |saklar saklar imbau bengkel oo d2n00) |saklar saklarinbauwseri oo ticker steker dengan are oo d8700) stacked ' ' ' steker bisa oo mo000| ticker ' steker are oo |stiker ' steker bsa oo |siang fitting kombinasi oo mo000| |voting s1r3s22 fitting lain pon |voting writing kap oo yon |voting |sitting gantung pon ekspor ssh harga alat listriktainnya jisolasitistrik oo r2500) alat listriktainnya mc8226 oo ekspor ssh harga alat listrik lainnya |ruse box group ) loh alatistrik lainnya fuse box group loh alatistrik lainnya fuse box group loh daerah. ukuran ekspor ssh harga perlengkapan pendukung olah raga lainnya bed tennis buah perlengkapan pendukung olah raga lainnya bola tenis buah perlengkapan pendukung olah raga lainnya net tennis buah perlengkapan pendukung olah raga lainnya terompahpanjang pasang perlengkapan pendukung olah raga lainnya | |barongan buah perlengkapan pendukung olah raga lainnya |orang orangan target jemparingan buah 6s. perlengkapan pendukung olah raga lainnya | |terang oo pasang oo ekspor ssh harga baja ' sana881 baja tulangan( wl) tiang beton tiangpancangbetondiameter29em tiang beton tiangpancangbetontulang40x40cm tiang beton s11s101 tiangpancangbetontulang30x30em 3zoom| tiang beton tiangpancangbetonukuran40x40cm besi beton besibetonpolos d37nso| besi beton |besibetonprestress oo d6335 besi beton besibetonulir oo d6500) besi beton sara8se besi beton oo reel ' ' tegel merah hexagonal oo |tegel ' ') ) |parguettati oo tekel 'o' ) |lantai marmer oo asr000| genteng ' s112215 genteng sirap lbr) oo opak ekspor ssh harga suvenir cendera matalainnya globe oo buah suvenir cendera mata lainnya (tumblr buah suvenir cendera matalainnya |piala(15et juara1, 9novo| suvenir cendera matalainnya |bila buah alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya toward buah alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya (papan kepemilikan unit alat obat kontrasepsi keluarga berencana ) ) ?| |implant removalkit unit alat obat kontrasepsi keluarga berencana ) ) | .040100600001toolkit oo unit jabatannya |pengadaan obat part7 paket jabatannya |pengadaan obat paket6 oo paket jabatannya |pengadaan obat paket5 paket |batuannya |pengadaan obat pakta oo paket jabatannya |pengadaan obat paket9 paket jabatannya (pengadaan obat paket2 paket jabatannya s128116 pengadaan obat part1 opo paket |batuannya |pengadaan obat paket8 oo paket jabatannya (pengadaan obat paket3 oo paket s000| ekspor ssh harga |obat obatan lainnya |a1.70104020010002alik oo gam |obat obatan lainnya |ovarium amu |obat obatan lainnya )o70e oo gam |obat obatan lainnya methyl blue oo gam a60) |obat obatan lainnya malachite green oo gam |obat obatan lainnya garam anon| |obat obatan lainnya |formalin soo |obat obatan lainnya dolomit(kapurtohor) 3ar0| |obat obatan lainnya haifa methyitestosteron soto obat obatan lainnya dolomit( kapur tohor) 6e00| |obat obatan lainnya ' trichoderma mayor| |obat obatan lainnya oo r000| |obat obatan lainnya |term 042bus oo soto |obat obatan lainnya .7010402001000a9 ovalumon2oml soo |obat obatan lainnya calcidexinjeksi1oom oo soo obat obatan lainnya hormon som soo |obat obatan lainnya |vomecsupersoml soo |obat obatan lainnya dovenixsoml soo voodoo |obat obatan lainnya |vetedryl10oml oo soo obat obatantainnya ' ' ? tintabaging2some 8motor obat obatantainnya beatbox1ool 8motor obat obatantainnya |oaimeton1oom o 80to0 obat obatantainnya |8idea10oml oo 80t01 obat obatantainnya ftusoniesoml obat obatantainnya extract hepatik cruz100m toto obat obatantainnya fertaglsml oo nih obat obatantainnya guyane130z pam ekspor ssh barang harga obat obatan lainnya hiprevit ad8e forte100ml oto soo000 |obat obatan lainnya hematodin100m soo obat obatan lainnya |injektamin10oml bot obat obatan lainnya |infus loom oo boo |obat obatan lainnya lidocaine2ml soo |obat obatan lainnya kota a xyi2oml soo |obat obatan lainnya atropin oo nia |obat obatan lainnya .0200100070ftpinephrine nia |obat obatan lainnya lutelyze1oml soo |obat obatan lainnya (bepoaesml yang |obat obatan lainnya s179sa1 bio oxytocinsoml oo soo |obat obatan lainnya .0104020010007aferimperan2ml amp |obat obatan lainnya habisan1ods oo nia |obat obatan lainnya s17osaka vitamin8 12100m soo |obat obatan lainnya s179sas |vitamin b 1100mmi soo makanan sembako beras oo novo| makanan sembako |minyak makanan sembako gula oo makanan sembako .010010000af telur oo |pakan hewan ' artemis kaleng |pakan hewan ' kyeong |pakan hewan ' keongkupas d0000| |pakan hewan ' |pakan8 pak |pakan hewan ' rumput gajah (pakantemak |pakan hewan |pakaian asintrucah) soo) |pakan hewan |pakaian hias d8000| pakan hewan pakaninduk nila oo dog pakan hewan pakaninduktele 'o pok doo pakan hewan pakan benih nla o pok pakan hewan .0107020010002a|pakan benihtle 'o dog |pakan hewan |akan benih starter oo porkan hidup tubifera sp) . after pakan ikan hias msn konsentrat sapi perah pakan ternak pakan hidup (tubifera sp) (ooh pipa baja konstruksi csp) |pipa baj mol pipa baja lapis seng gip) |pipa galvanis dia molmeter. batang(pipa pvc sii scj, bar) pipa pvc pipa plastik pvc |pipa pvc sii scj, bar) pipa pvc btg pipa plastik pvc pipa pvc sii sci, bar) pipa pvc btg jispipa pvc rusia sambungan sc. p 4m pipa plastik pvc pipa pvc sni sambungan pipa plastik pvc pipa pvc sni sambungan pipa plastik pvc pipa pvc sni. sambungan sc. idn4" ekspor ssh harga pipa plastik( pve ' ' ' |pipa pvcsnis. sambungan ) jona" pipa plastik pve |pipa pvc tipe dia" oo batang pipa plastikpve |pipa pesni.s. sambungan rr. ) |ona" |pip atasnya nile tipe buah pi atasnya s11a867 |rica porusdiametera" si000| batu bara sira9oo batu bara gol ekspor ssh harga pk) pompa air |oab175watt oo a9s000)| pompa air (oab125watt oo da0000)| pompa air sar3s7a shimizugowatt ar8000)| pompa air shimizu1watt s6r000| pompa air |uji2sowa oo pompa air sar3s71 sanyo1watt oo pompa air pompaairtangan dragonbuatanindonesia 3room| pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) ekspor ssh harga pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) pk) ekspor ssh harga pk) pompa air |pompa air3" dont pompa air water pump besar oo ) buah pompa air water pump kecil oo buah pompa air pompa air55pk donat pompa air pompa air3" dont gerobak dorong gerobak dorong bangunanlarteo) buah pada pondasi) pada pondasi) ada) pada pondasi) ekspor ssh harga peralatan las listrik kawatlaslistrik |peralatantaslannya kawattas oo dos tool cabinetset ' ' ' tool rack completes oo buah perkakas standard standard tools)lainnya bautdiameter10panjang1oem perkakas standard standard tools)lainnya bautdiameter10mmpanjangscm perkakas standard standard tools)lainnya bautdiameter12 panjang2oem perkakas standard standard tools)lainnya bautdiameter12 mmpanjangscm perkakas standard standard tools)lainnya |bynabolt raamsetdiameter8 panjang4 5cm perkakas standard standard tools)lainnya bautdiameter12 panjang1ocm (peralatan tukang kayu lainnya jambi amplaskayu a50) ekspor ssh harga fuellnjectontest |injectionclener#cairan(infus) buah |alat kalibrasilannya kalibrasialat kesehatan ) (part2 |alat kalibrasilannya kalibrasialat kesehatan ) (paket r00000000)| |alat kalibrasilannya kalibrasialat kesehatan ) (part3 scanner( universal tester) scanner universal oo buah scanner( universal tester) scanner yamaha( dia) buah scanner( universal tester) scanner honda dia) oo buah alat timbangan biara lainnya timbangan uk. 45x60 cm, bahan cover platform besi dan unit stainless still, rangka besi, kapasitas alat timbangan biara lainnya ' ) | timbangan tuan alat timbangan biara lainnya timbangan uk. 60x70 cm, bahan cover platform besi dan unit stainless still, rangka besi loadcell super, kapasitas ekspor ssh harga bis beton sara9se cover ditch400x600 buah bis beton sara9ss cover ditch300x600 buah bis beton sara9sa u pitch600x800x1200 buah bis beton u 0itch600x700x1200 buah bis beton ' s11a9s2 u 0itch600x600x1200 buah bis beton ' sma9si u 0itch600x500x1200 buah bis beton s1ra972 bcd600x600x1000 oo buah bis beton s11a9s0 u oleh500x700x1200 buah bis beton sara9a9 ditch500x60x1200 buah bis beton sara9ag u oleh500x500x1200 buah bis beton hd800x800x1000 buah bis beton sara97a bcd100011000x1000 oo buah bis beton sara97s bcd120011200x1000 oo buah bis beton sara97e bcd1500x1500x100 oo buah bis beton sara977 |a1. |pc hd1800x1800x100 oo buah bis beton sara978 bcd2000x2000x1000 oo buah aap naga aamaamanaann bis beton sara9a7 ditch400x600x1200 buah bis beton bus betondia30cmtanpatulang,pjg05m bis beton sara9e7 bc1200x120x1000 oo buah bis beton sara9a6 u 0itch400x500x1200 buah bis beton sara9as pitch00x400x1200 buah bis beton sa1so7a bus betondia50cmtanpatulang,pjg05m bis ton bus betondia60cmtanpatulangpig05m beds sin kan kan nias men bis beton ' sara9aa |u 0item300x50x1200 oo buah bis ton ' ' |u oleh300x40x1200 oo buah bis beton bus betondia40cmtanpatulangpig05m bis beton ' ' sn1a966 |8c10001x1000x1000 oo buah bis been ' ' ) jenna9es |8c800x800x1000 oo buah ekspor ssh harga compression gauge ' ) ) ) ) ) kompresitester oo buah tractor tangan dengan perlengkapannya | (cultivation unit alat pengolahan tanah dan tanamantainnya .0000a sekam soo0| penyemprot otomatis automatic prayer) ) | electric prayer oo unt wisssssid albkskksksssk ads bis menuai pen wisssssid abkskkslissk ads bis kendi wisssssid aikkskkslssk sdn bis benar dan perangkaplainnya |laring berantai oo unit alat produksi perikanan lainnya jpi meter oo unit alat produksi perikanan lainnya |kantong plastik benih kembar alat produksi perikanan lainnya |kantong plastic vacuum kembar alat produksi perikanan lainnya |makanan kecil lo unit alat produksi perikanan lainnya |makanan besar oo unit |alat produksi perikanan lainnya jierigenpengangkut benih buah ekspor ssh harga alat produksi perikanan lainnya apa maxim unit alat produksi perikanan lainnya |plastik tebal oo alat produksi perikanan lainnya apa sx5x unit alat produksi perikanan lainnya hand refraktometer unit alat produksi perikanan lainnya gilingan pakaian manual unt alat produksi perikanan lainnya galian pembuatan kelaikan alat produksi perikanan lainnya |rishbasket kecil oo buah alat produksi perikanan lainnya .040108040000a5 |elastik mete alat produksi perikanan lainnya |rishbasket besar oo buah alat produksi perikanan lainnya |rich bus(kembang) buah alat produksi perikanan lainnya fitur akuarium buah alat produksi perikanan lainnya |longer pumplengkap unt alat produksi perikanan lainnya rantai talipengikat oo mete alat produksi perikanan lainnya regulator tabung oksigen oo buah alat produksi perikanan lainnya |orum plastik berstereofoam buah alat produksi perikanan lainnya (orum klasik buah alat produksi perikanan lainnya (orumpelampung buah alat produksi perikanan lainnya uji kimia air oo sampel alat produksi perikanan lainnya meja states unit alat produksi perikanan lainnya kantong plastikinduk kembar| alat produksi perikanan lainnya |paragon transparan buah alat produksi perikanan lainnya .000a2|planet meter alat produksi perikanan lainnya bakpendederan rangka baja opo) alat produksi perikanan lainnya ujieksturtanah sampel| alat produksi perikanan lainnya |vacuum dealer portable o unt alat produksi perikanan lainnya (daring hijau alat produksi perikanan lainnya ' ' (daring hitam hot alat produksi perikanan lainnya apa oo jtaxaxm alat produksi perikanan lainnya jalan pencetakpelt lo unit alat produksi perikanan lainnya pisau filletktan oo dont |alat produksi perikanan lainnya pisau pembersihsiikikan unit ekspor ssh harga alat produksi perikanan lainnya mesin pembuatpakanikan unit alat produksi perikanan lainnya (saringan buah alat produksi perikanan lainnya jalan hypofsa alat produksi perikanan lainnya |saringan seleksi oo buah alat produksi perikanan lainnya sedangkan airstone oo ost alat produksi perikanan lainnya |meter unit alat produksi perikanan lainnya geser kecil oo buah alat produksi perikanan lainnya |geser panton buah alat produksi perikanan lainnya |berobat lo alat produksi perikanan lainnya corong pentas unit alat produksi perikanan lainnya |seserinduk buah alat produksi perikanan lainnya |seserkedl oo buah alat produksi perikanan lainnya blong pengangkutinduk unt s50000| alat produksi perikanan lainnya batuan zenit oo) alat produksi perikanan lainnya |8ambu batang alat produksi perikanan lainnya bak pengangkut benih bahan fiber unt alat produksi perikanan lainnya |geser benihlarva oo buah alat produksi perikanan lainnya spektrofotometer oo unit alat produksi perikanan lainnya spinner kapasitas5 oo unit alat produksi perikanan lainnya put oo buah alat produksi perikanan lainnya |styrofoam buah alat produksi perikanan lainnya |tabungoksigen oo buah alat produksi perikanan lainnya .000e5 ujifisika oo sampel alat alat peternakantannya ' ' )? metricheek oo unit ekspor ssh harga lemari kayu lemari perpustakaan, bahan teamrock pintu dorong menggunakan kaca bening mm, buah politus melamin), ukuran perlengkapan karpet perlengkapan karpet perlengkapan locker ' ' sn87os8 (ticker oo sun ekspor ssh harga |lemarikaca almari rak tas buah |lemarikaca almari rak sepatu buah ukuran chanel (doubdouble face) ukuran (double face) ukuran (double face) ukuran ekspor ssh harga (double face) ukuran (double face) ukuran numerator numbering machine unt alat pengaman sinyal ' ' ) | s1ra88e |pemantul cahaya reflektor) buah alat pengaman sinyal ' ' rel pengaman mesin eliminating jalattaminanting unt technology technology hdmi, usb, dlp technology lcd technology lcd projector infocus jtc projector oo unit lcd projector infocus |ot projector oo unit kerangka kayu reng whiteboard, kerangka kayu rengekspor ssh hargpapan pengumuman papan pengumuman papan program dinas instansi ukuran 120x120 cm, buah bahan whiteboard, kerangka kayu reng 14m kayu jati ekspor ssh harga jati jati meja bundar ' ' rounded table buah kasur spring bed sang3aa |rebel oo unt sofa ' loungechair oo buah memakai |dressing table meja rias) membelai lainnya |518726s wardrobe2books sun membelai lainnya bedsidetable oo uan ekspor ssh harga jam elektronik .00002jlamweker |jam elektronik san829a .00001lambinding alat pembersih lainnya keranjangberkas oo alat pembersih lainnya s1a319a jalan pembersihan oo buah alat pembersihtainnya busa mobil oo buah alat pembersih lainnya )?| kerak pungli oo buah alat pembersihtainnya |keranjang tembok buah alat pembersihtainnya |kertas merang oo opak ekspor ssh harga wis osn dead ena "ne men disket semen beban dengna daun maan men dana alat pembersih lainnya |sabut asah buah alat pembersih lainnya |sabutkawat buah alat pembersih lainnya sabutspon buah alat pembersih lainnya .0003a sulap buah a.c. split split btu h), watt, power inflow buah dual flaps, wide angel louvre, vertical auto swing malam auto swing swiapbd provinsi dan apbd kota batu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat bersifat umum dan bersifatragraf besaran alokasi dana desa40x (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari desa masing masing. penetapan besaran add sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bidang pemberdayaan masyarakat anak sekolah anne pengobatan untuk lansia rae (pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas damn etanpayam team beta aoo pengelolaan industri air minum pengelolaan peralatan pesta bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha pet ana bee. ekonomi lainnya koperasi berkelanjutan 2parse penyusunan prof desa data desa penyelenggaraan musyawarah dan perencanaan program untuk kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan ana. man kenangan dan bea beban data digital .d publik: adat perdagangan pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa pengembangan unit pengaduan desa dea nun nan masalah secara mandiri oleh desa tema walikota batu, ttd eddy rampok lampiran xii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret kode rekening belanja desadaftar kode rekening belanja desa koderekening uraian tee ray katanya pesawat ooo penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa penghasilan staf pemerintah desa penghasilan lainnya kepala desa dan perangkat desa tunjangan kepala desa dan perangkat desa perangkat desa tunjangan bpd dan anggota 'o | vang sidang bpd il insentif dan rw ||. operasional kepala desa dan perangkat desa ' ' tunjangan pengelola aset dan keuangan desa ' ' ) | lia tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa ' || tunjangan akhir masa jabatan ketua dan anggota bpd ||. tunjangan kesehatan ketua dan anggota bpd ' ' || uang lembur belanja alat tulis kantor kertas, alat tulis, tinta di) oo2 belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja perlengkapan kantor lampu, alat kebersihan, nak ana dil) kabar, jasa kebersihan, dii) perlengkapan, taman, sarana di!) cadang, pajak kendaraan, kir, dll) taman nota ana kursi, soundsystem dii) dil) makan inn, paman adat pakaian depan pakaian dinas, pakaian adat, pakaian kegiatan, dii) perjalanan dinas luar daerah) belanja bahan bakar minyak bbm) gas asah tenaga kerja honorarium narasumber ahli lislumorsmtonsumakemamarsamn honorarium kegiatan . masyarakat pemberian uang kepada masyarakat kelompok masyarakat uang penghargaan, santunan, beasiswa, mi. belanja jasa akomodasi, transportasi dan konsumsi ajo belanja modal kuburan, kolam ikan, di!) excavator, dredger, dii) belanja modal pengadaan alat angkutan pengadaan kendaraan angkutan barang, roda roda angkutan bermotor dan tak bermotor, baik darat, air, maupun udara) iii |kanan benak las erna ban bemneany perkakas bengkel, alat las, bermesin dan tak bermesin) aan ban kalibrasi, timbangan, dii) belanja modal pengadaan alat pengolahan, pemeliharaan dan penyimpan pengadaan alat panen, pengolahan hasil aan fotokopi, dll) belanja modal pengadaan alat rumah tangga pengadaan membelai, alat pendingin, alat dapur, alat pemadam aa printer, scanner, dii) dil) radio, ht, dii) lam undangan amp bau selatan kesehatan, lingkungan hidup, yag belum terdaftar) belanja modal pengadaan bangunan gedung pengadaan bangunan gedung kantor, balai pelatihan, tempat ibadah, pemotongan hewan, pasar, rumah tempat tinggal, dll) belanja modal pengadaan bangunan menara tugu, dan monumen pengadaan menara, makam, rumah adat, tugu peringatan, dii) desa, jalan khusus, dll) bee jembatan desa, dii) belanja modal pengadaan bangunan air dan irigasi pembangunan irigasi, penangkap air, dam pembagi air, instalasi air bersih, instalasi pengolahan dan pembuangan limbah, dii) bangunan dan gedung yang belum masuk kategori) belanja modal pengadaan buku pengadaan buku dan barang perpustakaan) belanja modal pengadaan barang bercorak kebudayaan pengadaan barang bercorak kebudayaan, lukisan, alat kesenian, alat kerajinan, benda bersejarah, dan alat peraga pendidikan) pengadaan alat olah raga, senam dii) ternak, unggas, ikan, dii) tanaman kesatuan korban tanaman perkebunan, hortikultura, dll) belanja modal pengadaan aset tetap renovasi pengadaan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat kelompok masyarakat, pengadaan atas aset yang bukan milik desa) walikota batu, ttd eddy rampok lampiran xiii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret kode rekening pembiayaan desa kolom kode pembiayaan kolom kode kelompok pembiayaan kolom kode jenis pembiayaan kolom kode rincian pembiayaan daftar kode rekening pembiayaan desa ode rekening uraian sopo emmsiayaan spa penerimaan pembiayaan sflalif sisa lebih perhitungan anggaran lpa) 3dalil sisa lebih perhitungan anggaran lpa) sapa pencairan dana cadangan serba pencairan dana cadangan 3lal3 po0000000000000 hasil kekayaan desa yang dipisahkan 3lal3| hasil kekayaan desa yang dipisahkan apa pengeluaran pembiayaan sah pembentukan dana cadangan aan pembentukan dana cadangan papa penyertaan modal desa sabar penyertaan modal desa walikota batu, ttd eddy rampok lampiran xiv peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret format rencana anggaran biaya bidang penyelenggaraan pemerintahan rencana anggaran biaya pemerintah desa. kecamatan co. tahun anggaran . bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan penghasilan penyelenggaraan pemerintah desa waktu pelaksanaan januari desember . sumber dana apbdesa rincian pendanaan volume satuan harga jumlah satuan rp.) rp.) bidang penyelenggaraan pemerintahan penghasilan penyelenggara pemerintah desa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kepala desa bulan perangkat desa bulan jumlah rp) rencana penyerapan anggaran tahap januari april) rp. jj. tahap mei agustus) rp. . tahap iii september oktober) rp. . jumlah sensnnaa. disetujui mengesahkan, beaanaaanannanananaan lilin. kepala desa. kepala seksi ., format rencana anggaran biaya bidang pembangunan rencana anggaran biaya pemerintah desa. kecamatan score era tahun anggaran . bidang: bidang pembangunan kegiatan penghasilan penyelenggaraan pembangunan waktu pelaksanaan januari desember . sumber dana apbdesa rincian uraian volume satuan harga jumlah pendanaan satuan rp ) kode rp.) rekening belanja aia bidang penyelenggaraan pembangunan perbaikan saluran irigasi drainase gorong gorong belanja honorarium kegiatan belanja modal belanja modal pengadaan kontruksi plengsengan jumlah rp.esantananaan disetujui mengesahkan, kepala seksi., kepala desa. format rencana anggaran biaya bidang pembinaan kemasyarakatan rencana anggaran biaya pemerintah desa. kecamatan . tahun anggaran . bidang: bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan operasional perlindungan masyarakat waktu pelaksanaan januari desember . sumber dana :. rincian pendanaan kode uraian volume satuan harga jumlah rp.) rekening satuan rp.) belanja bidang pembinaan kemasyarak rsnnanannnnntan disetujui mengesahkan, kepala seksi., kepala desa. paragraf penyaluran alokasi dana desa add disalurkan olehtransfer dari rekening kas umum daerah rsud) rekening kas desalima puluh per seratus), dan tahap pada bulan juli sebesar (lima puluh per seratus): penyaluran addelengkapan pencairan anggaran add. penyaluran addakhir jawab mutlak, format rencana anggaran biaya bidang pemberdayaan rencana anggaran biaya pemerintah desa. kecamatan . tahun anggaran . bidang bidang pemberdayaan kegiatan kegiatan pelatihan sumberdaya sdm perangkat waktu pelaksanaan januari desember . sumber dana :. rincian pendanaan rekening uraian volume satuan harga jumlah satuan rp. rp) belanja bidang pembinaan kemasyaraksenannnnnananan disetujui mengesahkan, kepala seksi., kepala desa. format surat keterangan kecukupan dokumen surat keterangan kecukupan dokumen pemindahbukuan apb desa berupa. desa .hoenn kecamatan :. kota :.lennon rencana kerja pemerintah desa tahun aaa dana laporan realisasi apb desa semester pertama daan ketan nasa amaapaam pereeeeee sasa dgn dnakota batu badan keuangan daerah kota batu walikota batu, ttd eddy rampok. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka angka angktahap dengan persyaratan sebagai berikut: tersajinyya laporan realisasi apb desa semester pertamjawab mutlak, kepala desa mengajukan sebagaimana dimaksud pad, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud padparagraf dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara besaran dana desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa. besaran yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar (sembilan puluh per seratus): alokasi proposional sebesar (sepuluh per seratus), dan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi setiap desa secara proporsional dengan menghitung dan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, tingkat kesulitan, d yang ditentukan daripada dan ditetapkan setiap tahun anggaran. paragraf penyaluran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerahpenyaluran dana desakeduaangka angka angka angka angka tercukupi, badan keuangan daerah bkd) menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dana desa,sud rekening kas desa. tahap dengan persyaratan sebagai berikut:dan angka tercukupi, badan keuangan daerah bkd) menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dana desa:ekening kas umum daerah rekening kas desa. paragrafyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.usunatur dengan peraturan. paragraf hibrt) dan rukun warga rw)insentif rt rw ditetapkan dengan keputusan walikotserta kerusakan prasarana dan sarana. klb sebagaimana dimaksud pada karena wabah. keadaan darurat dan atau klb sebagaimana dimaksud padanerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada hurufa sebagaimana dimaksud pada bersamaan dengan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desakepada kepala desepakati bersama paling lama bulan oktober tahun berjalan. rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa sebagaimana dimaksud dalam memuat program dan kegiatan pemerintah desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. program dan kegiatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah desa. setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang dicantumkan dalam penjabaran apb desa menggunakan kode program dan kegiatan. kode pendapatan, kode belanja, dan kode pembiayaan dalam penganggaran yang digunakan dalam penyusunan penjabaran apb desa menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. setiap kelompok, jenis, objek, serta rincian objek yang dicantumkan dalam penjabaran apb desa menggunakan kode kelompok, kode jenis, kode objek, dan kode rincian objek.rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa dimulai daripenggunaan kode rekening sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kebutuhan objsetelah mendapat persetujuan dari walikotwalikota melalui camat atau sebutan lain paling lama (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. walikotadinyatakan berlakunyatakan berlakuwalikotbrantertentu dalam brankas desa sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesaridak terduga terlebih dulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desasebagaimana dimaksud pada selesai dilakukan,timur dan apbd kota batu,dokumen kelengkapan pedoman pengelolaan keuangan desa dengan rincian format sebagai berikut: pada lampiran terdiri dari contoh format sebagai berikut: format surat permohonan rekomendasi pencairan alokasi dana desa kepada camat: format rab untuk desa pencairan alokasi dana desa tahap dan format rab untuk desa pencairan alokasi dana desa tahap ii, format surat rekomendasi camat: format surat permohonan surat tanggungjawab mutlakformat surat pernyataan surat tanggungjawab mutlak kepala desa terkait penggunaan add,alokasi dana desa, damenteri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan transfer daerah dana desa desaformat surat keterangan kecukupan dokumen pencairan alokasi dana desa, pada lampiran terdiri dari contoh format sebagai berikut: format surat tanggungjawab mutlak kepala desa terkait tata cara pembagian dan penetapan dana desa yang bersumber dari apbn, format surat permohonan rekomendasi pemindahbukuan penggunaan dana desa yang bersumber dari apbn kepada camat, format rencana anggaran biaya rab) untuk desa pencairan dana desa yang bersumber dari apbn tahap format rencana anggaran biaya rab) untuk desa pencairan dana desa yang bersumber dari apbn tahap ii, format surat rekomendasi camat perihal penggunaan dana desa yang bersumber dari apbn,dana desa yang bersumber dari apbn, dan format surat keterangan kecukupan dokumen pemindahbukuan dana desa yang bersumber dari apbn, pada lampiran iii terdiri dari contoh format sebagai berikut: ,ii, format surat rekomendasi camat perihal permohonan rekomendasi pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, danbagi hasil pajak dan retribusi daerah. pada lampiran terdiri dari contoh format sebagai berikut: format rancangan peraturan desa tentang apb desa, format rencana anggaran biaya rab) untuk pencarian apb desa, cc. format buku kas pembantu kegiatan, format surat permintaan pembayaran spp): dan format pernyataan tanggungjawab belanja. pada lampiran terdiri dari contoh format sebagai berikut: format buku kas umum: format buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa: pada lampiran terdiri dari contoh format sebagai berikut: format laporan realisasi pelaksanaan apb desa, laporan realisasi pelaksanaan apb desa semester pertama), dan laporan realisasi pelaksanaan apb desa semester akhir). format laporan pertanggungjawaban realisasi desa. pada lampiran vii terdiri dari contoh format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. pada lampiran viii terdiri dari contoh format laporan kekayaan milik desa. pada lampiran terdiri dari contoh format program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. pada lampiran terdiri dari contoh format kode rekening pendapatan desa. pada lampiran terdiri dari contoh format daftar kode rekening kegiatan. pada lampiran xii terdiri dari contoh format daftar kode rekening belanja desa. pada lampiran xiii terdiri dari contoh format daftar kode rekening pembiayaan desa. pada lampiran xiv terdiri dari contoh format sebagai berikut: format rencana anggaran biaya rab) bidang penyelenggaraan pemerintahan, format rencana anggaran biaya rab) bidang pembangunan, cc. format rencana anggaran biaya rab) bidang pembinaan kemasyarakatan, format rencana anggaran biaya rab) bidang pemberdayaan, dan format surat keterangan kecukupan dokumen pemindahbukuan apb desa. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan. pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh camat. dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim monitoring, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan tim teknis pendampingan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan keputusan walikota. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camatyang dilaksanakan oleh camat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat. tim asistensi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada melaksanakan asistensi tiap (satupada meliputi: sekretaris kecamatan sebagai ketua merangkap anggota, kepala seksipembangunan sebagai anggota, kepala seksi kesejahteraan rakyat sebagai anggota, kepala seksi ketentraman dan ketertiban sebagai anggota, dan pegawai kecamatan yang ditunjuk sebagai anggota. tim asistensi pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: membina dan mengawasi administrasi pengelolaan keuangan desa, membina dan mengawasi pendayagunaan asset desa, membina dan mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan dari pemerintah atasnya, dan membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan apb desa, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban apb desa. masing masing anggota tim asistensi pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada membidangi: sekretaris kecamatan sebagai ketua yang bertugas mengoordinasikan tugas anggota, kepala seksi pemerintahan membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pendayagunaan asset desa, kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa membidangi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat desa, kepala seksi pembangunan membidangi pelaksanaan dan fasilitasi terhadap sarana dan prasarana desa, kepala seksi kesejahteraan rakyat membidangi pembinaan kemasyarakatan desa, kepala seksi keamanan dan ketertiban membidangi belanja tak terduga, dan pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi tim asistensi. bab viigelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pedoman pengelolaan keuangan desalampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal marettahap . tahun20rp) rp) jumlah (rp be20. memperhatikan surat saudara tanggal . nomor: see. . batu, kecamatan) . . camat .ooooococo oo. format surat permohonan tanggungjawab mutlak kepada dinas pemberdayaan, perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, batu, . nomor je. . kepada sifat penting yth. walikota batu lampiran (satu) lembar cg. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan perihal pencairan alokasi dana anak, pengendalian desa tahap. penduduk dan tahun . kota batu kepala bkd kota batu batu berdasarkan surat rekomendasi camat . tanggal. . nomor: peaaananantasanaaeee( terbilang). demikian untuk menjadikan periksa. batu, . kepala desa. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan keuangandinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk,. camat adalah camat sea.n. berdasarkan peraturan walikota batu nomor: . . .oco coco jeneeseereeseseesensnnsann . yang bertanda tangan bawah ini nama sananananaan nip. kanananan(eemananannanannalanannnananlnlnanaae mj) adalah apb des berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan desa,dan lain lain pendapatan desa yang sah) desa. kecamatan lee. surat keterangan kecukupan dokumen pencairan alokasi dana desa tahap. desa bonananananaannnananaaanaaan kecamatan banaananannaaanananaanaanan kota denannnnaaannnnaananaaaaanan jenis kecukupan dokumenbkd kota batu kota batu kota batu walikota batu, ttd eddy rampok lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal maret format surat pernyataan.on naa. berdasarkan peraturan walikota batu nomor: . . .oo.bee terlampir. demikian untuk menjadi periksa. batu, . . kepala desa.bee, tanggal20. memperhatikan surat saudara tanggal . nomor: . cnggaran pendapatan d0o .coor jereeceressesesereseesecen . yang bertanda tangan bawah ini nama penanaaaaan nip. pnanadana desa desa. kecamatan keeeeeeeassepenuhnya tanggung jawabpp. desa donnannanananannnana anna kecamatan benanaananananaannaanana aan kota danannannannnnnanaannnnaaa namenyetujui, batu,. . kepala badan keuangan daerah kota batu pemberi keterangan, kepala bidang akuntansi bkd kota batu walikota batu, ttd eddy rampok lampiran iii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal maret format surat pencairan bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah .dprd tahap . tahun20. sehubungan dengan penggunaan bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah . tahun ., kami mohon dapatnya saudara memberikan surat rekomendasi untuk pencairan bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerahj juolu rp) rp) keempatdprd batu tahap . tahun20. memperhatikan surat saudara tanggal . nomo tt: .perihal permohonan rekomendasi pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap . tahun ., sehubungan rencana anggaran biaya penggunaan bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah telah sesuai antara dengan kebutuhan fisik dan non fisik lapangan, maka desa dapat mencairkan bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap . demikian untuk menjadi perhatian. batu, kecamatan) . . camat .oooooooooooooococo jenceceneesensesasesennnen . yang bertanda tangan bawah ini nama ponagaanaanaan nip. donatanananbagi hasil pajak dan retribusi daerah desa. kecamatan .walikota batu, ttd eddy rampok lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret bentuk dan susunan rancangan peraturan desa tentang apbdesa, buku kas pembantu .voodoo oo. pemdes kecamatan eco oooooooo. rancangan peraturan desa .ooooooooooocooooooo. menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan . peraturan daerah kota. tentang . lembaran daerah kota . tahun tee nomor . dst. dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa .e.olokkanhennnnannnnananaaaan bidang pembinaan kemasyarakatan asas bidang pemberdayaan masyarakat nee bidang tak terduga rpr eenennnaan jumlah belanja rpr eeannanannakaan surplus defisit anna. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. sense pengeluaran pembiayaan rp. sena selisih pembiayaan rpri j. . kepala desa,mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa. tahun anggaran. anggaran keterangan arena| aan aan (keterangan ppo ema alih pendapatan ast desa alif masitusaha swadaya, partisipasi dan gotong lain lain pendapatan asli desa yang prdasiansssdandssndcnkad men too ooh aantaser ttu lelah bana desa bagian dari hasil pajak &retribusi jasrankatuatenkom oo alokasi dana desa a|2jal bantuan keuangan a|2ja1 bantuan provinsi bantuan kabupaten kota taher hibah dan sumbangan dari pihak ikesyaesamemanstate lain lain pendapatan desayangsah low www bidang penyelenggaraan pull ieememamanpaa lili, penghasilan tetap dan tunjangan 2nilai belanja pegawai: penghasilan tetap kepala desa n a tunjangan kepala desa dan pemain obb mangan jala operasional perkantoran 2lille2 belanja barangdandasa mat tulis kantor eendapos bi pakaian dinas dan atribut ikatan dinas ikatan bahan kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan air listrik, dan telepon "|| homo belanja modal komputer || melawan kursi musim too ana feperasimar bpp 2lili2 belanja barangdandasa (ek penggandaan konsumsi rapat batam lala operasional 2jiwa belanja barang bangsa penggandaan konsumsi rapat pen bidang pelaksanaan dll remungmanbaa |o alla| perbaikan saluran irigasi 2lele2 belanja barang dansa olah kerja homo belanja modal semen po) material p0) ben lil ajal pengaspalan jalan dea 2selama belanja barang denpasar span kera bone 2james belanja moda: (pap (ba utama aan kegiatan. erosi too bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman aan serapan nanah belanja barangan jasa: oo nomor pelatih uii konsumsi || bahan pelatihan aan kegiatan.eeeeee jaja bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan kepala desa dan eee pandan mana 2jaj112 belanja barang dan jasa: 'o ) | homorpelatih konsumsi "|| bahanpelatihan |al2) kegiatan 2j3 bidang tak terduga jalal kegiatan kejadian luar biasa 2smile belanja barang dan jasa: atonertim konsumsi obat obatan as. kegiatan. jumlah belanja (surplus defisit ama ajah penerimaan pembiayaan aja sma lia) penuaan dana cadangan adisi hasil kekayaan desa yangdipisahkan (oma pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan | penyertaan modal desa dijumlah (rp) too format rencana anggaran biaya (rab) rencana anggaran biayajj.coo. rincian pendanaan volume harga jumlah satuan rp) rp) bee, tanggal. disetujui mengesahkan pelaksana kegiatan kepala desa disetujui oleh kepala desa .,ooocoooooooo. tahun anggaran.ooocoocoooooooooooooooooooo. bidang kegiatan pengeluaran rp) penerimaan rp) pengeluaran( rp) jumlahpin modal bendahara pindahan jumlah dari halaman sebelumnya mah tare. rincian pendanaan pagu pencairan permintaan jumlah sisa uraian anggaran s.d. sekarang sampai dana lalu saat ini opa, looo kecamatan oo ooooooooooooooooooooo. tahun anggaran oo. bidang kakanananananananananananan kegiatan kakananaanaanananana nanahdanpenerimaan dan pengeluaran apb desa. lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret format ketatausahaan buku kas umum buku kas umum desa .ooooooo. kecamatan .oooooooooooooooooooo. tahun anggaran .oocoooooooooo. pengeluaran jumlah tgl rekening ing rp) pengeluaran kumulatif ill ill ole ill ole ill too poo mengetahui eeeeee. ooooooooooooooooooooooooo. tahun anggaran . pemotongan penyetoran saldo tanggal rp) rp) rp) lee, tanggal csetoran bunga biaya penarikan pajak saldo transaksi transaksi transaksi rp.) bank rp. administrasi rp.) rp.)aretp) rp) rp) abooobamaaa p p ajo pendapatan asi desa ajah aasitusaha :hla jamcomermee dan gotong royong inang asli desa yang sah too pendapatan transfer transfer pena ben jail dansa bagian dari hasil pajak kabupaten kota aaa alokasi dana desa adalah bantuan keuangan ajefaln bantuan provinsi bantuan #lafal kamarnya tni easaaamaa hibah dan sumbangan dari pihak ke yang di india (emang desa yang sah bidang pemerintahan desa php laman ono tunjangan aini remaja pesawat penghasilan tetap perangkat jana desa dan perangkat tunjangan bpd 2jle) keutamaan perkantoran belanja barang dan oat kata bandros pakaian dinas dan nan opoboeakatan dinas alat dan bahan mama perjalanan dinas pemeliharaan air, listrik, dan bian aan belanja modal ' | komputer melawan kursi merintis oo o o| awan ooh tengah teserasimat bpp belanja barang dan panas par penggandaan konsumsi rapat ooo esteem lil jala (al operasional rt rw belanja barang dan gea pam penggalan konsumsi rapat lil iestanaosn l9 bidang pelaksanaan pembangunan desa perbaikan saluran daa ala jja pewarna jasa upah kerja oo honor dad ben pen |1l3 belanja modal semen material awan javana desa tee man jasa upah kerja honor p0) ooo |dstossen pp) belanja modal: ' jasa pass oo o| awan kegiatan. inn l3 bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban pes jasa: honor pelatih konsumsi bahan pelatihan awan kegiatan. ola bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat dee man jasa: obiemarpaa num obibamampelatihan sma page resapan lol bidang tak terduga biasa jasa: onortim konsumsi obat obatan st.cocoon tele too toh ane desa surerusy verso sop penerimaan pembiayaan lal siswa 3l1 pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang pisahkan jovuman rb) pengeluaran pembiayaan ala kena cadangan adalah penyertaan modalbesa siuman( disetujui oleh kepala desa . dan atau membayar, wuraian anggaran realisasi kurang ket. rp) rp) rp) pindahan saldo (semester pertama peewoapatan ajah pendapatan asbes ajal2 hasil usaha swadaya, partisipasi dan gotong royong desa yang sah alel pendapatan tranger a 2li dbanabsa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota jelas alokasi dana desa |2ja bantuan keuangan jejak bantuan provinsi ajejafe bantuan kabupaten kota also pendapatan tangan hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak mengikat lain lain pendapatan desa yang sah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2l1| tunjangan apn jesanjapesawar penghasilan tetap kepala damagamremgar tunjangan kepala desa dame oma jala) operasional perkantoran 2jae belanja barangan jasa tat tulis kantor cbioendapos pakaian dinas dan paman bakataninas alat dan bahan perjalanan dinas pemeliharaan (air listrikdasn telepon lho i motor oo lo) tea tea (el oli belanja modal ' | komputer poo melawan kursi ll mesum lo) tea tea leo |a operasional bpd belanja barangan jasa pena penggandaan konsumsi rapat 22jaja operasional rt 22jaja belanja barangan jasa pena pengadaan konsumsi rapat bea dea ben 2le iramangmanbea pembangunan desa alel perbaikan saluran irigasi 2lei belanja barangdanjasa opahkeria monk (ea elus belanja modal mesum sbs dst. meja pengaspalan jalan dea 2lej22 belanja barangan jauh | ppahkerja o| i honor ia: tea tea belanja moda: laa (pasir pen kegiatan. (el oli ol3 bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban site belanja barangan das: eoomomorpelatin opo ensure oo eahanpetatihan kegiatan. ola bidang pemberdayaan masyarakat olah4 kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat 2alt|e belanja barang bangsa: omorpetaih seo asumsi ooahanpetaihan tt. 2jal2 kegiatan. bidang tak terduga biasa 2since belanja barang bandara: oeomertim obo resnum obat obatan kegiatan. jumlah belanja oo pama jalal penerimaan pembiayaan salome jala) pemesan dana cadangan kaban poo pisahkan mes pengeluaran pembiayaan ala paman poo cadangan 3leher penyertaan modal desa hao disetujui oleh kepala desa . ttd laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa pemerintah desa oooooooooooo. lambang kecamatan oooooooooooo pemdes kota .ooo### ko. rancangan peraturan desa .ooocococoooo oo. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa oooooooooeasak. belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. bidang pembangunan rpr enanakaaan bidang pembinaan kemasyarakatan rp. bidang pemberdayaan masyarakat rpr enanakaaan bidang tak terduga rpr. jumlah belanja asean. surplus defisit rp. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. senannanaaaa. pengeluaran pembiayaan rpenesatanaaaaa. selisih pembiayaan sananakaakdan lampiran laporan program pemerintah dan pemerintah daerahwalikota batu, ttd eddy rampok lampiran vii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal maret laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa pemerintah desa oo. tahun anggaran.oooooooo. lebih rp) apem aro pendapatan asbes paastusaa swadaya, partisipasi dan temon lain lain pendapatan asli mei beayangaann trias t aaa bana dea bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten alokasi dana desa |a| bantuan keuangan jali bantuan provinsi bantuan kabupaten kota aia timah hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak es, lain lain pendapatan desa paman ana away bidang penyelenggaraan lamemnan pan penghasilan tetap dan 2ja jali belanja pegawai: penghasilan tetap kepala kaagampermgar tunjangan kepala desa dan ear jambangan 2aneh operasional perkantoran |ref belanja barang dan jasa tar tulis kantor bendapos selatan dinas dan akibat sobat dinas oo eatatdanbahan kesenian beeamatanan dias peliharaan sian tistikdasn telepon too bea ben ns. belanja modal i komputer melawan kursi mein tea bea ben www operasional bpd belanja barangan jasa penggandaan konsumsi rapat dea |i|a| operasional rt rw belanja barangan jasa dea penggalan konsumsi rapat sea aan bidang pelaksanaan dll inamangmanbaa ajah kebaikan saluran ingat 2laliga belanja barangdanjasa (obiurankeia costume laajeeaanja modal sem sai jasa na. adalah pengaspalan jalan desa 2sahaja belanja barangan asah oobiurankeia cobiteme men malala belanja moda: (ea hulu kegiatansseeee dea dea dea ban bidang pembinaan iamawamasn | kegiatan pembinaan ikktamamangankeerman |3j1| belanja barangan jasa: honor pelatih konsumsi bahan pelatihan egg aan kegiatanssseeeeeeeeo tell ooh bidang pemberdayaan parama kegiatan pelatihan kepala iosagmmermsat |jae belanja barang ndash omorpelatin mob konsumsi bahanpelatihan tea 2ja| kegiatanseoes egg aan bidang tak terduga |ai| kegiatan kejadian luar biasa sil2 belanja barang dan jasa: lol i onortim poo konsumsi poo obat obatan dea kegiatan. dea jumlah belanja oo ) bea dea sur pus erisrooo o o|o0000 soo pembiayaan penerimaan pembiayaan jajal (spa doo s3| pencairan dana cadangan 3l1 hasil kekayaan desa yang ppp bawaan nana jom pengeluaran pembiayaan s3| pembentukan dana cadangan ' )' | penyertaan modal desa dijumlah (rp) desa: hasil aset: cc.asar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasipbd provinsi, dan bantuan keuangan dari apbd kota batuwalikota batu, ttd eddy rampok lampiran viii peraturan walikota batu nomor tahun tanggal maret laporan kekayaan milik desa sampai dengan desember .maiaser asa ii. kewajiban jangka pendek | jumlah kewajiban jangka pendek jumlah kekayaan bersih(1i awalikota batu, ttd eddy rampok lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal maret program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa tanggal dana desa kenaaaaaaaaanaaaan kecamatan pranata kabupaten lean jenis lokasi rincian volume sumber jumlah kegiatan kegiatan kegiatan dana rp) gene sama ketan sama ketaret kode rekening pendapatan desa ana kolom kode pendapatan pol kolom kode kelompok pendapatan kolom kode jenis pendapatan kolom kode rincian pendapatan daftar kode rekening pendapatan desa koderekening uraian ay2y3| pendapatan pendapatan asli desa ' ' a12, hasil usaha desa badan usaha milik desa hasil tanah kas desa aj1| hasil aset desa a|ja|a| hasil usaha desa lainnya yang sah 1th ata persona hasil swadaya dan partisipasi adalah iaamariowasaboruantang hasil swadaya partisipasi masyarakat berupa abah aja hasil gotong royong masyarakat berupa tenaga hasil gotong royong masyarakat berupa abal ito ame pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial pa. mr spam dana desa bagian hasil pajak dan retribusi daerah alokasibana desa bantuan keuangan bantuan keuangan provinsi bantuan keuangan kota pendapatan lain lain a83) hibah dan sumbangan pihak ketiga hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat a32 lain lain pendapatan desa yang sah asa hasi kerjasama desa bantuan tanggung jawab sosial perusahaan csr walikota batu, ttd eddy rampok lampiran peraturan walikota batu nomor tahun tanggal: maret daftar kode rekening kegiatan kode bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2joe (kegiatan pendataan desa jie (kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa 22an |oo kerjakan pengelolaan informasi desa pena pan apb desa) desa ppd dan kpj) desa desa operasional operasional bidang pelaksanaan pembangunan desa 25par|oe sarana dan prasarana pemukiman lainnya anarko3 alam poros desa par| |salah desa antara pemukiman wilayah pertanian rar sarana dan prasarana pengolahan has peranan lainnya japan pasarsayur banpanpesmokoontie paper gudang barang banpanpso angkatan wisata parse mesin pencacah pakan teman para pompahir paspor traktor mini hand tractor pemeliharaan daerah aliran sungai undangan ramalan yna bencana alam (saran pasaran untu #enangtangan bencana yang lainnya 000i "as bidang pembinaan kemasyarakatan operasional paud pen operasional forum anak jae jowmummarpmoeyban mean cemaran

bahan tani pemar. permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gig! dan angka kreditnyahimpunan peraturan perundang undangan kementerian para: pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang ill a,. permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya(l),himpunan peraturan perundang undangan kementerian paraey jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya campurisrawat dan angka kreditny menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional perawat, f . menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional perawat, g . mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional perawat: memfasilitasi . permenpanrb tahun mini jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyamemfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik perawat:::c, dan pengatur tingkat golongan ruang i1 d. perawat . himpunan peraturan perundang undangan kementerian paraper:: melakukan . permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya(bmp) dan lumbal function (lp) melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal::permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya:i peraturan perundang undangan kementerian para melakukan komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi:: melakukan intervensi krisis:: menyiapkan pasien untuk tindakan brachioterapi:, dan melakukan supervisi lapangan. rincian . permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyahimpunan::: melakukan . permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya melakukan perawatan luka kanker: melakukan penatalaksanaan ekstravasasi:s1):himpunan peraturan perundang undangan kementerian para:: melakukan pemantauan ecg dan interpretasinya, melakukan . permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya: mempersiapkan tindakan embriotransfer ovum pick up,himpunan peraturan perundang undangan kementerian panas melakukan ringkasan pasien pindah, melakukan perencanaan pasien pulang (discharge planning)::permenpanrb tahun xp4| jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyas5):: melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien pada individu dalam rangka upaya preventif:himpunan peraturan perundang undangan kementerian parabi::permenpanrb tahun #m13 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya:himpunan peraturan perundang undangan kementerian para merumuskan diagnosis keperawatan pada masyarakat::: melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya preventif: melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan . permenpanrb tahun p5) jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya',himpunan peraturan perundang undangan kementerian para melakukan pembinaan etik dan disiplin perawat, merancang kegiatan peningkatan mutu profesi perawat:rmenpanrb tahun mp4 jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyalayanan keperawatan: dan pengembangan profesi. unsur . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para::irjumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada adalah paling. permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya paling rendah 80x(s5) perawat . apabila terdiri darihimpunan peraturan perundang undangan kementerian par::permenpanampermenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditny a sampai dengan perawat ahli muda, pangkat penata tingkat golongan ruang nl: kepala. permenpanrb no, tahun m4kyi jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. himpunan peraturan perundang undangan kementerian parl! a sampai dengan perawat ahli muda, pangkat penata tingkat golongan ruang mmenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyalj! c sampai dengan perawat penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, dan perawat . himpunan peraturan perundang undangan kementerian paraili1 cpermenpanrb tahun jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyax(l). himpunan peraturan perundang undangan kementerian para(l) . permenpanrb tahun key) jabatan fungsional perawat dan angka kreditnyaerawatsub unsur butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana kegiatan pendidikan sekolah dan diploma iii ii) keperawatan ijazah semua jenjang memperoleh ijazah gelar pedia pelan mona fungsional bidang pelayanan serikat semua jenjang keperawatan dan memperoleh surat| lamanya antara s60jam serikat semuajenjang tanda tama #endian dan amamsamemgai @jam serena pelatihan https) atau sertifikat many anom many amar logam utamanya amar tajam maa pendidikan dan pelatihan kaban pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat seutas semunjenang pelan kepada tea gap keperawatan jefpeuaga io. pon o mahir efek ati" upaya promo pena mal bea (pemanasan ons damai membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan ' ' | ) perpindahan penyedia mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan perpindahan pase e #: maasanatan peralatan kekal (malah emaet ielakukenyupaya preventif pada pada: uu jj u u u u pasaran memesan matan oto (pim gan eman nsaspatapanen peringatan | pati uan tana pesan sesaitanaiinya peringatan payet memfasilitasi penggunaan alat alat pengamanan atau pelindung fisik pada memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan uju (hama m aan doo lol kebutuhan dasar manusia: pemanas memesan beranda tindakan terapi jafeesmamongae peringatan tama amat tipu apaamensemekvaantemat errata ama membemtanmndamea peringatan | wati jafembemanmamrada ingatan wati faamemematmunah ida pememtertetumanatama apamaantettaneseeiatat rendam semeru megan kasmaran tanaaaat | ferinaskan jafar bedeertamtng peringatan ne afiaaman boddereramig pendatang ata maan roda demand tertanam tangan dagangnya peringatan | engga ari peta aren see sersan pat rayu kan non (iffelakukan fiksasifisk fertindakan ( os0 terimas5)ngka pemenuhan kebutuhan tiran dan dur (psi undangan yang mendukung rantai ( kerinduan team smt kebiasaan pesan ( penindasan terima pemenuhan kebutaan keadaan dir mena memfasilitasi penggunaan pakaian yang mendukung kenyamanan pada pasien perpindahan terampil aan pemahaman apaan ( pemanasan oto tama memanen paten ( candaan terima pembela pas (pendeta terapi penekan nan pengarang jaan tera temporer hangat ing (amanah ore ema mempertahankan suhu tubuh saat tindakan (memakan, ing blanket) memfasilitasi lingkungan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan rev tindakan tperasata tang teman dengan asu u daan sala una dak mana memberikan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat bencana perpindahan o|melakukan massage pada kulit tertekan perpindahan man tan jang depan ter t melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan eb lea pena peringatan olas ani melakukan terapi aktifitas kelompok tak) stimulasi persepsi perpindahan |o010 penyedia panakawan tea kasus kompak sima senam (oeeminaakan penata 3x5 iesikutan temurikas' dengan den hambatan komnas penindasan pendeta tindakan keperawatan yang berkaitan dengan dadar t ww melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care) perpindahan mane penyedia o | tuhan taua mena sai ( matan sao pati pindang dena den teka memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman ama mar oo j t ab2a (rm aa) (ae angka sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan lakukan tmpemenas keperawatan yang kurs aa aman mepet tni peswatantaka tindakan maris dapat undata cos0 tapa ikatan perawatan cah mendatang pera melakukan perawatan pasien transplantasi sumsum tulang pre, intra, post) penyelia osis sikebakasshassaiandinsi sewaan pem menyiapkan pasien untuk tindakan brachioterapi kerinduan penyedia mendampingi pasien untuk tindakan bmp bone marrow function) dan bertindak lumbal function) melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat bencana kritikal ena aa.) maw pang taee | jag pesta onindaran mais oo l jpara aman pengen ibf pestapesat ttm peringatan penyedia akan para tab pada melakukan range moti te) pasien 'beri kondisi seat dar masa pada paten dngan era kendi (kemasan an maan perawatan pelat r tar mag meta jang munir j erindaran memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian perpindahan mama angka sub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan (ld promeritan perawatan pai pain terminal reason ternyata malahan dokumen pos keperawatan pada tar aan epaanaan (ema japamostepsasaan erased tampa daan para oao terampil jone tatar pena kenamaan man preneandan paman tepat menyusun rencana kegiatan individu perawat per dokumen harian terampil semata pengabdian pada masyarakat melaksanakan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan permai semua jenjang kanakan tea jangan dian kesehatan w |a| melaksanakan tugas lapangan bidang kesehatan permai semua jenjang melaksanakan penanggulangan penyakit wabah tertentu permai semua jenjang apaan meme larangan aan pengembangan pembuatan karya tulis karya ilmi: membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian. pengkajian, survey, dan evaluasi profesi idi bidang pelayanan keperawatanpera emas ana (batam bentuk makan (aa junpar'sendiri bidang pelayanan keperawatan yang tidak dipublikasikan: aparat ppt peta eni makalah ( aa amatan (pelayanan keperawatan pada pertemuan ilmiah fara tan unsur sub unsur butir kegiatan angka kredit pelaksana kegiatan per bea penelitian bidang pelayanan sebagai ketua peneliti setiap penelitian wis ee.elayanan keperawatan buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional nsm. s membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pelayanan keperawatan yang dimuat dalam naskah semua jenjang penerbitan pembuatan buku pedoman semua jenjang pada tuan penampilan membuat buku pedoman bidang pelayanan keperawatan nan ketentuan teknis bidan, semu: antar test sang para ena masa mia eren eft, pengembangan teknologi tepat guna mengembangkan teknologi tepat guna bidang pelayanan keperawatan produk teknologi semua jenjang kar bidang pelayanan keperawatan pelatih bid: (penunjang tugas pengajar pelatih bidang men keikutsertaan dalam mengikuti seminar lokakarya internasional nasional sebagai: aan pergi khatra bidang pemarah memantau pelayanan kepenatan |'b membahas moderator narasumber (xi semuajenjang jefpeaal ttm gs semuajenjang mengikuti delegasi ilmiah sebagai: (ea jau o jae ta semuapenjang general o u n s semuajenjang keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi, sebagai aan palapa mean semujabatan fungsional perawat ketua wakil ketua tahun semuntara puluh) tahun aam semuajenjang jeo dua puluh tahun cio terjun tahun mam semua jenjang angka kreditboh pasa maa men ( uan semua yang magister8p aran semuajenjang ( amn to3 semua eyang kangosantomtetewaaan stage sem pasamanberkegikegiat"( ae pendidikan sekolah dan semua jenjang memperoleh ijazah gelar ane dit peng anna tanda barat pendidikan dan pelatihan https idanatau lamanya antara 640jam sertifikat. pama jemmeamamsi lamanya setara 80jam ran ls| jam peta pendidikan dan pelatihan were (pelayanan asuhan keperawatan melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat aroma keperawatan pemali w gea ana (tam tata dapa bkn inn pera, tp) angka sej psm mama selamat |ramosa memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar lanjut laporan ahli pertama (ep maa melawan mea kecamatan tags terawat a arti ppp ema japasaaa maa tam kembar paras tagrosa tertawaan bera trertam ahli utama menyerang rencana tindakan keperawatan w v merumuskan uan keperawatan pada beam pama pama arga papa memakan onder ter awalan amami paparan ama papa near mas (tama jimpiementsi keperawatan helksikan upaya promo pad maid er melakukan stimulasi tumbuh kembang penindakan ahli pertama memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi perpindahan ahli pertama memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan perpindahan kesehatan keluarga are kompos aaa. )#e & memobilisasi (memanfaatkan) sumber daya yang ada dalam penanganan perpindahan masalah kesehatan dot (melakukan dnemimasi informasi tentang sehat dar seat ernaaak aman mama angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan an anri l ih#tz m aan pendanaan mana man menu nnn membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati| perpindahan masalah kesehatan cam asa awan (netra desiminas tenang masalah kesehatan man docs mana ktt wsicukan upaya preventif, pada: melaksanakan case finding deteksi dini penemuan kasus baru perpindahan ahli pertama mac maret melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan perpindahan ahli pertama dahi madya, irama melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien perpindahan ahli pertama ahli maya ahli utama pps fan tali mie mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggotanya keluarganya perpindahan mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular dekan memakai paman page u ses melaksanakan skrining jos tia daan pembina kompak (amat maa melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok perpindahan jafdasamtansusate atta ata melakukan peningkatan penguatan kemampuan sukarelawan dalammasalah perpindahan kesehatan melaksanakan advokasi program pengendalian faktor resiko penindakan ahli madya memanfaatkan sumber sumber komunitas dalam pencegahan masalah perpindahan kesehatan melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat perpindahan ahli pertama penahan eborahan mara apameemmamana mata karam pmsenanmammerasat daan aam batuan wadan tanamkan upaya membuat pasien pama (reaktor rentals petir edan ata pemutihan kelurahan pengaturan sun bur melakukan tata kelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan perpindahan resiko trauma injury rekan managemen ebt eutroperi rama tindakan keperawatan yang berkaitan dengan monika e ,w melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan perpindahan cos anica maya ata tina keenan yang tea dengan ada ae.r era penata penahan keatas (come aras ben bana dengna ban ana won pte bara sen ann sera dip iban ena ara let par) melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal hoping care) perdana yakdksraman tanda tan keperawatan yang brain dengan vas memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman perpindahan ana pameran ear moda (mata ane menu terapi tegangan kepada paten silat tera bermain pada anak (amat antar tatakan #npiementsi keperawatan yang khusus mena enak aan melakukan tindakan keperawatan spesifik terkait kasus dan kondisi pasien ear pemanasan tembaga bear was (amat om mena merawat pasien dengan wsd (medan, album melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik ahli madya khusus beresiko tinggi mia beli merawat pasien dengan kompleksitas dan resiko tinggi dan menggunakan perpindahan lalat kesehatan berteknologi tinggi paw pai denga seneng edema aah antar melakukan tata kelola keperawatan pasien yang dilakukan tindakan perpindahan diagnostic invasif intervensi non bedah pada anak dewasa ember barat sit dengan onvenrasi (mama name memantau pemberian jari konsentrasi nakal dake dna. palagan manis bri bear (matan itrium melakukan perawatan bayi asfiksia bbl kelainan kongenital keadaan perpindahan khusus mempersiapkan undakan embriotranster true pie dealbata ali bea pesistukan terapi kognitif men pejabat eselon dengan urutan sebagai berikut: sekretaris,. himpunan peraturan perundang undangan kementerian para pem maan melawan #runyam |emamansstowrs (lakukan terapi lingkungan pada tien gangguan jiwa penugasan aniituda (latar perawatan psim dengan pera kekerasan tamatan anna lek melakukan tatakelola keperawatan pada pasien dengan kemoterapi pre, intra, post) (citrina perawatan kanker menekan isian penatalaksanaan kestavasasi (mama rama memberikan konsultasi dalam pemberian asuhan keperawatahli madya tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien ane kadal tera komplementer holi 54apaan tamtamai) pada tahap intra operasi sultan upaya mereka pada tour raba mama satu ahi madya ba) kepada piemfnsltasi pemberdayaan peran dan tingal anggun keluarga omah ank (bi merindukan perawatan lanjutan pasca hospitalnasi bencana maman o |o018 ati pertama kelompok masyarakat melakukan pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pasca bencana perpindahan melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan keperawatan pasca bencana melakukan pembinaan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perpindahan pelayanan keperawatan pasca bencana fr) sa) www peng berikan, perawatan pediapeseaimenjeiang ajal sampe eniripgal vatipataaa madya ahniltama memberikan dukungan dalam proses kehilangan. berduka dan kematian ahli pertama nui muda ahli nya ahi vaga eablaoangan mangemeagjaa ito mainan priskukan evaluasi keperawatan, faa melakukan kraussi tindakan keperawatan padat". "ta pesan vittatum jajkemara laporan aii muda masyarakat anna peran wiivapn, jajtrmodifkssirencana ssuhankepsrawatani kaus loo keuangan hit perannya, daukangngkasan pesengindaha. use pelaporan ahi muda melakukan perencanaan pasien pulang (disohargeplanain) pelaporan anti muda pemogokan dokumentasi prosea keperawatan padatatak penerimaan sma ram prtakcangan tindakan keperawatan: "aa! pan pama ata tah see lean eri ficiaksarakan sud kasur keperawatan tekian ilp oie meminta pesisksanatin yuri pelayanan dan seakan keperawatan ).i. pekerjaan ole g,fhilkida peoiselaan keperawatan pisiekukan perencanaan pelayanan keperawatan jieovusun rencana saire bilang perawatan) perdokumen amilum menyusun rencana progam tahunan uni ruangrawat perdokumentahunan asli nada menyusun rencana kegiatan individu perawat per dokumen harian ahli pertama apa o.a8 ahli utama w #cetakan pengotaniasian pelayanan keperawatan aamowsetan tahun pehyaanteremwaan | pem naa menyusun uraian tugas serial peran dan area praktik ) perdokumn ahli madya (etkirikan sangat ketenagaan perawatan) 0gp, natal melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksiperawat perairan oi9 ahli madya (pi|melakukan erlenthei fetsyatden toebasisa )o ) oai nen coat. too pelepasan akn jecinkukan kerdensising pemwatama tetapkan ahi madya d')hetsloukan pemberian penugasan parawaly oo) tem dh uji kesuma kik jin jam muda, melakukan penilaian kinerja perawat) pelaporan ahli madya melakukan preecptorehip dan mentorahip (aoi ahipataa ahi muda utama kepausan pem gaaamamangcawat pesarean pmacngemsanpengkan petapeasa pedalaman) ulama pamengtmpegasandankaun term terdiam iban amanat pomsaremat lor arta emanstasntmatm asam edaumeho agar ema toa gam saankeman ana bean perasa esa ena maan saus peran mot makpesamn terasa tama naa eamuanperamarapmemas ton roma asana peran mentmesana mamak .| mean) aniaya alasan mengena peanayanasardanaman tawa utama rustam man masalah madamaantegatntantuan pertapaitedaan semuaganang menandai tpspangadndmarseatan apem tes tpmenaaeradam senang halaman pemetaan saameraa spt serang pamammanesamanan semua jaa profesi idi bidang pelayanan keperawatan bidang pelayanan keperawatan yang dipublikasikan (pam temurun yaraomadadean anus tukang angka sub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kreditdalam bentuk buku (oo o em semuajenjang (batam bentuk makalah (omar|param bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional lo semuajenjang batam bentuk majalah man yang duku leh lipi serpala teras batu param temu matah tian semanadia serangan jikanpadt irtadtn | saka pai mn) mangayar kecamatan ata yang bian ira sara sama (batam mata ini yang diakui ole nata yang berwenang emajalu o u ab oo pasaran w . membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pelayanan keperawatan yang dimuat dalam semua jenjang penerbitan pe. ihentuar pemandangan keadaan melanin bidang pelayanan membuat ketentuan pelaksanaan bidang pelayanan keperawatan kak semuajenjang perawatan dahtemtuettewntan teng paman kerusakan para pengembangan teknologi tepat guna| mengembangkan teknologi tepat guna bidang pelayanan keperawatan produk teknologi semua jenjang idi bidang pelayanan keperawatan semua jenjang kate tawar aya mar maa seminar lokakarya bidang pelayanan keperawatan m . m per semua peru semuajenjang angka ppm mma masam raman, waw ing doa ima sea oman gamma ona mendata ona pot tera nana pama mei keanggotaan dalam tim penilai menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perawat, sebagai: batan pang perma rap maan mui dengan member png kaya u peta ata ee ana (am semunane ama semananan pasa semen anantaemmtemaean (itas semen bam sama afematmem sem enamberkaitan dengan pada sami menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, (ia kal anwar abubakar pti jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit presentase jabatan fungsional perawat | seram, oo mahir too pengen oo nye oma nya any nya unsur utama ia.2|. |. |.unsur presentase jabatan fungsional perawat (ahlipertama ahlimuda ahlimadya ahli utama oo dona comp ine nya town oya nye (ta" kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas perawat . . vel o ee f3sur presentase jabatan fungsional perawat semu terampil il. mahir penyelia oya nya nya mi d kai unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pelayanan keperawatan and asuhan keperawatan pengelolaan keperawatan ma formasi khusus aparatur sipil negara kementerian lembaga tahun anggaran::formasi khusus aparatur sipil negara kementerian lembaga tahun anggaran kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia sesi) formasi khusus aparatur sipil negara kementerian lembaga tahun anggarmk formasi khusus aparatur sipil negara kementerian lembaga tahun anggarjurusan terbaik terakreditasi dan program disesuaikan kebudayaan , perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian binaan kegiatan tata cara seleksi akan diatur lebih pendidikan dan kebudayaan masing dilakukan lanjut oleh kementerian ri. koordinator dan pendidikan dan kebudayaan predikat lulusan dilaporkan kepada berkoordinasi dengan panselnas panselnas cons cons tahun cumlaude dengan pujian tahun kelulusan diumumkan oleh panselnas cons tahun melalui website,eleksi sm 3t) daerah 3t. iya aanja.kelulusan diumumkan oleh membina melatih olahragawan panselnas cons panseinas cons tahun @apresiasi aik nasional, tahun melalui website: regional maupun internasional pada:sima. ale .i medali perak:fan: ez! yang dibuktikan dengan fei fotokopi sah serikat piagam surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau er)adakan dan provinsi verifikasi tanda tamat belajar, kengentertan maga masing: (uban) berapa cc. seleksi tata cara seleksi akan diatur lebih orang asli papua oap) adalah asing k l pemprov papua lanjut oleh up4b bersama pemprov mereka yang memiliki garis dan papua papua dan papua barat keturunan ayah (patrilineal oap. barat berkoordinasi dengan panselnas, pak l kegiatan lanjut oleh kementerian sosial dan dilakukan berkoordinasi dengan panselnas cons tahun disesuaikan koordinator dan dengan kelulusan diumumkan oleh dilaporkan kepada ke) kompetensi panselnas cons tahun pesat tah antennas cons ina. yang dimiliki melalui website, tahun penyandang bai disabilitas bersedia ditempatkan pada instansi:: mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara:minor2thun2014 perang tea pedoman pembangunan agen perubahan instansi pemerintah ted bbb:permenpanrb no, tahun pedoman pembangunan agen perubahan instansi pemerintah. himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapembangunan agen perubahan instansi pemerintah eeipermenpanrb no, man permenpanrb 1823tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya permenpanrb 25no, tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya permenpanrb tahun jabatan fungsional! pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnya permenpanrb no,: pembawa acara, petugas protokol, dirigen, naskah sambutan, balipost, standing pen, meja, mappermenpanrb tahun pedoman pembangunan agen perubahi peraturan perundang undangan kementerian paraf .:: mekanisme kerja agen perubahan dengan tim rbi instansi pemerintah, mekanisme kerja agen permenpanrbermenpanrb no, tahun pedoman pembangunan agen perubahan instansi pemerintahios ahe aj:himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb:cc. rohaniwan: saksi, para pejabat . himpunan peraturan perundang undangan kementerian paraakta lil tete()om permenpanab tahunn reformasi birokrasi nomor tahun tentang mekanisme pengelolaan hibah pemerintah lingkunganmenpanrb tahun meahimpunan peraturan perundang undangan kementerian paraiposhimpunan peraturan perundang undangan kementerian paracc.mi peraturan perundang undangan kementerian para:permenpanrb tahun tiahimpunan peraturan perundang undangan kementerian para(l) pengikatan kerja sama dilakukan oleh menteri atau sekretaris kementerian. pengikatan . permenpanrb tahun p4kngikatan kerja sama dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. (l)himpunan peraturan perundang undangan kementerian para(l)permenpanrb tahun fpi(|)ais5)himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb tahun (p3:himpunan peraturan perundang undangan kementerian paracc. pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang, jasa atau surat berharga djvu)himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb tahun p4tanggal tanda opo mem stan kerajaan mangacatatan persetujuan: para: permenpanrb nd.demcc.bnn tentang nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipil eli ad:pky nilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipiltahun ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan menteri ini. . himpunan peraturan perundang undangan kementerian paradinyatakan yangnilai ambang batas tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipseleksi calon pegawai negeri sipil tahun nilai kriteria nilai ambang batasal nomor tahun kpr: meng pedoman inovasi pelayanan publikcc.mp4) pedoman inovasi pelayanan publik(l)(l) tertuang dalam pedoman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. (l)inovasi pelayanan publik. nomor tahun tentang jabatan fungsional genera dan angka kreditnya tlp:,tegfee) jabatan fungsional generano, tahun jabatan fungsional generaai peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya(l)himpunan peraturan perundang undangan kementerian pararmenpanrb tahun et) jabatan fungsional genera dan angka kreditnya: dan penata muda tingkat golongan ruang n b. genera penyelia, pangkat: penata, golongan ruang ii!lpermenpanrb tahun k5). jabatan fungsional genera dan angka kreditnyahimpunan peraturan perundang undangan kementerian para5) sambutan menteri,..: menguji. permenpanab tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya menguji coba cap tanda tera pada tapak tera, dan meriksa material bahan http besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan ii::.melakukan pengusiran http besaran tekanan, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan ii: melakukan . permenpanrb tahun ph) jabatan fungsional genera dan angka kreditnya: menguji konstruksi http baru besaran panjang tingkat kesulitan menguji . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para menguji konstruksi http baru besaran panjang tingkat kesulitan ii:lainnya tingkat kesulitan 1l.menguji konstruksi http baru besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan ii: .: .rmenpanab tahun lif| jabatan fungsional genera dan angka kreditnya'permenpanrb tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya31l. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnyaiii, :himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: susunan acara, pembawa acara:tamah. pasai..rmenpanrb no, tahun mp4,::himpunan peraturan perundang undangan kementerian para.permenpanab tahun m#4k) jabatan fungsional genera dan angka kreditnyailmelakukan pengusiran http besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan iv, : .menguji sifat, ukur, takar dan timbang http besaran suhu tingkat kesulitan iv: melakukan pengusiran http besaran suhu tingkat kesulitan iv, melakukan . bi peraturan perundang undangan kementerian para :melakukan pengusiran http besaran tekanan, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan iv.:permenpanrb tahun zfj jabatan fungsional genera dan angka kreditnya, menghimpun data teknis dan spesifikasi http tingkat kesulitan s0::yampaikan paparan hasil pengujian ulang tip yang indikasi adanya penyimpangan http tingkat kesulitan kepada pihak lainhimpunan peraturan perundang undangan kementerian para: menguji konstruksi http baru besaran suhu tingkat kesulitan iv::: ll.rmenpanrb tahun p4p): menjadi . himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb no, tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya:. himpunan peraturan perundang undangan kementerian para,sebagaimana dimaksud pada!permenpanrb tahun wzx jabatan fungsional genera dan angka kreditnyahimpunanpermenpanrb tahun pzk jabatan fungsional genera dan angka kreditnylllhimpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb no, tahun me4j| jabatan fungsional genera dan angka kreditny. permenpanrb tahun jabatan fungsional genera:himpunan peraturan perundang undangan kementerian parall a, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan fungsional genera keahlian,(l)rmenpanrb tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya(l): telah mengikuti dan lulus uji kompetensi genera keahlian: dan memenuhi . himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanab no, tahun zk) jabatan fungsional genera dan angka kreditnyahtes. selaii peraturan perundang undangan kementerian pararmenpanrb no, tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnyall(l)25xpermenpanrb tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnya. kdi himpunan peraturan perundang undangan kementerian panmsh) jabatan fungsional genera dan angka kreditnya sesrol. sub unsur (m1 satuan hasil angka kredit "cu:lae pendidikan dan pelatihan fungsional teknis pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional genera serta jabatan fungsional genera serta mendapat |mendapat surat tanda tamat pendidikan danarena maa mama apaan mua san nanang apa kaga gama apa lamanya antara jam https sertifikat janji tapi semua jenjang pra pan ana tar ama era jun pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara| laporan per instalasi uji penyelia perlengkapan standar dalam rangka instalasi uji dalam rangka tera tera ulang http jan) tera tera ulang http meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam laporan per instalasi uji penyelia pelaksanaan tera tera ulang http pelayanan tera atau tera ulang http melakukan pelayanan tera atau tera ulang http besaran massa w w tea pama ara utp ban tar kran kegiatan wow luu uj o :rr # fp. pa. team amamaama apa memar maa o maan bet manga dengan poo man w we amanat pemanas meeneaai perma amanat panama oma meme planeta mena imran amanah (ask man men panama masam era arapcc.:himpunan peraturan perundang undangan kementerian para men bea menu ben pama ganataaeaa aa buta pemtmenmetpmaauah unit nan nan man mann man gema man man sama patent pemetaan pama aaaaaa wanda ama ut, menguji sifat, ukur, takar dan timbang http besaran listrik dan men men masa wassskebkdesisi mana mana bae bea ' ''.i xii jaan s5) melakukan perhitungan hasil pengujian http besaran listrik dan bas eat aga aan oo man men gemar paman bebe aan w bebe ame uta mamasa amanat paman a dan momen gaya nan mana men peta e gaya omar 5p pe poo dan momen gaya pesat amma eft v ) ) : ''''rrtieaaaatrtrw melakukan pengusiran http besaran tekanan, gaya, dan momen gaya| poo pon men mal ann men men dan momen gaya e be pra taman pena men men men t t8 : brsataaat bemamematmeasgt memar pama pesat obmeaar pama umaaaat menanam masa merana maa amanah manna man man rnaaamom enam pmeamaaa perawat memes mamasa peraga oma mereka fee mean kegiatan gp # w ow m tanam nama ams nan mma patut maa amsamtoamat ema tam genkai jan snn ml. menjaga benny penanaman peta aaa ama akm ema daemarbeanamnamtaamtr gea aaa aaa izin tipe dan atau izin tanda pabrik dan atau izin tipe: " pemain aan opt pemeran emas apem ema taaassnaa | toe tama jembtamsamaamaaama mop pembunuhannya untuk dirusak tapak temanya aaa profesi bidang penerapan pencarian yang dipublikasikan: j5. a n penerapan yang tidak dipublikasikan: e fpaamtemturmaraan po tea semata aaa bidang penerapan yang dipublikasikan: es, . mojo mewmmaan aware aan d ee. hrpara peta benak masalah (oo eah saru menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalan pertemuan ilmiah anang penerjemahan penyaluran buku dan bahan terjemahan saduran dalam bidang penerapan yang dipublikasikan: nan bahan lain bidang penerapan pipa man ann pemanas ben ban apa pembuatan ketentuan pelaksanaan dan menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang penerapan sandar semua jenjang ketentuan teknis bidang penerapan. nara depejapan semuajenjang penerapan perantapa jar) bidang penerapan sa. amat mesum men men eftenpaaa w (e|semua jci ono tas ee, uvw v s lc keanggotaan dalam organisasi project menjadi anggota organisasi profesi nasional mana lan apa bean ena maman menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia azwar abubakar k pemeran kategori keahlian dan angka kreditnya tin angka kredit m mi ? v pendidikan sekolah dan memperoleh mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar aan kai (pom ai e sato datanya pendidikan dan pelatihan mengikuti|serta mendapat surat tanda taurisotopana haa nanang dengan mega armata map amati asam rara lamanya antara jam https sertifikat los semua jenjang pata pan aan bela perda laa fee tan dan pakan penataan tea star jan) penerapan ia. udara laporan per ahli muda atau perlengkapan standar dalam instalasi uji dalam rangka tera tera ulang http instalasi uji rangka tera tera wang http eka meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan laporan per tera tera ulang http instalasi uji menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera tera ulang http laporan per ahli muda instalasi uji menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dala laporan per rangka tera tera ulang http instalasi uji menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera tera ulang http laporan per ahli madya instalasi uji (te) eaanaamumeaama apenmamatmentamaa opp aap antara man man apes nan alabama ora masam b aam ema ara apamatam tatanama kasteadattentanea www beber amanat ea) kanan oat hack kesal. mana nanang men eter afmameaman onadadagah.c maan nannnnnnnnnnn kanannya bnn amar penamaan fee terr apaan bea aananpaa maa messi mas : s #'eet tow w mana ennnnn man pemeran men mea mea sean mea t peter tra pemantau apa am) ann t apaan area) bea mea mea men pen pemarwaat apem ara pemanenan koe area men mea pesmemessa mna peampmasamsihamaut bea men bela petra meet aer aeetessnemasan? pem ape nge rar masam jean emmemraaa eka penanaman le) ojo. medamamarsaurh apem maa dear a arm aan apamsamaaraanatn aeatereuamang arema apartemen ore pena ben bela pasmareamsttr peer ina afmeteamamasaaa aan psemenmenastanta beam oto psemaramastasanga meet tam plpsemwamasasasa erat are pamtamasyamaa merta pasa ppsamama man lainnya besa,: dan kunjungan tamu dalam negeri. pasaier per wow www (ata ee beranaaaa waktu lainnya e ber bea ben men pelet w w bebe aan bebe afmateama aaaaaa beer aam kanan nani mentok man nanang ann men aaaaaa aan momen gaya era masam arwana man men isa ammar ara land a e , momen gaya ppmateaa mma melakukan pengusiran http besaran tekanan, gaya, dan momen gaya ain pogearkesuitant uss vikram melakukan perhitungan hasil pengujian http besaran tekanan, gaya, dan men amsateami ear dan mana ana men memmeasureaaah weh amatiran kena nana men men fee afsarcamat ram kena anan bnn mana men men ammar e pesmaetama umat wwe amami pada saananaatmeaat there amanat ema gro rar teamanfamaantesumratamunmeamuwe peamecasomanmaaw web asam one www jj 3j u jjv par ana desa tan puan l asean (ee aam pasaran mean menanam ata mena ngan menara atau menara ulang http yang dipergunakan untuk mengukur unit bahan komoditi yang dapat membahayakan jiwa cacat badan melakukan tugas daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi penugasan ahli muda serta distribusi penduduk terpencar dan jarang ti) menyaksikan peragaan http luar negeri (witness) ahli madya pengujian http dalam rangka menghimpun data teknis dan spesifikasi http berikan izin tau izin tanda (nd apaan mam asia apaan mera oem maka tanda dea maa melakukan pengujian terhadap http dalam rangka penerbitan izin tanda pabrik dan atau izin tipe pemanas ane tentang urat abal i l mera dea emas peer pes ea. afmsanaama era amat ppp mar amat ram ppm materi www pemetaan anak permana ppestamar ema amat drama pama maa ppsamaaa fe, afamamaaa pesanan t f amerta era parama izin tanda pabrik doo dan atau izin tanda pabrik aaa adanya pengaduan penyimpangan sifat ukur http (ee panama pss amanat ha. pe " s m membuat laporan hasil pengujian ulang http yang indikasi adanya: penyimpangan http pesanan tan ngan ken mena berlagar taman idmas fear tenda dengan dasar kera menjadi saksi ahli persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat berdasarkan hasil pengujian ulang http yang indikasi adanya penyimpangan http (aneka kemitaniy nha irisan afasaraama mai pengelolaan cap tanda tra melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera ahli pertama mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang ahli muda menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera disain per jenis pengembangan pembuatan karya tulis karya ilmiah karya tulis ilmiah hasil penelitian pengkajian survei evaluasi bidang tya profesi bidang pencarian ipencraan yang dipublikasikan: saat mepesamben age mega mm. karya tulis berupa tinjauan atau ulasan umrah berupa gagasan sendiri dalam bidang penerapan yang tidak dipublikasikan: pas tanda pama mask asa menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah area paus (pem penerjemahan penyaluran buku dan terjemahan saduran dalam bidang pencarian yang dipublikasikan: aan bahan bahan lain bidang penerapan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional semua jenjang bea man men menanam pam tara ama epamaaa ama menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pencarian dan atau menyempurnakan pedoman bidang pencarian pedoman semua jenjang menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang penerapan semua jenjangperan semuajenjang penerapan pencarian mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian laporan setiap jam pelajaran peran serta dalam seminar, lokakarya mengikuti seminar lokakarya dan berperan sebagai aan banana ana dengan mea ama pemgea sai maa aa, pes pw manek para sis isa alel eme permenpanrb tahun jabatan fungsional genera dan angka kreditnygenera terjun unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat penerapan pengembangan profesi ( unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penerapan lelgenera persentase per tam opa kel madya unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pencarian pengembangan profesi unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penerapan sunah |o00 menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia trd tag t jundgenera unsur persentase20x oktor (s3) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit jabatan fungsional genera persentase ali madyamenteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia ttd a32 azwar abubakar e.engamat tera dan angka kreditnya, dno, tahun jabatan fungsional pengamat terahimpunan peraturan perundang undangan kementerian para(l)permenpanrb tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya bab ii!:ll a, dan penata muda tingkat golongan ruang ilv. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya,himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: mengetik . permenpanrb tahun mei jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya mengetik konsep surat permintaan pencabutan sup izin lainnya kepada pimpinan unit, mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan bkt: melakukan . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para', .::.permenpanrb tahun kekekdi himpunan peraturan perundang undangan kementerian para petunjuk informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik brosur, permenpanrb tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnyaukur ulang), melakukan pencatatan hasil pengamatan http:, .nyusun konsep berita acara pengamatan bkt, usun . permenpanrb tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya .41lhimpunan peraturan perundang undangan kementerian para.mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai penyaji:l.menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan: mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai penyaji: membuat alat peraga penyuluhan:s5s.menyusun petunjuk informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik banner, .menyusun petunjuk informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik selebaran: menyusun . permenpanrb no, tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnyainspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat: .. pengamat . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para:: melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan http sebagai penyaji:.mendiskusikan konsep program kerja pengamatan bkt sebagai membahas:nyusun . permenpanrb tahun klt..: .himpunan peraturan perundang undangan kementerian para menyampaikan surat permintaan pencabutan sup nyaji:, mendiskusikan konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran::permenpanrb tahun mk) jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya.menjadi saksi ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan satuan ukuran:mi peraturan perundang undangan kementerian para :, himpunan peraturan perundang undangan kementerian para::x dpermenpanrb tahun jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnyapermenpanrb tahun mikha jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnyaprovinsi:kabupaten kota. . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para pasairmenpanrb no, tahun a13 jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya! . ii peraturan perundang undangan kementerian paratan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada (l). himpunan peraturan perundang undangan kementerian para esasai. permenpanrb tahun jix) jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnya(l),kediri jabatan fungsional pengamat tera dan angka kreditnyasub unsur butir kegiatan angka satuan hasil pelaksana kegiatan ai . ). ".tie r.,,. . a.a. pendidikan sekolah dan mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar: png pe! bel memperoleh ijazah gelar pistol sean semuajenjang piyama (aman oem semaine tours (sman sem senang pendidikan dan pelatihan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bidang pengamatan fungsional teknis bidang tera serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) pengamatan tera serta atau sertifikat memperoleh surat tanda tamat pen dan plan par adanya enda com saree https) atau sertifikat (hama tara 9005am sriperseamat semua nang namun antara 3um srmersesinat semana lamanya antara jam https sertifikat semua jenjang is. lamanya antara jam https sertifikat semua jenjang namanya tara boar sumber semu eng han namanya tra 205am srmersorttat semundenang dendam dan pelan mengikuti pendidikan pelita prambanan asa prana peoaaranaa persamaan senapan pengamatan ittf menyusun progam kerja pengamatan utp w ecayusun konsep program kerja pengamatan http progam kerja manis madatomantemeppesamkentnanaun utp ema punya pesamkama (berbagai membahas program kerja eka ebesapaeta tram kera merumuskan konsep program kerja pengamatan http program kerja mahir vad angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan ). melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi penyelia terkait anta surat tua spt ama jar harapkan bak untuk ( aran eta semua rentetan perlengkapan ddnitarasi garapan formulir pemda menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan http laporan terampil pama pga utp menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan kepada obyek pengamatan melakukan pengamatan terhadap penggunaan http dan tanda tera pemula p nama k5) peran post (5g terasa memertea dan mengamati dakumenaa peran utp (aa oa aa melakukan pengujian awal kebenaran http ukur ulang) laporan mar melakukan pencatatan hasil pengamatan http pemula laporan mahir ' mean pan mma arm penaperingatan kedua yang telah disampaikan mahir membuat berita acara penerimaan httpenyelia keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran http sub unsur butir kegiatan angka m6. . ger baar dan pelayaran pelaksanaan pengarah utp w pesan rencana selatan cukur genta eta kumparan daa pas pelarangan pengamat utp see maa berkas daerah data hasi perayaan pendaratan utp ( ejaan poo ame pan tangan pengamatan melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi (pelaksanaan pengamatan http: aan fame aje pembatas mma pan peserta laporan mahir merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan laporan http menyusun database hasil pelaksanaan pengamatan http penyelia pengamatan bkt persiapan pengamatan edit w minuman pom uefa pengarahan soft wmv smua kanan program ket pengaman edit bea madu kesermtamtedapmemaungoe jasa panah forum kara rabagpembaras foram kera arpebaratpeseaa propam kera team jan) merumuskan konsep program kerja pengamatan bkt program kerja mahir melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait menara surat perintah tugas spt aoa pekan dur pentas ( area | taman envarkanperengapan saminatasi campana farmasi pemuka menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan laporan terampil pengamatan bkt eka fdlakdansan pengamatan bert uuu menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan kepada obyek pengamatan (ra tea unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan lal ''wilaporan pemula penggunaan bahasa selain bahasa indonesia,angka arab dan terampilpemula kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah gmahirne) kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau laporan mahirkaran nge surat angka tuas nil (asa ore tamamahir market: penyelia kebenaran kuanta terhadap bkt yang berada pasaran laporan berdasarkan hasil pengaduan fast merkel: menyan konsep bara acara pengamatan bkt berita acara mahir ' mengetik berita acara pengamatan bkt pemula sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka pelaksana kegiatan "sv wow www www w i aragansanaa (er menyusun urat keterangan tas pengajar pdt remahirenyelienyelia keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran bkt berkas jer jun menyusun konsep surat penarikan bkt yang tidak memenuhienyelia ketentuan kepada obyek pengamatan melakukan inspeksi terhadap penerapan surat perintah penarikan laporan penyelia melakukan koordinasi dengan pejabat penerbit surat izin usahasub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang perihalterampil pa") kepada pimpinan unit mengetik konsep surat permintaan pencabutan sup izin lainnya pemulani kepada pejabat yang berwenang meminta tembusan salinan surat perintah pencabutan sup izin surat terampil lainnya dari pejabat yang berwenang prasasti dan pelaporan hasi pelaksanaan pengamatan bkt wb od |e menyusun rencana kegiatan values mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan bkt berkas pemula denah dau pas peliharaan pengamatan det tsa menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengamatan laporan penyelia bkt melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi kasa pelaksanaan pengamatan bkt: pm) pesat penyair (ae pembatas merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan laporan penyelia bkt pengamatan pengerjaan setan pesta pengamatan penggunaan satuan ukuran uraian menyusun progam kera pengamatan penggunaan satanukuan menyusun konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan) program kerja ukuran mendiskusikan konsep program kerja pengamatan pengguna satuan ukuran basa menyan perantara ebagtpemaas pesamkeia 00rb maroman bub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan : ea311 maan payankea merumuskan konsep program kerja pengamatan pengguna program kerja mahir satuan ukuran melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi penyelia terkait makan surat perah tugas spt (ra |e.| menyiapkan perlengkapan administrasi serapan formulir goo pemula menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan laporan terampil (pengamatan penggunaan satuan ukuran feai canaan pengamatan penggunaan sal van urut g uu menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan kepada penyeliotp lapan pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, laporan penyelienyelia berat melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran laporan pemula d005 |oo010 mahir o penyelia menyusun berita acara pengamatan penggunaan satuan ukuran berita acara mahir maa melaporkan kejadian yang ditemui lapangan secara tertulis kepada laporan penyeliangka sub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit a memberikan peringatan tertulis kedua terhadap pengguna satuan penyeliencetak bukti pengumuman bermahirmahirt ) memberikan fasilitasi dan bantuan kepada ppn dalam rangka berkas penyewa penyidikan penggunaan satuan ukuran kal menjadi saksi ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan laporan penyelia satuan ukuran bani evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran jet menus rencana kegiatan alta (tees mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan berkas pemula satuan ukuran mengolah data hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan laporan mahir ukuran menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengamatan laporan penyeliapan terbagi pera cara tanjeearat pembatas (apaan aaa nagai peer laporan mar oo sub unsur butir kegiatan satuan angka hasil kredit pelaksana kegiatan " eeeeee merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan laporan mahir penggunaan satuan ukuran menyusun database hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan database penyelia satuan ukuran penyuluhan manyar persiapan penyaluran wrong les menyusun program kena penyuluhan ( penyusun konsep progam kena ena tan permata doa mendirikan kanan enam kerja kenyal ran ( w www sebaga menyan pet merumuskan konsep program ket penyaluran peramiese menyiapkan bahan dan state' penyuluhan w oeretentitas mmberberandanaudempemutan menginventarisasi bahan penyuluhan terampil menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan laporan mahir (endikusikam konsep bahan dan strategi penularan low mencari pemutaran kebarat peserta gua iemrasun bahan rare pedal emosi prapatan marak ese mendiskusikan konsep bahan informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik jelaga punya mar |ocbogat pembuatan (pan | maa sebagai peer boa menyusun petunjuk informasi bidang kemetrologian dalan bentuk yu: media cetak elektronik asa aram japan " an oo eka jar aan maraton tab (ae ame angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit a# h internet media ost tayangan pa paduan orde dengan pihak pns tenan ear menyiapkan surat paman tugas spt sp oa pm din wenrapkam perlengkapan sdm keperluan aan pama pelaksanaan penyuluhan metrologi legal melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek mahir luh surat (xl penyuluhan melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan metode kunjungan pasar tempat http berada mahi ten opa melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat laporan penyelia lan dutoanatan penyuluhan meat mei dea penyamakan penyuluhan melalu media radio daerah ( apan aa gambar blog maa sat ( apron p aa band evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan metrologi legal pengendara dat tas rataan penyatuan ieaatukan akar data tas pelaksanaan pengusiran ama memilah menawan diatas persamaan reaktan | taran |. tea madekuslantoneptroantasitpasanan kayu mmpeseatpemat (arjerbast pemanas ean p aa paebaaaipesaa akan tama merumuskan porn har pasangan peran ( arogan ar penanganan pengaduan menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap terampil peran pengenyelia metrologi legal mes # w"# " # . r membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana laporan penyelipapa melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh laporanlaporan penyimpangan mahir membuat laporan hasil penelitian bkt yang indikasi adanya midi menyampaikan paparan hasil penelitian bkt dalam hal adanyater maa ana memfasilitasi pengumpulan bahan keterangan bukti ppn dalam rangka penyelia penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal in.matan tera| pengamatan tera yang dipublikasikan: pel semua jenjang dag semua nana pe: berat sama ee3 dalam bentuk makalah | asah semuapar man mana men kem ||. (3e) "ema sera ser mata j2ata amat pa)matan kemetrologian dom semua jenjang penerjemahan penyaluran buku terjemahan saduran dalam bidang pengamatan tera yang dipublikasikan: dan bahan bahan lain bidang pengamatan teranaskah semua jenjang terjemahan saduran dalam bidang pengamatan tera yang tidak dipublikasikan: mang mur ." pa pembuatan ketentuan menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengamatan tera standar semua jenjang pelaksanaan dan ketentuan teknis bidang pengamatan tera menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengamatan tera aan solo tera iv. (penunjang pengajar dan atau pelatih mengajar pada pendidikan formal setiap jam pelajaran laporan semua jenjang kegiatan pengamatan tera bidang pengamatan teraperan serta dalam seminar, mengikuti seminar lokakarya dan berperan sebagai lokal bid arya bidang pengamatan pemasaran penyair doh semua jenjang d.| membahas moderator narasumber loka semua jenjangsub unsur angka e''' ee er'i.??.#t w w s teo o keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi nasional aan, pot been asa pras sar perolehan penghargaan tanda tanda penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya: "an pat ahun ama pada than ( engah ane gema utan asa mainpara pasar utara maa.sekolah menengah umum (smu) sekolah menengah kejuruan (smk) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit jabatan persentase fungsional pengamat tera gema tempa, (ag pad il b ii a til c unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengamatan tera 80x pengembangan profesi unsur penunjang kesan yang menunjang pelaksanaan kegiat(dit) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit jabatan fungsional pengamat tera persentase tenan (oma pet nya tya nya tya ina unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengamatan tera pengembangan profesi unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan) 20x pp. pengamatan tera jumlah ima e | menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia ttd ( r) azwar abubakar enam t525pengamat tera unsur persentase terampil, mark men tya unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengamatan tera hari pengembangan profesi unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan tera jumlah " " angka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing bagi jabatan fungsional pengamat tera angka kredit dan masa kepangkatan stub ijazah atau yang setingkat smu smk atau yang sederajat koo 1yb smu smk atau yang sederajat aa n.a ft diploma sulu v $ smu smk wwe diploma our sur diploma e smu smk atau yang sederajat (oo ls, o diploma maa diploma i!i wj j ( j c c'). smu smk atau yang sederajat (oo | n0 goo |o 12o toon iya diploma diploma iii mana smu sm katuyangsedemae p imi was wwe oma s smu smk atau yang sederajat n c diploma diploma e e aa up smu smk atau yang sederajat ii d dil catur menara menteri pendayagunaan ap. ne: dan reformasi birokrasi republik indonesia ttd azwar abubakar iwa idiranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnykr! jabatan fungsional. pranata laboratorium kemetroloelan dan angka kreditnyabiro hukum dan kip kementerian pi. permenpanrb tahun jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnyahimpunan:pengembangan profesi. pendidikan . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para::: cek antara, pelaksanaan interkomparasi:: penilaian terhadap upt atau utd provinsi utd kabupaten kota, oo. surveillance laboratorium metrologi legal::permenpanrb no, tahun m&xj| jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnyabi peraturan perundang undangan kementerian para .melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat iv, l1l.membuat konsep sertifikat hasil pengujian standar tingkat iv:..mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan standar tingkat ii:ii:.mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan standar tingkat iv: menguji. permenpanrb tahun mke: jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnyatv, 3lhimpunan peraturan perundang undangan kementerian para,.:l: melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat ii: membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar tingkat ii:i:i: menyusu: melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan iv: membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan iv:: menyusun dokumen sistem manajemen mutu level (prosedur mutu): merevisi dokumen sistem manajemen mutu level (prosedur mutu): menyusun rekaman standar dan peralatan: memelihara . permenpanrb tahun jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnya,s1.: merevisi dokumen sistem manajemen mutu level (prosedur kerja):: membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal::: menghitung dan menganalisa hasil cek antara. himpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb tahun me!iyijl)permenpanrb tahun jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnya(l),permenpanrb tahun jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnyapermenpanrb no, tahun jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologianhimpunan peraturan perundang undangan kementerian parapermenpanrb no, tahunermenpanrb tahun me1j jabatan fungsional pranata laboratorium kemetrologian dan angka kreditnya: pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii a, cc.kmompa sam mamasa angka kredit masa o a " etrreee e ae pendidikan formal dan mencapai mengikuti pendidikan dan sekolah dan memperoleh gelar jatah: porter) h semuajenjang sarjana), o uj7. ee'photo ooh semvsjraranata fungsional teknis bimbingan laboratorium kemetrologian serta mendapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan teknis bidang kemetrologian atau sertifikat serta mendapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan lamanya lebih dari jam https sertifikat ( semuajenang (z1 atau sertifikat lamanya antara jam https sertifikat semuajenjang lamanya antara481 d jam oo. " https sertifikat semuajeyang lamanya antara 480jam eriseniikt oo, oo o semuajenjang |iamanyaantara81 160jam " " . https sertifikat semuajenjang lamanya antara 80jam https sertifikat semuajenjang lamanya antara jam https sertifikat semuajenjang semen pengelolaan pengelolaan laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium metrologi legal sesuai lingkupnya:taporanpertaboratorium ahh muda dan laboratorium gentium metuplori legal sesuai tinekunnya laporan per laboratorium metrologi legal merekam data kondisi laboratorium metrologi legal sesuai lingkupnya rekaman perlaboratorium ahli muda menyusun laporan pengelolaan laboratorium metrologi legal sesuai lingkupnya pengelolaan standar metrologi melakukan pengelolaan standar tingkat iu'"oi'r eet lewat dan peralatan atau ja. melakukan perawatan standar tingkat pa") perlengkapannya io. mengkondisikan standar tingkat ho dit o y ahli pertama jani menyusun laporan pengelolaan standar tingkat ( laporan ahli muda melakukan pengelolaan standar tingkat ii: (" ee la. melakukan perawatan standar tingkat ahli muda lb. mengkondisikan standar tingkat tai 0s. ahlipertama f pus) |c. mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji standar tingkat ia. menguji sifat ukur, takar dan timbang standar tingkat 5m il. ahi muda le. melakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat | aporanperunt ahli muda l ) i .i membuat konsep sertifikat hasil pengujian standar tingkat konsepperunit ahli muda di jx menyusun laporan pengelolaan standar tingkat lo. .peran ahli muda at) nose! har (an e w |( ahli muda pesan lain stand: melakukan perawatan stan eat mengundi: tanda tia tb. mengkondisikan standar tingkat il p un o aki pertama) mempersiapkan mer uji standar tingkat pena beng datuk dan standar meng standar tingkat aa ahli pertama melakukan perhitungan hasi pengujian standar tingenii ( o0o20 ahli muda tel membuat konsep serikat hasi pengulas standar tingkat tl angan hasil pengujian standar tingkat menyusun laporan sil pengujian nat ee melakukan pengelola! ran pengelolaan standar tingkat andar tingkat iii teiakaskan pengelolaan standar tini standar tingkat iv: bakat, s2. (a fsciakukan perawatan standar tingkat! iv ikan perawatan standar tiny tpt gee plana , toga meng alasan dar standar untuk menguji standar iitelakukan perhitungan hasil pengujian standar tingkat hitungan hasil penguji manda obati p 0008g ahli pertama membuat konsep serifikathasil pengujian standar tingkat konsep sertifikat hasil p ahli pertama serut ujian stand: ing melakukan pengen pengenaan mangan ingat h. tinggal ja. melakukan perawatan standar ker w # panorama sea sena e anirenama sen aga sandar ya panai meme intan dan stand: untuk menguji standar kerja: pisiskukum perhitungan hasilpengujun standar kerja perhitungan hasil penguji taporanperunit ahli pertama ia. me: konsepsesriikat ani pengujian standar kera pra: mandar baja naa ( anti pertama li) dilakukan pan dolan bandar lahan at: lb: meng kari peramalan peralatan.akan nagara peralatan. penlenaka, pan standar tingkat: lag mempersiapkan peralatan atau peleng nan sesaat bah sandar tindak tempa standar untuk menguji peran pandan pasar" jalan at: menguji sifat ukur, takar dan ti, ska ama itn "nata rapatan atau pelengkap masa bea konsep sertifikat hasil pengujian peralatan komsepperumt menyusun laporan pengelolaan peralatan atau persegi negara saat kelolaan peralatan atau perlu: ane ungkapan stan: o ma (ol .?!. .,.,.?!.?.?.?.?.?,., ,.,.,g,? .? .,.,.?.? ee ama melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tingkat (aj melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat sit oo ahi muda ib. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat ahh pertama tingkat pala melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar ahli muda tingkat ig. men laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tingkat! ) | tiaplaporan ahi muda melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tingkat ill ' melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat j2005 ahli muda | . mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat iii p me y ooo3 ahli pertama mempersiapkan standar untuk menguji peralatan alau perlengkapan standar ahli pertama tingkat pena per dan tembang peranan ats petengkapen bandar pay tingkat ingat membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar konsep per unit anh muda tingkat (xx menyusun laporan pengelolaan peralatan atauperlengkapan standar tingkat! laporan ahli muda melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tingkat nan la. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar tingkat sat ahli pertama (b. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar tingkat m t ahiperama mempersiapkan standar untuk menguji peralatan alau perlengkapan standar ahli pertama tingkat tingkat jasa pandan asi pengin perintah perlengkapan bandar) genangan deg mita iringan jungkat er: (rl menyusun laporanpengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tingkat laporan jo. ahli pertama .) peralatan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar kerja: da. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan standar kering ahli pertama jua emma la. jan ada up unsur mernoman tararamson| marga bhw e aset mengkondisikan peralatan atau perlengkapan standar kerja dat oo zoos ahli pertama amen penata ana peragaan kandarkea| umi niiterama menguji sifat ukur, takar dan imbang peralatan atau perlengkapan standar kerja ' uni jo 00s ahipenama pekan perang basi seniman perikatan dus perlengkapan banda kenal tagorangerunt atifrume membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan standar ahli pertama kerja menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar kerja ( laporan ahtie t m ora ikal basi (teknis tingkat kesulitan kesulitan melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan! eroranperunitt ahli pertama membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kemepperunt ahi pertama kesulitan naa detakpo) fhtenama dikalibrasi kuis tingkat ikan mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis tingkat ikan melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan jeroranperunit ahli pertama membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat konsep per unit kesulitan melakukan kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan iii dikalibrasi v v true ae wakaf pb. mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi ahli muda kuis tingkat kesulitan mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur neurologi teknis tingkat pom juga kesulitan melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan) taporamperwat ahli muda membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat konsepperunit ahli muda kesulitan ii! melakukan kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan a . mengkondisikan alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan yang akan ahli muda dikalibrasi mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi ahli muda piya unit kuahli muda melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan) epomaperunit ahli muda membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat konsep per unit ahli muda kesulitan menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis tingkat kesulitan lan ari muda peran pengendalian dokumen sistem menyusun dokumen sistem manajemen mutu level (pedoman mutu) dokumen oo ahli muda manajemen mutu merevisi dokumen sistem manajemen mulu level (pedoman mutu ahli muda menyusun dokumen sistem manajemen mutu level prosedur mutu! dokumen 0e0o ahli muda merevisi dokumen sistem manajemen mutu level (prosedur mutu, |. dokumen ahli muda oo | s menyusun dokumen sistem manajemen mutu level snstruksikeya ahli madya merevisi dokumen sistem manajemen mutu level (instruksi kerja dan serapan| anstruksikeja ahli madya menyusun rekaman standar dan peralatan rekamanperunit ahli muda memelihara dokumen sistem manajemen mutu ( dokumen gi00o ahli mua mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu ( dokumen cois ahli madya pengkajian permintaan dan il. mempersiapkan kaji ulang permintaan dan kontrak keraton ahli muda s kontrak melaksanakan kaji ulang permintaan dan kontrak merias oo asli madya laa memaparkan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak | kegiatan ti ahli madya | (i kk. & d at) la. ja) . senen v eo # #: s ppp pembuat laporan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak aporanperkegiatan ahli muda penyelesaian pengaduan melakukan identifikasi masalah | pengaduan ahli muda laboratorium metrologi menginventarisir dokumen terkait masalah laporan. to anti muda legal wajib tera pemilik http menganalisis permasalahan laporan ahli madya, melakukan kalibrasi ulang ( laporan asli muda menyusun laporan dan rekomendasi hasil penanganan pengaduan laboratorium sertifikat ahli madya metrologiaporan legal wajib tera pemilik http pelaksanaan audit internal auditor pada audit internal n sistem mutu ia. mempersiapkan dokumen audit internal dokumen i. ahli pertama ib. melakukan pertemuan awal untuk audit internal perempuan ahli muda melaksanakan audit internal i kesan ahli mad id. memaparkan hasil audit internal kegiatan g000o ahli madya je. membuat laporan hasil audit internal taporanperkegiatan ahi mata audisi pada audit internal (" " " ee b ia. mempersiapkan dokumen untuk menghadapi audit internal dokumen it asli pertama ib. menjadi audisi pada kegiatan audit internal kegiatan ahli madi le.) menyelesaikan tindakan perbaikan hasil audit internal o o. temuan. .|. ahli madya id. membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal pengkajian manajemen mempersiapkan dokumen untuk kaji ulang manajemen dokumen ahh muda laboratorium metrologi legal melaksanakan kaji ulang manajemen kegiatan ahli madya membuat laporan hasil kaji ulang manajemen laporan berkegiatan o007s ahli madya validasi dan penerapan metoda membuat metoda uji verifikasi lo. metoda o o o ahli madya uji verifikasi memaparkan metoda uji verifikasi | apaan ahi maya memvalidasi metoda uji verifikasi | kesan ahli madya s) menggunakan metode uji verifikasi | metoda ahli pertama had memeriksa hasil perhitungan dengan metode uji verifikasi yang telah divalidasi (. kegiatan to 00eo ahli pertama cek antara mempersiapkan standard untuk melakukan cek antara font ahli madya menghitung dan menganalisa hasil cek antara aporanperunit ahli madya membuat kontrol chart kontrolchart ahli madya oo) membuat laporan kegiatan cek antara ahli madi pelaksanaan interkomparasi menyusun protokol interkomparasi protokol ahli muda menyiapkan artefak interkomparasi onitarteak oo oo ahli muda melakukan interkomparasi p kecaman ahli madya menghitung dan menganalisa hasil interkomparasi laporan ahli madya memaparkan hasil interkomparasi | kegiatan ahli mad: membuat laporan hasil interkomparasi laporan berkegiatan ahli muda hal eri eee pelaksanaan kegiatan replika mera ahli muda persiapkan dokumen, standar, dan peralatan untuk kegiatan replika verifikasi pengujian efikasi pengujian kegiatan aan tea kanoman mengapa asi pita era mata membuat laporan hasil replika verifikasi pengujian laporan berahli pertama perbaikan dalam rangka metrologi legal kegiatan akreditasi laboratorium ata kai antar kamstasan indon peranan basi man kcmbantoran manga kegiatan semen pen bencana mental can peta inap sunan besaran warn ema aram utd provinsi utd jha saran tetang tan merumuskan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh sesi kegitan ahli madya membuat laporan mengikuti kegiatan penilaian laporan berpegiat ahli pertama metrologi lewat teknis metrologi legal kegiatan akan pakatan men (kawasan intan cetakan hasi kan arti membuat laporan mengikuti kegiatan surveillance laporan berkegiatan ahli muda pengembangan pembuatan karya pubs karya karya tulis ilmiah hasil penelitan pengkajian survei valuasi bidang pengelolaan profesi ilmiah bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian yang dipublikasikan: standar ukuran dan (a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional po buka semuajenjang laboratorium kemetrologian |b. dalam bentuk majalah ilmiah naskah semuajenjang . karya tulis umribalambentukbuku uuu tni ao semuagenjang dalam bentuk makalah p naskah ti 5emuajenjunu oo)la. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional aa semuajenjang dalam bentuk majalah ilmiah p naskah semuanjenjang karya tulis berupa tinjauan atau ulasan timah berupa gagasan sendiri dalem bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolngjan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku c ke h emuajenjang dalambentuk makalah naskah semuajenjang menyempsiken prasarana berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam semua jenjang pertemuan ilmiah menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium semua jenjang ikemetrologian eomemmeamawai jj . gea red tan t penerjemahan penyaluran buku| terjemahan saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium dan bahan bahan lain bidang kemetrologian yang dipublikasikan: pengelolaan standar ukuran dan pengen sandar ukuran dan yag aka kta pai pat metan uga mera ( aan aanpa. pslambentuk buku ee? usu semuapenjang oo| |b. dalam bentuk makalah makalah semuastandar semua jenjang pelaksanaan dan ketentuan gpedoman semua jenjangjenis semua jenjang (ukuran moratorium metrologi lei tv. penunjang kegiatan| pengajar jar dan atau pelatih adil pengelolaan bidang pengelolaan standar mengajar pada pendidikan formal setiap jam pelajaran laporan |.co. semua jenjang standar ukurlaporan semua jenjang dan laboratorium metrologi legal jam pelajaran metrologi legal mana era ama w lokakarya bidang pengelolaan sandaran amaknjang. keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi nasional ? # (profesi sebagai pengurusaktif ooh uma jenjang sebagai anggota aktif | tahun semuajenjang perolehan tanda tanda penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya: e# penghargaan tanda jasa boftigapuluhjtahun oom matte semuadt lainnya doktor) w w amn semusenjag magister j. .a akan y 5o p semuakenjang sarana o u u u u u u u u t ialah s semua) | j ariiwup@ amimapya u1 b nye ivia unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat winata dadar ukuran dan laboratoriumeat (acpa)kemetrologian ahli pertama ahlimuda amhlimadya bai unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat ka ) bd.mam a jumlah menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia ttd s3 azwar abubakar iiangka kredit dan masa kepangkatan golongan stub ijazah atau yang setingkat angka kredit dan masa kepangkatan ruang kurang tahun 1tahun 2tahun tahun tahun lebih dono iya sarjana (s1 sarana (si) o ot a50 loh n b sarjana (s1 magister oo. loan sarjana (s1 oo i3i magister (s2 |. o doktor (s3 io. "$$ sarjana (s1 bpr oo iya magister (s2. doktor s3) sarjana (s1 po a00 page io a68 io. iv a magister (s2 a00 a3ti hap doktor (s3 poo yang sarjana (s1 too 5s too o 68e iv b magister (s2 oo doktor (s3 sarjana (s1) s d doktor (s3mira nomor tahun jabatan fungsional pengawas kemetrologian danangkakb tawngawas kemetrologianpermenpanrb tahun the jabatan fungsional pengawas kemetrologpermenpanrb no, tahun jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnyag .(l):: dan unsur penunjang. unsur. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnya:(l) huruf terdiri atas:himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: menyampaikan peringatan pertampermenpanrb tahun melgawasan bkt sebagai peserta, .menyiapkan surat perintah tugas spt) pengawasan bkt, .mbuat berita acara pengawasan bkt:himpunan peraturan perundang undangan kementerian para .: .meminta tembusan salinan surat perintah pencabutan sup izin lainnya dari pejabat yang berwenang:.menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan penggunaan satuan ukur4lpermenpanab tahun jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnya.61l: menyusun berkas perkara, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum:pepermenpanrb tahun mbr)nyaji: .merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan http, .menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan http, :himpunan peraturan perundang undangan kementerian para:: .::.menyusun petunjuk informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik bannerselebaran, 6::melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah:: menyusun laporan kejadian, menyusun surat perintah penyitaan dan atau penyegelan, .permenpanrb tahun mei jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnya: melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum:bi peraturan perundang undangan kementerian paramelakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan pengawasan metrologi legal mandiri: melakukan evaluasi pengembangan program pengawasan metrologi legal dalam tim sebagai anggota::. himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: .:3l.menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran, mendiskusikan. permenpanrb tahun:.melaksanakan penyuluhan melalui media televisi nasional:himpunan peraturan perundang undangan kementerian parampunan peraturan perundang undangan kementerian para membuat blog media sosial, .melaksanakan layanan konsultasi bidang metrologi legal, ..melakukan koordinasi dengan penyidik polri dalam hai permohonan bantuan penyidikan, .melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tkp):, .melakukan pemanggilan pertama terhadap tersangka dan atau saksi, .ahli: melakukan. himpunan peraturan perundang undangan kementerian para .nhimpunan peraturan perundang undangan kementerian para,(s5)himpunan peraturan perundang undangan kementerian paray6rapermenpanrb tahun mea) jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnya(l)ipermenpanrb tahun jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnyhimpunan peraturan perundang undangan kementerian parermenpanrb tahun eye jabatan fungsional pengawas kemetrologian dan angka kreditnyaas. permenpanrb tahun mea) jabatan fungsional pengawas kemetrologbi peraturan pemenasa menang pena (at ( ledakan sekawanan par semua rana memperaich jaran gelar) (ar pareagaganaa ema jera ape yen jangan pendidikan dan pelatihan ui. lamanya lebih dari jam https sertifikat lo. semuajenjang engsel etnis jabatan lamanya antara ooo jam sre samar semana rasio: negara: kemetrologian serta memperoleh lamanya antara jam https serikat poso semua jenjang surat tanda tamat pendidikan lamanya antara jam https sertifikat semuajenjang kan pelatihan stt) atu lama ana team samar semuajenjane kemana ate ooj smrseama semenpengawasan pengawasan http persiapan pengawasan http ' u m metrologi legal menyusun program kerja pengawasan http ( menyusun konsep program kerja pengawasan http program kerja pk muda end kun kan konsep program kera pengawasan utp sebagi pena reaktan got bebas pembuahan nasa pes proramkena parama (aj merumuskan konsep program kerja pengawasan http program kerja pk. muda ke imantan sura ilmiah ups bpm penamaan utp tan endapan bak denis pengawasan ittf ( ra | ae tra menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan http serapan formulir pk. pertama menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan laporan k :| pengawasan http mma ter stm w w w m w pelaksanaan pengawasan http menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada obyek pengawasan melakukan pengawasan terhadap penggunaan http dan tanda tera pertama larang rena warn (e.| memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan http pk. madya melakukan pengujian awal kebenaran http (akur wang berirama maa mantan pena hasi pengawasan eren ( . peran peta (0s remas png uas aaa men menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengawasan http surat pk. muda melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan laporan pk. pertama pertama yang telah disampaikan melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan laporan kedua yang telah disampaikan membuat berita acara penerimaan http yang tidak sesuai ketentuan, berita acara pk. madya pngk. madya keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran http baba paparan pas pama peg maa utp ow menyusun enna selatan saku bak mana emaampaan sit hasi pelarian pensi ( am teman melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan http: esseerpana era dajetasi perbhimpunan peraturan perundang undangan kementerian para ral waw a (eebaaipasa sintasan database has pelaksanaan pengawasan utp (aa pengawasan bkt persiapan pengawasan bot www sayuran program teja pengawasan pdt ( t w www penurun onder program ket pengawasan det teratas | 0e ema mendiskusikan konsep program kerja pengawasan bkt omo orw sebagi renyah teratas sebagai pembaruan program kera aebagatpaeda agamtera pertama merumuskan konsep prema pengawasan det teams melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait surat pk. madya dalam rangka pengawasan bot batan sarat perintah tugas spt pengawasan ema (ar menetapkan buka pentas pengawasan bkt ( asean item le.| menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan bkt serapan formulir pk pertama menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan laporan pk. pertama pengawasan bkt pelan pengawasan pdt wmv menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada obyek pengawasan penggunaan bahasa selain bahasa indonesia,angka arab dan huruf laporan pk. pertama latin yang tidak memiliki padanannya nasa kepada kemas moda (ma terima kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur) tidak mudah laporan pk. pertama rusak,mudah untuk dilihat dan dibaca sia kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih, berat laporan pk. muda bersih, atau netto untuk bkt yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume padi kebenaran pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi. ukuran, laporan pk. muda atau luas untuk bkt yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, tuas, atau jumlah hitungan me) ena (an ino msg sub unsur butir kegiatan batuan hasil angka kredit murah 535m ww wwe .c& a kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, laporan pk. muda atau trained weight untuk bkt yang bersifat padat dalan suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih. atau netto kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau laporanowner tangan angka oat tani (ara era tone tambang satuan ( array poo beriramamarket) pk. muda parang kebenaran kuanta terhadap bkt yang berada pasaran sen sea nara membuat berita acara pengawasan bkt pertama berita acara muda madya melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuanta bkt pk. pertama ref laporan ama bad menyusun surat keterangan hasil pengujian bkt (an empk. pertamdiwajibkan surat pk. mudsurat pk. muda ukuran, isi bersih, berat bersih atau hubungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus label kal .o a ritus melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan laporan pk. madyak. madymenyusun konsep surat penarikan bkt yang tidak memenuhi ketentuan surat pk. pertamaketentuan kepada obyek pengawasan melakukan inspeksi terhadap penerapan surat perintah penarikan bkt pk. madya melakukan koordinasi dengan pejabat penerbit surat izin usahapk. madyapk. pertama kepada pimpinan unit menyampaikan surat permintaan pencabutan sup izin lainnya kepada surat laporan pejabat yang berwenang meminta tembusan salinan surat perintah pencabutan sup izin lainnya pk. pertama jan dari pejabat yang berwenang tpa pelaporan pelaksanaan pengawasan adat temurun rencana kegitan talua pengawasan bet anategaan ternama pengumpulan data has pelaksanaan pengawasan bkt ( e were aa mengolah data tas persamaan pengawasan bft muda menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan bkt laporan pk. madya melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan (pengawasan bkt: pasa ena pada enam! f ag uu (pesan pembatas maya gear pera rama laporan huda merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengawasan bkt laporan pk. muda anyaman datang tas pelaksanaan pengawasan pdt aae nota penawaran penggunaan sawan persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran uu maa aaa menyusun konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan program kerja ukuran mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan) ukuran sebagai penyaji program kerja pk. muda sebagai membahas program kerja pk. madya sebagi peer program kera rerata merumuskan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan program kerja pk. madya ukuran melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait pk. madya menyiapkan surat perintah tugas spt) pengawasan penggunaan satuan pk. pertama ukuran pang hard (aj menyiapkan bukti identitas diri penggunaan satuan ukuran laporan pk. pertama menyiapkan perlengkapan administrasi pengawasan penggunaan satuan serapan formulir pk. pertamaandangan pengawasan penggunaan satuan uku tan gw menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada obyek pk. muda (bela aparatiro| mau sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka kredit t tr err ee er eeeeee.l euy melakukan pencatatan hasil pengawasan penggunaan satuan ukuran pk. pertama laporan musa menyusun berita acara pengawasan penggunaan satuan ukuran |. pk pertama peran melaporkan kejadian yang ditemui lapangan secara tertulis kepada laporantemuanberita acarapk. pertamapenyidikan pk. muda penggunaan satuan ukuran menjadi saksi ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan laporan pk. madya satuan ukuran evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ( ) ukuran menyusun rencana kegiatan evaluasi pengawasan satuan ukuran rencana kegiatan pk. pertama can m hj menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan satuan laporan pk. madya aaa melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan per ben jafematremhs pan raa bae pen team maa ama maa penggunaan satuan ukuran kai menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan database pk. madya aan pmbrdyamtamaraar (repeats t memsamperantekramtan madsasanteseperamtearemanan aadanipeaa array kerja drama keadaan belanda seed perguruan arema ema bela men mana menenun sama mmmardapenmpaian o tum joe rta bentuk media cetak elektronik bamaamean brebasatpemtans ema eka atbaadparta nama pop vrvvii : ee, .c:ii menyusun petunjuk informasi bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak elektronik ppm tam jajar uu ho repeat ben pada setara pada pas aga jar koran waste tania madya aa maa asa tere seal (oa pertama tayangan prem pk. madya madya melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam rangka penyuluhan wenangan saat perma tugas bpm pemain pama aap dar sentuhan ( aman beriramanaskah pelaksanaan vb melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek penyuluhan pk. madya melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha instansi laporan pk. madya pemerintah swasta jan. jan melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat pk. muda kran (as ema jan melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah | pk. muda laporan mccann beralas (e ietakeanakan penyuluhan melalui media televisi nasional taran oo maya melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah pk. muda laporan fk. mad, (ag maa melaksanakan penyuluhan melalui media radio nasional laporan pk. madya luar end sora ema tapa sep ganas mea menit umar! (rm) men knp tt? yapen ema anamiemst padarmemmanatamr aamrautamemanea ear rta sana taiabtemunpmasah meat rear menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyuluhan pk. madya pena pom sosis jaa men men alabama t tea aja mana menerus menilai pena araeamaantameslah tata ukur aman bata daratan tar ate enam peagamndanstasraraan omar tam menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pertama rawan melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan atas hasil temuan | . pk. pertama madya ame ammareemamtmanteaaa rear maa mita penyelidikan man peta pememasamugasta bantuan penyidikan melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tkp) pk. muda kata fee e 5e aeramnanamaanah ypp nan pan hr ag ara w" "wpk. madya! laporan guna memperoleh persetujuan pk. madya pena pan (so pem aan maan kera pan tama . beras pia menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik pk. muda pai pekan poo erna melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum tram sera ema menyerahkan tersangka dan barang bukti pelanggaran kepada penuntut pk. muda geram melalui penyidik poli 9oco madya ena naa eka sandra aa t twt t # w memanen era melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyidikan bara menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyidikan | .00a0 muda m mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyidikan: nee enam apaan ama irpemaraa matte aan maan manemaman aya aer pengembangan kris fngajantevalan pengsasanetebgilaat pengaman maag lanang ikan pengajar kenakan masam adalah bersifat preventif akui sajak loo madya melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan pengawasan metrologi bea rama tan aras ramai team metrologi legal paw bernada menata ame kera nd mma daftar isi daftar isipermenpanrb no, tahun perubahan atas peraturan center!e sni s a melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program pengawasan metrologi lega! dalam tim sebaga w w penyaji laporan sertifikat madya pemanas laporan serat maan area sat rama ama era set doo pemuda melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program pengawasan metrologi legal dela sea ara data aman esa p rama leo aja melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan metrologi legal dalam tam sebar area madya bags pata ana ramsebaga la) penyaji laporan sertifikat | pk. madya membahas laporan sertifikat muda peran serikat masa tera serai doo pen, sebagai: bean bela eee ( treat pemamah aman ana evaluasi pengen angan kualitas pengawasan petrologi legal melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan pengawasan metrologi peni dalam tim, sebagai: ketua dan mata u w . mandiri aa aan muda ann dalam sebaga arema anggota ( aman aman ria melakukan evaluasi pengembangan model, metode. teknik, dan media penyuluhan metrologi legal dalam imbas w w arema man angsa ( apaan arena again ama penyelesaian pengaduan menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pk. pertama rani masyarakat undang undang bidang metrologi legal laporan legal menyusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan masyarakat laporan pk. madya membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana pk. madya tindakan kepada pimpinan unit dan ppn jika diperlukan tindakan penyidikan laporan j ke i melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat pk. madya melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh muda tingkat kesalahan, masih dalam batas telah keluar dari toleransi yang laporan manga nanenyimpangan |o.tapan pk. madya peran menyampaikan paparan hasil penelitian bkt dalam hal adanya pengaduan pk. madya indikasi penyimpangan kepada pihak lain lapornan (aman ema daan roma tegar ungaran pena mama (aman preman a39 . .,.e .!? .?. . .e &#eua jenjang pemasembantu ama dalan petuahbnereta temu bura pelan ena matan semua empang menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam naskah semua jenjang pertemuan ilmiah menyusun buku panduan tentang pengawasan metrologi legal bad pas semua jenjang penerjemahan penyaluran buku| terjemahan saduran dalam bidang kemetrologian yang dipublikasikan: dan bahan bahan lain bidang pengawasan metrologi legal dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional buku semua jenjang datar bentuk majalah timah tingkat nasional sesan o0o005 semua penjaga terjemahan saduran dalam bidang kemetrologian yang tidak dipublikasikan: pu ) param semur sat bentuk naskah semuajenjang jenjang pembuatan ketentuan menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan metrologi standar semua jenjang pelaksanaan dan ketentuan legal teknis bidang pengawasan menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan metrologi pedoman semua jenjang metrologi legal legal menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan sep semua jenjang petrologi legal lena maa lal, iv. penunjang pengajar pelatih bidang mengajar pada pendidikan formal setiap jam pelajaran |. laporan semua jenjang kegiatan (ikemetrologlan setiap jam pelajaran metrologi legal pena ohm amir, eng eor alang timpentbndatmeasataa lokakarya, bimbingan teknis peranan memo ejaan ara ananda tenan mea ber verama maanpan gea sma w meseanna pesanan (pe ama pora peta aan seat aman dengan kan ben berasben maa men menamakan mena dengan meapertama ahli muda ahlimapya hiane mnc mnc menekan bank bank base nemanem detapertama ooo amamupa taman ii b mjd unsur utama f ) paioma samupa ala madya midine zkema to saat atau yan setingkat v0. ruang stub ij, atau yang orang tahun 1tahun oo 2tahun hun @tahun lebih ,., . pelana ben . dl. misteri2) b33 c sarjana s1) io mn s m c p. sisters2) oo ) 28nono io . .u gross3 i|jojo .i.m www # po. sarjana si) o o o o)ou io o o o3 .o on . in d p . magister2) o o o koboi|o oo ha) |l doors3 a2 sss p sarjana si) oo. o o t|o a oo iva p uj magister s2) oo o a0 oo uus oo or tor rs) bo. k00 | aa s2 sarjana ss) oo. ioo550 oo. oo oo iv b magister) 8g a oo i ss i3 a boro rs9 lo. .&jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya@eli jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditmenetapkan pedoman formasi jabatan fungsional penguji k3,:ata muda, golongan ruang iii a::. himpunan peraturan perundang undangan kementerian parno,: mengambil sampel kebisingan, mengambil sampel iklim kerja, mengambil sampel pencahayaan: mengambil sampel sinar ultra ungu: mengolah data sampel faktor fisika biologi:: melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat spektrometer: melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat plc:: melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat lainnya dengan durasi sampai dengan menit: melakukan analisis sampel dengan menggunakan alat lainnya dengan durasi lebih dari menit: .melakukan perawatan kalibrasi peralatan peralatan pengujian faktor fisika biologi, .: melakukan . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: .melakukan pengujian monitoring biologis cholinesterase, .: melakukan tes kebugaran jasmani, mengambil sampel (sarana prasarana kerja): ...melakukan uji coba produk pengendalian produk alat pelindung diri, membuats1. membuat simulasi pengujian kompetensi dengan melakukan uji coba simulator:: mengelola data pelayanan k3:: menyusun skema sertifikasi uji kompetensi k3: mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim, memeriksa hasil survei: mengambil sampel faktor kimia debu, mengambil sampel faktor kimia gas fume uap::: melakukan pengujian audiometri:himpunan peraturan perundang undangan kementerian para: mempresentasikan proposal kerangka acuan perencanaan kegiatan k3: menyusun perangkat uji kompetensi k3::, menyusun rancangan pengendalian secara administratif: menyusun rancangan pengendalian alat pelindung diri (apd), membuat . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para membuat produk pengendalian sebagai ketua, melakukan uji coba produk pengendalian produk teknis, melaksanakan modifikasi produk sebagai anggota, .:, dan membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan annual report. pengujihimpunan peraturan perundang undangan kementerian parauji ahli muda, pangkat penata, golongan ruang illpermenpanrb tahun eki jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerjapasaipermenpanrb no, tahun e74) jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya::: dan pejabathimpunan peraturan perundang undangan kementerian parrmenpanrb tahun 5y&) jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnycc.himpunan peraturan perundang undangan kementerian para:(s) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. pengangkatsu.ai herman suratan permenpanrb tahun jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya epelaksana sub unsur tuan has naa kegiatan this piawegal sea sean dapat (man semua senang suasana dipo (aan ooo semua em memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https)poo semua jenjang geram pan mengikat pendidikan dan pelatihan jabatan t jan) prajabatan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan iii smpmempresentasikan program kerja kegiatan ahli muda itemeriaa program kerja kejutan o070 itmetuut program kerja ketan ( malam wita melaksanakan kaji ulang permintaan pelayanan pengujian k3 pelatihan uji hasil kaji ulang ahli pertama kompetensi membuat proposal kerangka acuan perencanaan kegiatan proposal ahli madya memeriksa proposal kerangka acuan perencanaan kegiatan proposal ahli madya menyetujui proposal kerangka acuan perencanaan kegiatan proposal o.16s ahli madya (at at) angka pelaksana ' )| )?)|?|?!| mempresentasikan proposal kerangka acuan perencanaan kegiatan presentasi ahli madya membuat draft kontrak kerjasama dengan industri dunia usaha draft kontrak ahli muda ahli muda melaksanakan bimbingan teknis kegiatan ahli muda menyusun skema sertifikasi uji kompetensi dokumen ahli muda menyusun perangkat uji kompetensi dokumen ahli madya mempresentasikan perangkat uji kompetensi ahli madya pengujian higiene industri melakukan koordinasi pengujian higiene industri (mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan (man mma 'b mengisi check dan mempersiapkan peralatan pengajian ( native o00 ani pertama melaksanakan pengujian higiene industri u hentifkasi faktor bahaya higiene indus l w od menyiapkan sarana dan prasarana walk through survey hasil kegiatan ahli pertama anti mad melakukan walk through survey asil survey madya menentukan jenis, jumlah, dan lokasi titik pengujian laporan ahli madya (an memerikan hasi survei (dasi june ooo ani muda tenvetaji hai survei ati madya penilaian aktor bahaya higiene dun mengkoordinir pengambilan sampel dan laporan .0eo ahli madya mengambil sampel faktor kimia agama les tama tuan (aa ono ani mengambil samp far taka u kebisingan aram lebaran bata tua fin kerja (oa ani pertama arfpencatayaan bata pertama pafimarutraunga bata pertama (ar (menyiapkan dan mengambil samp akor blog ( data tua mengolah data sampel faktor fisika biologi data ahli pertama angan astaga menggunakan alat siantar ati pertama tenaronatam gens asi'anatara att pertama "hh penegakan beer meter tasianata ati peranan wemgurhan plc tasitanaisa pertama ienegunaian ala asitanatsa pertama menggunakan sat mivoshop phase kontras masitanatsa pertama menggunakan mencuri anyar hanitanaisa |. ati pertama (onagumakan ivengganakan timbangan nat hasitanatoa att pertama menggunakan ata timnya durasi sampai dengan met gasitanatsa ari penata durasi lebih dari meri asianatisa pertama melakukan perhitungan hasil uji sampel kimia hasil perhitungan ahli muda memverifikasi dan mengolah data hasil perhitungan per parameter ahli madya melakukan pengujian higiene industri tempat kerja beresiko tinggi ahli madya peer bra perataan uud peralatan pengujian faktor fisika biologi lembar kerja ahli pertama peran pengujian aktor kimia (mar kena. ati pertama pengujian kesehatan melakukan koordinasi pengujian kesehatan tenaga kerja: ppp tenaga kerja la. mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim laporan ahli muda mengisi check akan persiapan peng mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian cklin melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja eu) hatkesmaan pengujian fisik ahli muda dar engan spiromera (prana mua pengujian audiometri ahli muda demensia laporan pertama nenek rotan toto oran o040 dan (pengujian cad (peran tanya tor (kemasan eko tekamjartung peran api uda # x d menentukan kalori menu yang dikonsumsi tenaga kerja laporan ahli muda r botani ffimbardatamdaran dea pemain paremenordatamurng beta pertama paremaimdstemae bata penata jelkongoian datahasituikesehatankega data ati muda ketakutan analisis hasi ujikeachatankega . hasitanatss anti uga ina tinggi (afhetarukan perawatan kalibrasi pengajar kesehatan tembarkesa ani pertama pengajian ekonomi mtetatukan koordinasi pengajancrammomi mens checkisidan menerapkan perasan pengajar heist| ant pertama mteaicanakan pengujian elmeri tinlpengikurandrepomarntenagakera oto afi pertama tarfsiakukan terkebugaranjurmani data. pertama memeriksa sikap dan cra kerja data aki muda rfkenambil sampel rana pemaranake data pertama (titan perawatan 7dibagi peran pengajian cream pertama senen kesamaan petarukan koordinasi pengujian kecamatan kerja mengadakan pertemuan koordinasi kedua dengan laporan dar madya flkongsichockistdan mengendapkan seniman pengajar fonetis ani pertama citakan pengajar kesdiamatameja aro "mmm. m. . m5. men oto pera kamen data masi pengajar kendaraan data ario akan angin data hasi pengajian kecamatan kera fan angsa muda man mel fkaesankomamaka iiaaetana ema peangaruitempemsiki poem opo aida hafiidaaanatantikompetnsi tarian ani gaya pamerkan rancangan era gang ket serikat mad memeruirancangan serimariadang kota serikat dan madya pasukan perawatan kalibrasi peran pengion komp were kembar kerja dan pertama pengendalian mtttatan observasi pemunlemi permasalahan itempatkeran oo. fee efeeamatangga serat perah muda ppp bae pasaran pera pefeeatana rat perintah aht pertama tertanam anak metan pengerjaan pasi angsa ani tanya mteryumun tantangan pengendalian efeangantetaa rancangan oee0 ari ata meme agam asiancangan ati mata nee jelmamanaapenamgangr esiangangan anna membuat produk pengendalian koo pemamnikerma serat kembar o0200 naga ebagnamgena serat pernah tua aakukangi eaprodukpengendatan lafroautens eta aman pelprodutaamnrstir porn mita (aikaaksanakan pengajian pengendalian k3 hasi dono naya ketukan cas pelaksanaan pengendapan soo laporan fee ema paman sera pernah pefewagaangea serat permian maya tifmaaksanakan pewaanprodak tebar ega tan membuat simas pengadilan opera kit penyusun prosedur smua aga merancang sarana dan prasarana simulasi fans rancangan muda jelmaarukan coba simulator pasi dicoba pharma panen mete dan sain penulisan atas perisai kempes nara o0so anas diakukan mentoring pemegang serikat kompeten tape daa england itembuatpreetatameni proposal mada tempresentsian stem bara presentasi tempresentsian kuesioner penganan. batan presentasi madan uejittarukanienbakeeioer .tawaran ati drama (item datapengkaian data anita jeratan analisis dan interpretasi fak pasi palsu api muda ofemyusun tekanan akhir pengkajian peran api mada ag. aj. ln) mempresentasikan laporan kajian ahli madya ira) memeriksa laporan akhir pengkajian ahli muda iia| menyetujui laporan akhir pengkajian ahli madya pembuatan database pelayanan ia. membuat sistem informasi data pelayanan laporan ahli madya to. pendeta dat pelayanan poso pertama pan peran evan pelayanan hasil evaluasi ahli madya bahan presentasi ahli madya pelaporan pelayanan la. membuat laporan akhir kegiatan pelayanan laporan ahli pertama mempresentasikan laporan akhir kegiatan pelayanan bahan presentasi ahli madya ja | ic. memeriksa laporan akhir kegiatan pelayanan ahli muda la. menyetujui laporan akhir kegiatan pelayanan laporan ahli madya membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan annual report) ahli madya pengembangan pembuatan karya tulis karya membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei profesi ilmiah bidang bidang yang dipublikasikan dalam bentukmajalah yang diakui oleh instansi pembina naskah membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian bidang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan perpustakaan: ema anna ' ) satin semua menang membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri bidangakui oleh instansi pembina makalah semua jenjang ll . ta. angka pelaksana mean ema kota tan gera has getaran ?). ah membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri bidang yang tidak dipublikasikan jenjang param bentuk pora (aa semu dayang dalam bentuk naskah semua jenjang, jang membuat tulisan ilmiah bidang yang disebarluaskan melalui mediamakalah semua jenjangia. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional do0buu semua jenjang majalah ilmiah yang diakui oleh lipi naskah semua jenjang pai menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lain bidang yang tidak dipublikasikan dalam bentuk juku yang iteotkan dan diedarkan secara mayoral majalah ilmiah yang diakui oleh lip! naskah semua jenjang membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan naskah semua jenjang pemetaan redaman iiemboat buku pedoman riang (rekaman semua senjang ketentuan pelaksanaan ketentuan ketentuan pesan membuat ketentuan pelaksanaan dibidang semua jenjang membuat ketentuan teknis bidang jenis semua jenjang aan lokakarya dibidang pemakan semua tenang moderator membahas narasumber |o0.kaa semua jenjang bae semua jenawas gaaptahan sem perang (er hingga semua jenjang keanggotaan dalam tim penilai menjadi anggota tim penilai semua jenjang angka pelaksana jm. ll. perolehan penghargaan tanda jasa memperoleh penghargaan tanda jasa satyalancana karya satya: open pantauan tasa pet atu andalas semua mineasan semua batang en7 benar b! tag fc) apo amumupa o o armada ili b mid unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengujian dan kompetensi b0y5 pengembangan profesi kem unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penguji tor denotes2n dcc bane bnn denenecsnan enak.co nan mennesnann mekounsur presentase jabatan fungsional penguji ahlipertama ahlimuda ahlimadya unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengujian dan kompetensi 80y0 pengembangan profesi unsur penunjang kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penguji tomi see wae asi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia p mn| ttd azwar abubakar (i c inatata ggan angka kredit dan masa kepangkatan lo1 ruang ijazah stub yan kat rom sean sdn bos ale sarana gi diploma wae rana s1) dip! master senang n a uye maps dasa sana dilema nya maps heh leo sarana diploma agar lela sena doa e e e bata b wae ao door tara oto dakar menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia fr) tri ttd azwar abubakar tag ai peraturan perundang undangan kementerian para biro hukum dan kip kementerian ppermenpanrb nd.mengingat undang undang nomor1himpunan peraturan perundang undangan kementerian paragi kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang telah dan atau sedang dalam proses evaluasi oleh tim independen dan atau unit pengelola reformasi birokrasi nasional sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap berlaku. bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum dilakukan evaluasi berlaku ketentuan peraturan menteri agten . permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditny. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnyapg). bab il:: mengembangkan . permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional perawat gigi,::::l c, dan pengatur . himpunan peraturan perundang undangan kementerian para pengatur tingkat golongan ruang ii d. perawat gigi mahir: penata muda, golongan ruang iii a::inventarisasi alat, melakukan inventarisasi obat dan bahan: melakukan pemilahan dan penyimpanan alat::, melakukan pemeriksaan dmf t mengikuti pre conference dan post conference (koordinasi): melakukan analisis keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan, menyiapkan alat dan bahan pengelolaan limbah medis,,:. permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya melakukan suction dalam rangka pelaksanaan tindakan kolaboratif,:. himpunan peraturan perundang undangan kementerian paraf,:. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya::memang pedoman keprotokolan lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara danreformasibirokrasi membimbing sikat gigi pada individu kelompok berkebutuhan khusus,:::: membuat instrumen survey kepuasan pelanggan, melakukan analisis keluhan pelanggan: melakukan pengawasan penggunaan apd, mengolah . permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya,. mi : peraturan perundang undangan kementerian para:: melakukan . permenpanrb no, tahuntahun ig). permenpanrb tahun gp) jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya(l). himpunan peraturan perundang undangan kementerian para40y4 (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing masing 20y5 . permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnyall. gig. permenpanrb no, tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnya.ll. permenpanrb tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnyaprovinsi bagi: perawat gigi pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang !. mi peraturan perundang undangan kementerian paragigii) keperawatan gigi: pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang ii c: memiliki surat tanda registrasi str). permenpanrb nd. tahun jabatan fungsional perawat gigi dan angka kreditnyal a memiliki str(l). mi:llawat gig. himpunan peraturan perundang undangan kementerian ptribusi perizinan tertent, menimbang bahwa berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor: tentang tindak lanjut peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pencabutan aturan izibangunindramayungguan tanggal juli izin mendirikan bangunan, dan izin trayek. bagian keduaan retribusi imb ditetapkan dengan cara prosentase retribusi imb, dan luas bangunan perimeter persegi m2) harga satuan m2.dan kelas jalan yang meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten, desa dan gang desa.antype hunian umum instalasi industri hankam rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) sas bangunan type m2 m2 m2 m2 m2 35x type m2 m2 m2 m2 m2 30x type m2 m2 .6257m2| m2 m2 25x type m2 m2 m2 m2 m2 bak penampung type m2 m2 m2 m2 50x beton tulang) type m2 .49o m2 .sas m2 m2 m2 beton tumbuk) pagar type .9757m 40x type s.490oym .3257m m' type iii m' .sso7m 20x pipa type .700o m .i507m fiber dan sejenisnya) type .3757m 50x galvanis dan sejenisnya) tarif baru retribusi untuk pendirian tower baru adalah penetapan harga dasar bangunan tower sebesar rp. (dua puluh juta rupiah m2) unit dengan efisiensi retribusi yo. besaran retribusi dimaksud pada huruf tersebut diatas adalah alas tinggi harga satuan unit m2 efisiensi retribusi contoh untuk tower dengan ketinggian alas kaki tower kurang lebih 4x4 rp. rp.dan dan sosialtig, memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada penumpang, membawa kartu pengawasan, d. kartu pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan turunan dari keputusan izin trayek. kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh kepala badan.izin trayek sk trayek perpanjangan mobil bus dengan kapasitas rp. tempat duduk tidak lebih dari orang mobil bus dengan kapasitas rp. , | tempat duduk sampai dengan orang mobil bus dengan kapasitas rp. , | tempat duduk:ain ban hukum setda suporter drama series sh., nomor seo1asasi peraturan daerah kabupaten indramayu provinsi jawa barattersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.verifikasi rekayasa perangkat lunak tugas akhir mahasiswa semester ganjil ta. memutuskan menetapkan pertama mengangkatcemodbkan fmipa unila, sit ena iya artman rip196406041990031002 am. ru.k gol nip ii nip illa anggota bidang multimedia nip 1i anggota bidang multimedia muhammad iqbal, kom. nik nip ill anggota aplikasi dekstop dwi sakti, si., kom nip ille anggota aplikasi web nip ii feb eka febriansah, s.t., m.t. nip illa dr rer.nat. akmal junaidi nip anggota aplikasi mobile nip ill anggota aplikasi mobile bandar lampung, september plan, odb3 fmipa unila, pentas jago gu, mati m1p196406041990031002 fho d fmipa unila, @sita yaa y rahman p19640604 d: alhakki,terapanp nip nip nip nip nip. tastoonsantanaoo fasrracioog nip. books potong aaa onmootota nip nip nip nip nip bandar lampung, september dekan fmipa unila, sata, an, yorayman kip ah. d: alhakki, subbab akademik

tengah rahm ahun yang maha esa bupati mera.ngin, menimbang bahwa lri melaka.a mk1tr1 ketel'ltl.lan undang undang nomor ahun tentang pe,mentah daerah sebagaimana lemah diubah den dan undang undang nomor tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang. undang nomor ltw'll tentang perut lhan ulang tandang nomor tahun 1kacang pemerolehan daerah undang undang, kepala daerah mengajukan r~ngan peraturan daerah seorang left~n pelaksanaan apbd k':!,pada dewan ~ilan rakyat daerah pro) betul laporan keluar.gan yang telah diperiksa.a oleh bacan pemeriksa kewalian pai.ng lambat {enem) bulan setelah tat anggaran bertlkhlr, below.i pettanggoogjawaban pelaksanaan ap80 sebagaimana dimaksud pada huruf pe,tu ~akan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan also kabupali!n merangin tahun anggaran mengingat undang undang n0010f" tal" teripang pembentukan open1h tingkat sarolangun bangko ian daerah tingkat ufl9 jabung lembaran negara replika indonesia ahun nomor dengan meng.t>al' unit.ang. undang nomor tahun tentang pembentukan ()telah comm mtx.paten provinsi suatu tengah lembaran negara j)ablik indones.s ta~ nomor pertanggungjawabahpelaksanmn anggaran pen oap dan belanja daerah tahun anggaran peraturan daerah kabupaten merangin nomor tahun tent ang pemerintah kabupaten merangin undang un<kmg otl' ahun ler:ang percent1 ji:af1 peraturan perindo undangan lem nrflll negara ll'l sl8 tahun nomor tambahan lembaran ne9ata rebuilt indonesia nomor geng und11ng nomor tim'p\in tentang meme.ikta.ln pengelolaan dan anggur,g jawab kenal ntg_.f. (lomba'ari negara republik indonesia tahun nomor tambahan ltmbartrin negara r~ik 1none1a nomor under undang nomor tahun tentang perbendaharaan j'i negara lembaran republik indonesia that.n nomor tambahan lembaran negara republik cyclone nomor under undang horor tahun litbang keuangan negara lerner. . neg~a ret,ablik lndonesia yahoo nom tambahan lembap81l negar1 r~ik. nom undang undang nomor ahun teman parall bum. oan bangunan (lembaran negara republik lndonesia tahu\ nomor tambahan negara retdlla endorse.a horor sebagaimana '8lal1 diubah dengan ~ang nomor tahun l.embel negara rebus indonews te,~ nomor tambahan serba. an negara retdllik lndonesia nomor urang undang horor tahun ent pa~ d.wnh dan retribusi daerah (l.emba,an negara mulut klik t.,._ nomor tiff'bahan lembaran negara republik lndomela nom s.bagaimana t~ah diubah dengan undang udara., tahun lembar81l neg8fa rebltllik indonesia satu\ nomor tambatan lembaran began1 ncl00$eia nomor unda! undang nomor horor t&tui tentang bea perolehan hak alai tanah dan bang, n,ll (lembaran ne9ara republik lndonesia till'ul nomor tambahan lembap'.\n neg,,ra republik k'odonseia nomor yang undang nomor tahun tent&ng penyu m!anggaran negara yang bersih dar, bebas dari l<rups,i. kolusi dan lembaran negara republik tendon&eia yahoo nomor tl"l'iw, t.e,main neg a republik. lndonesia nomor under undang oll' io( tahun telan pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo. kabur~n mu41ro jurnal dan kabupaten dl'lg tim lembaran negara republik lnoomeia tahu!' no,nor tambahan lembaran para republik indonesia giorno .~an pemerintah nomor66 tata ul12001 1en1ang pa;ak daerah l.lembaran n~a republik indoor$1a tahun nomor tambahan lembar8n negari rcboblik undone$ nomor peraturan pemelinlll1 nomor tah!.r1 bintang keuangan dewan p'llfwakilan ~yat daerah lembar negara republik indonesia tahun nom oi' tambahan lembaran negara rebus11k indonesia nomor peranti.ran pemerintah nomor tahu.il tentang pet naan dan peng;,w.t,s.an alas penyekat! jaranan ~lintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tabanan lembar1 r.negara r,bull1k undone513 nomor undang orang nomor tahun tentang &slf perencanaan nasional (lembar, negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara rebublifi: indonesia nomor undang u~ang nomor tahun 1e!'lla0g p~!'l daerah lembar&n nag a ret.t>life. indonesia tah uf' nomor tambahan umban negara ret.tilik lndonesia nomor bagaimana telah diubah beberapa lo:ali taralfflir d&ngan ndan9 unc.g horor tahun ter mng perubahan kedua alas undang undang nomor ahun '9tetang pemerintahan_ oref ah (lembu8ran neo,ra republik. ll' cbooo sia llhgun nomor tambahan membantu n~a london hia nomor '), uni,ang undang nomor tahun im'orang perimoilngan t<keuangan all!ara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembap'an nen reb\dlo: indonesia tahun ol'l' icw tambahan lembaran naga,a ret>ub'ik indonesia nomor peranan meme,'atau nomor tahun li&f'lang firman daerah (gambaran negar rd)ot)lik undone tahun nomor tambahan lembaran negara r l)bill k'honesta nomor perallffn p,ern,ef wah nomor talu' tentang tata cara pertarwu,jawab kepala daerah (left>ara!'l neg~a republik indonesia tahun nomor tambahan lem~ negara republik indonesia nomor perata. pemecah nomor all te(i ulang kedua.t.arl kepala daerah dan wakil kep,ala openly (ltfflbaran negara rebus imo kesia tal' nomor tambahan lemy>aran negara rebut indonesia nomor peranti., an pemetik!' utl nomor tahun tentu ,g pe laporan keuangan dan kerja ln:s.tari$i meme,ialah (lem ne9 ewa repot,lik indonesia tahun. nomor tabel' last)aran negara republik n:tenasia nomor perlu" nomor tahun lelang pengolahan keuangan dear.ti lembaran negara republik lndonesia tasiun nomor tambahan lembaran neg.ior< rel a)lik lndonesia nomor4578) 25_ perah. an pemecah nomor'" yahoo t u,ng sistem informasi keuangan daerah (lembaran negara relik teh\lfl tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peranan pemecah nomor yahoo 1naru h bah (lembaran nt! rebtbik indonesia. tahun nomor tambahan l81 alasan negara rel. c>i indonesia nomor peranti. k&n pen'lemah nomor yahoo tentang kedudukan protokoler dan pilihan dan anggota dew. . perwakilan rakyat daerah (l.gambaran negara retiubhk indonesia tall nomor tiri bahan lembaran naga<a ret.tilik nomor sebagaimana telah jb9h dengan peraturan ~tah non t*1vi tentang perubehafl ketiga peraturan pemerintah notion tent.a.rig keduduurl pnliokoler dan kesan;an pimpinan dan af' w(:lta dewan pecwakun rakyat daerah (t.emt.ran negara republik undone$i& tahun nomor tambahan lembaran negara rebus)ii( kldoneflll horor peranti.ran p1lfl'llr'llah nom tahun tentang est6ndar akurasi pemerintahan (l.lembaran negara republik lndonesia ta,hun horor tambalan lembaran new a rebuilt~ lndonesia nomor soo). pratt. an pemecah nomor yahoo ten(ang ~an o.etal (lembaran negara republik indonesia tahun nomor' tambahan lembu an negara republik undone&1a nomor penuturan pemerintah nomo chul'i lllfrtllng dana pembuangan lembaran negara republik lndonetll ,11tui nomor tantlallan l.lembaran negara republik undone5la nomor peran(. nomor yahoo retribusi.i oaa<ah lembaran negara republik indonesia tahun nomor" tambahan lembaran negara ret publik none&la normal" pertanggungjawaban pelaksanaan apbd ber1.p11 laporan keuangan memuat lapang real$.ii anggaran; neraca; laporan atus. kas, dan catatan alas. laporan keuangan menetapkan peraturan daerah kabupaten meraih tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ta.hun anggaran memutuskan: dengan tujuan ae~ dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten angin dan bupati merangin pef"aturan bupati merang k"i nomor yahoo 16utang cflabaran pendapatan dan bel.ala daerah,h tahun berita daerah kabupaten mer.vig1t1 that,,t' nomor peraturan kabupaten merangin nomor tahun lelang pffllbahan anggar.sn pendapatan dan besar d,merah tahun angg&ran lembaran dee!"ah kabupaten me!' oln tahun nomor peraturan meri dalam negeri nomor \m"ll,l'i ~utang pedoman pentol&han keo.ingin death peraturan me1left t>alam negeri nomor tahun 2008tentang t.1ta cara ketatausahaan clan penyusunan laporan p~jawaban bendaharawan serta penyampaiannya pe!"atl jfkf ot ah k.kabupaten merangin nomor tahun tentang pok<* pokok pengelolaan keuangan mah(lembu"'11n daerah kabupaten mendingin tahun nomor peniti.nn d.merah kat,paten merangin nomor tahun tentang af' waran pendapatan clan belanja d&merah tin. anggaran lembang daerah ~ten merangin tahun nomor versi' anggaran <lengan realisasi su"plus defisit se,jumlah dengan rincian sebagai b itu surplusldefisil setelah perupa realis!.i rp. {). anggaran belaflta setelah perubahan realisasi rp. sel&sihleblhl(kurang) seni anggaran dengan realisasi bel evil't< jumlah dengan rincian sebagai berisi anggaran pendapatan setelah bahan reais.asi rp. rp. rp. seisihlebtll{klang) (l). seri5ih anggaran realis.asi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut. uraian laporan rea us.asi angg man ~ana dimaksud dalam seba q3i berikut pem ola,ya,.n penerimaan .eal. pengeluaran qoo.(x)(i.qdo urp1us defisit s.ia lebih pet;udaan anggaran . pendapatan rp. belas111 cl61900 surplus defisit rp.t0. laporan reaksi anggaran pendapatan dan daerah sebagaimana dimaksud dalam tx.uf ahun all haifa,n adalah sebagai beribu pua, laporan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan laporan kinerja dan kht.liar laporan keuangan badan usaha m*k daerah perusahaan da eh rp. et607, rp.( $.ii ;awal kas manual'i aa1$ luas dali akta!as open. mis kas d.a,ri ~as fflestasi asset non keuangan ann !las d,u, pembiayaan lapor,n aaa kas sebaga1mana dimaksud dalam pas.al huruf uni. untuk tlh. yang berakhir s.amp.l dengan de&ember ahun anggaran sebagai berikut ,ilmiah aset jumlah kewajiban jumlah ekuitas dana nera sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun anggaran sebab;ai berisi rp_ rp.~~z rp. rp. q147 rp. rp. &'. seri sih lebih l(kurang) siapa tahun sebesar d&ngan rio sebagai berikut jl"pl1 pipi pembiayaan netto selilihleblh (klang) a)~ran~an netto . b). real si selisih dengan reaches.i pet>&a,y;aan netto sej. ri a,t, rp. dengan rincian sebagai berikut rp. sfiisll lebih l(kurang) 5efs.ih anggaran deng$n read m.i pengeluaran penalty,i;an se1umbi rp. dengan ringan sebagai ben(ut: a)_ anggaran pe!'9keluaran pemtlilyf. setda perubahan b). real~asi sulit,ih a~n dengan rekha&i penerimaan pet:layanan adalah rp. dengan rincian sebagai berikut anggaranpenerima81n setda perubah\an rp. b). realisasi jl63 selisih lebih (klang) r,p rp. catatan atas laporan ~.,, laporan arus teas lift.ar re.ali$asi penambahan pengurangan aset tetap daerah. mini realisasi nggak belalai daerah mef uui: ull cln pemerintah daerah dan organis mi, progr. m rekap\ rea wsl ~anja daerah lnl.ut keselarasan dan keterpaduan urusan pemecah daerah dan lung$! dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ringan laporan realisasi ngg.ar.w, mef urusan pemerintah daerah dan organis.asl pendapatan. 8e4af" ij.a cl.an pemula.aan ring~an lap reaksi gangguan menulis. u'u safe pemerintah aceh dan o'g.al"ll$a$ lampiran lampiran ill lampiran lampiran l.amp!ran lampiran l.lampiran l.lampiran :l.laporan realisasi anggaran pertanggungan pelaku.angan apbd sebagaimana dimaksud pada te :annum dalam dilalui tampilan perahu"an daerah ioi. terdiri .lampiran catalan at.as t.peran ~.a dimaksud pada huruf tahun anggaran memuat informasi baik secara k.kuantitatif ma~ kuatitalll atas pos pos lapor,n ~an rp. an. kas dari akl atas non anggaran saito mlr kas bendaharawan pence4saran sakit akhir kas berdlarawan ~.ion saito t1,akhir kas per desember w'l lembaran daerah kabupaten mean gi1~ ahun acre ~nomor round.;;,; ~an bangko pada tanggal agar &el.ap oc.i,ng m61"1g6tahunnya, . .t ,toi'".kuil , ul"dangan ptlfatur.i,n ~l'h ini deng.an pendek"f'pamannya <dalam lembaran daerah p,ual bupati merangin menetap, jln ~lli. an kepala daerah tentang pen,ajaran p., .,. ,agung.jawaban ~ ) abd ;.,;;bag.ii rinc:carl ~i, oil~ d.t. per1it j199 uf19: .jawaban pelak&ana311 apbd laporan kinen wc.,num dalam l.&ml)lf8n pedati.un daerah lni. ;ikhtisar laf) fan kii,u,t,,dll badan usaha m,i., .ti t.;;;c.:.ntu;n dalam lampiran ~&n daerah 1n1 lampiran laporan keuangan (l,maksud pada pas.al ayal ted,l'i. u.!" d.tet~;; 3clnk pada tangga! fl .,a ara im) bertanggal maret dari ridwan thalib, sh., bus., ba., ll.m.,dan artha wicaksana, sh., cla., yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan ot: hak nomor puu xiv pada tanggal april perihalpril tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor puu xiv ketetapan ketua panel hakim mahkamah konstitusi nomor tap.mk ,bertanggal mei tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan: bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari senin tanggal mei para pemohon telah menyatakan mencabut perkara guo dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan perkara guo bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara atau penarikan kembali untuk permohonan merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id nomor puu xivtanggal juni telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan nomor puu xiverdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idsitompulwahiduddin adams merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id ttd. ttd. suhartono makanan m.p sitompul ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. dewa gede laguna panitera pengganti, ttd. hani dhani merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id

rammn: nama yudi ariyanto pekerjaan pengemudi ojek line gojek) ananta warga negara indonesia urip alamat jalan bomber bumi dirgantara permai, it: rt. rw. kelurahan jatisari, kecamatan jatiasih, kota bekasi, jawa barat nama rusli pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat jalan pisangan baru rt rw. kelurahan pisangan baru, kecamatan mataraman, kota jakarta timur nama faisal pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kampung baru ii, rt.0oo1 rw. kelurahan halim perdanakusuma, kecamatan makasar, jakarta timur nama eddy budiyanto pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kopassus pelita blok nomor rt. rw. kelurahan sukatani taps, kota depok nama agus satria arifin pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kepausan kecil rt. rw. pasar minggu, jakarta timur. nama ade abdurrahman pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kp. pasir karet rt. rw. kelurahan jayanti, kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat nama arief budi kurniawan pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat perum griya yasa blok a7 rt. rw. wanasari cibitung, kabupaten bekasi, jawa barat nama lenong seminar pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat kampung kramat rt. rw. kelurahan civilian, kecamatan kramat jati, jakarta timur nama basri bin semata pekerjaan pengemudi ojek line uber) warga negara indonesia alamat jalan kemenyan rt. rw. cianjur jarakarna, jakarta selatan nama fauzan ini haris pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat jalan kedondong rt. rw. kelurahan rawamangun, kecamatan pulogadung, jakarta timur nama krista hasilan pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kp. muara bahri, rt. rw. kelurahan tanjung priok, kecamatan tanjung priok, jakarta utara nama mulyadi pekerjaan pengemudi ojek line grab)objek permohonan guo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas (judicial review)wenanghuruf beserta penjelasannya?: bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para1yaitu perorangan warga negara indonesia dengan kartu tanda penduduk ktp) berjumlah orang (bukti dan orang pemohon tambahan (bukti. yang terdiri dari: pemohon berjumlah (tujuh belas) orang yang merupakan pengemudi ojek line diwilayah dki jakarta, kab kota bekasi, kota depok dan kab bogor dengan tanda bukti pengemudi aplikasi gojek, aplikasi grab, dan aplikasi uber sebelum diakuisisi oleh grab bukti p 4j, pemohon berjumlah (dua) orang merupakan pengemudi ojek line diwilayah kabupaten banyumas purwokerto) dengan tanda bukti pengemudi aplikasi gojek (bukti p 13j: pemohon iii berjumlah (dua) orang merupakan pengemudi ojek line diwilayah kota cirebon dengan tanda bukti pengemudi aplikasi grab (bukti p 13j: dan pemohon berjumlah (tiga puluh tiga) orang dari pengurus organisasi serikat pekerja serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa ojek line (konsumen).adapun mengenai adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang timbul karena berlakunyauntuk diuji sebagai berikut: bahwa ketentucc. mobil bus:: dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. bahwa hak konstitusional pemohon pemohon ii, dan pemohon iiadapun kerugian yang dialami oleh pemohon pemohon dan pemohon iii adalah sebagai berikut: hak konstitusional pemohon pemohon dan pemohon iii diberikan oleh dan uud dirugikan dengan berlakunya lla, dengan kerugian berupa adanya perlakuan tidak sama kedudukan didalam hukum dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan kedudukan emudi ojek line, sedangkan pengemudi taksi lineotensi kerugian yang akan dialami oleh pemohon hak konstitusional pemohon diberikan oleh uud dirugikan dengan berlakunya lla, dengan potensi kerugian berupa kehilangan mata pencaharian, dengan uraian sebagai berikut: pemohon merupakan pengemudi ojek line diwilayah dki jakarta, kab kota bekasi, kota depok dan kabupaten bogor berpotensi mengalami kerugian berupa pelarangan oleh kepala daerah gubernur bupati walikota) yang mengeluarkan kebijakan larangan operasional ojek line, sebagaimana telah dilakukan oleh bupati banyumas (bukti dan walikota cirebon (bukti p 15j,. sehingga pemohon berpotensispesifik dan aktual yang dialami oleh pemohon dan pemohon iii: hak konstitusional pemohon dan pemohon iii diberikan oleh uud dirugikan dengan berlakunya lla, dengan kerugian spesifik dan aktual berupa kehilangan mata pencaharian akibat larangan kepala daerahsehingga(bukti p 15j, sehingga pemohon dan pemohon secara spesifik dan aktual telahyang dialami oleh pemohon iv: hak konstitusional pemohon sebagaimana diberikan oleh dan uud dirugikan dengan berlakunya lla, yang akan diuraik terhadap pengemudi ojek line, sehingga ketentuan ini berdampak pula adanya perbedaan perlakuan kedudukan diguna jasa (konsumen) ojek line yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek line tersebut, sedangkan pengguna jasa(taksi line)bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, berlakunya ketentuan lla telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon pemohon pemohon ii, pemohon iii dan pemohon iv), maka apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan guo, kerugian konstitusional para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut atas para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo sehingga sudah sepatutnya untuk diterima. ii. alasan permohonan bahwa para pemohon mengajukan perbaikanuni (selanjutnya disebut lla), terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud bahwa muat,:hwa hak konstitusional pemohon pemohon dan pemohon iiisama hadapan hukum": bahwa hak konstitusional pemohonpengertian kendaraan bermotor umum dalam angka lla menyatak: bahwa oleh karena berlakunya lladianggap oleh para pemohon bertentangan dengan dan uud bahwa berdasarkan fakta keberadaan pengemudi ojek line ini ada disekitar kita yang beroperasi memanfaatkan penggunaaan aplikasi perusahaan gojek, grab dan dahulu ada uber sebelum diakuisisi oleh grab, guna memenuhi permintaan masyarakat konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui line dan masyarakatpun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek line ini, maka terhadap fakta ini, seharusnya ada perlindungan hukum bagi para pemohon, akan tetapi berlakunya ketentuan lla yangakibatnya tidak memberikan jaminan hak konstitusional para pemohon berupa persamaan kedudukan didalam hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil, sehingga ketentuan lla ini sangat berpotensi memicu reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak pihak yang berkepentingan dan bahkan secara spesifik serta aktualpun telah terjadi pelarangan dari kepala daerah sepertibukti p 15j, mereka menganggap ojek line ilegal karena sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek line tidak diatur dan difungsikan sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum dalam ketentuan lla. tindakan kepala daerah tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pemohon yang bersifat potensial, spesifik dan aktual berupa kehilangan mata pencaharian, tidaanjutnya, kementerian perhubungan telah memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi taksi line dengan mengeluarkan peraturan menteri perhubungan nomor. tahun tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sedangkan terhadap pengemudi ojek line tidak diberikan perlindungan hukum (diskriminatif): dengan demikian, dalam konteks negara hukum seharusnya negara pemerintah bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggungjawab mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahwa ojek line terbukti kurangi pengangguran berdasarkan berita line kompas.com wib, penulis. iwan supriatna bps sebut ojek online mampu tekan angka pengangguran . jakarta, kompas.com badan pusat statistik bps) mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka tpt) indonesia sebanyak orang menjadi juta orang periode agustus (secara year year). kepala bps, supriyanto mengatakan, salah satu faktor pendorong turunnya jumlah pengangguran yakni serapan tenaga kerja untuk ojek berbasis online cukup memiliki kontribusi penurunan jumlah pengangguran indonesia. betul, kalau dilihat kenaikannya terjadi untuk angkutan ojek motor, dan angkutan bermotor lainnya," ujar supriyanto jakarta, senin menurut supriyanto, bergeliatnya industri transportasi online turut mendongkrak jumlah penyerapan tenaga kerja bidang transportasi. selain itu, penurunan angka pengangguran indonesia dalam waktu setahun ini juga karena adanya perbaikan ekonomi.|. online.mampu.tekan.angka.pengangguran: bahwa perkembangan transportasi online menurut pakar, berdasarkan berita line november the daily oktagon menginformasikan saat ini, tidak ada kegiatan dan sektor yang bisa lepas dari teknologi informasi atau (information and technology) . hampir semua memanfaatkan teknologi ini, baik langsung maupun tidak langsung. termasuk juga urusan transportasi. |.| ojek akhirnya jadi pelengkap. dengan tingkat kemacetan seperti jakarta, tentu transportasi yang bisa menembus kemacetan, terutama jam sibuk, menjadi daya tarik sendiri, sumber berita line dari: bagaimana perkembanganttransportasi online menurut pakar bukti p 5j: bahwa sudah menjadi kebutuhan dan trend dunia masyarakat modern, penggunaan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi tidak dapat terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat, bahwa penggunaan smart phone dimanfaatkan, sebagai media bisnis, friendship, lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, melancarkan aktivitas pekerjaan sehari hari, sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi eksospolbudhankam dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup diri dan keluarganya. sehingga hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat modern mengalami perubahan dari konvensional line, mulai dari kebutuhan akan angkutan umum orang dan atau barang berupa transportasi, berbelanja, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan barang parcel melalui line. seperti yang dapat kita saksikan bersama sama indonesia keberadaan perusahaan perusahaan yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi melalui jaringan internet secara line sudah ada seperti diantaranya yaitu tokopedia, bukalapak, bible, zamora indonesia, canada, shopee, dalam hal ini khususnya pada perusahan aplikasi gojek maupun grab, dahulu ada aplikasi uber sebelum diakuisisi oleh grab, yang memberikan layanan angkutan umum orang dan atau barang secara line, mulai dari pedesaan transportasi, order belanjaan, order makanan minuman, pengiriman dokumen dan barang parcel yang pemeranannya melalui line, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek line. maka menyikapi kenyataan warga negara indonesia alamat gg. elok rt. rw.00o1, kelurahan balekambang, kecamatan kramat jati, jakarta timur nama nurhasan pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat jalan. sun rt. rw. kelurahan geger, kecamatan cipayung jakarta timur nama olazatule gea pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat jalan lengkung rt. rw. kelurahan kelapa dua wetan, kecamatan ciracas, jakarta timur nama muhammad fahri muharram pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat jalan sosial ill kp. sugutamu, rt. rw. batu jaya sukma jaya, kota depok, jawa barat nama randy nugraha pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat perum griya asri blok. rt. rw. sumber jaya tambun selatan, kabupaten bekasi, jawa barat. nama syamsul rizal pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat babel mas permai blok rt rw. kelurahan kebumen, kecamatan babel, kabupaten bekasi, jawa barat sebagai n 2n250000 unl lalu. pemohon nama mister pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat jalan kh. abdul malik rt. rw. kelurahan versi, kecamatan purwokerto timur, kabupaten banyumas jawa tengah ini dalam konteks negara hukum yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum , bukan negara kekuasaan (machstaat), para pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi (the guardian the constitution) agar kiranya dengan bijak untuk dapat mengisi kekosongan hukum sehingga hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat (hukum mengalir dalam cahaya kehidupan masyarakat), demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan serta memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan cita cita luhur bangsa indonesia sebagai cerminan penyelenggaran negara hukum yang berlandaskan pancasila dan filosofi pembukaan uud sehingga sudah sepatutnya ketentuan lla: bahwa perubahan dari konvensional line mulai diwarnai oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, dengan didukung sarana, peralatan dan perlengkapan yang canggih, sehingga timbul pemikiran bisnis kreatif mengenai pelayanan angkutan umum orang dan atau barang berbasis teknologi infomasi secara line sebagai solusi akan kebutuhan angkutan yang memberikan akomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, sehingga muncullah ide bisnis ojek line untuk diwujudkan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan gojek (website resmi gojek bukti p 6j, grab (website resmi grab bukti dan dahulu ada uber sebelum diakuisisi oleh grab (website resmi uber bukti p 8j, bukan hanya memberikan layanan transportasi line, tetapi juga merambah pada pelayanan berupa order belanjaan, order makanan minuman, pengiriman dokumen dan barang atau parcel yang pemeranannya melalui line guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum orang dan atau barang, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek lineekonomi dimana negara kesatuan republik indonesia, ibu pertiwi tercinta merupakan negara berkembang, membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin hari makin meningkat, dengan diikuti dikeluarkannya kebijakan paket ekonomi oleh pemerintah, guna menggencarkan gerakan roda perekonomian bangsa sehingga para investor dan pelaku ekonomi yang berbisnis indonesia berkembang maju seiring terbukanya lapangan pekerjaan yang meluas mengurangi pengangguran dan menambah devisa masukan negara dalam bentuk pajak. berkenaan dengan keberadaan bisnis transportasi line ini dahsyat sekali menyumbangkan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara indonesia, berdasarkan berita line liputan6.com tanggal maret pukul wib menginformasikan bahwa kontribusi ekonomi go jek capai rp. triliun. read kontribusi ekonomi go jek capai rp triliun bukti p 9j. kemudian berdasarkan berita line merdeka.com pada hari kamis, tanggal februari reporter. fair hid menginformasikan bahwa grab tanamkan modal usd juta atau triliun indonesia, merdeka.com aplikasi transportasi, grab menginvestasikan dana senilai usd juta atau sekitar triliun indonesia untuk jangka waktu tahun mendatang. group ceo dan founder grab, anthony tan mengatakan, pertumbuhan grab dengan bisnis grab car dan grab bike tumbuh sekitar persen pada tahun lalu. indonesia.html bukti p 10j. dengan demikian, bahwa bisnis ojek line ini sangat menggiurkan dan menguntungkan sekali bukan hanya para penguasanya tetapi juga pemerintah diuntungkan dengan adanya potensi pajak yang begitu besar yang akan masuk kelas negara dan masyarakat pun dapat memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguransosial sebagaimana diberitakan oleh berita line rappler.com yang menginformasikan tentang gejolak ojek . ananda nabila petani. published pm, november updated pm, november sumber dari: gejolak ojek online kota besar bukti 11j: bahwa dengan demikian, dari sisi kerugian dan sisi pendekatan filosofis nilai nilai pancasila dan pembukaan uud serta aturan turunannya, serta dari sisi pendekatan pendapat pakar, fakta dilapangan, aspek ekonomi maupun aspek sosiologi sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan lla yangertentangan dengan dan uud dan telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. oleh karena itu demi tegaknya hak konstitusional para pemohon, keadilan dan kesejahteraan sosial, maka sudah sepatutnya agar kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan guo, agar ketentuan llasebagai bahan pertimbangan, yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi pernah memutuskan perkara yang menimbulkan norma baru dalam putusan nomor puu v putusan nomor puu vii putusan nomor puu vii putusan nomor puu viii dan putusan nomor puu x tentang batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan mk. iv. petit berdasarkan uraian alasan alasan permohonan beserta bukti bukti fakta dilapangan sebagaimana tersebut atas, mohon kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar berkenan untuk memutusatau setidak tidaknya diputuskan dengan putusan konstitusional bersyarat, apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat bahwa undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan tetap konstitusional berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjangerjumlah orang yaitu ir. said iqbal, m.e., yudi ariyanto, rusli, faisal, eddy budiyanto, agus satria arifin, disway, ade abdurrahman, arief budi kurniawan, lenong seminar, basri bin semata, fauzan ini haris, krista hasilan, mulyadi, nurhasan, olazatule gea, muhammad fahri muharram, randy nugraha, human fauzi, judy sinaro, slamet riyadi, riyanto, muhamad tahun murid, s.e, denis firgahandi, nurdjaini, drs. syawal harahap, rosalia karam, hadiah, agus suryadi, sutrisno, siti aliah, nani kusmaeni, roman, mundial, s.h., septian, saved masyhur, agustina syukur, hendra ilmuwan, studi noor tjiptiani, agung samsudin, jahat sudrajat, samin, iqbal lubis, melani widyastuti, siti haifa juliana, evi ristiasari, aan suherman, didi rohani, hasan, s.t., dan syamsul rizal, bukti fotokopi tanda pengemudi ojek line berjumlah orang yaitu orang dengan aplikasi gojek yudi ariyanto, rusli, arief budi kurniawan, lenong seminar, fauzan ini haris, nurhasan, olazatule gea), dan orang dengan aplikasi grab faisal, eddy budiyanto, agus satria arifin, ade abdurrahman, krista hasilan, mulyadi, muhammad fahri muharram, randy nugraha, syamsul rizal) serta orang dengan aplikasi uber basri bin semata), bukti fotokopi sumber berita online dari daily. oktagon. co. tentang bagaimana perkembangan transportasi line menurut pakar : bukti fotokopi tampilan aplikasi perusahaan gojek dari website resmi gojekgrab dari website resmi grabuber sebelum diakuisisi oleh grab dari website resmi uber terkait pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat konsumen , bukti fotokopi sumber berita online liputan6.com tentang kontribusi ekonomi go jek capai rp. triliun : bukti fotokopi sumber berita online merdeka.com tentang grab tanamkan modal usd juta atau triliun indonesia , bukti fotokopi sumber berita online rappler.com tentang gejolak ojek on, bukti fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon berjumlah orang yaitu imam sukrosa, mister, ferry haryanto, dan yahya surya heroin, bukti fotokopi tanda pengemudi ojek line berjumlah orang yaitu orang dengan aplikasi gojek imam sukrosa, mister), dan orang dengan aplikasi grab ferry haryanto, dan yahya surya heroin), bukti fotokopi surat edaran bupati banyumasbukti fotokopi surat walikota cirebon nomor dishub, perihal angkutan berbasis aplikasi.lla yang menyatakan, , bahwa para pemohon menjelaskan kualifikasinya, sebagai berikut: pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang berjumlah (tujuh belas) orang dan berprofesi sebagai pengemudi angkutan aplikasi online berupa kendaraan bermotor roda dua (ojek online) wilayah dki jakarta, kabupaten kota bekasi, kota depok, dan kabupaten bogor: pemohonabupaten banyumas, pemohon iiiota cirebon: pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang berjumlah (tiga puluh tiga) orang dan merupakan pengguna jasa ojek online, bahwa para pemohon menganggap norma llaserta uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon pemohon ii, dan pemohon iii, ketentuan lla yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri perhubungan nomor tahun tidak memasukkan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor baik itu jenis kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum menimbulkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan sepeda motor yang selama ini para pemohon gunakan sebagai mata pencahariannya selama ini, bahwa telah dikeluarkannya kebijakan melarang operasional ojek online, antara lain dki jakarta, kabupaten kota bekasi, kota depok, kabupaten bogor dan kabupaten banyumas, menunjukan bahwa lla menimbulkan perlakuan yang berbeda antara pengemudi sepeda motor dengan pengemudi kendaraan bermotor lainnya, dan akibat adanya pelarangan operasional ojek online tersebut maka pemohon pemohon dan pemohon iii berpotensi kehilangan mata pencahariannya selama ini, bahwa dengan adanya pelarangan operasional ojek online tersebut, pemohon mengalami kerugian terhadap akses pemanfaatan angkutan berbasis teknologi berupa ojek online sebagaimana angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang disebutkan dalam lla dan peraturan menteri perhubungan nomor tahunnama imam sukrosa pekerjaan pengemudi ojek line gojek) warga negara indonesia alamat bobotsari rt. rw. kelurahan bobotsari, kecamatan bobotsari, kabupaten purbalingga jawa tengah sebagai n5 n0nnn lalu null. pemohon il: nama ferry haryanto pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat kp. melati rt. rw. kelurahan kesambi, kecamatan kesambi, kota cirebon, jawa barat nama yahya surya heroin pekerjaan pengemudi ojek line grab) warga negara indonesia alamat blok sudah rt. rw. kelurahan kalinya, kecamatan kedawung, kabupaten cirebon, jawa barat. sebagai nn all. pemohon iii: nama ir. said iqbal, m.e. pekerjaan presiden dewan pimpinan pusat federasi serikat pekerja metal indonesia dan konfederasi serikat pekerja indonesia kopi). warga negara indonesia alamat jalan lestari rt. rw. kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo, jakarta timur. nama judy sinaro pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat ungu permai blok rt. rw. desa bahagia, kecamatan babel, kabupaten bekasi jabar nama slamet riyadi pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat gunung kancil rt. rw. desa pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan llaberlakunya lla yang tidak mengatur sepeda motor. sebagai kendaraan bermotor baik jenis kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum maka bertentangan dengan dan serta uud bahwa seiring berkembangnya teknologi dan fakta keberadaan ojek online semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan serta dianggap cukup membantu, maka seharusnya ada perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek online tersebut. namun, lla justru tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor dan berakibat tidak adanya jaminan hak konstitusional bagi pengemudi maupun penggunanya, bahwa lla menyebabkan beberapa daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penolakan bahkan larangan operasional ojek online dengan alasan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pada pengemudi ojek online tidak diatur dalam ketentuan lla:, bahwa tidak diatasnya ojek online dalam lla maupumenimbulkan perlakuan berbeda dengan taksi online, karena kementerian perhubungan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan taksi online melalui peraturan menteri perhubungan nomor tahun tersebut. padahal secara nyata keberadaan transportasi online termasuk dalamnya adalah ojek online justru mengurangi pengangguran sebanyak orang periode agustus sudah menjadi kebutuhan dan trend pada masyarakat modern bahwa pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi tidak dapat terpisahkan, dan hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakatnya yang serba online. semua kebutuhan pada saat ini hampir dapat dikatakan dapat dijangkau dengan aplikasi online, mulai dari transportasi, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan penggunakan angkutan kendaraan bermotor baik yang beroda dua atau lebih sebagai angkutan orang dan angkutan barang semakin meningkat: untuk menyikapi kenyataan perkembangan jaman tersebut, maka sebagai negara hukum seharusnya lla mengatur semua kendaraan bermotor dan tidak hanya kendaraan bermotor beroda lebih dari dua sajdasar filosofis dari lla sebagaimana termuat dalam konsiderans menimbang huruf dan huruf menyatakan: sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan. berdasarkan hal tesebut maka diutuslah kriteria jenis angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam lla, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. menurut ketentuan umum lla angka memberi pengertian bahwdengan konstruksi dasar filosofis konsiderans menimbang huruf kemudian dihubungkan dengan lla maka jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan terlebih yang diangkatnya adalah orang. lla merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. sementara uud tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena uud adalah berkait dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum maka harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan dan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika akan duduk dalam pemerintahan. sehingga dalil para pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam lla bertentangan dengan uud adalah tidak beralasan menurut hukum. lla tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan. demikian pula kaitannya dengan uud lla tidak menghalangi para pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena faktanya ojek motor tetap dapat berjalan meskipun lla tidak mengatur mengenai sepeda motor dalam guo. dalam membaca lla juga tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan angka serta huruf lla yang menyatakan: angka. dst : huruf kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor: dengan menggunakan konstruksi berpikir lla maka sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf juncto lla. penjelasan memperjelas kriteria angkutan jalan bagi barang dan atau orang, yaitu:pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan yang aman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna jalan. dengan perkataan lain sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut barang dan atau orang dihubungkan konteksnya dengan lla. selanjutnya terhadap pertentangan lla dengan uud menurut mahkamah, tidak terdapat korelasi antaraud adalah berkait dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum, misalnya ketika para pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu perkara pidana atau ketika para pemohon bersengketa pengadilan. sehingga menurut mahkamah lla tidak bertentangan dengan uud mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma lla karena faktanya ketika aplikasi online yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan lla. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya adalah tidak tepat. sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam lla, sepeda motor diatur dalam huruf lla, namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. kriteria kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan atau orang pun telah ditentukan dalam huruf huruf dan huruf juncto lla sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mahkamah pada paragraf atas. menurut mahkamahpara pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan atau orang sehingga ketika mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda maka mahkamah melanggar uud khususnyalmaria farida indrawi menahan m.p. sitompul ttd. ttd. dewa gede laguna saudi isra panitera pengganti, ttd. dian chusnul hatilah ngelembu, kecamatan sambi, kabupaten boyolali, jawa tengah. nama riyanto pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. baru rt. rw. kelurahan cakung barat, kecamatan cakung, jakarta timur. nama muhamad tahun murid, s.e. pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat puri kosambi blok xx rt. rw. kelurahan duren, kecamatan lari kabupaten karawang, jawa barat. nama disway pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat gg. langgar rt. rw. kelurahan rawajati, kecamatan pancoran, jakarta selatan nama nu'man fauzi pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat kp. panggabean rt. rw. kelurahan banyu biru, kecamatan labuan, kabupaten pandeglang, banten nama denis firgahandi pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan kenanga nomor rt. rw. kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo, jakarta timur nama nurdjaini pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan lestari rt. rw. nomor kelurahan kaisar, kecamatan pasar rebo jakarta timur nama drs. syawal harahap pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat jalan jayakarta dalam rt. rw. kelurahan mangga dua selatan, kecamatan sawah besar jakarta pusat nama rosalia karam pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat pondok kradenan asri blok nomor rt. rw.0o7, kelurahan kradenan, kecamatan cibinong, kabupaten bogor, jawa barat nama hadiah pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan citarum viii blok. all nomor rt. rw.0o7, kelurahan simpangan lemah abang, kecamatan cikarang utara, jawa barat nama agus suryadi pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat perumahan kandidat permai blok. k18, rt. rw. desa duren, kecamatan lari, kabupaten karawang, jawa barat nama sutrisno pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. muara bahari rt. rw. nomor kelurahan tabung priok, kecamatan tanjung priok, jakarta utara nama siti aliah pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara indonesia alamat perumahan mustika gandar, blok nomor rt.0o1 rw.0o11, kelurahan ciledug, kecamatan setu, kabupaten bekasi, jawa barat nama nani kusmaeni pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara indonesia alamat graha mustika media blok nomor rt. rw. kelurahan lubang buaya, kecamatan setu, kabupaten bekasi, jawa barat nama roman pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan raya pondok gede rt. rw. kelurahan dukuh, kecamatan kramat jati, jakarta timur. nama mundial, s.h. pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan raya cilegon km. nomor taman baru rt. rw. kelurahan taman baru, kecamatan tatakan, kota serang, banten nama septian pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. jembatan rt. rw. kelurahan penggilingan, kecamatan cakung, jakarta timur nama saved masyhur pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat jalan raden anim perum mandiri residen, nomor kelurahan tanah baru, rt, rw. kecamatan beji, jawa barat nama agustina syukur pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat perumahan margahayu jaya blok. jalan pinus nomor bekasi timur, jawa barat. nama hendra ilmuwan pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. rawa bandung rt. rw. kecamatan cakung, jakarta timur. nama studi noor tjiptiani pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan prambanan blok nomor rt. rw. kelurahan aren jaya, kecamatan bekasi timur, jawa barat. nama agung samsudin pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. pondok rt. rw. desa sindang anom, kecamatan sindang jaya, kabupaten tangerang banten nama jahat sudrajat pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan bakti nomor rt. rw. kelurahan baru, kecamatan pasar rebo, jakarta timur nama samin pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. cangkeuteukeun, rt. rw. desa kadujer, kecamatan picung, kabupaten pandeglang banten. nama iqbal lubis pekerjaan wartawan warga negara indonesia alamat kp. gempol, rt. rw. kelurahan cakung timur, kecamatan cakung jakarta timur. nama melani widyastuti pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kuncian jaya rt. rw. kelurahan kuncian jaya, kecamatan pinang, kota tangerang banten. nama siti haifa juliana pekerjaan pelajar mahasiswa warga negara indonesia alamat jalan belong nomor rt. rw. kelurahan sukatani, kecamatan taps, kota depok, jawa barat nama evi ristiasary pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara indonesia alamat pejuang pratama blok a26 rt. rw. kelurahan pejuang, kecamatan medan satria, kota bekasi jabar nama aan suherman pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat ujung menteng rt. rw. kelurahan ujung menteng, kecamatan cakung, jakarta timur nama didi rohani pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. rawa sapi rt rw. desa jati mulya, kecamatan tambun, kabupaten bekasi, jawa barat nama hasan, s.t. pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan palem barat xvii blok cc41 nomor sebagai n malu nan lalu unllnlnlnl ll. pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal april dan mei memberi kuasa kepada suparno, s.h., m.h., januari, s.h., suharto, s.h., rudal, s.h., sopiyudin sidik, s.h., dan wardoyo, s.h., para advokat yang tergabung dalam tim pembela rakyat pengguna transportasi line komite aksi transportasi line kato) yang berkedudukan hukum jalan raya pondok gede nomor kelurahan dukuh, kecamatan kramat jati, jakarta timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . uuundang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut uu48s. tatang budiman selain sta ata alamat garden loka e. graha raya bintaro rt. rw. kelurahan paku jaya, daya? kecamatan serpong utara, kota tangerang selatan, provinsi banten sebagai n0n n0n200 el. pemohon nama zainal abidin, shi alamat perum taman raya ditanam blok nomor rt. rw. kelurahan rawapanjang, kecamatan bojong gede, kabupaten bogor, provinsi jawa barat sebagai n n n5 2n0n0n0 0000n0 n0 . pem berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada dr. suherman, s.h. m.h. kn., wahyu nugroho, s.h. m.h., dan wahyudi, sh. m.h., para advokat dan konsultan hukum,.h., nomor tebetdan kelompok untuk nkri: membaca keterangan informandum kelompok pelangi, komunitas boekoe, komunitas baper strong, forum relawan demokrasi forever), organisasi masyarakat ganaspati, komunitas kawal perppu arti monas, komunitas wni: mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal agustus menguraikan hal hal sebagai berikut: il merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa maksud dari organisasi ini sebagaimana tercantum dalam ad art adalah: (a) menjadi wahana kebersamaan dan pendidikan bagi warga indonesia, dan (b) menjadi sarana partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk memberikan sumbangsih materi dan pemikiran untuk kemajuan negara kesatuan republik indonesia. organisasi ini memiliki kegiatan antara lain: mengadakan konsultasi, diskusi, seminar, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dan mengadakan kerjasama proaktif (kemitraan) dengan pemerintah, lsm, ormas, swasta dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat ad art) (bukti iii. alasan permohonan pengujian uji formil bahwa didalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun masing masing dinya . jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut . ketentuan tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting, dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu daya syarat syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang undang, serta bagaimana akibat akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang undang, presiden berhak menetapkan perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan berbahaya dan darurat ni'atul huda, politik ketatanegaraan indonesia, cet. yogyakarta: uii press, hlm. bahwa menurut bagi manan, unsur kepentingan yang memaksa harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: ada krisis (crisis),oleh majelis merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. advokat merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] pengawal pancasila,il fotokopi rancangan undang undang dasar daulah khilafah: buktipttl fotokopi struktur negara khilafah, bukti , merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, kelompok untuk nkriselanjutnya disebutsebagaimana dalam putusan perkara nomor puu xiimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidilerpu organisasi kemasyarakatan tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lihat: bagi manan, lembaga kepresidenan, yogyakarta: pusat studi hukum uii kerjasama dengan gama media, hlm. bahwa mahkamah sendiri melalui putusan nomor puu vii (him. dalam pertimbangannya menyatakan:erdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai penafsir konstitusi (the interpreter constitution), mahkamah telah menafsirkan dan uud yang dibedakan antara keadaan bahaya dengan kepentingan memaksa , bahwa penerbiturgensi sebagaimana dinyatakan dalam uud dan mengacu kepada putusandalam sejarah roda perjalanan ketatanegaraan, setiap ada peristiwa yang menyangkut satu kelompok atau satu orang, selalu direspon pemerintah dengan menerbitkan perpu. contohnya perpu kpk, perpu mk, dan terakhir perpu ormas. peristiwa pembubaran satu merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidll. perundang undang dasarmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnganut adalah frasamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidorma dalam perpu organisasi kemasyarakatan pada pokok permohonan nomor puu xv. undang undang dasar:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.. kesatuan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidorma dalam pada pokok permohonan nomor puu xv i2017 konstitusional dan sejallompok ormas ribut tahrir indonesia hti), merupakan dorongan dan menjadi alasan utama pemerintah untuk menerbitkan perpu. sejatinya, suatu gerakan ormas yang dianggap terlarang sebenarnya sudah cukup memadai diatur didalam nomor tahun tentang ormas. pada akhirnya negara akan antipati dan resisten terhadap ormas ormas yang lain. padahal, tidak ada agensinya dan tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. tercatat, pemerintahan sby hanya perpu pilkada yang disetujui oleh dpr, dan perpu yang kemudian disetujui menjadi undang undang, meskipun pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh perpu yang telah disetujui menjadi undang undang tersebut. bahwa alasan pemerintah adalah untuk mengantisipasi ancaman terhadap negara terkait dengan ormas yang dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara ataupun kegiatan kegiatan yang dilarang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan yang memaksa, kemudian diterjemahkan bahaya itu sudah ada. praktik praktik ormas yang seperti itu hanyalah diartikan sebagai keadaan bahaya , dan cukuplah negara mengatasinya cukup dengan menggunakan nomor tahun tentang ormas, sehingga pemerintah semestinya menggunakan atau bahkan belum mencoba ormas tersebut yang cukup komprehensif mengatasi ormas yang menyimpang. selain hal tersebut, mahkamah secara tidak langsung telah merekonstruksi ormas sendiri melalui putusan nomor puu xi yang diajukan oleh pimpinan pusat persyarikatan muhammadiyah. norma norma dalam nomor tahun apabila tidak memberikan solusi, tidak teratasi, atau terjadi kekosongan hukum, barulah boleh dikeluarkan perppu. bahwa dalam ilmu perundang undangan, konsiderans memiliki nilai strategis dalam suatu peraturan perundang undangan, karena didalamnya, yakni unsur filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis, serta unsur administratif lihat: maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan proses dan teknik pembentukannya, yogyakarta: penerbit paniscus, hlm. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidvi.rdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengikat secara hukum serta.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tulisan yang diberi tanda bukti ttl sampai dengan bukti ttl .c,sebagai berikut: bukti pppttl fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa: bukti pp, bukti ppppppttl fotokopi undang undang nomor tahun tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, bukti pppttl fotokopi undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan, bukti pppttl fotokopi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor tahun tentang pembubaran partai komunis indonesia, bukti pppttl fotokopi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor tahun tentang pedoman penahan dan pengamalan pancasila ekaprasetia pancakarsa): bukti pppttl fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang membubarkan partai politik ayumi, bukti pppttl fotokopi peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun bukti pppttl videos: bukti pppttl 12a fotokopi pemberitaan tentang survei wahid foundation merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dari survei wahid foundation aktivis rohit ingin berjihad ke suriah.html: bukti pppttl 12b fotokopi pemberitaan tentang survei saiful mulai research and consulting, dari survei.smrc.hanya. .persen.wni.setuju.indonesia.jad i.negara.khilafah: bukti pppttl 12c. orang lebih wni berangkat ke suriah bergabung denganisisara pemohon adalah pengujian konstitusionalitasormas), terhadap dan uud maka mahkamah perlu mengutip kembali putusan mahkamah konstitusi1 bertanggal februari adapun pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusipemohon adalah pengujian konstitusionalitas perpu ormas yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan mahkamah, perpu ormas belum disetujui atau ditolak oleh dpr maka mahkamah berwenang menguji perpu tersebut,..syarikatan atau perkumpulan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam, (bukti dan telah disahkan oleh kementerianmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid1 p4). bahwa pararpu ormasi3.8j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf .4j sampai dengan paragraf mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa permohonan diajukan oleh dua orang pemohon dengan kedudukan dalam dewan pimpinan pusat aliansi nusantara, yaitu pemohon drs. budiman selain selaku ketua umum aliansi nusantara dan pemohon zainal abidin, shi., sekretaris jenderal aliansi nusantara, bahwa berdasarkan akta notaris tentang pendirian perkumpulan aliansi nusantara alcantara) nomor bertanggal juni khusus pengurus baik bersama sama maupun sendiri berhak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan: bahwa pemohon selaku ketua umum aliansi nusantara yangmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli sehingga dengan memperhatiperpubahwa pemohon sekretaris jenderal aliansi nusantara meskipun yang bersangkutan merupakan pengurus aliansi nusantara dan berhak bertindak untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, akan tetapi pemohon tidak karena dalam surat kuasa juli tersebut hanya pemohon selaku ketua umum aliansi nusantara yang menandatangani surat kuasa, bahwa jika pemohon tidak menandatangani surat kuasa tetapi menandatangani permohonan maka pemohon dapat menjadi pemohon, akan tetapi ternyata pemohon juga tidak menandatangani permohonan, sehingga menurut mahkamah pemohon tidak memenuhi syarat sebagaipemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: uji formil bahwa menurut pemohon, penerbitan perpu ormas. tidak memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam uud dan mengacu kepada putusan mahkamah konstitusipemohon melihat adanya gagal faham dari presiden atas terbitnya perpu ormasperpu tersebutkalau demikian halnya dengan posisi strategis dari konsiderans dalam suatu peraturan perundang undangan, maka kesalahan meletakkan argumentasi filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis didalamnya bisa berakibat fatal bagi 'nasib' peraturan tersebut. pemohon menilai adanya kesalahan fatal didalam jantungnya sebuah peraturan perundang undangan perpu), khususnya konsiderans huruf huruf dan huruf perpu ormas. bahwa pemohon melihat adanya gagal faham dari presiden atas terbitnya perpu nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan.nomor tahun tentangdidalam jantungnya perpu tersebut dan bertentangan dengan uud uji materiil bahwa dalam konsep negara hukum telah banyak didefinisikan oleh para filsuf dan ahli hukum, baik periode klasik maupun kontemporer. pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (government merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uji materiil bahwa pemohon menganggap dalam perpu ormas, antara lain huruf dan merupakan jantung, oleh karenanya maka keseluruhan perpu guo wajib dibatalkan, karena bertentangan dengan uud khususnya dan menurut pemohon, ketentuan huruf perpu ormas sebenarnya memperluas cakupan objek yang dilarang dari huruf undang undang guo, dinyatakan,mahkamah konstitusiud dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. pemohon mendalilkan bahwa bertentangan dengan dan uud ketentuan bertentangan dengan dan uud adapun ketentuan bertentangan dengan dan uud menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon kehilangan objek, maka mahkamah akan menyatakan permohonan pemohon sebagaimana dalam amar putusan bawah ini, sedangkan pokok permohonan pemohon selebihkuasanya, tanpa dihadiri para pemohonlaw) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. oleh karena itu perlu pembatasan pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara untuk menghindari timbulnya kesewenang wenangan dari pihak penguasa. bangunan negara hukum tersebut berkembang negara negara common law yang disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (government law, not men), sedangkan negara negara eropa kontinental dikenal konsep negara hukum rechtstaat), sebagai lawan dari negara kekuasaan (matchstats). ditegaskan dalam uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . setidak tidaknya tiga ciri penting negara hukum (the rule law) yang dikemukakan oleh a.v. dicek, yakni supremacy law, equality before the law, dan due process law lihat: a.v. dicek, introduction the study the law the constitution, london: dengan demikian, sejak kelahirannya konsep negara hukum atau rule law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse power, abs droit). konstruksi berpikir tersebut merupakan antitesis dari sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, dan karena sistem negara totaliter diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak haknya, maka perlindungan hak hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum. bahwa menurut satjipto rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan tubrukan tersebut dapat ditekan sekecil kecilnya. pengorganisasian kepentingan kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut. memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak satjipto rahardjo, ilmu hukum, bandung: citra aditya bakti, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam konteks ini, menjadi tugas negara untuk mengintegrasikan diantara kepentingan kelompok organisasi masyarakat yang dianggap menyimpang dari falsafah dan dasar negara, konstitusi, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku dalam bentuk pembinaan pembinaan, ataupun tahapan pemberian sanksi administrasi terlebih dahulu, hingga proses peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam terlebih, pasca penerbitan perpu nomor tahun telah terjadi dualisme ormas, bahkan berpotensi konflik horizontal diantara kelompok ormas. disinilah sebenarnya fungsi hukum untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dan negara (pemerintah) memiliki otoritas untuk mengintegrasikannya. sebenarnya filosofi yang tertuang dalam nawacita presiden adalah negara hadir atau tidak boleh absen untuk memberikan pembinaan pembinaan yang bersifat responsif terhadap ormas, bukan hadir untuk memukul dengan cara cara yang represif menurut pandangan subyektif dan menegaskan due process law. supremasi hukum berjalan dengan baik pada saat negara menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. bahwa negara demokrasi modern berdiri atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. masyarakat suatu negara terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra negara. maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara yang lain. negara diberikan kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan gerakan sosialisme komunisme jimmy asshiddigie, hukum tata negara pilar pilar demokrasi, ed. cet. jakarta: sinar grafika, hlm. bahwa konsep trias politica dalam sistem demokrasi modern, diklasifikasikan dalam tiga domain, yaitu negara (state), pasar (market), dan masyarakat (civil society). ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri sendiri. ketiganya harus berjalan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid seiring dan sejalan, sama sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. jika kekuasaan terlalu dominan, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan negara dimana yang berkembang adalah otoritarianisme. jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan civil society dan negara, berarti kekuatan modal (kapital) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah civil society, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi chaos, government less, dan tanpa arah yang jelas. dalam konteks perkara pengujinegara berhadapan (vis vis) dengan kelompok masyarakat sipil, yang mengancam esensi dari negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. disinilah yang semestinya fungsi hukum untuk mengintegrasikan kepentingan kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo. bahwa dalam masyarakat modern, bermunculan kelompok masyarakat sipil (civil society) alam negara demokrasi yang berperan memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan, melalui payung hukum undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan (bukti p7), dan pengaturan yang lebih rinci dalam anggaran dasar dan atau aturan rumah tangga setiap organisasi kemasyarakatan. kelompok masyarakat sipil salah satunya organisasi kemasyarakatan, baik dalam skala nasional maupun lingkup daerah memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara negara dengan warga negara. bahwa manifestasibesar peranan rakyat yang diikuti oleh makin merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid seharusnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. dalam perspektif ini, maka organisasi kemasyarakatan memiliki andil yang cukup besar, yakni menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik (pemerintahan). oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antaramaseksistensi ormas sangatlah dinamis dengan ditopang oleh keterlibatan masyarakat yang akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif terhadap setiap gerak perubahan. sikap positifperubahan undang undang dasar yang cukup mendasar telah mengubah paradigma ketatanegaraan, yakni pada undang undang dasar dinyatakan bahwa kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar (bukti penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal,, dan check and balances, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan paul christopher manuel, et.al., bahwa demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak tiap manusia tidak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mungkin dicapai oleh masing masing orang secara individual, tetapi harus bersama sama. maka dibuatlah suatu perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut, serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas batasnya. perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (the supreme law the land), yang kemudian elaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara lihat: george sabina, history political theory, 3edition, new york chicago san francisco toronto london: holt, richard and winston, bahwa pasca reformasi telah memberikan angin segar bagi iklim demokratisasi dan hak hak asasi manusia indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia banyak dirumuskan dalam perubahan kedua tahun undang undang dasar jaminan konstitusional akan kebebasan berserikat dinyatakan secara eksplisit dalam yakni, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang . tersebut memberikan makna jaminan kebebasan untuk berserikatbukan hanya bagi setiap warga negara indonesia, melainkan bagi setiap orang asing yang berada indonesia. bahwa pada tanggal september sejumlah ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan pernah diajukan oleh pemohon organisasi pimpinan pusat persyarikatan muhammadiyah, dan dicatat pada buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xi pada tanggal september adapun yang diajukan oleh pemohon antara lain: angka dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan dan dan dan dalam putusannya, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan antara lain dan huruf mencermati yang dikabulkan oleh mahkamah merupakan upaya rekonstruksi terhadap ormas sendiri. bahwa prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukakemudian?berhakmeskipun demikian, menurut uud dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tidak ada batasannya. kebebasan tersebut dibatasi oleh negara melalui ketentuan undang undang, yakni semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. bahwa dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, pemohon mengutip dalam pertimbangan mahkamah sebagaimana dalam putusan nomor puu xi pada halaman menyatakan: kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi, karena kebebasan berserikat merupakan: jantung dari sistem demokrasi. dengan kebebasan berserikat, warga negara bisa bersama sama memperjuangkan kepentingannya yang tidakegara republik indonesia tahun bahwa pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan yaitu. berdasarkan pada ketentuan tersebut atas, maka peraturan pemerintah pengganti undang undang sejajar dengan undang undang. dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksanya, baik uji formil maupun uji materiil.mungkin atau sulit dicapai secara individu. selain itu, dengan kebebasan berserikat dipertimbangan mahkamah selanjutnya adalah:hwa dalam menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama hadapan hukum. rumusan tersebut menurut pemohon dalam kaitannya dengan perkara guo, merupakan esensi dari tiga ciri negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh a.v. dicek, mengandung makna bahwa adanya pengakuan oleh negara setiap orang yang ada dalam badan pengurus maupun anggota dalam bentuk legalitas suatu ormas, kewajiban negara untuk melindungi dan memiliki kepastian hukum bawah payung undang undang ormas, beserta anggaran dasar dan atau aturan rumah tangga yang melekat didalamnya. pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan konkretisasi dari supremacy law, sehingga dapat dikatakan hukum sebagai panglima. selain itu, perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), semestinya dijamin oleh negara dalam konteks ketika ormas melakukan pelanggaran hukum, maka harus melalui proses peradilan (due process law) dan ormas yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan serta hakim mendengarkan argumentasi para pihak, hingga upaya upaya hukum. dengan demikian, lahirnya perpu nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan adalah pengingkaran terhadap negara hukum. justru yang terjadi adalah ketika perpu tersebut disahkan menjadi undang undang, akan menjadi alat pukul yang sangat represif dan otoriter untuk membasmi ormas yang ada indonesia secara sepihak, tanpa melalui merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid proses peradilan (judiciary process) atau due process law sebagaimana yang telah diatur dalam ormas. sebagaimana yang telah disampaikan diawaloleh negara dalam konstitusi. dari sini pula dapat dilihat bahwa fungsi pengadilan menjadi sangat penting. pemohon mengutip perkataan ronald working, terutama merujuk pada praktik amerika, the ultimate forum principle working, menurut working, sebagaimana dikutip oleh paslon, the court's dominant function identify the constitution's one true meaning. lebih lanjut lagi working berpendapat, .'the constitution embodied 'principles' than properly identified only through highly localized, philosophie inquiry paslon, jr, dari sini pula dapat diketahui arti penting interpretasi dari seorang hakim terhadap kasus yang sedang diperiksanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. keputusannya harus menjadi hasil interpretasi yang digali secara filosofis, historis, maupun sosiologis sebagaimana makna yang terkandung dalam konstitusi, sebagaimana perkataan working .we should gate constitutional meaning with norms, values, principles that the constitution embodied . bahwa dalam diini secara jelas bahwa dalam rangka perlindungan (to protect), pemajuan atau penghormatan (to respect), penegakan, dan pemenuhan (to kullfi) hak asasi manusia adalah mutlak tanggung jawab pemerintah, khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang ada pada ormas. negara berkewajiban protect, respect dan fulfil hak hak tersebut, sehingga tidak menggunakan 'alat pukul yang sewaktu waktu bisa mengancam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid eksistensi ormas manapun. bahkan austin fagothey mengatakan penegakan hak asasi manusia bukanlah sekedar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban hukum. moral dalam arti luas mengandung makna character, conduct, intention, dan social relation, sehingga dalam moral bermakna human conduct. lebih lanjut ditegaskan: ethics also called moral philosophy.ethics the study human custom.hence ethics the study rights and wrong good and evil human conduct. austin fagothey, bahwa dalamtersebut sangat urgen dalam konteks pembatasan terhadap ham harus diatur dengan undang undang, sementara pemerintah membubarkan ormas menggunakan perpu nomor tahun apabila pemerintah taat dan konsisten terhadap tersebut, semestinya dalam mekanisme pembubaran ormas menggunakan yang telah ada, yakni nomor tahun tentang ormas, bahwa pemohon menganggap dalamtentang organisasi kemasyarakatan, antara lain: huruf dan merupakan jantung, dan oleh karena jantung tersebut, maka keseluruhan perpu nomor tahun wajib dibatalkan, karena bertentangan dengan undang undang dasar khususnya dan undang undang dasar adapun bunyi dari masing masing dalam perpu nomor tahun beserta pertentangan konstitusionalnya antara lain: huruf merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]. bahwa ketentuan ini sebenarnya memperluas cakupan objek yang dilarang dari huruf guo, dinyatakanndang undang dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.ketentuan tersebut bertentangan dengan dan undang undang dasar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam (|)tersebut bertentangketentuan tersebut bertentangan dengan dan undang undang dasarkara guo(pembentukan)netapan (pembentukan)diliki keputusan. sebagai berikut: bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan aliansi nusantara, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid notaris sulistyo pribadi, s.h., kn. nomor tanggal juni bukti fotokopi pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan aliansi nusantara, surat keputusan menteribukti fotokopi ktp drs. tatang budiman, selaku ketua umum dewan pimpinan pusat aliansi nusantara, bukti fotokopi surat keterangan pengganti ktp el atas nama zaenal abidin, sh.i, selaku sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat aliansi nusantara, bukti fotokopanggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) aliansi nusantara: bukti fotokopidua orang ahli, prof. dr. puteri s.h., hum yang keterangannya didengarkan pada persidangan mahkamah tanggal oktober dan ahli dr. taufigurrohman syauhuri s.h., m.h., yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima mahkamah tanggal september pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: prof. dr. puteri s.h., hum. penerbit) oleh presiden joko widodo juli lalu, telah menimbulkan banyak pro kontra. perpu ormas guo diterbitkan dengan alasan utama yakni ihwal kepentingan yang memaksa merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid). sebagai tindak lanjut dari perpu ormas pada tanggal juli kementerian hukum dan ham mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan organisasi ribut tahrir indonesia hti). pemerintah menilai bahwa hti telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta diduga merongrong keberadaan pancasila dan uud. tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan perpu ormas merupakan reaksi nyata pemerintah dalam menanggapi ormas hti yang diduga menimbulkan keresahan sosial, memiliki persebaran yang berlangsung cepat, sementara ormas tidak efektif untuk menerapkan sanksi bagi ormas yang melanggar. kajian kritis akibat hukum lanjut perppu ormas. hasil kajian dituangkan dalam pernyataan, yaitu: perppu ormas menjadikan pemerintah sebagai extraction institution. perppu menganut asas contractus actus tanpa due process law dan bifurkasi negara hukum. perppu memuat ketentuan pidana yang kejam dan berpotensi vandalism. pertama, perpu ormas menjadikan pemerintah sebagai extraction institution. ahli merujuk istilah extraction institution pada buku karya baron acemoglu dan james robinson: why nations fail. kedua penulis menjelaskan bahwa: the most common reason why nations fail today because they have extraction institutions . dicontohkan sebuah negara bernama zimbabwe afrika yang dipimpin oleh presiden mugabe. mugabe digambarkan sebagai sosok presiden yang ruled zimbabwe hook crook, and usually with iron fish' sejak tahun oleh karena tangan besinya itulah ketika bank negara imbang mengadakan lottery untuk memenangkan hadiah sebesar z9$ mugabe dapat dengan mudah mengaturnya agar dialah yang memenangkan pottery itu. the fact that mugabe could even win the lottery wanted showed how much control had over matters zimbabwe and gave the world glimpse extent the country's extraction institutions. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid proses pemenangan pottery atas kuasa dan penilaian sendiri, bahkan kemauan dan pesanan (penafsir tunggal) oleh penguasa atau the have ini hanyalah salah satu indikasi dari adanya extraction institution dan represi regime zimbabwe. extraction institution ini merembet berbagai bidang, baik bidang ekonomi hingga politik yang kemudian berakhir pada kelasnya zimbabwe pada tahun yang ditandai dengan berbagai kemerosotan bidang politik, ekonomi dan hukum. dengan mengadopsi pemikiran acemoglu dan robinson tentang institusi ekstraktif tersebut, terkait dengan perppu ormas yang mengusung asas contractus actus dengan menegaskan due process law, dapat dipastikan bahwa dengan perppu guo telah mengubah pemerintah menjadi satu satunya pihak yang dapat dengan bebas menilai dan menentukan apakah suatu organisasi masyarakat telah melanggar atau tidak terhadap perpu ago. karakter institusi ekstraktif ini dapat bermuara pada adanya potensi tindakan represif dan abuse power terhadap ormas yang dianggap sebagai lawan pemerintah. misalnya, dalam hal menafsirkan karet huruf tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila (ateisme, komunisme marxisme feminisme) dan frase atau paham lain yang bertujuan mengganti pancasila dan uud nri pertanyaannya adalah, apakah ajaran atau paham dalam agama islam dapat dikategorikan sebagai paham lain yang bertentangan dengan pancasila? apabila pemerintah memandang bahwa penyebaran ajaran agama oleh ormas adalah suatu bentuk kegiatan yang anti pancasila dan berpotensi disintegrasi kebangsaan, hal ini merupakan logika yang tidak benar. penyebaran paham yang berlandaskan agama tertentu tidak mungkin menyalahi norma dan nilai yang terkandung dalam sila ke ketuhanan yang maha esa. apalagi bila ada yang mengatakan bahwa ajaran agama yang disebarkan sangat berpotensi terjadinya kekacauan serta bagi siapa pun yang mengkritisi pancasila apalagi ber oposisi dengan kebijakan pemerintah, hal demikian merupakan kesesatan cara berpikir yang nyata. bagaimana mungkin ajaran yang berasal dari asal segala hal dapat dikatakan anti pancasila? ahli perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pancasila harus ditempatkan percent, yakni suatu ajaran moral yang memiliki karakter sebagai imperatif kategoris. perintah itu tidak bisa ditawar mestinya, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid namun ketika pancasila hanya dipahami sebagai berhala , sosok izin yang dipertahankan maka pancasila akan kehilangan rohnya sebagai percent. hal ini berakibat lanjut pada pengutusan pancasila secara membabi buta dengan sekedar menjadikannya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan atau bahkan sebagai alat gemuk bagi orang atau kelompok orang warga bangsa yang mencoba mengkritiknya apalagi beroposisi dengan kebijakan pemerintah yang berlindung dibalik tameng pancasila. kedua, perpu menganut asas contractus actus tanpa due process law dan bifurkasi negara hukum. salah satu unsur kepentingan yang memaksa dikeluarkan perppu adalah perihal tidak adanya undang undang yang mengatur tentang penyelesaian masalah yang genting dan memaksa atau bila ada undang undang terkait, undang undang tersebut tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cepat. pembentuk perpu ormas menilai bahwa ormas tidak efektif untuk membubarkan ormas. jalan yang ditempuh oleh pembentuk perpu ormas adalah menggunakan asas contractus actus tanpa due process law untuk menyiasati lamanya proses pembubaran ormas pada ormas. asas ini berarti bahwa penerbit suatu keputusan tata usaha negara dapat menarik kembali atau membatalkannya. asas contractus actus yang ada dalam huruf juncto menjelaskan bahwa karena pemerintah yang memberikan status badan hukum tersebut maka pemerintah berwenang pula mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan suatu ormas. asas contractus actus yang diterapkan pada pengesahan hak akan berpotensi pada penilaian secara sepihak dan cenderung terjadi abuse power. abuse power akan berakhir pada kediktatoran. perppu bukan sesuatu yang asing. namun, ketika asas contractus actus diusungnya tanpa due process law, maka potensi abuse power sangat tinggi. bagaimana tidak, perppu ini memberi peluang seluas luasnya kepada pemerintah, khususnya mendagri dan kemenkumham untuk memberikan vonis kepada suatu(vide huruf perpu ormas|, yang kemudian langsung bisa mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan ormas tersebut (vide perpu ormas). maka dalam hal seperti ini sudah jelas, pemerintah demi mementingkan ego sektoral, due process merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. baru akan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid law ditegaskan secara total. jika dalam ormas terdapat peran pengadilan dalam upaya untuk mencabut status badan hukum ormas, dalam perpu guo sampai dengan ormas peran pengadilan dalam menetapkan ormas dituduh berlawanan pancasila dihilangkan. perpu ormas telah menggiring negara pada situasi bifurcation (jalan simpangan) antara konsisten pada prinsip negara hukum ataukah menyimpang menjadi negara kekuasaan. menurut keyakinan ahli, perpu ormas ini cenderung membelokkan prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan yang meminggirkan prinsip check and balances, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang dapat berakibat pada penegasan peran badan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dan ini berarti bertentangan dengan dan juga uud ketiga, ketentuan pidana yang kejam dan vandalisme hal yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah mengenai ketentuan pidana dalam perpu ormas perpu guo mengatur mengenanganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat (lima) tahun dan paling lama (dua puluh) tahun. sisi lain, apakah ini sesuai dengan maksud uud khususnya tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yang ditempatkan sebagai ham apabila menganut saja sudah dapat dipidanakan dengan ancaman pidana yang kejam bukan hanya kepada pengurus ormas tetapi juga dapat mengancam anggotanya. dalam perspektif sosiologis religius catatan kritis ahli adalah, apakah dengan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang berasal dari sumber segala ilmu pengetahuan itu salah? lalu manakah letak kebebasan dalam menimba ilmu, menganut suatu ajaran, mengembangkannya serta menyebarkannya? tentu tidak ada suatu aturan mana pun dunia ini yang melarangnya kecuali pemerintahan yang sekular dan diktator. jadi, manusia yang memiliki akal dan pikiran memiliki kebebasan untuk mengembangkan suatu pengetahuan, teori, konsep, paham atau ajaran. pembatasan, pemberantasan atas hal itu tanpa due process law sama dengan kediktatoran yang sempurna. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tentang ancaman pidana. dalam guo ditentukan sanksi pidana penjara seumur hidup, atau sanksi pidana minimum berupa pidana penjara dengan minimal waktu (lima) tahun penjara dan maksimal (dua puluh) tahun penjara. rentang waktu lamanya pidana penjara tersebut sama dengan kejahatan narkotika dalam narkotika dimana setiap orang yang memiliki peran dalam menjual, membeli, mengedarkan narkotika golongan sanksi pidana dalam perppu juga sama dengan kejahatan pembunuhan berencana dalam kuhp, namun tanpa ketentuan sanksi pidana mati yang dilancarkan. dapat dirasakan, bagaimana kejamnya ancaman pidana yang dijatuhkan bila disamakan dengan kejahatan yang lain tersebut. kejahatan dan ancaman sanksi pidana dalam perpu ormas ini serasa kejahatan dan ancaman tindak pidana subversi yang diatur dalam penetapan presiden nomor pnas tahun yang kemudian ditetapkan menjadi nomo pnas pada tanggal juli (sudah tidak berlaku lagi). ancaman ini bukan saja kepada organisasinya melainkan juga kepada pengurus, anggota bahkan simpatisan yang dianggap kroni. asn terindikasi diburu dipersekusi. dosen baik negeri maupun swasta pun ditelusuri dan didata bila perlu akan diumumkan siapa saja yang terindikasi. benarkah cara cara seperti ini? apakah ini tidak dikatakan sebagai upaya yang sistematis untuk pembunuhan karakter? dampak klaim sepihak ormas terindikasi oleh pemerintah terhadap hak hak warga negara sangat jelas, yakni dapat merusak pola due process law sebagai pilar negara hukum indonesia. negara hukum tidak boleh dilakukan cara cara vandalisme, hantam dulu, yang lain urusan belakangan. artinya, negara hukum ini hanya menggunakan iaw alat legitimasi kekuasaan tanpa menunjukkan adanya prinsip check and balances dengan yudikatif. brian amanah menyebutnya sebagai the thinnest rule law. aroma kediktaktaktoran dapat menyelimuti sistem pemerintahan negara bila pihak eksekutif hanya berdalih pada perppu untuk menuruti kemauannya. inikah negara hukum yang berdemokrasi pancasila itu? bukankah hal ini bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa: negara indonesia adalah negara hukum. atas dasar argumen itu dapat disimpulkan bahwa perpu guo berpotensi mendistorsi prinsip negara hukum. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendistorsian negara hukum menjadi negara kekuasaan oleh pemerintah, sebenarnya dapat dinilai sebagai bentuk kejahatan keamanan bangsa, khususnya terorisme. melalui perpu ini pemerintah telah menebar teror berupa rasa panik, keresahan sosial, ketakutan individu maupun organisasi masyarakat. keberlangsungan hidupnya terancam dalam ketakutan untuk sewaktu waktu ditangkap, dicabut badan hukumnya, dibubarkan tanpa adanya hak membela diri dalam due process law. atas dasar teror legal dilakukan oleh pemerintah c.g. presiden ini seharusnya dapat dilakukan impeach yaitu meminta pertanggungjawaban pemerintah c.g. presiden atas penerbitan perpu dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat mpr) atas usulan dewan perwakilan rakyat yang tentu saja juga melibatkan peran mahkamah konstitusi untuk memutuskan tindakan presiden tersebut. dr. taufigurrohman syauhuri s.h., m.h. kewenangan dan penggunaannya sudut pandang yang sama bahwa perpu merupakan kewenangan konstitusional pemerintah uud sudut pandang yang berbeda adalah mengenai penggunaan kewenangan itu karena terikat dengan pembatasan pembatasan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan doktrin hukum. subyektif pemerintah menganggap sudah sesuai penggunakan kewenangan itu, sebaliknya subjektif para pemohon yang dirugikan menilai ada kesewenang wenangan dalam penggunakan kewenangan itu. terkait perpu terdapat dua hal: kewenangan penetapan perpu substansi muatan materi perpu untuk itu berikut ini akan dikaji penggunaan kewenangan penerbitan perpu nomor tahun tentang ormas dan muatan materinya. van vollenhoven mengungkapkan bahwa hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan kekuasaan negara, sedang hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai pelaksanaan daripada kekuasaan kekuasaan atau kewenangan kewenangan tersebut. oleh karena itu van vollenhoven mengatakan bahwa lembaga negara tanpa htn lumpuh, ibarat burung tanpa sayap, karena tidak mempunyai wewenang. sebaliknya, lembaga negara tanpa han ibarat burung yang terbang bebas tanpa batas. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid htn memberikan wewenang melalui uud kepada pemerintah menetapkan perppu. namun jika pemberian kewenangan itu tanpa diiringi dengan pembatasan han) maka kewenangan itu dapat digunakan semuanya, ibarat burung terbang bebas. boleh jadi kewenangan itu akan diisi dengan norma2 aturan yang sebenarnya merupakan kesewenang wenangan. jadi persoalan disini bukan mengenai pemerintah berwenang atau tidak menetapkan perpu, karena secara eksplisit uud telah memberikan kewenangan tersebut. namun yang menjadi masalah adalah apakah dalam menggunakan kewenangan tersebut pemerintah telah sesuai dengan pembatasan pembatasan secara hukum, termasuk disini adalah apakah muatan materinya sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum dasar uud dan nilai nilai pancasila itu sendiri? pendapat pemerintah menetapkan perpu pendapat adanya kepentingan yang memaksa. pendapat adanya kekosongan hukum pendapat pentingnya pencantuman norma hukum larangan bagi ormas yang bertentangan dengan pancasila dan uud kepentingan yang memaksa secara yuridis formal ukuran penggunaan kewenangan menerbitkan perpu adalah dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa . anak kalimat dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa ini mengandung unsur: adanya keadaan yang genting, dan adanya kondisi yang memaksa. dua unsur ini sifatnya kumulatif bukan alternatif, tidak cuma memaksa saja tetapi juga harus ada kepentingan. persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan keadaan genting dan keadaan memaksa itu, tidak ada penjelasannya dalam uud. untuk itu perlu penafsiran yang resmi melalui putusan lembaga negara yang memiliki otoritas penjaga konstitusi, yakni mahkamah konstitusi. iapun saya berpendapat mengenai arti kepentingan dan memaksa itu, kedudukan pendapat saya akan sama dengan pendapat pemerintah yaitu sebatas opini. sungguhpun pernah menafsirkan nomenklatur kepentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya perlu, namun penafsiran tersebut merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perlu dikembangkan lagi disesuaikan dengan kondisi masa kini. apakah benar sudah cocok dengan kondisi objektif lapangan? ahli beranggapan belum ada kepentingan yang memaksa karena: gagasan hti soal khilafah (yang menjadi latar diterbitkan perppu) tidak akan menjadi kenyataan selama mpr tidak mengubah uud dan sistem pemerintahannya, karena yang berwenang mengubah bentuk, sistem dan dasar negara itu adalah mpr bukan segolongan orang. apalagi gagasan hti sudah puluhan tahun diwacanakan. dalam sejarahnya negara telah berkali kali mengubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan bahkan konstitusi beserta pembukaannya yang ada rumusan lima dasar negaranya, namun negara tetap eksis, bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan dan bahasa kesatuan tetap sama yakni bendera merah putih, lambang garuda pancasila, lagu indonesia raya dan bahasa indonesia. gagasan hti itu adalah penafsiran mereka atas ajaran agamanya (yang sifatnya khilafah dalam kajian hukum islam) yang semestinya dijamin pancasila dan konstitusi sebagai pengamalan nilai keluhan yang maha esa, sila pertama pancasila serta ajaran demokrasi yang pimpin oleh hikmah sila dalam tradisi islam, soal khilafiayah (perbedaan pendapat) itu hal yang biasa, lumrah. cara mempropaganda gagasan itupun tidak dilakukan dengan cara cara yang melanggar hukum, masih dalam koridor demokrasi konstitusi uud gagasan ini sudah lama disampaikan bahkan pada pemerintahan sebelumnya, yang ternyata berbeda sikapnya dengan pemerintah sekarang. mungkinkah pemerintahan sebelumnya menganggap hal itu hanya sebuah aspirasi yang dijamin uud sehingga dianggap biasa saja? untuk kematiannya mungkin perlu didengar keterangan pemerintahan sebelumnya. dengan demikian unsur kepentingan yang memaksa secara obyektif belum terpenuhi. kekosongan hukum dan larangan bertentangan dengan pancasila dan uud pendapat pemerintah bahwa perpu untuk mengisi kekosongan hukum yang dikaitkan dengan tidak disebutkannya norma hukum larangan bertentangan dengan pancasila bagi ormas. jika benar ini yang dimaksud maka pendapat ini tidak betul karena dalam merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoidbahkan dalam 2nya disebutkan asas ormas tidak bertentangan dengan pancasila dan uud sanksi terhadap pelanggaran itu pun ada diatur dalam apakah sanksi ini dianggap terlalu ringan? sebenarnya tidak, karena soal pelanggaran atas uud (dan pancasila) juga sering dilakukan oleh pemerintah dan dpr sebagai pembentuk uu: terbukti dengan banyaknya yang diberi sanksi oleh dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan uud (yang pembukaannya ada pancasila). asas pengaturan ormas adalah pengaturan administrasi dan perdata bukan pengaturan hukum pidana, sehingga sanksipun harus sanksi adminstrasi. apalagi karakter ormas adalah perkumpulan atau yayasan. sanksi pemindahan, apalagi pidana berat hanya cocok pada pengaturan yang menyangkut keamanan negara atau kejahatan yang sifat asalnya adalah jahat atau kriminal. dengan demikian tidak ada kekosongan hukum. bertele tele karakter demokrasi jika pemerintah berpendapat bahwa perpu itu mendesak karena ormas lama terlalu bertele tele sehingga sulit untuk digunakan membubarkan ormas yang telah nyata melanggar dasar negara dan uud. benarkah demikian? bertele tele dalam pengambilan putusan adalah karakter demokrasi maka masuk akal jika yang dibuat pada masa reformasi yang demokratis memiliki karakter yang bertele tela. namun sebenarnya tentang ormas memberi peluang penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan tidak begitu lama tanpa melalui persidangan pengadilan seperti ditentukan dalam yakni:nyamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid proses untuk sampai pada penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan itu hanya butuh waktu tiga bulan untuk tiga kali peringatan dan ditambah hari menunggu pertimbangan ma. mahkamah konstitusi penjaga konstitusi ideologi) jadi persoalannya bukan mengenai cepat atau bertele telinga prosedur penjatuhan sanksi, tetapi apakah pemerintah ingin membina ormas dengan cara sanksi pemberhentian sementara kegiatan, dengan harapan ormas akan memperbaikinya, atau pemerintah memang dinginnya mematikan ormas sesegera mungkin yang dianggap bertentangan dengan dasar negara dan uud menurut pandangannya? bukankah secara konstitusional yang punya otoritas memutuskan bertentangan atau tidak terhadap dasar negara dan uud adalah mk? kenapa pemerintah bisa yakin kalau sebuah ormas telah melanggar uud dan dasar negara sebelum dibuktikan pengadilan. bukankah sesuai kelaziman (asas) hukum pemerintah hanya berhak mengusut dan menuntut, dan pengadilanlah yang akan memutus? kelaziman ini terlihat dalam regulasi pembubaran partai politik, dimana pemerintah hanya dapat mengajukan dugaan pelanggaran oleh partai politik untuk alasan pembubaran partai politik kepada mahkamah konstitusi untuk dinilai dan diputus? demikian juga kelaziman dalam hukum pidana pemerintah hanya menduga, menyala, mengusut dan menuntut, pengadilanlah yang memutusmengemukahurufmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidgaturperlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan .hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahberdasarkan putusan tersebut, ternyata menyatakan berwenang untuk menguji perpii. kedudukan hukum menyebarluasnya penyebaran faham ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan pancasila dan uud i.ara pemohonmohon,mengemukakan hal halpermohonansarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (bukti dan telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. 4). bahwhwa pemohon yang konsen melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sangat aktif melakukan diskusi dan seminar berkaitan dengan kebijakan publik, dua kegiatan terakhir yang telah diselenggarakan dengan baik dan lancar adalah: pertama, diskusi publik bertemakan parpolisasi dpd ri, pengkhianatan reformasi , telah tiga kali diselenggarakan. adapun output yang telah dicapai adalah pembentukan opini publik dan pendidikan kepada masyarakat tentang fungsi kelembagaan dpd ri, beserta kontribusinya kepada masyarakat daerah, dan kedua, diskusi dengan panitia khusus hak angket dpr terhadap kpk dalam rangka pemecahan masalah yang perpu untuk didengar aspirasi maupun pendapat pemohon, kegiatan tersebut juga diikuti oleh peserta ormas lainnya. kegiatan kegiatan pemberdayaan maupun pendidikan kepada masyarakat yang sedang berjalan saat ini berkaitan dengan peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat sipil dalam mengawal otonomi daerah, dan akan dibangun kerjasama kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggrat jakarta telo fax ema [email protected] sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. nomor puu vi nilai nilai perlindungan hak atas rasa amyang diperkenankan dalam kovenan sipil adalah sesuwasta, maupun pemerintah daerah. kegiatan pemohon tersebut dalam rangka menjalankan anggaran dasar, dengan tujuan optimalisasi peran dan fungsi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, adil dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar. bahwa pemohon dengan berlandaskan kepada maksud, tujuan, dan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, telah menjalankan beberapa kegiatan, maupun yang sedang dan akan dilakukan kemudian hari akan sangat dirugikan dan terganggu dengan lahirnya perpu nomor tahun tentang ormas, antara lain: terhambatnya kran demokrasi, kebebasan berekspresi dalam menjalankan berbagai kegiatan yang ruang lingkupnya pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, maupun kerjasama dengan instansi terkait. hal tersebut akan berimplikasi pada sikap autisme sesama masyarakat, kelompok ormas, tersumbat terhambatnya kebebasan berserikat, berkreativitas, maupun menyatakan pendapat dalam konteks merespon isu isu kekinian dalam praktik penyelenggaraan negara. pada akhirnya ormas akan terpasang dan terungkap dalam merespon isu isu kekinian yang menyangkut problematika kebangsaan, hingga matinya sikap kritis konstruktivisme para anggota dan kreativitas diantara ormas yang ada. adapun kerugian lainnya juga berpotensi timbulnya gesekan gesekan antar elemen kelompok ormas karena perbedaan pandangan sikap, negara akan antipati dan resistensi kepada ormas, bahkan dalam berkaitan dengan ketentuan pidana perpu ormas telah menambahkan subjek anggota , selain pengurus, dan terlebih lagi menambahkan secara tidak langsung . ketentuan ini sangat kontradiktif dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan pemohon sebagaimana dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art). anggota ormas akan terungkap, dan terjangkit sindrom paranoid , apalagi diikuti dengan kalimat secara tidak langsung . selain pengurus, anggota yang secara tidak langsung melanggar ketentuan dan perpu ormas terancam dipidana, padahal begitu banyaknya jumlah anggota tiap ormas yang dikemudian hari akan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidcrdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo. terancam dipidana. ketentuan tersebut juga sebagai indikasi terjadi ketidakkonsistenan maupun kontradiktif dengan penghormatan dan pemajuan ham, terbukanya kran demokrasi, dan political will pemerintah atas prinsip prinsip negara hukum. bahwa pemohon yang secara aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, maupun kegiatan kegiatan yang mencerdaskan masyarakat secara partisipatif akan menjadi terganggu apabila perpu ormas ini dikabulkan oleh mahkamah atau disetujui oleh dpr dalam sidang paripurna. pokok pokok dalam perpu yang kontradiktif terhadap pemajuan ham, demokrasi, tindakan yang represif terhadap ormas, akan membelenggu dan menjadi senjata pemusnah massal. kelompok atau perkumpulan organisasi masyarakat akan semakin ketakutan, menimbulkan kewaspadaan, melahirkan perlawanan, muncul kebencian atau permusuhan kepada pemerintah, dan semakin menjauhkan diri dari peran serta civil society dalam memajukan bangsa dan negara. pada akhirnya, negara menjadi superior terhadap ormas ketika dipandang secara sepihak maupun subjektif melakukan perbuatan yang menyimpang. hal yang demikian jika dibiarkan, akan menjadi suasana tidak kondusif bagi negara demokrasi dan menjunjung nilai nilai ham. selain gesekan yang bersifat horizontal, secara perlahan akan mengarahkan kepada gesekan atau konflik vertikal, yakni pengurus atau anggota ormas melawan negara. hal demikian justru akan merusak tatanan bernegara, dalam konteks esensi negara hukum (demokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi). bahwa perpu ini berpotensi "menyasar ormas ormas lain, sekalipun ormas besar yang memiliki mayoritas anggota indonesia, atau ormas yang sampai saat ini masih eksis menggunakan nama dasar negara indonesia. berapa ribu anggota yang pada akhirnya dipidana, hanya karena perbedaan pandangan terhadap kegiatan atau apapun itu yang dilarang berdasarkan ketentuan perpu. jelas, bahwa akan menilai subjektivitas kegiatan yang dilarang menurut penilaian pemerintah, lalu dipidana baik anggota maupun pengurus ormas, serta dicabut badan hukumnya dengan menegaskan due process law, yang merupakan salah satu ciri negara hukum.s bhinneka tunggal ika

rena arlampiran struktur organisasi peraturan bupati pati nomor tahun dinas perhubungan tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pati kepallompok jabatan sekretariat fungsional subbagian subbagian program dan keuangan umum dan kepegawaian bidang bidang bidang angkutan dan teknik pengendalian dan lalu lintas sarana operasional seksi seksi seksi manajemen lalu angkutan pengamanan dan lintas keselamatan jalan seksi seksi rekayasa lalu lintas pengujian kendaraan seksi bermotor perparkiran seksi penerangan jalan salinan sesuai dengan aslinya umum bagian hukum bupati pati, bad panen utd (&( letdatni arwamito, sh., mh. haryanto pembina mp3diubah sebagai berikut: ketentuan. ketentuan huruf ditambah (satu) angka, yakni angkaenerangan jalan umum. bidang angkutan dan teknik sarana, terdiri dari seksi angkutan, dan seksi pengujian kendaraan bermotor. bidang pengendalian dan operasional, terdiri dari: seksi pengamanan dan keselamatan jalan, dan seksi perwakilalalu lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. ketentuan huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang lalu lintas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas sertamanajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dhuruf dan huruf diubah serta huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang lalu lintas mempunyai rincian tugas merencanakan operasional program dan kegiatan bidang lalu lintaskeputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seksi manajemen lalu lintas, seksi rekayasa lalu lintas serta seksi penerangan jalan umummanajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta penerangan jalan umummanajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta penerangan jalan umum berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kegiatan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan, dihapuslalu lintaserangan jalan umum mempunyai rincian tugas: merencanakan, mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi penerangan jalan umum, mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan seksi penerangan jalan umumerangan jalpenerangan jalan umum dan penerangan taman berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan inventarisasi dan survei kebutuhan serta penentuan lokasi perlengkapan jalan, yang terdiri dari alat penerangan jalan dan penerangan taman, melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan, pengelolaan dan pemeliharaan alat penerangan jalan serta penerangan tamerangan jalan umumbab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni

salinan ea, dimana fans bupati pati provinsi jawa tengahpenyusutan arsip, peraturan kepala arsip nasional nomor tahun tentang pedoman penyusutan arsip lingkungan arsip nasional republik indonesiapanitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan lkdalam dengan retensi kurang dari (sepuluh) tahun dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan dan pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan persetujuan bupati. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan lkd disaksikan oleh pencipta arsip, bagian hukum, inspektorat, lkd dan arsiparis. pemusnahan arsip yang memiliki retensi lebih dari (sepuluh) tahun dapat dilakukan berdasarkan penilaian arsip oleh panitia pemusnahan arsip. permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. cc. penetapan arsip yang akan dimusnahkan. pelaksanaan pemusnahan arsip. dalam hal arsip keuangan, diusulkan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan arsip kepegawaian diusulkan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah terlebih dahulu, dilakuan penilaian sebelum diajukan arsip nasional republik indonesia untuk memperoleh persetujuan. . pemusnahan arsip lkd sebagaimana dimaksud dalam menghasilkan arsiplapabupati dan kepala anri, berita acara pemusnahan arsip, dan daftar arsip yang dimusnahkan. pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud padalaksanaan kegiatan penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud padaindahan arsip inaktif prosedur pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan dalam setiap perangkat daerah. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan dalam setiap perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah dilakukan sebagai berikut kepala unit pengolah beserta pengelola kearsipan menyeleksi arsip yang sudah inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip jra) dengan cara memilah arsip dan memisahkan antara arsip dan non arsip, blank, duplikasi dan sebagainya untuk dipisahkan dan dimusnahkan(dua) pusat arsip record center). pemindahan. pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah pencipta arsip lkd. pemindahan arsip dari perangkat daerah pencipta arsip lkd hanya berlaku untuk arsip inaktif yang memiliki retensi (jangka simpan) sekurang kurangnya (sepuluh) tahun. adapun prosedur pemindahan arsipnya sebagai berikut unit kearsipan perangkat daerah melakukan penelitian untuk menentukan arsip yang akan diserahkan lkdlkd. contoh daftar arsip inaktif yang dipindahkan organisasi dinas kehutanan dan perkebunan unit pengolah subpage umum dan kepegawaian kode series uraian tahun tingkat volume ket klasifikasi masalah persen boks arsip tangan spj penyusunan asli boks laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpdnama nip nip cara. cara pengisian daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan nomor berisi nomor urut jenis arsip. kode klasifikasi diisi nomor kode klasifikasi arsip sama pada saat arsip penataan. series uraian diisi series arsip atau isi berkas. masalah tahun diisi tahun yang tercantum dalam arsip. tingkat diisi dengan tingkat perkembangan arsip (asli copy perkembangan tembusan). volume diisi jumlah arsip. nomor boks berisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan. keterangan diisi dengan keterangan lain yang diperlukan, misalnya (kertas rapuh rusak, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada). penataan arsip inaktif. penataan arsip inaktif baik yang dilakukan pada perangkat daerah maupun terhadap arsip inaktif yang sudah dipindahkan lkd dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut mengelompokkan arsip yang sudah dibungkus berdasarkan klasifikasi arsip untuk selanjutnya diberikan nomor urut sesuai dengan nomor yang tertera pada daftar arsip inaktif yang dipindahkan, menyimpan dan memasukan berkas arsip inaktif yang sudah dibungkus dan diberi nomor urut dan tahun penciptaan arsip. pembuatan berita acara pemindahan arsip.kepala unit pengolah dan kepala unit kearsipan untuk pemindahan arsip dalam satu perangkat daerah, serta ditandatangani oleh kepala unit kearsipan dan kepala lkd untuk pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah lkd. contoh. contoh berita acara pemindahan arsip inaktif.as tatkala bagian hukum bupati pati, pmn binti, sh, haryanto membina tk. nfusnahan arsip prosedur pemusnahan arsip setiap perangkat daerah. langkah langkah pemusnahan arsip setiap perangkat daerahperangkat daerah yang keanggotaannya sekurang kurangnya terdiri dari unsur kepala unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota. kepala unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, berkedudukan sebagia anggota. arsiparisb.telah habis potensinya (masa simpanan) dan berseberangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip jra)buat daftar arsip usul musnah oleh arsiparis unit kearsipan. membuat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip tentang arsip arsip yang akan dimusnahkan. memintadinas kearsipan kabupaten. setelah mendapatkan persetujuan, dilaksanakan pemusnahan secara total sehingga fisik dan informasi tidak dapat dikenali lagi. kemudian dibuatkan berita acara pemusnahan arsip rangkap (dua), lembar untuk perangkat daerah bersangkutan dan lembar untuk lkd. pemusnahan. pemusnahan arsip harus disaksikan sekurang kurangnyarosedur pemusnahan arsip lkd. langkah langkah pemusnahan arsip lkd adalah sebagai berikut membentuk panitia penilai arsip yang ditetapkan oleh bupati dengan keanggotaan yang terdiri dari kepala lkd sebagai ketua. pejabat struktural bagian pengolah sebagai sekretaris. arsiparis sebagai anggota. meneliti arsip inaktif yang potensinya musnah atau hasil penilaian dari panitiaperangkat daerah pencipta arsip untuk mendapatkan persetujuan. menetapkan arsip yang akan dimusnahkan yang dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. meminta persetujuan kepada bupati untuk arsip arsip yang memiliki retensi bawah tahun, sedangkankan persetujuan,pemusnahan arsip disaksikan oleh pencipta arsip, bagian hukum, inspektorat dan arsiparis, kemudian dibuatkan berita acara pemusnahan arsip rangkap (dua)contoh. contoh: surat pertimbangan panitia penilai arsip. arsip ldananananananananaanananan anna anggota nip . jabatan .) mentananaaaaaaan anggota nip . jabatan .) kenalan anggota nip . jabatan .) kenaanananananannaa ana anggota nip . jabatan .) kenalanmelaksanakatau terus menerus. arsip. contoh formulir daftar arsip usul musnah. jenis tahun jumlah tingkat keterangan arsip perkembangan keterangan nomor menunjuk nomor jenis arsip. jenis arsip menunjuk berkas atas dasar series arsip. tahun menunjuk tahun pembuatan arsip. jumlah menunjuk jumlah arsip, misal folder, boks. tingkat perkembangan menunjuk pada tingkatan asli, . contoh berita acara pemusnahan arsip. kop berita acara pemusnahan arsip nomor :. jiwaesalekeneajee saksi saksi kepala unit kearsipan, kepala unit kearsipan) kenananananananana nana ana kepala bagian hukum) kenkannanaaanaaaaaaaaaa naa inspektur) kenananananananana nana ana arsiparis) kenaananananaa nanas anna bupati pati, sesuai dengan aslinya ttd. ala bagian hukum haryanto setda jz gan binti, sh, #membina tk. nt2 lampiran iiinyerahan arsip statis kriteria arsip statis yang diserahkan.sejarah. telah habis masa potensinya. berseberangan dipermainkan sesuai jra oleh instansi pencipta arsip. arsip dalam keadaan utuh, terpercaya, autentik dan dapat digunakan. memiliki retensi sekurang kurangnya tahun. prosedur penyerahan arsip. penyerahan arsip statis yang diserahkan dari perangkat daerah lkd dilakukan dengan prosedur sebagai berikut arsiparis pengelola kearsipan pada perangkat daerah instansi pencipta membuat daftar arsip usul serah. menyertakan hasil penilaian dari panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. menetapkkd disertai pernyataan, bahwa setiap arsip yang diserahkan adalah arsip yang autenkdcontoh. contoh berita acara serah terima arsip.cc") nip nip &33an sesuai dengan aslinya kuala bagian hukum bupati pati, ttd. a.( setda haryanto nyi gag binti, sh, pembina tk. ps) np29720424kabupaten patpencipta arsipdaerah yang jra pusat arsip atau records center merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain khusus untuk menyimpan arsip inaktif. bab maksud dan tujuan penyusunan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyusutan arsip lingkungan pemerintah daerah. tujuan penyusutan arsip adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis. .oleh perangkat daerah berdasarkan jra. pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disertai dengan daftar arsip dan berita acara. bab iii pemindahan arsip bagian kesatu tata cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan pada setiap perangkat daerah pemindahan arsip inaktif dilakukan sebagai berikut(sepuluh) tahun dilakukan dari perangkat daerah lkd. .arsip inaktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari beberapa jenis arsipuntuk melaksanakan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada masing masing perangkat daerah harus mempunyai pusat arsip (records center). . pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuanlengkapi daftar arsip yang akan dipindahkan. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan pemeriksaan arsip. pemindahan arsip. cc. penataan arsip. berita acara pemindahan arsip. pemeriksaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada daftar arsip untuk mengetahui arsip yang akan dipindahkan. pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil pemeriksaan yang dituliskan dalam laporan pemeriksaan sebagai dasar pembuatan berita acara pemindahan arsip. penataan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan arsip yang dipindahkan dari unit pengolah unit kearsipan yang ditata dan dikelola sesuai ketentuan teknis yang berlaku. berita acara pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan. bagian. bagian kedua tata cara pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah lkd arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari (sepuluh) tahun dilakukan penilaian melalui unit pengolah unit kearsipan yang hasilnya dituangkan dalam daftar arsip usul pindah. arsip inaktif yang memiliki retensi arsip (sepuluh) tahun dilakukan penilaian arsip melalui perangkat daerah lkd yang hasilnya dituangkan dalam daftar arsip usul pindah. pemindahan arsip inaktif dilaksanakan berdasarkan penyeleksian arsip, penataan arsip, cc. pembuatan daftar arsip usul pindah, dan pembuatan berita acara. arsip inaktif yang memiliki retensi (sepuluh) tahun atau lebih pindahkan dari perangkat daerah lkd memiliki retensi akumulatif arsip (sepuluh) tahun atau lebih:(tidak dalam bentuk arsip kacau), baik fisik maupun informasinya, dilengkapi dengan daftar arsip yang dipindahkan dan dibuat bentuk acara pemindahan arsip inaktif. prosedur. prosedur pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah lkd melakukan pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari perangkat daerah dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. pengelolaan arsip inaktif dilaksanakan oleh arsiparis dan atau petugas pengelola arsip. kepala lkd dan kepala unit kearsipan yang membawahi fungsi penyimpanan arsip inaktif pada lkd, bertanggung jawab atas penataan arsip inaktif lkd. bab pemusnahan arsip prinsip pemusnahan arsip meliputipimpinan pencipta arsipsebagaimana dimaksud dalammengingat revisiusulan tarifasuhan keperawatan; dan tarif visite dan konsultaskonsultasi, dan pemeriksaan; tarif tindakan medis non operatif; tarif rawat jalan; tarif instalasi gawat darurat; tarif instalasi kamar bersalin dan ruang bayi neonatus); tarif penunjang medis; tarif pelayanan non medis lainnya3asa berdasarkan kebutuhan dari pihak pen3am:::::::: kepala bagian kernel~ t dan ,'! ,.,.___ arif bintara u\yo~o _,, nip ~~+per hari asuhan keperawatankonsultasi dr. spesialis per hari per telepon visite dokter gigi per kunjungan konsultasi dokter gigi per hari farmasi klinis per tindakan~menteri, i('., ~, =:: )~ c:::::::======== ft7l \\\ ~= :, arif pintar yue: ~~ ~~ , nipjenis layanan tarif rp) administrasi, konsultasi, dan pemeriksaan administrasi rawat inap per kunjungan s.d. administrasi rawat per kunjungan s.d. jalan konsultasi dan per tindakan s.d. pemeriksaan tindakan umum per tindakan .d. tindakan medik on operatif ruang rawat inap anak per tindakan s.d. dan dewasa ruang rawat intensive per tindakan .d. care unit icu) sewa alat ruang rawat per hari s.d. intensive care unit icu) penggunaan oksigen per jam s.d. rawat jalan klinik umum per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) klinik ortopedi per tindakan s.d. klinik bedah umum per tindakan s.d. klinik mata per tindakan s.d. klinik jiwa per tindakan s.d. klinik jan tung per tindakan s.d. klinik bidang dan per tindakan s.d. kandungan klinik gigi dan mulut sederhana per tindakan s.d. khusus per tindakan s.d. klinik telinga hidung per tindakan s.d. tenggorokan klinik aku pun tur per tindakan s.d. klinik urologi per tindakan s.d. instalasi gawat darurat per tindakan s.d. instalasi kamar bersalin dan ruang bayi neonatus) tindakan medik kamar bersalin dang per tindakan s.d. besar per tindakan jenis layanan tarif rp) khusus per tindakan .d. tarif tindakan medis per tindakan s.d. ruang bayi neonatus) penunjang medis radiologi per tindakan s.d. hematologi laboratorium per tindakan s.d. rehabilitasi medik per tindakan fisioterapi pelayanan non medis lainnya kedokteran kepolisian pemasaran jenazah per tindakan s.d. visum repertum per tindakan s.d. clippers per tindakan s.d. central steril supply per tindakan .d. departementii].ep,t~rian : ~)~"\~ ::=:=::=::::== oc:;;==ifr\t~= ='': ' c:: \ u', arif pintar ;laut,v"~ ;; nip )._~ekretariat daerah sebagai unsur staf yang, bahwa untuk melaksanakansebagaimana dimaksud dalam huruf perluekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota tasikmalaya. asisten adalah asisten administrasi pemerintahan, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dan asisten administrasi umum pada sekretariat daerah kota tasikmalaykoordinasi oleh asisten. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemerintah daerah bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walilam menyelenggarakan tugas pokok, asisten administrasi pemerintahan mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikut sekretariat dprd, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, inspektorat, kantor kesatuan bangsa dan politik, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan, dan kelurahan. asisten administrasi pemerintahkoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikutrikanan dan kehutanan, dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu, ilkantor lingkungan hidup, dan rumah sakit umum daerah dr. soekarno. asisten administrasi perekonomian dan pembangunselain berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada dan asisten administrasi perekonomian dan pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bumikoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikut dinas pendapatan daerah, badan kepegawaian daerah, badan pengelola keuangan dan barang daerah, kantor arsip dan perpustakaan daerah, sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia. asisten administrasi umummasing masing asisten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya paling kurang (satu) kali dalam satukurang (satu) kali dalam satu bulan dan menyampaikan hasilnya nomor

peraturan bupati paser provinsi kalimantan timurengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang :a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik serta pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi dan pengaturan terhadap akses arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah kabupaten paser kalttingkat klasifikasi keamanan dan akses biasa terbuka terbatas rahasia sangat rahasia pimpinan tingkat tertinggi bupati wakil bupati pimpinan tingkat tinggi sekretaris daerah pimpinan tingkat menengah staf ahli asisten kadis kaban pencipta arsip camat kades pelaksana kebijakan aparat penegak tabel pengguna yang berhak akses arsip dinamis tingkat klasifikasi pengawas keamanan dan pen ntu pelaksana internal publik penegak akses kebijakan kebijakan eksternal hukum ses inn bnn (sangat rahasia | . bupati paser, yusriansyah syarkawi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten paser adalah lembaga kearsipan daerahatau pencipta arsip eselon iiirangkat daerah. unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip tu)hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses arsip sesuai kebutuhan berdasarkan ketenturangkat daerah pencipta arsiprangkat daerah pencipta arsipperangkat daerah. bab ruang lingkup pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ruang lingkup pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamismaksud dan tujuan pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis maksud pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis lingkungan pemerintah derah: mendorong perangkat daerah pencipta arsippelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis: menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis pada unit kerja atau organisasi perangkat daerahrangkat daerah masing masing dalam wilayah kabupaten paser. bab tata cara pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis tata cara pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis meliputi penetapan kebijakan jenis klasifikasi, standar operasional prosedur pelaksanaan,dan sumber daya manusia. bagian kesatu penetapan kebijakan jenis klasifikasi arsip dinamis pemerintah kabupaten paser terbagi menjadi tiga kategori yang meliputi: biasa terbuka, terbatas: rahasia:dan sangat rahasia arsip dinamis. arsip terbatas,yang dapat mengganggu kinerja unit teknis lingkungan pemerintah daerah. arsip rahasia, sebagaimana dimaksud dalam huruf mengandung dampak yang luas sehingga mengganggu kinerja pemerintah daerah. arsip sangat rahasia, sebagaimana dimaksud dalam hurufiklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu informasi biasa, umum terbuka, terbatas: rahasia,danbagian kedua standar operasional prosedur pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis paragraf penggolongan hak akses arsip pengguna yang berhak lingkungan internal perangkat daerah: pimpinan tingkat tertinggi adalah bupati paser dan wakil bupati pasersatu tingkat dibawah pimpinan tingkat tertinggi) adalah sekretaris daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawahnya namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada bupati paser kecuali telah mendapatkan izin. pimpinan tingkat menengah (satu tingkat dibawah pimpinan tingkat tinggi) adalah staf ahli bupati asisten kadis kaban camat pimpinan bumi kepala desa pencipta arsip mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada bawah kewenangannya dan yatinggi, pimpinan tingkat menengah undangan. pengguna yang berhak lingkungan eksternal perangkat daerah publikperaturan perundang undangan, sesuai ketentuan perundang undangan. paragraf sarana pengamanan tingkat klasifikasi sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis lingkungan perangkataragraf tujuan sarana pengamanan tingkat klasifikasisumber daya manusia pelaksanaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis penentuan pengelola arsip meliputi pejabat fungsional arsiparis unit pengelola arsip aktif paa) central file masing masing perangkattabel sistem klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis dan tabel tingkat klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis dalam lampiran dan iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariaftar isi tabel sistim klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip kabupaten paser sekretariat daerah kabupaten paser bagian umum bagian bina kesra bagian bina kesra bagian bina kesra iii bagian bina kesra bagian bina ekonomi bagian bina ekonomi bagian bina ekonomi iii bagian hukum bagian organisasi bagian pemerintahan dan humas il. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah iii. inspektorat iv. badan perencanaan pembangunan daerah badan pendapatan daerah vi. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan vii. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah viii. dinas sosial kabupaten paser ix. dinas perikanan kabupaten paser xx. dinas kearsipan dan perpustakaan xi. dinas pendidikan dan kebudayaan xii. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu xiii. dinas pemuda olahraga dan pariwisata xiv. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak xv. dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah xvi. dinas lingkungan hidup xvii. dinas kesehatan xviii. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian xix. dinas perhubungan xx. dinas pertanian xxi. dinas tenaga kerja xxii. dinas ketahanan pangan xxiii. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa xxiv. dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxv. dinas pekerjaan umum dan tata ruang xxvi. kantor kesatuan bangsa dan politik xxvii. satuan polisi pamong praja xxviii. kecamatan tanah grogol

bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru tahun 2o1b| 2o22, perlu menetapkan rencana strategis dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten buru tahun 2o22; bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten buru tahun lt 2o22 telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor tahun 2otz tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten buru tahun oigr ft42l,2o13 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten buru tahun 2ol2 lembaran daerah kabupaten buru tahunoos1tafi nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati buru tentang rencana strategis dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencangendalian pendudukan dan keluarga berencana merupakan unsur penunjango2s; rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disebut rajin adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode (lima) tahunan, yaitu rpm tahun l1 2ot9; rencana pembangunan jangka menengah.ar.lgendalian penduduk dan keluarga berencanangendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten buru tahun 2ol7 2o22 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanadinas pengendalian penduduk dan keju arga berencana kabupaten buru sebagaimana dimaksud pada ]},rencana strategis bappeda provinsi maluku. bab renstra dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana t\juan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra dinas pengendalian penduduk dan keju arga berencana hanngendalian penduduk dan keluarga berencagendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten buru tahun oi7 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra dinas pea kabupaten buru ?ahun o77 2a22; pengendalian dan evaluasi renstra dinas pengendalian pendudukan dan keluarga berencangendalian penduduk dan keluarga berencana bersifat indikatif. 'apabila dalam pelaksanaan rpm kabupaten buru tahun 2orr_2o22 mengalami perubahan, maka renstra dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana! masuki diundangkan carnea pada tanggal juni tu**" rrs daerah kabupaten buru, nfl^nomor c{e

bupati malang peraturan bupati malang nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian jurusnya pajak daerah bupati malang, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang penagihan pajak jaiperlu menetapkan pengangkatan dan pemberhentian jurusnya pajak daerunya produk hukum daerah peraturan bupati dinas depan pbb pengangkatan dan pemberhentian jurusnyacabaruma produk hukum daerah peraturan bupati l2013n dinas| dppkaypbb pengangkatan dan pemberhentian jurusan.doe memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian jurusnyacatarina produk hukum daerah peraturan bupatizoli dinas duka ben pengangkatan dan pemberhentian jurusnya.doc surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala dinas untuk menegur atau memperingatkan kepada penanggungkewenangan pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas atas nama bupati berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusnya pajak daerah. bab iii syarat dan pengangkatan, lulus pendidikan dan pelatihan penagihan pajak dan atau jurusnya pajak, jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian. cndaruma produk hukum daerah peraturan bupatvzolan dinas duka sen pengangkatan dan pemberhentian jurusan.doe atau kepala dinasbad." bab pemberhentian jurusnya pajak daerah dapat diberhentikan karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, cabaruma produk hukum daerah peraturan bupati2012n dinas dppkanpbb pengangkatan dan pemberhentian jurusnya doc . cc. telah mencapai batas usia pensiun, tidak lagi memenuhi syarat sebagai jurusnya pajak daerah, atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban jurusnya pajak daerah. bab tugas, kewajiban, kewenangan dan larangan ne,, melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan penagihan pajak daerah sejak diterbitkan surat teguran hingga pelaksanaan lelang, menjelaskan alasan penugasan penagihan kepada penanggung pajak, cabaruma produk hukum daerah peraturan bulan v1) dinas dppkapbb pengangkatan dan pemberhentian jurus.doe: membuat berita acara pemberitahuan surat paksa, membuat laporan perencanaan surat paksa, menyampaikan surat perintah, menempel segel sita pada barang yang disita, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan, menempel salinan surat paksa pada papan pengumuman dinas:cc.membeli barang sitaan yang dilelang. cadarura produk hukum daerah peraturan bupati dinas ndppkawbd pengangkatan dan periberhentlan berusibuku daerah (peraturan bupati dinas dppkanpben pengangkatan dan pemberhentian jurusnya.doc

ty, walikota kediriketentuanota kediri: b.kedir jawaban keuangan: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimiemerintah kota kediri, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan pemerintah kota kediriota kediri: perjanjian pemerintah kota kediri dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat pemerintah kota kediri dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai pemerintah kota kedirpada huruf..dan atau laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.b.ota kediri. tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: deskripsi informasi. setiap skpd membuat ringkasan untuk masing masing jenis informasi. ilayani melalui website dan media cetak yang tersediketentutanggapan permintaan informasi publik meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan atau perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditoladalam halketentuan mengenai alur pelayanan informasi publik tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. bagian kelima penyelesaian sengketa informasi mekanisme penyelesaian sengketa informasi sebagai berikutb.d.menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. bab pelaporan setiap tahun ppidbagan organisasi ppid kota kediri pengelola publikasi pengelola data pengelola penyelesaian sengketa salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah kota kediri anggota walikota kediri, kepala bagian hukum, ppid pembantu seluruh skpd kota kediri ttd. ttd. maria karangnya,s.h,m.m. pembina tingkat abdullah abu bakar nipkekedikedirikedirstruktural yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan pemerintah kota kediriskpdkedirlampiran peraturan walikota kediri nomor tahun tanggal september bagan organisasi ppid pembantu skpd pengelola publikasi pengelola data pengelola penyelesaian sengketa walikota kediri, salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah kota kediri anggota ttd. kepala bagian hukum, semua bidang subbagian seksi pada skpdseptember alur pelayanan informasi publik kota kediri anna kan ena data informasi yang diminta tanya mac berikan aka tanda bukti ana buka mengajukan permohonan menyiapkan informasi menyusun penyelia dibutuhkpengumpulan informasi adalahota kediri guna membantu ppid dalam melayani permintaan informasi. bab maksud dan tujuan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kota kediri pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi ini adalahaku menjad.bagian hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah kota kediri. susunan organisasi ppid, terdiri dari: atasan ppid: ketua:paragraf tugas dan fungsi ppid sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugasota kediri. fungsi ppid yaitu a.penghimpunan informasi publik dari seluruh skpd lingkungan pemerintah kota kediri, b.penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh skpd pemerintah kota kediri: cc.paragraf sekretarisskpd. fungsi sekretaris dengan uraian tugas sebagai berikuparagraf bidang pelayanan dan dokumentasi informasi tugasc, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi dibantu oleh pengelola publikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:an menyusun topik topik pelayanan informasi. paragraf bidang pengolah data dan klasifikasi informasi tugas bidang pengolah dan dokumentasi. fungsi bidang pengolahdan melaksanakan klasifikasi data dan informasi. paragraf bidang penyelesaian sengketa informasi. fungsi bidang penyelesaian sengketa informasi yaitu: a.menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. bagian kedua ppid pembantu skpd paragraf kedudukan ppid pembantu skpd berkedudukan setiap skpd dan merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi ppid satuan kerjanya.: atasan ppid skpd kepala skpd, ketua ppid skpdppid pembantu skpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah masing masing. bagan struktur organisasi ppid pembantu skpd tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf tugas dan fungsi tugas ppid pembantu skppid skpd yaitu pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik satuan kerjanya, pengolahan, penataan,tetapkan oleh pejabat yang berwenang, pengujian aksesibilitas atas suatu pelayanan publik, penyelesaian sengketa pelayanan informasi, dan pelaksanaan koordinasi dengan ppid dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi babsetiap skpd melaksanakan aktivitas penghimpunan informasi atas kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam merupakan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing skpd yang bersumber dari pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya, dan arsip statis atau arsip dinamis(daftar informasi yang dikecualikan. bagian kedua pengklasifikasian informasi proses pengklasifikasiankediri, laporan akuntabilitas kinerja, dan sebagainya.

haa walikota kediriengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang: bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi satuan polisi pamong praja kota kediri, maka perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali uraian tugas pokok dan fungsi,memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang uraian tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja. apabila kepala sub bagian tata usahaub bagian tata usaha. apabila kepala seksi, tugas, fungsi dan tata kerja kantor satpojabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi dankedudukan, tugas dan fungsisatpol dipimpin oleh seorang kepala satpolatpolpad: pelaksanaan kegiatagaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala, pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, penatalaksanaan serta pelayanan kepada masyarakatnegakan perundang undangan daerah seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seksi sarana dan prasarana: seksi perlindungan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. sub bagian dan masing masing seksi dipimpin oleh seorang kepala sub bagian danpol ppsatpol sesuai dengan tugas dan fungsisebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah, peraturan walikota dan keputusan walikota, melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan walikota, melaksanakan koordinasi dengan ppn daerah dalam penegakan peraturan daerah dan atau peraturan walikota, mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan penanganan penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota serta keputusan walikota, melaksanakan penegakan atas pelanggaran pelaksana peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota yang berbentuk tindakan pembinaan (represif non musisi))j .mpat seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat seksikegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelengaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massallakukan pengamanan kantor dan rumah dinasmelaksanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota satpol pp,i sarana dan prasarana seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana program kerja operasional dan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, menyusumelaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana satpol pp, melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana satpol pp, melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana satpol pp: melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana satpol pp:(f), mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dan kegiatan dalam bidang perlindungan masyarakat, menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat, melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan bidang teknis perlindungan masyarakat, melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan perlindungan masyarakatpenanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan: mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia satuan tugas perlindungan masyarakat satgas lintas): memberdayakan masyarakat tentang pentingnya kesiagaan keamanan lingkungan kambing) dari bahaya bencana musibah, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala satpolperaturan perundang undangan dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahliannya berdasarkan peraturan perundang undangan. bab tata kerja kepala satpol dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan walikota. kepala satpolsatpol maupun dengan perangkat daerah lain dilingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait. kepala sub bagiansatpol maupun dengan perangkat daerah dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing masing dalam koordinasi kepala satpol pp. setiap pimpinan unit satuan organisasi dalam lingkungan satpol pp,, pelaksanaan hubungan kerjasama satpol propinsi jawa timur yang bersifat koordinatif fungsional, dan pelaksanaan hubungan kerjasama satpol dengan satpol nasional yang bersifat konsultatif dan koordinatif fungsionalsatpol berhalangan menjalankan tugasnya, maka sekretaris daerah dapat menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah satu kepala seksi yang dinilai mampu atas usulan kepala satpol pgoneso hari tgl jumat, november him kol: sing: depan herald buku, imajinasi, anggi ardiansyah ada saat melakukan koleksi bukunya disesuaikan didukung dengan kelengkapan penelitian distrik dengan jenjang yang ada referensi dan program yang seni, kabupaten sekolah, yaitu mulai paud spesifik untuk meningkatkan tambrauw, papua ba sampai sma. perpustakaan minat baca anak anak. rat, kami mengunjungi salah tersebut tidak berdiri dengan keduanya perlu diapresiasi satu smp negeri sana. ke sia sia. sekolah membuat dalam meningkatkan minat pala sekolah smp tersebut mekanisme yang membuat baca anak. ada kegigihan sosok yang gigih dalam mem anak anak harus membaca situ meski dalam dimensi yang perjuangkan pendidikananak beragam koleksi buku yang berbeda. smp distrik se anak wilayahnya. kami ada perpustakaan. kopi berada dalam ekosistem berdiskusi terkait persoalan jenjang taman kanak ka pendidikan yang tidak me pendidikan, termasuk soal ke nak tk), setiap hari kamis se badai dan memiliki beragam biasanya membaca buku. cara reguler anak anak diajak keterbatasan, tapi memiliki mengajak kami berikut perpustakaan. mereka ke aktor penggerak. kepala seko jung perpustakaan sekolah. mudiandimintauntuk memilih dan guru guru pan buku buku canada diperluas dua buku yang paling disukai tengger merusak takkan sekolah memang jauh untuk dibaca di akhir pekan. agar anak anak mau mem dari lengkap, hanya ada dua orangtua sekolah itu ialah paca, sementara itu, sekolah rak buku, itu pun tidak penuh .para pekerja yang sibuk. bekasi memiliki segalanya dengan buku, tapi dengan salahsatupemberianpeker dan memanfaatkannya untuk koleksi yang sangat terbatas. jaanrumahfmembacabukuini menggerakkan literasi secara kepala sekolah sangat ingin merupakanterciptanyaikatan bensin dan terprogram yang koleksi buku sekolahnya emosional yang erat antara didukung orangtua rumah. menjadi lengkap agar anak orangtua dan anak. setelah membaca bukan perkara anak dapat membaca banyak dibacakan orangtua, anak mempelajari isi buku. mem buku. dan guru guru ber diminta untuk menyebutkan baca merupakan soal mem upaya agar anak anak mau bagian yang paling disukai bangkitkan imajinasi anak membaca buku. dari buku tersebut. orangtua mengenai kehidupan. dari ada dua guru yangtinggaldi mencatat apa yang diam buku buku, anak anak dapat dalam kompleks sekolah. me pakan anak buku kontrol mengenal realitas lain luar reka bercerita, setiap spread yang diberikan sekolah. anak keseharian mereka. mengajak saja anak anak yang datang diminta menggambar dengan anak melompat9i masa lalu, sekolah, biasanya mereka bebasapayangmenjadibagian masa kini, juga masa depan. menggunakan perpustakaan favorit. buku buku yang dihadirkan dan kemudian mengajar apa tentu harus sesuai dengan saja, termasuk mengenalkan lain dunia usia dan perkembangan anak. buku buku agar anak gemar dua sekolah tersebut jelas buku buku bergizi dan ber membaca. sulit memang, bukan untuk dibandingkan. nutrisi baik sangat baik bagi tetapi ikhtiar itu konsisten keduanya seolah berada asupan otak. mereka akan mereka lakukan. realitas yang berbeda. namun, menjadi pribadi yang memiliki lain tempat, saya dua sekolah tersebut memiliki wawasan luas serta mampu berkesempatan mengunjungi satu irisan yang sama, yaitu berpikir analitis dan kritis. salah satu sekolah internasio keinginan sekolah untuk men finlandia, negara yang se nal bekasi. perpustakaan didik anak anak yang mencit ring dirujuk dalam bidang pen dan koleksi bukunya leng ibuku. satusekolahberjuang didikan dapat menjadi contoh. kap, bahkan lebih didominasi dengansegala keterbatasannya, timothy walker da buku buku berbahasa inggris. sedangkan sekolah satunya lam buku teach like finland: sambungan sumber nadia indonesia hari tgl jumat: november hlm kol

departemen tar dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur hen mean membagi ra) kode sumber med adalan brutal: af, bim. kol:) same hum. fakta pee ara ker pan pane tuk bias antara fakta kum ahun tahun terakhir ini, masyarat secara tangkas para istri dibantu kat senantiasa dibuat bingung, teru nya menyambut suami dan ayah teh "ah tama dalang memahami proses simple melaut: memarkirkan perahu tepian msk mentari hukum yang ada. masyarakat nurunkanikan ikan hasil tangkapan itu. ber dibuat bingung, mana yang benar denganfakta gai macam dan ukuran ikanterlihat dalam hukum sesungguhnya yang ada lapangan paranelayan tersebut, salah satu ana ataukah fakta sebagaimana yang digambarkan tersebut menangkap ikan yang besar tar oleh media massa yang mengkristal menjadi tika ditanya, akan dikembangkan ikan itu opini publik. dikatakan akan dijual pasar dekat buat pan karena itu, masyarakat yang berada dalam tetap juga dipasarkan manado. nia pusaran opini publik semacam itu, akan meng milik nelayan tadi dapat dibuat dengan anggap benar suatu masalah,walaupun sebenar yang cukup tinggi sekitar rp400. senada nya fakta hukum dilapangan ternyata tidak me tus ribu rupiah). sementara ikan yang tunjang kebenaran tersebut, demikian ulama andil biasanya mereka konsumsi sen syarikat akan menganggap salah suatu kasus, lah kondisi yang ditemukan penulis meski fakta hukum lapangan berbicara se mampir secara sengaja desa buat pante dan melihat keadaan aap yang sesungguhnya inilah permasalahan hukum yang sedang beb apa hari yang lalu. ted hadapi bangsa ini. masyarakat yang bila lisa alam lokasi kegiatan penambangan ptn melihat atau menangkap fakta hukum itu secara : langsung, akan over estimate atau sebaliknya un derestimate. distorsi pemahaman demikian ini 'lah yang kadang malah justru membuat jalan nya proses hukum menjadi ruwet dan keruh. sebagai contoh, bagaimana kita memahami konflik masyarakat maluku utara atau yang gerak poso. masyarakat tentu akan merasa bingung mengikuti berita tentang penyidikan bola adrian waworuntu dalam kasus bank bni. ka rena antara fakta hukum yang sebenarnya de dam ngan apa yang diberitakan atau dengan 'ang lapar' yang ada benak masyarakat tidaklah sinkron. contoh paling aktual sepanjang akhir tahun ini adalah kasus teluk buat. bila kita membaca berita berita media massa jakarta tentang kasus buat, maka pastilah akan kaget atau seti led dakahakarya horas bahwa babnya apa yang terjadi sana tidaklah seperti yang dia luhut pangaribuan langkan. seiring dengan datangnya musim hu dosen fakultas hukum jan, maka ketika jalan mulai memasuki desa bu dan wakil ketua kadin yat,sampai dengan pantainya'akan terlihat tanaman tanaman menghijau dan kondisipan sendiri terlihat kegiatan reklamasi sedang dia tai yang bersih. penduduk setempat termasuk bukan karena memang program penghijauan verse yang tinggal buat pante, yang pernah di buttermasuk dalam program penutupan tambang beritakan menderita penyakit minahasa, mela perusahaan tersebut sesuai dengan kewajiban pe bukan aktivitasnya utamanya sehari hari seba tutupan tambang dalam dokumen kontrak karya gai nelayan. pada sekitaran siang perahu tiba pantai dari menangkap ikan. c:bangko.doc fusion departemen gym. dan ham balan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber nobar, hari tgl: lip hlm. kol: kode: subyek tn ben energi terre ip memang apa yang dibayangkan oleh sebagian der doktrinal. bahwasanya kasus lingkungan me sar masyarakat jakarta sebagaimana digambar mang secara obyektif sulit untuk diindividua kan dalam opini publik, berbeda dengan apa yang isasi selain issue tempo teliti juga dalam suatu ditemukan lapangan. andaikata, apa yang saya korporasi tentu adastandard procedure sop), kemukakan atas bisa ditampilkan secara visual sehingga orang yang menjalankan sop korps hadapan kita sekarang ini pastilah masyarakat rasi adalah tidak dapat dituntut walaupun ada akanberpendapat lain. inilah contohterjadinyabias nya kemungkinan delik bila sop itu berujung antara fakta hukum yang ada bab dengan pada suatu delik, pencemaran lingkungan. apa yang ada benak publik. oleh karena itu, mun aspek penjelasan isinya berbagai hasil penelitian yang dilakukan pada saat yang sama aspek penjelasan yang kalangan akademisi minahasa seperti universitas tradisional yakni memenjarakan orang bukan sam ratulangi surat) dan universitas manado jah konsep yang diterima tidak saja dalam hu nima) yang tidak menemukan adanya perusakan kum lingkungan tetapi juga terhadap tindak pi eng yet meng ana bun mendekat benarnya tida tujuan untuk mem penelitian para akademisi ini konsisten dengan dengan partisipasi masyarakat korban dan penelitian yang dilaporkan oleh pelaku bukan internasional seperti minahasa institute, tidaklah berarti bahwa hukumpidana tida cairo, dan seterusnya. berlaku, tapi adalah fhe last resource bila kepada pemerintah menyetujui annya sudah sangat luar kebiasaan. atau di sebelum kegiatan pertambangan dimulai sebut juga dengan ultimatum medium. hal de nmr telah memiliki amdal yang telah disetujui mikianberarti korporasi itu begitu jahatnya, anti oleh pemerintah mati mana didalam do sosial dan sangat serakah. lebih lagi kuman tersebut telah disebutkan rencana penemu aku pengurusnya sangat kejam sehingga papan tailing perairan teluk buat melaluipipa mengindahkan lingkungan hidup sehingga sejauh meter dari tepi pantai dan pada kedua harus diasingkan dari masyarakat. tapi apakah laman meter dari permukaan laut disebut, se hal itu yang terjadi buat? buah sistem yang dikenal dengan submarine tai temuan yang disinggung atas membuat ling placement stp). dengan kata lain secara mate kan bahwa yang terjadi sana tidaklah demi rial, dengan adanya amdal ini pemerintah menge kian, tapi pada kenyataannya memang proses tahun dan menyetujui penempatan stp ini. dana sudah berjalan terlalu jauh. penahanan dalam pelaksanaannya pemerintah secara ber hadiah dilakukan. pernyataan sudah terlanjur bata pion pat khan. diucapkan. opini papi pair sni ria kontrak karya ari tahun sampai tuk tapiapakah proses hukum mana dalam ngan agustus tidak pernah ada misalnya pe nya nasib kebebasan dan martabat orang, lebih lintah dari pemerintah ubah kajian pro jauh lagi nasib banyak mai arang ka diksi karena penggunaan stp tidak sesuai dengan rena kegiatan ekonomi itu, harus ditundukkan. apa yang disyaratkan dalam dokumen amdal, sebagaimana telah baik diimplementasikan walaupun sebenarnya dalam perjanjian kontrak asas subsidiaries dalam perundang undangan karya yang juga ditentukan oleh pemerintah, hal yakni skb bersama kepolisian, kejaksaan dan tersebut bisa saja dilakukan apabila penggunaan kj. hanya mungkin karena sda sin snbemennari anjuran skb itu sendiri yang ditujukan untuk stp tersebut terbukti mengakibatkan dampak hanja teman lara dong sen lingkungan yang serius. iri. sebagai lembaga penegak hukum harus banyak begitu proses pidana yang berjalan nya menunjukkan konsistensi agar masyarakat dewasa ini bersifat berbalik dengan apa yang melakukan hal yang sama. padahal perilaku te merupakan kewajiban pemerintah per mega sen dan standar yang janjikan kontrak karya pertambangan itu. proses alam skb itu untuk mengukur perang pidana yang terlalu jauh saya katakan karena hukum lingkungan. sebelum nasi belum meja langsung menggunakan upaya paksa, berupa bubur, masih cukup waktu untuk member penahanan dan wajib lapor padaenamindivi baik. dibutuhkan kepemimpinan yang cukup dual pengurus nmr. disebut terlalu jauh kare tinggi dari seorang negarawan agar proses ini (na secara universal dianut termasuk dalam hu berujung pada pengabdian hakikat dasarperlin kum lingkungan kita bahwa asas subsidiaries dungan lingkungan hidup dan bukan semata diterima dan diterapkan. bahkan jaga bersifat mata pengalihan persoalan secara politik. . c:bangko.dos punk

departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sawan ala delon man pap sani es) gay baru tol: calon mcasasala eta , blm. kol: kode: meme sni pan una mat find pasang subjek indonesia selalu dihadapkan pada tanda tanya besar dalam penegakan hukum. satu sisi, regu baik ini adalah negara yang berlandaskan hukum dan setiap warga negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum. namun, sisi lain hukum itu sendiri seringkali dengan mudahnyadilanggar. bahkan, takaran berada bawah kendali uang dan kekuasaan. pemerintah dan aparat penegak hukum adalah pihak yang sering kali menerima tudingan negatif. pergantian kepemimpinan pun akhirnya menjadi harapan untuk mewujudkan pembenahan hukum segera dan berkelana juta. departemen hukum dan ham yang dipimpin men kumar hamid alauddin termasuk yang segera un aparat penegak tuk berbenah itu. mantan anggota komisi pemilihan umum kpu) itu sadar betul bahwa masalah hukum hukum harus berkaitan erat dengan ekonomi dan budaya. sebagai una mantan akademisi, dosen universitas hasanuddin un pma has) makassar yang semula berfungsi sebagaipengamat, lalu terjun praktik, merasakan betapa persoalan riil kosis left si. umum tidaklah sesederhana seperti dipikirkan seorang karena kita ini pengamat berikut petikan wawancara reporter media indonesia masa rakyat novi ariani dengan hamid alauddin, kamis lalu diruang kerjanya dikawasan rasa said, kuning patriarki yaitu jakarta selatan. masyarakat yang ada sebuah paradoks ironis yang terjadi melewati setiap pergantian kepemimpinan. satu sisi indon mencontoh sia adalah negara hukum, sisi lain hukum dengan 'mudahnya dilanggar atau berada bawah pengaruh atas, maka pata kekuasaan. apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 'abad kita jangan melihat masalah hukum sedemikian sed pejabat yang gerhana. banyak aturan kemudian ternyata tidak di jalankan. hukum itu kom' teks. masalah penegakan harus memberi rukumdi republikan adalah budaya hukum kita. con toh tajam yang saya ingin berikan. beberapa waktu lalu contoh jatuh saya salat jumat sebuah masjid tempat saya biasa salat hukum. jumat ketika mahasiswa. sebelum khotbah, panitia mas jid mengumumkan alhamdulillah berkat kelihaian pani tia pembangunan masjid, kita sudah dapat sumbangan dari pemerintah daerah. sebenarnya kita pelamar kepe 'kian, tetapi karena kita 'bermain' maka kita menjadi prioritas, dan maksudnya mengatakan alhamdulillah. artinya apa? ada persoalan, persoalan struktural. ama manan hui sasaran sudah menyangkut masalah budaya. perbuatan tercela cehlm. kol: kode: subjek msn set dimainkan jemaah rumah ibadah. bayangkan! itu semua yang sudah divonis hukuman sesuai dengan contoh yang paling konkret. kedua, ini persoalan bu aturan. dalam menjalani hukuman penjara, jangan daya hukum. anda pergilah sejalan raya. ada jembatan ada yang mendapatkan hak hak yang istimewa. dan penyeberangan. kok orang masih suka lewat bawah? itulah bagian kepingan kepingan yang sekarang saya dan dia tahu risikonya itu mati. mobil kencang kan? mulai perbaiki sesuai dengan porsi saya septum tetapi, dia tak sempat lagi berpikir,dia maujalanpintas. ham. oleh karena itu, kalau kita berbicara hukum, ada pe tegakan atau tidak ada penegakan, itu kompleks, sangat bagaimana pandangan anda melihatkinerjahakim komprehensif. dan jaksa sekarang ini? nah, sekarang porsi saya sebagai kemenkumham. saya soal kinerja hakim dan jaksa bukan kapasitas saya menertibkan saja apa yang bisa saya tertekan. yang untuk mengukur, biarlah saya ukur rumah tangga de namanya pembangunan hukum itu bukan hanya lima parlemen saya sendiri. janganlah saya memberikan pe sampai segi juh.tahun, ini menyangkut masalah karak: miliar, saya lebilsuka menitarintern sendirisaja. "cl panjang. janganhatapkanhasil dari sebuahpembangun begini. keputusan hakim mungkin menurut rasa kedai hukum dalam waktu dekat. lan rakyat adalah salah. namun, kesalahan itu belum tentu terjadi karena dia curang, bukan karena dia menteri tetapi, kenyataannya dari tahun tahun meski uang amp jop. namun, bisa jadi hakim memutuskan terjadi pergantian menteri misalnya, terjadi pelanggan itu dengan keterbatasan ilmu pengetahuannya. ran hukum yang senada. sementara perangkat hukum contoh, seorang hakim tamat universitas tahun sedemikian banyaknya. kenapa? lalu bertugas menjadi hakim dari satu kabupaten ena. selain kaa viridula budaya hukum bbngaten sekitar tempatnya bersekolah itu. ka tadi, jangan lupa bahwa bangsa kita bangsa berke makanlah sebuah provinsi indonesia sulsel. lalu, bang. dinamis. persoalan kompleks, dinamika sosial setelah lima belas'tahun, dipindah sultra, sulteng, yang bergerak maju menimbulkan kompleksitas per dan sekitarnya. tiba tiba dia dipindah jakarta. dan sialan. kompleksitas persoalan menimbulkan paradoks selama dia jadi hakim tidak pernah ada pendidikan sosial. paradoks sosial itulah yang melahirkan perang selain pendidikankedinasan. tiba jakarta, masuklah garan pelanggaran. pra jakpus. dan langsung masuk jadi ketua majelis #|. contohnya populasi meningkat, tahun demi tahun membahas masalah pencucian uang (money laundering). angka kelahiran meningkat. tahun demi tahun, angkat: apa pengetahuan dia tentang pencucian uang? ian kerja semakin banyak, sementara jobtkurang. lha atau kasus kejahatan modern lain, misalnya hak kalau job kurang apa yang terjadi? pengangguran toh? cipta. salah satu contoh, sebuah merek dunia hala nah, pengangguran banyak, kejahatan pun meningkat. prancis yaitu pierre jardin dibajak bekasi, laluorang anda harus melihatnya dari sebuah rangkaian yang prancis itu datang menggugat. dan dimenangi perkara besar. jadi, tadi kultur (budaya),sekarang problem s0 nya olehorang bekasi. padahal, semuaorangtahubahwa sial. tetapi, ini semua tidak bisa dijadikan dasar untuk merek itu milik siapa. alasannya, orang bekasi nak menjustifikasi pelanggaran hukum. tidak bisa. dahulu mendaftarkan dirjen hari. bagaimana? ini kan soal keterbatasan pengetahuan bahwa merek ini lantas bagaimanaagar perangkat hukum itu sejalan merek global, sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. dengan dinamika sosial yang terjadi dan menyentuh ini bukan persoalan integritas. itu namanya ketidakadi upaya penegakan hukum itu sendiri? lan karena kekurangpahaman. pertama, pangkal utama persoalannya harus disela sahkan. kondisi ekonomi bangsa. saya berikan prioritas tentunya apa yang mulai anda perbaiki ini dalam ini untuk perbaikan instrumen hukum yang selancar upaya penegakan hukum tidak lepas juga menang kan jalannya roda ekonomi. anda harus tahu bahwa kut aparat penegak hukum (meski aparat berada problem besar bangsa adalah masalah ekonomi. saya luar depkumham). bagaimana energinya? sudah ambil inisiatif mendatangi teman teman kadin, ya, tentu. aparat penegak hukum harus punya kon para pengusaha, mari kita bukaforum, mari kitabicara. asistensi. karena kita ini masyarakat patriarki yaitu regulasi mana sih republik ini yang menghambat masyarakat yang mencontoh atas, maka para pejabat dunia usaha, tunjukkan kepada saya. dan saya tidak yang harus memberi sentai patuh hukum. bagaimana mau mengatakan atau bicara ada aturan yang meng menteri mau memerintah kanwil begini begitu dan hambat. tunjukkan aturannya mana saja, nomor bera dipatuhi, kalau menterinya sendiri berbuat salah. pa, tahun berapa, jenis aturannya apa, apakah uu, per dik aturan pemerintah, keppres, atau kepmen. tunjukkan kepercayaan masyarakat saat ini semakin ren langsung dalam bentuk matriks. barulah kita bisa nilai kepadaaparatpenegak hukum. aparat dianggap suka dan evaluasi. karena itu, menurut saya, yang sangat |.memeras dan sebagainya. bagaimana untuk menge mendesak dilakukan seating adalahevaluasi instrumen majikan kepercayaan masyarakat itu? hukum yangberkaitan denganpercepatan produkekono pertama, aparat penegak hukum harus memulihkan kita. karena ini menyangkut masalah ekonomi yang citradirinyadengan cara benar benar menjalankanatur membawa multiplier efek terhadap aspek lain. kalau an. caranya, dari atas harus menegaskan bawah dan ekonomi tidakjalan, man peng dikontrol terus. misal jaksa agung kebawah, lalu jaksa anggaran membawa masalah sosial, termasuk kriminal. agung muda pidana umum bawah. juga kapolri. karena itu, harus dipacu arah sana. dan saya benar bangsaini harus di manage dengan manajemen cerewet. benar meminta teman teman pengusaha. kalau atasan beri instruksi bawah, harus ditelusuri kedua, semua aturan yang ada sekarang jalankan keris, hei! mana barang itu sekarang? situ pak, asam ae, dengan konsisten. koruptor, proseslah pengadilan. telusuri terus. atasan harus me manage seperti itu. jika emememnnt c:bangko.doc pondok ispnb sumber cam hari tgl: rabu, bim. (ko: # (kode: subjek bam apa ian naa soap bab tidak terpotonglah ditengah jalan. distorsi jadi, atasan halnya. tetapi, kewenangan harus menutup katana distorsi itu. dan harus nagtatoe sak bawah de korps pertemenini. pekan balada saya beri contoh lagi, misalnya napi kita kirim penumpang yang kasus kor nusakambangan. tutup lubang, jangan terjadi kepala pena mer alien dan kiri han yang sama. lagu lama napi kabur luar negeri sedang di mahkamah dengan alasan berobat sudah bukan zamannya lagi. agung temanya, na, konsisten saja. tommy soeharto kalau hanya alasan perintahkan imigrasi un stres, tidak boleh berobat luar negeri. harus kuat tukmenahan paspornya. pan signifikansinya, penyakit apa sehingga harus berobat inisemuaadalahsam keluar negeri, kalau alasannya saraf stres, pakai logika paling untuk kirim pesan kepada publik bahwa negara saja bahwa semua napi lembaga pemasyarakatan tidak tinggal diam. terutama bidang saya, hukum dan pasti stres. maka kalau semua napi itu stres, ham. @apakah semua napi boleh diizinkan berobat luar ketiga, saya akan diskusi dengan kawan pengusaha &.negeri? saya juga mesti alert soal ini. kalau aturan untuk carikan instrumen hukum yang menghambat katakan tidak boleh, konsisten. jangan beri peluang. roda ekonomi, lalu kita cari solusinya bersama. keep konsisten saja. pat, persoalan pembenahan imigrasi kita yang ditengarai kedua, anda harusjuga perhatikan nasib penegakan macam macam. contoh kongresnya, saya sudah tutup hukum lapangan. contohnya, polisi lalu lintas. dia pintu sebelah kanan airport yang selalu anda teriak itu. harus berdiri tiga jam lamanya tengah polusi jalan sehinggatidakadalagi pintu pintu yang mencurigakan, raya tanpa masker untuk mengatur lalu lintas. ada dua kemungkinan. kemungkinan pertama, dia berdiri mem jadi langkah awal inventarisasi baru evaluasi? belakangi lalu lintas untuk menghindari asap dan tidak inventarisasi peraturannya dulu, baru evaluasi. kare peduli ada kendaraan yang melanggar lalu lintas dalam membuat instrumen hukum itu harus mem belakangnya. kemungkinan kedua, dia tinggalkan tem perhitungan kepentingan rakyat. katakanlah penguasa pat selama tiga jam itu. jangan semata mata kita men mengatakan ada peraturan yang menghambat, jan kalahkan polisi. perhatikan juga aspek kenyataan. gan langsung mengubah aturannya tetapi harus eval asi dulu, kalau aturan itu memang menghambat sebagai kemenkumham, apa rencana anda untuk bidang pengusaha tetapi kalau diubah akan merugikan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa hu rakyat, bagaimana? kan belum tentu membawa kum dapat ditegakkan? benefit kepada rakyat kan? dunia usaha'itu rencana jangka pendek saja saya bicara. pertama, kan pada prinsipnya menghendaki tanpa bagaimana membuat bangsa ini melek bahwa korupsi aturan. tanpa regulasi mana mana. itumenjadi persoalan besar. orang yangsudahdihukum begitu maunya dunia usaha. kita ha pun, koruptor sudah dipenjara kita angkat lagi per yus cari titik keseimbangan antara bukaan supaya publik tahu ini lo, program perusakan dunia usaha yang dasar ber tangan. itu menimbulkan kesadaran baru kepada pikirnya menginginkan tanpa reg masyarakat bahwa memang jangan main main dengan lasi dengan rakyatuntuk kemlu korupsi. meskipun anda sudah dihukum, anda bisa tuhan. karena itu, harus ada regu dipindahkan nusakambangan. pesan moral lasi, harus dipertemukan itu. itu. nya itu kan kuat sekali, yang membuat saya memberi pri kedua, bidang saya, untuk orita terhadap aturan aturan ter pemberantasan korupsi, karena tang roda ekonomi. supaya ekonom saya tidak punya wewenang jalan, sehingga dapat menyerap ya, saya tidak punya ke angkatan kerja, kejahatan bisa wenangan mencekal mis dikurangi.p4 indonesia hari tgl manis nfi zc1l him kol: subjek: e2or15 yng terorisme dan agenda presiden mendatang hasbullah sastrawi direktur aliansi indonesia damai aida) jakarta hingga saat ini, tidak lama ini, contohnya, persoalan terorisme hingga para calon presi densus88kembali menangkap akar akarnya mengingat ba den (capres) dan pihak pihak yang diduga ter nyak akar masalah terorisme segenap kekuatan kaitdenganjaringanterorisme yang tak dapat diselesaikan politik yang mendukungnya banyak daerah, seperti dengan pendekatan senjata, lebih tertarik membahas upa klaten, jawa tengah seperti pembenaran secara ya upaya politik untuk meme indramayu, jawa barat teologis, persoalan ketidak nangka pemilihan presiden dan lamongan, jawa timur adilan global, kemiskinan, atau (pilpres) yang sudah didepan semua itu menunjuk bahkan persoalan keluarga. mata. apa yang akan mereka kan bahwa terorisme masih hadapan akar akar perso lakukan bilamana menjadi menjadi ancaman nyata bagi @seperti diatas, pendekatan presiden kelak? pertanyaanitu segenap masyarakat. senjata tak jarang justru mem hampir tak terbatas. intensi buat jaringan terorisme lebih taspembahasanprogramkerja balas dendam teroris kuat, persis seperti film film presiden mendatang tampak setidaknya ada empat agen terminator yang menampilkan kalah jauh jika dibandingkan utama bagi presiden tepi sosok terbuat dari timah, sema dengan pembahasan figur jih depan terkait dengan kin ditembak sosok tersebut cawapres dan koalisi. persoalan terorisme. pertama, justru semakin kuat, sejatinya para capres mulai pola serangan kelompok term pada beberapa bagian, pen memperkenalkan program jig terhadapaparatkeamanan. ikatan senjata yang selama program kerja kepada kha perubahan pola serangan ter digunakan untuk 'member layak luas. semakin awal pro hadap aparat keamanan me sahkan' republik dari jaringan gram kerja dikenalkan kepada tunjukkan bahwa terorisme terorisme mengalami kondisi publik akan semakin baik, negeri ini masih jauh dari sepertidalamcerita film ter hingga masyarakat mendapat kata selesai. alih alih, aparat minato atas. alih alih kan gambaran program para keamanan yang kerap berhasil menyelesaikan terorisme, capres secara utuh dan mence menangkap dan menembak pendekatan senjata justru luruh. diantaraprogramkerja ati para tokoh utama te menimbulkan semangat yang mendesak disampaikan rise negeri ini justru balas dendam kalangan kepada publik ialah terkait menjadi target balas dendam para teroris terhadap dengan upaya membangun merekadalambeberapawaktu aparat keamanan indonesia damai, khususnya terakhir. dengan semangat dari ancaman terorisme dan semua itu menunjukkan mati satu tumbuh kekerasan ekstremis. hal itu bahwa pemberantasan te seribu. sangat penting mengingat te rise melalui pendekatan terorisme masih menjadi perso keamanan dan senjata tidaklah alan serius bagi bangsa ini. ' .nemadaiuntuk menyelesaikan sambungan regenerasi dar mengajar dan menghukum penanganan medis karena muda mereka. mereka juga korban lambatnya jaminan dari pe inilah agenda dari sistem pendidikan kita perintah. kedua dalam tangggal membangun sema sementara itu, tingkat paya menghadapi nat kebangsaan kalangan hilir, persoalannya justru lebih persoalan teror anak anak itu. ironis lagi. program program isme, yaitu per oleh karenanya, anak anak pencegahan terorisme, con sialan regenerasi muda yang terlibat jaringan rohnya, lebih memberikan kelompok teroris. terorisme ataupun kolom peran kepada aparat, pejabat, apalagi regenerasi pok radikal tidak sepintas pengamat, atau mantan pelaku jaringan terorisme be nya dijadikan sebagai pihak terorisme. hal itu bisa dilihat lapangan justru membidik tertuduh' dalam persoalan dari pelbagai macam program anak anak muda yang sejati terorisme. sebaliknya, semua pencegahan terorisme, baik nyaakanmenjadipemangku pihak sejatinya berempati, dilakukan pemerintah masa depan bangsa. merangkul, dan pengembali ataupun swasta, termasuk berdasarkan pengalaman kan mereka pelukan ibu dalamnya media. sangatlah penulis mengisi banyak acara pertiwi, jarang media menampilkan kalangan anak anak muda, perspektif para korban. jus tidaklah susah menemukan penanganan korban tru yang kerap hadir ialah pikiran pikiran bercorak ketiga, pena perspektif pengamat, aparat, radikal seperti keyakinan ke ngaran korban pejabat, atau mantan pelaku lombok teroris ataupun ke terorisme, ber rise. lombok radikal secara umum dasar pena padahal, secara teori, sejati yang anti terhadap pancasila, lamanprogram perspektif korban harus anti nkri, dan cenderung program pen 1ke yaa ata nya menggunakan kekerasan da sampingan sejajar) jika @banding lam perjuangan keagamaan yang dipaku ngan perspektif perspektif tak dan yang lainnya. kan aliansi in langsung seperti atas. hal hal yang harus ditegaskan indonesia damai itu terjadi karena korbanlah ialah bahwa anak anak muda aida) terhadap yang mengalami, merasakan, yang terjerumus jaringan para korban, pe can benar benar mengetahui terorisme sesungguhnya ha panganan korban tampak kejahatan terorisme. nyala korban. mereka ialah terorisme sangat korban ialah cermin besar ke korban dari jaringan terorisme ti dak jabatan terorisme, siapa pun yang kerap mengincar mereka maksimal mang angin manga eja untuk dijadikan sebagai gene hal itu berlaku lalui perspektif para korban tas dak dari hulu sampai dengan semua keterbatasan hilir. yang ada, selama ini aida jatah kor tingkat hulu, con memberikan peran kepada rohnya, banyak korban pro para orangtua yang sibuk kerap bercerita tentang ke papandayan dengan urusan karier sem manan pemerintah dalam dan pendampingan hal itu bari menyerahkan masa de menangani korban terorisme dilakukan mengingat tidak pan anak sepenuhnya kepada ngengat tidal pihak sekolah. mereka korban pascaterjadinya sebuah aksi semua korban siap mengambil dari para guru yang sejatinya 'terorisme. sebagian dari me peranan upaya mem juga menjadi sahabat, tak seka reka harus menunggu ber bangun ones damai yang jam jam untuk mendapatkan jauh dari persoalan sekeras sambungan bersifat ekstremis, baik struktural dalam upaya meng karena faktor psikis ataupun hadapi persoalan terorisme. latar belakang sosial yang setahu penulis, tidak ada pera berbeda beda. padahal, semua turanapa pun dari pemerintah korban terorisme mempunyai yang bisa dijadikan sebagai pengalaman yang unik dan pegangan khusus manakala sangat berharga bagi upaya terjadi aksi terorisme, khusus membangun indonesia da nya untuk penanganan para mai. korban terorisme secara medis oleh karenanya, sejatinya pada masa masa darurat. presiden terpilih memberikan padahal, dengan belajar perhatian yang besar terra dari kejadian kejadian sebe dap para korban terorisme umumnya, adanya peraturan depan, baik terkait biaya seperti itu sangat dibutuhkan. pengobatandanbantuan ban setidaknya untuk memastikan tuan lainnya ataupun dalam para korban langsung benda konteks upaya menghadapi patkanpenanganansecara me persoalan terorisme. hingga dis, tanpa menunggu hal hal upaya menghadapi persoalan yang bersifat birokratis. inilah terorisme berjalansecaralebih agenda penting bagi presiden sejati dan komprehensif, terpilih mendatang dan sejak keempat, dukungan secara inya dijelaskan oleh para calon struktural, diakui atau tidak, presiden dan wakil presiden upaya pemberantasan teror sedini mungkin. sangat dis isme selama ini masih bersifat bayangkan karena agenda setengah hati. hal itu bisa dili penting seperti ini justru hat dari dukungan struktural acapterlupakan tengah yang kurang memadai. apa ingat bingar pembahasan yang dialami para korban tentang koalisi, cawapres, bisa dijadikan sebagai contoh dan seterusnya. dari kurangnya dukungan uli him kol xw subjek: lum lam nilai ane sokong syarief orsaipiuan harus disadari bahwa harta merupakan titipan tuhan. karenanya, usaha untuk mendapatkan ataupun menggunakan harta harus sesuai dengan'ketentuan pemiliknya, allah swt. tel yat suci alquran anyar kisas padaacara pengkajian. dia'sepenuhnya, melainkan ufipgn menegaskan posisi ramadan muhammadiyah ataukarunja tuhan kepadanya. menpan sebagai kampus hamka, jakarta, bertajuk sikap seorang muslim atau hamba dam makhluk. aktualisasi spiritualitas ihsan dalam mukmin dalam usaha untuk tuhan, bahwa jin dan manusia#tidak kehidupan ekonomi, beberapa mendapatkan harta ataupun diciptakan kecuali untuk beribadah waktu lalu: menggunakan harta harus sean kepada nya. anwar menjelaskan, dalam dengan ketentuan pemiliknya, allah implikasi firman tuhan tersebut perilaku ekonomi, kaum muslim bil merefleksikanbahwasemua mestinya menghormati seperangkat. sejumlah alquran aktivitas manusia dalam berbagai nilai dasar yang diajarkan islam: mengingatkan harta itu tidak boleh aspek kehidupan termasuk dalam airwar yang juga dosen hanya kita sendiri yang menikmati, bidang ekonomi, jika dilakukan fakultas syariah dan dengan baik dan ikhlas, akan hukum uin syarif layang merasakan menjadi bagian dari ibadah,tak hiduplah jakarta setiap muslim. manfaatnya. jadi, harta: peduli usahanya sukses ataupun. mengingatkan kita dalam berperilaku yang kita punya tidak area tag bahwa momentum, danyaberfungsi. kepercayaan terhadap eksistensi ramadan dapat ekonomi arus. individual, tapi juga dan'peran tuhan dalam kehidupan menjadi refleksi menjdi ujung berfungsi sosial, tia bau anwar: bagi seorang ihsan menjadi umat islam dalam alan gal ungkap. sesuatu yang penting. dalam perilaku ekonomi. tinggi nilai nilai banyak bersedekah islam,berdasarkan algurandan menuturkan kebersamaan, .dan berzakatuntuk sunah nahi, telah digariskan ada tiga nilai dasar medik kalangan fakir miskin satu pandangan hidup dengan yang telah digariskan merupakan refleksi fungsi menempatkan tuhan sebagai titik islam.bagi seseorang yang adi bea anjak dan titik untuk kembali dari barisan: ketiganya ialah nilai nilai dasar kedua, lanjut segala masalah, termasuk dalam dasar kepemilikan, nilai dasar anwar, yakni persaudaraan dan kehidupan bidang ekonomi: persaudaraan dan kebersamaan, kebersamaan. manusiasejatinya segala sesuatunya'dalam serta nilai dasar keadilan. bersaudara karena sama sama pandangan islam, kita memang keturunan nabi acara dan berasal dari nya kanakan titipan tuhan diciptakan tuhan darimana. kembali kepada nya. artinya, nilai dasar islam'pertama kali itu artinya setiap muslim dalam islam memperkenalkan "mengajarkan bahwa kepemilikan berperilaku ekonomi harus konsep teosentrisme, bukan manusia bersifat relatif karena menjunjung tinggi nilai nilai intro osentrisme kata anggota pemilik hakikisejatinya hanyalah persaudaraan dan kebersamaan. pengurus pusat muhammadiyah allah' swt. setiap muslim mesti jadi, dalam perilaku ekonomi menyadari bahwa harta dan. tidak boleh berbuat antisosial, kekayaan yang dimiliki bukan milik tapi harus berbuat dengan www www '(a sambungan harta mendorong tumbuhnya persaudaraan dan kebersamaan antara sesama dan tidak boleh berbuat sesuatu yang merusak diri atau orangan, papar anwar. ana bana nilai dasar ketiga ialah keadilan. seperti termaktub dalam alquran surah al kaidah bahwa setiap muslim dituntut untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak 'orangan. nan manusia dituntut memberikan setiap hak kepada para pemiliknya, tanpa melebihkanatau menguranginya. ini artinya dalam bidang ekonomi, manusia dituntut untuk menjauhi praktik kezaliman, baikdalam mendapatkan harta maupun dalam mengelola harta dan kekayaannya, tandanya. anwar menambahkan, untuk dapat menerapkan tiga nilai dasar itu, islam telah menyediakan sejumlah instrumen bagi kaum muslimin, antara lain perintah bekerja dan berbuat amal saleh, 'berbakat, bertindak dan bersedekah, dan tolong menolong secara produktif, serta larangan mengambil 'harta orang lain dengan cara batil, melakukan riba, berjudi, berbohong, dan menipu, sertaberbuat kemubaziran. papa jjlasa ul) him kol ku subjek: kelima malu! permanen leo agustin dosen universitas sultan ageng tirtayasa, banten dinamika politik kita rose nan opa selepas pemilihan paling kpu mengenai pilpres presiden pilpres) hing tujuannya jelas yaitu megha juli 2014kaliber langi para komponen untuk jalansangatmenarik. paling jima binaan ain nat. dakadaduahalyang menarik tahun ketiga, dang ban rancu untuk dianalisis sekarangini. de dalam mem pertama, terkait dengan koa pan), bangun sistem list permanen yang disepakati presidensial koa isi biasanya oleh partai komponen koalisi dibentuklah koalisi per dikenal dan dilakukan dalam merah putih, dan kedua, ke panen. sistem parlement er. namun, mungkin bergabungnya langkah itu diambilkarena kondisi koalisi juga terjadi partai golkar dengan koalisi kecenderungan ketidakbersa indonesia karena kita me partai pendukung pasangan maan' antarpartai komponen madupadankan sistem presi calon presiden wakil presiden justru mulai terasa. terutama, denial dengan multipartai. joko widodo jusuf kalla. adanya tendensi partai golkar padahal sistem presidensial ti kedua keadaan itu sebe dan ppp untuk memindahkan dak begitu kompatibel dengan nanya bertolak belakang. dukungan kepada jokowi jk, sistem multipartai. tanya, keadaan pertama, meng jika pasangan prabowo hatta terjadinya minority government hendak solidaritas koalisi dinyatakan kalah suara oleh dan politik transaksional. merah putih, manakala pada kpu pada juli. dalam konteks koalisi per hal yang kedua, menunjuk kedua, koalisi permanen panen, pembentukan kereta kan kondisi sebaliknya. per merupakan metode lanjutan kata antarpartai pendukung. tangannya, mengapa hal yang bertujuan menjaga ke prabowo hatta justru dia itu bisa terjadi? untuk bersamaan seperti yang di 8un dalam rangka mencipta: yang pertama, koalisi sukses lakukan oleh koalisi demokrat kan majority government. itu permanen, setidaknya pada era pemeran dilakukan untuk menghindari adatigahalyangharus m. tahan sby pernah membuat alasan pertama atas. dipahami. pertama, koalisi permanen dalam munculnyaketakutan bentuk sekretariat gabungan langkah golkar pasangan prabowo setkab) koalisi partai pen perihal kedua, mengenai hattaataskemungki ff . dukung pemerintahan sby. kebun kanan bergabungnya nanpecahnya koalisi m. pembentukan setkab dia partai golkar dengan koalisi merah putih bila pasangan jokowi jk, penulis era arabi tari juga oleh ketakutan atau menilai sangat mungkin ter pasangan jokowi ketidakpercayaan atas weber jadi. terutama ketika hasil menang dalam pilpres samaran yang digalang oleh hitungan (real count) kpu pada untuk nemu partai komponen koalisi oleh juli menunjukkan pasangan bangun iko. arena itu, demokrat mangga jokowi sebagai pemenang beras tag gas kesepakatan dalambentuk dalam kontestasi pilpres koalisi permanen. metode apabila yang terjadi seba maan yang sama juga dilakukan jika, penulis meyakini partai mahir uan oleh prabowo hatta sebelum golkar akantetap bertahan da memiimma. pengumuman hasil keputusan jan koalisi merah putih. sumber hari tgl hlm kol beralihnya dukungan golkar mendapat dukungan su padapasangan jokowi bisa ara parlemen) akan mentor terjadi atas beberapa alasan. ong berlakunya politik tran pertama, jejak rekam partai nasional antara pemerintah golkar yang selalu berada dan parlemen seperti yang dalam pemerintahan. dalam selama ini terjadi. padahal arti kata lain, golkar kurang kita semua berharap, dengan berminat untuk menjadi par datangnya pemerintahan tai oposisi, selain memang paru, kita bukajuga lembaran dakpernahadasejarah golkar paru politik indonesia yang untuk beroposisi. lebih baik, bersih, adil, dan kedua, golkar tidak ingin berwibawa. kehilangan kesempatan un tuk memperoleh kue kedua tetap berada lingkaran saan'. oleh karena itu, pi kekuasaan. kecerdasan verse lahan strategis ialah menu but terlihat ketika golkar me kung pasangan jokowi jk. masing kaki dua kandidat, atau tetap bersama koalisi baik pasangan prabowo merah putih jika pasangan hatta (secara kelembagaan) prabowo hatta menang pil maupun pasangan jokowi pres lebih lanjut penuh (secara individual). kedua lis menilai keputusan ber nya sama sama akan meng gaungnya golkar dengan diuntungkan golkar, terutama prabowo hatta pada saat dalam kondisi turbulen se pilpres belum berlangsung perti sekarang ini. merupakan langkah cerdas luar itu, jika berpindah yang mereka lakukan untuk han dukungan golkar benar bean benar terjadi, keputusan kampanye), apabilaparlemen tersebut juga akan mangun tidak menyetujui ide ide me tungkai koalisi partai pen reka, sehingga terjadinya po gunung jokowi jk, khususnya political deadlockamat mungkin dalam mengantisipasi minor terjadi. jika situasi itu terjadi, ity government yang mung keadaan tersebut akan men kin terjadi apabila golkar jadi dad hre dag pemeran" tidak bergabung. maksudnya, han jon yang dek ketika pasangan jokowi mengemban amanah meme akan tetapi, dengan peran tahan, kekuatan koalisi haknya sokongan para golkar mereka hanya 374p kursi kepada pangan otot. param) bertanding menjadi berbanding kursi men, kekuatan tu sangat penguna dak bergabung dalam koalisi terutama dalam menjalankan merah putih) atau (ketika aan pemerintah de demokrat bergabung). . komposisi atas tentu len peri nya menuliskan pemeritahan jokowi untuk bergerak. pada pasangan jokowi akan bana akan samgat su membawakeseimbangan bagi kar hari pasangan jokowi sistem presidensial yang ina memformulasi kebijakan bagi penulis khawatir, lemahnya taat seperti janjinya dalam pemerintah (minority govern ment jokowi yang hanyindonesia marital satu, 0l am ko: subjek: l 'tekun rugi bidang: "rc senang masa salma meng . ali masyhur musa anggota bpk anne ane tani ten inn gunung, laut, tebing, dalam menegakkan hukum sial, dan lingkungan. sumbar sungai, pohon, lem terhadap pelaku perusakan daya alam seperti hutan dan bah, dan gurun ti alam yang bersumber pada laut yang dieksploitasi tanpa dak sekadar sebagai hasil pemeriksaan. memperhatikan kemampuan penghias hidup. alam adalah wabeimbahtahi pembantu regenerasi alamiahnya akan kehidupan. namun, ketika invites lia mengakibatkan penurunan sebuah pohon ditebang, kei pembangunan merupakan kualitasalam tersebut. akibat: depan mulai berubah. ber salah satu alat pertumbuhan nya, sumber.daya alam habis, angsur angsur, sepetak lahan ekonomi untuk mendukung pendapatan menurun, dera menjadi gundul, berjejalbeton peningkatan kesejahteraan. dasi lingkungan yang berujung raksasa berdiri. tanah adalah. hanya saja, pembangunan. bencana marak terjadi. maka, nafkah. pohon adalah bagian #ang dilakukan dengan meng keseimbangan ketiga faktor dari proses produksi manusia! gali dan mengeksplorasi sum atas mutlak dijalankan kare hanya saja, berbagai pihak ber daya'alam tanpa memadu: anakan berdampak kepada berupaya, untuk menghilang: ikan lingkungan'dapat mence keberlanjutan pembangunan kan keseimbangan alam. atas bahkan memburuknya kondisi. suatu negara. bas namapembangunan. lingkungan dan menimbulkan aturan hukum menjadi sa: berulang kali bayanganten berbagai masalah. jah satu hal penting fan tang keserakahan pemda ' sumber daya alam dan ling mengatur pence agunan membayang ketika pe dungan'tidakpernahlepasdari bolaan meme nulis dalam perjalanan menuju berbagai kepentingan seperti tintahanagar nairobi, kenya, untuk menjadi kepentingan negara, keren berpihak ke ' ' panelis pada high level meet tangan pemilik modal, keren padalingkung gek ing yang diselenggarakan oleh tangan. rakyat, maupun keren dan pemda unep the united nations tangan lingkungan itu sendiri. agunan berkelana environment programme),: penempatan kepentingan itu juta. pemerintah tan februari lalu. pertemuan selalu menempatkan pihak harus mendesain dan kat tinggi itu dihadiri banyak masyarakatsebagai pihak yang mengimplementasikan pemimpinlembaga hukum dan dikalahkan. terbatasnya'akses aturan hukum secara efektif hanya dua orang auditor naga masyarakat dalam pengelolaan untuk menjamin ketimbang (seorang dari kenya dan 'sumber daya alam'dan tidak faktor ekonomi, sosial, penulis sendiri). pertemuan kembangnya posisi tawar ma dan lingkungan dalam pem itu bertajuk improving the. ef syarikat merupakan contoh bangunan. setiap program effectiveness environmental klasik dalam kasus kasus 'kon dan kegiatan harus didorong lalat the national level. sub $ flip kepentingan tersebut. semaksimal mungkin untuk stasi pertemuan membahas oleh karena itu,pembangun mewujudkan keseimbangan tentang bagaimana cara:agar harus'menyeimbangkan tersebut. aturan hukum tidak semangat lembaga peradilan antara faktor ekonomi, so: hanya dapat menjamin agar pembangunan nasional dapat vw vm, ,wm sambungan lingkungan, tetapi juga dapat dalam pemeriksaan menjamin peningkatan kuali: nya. metodologi dan sp? tas pengelolaan sumberdaya te unik:pemetik alam:dan lingkungan. dan yang di pap lembagapemeriksa(supreme lakukan te audit institutions sad mempu lap intai peran sebagai rekan pe jap perintah untuk mewujudkan ik: efektivitas pelaksanaan aturan "an hukum bagi pembangunan na saba nn, sionalyang berkelanjutan dan. "aa ramah lingkungan. kontribusi itu penting karena hasil meme siksaan dapat memberikan gambaran implementasi dan. usulan solusi melalui rekor: jk, mendaki yang diberikan untuk (perbaikan laporan keuangan, kinerja, dan tingkat kepatuhan serta penegakan hukum dalam lah menggunakan melaksanakan program dan tea teknologi geospasial ejaan serta kegiatan pemda nat bea agunan lainnya. ma" gis) dan global! kontribusi bpk positioning system bpk dalam mela (gps) serta tekno bukan pemeriksaan sa jorilainnya. kepalan sah turut ling: mempunyai unit pip dungan dipaku khusus yang kan juga oleh. media menangani kementerian lingkungan meme ulina hidup. bpk siksaan bersama de yang ber ngin: semen persen tarian ling tif lingkungan'dan mei nya dungan pembangunan berke aan hidupkan lanjutan. pemeriksaan mal kemenag yang berperspektif rian lain lingkungan dipaku: "53x nya sesuai kan.oleh unit khusus yan dengan! itu bersama dengan tpa seluruh pemeriksa bsa. ken dat hingga tingkat masing masing meningkatan (provinsi. pada kualitas lingkungan termasuk pemeriksaannya penegakan hukum lingkungan. bakri menggugat sebagai contoh, bpk aktif mara bekerja sama dengan semen: lundanguundangan wi) (tian untuk me review pe yang berkaitan akan program penilaian peringkat kinerja perusatia lingkungan hi pelan par dan illegal log bpk juga giat melakukan perlambang: pemeriksaan yang terkait de an, sebagai tina ngan kepatuhan (kriteria "ptt perusahaan j ajah ig. perusahaan ryw www kw ur. sambungan serta pemeran sama dengan aparat penegak tah dalam me ' hukum dalam menandakan laksanakan juta temuan yang mengandung aan peraturamper unsur pidana. au. undang un. , respons yang positif dari en dangan termasuk titan pemerintah untuk menit yang terkait dengan. daklanjuti rekomendasi bpk lingkungan. dan instansi yang berwenang pengalaman bpk da dibidanghukumtelah member lam melaksanakan pe rikanpeningkatankualitaspe pemeriksaan pengelolaan pengelolaan lingkungan dan sum keuangannegarakhususnya berdaya alam. kerjasamabaik yang berperspektiflingkung bpk dan pemerintah serta antara lain pemeriksaan instansi yang berwenang da manajemen hutan, kena jam penegakan hukum secara karan hutan, pengelolaan nasional dan 'berkelanjutan pertambangan, ) limbah ru: akan meningkatkan kualitas mah sakit, dan perikanan lingkungan dan pembangunan dan kelautan. yang berkelanjutan. bpk melalui hasil meme masa yang akan datang riksaannya dan rekomendasi diharapkan, agar sai dapat yang diberikan telah berkontak meningkatkan kerjasama yang busi dalam meningkatkan efektif dan optimal dengan in kualitas sistem pengendalian status penegak hukum seperti internal, perbaikan kebijakan kejaksaan, kpk, dan kepolisian, an, )'perbaikan kinerja pence negara masing masing, bolaan sumber daya.alam, meningkatkan kerja apabila meningkatkan pendapatan tebal, regional, dan multilateral dan atau penerimaan negara, antara sai dalam pelaksanaan mendorong upaya pening pemeriksaan khususnya untuk kata'penegakan hukum, ter isu isu yang sama seperti miti masuk pencegahan kegiatan gas dan adaptasi perubahan kegiatanilegal (tanpa izin), dan iklim, pencemaran sungai dan lain lain. laut, dan pelaksanaan multi lebih lanjut dalam kaitan tebal environmental agreement dengan.penegakan hukum, mea). dan, kerja sama juga bpk mengharuskan perlu ditingkatkan dengan in bpk menyampaikan hasil pe status seperti unep, fao, dan pemeriksaan yang mengandung lembaga internasional lainnya unsur pidana kepada instansi guna mengoptimalkan kualitas yang berwenang (kejaksaan, pemeriksaan dan hasil meme kepolisian, kpk, dll) untuk #siksaan. ditindaklanjuti.sesuai dengan kerja sama kerja sama 'se ketentuan yang berlaku. pe perti itu, selain dapat saling tegakan hukum lingkungan membagi pengalaman atas dalam konteks pemeriksaan kasus kasus: tertentu, juga da yang dilakukan oleh bakri pat memberikan kontribusi dilakukan dengan memberi dalam meningkatkan kapas lte #tas auditor, serta saling tukar kan rekomendasi perbaikan informasi bagi peningkatan pelaksanaan peraturanperun kualitas tugas luna dang undangan, perbaikan tsing dan penegakan hukum. upaya pengendalian perang perangkat penegakhukum dan .garan peraturan (perbaikan audit sudah tersedia. tinggal sistem pengendalian intern), keteguhan dan keseriusan hati kinerja institusi pengelola iata, bisa? keuangannegara, dan kerja am,

departemen tin dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur mayan min) lem beat japan name ann tas mendes seni sumber jalan pep ani hari tgl hlm. kol xx7 kode: sway subjek pemerintahan merah uji materiil putusan judicial review' pemda banci idi review pemda banci jakarta media): putusan mahkamah pes dns ipni konstitusi mk) kemarin yang mengambil ae ki. kan sebagian permohonan uji materiil (judi review) tentang pemeran ming pia tahan daerah, yang diajukan kpud dan se pan jumlah lsm dinilai sebagai putusan banci dan aga dag menjadikan pelaksanaan pilkadasemakin tidak aga peneliti senior center for electoral reform pen metro) smith notosusanto, jakarta, kemarin, ana jana setelah mendengar putusan yang dibaca mana pen kan ketua jimmy asshidiggie tentang uji sara sana materiil itu mengatakan keputusan tersebut sa ena nat banci. luar biasa banci dan justru meng pem hancurkan pelaksanaan pilkada, ujarnya. laa masa seabad dalam putusan disebutkan yang dita dianggap bertentangan dengan uud yak an andi ni571 pemilihan kepala daerah diserang gerakan oleh kpud yang bertanggung jawab kepa dprd, huruf tugas dan media m soleh wewenang dprd dalam pemilihan kepala daerah bambang widjojanto adalah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan man tugas kpud, huruf kpud pekan yang pare amen peak ko berkewajiban mempertanggungjawabkan pengguna hole walk arus naan anggaran kepada dprd, dan disel bola pada dprd, namuntidak pasangan calon dan atau tim kampanye yang ter ning harus bertanggung bukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pada siapa. itu artinya ada upaya pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ang melegitimasikan pilkada tidak ter dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon nan mengarah oleh dprd dear muta, pilkada sedangkan pada tentang tata pen sama dengan sebuah cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap semangat papa lan tahu pelaksanaan pilkada yang diatur kpud dan koma detil daki yang menginginkan berpedoman pada peraturan pemerintah. juga mod ada bedakan pada ara: berpedoman. pada peraturan pemeran putusan itu juga dianggap aneh dengan tah, dinilai tidak bertentangan dengan uud kenyataanyangterjadi. sebelum putusanmun cul, dapat mengadakan hubungan dengan dalam putusan itu, jelas smith, hanya pihak pihak terkait dengan kasus yang sedang berupaya mengambiljalan tengah, menyerang dimohonkan, katanya. kan kedua belah pihak, terutama pemerintah. masih terkait putusan mk, kuasa hukum 2hingga inti persoalannya tidak pernahtersen kpu bambang widjojanto mengatakan meski tata lea :bangkong sumber ( xa "hulomunahari tgl: kalu 0c hem. kol: xx) kode: www wang memutuskan yang mengatur per ketika ditanya media kepada lembaga mana tanggungjawab kpud kepada dprd ten nantinyakpu dharusbertanggungjawab, pro tang pilkadalangsung no32 beaten tidak menjawabnya langsung. lo, maunya tangan dengan uud namun kpud masih kpud bertanggung jawabnya kepada siapa? tidak bisa independen. buru buru menambahkan pada prinsip putusan itu memang membebaskan kpud nya setiap pejabat publik mesti bertanggung dari intervensi, tetapi hanya intervensi dprd. jawab kepada publik. terkait dengan perang sedangkan kpud tidak bisa bebas dari inter gungjawaban keuangan kpu misalnya, progo versi pemerintah karena permohonan kami menjelaskan kpud bertanggungjawab kepada mengenai kemungkinanintervensipemerintah otoritas keuangan daerah, dalam halinipe . melalui dalam perintah daerah. sedangkan hasil pilkada bisa tidak dikabulkan majelis, ujar bambang. bam dilaporkan kepada dprd dan kpu pusat. persentase tidak berlaku bang mengkhawatirkan putusan itu bisa sebelum mengambil keputusan mengambil menimbulkan memintralisesi kekuasaan dan kan sebagian uji material itu, juga menu ikut menyukseskan politik tersebut. tusukan pengujian yang diadu sementara itu, komite independen pemain menoleh ketua partai politik (parpol) tingkat tau pemilu kip) menilai putusan verse pro sulawesi utara masing masing pim butmembingungkandankurangkonsisten. hal pinang parpol tersebut adalah ferry tinggogoy itu dapat dilihat dari dasar hukum amarputut pkb), jack pareja, ppi), anthony dot san yangtidak diberlakukan secaramenye long (ppd), bahari psi), sonny lela partai idah: merdeka), liang gun bsd), dan ach hanya memandang bahwa keterlibatan mad bukhari pbr), serta wilson buyung padi). pemerintah semata mata merupakan perintah lainnya adalah, abdullah satjawidjaja ketua namun majelis sama sekali penuh), danny watt ppd), firasat moko tidak menyinggung kekhawatiran akan besar dompet pkb) dan ferdinand lengket pni nya potensi intervensi pemerintah dalam palka m). isa kedua belas pimpinan parpol itu meminta ditanda penjelasan no32 yang da," demikian siaran pers kip yang dianggap bertentangan dengan uud kare tangani direktur eksekutif kip ray rangkuti, hanya mengakomodasikan partai partai meski juga dinilai memberi sedikit napas yang mendapat kursi dprd. sedangkanjum lokasi, putusan itu tidak dapat sah lah suara yang diraih oleh partai partai yang kat kualitas demokrasi secara menyebut tidak mendapat kursi dprd bisa jadi lebih menanggapi putusan tersebut, direktur car dibandingkan partai yangmendapatkur jenderal otonomi daerah departemen dalam dprd. negeri depdagri) progo nurjaman menetas terhadap tuntutan tersebut akhirnya kan meskibelumjelas mekanisme pena memutuskan untuk mengabulkanpermohonan jawaban kpud, pilkada harustetapjalan. mau dan partai partai kecil berhak mengajukan sifatnya melaporkan atau mempertanggung ' acangancalon kepala daerah,jaditidakhanya jawabkan, yang penting pilkadajalan, tegas ' tai partai yang mendapat suara 15bersendi nya. epa dprd. cr pai c:blang:.doc fusion

kementerian hukum dan bam badan pembinaan hukum nasional bi. may, pen. sutomo, civilian jar arta timur sumber media hartl rabu kol. bid: indo nama rana amen senam dana van subjek: upi can mempan ing studi ban ing reply harun dosen hukum tata. negara universitas esa unggul yan dibanding oleh para anggota dpr buatan undang undang adalah bagian dari mengundang kritik? jelas hal itu bu studi hukum kartanegara norman dosen, kan berita. studi banding, atau bahasa misalnya, menyatakan bahwa "comparison perannya comparative study, sering the center all serious inquiry and learning. hanyalah bahasa eufemisme dari jalan jalan. our natural curiosity prompts compare para anggota dpr ingin melancong negeri our experiences, beliefs, customs, traditions, and lain, maka dibuatlah program yang paling natural institutional settings with #home others mungkin diterima dari segi anggaran. nama far and near." the world becomes increasing gly program tersebut adalah 'studi banding . interdependensi, constitutional law expands be akibatnya, studi banding saat ini mengalami yong national boundaries, :. pembusukan makna (peyoratif). terjemahan bebasnya, perbandingan tidak mengherankan bila pusat studi adalah pusat dari segala penelitian dan pem hukum dan kebijakan indonesia phk) pelajaran yang serius. keingintahuan alamiah kembali mengkritik kegiatan studi banding menggerakkan kita untuk membandingkan tersebut. dalam studi tentang kinerja dpr pengalaman, keyakinan, kebiasaan, tradisi, tegas menyatakan studi dan ikatan alamiah kita dengan mereka baik banding yang dilakukan para anggota dpr yang jauh maupun yang dekat. ketika dunia selama satu tahun terakhir minim makna dan kian saling tergantung, hukum kartanegara tidak menambah kualitas undang undang meluas melewati batas batas negara, . yang dihasilkan bila dikaitkan dengankinerja menurut dosen, berkembangnya ilmu legislasi. perbandingan hukum kartanegara akhir kritik, caci maki, sumpah serapah ter akhir ini setidaknya disebabkan oleh dua hadap kegiatan studi banding telah banyak hal. pertama, menyebarnya konstitusi dan .| tertumpah. pertanyaannya, apakah studi. i tradisi baru bagi demokrasi konstitusional xi. banding memang sama sekali tidak berman berbagai belahan dunia. kedua, berke faat dan hanya menghabiskan uang negara? uangnya kecenderungan internalisasi hak hak ketimbang turut pada barisan caci maki, konstitusional, yang dimulai setelah perang tulisan ini lebih dimaksudkan agar ada ko dunia norman dosen et.al, comparative reaksi total terhadap kegiatan studi banding constitutionalism, yang selama ini dilakukan. semacam "ban .:|. ding (appeal) terhadap kebiasan dpr dalam kembali khotbah melakukan studi banding. sejak runtuhnya rezim otoriter orde baris pada indonesia masuk pada fase transisi tren global ." demokrasi. transisi itu antara lain ditandai kegiatan apa pun bila dibelokkan makna dengan perubahan konstitusi sebanyak empat. nya pasti akan negatif. bila studi'banding kali perubahan perubahan itu dibelokkan maknanya menjadi jalanjalan , menjadikan uud menjadi konstitusi bukan "menggali pengetahuan" jelas tidak yang relatif baru. salah satu perubahan pen ada gunanya sama sekali. padahal, studi ting adalah diadopsinya beberapa norma hak banding adalah suatu metode menggali in asasi manusia yang tersebar banyak doku . formasi yang bisa menjadi niscaya dalam men internasional. konsitusi kita yang relatif era globalisasi saat ini. dikaitkan dengan i barito kini penuh dengan norma:riorraa hak "studi hukum tata negara proses pem asasi manusia, yang dapat dikatakan sebagai d': bangko.doc dodo 2as1g sumber: hartl.: blm: ntu hak hak konstitusional warga negara karena syukur syukur staf ahli tersebut menguasai telah internalisasi dalam uud bahasa negara setempat. gunanya staf ahli meminjam perspektif dosen, sangat menarik untuk membantu kinerja dpr, bukan penting bagi kita untuk mengetahui pena sekadar dipajang atau teman ngobrol karena 'laman pengalaman negara lain ketika akan kebetulan yang direkrut saudara sendiri. mengejawantahkan nilai nilai konstitusi baru tim advance itulah yang harus memberikan tersebut dalam undang undang yang ada. green light kepada' para anggota dpr, apakah bahkan, perubahan uud itu sendiri mereka perlu melihat langsung atau tidak dilakukan dengan melalui banyak studi ban implementasi suatu aturan. berkunjung lang ding (yang juga banyak dikritik). sung negara yang akan dikompilasi harus bila studi banding menjadi condition sine menjadi keputusan akhir para anggota dpr yua non dalam suatu tren global, kerusakan dalam menerapkan metode komparasi. banyak pihak terhadapnya harus dikatalisasi itu artinya dpr harus memiliki staf ahli dengan melakukan koreksi total yang me .| yang handal, yang memang bisa diandalkan menyangkut cara dan metode'kegiatan ini. studi untuk tugas tugas demikian. bisa membela banding harus dikembalikan khotbah seba jari, menelaah, dan memberi rekomendasi gai carasungguh sungguh untuk belajaratau apa dan mana yang terbaik untuk diambil menggali informasi. tentu informasi yang sebagai bahan komparasi atau mana yang bermanfaat terhadap rancangan undang bisadiadopsi. pen undang yang sedang dibahas bila dikaitkan ||" berkunjung langsung kadang bisa siang dengan proses pembentukan undang undang gap penting untuk memberikan keyakinan (law making process). il bagi para anggota dpr yang akan memiliki keseriusan itu misalnya menyangkutsiapa kata akhir terhadap rancangan undang yang akan melakukan studi banding dance undang yang sedang dibahas. itu pun tidak gara yang akan dituju. selama ini, studi ban harus dengan metode "rombongan sirkus . ding dilakukan oleh hampir semua anggota karena fraksi dpr hanyasembilan, sebaik pansus suatu.rancangan undang undang, hanya kurang lebih sejumlah itu pulalah yang mirip 'rombongan sirkus'. negara negara akan mengadakan studi banding. yang dituju pun biasanya yang memang dan yang terpenting, hasil atau peroleh: indah untuk dinikmati (sebagai pelancong), studi banding bisa dipublikasikan dan misalnya negara negara eropa. diimplementasikan. sehingga publik percaya, depan, hal seperti itu harus dikoreksi bahwa studi banding itu ada hasilnya. total. dengan internet, kita bisa mencari data langkah demi langkah yang bermartabat awal tentang negara negara yang relevan dan elegan akan membuat studi.banding untuk dikompilasi. bila data. awal diberi memperoleh justifikasi kuat. bagaimanapun, leh, informasi lanjut bisa diperoleh dengan kita tidak boleh menjadi katak dalam tem menghubungi kedutaan 'besar negara yang burung. kita harus menjadi bangsa yang bersangkutan jakarta. kontak juga bisa terbuka (open mind). studi banding adalah dilakukan dengan kedutaan besar indonesia satu metode untuk menjadi bangsa yang ter negara yang bersangkutan. buka, tetapi dengan melakukan koreksi total bila data awal tersebut dirasa kurang terhadap kegiatan yang dilakukan selamaini. lengkap, bisa saja dpr mengirim tim advance studi banding tidak akan pernah mencapai (pendahuluan), terdiri dari staf staf ahli dpr sasaran sejatinya bila niatnya memang untuk yang latar belakang ilmunya sesuai dengan jalan jalan. tang hal yang akan dikompilasi, tentu dengan bukankah pekerjaan apa pun memang "kemampuan bahasa asing (bahasa inggris). tergantung dariniatnya? jakarta, maret han

pembinaan hukum nasional lisan jl. mayor jenderal su'toyo ciri jakarta timur terra ma banua shahih mm. ikon: xbtu kode: sumber : barito sep anna pia nama nan:inu awas akan fu, subyek yna undang kelekatan penyu yan ben mep yasa easy hak reproduksi perempuan masih terabaikan ing seiring dengan berakhirnya jakarta media): pemerintah perlu segera masa jabatan presiden dan dpr menerbitkan amanat presiden untuk menindak yasa nyata etelannsndn maan lanjuti perubahan terhadap tahun sarah kesehatan verse tentang kesehatan. perubahan itu but ditunda untuk dibahas pada khususnya mengenai kesehatan reproduksi dak perempuan yang dibahas dalam terakhir, pada rapat dengar bab tersendiri. pendapat komisi dpr ri, ata februari diberitahukan pe demikian diungkapkan ja makin marak. hal itu bisa dilihat rumahan kesehatan telah ringan perempuan untuk pro dari kasus perkosaan dalam ditetapkan akan dibahas pada gram legislasi nasional dalam perkawinan, perjodohan, ja agenda dprd periode seminar arti perjuangan kartini tangan aborsi, pelecehan seks sayangnya, hingga kini dan kesehatan perempuan in al, penyiksaan, paksaan terra belum ada perkembangan berarti indonesia: upaya mempercepat dap penggunaan alat kontras dan pembahasan lanjutan terra perbaikan undang undang si, tidak adanya akses mudah ter dap rancangan perubahan verse kesehatan', jakarta, rabu hadap informasi tentang masa but," ujar sekretaris jenderal lah kesehatan reproduksi, dan koalisi perempuan indonesia, menurut tini hadad, ketua berbagai bentuk diskriminasi masruchah, pembicara lain dalam yayasan kesehatan perempuan, yang menomorduakan peduduk seminar itu. kondisisebagian besarkesehatan perempuan. pendapat tentang diperlukan perempuan indonesia segala semua kejadian itu, kata di nya peran aktif dpr untuk men: tingkatan mulai dari balita, re 'rektor lembaga bantuan hukum desak keluarnya amanat presi maja, dewasa, dan tua, sangat asosiasi perempuan indonesia den sebagai tindak lanjut terra memprihatinkan. untuk keadilan, ratna batara dap rancangan perubahan terbukti dari beberapaindika multi, terjadi karena belum ada kesehatan tersebut, juga dung tor seperti angka kematian ibu payung hukum yang benar be kapan salah satu peserta semi dan anak indonesia yang mena har melindungi hak hak retro nar, abdullah subur dari lem pai angka per kela diksi perempuan, bagi advokasi rakyat menuju iran hidup. angka yang didapat tertunda sehat params). dari hasil survei demografi dan sebenarnya, kata ratna, dpr jika memang serius mau kependudukan indonesia melalui hak inisial memperjuangkan hak hak kepe tersebut merupakan testing timnya telah mengusulkan ran hutan reproduksi perempuan, kawasan asean. tangan perubahan ta seharusnya dpr dengan ke selain itu, jumlah penderita hun tentang kesehatan dan kenangannya berusaha monde anemia (kurang darah) tingkat disetujui semua fraksi. ketua dpr sak pemerintah untuk segera remaja putri cukup tinggi, yaitu waktu itu, akbar tanjung, te menindaklanjuti rancangan pe mencapai57? kemudian angka lah menyampaikan surat kepada rumahan tahun penderita hiv aids perempuan, presiden megawati untuk men tersebut," ujar subur, pada desember mencapai dapatkan persetujuan pemeran ketika menanggapi hal verse kasus dari total but, salah satu anggota dpr dari kasus. tes komisi yang membidangi ke selain itu, kata tini, kasus ka tah atas rancangan perubahan selatan, cuti leyman kenya bukan sus pelanggaran hak reproduksi tersebut. akan saat ini dan kawan ka ear, ere uan dewasa ini juga se bangko. doc busuk cucuuan ana ana merapi get sumber media yusloruyin hari tgl: lalu bim. kol: kid kode: ena wanna belum bisa menindak lanjuti rancangan perubahan tersebut. nya, kata cuti, kebijakan ketua mpr dpr agung laksono menghadapkan ruu produk dpr periode lalu kepada dua pilihan, yakni dibahas ulang dari awal atau dilanjutkan, sebagai langkah awal, kami dari komisi akan melakukan pendekatan kepada ketua dpr agar rancangan perubahan ini tetap dilanjutkan. sayang, produk yang dalampembuatannya telah memakan banyak energi harus mentah lagi," ibu cuti dari fraksi partai amanat nasional. nik c:bangko. gnesa hari tgl sabu april 2cid subjek: kopi kebenaran pajak jamal widodo pembantu rektor guru besar universitas sebelas maret tengah tengah mengajukan keberatan kepada jalan hukum hiruk pikuk soal dirjen pajak atas suatu surat sehingga me rencana koalisi pe ketetapan pajak kurang bayar, rujukan negara pilihan presiden kpk tambahan,suratketeta rp375 miliar. pascapemilu legislatif april panpajaknihil, suratketetapan oleh karena dan perpecahan tubuh pajak lebih bayar, dan demo itulah, patut partai persatuan pemda tongan atau pemungutan oleh diduga me agunan (ppp), pada senin pihak ketiga berdasarkan ke lakukan tindak petang publik dike tentukan perundang undangan pidana yang tertuang dalam jutaan dengan keterangan perpajakan. ketentuan atau dari komisi pemberantasan tersebut pelanjut tindak pidana korupsi korupsi kpk) yang mene nyajugadisandingkan dengan dan kuh pidana yang takkan hadi purnomo hp) khususnya berkenaan dengan hanyalah sebagaitersangka. penetapan huruf kup, yakni dirjen gunakan kewenangan untuk tersebut bersamaan dengan pajak karena jabatannya atau memperkaya diri sendiri dan hari ulang tahun sekali tas permohonan dapat atau orang lain sehingga meru gus berakhirnya masa tugas membatalkan hasil pemetik ikan keuangan negara. walau (pensiun) pria kelahiran pa ws. pajak atau ketetapan demikian, penetapan dengan melawan itu sebagai pegawai ajak dari hasil pemeriksaan tindak pidana korupsi negeri sipil badan meme yang dilaksanakan tanpa me dan kuhp tersebut karena cu raksa keuangan bpk). menyampaikan surat pemberita kup banyak dan kompleksnya penetapan sebagai ter jan hasil pemeriksaan. cakupan kejahatan keuangan sangka memang tidak ada aas dasartersebut yang negara, patut dipertimbang kaitannya dengan jabatan dia menjabat dirjen pajak kan juga pengenaan pidana sebagai ketua bpk. jika dite mengeluarkan keputusan dengan tindak sur, asus tersebut bermula menerima keberatan bca. pidana pencucian uang (money dari keberatan yang diajukan dampak keputusan tersebut laundry) bank central asia bca) terra bca tidak perlu membayar dap skp nihil badan g5375 miliar adakah aktor lain? tahun pajak1999 sebesar rp5, negara. ada benarnya ungkapan triliun, daratan skp nihilterse elemen yang menyatakan pembuktian but bca pada juni meng asi ketentuan semua kejahatan keuangan ajukan keberatan atas pajak asal tersebut tidak mudah dan hanya orang penghasilan badan sebesar memang ber orang tertentu atau badan rp375 miliar. potensi untuk tertentu yang bisa gembong secara normatif ketentuan hanya punya karya. jika kita menitik dari keberatan pajak diatur dalam lahgunaan ke kasus tersebut, tepat kiranya kup yang wenangan atau kehati hatian menyatakan wajib pajak dapat perbuatan me kpk hanya "un tuk sementara sambungan tindak pidana korupsi menetapkan menyeluruh baik mengenai pe hampir tidak mungkin satu tersangka, melawan terhadap syarat syarat yakni hp. na keberatan, kebenaran materi, berdiri sendiri, dalam hal hun, dalam. maupun penentuan dasar pe. ini tentu pihak pihak yang pengembangan ngengat pajak serta penerapan terkait dengan pembayaran perkara ke perundangan undangan yang badan utamanya wajib beratap pajak berlaku. yang nilainya selain itu, tindak pidana ko pajak tersebut sangat lebih dari rp5 erupsi hampir tidak mungkin mengetahui siapa saja yang miliar(saatitu) berdiri sendiri. dalam hal ini ikut bermain dalam pusaran menjadi tori tentu pihak pihak yang ter tas dirjen pa kait dengan pembayaran penggeragotan keuangan jak, hasil telaah badan utamanya wajib pajak negara yangterjadi pada keheratandari tersebut sangat mengetahui tersebut. direktur ph, siapa saja yang ikut bermain' kan yakni adakah dalam pusaran penggerogotan ketidakpatuhan baik formal keuangan negara yang terjadi maupun material dari wajib pada tersebut. pajak dalam proses pengajuan penulis meyakini pengenaan keberatan, harus menjadipintu sebagai tersangka berupa masuk. kan bola salju yang akan terus dari hasil telaah tersebut menggelinding. hal itu sekali tentulah bisa tergambar apa gus menjadi pintu masuk untuk kah hal itu dilakukan sendiri lebih banyak membongkar atau bersama sama. dari ha kasus kasus penyelewengan sil kajian menelaah keberatan uang negara dari sektor yang itulah bisa diketahui apakah paling besar proporsinya se telah terjadi penyalahgunaan bagai pendapatan negara, baik kewenangan atau tidak. rambu dari petugas pajak maupun yang digunakan sebagai pi wajib pajak sendiri. akan penelaahan keberatan sebagai penutup tulisan itu bisa dilihat dari dirjen ini soal keberatan pajak ini pajak pj 1993tanggal kancah menjadi prahara desember tentang pe karier yang cemerlang tunjuk pelaksanaan ketentuan sewaktu menjabat dirjen pa dan cukup jak dan sejak oktober pada angka butir yang menjadi ketua bpk yang juga menyebutkan keputusan akan cukup getol untuk memberikan keberatan harus diambil ber data audit dan informasi hasil pasarkan pertimbangan yang temuan bpk berkaitan dengan teliti dan cermat serta bersifat hambatan dan bank century? hanya akulah yang akan mampu menjawabm dom subjek: ima cco (aan bidang membaca arah regulasi oleh fuad nasar wakil sekretaris panas alah satu ruh (spirit) yang unsur masyarakat dan pemerintah, zakat, kewenangan mengangkat dan gowa konstruksi regulasi ialah agar sifat kematiannya tidak memberhentikan anggota panas peralatan negara kita, ialah hilang. untuk membantu panas semua tingkatan, kewenangan mela pengelolaan zakat yang melembaga dalam pelaksanaan pengumpulan, bukan audit syariat, serta kewenangan (institutionalized) dalam satu sistem pendistribusian dan pendayagunaan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga yang terintegrasi (unified system) zakat, masyarakat dapat membentuk atau amil zakat yang dengan sengaja seluruh indonesia, dengan merged laz lembaga amil zakat). setiap melawan hukum melakukan perang pangan peran panas sebagai lem laz wajib mendapat izin dari meme garan dalam pengelolaan zakat. bagi yang berwenang melakukan tu lintah. keuangan zakat tidak masuk sesuai ketentuan perundang un gaspengelolaanzakatsecara nasional, dalam neraca apbn, tetapi cukup dangan, sanksi administratif dike dikelola secara profesional, amanah dilaporkan saja. negara mempunyai akan kepada panas dan laz, dan dapat dipertanggungjawabkan kepentingan memfasilitasi umat islam apabila, (a) tidak memberikan bukti (akuntabel) sehingga memberikan dalam menunaikan kewajiban zakat, setoran zakat kepada setiap mulai, keadilan dankemanfaatanyangtinggi tetapibukan mengambil manfaat dari (hb) melakukan pendistribusian dan kepada masyarakat. spirit regulasi dana umat. pendayagunaan dana infak, sedekah atas sengaja diperjuangkan dengan menurut undang undang dan dana sosial keagamaan lainnya keras oleh kementerian agama sam tahun pembinaandan tidak sesuai ketentuan syariat islam pai menjadi undang undang yang pengawasan lembaga zakat dipaksa dan tidak dilakukan sesuai dengan disahkan dpr ri saat itu. akan oleh menteri agama, gubernur, peruntukan yang diikrarkan oleh pem mengutip bahru ph. sek dan bupati walikota sesuai dengan ke beri, (c) tidak melakukan pencatatan retoris jenderal kementerian agama kenangannya. pembinaan, menurut dalam pembukuan tersendiri terra tahun yang ditunjuk se undang undang meliputi: sosialisasi, dap pengelolaan infak, sedekah dan bagai ketua panitia kerja hanja) fasilitasi dan edukasi, sedangkan dana sosial keagamaan lainnya. pemerintah sewaktu pembahasan pengawasan dalam peraturan pe sesuai ketentuan perundang un ruu pengelolaan zakat, infak dan perintah tahun tentang dangan, amil zakat yang tidak ber shadagah dpr ri tahun da pelaksanaan pengelolaan zakat, badan hukum, seperti perorangan lam pengelolaan zakat yang diatur mencakup pelaporan, audit syariat dan perkumpulan orang juga da berdasarkan undang undang dan audit keuangan. pat dikenakan sanksi administratif, tahun pemerintah menjalankan dalam pelaksanaan pengawasan apabila: (a) tidak memberitahukan tugas regulatory control, dan panas patut dicatat beberapa directive pengelolaan zakat yang dilakukan sebagai executing agency. kenapa pe principles kepada pemerintah yang kepada kepala kantor urusan agama perintah mendesain panas sebagai meliputi kewenangan untuk menge kecamatan, (b) tidak melakukan pen lembaga pemerintah nonstruktural juara regulasi, kewenangan mem catatan dan pembukuan terhadap pe yang keanggotaannya terdiri dari berikan dan mencabut izin lembaga pengelolaan zakat, (c) tidak melakukan sambungan pendistribusian dan pendayagunaan much jasin menyoroti masih ren zakat sesuai syariat islam dan tidak dahinya trust atau kepercayaan publik dilakukan sesuai dengan peruntukan kepada lembaga pengelola zakat yang yang diikrarkan pemberi. dibentuk sesuai peraturan perundang sanksi pidana dapat dikenakan undangan. pengertian masyarakat kepada: (a) setiap orang yang de . terhadap zakat, infak dan sedekah ngan sengaja melawan hukum tidak belum merata. persepsi sebagian ma melakukan pendistribusian zakat syarikat tentang zakat adalah kalau sesuai dengan syariat islam, yaitu ada kelebihan rezeki. permasalahan pidana penjara paling lama tahun lainnya, kinerja organisasi pengelola dan atau denda paling banyak zakat belum optimal, terutama ter juta, (b) melakukan tindakan kait kelembagaan, koordinasi, dan memiliki, menjadikan, mengubah sumber daya manusia. begitupun sis kan, menjual, dan atau mengalihkan tem pengawasan terhadap organisasi zakat, infak sedekah, dan atau dana pengelola zakat masih lemah. sistem sosial keagamaan lainnya yang ada administrasi zakat belum optimal. dalam pengelolaannya, yaitu pidana sesuatu yang belum optimal mudah penjara palinglama tahun dan atau diselewengkan. ungkap mantan denda paling banyak juta, (c) wakil ketua komisi pemberantasan dengan sengaja dan melawan hukum korupsi kpk) itu. bertindak selaku amil zakat tanpa me jasin menekankan, lembaga apa miliki legalitas hukum, yaitu pidana pun yang mengumpulkan dana dari kurungan paling lama tahun dan : masyarakat, rekening rekeningnya atau denda paling banyak 50juta. harus dilaporkan kepada menteri ke tindak pidana sebagaimana dimaksud tangan. rekening pengumpulan dana pada huruf (a) dan (b) merupakan masyarakat yang tidak dilaporkan kejahatan (misdrijven), dan tindak menteri keuangan akan berhadapan pidana sebagaimana dimaksud pada dengan hukum karena dianggap rek huruf (c) merupakan pelanggaran ending liar. para petugas zakat harus (overtredingen). aman dalam melaksanakan tugasnya, peraturan pemerintah no14 tahun dan pengawasan juga jalan. menetapkan keenan menurut jasin, data keuangan gan kementerian agama untuk me zakat harus terpapar publik. kita lakukan audit syariat atas laporan tidak menginginkan dan tidak enak pelaksanaan pengelolaan zakat,infak, didengar telinga, andaikata dana sedekah dan dana sosial keagamaan zakat dikelola tidak amanah, tidak lainnya yang dilakukan oleh panas transparan, dan tidak akuntabel. dan laz. melalui audit syariat dapat berkenaan dengan sanksi admins diketahui dan dipastikanpengelolaan gratis pengelolaan zakat, bila ada zakat, infak, sedekah dan dana sosial niat jahat dan sengaja melanggar keagamaan lainnya yang dilakukan hukum, bisa menjadi sanksi pidana. panas dan laz telah memenuhi terangnya. prinsip prinsip syariat islam (syariah inspektorat jenderal kementerian compliance) serta untuk mencegah agama, seperti dikatakan much jasin, penyimpangan dan pelanggaran oleh akan berperan dalam penyusunan amil zakat. peraturan menteri agama untuk inspektur jenderal kementerian berjalannya pengawasan dan audit agama, much jasin saat memberikan syariat lembaga zakat. mengemuka pembekalan kepada tenaga pena kan panas semua tingkatan wajib was lembaga zakat tingkat provinsi memiliki sop standar operasional indonesia tanggal juni prosedur) menyangkut penggunaan jakarta, menyampaikan garis garis uang zakat dan setiap langkah ke pengawasan lembaga nonstruktural niatan lembaga. dalam bidang pengelolaan zakat lingkungan kementerian agama. walau a'lam bisshawabrabu puli subjek: heroes masa mata pers radar panca wahana budayawan iseorangpolitikus tuhan pikiran, mental, dan seorang presiden, elite, dan atau negarawan yang spiritual dari seluruh elemen pemimpin lain bersama sel tengah mengikutiper angsa ini menghalau atau ruh bangsa indonesia haru saingan dalam sebuah mengantisipasi hambatan berhadapan dengan ken pemilu, persoalan yangpaling hambatanitu. kesadaran akan than, dalam tah esensial dan fundamental bu besaran beratnya hambatan depan dari liter bbm. kalah masalah siapa dana jnitidakhanyaharus menjadi kita konsumsi harus din ang gimana pemimpin presiden isi visi dari parapemimpinki dan tak sampai lima tahun mendatang, melainkan siapa ta, tapijuga transmisi meja sesudahnya seluruh liter danbagaimanagenerasidima kesadaran idealis hingga itu harus kita beli dari datang. bukan kepentingan pragmatis dari rakyat. seorang pekerja bisa haa siapa atau golongan mana dunia saat ini bukan hanya saat akar dan dengan berikan pia aus kekuasaan, diancam resesi ekonomi atau bbm, bahkan mungkin dengan salah yang semestinya men krisis moneter akibat kesalah galon air minum. duri kekuasaan itu an kesalahan sistemik dari ne secara sosial kultural, siapa visi atas perlu kita endap bean maju, gelembung: pun pemilik adab dan adat kan belakangan saat ini, menyia ung kemajuan yang negeri beribu pulau, ba aga pulai oleh media dan masa, dan suku bangsa ini lan sarang otoritas keuangan serta ke akan mengalami semacam undang menjelang finis. tegalan inc (transnational osteoporosis kultural, dengan presiden terpilih, juga pe ? ration) yangtidakhanya tulang tulang yang menegak mimpi yang belum terpilih menciptakan kerugian ligan kan kerangka budaya hingga sebaiknya melihat gerbong tik tingkat negara bahkan eksistensi kemanusiaannya besar rakyat dan bangsa ini hingga tingkat individual. keropos, kaku, atau bahkan (beserta muatan sejarah, kon ekonomi, hal yang menjadi rontok satu per satu. status maupun warisan buda dasar kesejahteraan publik, lenyapnya adat dan adab hanya) sebagai tanggungjawab ialah persoalan yangtidakbisa yang sudah dapat dipelihara sarannya sebagai pemilik ditangani secara parsial atau nenek moyang kita selama amanah publik untuk dibawa mati belaka, tapi secara ribuantahunitubukanhanya arah yang lebih sesuai de sistemik dan ideal. terhitung karena tidak kuat melawan ngan cita cita awal republik yang belum pernah kita invasi atau tsunami budaya ini didirikan: bangsa makmur lakukan selama ini. global yang notabene mate sejahtera, cerdas, berkeadilan dalam lingkungan hidup realistis, pragmatis, konsumtif dan bermartabat. "kita, sumber sumber dayang dan cenderung hedonis itu dalam perjuangan cita cita rural yang menjadi jaminan melainkan juga karena justru atas kita sama memahami bagi survivalitas manusia pemimpin dan pemerintahnya bagaimana hambatan, internal masa depan kini harus berhak melakukan pembiaran, bah dan eksternal, begitu hebat span dengan kenyataanya kan kerap menjadi fasilitator menghadang sehingga ibu menggetarkan dalam jangka dari invasitersebut. tuhan upaya dengan lesung w w sambungan sumber hari tgl him kol presiden yang begawan negeri ini serba orang empu atau begawan tantangan tantangan su gai levelnya. karakter yang mampu melihat apa yang terberat atas tentu saja pemimpin yang muda dalam tidak terlihat, berani mengaum tidak hanya dihadapi ne altitude indenganatributdan pjl langkah yang tak terduga, geri kita, tapi juga oleh se perkakas budaya mutakhir, gan pelbagai hal yang semata luruh bangsa dunia. baikdalamartiteknologimau ditujukan pala kemaslahatan karena itu, kita melihat pun gerakannya. generasi mendatang. dorongan dan urgensi pengendapan dan peta prinsip meritokratik dari dari seluruh pelosok tumanyangjernih secararasi kabinet mendatang sebaiknya negeri untuk muncul onal dan bersih secara mental menjadi pegangan utama, de nya seorang pemimpin spiritual tentu dapat segera ngan dasar yang kita yakini 'baru', bukan lantaran ka menyadari realitas atas: rena baru menang dalam membaca pikiran, hati, dan bersama: siapa pun dia, bah pilihan, melainkan jugabaru harapan rakyat banyak yang kan koruptor atau kriminal dalam visi, strategi, hingga telah menentukan pilihan sekalipun! begitu kita tembus tindakannya, dalam mean, nya. siapa pun yang menang akan ter star dan ber cerah tang dunia atau zaman baru gan tercundangi selayaknya masa peak kita seating. merasa bahagia karena mene pun pakan demi apa yang terjadi dalam ber ukankedewasaanrakyatnya, yang tempat bagai pemilihan politik bela angsa dan kebudayaannya, tania tes parit ta. tangan ini, dari tingkat lokal dan bekerja sama un pai tiba hingga nasional, sesungguhnya tuk menjalan pan ginidupk kan aan juga menjadi cermin kepada kan harapan urban. andankebutuhan masyarakat xp, rakyat itu. yangbaik secara naluriahmau desa apa budaya mempersatukan pun rasional dapat memahami pun meme realitas zaman baru ini. tangan presi yang nya ini 5sa munculnya nama nama ba gen terpilih ini, sebuah kesatuan yang ru, juga muda usia bahkan pun tidak bisa pernah memisah bian sangat muda, hanya tahun p8. menafikan betapa pilosa dan dalam pilgub lampung bahwa lebih medi kan menggambarkan pilihan atau dari sepertiga panai tab preferensi rakyat akan ke suara rakyat aan hari yang butuhkan dea juga memilih lebih dari lima milenia baru. pemimpin yang tidak lawannya. sebuah mani harus menjadi negasi dari ga karena itu, alu. sebua wan kepemimpinan lama, tapi dengan kepe mina pauh has ken pemimpin visioner yang bera saran jiwa dan haa meja sastra mengkatalisasi gagasan kelapanganne donesiaan kai gagasan pembaruan cara cara garapannya, maka, lihatlah hari hari memimpin yang baru, juga presiden tepi eta tentu strategi baru. lih harus juga ter ankit kali upr kece. dalamhalini,shakira,style mengikutsertakan akan adanya suh. atau cara memimpin era sby potensi dan kapas kekar mau, menjadi pamungkas dalam tas dari kubu lawan bukan institusi atau apa yang disebut sebagai nya dalam kerja negara (pe pengambilalihan kekuasaan politik atau kepemimpinan perintah) bentuknya. fires ons dengan suara suara konservatif, lebih tepat trade menciptakan sinergi se sang mendukung tinggi dari sina sesungguhnya dari bangsa yang seluruh pelosok negeri, dari apa yang tidak remeh ini. kemenangan lorong lorongkesa darah gene kemudian demokratis ini tidak harus ang tersembunyi, terma. bergulir dalam dipahami secara ortodoks se suk muba ara pemimpin berbagai peri bagai the winner takes all, se formal any berwibawa yang lahan tahun aan bagaimana terjadi belahan seluruh menolak potensi akhir ini jika saksama dunia lainnya. kerusuhan itu teraktualisasi kita perhatikan me" memimpin negeri sekam suara suara itu mun kin tunjukkan adanya pleksinitidakcukupolehpoli angga sporadis. namun pergeseran signifikan tikus cerdas atau negarawan era bpa akan menjadi dari model atau ka yang bijaksana, tapi juga se percaya akan menjadi ke raster kepemimpinan buatan luar biasa yang mem cara material, tapi juga moral benteng keberadaandankesa dansosial, dalam proses pilpres tuan bangsa ini, dengan cara kali ini. tidak lain bagi mereka, apa pun, cara unik dan kreatif kerugian itu tidak akan berarti yang dimiliki setiap kelompok apa apa bila proses yang su suara itu. saat ini, mungkin dah berlangsung sangat lama baruberisiimbauan,semacam ini mengorbankan juga tidak baik nomor satu maupun hanya materi, tapi juga moral, nomor dua, semoga mereka mental, dan intelektual kita memilih nomor tiga: persatuan sebagai bangsa, harus diputus indonesia, dan lainnya. atau dihancurkan karena de karena itu, saya pun meta dengannya, kehancuran bang kini, siapa pun pemangku salah yang diakibatkan. kepentingan negeri ini, hati ikhlas dan kemurnian tingkatpersonalhinggakomu turunlah yang akan melihat pengorbanan pribadi atau ke nal, tidak akan membiarkan lombok itu sebagai sumbang: dirinya menjadi bagian yang sih bagi perjuangan kita semua akan merusak warisan epub sebagai bangsa. lik yang telah diperjuangkan bila tidak, bagaimana kita orangtua dan nenek moyang harus menanggung dosa be dengan darah dan nyawa ini. gitu beratnya dalam sisa hidup betapa pun besar imbalan kita, bahkan alam kubur yang diterimanya. siapa pun nanti, bila kerusakan dan ke kita, anak bangsa ini, apalagi pancuran bangsa ini terjadi elite yang turut menentukan karena amarah, dendam, atau jalannya negara hingga hari ketidakikhlasan hati kita. ini, tidak akan rela melukai artinya, apa pun yang dia diri, prestasi, prestise, dansa bukan para pemimpin (elite rah dirinya dengan merusak politik) kita sebaik baiknya proses penentuan kehendak menjadi bagian dari sinergi rakyat dalam pilpres kali ini, pangsa ini dalam membangun atas nama apa pun: harta, jiridanharkatnya. sebaliknya, martabat, bahkan kekuasaan, segala tindakan yang mendel betapa pun menguburkannya estimasi proses yang berulang semua hal itu. sung konstitusional tidak lain mungkin ada sebagian dari menjadi bukti sebaliknya, bah kita yang mengalami kerugian kualitas dan derajat bangsa bahkanbesar tidakhanyase ini justru didegrad. timur amor mone tinta kat psa sen subjek pareja tie koalisi permanen atau gangguan permanen" suharto wijaya direktur eksekutif charta politika indonesia sejak digulirkan julilalu, diberhentikan (mositidak percaya) karena itu, komposisi koalisi bisa koalisi permanen terus me oleh parlemen. sementara itu, da berbeda beda pada kebijakan yang panen komentar. pemain jam sistem presidensial, koalisi berbeda. dalam hal ini, aktor uta tiknyamerupakangabungan sehenarnyamerupakansebuahket hanya ialah anggota legislatif dan berbagai hal sekaligus profil para erpaksaanyangdisebabkanadanya bukannya fraksi sebagaimana oat pemrakarsanya, waktu pendek ambiguitas sistem. ambiguitas itu isi permanen ataupun sekretaris klarasiannya, kesesuaian dengan bisa disebabkan adanya sistem gabunganpenyokong sby bodi sistem presidensial, hingga pena pemilu dan kepartaian yangtidak kehadiran koalisi permanen laman masalah. jikadipadatkan, perjalan dalamlogikapresidensial. terasa ganjil karena meli komentar komentar negatif yang di sistem pemilu presiden yang prabowo secara langsung da tujukan pada'inisiatifpembentukan dilakukan pascapemilu legislatif lamanya. nya, prabowo justru koalisiitu bersoalpadatigahal,yaitu secara tidak langsung memaksa bertekad menghidupkan kembali efektivitas, motif tersembunyi, dan capres untuk membangun koalisi sistem presidensial murni. tekad. itu validitasnya. sebaliknya, komentar dengan partai partai yang ada. hal tertuang dalam manifestasi poli yang positif dan mendukung berapi itu sedikit banyak memiliki kemiri gerindra. dengan tengaran jak pada bayangan adanya pemeran pan dengan situasi amerika latin koalisi peran itik tahan yang kuat jika prabowo hatt pada rentang an. keran seperi meluap anp memenangi pilpres atau oposisi sistem yang terjadi ialah mana yang hendak perjuangkan. terpilih. itu dilanda tetap koalisi permanen menguasai sekitar bea aja langsung dalam kasus indonesia han kursi dpr ri. dari rakyat, hal mana yang men formasi, dorongan tan berbasis terkait dengan itu, penulis mene dorong pertanyaan sebagaimana tuk koalisi permanen akan posisi berdiri sebagai salah diungkapkan juan linz, who has fraksi sudah pernah pan hape satu pihak yang skeptis terhadap the stronger claim speak behalf melalui setkab yang dibuat manfaat koalisi permanen bagi the people? den yudhoyono harapannya akan konsolidasi demokrasi tanah air. kerancuan sistem seperti yang di terwujud suatu pemerintahan yang dengan risiko mengulang, skeptis mukakanakan mendorong eks stabil karena didukung parpol yang isme penulis sekurang kurangnya (rif, dalam alini presiden, untuk menguasai kursi dpr. bersumber pada dua faktor. membentuk koalisi dengan partai nyatanya keberadaan sebuah tidak . partai mayoritas legislatif demi serta merta memudahkan pemeran keganjilan yang dipelihara meredakan ketegangan yangsering tahan yudhoyono sejatinya besaran koalisi itu sebenarnya sebuah mpu, koalisi juga dibutuhkan pre koalisi bukanlah satu satunya faktor konsep yang lebih melekat dengan den untuk mendapat dukungan yang menentukan stabilitas suatu sistem pemerintahan parlementer. maga legislatif atas kebijakan pemerintahan. koalisi hanya efektif koalisi dibutuhkan demi keren eng dibuatnya. untuk diperjelas, jika anggotanya disiplin dan relatif tangan stabilitas pemerintahan yang koalisi bisa tetap hidup dalam sistem mempunyai kesamaan pandangan memang bergantung pada suara residensial selama bersifat cair. dalam sejumlah isu penting. parlemen. halit terjadi mengingat casi terbentuk terutama untuk sinilahtitik kritisnya, terlebih ketika kepala pemerintahan dalam sistem enyokongsatukebijakantertentu. parpol memiliki platform politik parlementer diangkat dan bisa nia sambungan berbeda dan parpol juga dianggap kehadiran koalisi permanen dapat kurang bisa mengontrol anggota dibaca sebagai upaya membangun anggotanya parlemen. optimisme hadirnya pemerintahan yang efektif'karena bakal disokong pesan ganda parlemen yang juga seia sekata realitas jatuhnya koalisi pada (kalau prabowo hatta menang). ka era sby boediono tak menyurutkan maupun akhirnya jokowi meme minat untuk kembali membangun lintah, koalisi permanen akan terus koalisi serupa. meski kali ini diem menyoal kemenangan pasangan bel membeli sifat permanen', tetap tersebut. skenario terburuknya, me mencuat keraguan bahwa koalisi reka akan bergelar mencari celah permanen itu dimaksudkan seba jokowi jk. gai keinginan untuk mewujudkan namun, hal itu tak mudah dilas pemerintahan yang kuat. penulis kanakan. selain membutuhkan sta menangkap ada pesan ganda pada mina politik yang kuat, juga diasuh tiap kemungkinannya. ikan pilihan kebijakan jokowi pertama, koalisi tersebut dia nyata nyata berseberangan dengan dang gadang sebagai upaya mean platform politik yang diperjuangkan jutaan perjuangan mewujudkan parpol anggota koalisi permanen. gagasan gagasan politik yang telah koalisi permanen juga akan dia dilontarkanpasangan prabowo hat dapat pada dilema tetap meng selama masa kampanye pilpres. ganggu dengan risiko dijauhi kon dari sisi itu, para pengusung koalisi statue politiknya dan dicibir publik permanen mengirimkan sinyaltelah atau menyokong kebijakan tersebut dimulainya proses membongkar dengan risiko penerima manfaat sekat sekatideologi dansikappolitik terbesar tetap ada jokowi jk. yang sebelumnya memisahkan me sisi positif hadirnya koalisi per reka dalam partai partai yang ber panen ialah menjadi pengingat beda. jika benar demikian, koalisi mengenai pekerjaan rumah yang tak permanen patut diapresiasi karena pernah dituntaskan: mengklopkan menjadipenanda dimulainyaproses sistem pemilu, sistem kepartaian, politik secaraalami menyederhana dan sistem pemerintahan. ekspor kan parpol. men selama tahun terakhir me namun, pada saat yang beras tunjukkan kegagalan mendapatkan maan, aroma kesementaraanjustru formula terbaik ketika pelaku lebih menonjol. nya, masih sa kan padu padan antara sistem nat sulit dibayangkan bagaimana sistem yang berbeda. modifikasi kecil para pihak yang terlibat dalam dimungkinkan ntuk menyesuaikan koalisi itu dapat sejalan dalam se engan note indonesia. kunci jumlah isu krusial kontemporer. penanya salah ketersedian untuk kedua, kehadiran koalisi per konsekuensi stf seba residu panen tengah tengah momen dari genera sebuah sisian tu: penghitungan suara pilpres kenegaraan berikut adalah tanpa tidak bisa tidak merupakan pesan lola residu tersebut tak menjadi politik bermata du: dua. secara positif, bom waktu kemudian hari.

departemen kehakiman dan ham balan pembinaan hukum nasional jl, mayor jenderal suryo civilian jakarta timur panas pas ana subjek erdhnyaan ri aan tt meski tidak melabrak peraturan jakarta media): wapres jusuf kalla menegaskan tidak ada satu ken ada rapa yang per pun dalam nota kesepahaman ri gam yang melanggar uud. dibuat perituirsi pelaksananya, dan dimasukkan dalam bam misalnya, tambah kalla, kalau ada yang melabrak, itu padahal, semua itu mengenai sept lokal. jadi adalah nomor tahun harus melalui tae semen praktisnya, tentang otsus bagi provinsi aceh $es demokrasi, ka insert dalam itu. saya yakin yang ditandatangani presiden tanya. dpr tidak akan mempermasalah megawati, kata wapres jakarta, karena, lanjut kan ini. karena biar bagaimana, sa kemarin malam, saat memberikan wapres, gam harus berkompetisi a'tki kesia uut eni gelar sosialisasi hasil perundingan hel dengan kekuatan politik lainnya bab paling tidak ada ang: sini kepada pemimpin redaksi. daerah. kalau gam misalnya ara menyetujuinya, pemerintah dan gerakan aceh mendapat sampai yang lara: bag merdeka gam) menandatangani lainnya mendapat sehingga, karta mampu nota kesepahaman agustus tidak akan terjadi perubahan kbbi ikan amanat da helsinki, finlandia. penanda akan yang ekstrem, katanya. lam rekor memaksa ngaran itu mengakhiri konflik se wapres menambahkan, sebagai niat akut nasi lama tahun aceh. sebuah organisasi, gam bertujuan ham ja kalau dikatakan telah melabrak untuk memerdekakan wilayah. bara kembaran ian uu, coba tunjukkan yang mana, akan tetapi, lambungnya, dengan pres mengatakan berapa, dan yang mana, adanya penandatanganan berbagai masalah bat wapres. pun memaparkan maka gam sudah menarik tuntut yatim terjadi dewa perbandingan nota kereta tersebut. ini berbagai akan dengan referensinya (that kala sudah menarik tuntutan dilain indonesia grafis) itu, apa lagi yang kita khawatirkan. hara ina bahwa pada bagian lain, dengan adanya kalau ada dok danny besa wapres meng yang memakai lambang gam atau keadilan hanya kan penanda melakukan gerakan, itu akan men fiksi ngaran nota kepe jadi musuh bersama dan ditangkap apa yang teras pahaman itu tidak kedua belah pihak, katanya. didi ambon, poso, otomatis membuat genit. aceh, dan. daerah daerah lain pembuatan kbbi: sanam tai manan gam. era pun nyaman akan di kereta menurut kalla, sudah ada pembaca dan itu ama diatasi, baik oleh pe kan anggapan, rain dengan fraksi dpr yang perintah pusat maupun pemeran km. setelah gam menyepakati hal pat tah daerah. gibiangie akan penguasa bin dana oleh karena itu, wapres meng . mwo gk. gc7 seok lapan ingatkan bahwa pemerintah terma lagi aceh. suk pemerintah daerah harus mesaw bunga hari tgl: sela sa, blm. kol: vi! kode subjek bat . mana mvananana bun benar kalau dikatakan sah pealkiftoba ." tunjukkan yang. aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersamaan dengan undang undang tema berapa, dan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam tahun tentang pemerintah daerah: pa, ana bidang hubungan luar negeri, pertahanan urusan pemerintahan yang menjadi urusan yang mana. luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter pemerintah sebagaimana dimaksud pada dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan meliputi: politik luar negeri, samakan . kebebasan beragama, mana kebijakan pertahanan, keamanan, musisi, laksanakan pemerintahan yang ba ' tersebutmerupakan kewenangan pemerintah moneter dan fiskal nasional, dan agama. ik, pemerintahan yang mempunyai republik indonesia sesuai dengan konstitusi. dasar dasar keadilan. sementara itu, ketua mahkamah bee konstitusi jimmy asshiddigie mene akan, keliru jika ada anggapan pemberian otonomi khusus kepada perubahan batas suatu daerah, perubahan papua dan aceh menyiratkan per keputusan keputusan dpr lara kpop gek jak akan napa ubahan bentuk negara menjadi yang terkait dengan aceh akan ibu kota yang tidak mengakibatkan negara bagian. dilakukan dengan konsultasi dan penghapusan suatu daerah ditetapkan semua yang dibentuk, dire persetujuan legislatif aceh. aah peraturan pemerintah. visi maupun yang diamendemen perubahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas usul dan persetujuan sekarang mengacu pada uud daerah yang bersangkutan. ungkap jimmy jakarta, ke mu. marin. hnr cr p tentang otsus lambang dawan, ang dalamnya termasuk alam porn dimaksud pada mesin bukan merupakan simbol kedaulatan ki? pan dan tidak diperlakukan sebagai bendera dak jaka kedaulatan provinsi aceh. menggunakan simbol simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. pang ja. onta bengal singa provinsi papua dapat memiliki rodaasal. lembaga wali nanggroe akan wali nanggroe dan tuha nanggroe adalah dibentuk dengan segala perangkat krn jatah wonbolgarah bana era |. pemersatu masyarakat provinsi aceh. sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak aci iban nota kesepahaman ini, pemerintah menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai partai politik yang berbasis aceh yang memenuhi persyaratan nasional. memahami perma rakyat aga pala arah al, pemerintah ri, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat bulan sejak penduduk provinsi papua dapat penandatanganan nota kesepahaman ini, akan membentuk partai politik. menciptakan kondisi politik, hukum untuk pendirian partai politik aceh berkonsultasi dengan dpr. pelaksanaan nota kesepahaman rae ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan c:bangko.doz pondok positif bagi maksud tersebuta panen maha apa nara enak wseboini pena wnn uan akal: vii kode: tm! sumber oam bun hari tgl: selasa, subjek nami kan tan pemerintah daerah melakukan pinjaman yang berasal dari.penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri keuangan atas aceh berhak memperoleh dana nama pemerintah setelah memperoleh melalui utang luar negeri. aceh berhak pertimbangan menteri dalam negeri. untuk menetapkan tingkat suku bunga perjanjian rohani pinjaman sebagaimana berbeda dengan yang ditetapkan oleh dimaksud pada dilakukan antara menteri bank sentral bank indonesia). keuangan dan kepala daerah. provinsi dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya. sumber pendapatan daerah terdiri atas: lpaubag nya asli daerah: hasil peak daerah, baya retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang em dan lain lain pad yang sah. dana eta dan, lain lain pendapatan daerah yang sah. aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai pajak den retribusi daerah ditetapkan kegiatan kegiatan internal yang resmi. aceh lengan yang peniaatgannya daerah berhak melakukan perdagangan dan bisnis diatur lebih lanjut dengan perda. secara internal dan internasional serta pemerintah daerah parang melakukan menarik investasi dan wisatawan asing pungutan atau dengan sebutan lain luar yang secara langsung aceh. telah ditetapkan uu. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sena dipisahkan dimaksud dalam bah gbi huruf angka dan lain lain. yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf lah ditetapkan pat perda berpedoman pada peraturan peran ang undangan. aceh akan memiliki kewenangan daerah yang memiliki wilayah laut diberikan abad gan lek sad laut kewenangan mengelola sumber daya mun sana wilayah laut. ala sala nga us, seba gimana i7n0 dimaksud pada butir berupa wikis c9h berhak wap bim haag tambahan penerimaan bagi provinsi aceh dari hasil sumber daya alam wilayah provinsi sumber daya alam lainnya yang ada saat aceh setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar ini dan masa mendatang wilayah aceh untuk pertambangan minyak bumi, dan maupun laut teritorial sekitar aceh. sebesar untuk penambangan alam selama delapan tahun sejak diberlakukannya ini. pengangkatan kepala kepolisian aceh gagal ( ) dan kepala kejaksaan tinggi harus. pengangkatan kepala kepolisian daerah mendapatkan persetujuan kepala pemerintahan provinsi aceh dilakukan oleh kepala kepolisian aceh. penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan negara dengan persetujuan gubernur. anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas pengangkatan kena eka tinggi provinsi persetujuan kepala pemerintahan aceh, sesuai aan lakukan, oleh jaksa agung dengan p . dengan standar nasional yang berlaku. persetujuan gubernur provinsi aceh. c:bangko. dor pondok

hal pemerintah ka.bup.1t~n nue .l.wrb reformasi pengelolaan keuangan negara telah dicanangkan sejak diterbit. kedua peraturan perundangan verse but mengamanatkan perubahan yang cukup fundamental dalam proses pengelolaan keuangan yang bermuara pada sistem akuntansi yang harus diterapkan. transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan rasi utama yang dimaksud dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan oleh pengelolaan keuangan baik ditingkat pusat maupun daerah. transparansi pengelolaan keuangan itu sendiri mempunyai makna bahwa seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. pelaporan tersebut direpresentasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dengan mencakup seluruh aspek keterpaduan ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai (adequate disclosure). dalam artian pencatatan atas transaksi clan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan tidak semata mata dilaksanakan untuk transaksi transaksi yang bersifat kas, namun pencatatan dilakukan atas seluruh transaksi ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah (berbasis akrual). penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat yang termaktub dalam undang undang tersebut sebagaimana dimuat dalam ketentuan peralihan bahwalima tahun sejak undang undang ditetapkan. dalan penerapannya, pemerintah menyadari bahwa dengan pola pengelolaan keuangan yang ada, penerapan akuntansi berbasis akrual tidak dapat dilaksanakan secara frontal namun harus dilaksanakan secara bertahap. pada tahun pemerintah telah menerbitkan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun pendahuluan sistem dan prosedur akuntansi skpd lampiran peraturan bupati muaro jam.bi nomor tahun tanggal desember hal pajak daerah deskripsi pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah yang diatur dalam nomor melalui pendapatan ketatausahaan ii. prosedur penetapan dalam peraturan tersebut basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah menggunakan basis kas menuju akrual. peraturan ini merupakan peraturan transisi dari penerapan akuntansi berbasis kas murni menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward actual) yang direpresentasikan dalam bentuk laporan neraca. penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh dilaksanakan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintah. hal ini diikuti dengan diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten tang penerapan a~instansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. penetapan perundangan tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dibandingkan informasi keuangan dengan menggunakan basis kas dengan demikian basis akuntansi ini mampu mengakomodasi dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tingkat skpd. lampiran ini memberikan panduan secara rinci tentang penerapan sistem dan prosedur pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah pada tingkat skpd. peter tah kabur,s ten l'1t1<.1ro jitmbj hal dokumen yang digunakan surat ketetapan pajak skp) catatan yang digunakan register skp jual pendapatan pajak daerah bagan alir fungsi prosedur tugas pendapatan menyusun skp sebanyak rangkap mencatat kedalam register skp menyerahkan skp asli 'bendahara menerima lembar ke si~ dari fungsi penerimaan pendapatan dan menyimpannya sebagai dasar penerimaan 12ajak dari akuntansi menerima lembar ke skp dari fungsi pend tan melaksanakan analisis jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan mencatat 12ada jual ~enda atan tahun yang dipungut berdasarkan penetapan obyek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. pajak daerah diakui dicatat ketika skp surat ketetapan pajak) telah diterbitkan oleh fungsi pendapatan. fungsi dan prosedur tugas register skr mencatat register skr skr asli diserahkan skr skr skr menyusun skr data vvr hal prose pendaftaran skr hasil akhir dari proses adalah data register skp mencatat kedalam register skp pendapatan skp fungsi menyusun rangkap fungsi pendapatan menyerahkan skpuraian prosedur + ~~~~ fungsi pen_d_a_p_a_t_a_n~~~~~ fungsi pendapatan menerima data ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ diagram tidur pendapatan melalui penetapan pada fungsi pendapatan hal pemerintah kabupaten."l. nue jaw.bi jual pendapatan mencatat jual pendapatan menyusun analisis jual penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan skp hasil akhir dari proses ini adalah jual pendapatan mencatat pada jurnal pendapatan menyusun analisis jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan menerima lembar skp dari fungsi pendapatan akuntansi uraian diagram tidur pendapatan melalui penetapan pada fungsi akuntansi skp dari dan dasar wajib menerima lembar skp fungsi pendapatan menyimpannya sebagai penerimaan pajak dari pajak bendahara penerimaan uraian diagram tidur pendapatan melalui penetapan pada fungsi bendahara hal pemerintah {<at :.i j.,at<':!n muaro jambi menerima lembar skr dari fungsi pendapatan dan menyimpannya sebagai dasar penerimaan pajak dari bendahara penerimaan menyusun skr rangkap mencatat register skrendapatan prosedur tugas fungsi deskripsi dalam retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izmpemerintah daerah kepada orang atau badan yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, seperti memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan um, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. retribusi daerah diakui dicatat ketika skr telah diterbitkan oleh fungsi pendapatan. fungsi dan prosedur tu.gas retribusi daerah transaksi dokumen rekening bet kredit penetapan skp piu tang pendapatan xxx pajak pendapatan pajak xxx daerah jual standar hal ~~~~~ pemberi tilt kabu1:ia ten "111d jam j:,l dokumen yang digunakan surat ketetapan retribusi skr) catatan yang digunakan register skr jurnal pendapatan retribusi bagan alir akuntansi menerima lembar skr dari fungsi pendapatan menyusun analisis jual penerimaan pad bukti analisis transaksi pendapatan mencatat padajumal pendapatan data register skr mencatat register skr skr asal diserahkan skr skr skr menyusun skr hal data proses pendaftaran skr fungsi benda atan hasil akhir dari proses ini adalah data register skr fungsi pendapatan mencatat register skr fungsi pendapatanpendapatan skr fungsi menyusun rangkap fungsi pendapatan menerima data diagram tidur retribusi daerah pada fungsi pendapatan uraiancatat pada pendapatan menyusun ana isle jual penerimaan pad bukti ana isle transaksi pendapatan analisis jurnal pada bukti transaksi menyusun penerimaan analisis pendapatan skr bagian akuntansi menerima lembar skr dari fungsi pendapatan i fu_:!!. si akuntansi uraian diagram tidur retribusi daerah pada fungsi akuntansi dari dan dasar menerima lembar skr fungsi pendapatan menyimpannya sebagai penerimaan pajak dari uraian diagram tidur retribusi daerah pada fungsi bendahara penerimaan bendahara pezrertmaan hal ~ ~ negeri~tdh kab ,pa::.e:i w.;ro :.i. menerima lembar faktur penjualan menganalisa transaksi penghapusan barang dan mencatat pada kartu aset tetap menggandakan kartu aset tetap dari barang yang dijual dan menyerahkannya kepada ~ l f~u=n:=:gs=i~ ak.=.:u~n=tan===s~i menteri.ma lembar faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran dari fungsi panitia penjualan dan menyia.pamannya sebagai dasar penerimaan pajak dari wajib bayar bendahara penerimaan menyusun faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran masing masing rangkap mencatat faktur register faktur penjualan mencatat register surat penjualan angsuran menyerahkan faktur lembar kepada pengurus barangrosedur tugas pengurus barang pendapatan dari basil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara diangkut des skripsi merupakan sumber pad yang diperoleh dari hasil penjualan kekayaan asset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah kepada pihak lain yang penerimaannya dilakukan secara angsuran. fungsi dan prosedur tug ~ngel + panitia penjual kekayaan daerahyang tidak dipisahkan transaksi dokumen rekening deb kredit penetapan skr piutang pendapatan retribusi xxx retribusi pendapatan retribusi xxx (berlaku . bulan) pen eta pan tidak dicatat dengan asumsi retribusi manfaat retribusi belum (berlaku diberi.ma jika belum bulan) dibakar oleh jurnal standar s : pemerintah kabupaten nue rambu dokumen yang digunakan faktur penjualan surat perjanjian angsuran kartu aset tetap catatan yang digunakan register faktur penjualan register penjualan angsuran jurnal pendapatan menerima lembar faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran dari fungsi panitia penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan menerima salin.an kartu aset tetap atas barang yang dijual dari pengurus barang menyusun analisis jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan mencatat pada jurnal pendapatan prosedur juga.s fungsi akuntansi mencalatlce register surat perjanjian angsuran surat perjanjian ang$uran urat perjanjian urat peran;an ang sil ran hal peteri11 tall kabur cen i'! . 1ro ja111b.i oat. kekayaan daerah yang lalat dipisahkan proses pendanaan kali'ayan daerah yang tidak dipisahkan reg~r faktur penjualan men:atau l<e register faktur penjualan faktur penjualan panitia penjual kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menerima data kekayaan daerah yang tidak dipisahkan panitia penjual kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menyusun faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran masing masing rangkap hasil dari proses verse but adalah dokumen faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran panitia penjual kekayaan daerah yang tidak dipisahkan mencatat faktur register faktur penjualan dan mencatat surat perjanjian angsuran register surat perjanjian angsuran hasil akhir dari proses ini adalah data register faktur penjualan dan register surat perjanjian angsuran .~!~~~~~~~~~~~~ menyusun faktur penjualan masing masing rangkap panitia penjualan kekayaan daerah yang tid~k dipisahkan uraian tidur pendapatan dari basil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara diangkut.r pada fungsi panitia penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan bagan alir hal ~ pemerintah~h kabupaten:en nua jail bi kartu aset tetep copy) menggandakan kartu aset tetap menganalisa t. .saksi penghapusan bareng dan mencatat pada kartu aset tetap surat perjanjian angsuran faktur penjualan hasil akhir dari proses ini adalah kartu aset tetap (copy) barang kartu pengurus menggandakan aset tetap hasil dari proses adalah kartu aset tetap menganalisa transaksi penghapusan barang dan mencatat pada kartu aset tap barang faktur ~ ~ pengurus menerima penjualan uraian pen~_ru_s_ b_a_ra_n """ tidur pendapatan dari basil kekayaan daesh yang tidak dipisahkan secara dian sur ada fun akuntansi faktur penjualan surat perjanjian angsuran bagai dasar untuk penetapanbesaran pajakdari wajib bayar. susur pendapatan dart hasil kekayaan daerah yang tidak sahkan secara di_an sur pada fungsi bendahara penerimaan uraian bendahara penerimaan hal pemerintah kabupaten:i nuevo jambi transaksi dokumen rekening: deb edit surplus atas faktur piutang penjualan angsuran xxx penjualan penjualan, surplus penjualan aset xxx aset daerah kartu aset non lancar yang tidak tetap aset tetap aset lainnya xxx dipisahkan secara diangkut (kredit) desis atas faktur piutang penjualan angsuran xxx penjualan penjualan, defisit penjualan aset non xxx aset daerah kartu aset lancar yang tidak tap aset tetap aset lainnya xxx dipisahkan secara diangkut (kredit) jual standarmencatat pada pendapatan surat perjanjian angsuran kartu aset tetap copy) faktur penjualan bagian akuntansi menerima lembar faktur penjualan dan surat perjanjian angsuran dan kartu aset tetap (copy) tidur pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang tidak dipisah~ ________ s_e_c_a_ra_d_i_a_angsur ada fungsi akuntansi uraian akuntansi ~ hal pe111print1;' k.:1b1.ipa.te: n11aro jam menerima lembar skp skr dari fungsi pendapatan memeriksa kecocokan spm kp dengan skp skr lb menyusun analisis jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan menerima sp2d ls pengembalian pendapatan dari fungsi bendahara pengeluaran men tat pada jurnal pengembalian pendapatan menerima lembar skp skr dari fungsi pendapatan menjalankan prosedur pengeluaran pengendalian pendapatan menyusun surat perintah membayar kelebihan penerimaan pajak retribusi pad lainnya) atau spm kp sebanyak rangkap bendahara penerimaan akuntansi, ~ pendapatan prosedur tugas menerima pengaduan kelebihan bayar mengadakan penelitian atas pengaduan lebih bayar dan memutuskan menerima atau menolak berdasarkan ketentuan yang berlaku menerbitkan surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) rangkap atas pengaduan yang disetujui mencatat register skp lb skr lb menyerahkan surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar kepada bendahara penerimaan menyerahkan surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar kepada fungsi akuntansi fungsi penetapan kelebihan bayar pajak retribusi deskripsi dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak daerah dari dapat dimungkinkan adanya kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh terkait. kelebihan tersebut dapat disebabkan karena adanya perubahan tarif dalam perda dan adanya kekeliruan dalam perhitungan apabila pajak verse but ditetapkan secara self assessment. fungsi dan prosedur tugas hal pemberi ta.h i,abpd t.:en hua jam.bi dokumen yang digunakan skp skr register skp skr jurnal pengembalian pendapatan catatan yang digunakan register skp skr register spm kp jurnal pendapatan bagan alir hal i'mei:intai kartika.ten j11<1ro jc1mbi hasil akhir dari proses ini adalah register skp lb skr lb ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ mereglster skp lb skr lb register skp lb skr lb mencatat.t register skp skr lb (skp lb skr lb) skp lb skr lb hasil dari proses ini ad.alah dokumen skp skr lb rangkap skp lb skr lb rangkap ata.s pengaduan yang disetujui surat bayar menerbitkan keputusan lebih skp lb skr lb) menerbitkan surat keputusan lebih bayar fungsi pendapatan mengadakan penelitian ata.s pengaduan lebih bayar dan memutuskan menerima ata.u menolak berdasarkan ketentuan yang berlaku dokumen pengaduan kelebihan bayar proses penerbitan skp skr fungsi pendapatan menerima pengaduan kelebihan bayar uraian benda atan diagram sisi.r penetapan kelebihan pajak retribusi pada fungal pendapatan hal register spm kp mencatat spm kp pada register spm kp spm kp hasil dari proses ini adalah dokumen spm rangkap mencatat spm kp pada register spm kp hasil akhir dari proses fill adalah data register spm kp spm kp spm~kp bendahara penerimaan menyusun surat perintah membayar kelebihan penerimaan pajak retribusi pad lainnya) atau spm kp rangkap menyusun surat perintah membayar kelebihan penerimaan pajak retribusi pad lainnya) bendahara penerimaan menerima surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar diagram tidur penetapan kelebihan pajak retribusi pada fungsi bendahara penerimaan ~~~~~~~~ ~~~~~~ uraian bendahara penerimaan hal bukti analisis transaksi pendapatan hasil akhir dari proses ini adalah bukti analisis transaksi pendapatanakuntansi fungsi memeriksa kecocokan dengan lb skr lb memeriksa kecocokan spm kp dengan skp ls skr lb spm kp skp penerimaan spm k~ (skp ls skr lb) diagram tidur penetapan kelebihan pajak retribusi pada fun akuntansi ~~~~~~ ~~~ ~ . ~~ .__~~~~~~~~~~~~~~~~~ uraian t ~~_ ak~nutans~.~~~ ~~~ fungsi akuntansi menerima surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar dan menerima spm kp lembar dari bendahara hal ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ fem ta_h kabur ten ,'lkl.ro dewi.bi menyetorkan untuk diwajibkan penerimaan deskripsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, penerimaan pendapatan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan harus disetorkan kas daerah paling lambat hari kerja berikutnya. setelah bendahara penerimaan menerima pembayaran pajak retribusi dari wp wr, maka bendahara benda hara oleh penyetoran pendapatan penerimaan kas daerah transaksi dokumen rekening deb kredit pengembalian skp skr lb pendapatan . xxx pendapatan utang pengembalian xxx pendapatan jurnal standar jurnal kembalian dapatan mencatat pada jual pengembalian pendapatan sp2d ls pengembalian pendapatan fungsi akuntansi mencatat pada jual pengembalian pendapatan hasil akhir dari proses ini adalah jurnal pengembalian pendapatan dari proses penerbitan sp20 ls pengembalian pendapatan fungsi akuntansi menerima sp2d ls pengembalian pendapatan bendahara pengeluaran uraian diagram tidur penetapan kelebihan pajak retribusi pada fu~si akuntansi akuntansi ~~ ~~ f'ever int.ah j<,1bu1.1a ten jam hal dokumen yang diqunakari surat tanda setoran bukti setoran bank catatan yang digunakan register sts buku kas penerimaan dan penyetoran jual setoran kas daerah bagan alir menerima lembar sts dari fungsi bendahara penerimaan menyusun analisis' jurnal penerimaan mencatat analisis transaksi penerimaan pada juga! setoran kas daerah ~ ' ~~~~ j~ pendapatan menerbitkan sts rangkap dan menyetor uang kas daerah mencatat penerimaan pada buku kas penerimaan dan penyetoran mencatat penyetoran dari kas tunai pada buku kas tunai jika penyetoran dilakukan secara tunai mencatat penyetoran bank pada buku kas bank jika penyetoran dilakukan secara transfer menyerahkan lembar sts kepada fungsppid. prosedur tugas akuntansi bend~ara penemuan fung,,! pajak retribusi yang diterima rekening kas umum daerah. fungsi dan prosedur tugas buku kes penerimaan den penyetoran mencatat penerimaan transfer mencatat penerimaan tunai pada buku kas tunai mencatat penerimaan pada buku kas penerimaan dan penyetoran femen:into! .fi"abu,item nua jambi hal sts sts sts hasil akhir dari proses ini adalah buku kas penerimaan dan pen rancatat penerimaan tunai pada buku kas tunai jika pembayaran dilakukan secara tunai penerimaan penyetoran mencatat penerimaan pada buku kas hasil dari proses verse but adalah dokumen sts banyak rangkap bendahara penerimaan menerbitkan sts rangkap dan menyetor uang kas daerah uraian bendahara penerimaan menerbitkan sts pen setoran kas dari pendapatan oleh bendahara penerimaan hal peter tah kabur. te:i hu, jambimencatat analisis 'transaksi penerimaan pada jurnal setoran kas daerah hasil akhir dari proses ini adalah jurnal setoran kas daerah analisis jurnal pada bukti transaksi menyusun penerimaan analisis penerimaan bagian akuntansi menerima lembar sts dari fungsi bendahara penerimaan pen setoran kas dari benda atan oleh bendahara penerimaan uraian akuntansi penelitian pendataan penetapan l_:ibunyasebagai dasar untuk, penetapanbesaran pajakdari wajib bayar. pen setoran kas dart benda atan oleh bendahara penerimaan uraian benda atan hal i"ever tail <i:lf:>:i[t<l ten ,.ram penerimaan menerima bukti setoran bank kas daerah) yang dilakukan oleh atau ata.u dari wajib bayar dan mencocokkan nilainya dengan berdasarkan lembar skp ata.u skr dari fungsi pendapat.n ata.u lembar surat perjanjian angsuran dari fungsi panitia penjualan. menerbitkan sts rangkap mencatat.t penerimaan pada buku kas penerimaan dan penyetoran ! petunjuk: teknis berdasarkan slip setoran bukti lainnya, bendahara penerimaan mencatat.t penerimaan pada buku penerimaan 'rriaan dan penyetoran pada bagian penyetoran. bendahara prosedur tugas !lo fungsi fungsi dan prosedur tu.gas atas dae rah penerimaan melalui kas pendapatan tanpa penetapan deskripsi pendapatan tanpa penetapan merupakan pendapatanmelalui kas daerah. tidur ini mengatur terkait dengan mekanisme penerimaan atas pendapatan tanpa penetapan yang disetorkan secara langsung kas daerah transaksi dokumen rekening deb edit penyetoran sts, bukti ppid xxx kas dari seto ran kas bendahara xxx bendahara bank penerimaan penerimaan kas umum daerah jurnal standar hal pem,;z i11tah kabur t.en nu.iro tami dokumen yang digunakan self assessment atau yang dipersamakan nota perhitungan karcis atau dipersamakan surat tanda setoran (langsung kas daerah) bukti setoran bank catatan yang digunakan register sts buku kas penerimaan dan penyetoran jurnal setoran kas daerahpendapatan berikut nya akuntansi menerima lembar ~ dari fungsi bendahara penerimaan menyusun analisis jual penerimaan pada bukti analisis transaksi penerimaan mencatat analisis transaksi penemuan pada jual setoran kas daerah fungsi prosedur tugas menyerahkan lembar s_t_s_k_e_p_a da_ fun g_s_skpd. register sts hal mereglster sts buku kas penerimaan dan penyetoran mencatat penerimaan pada buku kas penerimaan dan penyetoran sts sts sts mencatat penerimaan pada buku kas penerimaan dan pen ran hasil akhir dari proses ini adalah buku kas penerimaan dan penyetoran, dan register sts _l_ sts menerbitkan surat tanda setoran langsung kas daerah) angsuran surat peran jalan mencocokkan bukti setor bank( kas daerah) dengan skp skr atau skp skr surat perjanjian angsuran menerbitkan sts rangkap hasil dari proses verse but adalah dokumen sts sebanyak rangkap bukti setor bank kas daerah) bendahara penerimaan menerima bukti setoran bank kas daerah)penerimaan melalui kas daerah atas benda atan tan pendeta _____ u_ra_i_an _, bendahara penerimaan fr=r= proses proses prosea penyusunan pembayaran penyusunan surat pajak skp skr perjanjian retribusi angsuran bagan alir~ jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi penerimaan sts hasil akhir dari proses ini adalahbagian akuntansi menerima lembar sts dari fungsi bendahara penerimaan akuntansi uraian penerimaan melalui kas daerah atas pendapatan tanpa pendeta penelitian pendataan penetapan berikutnya fungsi pendapatan. ~~~~~~ u~ra_l_a_n~~~~~ + ~~~ fu~_ngel benda atan penerimaan melalui kas daerah atas pendapatan tanpa pendeta ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ hal feat!r.intai1 kbbi.ip . il !n j:{> .},_1: .t1. pengembalian pendapatan meski.psi pengembalian pendapatan dapat diajukan apabila terjadisedangkan permintaan pengembalian yang diajukan oleh bank karena kesalahan pencatatan, kelebihan pelimpahan transfer dan atau kesalahan pelimpahan transfer. transaksi dokumen rekening debut edit penerimaan spt self ppid xxx pajak assesernen, pend pajak daerah xxx daerah self bukti setoran assessment bank perubahan sal xxx pend. pajak daerah lra xxx penerimaan sts, bukti ripped xxx retribusi setor bank, pendapatan retribusi xxx der nota daerah perhitungan xxx karcis atau perubahan sal xxx dipersamakan pendapatan retribusi daerah lra penerimaan sts, bukti ppid xxx pad lain tor pad lain xxx bank. faktur penjualan peru bah sal xxx tunai atau pend. lain lain pad yang xxx dipersamakan sah lra penerima.n sts, bukti ppid xxx pendapatan setor bank, pendapatan retribusi xxx diterima skr (yang daerah diterima dimuka dimuka jatuh tempo> xxx tahun peru bahan sal xxx anggaran) atau pendapatan retribusi dipersamakan daerah . lra jurnal standar . fei.neri. tah k.1bud ten jam hal pengen bagian bendahara pendapatan menerima sp2d ls pengembalian ::~ :r:r~ sp2d ls pengembalian pendapatan mencatat pembayaran pada ~ g~sister skp skr lb akuntansi menerima spm kp lembar dari bendahara penerimaan memeriksa kecocokan spm kp dengan skp lb skr lb (yang sudah diterima dari fungsi pendapatan], jika tidak cocok dikembalikan kepada bendahara penerimaan untuk diperbaiki memberikan para tanda status cocok antara skp lb skr lb dengan spm kp mencatat register spm kp menyerahkan spm kp lembar kepada fungsi skpd perbendaharaan) pengarsip spm kp lembar menerima sp2d ls pendapatan dari fungsi pengeluaran menganalisa transaksi sp2d ls pengembalian pend. p.atan dan menjual hasil analisisnya ' ~ ~ ~ menerima surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar menyusun surat perintah.h membayar lele bahan penerimaan pajak retribusi fad lainnya] atau spm kp rangkap mencatat spm kp pada register spm kp menyerahkan lembar spm kp kepada fungsi akuntansi menerima sp2d ls pengembalian pendapatan dari fungsi skpd ppid mencatat sp2d ls pengembalian pendapatan pada buku penerimaan dan penyetoran dari skpd kepada fungsi akuntansi bendahara penerimaan prosedur tugas fungsi tidur iru mengatur terkait dengan mekanisme pengembalian atas pendapatan yang telah diterima oleh kas daerah serta pencatatan akuntansinya. fungsi dan prosedur tu.gas pete tah kabel[)d. ten r i11 jambi hal dokumen yang digunakan surat ketetapan pajak retribusi lebih bayar skp skr surat perintah membayar kelebihan pendapatan spm kp sp2d ls catatan yang digunakan register pengembalian pendapatan buku kas penerimaan dan penyetoran jurnal pengembalian pendapatan daftar pengembalian pendapatan tahun lalu __. padajurnalpendapatan jika pengembalian pendapatan tersebut adalah pengembalian tahun lalu, karena pengembalian pendapatan tahun lalu diakui sebagai ban luar biasa dan menjadi koreksi pembukuan tahun sebelumnya ppid, maka fungsi akuntansi harus: ! menerbitkan pengajuan bukti memorial kepada ppid untuk mengoreksi; pendapatan menjadi bahan luar biasa pendapatan lra menjadi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya membuat daftar pengembalian pendapatan tahun lalu prosedur tugas fungsi nol hal meme): tah kabur nu, jambi hasil akhir dari pros, ., ini adalah spm kp rangkap spm kp spm kp spm kp ,:uni \i) menyusun surat perintah membayar kelebihan penerimaan spm kp) bendahara penerimaan 't\ surat perintah membayar kel penerimaan pajak seribu lainnya) atau rangkap skp lb skr lb bendahara penerimaan men una surat keputusan lebih bayar si\ lb skr lb) lei proses penyusunan surat keputusan lebih bayar tidur pengembalian pendapatan pada fungsi bendahara penerimaan ~ ~ ~ uraian bendahara penerimaan bagan alir buku penerimaan dan penyetoran sp2d ls pengembalian pendapatan (copy) menggandakan sp2d ls pengembalian pendapatan mencatat sp2d ls pengembalian pendapatan pada buku penerimaan dan penyetoran hal fe111eri:it,rn e{. jb:. pat,~: m111ro :nbi sp2d ls pengembalian pendapatan proses penyusunan sp2d ls pengembalian pendapatan bendahara penerimaan bendahara penerimaan mencatat sp2d ls pengembalian pendapatan hla buku penerimaan penyetoran bendahara penerimaan menggandakan si 1n pengen pend tan hasil dari prose adalah penerimaan penyetoran dan pengembalian pendapatan (copy) bendahara penerimaan menerima sp2d ls pengembalian pendapatan uraian susur pengembalian pendapatan pada fungsi bendahara penerimaan hal prizes: t.:;1h kab.;pa nc jari j;,i register ___ k_p_,s_k_r_ l_b_ berdasarkan sp20 ls pengembalian pendapatan mencatat pembayaran pada register skp skr lb sp20 ls pengembalian pendapatan proses penyusunan sp2d ls pengembalian pendapatan bendahara penerima.an dari skpd kepada fungsi akuntansi bendahara penerimaan mencatat sp2d ls pengembalian pendapatan pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan menerima sp2d ls pengembalian pendapatan dari fungsi skpd ppid tidur pengembalian benda atan pada fungal benda atan uraian benda atan ~ ~ ~ mencatat register spm kp dikembalikan kepada 6bendahara penerimaan untuk diperbaiki memberikan para tanda status cocok . hal pe111er.i.: t.cll1 k,;;bup. !:en nt1d ji1mbi '<, apakah spm y.p dens~, ~lb skr ls cocok spm kp spm kp proses penerbitan skp lb skr lb f skr lbj ,. ?,. hasil akhir dari proses ini adalah data register spm register mencatat spm kp jika tidak cocok diem balikan kepada bendahara penerimaan untuk diperbaiki fungsi akuntansi memeriksa kecocokan spm dengan skp lb skr lb memberikan para tanda status cocok antara skp lb skr lb dengan spm kp fungsi akuntansi menerima surat keputusan lebih bayar skp lb skr lb) lembar kepada fungsi pendapatan dan menerima spm kp lembar dari bendahara penerimaan tidur pengembalian pendapatan pada fungsi akuntansi uraian akuntansi hal feat;;)rin ti,li kabur.r ,,.1n nt,.iro ja11,b transaksi dokumen rekening deb edit pengeluaran skp utang pengembalian xxx pengembalian lb skr pendapatan xxx pendapatan lb, ripped oleh kas xxx daerah pend. pajak daerah . xxx peru bahan sal fungsi akuntansi menerima sp2d ls pengembalian sp2d ls pengembalian pendapatan dari fungsi pendapatan bendahara pengeluaran . menganalisa transaksi sp~d mt11analisa transl\sl sp20 ls pengembalian pendapatan pengembalian pendapatan dan mffljurnal hasil analisa~ pada dan menjual hasil jmpl pendapatan analisisnya pada jurnal pendapatan ~mba~ apakah pengembalian latu? pendapat merupakan pengembalian tahun lalu? ika iya, maka fungsi akuntansi membuat bukti jurnal memorial yang selanjutnya pengembalian membuat bukti memorial diserahkan kepada ppid pendapatan untuk dikoreksi r;arahan bukti memorial ppo hasil akhir dari proses ini adalah jurnal pengembalian .c.>> pendapatan jual standar proses penerbitan sp2d ls ____ p.en~kembali!l benda atan pada fungsi akuntansi uraian akuntansi hal meme tdh wabup ten n11. jam.bi menerima lembar tbp dari fungsi bendahara penerimaan, membandingkan dengan skp skr perjanjian angsuran akuntansi menerima lembar tbp dari bendahara penerimaan untuk penetapan berikutnya ~ ~ro_s_e_d_u_r_ tu~g_a_s~~~~~ ~~bar tbp kepada wp wr wb'penyetoran. pendapatan deskripsi penerimaan tunai atas pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daesecara tunai yang diterima oleh bendahara penerimaan atas pendapatan dari penetapan sampai dengan pencatatan dalam akuntansinya. fungsi dari prosedur tug penerimaan tunai dari penetapan pendapatan iii. prosedur akuntansi kas bendahara penerimaan skpd hal pemerintah kabupaten mro jc1mbi dokumenti yang digunakan skp skr faktur penjualan surat perjanjian angsuran tanda bukti pembayaran bukti setoran bank nota pemberitahuan transfer pembayaranapatan . ~ buku kas tunai buku bank m1catat pen1dimana tun~i pada 8uku t<as tunai mencatat penerimaan transfer m1nc.nat penerimaan pada buku kas pe.terima3n den penyetoran menerbitkan tanda lluktl penerimaan tbp) mencocokkan bul<ti setor bank( kas darah) dengan skp ~kr atau surat perjanjian angsuran skp skr bu!rti setor bank kas daerah) tbp tbp tbp hal pemeran t.ai: kab jf)d ten mua jr1mbj s<nt p jenjang angsuran bendahara penerimaan . r p r oso s , , menerima pembayaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh retribusitbp proses penyusunan surat perjanjian angsuran proses penyusunan skp skr bendahara penerimaan selanjutnya melaksanakan prosedur penyetoran bendahara penerimaan menerbitkan tanda bukti penerimaan (tbp) rangkap hasil dari proses tersebut adalah dokumen tapi sebanyak rangkap menyimpan uang dan mencatat penerimaan pada buku kas' penerimaan dan pen ran mencatat penerimaan tunai pada buku kasipenerimaan tunai dari pendeta benda atan uraian bagan alir halangsuran tbp skp skr perjanjian hasil akhir dari proses ini adalah jual pendapatan jual mencatat pada pendapatan menyusun analisis jurnal penerimaan pada bukti analisis transaksi pendapatan bagian akuntansi menerima lembar tbp dari fungsi bendahara penerimaan, membandingkan dengan skp skr peljar.jian angsuran penerimaan tunai dari pendeta benda atan ~~~~~~~~ ura akuntansi penetapan penerimaan untuk berikutnya fungsi pendapatan menerima lembar tbp dari bendahara tidur penerimaan tunai dari pendeta pet>ri.'lich kabur ';t;'.' nus i:o jd11!b.i hal deskripsi pendapatan tanpa penetapan adalah pendapatan yang tidak melalui prosespenetapan atas penerimaan yang diterima. tidur ini mengatur terkait dengan proses penerimaan atas pendapatan tan.pa adanya penetapan oleh bendahara penerimaan sampai dengan proses pencatatan pada fungsi akuntansi. penerimaan tunai atas pendapatan tanpa penetapan transaksi dokumen rekening bet kredit penerimaan tbp,skp kas bendahara xxx pajak penerimaan xxx daerah dari piutang pajak daerah penetapan xxx xxx estimasi perubahan sal pendapatan pajak daerah . lra penerimaan tbp,skr kas bendahara xxx retribusi penerimaan xxx daerah dari piu tang retribusi penetapan daerah xxx xxx estimasi perubahan sal pend. retribusi daerah . lra penerimaan tbp, kas bendahara xxx angsuran faktur penerimaan xxx dari penjualan, piutang angsuran penjualan surat penjualan kekayaan aset perjanjian daerah yang tidak daerah angsuran dipisahkan xxx yang tidak xxx dipisahkan estimasi perubahan sa!y pendapatan penjualan kekayaan daerah jang tidak dipisahkan lra jurnal standar hal pemeran tah k,1bud er: nua ,. tambi dokumen yang digunakan spt self assessment atau yang dipersamakan nota perhitungan karcis atau dipersamakan tanda bukti pembayaran bukti setoran bankerima lembar tbp dari fungsi bendahara penerima~~~p~a_tan;.;._~ ~ prosedur tugas pendapatan akuntansi bendahara penerimaank9ar tbp kepada wp wr wb menyimpan uang~~koran. menerima lembar tbp dari bendahara penerimaan untuk dibandingkan dengan pereli tian pendataan fungsi fungsi dan prosedur tugas buku bank mencatat penerimaan transfer hal pemerintah iv.lbwpate:, m11,1ro jam. buku kas tunai mencatat penerima1n tunai pad buku cas tunai manca peter1m aan pada buku kas penerimaan <tan penyet<an tbp meneroltkzln tenda bukti penerimaan tbp) mencocokkan bupati setor bank( kas daerah) dens n skp skr ata<. su t per jalan angsuran tbp surat pertanian angsuran bukti setor bank kas daerah) proses penyusunan skp skr tbp tbp pros.s penyusunan surat perjanjian angsuran pro sos pembayaran pajak rolributi bendahara penerimaan menerima pembayaran yang dilakukan oleh wr wajib bayar dan mencocokkan nilainyabendahara penerimaan menerbitkan tanda bukti penerimaan tsp) rangkap hasil dari proses tersebut adalah dokumen tbp sebanyak rangkap pembayaran dilakukan melalui lfrkening bank bendahara penerimaan pada buku bank selanjutnya melaksanakan prosedur pen ran penerimaan tunai atas pendar tan tanpa penetap._an uraian bendahara penerimaan bagan alir hal pemerintah kabupaten nua jambi jual penerimaan kas skpdtbp hasil akhir lari proses ini adalah turun pendapatan jurnal mencatat pendapatan jurnal bukti analisis .uan menyusun penerimaan transaksi bendahara peter akuntan bf' menerima tni fungsi bagian lembar akuntansi tunai dari pendeta benda atan uraian penerima tbp penelitian pendataan fungsi pendapatan menerima lembar tbp dari 13bendahara penerimaan untuk oil,bandingkan dengan penelitian'pe r.aan hal femerintc2h i<a.b;;p<1t<!n mu, .ro jambi deskripsi penerimaan tunai atas pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang disetor secara langsung oleh wajib bayar kas daerah sampai dengan pencatatan dalam akuntansinya. pen maan melalui kas daerah dari penetapan pendapatan transaksi dokumen rekening deb kredit penerimaan spt self kas bendahara penerimaan xxx pajak assessment, pend pajak daerah xxx daerah self bukti assessment seto ran peru bahan sal xxx bank pend. pajak daerah . lra xxx penerimaan tsp, nota kas bendahara penerimaan xxx retribusi perhitungan pendapatan retribusi xxx der karcis daerah tau dipersamakan perubahan sal xxx pendapatan retribusi xxx daerah . lra penerimaan faktur kas bendahara penerimaan xxx pad lain penjualan pad lain . xxx tunai atau dipersamakan perubahan sal xxx pend. lain lain pad yang xxx sah lra penerimaan tbp, skr bendahara penerimaan xxx pendapatan (yangjatuh pendapatan retribusi xxx diterima tempo daerah diterima dibuka dimuka tahun an saran] perubahan sal xxx pendapatan retribusi xxx di 1111nk daerah . lra jual standar pemerintah kabupaten:i mti.1ro jam . hal 11r penjualan si, perjanjian angsuran b, setoran bank kas daerah) tanda setoran langsung kas daerah) catatan yi1r19 digunakan register tanda bukti pembayaran buku kas penerimaan dan penyetoran jurnal setoran kas daerah 1oknum, ,,,rng digunakan menerima lembar sts dari bendahara penerimaan untuk ~w tapan beri tn~y_a menerima lembar sts dan fungsi bendahara penerimaan, membandingkan dengan skp skr perjanjian angsuran atau yang dipersamak__.p._ada jurnal setoran kas dern pend papan akuntansi menerima bukti bank kas daerah) yang dia.bru ikatan atau lembar surat perjanjian surat dari fungsi panitia penjualan. menerbitkan sui, tanda setoran langsung kas d11, th) rangkap mencatat.t penerimaan pada buku kas penerimaan setoran menyerahkan lem bar sts kepada fungsi pendapatan dan menyerahkan lembar sts kepada.i fungsi akuntansi dan pengarsip learn bar menyerahkan srs lembar kepada ppid. bendahara penerimaan prosedur tugas fungsi fu.nasi dan prosedur tugas data register sts register sts sts sts sts menerbitkan surat tanda setoran langsung kas dae rah) pe1neri11tah kabupaten.a:i n11o1ro jambi buku kas penerimaan dan penyetoran _,,,, . __. hal mencocokkan buku setor b~nk( kas daerah dengan skp skr atau surat per jalan langsung mencatat penerimaan pada buku kas penerimaan dan penyetoran skp skr: sts bukti setor bank kas daerah) surat per janjikan angsuran pros penyusunan surat perjanjian angsuran proses penyusunan skp skr proses pembayaran pajak ret1busi mencapai pent pada 11uku penerima menyetor regfatcr sts hasil akhir proses ini adal buku penerimaan penyetoran, dan register sts dari pr, ses dilanjut penerbitan s1's sebab rangkap bendahara penerimaan menerima ,bukti setor bank daerah) dilakukan oleh atau atau wajib bayar mencocokkan nilainya berdasarkan lei skp atau skr fungsi pendar atau lembar perjanjian angs dari fungsi penjualan pendapatan bendahara pen, naan penerimaan melalui kas daerah dari pendeta uraian bagan alir . pemerintah abuse t.en mra jambiskp skr perjanjian angsuran atau yang dipersamakan ini transaksi jual isis jual ida bukti transaksi jian j.u yang menerima lari fungsi penerimaan, dengan melalui kas daerah dari pendeta u,, >pendapatan akun{, hasil akhir dari adalah jurnal sc: kas daerah mencatat penerimaan setoran menus penerima analisis penerima; bagian akur lembar bendahara berbanding skp skr p angsuran dipesan .aka urai penerima fungsi dapatan menerima lembar sts dari bendahara terimakan sts untuk penetapan ibunya uraian fun penerimaan melalui kas daerah dari pendeta benda atan i'pemerintah.h lipa!:e: n 1aro jan:bi hal mer pen beh des ben isi hara pengeluaran mengajukan surat permintaan saran spp) dalan proses pengajuan realisasi dalan hal benda pengeluaran dokumen spp yang dapat beru pa: persediaan up) nti uang gu) .limbah uang tu) langsung ls) iv. sedu akuntansi pengeluaran k.as skpd pei juan surat permintaan pembayaran,n spp) xxx pan xxx perubahan sal pend tan daerah . lra xxx xxx penerimaan tb! ripped xxx retribusi piutang seribu xxx daerah dari daerah penetapan '\. perubahan sal xxx pend. retribusi dan.t . lra general .aan tbp, ripped \.ngsu fakta1 piutang angsur xxx dari pen penjualan kekayaan penjuru sun daerah yang tid aset pe1 dipisahkan def'li angsur yang lak perubahan sal xxx dipisahkan pendapatan penjual kekayaan daerah gl_ tidak dipisahkan lra kredit deb transaksi doku men rekening ~ . ~~~~~~ ~~~ penerimaan tbj ,kp ppid pajak piutang pajak daerah daerah dari pen eta pan jual standar hal pemberi.,tal1 kabur j':en ndro jambi bendahara mempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan spp disamping membuat spp bendahara pengeluaran juga lembu sister untuk spp yang diajukan, spm dan sp2d sudah diterima olehbendahara. persediaan( up) hara pengeluaran mengajukan spp uang aan (up) setiap awal tahun anggaran setelah temannya kepala daerah tentang besaran "':> pp up dipergunakan untuk mengisi uang haan tiap tiap skpd. pengajuan hanya ikan sekali dalam setahun tanpa pembebanan kode rekening tertentu. bendahara mempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan seh'l" d lampiran dalam pengajuan spp up, selain dai turned spp itu sendiri. lampiran tersebut anta rin: ilina spd raft surat penyataan pengguna anggaran mpiranlain yang perlukan bendahara keluaran skpd dapat melimpahkan bagian uang persediaan yang dikelolanya kepada benclabinti uang persediaan gu) aat uang persediaan telah terpakai bendahara saran dapat mengajukan spp ganti uang persediaan gu) dengan besaran sejumlah spj penggunan ang persediaan yang telah disahkan pada period.untuk pembayaran gaji tunjangan tuk pengadaan barang dan asa hal pemeran tah !<abpd ten i' w.iro jambi anggaran n.g persediaan i.> dan sah spp tambah uang apabila te, than bel. mendesak . dikelola pengeluaran persediaan karena suda akan unu lain, mak ara per mengajukan ias jumlah harus mencap tujuan perhatikan keburu irnpiran lain y,,ng kiper~uka raft surat penyataan peng peran pet tanggungjawab 'bukti bukti belas nja yang eng! yang sifatnya bendahara mencukur kegiatan yang siaran dapat ~ajuan spp ppid dengan dan waktu tan jumlah na yang ntaka dalam ini harus di] iggungja kan tersendiri tidak habis, 1s dist kan kembali. hal dana tam ba' uan tidak habis dalam(satu)buku maka tambahan disetor rekening daerah. tan batas waktu penyetoran sis i tambahan uat kebalikan untuk: niatan yang pelaksanaannya melebihi .tu) bulan; niatan yang mengalami penuh.rain dari .awal yang telah ditetapkan yang rkibatkanoleh peristiwa luar kendali \ kpa; bent: .ra mempersiapkan dokumen dokumen yang perlu sebagai lampiran dalam pengajuan spp tu, sel: dari dokumen spp tu itu sendiri lampiran verse but .utara lain: salmgu, selain dari dokumen spp gu itu sendiri. lampiran tersebut antara lain: dinas spd hal pemerintah kabupaten nu.vxc jambi pemberhentian nikah; fotokopi akte kelahiran; surat keterangan dokumen yang pengajuanspp diri lampiran hara per akan doku elukan s, .,agar lampiran dal selain da: dokumen spp ls .tersebut antara lain: untuk spp ls faff. tunjangan salinan rpd draft pc. ikatan peng anggaran dokumen umen pelan daftar gaji yang term i ata peraba. ran induk; gaji sus 'an, keluar gaji terusan; uang duka wafat tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji cluk gaji susulan kekurangan gaji uang duka wafat tewas; cons; pns; jfl barang dan spp langsung ls) spp langsung spp ls) van dipergunakan mtdk nba ran langsung pihak ketiga dengan jurnal ang telah akan. spp ls dapat dikcornp akan menjari pl' ntuk pel iran gaji dan tu, anga iuk peng hal pemerintah kabupaten n11,;1ro ,. tambi u.k spp ls barang dan jasa salinan spd '",. draft surat penyataan pengguna taran dokumen dokumen terkait kegiatan disiapkan oleh ppt) yang terdiri ata. salinan surat rekomendasi dari sk: teknis terkait; ssp disertai faktur pajak (pp ndan1l'h) yang telah ditandatangani wajib pajak utiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; berita acara penyelesaian pekerjaan berita acara serah terima barang d. jasa; berita acara pembayaran; kwitansi bermeterai, not; surat jaminan bank tau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan n011 bank; dokumen lain yang dipersyaratkan untuk ngan mengenai anggota dprd ikan kepala pembayaran (spp) gaji; daftar potongan sewa ruma dinas; surat keterangan masih olah kuliah; surat pindah; surat kematian; ssp dan peraturan perundang u, pen=hasilan pimpinan serta gaji dan tun, daerah wakil kepala daerah. lampiran lain yang diperlukan hal femenino.ah kab,,pa f 1l1 jambi pk) skpd dot .sahara pengeluaran abad ketatausahaan keuangan instansi yang digunakan 'man spd .ift surat penyataan pengguna \anggaran rat perjanjian kerjasama kontrak) beritahu.m jamsostek); khu untul, pekerjaan kong intan yang serl ngan hai anya mengguna kan biaya versi [billingratr ], berita acar prestasi =rna ran pekerjaan dihampiri den .an bukti har iran dari tenaga konsultan sesuai .eni japan waktu pekerjaan dan bukti len aan pembelian penunjang serta bukti pengen. ran lainnya erd .akan rincian surat penawaran. lnrnpiran lain yang diperlukan 7fungsi terlibat iat penanggungjawab teknis kegiatan ppt) baris skpd kepala tata usaha skpd sesuai laku surat batan; kemajuan organ denda ppt apabila semen apabila akan luar cspan yang ketiga rekanan siksaan barang barang yang kontrak kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersama r dari penerusan pintu: r,an hibah luar neg eri acara per ditandatangani oleh pil serta unsur panitia berikut lampiran dat: diperiksa; surat angkutan atau pengadaan barang dial wilayah kerja; surat pemberitahuan keterlambatan pekerjaan pekerjaan mengalami etc foto buku dokumentasi tin., penyelesaian nat:i; ,potongan unsosteki (pot, an ketentuan yang pemerintah ka.bupati,' nua jambi hal menyiapkan salina.i spd yang dites na dari fungsi anggaran menerima spk, bast, daftar g.i atau honorarium dan permintaan lembu. spp dari ppt atau sekretariat skj i)mencatat status spp ls pada register spp berdasarkan daftar gaji atau ho, uranium, menyusun mantan pembuatan '{pp dan diserahkan kep.uta bendahara pengeluaran berdasarkan spk dan atau bast, menyusun permintaan pembuatan )pp dan diserahkan kepada bendahara pen iuran prosedur tugas kendall kegiatan nsi pembayaran iran lain yang dipeluk ,ig digunakan rer spp acara keluaran retreat ') tata kpd ppt catatan prosedur r ;:nasi berita acara serah terima pekerjaan daftar gaji honorarium sp" k, pemberi'lah .f{.1bup,1te: n1 1ro ja11,bi hal data register spp hasil akhir dari proses ini adan unta register spp mencatat status spp ls pada register spp mencatat status pada register sp! menyusun benda barn peng. ran mcn isun spp l.~ spp ls h,, dari pr, ini adalah 8flp ls vnk spp ls ungkap spp ls diserahkan ppk skpd untuk diverifikasi bagan alir pen uan spp ls uraian bendahara ~keluaran bendahara peng. spk bast menerima spk,bast, daftar daftar gaji gaji honorarium t.in honorarium permintaan pem ian spp dari iau surat permintaan sekretariat pembuatan spp .,.,, , nan spm ha.l jambi 'perintah membayar yang selai hanya disingkat lab dokumen yang digunakan diterbitkan oleh anggaran kuasa pengguna .anggaran untuk sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd. terlibat pejabat ketatausahaan keuangan ppk) skpd pemberi:ita11 .r<.:1bu1 pe. desk, surat spm peng pen. fun[ be1 n.ara keluaran id<' tat pac iter spp ilas hir dari .es ini adalah lata regi spp data register spp sup penyusunan spp draft surat penyataan pengguna anggar?n spo proses penerbitan spo dalah hasil lar spp feudal pengeluaran menu spp benda hara pengeluaran men ima spd dan dr. sum pernyataan pengguna ange ran bendahara pei,keluaran ~~~ + ~~~~~~~~ pen:a_ikan ian penerimaan spp uraian hal mbi pemerintah l sabda menyusun spm ls. ~ ~ 11g sudah dan kepada bendahara spp ls menerima pengeluaran. memeriksa spp ls terkait kesediaan anggaran, penyediaan dan kelengkapan administrasi. memberikan status men. iui atau menolak yang diajukan bendahara pengelana clan menyerahkan spp ls lembar ya11j!. sudah diberi stat kepada bendahara pengeluaran. menyusun spm ls atas spp ls lengkap sebanyak rang menyerahkan kembali dan fungsi perbendaharaan skp mencatat spm ls pada register spm menerima kembali spm l~ 'eibar dari fungsi perbendaharaan kpk, jika spm ls ditolak maka kembali ta.hap prosedur tugas. prose, fungsi . skpd fungsi akuntansi dokumen yang digunakan. peran lain yang diperlukan atau yang digunakan minister spm register sp2d itu kendali kegiatan iku kas bendahara pengeluaran. .real pengeluaran melalui ppk1 ha.l pemerintah .'{a.b;,;pa ten i' ,<i jambi ,akan gal "arahan diserahkan bendahara keluaran bud melalui mencatat register spm "proses sister pada spm ls spm ls spm ls uses ini sebanyak spp ls mlu atas sud yak dan mbar fungsi spp ls else1 pro penyusunan spp ls spp ls disetujui, status atau yang sahara dan spp ls sud kepada saran memeriksa sl terkait keset anggaran, pen, dana, dan k.even administr. terperiksa kesediaan penyediaan ungkapan spp l& pokok data register spm menerima bendahara hasil ini adala. spm mencatat regis , r spp hh",l ada spm rai.rap menyusut spp ls lengkap rang! menyeret l<i n dan epr pembenci lf; skpd il dfa p, ua, rat.m lembu disc atau bena. ri mc' ppk spp ls' anggun dana, turnir.tsi asi ppk ski spp ls tar pengeluaran uraian pembayaran keluaran langsung belanja oleh kas daerah began alir hal pemerintah, fab:;paten nue s:o jam.bi selanjutnya digunakan oleh bud >2d nis transaksi register sp2d prosedur ketatausahaan sp2d pengeluaran desk surat perintah pencairan dana disini .; adalah dokumen sebab. pencairan dana yang diberi berda spm. ketatausahaan bend, pengeluaran terdiri dari tig yaitu: barang dan jasa gaji honorarium dup gu tu .ng terlibat bendahara pengeluaran dokumen yang digunakan sp2d barang dan jasa sp2d gaji sp2d gu tu catatan yang digunakan bk! bendahara pengeluaran bui pembantu rincian objek belanja bendahara hal femenino.:l,'l k.1b!1pr1te11 luas jambi .an dan kolom sama, pada kolom keluaran pada terkait belanja sa, bendahara pembukuan dipotong sebagai penerimaan dan sama belanja yang belanja sebagai dari bud atau .aran. jumlah organ) a" di: rima sp2d barang dan bud melalui pengguna ,1bukan pembukuan sebe (sebelum di.kurangi hanja pengadaan barang dar bku pada kolom pengeluaran pada tinggi buku pembantu rincian terkait padakolom belanja i'terhadap informasi potongan pengadaan barang dan pengeluaran pembantu mela besar jumlah pajak yang )t>potongan ph ppn" di: bku pada kolom pen: pengeluaran pada tangga. buku pembantu penerimaan dan kolom ~gagal yang sama. prosedur tugas bendahara pengeluaran fungsi bku bendahara pengeluaran buku pembantu rincian obyek belanja melakukan pengisian buku pet mtu rincian obyek belanja . ku" pengisian pada kolom '1keluaran ___ i pengisian kolom 1an i.tan sp2d can jasa pengeluaran kelak, bk\ ._ proses hal pemain:irit.ai1 k.1bupati. nua jam.bl akh dari proses ini bku dan buku bk1 yang sudah ter ha~ adat pem update pengeluaran ,.:, pengisian mian bek 'pengeluaran .in proses la kolom usgal dan catat sama jumlah yang penerimaan 8p2d barang "hut bendahara bukan proses nada' kolom benda hara mela 1lm11 buk pmb: bendahara kemudian _ , pengisian bi< pengeluaran. jumlah baru deng. tangga: dicatat ada berjasa <c11 dan jasa pengeluaran pengisian penerimaan benalu pengeluaran meneriaki sp2d barang dan jasa ntuk belanja yang dilakukan: penat"'11sapaan sp2d baran ~ ura bendahara bagan alir hal menerima sp20 gaji dari atau kuasa bud melalui pengguna anggara.i. mein' ikan pembukuan sebesar ml ui belanja brute (sebelum dikurangi potong a. sebagai "belanja gaji dan tunjangan"di: bku kolom panen, aan dan engeli buku itu rincian obyek ~elo1nja pada kolon .belanja ls, untuk iap kode rekan belanja gaji dan tuna gan yang tern po1 sp2d ~~~~~~~~~ bendahara pengeluaran prosedur tugas fungsi pros ,,. ketatausahaan sp2d gaji . hal ran penerimaan sp2d up c' merupakan pencatatan transaksi iman sp2d kedalam bku dan buku dibantu. proses dilakukan ketika bendahara pengeluaran sp2d up gu tu dari bud kuasa bud. uan penerimaan sp2d1up gu pem pen, prose up pemilu menerima bku ;;;; j peng:lu., buku pembantu rincian obyek belanja .,, akan pengisian pembantu obyek belanja melakukan pen:, bku pada pen melakukan pengisian bku pads kolom penerimaan ndr tria peng cid\ 'fo akan proses pergi. rida kolom pengen siaran. tinggal dan jumlah yang ,tat sama dengan tanggal jugalah yang dicatat pat kolom general aan bend al, pengeluaran melalui llt pengisian buku rincian obyek belanja hasil lari proses adalah dan buku perban yang sudah ter upon! sp2d gaji ber, 1sar d.n sp2d term ,ut bern. i,, pen wrap akan pr t's per sinn ida "terbitan sp20 gaji bc11 men. iar sp? untuk lt, lt ija ya, 1aji ara pengeluaran uraian baati alir hal peter t.a. f,< ;,up<l ten l1t1, ja1 1bi penerimaan ___._ ~menerima sp2d tu, mengisi bku pada kolom penerimaan, mengisi buku pembantu simpanan bank pada kolom penerimaan, hasil akhir dari proses ini adalah dan buku pembantu simpanan bank mencairkan uyangterdapa bank emas tunai. mencatat "pergeseran uang" bku pada kolom pengeluaran. buku pembantu simpanan pada kolom pengelana m bku pada koloni ,,penerimaan buku pembantu kas tunai pala kolom prosedur tugas prose pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum sp2d sebagai "penerimaan sp2d" ' ' 1ada kolom penerimaan. r , hantu simpanan bank pada kolom r\h\roll i'imprint,,n k.1kabupaten mt1<1ro jambi hal j.pamen rekening bet kredit ripped xxx li \ hutang belanja xxx estimasi peru bahan sal xxx belanja modal . lra xxx dilakukan oleh fungsi akuntansi adalah 11t: idar buku pmb11: simp'"'"'"'f bku proses ini 'an buku bank melakukan pengisian buku pembantu simpanan bank keluaran proses l't bantu kolom melakukan pengisian bku keluaran kun proses ada kolom up gu tu uses penerbitan up gu tu '< keluaran gu tu pembayaran belanja modal transaksi rn. sebab. ji. berani .nra kamu.i mel pengisi. simpan ba penerimaan tnc,il akhir iah bantu bendahara kemudian pengisian per rim bendahara menerima sp2' benda t pengeluaran ~~~~~ ~~~~ perbukuan penerimaan sp2d " gu tu ~~~~~~~~ ___;~~~~~~~ ura bagan alir ._,. = = ::c._ . = ._ buku pembantu simpanan bank penetapan nilai terjadi harus vang diperlukan ctn belanja jual meme.int.;ih k>bup.item nu,iro jambi dia daur fu, pembukuan terhadap proses itu atas transaksi yang sur untuk memenuhi kebutuhan =niatan pemerintah daerah. terlibat 1sahara pengeluaran dok, yang digunakan kti belanja kti pembayaran cat yang diqunakari 13ku tran.sa. rsi dokumen rekening bet kredit pembayaran ls, rnr,d belanja tang belanja xxx persediaan dan esti1 asi perubahan sal operasional iraqi '"hanja barang dai xxx non gaji insa lra belanja pegas. xxx nor . lra pembayaran ls, belanja gt\ji tar gaji ban pegawai xxx esti perubahan sal hanja pegawai . xxx pembayar d ls, uang muk1 bast lj, dibayar xxx kerja dini estimasi ,nhan sal xxx belanja lra penerimaan ripped sp2d 'gu tu kas lj, prahara xxx up gu pengeluaran hal kolom pungutan jumlah setoran penerimaan ketika melakukan penyetoran pajak, mak pembukuan sel pajak disetorkan bagi. ph ppn" di bku kolom pen saran buku l11 bantu t ajak <la __peng~lu~_1a_n~~~~~ peur iran. buku pembantu r1, pada kolon l'p gu, jika pem iran transl pembukuan sebesar nilai sebagai "belanja" di: bku pada kok pengeluaran. buku pembagi simpanan blank pada kolom mengelu. buku pembantu ,rian ob. pada kolom up gu, jika melakukan pungut, pajak atas transaksi belanja, niaga pmb kuan sebesar jumlah pajak yang dipol sebagai "pemotongan ph ppn" di: bku pada kolom energi nn buku pembantu par, nada kolom ara, nai kolom atas belanja gunakan uang uang yang ada >enf siaran. .besar nilai bruto .saksi belanja persediaan menyerahkan do) rnen yan dibayar men gunakan nn , gu tu) membayarkan st' telah yan telah dilas akan yam ada kas tunai mau n l ending bank benar mel, akan pembukuan set. "belanja" di: li, nada kolom pen bu} pembantu kas proses juga dahan ~luar~ ppt fungsi pros, buku pembantu rincian obyek belanja i'ever tah xab.;p,i te: hal tar tidak ada jual jurnal ~ , bku __l buku pembantu kas tuna, buku pembantu rincian obyek belanja melakukan pengisian ,ku pembantu ringan obyek belanja melakukan pengisi bku bukti bulan bukti pet ~. pro," below~ hasil da. .es ini adalah uku pe11 t.t ang ter update benda. keluaran kemudi, ilt akan proses pengisian 'membantu simpang baru vada kolom peni 'uar benahi pengen ran kamu iia pelaku proses pen, buku ban rincian bek beb ~keluaran bukan proses oada kolom br, hara kemudian pengisi mengelu, ben pen me: (an belanja buku 1bf v1 yang terkait ________ p_e_mhu~uan bulan up gjj tu uraian bendahara keluaran bagan alir pemberi t.sb kab. jj.,a f;,1n llo, .la111b hal bendahara pengeluaran pembantu melakukan transfer dana rekening bank bendahara pengeluaran pem ban berdasarkan bukti transfer, mencatat bku pada kolom pengeluaran mencatat buku pembantu simpanan bank pada kolom pengeluaran mnu umat penerimaan buku pembantu sim panas atau bank dan bku bendahara pe~keluaran pembantu) prosedur tugas digunakan pembantu simpanan bank pembantu kas tunai limpahan uang persen yang diterima, disetorkan, dita: usahakan, dan ~ungjawabkan dari pelat. maan apbd pada kerja. dalam pelaksanaan ketatausahaan skpd pelimpahan kepada bendahara pembantu dilakukan untuk efisiensi dan dalam proses penata ihan keuangan itu 'sur ini mengatur t( , ait dengan proses australian pelimpahan dari bendahara ran kepada bendahara pengeluaran pembantu mean skpd terlibat sahara pengeluaran sahara pengeluaran pembantu yang digunakan tran kredit . fungal bendahara pengeluaran prose catt j. kesan peng efek sen pen{' peng lin fung proses dirimu. disertai: setiap pelimpahan uang persediaan kepada bendahara pembantu deskripsi, pergeseran uang persediaan hal femenino.w .~.;r.,;p1!.e: ilu1ro jam})i proses transfer dana dari bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran perr,bantu bendahara pen .ran melakukan trai .lana rekening bai bukti transfer bendahara pen ,rnn pembantu ~ berdasarkan transfer, melakukan bendahara.i unhan pengisian bku mencatat pa.da kolom pen bendahfl melakukan pengisian men cat buku pembantu simpanan bank pembagi ma, flank pada gel bku hasil .rs ini buku pembantu adalah uku simpanan bank pembantu si1 bank _____ p_e_l_im 'rn ua~g ada bendahara pembantu uraian bendahara pengeluaran ~~~~~~~~ bagan alir hal penerimaan kembali pelimpahan. uang dari bendahara pembantu yang dite ima, disetorkan, ditatausahakan, klan .gungjawabkan dari pelaksanaan apbd ]:j, kerja. terlibat bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu proses 1esc 'isin u.1pe1 setia furu penerimaan kembali limpahan uang pers, diana dari bendahara pembantu deskripsi juri. ndar tidak ada jual bku buku pemda simpanan melakukan buku pe simpan ~ ' iran bendahara p<' ban l\. sian bt. hara siaran me: tat pmb. ntu bank hasil hir isis ini ad bku dan buku pcm, tu simpanan bank pelimpahan uang kepada bendahara pm_b_a_n_tu urai1 dt bendahara pence ran pembantu = = '= = = hal pembantu menerima tran iana rkei bank dari bendahara pen, .uran pem hn, berdua saran bukti tra bendahara peng siaran mencatat pada kolom pent me, buku pembantu panas bank pat: penerima.aan mencari penerimaan bl, simpanan bank. tur tugas pr, man usai emban pembagi ,ng diburu benda ara pengen iran kembar .sahara ,keluaran 'ungu! pro cat dokumen yang dig.akan bukti transfer kredit ~ pem~lintah kabur,1_.:. nus jambi hal bku buku pembantu simpanan bank melakukan pengisi1 pembantu sm, ,in bank melakukan p1isian bku ~ proses menerima transfer dana kening bank dari bpp 1g persediaan bendahara bendahara peng, ,_ra_n ikh, proses ini ad, bku l111ku pe11 mtu stn. bank bend 'para pengeluaran mena buku pemda simpanan bank pada penerimaan 13er<l kan bukti transfer, bend pengeluaran me, .tat ku pada kok penerimaan ben hari iran ikan har i';'\ pen luar uraian bagi lir penerimaan ,all limpah pel peri'er i.1tah ! :al: :ip.i t.en mtt jam meriam uang atas kegiatan yang ingin terlebih dahulu atas dasar uang muka anda pekerjaan segera dilakukan pem uang panjar pn. diberi sebagai jual standar. tidak ada nal ' buku pembantu sin,panas bank met .;an pengisian ,, pembantu rupawan bank bendahara peng, pembantu men. buku pembantu 8simpanan bank akhir dari i' ,('s ini 1lah bku dan bantu simpan bank bendahara \keluaran pembantu uraian penerimaan kembali limpahan uang persediaan dari bendahara pembantu ~ , = ~"' ~ hal penerirnnan mencatat belanja ing sebenarnya terjadi berdasar pei nggungjawaban yang diberikan i" belas verse but die at.at di: bku pm. lon per. luaran buku lembu.uu rincian obyek hanja jika uang panjar yang diberikan k.; besar daripada belanja yang didaki kan, ppt mengembalikan kelebihan term. but. at.as pengembalian itu bendahara .keluaran mencatat buku pembantu kos usai atau buku pem ban bank simpanan pi, kolom penerimaan sebesar jumlah yang dieu balikan atas pembayaran itu bendahara pengeluaran mencatat buku pembantu kas tunai at.au buku pembantu bank simpanan pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang i____ di~~ y9!kan. pembantu panjar pembantu simpanan pembantu kas tunai ~ pros camat fungsi prosedur ,ra m ene111 bukti belas 'bukti pengeluaran mengelu ran uang lainnya sah dari ppt kemudia mencatat pen bagian panjar di: bku pada kolom dimana buku pemain panjarpada kolom fungsi yang terlibat bendahara pengeluaran doku uang digunakan persetujuan pembayaran bukti lain, yang sah ,ng digunakan hal bu~u pan,., .ti u emban1u smp11111n bank buku pembantu tun l bku melalukan pengisian l)f'bantu melalui<an engl5ian bulu simpanan bank tidak apakahpem~ u1ng panjar !:~a~ kartun melalukan _pe_ng_usia n buku pmb1n1u kas tunai npo memo peru proses pemberian, panjar hasil dari proses ini adalah dan bulu pembantu !ku yang sudah ter u date: bendahara melakukan isian bulu panjar pada iuran kemudi pengen proses kembar: kolom ang berikan meh rke nk, maki benda pence saran kan pros, pengisi anti bai kolom pengen bantu berikan ika ran jika melalui rendah. melakukan pengisian kas mai per ran kolom sebut iran berdasarkan bendahara melakukan pr. pengisian pergi luaran lainnya saran .1rmo bendahara pei menyiapkan persetujuan, pembayaran yang sah ,keluaran pemberian uan pan bendahara urai& bagan lir hal tida masuk pfk adalah potongan pajak daerah. dal bendahara pengeluaran.ui melakukan pungutan paj. rah, maka fungsinya adalah sebagai pemungut yan menyetorkan kepada bendahara penerimaan. ado catatan dilakukan secara ex:tracomptable. fu1 1ang terlibat bendahara pengeluaran yang digunakan 'cti pembayaran ur pajak setoran pajak ;tato anq digunakan pajak dan pfk lain yang relevan fihak ketiga, selalu: disebut pfk, utang pemerintah kepa. pihak lain yang .an kedudukan pemerintah bagai pemotong .au pungutan lainnya, sepert, iak penghasilan pajak pertambahan nilai ~), iuran akses, dan perum. sebagai ,memungut pajak ntah, bendahara diwajibkan menatausahakan dan setoran pajak pemain .itah berupa ppn meraup diset pada tas1 pen pun deskripsi pemain pentas. van perhitungan fihak {tiga jurnal standar tidak ada urn.al hal ,gungjawaban penggunaan ,.gungjawaban penggunaan gungjawaban administratif iungjawaban fungsional. pengeluaran wajib menyampaikan jawaban atas pence lain uang vang terdapat ,dengannya. pertanggungjawaban sebut terdiri .daha tangga dalam kew atas: per pet per per, per' \nggungjawaban penyampaiannya trans t>ol ,en reh lug tebet kredit pemkot buk11 kas bencana. pasal per. peng 1c1 ran xxx pem tal uu:: pajak . oleh: {xx ben j.ahan1 xxx penyetoran bukti 'tang pajak xxx pajak pengeluaran kas bendahara xxx pemerintah ssp, pengeluaran oleh faktur kendall pajak xxx jual dar pajak ~ 'uku pajak atas pajak atas belanja melaksanakan pemungutan apbd semua ketentuan bela mencatat pungutan.n pajak pa mencatat pungutan pajak pa melaksanakan penyetoran yang dipungut mencatat setoran pajak pada mencatat setoran pajak pada prosedur tug fungsi ~ bendahara pengeluaran __l prosedur hal mengumpulkan bukti bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti bu kti yang dikumpulkan oleh bendahara k.laporan pertanggungjawaban uang persediaan tersebut dijadikan lampiran ~an!an spp gu melakukan verify.kasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan, kemudian memberikannya kepada pa kpa prosedur tugas ppk skpd benda pengeluaran 1si kti belanja <. peran penggunaan tambah uang persediaan prosedur "'skpd .hara pengeluaran doku yang digunakan. setoran belanja cata wlg digunakan setoran tertinggi 1jawaban penggunaan uang persediaan setiap mengajukan ij. dalam melakukan pertani ,jawaban tersebut dokumen yang disaat adalah lap, pertanggungjawaban uang sediaan dan dihampiri dengan bukti bukti besar sah. fun terlibat pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan deskripsi bendahara pengeluaran melakukan ___, , . . , _____=, ~ j11e.i:int. 2h kabupaten nu.s jambi hal laporan gungjawaban >persediaan merekapitulas, belanja bukti belanja pro1 da, nva masing ma. ld. sil akhir proses ini adalah laporan nggungjawaban uang parse perang( ,jawaban penggunaan uang persediaan u_ra_ia ed_~ f bendahara~keluaran daha pengeluaran mengumpulkan bukti bukti yang bukti segera snh atas berani i yang meni anakan persediaan terma bukti yang filum ulekan oleh ,f'bendahara pengen aran emban;. jika ada hebat uang persediaan yang segel .nn\ dilimpahkan kepada nd. .ia luaran pembantu ikan 1hanja kedalam u:i.j ran tanggungjawab uar pers sesuai dengan bagi pa kpa fungsi prosedur tugas ~~ mendapatkan per han melakukan proses peng keluaran hal peter.indah kabupaten j111aro jam.i diserahkan kepada bendahara ~pengeluaran laporan pertanggungjawaban tambahan uang persen1aan disahkan ' ~ melakukan proses pengesahan laporan pertanggungjawaban uang . .sediaan terjun4 proses mc. pengusaha kpa koran tanggungjawab persediaan yang dah diverifikasi oleh skpd menerima uraian hasil dari proses ini ad: laporan tertinggi l~jawaban ang pt' canaan yang sudah dis, kan .:.=:;:;_ ,._ ,wabah pengguna, uang pers kp"' perangi pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan uraian prosedur ppk skpd ppk sk1 r terima 'poi', perunggu ban jfl persediaan rri hai pengeluaran ,wabah lisan skpd bukan fik1 .jawab atas serta gg, disampaikan hasil akhir proses adi iio' wapen la.po ran t.angg gr. 1ikan uang pers erv 'li nan .":) diverifikasi . ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e'ewe.rental .t{. jhl[)cite ju, ,}c1111bi hal pertanggungjawaban penggunaan deskripsiverse fungsi yang terlibat pa kpa opp skpd bendahara pengeluaran dokumen yang digunakan bukti belanja catatan yang digunakan laporan penggunaan uang persediaan transaksi dokumen rekening bet kredit pertanggung lpj, bukti aset xxx jawaban pengeluaran kas bendahara xxx belanja pengeluaran modal estimasi perubahan sal xxx belanda modal . lra xxx pertanggung lpj, bukti ban barang dan asa xxx jawaban pengeluaran kas bendahara xxx belanja pengeluaran persediaan dan estimasi perubahan sal xxx operasional belanja barang dan xxx non gaji jasa lra belanja pegawai xxx honor . lra jurnal standar pemerintah kab u.!::,a ten nus jambi hal verifikasi atas yang dilakukan oleh melakukan pertanggungjawaban bendaharapengeluaran pengguna anggarankemudianmenandatanganil aporanpertanggungjawaban sebagai bentuk ~ ~~~ ~ ' ~_.__pengesahan~~geluaran ~~~~~~~~ ~~~~~ ppk skpd mengumpulkan bukti bukti belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang persediaan][dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian diberikan kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd bendahara pengeluaran prosedur tugas fungsi prosedur hal peter tah sabi,pa !en nu.is: jam.l laporan pertanggung)jawaban tambahan uang persediaan rekapitulasi belanja bendahara pengeluaran rekapitulasi belanja sts ' ~ pengembalian hasil dari proses adalah bukti belanja yang sah dan sts pengembalian b,kti belanda yang] sah hasil akhir dari proses adalah laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan setor kasmengumpulkan bukti bukti belanja yang sah atas penggunaan bukti belanja yang sah , . pertanggungjawaban penggunaan tambah uang uraian prosedur bendahara pengeluaran bagan alir }{al femenino.:.;. ~ .,n.;p,i!.e:i i' 1111ro ,.l,w:bi laporan pertanggungjawaban tambahan uang perbedaan tambahan disahkan ____l ___._ jurnal standar melakukan proses pengesahan ran bertanggungjawab11n tambahan uang persediappk skpd melakukan verifikasi at.as pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran pertanggungjawaban penggunaan tambah uang ____ u_ra_1_'a_n_ prosedur ppk skpd laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dlverifikaal melakukan verlflkasl la;:,or11n pertanggungjawaban tambahan uang permodalan pertanggungjawaban penggunaan tambah uang ~~~ . u ~ _ ia n prose~~r____ t ~! skp_d ppk skpd melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendaharapengeluarhal pemerintah !<.c11:up.it<'?n j11d.l"o jcr:bi pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melalui kas daerah des skripsiecara umum proses dan mekanisme pengeluaran bpp adalah sama dengan proses pengeluaran bp. fungsi yang terlibat pejabat penanggungjawab teknis kegiatan ppt) sekretaris skpd kepala tata saha skpd bendahara pengeluaran pembantu kuasa pengguna anggaran pejabat ketatausahaan keuangan ppk) skpd akuntansi dokumen yang digunakan surat perjanjian kerjasama kontrak) berita acara serah terima pekerjaan daftar gaji honorarium spp opm vi. prosedur akuntansi kas bendahara pengeluaran pembantu skpd transaksi dokumen rekening: bet kredit pertanggung lpj tu, bukti set xxx wabah belanja pengeluaran kas bendahara xxx modal pengeluaran estimasi perubahan sal xxx belanja modal . lra xxx p~tanggung sp20 ls, beban barang dan jasa xxx wabah belanja spk, bast, kas bendahara xxx persediaan daftar pengeluaran dan honorarium operasional estimasi peru bahan sal xxx non gaji belanja barang dan jasa xxx lra belanja pegawai xxx honor . lra hal feat=:r.indah l<ab,.i]>< ~;~: nus c7ami permintaan pembuatan spp dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran sekretaris menerima spk,bast, daftar gaji honorarium skpd kepala dan permintaan perbuatan spp dari ppt tau tata usaha sekretariat skpd skpdls mencatat status spp ls pada register spp menerima sp2d ls lembar atas spp ls yang dicairkan oleh fungsi perbendaharaan skpd mencatat membukukan sp2d ls pada buku kas umum bendahara pengeluaran menyerahkan sp2d ls yang sudah dicatat kepada ppk skpd membayar gaji honorarium kepada yang berhak dan melengkapi pertanggungjawaban tas pembayarannya bendahara melaksanakan pembayaran kepada yang berhak pengeluaran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu pembantu fungsi prosedur tugas ppt berdasarkan spk dan atau bast menyusun osp2d kwitansi pembayaran catatan yang digunakan register spp register spm register sp2d kartu kendali kegiatan buku kas bendahara pengeluaran jurnal pengeluaran melalui ppid prosedur e , = ,. pe1; :'cinta.h kdb j]'.lc'lten ho,1ro j,1mhi hal . ' ' menerima sp2d ls dari ppk skpd menganalisa transaksi berdasarkan sp2d verse but mencatat hasil analisa transaksi pada jurnal sp2d akuntansi kuasa pengguna anggaran menandatangani spp menandatangani spm menandatangani register spp dan register spm yang di.masakan serta melaporkannya kepada pengguna anggaran + ,. menerima spp ls dari bendahara pengeluaran memeriksa spp ls terkait kesediaan anggaran, penyediaan dana, dan kelengkapan administrasi memberikanlsmencatat spm ls pada register spm menerima kembali spm ls lembar dari fungsi perbendaharaan skpd, jika spm ls ditolak maka kembali tahap menyusun spm menerima sp2d ls dari bendahara pengeluaran dan mencatat sp2d ls pada register spm dan menyerahkan sp2d ls yang sudah dicatat tersebut kepada fungsi akuntansi ppk skpd prosedur tugas hal permintaan pembuatan menyusun permintaan pembuatan spp bast spk proses penyusunan spk dan bast menyusun permintaan pembuatan spp dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran hasil akhir dari proses ini adalah doku.en permintaan pembuatan spp ppt berdasarkan spk dan atau bast ppt uraian prosedur ~ ~~ ~~ ~~ pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas daerah bagan alir negeri11 tali .'i<a.rn,pa :, : nu.u:o jam.i hal register spp mencatat status spp ls pada register spp spp ls mencatat pf pada register!spp menyusun spp ____ u_rain p,:used~ =i bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran pembantu menerima spk,bast, daftar gaji honorarium dan permintaan pembuatan spp dari ppt atau sekret.riat skpd permintaan pembuatan spp hasil akhir dari proses ini adalah register spp c:v mencatat spp ls pada register spp hasil dari proses ini adalah spp ls rangkap, spp ls rangkap diserahkan ppk skpd untuk diverifikasi. pengeluaran menyusun bendahara pembantu spp ls pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas da.merah hal pemberi;it. kat.ipd."en uxxo jambi bku mencatat sp20 pada bku ~serahkan sp20 sp20 ls ppk sko mencatat sp20 ls pada bku hasil akhir dari proses ini adalah bku bendahara pengeluaran pembantu menerima sp2d ls lembar atas spp ls yang dicairkan oleh fungsi perbendaharaan skpd bendahara pengeluaran pembantu ~~~~~~~~~~~~~~ .~~~~~~~~ uraian prosedur pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas daerah . hal hasil dari proses ini adalah spm ls mencatat spm ls pada_ register spm ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ppk skpdsspppk skpd menerima spp dari bendahara pengeluaran ppk skpd memeriksa spp ls terkait kesediaan anggaran, penyediaan dana, dan kelengkapan administrasi ppkskpd ~~~~~~~ ~~~ , ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ uraian prosedur pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas daerah bud register; spm. hal mencatat spm ls pada register spm uraian prosedur ~~~~~ ~ ~~~~ pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas dae:r.ah menyusun spm ls memverifikasi spp ls tidak hasil akhir dari proses adalah register spm meme1 in tab sup ten nuo jam hal uraian prosedur akuntansi pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas daerah register sp20 hasil akhir dari proses ini adalah bku mencatat status sp20.ls pada register sp20 mencatat sp2d ls pada bku sp2d ls bendahara pengeluaran pembantu uraian prosedur ~~~~~~~~~~ pembayaran pengeluaran langsung belanja oleh ppid bud melaui kas daerah hasil akhir dari proses ini' adalah sp2d menyusun sp2d ls menyusun sp20 ls panas~ diterima .,,, , "( bud status menyetujui atau menolak spp ls yang diajukan memverifikasi spm ls bud memeriksa spm ls bud menerima spm ls hal i'eferin t.ai: kav.;:,.i t.e n11, jan.bl pembelian persediaan deskripvii. prosedur akuntansi persediaan transaksi dokumen rekening deb kredit pembayaran sp2d ls, hutang belanja xxx belanja modal spk,bast ripped xxx estimasi perubahan sal xxx belanja modal . lra xxx pembayaran sp2d ls, ripped xxx belanja spk, hutang belanja xxx persediaan bast, dan daftar estimasi perubahan sal xxx operasional honorarium belanja barang dan xxx non gaji jasa lra belanja pegawai xxx honor . lra jurnal standar jurnal sp20 menganalisa transaksi dan mencatat hasil analisa transaksi pada jual sp20 =] f:~menerima sp20 ls sp2d ls yang sudah dicatat dari ppkskpo ' i fungsi akuntansi menganalisa transaksi dan mencatat basil analisa transaksi pada jual sp2d bud status menyetujui atau menolak spp ls yang diajukan r , hal meme1 ta.h k.; rupa ten mud jambi kepada sediaan pembantu, dan akuntansi menyerahkan barang pengurus barang menerima salinan bukti barang masuk dari pengurus barang ' ~ ~rosedur tugas ppt fungtidur ini mengatur terkait dengan mekanisme pembelian persediaan dan proses pencatatan akuntansinya. fungsi yang terlibat pptma barang faktur pem belidl persediaan menerima salinan dokumen spk dan berita serah terima pekerjaan dari ppt menerima bukti barang masuk dari pengurus barang mencatat bukti barang masuk pada jual akuntansi leng:::s~ menerima :~::d::~:: sesuai dengan barang penyair spk dan berita serah terima pekerjaan dan pan barang faktur pembelian menerbitkan bukti barang masuk mencatatbendahara~ 1f menerima salinan dokumen spk dan berita pengeluaran serah terima pekerjaan dari ppt bendahara menerima bukti barang masuk dari pengurus pengeluaran barang pembantu menjalankan proses belanja ~~~~~~~~~~ hal proses menerima bukti barang masuk dari pengurus barang melaksanakan belanja fungsi akuntansi menerima salinan dokumen spk dan berita serah terima pekerjaan dari ppt pembelian persediaan u~i a : pros~dur pengurus,_ b_a_r_a_n_g_ _p_e_n_y_im_p_a_n barang ~~~ ppt menerima salinan bukti barang masuk dari pengurus barang ____ proses pengadaan bast bast spk spk spk ~bukti barang masuk 'pembelian persediaan niatan prosedur , p pt k bagan alir hal pemberi:;tah k3kabupaten nu,iro jambi penerimaan hibah persediaan dari pihak ketiga pemda lain deskripsitransaksi dokumen rekening bet kredit penerimaan spk, persediaan xxx faktur bast, hutang belanja xxx pembelian bukti persediaan barang masuk jurnal standar juru persediaan hasil akhir dari proses ini adalah jual persediaan mencatat bukti barang masuk pada jurnal persediaan bukti barang masuk menerima bukti barang masuk dari pengurus barang mencatat bukti barang masuk buku mutasi persediaan spk pembelian persediaan ~~ ~ , ~ ~ ~ uraian prosedur fu_n_g_s_i._ aku n_t_a_n_s_i fungsi akuntansi menerima salinan dokumen spk dan berita serah terima pekerjaan dari ppt hal menerbitkan bukti barang masuk mencatat bukti .9~~~ ~~~~~ menerima salinan dokumen fakturmembuat bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah pada jurnal umum ~~~~~~~~~ menyerahkan barang kepada pengurus barang penyimpan barang ~ pengguna anggaran peng fungsi prosedur tugas una barang pengurus i menerima barang dari pengguna barang penyiar anggaran pengguna barang sesuai barang dengan berita acara serah terima barang hibah dan faktur penilaian persediaan bah akuntansi fungsi yang terlibat pengguna anggaran pengguna barang pengurus barang dan penyimpan barang akuntansi dokumen yang digunakan berita acara serah terima transfer persediaanmeme:rir jati' kebun zer; ,"v ut:?ro ji'l ul".!l hal kartu persediaan buku mutasi persediaan mencatat barang masuk mencatat bukti barang masuk hasil akhir dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan hasil dari proses ini adalah bukti barang masuk bukti bukti barang masuk bukti menerbitkan bukti barang masuk menerbitkan barang masuk bast barang bast barang hibah hibah ~ ~_,.,. faktur pen uai persediaan hibah faktur penilai persediaan hibah penerimaan persediaan hibah dari pihak ketiga pemda lain ___ u_rain prosedur pen~rus barang penyimpan barang menerima barang dari pengguna menerima dari pengguna anggaran barang pengguna anggaran pengguna hibah barang barang sesuai dengan berita acara serah terima barang hibah dan fa.tur penilaian persediaan hibah bagan alir . hal meme i'intan kali[ x!! jambi transaksi dokumen rekening bet kredit penerima faktur penilaian persediaan xxx faktur persediaan pendapatan hibah xxx pembelian hibah dan berita persediaan acara rah terima barang hibah, bukti barang masuk jurnal umum mencatat bukti memorial pada jual umum $bukti memorial membuat bukti memorial bast barang hibah bukti barang masuk faktur penilai persediaan hibah jurnal standar mencatat bukti memorial pada jurnal umum hasil dari proses ini adalah bukti memorial membuat bukti memorialfaktur menerimasalinan dokumen hasil akhir dari proses ini adalah jurnal umum ~ fungsi akuntansi penerimaan persediaan hibah dari pihak ketiga pemda lain uraian prosedur hal posner tah kabur ten nu peta.: menyusun dokumen berita acara transfer keluar barang dan bukti barang keluar, dan menyerahkan salinannya kepada fungsi akuntansi mencatat bukti barang keluar pada buku mutasi persediaan dan kartu persediaan akuntansi pengurus barang dan penyimpan barangsah ~ada jurnal umum prosedur tugas l)_m e_n_e_r_b itk an s u ra_t_p_e_r_in_tah an_s_fi_e_r persediaan keluar kepada pengurus barang fungsi ~una anggaran pengguna barang pengeluaran persediaan untuk skp lain deskripsi tidur ini mengatur mengenai pengeluaran persediaan untuk digunakan oleh skpd lainnya. proses ini disebut juga dengan transfer persediaan skpd lainal pemerintah _;,."kabupaten nn.:1ro ja111bi kartu persediaan buku muta~~ persediaan mencatat buk.ti barang keluar bi.:kti barang keluar berita acara transfer keluar barang proses menyusun berita acara proses penyusunan spt persediaan pengurus barang penyimpan hasil akhir dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan bukti barang mencatat keluar hasil dari proses ini adalah berita acara transfer keluar barang dan bukti keluar barang pengurus barang penyimpan barang menyusun serta acara transfer keluar barang dan bukti barang keluar pengeluaran persediaan untuk skpd lainnya uraian proses: barang t pengurus barang menerima spt persediaan dari bagan alir hal ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ e'eferin taj, f:,;rupa. t 1n jin jam transaksi dokumen rekening deb kredit penyerahan bukti pengeluaran xxx persediaan barang persediaan xxx kepada keluar persediaan skpd lain jurnal standar jurnal umum mencatat bukti memorial pada jual umum hasil akhir dari proses ini adalah jual umum mencatat bukti memorial pada jual umum bukti memorial membuat bukti memorial hasil dari proses adalah bukti memorial bukti barang keluar fungsi akuntansi membuat bukti memorial serta acara transfer keluar barang fungsi akuntansi menerima salinan berita acara transfer keluar barang dan bukti barang keluar dari pengurus barang penyimpan barang fungsi akuntansi uraian prosedur pengeluaran penyediaan untuk skpd lainnya ~~~~~~~~~ hal pemerintah i<abu_paten nua jam.bi akuntansi menyusun bukti barang masuk, dan menyerah.kan salinannya kepada fungsi akuntansi mencatat bukti barang masuk pada buku tasi persediaan dan kartu persediaan ~~____ __. sah _p_ada jual umum fungsi prosedur tugas . kurus barang menerima dokumen berita acara dan penyimpan transfer keluar barang dari skpd barang lain penerimaan persediaan dari skpd lain deskripsi tidur ini mengatur terkait dengan pengelolaan dan ketatausahaan penerimaan persediaan yang diperoleh dari skpd lainnyamat persediaan prosedur hal pemerintah kabupaten muaro ,.!ami persediaan buku mutasi persediaan kartu hasil akhir dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan mencatat bukti barang masuk bukti barang masuk menyusun bukti barang masuk mencatat bukti barang masuk hasil dari proses ini adalah bukti barang masuk keluar barang " " transfer berita acara pengurus barang penyiapan barang menerima berita acara transfer keluar barang menyusun bukti barang masuk proses penyusunan serta acara transfer keluar barang bagan alir penerimaan persediaan untuk skpd lainnya r1 pengurus barang penyimpan uraian prosedur barang hal meme.ri: tai1 ka.bt1pa:en mt. . o jambi transaksi dokumen rekening debut kredit penerimaan bukti persediaan xxx persediaan barang penerimaan xxx dari skpd masuk persediaan lain jual standar jual umum mencatat bukti memorial pada jual umum mencatat bukti memorial pada jurnal umum bukti memorial hasil dari proses ini adalah bukti memorial hasil akhir dari proses ini adalah jurnal umum membuat bukti memorial bukti barang masuk fungsi akuntansi menerima salinan bukti barang masuk dari pengurus barang penyimpan barang fungsi instansi membuat bukti memorial penerimaan persediaan untuk skpd lainnya ____ u_ra_ian prosedur fungsi a_ku n_ta_n_s1_ hal pecel in tah kabur.;.a cen mua jambi persediaan prosedur tugas ~ melakukan stock name secara periodik membuat serta acara stock name jika terjadi barang hilang atau susut atau rusak, maka ditindaklanjuti dengan membuat bukti barang keluar dengan memberikan status penggunaan hilang susut rusak'' jika diketahui barang lebih maka ditindaklanjuti dengan membuat bukti barang masuk dengan memberikan status masuk selisih lebih" mencatat bukti barang keluar ataukeluar at.au bukti barang masuk kepada akuntansi . ak u_n_tan_s_i t m_e_n_e_nm_ _a_s_alin_ _a_n_b_uk_ti_. b arang keluar atau bukti barang masuk membuat bukti memorial mencatat bukti memorial yang sah pada jual memorial fungsi pengurus barang prosedur hal akuntansi mengajukan permintaan barang persediaan kepada pengurus barang prosedur 'tugas fungsi ppt pengurus barang + menerima permintaan barang persediaan dari ppt membuat bukti barang keluar dan menyerahkan barang kepada ppt mencatat bukti barang keluar pada buku mut.asi persediaan dan kartu persediaan menyerahkan salinan bukti barang keluar kepada akuntansi ~ menerima salinan bukti barang keluar membuat bukti memorial mencuat.at bukti memorial yang sah pada jurnal memorial ~~~ l ~~~~ dok:pengurus barang akuntansi terkait dengan persediaan dalam sebagai penyedia layanan dengan tugas pokok dan penggunaan persediaan untuk operasional deskripsi tidur mengatur pemanfaatan penggunaan menjalankan fungsi sk.pd kepada masyarakat sesuai fungsinya. fungsi yang terlibat ppt hal fec1rantai2 ka};,paten m11,.1ro ja:11bi kartu persediaan mencetak buku mutasi persediaan dan kartu persediaan hasil akh.ir dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan bukti barang keluar hasil dari proses ini adalah bukti barang keluar mencatat bukti barang keluar pada buku mutasi persediaan dan kartu persediaan pengurus barang menerima surat permintaan barang e: "~' persediaan ermlntaen berang pengurus barang ~=ran membuat buku barang bukti barang keluar membuat bukti barang keluar penggunaan persediaan untuk operasional ____ u_r_a_i an prosedur ~ pengurus barang ~~~~~~~~~ mengajukan permintaan rang persediaan surat permintaan barang persediaan _. . penggunaan persediaan untuk operasional ~~~~~~~~~ uraian prosedur ppt ppt mengajukan permintaan barang persediaan kepada pengurus barang hasil akhir dari proses ini adalah surat permintaan barang persediaan ____ bagan alir pemerintah kabwpdt en nue jambi persediaan rusak susut hilang lebih deskripsi barang persediaan tertentu dapat bersifat menyusut atau mudah rusak dalam hal transaksi dokumen rekening deb kreol pemakaian bukti ban persediaan . xxx persediaan barang persediaan xxx keluar jual standar mencatat bukti memorial pada jual memorial mencatat bukti memorial pada jurnal memorial hasil akhir dari proses ini jual adalah ju,nal memorial_. m_e_m_on a bukti memorial hasil dari proses ini adalah bukti memorial membuat bukti memorial membuat bukti memorial penggunaan persediaan untuk operasional u ra ia n prosedur akuntansi \2j fungsi akuntansi _.____, menerima bukti barang keluar hal terjadi musibah terjadi kekeliruan kelebihan kuantitas yang diberikan dan baru diketahui saat stock name atau pemeriksaan berkala terjadi kekeliruan kekurangan kuantitas yang diberikan dan baru diketahui saat stock name atau pemeriksaan berkala tidur ini mengatur terkait dengan perlakuan secara administratif dalam hal terjadi penurunan fungsi kerusakan atas persediaan yang ada mencakup juga apabila terjadi kehilangan atas persediaan. fungsi yang terlibat pengurus barang akuntansi dok.si persediaan kartu persediaan jurnal persediaan persediaan buku mutasi persediaan kartu persediaan m,mencatat buku mutasi persediaan dan kartu bukti barang keluar hal bukti barang masuk peter ta,' kabur te:i "1ud j.ubl membuat bukti barang masuk ' ( ~', rusak susut arang hilang~ hilang susut rusak _,? lebih ~~ , ' membuat bukti barang keluar proses stock name serta acara stock name . persediaan rusak susut hilang lebih uraian prosedur r= pengurus barang menerima salinan bukti barang keluar atau bukti barang masuk membuat berita acara stock name membuat bukti barang keluar jika terjadi barang hilang susut rusa hasil dari proses ini adalah bukti barang keluar membuat bukti barang masuk jika diketahui barang lebih hasil dari proses ini adalah bukti barang masuk mencatat bukti barang keluar pada buku mutasi persediaan dan kartu persediaan hasil akhir dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan bagan alir pemerintah s.: .bup,,!:en "1tm.ro jambi hal transaksi do1lumen rekening bet kredit persediaan bukti ban persediaan . xxx rusak susu barang persediaan xxx hilang keluar fisik bukti persediaan xxx persediaan rang pendapatan lain xxx melebihi keluar tan jurnal standar ' ' jual memorial mencatat yang sah pada jual ju:,_~; me::; mencatat yang sah pada jual bukti memorial membuat bukti memorial bukti memorial membuat bukti memorial bukti barang masuk basil akhir dari proses ini adalah jurnal memorial basil dari proses ini adalah bukti memorial mencatat bukti memorial yang sah pada jurnal memorial membuat bukti memorial menerima bukti keluar bukti masuk pengurus persediaan rusak susut hilang lebih ____ u_r_a_i_a_n_p ro_s_e_d_u_r__ akuntansi barang barang barang peter lah '<. 1buc1 er: m11,u:o ,t;:1111b.ikentetap dari pengurus barang ppt prosedur tugas fungsi pembelian peningkatan aset tetap deskripsi pengadaan baru peningkatan aset fungsi yang terlibat panitia pengadaan dan pemeriksa pengadaan.ma barang faktur pem belian bukti penerimaan aset tetap catatan yang digunakan kartu inventaris barang kartu barang jurnal pembelian aset tetap prosedur viii. prosedur akuntansi aset tetap :,. halganalisa trans.ksi dan mencatat bukti penerimaan aset tetap pada jurnal pembelian aset tetap prosedur tugas pen gurus barang pen simpan barang fungsi bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu akuntansi1 ____ menerima barang dari ppt sesuai dengan spk dan berita serah terkena pekerjaan dan faktur pembelianbuku mutasi persediaanbantu dan akuntansi ~~t ~~~~ ii ~~jalankan proses belanja hal bukti penerimaan aset tetap . ._. bukti serah terima pekerjaan bukti serah terima pekerjaan spk pemain indah kabur.it~n nu.1ro jam.bi menerima bukti penerimaan aset' tap dari pengurus barang penyimpan barang spk pembelian peningkatan aset tetap u r_a_i_a_n_ p_r_o_s_e_d_u_r. ppt. , bukti serah spk dan berita terima pekerjaan, serah terima pekerjaan kepada pengurus barang, bendahara pengeluaran bend acara pengeluaran pembantu, dan akuntansi proses pengadaan bagan alir hal lili ' . kartu persediaan persediaan hasil dari proses ini adalah buku mutasi persediaan dan kartu persediaan mencatat bukti penerimaan aset tetap bupati penerimaan aset tetap penerimaan aset tetap pada buku mutasi persediaan i' hara pengeluaran pembantu dan akuntansi bukti mencatat menganalisa transaksi dan menerbitkan bupati penerimaan aset tetap penerimaan tap menganalisa transaksi menerbitkan faktur pembelian bukti serah terima pekerjaan spk pengurus barang penyimpan barang menerima barang dari ppt sesuai dengan spk dan berita serah teri.ma pekerjaan dan faktur pembelian dan bukti aset uraian prosedur pembelian peningkatan aset tetap pengurus barang penyimpan barang t hal pemerintah1 kabtipdten ram.bj jurnal pembelian asal tetap menganalisa transaksi dan mencatat bukti penerimaan aset tetap . "'' bukti serah terima pekerjaan bukti penerimaan aset tetap spk + penerimaan aset tetap pada jurnal pembelian aset tetap hasil akhir dari proses adalah jurnal pembelian aset tap dan bukti menganalisa transaksi mencatat penerimaan aset tetap dari pengurus barang bukti menerima fungsi akuntansi menerima salinan dokumen spk dan berita serah terima pekerjaan dari ppt akuntansi pembelian peningkatan aset tetap uraian prosedur bukti serah terima pekerjaan spk nerimaam tetap . bendahara penerimaan penerimaan pembantu.ng _._. pembelian peningkatan aset tetap ___ u_r_a_i_a_n_p_r_o_s_e_d_u_r bendahara penerimaan bendahara hal peter tal1 !<."abuya ten nu= ja::;bl penerimaan hibah aset tetap deskripsi sumber perolehan aset tetap pemerintah daerah dapat terdiri atas: pengadaan hibah dari pihak lain tidur ini mengatur terkait dengan pengelolaan dan ketatausahaan aset tetap yang diperoleh melalui hibah dari pihak lain. fungsi yang terlibat pengguna anggaran pengguna barang pengurus barang penyimpan barang akuntansi dokumen. yang digunakan spk berita acara serah terima barang hibah dan penilaian aset tetaptransaksi dokumen rekening deb kredit penerimaan spk, bast aset tetap . xxx dokumen bukti hutang belanja xxx pengadaan penerimaan aset tetap aset tetap non kdp penerimaan spk, konstruksi dalam xxx dokumen bast(termin) pengerjaan . pengadaan bukti hutang belanja xxx aset tap penerimaan kdp kdp jual standar hal menerima hibah aset tepeta_ dari pengurus barang,man bukti penerimaan aset tetap kepada pengguna anggaran pengguna barang dan akuntansi a.akuntansi pengguna anggaran pengguna barang + pengurus barang penyu span barangmenerima bukti penerimaan aset tetap _.__ y ada jurnal_ u_m_u_m prosedur tugas prosedur fungal hall bukti penerimaan aset tetap serta serah terima barang hibah r> <t . <> menerbitkan serta serah terima barang bah menerima hibah aset tetap dan melakukan penilaian aset tetap hasil dari proses ini adalah berita serah terima barang hibah menerima salinan bukti penerimaan aset tap dari ____ p_e_n gurus barang .l. penerimaan hibah aset tetap uraian prosedur pengguna anggaran pengguna barang pengguna anggaran pengguna barang menerima hibah aset bagan alir hal _c" kartu inventaris kart" terap mencatat bukti penerimaan aset peta'p bukti penerimaan aset tetap menganalisa transaksi dan menerbitkan bukti penerimaan aset tetap serta serah terima hibah dan penilaian aset tetap hasil akhir dari proses ini adalah kartu inventaris dan kartu aset tetap penerimaan aset tetap pada kartu inventaris barang dan kartu aset tetap bukti mencatat aset penerimaan tap hasil dari proses ini adalah bukti dan bukti aset menganalisa transaksi menerbitkan penerimaan tap pengurus barang penyimpan barang ~~ uraian prosedur = ~ pengurus barang penyerapan barangpenerimaan hibah aset tetap hal transaksi dokumen rekening bet kreol penerima bast hibah dan aset tetap . xxx penilaian aset pendapatan xxx dokumen tap, bukti hibah . pengadaan penerimaan aset aset tetap tetap, bukti memorial jurnal standar hasi akhir dari proses ini adalah jurnal umum mencatat bukti memorial pada jurnal' umum bukti memorial l. r.\menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial hasil dari proses ini adalah bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah pada jurnal umum bukti penerimaan aset tetap serta serah terima h1bah dan penilaian aset tetap ,,. ._ ,.,, fungsi akuntansidan menerima bukti penerimaan set tap dari pengurus barang penerimaan hibah aset tetap uraian._ p_r_o se_d_u r fungsi akuntansi hal pemerintah kab11pate: u. o jam.bi prosedur tugas fungsi pengguna anggaran pengguna barang i ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ berdasarkan keputusan kepala daetransfer mutasi pengeluaran) aset tetap kepadagalihan aset kepada skpd lainnya. fungsi yang terlibat pengguna anggaran pengguna barang pengurus barang danberita acara serah terima mutasi barang kartu aset tetap bukti penyerah~ ~ ~ ~~ ~~ ~.t hal _. ("' surat perintah penyerahan aset tetap membuat surat perintah penyerahan aset total hasil dari proses adalah surat perintah penyerahan aset tap ___ pengguna anggaran pengguna barang berdasarkan keputusan kepala dae uraian prosedur surat keputusan kepala daerah . ~~ ~ pengguna anggaran pengguna barang transfer mutasi pengeluaran) user tetap kepada skpd lain bagan alir jurnal umum , fungsi prosedur tugas p e_n_g_u_r us mengeluarkan barang aset_ t_e_ta_p_) _y_an_g_ak_an_ barang penyu diserahkan kepada skpd lain dan span barang menerbitkan berita serah terima mutasi barang dihampiri oleh salinan kartu aset tap mencatat berita serah terima mutasi barang pada kartu invent.aris barang dan kartu aset tap menyerahkan salinan berita serah terima mutasi barang dihampiri oleh salinan kartu aset tetap kepada akuntansi + ~ ~ akuntansimenganalisa trans.ksi dan membuat bukti memorial mencatat bukti memorial yang sah pada hal ~~~~~~ ~~~ ~~ pe!sering.a.]~ kjj'):.ipj.::#j: }lt,1ro r.: a. bi kartu aset tetap update kartu inventaris rang mencatat serta serah terima mutasi( barang mutasi barang kartu aset tetap hasil dari proses ini a.dalah berita serah terima mutasi barang dan kartu aset tetap mencatat berita serah terima mutasi barang pada kartu inventaris barang dan kartu aset tetap hasil akhir dari proses ini adalah kartu inventaris barang dan kartu aset tetap update serta serah terima serah terima mutasi rang menerbitkan serta uraian prosedur pengurus barang penyu span barang pengurus barang penyiapan barang mengeluarkan barang aset tetap) yang akan diserahkan kepada sk.pd lain dan menerbitkan berita serah terima mutasi barang dihampiri oleh salinan kartu aset tap transfer mutasi pengeluaran) user tetap kepada skpd lain negeri:1ta, f<.:l, t;pat <': hr1,1ro jambi hal jurnal unum mencatat bukti memorial yang sah pada jurnal umum hasil akhir dari proses ini adalah jurnal umum out; memorial .___ bukti memorial yang sah pada jual umum mencatat memorial menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial hasil dari proses ini adalah bukti dan bukti menganalisa transaksi membuat memorial l.serta serah l~ima mutasi kartu aset tetap transfer mutasi pengeluaran) user tetap kepada skpd lain uraian prosedur anti.ns! fungsi akuntansi ;)hal pemerintah.a.i1 kab.;pa.ten ,"1udio jam.i mutasi penerimaan aset tetap darierimaan aset dari skpd lainnya. fungsi yang terlibat pengurus barang dan penyimpan barang akuntansi dokumen yang digunakan berita acara serah terima mutasi barang salinan kartu aset tetap (dari skpd pemberi)penerimaan aset tetap transaksi dokumen rekening bet kredit penerimaan bast penyerahan aset tap xxx dokumen mutasi skpd . pengadaan barang, akumulasi penyusutan aset xxx aset tetap kartu tetap . aset peta aset tetap . xxx bukti memorial jurnal standar hal pluie tah f(al uz),~ ten ntt~ jam + ~ ~pada jual member~an aset tetap prosedur tugas fungsi i pengurus menerima b_e_ri_ta_s_e rah t e_nm_ _a_m_u_ta_s_i_b_ar_an_g_ barang penyu dihampiri oleh salinan kartu aset tetap dari span barang skpd yang menyerahk ban dan akuntansi prosedur hal kartu aset tetap mencatat bukti penerimaan aset tetap pads kartu inventaris barang dan kartu aset tetap bukti penerimaan aset tetap f= od , ter1sadari ,. ' skpd . ~ menganalisa transaksi dan menerbitkan bukti penerimaan aset tetap hasil dari proses ini adalah bukti penerimaan aset tetap mencatat.t bukti penerimaan aset tetap pada kartu inventaris barang dan kartu aset tap kartu ln~entri ~ang hasil akhir dari proses\ ini adalah kartu inventaris barang dan kartu aset tetap menganalisa transaksi dan menerbitkan bukti penerimaan aset tetap kartu aset tetap pengurus barang penyiapan barang menerima berita serah teri.ma muta.si barang dihampiri oleh salinan kartu aset tetap dari skpd yang menyerahkan aset tetap serta serah terima mutasi barang penyusutan aset tetap ura prosedur pengurus barang penyimpan barang ! bagan alir hal transaksi dokumen rekening debu kredit penerima.aa bast aset tetap . xxx mutasi akumulasi penyusutan xxx dokumen aset, aset tetap . xxx pengadaan bukti penerimaan aset tetap aset penerima skpd . tetap aset tap jual standar jurnal pembelian aset tetap hasil akhir dari proses ini adalah jurnal pembelian aset tetap mencatat bukti memorial yc1ng sudah sah pada jurnal pembelian asal tetap bukti memorial hasil dari proses ini adalah bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah oada jurnal pembelian aset tap menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial bukti penerimaan asal telah berita serah terkena mulai baran fungsipenyusutan aset tetap ~~~ ~_:_~~~~~~~~~~ akuntansi uraian prosedur hal pe1:seri itah k.; :n,p.ite. ht jambi akuntansi menerima salinan daftar perhitungan penyusutan aset tetap dari fungsi pengurus barang menganalisa trans.ksi dan menyusun bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah pada _______ l__ ~jurnal_u_m_u_m ~ . fungsi~ prosedur tugas pengurus berdasarkan peraturan yang bela.ku mengenai barang pen umur aset tetap, n.nilai sisa aset tetap, simpan melaksanakan perhitungan penyusutan aset barang tetap (opsi setiap akhir bulan, triwulan, semester, tahun) menyusun daftar perhitungan penyusutan aset tetap, dan menyerahkan salinannya kepada fungsi akuntansi penyusutan aset tetap deskripsi ban penyusutidur ini mengatur terkait dengan pengelolaan dan ketatausahaan terkait dengan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki fungsi yang terlibat pengurus barang akuntansi dokumenti yang digunakan daftar perhitungan penyusutan aset tetap bukti memorial catatan yang digunakan kartu aset tetap jurnal umum prosedur hal daftar perhitungan penyusutan aset tetap ,, daftar penyusutan tap hasil akhir dari proses ini adalah daftar penyusutan aset tetap menyusun perhitungan aset menyusun daftar perhitungan penyusutan aset tetap peraturan yang ber1aku mengenai umur aset tetap, nilai sisa aset tetap ____. berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai umur aset tetap, nilai sisa aset tetap, melaksanakan perhitungan penyusutan aset tetap (opsi setiap akhir bulan, triwulan, semester, tahun) pengurus barang penyimpan rang penyusutan aset tetap uraian prosedur bagan alir hal penyesuaian umur aset tetap des skripsi penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap dan berpedoman pada tabel masa manfaat yang ditetapkan oleh direktur jenderal transaksi dokumen rekening bet kredit penyusun daftar ban penyusutan aset xxx aset penyusutan tetap . xxx tetap aset akumulasi penyusutan tetap, aset tetap . bukti memorial jual standar r::al umum mencatat bukti memorial yang sudah sah pada jual umum hasil akhir dari proses ini adalah jual umum bukti memorial mencatat bukti memorial uang sudah sah pada jurnal umum hasil akhir dari proses ini adalah bukti memorial menganalisa transaksi dan menyusun bukti memorial daftar perhitungan penyusutan aset tetap . menganalisa transaksi dan menyusun bukti memorial uraian prosedur akuntansi fungsi akuntansi menerima salinan daftar perhitungan penyusutan aset tetap dari pengurus barang penyimpan barang penyusutan aset tetap hal kekayaan negara atas nama menteri keuangan. perbaikan aset tetap dapat menambah masa manfaat, kualitas at.au kapasitas aset tetap yang bersangkutan. perbaikan tersebut meliputi: overhaul, bahan masa manfaat karena perbaikan sebagaimana disajikan atas berpedoman pada tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang ditetapkan oleh direktur jenderal kekayaan negara atas nama menteri keuangan. menteri keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang tabel masa manfaat aset tetap. f'fungsi yang terlibat pengguna anggaran pengguna barang pengurus barang akuntansi dokumen yang digunakan pengajuan penilaian kembali aset tetap berita acara penyesuaian umur aset tetap bukti memorial catatan yang digunakan kartu aset tetap jual umum hal menerima salinan berita acara penyesuaian umur aset tetap dari fungsi pengguna anggaran pengguna barang menerima kartu aset tetap dari pengurus barang menganalisa transaksi dan menyusun bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah pada jurnal umum berdasarkan berita acara penyesuaian umur aset tetap, melakukan analisa dan pencatatan pada kartu aset tetap menggandakan kartu aset tetap dan menyerahkan fungsi akuntansi pengurus barang akuntansi berdasarkan hasil analisis kondisi barang aset tetap yang telah dilakukan perbaikan besar atau renovasi, menyusun pengajuan penyesuaian umur aset tetap kepada pengelola barang jika disetujui oleh pengelola barang, maka menerbitkan berita acara penyesuaian umur aset tetap dan menyerahkan kepada pengurus barang, dan salinannya akuntansi prosedur tugas fungsi pengguna anggaran pengguna barang . . prosedur hal i'ever taj'i kabur ten nu.: ji.rn1 j>i hasil akhir dari proses ini adalah berita penyesuaian umur aset tap menerbitkan serta acara penyesuaian mur aset tetap tidak ~disetujui?> <:> menyusun pengajuan penyesuaian umur aset tetap kepada pengelola barang menerbitkan berita acara penyesuaian umur aset tetap pengajuan penyesuaian umur aset tetap kepada pengelola barang disetujui atau tidak proses analisis kondisi barang aset tetap pengguna anggaran pengguna barangmenyusun pengajuan penyesuaian umur aset tetap kepada pengelola barang barang pengguna anggaran pengguna penyesuaian umur aset tetap uraian.~ p r_o_s edr bagan alir hal pemeran tah j:ni[)d cen i'1t1a jambi kartu aset tetap hasil akhir dari proses ini adalah kartu aset peta.p melakukan melakukan analisa da(l pencatatan pada kartu aset tetap analisa pada kartu peta.p penata.tan aset berita acara penyesuaian umur aset tetap penyesuaian umur aset tetap ____ u_r_a_i_a_n_p ro_s_e_d_u ~t p e_n_gu_ru_s_b a_ra_n_g pengurus barang menerima berita acara penyesuaian umur aset peta.p dan hal transaksi dokumen. rekan.iu.g debut kredit penyusutan berita acara akumulasi penyusutan xxx aset tetap penyesuaian aset tetap . umur aset selisih evaluasi aset xxx tetap, kartu tetap . aset tetap, bukti memorial jual standar bukti memorial menganalisa transaksi dan menyusun bukti memorial kartu aset tetap fungsi akuntansi menerima berita acara penyesuaian umur aset tetap dan kartu aset tap melakukan analisa transaksi dan menyusun bukti memorial hasil akhir dari proses ini adalah bukti memorial mencatat bukti memorial yang sudah sah pada mencatat bukti memorial jurnal umum yang sudah sah pada jurnal umum jurnal umum hasil akhir dari proses ini adalah jurnal umum penyesuaian umur aset tetap u~ ~ akuntan,_n_s_i hal menerima bupati mengenai penghapusan aset tetap dan daftar penghapusan aset tetap mencatat penghapusan aset tetap pada kartu aset tetap menggandakan bupati mengenai penghapusan aset tetap dan daftar penghapusan aset tetap dan mengirimkan salinannya ke~a fungsi akuntansi _l___ l_. pengurus barang prosedur tugas ~~ , penghapusan aset tetap deskripsi aktiva dapat dihapus melalui proses penjualan (sales) pertukaran (exchange) dihapus karena tidak dapat d.dipakai lagi {disposal) rusak karena kecelakaan {destruction) penghapusan tersebut dilaksanakan apabila aset yang digunakan sudah tidak memiliki manfaat ekonomis untuk tetap digunakan oleh skpd. tidur ini mengatur terkait dengan pengelolaan dan ketatausahaan penghapusan aset tetap skpd fungsi yang terlibat pengurus barang akuntansi do rumen yang digunakan berita acara penghapusan aset tetap daftar penghapuspengurus barang bupati mengenai menteri.ma bupati penghapusan aset mengenai penghapusan peta! daftar aset tap dan daftar penghapusan aset r<; penghapusan aset tetap tetap ,~' mencatat penghapusan mencatat penghapusan aset tetap pada aset tetap pada kartu kartu asal tetap aset tetap hasil dari proses ini kartu aset adalah kartu aset tetap tetap menggandakan bupati mengenai penghapusan aset tap dan daftar penghapusan aset tetap dan mengirimkan salinannya kepada fungsi akuntansi pengurus barang uraian prosedur penghapusan aset tetap bagan alir . ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ _n_o fu.nasi prosedur tugas akuntansi menerima salinan bupati mengenai penghapusan aset tetap dan daftar penghapusan aset tetap menganalisa transaksi dan membuat bupati memorial .'n mencatat bukti memorial yang sah pada jurnal umum hal daftar penghapusan aset tetap (salinan) bupati mengenai penghapusan aset tetap sail nan menggagalkan bupati dan daftar li'penghapusan aset tetap daftar penghapusan aset tetap hasil akhir dari proses ini adalah salinan bupati dan daftar penghapusan aset tetap bupati mengenai penghapusan aset tetap hal transaksi dokumen rekening: deb kredit penghapus berita acara akumulasi xxx san aset penghapusan set penyusutan aset tetap xxx tetap tap, kartu aset aset tetap . tap, bukti memorial jual standar jurnal umum hasil akhir dari proses ini adalah jual umum mencatat bukti memorial yang sah pada jurnal umum mencatat bukti memorial yang sah pada jual umum basil dari proses ini adalah bukti memorial menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial daftar penghapusan aset tetap salinan) fungsi akuntansi menerima salinan mengenai penghapusan aset tetap dan daftar penghapusan aset tetap bupati mengenai penghapusan aset peta salinan menganalisa transaksi dan membuat bukti memorial penghapusan aset tetap ____ u_r_a_i_a_n_p ro_s_e_d_u_r__ p_e_n_gu_ru_s_b_a_r_a_n_g c1) hal pengurus menerima baku, bast, dan buat barang mencatat kedalam register spat dan kib . menerima salinan sp~d uang muka, b akp , bast, dan spat menjual kdp dan aset tetap menerima kontrak kerja dari pihak.k ketiga mengajukan uang muka kerja dan menerima salinan sp2d menyusun baku dan bast menyusun spat prosedur tugas ppt _n_o f_u_n_g_s1 konstruksi dalam pengerjaan deskripsi fungsi yang terlibat ppt pengurus barang akuntansi dokumen yang digunakan dokumen pengajuan uang muka kontrak sp2d baku bast buat bukti penerimaan aset tetap) catatan yang diqunakari kib register buat jual umum prosedur menyusun bait baku menyusun baku pengajuan uang muka sp20 hal mengajukan uang muka proses pembuatan kontrak hasil dari proses ini dokumen pengajuan uang muka dan dilampirkan juga sp2d nya menyusun baku hasil dari proses ini adalah baku menyusun bast hasil dari proses ini adalah bast menyusun bait hasil akhir dari proses! ini adalah bait ppt mengajukan uang muka kontruksi dalam pengerjaan ppt menerima dokumen kontrak dari pihak ketiga ____ u_ra_ian prosedur ppt konstruksi dalam pengerjaan bagan alir hal pe1perintah kabupaten nua jam.i register kib ' ~ mencatat dalam register bait bast pengurus barang menerima baku, bast, baku dan ba.pt ,,. pengurus barang mencatat kedalam register hasil akhir dari proses adalah register ba.pt dan register kib l2l konstruksi dalam pengerjaan ____ u_r_a_ian p prosedur ~f p_e_n gu ru s_b_a_r_a_n_g hal transaksi dokumen rekening bet kredit menyerah sp2d uang muka uang muka . xxx uang ppid ,,, xxx muka sp2dum belanja modal . xxx perubahan sal xxx sp2d kdp . xxx baku uang muka . xxx ripped . xxx bait dan bangunan . xxx kdp . xxx jurnal standar , jurnal jurnal aset kdp tetap .__ menjual ba~t] sp2d uang muk'! hasil akhir dari proses ini adalah jurnal kdp dan jurnal aset tetap fungsi akuntansi menjual fungsi akuntansi menerima salinan baku, bast, bait, dan sp2d uang muka konstruksi dalam pengerjaan ____ u_r_a_i an_p_r_o_s edu! aku n t_a_n_s_i hal fever ill tal1 rupa ten mud jam fungsi prosedur tugas ppt menyusun skp berhutang menyusun aging schedule menyusun penyisihan piutang ppo membuat bukti memorial dan jurnal mengesahkan aging schedule penghapusan sementara piutang skpd deskripsi fungsi yang terlibat fungsi akuntansi ppk skpd ppid dokumen yang digunakan skp berhutang aging schedule catatan yang digunakan dokumen penghapusan penyisihan bukti memorial jual umum prosedur hal ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ pemerintah' kab.paten n11.1ro jambi penghapusan penyisihan menyusun penghapusan penyisihan penghapusan penyisihan hasil dari proses adalah dokumen hasil dari proses ini adalah aging schedule fungsi akuntansi ppk :;::i skpd membuat skp berhutang membuat aging membuat aging schedule schedule uraian prosedur akuntansi ppk skpd penghapusan sementara piutang skpd bagan alir hal meme.lintah kah;1r,ate. nus ,. tambi jurnal memorial membuat bukti memorial dan membuat jurnal memorial ppid mengesahkan dokumen penyisihan penyisihan disahkan hasil akhir dari proses adalah dokumen penyisihan yang sudah disahkan menerima penyisihan skpd dokumen piutang penghapusan sementara piutang skpd ur~ ia_n_ p ro_s_e du r . akuntansi ._i_ p_p_k_s_kp penyisihan disahkan pengesahan penyisihan ppid mengesahkan dokumen penyisihan hasil akhir dari proses ini adalah dokumen penyisihan yang sudah disahkan ___ penyisihan penghapusan sementara piutang skpd ____ u_r_a_i_a_n~p r_o_s_e_d_u_r _p_p_k_d ppid menerima dokumen penyisihan piutang skpd hal menyusun sbdb atas tahun mengajukan ppid menerima penghapusan piutang mutlak dari ppid membuat bukti memorial dan jurnal akuntansi jppkskpd prosedur tugas penghapusan mutlak piutang skpd deskripsi fungsi yang terlibat fungsi akuntansi ppk skpd dokumen yang digunakan sbdb catatan yang digunakan bukti memorial jual prosedur fungsi ~ <f ~~~ ~~ transaksi dokumen rekening bet kredit sbdb sp2d uang muka ban penyisihan xxx piutang tak tertatih . xxx akumulasi penyisihan piutang tak tertatih . jurnal standar hal penghapusan piutang mutlak hasil akhir dari adalah penghapusan mutlak membuat penghapusan piutang mutlak sbdb ____ ra_i_a_n proses~_ ppid c1j ppid menerima dokumen penyisihan piutang skpd ppid membuat penghapusan piutang mutlak proses piutang penghapusan sementara piutang skpd hasil ak.hir dari proses u11 adalah dokumen sbdb menyusun sbdb atas tahun fungsi akuntansi ppk skpd menyusun sbdb atas tahun uraian prosedur akuntansi ppk skpd . penghapusan sementara piutang skpd bagan alir hal pemeran tai"i k;;.r "pa tc:; nu jambi blue deskripsi fungsi yang terlibat ppk blue akuntansi skpd dokumen yang digunakan laporan triwulan catatan yang digunakan spm sp2d bukti memorial jurnal transaksi dokumen rekening bet kredit akumulasi xxx penyusutan piutang xxx . piutang . jurnal standar bukti memorial ppid mengesahkan dokumen penyisihan membuat bukti memorial dan jurnal basil akhir dari proses ini adalah dokumen penyisihan yang sudah disahkan penghapusan piutang mutlak ppid menerima dokumen penyisihan piutang skpd penghapusan sementara piutang skpd ____ u_r_a ia_n_p_r_o_s_e_d_u_r f akuntansi ppk skpd hal peque t:.al1 kai::>upa t.et: mt:d .i< :nb.i hasil akhir dari proses adalah laporan triwulan menyusun laporan triwulan penghapusan sementara piutang skpd uraian prosedur ppk bl_u_d ppk blue menyusun laporan triwulan bagan alir menyusun spm pertanggungjawaban menyusun sp2d pengesahan membuat bukti memorial dan jual ~ + ~ menyusun laporan triwulan prosedur tugas prosedur fungsi ppkblud akuntansi skpd ____ hal penis: td111 i{.: up<. ~~?n nu.: jam ~ sp20 hasil akhir dari proses adalah dokumen sp2d pengajuan sp2d ppid melakukan pengajuan sp2d spm pertanggungjawaban pertanggungjawaban menerima spm ppid dokumen uraian prosedur ppid penghapusan sementara piutang skpd spm pertanggungjawaban mengajukan spm pertanggungjawaban hasil akhir dari proses ini adalah spm pertanggungjawaban mengajukan spm pertanggungjawaban menerima ran triwulan dari ppk blue sk.pd akuntansi ~ ~ ~ ~ penghapusan sementara piutang skpd ____ u_r_a ia n pros_ed!~ f akuntansi skpd cyj hal pemerintah i<abu[ jiten nue ,la11tbi salin.an sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, dto erina pembina tk.l nip. burhanuddin mahir bupati muaro jam!, dto transaksi dokumen rekening bet kredit kas ppk blue . xxx belanja . xxx pendapatan . xxx jurnal standar basil akhir dari proses ini adalah jurnal umu~ ' ~ ~ mencatat jurnal umum mencatat jual umum bukti memorial basil dari proses adalah bukti memorial akuntansi skpd sp20 menerima dokumen sp2d membuat bukti membuat bukti memorial memorial penghapusan sementara piutang skpd ____ u_ra_ian prosedur aku= = n t~a n s : i s kp~d

sf, rms pair tanahair tanahair tanah, memutuskan . ., jenis danhapusan (kepala bagian hukum dan ham, (fax maan setan h adik mukhtarudin, sh, pembina nip. memutuskan: menetapkan:,,,layanan pajak. judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:antara .

pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia kata pengantalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi dan sejalan dengan gerakan one agency one innovation, kami telah menyiapkan pedoman teknis kompetisi inovasi unit pelayanan publik tahun guna menjadi acuan bagi kementerian lembaga pemerintah daerah dalam mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tersebut sekaligus tindak lanjut pengembangan dan aplikasinya. pedoman teknis dimaksud merupakan adaptasi dan modifikasi berbagai kriteria yang dipakai dalam kompetisi yang dilakukan oleh berbagai lembaga tingkat nasional dan internasional, termasuk yang diselenggarakan oleh united nations public service award unesa). semoga pedoman teknis ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. jakarta, desember deputi bidang pelayanan publik, dirawat sudjono pedoman teknis kompetisi! inovasi pelayanan publik tahun kriteria deskripsi :. standar pe pembaharuan berkelanjutan terhadap standar layanan pelayanan antara lain melalui berbagai perbaikan proses maupun metode lainik maladministrasi dan pungli efisiensi penyederhanaan proses bisnis, penggabungan atau pengurangan duplikasi proses dari sejumlah unit, pemanfaatan teknologi informasi, pertukaran data lintas sektoral, operasional back end office serta mekanisme lain untuk meningkatkan efisiensi responsitiv peningkatan responsitivitas terhadap keburu itas han dan permintaan pengguna layanan serta terhadap umpan balik masyarakat antara lain melalui mekanisme konsultasi dengan publik, pengelolaan pengaduan atau mekanisme ke lembaga lain partisipasi pelibatan publik dalam perencanaan dan pen kawasan pelayanan melalui mekanisme meka nisme inovatif seperti e participation partnership pelibatan peran organisasi masyarakat madani civil society organization) dan sektor swasta dalam desain perencanaan dan implementasi aksesibilitas keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi pelayanan publik akses pelayanan khusus terhadap kelompok difabel dan kelompok minoritas lainnya serta pelayanan berwawasan gender mekanisme dar manajemen evaluasi mekanisme bagaimana mekanisme pengajuan praktik inovasi? setiap pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah mengajukan inovasi pelayanan publik lingkungannya selama relevan dengan sebagian atau keseluruhan kategori inovasi. pada dasarnya tidak ada batasan jumlah inovasi yang diusulkan untuk tiap kategori. pengajuan dapat dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja unit pelayanan publik bersangkutan kepada pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah. pengajuan oleh pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah yang bersangkutan kepada kementerian para secara online dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui situs resmi kementerian para apa saja kriteria kelayakan sebagai nominasi kompetisi inovasi? untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, praktik inovasi yang diusulkan akan melalui pre seleksi. pre seleksi bersifat administrasi dilakukan oleh tim sekretariat, kementerian para. prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain: relevan dengan salah satu kategori inovasi, kelengkapan data informasi dan dokumen pendukung pada aplikasi online: pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun pengajuan yang tidak memenuhi kedua prasyarat tersebut tidak diikutsertakan dalam tahap berikutnya. ada berapa tahap seleksi yang dilakukan? akan terdapat tahapan seleksi. tahap pertama. pada tahap ini dilakukan desk evaluation dari proposal yang telah berhasil melalui pre seleksi. evaluasi dilakukan untuk tiap kategori berdasarkan masing masing kriteria oleh tim evaluasi. setiap proposal yang masuk akan dievaluasi oleh orang evaluation. seleksi pada tahap pertama ini akan menentukan nominasi yang masuk pada tahap kedua untuk tiap kategori. tim evaluasi melalui sekretariat selanjutnya meminta kepada katagori nominasi untuk memasukkan dokumen pendukung. dokumentasi dapat berupa survei kepuasan pelanggan, laporan monitoring dan evaluasi, berita media massa, film dokumenter, buku dan lain lain. dokumen dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi masyarakat madani atau civil society organization yang merepresentasikan penerima manfaat yang menyatakan bahwa unit yang dinominasikan pantas untuk dapat menerima penghargaan inovasi. nominasi yang dapat melengkapi dokumen pendukung mereka sesuai jadwal berhak masuk tahap berikutnya. tahap kedua. pada tahapan ini, evaluasi dilakukan oleh sejumlah panel ahli independen. panel ahli terdiri dari praktisi dan akademisi bidang administrasi publik dan memiliki pengalaman dan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. panel ahli akan memberikan evaluasi kembali berdasarkan daftar nominasi untuk tiap kategori yang diperoleh pada tahap pertama. evaluasi pada tahap ini akan mencakup: pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun presentasi(20h) wawancara dan peninjauan lapangan tahap ketiga. hasil evaluasi panel ahli berupa nominasi tiap kategori akan menjadi bahan penentuan akhir oleh tim panther, kementerian para menghasilkan daftar besar nominasi untuk tiap kategori. bagaimana pembobotan nilai dalam evaluasi aplikasi? evaluasi aplikasi pengusulan praktik inovasi adalah sebagai berikut: masalah, unsur inovasi dan hasil pelaksanaan dan penerapan keberlanjutan dan peluang replikasi kaitannya dengan program reformasi birokrasi manajemen evaluasi: siapa pihak yang mengelola tingkat kementerian lembaga pemerintah daerah? pimpinan kementerian lembaga pemerintah daerah dapat menunjuk unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dalam pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pihak yang mengelola pengajuan unit inovasi pelayanan publik kepada kementerian para. siapa pihak yang mengelola tingkat kementerian parapedoman teknis kompetisi! inovasi pelayanan publik tahun tugas melakukan pengelolaan inovasi pelayanan publik sebagai pihak mengelola data dan informasi serta mengadministrasi unit inovasi pelayanan publik yang diajukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara. siapa pihak yang terlibat dalam dalam tahapan evaluasi? pihak yang terlibat dalam tahapan evaluasi meliputi: tim evaluasi, terdiri dari sejumlah tenaga evaluation sesuai kebutuhan yang mempunyai keahlian melakukan evaluasi. tim panel ahli, terdiri dari sejumlah praktisi dan pakar sesuai kebutuhan yang mempunyai kompetensi dan reputasi nasional internasional dalam melakukan seleksi dalam suatu kompetisi. panitia penentu akhir, terdiri dari sejumlah tokoh dan pejabat yang bersesuaian yang dipimpin men para yang memiliki integritas dan dipercayai publik dalam memberikan putusan seleksi akhir. penghargaan dan tindak lanjut penghargaan siapa yang memberikan penghargaan? pemberi penghargaan adalah menteri para bentuk penghargaan apa saja yang diberikan? penghargaan yang diberikan berupa piagam inovasi pelayanan publik dan kesempatan mendapatkan bantuan lain, seperti kesempatan mendapatkan bantuan kegiatan dan diikutsertakan dalam peningkatan kapasitas baik dalam dan luar negeri atas biaya kementerian para atau pihak lain sesuai dengan perundang undangan. pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun # tindak lanjut setelah pemberian penghargaan siapa yang mengelola tindak lanjut setelah pemberian penghargaantugas melakukan pengelolaan inovasi pelayanan publik tindak lanjut apa saja setelah pemberian penghargaan? tindak lanjut setelah pemberian penghargaan meliputi antara lain: penerbitan handbook innovation public service yang berisi praktik praktik yang baik inovasi pelayanan publik. workshop seminar pelatihan dalam rangka diseminasi, transfer dan replikasi dan praktik praktik yang baik inovasi pelayanan publik. pemantauan dan evaluasi guna mendapatkan masukan mengenai perkembangan implementasi inovasi pelayanan publik dari para nominasi, serta unit pelayanan tersebut diarahkan untuk dinominasikan dalam united nation public service award unesa) jadwal penilaian dan tindak lanjut kapan jadwal penilaian dilaksanakan? jadwal penilaian dilaksanakan secara online melalui situs menpan.go.id sebagai berikut: pengajuan pencalonan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah: januari pra seleksi administrasi: februari seleksi tahap pertama: februari seleksi tahap kedua: februari maret seleksi tahap ketiga: maret pedoman teknis kompetisi! inovasi pelayanan publik tahun kapan pemberian penghargaan dilaksanakan? pemberian penghargaan dilaksanakan pada akhir bulan maret (tentative). kapan tindak lanjut setelah pemberian penghargaan dilakukan? tindak lanjut setelah pemberian penghargaan yang meliputi antara lain kegiatan penerbitan buku inovasi dan workshop seminar pelatihan akan dilaksanakan mulai bulan awal mei sampai dengan september pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun bphkash pengusulan. praktik inovasi nama unit nama kementerian lembaga pemda katagori pelayanan alamat nama pimpinan unit nama kontak tlp mobile phone facsimile e mail kriteria ringkasan inisiatif maa masalah, pendekatan dan hasil alasan pengembangan program dan permasalahan yang dihadapi uraikan maksimal kata persoalan yang mendasari munculnya inisiatif ini. apa masalah utama dalam persoalan pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas, kinerja dan akuntabilitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebelum munculnya inisiatif ini? unsur inovasi maksimal kata, diilustrasikan yang menjadi unsur inovasi. uraikan bagaimana inisiatif ini telah berhasil menyeleksi ikan masalah dengan cara cara yang baru dan berbeda. jika bukan merupakan inovasi yang bersifat sama sekali baru, sebutkan bagaimana pengembangan atau modifikasi terhadap ide, sistem atau teknologi diterapkan dalam inisiatif dan disesuaikan dengan situasi lokal. pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun hasi dan dampak terhadap masyarakat uraikan maksimal kata dampak yang dihasilkan secara nyata dalam bentuk peningkatan pelayanan atau pemilu han standar pelayanan kepada masyarakat. berikan bebe rapa contoh konkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan. keberhasilan inisiatif harus dapat ditunjukkan melalui perbedaan situasi sebelum dan sesudah inisiatif. jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur. pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat maksimal kata, sebutkan siapa saja penggagas, pelaku utama dan penggerak. bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, lsm, sektor swasta dan lain lain? pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun strategi dan pengorganisasian proses deskripsikan maksimal kata tahapan dalam perencana naan dan implementasi inisiatif termasuk koordinasi dengan instansi lain, kendala dalam implementasi serta solusi yang diambil dalam mengatasi kendala tersebut. keahlian pelaksana deskripsikan maksimal kata keahlian pelaksana yang diperlukan dalam merasionalisasi. sumber pembiayaan uraikan maksimal kata skema pendanaan penyerang garapan inisiatif, bagaimana program ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut, termasuk apakah melibatkan swasta dan pihak lain. monitoring dan evaluasi h5 ) uraikan maksimal kata bagaimana sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi ini. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama maksimal kata, sebutkan pengalaman umum yang di peroleh dalam melaksanakan inisiatif ini, pembelajarannya serta rekomendasi untuk masa depan. aspek keberlanjutan uraikan maksimal kata apakah inisiatif ini berkelanjutan yang terlihat dari penetapan regulasi, perencanaan, serta pen galokasian sumber daya misal, keuangan, kelembagaan serta sumber daya manusia. pedoman teknis kompetisi! inovasi pelayanan publik tahun peluang replikasi maksimal kata, jelaskan prakondisi dalam pelaksanaan. apakah inisiatif mungkin untuk diterapkan tempat lain? apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau dieliminasi oleh unit atau instansi lain tingkat nasional atau sub nasional? perspektif reformasi birokrasi perspektif reformasi birokrasi maksimal kata, analisis bagaimana inisiatif memenuhi aspek aspek perubahan dalam reformasi birokrasi. pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun bana un, matan bau kedeputilaga kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia pendahuluan latar belakang apakah itu kompetisi inovasi unit pelayanan publik? kompetisi inovasi unit pelayanan publik merupakan ajang tertinggi dari pemerintah c.g. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan setiap kementerian lembaga pemerintah daerah. mengapa kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan? kompetisi inovasi unit pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik yang mengamanatkan kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang undangan. secara khusus pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan guna mendorong percepatan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan menjadikan kegiatan ini sebagai arena pembelajaran antara unit pelayanan publik. pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun apakah yang membuat kegiatan inovasi ini berbeda dari kegiatan lainnya? kegiatan ini berbeda dengan kegiatan lainnya, karena kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari gerakan one agency one innovation yang mendorong kementerian lembaga pemerintah daerah mengembangkan paling tidak satu inovasi setiap tahunnya. keberadaan inovasi ini diharapkan dapat menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembelajaran (benchlearning) dalam upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan publik tersebut. ruang lingkup apakah yang menjadi ruang lingkup pedoman ini? pedoman meliputi pengertian inovasi: kategori inovasi, kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan kegiatan diseminasi, transfer, dan replikasi. tujuan dan hasil apakah tujuan dan output yang diharapkan dari pemberian penghargaan ini? pemberian penghargaan bertujuan untuk: mendiseminasikan, mentransfer, dan mereplikasi praktik inovasi dan praktik baik lainnya: menumbuhkan sistem pembelajaran dan knowledge sharing, dan mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya mekanisme pedoman teknis kompetisi inovasi! pelayanan publik tahun yang akuntabel untuk menjaring inovasi dan praktik baik, meningkatnya jumlah inovasi yang dilakukan oleh birokrasi lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah, mendorong para pembina, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik untuk mempercepat upaya peningkatan pelayanan publik: memberikan inspirasi baru bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik: dan memperbaiki persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik. model evaluasi pengertian inovasi apakah inovasi bidang pelayanan publik? pengertian inovasi bidangoutcome mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. dengan demikian inovasi dalampedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun kategori inovasi apa saja kategori inovasi unit pelayanan publik? inovasi pelayanan publik dikelompokan dalam (tiga) kategori, yaitu inovasi dalam pencegahan korupsi: peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. kriteria inovasi bagaimana kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori? untuk tiap kategori, kriteria dibagi dalam kriteria umum dan kriteria bidang. penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan. apakah suatu inisiatif memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori. sejumlah pertanyaan dalam aplikasi online diarahkan untuk memuat aspek aspek yang dapat mengkonfirmasi pemenuhan kriteria tersebut. kriteria umum kriteria umum merupakan kriteria inovasi yang berlaku untuk seluruh katagori. kriteria umum meliputi: hasil perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat peng guna layanan. perbaikan tersebut dapat berisi fat meningkatkan integritas, akuntabilitas dan tingkat pelayanan. hasil tersebut harus dapat terukur dan memperlihatkan perbaikan sebelum dan sesudah inisiatif. inisiatif memiliki kemampuan untuk penghasil kan pelayanan sesuai dengan standar pelayan nan publik dan memberikan kepuasan pengguna layanan pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun kriteria deskripsi tea pendekatan inisiatif tersebut secara significant terkait erat den reformasi |gan seluruh atau sebagian keberhasilan program birokrasi mikro dalam konteks area perubahan perpres tahun grand design reformasi bi lokasi organisasi tatalaksana peraturan perundangan sumber daya manusia aparatur pengawasan akuntabilitas pelayanan publik pola pikir dan budaya kerja aparatur. pendekatan penerapan ide atau inisiatif atau terobosan baik baru yang bersifat sama sekali baru atau berupa modify kasi dan pengembangan yang bersumber dari unit sendiri atau unit lain dengan tetap memasukkan unsur dan aspek pelokalan dan kekinian. keberlanju inisiatif tersebut dijabarkan dalam program yang tan direncanakan secara periodik dan berkelanjutan: tidak bertentangan dengan regulasi, dikuatkan dalam keputusan formal yang mendasari pelak kanakan program, terdapat perencanaan jangka panjang, serta evaluasi secara berkala dan ter dapat alokasi sumber daya dan anggaran. dapat berdasarkan prakondisi dalam pelaksanaan, ditransfer inisiatif tersebut berpotensi untuk diterapkan tempat lain baik secara ide, sistem pengelolaan atau teknologi pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun kriteria bidang pencegahan korupsi praktik pencegahan korupsi dalam sektor publik terkait dengan dimensi efektifitas mekanisme penegakan integritas serta pengelolaan keuangan publik dengan referensi dari world bank, bertelsmann stiftung, economic intelligence unit dalam corruption perception index, integritas pelayanan publik, dan kpk. kriteria deskripsi integritas penerapan kebijakan penegakan integritas meli puti antara lain kejujuran, kode etik, benturan ke pentungan, gratifikasi, whistle blower dan laporan kekayaan. didukung oleh personil atau unit yang dialokasikan secara khusus dalam penerapan sis tem pengawasan internal pemerintah serta tindak lanjut dari penyimpangan terkait integritas tanpa penerapan kebijakan dan prosedur dalam rasi pe pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan pengelolaan anggaran, realisasi, laporan dan audit, serta keuangan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan publik tertib administrasi. hasil audit independen menunjukkan konsistensi atau perbaikan penerapan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat melalui publikasi rencana dan realisasi anggaran, transparansi dalam pengelolaan kontrak dan tender serta pengembangan metode baru dalam pengelolaan keuangan seperti e procurement dan e audit inisiatif dalam peningkatan kompetensi pejabat pengelola keuangan pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun peningkatan kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur kriteria ini bertujuan untuk menilai sejauh mana inisiatif dapat membangun kompetensi dan kinerja aparatur sekaligus akses publik terhadap keterbukaan informasi. kriteria deskripsi: kapasitas upaya peningkatan kemampuan sdm aparatur, aparatur organisasi dan sistem kepegawaian untuk mencapai kinerja aparatur melalui berbagai upaya antara lain rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan, pengembangan budaya kerja, pengelolaan sdm aparatur melalui sistem informasi manajemen kepegawaian simpeg), reward dan punishment serta kesejahteraan. kinerja implementasi pengukuran kinerja organisasi dan aparatur individu. akuntansi pertanggungjawaban kinerja aparatur dalam meng lintas hasilkan perbaikan pelayanan melalui keterbukaan informasi publik atas target dan capaian kinerja. peningkatan kualitas pelayanan publik hasil nyata, terukur, dan berorientasi terhadap kebutuhan pengguna (intangible) merupakan dimensi dalam pelayanan publik. ketiga dimensi tersebut dijabarkan dalam kriteria inovasi sebagai berikut: pedoman teknis kompetisi inovasi pelayanan publik tahun

salinan bupati magelang peraturan bupati magelang nomor tahunperludaerah kabupaten magelbab ketentuan umum dalam peraturanpimpinan pemerintah desa kabupaten magelang. lurah adalah kepala kelurahan kabupaten magelangatau lurah. bab jenis lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan terdiri dari: rt, rw, lpml lpml, pkk, dan karang taruna. bab iii pembentukan pembentukan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas prakarsa masyarakatbab mekanisme pembentukan bagian kesatu rt rw terdiri dari sekurang kurangnya (dua puluh) kepala keluarga dan sebanyak banyaknya (lima puluh) kepala keluarga dari penduduk desa kelurahan setempat. setiap terdiri dari sekurang kurangnya (dua) rt. mekanisme pembentukan rt rw desa adalah sebagai berikut:melalui kepala dusun kepada kepala desakepala desaditetapkan peraturan desa tentang pembentukan rt rw baru, dan dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak layak, diterbitkan surat penolakan oleh kepala desa disertai alasan alasan. mekanisme pembentukan rt rw kelurahan adalah sebagai berikutkepada lurahlurahlurah mengusulkan pembentukan rt baru kepada camat, camat menyampaikan usulan penetapan peraturan bupati tentang pembentukan rt rw baru melalui skpd yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan, dan dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak layak, diterbitkan surat penolakan oleh lurah disertai alasan alasan. bagian kedua lpml lpml pengurus rt rw, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perangkat desa kelurahan melakukan musyawarah pembentukan lpml lpml yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. pimpinan musyawarah mengajukan usul pembentukan lpml lpmllpml. berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, lurah mengusulkan pembentukan lpmllpml melalui skpd yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan. bagian ketiga pkk pembentukan pkk desa dilaksanakan melalui musyawarah pembentukan pkk desa yang difasilitasi oleh pkk kecamatan. pembentukan kelompok pkk dusun dilaksanakan setelah pembentukan pkk desa. pembentukan kelompok pkk dilaksanakan setelah pembentukan kelompok pkk dusun. pembentukan kelompok pkk dilaksanakan setelah pembentukan kelompok pkk rw. lurah mengusulkan pembentukan pkk kelurahan kepada camat. camat menyampaikan usulan penetapan peraturan bupati tentang pembentukan pkk melalui skpd yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan. pembentukan kelompok pkk dilaksanakan setelah pembentukan pkk kelurahan. pembentukan kelompok pkk dilaksanakan setelah pembentukan kelompok pkk rw. bagian keempat karang taruna tokoh pemuda melakukan musyawarah pembentukan karang taruna yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. pimpinan musyawarah mengajukan usul pembentukan karang tarunakarang taruna. berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, lurah mengusulkan pembentukan karang tarunakarang taruna melalui skpd yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan. bab kepengurusan bagian kesatu susunan pengurus pengurus rt rw terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara: dan bidang bidang sesuai dengan kebutuhan. pengurus lpml lpmlpengurus pkk terdiri dari: ketua, wakil ketua: sekretaris, bendahara: dan kelompok kerja pokja) yang mencakup kegiatan kegiatan (sepuluh) program pokok pkk. pengurus karang tarunabagian kedua tata cara pembentukan pengurus yang dapat diangkat menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan harus memenuhi persyaratan: pendudukrepublik indonesia tahun negara dan pemerintah indonesia, terdaftar sebagai penduduk setempat, dan mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk pengurus karang taruna ditambah persyaratannya berusia antara (tujuh belas) tahun sampai dengan (empat puluh lima) tahun. pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka. musyawarah sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah desa atau lurah. pengurus lembaga kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk jabatan ketua pkk desa kelurahan. penguruskelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkaditetapkbiaya pembentukan biaya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. biaya pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan guna keperluan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. bab vii pertanggungjawaban pengurus lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui kepala desa lurah. laporan pertanggungjawaban pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari laporan insidentil, laporan tahunan, dan laporan akhir masa jabatan. bab viii pemberhentian dan penggantian antar waktu pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, habis masa jabatannya, dan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah. apabila terdapat kekosongan pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada pengurus lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan mengajukan calon pengurus lembaga kemasyarakatan untuk menjadi pengurus pengganti antar waktu kepada kepala desa lurah. pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa pengganti antar waktu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan antar waktu ditetapkan dengan keputusan lurah. bab ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada harus ditetapkan dalam peraturan desa paling lama (satu) tahun sejak berlakunya peraturan bupati ini. pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada dan belum ditetapkan dalam keputusan kepala desa harus ditetapkan dalam keputusan kepala desalembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah ada harus ditetapkan dalam peraturan bupati paling lama (satu) tahun sejak berlakunya peraturan bupati ini. pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah ada dan belum ditetapkan dalam keputusan lurah harus ditetapkan dalam keputusan lurahrhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten pesawaran yang selanjutnya disebut dinas. kepala dinas adalah kepala dinas perhubukeselamatanlalu lintas jalan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyusun rencana umum keselamatan lalu lintas jalan kabupaten, melaksanakan analisis dampak lalu lintas (andalan), menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan kabupaten dan jalan provinsi negara yang berada dalaman dan pengembangan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jalan kabupaten, melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban dijalan kabupaten, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi keselamatan lalu lintas agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna,ngendalian operasi lalu lintas jalan tugas pokok kepala seksi pengendalian operasi lalu lintas jalan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintaspengendalian operasi. menyiapkan bahan petunjuk teknis bidang pengendalian operasi lalu lintas jalan. menyusun rencana rutin lalu lintas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan kabupaten dan jalan provinsi negara yang berada dalam kabupaten. melaksanakan operasi rutin dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan jalan secara periodik sesuai kewenangannya dan bekerja sama dengan pihak terkait. melaksanakan pengawasdibidang lalu lintas dan angkutan jalan. melaksanakan operasi pengaman jalan raya. memimpin mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi pengendalian operasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.perhubungan laut bidang perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut yang meliputi angkutan laut, pelabuhan laut dan keselamatan pelayaran. bidang perhubungan lautperhubungan laut dibantu oleh kepala seksi angkutan laut, kepala seksi pelabuhan laut, kepala seksi keselamatan pelayaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang perhubungan lauhubungan lauangkutan laut pelabuhan dan keselamatan pelayarhubungan laut sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang perhubungan laut, melaksanakan, bimbingan, pemberian izin pengangkutan dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan transportasi laut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, laut tugas pokok kepala seksi angkutan laut adalah melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan luat bidang angkutan laut. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi angkutan laut, menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan angkutan laut dan pelayaran rakyat, perusahaan penunjang angkutan laut seperti perusahaan bongkar muat pbm), ekspedisi muatan kapal laut eml), jasa pengurusan transportasi jpt), usaha tally, usaha report peti kemas dan usaha lainnya yang terkait dengan angkutan laut, menyiapkan perizinan usaha pelayaran rakyat dan usaha menunjang angkutan laut serta izin usaha kegiatan menunjang pelabuhan laut, melakukan pengawas terhadap pelaksanaan trayek pelayaran wilayahnya, melakukan pemantauan tarif angkutan laut ,kegiatan operasional koperasi tenaga kerja bongkar muat tbm), menyiapkan surat peringatan, pembekuan dan pencabutan surat izin usaha menunjang angkutan laut oleh pemberi izin apabila perusahaan melanggar kewajiban, melakukan pemantauan menyelenggarakan angkutan laut perintis, melakukan pemantauan kelancaran lalu lintas angkutan laut wilayahnya, baik angkutan laut dalam negeri maupun luar negeri, melakukan pemantauan kegiatan operasional angkutan laut dan pelayaran rakyat serta kegiatan penunjang angkutan laut, melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan, melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar pulau dalam kabupaten, m.menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar kota dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupatenoo. melaksanakan pengawasan tarif angkutan sdp antar kota dalam kabupaten, memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kota dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten, melaksanakan pengawasan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan sdp, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi angkutan lautlaut kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap operasionalabuhan laut tugas pokok kepala seksi pelabuhan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut dibidang seksi pelabuhan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pelabpelabbuhan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan kebijaksanaan teknis operasional pelabuhan, menyiapkan bahan pengendalian dan evakuasi pelaksanaan tugas pelabuhan, menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan pihak ketiga dalam pelabuhan, pemanduan ,pengerukan dan reklamasi, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam penentuan batas daerah lingkungan kerja dlr) daerah lingkungan kepentingan dkp), penetapan lokasi pelabuhan umum dermaga untuk kepentingan sendiri duka), pelabuhan khusus census), menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan pelabuhan umum, pelabuhan khusus, dermaga untuk kepentingan sendiri, izin kegiatan pengerukan, reklamasi yang berdampak terhadap keselamatan pelayaran dan lingkungan, menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana pembangunan ,rehabilitasi fasilitas dan peralatan pelabuhan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan dan kinerja operasional pelabuhan, menyiapkan bahan laporan kegiatan operasional pelabuhan secara berkala khusus, melaksanakan pembangunan pelabuhan sdp, il. memberikan rekomendasi secara induk pelabuhan secara penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, m.menetapkan rencana induk dlr dkp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur dan non structural umum lingkungan seksi pelabuhan agar dapat melaksanakan tugas cara berdaya guna dan berhasil guna, oo. membagi habis tugas seksi pelabuselamatan pelayaran tugas pokok kepala seksi keselamatan pelayaran adalah melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut dibidang keselamatan pelayaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi keselamatan pelaykeselamatan pelaypelayaran dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelak kelautan dan sertifikasi serta dokumen awak kapal: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penanggulangan darurat pencemaran perairan dari kapal, dan pembinaan atas terselenggaranya pengadaan fasilitas penampungan limbah dari kapal, melaksanakan penyusunan rencana penetapan batas batas alur pelayaran wilayahnya, melaksanakan pemantauan dan menyiapkan rekomendasi penetapan perubahan batas batas dlr dkp pelabuhan dari segi pelayaran, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data tentang kecelakaan kapal yang terkait dengan kegiatan salvage kerangka kapal rintangan dalam air, konstruksi instansi bawah air fasilitas tenaga kerja penunjang kegiatan salvage pekerjaan bawah air fasilitas peralatan dan pembangunan kapal, menyiapkan bahan pembersihan rintangan bawah air mengganggu keselamatan pelayaran, oleh gerak kapal, bahan koordinasi bimbingan, evaluasi pelaksanaan pengawasan yang lakukan unit pelaksanaan pengawasan yang lakukan unit pelaksana teknis dibidang survey pengangkatan kapal dari laut (salvage), pekerjaan bawah air ,kegiatan penyelamatan, penggunaan sarana pengujian kecepatan kapal spk), sarana pengujian daya tarik spot) dan sarana pengujian lainnya, menyiapkan koordinasi pelaksanaan operasi dan bantuan sar perairan, melakukan evaluasi hasil operasional sarana penjagaan dan penyelamatan, melakukan evaluasi hasil operasional, laporan kondisi, relawan, pengawasan, pelaporan dan penggunaan senjata api, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi keselamatan pelayarkeselamatan pelayaranooteknik sarana dan prasarana bidang teknik sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang teknik sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana, kendaraan dan perbengkelan. bidang teknik sarana dan prasaranateknik sarana dan prasarana dibantu oleh kepala seksi sarana dan prasarana, kepala seksi kendaraan dan perbengkelan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang teknik sarana dan pratekniksarana,prasarana, bengkel, dan karoseriteknik sarana dan prasarana sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang teknik sarana dan prasarana,tugas pokok kepala seksi sarana dan prasarana adalah melaksanakan sebagian tugas bidang teknik sarana dan prasarana, pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan dinas bidang sarana dan prasarana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang seksiseksisarana dan prasarana dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, memimpin mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan penetapan lokasi terminal, pengesahan rencana bangunan terminal, melakukan perencanaan, penunjukan lokasi dan pemeliharaan fasilitas parker, melaksanakan pengelolaan dan pelaporan parkerbidang sarana dan prasarana, membagi habis tugas pada bidang seksi sarana dan prasarndaraan dan perbengkelan tugas pokok kepala seksi kendaraan dan perbengkelan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang teknik sarana dan prasarana bidang kelaikan kendaraan, inventarisasi perbengkelan umum, pendapatan izin pendirian bengkel umum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang seksi kendaraan dan perbengkeperbengkelkendaraan dan perbengkelan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya. menyiapkan bahan bimbingan dan perizinan bengkel umum. menginventarisasi dan penyiapan perizinan usaha perbengkelan. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi bengkel dan karoseri agar dapat melaksanakan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. membagi habis tugas seksi kendaraan dan perbengkenam kepala bidang angkutan jalan bidang angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang angkutan jalan yang meliputi angkutan orang dan angkutan barang barang khusus. bidang angkutan jalanangkutan jalan dibantu oleh kepala seksi angkutan orang. kepala seksi angkutan barang barang khusus. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang angkutanangkutanangkutan jalangkutan jalan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kepala bidang angkutan jalan, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan manajemen penyusunan dan pendapatan rencana umum jaringan angkutan jalan kabupaten, melaksanakan penyiapan penyelenggaraan manajemen dan, penyiapan pola jaringan trayek angkutan perdesaan dan menginventarisasi daerah bangkitkan baru, melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, melaksanakan penyiaplaksanakan penyiapan rekomendasi operasi angkutan sewa dan pemberian izin usaha angkutan penumpang (izin dan trayek) dan angkutan pariwisata, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten, melaksanakan penyiapan pengawasan, pengendalian dan operasional bidang angkutan jalan, j . membagi habis tugas pada bidang angkutan jalbab kedudukan tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahbidang perhubungan darat, perhubungan laut bedasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada peraturan ini, dinas mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan darat dan perhubungan laut: penyelenggaraan urusan pemerintah dan perintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, bab iii struktur organisasi struktur organisasi jabatan pada dinas perhubunganlalu lintas jalan, membawahi kepala seksi manajeme jalan.orang tugas pokok kepala seksi angkutan orangorangangkutan orangangkutan orang dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyusun dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, menyiapkan bahan petunjuk teknis angkutan orang, memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten,, menetapkan wilayah operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk layanan kendaraan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi wilayah operasinya dalam kabupaten, memberikan izin angkutan sewa berdasarkan kuota yang tetapkan pemerintah, memberikan izin angkutan umum, memberikan rekomendasi asal tujuan pelayanan angkutan kota dalam provinsi akbp) kabupaten, memberikan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan kabupaten dan jalan provinsi negara yang berada dalam ibu kota kabupatenangkutan orang agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi habis tugas pada bidang angkutan orangangkutan barang barang khusus tugas pokok kepala seksi angkutan barang barang khususbarang barang khusueksi angkutan barang barang khususeksi angkutan barang barang khusus dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan petunjuk teknis bidang angkutan barang barang khusus, memberikan izin usaha angkutan barang, menyusun jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan angkutan barang, melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan barang barang khusus dalam wilayah kabupaten, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan seksi angkutan barang barang khususbarang barang khusupala bidang perhubungan laut, membawahi kepala seksi keselamatan pelayaran, kepala seksi pelabuhan laut, kepala seksi angkutan laut. kepala bidang teknik sarana dan prasarana, membawahi kepala seksi sarana dan prasarana, kepala seksi kendaraan dan perbengkelan. kepala bidang angkutan jalan, membawahi kepala seksi angkutan orang, kepala seksi angkutan barang barang khusus. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas unsur dinasrhubungbidang dinas perhubungan. untuk menyelengarakan tugasan teknis bidang perhubuhubungrhubuhubungan sebagai acuan pelaksanaan tugas, membagi habis tugas kedinasan perhubungan bidang teknis dan administrasi kepala bawahan, agar setiap aparatur yang berada lingkungan dinas perhubungan mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabannya, memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahanambil dibidang perhubungansekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugasnyajadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, memimpin sertasusun, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bidang perhubungan serta:dinas, monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluadan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, mengumpulkan bahan dan berkerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka merumuskan arah kebijaksanaan dibidang perhubungan monitoring dan evalubidang proses usulan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian, m.annya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahannya, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kerja kepala bidang lalu lintas jalan bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas dinas bidang lalu lintas meliputi manajemen dan rekayasa, keselamatan dan pengendalian operasi lalu lintas jalan. bidang lalu lintas jallalu lintas dibantu oleh kepala seksi manajemen da. masing masing seuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang lalu lintaslalu lintaslalu lintas, pengendalian dan operasi dan keselamatan lalu lintas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengawasan dan pengendalian operasional dibidang lalu lintas jalan, melaksanakan penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu serta pemberian bimbingan teknis lalu lintas jalan, penyiapan pembinaan teknis sarana lalu lintas jalan, penyiapan, pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan, mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan dinas perhubungan serta perundang undangan yang berhubungan dengan bidang perhubungan serta sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang lalu lintas jalan, membagi habis tugas pada bidang perhubungan darat kepada bawahan,lmanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan tugas pokok kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintas jalan, dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintaslalu lintaanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas pada jaringan jalan kabupaten, menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten dan jalan provinsi negara yang berada dalam ibukota kabupaten, melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas rutin insidentil, dan hari hari besar, memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan, kabupaten dan jalan provinsi negara yang berada dalam ibukota kabupaten, melaksanakan penyidikan pelanggaran undang undang lalu lintas angkutan jalan peraturan daerah kabupaten pesawaran dilalu lintas agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, membagi hasil tugas seksikeselamatan lalu lintas jalan tugas pokok kepala seksi keselamatan lalu lintas jalan adalah melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintas, pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan dinas.r, laman: keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor: 2pg un26. ppgian bandar lampung radtajanggal agustus kun asotarny trap (tea do407171987031002 tembusano7 nama mahasiswa npm ketlooooj judul tugas akhir agus riyanto, s.t., m.t., ph. ui kayu marwan pb1 rancang bangun crane sebagai menyortir nip barang berdasarkan warna dengan metode eee dr. ing. ardian uluan, s.t., sc. cla gee pas adr. eng, charles harahap, s.t. mt. em. cahya julio maulana analisa pengurangan harmonisa pada nip cyddr. eng. dikpride desa, s.t., m.t. in manda nusantara analisis pengaruh lensa fresnel dan cermin ntp pon latar untuk meningkatkan daya keluaran sel surya dr. eng. diah permata, s.t., m.t. hi e| asin hid desain dan pembuatan sensor kopling kapasitor untuk mendeteksi kelurahan nip untuk aplikasi uav ir. emir hasbullah, eng. mi c| abiyyu muhammad afif pb1dr. eng. fx. rinto5, ma. muda puspita lih pb1 deteksi posisi pimaa arga yuliantobarang berdasarkan warna dengan metode segmentasi hsv berbasis raspberry gigih ford nama, s.t., m.t. hi a| ade zulkarnaen pengembangan mobile dictionary aksara henri gusmedi, st, m.t. ti ct. nusantara analisis pengaruh lensa fresnel dan cermin nip datar untuk meningkatkan daya keluaran sel surya herlinawati, s.t., m.t. iii c| gusti made arya pb1imam setia budi robot pemetik buah tombrian akbar rancang bangun mesin sortirikan teri berbasis arduino mega dr. henry sitorus, s.t., m.t. nt c| made bayu pb1 komparasi kestabilan oksidasi meo dan nip berselulosa dengan pemanasan forsa. ii c| hari tri saputra desain pengukuran arus berfrekuensi tinggi nip dengan menggunakan transducer rogowski coil asin hidayat desain dan pembuatan sensor kopling, kapasitor untuk mendeteksi kelurahan sebagian pada kabel daya dona roda pb2., sc, ni d1. anggi santoso sistem informasi antrean rekam medis nip berbasis tag rid rizky widya |identifikasi jumlah pohon pada hutan mangrove melalui citra udara (menggunakan metode adaptive threcolding dan ekstraksi konten faizal rachman pb1 rancang bangun hybrid uav menggunakan pihak autopilotdeteksi posisi plt nomor kendaraan menggunakan metode transformasi though dan fitur perampingan dengan matlabii aj1. citra purnama adi pbi photovoltaic emulator berbasis embedded nip sistem pada jaringan listrik cerdas dr. eng. lukman hakim, st, c| citra purnama adi photovoltaic emulator berbasis embedded nip sistem pada jaringan listrik cerdas dr. eng. mariana, s.t., m.t. 1i d| abdul muni hanafi sistem layanan cetak mandiri denagn nip nontunai untuk perpustakaan im. komarudin, s.t., m.t. ttmona arif muda, st, m.t. ni c| rizky widya |gan ekstraksi kontur faizal rachman rancang bangun hybrid uav menggunakan pihak autopilot valentin jauhari rancang bangun firstcharging baterai uav bertenaga surya dengan teknik mpt menggunakan algoritma increment conductance rudi ernanasyah sistem kendali terrain following f|lr. noer soedjarwanto, m.t. nt c| komalasari monitoring transformator distribusi berbasis nippb1cahya julio maulana analisa pengurangan harmonisa pada mere cydoconverier fasa pengendali motor "up induksi nadia yulian putri t415031098 pbo rancangan motor brushes tsu orem untuk aplikasi uav sea zebra, s.t., m.t. ti b| komalasari monitoring transformator distribusi berbasis dr. ir. sri ratna m.t. mi dl4pb1berbasis tag rid syaiful alam, s.t., m.t hi b|leader kami rule sistem informasi antrean rekam medis berbasis tag rid muhammad dickson rekonstruksi citra dengan metode compulsive sensing semadi, bee ttv abiyyu muhammad afif implementasi keseimbangan pada sistem bali ini and bean menggunakan kendali fuzzy logic dr. sri purwiyanii, s.t, mt. mi bj1. nadia muthuati seleksi kematangan buah tomat dengan nip metode fuzzy logic sukamara menggunakan modul kamera raspberry ham setia budi pb1. n b. muhammad dickson pb1 rekonstruksi citra dengan metode nip compulsive sensing ikan bandar lampung can sa! ken agustus dekan, slr: 1ay kia nip. miras ter

kata au:tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanahbea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga peraturan walikota bandung nomor tahun termaksudantara bab xii dan bab xiii disisipkan (satu) bab dan (satu) yakni bab xii dan sehingga berbunyi sebagai berikut:paling lama (lima) tahun, kepala bagian hukum dan ham, (de dai aia maan h.hingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan angka dan angka diubah dan ditambah (satu) angka yaitu angka sehinundangan. bendahara penerima yang selanjutnya diaundang dipenelitphi m. judul bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak diantara judul bab32b, 32c, dan 32d, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua

atas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi sea universitas lampung .jadi fakultas teknik lan jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung aadanya dosen penguji proyek akhir: bahwa agar pelaksanaan pengujian proyek akhir mahasiswa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen penguin: bahwa untuk itu dipandang perlu adanya dosen pengujikesatu nama nama dosen penguji proyek akhir semester ganjil tahun akademik pada program studi teknik mesin tersebut dalam lampiran surat keputusan kedua dosen sebagaimana tersebut pada dictum kesatu bertugas untuk menguji proyekena janin agustus kta aan tuh sukarno enix tnenona. nama mahasiswa npm ket. judul proyek akhir dr. asnawi lubis, s.t., sc. moses arsenik harian nip npm pengujian waktu peleburan tungku pengecoran logam aluminium berbahan bakar briket batu bara dr. jamiatul akmal, s.t., m.t. roy father rahman pembuatan alat uji koefisien gesek untuk komposit nip npm kopolimer dr. afrizal, s.t., m.t,dr. amrun, s.t., m.t. wahyudi subagyo pengujian alat uji model turbin relik unruk nip npm menunjang pelaksanaan praktikum jurusan teknik mesin universitas lampung hartono supriyadi, s.t., m.t. muhammad irfan pembuatan kerangka hidraulik cetakan genteng nip npm kapasitas ton hartono, s.t., m.t. trio febriyanto perancangan dan pembuatan mesin pengaduk pakan nip npm ternak ayam broiler denda koeswara perancangan dan pembuatan tile printing npm muhammad irfan pembuatan kerangka hidraulik cetakan genteng npm kapasitas ton 7iir. afrizal, m.t. roy father rahman pembuatan alat uji koefisien gesek untuk komposit nip npm kopolimermenekuk pelat npm siku pada mesin press hidraulik untuk praktikum trio febriyanto perancangan dan pembuatan mesin pengaduk pakan npm ternak ayam broiler dr. sugianto, m.t. ary ariyanto perancangan dan pembuatan cetakan menekuk pelat nip npm siku pada mesin press hidraulik untuk praktikum jefri bike sinaga, s.t., m.tunruk npm menunjang pelaksanaan praktikum jurusan teknik dr. gusti anyar ibrahim, s.t., m.thmad su'udi, s.t., m.t. denda koeswara perancangan dan pembuatan tile printing nip npm dr. ira sukamara, s.t., m.t. rinaldi kristiani modifikasi alat ball mil! untuk penghalusan sebut nip. npm magnesium dr. gusti anyar ibrahim, s.t., m.t rinaldi kristiani modifikasi alat bai! mill untuk penghalusan sebut nip npm magnesium dr. eng. shirley svetlana, medr. eng. suryadiwansa harun, m.dulhania, s.t., m.t. moses arsenik harian pengujian waktu peleburan tungku pengecoran nip npm logam aluminium berbahan bakar briket batu baratetap ran bandar lampung penggal agustus dekat, "ti cage pr! . nip. biara ammgmgmng

parbumi dan bangun . bab iv. bab tata cara pengajuan keberatan dan banding bagian kesatu pengajuan keberatan diantara dan disisipkan bagian baru yakni bagian kedua dan (empat) yakni pasak dan sehingga berbunyi sebagai berikut:(l),dl) permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksudpada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufcc. fotokopi ktp dan kartu keluarga, daftar rincian penghasilanprosentase . prosentase antara luas bangunan dengan ruang terbuka hijau sebesar berbanding dari keseluruhan luas tanah, mempunyai sumur resapan biopori, mempunyai green wall, mempunyai garden roof. permohonan pengurangan untuk anggota veteran republik indonesia, termasuk jandanya, tokoh pejuang sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf danfotokopi tanda anggota veteran, pengakuan pengesahan dari instansi yang berwenang, menyatakan surat keterangan tidak mampu. permohonan pengurangan wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri denganktp, sim, paspor), fotokopi akte pendirian badan usaha): fotokopi izin usaha, rekomendasi dari skpd terkait. dalam hal wajib pajak melakukan permohonan pengurangan pbb, dinas: (&) berdasarkan uraian penelitian, kepala dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pbb. besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diberikan dari besarnya pajak berhutang. judul. judul bab viii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab viii kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak diantara judul bab viiimangdan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian formulir, petunjuk teknis dan prosedur standaroperasi yang berkaitan dengan pemungutketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kota inigea bagan hukum dan ham, nyaman sedang praa berbunyi sebagai berikut:as daerah adalah kasperaturan perundang undangan perpajakan daerah. lampiran kota atau kepala dinassatuan kerja perangkat daerahperaturan perundangandinas. daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disebut dbbyangantara . antara dan disisipkan (satu) yakni (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:objek danfotokopidari lurah, surat kuasa (apabila dikatakan). (3a)judul bab diubah dan antara judul bab dan disisipkan bagian baru yakni bagian kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut: